Anotasi Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan PROV
Produk Turunannya
Penyusun: I Gusti Agung Made Wardana Grahat Nagara Lakso Anindito
Penyelaras: Andi Muttaqien Syahrul Fitra Sayyidatiihayaa Afra
Publikasi: Oktober 2023
Penerbit: Koalisi Masyarakat Sipil
Anotasi Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya
Daftar Isi
Judul: Anotasi Putusan Pengadilan Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya
Daftar Isi 4 Daftar Tabel 5 Daftar Gambar 5 Kata Pengantar 6 1. Latar Belakang 8 2. Tujuan 12 3. Tinjauan Industri Sawit dan Model Korupsi yang Terjadi 14 4. Ringkasan Kasus 18 5. Analisis Kasus Terhadap Konstruksi Peristiwa Pidana 26 5.1. Analisis terhadap Pemeriksaan Tindak Pidana di Persidangan 32 A. Analisis terhadap Dakwaan Tindak Pidana Korupsi 32 B. Pemenuhan Unsur 34 C. Catatan atas Penerapan Pasal 37 5.2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 41 A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 41 B. Penuntutan terhadap Korporasi yang Diuntungkan 47 C. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Grup 50 6. Simpulan 54 7. Rekomendasi 56 Daftar Pustaka 57
Daftar Tabel
Tabel 1. Putusan Pengadilan terhadap Terdakwa Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya, 2022 10 Tabel 2. Kewajiban DMO & DPO dan Realisasinya oleh Tiga Grup Usaha, Januari - Februari 2022 22 Tabel 3. Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemberian Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya, Januari - Maret 2023 23 Tabel 4. Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara dari Biaya Sosial yang ditanggung oleh Rumah Tangga dan Dunia Usaha pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemberian Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya, Januari - Maret 2023 24 Tabel 5. Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara dari Keuntungan Ilegal yang diperoleh oleh Tiga Grup Usaha pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemberian Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya, Januari - Maret 2023 25 Tabel 6. Pemenuhan Unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi 33 Tabel 7. Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemberian Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya, Januari – Maret 2023 36
Daftar Gambar
Gambar 1. Penguasaan Pasar Industri Sawit dari Hulu sampai Hilir di Indonesia 15 Gambar 2. Kasus-kasus Korupsi di Sektor Sawit di Indonesia 16 Gambar 3. Regulasi Kementerian Perdagangan dalam Mengatasi Persoalan Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng pada 2022 20 Gambar 4. Perubahan kebijakan ekspor minyak goreng melalui Permendag 8/2022 dan Permendag 12/2022 27 Gambar 5. Peran Aktor dalam Korupsi Pemberian Fasilitas Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya 29 Gambar 6. Kronologi Kebijakan dan Peristiwa dalam Kasus Korupsi Pemberian Fasilitas Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya 30
Kata Pengantar
Kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum kasus korupsi, terutama berkaitan dengan korupsi sumber daya alam dengan pelibatan aktor korporasi. Pada kasus ini, salah satu bentuk terobosan dalam dakwaan jaksa adalah penerapan unsur kerugian perekonomian negara yang jauh lebih luas dibanding kerugian keuangan negara.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan kritis terhadap putusan maupun dakwaan kasus ini. Mulai dari sisi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi yang belum menyasar grup, sempitnya skala kasus yang diusut, tidak optimalnya perampasan uang pengganti, hingga belum tergalinya motif dari sisi pemerintah, serta belum terseretnya aktor-aktor lain yang semestinya turut bertanggung jawab dalam perkara ini.
Atas dasar hal tersebut di atas, Satya Bumi bersama Greenpeace Indonesia menyusun kajian legal anotasi atau eksaminasi ini sebagai catatancatatan hukum terhadap putusan pengadilan maupun dakwaan jaksa yang ditujukan untuk memperkuat upaya penegakan hukum yang tengah berlangsung dan menjadi pembelajaran bagi kasus-kasus ke depannya. Setiap perkara rasuah sudah sepatutnya diusut hingga tuntas. Siapa pun yang terlibat dalam kasus ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Kejaksaan Agung mesti mengebut perkara ini. Apalagi satu pejabat Kementerian Perdagangan, seorang konsultan, dan tiga petinggi perusahaan sawit sudah divonis bersalah dalam kasus ini. Kebijakan menteri dalam memberikan izin ekspor minyak mentah penting untuk disorot karena telah menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah membantu penyusunan legal anotasi ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan untuk jaringan organisasi masyarakat sipil yang telah memberikan sumbangsih saran untuk penyempurnaan legal anotasi ini, di antaranya: Sawit Watch, SPKS, Walhi Eksekutif Nasional, Yayasan Madani Berkelanjutan, Traction Energy Asia, serta teman-teman dari Koalisi Transisi Bersih. Semoga kajian ini memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam memutuskan perkara hukum sumber daya alam, khususnya berkaitan dengan perkara sawit dan turunannya.
Tim Penulis
1. Latar Belakang
-200 150 100
Kelangkaan minyak goreng yang terjadi di awal 2022 merupakan sebuah anomali. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, yang menguasai 59% pasar minyak sawit dunia', kasus kelangkaan minyak goreng di dalam negeri ini sulit dinalar oleh akal sehat. Pasti ada yang salah dalam tata kelola industri sawit di Indonesia.
Permasalahan tata kelola ini sudah banyak disorot. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kajiannya tahun 2016 mengenai sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit di Indonesia menemukan banyak permasalahan dalam tata kelola perkebunan sawit. Misalnya, adanya potensi kerawanan korupsi dalam alokasi lahan, perizinan usaha perkebunan sawit, dan persoalan tata niaga.²
Bahkan, sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2009 pernah mengeluarkan putusan terkait praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan sawit, yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng. KPPU telah memutuskan 8 perusahaan sawit di Indonesia terbukti melakukan praktik monopoli sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng. Sayangnya, putusan KPPU ini kandas setelah Putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Pdt.Sus/2011 menyatakan tidak adanya unsur monopoli dari kasus kelangkaan minyak goreng.³
Setelah lebih satu dekade, kasus kelangkaan minyak goreng terjadi lagi. Kasus kelangkaan minyak goreng ini terjadi bersamaan dengan Pandemi Covid 19 yang masih melanda Indonesia, bahkan masuk pada puncak ketiga penyebaran virus ini. Selain langka, harganya pun melambung tinggi. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, pada Juni 2021 rata-rata harga minyak goreng sebesar Rp 11.900/ liter untuk jenis curah dan Rp 12.600/liter untuk jenis kemasan. Pada Maret 2022, harga sudah mencapai Rp 16.600/liter untuk jenis curah dan Rp 20.800/liter untuk jenis kemasan.ª Kondisi ini mengakibatkan kepanikan di pasar. Terjadi antrian panjang masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng. Itu terjadi hampir di semua daerah di Indonesia.
Kepanikan juga terjadi di pemerintahan. Di tengah upaya menekan penyebaran virus Covid 19, pemerintah dihadapkan pada persoalan kelangkaan minyak goreng. Tentu kejadian ini menambah beban pemerintah, yang sangat terpukul karena adanya pandemi ini. Selanjutnya, tekanan dari publik membuat pemerintah bergerak cepat dengan membuat berbagai
kebijakan termasuk menetapkan kewajiban Harga Eceran Tertinggi (HET), kewajiban untuk memenuhi pasar dalam negeri (domestic market obligation, DMO) sebanyak 20%®, hingga larangan ekspor terhadap komoditas crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.
Kebijakan larangan ekspor tersebut menjadi kunci kotak pandora terungkapnya masalah tata kelola sawit yang selama ini menjadi perhatian banyak pihak. Kenaikan harga CPO dari USD 767/metrik ton (MT) pada Oktober 2020, menjadi USD 1.533/ MT pada April 2022ª menyebabkan perusahaan sawit berbondong-bondong mengekspor CPO dan produk turunannya. Akibatnya pasokan minyak sawit di dalam negeri berkurang.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya, yang kemudian mendorong sejumlah korporasi melakukan lobbying ke Kementerian Perdagangan guna meminta Persetujuan Ekspor (PE) dengan kewajiban melaksanakan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 20%. Dengan melakukan manipulasi dokumen, meski belum memenuhi DMO sebagaimana yang diwajibkan, korporasi tersebut mengantongi izin persetujuan ekspor. Praktik tindak pidana korupsi pun terjadi dalam proses pemberian fasilitas persetujuan ekspor tersebut.
Kasus korupsi dalam pemberian fasilitas persetujuan ekspor tersebut telah diungkap oleh Kejaksaan Agung. Kasus ini telah berkekuatan hukum tetap. Majelis hakim telah menyatakan lima orang terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Masing-masing dipidana dengan pidana penjara dan denda, sebagaimana tertuang pada Tabel 1.
Tabel 1. Putusan Pengadilan terhadap Terdakwa Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya, 2022
| Terdakwa | Tuntutan | Putusan PN | Putusan Kasasi (Mahkamah Agung) |
| (Senior Manager Corporate Affairs, Permata Hijau Grup) | • Pidana penjara 10 tahun; • Pidana denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan; • Pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 869,7 miliar subsider penyitaan aset anak perusahaan | • Pidana Penjara 1 tahun; • Pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak Stanley Ma dibayar, diganti dengan | Diperberat: • Pidana Penjara 5 tahun penjara • Denda 200 juta, subsider 6 bulan kurungan. |
| (Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendag) | • Pidana denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. | • Pidana penjara 3 tahun; dan • Pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana | • Pidana penjara 8 tahun ● Pidana denda sebesar Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan. |
| Lin Che Wei (Direktur PT. Independent Research & Advisory Indonesia dan tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) | • Pidana denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan | • Pidana penjara 1 (satu) tahun; dan • Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan | • Pidana penjara 7 tahun; • Pidana denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurangan |
| (Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia) | penjara; • Pidana denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan; ● Pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 10.989 triliun subsider penyitaan | bulan; • Pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, | • Pidana penjara 6 tahun; • Pidana denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. |
| (General Affairs PT Musim Mas) | • Pidana denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. • Pidana uang pengganti sebesar Rp 4.544 triliun subsider penyitaan aset | tahun; dan • Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan | • Pidana Penjara 6 tahun • Denda 200 juta, subsider 6 bulan kurungan. |
Akan tetapi, pengadilan tidak menjatuhkan hukuman untuk membayar uang pengganti terhadap para terdakwa. Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim memberikan catatan “bahwa permintaan uang pengganti atas kerugian perekonomian tidak dapat dimintakan kepada individu, melainkan harus dimintakan langsung kepada perusahaan. Sebab pendapatan ilegal ini tidak dinikmati oleh individu, melainkan oleh perusahaan". Merespon ratio decidendi tersebut, Kejaksaan Agung pada 15 Juni 2023 menetapkan tujuh belas korporasi menjadi tersangka kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), yang berada di tiga Grup usaha, yaitu Wilmar Grup, Permata Hijau Grup, dan Musim Mas Grup.
Dinamika persidangan korupsi yang melibatkan korporasi ini menarik untuk didalami. Apalagi, majelis hakim dalam putusannya menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi, tapi menyebut para terdakwa tidak terbukti mengakibatkan kerugian perekonomian negara. Putusan ini tentu fenomenal, sebab, jika mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU- XIV/2016, unsur kerugian perekonomian negara merupakan prasyarat dalam pembuktian tindak pidana korupsi.
Lebih lanjut putusan MK 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa baik kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara harus berdasar pada actual loss bukan pada potentíal loss. Kendati, Putusan Mahkamah Konstitusi ini menuai kritik sejak awal, tetapi, Majelis Hakim pada perkara α quo berpandangan lain bahwa, kerugian perekonomian negara bukan menjadi unsur untuk menyatakan telah terjadi tindak pidana korupsi atau tidak. Hal ini tercermin dalam ratio decidendi perkara a.n. Terdakwa Master Parulian, Perkara No. 58/Pid.Sus-TPK/2022/ PN.JKT.Pus.
Di sisi lain, memperkarakan korporasi secara terpisah juga bisa dikatakan hal baru dalam banyak kasus di Indonesia. Jika menoleh ke belakang, sejumlah kasus tindak pidana korupsi perizinan di Provinsi Riau, juga memandatkan hal serupa. Namun, tidak ada tindak lanjut atas kasus itu. Baru kali ini, penuntut umum meminta pertanggungjawaban pidana korporasi secara terpisah. Bagaimana model pertanggungjawaban ini nantinya, tentu masih menjadi tanda tanya, apalagi kasusnya masih berjalan. Meski demikian, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap terpidana korupsi yang berasal dari perwakilan perusahaan, publik mudah untuk bertanya apakah posisi mereka bukan sebagai representasi korporasi?
Oleh sebab itu, untuk mempelajari lebih lanjut, bagaimana konstruksi kasus ini dibangun, pembuktian yang digunakan, termasuk model penghitungan atau valuasi ekonomi yang digunakan dalam pembuktian kasus ini, maka kami melakukan anotasi hukum terhadap putusan pengadilan dari keseluruhan perkara tindak pidana korupsi izin ekspor CPO. Hal ini menarik dan penting untuk dianalisis, sebagai pembelajaran untuk masa akan datang bagi pelbagai pihak.
Rizki Dewi, "11 Negara Penghasil Sawit Terbesar Dunia, Indonesia Nomor 1", https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482145/11-negarapenghasil-sawit-terbesar-di-dunia-2023-indonesia-nomor-1#:~:text=Indonesia%20memproduksi%2059%20persen%20dari,sebesar%2025%2C62%20 juta%20ton.
2 Komisi Pemberantasan Korupsi (2016). Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit di Indonesia. Laporan Kajian. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3 Wintansari YH (2020). Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia. Lex Renaissance 4(5); 895-911.
4 PIHPS Nasional. (2022). Informasi Harga Pangan Antar Daerah. Dapat diakses pada: https://hargapangan.id/
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah
567 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 49/2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil
8 content&view=article&id=1033&Itemid=136
9 Majelis hakim menimbang bahwa unsur merugikan perekonomian negara tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, namun demikian terhadap unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, lihat: Putusan No. 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.Pus, hlm. 1129.
2. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan anotasi putusan pengadilan ini adalah untuk:
A. Menganalisa secara objektif keselarasan dalil dan argumentasi putusan majelis hakim dalam perkara-perkara korupsi izin ekspor CPO dengan prinsip-prinsip hukum;
B. Mengetahui konstruksi kasus dan memahami modus korupsi penerbitan persetujuan ekspor minyak sawit;
C. Analisa keselarasan pertimbangan putusan terhadap individu dengan proses penetapan korporasi sebagai tersangka;
D. Memetakan potensi kelemahan dalam proses hukum terhadap tersangka korporasi;
E. Menghasilkan bahan pembelajaran untuk memahami lebih lanjut model pembuktian kerugian perekonomian negara yang digunakan dalam kasus ini dan pembelajaran untuk masa akan datang.
DROP 306. DIRTY PALM OIL NOW GAEENPEACE © Nugroho Adi Putera / Greenpeace
Gambar drone menunjukkan aktivis Greenpeace membentangkan spanduk bertuliskan "Drop Dirty Palm Oil Now" di sisi silo kilang Wilmar International di Bitung, Sulawesi Utara. 1°26'21"N, 125°9'35"E. 25 September 2018.
3. Tinjauan Industri Sawit dan Model Korupsi yang Terjadi
Meski tercatat sebagai produsen terbesar dari minyak sawit dunia, sebenarnya, industri sawit di Indonesia hanya dikendalikan oleh sedikit grup usaha. Mereka ini menguasai industri ini dari hulu sampai hilir. Tentu konsekuensi dari struktur seperti ini membuat industri sawit menjadi rentan terhadap praktik oligopoli dan kartel.º
Terdapat empat grup usaha yang menguasai 74,8% pangsa pasar benih sawit di Indonesia." Ini adalah lini bisnis paling hulu di industri sawit. Di perkebunan sawit, sepuluh grup usaha menguasai 2,53 juta hektare kebun sawit atau rata-rata satu grup bisa menguasai 253 ribu hektare.ª Penguasaan kebun skala besar tersebut oleh sebagian kecil pelaku usaha menimbulkan risiko
terjadi persaingan usaha tidak sehat. Meski kita mengetahui, Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Usaha Perkebunan telah membatasi penguasaan kebun sawit oleh satu grup usaha seluas 100 ribu hektare, kecuali di Provinsi Papua dan Papua Barat, tapi aturan ini tidak efektif karena masih membuka ruang bagi perusahaan yang sudah go public untuk menguasai lebih dari 100 ribu hektare. Sehingga, praktik penguasaan lahan melebih 100 ribu hektare ini masih terbuka dilakukan oleh perusahaan sawit.
Selanjutnya, di sektor pengolahan CPO, dari sekitar 1.200 pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di seluruh Indonesia, 80% dikuasai oleh sepuluh grup usaha. Di sektor hilir dari industri ini juga sama, pengendalian pasar juga dikuasai oleh sedikit perusahaan. Industri biodiesel contohnya, 4 grup usaha menguasai pasar biodiesel di dalam negeri sebesar 71,1%.13 Sedangkan, di industri minyak goreng, 4 grup usaha menguasai 88% pangsa pasar minyak goreng kemasan di Indonesia.14 Jadi tak bisa terelakan, mereka sangat leluasa untuk mempengaruhi pasar, baik dari aspek harga maupun distribusi.
Hal yang sama juga terjadi di sektor ekspor minyak sawit dan produk turunannya. Terdapat 4 grup usaha yang menguasai 74,3% ekspor minyak sawit dan produk turunannya.15 Jadi kesimpulannya, semakin sektor ini ke hilir, semakin dominan pasar dikendalikan oleh 5 grup usaha, yaitu Wilmar Grup, Musim Mas Grup, Sinar Mas Grup, Salim Grup dan Asian Agri Grup (lihat Gambar 1).
10 Sari R., Mangeswuri D.R. (2019). Upaya Mengatasi Praktik Kartel di Indonesia. Kajian 24(4); 223-236.
11 Komisi Pemberantasan Korupsi (2016). Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit di Indonesia. Laporan Kajian. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
12 Komisi Pemberantasan Korupsi (2019). Nota Sintesa: Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pembenihan
A
4 Grup Usaha menguasai 74,8% pangsa pasar benih sawit di Indonesia Socfindo 26,4% PPKS Medan 23,9% Salim Ivomas 14,3% Sinar Mas 10,1%
Perkebunan Sawit
10 Grup Usaha menguasai 2,53 juta hektar kebun sawit di Indonesia Sinar Mas 502 ribu Ha; Salim Ivomas 387 ribu Ha; Astra Agro Lestari 297 ribu Ha
Industri Biodiesel
4 Grup Usaha menguasai 71,1% pangsa pasar biodiesel Wilmar 32,3% Musim Mas 19,4% Asian Agri 10,8% Sinar Mas 8,6%
Industri Minyak Goreng
7 Grup Usaha menguasai 88% pangsa pasar minyak goreng premium Wilmar 29,5% Salim Ivomas 18,1% Musim Mas 13,5%
Ekspor Minyak Sawit
4 Grup Usaha menguasai 74,3% ekspor minyak sawit Indonesia Wilmar 24,5% Musim Mas 20,4% Sinar Mas 19,5% Asian Agri 9,75%
Sumber: Keterangan Ahli pada Persidangan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemberian Persetujuan Ekspor terhadap CPO dan Produk Turunannya, 2022
Gambar 1. Penguasaan Pasar Industri Sawit dari Hulu sampai Hilir di Indonesia
Struktur industri ini tentu rawan terhadap praktik pelanggaran hukum, termasuk praktik korupsi. Terbukti banyak kasus korupsi yang terjadi di sektor sawit, seperti kasus korupsi Izin Usaha Perkebunan dan Hak Guna Usaha yang terjadi di Kabupaten Buol. Bupati Buol saat itu, Amran Batalipu mendapatkan sejumlah uang untuk memberikan kemudahan dalam penerbitan izin yang diminta oleh grup usaha milik Hartati Murdaya.16 Hal yang sama terjadi pada kasus Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari yang terbukti menerima suap dari pengusaha sawit untuk menerbitkan izin perkebunan sawit. Dalam jejaring tersebut, banyak kasus korupsi yang terjadi di sektor sawit melibatkan jaringan yang berlapis termasuk kelompok elit.7
Banyaknya aktor yang terlibat dalam kasus korupsi di sektor sawit menjadikan penegakan hukum harus memiliki strategi yang tepat untuk menjerat aktor utamanya. Dalam publikasi terbarunya, China's Gilded Age, Yuen Yuen Ang menggarisbawahi pentingnya memilah aktor pelaku antara elit dan birokrasi rendah dalam melihat kejahatan korupsi. Pemilahan ini dapat membawa kita pada bentuk korupsi yang harus
dilihat dan ditangani dengan cara yang berbeda karena memiliki dampak kerusakan yang berbeda pula.18
Apabila korupsi itu dilakukan oleh kelompok elit, maka korupsinya mengambil bentuk transaksional. Meski dampaknya tidak langsung terlihat, akumulasi dampak tersebut dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Pertukaran akses (access money) oleh kelompok elit ini memanfaatkan kebijakan dan regulasi maupun instrumen negara lainnya, untuk menentukan siapa yang akan diberikan akses untuk memperoleh keuntungan. Atau dalam bahasa lain, pelaku usaha mendapatkan keuntungan berlebih sebagai akibat dari bantuan yang diberikan oleh pejabat pemerintah atau politisi. Seperti halnya efek samping steroid yang perlahan merusak tubuh, korupsi yang dilakukan elit dalam bentuk pertukaran akses (access money) juga memiliki efek samping jangka panjang berupa ketimpangan. Ketimpangan yang dimaksud disini, tidak hanya di antara kelompok ekonomi, tetapi juga antara pelaku usaha yang terhubung dengan politisi dan yang tidak.19
NON-ELIT Penggelapan PENCURIAN Pencurian Anggaran Kasus Korupsi Izin Kasus Korupsi Ekspor Usaha dan HGU Minyak Goreng llegal PERTUKARAN di Buol Kasus Korupsi Alih Fungsi Hutan di Riau
Gambar 2. Kasus-kasus Korupsi di Sektor Sawit di Indonesia
16 Eryan A. (2020). Dari Inpres Moratorium Hingga Kebijakan Tata Kelola Industri Sawit Presiden Jokowi: Studi Kasus Penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan PT Hardaya Inti Plantation di Buol, Sulawesi Tengah. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 6(1); 1-18.
17 Capri W., Cahyati D.H., Hasanah M. et al (2021). Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi 7(1); 121-142.
Pembagian jenis ini pada dasarnya berusaha melihat korupsi dalam kacamata yang lebih spesifik lagi, sehingga tidak menyamaratakan seluruh bentuk korupsi yang berpotensi mengaburkan dampak dan respon terhadap jenis-jenis yang spesifik. Mengikuti kerangka yang disusun Ang tersebut, kasus-kasus korupsi sawit yang ada saat ini, lebih banyak bersifat pertukaran yang biasanya ditandai dengan transaksi atas sejumlah uang. Pertukaran ini dapat diberikan sebagai pelicin, mempercepat
birokrasi yang sebelumnya dihambat, atau membuka akses terhadap peluang yang seharusnya tidak mungkin dilakukan tanpa keterlibatan aktor pemerintah. Relasi pejabat pemerintah-pelaku usaha dan sifat dari objek pertukarannya akan menentukan bentuk korupsi yang terjadi. Model seperti ini, terjadi pada korupsi dalam pemberian fasilitas persetujuan ekspor terhadap komoditas CPO dan produk turunannya.
Wiping out Rainforests P&G PARADISE © Ulet Ifansasti / Greenpeace
13 Komisi Pemberantasan Korupsi (2022). Kajian Sistem Pengadaan Biodiesel dalam Program B30 di Indonesia. Direktorat Monitoring Komisi
14 BPDPKS. (2022). Upaya Pemerintah Menstabilisasi Harga Minyak Goreng di Pasar. Buletin Triwulan BPDPKS, Nomor 5.
15 Komisi Pemberantasan Korupsi (2016). Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit di Indonesia. Laporan Kajian. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
18 Ang YY. (2020). China's Gilded Age: The Paradox of Economic Boom and Vast Corruption. Cambridge, United Kingdom ; New York, NY: Cambridge University Press.
19 Ang YY. (2020). China's Gilded Age: The Paradox of Economic Boom and Vast Corruption. Cambridge, United Kingdom ; New York, NY: Cambridge University Press.
4. Ringkasan Kasus
Kasus ini berawal dari terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran pada periode Januari – Maret 2022. Harga minyak goreng mengalami kenaikan signifikan mencapai Rp 16.600/liter untuk jenis curah dan Rp 20.800/ liter untuk jenis kemasan. Padahal sebelumnya, harga hanya pada besaran Rp 11.900/liter untuk jenis curah dan Rp 12.600/liter untuk jenis kemasan.2º Selain harganya yang mahal, minyak goreng juga sulit ditemukan di pasaran.²1 Sawit Watch bahkan pernah melakukan gugatan atas kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng pada September 2022. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum pemerintah itu, penggugat meminta agar pemerintah menjaga kestabilan pasokan minyak goreng dalam negeri dan harga.²2
Akibat kelangkaan dan kenaikan harga tersebut, pemerintah berupaya untuk mengatasi permasalahan ini. Sejak Januari 2022, pemerintah telah melakukan kebijakan untuk merespon kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Pertama, mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 01 Tahun 2022 tentang Penyedian Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kelangkaan Pembiayaan oleh BPDPKS, yang mengatur mengenai HET untuk minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 14.000/liter dan memberikan subsidi harga sebesar selisih antara harga keekonomian (HAK) dan HET. Subsidi ini diambil dari dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS. Tapi peraturan ini gagal mengatasi persoalan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Terbukti, harga terus merangkak naik, mencapai Rp 18.900/liter untuk kemasan bermerek dan Rp 16.900/liter untuk curah, setelah adanya peraturan tersebut.²3
Kedua, dikeluarkannya Permendag No. 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS, yang memperluas cakupan HET, yaitu berlaku untuk semua minyak goreng kemasan. Selain itu, Permendag No. 03 Tahun 2022 ini mendetailkan mekanisme reimbursement terhadap subsidi, yang sebelumnya tidak detail dijelaskan dalam Permendag No. 01 Tahun 2022. Sama dengan peraturan sebelumnya, peraturan ini juga gagal menurunkan harga minyak goreng dan menambah ketersediaannya di pasaran.
Ketiga, terbitnya Permendag No. 06 Tahun 2022 tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit, yang mengubah ketentuan mengenai HET. Pada peraturan ini pemerintah menetapkan HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp 11.500/ liter, kemasan sederhana sebesar Rp 13.500/liter dan kemasan premium sebesar Rp 14.000/liter.²4 Peraturan yang baru ini juga gagal mengintervensi kelangkaan dan harga minyak goreng di pasaran.
Tentang Penyedian Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangkaan Pembiayaan oleh Permendag BPDPKS. • Berlaku sejak 11 Januari 2022. No.01/2022 • Penyedian minyak goreng kemasan sederhana Rp 14.000/liter melalui subsidi BPDPKS. • Tentang Perubahan Permendag No. 19/2021 tentang Kebijakan Pengaturan Ekspor. • Berlaku sejak 24 Januari 2022. Permendag • Perubahan aturan Kode HS dan ekspornya. No.02/2022 Dalam aturan ini tidak ada aturan terkait ekspor CPO dan turunannya. • Tentang Penyedian Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS. Permendag • Berlaku sejak 18 Januari 2022. • Memperluas cakupan Permendag No. No.03/2022 01/2022, HET sebesar Rp 14.000 /liter berlaku untuk semua minyak goreng kemasan. • Mendetailkan proses reimbursement subsidi. • Tentang Penetapan HET Minyak Goreng Sawit. • Berlaku sejak 1 Februari 2022. Permendag • HET minyak goreng diatur: Curah (Rp 11.500/ No 06/2022 liter); Kemasan sederhana (Rp 13.500/liter dan Kemasan premium (Rp 14.000/liter). • Tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. • Belaku sejak 15 Februari 2022. Permendag • Penambahan aturan Kode HS dan ekspornya. No 08/2022 • Mewajibkan eksportir CPO dan turunannya memenuhi DMO dan DPO. • Tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi • Besaran DMO dan DPO ditetapkan dalam DMO dan DPO. Kepmendag No. 129/2022. • Berlaku sejak 15 Februari 2022. • DMO ditetapkan sebesar 20% untuk CPO dan Kepmendag RBDP Olein dari volume ekspor. No 129/2022 • DPO ditetapkan: CPO (Rp 9.3000/kg dan RBDP Olein (Rp 10.300/kg) harga termasuk PPN. Tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi DMO dan DPO. Kepmendag • Berlaku sejak 10 Maret 2022. No.170/2022 • Mengubah DMO dari 20% menjadi 30% sedangkan DPO tetap sesuai aturan Sumber: diolah dari Kementerian Perdagangan, 2022 sebelumnya.
Gombor 3. Regulasi Kementerian Perdagangan dalam Mengatasi Persoalan Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng pada 2022
Pohon yang baru ditebang di dalam hutan dekat konsesi kelapa sawit milik PT Megasurya Mas (PT MSM) dan PT Siringo-Ringo (PT SRR) anak perusahaan grup Musim Mas, pemasok minyak sawit ke Procter and Gamble di kecamatan Kaureh, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. 3°4'36"S, 139°56'53"E. 11 Maret 2014.
Keempat, setelah upaya mengintervensi pasar gagal, pemerintah mengubah pendekatan dari HET ke intervensi pada sisi penyediaan barang di pasar dengan mengatur kewajiban setiap perusahaan eksportir harus memenuhi kewajiban DMO dan Domestic Price Obligation (DPO). Ketentuan ini diatur lewat Permendag No. 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No. 19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, Kemendag No. 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi DMO dan DPO dan Kemendag No. 170 Tahun 2022 yang mengubah ketentuan DMO dan DPO pada peraturan sebelumnya. Peraturan ini mewajibkan eksportir menyediakan DMO sebesar 20% (dinaikan menjadi 30% lewat Kemendag No. 170 Tahun 2022). Sedangkan DPO ditetapkan sebesar Rp 9.3000/kg untuk CPO dan Rp 10.300/kg untuk RBDP Olein, harga termasuk PPN. Peraturan ini pun gagal mengatasi persoalan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran.
Ternyata, upaya pemerintah untuk menurunkan harga dan meningkatkan pasokan minyak goreng di pasar tersebut dihambat oleh aksi korporasi yang tidak bersedia menjalankan kewajiban DMO dan DPO. Tiga grup Perusahaan minyak goreng, yaitu Wilmar Grup, Musim Mas Grup dan Permata Hijau Grup, tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan tanpa harus menunaikan kewajiban DMO dan DPO seperti yang diatur dalam Permendag No. 08 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Perdagangan No. 170 Tahun 2022.
Wilmar Grup dari kewajiban DMO sebesar 240,8 juta kg yang terpenuhi hanya 92,9 juta kg atau hanya 38,6% dari kewajiban. Begitu juga dengan Musim Mas Grup hanya memenuhi sebesar 52,2% kewajiban DMO dan Permata Hijau Grup hanya memenuhi 42,3% kewajiban DMO (Tabel 2).
Tabel 2. Kewajiban DMO & DPO dan Realisasinya oleh Tiga Grup Usaha, Januari - Februari 2022
| Grup Usaha (kg) | Jumlah DMO (kg) | DMO yang tidak Disalurkan (kg) | Pemenuhan Kewajiban DMO | |
| Kg | % | |||
| Wilmar | 240.890,000 | 147.943.301 | 92.946.699 | 38,6 |
| Musim Mas | 160.947.425 | 78.882.449 | 84.064.976 | 52,2 |
| Permata Hijau | 27.083,275 | 15.616.428 | 11.466.846 | 42,3 |
| Total | 428.920.700 | 240.442.178 | 188.478.522 | 43,9 |
Sumber: Keterangan Ahli pada Persidangan Kasus Tíndak Pidana Korupsi Pemberian Persetujuan Ekspor terhadap CPO dan Produk Turunannya, 2022
Terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dan Kementerian Perdagangan dalam mengeluarkan persetujuan ekspor yang diajukan oleh tiga grup usaha tersebut. Kejaksaaan Agung menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Indra Sari Wisnu (Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan), Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei (Direktur PT. Independent Research & Advisory Indonesia dan tim asistensi Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian), Master Parulian Tumanggor (Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia), Pierre Togar Sitanggang (General Affairs PT Musim Mas) dan Stanley Ma (Senior Manager Corporate Affairs, Permata Hijau Grup).
Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung mendakwa para pelaku melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” (Pasal 2 ayat 1).
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalaħgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” (Pasal 3).
Dalam tuntutannya, Kejaksaan Agung menemukan adanya kerugian keuangan negara akibat dari persetujuan ekspor yang diberikan kepada tiga grup usaha tersebut. Totalnya sebesar Rp 6.047.645.700.000,00. Konstruksi kerugian keuangan negara ini dihitung dari jumlah kewajiban DMO yang tidak disalurkan oleh tiga grup usaha, sehingga menyebabkan terjadinya
kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Akibat kenaikan harga tersebut, pemerintah secara terpaksa mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada 20,5 juta rumah tangga yang tidak mampu. Dananya dikeluarkan dari pos anggaran di APBN 2022 sebesar Rp 6.047.645.700.000,00.
Tobel 3. Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemberian Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya, Januari – Maret 2023
| REKOMENDASI DMO ALOKASI KERUGIAN PERUSAHAAN BOBOT (%) (METRIK TON) KEUANGAN NEGARA MUSIM MAS GRUP | ||||
| MUSIM MAS GRUP | ||||
| 3.818,167 • Agro Makmur Raya 0,43% Rp • Intibenua Perkasatama 69.821,981 7,95% Rp | • Agro Makmur Raya | 3.818,167 | 0,43% | Rp 26.282.808.949,58 |
| • Intibenua Perkasatama | 69.821,981 | 7,95% | Rp 480.627.952.392,97 | |
| • Megasurya Mas | 1.310,300 | 0,15% | Rp 9.019.606.676,88 | |
| • Mikie Oleo Nabati Industri | 755,578 | 0,09% | Rp 5.201.108.727,67 | |
| • Musim Mas | 78.601,398 | 8,95% | Rp 541.062.118.761,21 | |
| • Musim Mas-Fuji | 400,002 | 0,05% | Rp 2.753.460.204,57 | |
| • Wira Inno Mas | 6.240,000 | 0,71% | Rp 42.953.785.899,20 | |
| SUBTOTAL | 160.947,425 | 18,32% | Rp 1.107.900.841.612,08 | |
| PERMATA HIJAU GRUP | ||||
| • Nagamas Palmoil Lestari | 7.710,658 | 0,88% | Rp 53.077.236.037,50 | |
| • Nubika Jaya | 2.000,000 | 0,23% | Rp 13.767.239.070,26 | |
| • Pelita Agung Agrindustri | 5.039,168 | 0,57% | Rp 34.687.715.285,59 | |
| • Permata Hijau Palm Oleo | 11.098,976 | 1,26% | Rp 76.401.128.013,52 | |
| • Permata Hijau Sawit | 1.234,473 | 0,14% | Rp 8.497.642.458,39 | |
| SUBTOTAL | 27.083,275 | 3,08% | Rp 186.430.960.865,26 | |
| WILMAR GRUP | ||||
| • Multi Nabati Sulawesi | 1.080,000 | 0,12% | ||
| • Multimas Nabati Asahan | 87.029,600 | 9,91% | Rp 7.434.309.097,94 Rp 599.078.654.694,42 | |
| • Sinar Alam Permai | 10.286,000 | 1,17% | 70.804.910.538,33 | |
| • Wilmar Bioenergi Indonesia | 1.100,000 | 0,13% | Rp 7.571.981.488,64 | |
| • Wilmar Nabati Indonesia | 141.394,400 | 16,09% | Rp Rp 973.305.253.997,78 | |
| SUBTOTAL | 240.890,000 | 27,42% | Rp 1.658.195.109.817,11 | |
| TOTAL 3 GRUP | 428.920,700 | 48,82% | Rp 2.952.526.912.294,45 | |
| LAINNYA | 449.635,366 | 51,18% | Rp 3.095.118.787.705,55 | |
| TOTAL | 878.556,066 | 100% | Rp 6.047.645.700.000,00 | |
Sumber: Keterangan Ahli pada Persidangan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemberian Persetujuan Ekspor terhadap CPO dan Produk Turunannya, 2022
Selain kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung juga menemukan kerugian perekonomian negara dari kasus tersebut. Kerugian perekonomian negara menggunakan dua pendekatan perhitungan. Pertama, menghitung biaya sosial korupsi dari kasus korupsi pemberian persetujuan ekspor terhadap komoditas CPO dan produk turunannya. Analisis ini dilakukan untuk mengukur dampak korupsi terhadap
perekonomian negara dengan fokus pada sektor usaha dan sektor rumah tangga. Kedua, menghitung keuntungan ilegal (illegal gain) yang didapatkan oleh korporasi dari kasus korupsi tersebut. Karena ada keuntungan ilegal yang didapat oleh korporasi dari kasus tindak pidana korupsi, maka keuntungan tersebut harus dirampas oleh negara.
Dalam menghitung biaya sosial dari korupsi, Kejaksaan Agung menggunakan analisis Input- Output. Analisis Input-Output dipilih karena cukup sederhana untuk dijelaskan, namun telah memasukkan keterkaitan antar sektor dalam analisisnya. Adapun penghitungan consumer surplus yang hilang, yang berbasis pada partial equilibrium, digunakan untuk lebih memahami perilaku rumah tangga dalam menghadapi kenaikan harga atau kelangkaan minyak goreng.
Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan bahwa dampak ekonomi akibat korupsi yang menjadi beban sektor rumah tangga sebesar Rp 1.351.911.734.784,00 dan dampak ekonomi akibat korupsi yang menjadi beban sektor usaha sebesar Rp 10.960.141.564.141,00. Sehingga, totalnya sebesar Rp 12.312.053.298.925,00. Selanjutnya, kerugian ini disebarkan ke tiga grup usaha tersebut, seperti yang bisa dilihat pada Tabel 4.
Tobel 4. Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara dari Biaya Sosial yang ditanggung oleh Rumah Tangga dan Dunia Usaha pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemberian Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya, Januari - Maret 2023
| Perusahaan/ Grup | Selisih Realisasi Dibandingkan Rekomendasi DMO (Lt) | Proporsi Terhadap Total Kekurangan DMO | Kerugian Ekonomi yang Ditanggung Rumah Tangga dan Dunia Usaha |
| WILMAR GRUP | |||
| • PT Wilmar Nabati Indonesia | -145.327.062 | 42,89% | -5.280.636.827.054 |
| • PT Multimas Nabati Asahan | -78.024.566 | 23,03% | -2.835.118.200.238 |
| • PT Sinar Alam Permai | -9.486.953 | 2,80% | -344.720.069.673 |
| • PT Multimas Nabati Sulawesi | -742.185 | 0,22% | -26.968.215.686 |
| • PT Wilmar Bio Energi Indonesia | -1.141.932 | 0,34% | -41.493.498.087 |
| Sub Total Wilmar Grup | -234.722.699 | 69,27% | -8.528.936.810.738 |
| PERMATA HIJAU GRUP | |||
| • PT Permata Hijau Palm Oleo | -5.717.591 | 1,69% | -207.755.673.034 |
| • PT Nagamas Palmoil Lestari | -7.551.555 | 2,23% | -274.395.001.580 |
| • PT Nubika Jaya | 0 | 0,00% | 0 |
| • PT Permata Hijau Sawit | -11.761 | 0,00% | -427.357.609 |
| • PT Pelita Agung Agrindustri | -3.966.589 | 1,17% | -144.130.870.387 |
| Sub Total Permata Hijau Grup | -17.247.496 | 5,09% | -626.708.902.610 |
| MUSIM MAS GRUP | -20.433.285 | 6,03% | |
| • PT Musim Mas | -20.433.285 -273.293 | 6,03% 0,08% | -742.468.455.784 |
| • PT Musim Mas - Fuji | -273.293 -62.322.212 | 0,08% | -9.930.452.654 |
| • PT Intibenua Perkasatama | -62.322.212 0 | 18,39% | -2.264.553.903.195 |
| • PT Mikie Oleo Nabati Industri | 0,00% | 0 | |
| • PT Agro Makmur Raya | -23.890 | 0,01% | -868.065.148 |
| • PT Megasurya Mas | -515.493 | 0,15% | -18.731.069.634 |
| • PT Wira Inno Mas | -3.298.516 | 0,97% | -119.855.623.176 |
| Sub Total Musim Mas Grup | -86.866.690 | 25,64% | -3.156.407.585.578 |
| TOTAL | -338.836.885 | 100,00% | -12.312.053.298.925 |
Sumber: Keterangan Ahli pada Persidangan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemberian Persetujuan Ekspor terhadap CPO dan Produk Turunannya, 2022
Selanjutnya, perhitungan keuntungan ilegal (illegal gain) dihitung berdasarkan total realisasi kekurangan DMO yang seharusnya disalurkan oleh perusahaan ke tingkat pengecer, selisih antara harga rata-rata di pasar internasional dan pasar dalam negeri. Selisih kekurangan DMO sebesar 338.836.885 liter. Harga rata-rata internasional minyak goreng (Feb-Mar 2022) adalah US$1,628.243/ton atau senilai Rp 23.609.523 (kurs US$1 = Rp 14.500). Harga per liter di tingkat internasional adalah (Rp 23.609.523/1100) =
Rp 11.463,203/liter. Sementara harga rata-rata minyak goreng di pasar domestik (Feb-Mar 2022) adalah Rp 14.250,500/ lt. Sehingga, selisih antara antara harga internasional dan harga domestik sebesar Rp 7.213,703/lt. Selisih harga ini dikalikan dengan total kekurangan DMO setiap perusahaan terkait. Total keuntungan ilegal yang didapat oleh tiga grup usaha tersebut sebesar Rp 2.444.268.716.885,00. Secara detail dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara dari Keuntungan Ilegal yang diperoleh oleh Tiga Grup Usaha pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemberian Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya, Januari - Maret 2023
| Perusahaan/ Grup | Selisih Realisasi Dibandingkan Rekomendasi DMO (Lt) | Proporsi Terhadap Total Kekurangan DMO | Nilai Illegal Gain (Rp) |
| WILMAR GRUP | |||
| • PT Wilmar Nabati Indonesia | -145.327.062 | 42,89% | -1.048.346.290.275 |
| • PT Multimas Nabati Asahan | -78.024.566 | 23,03% | -562.846.062.900 |
| • PT Sinar Alam Permai | -9.486.953 | 2,80% | -68.436.065.206 |
| • PT Multimas Nabati Sulawesi | -742.185 | 0,22% | -5.353.905.181 |
| • PT Wilmar Bio Energi Indonesia | -1.141.932 | 0,34% | -8.237.558.502 |
| Sub Total Wilmar Grup | -234.722.699 | 69,27% | -1.693.219.882.064 |
| PERMATA HIJAU GRUP | |||
| • PT Permata Hijau Palm Oleo | -5.717.591 | 1,69% | -41.245.004.389 |
| • PT Nagamas Palmoil Lestari | -7.551.555 | 2,23% | -54.474.676.331 |
| • PT Nubika Jaya | 0 | 0,00% | 0 |
| • PT Permata Hijau Sawit | -11.761 | 0,00% | -84.841.806 |
| • PT Pelita Agung Agrindustri | -3.966.589 | 1,17% | -28.613.795.690 |
| Sub Total Permata Hijau Grup | -17.247.496 | 5,09% | -124.418.318.216 |
| MUSIM MAS GRUP | 20,433,285 | ||
| • PT Musim Mas | -20.433.285 | 6,03% | -147.399.655.905 |
| • PT Musim Mas - Fuji | -273.293 | 0,08% | -1.971.457.902 |
| • PT Intibenua Perkasatama | -62.322.212 | 18,39% | -449.573.936.117 |
| • PT Mikie Oleo Nabati Industri | 0,00% | 0 | |
| • PT Agro Makmur Raya | -23.890 | 0,01% | -172.333.926 |
| • PT Megasurya Mas | -515.493 | 0,15% | -3.718.613.494 |
| • PT Wira Inno Mas | -3.298.516 | 0,97% | -23.794.516.086 |
| Sub Total Musim Mas Grup | -86.866.690 | 25,64% | -626.630.516.604 |
| TOTAL | -338.836.885 | 100,00% | -2.444.268.716.885 |
20 PIHPS Nasional. (2022). Informasi Harga Pangan Antar Daerah. Dapat diakses pada: https://hargapangan.id/
21 Respati, AR. (2022). Minyak Goreng Curah Mulai Langka, Pedagang Pasar Ungkap Penyebabnya. Dapat diakses pada: https://money.kompas.com/ read/2022/03/25/174552426/minyak-goreng-curah-mulai-langka-pedagang-pasar-ungkap-penyebabnya?page=all
22 Hukum Online. (2022). Masyarakat sipil layangkan gugatan PMH presiden dan mendag terkait minyak goreng. Dapat diakses pada: https://www. hukumonline.com/berita/a/masyarakat-sipil-layangkan-gugatan-pmh-presiden-dan-mendag-terkait-minyak-goreng-lt62985b82e5c1b/
23 PIHPS Nasional. (2022). Informasi Harga Pangan Antar Daerah. Dapat diakses pada: https://hargapangan.id/
24 PIHPS Nasional. (2022). Informasi Harga Pangan Antar Daerah. Dapat diakses pada: https://hargapangan.id/
5. Analisis Kasus Terhadap Konstruksi Peristiwa Pidana
Pada kasus korupsi pemberian fasilitas persetujuan ekspor terhadap komoditas CPO dan produk turunannya tersebut, pertukaran akses ini terlihat dari bagaimana kebijakan pembatasan ekspor dalam kondisi kemendesakan yaitu kelangkaan minyak goreng, yang awalnya didorong oleh Presiden kemudian disimpangi oleh Kementerian Perdagangan dalam pelaksanaannya.
Penyimpangan dilakukan dengan cara yang subtil, yaitu: 1) memposisikan pengendalian pemenuhan kebutuhan pasokan minyak goreng bukan sebagai kewajiban tetapi dalam bentuk komitmen (pledge), 2) tidak menerapkan kewajiban menyampaikan realisasi distribusi minyak goreng, 3) membangun informasi yang tidak benar terkait dengan realisasi distribusi minyak goreng, dan 4) tidak melakukan verifikasi terhadap penerbitan persetujuan ekspor. Akibat dari perbuatanperbuatan ini secara keseluruhan, insentif bagi pelaku usaha menjadi sangat minim untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng.
Setelah berlakunya Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022, secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa ekspor minyak goreng hanya dapat dilakukan secara bersyarat, yaitu terpenuhinya kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri. Sebagaimana terlihat pada Gambar 4, berlakunya Permendag 8/2022 tanggal 8 Februari 2022 untuk efektif seminggu setelahnya.
Kebijakan persetujuan ekspor minyak goreng tidak lagi didasarkan pada negosiasi dan kesukarelaan, akan tetapi berdasarkan persyaratan administratif dan rintangan perdagangan barang keluar.
Faktanya, sebagaimana yang juga terungkap di persidangan bahkan setelah efektifnya aturan tersebut, kebijakan 'komitmen' masih tetap didorong, misalnya ketika berhadapan dengan grup usaha Malaysia, pada tanggal 15 Februari 2022. Pada kurun waktu yang sama, praktik penerbitan persetujuan ekspor tanpa verifikasi, oleh Indra Sari Wardhana, juga masih tetap dilakukan terhadap tiga grup usaha seperti Wilmar, Musim Mas, dan Permata Hijau. Bahkan ada persetujuan yang diterbitkan meski perusahaan sama sekali tidak melampirkan dokumen pendukung, misalnya terhadap PT Industri Nabati Lestari dan PT Energi Unggul Persada.
18 Januari 2022 8 Februari 2022 17 Maret 2022 Permendag 2/2022 Permendag 8/2022 Permendag 12/2022 Syarat persetujuan ekspor: 1) surat Syarat persetujuan ekspor: 1) surat pernyataan mandiri dan lampiran pernyataan mandiri, 2) rencana kontrak penjualan, 2) rencana ekspor, 3) realisasi distribusi Menghapus Pasal 8A ekspor, 3) rencana distribusi dalam (PO, DO, faktur pajak) dan negeri pemeriksaannya Pasal 8A Kegiatan ekspor barang tertentu:... Berdasarkan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation)
Gambar 4. Perubahan kebijakan ekspor minyak goreng melalui Permendag 8/2022 dan Permendag 12/2022
Pemeriksaan di persidangan, namun tidak menjelaskan dengan rinci, proses penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 yang merevisi Permendag 8/2022, yang secara khusus menghapus Pasal 8A dan oleh karenanya termasuk persyaratan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) di dalamnya. Apabila, bentuk korupsi ini teridentifikasi sebagai korupsi pertukaran akses, setiap perubahan kebijakan seharusnya menjadi perhatian penegak hukum.
Ketergantungan pelaku usaha dan ekonomi formal terhadap kebijakan sehingga berusaha mengubah kebijakan, telah mengedepankan kepentingan pribadi, bukan hal yang punya nilai kebaruan dalam praktik koruptif.²⁵ Apalagi jika perubahan itu berasal dari transaksi tertentu terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat. Meski kebijakan sendiri sifatnya merupakan norma terbuka, analisis terhadap pihak yang terlibat, dan diuntungkan dari kebijakan itu akan membantu penegak hukum dalam melihat wajah korupsi pemberian fasilitas persetujuan ekspor terhadap komoditas CPO dan produk turunannya secara menyeluruh.
Dengan sudut pandang itu, maka persoalan mendasar dari persoalan mendasar dari peristiwa koruptif yang terjadi bukanlah terletak pada persoalan grup usaha yang mengekspor minyak goreng secara ilegal, akan tetapi pada kegagalan pemerintah untuk menjalankan kepentingan publik dalam menentukan kebijakannya. Momentum perlindungan kepentingan publik,
seperti penyediaan kebutuhan bahan pokok yang mendesak, justru digunakan sebagai celah untuk melakukan transaksi. Konsekuensinya, pertukaran akses ternyata diinisiasi atau mungkin bahasa lainnya digiring sendiri oleh pemerintah, melalui selimut hukum yang rumit, untuk ikut mengambil bagian rente dari meledaknya harga minyak sawit, sembari mengabaikan kondisi dan biaya sosial yang harus diderita masyarakat akibat kelangkaan barang kebutuhan pokok tersebut.
Selanjutnya, siapa aktor utama dalam kasus ini? Pemeriksaan terhadap terdakwa Weibinanto Halimdjati dalam Perkara Nomor 59/Pid.Sus. TPK/2022/PN.Jkt.Pst mengurai beragam peran aktor dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng ilegal ketika kondisi kelangkaan minyak goreng dalam negeri. Weibinanto sendiri diposisikan sebagai turut serta (medepleger) dalam kasus ini, meski dalam pemeriksaan digambarkan secara tidak konsisten, di satu bagian terlihat seperti pihak yang mengatur dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan, tetapi pada bagian lain disebutkan sebagai pihak yang mengikuti perintah Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi.
Sementara itu, jika melihat Perkara Nomor: 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst, Indra Sari Wardhana (selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan), yang menerbitkan persetujuan ekspor ilegal diposisikan sebagai pelaku. Akan tetapi, hakim dalam pertimbangan menilai bahwa Indra Sari Wardhana tidak dapat dipersalahkan sendirian, dan menyatakan bahwa:
Mengambil suatu keputusan berupa menerbitkan Persetujuan Ekspor (PE) CPO dan minyak goreng tidak terlepas dari kebijakan pimpinan atau atasan langsung Terdakwa yaitu Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan RI. Di kala itu, karena itu akan menjadi pertimbangan hal yang meringankan pada penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagaimana diktum putusan di bawah ini.’
Muhamad Luthfi Menteri Perdagangan Mengarahkan agar penerapan Menerbitkan persetujuan ekspor DMO bersifat sukarela, dalam meskipun tanpa verifikasi bentuk komitmen (pledge) Mengusulkan pencabutan Memberikan 'hadiah' kepada Permendag 8/2022 yang mengatur pejabat di Ditjen Daglu dalam realisasi distribusi sebagai rangka penerbitan PE persyaratan Weibinanto Indra Sari Wisnu Halimdjati Wardhana Tim Asistensi Dirjen Menko Perdagangan Membangun informasi yang tidak Mengajukan permohonan Perekonomian benar terkait dengan realisasi persetujuan ekspor meski tidak Luar Negeri distribusi minyak goreng sesuai dengan persyaratan Master Parulian Tumanggor Togar Sitanggang Stanley Ma Wilmar Musim Mas Permata Hijau
Gombar 5. Peran Aktor dalam Korupsi Pemberian Fasilitas Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya
Nama Muhammad Luthfi muncul beberapa kali dalam pemeriksaan di persidangan sebagai aktor yang menghubungi Weibinanto Halimdjati, memberikan arahan pada Indra Sari Wardhana, dan mendiskusikan berbagai kebijakan penanganan kelangkaan minyak goreng dengan kabinet maupun koordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Akan tetapi, hingga anotasi ini disusun, tidak ada proses hukum terhadap Muhammad Luthfi, selaku Menteri Perdagangan pada saat kebijakan tersebut. Kejaksaan Agung pun masih belum berhasil memanggil Luthfi untuk diperiksa.
Bagaimana kesesuaian dakwaan dengan perbuatan pidana? Baik terhadap Weibinanto dan Indra Sari, dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidair. Menggunakan pasal tindak pidana korupsi terkait merugikan negara yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Dalam kedua perkara itu juga, hakim menolak penggunaan Pasal 2 yang unsurnya adalah melawan hukum, dan lebih memilih mengkualifikasi Weibinanto maupun Indra Sari dengan Pasal 3 yang memiliki unsur 'penyalahgunaan wewenang'. Indra Sari, sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, memiliki banyak peran, mulai dari menyarankan pelemahan aturan kewajiban pemenuhan ketersediaan domestik, menerbitkan persetujuan ekspor meski tidak memenuhi syarat, mengarahkan tim verifikasi untuk memproses persetujuan ekspor yang tidak memenuhi persyaratan, mengetahui dan menyetujui penerimaan uang kepada tim verifikasi dari Tumanggor, dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban ketersediaan pasar domestik (DMO).
Hal lainnya, peran-peran yang dibuktikan di persidangan tersebut secara tidak langsung sebenarnya cukup menggambarkan unsur kesalahan dari Indra Sari. Akan tetapi, dalam kasus ini tidak ada upaya sama sekali untuk mengungkapkan aliran transaksi atau perubahan kekayaan dari aktor yang terlibat. Beberapa indikasi seperti kalimat "1 dus sudah sampai" kepada Indra misalnya, tidak dieksplorasi lebih jauh.
Padahal, dengan kasus yang menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3, seharusnya motif keuntungan itu dapat ditelusuri dengan lebih seksama dan komprehensif, misalnya menggunakan pasalpasal pencucian uang jika diperlukan. Tidak hanya dapat digunakan sebagai penambah bobot bagi kesalahan Indra Sari, tetapi juga mengungkap aktor-aktor lain yang mungkin terlibat dalam kasus ini.
Bagaimana skala dampaknya? Meski beberapa yurisprudensi telah menjelaskan perihal kualifikasi penyalahgunaan wewenang, perlu dicatat bahwa penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 tidak banyak dilakukan dalam kasus-kasus korupsi - termasuk dalam perkara yang terkait dengan sumber daya alam. Apalagi terhadap
kasus yang jelas-jelas merupakan hasil tangkap tangan dan penyadapan. Padahal ketimbang pasal suap, pasal kerugian negara menawarkan cakrawala yang lebih luas untuk melihat perkara korupsi. Terlepas dari perdebatan dan resonansinya dengan Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau persoalan sifat materil delik itu, unsur kerugian keuangan dan perekonomian negara yang ada di dalam rumusan delik memberikan peluang untuk mengubah cara pandang kita untuk memposisikan korupsi sebagai kejahatan dengan korban.
Sebagai kejahatan dengan korban (meskipun bersifat tidak langsung), selama kerugian itu konkrit, seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemikir hukum untuk memastikan penderaan terhadap pelaku korupsi. Bukan hanya untuk memuaskan hasrat balas dendam, tetapi juga memastikan korban dari kejahatan ini terpulihkan kerugiannya. Kasus ini juga memberikan petunjuk bahwa kelangkaan minyak goreng sebagai persoalan yang terstruktur, yang apabila aktor pemerintah menjalankan fungsinya dalam sistem pemerintahan yang baik (benevolent government), seharusnya persoalan tersebut dapat ditangani seefektif mungkin dan dengan dampak seminimal mungkin.
Kenaikan harga minyak goreng Penerbitan PE Permendag Permendag Permendag 2/2022 8/2022 12/2022 Penyaluran BLT Permendag Arahan presiden 1/2022 untuk mencegah harga naik Desember 2021 Januari 2022 Februari 2022 Maret 2022 April 2022
Gambar 6. Kronologi Kebijakan dan Peristiwa dalam Kasus Korupsi Pemberian Fasilitas Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya
Dalam konteks ini, mudah untuk melihat kausalitas secara proporsional antara perbuatan pelaku dan peristiwa pidana secara keseluruhan dengan kerugian bagi masyarakat dalam bentuk tingginya harga bahan baku minyak goreng. Hal ini juga diargumentasikan oleh Rimawan Pradiptyo dalam keterangannya, bahwa harga eceran sesuai dengan daya beli masyarakat akan terbentuk dengan sendirinya apabila kelangkaan minyak goreng sebagai bahan kebutuhan pokok tidak terjadi.
Selain itu, dalam pemeriksaan di pengadilan, ahli Rimawan Pradiptyo memberikan contoh bagaimana dampak dan beban itu bisa diterima oleh pelaku ekonominya secara langsung, maupun oleh pelaku ekonomi lain, termasuk dalam konteks publik. Oleh karena itu, kerugian keuangan negara tidak selalu beririsan dengan kerugian perekonomian negara. Ruginya keuangan negara tidak selalu berdampak pada kerugian perekonomian negara, tetapi kerugian perekonomian negara mau tidak mau akan menyebabkan kerugian keuangan negara apabila negaranya menganut pendekatan kesejahteraan (welfare losses).26
Keterangan ahli, Rimawan Pradiptyo sebenarnya sudah menguraikan bahwa kejahatan korupsi khususnya yang serius akan berlawanan dengan upaya mensejahterakan rakyat. Tetapi, pendapat itu dikesampingkan oleh hakim dengan menyatakan bahwa kerugian negara yang terjadi bukan merupakan kerugian aktual.
Cara majelis melihat kerugian negara hanya sebagai salah satu unsur yang seolah terpisah dengan keseluruhan konteks peristiwa kejahatan korupsinya terasa janggal. Bahkan majelis hakim dalam pertimbangannya juga tidak melihat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 6 triliun rupiah pada bulan April 2022 itu sebagai biaya sosial yang harus ditanggung pemerintah akibat kelangkaan minyak goreng. Dengan beranggapan bahwa pengeluaran tersebut sebagai kebijakan yang rutin terjadi. Apakah misalnya, hakim tidak mempertimbangkan kemungkinan beban yang rutin itu justru dikarenakan kejahatan yang sama terjadi berulang?
Namun di sisi lain, pola pandang ini wajar dan logis apabila cara korupsi hanya dipandang sebagai perbuatan transaksional antara satu atau dua orang. Penanganan korupsi yang berdampak sistematis, namun demikian tidak bisa dilakukan tanpa melihat dan mendudukkan peristiwa pidana dalam ekosistem politik ekonomi yang lebih luas, memetakan jejaring aktor yang relevan di dalamnya, dan bagaimana interaksi antara aktor itu terjadi dalam berbagai bentuk kuasa dan struktur. Kami sedikit banyak menduga cara pandang ini juga terbentuk karena konstruksi kasus yang dibangun lebih banyak mengarah pada persoalan ekspor minyak goreng ilegal ketimbang korupsi kebijakan perdagangannya.
25 Boehm FND. Regulatory Capture Revisited - Lessons from Economics of Corruption, 31.
5.1. Analisis terhadap Pemeriksaan Tindak Pidana di Persidangan
A. Analisis terhadap Dakwaan Tindak Pidana Korupsi
Untuk memberikan catatan pada proses penegakan hukum atas putusan-putusan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas persetujuan ekspor terhadap komoditas CPO dan produk turunnya, diperlukan pemahaman mengenai pendekatan yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga kita mampu memberikan masukan atas pendekatan yang diterapkan. Untuk itu, analisa putusan ini akan mengelaborasi poin-poin penting yang menggambarkan pendekatan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus ini.
Poin Pertama, Jaksa Penuntut Umum menggunakan pendekatan tindakan memperkaya suatu pihak dengan cara melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan atau perekonomian. Pendekatan tersebut menggunakan dakwaan primer berupa Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).27
Sedangkan, dakwaan subsider dengan menggunakan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).28
Kedua pasal tersebut bukanlah delik suap, sehingga pembuktiannya menggunakan pendekatan berbeda dari pasal korupsi yang dikenal secara global.²ª Jaksa Penuntut Umum menggunakan pendekatan pembuktian atas pasal tersebut dengan menitik beratkan pada pemenuhan unsur yang dapat dipersingkat sebagai berikut.
Tobel 6. Pemenuhan Unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
| UNSUR | PASAL 2 | PASAL 3 |
| SUBJEK | Setiap orang | Setiap Orang (biasanya Pegawai Negeri) |
| UNSUR UTAMA I | Secara Melawan Hukum Memperkaya Pihak Tertentu | Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana untuk memperkaya pihak tertentu |
| UNSUR UTAMA II | Merugikan Keuangan Negara dan/atau Perekonomian Negara | Merugikan Keuangan Negara dan/atau Perekonomian Negara |
Pembeda antara Pasal 2 dan 3 adalah pada Subjek dan Unsur Utama I. Apabila Pasal 2, subjek dapat berupa orang secara luas, termasuk korporasi³º tanpa mensyaratkan pelaku adalah pegawai negeri. Sedangkan Pasal 3 perlu dibaca dengan menghubungkan dengan Unsur Utama I terkait orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana dalam jabatannya maka biasanya dikorelasikan dengan Pegawai Negeri dalam proses pembuktian walaupun secara formil dapat bukan pegawai negeri selama Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat membuktikan bahwa orang tersebut mempunya wewenang atau jabatan.
Akan tetapi, dengan luasnya definisi Pegawai Negeri dalam UU Tindak Pidana Korupsi dirasa cukup sulit mencari pemaknaan setiap orang di luar Pegawai Negeri dalam kapasitas jabatan dan kewenangan. Mengingat, Pegawai Negeri yang didefinisikan secara luas merujuk pada UU mengenai pegawai negeri; pegawai negeri dalam KUHP; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari
suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.³i
Penjelasan mengenai Subjek tersebut berdampak pada Unsur Utama I. Pada Pasal 2 yang subjeknya merupakan orang secara luas maka Unsur Utama I melawan hukum dalam arti luas. Sedangkan, pada Pasal 3 secara vice versa maka berhubungan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana untuk memperkaya pihak tertentu. Kedua alternatif perbuatan tersebut harus dibaca dalam satu nafas sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
Sedangkan, Unsur Utama Il berkaitan dengan alternatif pembuktian mengenai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Kedua pendekatan tersebut berbeda dari sisi metode perhitungan dan relasi dengan kerugian yang ditimbulkan. Kerugian perekonomian negara mempunyai dampak yang lebih luas.
Kedua, Jaksa Penuntut Umum juga menggunakan pendekatan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berupa penyertaan terhadap tersangka lain bahkan kepada pihak swasta.³² Artinya dakwaan utama dibebankan kepada Indra Sari Wisnu Wardhana dengan mengkontekskan perbuatan terdakwa lain berbuat bersama-sama sesuai perannya masing-masing, yaitu Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei, Stanley Ma, Pierre Togar Sitanggang dan Master Parulian Tumanggor.
Ketiga, adanya pembebanan uang pengganti sesuai ketentuan pada Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi. Uang Pengganti adalah hasil harta kekayaan yang divaluasi uang dengan jumlah ‘sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi'.³³ Artinya disesuaikan dengan jumlah yang didapat dari masing masing tersangka.
27 Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi; Putusan Indra Sari Wisnu Wardhana
28 Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi; Putusan Indra Sari Wisnu Wardhana
29 T. Markus Funk and Andrew S. Boutros (eds), From Baksheesh to Bribery: Understanding the Global Fight Against Corruption and Graft (Oxford University Press 2019)
30 Lihat Pasal 1 angka 3 UU Tindak Pidana Korupsi
31 Pasal 1 angka 2 UU Tindak PIdana Korupsi
32 Putusan Dr. MASTER PARULIAN TUMANGGOR, Putusan STANLEY MA, PIERRE TOGAR SITANGGANG dan Putusan WEIBINANTO HALIMDJATI Alias LIN CHE WEI.
Pemenuhan Unsur B.
B.1. Subjek
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembeda dari Pasal 2 dan Pasal 3 adalah pada Unsur Utama 1 terkait unsur melawan hukum secara umum atau menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang akan menentukan unsur 1 terkait definisi subjek pelaku.
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adanya kekhususan terhadap subjek hukum pada Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dibandingkan Pasal 2 UU Tipikor. Pada Pasal 2 dengan melawan hukum yang bersifat general, definisi setiap orang tidak harus orang yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana. Majelis mempertimbangkan bahwa lebih tepat penggunaan kekhususan pada perkara ini penjelasan karena terkait dengan kasus ini, terdapat jabatan dan kewenangan dari pelaku sehingga lebih tepat subjek yang tercantum pada Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut membuat Pasal 2 dikesampingkan dalam pertimbangan hakim dan pembuktian dilakukan terhadap Pasal 3 UU Tindak Pidana korupsi.34
B.2. Menyalahgunakan Kewenangan atau Kesempatan atau Sarana untuk Memperkaya Diri, Orang Lain atau Korporasi
Jaksa Penuntut Umum menggunakan pendekatan pembuktian menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana dengan menghubungkan dengan pelanggaran ketentuan regulasi yang berlaku dan mengatur mengenai minimum kuota dalam negeri.35 Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga menggunakan petunjuk-petunjuk untuk membuktikan mens rea pada perbuatan tersebut.
Setidaknya terdapat pelanggaran terhadap 7 (tujuh) regulasi melalui pendekatan perbuatan melawan hukum formil, yaitu:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
b. Peraturan Menteri Perdagangan RI (Permendag) Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
c. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 02 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
d. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
e. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan Dalam Negeri (Domestic Price Obligation);
f. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 170 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan Dalam Negeri (Domestic Price Obligation);
Peraturan Direktur Jenderal g. Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/ DAGLU/PER/1/2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil.36
Pemenuhan tersebut dilakukan dengan cara membuktikan bahwa terdapat pelanggaran dari regulasi yang ada melalui perbuatan yang dilakukan dan diskresi yang diberikan. Sedangkan, pembuktian terkait petunjuk mens rea dibuktikan melalui:
a. Lobi dan negosiasi yang dilakukan oleh Master Parulian Tumanggor dari Grup Wilmar, Stanley Ma dari Grup Permata Hijau, Pierre Togar Sitanggang dari Grup Musim Mas.
b. Pengiriman paket ke alamat yang ditunjuk oleh Indra Sari Wisnu Wardhana.
c. Konflik kepentingan Lin Chie Wei.
d. Pemberian uang kepada Farid untuk dibagikan kepada staf-staf.
Berbagai alasan tersebut diterima oleh hakim dalam pertimbangan sehingga Unsur Utama I terpenuhi dengan yang diperkaya adalah perusahaan-perusahaan tersebut.
Aktivis Greenpeace menulis "D/RTY" di silo kilang Wilmar International di Bitung, Sulawesi Utara. 25 September 2018.
703 cap.3000M DI 1 © Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace
B.3. Kerugian Negara atau Kerugian Perekonomian Negara
Pada soal kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, Jaksa Penuntut Umum menggunakan pendekatan baik perhitungan keuangan negara maupun perekonomian negara. Akan tetapi, Majelis Hakim mengabulkan soal kerugian keuangan negara dan menolak mengabulkan soal kerugian perekonomian negara.
Hal tersebut disebabkan, tidak diperhitungkannya manfaat dari tidak terpenuhinya kuota dan keuntungan dalam ekspor tersebut dalam pola perhitungan kerugian perekonomian negara. Adapun kerugian negara yang diperhitungkan dan dibenarkan oleh Majelis Hakim adalah:³7
Tabel 7. Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemberian Persetujuan Ekspor terhadap Komoditas CPO dan Produk Turunannya, Januari – Maret 2023
| PERUSAHAAN | REKOMENDASI DMO (METRIK TON) | BOBOT (%) | ALOKASI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA |
| MUSIM MAS GRUP | |||
| • Agro Makmur Raya | 3.818,167 | 0,43% | Rp 26.282.808.949,58 |
| • Intibenua Perkasatama | 69.821,981 | 7,95% | Rp 480.627.952.392,97 |
| Megasurya Mas | 1.310,300 | 0,15% | Rp 9.019.606.676,88 |
| Mikie Oleo Nabati Industri | 755,578 | 0,09% | Rp 5.201.108.727,67 |
| Musim Mas | 78.601,398 | 8,95% | Rp 541.062.118.761,21 |
| Musim Mas-Fuji | 400,002 | 0,05% | Rp 2.753.460.204,57 |
| Wira Inno Mas | 6.240,000 | 0,71% | Rp 42.953.785.899,20 |
| SUBTOTAL | 160.947,425 | 18,32% | Rp 1.107.900.841.612,08 |
| PERMATA HIJAU GRUP | |||
| Nagamas Palmoil Lestari | 7.710,658 | 0,88% | Rp 53.077.236.037,50 |
| Nubika Jaya | 2.000,000 | 0,23% | Rp 13.767.239.070,26 |
| Pelita Agung Agrindustri | 5.039,168 | 0,57% | Rp 34.687.715.285,59 |
| • Permata Hijau Palm Oleo | 11.098,976 | 1,26% | Rp 76.401.128.013,52 |
| Permata Hijau Sawit | 1.234,473 | 0,14% | Rp 8.497.642.458,39 |
| SUBTOTAL | 27.083,275 | 3,08% | Rp 186.430.960.865,26 |
| WILMAR GRUP | |||
| Multi Nabati Sulawesi | 1.080,000 | 0,12% | Rp 7.434.309.097,94 |
| Multimas Nabati Asahan | 87.029,600 | 9,91% | Rp 599.078.654.694,42 |
| Sinar Alam Permai | 10.286,000 | 1,17% | Rp 70.804.910.538,33 |
| • Wilmar Bioenergi Indonesia | 1.100,000 | 0,13% | Rp 7.571.981.488,64 |
| Wilmar Nabati Indonesia | 141.394,400 | 16,09% | Rp 973.305.253.997,78 |
| SUBTOTAL | 240.890,000 | 27,42% | Rp 1.658.195.109.817,11 |
| TOTAL 3 GRUP | 428.920,700 | 48,82% | Rp 2.952.526.912.294,45 |
| LAINNYA | 449.635,366 | 51,18% | Rp 3.095.118.787.705,55 |
| 01,10% | 4p 3.093.118.787.763,33 | ||
| _ | |||
| TOTAL | 878.556,066 | 100% | Rp 6.047.645.700.000,00 |
| Multi Nabati Sulawesi | 1.080,000 | 0,12% | Rp 7.434.309.097,94 |
| Multimas Nabati Asahan | 87.029,600 | 9,91% | Rp 599.078.654.694,42 |
| Sinar Alam Permai | 10.286,000 | 1,17% | Rp 70.804.910.538,33 |
| • Wilmar Bioenergi Indonesia | 1.100,000 | 0,13% | Rp 7.571.981.488,64 |
| Wilmar Nabati Indonesia | 141.394,400 | 16,09% | Rp 973.305.253.997,78 |
| SUBTOTAL | 240.890,000 | 27,42% | Rp 1.658.195.109.817,11 |
Sumber: Halaman 886-890 Putusan Indra Sari Wisnu Wardhana
33 Pasal 18 ayat 1 huruf a UU Tindak Pidana Korupsi
34 Halaman 832 Putusan Indra Sari Wisnu Wardhana
35 Halam 846-886 Putusan Indra Sari Wisnu Wardhana
37 Halaman 886-890 Putusan Indra Sari Wisnu Wardhana
B.4. Uang Pengganti
Selain itu, hakim juga tidak mengabulkan soal uang pengganti sesuai jumlah yang diminta Jaksa Penuntut Umum, karena tidak sesuai dengan yang didapat oleh individu tersebut dan yang mendapat keuntungan korporasi.3 Sebagai contoh sejumlah Rp 2.952.526.912.294,45 (dua triliun sembilan
ratus lima puluh dua milyar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah empat puluh lima sen) yang didakwakan terhadap Indra Sari Wisnu Wardhana. Selain itu, pendekatan yang sama berlaku pada pelaku swasta.39
C. Catatan atas Penerapan Pasal
Berdasarkan pembacaan dan analisis tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yang dapat dipertimbangkan oleh Kejaksaan Agung dalam pengembangan kasus ini. Pertama, penerapan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi bukan delik suap. Pada kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menggunakan pendekatan pasal yang terkait perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh Indra Sari Wisnu Wardhana sehingga memperkaya korporasi dengan difasilitasi oleh Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei.
Salah satu pendekatan untuk membuktikan unsur penyalahgunaan kewenangan adalah melalui pendekatan pembuktian keuntungan yang didapat dari pejabat yang melakukan kejahatan. Pada perbuatan tersebut, terlihat Jaksa Penuntut Umum secara detail mengelaborasi motif dari sisi perusahaan yang diuntungkan, yaitu Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup dengan tidak memenuhi DMO. Akan tetapi, dari sisi pemerintah, motif belum terelaborasi secara komprehensif dan kuat. Satu-satunya motif yang berupaya dibuktikan melalui petunjuk adalah pada keterlibatan perusahaan Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei dalam memberikan jasa konsultasi pada perusahaan sawit.
Akan tetapi, pada sisi kepentingan Indra Sari Wisnu Wardhana tidak terelaborasi, padahal Lin Che Wei bukan secara aktif menawarkan diri dalam memfasilitasi tetapi Lin Che Wei diajak untuk terlibat dalam proses ini. Penjelasan atas motif akan membuka mengenai siapa yang sebetulnya terlibat dalam proses ini. Termasuk keterlibatan beberapa pejabat tinggi yang turut aktif dalam rapat yang diadakan. Adapun proses pembuktian motif pada sisi pemerintah malah lebih menekankan pada pemberian uang kepada staf pelaksana. Sedangkan, keuntungan yang didapat oleh Indra Sari Wisnu Wardhana belum terungkap pada kasus ini. Tidak terungkapnya motif membuat lebih sulitnya pembuktian pelaku yang lebih besar dalam kejahatan ini. Termasuk misalnya untuk melihat sejauh mana peran Menteri Perdagangan dalam perkara tersebut.
Menjadi penting pada kelanjutan kasus ini untuk membongkar secara komprehensif motif dari kejahatan yang dilakukan serta apa keuntungan yang didapat dari pihak pemerintah. Hal tersebut sebagai pintu untuk membongkar keterlibatan pihak lainnya serta optimalisasi proses penegakan hukum.
Kedua, ketergantungan pada pembuktian perbuatan Indra Sari Wisnu Wardhana. Isu lain dalam penggunaan Pasal 3 adalah proses pembuktian sangat menggantungkan pada perbuatan yang dilakukan oleh Indra Sari Wisnu Wardhana karena terdakwa lain dimasukan dalam kategori penyertaan sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berupa penyertaan. Berbeda dengan Pasal 2, Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi sangat menggantungkan pada pembuktian pejabat publik yang memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana. Artinya apabila Indra Sari Wisnu Wardhana tidak terbukti maka terdakwa lain akan lebih sulit terbukti. Dengan uraian sebelumnya, ketergantungan ini membuat proses pemeriksaan di pengadilan rentan, mengingat motif dan niat jahat Indra Sari Wisnu Wardhana tidak terungkap di persidangan secara komprehensif.
Ketiga, pendekatan pidana tambahan belum optimal. Pada pendekatan pidana tambahan, Jaksa Penuntut Umum menekankan pada penggunaan sanksi uang pengganti. Subjek yang dikenakan sanksi masih terbatas pada individu sehingga pemulihan aset hasil kejahatan secara optimal tidak dapat dilakukan. Merujuk pada regulasi uang pengganti, jumlah uang pengganti dihitung dari jumlah yang didapat dari korupsi yang dilakukan.40 Itulah mengapa hakim tidak dapat membebankan jumlah uang pengganti sama dengan jumlah keuntungan yang didapat korporasi. Korporasi yang mendapatkan keuntungan
dan bukanlah individu. Untuk itu, maka sulit untuk memulihkan aset dari korporasi karena tidak masuk dalam kategori uang pengganti. Pertimbangan hakim yang demikian menebalkan pentingnya untuk menguji alur transaksi keuangan di antara pelaku, dalam bentuk apapun. Agak sulit membayangkan bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan tanpa kompensasi sedikitpun kepada pelaku. Memperhatikan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, apabila proses pemeriksaan di persidangan dilakukan tanpa melihat keuntungan yang diterima oleh pelaku dan kerugian negara yang menyeluruh, maka penjatuhan pidana rentan jauh lebih rendah dari yang seharusnya.
38 Halaman 892 Putusan Indra Sari Wisnu Wardhana
39 Putusan Indra Sari Wisnu Wardhana, Putusan Dr. MASTER PARULIAN TUMANGGOR, Putusan STANLEY MA, PIERRE TOGAR SITANGGANG dan Putusan WEIBINANTO HALIMDJATI alias LIN CHE WEI.
Keempat, belum digunakan
pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada kasus ini, korporasi belum masuk sebagai terdakwa bahkan tersangka. Perlu dipertimbangkan penggunaan pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus ini dalam rangka mengoptimalkan pemulihan aset baik melalui pembayaran uang pengganti maupun perampasan hasil kejahatan. Pendekatan tersebut dapat digunakan dengan mempertimbangkan pendekatan pasal yang telah digunakan serta akan digunakan.
UU Tindak Pidana Korupsi mengadopsi pendekatan vicarious liability sesuai dengan konsep Pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi, mengingat prasyarat pendekatan tersebut adalah:
Pada pendekatan tersebut, landasan penerapan pada hubungan kerja atau hubungan lain yang merujuk pada pendekatan vicarious liability. Untuk itu, terdapat tiga syarat dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi:
a. Pertama: Tindak Pidana merupakan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi;
b. Kedua: Hubungan kerja atau hubungan lain; dan
c. Ketiga: Dalam lingkungan korporasi.
Pada isu pertama terkait tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Lazimnya, pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dapat diterapkan pada beberapa kejahatan yang secara delik dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi. Hal tersebut dilihat dari subjek pelakunya sebagai orang dan perbuatan yang dilakukan. Pada orang merujuk pada definisi orang pada Pasal 1 angka 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, perbuatan dikaitkan dengan perbuatan yang tidak dikaitkan dengan jabatan, yaitu:
a. Perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
b. Pemberian suap kepada penyelenggara negara, PNS, hakim atau advokat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6;
c. Perbuatan curang yang terdiri dari setiap orang yang melakukan perbuatan curang dalam keadaan perang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan c;
d. Pemberian hadiah karena jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13; dan
e. Ketentuan undang-undang lain yang memasukan suatu tindak pidana sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 selama dapat dilakukan oleh korporasi. Catatan: selain kelima tindak pidana ini terdapat juga tindak pidana yang terkait dengan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 21.42
Sedangkan, Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang melibatkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Jabatan dan kewenangan pasti tidak dapat dilakukan oleh korporasi. Untuk itu maka terdapat dua alternatif tindakan yang bisa dilakukan.
Pendekatan kesatu adalah melalui penggunaan Pasal lain, misalnya menggunakan Pasal 2. Akan tetapi, penggunaan pendekatan ini mempunyai resiko ditolak oleh hakim karena kejahatan yang terbukti adalah Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi pernah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Pendekatan alternatif lainnya adalah tetap menggunakan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi tetapi menggunakan penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Artinya korporasi bukan subjek tersendiri tetapi melakukan penyertaan dengan perbuatan aktual orang yang terbukti masuk dalam kategori Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pada isu kedua terkait hubungan kerja, apabila menggunakan pendekatan ini maka perlu dihubungkan perbuatan korporasi maka perlu dihubungkan dengan orang yang punya hubungan kerja atau hubungan lainnya. Artinya, Jaksa Penuntut Umum pada kasus korporasi perlu menghubungkan pada subjek perbuatan yang sudah terbukti perlu memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi. Para terpidana yang mempunyai hubungan dengan korporasi dapat menjadi pintu masuk dalam menjerat korporasi tersebut. Salah satu pendekatan yang mungkin, hubungan komisaris dapat
masuk dalam kategori hubungan lain dalam definisi Perma Pertanggungjawaban Pidana Korporasi karena adanya perikatan hukum dengan korporasi.43 Sedangkan, untuk jabatan dibawah Direktur maka dapat masuk dalam hubungan kerja.44
Pada isu ketiga, pada lingkungan korporasi maka perlu merujuk pada definisi lingkup kerja. Hal tersebut mengingat bahwa tindakan dilakukan untuk kepentingan bisnis korporasi tersebut yang sejalan dengan definisi pada Perma Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, yaitu:
Lingkungan Korporasi adalah lingkup korporasi atau lingkup usaha korporasi atau lingkup kerja yang termasuk dan/atau mendukung kegiatan usaha korporasi baik langsung maupun tidak langsung."4s
Melalui penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut maka persoalan pembebanan uang pengganti dan perampasan harta kekayaan hasil kejahatan dapat dilakukan secara optimal. Mengingat melalui pembebanan pada korporasi maka lingkup hasil kejahatan yang diterima oleh subjek yang dibebankan adalah korporasi dan sejalan dengan Perma Uang Pengganti.
Strategi penggunaan pendekatan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan penyertaan dan uang pengganti dilakukan oleh Kejaksaan Agung masih memiliki beberapa catatan kritis. Belum tergalinya motif dari sisi pemerintah, tidak optimalnya perampasan uang pengganti, tergantungnya pembuktian delik pada satu terdakwa untuk mempidanakan terdakwa lainnya sampai dengan belum digunakannya pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi.
"Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama."41
40 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.
41 Pasal 20 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi
42 Lakso Anindito, “Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Perancis”, Jurnal Antikorupsi Integritas, Vol.
3 (1), <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.138> 10
43 Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung No.
13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Kejahatan Korporasi (Perma Pertanggungjawaban Pidana Korporasi)
44 Pasal 1 angka 11 Perma Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
45 Pasal 1 angka 13 Perma Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
5.2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability) merupakan salah satu perkembangan terpenting dalam hukum pidana.4ª Sebelum diterima secara umum dalam kepustakaan hukum, konsep pertanggungjawaban pidana bagi korporasi menjadi bahan perdebatan. Hal ini berangkat dari konsepsi klasik mengenai pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya dua elemen yakni perbuatan (actus reus) dan sikap batin (mens rea).
Pertanyaannya adalah apakah korporasi memiliki batin sehingga membuat ia dapat disalahkan. Jawaban dari pertanyaan ini menawarkan tiga standar dominan dalam melihat pertanggungjawaban pidana korporasi. Standar pertama adalah, tidak seperti manusia, korporasi sebagai entitas yang fiktif (fictitious entity) tidaklah memiliki batin. Akan tetapi, mengingat operasinya yang dapat menimbulkan bahaya sosial dan lingkungan, korporasi tetap dapat dituntut melalui pertanggungjawaban tanpa elemen kesalahan (liability without fault), khususnya tanggung jawab mutlak (strict liability).
Kedua adalah Standar Mens Rea Pelaku Tunggal (Single Actor Mens Rea Standard) yang melihat bahwa korporasi merupakan perwujudan kehendak individu yang menjalankannya.7 Di sini, pertanggungjawaban pidana korporasi diarahkan pada dimensi kesalahan individu (individual mens rea) yang bertindak sebagai pengurus korporasi.
Berangkat dari pandangan ini, kemudian berkembanglah setidaknya dua model dalam menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi yakni: Tanggung Jawab Pengganti (Vicarious Liability) dan Teori Identifikasi (Identification Theory). Dua model ini samasama melihat bahwa sikap batin individu dalam korporasi merepresentasikan sikap batin dari korporasi. Bedanya, Model Tanggung Jawab Pengganti (Vicarious Liability) memandang bahwa korporasi bertanggung jawab apabila terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap pekerja atau agen dari korporasi yang melaksanakan operasi bisnis dengan tujuan menguntungkan korporasi.4 Sedangkan Teori Identifikasi, yang juga disebut Model Nominalis, melihat bahwa korporasi bertanggung jawab hanya terhadap kejahatan oleh pengurus yang diidentifikasi sebagai pengarah atau pengendali pikiran dan kehendak (directing/ controlling mind and will) dari korporasi, atau orang yang setidaknya memiliki otoritas organisasional untuk menjalankan transaksi atas nama korporasi.49
Yang ketiga adalah Standar Mens Rea Kolektif (Collective Mens Rea Standard) yang menilai bahwa korporasi sebagai sebuah entitas kolektif memiliki sikap batin yang dibentuk melalui kesamaan kehendak dari para subjek yang membentuk dan menjalankannya. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, Khana menyebutnya sebagai “corporate mens rea" (sikap batin korporasi) di mana aksi korporasi dipandang sebagai pengejawantahan kehendak kolektif dari organ korporasi sehingga pertanggungjawaban pidananya ditekankan pada dimensi kelembagaan (bukan individu) dari korporasi yang melakukan kejahatan.50
46 Susanne Beck, "Corporate Criminal Liability", in: M. Dubber & T. Hörnle (eds.), The Oxford Handbook of Criminal La (Oxford University Press, 2014), hlm. 582.
47 V.S. Khana, "Is the Notion of Corporate Fault a Faulty Notion: The Case of Corporate Mens Rea" (1999) Boston University Law Review 79 (2), hlm. 360.
48 James Gobert, "Squaring the Circle: The Relationship Between Individual and Organizational Fault", in: J. Gobert & A. Pascal (eds.), European Developments in Corporate Criminal Liability (Routledge, 2011), hlm. 141.
49 Ibid., hlm. 141; Mark Pieth & Radha Ivory, "Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in Overview", in: M. Pieth & R. Ivory (eds.), Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk (Springer, 2011), hlm. 6.
Berdasarkan pandangan ini,
pertanggungjawaban pidana atas aksi korporasi dapat mengambil dua bentuk yakni: Teori Agregasi (Aggregation Theory) dan Model Budaya Korporasi (Corporate Culture Model). Kedua model ini sama-sama berangkat dari proposisi bahwa korporasi merupakan entitas yang dapat menjadi pelaku utama sebuah kejahatan, namun mereka memiliki perspektif yang berbeda dalam menilai sumber kesalahan korporasi.
Teori Agregasi memandang bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi muncul sebagai akibat dari kesalahan korporasi yang bersumber dari pikiran atau kehendak bersama dari agen dan/atau organ yang ada dalam sebuah korporasi.51 Di sisi yang lain, Model Budaya Korporasi, disebut juga Model Holistik, memandang bahwa korporasi melakukan kejahatan sebagai akibat dari corak internalnya, misalnya kebijakan, praktik, dan struktur kelembagaan dari korporasi tersebut.5² Selain aspek internal tersebut, kejahatan juga dapat terjadi sebagai akibat dari corak persaingan dalam industri di mana korporasi tersebut beroperasi, misalnya adanya oligopoli.
Di Indonesia, secara normatif Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) telah mengatur tentang kejahatan korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi. Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor mengatur bahwa “[d]alam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya".
Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan bahwa “[t]indak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama".53 Dengan melihat ketentuannya, UU Tindak Pidana Korupsi tersebut mengadopsi teori Vicarious Liability sebagai penerapan dalam pertanggungjawaban korporasi. Untuk itu, terdapat tiga syarat dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi:
a. Pertama: Tindak Pidana merupakan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi;
b. Kedua: Hubungan kerja atau hubungan lain; dan
c. Ketiga: Dalam lingkungan korporasi.
Pada isu pertama terkait Tindak Pidana merupakan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi. Lazimnya, pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dapat diterapkan pada beberapa kejahatan yang secara delik dapat dianggap sebagai perbuatan korporasi. Hal tersebut dilihat dari subjek pelakunya sebagai orang dan perbuatan yang dilakukan.
Dari uraian tersebut, sebenarnya lebih tepat untuk mengatakan bahwa UU Tipikor mengakui dua standar pertanggungjawaban pidana korporasi baik Standar Mens Rea Perorangan (Single Actor Mens Rea Standard) maupun Standar Mens Rea Kolektif (Collective Mens Rea Standard).
Untuk mengatasi kelemahan hukum pidana formil dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, lembaga penegak hukum mengeluarkan instrumen hukumnya secara internal. Jaksa Agung, misalnya, mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Salah satu ketentuan penting yang diatur dalam peraturan tersebut adalah kriteria untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni:
a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan kepada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
C. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
e. Segala bentuk perbuatan yang dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
g. Segala bentuk tindakan yang diterima/ biasanya diterima (accepted) oleh korporasi tersebut;
h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/ atau
Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undangundang.54
Peraturan α quo juga mengatur tentang jenis pidana yang dapat dituntut bagi korporasi yang menjadi terdakwa dalam sebuah tindak pidana. Jenis pidana ini meliputi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara, perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pencabutan izin usaha, dan perampasan barang bukti atau harta kekayaan/aset korporasi.55
Mengikuti Jaksa Agung, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 4 ayat (1) PERMA α quo mengatur bahwa “[k]orporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi". Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) PERMA 13/2016 mengatur bahwa “Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi... antara lain:
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
c. Korporasi tidak melakukan langkahlangkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana"56
Dengan demikian, sebenarnya tidak ada lagi perdebatan apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Akan tetapi yang sering menjadi perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi ini diimplementasikan dalam kasus nyata.
Dalam konteks inilah anotasi ini memfokuskan pada kasus tindak pidana korupsi minyak goreng yang melibatkan korporasi di dalamnya, yakni Wilmar Grup, Musim Mas Grup, dan Permata Hijau Grup. Dalam kasus ini, tiga orang yang dinilai menjadi perwakilan dari korporasi tersebut dijadikan terdakwa oleh Kejaksaan Agung karena dinilai telah menjadi directing mind dari masing-masing korporasi yang diwakilinya. Mereka adalah: Master Parulian Tumanggor (Wilmar Grup), Pierre Togar Sitanggang (Musim Mas Grup), dan Stanley Ma (Permata Hijau Grup). Oleh JPU, para terdakwa ini didakwa secara berlapis dengan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsider Pasal Pasal 3 Jo.
Berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memutuskan bahwa dakwaan primer tidak terbukti. Namun demikian, ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider, yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 200157 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun putusannya adalah sebagai berikut:
a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 58/Pid.Sus-TPK/2022/ PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia. Dihukum pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda Rp. 100 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan. Hakim PN: (1) Dr Liliek Prisbawono, S.H., M.H., (2) Saifuddin Zuhri, S.H., M.Hum.; (3) Dr. Mochammad Agus Salim, S.H., M.H. (tanggal 4 Januari 2023).
b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt. Pst atas nama Terdakwa Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager Bagian General Affair PT. Musim Mas. Dihukum pidana penjara 1 tahun dengan denda Rp. 100 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan. Hakim PN: (1) Dr Liliek Prisbawono, S.H., M.H., (2) Saifuddin Zuhri, S.H., M.Hum.; (3) Dr. Mochammad Agus Salim, S.H., M.H. (tanggal 4 Januari 2023).
c. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt. Pst atas nama Terdakwa Stanley Ma selaku Senior Manager Corporate Affair PT. Victorindo Alam Lestari (Permata Hijau Grup). Dihukum pidana penjara 1 tahun dengan denda Rp. 100 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan. Hakim PN: (1) Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., (2) Suparman Nyompa, S.H., M.H.; (3) Jaini Basir, S.H., M.H. (tanggal 4 Januari 2023).
Berdasarkan putusan pengadilan di tingkat pertama, ringannya hukuman yang dijatuhkan disebabkan oleh beberapa pertimbangan. Pertama, adanya fakta hukum bahwa para terdakwa tidak menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan sehingga pidana tambahan berupa uang pengganti tidak dapat dibebankan kepada para terdakwa. Kedua, khusus dalam kasus dengan terdakwa Stanley Ma (Permata Hijau Grup), hakim berpendapat bahwa ekspor yang dilakukan oleh korporasi tersebut justru memberikan pemasukan bagi negara.58 Sebaliknya, pada tingkat Mahkamah Agung, hukuman para terdakwa tersebut diperberat mulai dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun dan ditambah denda Rp. 200 juta subsider 6 (enam) bulan.
Meski putusan tingkat akhir ini dirasa lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat, putusan-putusan tersebut masih menyisakan permasalahan terkait keuntungan yang tidak sah (illegal gain) yang diperoleh Wilmar Grup, Musim Mas Grup, dan Permata Hijau Grup. Artinya, meski para terdakwa yang merupakan pengurus
korporasi tersebut telah dijatuhinya hukuman, hukuman ini tidak mampu mencegah fakta bahwa keuntungan yang tidak sah tersebut telah masuk menjadi aset korporasi dan korporasi tersebut masih dapat beroperasi seperti biasa. Adapun besaran keuntungan yang tidak sah dari masing-masing korporasi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Wilmar Grup terdiri dari: (1) PT. Sari Agrotama Persada; (2) PT. Multimas Nabati Sulawesi; (3) PT. Multimas Nabati Asahan; (4) PT. Wilmar Bioenergi; (5) PT. Wilmar Nabati Indonesia; dan (6) PT. Sinar Alam Permai. Dengan jumlah total rencana ekspor 1,2 miliar kg dan kewajiban DMO 240 juta kg, namun realisasi DMO hanya 27,5 juta kg, sehingga selisih kewajiban DMO 234,7 juta kg. Hal ini memberikan keuntungan yang diperoleh secara ilegal bagi Wilmar Grup sebesar Rp. 1,04 triliun.
b. Musim Mas Grup terdiri dari: (1) PT. Agro Makmur Raya; (2) PT. Intibenua Perkasatama; (3) PT. Megasurya Mas; (4) PT. Mikie Oleo Nabati Industri; (5) PT. Musim Mas, (6) PT. Musim Mas-Fuji; dan (7) PT. Wira Inno Mas. Kelompok perusahaan ini dengan total rencana ekspor sebesar 775 juta kg, dan kewajiban DMO adalah sebesar 160 juta kg, namun yang terealisasi sejumlah 81 juta kg sehingga terdapat selisih sebesar 78 juta kg. Dari selisih ini, Musim Mas Grup mendapatkan keuntungan yang tidak sah (illegal gain) sebesar Rp. 626 miliar.59 c. Permata Hijau Grup terdiri dari: (1) PT. Permata Hijau Palm Oleo; (2) PT. Nagamas Palmoil Lestari; (3) PT. Permata Hijau Sawit; (4) PT. Pelita Agung Agrindustri; (5) PT. Nubika Jaya; dan (6) PT. Victorindo Alam Lestari. Secara keseluruhan memperoleh 32 izin persetujuan ekspor dan dengan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sebesar Rp. 146 miliar.6º
Dalam ketiga perkara α quo, konstruksi hukum JPU dibangun menggunakan Standar Mens Rea Pelaku Tunggal. Alhasil, putusan pengadilan hanya mengarah pada pemidanaan bagi individu-individu yang dinilai sebagai perwakilan dari masingmasing korporasi. Akan tetapi sebagaimana yang diungkapkan oleh Suhariyanto bahwa “[d]itetapkannya pengurus sebagai orang yang dapat dipidana (subjek hukum) ternyata tidak cukup dalam memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan korporasi yang multi dimensi".61
la melanjutkan, “[y]ang banyak terjadi adalah meskipun telah diputus pemidanaan terhadap pengurusnya yang terbukti telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara dan bahkan sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, tak kunjung dilakukan proses penuntutan dan pemidanaan terhadap korporasinya. Padahal hasil tindak pidana tersebut telah masuk sebagai aset korporasi."6² Oleh karena itu
pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi seharusnya tidak berhenti pada individu yang menjadi directing mind semata, melainkan harus dilanjutkan untuk mempertanggungjawabkan korporasinya sebagai pihak yang menerima keuntungan dari kejahatan korupsi.
Dalam tujuan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat mengikuti strategi penuntutan kasus PT GJW.6³ Sebelum menuntut korporasi sebagai entitas kolektif, JPU menuntut pengurusnya terlebih dahulu hingga putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana bagi terdakwa memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian, JPU melakukan penuntutan atas korporasi yang memperoleh keuntungan atas tindak pidana tersebut. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim di tingkat banding yang menguatkan putusan di tingkat pertama, menyatakan bahwa korporasi bertanggung jawab secara pidana, salah satunya apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.64 Meskipun membutuhkan waktu yang lebih panjang apabila dibandingkan dengan strategi mengajukan tuntutan secara simultan antara pengurus dan korporasinya, strategi ini lebih jauh aman. Hal ini karena tingkat prediktabilitasnya lebih tinggi bahwa dakwaan JPU dapat dikabulkan karena pengurusnya telah dinyatakan terbukti oleh putusan pengadilan sebelumnya.
Pembukaan habitat orangutan di dalam konsesi kelapa sawit PT Globalindo Alam Perkasa Estate II di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. PT GAP II merupakan anak perusahaan Musim Mas. 1°6'53"S, 113°54'40°E. 24 Februari 2014,
50 V.S. Khana, note 2.
51 Mark Pieth & Radha Ivory, note 4, hlm. 7.
52 Ibid, hlm. 6-7.
53 Pasal 20 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi
54 Bab II Peraturan Jaksa Agung RI No.: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.
55 Bab IV Peraturan Jaksa Agung RI No.: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.
56 Pasal 4 ayat (2) PERMA No.
13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
57 Pasal 3 UU Tipikor berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntung diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
58 Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan: "Majelis Hakim menilai tidak tepat dan tidak adil Tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum terhadap Terdakwa Stanley MA dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun karena disisi lain Terdakwa (Perusahaan Permata Hijau Group) telah memberikan manfaat yang banyak kepada negara berupa Pajak Ekspor komoditas CPO dan minyak goreng dan sehingga devisa negara juga bertambah banyak semua ekspor CPO dan minyak goreng yang dilakukan oleh Perusahaan Permata Hijau Group tidak ada yang diselundupkan tetapi semua ekspor tersebut dilengkapi dokumen yang sah sehingga semua ekspor CPO dan minyak goreng tersebut dikenakan pajak bea keluar (pajak ekspor) pajak ini masuk menjadi penerimaan negara, karena itu alangkah tidak adilnya jika pihak Terdakwa yang sudah memberikan pemasukan penerimaan devisa negara lalu kemudian Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun". Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, hlm. 986.
59 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, hlm.734.
60 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, hlm. 987.
61 Budi Suhariyanto, 2018, "Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi," Negara Hukum 9 (1), hlm. 106.
62 Ibid., hlm. 108.
63 Lihat Putusan Nomor 908/Pid.B/2008/PN.Bjm, Putusan Nomor 02/PID/SUS/2009/PT.BJM, dan Putusan Nomor 936 K/Pid.Sus/2009.
64 Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 04, hlm. 180-181; Lihat Budi Suhariyanto, 2016, "Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," De Jure: Jurnal Penelitian Hukum 16 (1).
B. Penuntutan terhadap Korporasi yang Diuntungkan
Sebagaimana diungkapkan di atas, ketiga terdakwa yang merupakan “directing mind” dinyatakan tidak terbukti memperoleh uang atau menguntungkan diri sendiri. Putusan pengadilan hanya menyatakan bahwa tindakan mereka menguntungkan korporasi yang mereka wakili sehingga para terdakwa tidak dapat dimintakan uang pengganti. Hal ini sebagaimana pertimbangan hakim dalam kasus dengan Terdakwa Master Parulian Tumanggor yang menyatakan bahwa:
“Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, Terdakwa Master Parulian Tumanggor tidak terbukti menguntungkan diri sendiri, tetapi terbukti menguntungkan perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam Wilmar Grup sebesar Rp. 1.693.219.882.064,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu enam puluh empat rupiah).
Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti menerima uang dari tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Tipikor di atas, maka kepada Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti%5
Penalaran yang sama juga disampaikan oleh Majelis Hakim dalam kasus dengan Terdakwa Pierre Togar Sitanggang. Dalam pertimbangan, Majelis Hakim menjelaskan bahwa:
“Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang tidak terbukti memperoleh uang dari tindak pidana korupsi dalam perkara a quo atau tidak menguntungkan diri sendiri, tetapi terbukti menguntungkan perusahaanperusahaan yang tergabung di dalam Musim Mas Grup sebesar Rp 626.630.516.604,00"66
"Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti menerima uang dari tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UU Tipikor di atas, maka kepada Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti."67
Menariknya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pid.Sus- TPK/2022/PN.Jkt.Pst atas nama Stanley Ma, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum (ratio decidendi) berikut:
"Bahwa selanjutnya Tuntutan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 868.729.484.376,26...hemat Majelis Hakim sesuai fakta di persidangan Terdakwa tidak menikmati atau mendapatkan keuntungan dengan nilai sejumlah uang pengganti tersebut, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dipermasalahkan adalah adanya ekspor CPO dan minyak goreng tetapi tidak memenuhi kewajiban DMO sebesar 20% yaitu:
1. Wilmar Grup kekurangan DMO 234.722.699 liter senilai Rp. 1.997.281.789.749...
2. Permata Hijau Grup (Terdakwa) kekurangan DMO 17.247.496 liter senilai Rp. 146.760.879.887...
3. Musim Mas kekurangan DMO 86.866.690 liter senilai Rp. 739.158.417.970...
Bahwa yang menikmati keuntungan selisih DMO % sebanyak 17.247.496 liter atau senilai Rp. 147.760.879.887, - (seratus empat puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) adalah korporasi yaitu: PT. Permata Hijau Oleo (34,86%), PT. Nagamas Palmoil Lestari (40,51%), PT. Permata Hijau Sawit (0,987%), PT. Pelita Agung Agrindustri (22,04%), dan PT. Nublika Jaya (1,51%), karena itu patut jika uang pengganti dibebankan kepada korporasi Permata Hijau Grup sesuai prosentase keuntungan secara ilegal (illegal gain)."s
Ratio decidendi tersebut menjadi pintu masuk bagi Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan atas Permata Hijau Grup sebagai korporasi yang memperoleh keuntungan secara tidak sah (illegal gain) dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, arahan untuk menuntut uang pengganti tersebut tidak disebutkan dalam pertimbangan kasus dengan para terdakwa Master Parulian Tumanggor (Wilmar Grup) dan Pierre Togar Sitanggang (Musim Mas Grup). Hal ini relatif problematik mengingat ketiga kasus tersebut saling berkaitan dan faktanya ketiganya diputus pada tingkat pertama dengan Ketua Majelis Hakim yang sama, yakni: Dr Liliek Prisbawono, S.H., M.H.,. Bahkan perkara No. 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Master Parulian Tumanggor dan Perkara No. 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Pierre Togar Sitanggang diputus dengan susunan majelis hakimnya sama, yakni: (1) Dr Liliek Prisbawono, S.H., M.H., (2) Saifuddin Zuhri, S.H., M.Hum.; (3) Dr. Mochammad Agus Salim, S.H., M.H.
Selanjutnya, pertanyaan substansial yang perlu diajukan adalah apakah ratio decidendi untuk menuntut uang pengganti dalam kasus dengan terdakwa Stanley Ma (Permata Hijau Grup) juga dapat diberlakukan bagi Wilmar Grup dan Musim Mas Grup. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu kedudukan dan fungsi ratio decidendi dalam putusan pengadilan.
Secara konseptual, ratio decidendi merujuk pada pertimbangan yang diberikan hakim untuk sampai pada kesimpulan atau putusan. Berbeda dengan obiter dicta yang merupakan pendapat hukum hakim yang tidak bersifat mengikat, ratio decidendi berlaku mengikat. Hal ini disebabkan oleh karakternya yang bersifat filosofis sehingga memungkinkan untuk dilakukan generalisasi atau abstraksi dalam kasus sejenis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mcload, "[t]he more general, or abstract, the statement of the facts is, the greater the number of subsequent cases which will fall within the principle which is being formulated, and therefore the wider the ratio will be".69 Artinya, untuk menilai sebuah ratio decidendi maka langkah yang penting untuk dilakukan adalah mengidentifikasi prinsip di balik pertimbangan hakim yang dapat ditransfer dalam kasus sejenis. Terdapat dua jenis ratio decidendi, yakni descriptive ratio decidendi dan prescriptive ratio decidendi. Apabila descriptive ratio decidendi memberikan gambaran filosofis bagi hakim untuk sampai pada putusannya, prescriptive ratio decidendi memberikan petunjuk bagaimana hakim selanjutnya dapat menggunakan pandangan filosofis tersebut dalam putusannya.70
Sistem hukum Indonesia memang tidak menganut doktrin the binding force of precedence, namun putusan pengadilan yang mengandung ratio decidendi tetap memiliki kekuatan persuasif berdasarkan doktrin the persuasive force of precedence. Walaupun tidak seketat doktrin the binding force of precedence, doktrin the persuasive force of precedence memberikan kerangka untuk memastikan digunakannya perangkat hukum dan logika yang sama dalam memutuskan perkara sejenis sehingga putusan pengadilan terhindar dari permasalahan disparitas dan ketidakpastian sehingga hasil sulit untuk diprediksi.
Padahal, tanpa kepastian dan kemampuan prediktabilitas tersebut, tujuan hukum pidana untuk mencegah kejahatan melalui perubahan perilaku akan sulit terwujud. Sebab, perubahan perilaku hanya dapat terjadi apabila orang sebagai aktor rasional dapat memprediksi dan mengkalkulasi dampak dan risiko dari tindakannya. Singkatnya, melalui doktrin precedence, ratio decidendi memainkan peran yang instrumental dalam membangun sistem hukum yang konsisten dan predictable. Kondisi tersebut merupakan karakteristik mendasar bagi apa yang disebut oleh Max Weber sebagai hukum modern yang bersifat formal rasional.71
Selain alasan formil berupa adanya prescriptive ratio decidendi dari putusan pengadilan di atas, terdapat alasan materiil mengapa melakukan penuntutan terhadap korporasi wajib dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Alasan materiil tersebut berkaitan dengan kenyataan bahwa keuntungan yang tidak sah (illegal gain) yang diperoleh oleh ketiga korporasi tersebut telah menjadi aset korporasi yang harus dikeluarkan melalui pembayaran uang pengganti.
Sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor, hakikat uang pengganti adalah merupakan “harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.“ Damanik berpendapat bahwa uang pengganti "dimaksudkan untuk menarik kembali keuntungan yang diperoleh" dari tindak pidana korupsi.72 Apabila hal ini tidak dilakukan, maka aset korporasi yang berasal dari kejahatan akan memiliki dampak negatif tidak saja bagi korporasi yang bersangkutan tapi juga bagi perekonomian dan masyarakat. Perolehan aset dari kejahatan dapat merusak persaingan sehat dalam dunia bisnis di mana korporasi yang memperoleh aset dengan cara legal harus bersaing dengan korporasi
yang memperoleh aset dengan cara ilegal. Pembiaran atas aset hasil kejahatan ini akan menimbulkan impunitas bagi korporasi yang pada gilirannya memberikan insentif bagi korporasi lain untuk melakukan hal yang sama guna menekan biaya transaksi.
Alhasil, dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh korporasi dalam operasi bisnisnya dapat dengan mudah dieksternalisasi sebagai akibat dari terbuka lebarnya peluang melakukan korupsi. Kondisi ini tentu kontradiktif dengan upaya Pemerintah Indonesia untuk membangun good corporate governance.
65 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, hlm. 1133.
66 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, hlm.790.
67 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, hlm.790.
68 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, hlm. 987.
69 Ian Mcload, 1996, Legal Method (London: Red Globe Press), hlm. 141.
70 Ibid., hlm. 139.
71 Max Weber, 1978, Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology, disunting oleh Guanther Roth & Claus Wittich, University of California Press, Barkely & London.
C. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Grup
Apabila langkah untuk menuntut korporasi akan diambil, pertanyaannya adalah apakah menuntut korporasi sebagai perusahaan grup atau hanya menuntut korporasi yang terlibat secara terpisah. Tentu saja setiap pilihan ini mengandung konsekuensi praktis yang berkaitan dengan konstruksi hukum yang akan dibangun dan batasan yang melekat. Apabila ditelusuri dalam UU PT, Indonesia menganut doktrin separate legal entity dimana korporasi yang berbadan hukum, khususnya dalam bentuk perseroan terbatas (PT), merupakan entitas hukum yang mandiri. Hal ini dapat dilihat dari definisi perseroan terbatas dalam Pasal 1 angka 1, yakni “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."
Akan tetapi dalam realitas bisnis, perseroan terbatas tersebut dapat mengambil bentuk perusahaan grup yang terdiri dari induk perusahaan, anak perusahaan, sampai perusahaan afiliasi.ª Dengan demikian, kenyataan dalam dunia bisnis ini menuntut kita untuk tidak menempatkan perseroan terbatas sebagai sebatas badan hukum yang berdiri sendiri melainkan mereka harus dilihat sebagai single economic entity (entitas ekonomi yang bersifat tunggal). Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan yang dibentuk atas dasar pengendalian (control) atau pun atas dasar pengaruh (influence), antara lain melalui kepemilikan saham mayoritas, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, hingga menyusun kebijakan strategis korporasi. Doktrin single economic entity ini secara normatif telah diakomodir dalam Pasal 6 PERMA 13 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi dengan melibatkan induk korporasi dan/atau korporasi subsidiari dan/atau korporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masing-masing."
Apabila JPU bermaksud untuk menuntut korporasi dalam kasus korupsi minyak goreng menggunakan konstruksi hukum berdasarkan doktrin separate legal entity (entitas hukum yang terpisah), maka terdapat beberapa kelemahan dari konstruksi hukum ini. Pertama, terdakwa yang telah divonis bersalah hanya dapat dianggap mewakili perseroan di mana ia menjadi pengurus secara formal. Hal ini akan menyulitkan JPU dalam membangun hubungan antara tindakan terdakwa tersebut dengan perseroan lainnya meski perseroan tersebut berada dalam satu perusahaan grup.
Kedua, adanya kemungkinan bagi perseroan yang akan didakwa untuk membubarkan diri atau melakukan peleburan atau pemisahan sehingga menimbulkan kerumitan tersendiri untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi. Artinya, sesuai dengan Pasal 16 PERMA No. 13 Tahun 2016,74 JPU harus mengajukan permohonan penetapan kepada pengadilan negeri agar seluruh PT yang akan didakwa untuk dicegah melakukan pembubaran yang dapat menyebabkan hilangnya subjek hukum yang akan didakwa. Ketiga, dan yang paling penting, adalah konstruksi hukum ini cenderung membuat perusahaan induk sulit tersentuh dari pertanggungjawaban pidana sehingga tidak memberikan efek jera bagi perusahaan induk sebagai pihak yang juga menerima keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh anak perusahaannya.
Oleh karena itu, JPU diharapkan menggunakan doktrin korporasi sebagai entitas ekonomi tunggal (single economic entity). Hal ini mengacu pada Pasal 6 PERMA No. 13 Tahun 2016 di mana perusahaan induk juga dipandang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh anak perusahaannya tidak hanya karena ia menjadi penerima manfaat dari hasil kejahatan tersebut namun juga ia memiliki kesalahan di dalamnya, yakni melakukan pembiaran dan tidak berupaya untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana.
Dalam putusan pengadilan dengan terdakwa pengurus korporasi di atas terungkap fakta hukum bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya merepresentasikan aksi korporasi dari perseroan di mana ia menjadi pengurusnya melainkan juga merepresentasikan aksi korporasi dari perusahaan induknya. Misalnya, Master Parulian Tumanggor yang merupakan Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia menguruskan permohonan persetujuan ekspor untuk enam perusahaan di bawah kendali Wilmar Grup dan bahkan Tony Muksim, Direktur PT. Sari Agrotama Persada, menandatangani surat keterangan mandiri dan surat realisasi distribusi DMO untuk keenam perusahaan tersebut.75
Dalam kasus α guo, Lie Tjui Tjien, Division Head Ekspor Impor PT Wilmar Nabati Indonesia, dalam keterangannya sebagai saksi menyatakan bahwa: “saksi pernah menandatangani 11 dokumen surat realisasi distribusi barang ke dalam negeri yang digunakan sebagai syarat permohonan ijin ekspor. Bahwa isi dari surat tersebut saksi tidak tahu karena yang membuat dari Wilmar Grup di Medan."7® Fakta hukum ini menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan pengurus lainnya merupakan aksi korporasi yang mewakili kepentingan perusahaan induk.
Selain itu, perbuatan terdakwa juga dilakukan secara bersama-sama dengan pengurus yang lain yang berada dalam satu perusahaan grup. Hal ini sebagaimana terungkap dalam perkara Stanley Ma di mana ia bersama dengan David Virgo mengurus 22 permohonan persetujuan ekspor untuk 7 perseroan di bawah kontrol Permata Hijau Grup.7 Fakta yang sama juga dapat dilihat dari kasus dengan terdakwa Pierre Togar Sitanggang sementara yang bersangkutan mengkoordinasikan perbuatannya melalui grup whatsapp (WA) milik Musim Mas sebagai perusahaan grup.
Dalam putusan pengadilan disebutkan:
“Bahwa pada tanggal 16 Januari 2022, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang yang diberi tugas untuk menguruskan ekspor CPO dan produk turunannya... atas nama Grup Musim Mas...menyampaikan pesan ke WA kepada “Grup Migor MM for Modern Trade” dengan meminta kepada anggota Grup WA untuk melengkapi PO, DO atau kontrak sebanyakbanyaknya”.78
Selanjutnya disebutkan juga bahwa:
“Terdakwa Pierre Togar Sitanggang telah melakukan pengurusan agar Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dari Grup Musim Mas dapat diterbitkan, meskipun dokumen persyaratan dalam pengajuan PE tersebut menggunakan dokumen yang dimanipulasi dan tidak sesuai realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri yang dipersyaratkan sehingga mengakibatkan adanya kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) yang tidak dipenuhi oleh perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas.”79
Artinya, Musim Mas sebagai grup usaha mengetahui dengan jelas perbuatan yang dilakukan oleh Pierre Togar Sitanggang dan grup usaha melakukan pembiaran tanpa upaya melakukan pencegahan, serta bahkan menerima keuntungan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa.
Singkatnya, menjadikan perusahaan induk sebagai salah satu terdakwa bersama anak perusahaannya merupakan strategi lebih aman karena seluruh aktor korporasi yang terlibat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu dengan diseretnya perusahaan induk sebagai salah satu terdakwa dalam persidangan, kemungkinan untuk membubarkan perseroan yang merupakan anak perusahaannya menjadi lebih kecil dan kalaupun itu terjadi perusahaan grup tetap menjadi entitas yang menjadi penerima manfaat dari kejahatan yang dilakukan anak perusahaannya. Hal ini penting untuk memberikan efek jera bagi perusahaan induk untuk melakukan pengawasan atas operasi bisnis dari anak perusahaannya dan tidak menjadikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan sebagai aset korporasi.
Secara teoritis, konstruksi hukum untuk menjerat perusahaan grup tersebut dapat menggunakan Model Budaya Korporasi (Corporate Culture Model) dalam melihat budaya, kebijakan dan praktik internal yang memfasilitasi terjadinya kejahatan korporasi. Hal ini mengingat bahwa Wilmar Grup dan Musim Mas Grup bukan untuk pertama kalinya diduga melakukan perbuatan pidana. Pada 2015, Pansus Monitoring Evaluasi Perizinan Hutan dan Lahan yang dibentuk oleh DPRD Riau menemukan dugaan bahwa, “PT Musim Mas dan Wilmar Grup sudah lama melakukan kejahatan yang terorganisir dan menimbulkan negara, berupa membeli sawit dari kawasan hutan."®o
77 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, hlm. 966. 78 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, hlm.742. 79 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, hlm.772. 80 Raya Desmawanto, "Jikalahari: Kejagung Harus Usut Dugaan Pembelian Kelapa Sawit Ilegal Wilmar Grup dan Musim Mas dari Kawasan Hutan di Riau!“ (SabangMerauke News, 26 April 2022) https://www.sabangmeraukenews.com/berita/2730/jikalahari-kejagung-harus-usut-dugaan-pembeliankelapa-sawit-ilegal-wilmar-grup-dan-musim-mas-dari-k.html?page=2 diakses pada 21 Agustus 2023; Lihat juga Greenpeace, Hitung Mundur Terakhir: Sekarang atau Tidak Sama Sekali Untuk Mereformasi Industri Kelapa Sawit (Greenpeace International, 2018)
Selain itu, melalui Model Budaya Korporasi aparat penegak hukum dapat melihat konteks eksternal yang memfasilitasi terjadinya tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. Dalam konteks ini adalah corak oligopoli industri kelapa sawit dan minyak goreng di Indonesia sebagaimana terungkap dalam putusan dengan terdakwa Master Parulian Tumanggor yang menyatakan bahwa:
“Struktur pasar yang oligopoli dan terintegrasi secara vertikal mempermudah pelaku usaha melakukan praktik kartel. Pengendalian pasar oleh segelintir pelaku usaha (termasuk Wilmar, Musim Mas dan Permata Hijau) memudahkan mereka mengendalikan harga dan distribusi minyak goreng di pasar. Ditambah dengan struktur industri ini terintegrasi secara vertikal dan hulu dan hilir akan mempermudah pelaku usaha yang menguasai industri ini memainkan harga dan mengendalikan persediaan barang di pasar.1
Dengan demikian, penggunaan Model Budaya Korporasi dapat menjadi pintu masuk untuk memperbaiki corak persaingan industri yang selama ini membuka celah bagi terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi sawit dan minyak goreng. Tanpa adanya perbaikan dalam corak persaingan dan tata kelola sawit di Indonesia, korupsi oleh korporasi di sektor ini akan tetap menjadi ancaman bagi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan tidak saja menjadi pemadam kebakaran ketika kejahatan telah dilakukan, namun juga berperan aktif untuk mencegah dan menutup setiap celah yang memungkinkan kejahatan korporasi terjadi lagi di masa depan.
-200 150 100 50
72 Kristwan G. Damanik, 2016, "Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi," Masalah-Masalah Hukum 45 (1), hlm. 9.
73 Lihat Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia (Erlangga, 2010).
74 Pasal 16 PERMA No.
13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menyatakan bahwa: (1) Dalam hal ada kekhawatiran korporasi membubarkan diri dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, baik yang dilakukan sesudah maupun sebelum penyidikan, Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan penyidik atau penuntut umum melalui suatu penetapan dapat menunda segala upaya atau proses untuk membubarkan korporasi yang sedang dalam proses hukum sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap"
75 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, hlm. 971.
76 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, hlm. 986
6. Simpulan
Berdasarkan anotasi di atas, terdapat beberapa poin yang perlu diberikan catatan, antara lain:
a. Menyederhanakan korupsi kebijakan DMO dalam konstruksi ekspor sawit ilegal, meski memudahkan dalam kualifikasi unsur dan pemeriksaan di persidangan, punya konsekuensi menyebabkan menyempitkan fakta, magnitudo dan dampak dari kejahatan korupsi tersebut. Penyempitan dampak ini oleh karenanya menjadi hambatan ketika menentukan logika kausalitas antara perbuatan pelemahan kebijakan itu dengan dampaknya berupa beban sosial tinggi akibat harga minyak goreng dan kebijakan BLT yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi secara historis kebijakan kriminalisasi korupsi di Indonesia lebih lekat dengan sifat kongkalikong atau permufakatan jahat yang dalam kasus ini diantaranya terlihat indikasinya melalui pelemahan kebijakan DMO di saat harga minyak goreng naik tinggi;
b. Strategi penggunaan pendekatan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan penyertaan dan uang pengganti dilakukan oleh Kejaksaan Agung masih memiliki beberapa catatan kritis. Belum tergalinya motif dari sisi pemerintah, tidak optimalnya perampasan uang pengganti, tergantungnya pembuktian delik pada satu terdakwa untuk memidana terdakwa lainnya sampai dengan belum digunakannya pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi;
c. Konstruksi dakwaan yang dibangun untuk pelaku yang terkait dengan korporasi rentan untuk menjadi persoalan jika akan meneruskan dengan pertanggungjawaban korporasi. Dalam tiga perkara dengan pelaku yang berasal dari pihak korporasi masing-masing Master Parulian Tumanggor (Wilmar Grup), Pierre Togar Sitanggang (Musim Mas Grup), dan Stanley Ma (Permata Hijau Grup), dakwaan dibangun dengan konstruksi dan menggunakan Standar Mens Rea untuk Pelaku Tunggal. Padahal, Pasal 20 UU Tipikor menyerap
Teori Vicarious Liability yang seharusnya bisa secara langsung menjerat pengurus yang melakukan tindak pidana tersebut sekaligus sebagai pelaku korporasi dengan konstruksi kesalahan sebagai korporasi. Dengan memilah peran aktor korporasi sebagai individu dan sebagai bagian dari korporasi, maka menyebabkan proses hukum korporasi lebih berlarut, tidak maksimalnya tuntutan uang pengganti yang dapat diajukan, dan berpotensi dianggap sebagai perkara ne bis in idem. Akan tetapi, terhadap adanya putusan berkekuatan hukum tetap terhadap orang yang memiliki hubungan kerja dan/atau hubungan lain dengan korporasi, tindak pidana yang diancam yaitu Pasal 3 UU Tipikor dipasangkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dapat menjadi peluang penyertaan dengan korporasi dan dilakukan untuk kepentingan korporasi oleh 3 (tiga) terpidana tersebut, maka peluang penuntutan korporasi dapat dilanjutkan berdasarkan bukti tersebut.
d. Pertanggungjawaban hukum atas korporasi sebagai perusahaan grup dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya menggunakan Standar Mens Rea Kolektif, utamanya Model Budaya Korporasi. Pintu untuk melakukannya telah dibuka melalui pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Stanley Ma (Permata Hijau Grup) di mana hakim memberikan prescriptive ratio decidendi untuk melanjutkan penuntutan terhadap korporasi yang memperoleh keuntungan secara tidak sah (illegal gain). Disamping itu, Model Budaya Korporasi sebagai basis teoritis memungkinkan aparat penegak hukum untuk melihat dimensi internal dan eksternal dari korporasi yang memfasilitasi terjadinya kejahatan korporasi sehingga dapat melahirkan strategi pencegahan yang lebih efektif di masa depan.
7. Rekomendasi
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tulisan ini merekomendasikan
a. Menyederhanakan korupsi kebijakan DMO dalam konstruksi ekspor sawit ilegal, meski memudahkan dalam kualifikasi unsur dan pemeriksaan di persidangan, punya konsekuensi menyebabkan menyempitkan fakta, magnitudo dan dampak dari kejahatan korupsi tersebut. Penyempitan dampak ini oleh karenanya menjadi hambatan ketika merunutkan logika kausalitas antara perbuatan pelemahan kebijakan itu dengan dampaknya berupa beban sosial tinggi akibat harga minyak goreng dan kebijakan BLT yang dilakukan oleh pemerintah;
b. Strategi penggunaan pendekatan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi dengan penyertaan dan uang pengganti dilakukan oleh Kejaksaan Agung masih memiliki beberapa catatan kritis. Belum tergalinya motif dari sisi pemerintah, tidak optimalnya perampasan uang pengganti, tergantungnya pembuktian delik pada satu terdakwa untuk memidana terdakwa lainnya sampai dengan belum digunakannya pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi;
c. Dalam tiga perkara dengan terdakwa masing-masing Master Parulian Tumanggor (Wilmar Grup), Pierre Togar Sitanggang (Musim Mas Grup), dan Stanley Ma (Permata Hijau Group), Jaksa Penuntut Umum menggunakan Standar Mens Rea Pelaku Tunggal, sehingga sebenarnya korporasi yang direpresentasikan oleh para terdakwa belum tersentuh pertanggungjawaban pidana meskipun mereka menjadi pihak yang menerima keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;
d. Pertanggungjawaban hukum atas korporasi sebagai perusahaan grup dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya menggunakan pendekatan vicarious liability dengan mendasarkan pada pembuktian kesalahan dari Master Parulian Tumanggor (Wilmar Grup), Pierre Togar Sitanggang (Musim Mas Grup), dan Stanley Ma (Permata Hijau Group) serta pemenuhan tiga standar yang sudah berkuatan hukum tetap pada putusan sebelumnya. Pintu untuk melakukannya telah dibuka melalui pertimbangan hakim dalam perkara dengan terdakwa Stanley Ma (Permata Hijau Grup) di mana hakim memberikan prescriptive ratio decidendi untuk melanjutkan penuntutan terhadap korporasi yang memperoleh keuntungan secara tidak sah (illegal gain).
Daftar Pustaka
Buku
Ang YY., China's Gilded Age: The Paradox of Economic Boom and Vast Corruptio, (NY: Cambridge University Press, 2020) Ian Mcload, Legal Method (London: Red Globe Press, 1996) Sulistiowati, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia (Erlangga, 2010)
James Gobert, "Squaring the Circle: The Relationship Between Individual and Organizational Fault", in: J. Gobert & A. Pascal (eds.), European Developments in Corporate Criminal Liability (Routledge, 2011)
Lambsdorff, J.G. n.d, "The Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence, and Policy, (Cambridge University Press, 2007)
Mark Pieth & Radha Ivory, "Emergence and Convergence: Corporate Criminal Liability Principles in Overview", in: M. Pieth & R. Ivory (eds.), Corporate Criminal Liability: Emergence, Convergence, and Risk (Springer, 2011)
Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology, disunting oleh Guanther Roth & Claus Wittich, (University of California Press, Barkely & London, 1978).
Susanne Beck, "Corporate Criminal Liability", in: M. Dubber & T. Hörnle (eds.), The Oxford Handbook of Criminal Law (Oxford University Press, 2014)
Sari R., Mangeswuri D.R, Upaya Mengatasi Praktik Kartel di Indonesia. Kajian 24(4), 2019.
T. Markus Funk and Andrew S. Boutros (eds), From Baksheesh to Bribery: Understanding the Global Fight Against Corruption and Graft (Oxford University Press, 2019)
Jurnal
Budi Suhariyanto, “Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," De Jure: Jurnal Penelitian Hukum 16 (1), 2016.
“Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi," Negara Hukum 9(1), 2018.
Capri W, Cahyati D.H, Hasanah M. et al, Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi 7(1), 2021.
Eryan A, Dari Inpres Moratorium Hingga Kebijakan Tata Kelola Industri Sawit Presiden Jokowi: Studi Kasus Penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan PT Hardaya Inti Plantation di Buol, Sulawesi Tengah. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 6(1), 2020.
Kristwan G. Damanik, "Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi," Masalah-Masalah Hukum 45 (1), 2016.
Lakso Anindito, "Lingkup Tindak Pidana Korupsi dan Pembuktian Kesalahan dalam Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Inggris, dan Perancis", Jurnal Antikorupsi Integritas, 3 (1), 2017.
Wintansari YH, Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia. Lex Renaissance 4(5), 2020.
V.S. Khana, "Is the Notion of Corporate Fault a Faulty Notion: The Case of Corporate Mens Rea" Boston University Law Review 79 (2), 1999.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah.
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 49/2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.
Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Kejahatan Korporasi.
Peraturan Jaksa Agung RI No.: PER-028/A/ JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.
Putusan Pengadilan
Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt. Pst atas nama terdakwa Indra Sari Wisnu Wardhana.
Putusan Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT. Pus atas nama terdakwa Master Parulian Tumanggor.
Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Weibinanto Halimadjati alias Lin Che Wei.
Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.Pus atas nama terdakwa Pierre Togar Sitanggang.
Putusan Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.Pus atas nama terdakwa Stanley Ma.
Putusan Nomor 908/Pid.B/2008/PN.Bjm, Putusan Nomor 02/PID/SUS/2009/PT.BJM, Putusan Nomor 936 K/Pid.Sus/2009 atas nama terdakwa PT Giri Jaladhi Wana.
Sumber Internet
Rizki Dewi, “11 Negara Penghasil Sawit Terbesar Dunia, Indonesia Nomor 1", https://koran. tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482145/11- negara-penghasil-sawit-terbesar-di-dunia- 2023-indonesia-nomor-1#:~:text=Indonesia%20 memproduksi%2059%20persen%20dari- ,sebesar%2025%2C62%20juta%20ton
PIHPS Nasional. (2022). Informasi Harga Pangan Antar Daerah. Dapat diakses pada: https:// hargapangan.id/
MPOB. (2022). Monthly Export Prices of Processed Palm Oil. Available from: https://bepi. mpob.gov.my/index.php/en/?option=com_ content&view=article&id=1033<emid=136
Hukum Online. (2022). Masyarakat sipil layangkan gugatan PMH presiden dan mendag terkait minyak goreng. Dapat diakses pada: https:// www.hukumonline.com/berita/a/masyarakatsipil-layangkan-gugatan-pmh-presidendan-mendag-terkait-minyak-gorenglt62985b82e5c1b/
Raya Desmawanto, "Jikalahari: Kejagung Harus Usut Dugaan Pembelian Kelapa Sawit Ilegal Wilmar Grup dan Musim Mas dari Kawasan Hutan di Riau!" (SabangMerauke News, 26 April 2022) https://www.sabangmeraukenews. com/berita/2730/jikalahari-kejagung-harususut-dugaan-pembelian-kelapa-sawitilegal-wilmar-grup-dan-musim-mas-dari-k. html?page=2 diakses pada 21 Agustus 2023; Lihat juga Greenpeace, Hitung Mundur Terakhir: Sekarang atau Tidak Sama Sekali Untuk Mereformasi Industri Kelapa Sawit (Greenpeace International, 2018)
Frédéric Boehm, 2007, Regulatory Capture Revisited - Lessons from Economics of Corruption, Working Paper, https://www. ircwash.org/sites/default/files/Boehm-2010- Regulatory.pdf
Respati, AR. (2022). Minyak Goreng Curah Mulai Langka, Pedagang Pasar Ungkap Penyebabnya. Dapat diakses pada: https://money.kompas. com/read/2022/03/25/174552426/minyakgoreng-curah-mulai-langka-pedagang-pasarungkap-penyebabnya?page=all
PIHPS Nasional. (2022). Informasi Harga Pangan Antar Daerah. Dapat diakses pada: https:// hargapangan.id/
Sumber lainnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (2016). Kajian Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit di Indonesia. Laporan Kajian. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (2019). Nota Sintesa: Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (2022). Kajian Sistem Pengadaan Biodiesel dalam Program B30 di Indonesia. Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi.
BPDPKS. (2022). Upaya Pemerintah Menstabilisasi Harga Minyak Goreng di Pasar. Buletin Triwulan BPDPKS, Nomor 5.
Seorang aktivis Greenpeace memanjat rantai jangkar kapal tanker Gran Couva dan membentangkan spanduk bertuliskan "Tidak ada lagi hutan, lahan gambut untuk kelapa sawit" dalam aksi di mana awak kapal Greenpeace MV Esperanza menduduki kapal tanker tersebut selama 24 jam. 10 November 2008.
NO MORE FORESTS, J8 PEATLAND FOR PALM OIL GOGREENPEACE © John Novis / Greenpeace