Pustaka Taratsa

Baca teks (EPUB): Untung-Ruginja Masuk Konvensi Bern

2 bagian

Teks ini diambil langsung dari berkas EPUB; tata letak dan gambar tidak disertakan. Untuk tampilan lengkap, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Table of Contents
  2. Table of Contents
BOEJOENG SALEH
Untung-Ruginja Masuk Konvensi Bern
Kacabenggala Editions

Publisher Note

Sebuah naskah ketik yang dibuat oleh Saleh Iskandar Poeradisastra atau Boejoeng Saleh pada tanggal 13 Februari 1956. Terdapat keterangan di atas judul tulisannya yang bertuliskan “Press Features Bureau Paseban 21 — Djakarta”.

Digitizer Note

This digital edition is a faithful typeset of the printed text, preserving the original layout, spelling, punctuation, and front matter as closely as possible.

All original rights remain with their respective publishers and translators. Where copyright has expired or the material falls under fair use for preservation, the text is reproduced for historical study.

The Kacabenggala Editions are non-commercial and undertaken for study and admiration, shared purely for archival and educational purposes, without commercial intent.

SIDANG Kabinet Harahap pada tg. 7 Februari jbl. telah memutuskan penggabungan Indonesia pada Konvensi Bern mengenai perlindungan karja2 sastera dan seni dari tgl. 9 September 1886—“Convention de Berne pour la protection des ouvres littéraires et artistiques du 9 Septembre 1886”.

Ada jang berpendapat bahwa masuknja Indonesia kedalam Konvensi Bern adalah suatu sarat mutlak bagi sopan-santun hubungan internasional. Pendapat ini dasarnja tidak kuat, karena orang jang berpendapat demikian tidak berarti menarik konsekwensi pendapatnja dengan menjatakan, bahwa Amerika Serikat, Uni-Sovjet dan R.R.T., tidak sopan. Kenjataan, bahwa tanpa masuk Konvensi Bern pun kita dapat pula berlaku sopan terhadap haktjipta orang lain dibuktikan oleh kenjataan, bahwa setiap tahunnja pemerintah mentransfer devisen jang berdjuta-djuta untuk membajar ‘His Master’s Voice’, ‘Columbia Records’, Buma (Bureau voor Muziek-Auteursrecht), Sacem (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique) dll. untuk lagu2 jang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia dan Gelora Indonesia daripada Perusahaan Film Negara.

Untungnja kita mendjadi anggota Konvensi Bern adalah terlindungnja haktjipta pentjipta2 kita di negeri2 jang mendjadi anggota Konvensi. Tapi dalam praktiknja tak banjak hak2tjipta kita jang akan diserobot, sehingga keanggotaan kita pada Konvensi Bern tak banjak mendatangkan manpaat jang pratikal, bahkan sebaliknja mendatangkan banjak kerugian. Selainnja kita menghambur-hamburkan banjak wang untuk iuran, kita pun memasukkan diri dengan sukarela kedalam sebuah perangkap. Akan banjak buku2 ilmu-pengetahuan dan kebudajaan jang amat penting untuk pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan kita jang perlu kita terdjemahkan atau sadur di masa berpuluh tahun jang akan datang ini. Kita akan dapat menjadur dan menterdjemahkannja dengan membajar honorarium atau royalty jang diharuskan sesuai dengan sopan-santun internasional. Tapi seperti kenjataannja kini banjak buku2 demikian jang kini haktjiptanja dipegang oleh beberapa penerbit Belanda jang diberikan kepada kita autorisasinja untuk menterdjemahkan atau menjadurnja kedalam basa Indonesia. Didalam sikap ini terlibat dua matjam kepentingan, jalah politik dan keuangan. Politik untuk dengan demikian membuat bahasa Belanda pertama tetap tak dapat ditiadakan (onmisbaar„ indispensable) dan kedua untuk menghilangkan bagian jang buruk dan/atau djahat daripada sebuah buku jang selebihnja dapat dipakai. Pada waktu ini ada buku2 jang ada bagian2nja jang bersipat kolonial jang kita pakai dinegeri kita jang merdeka dan berdaulat. Keuangan karena dengan djalan demikian kita terpaksa mendatangkan buku2 jang berbasa Belanda dari negeri Belanda atau pun buku2 jang telah diterdjemahkan maupun disadur kedalam bahasa Indonesia jang sebenarnja dengan lebih murah dapat ditjetak di Indonesia. Dengan demikian kita setjara kurang perlu telah mengobral banjak devisen serta kehilangan sebagian penghasilan nasional jang akan dapat diperoleh dari penterdjemahan/penjaduran, pentjetakan, pendjilidan dsb. Disamping itu banjak terdejamahan dan saduran jang dikerdjakan dengan tidak bertanggungdjawab oleh ‘tukang2’-terdjemah gadungan jang tumbuh seperti bekitjot di musimhudjan.

Bukti2 jang diberikan berkenaan dengan buku2 jang berasal dari basa Belanda dapat dibajangkan kemungkinan2nja jang bukan tidak njata akan pula ditiru oleh negeri2 lain. Bukan mustahil banjak buku2 penting didalam basa Inggeris jang perlu bagi pengadjaran dan perkembangan ilmu ditanahair kita jang oleh pemilik haktjiptanja tak diidjinkan untuk diterdjemahkan/disadur kedalam basa Indonesia demi pertimbangan2 politik maupun keuangan. Kita suka akan basa jang melahirkan djenius2 seperti Shakespeare dan Shaw, tapi mestikah kita sekalian mendjadi anglomaniak2 sadja?

Demikianlah djika kita kini masuk kedalam Konvensi Bern amat banjak ruginja dan sedikit sekali untungnja. Karena dengan masuk Konvensi Bern kita tak dapat lagi mempertahankan hak2 kita jang ada kini untuk toh menterdjemahkan apa jang kita anggap perlu bagi kepentingan nasional kita, sekalipun sipemegang-haktjipta tak menjetudjui dilakukannja penterdjemahan tsb.

Ditindjau dari sudut perkembangan industri-film dengan masuknja kita pada Konvensi Bern kita kehilangan kemerdekaan kita kini untuk menjadur film2 luarnegeri jang kita anggap perlu, karena tidak selalu kini tersedia skenario jang baik.

Dalampada itu tidak masuknja kita kedalam Konvensi Bern tidaklah pula berarti, bahwa belum-belum (a priori) kita akan melanggar begitu sadja hak2tjipta orang asing. Tanpa Konvensi Bern kitapun dapat bersikap sopan. Tapi djika perlu untuk kepentingan nasional, maka kita tak terbelenggu—belenggu jang sukarela kita lilitkan ke tubuh kita!

Padahal kita sukar-rela untuk berbuat demikian!

Tindjaulah Dulu Keinginan Umum jang hidup Didalam Masarakat.

Bereskanlah Dulu Undang2 Haktjipta Dalamnegeri!

KONGRES KEBUDAJAAN INDONESIA II jang dilangsungkan di Bandung dari tg. 6 s/d 11 Oktober 1951 dan jang salah atjaranja sengadja membahas persoalan haktjipta telah mengambil keputusan sbb.:

I. Mengenai Hak-Pengarang:

1. Istilah hak-pengarang harus diganti dengan hak-tjipta.

2. Perlu diadakan dengan segera:

a. Perundang-undangan hak-tjipta nasional jang sempurna.

b. Penindjauan kembali sikap Indonesia terhadap Konvensi Bern.

3. Perlu didirikan suatu organisasi antara para-pentjipta jang berupa badan-hukum jang diakui sah untuk menjelenggarakan segala hubungan dan kepentingan pentjipta mengenai tjiptaannja.

Mengenai pasal 2 ajat b perlu ditegaskan disini, bahwa jang dimaksudkan adalah supaja Indonesia djangan mendjadi anggota Konvensi Bern. Disitu dipakai istilah penindjauan-kembali, karena ketika itu Konggres mengira, bahwa kita masih mendjadi anggota Konvensi Bern. Tapi terbukti didalam ‘Mimbar Penerangan’ No. 5, tahun IV, Mei 1953 terbukti, bahwa kita tidak mendjadi anggota Konvensi Bern. Seperti pula dapat diketahui dari ‘Le droit d’Auteur’, madjalah resmi Bureau de I’Union internationale pour la Protection des Oeuvres Littéraires et Artistiques di Bern tertanggal 15 Februari 1952 h 15.

Sangat disesalkan, bahwa pemerintah tak ada mempertimbangkan keputusan2 Konggres Bandung tsb. sebelumnja mengambil sesuatu keputusan, padahal Konggres tsb. tjukup kompetensinja untuk mengemukakan sesuatu pendapat, dimana hadir tjukup banjak sardjana2-hukum disamping ahli2-kebudajaan.

Pada waktu ini masih terbengkalai suatu rentjana undang2 mengenai haktjipta jang telah diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat (Sementara). Bagaimana bunjinja belum lagi djelas. Sebaiknja pemerintah lebih dulu mengusahakan supaja rentjana undang2 itu didjadikan undang2 didalam waktu jang singkat sebelum tergesa-gesa mendaptarkan diri sebagai anggota Konvensi Bern. Dapat kita misalnja mengatur pasal2 mengenai terdjemahan dari bahasa asing kedalam basa kita sesuai dengan kepentingan nasional kita. Demikianlah didalam Universal Copy-right Convention daripada Unesco ada ketentuan jang dapat memaksa diberikannja hak untuk menterdjemahkan oleh pemegang haktjipta setelah masa sekian tahun dari permintaan telah lampau dan tidak djuga diberikan.

Sebaiknja pemerintah meminta Badan Konsultasi Haktjipta jang bekerdja dibawah lindungan Badan Musjawarat Kebudajaan Nasional jang meliputi hampir semua organisasi-kesenian dan kebudajaan seluruh Indonesia diminta mendjadi penasihat hukum pemerintah didalam soal2 haktjipta. Demikian pula didalam menjiapkan perundang-undangan nasional jang baru mengenai haktjipta.

Ini perlu sekali selekasnja diatur, karena Autoswot 1912 staatsblad Hindia Belanda no. 600 oleh sebagian kaum jurist telah dianggap tak berlaku lagi, misalnja oleh Mr. Muhammad Yamin. (Lihat stenogram didalam madjalah ‘INDONESIA’ nomor Konggres Kebudajaan ke II di Bandung, no. 1-2-3, th. III, Djanuari-Februari-Maret 1952, h.238-239!)

Hormatilah Haktjipta Dalamnegeri!

KITA senang pemerintah menghormati haktjipta pentjipta2 luarnegeri, tapi kita akan lebih senang lagi djika pemerintah pun menghormati pula haktjipta pentjiptaan dalamnegeri!

Tapi sesungguhnja kenjataan belum mungkin membuat kita senang. Indonesia Raja didalam sehari-semalem disiarkan berkali-kali oleh Radio Republik Indonesia, untuk keperluan upatjara2 dan pidato2 [tidak terbaca], didjadikan lagu resmi negara kita sedjak 17 Agustus 1945.

Lebih lagi: sebelum Republik kita berdiri Indonesia Raja telah berdjasa—hingga batas tertentu ia telah berdjasa mentjipta Republik Indonesia. Tapi djanda Wage Rudolf Soepratman belum pernah menerima sepeser pun dari pemerintah. Idem dito mengenai lagu2 Cornel Simandjuntak. Kementerian Penerangan mereproduksikan berbagai lukisan untuk berbagai keperluan. Pelukis2nja menerima dari pemerintah… utjapan terimakasih pun tidak! perusahaan Film Negara menjerobot sandiwara Njonja Saadah Alim ‘Pembalasannja’ jang didjadikan film ‘Menanti Kasih’. Komponist2 banjak jang mengeluh ketika mereka dengar lagu2 mereka terdengar didalam film2 P.F.N. tanpa mereka diberitahu lebih dulu, djangankan dimintai idjin, tanpa mereka dibajar. Stop! Tjukup sekian dulu sebagai illustrasi… nanti pemerintah malu! Kasihan!

Penjerobotan haktjipta banjak berlaku di Indonesia. Tapi betapa tidak ‘kan begitu djika pemerintah jang mendjadi bapa berbuat/berdiri, mustahil sang anak dapat berbuat lain ketjuali sambil berlari…

Marilah kita mulai sekarang dengan segala niat baik memperbaiki segalanja itu bersama-sama. (Press Features Bureau).

***

Djakarta, 13 Februari 1956.-