Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Buletin Bumi Edisi 15 Juli – Desember 2018

22 halaman · 22 halaman diproses dengan OCR · 18.6 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. DUKUNGWALHI DENGAN DONASIPUBLIK
  2. Dari Redaksi
  3. Sosok Tangguh Penggerak Lingkungan
  4. HARILINGKUNGANHIDUP
  5. Pulauku SOP Nol Sampah
  6. Pengelolaan Sampah Menuju Medan Zero Waste City
  7. WALHIMENYUARAKAN:
  8. Kekuatan korporasi
  9. *ARTIKEL OPINI KOMPAS CETAK
  10. Menjegal RUU Perkelapasawitan
  11. Seruan Penyelamatan Rimba Terakhir
  12. Kabarbaru
  13. Beras Gambut Perjuangan
  14. Batang Toru, Hutan Terakhir Sumut
  15. Aksi Serentak Menyikapi Konferensi Industri Batubara
  16. GALANG DANA PUBLIK ALA WALHI
  17. FORMULIR DONASI WALHI
  18. Sabun Herbal
  19. Green Student Movement: Ciptakan Kader Muda Pejuang Lingkungan
  20. Lomba Berburu Sampah: Medan Waspadai Sampah Kemasan Plastik
  21. Safina Maulida
  22. Etika Fesyen untuk Industri Fesyen Lebih Baik
  23. Dukung Kampanye Fashion Revolution
  24. Karnaval Bumi, Wujudkan Keadilan Ekologis
  25. Produk WKR di Pekan Bumi 2018

http://pantaulingkungan.id/

Friends of the Earth WALHI Indonesia Website Pantau Lingkungan menyajikan informasi yang dinamis sebagai upaya WALHI untuk mempertegas Wilayah Kelola Rakyat dan keadilan pengelolaan sumber daya alam AKSES PORTAL KIRIMFOTOAKSIMUUNTUKBUMI! #AKSI # #围 e#ZeroWaste #精 HPuasa #WALHI MEMANGGIL "Hijau 开Plastik CHNKOTO LersWast WATHI

#1001AKSIUNTUKBUMI

AKSIMEMPERINGATIHARILINGKUNGAN HIDUP 5 JUNI 2018

WALHIMEMANGGIL!!!

LAWANLUPAKEJAHATANKORPORASI

DUKUNGWALHI DENGAN DONASIPUBLIK

Donasite

1. BANK MANDIRI: 07000030164

atas nama :Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

2. BANK BNI 46 : 0218824228

http://walhi.or.id/donasipublik/

Maryarakat dapat turut serta melakukan upaya penyelamatan lingkungan hidup Indonesia dengan berdonasi kepada WALHI, dimana dananya akan difokuskan untuk kegiatan penyelamatan lingkungan melalui kegiatan:

1. Pendidikan dan pengembangan lingkungan

2. Penguat kapasitas masyarakat dalam upaya membangun kesadaran lingkungan yang lebih baik

3. Penyebarluasan informasi terhadap publik

buletinbumi MediakomunikasiSahabatWALHI 15/tahun 2018 Juli-Desember2018 #1001AKSIUNTUKBUMI Bereerita Kabarbaru Ber Ide Untuk Bumi Secercah Harapan Menjo onjegal RUU Perkelapasawitan dari Pulau Pramuka Seruan Penyelamatan Rimba Terakhir Pengelolaan Sampah Beras Gambut Perjuangan Menuju Medan Zero Waste City Foto : Dissy Ekapramudita Lokasi : Molo, NTT buletinbumi Media komunikasiSahabat WALHI

Daftar Isi KUNJUNGI : http://www.walhi.or.id/toko-walhi/

25 29 "Quo Vadis" Secercah Harapan Serba-serbi Workshop dari Pulau Pramuka Hukum Lingkungan Sabun Alami Pengelolaan Sampah Menjegal RUU Sosok, Menuju Medan Perkelapasawitan Safina Maulida Zero Waste City Galang Dana Publik Karnaval Bumi, Wujudkan Ala Walhi Keadilan Ekologis Penanggung Jawab: Tim Redaksi : Editor: Nur Hidayati Voni Novita Khalisah Khalid, Salma Indria Rahman Surachman Ponco Malik, Memeng Harahap. REDAKSI Distribusi : Photografi: Desain Grafis : Marketing: Marta Eriska Voni Novita Suhardi dan Ekoekutif Daerah WALHI Surachman Ponco

Hey! Sahabat Kirimkan kritik, ide dan saranmu kealamat berikut ini: [email protected]

Pojok Tweet ying dpemgati tap tengpl 1 Pet WAM EWALK HARIMANGROVE SEDUNIA 26JULI2018

WATHI Toko Walhi WKR: PRODUK VILRYAH KÉLOLA RAKYRT WALHI

Dapatkan ragam produk Merchandise WALHI dan produk WKR di TOKO WALHI jl. Tegal Parang Utara No.14 Jaksel

Dari Redaksi

Buletin Bumi kembali hadir di tengah Sahabat semua dengan harapan kondisi bumi semakin membaik.

Buletin Bumi edisi lima belas ini mengangkat tema "1001 Aksi untuk Bumi " sebagai ajakan untuk semua sahabat WALHI di Nusantara agar melakukan aksi nyata untuk bumi. Ini bukan sebesar atau sekecil apa aksi itu kita lakukan, tapi sebagai bentuk kesadaran yang lahir dari komitmen untuk terus menjaga kelestarian alam.

Kenyataan, gaya hidup kita jualah yang menentukan apakah bumi semakin rusak atau bisa kembali pulih, terutama pengelolaan masalah sampah. Bumi kita tidak akan sanggup menampung sampah konsumsi masyarakat terus-menerus yang semakin menggunung. Setidaknya kita bisa mengurangi jejak konsumsi dan beralih pada gaya hidup lebih ramah lingkungan karena kalau sampah konsumsi tidak dikelola dengan baik bukan tak mungkin kehidupan di bumi akan hilang.

Strategi Kota Nol Sampah berbasis komunitas menjadi salah satu upaya yang di dorong WALHI di beberapa kota di Indonesia. Pengumpulan sampah terpilah dan pengelolaan sampah terpadu berperan penting mengatasi persoalan sampah di kota-kota besar dan pulau-pulau kecil. Mudah-mudahan inisiatif yang dilakukan komunitas-komunitas bisa membawa angin segar dalam pengelolaan sampah terpadu di Indonesia.

Jejak konsumsi kita tak hanya menghasilkan sampah tapi juga memicu eksploitasi sumber daya alam, semisal ekspansi perkebunan sawit yang semakin mengkhawatirkan. Saat ini, 54% minyak kelapa sawit (CPO) yang dihasilkan kebanyakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sehari-hari atas berbagai produk yang terpajang di pasar dan supermarket, seperti minyak goreng, kosmetik, body lation, parfum, dll. Jadi, bisa dibayangkan kalau kita tidak segera melakukan aksi nyata untuk mengurangi jejak konsumsi kita maka beban bumi semakin berat.

Walhi melakukan langkah strategis untuk mendorong moratorium kelapa sawit sekaligus menentang Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan. Langkah ini dilakukan untuk menghambat ekspansi perkebunan kelapa sawit senakin meluas dan memicu konflik agraria di beberapa daerah. Seperti yang terjadi di Desa Nusantara, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di daerah gambut yang belakangan disebut-sebut sebagai lumbung pangannya Kabupaten OKI menjadi terancam keberadaannya. Penolakan warga dan perjuangan panjang dalam mempertahankan lahan gambut iní akhimya membuahkan hasil. Kini, Desa Nusantara tetap bisa bertahan sebagai lumbung pangan penghasil beras gambut berkualitas. Sayangnya, tidak semua berakhir dengan happy ending. Belakangan, muncul lagi konflik agraria sehingga perjuangan dirasa makin panjang perlawanannya.

Cerita di atas mengambarkan apa yang terjadi di hulu, lokasi sumber daya alam tersebut ada dan di hilir, yaitu masyarakat kota yang mengkonsumsi seringkali tidak mendapatkan informasi yang cukup atas apa yang terjadi di hulu. Padahal kita terhubung, apa yang kita konsumsi berdampak dengan apa yang terjadi di hilir.

Saatnya bergerak! Jangan menunggu lagi. Mari bersama-sama kita berperan dalam upaya melestarikan bumi!

Salam Adil dan Lestari,

PIMPINAN REDAKSI

Buletin Bumi 15 | 8 Bercerita PULAUKU NOL SAMPAH Secercah Harapan dari Pulau Pramuka

Pulauku Nol Sampah merupakan gerakan bebas sampah yang diusung oleh Rumah Hijau di Pulau Pramuka dengan memberi kesadaran bagi masyarakat untuk memilah sampah di lingkungan rumah tangganya sendiri.

WALHI - Cuaca cerah saat kami tiba di dermaga Pulau Pramuka dan langsung langsung menuju lokasi keramaian warga yang mengikuti perhelatan 100 hari pertama di Pulau Pramuka pada April 2018. Di lokasi acara yang berada di ujung barat pulau ini tampak puluhan anggota masyarakat tengah melakukan grebek sampah, yaitu mengambil dan memasukkan sampah plastik dalam sebuah botol sehingga sampah plastik tidak tercecer atau yang tren disebut ecobrick. Di bibir pantai tampak belasan mahasiswa dan dosen dari Jakarta tengah menanam bibit mangrove.

Sayangnya, dari 900 kepala keluarga yang tinggal di pulau ini tidak semua terlibat aktif dalam acara yang dihadiri Kepala Desa Pulau Pramuka, Yuli Hardi. Kebanyakan diikuti para Ibu anggota Rumah Hijau dan volentir, beberapa perwakilan RT, Personil PPSU, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Perwakilan dari Taman Nasional Kepulauan Seribu. "Pulauku Nol Sampah merupakan gerakan jadi jangan dilihat dari angka. Tapi bagaimana langkah ini bisa memberi kesadaran bagi masyarakat untuk memilah sampah di lingkungan rumah tangganya sendiri," ujar Mahariah Sadri, Pendiri Rumah Hijau kepada Buletin Bumi seusai acara. Menurut Mahariah, gerakan ini sama halnya dengan istilah zero waste namun beda penamaan saja dan dilakukan bukan di daratan tapi di sebuah pulau. Sejatinya, gerakan Pulauku Nol Sampah merupakan program Pese yang diinisiasi Aikon bersama Rumah Hijau di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara.

Menurut Enrico Halim, Pendiri Aikon, Pulau Pramuka hanya pulau kecil seluas 16 hektar area namun memiliki beban ekologis yang berat karena tak hanya berfungsi sebagai permukiman penduduk, tapi juga pusat pemerintahan Kabupaten Administratif, lokasi tujuan wisata bahari, dan pusat pengembangan konservasi Kepulauan Seribu.

Sampah memang menjadi masalah besar di pulau ini, termasuk juga pangan, air, dan energi. Apalagi sampah timbulan belum tertangani secara tuntas baik di daratan dan lautan karena tidak ada Tempat Pembuangan Sementara (TPS), apalagi apalagi Tempat Pembuangan Akhir (TPS) menjadikan problem sampah seperti lingkaran setan.

Selain itu, kata dia, ketergantungan warga pada pasokan pangan dan air bersih dari luar pulau menjadikan Pulau Pramuka rentan krisis pangan dan air Teknologi sea water osmosis berbiaya tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding jika harus membeli air dalam kemasan. Ketergantungan atas pangan dari luar (makanan dan minuman) juga menjadi penyumbang sampah terbesar. Ditambah lagi sempitnya lahan dan ketersediaan media tanam karena kondisi tanah berpasir yang miskin hara.

Adapun Energi listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) masih menjadi sumber utama dan akan terus bertambah kebutuhannya karena tingkat ketergantungan warga yang tinggi untuk menunjang hidup sehari-hari. Ditambah lagi penggunaan LPG untuk dapur juga menjadi sangat vital dan sering terjadi kelangkaan karena berkurangnya pasokan dari darat. Kenyataan, pemanfaatan sumber energi terbarukan belum menjadi pilihan padahal sumber daya alam berlimpah, seperti matahari, angin, ombak, dan sampah.

"Model pengelolaan sampah di pulau sangat berbeda pendekatannya dibanding dengan pemukiman di perkotaan. Perbedaan mencolok pada aktivitas warga, kalau di pulau warga bekerja, berdagang, bermain, belajar, tumpah ruah di dalam pulau yang sempit. Kondisi ini membuat pulau rentan kumuh kalau tidak dilakukan penataan dan pengelolaan sampah yang baik. Upaya inilah yang tengah dilakukan Rumah Hijau," jelas Enrico.

Keberadaan Rumah Hijau memang tak sekedar komunitas tapi sekaligus tempat belajar bagi para perempuan di Pulau Pramuka. Mereka diajarkan banyak hal. Tak hanya mengelola sampah rumah tangga tapi mengolah sampah daur ulang, termasuk mengolah makanan khas dan modern, juga teknik bertanam dalam pot untuk memenuhi kebutuhan sayuran dan bumbu dapur. Dan terpenting menjaga kebersihan di tiap rumah agar pulau yang mereka huni lebih bersih dan sehat.

"Perhelatan 100 hari Pulauku NOL Sampah ini hanya seremonial. Dan perhelatan 100 hari Pulauku Nol Sampah sebagai apresiasi dan sekaligus sejauhmana perkembangan atas komitmen warga dalam mengelola sampah rumah tangga. Kami pun tidak memaksa tapi memberi kesadaran dan ini butuh proses panjang," ungkap Mahariah yang berusia 47 tahun ini.

Sosok Tangguh Penggerak Lingkungan

Sepintas, sosok Mahariah tak jauh berbeda dengan masyarakat nelayan lainnya. Tubuhnya kurus, tinggi, dengan kulit sawo matang dan raut wajahnya tegas. Namun sorot matanya tajam, sesekali tawanya lepas dan terkadang dia menerawang jauh ke depan. Namun langkah dan kepeduliannya terhadap lingkungan di Pulau Pramuka jauh melampaui impiannya sehingga diganjar Penghargaan Kalpataru tahun 2017.

Melalui Rumah Hijau inilah Mahariah menggerakkan warga, khususnya para Ibu rumah tangga agar peduli dan mau mengolah sampah rumah tangga. Di sela pekerjaannya sebagai guru, dia terus belajar dan memperjuangkan para perempuan agar berdaya guna dengan memiliki berbagai Sebelum keterampilan yang mumpuni. mendirikan Rumah Hijau, Mahariah sudah melakukan program edukasi konservasi desa, lingkungan dan pemulihan ekonomi sejak 2016. Pertama, dia mengawali dengan mendatangi warga satu-persatu. Itu pun tak mudah karena banyak yang menolak. Lalu melakukan penanaman mangrove untuk menekan abrasi di Pulau Pramuka, namun gagal karena asal tanam tanpa ada ilmunya.

Belakangan diketahui, TNjuga memiliki masalah yang sama maka dia pun bekerja sama dengan Balai Taman Nasional (TN) Kepulauan Seribu yang berpusat di Pulau Pramuka lalu mulai belajar menanam mangrove yang benar, memeliharanya, dan mengelola sampah secara bersama-sama.

Sejauh ini timbulan sampah di Pulau Pramuka mencapai 400 kg per hari. Kalau menanganan dan pengelolaan dilakukan baik oleh petugas SPPU, Rumah Hijau dan lainnya bisa mencapai 200 kg per jam. Selanjutnya, Rumah Hijau banyak melakukan kerja sama dengan banyak pihak agar saling bersinergi mewujudkan pulau bebas sampah ini. Di antaranya dengan Perhimpunan Nelayan Ikan Hias dan Tanaman Hias yang mengeluh karang banyak yang mati karena sampah, juga kelompok satwa di Pulau Kotok menunjukkan banyak Elang Bondol terjerat sampah plastik di laut dan kelompok penyelam Divers Clean Action untuk membersihkan sampah di laut.

"Karena laut bukanlah tempat sampah. Apalagi ini pulau kecil kalau kita tidak mampu mengelola sampah maka Pramuka akan seperti Pulau Panggang yang berdiri di atas tumpukan sampah," jelas Mahariah

Diakui, banyak tantangan saat dia melakukan penyadaran lingkungan melalui Rumah Hijau, namun Mahariah bergeming. Baginya, apa yang dilakukan bisa bermanfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Pulau Pramuka dan dapat diadopsi pulau-pulau kecil lainnya di Tanah Air. Tetapi lagi-lagi semua ini butuh partisipasi yang lebih masif dari berbagai pihak agar tujuan Pulauku Nol Sampah dapat terwujud. (Salma)

HARILINGKUNGANHIDUP

RECYCLING WALHI 自自自自自 Lebih dari 25 triliun cangkir styrofoam dibuang setiap tahun, oleh orang rang di dunia. Rata-rata, setiap orang dari kita menghasilkon 1,9 Kilogram sompah setiap hari Jika kertas yang dijual didaur ulang. kita dapat menghemat sekitar 250.000.000 pohon Kantong plastik dan sampah yang dibuang ke lout memilikiefek merusak pada hewan laut. 24 pohon ditebeng untuk I ton kartas Indonesia menggunakan 2.500:000 botol plastik setiup jum 1Y11Y rata-rata setiap negara berapa kali sobuah kalong menghasilken 21,5 jute ton Aluminium limbah makanan setiap tahun didaur uleng Sumber: waihi.or.id

Pulauku SOP Nol Sampah

WALHI - Rumah Hijau menjadikan aktivitas mengelola sampah sebagai ritual produktif yang dilakukan oleh warga secara bersama-sama melalui gerakan Pulauku NOl Sampah di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara.

Namun langkah tersebut tak akan berhasil tanpa kerja sama dari berbagai pihak terkait untuk menciptakan Pulau Pramuka bebas

dari "lingkaran setan" akibat timbunan sampah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis, yaitu standard operational procedure (SOP) agar tercapai tujuan akhir, yaitu pengelolaan sampah secara mandiri, hidup bersih dan sehat, daur ulang (3R lifestyle). Adapun SOP yang dibuat oleh Rumah Hijau, yaitu pengelolaan sampah dari sumber yang saling terhubung, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, swasta, dan akademisi, teknologi Kurangi, Pakai Lagi, Daur ulang (reduce, reuse, recycle) yang murah dan berbasis sumber daya lokal, produktif untuk kesejahteraan masyarakat, dan apresiasi periodik setiap 100 hari Dilihat dari sumbernya, jenis sampah yang ditemukan di Pulau Pramuka terbagi tiga, yaitu berasal dari rumah (aktivitas dalam bangunan), fasilitas umum dan ruang publik (aktivitas di luar bangunan, termasuk aktivitas wisata), dan laut (sampah dasar laut dan sampah kiriman)

Berikut pengelolaan sampah menurut sumbernya :

Pengelolaan di Rumah :Pengelolaan di Fasilitas Umum atau Ruang Publik :Pengelolaan di Laut :
1. Kurangi. Mencarikan alternatif produk minim sampah yang digunakan di rumah/gedung. Produk makanan dan minuman yang paling banyak menyumbang sampah perlu dibuat regulasi khusus. 2. Pakai Lagi. Memperpanjang usia pemakaian barang. Dapat dalam bentuk kegiatan sedekah barang bekas. 3. Daur ulang. Melatih masyarakatKoordinasi dengan pengelola fasilitas umum dan pemandu wisata terkait kesepakatan pengelolaan sampah. Perlu di-FGD- kan secara khusus. Hal ini memerlukan panduan SOP Pemandu Wisata.Melakukan ritual angkat sampah oleh para penyelam (reguler dan non reguler), termasuk oleh masyarakat nelayan. ke TPA karena komposisi partikel berubah atau diproses menjadi
mandiri, keren, dan disukai pasar Proses ini dapat dilakukan dengan treatment ecobrick sampahFasilitas Umum: Dilakukan oleh petugas PPSU, bank sampah, edukasi 3R berkala, TPS atau L Box

Pengelolaan Sampah Menuju Medan Zero Waste City

Medan menuju zero waste city 2020 bukanlah hal yang tak mungkin. Butuh strategi dan partisipasi semua pihak agar tujuan kota bebas sampah ini dapat terwujud.

WALHI - Selama ini pengelolaan sampah di Kota Medan masih menggunakan pendekatan ekonomi linear, penggalian material kemudian diproduksi menjadi barang lalu didistribusikan ke konsumen untuk dikonsumsi dan berakhir menjadi sampah. Namun hal ini menimbulkan masalah tak hanya di hulu --penggundulan hutan dan kerusakan lingkungan - tetapi juga menimbulkan masalah di hilir berupa sampah yang terus menumpuk dan mengalir kemana-mana.

Konsep zero waste berarti mendesain dan mengelola produk dan proses secara sistematis untuk mengurangi dan menghindari besarnya volume juga racun dari sampah, sekaligus menjaga dan memulihkan sumber daya dengan tidak membakar atau pun menimbunnya. Konsep ini bertujuan mengubah pendekatan menjadi ekonomi berdaur, yaitu tak lagi penggalian material baru atau sumber baru tetapi menggunakan material yang sudah dikonsumsi, lalu diproduksi, didistribusikan dan dikonsumsi kembali. Begitu lagi berputar tanpa ada lagi penggunaan bahan yang baru sama sekali. Jadi, prinsip zero waste dari ekstraksi material di alam, impor bahan mentah, penumpukan di TPA hingga pembakaran material yang sebenarnya masih bisa digunakan kembali.

Saat ini, produksi sampah di Kota Medan mencapai 2.000 ton perhari yang berasal dari 21 kecamatan. Sampah tersebut bermuara ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun. Namun kapasitas TPA Terjun hanya 1.500 ton per hari dengan luas area 14 hektare dengan lahan yang tersisa untuk dimanfaatkan seluas 3 hektare. Adapun sistem yang dilakukan di TPA ini open dumping, yaitu melakukan penutupan tanah dua kali setahun. Sedangkan armada pengangkutan sampah sebanyak 128 truk dengan sistem pengelolaan sampah yang dilakukan masih sistem kumpul, angkut, buang.

Sebenarnya permasalahan sampah ini sudah tertuang dalam perundang-undangan bahkan negara menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan berlandaskan Pasal 28 ayat 1 UUD 1945.

Namun untuk mencapai Medan Zero Waste City masih ada peraturan yang harus disiapkan Pemerintah Daerah Kota Medan dan setiap dokumen memuat rencana pengelolaan sampah yang saling terhubung, antara lain: Rencana Induk Pengelolaan Persampahan Daerah (20 tahun), Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun), Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun), Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perda Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah, Perda Rencana Umum Tata Ruang, Perda Rencana Tata Ruang Dan Tata Wilayah, Perda Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Lingkungan Hidup, Rencana Tahunan Persampahan, Peraturan Walikota tentang sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dan Peraturan Walikota mengenai pembatasan atau pelarangan kemasan plastik sekali pakai Hasil riset ITM tentang komposisi sampah di TPS Teladan Timur menunjukkan daun-daun 23,93 %, plastik 8,17 %, bahan logam 4,26%, kaca 8,64%, kertas 8,25% dan sisa makanan 46,74 persen. Dari komposisi ini, setidaknya sebagian besar sampah bisa dikelola dari sumbernya tanpa perlu berakhir di TPA.

Strategi zero waste city merupakan pengumpulan sampah terpilah dan pengelolaan sampah terpadu melalui pendidikan, operasional, kelembagaan, dan pembiayaan berkelanjutan. Langkahnya: 1. harus dilakukan kerjasama dengan masyarakat dan swasta, 2. Membiasakan sampah terpilah dari sumber rumah ke rumah, 3. Insetif kepada pengelola sampah dan pengolah sampah, 4. Pendidikan dan sosialisasi dari pintu ke pintu dan menggunakan berbagai media outreach/education via door-to-door and multi media, 5. kebijakan yang mewajibkan dengan penegakan hukum, inovasi didalam program pengelolaan, pengolahan dan pasar hasil pengolahan

Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan di kota adalah pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali. Sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Saat ini jenis sampah yang dikelola DKP fokus pada sampah domestik, yaitu sampah yang bersumber dari aktifitas permukiman, pasar, daerah komersil, penyapuan jalan, dan taman, institusi serta sampah rumah sakit juga industri.

Adapun limbah medis dan limbah industri dikembangkan dengan perencanaan tersendiri. Sementara itu, setiap sumber sampah diwajibkan memiliki lembaga pengelola sampah di kawasannya masing-masing. Lalu sampah permukiman dikelola oleh pengelola di tingkat kelurahan dengan pola operasi pengumpulan tidak langsung dengan lokasi pemindahan dan pengolahan di TPST

Sementara penanganan sampah non permukiman yaitu institusi/sekolah, industri, rumah sakit, dan pasar didorong dengan pengaturan dalam jangka menengah. Kawasan tersebut harus memiliki area khusus pengelolaan sampah dan dikelola secara mandiri. Selama ini, pelayanan persampahan tingkat kota hanya mengangkut sampah residu olahan dari TPST dan atau tempat pengolahan lainnya. Adapun pengelolaan sampah B3 rumah tangga, misalnya kaleng bekas kemasan insektisida, batu baterai bekas, neon bekas dan lain sebagainya secara bertahap harus menjadi tanggung jawab Pemerintah. Tentunya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan harus mengeluarkan peraturan mengenai limbah B3 rumah tangga.

WALHI Kota NoL Sampah Berbasis Komúnitas Vahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) SAMPAH 5 BESAR KRISIS LH DI JAKARTA FAKTA-FAKTA DALAM ANGKA - Permukiman: 52,97% - Induatri: 8, 97% - Panar: 4% - Perkantor: 27,35% - Sekolah: 5,32% - Lain-lain: 1,4% HENTIKAN PLASTIK PENGELOLAAN SAMPAH PRINSIP 4 R WALHI MENYUARAKAN: walhI www.wolhi.or.id

Berdasarkan desain dasar yang telah dikembangkan pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah maka pemilahan sampah diprioritaskan pada pemisahan bahan organik dari sampah kota agar sampah organik dapat diolah di dalam kota. Lalu operasi pengangkutan ke TPA dilakukan oleh operator pengelola sampah kota. Sedangkan pperasi pengumpulan sampah residu di daerah komersil, jalan protokol, rumah sakit, dan sekolah dilakukan oleh lembaga operator pengelola sampah kota.

Selanjutnya, pengolahan sampah diarahkan dengan menjalankan konsep sebagai berikut, pengolahan sampah organik dilakukan secara desentralisasi di setiap Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Pusat Olah Organik di wilayah operasional dan tingkat kota. TPS 3R adalah tempat pengolahan sampah skala kawasan, dengan kapasitas maksimal 2 ton per hari. Dioperasikan dengan mekanisme kerjasama antara Operator Pelayanan Persampahan Kota dengan lembaga di kawasan. Adapun TPST adalah lokasi pengolahan sampah dengan kapasitas olahan organik minimal 250 kg per hari yang dioperasikan seutuhnya oleh Operator Pengelola Kota. Sedangkan Pusat Olah Organik Wilayah adalah lokasi pengolahan sampah organik dengan skala besar, untuk melayani pengolahan sampah organik dari masing masing wilayah.

Adapun Pusat Olah Organik Kota adalah lokasi pengolahan sampah organik dengan skala besar untuk melayani pengolahan sampah organik dari setiap Wilayah Pelayanan. Dan pusat pengumpulan sampah potensi daur ulang di tingkat Wilayah Pelayanan. Lalu Recycling Centre dan Bank sampah adalah pusat pengumpulan dan pengolahan sampah potensi daur ulang menjadi bahan baku dan atau produk lainnya. Sedangkan produsen produk konsumsi yang membuat kemasan tidak bisa terkomposkan atau diolah bertanggung jawab terhadap kemasan yang mereka produksi (EPR)

Sementara itu, operasi pengangkutan sampah ke TPA Regional ditargetkan hanya mengangkut sampah tidak terolah di dalam kota dan residu olahan dari TPS 3R dan atau TPST. Lalu sampah yang tidak terolah di TPS 3R dan TPST, akan diangkut ke TPA oleh Operator Pelayanan Persampahan Kota.

Adapun lokasi pemrosesan akhir yang direncanakan dalam jangka pendek (2018-2020) dan jangka pendek-menengah (2021-2025) menggunakan TPA Terjun. Dan untuk jangka panjang (2026-2037) Pemerintah Kota akan mendorong pemanfaatan kembali kawasan eks-TPA, diantaranya sebagai pengembangan Pusat Pengolahan Organik tingkat kota, Recycling Centre dan Bank Sampah Induk Sistem.

Selanjutnya, operasional rencana penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Medan dibagi berdasarkan komposisi sampah, yaitu penanganan sampah organik, anorganik, potensi daur ulang, dan sampah residu. Lalu penanganan sampah dilakukan pada sumber sampah permukiman dan non permukiman. Sampah permukiman yaitu sampah yang berasal dari semua wilayah permukiman yang ada di Kota Medan, sedangkan sampah non permukiman yang berasal dari sumber sampah lainnya, seperti lain pasar, kawasan publik, kawasan komersil, fasos-fasum, dan industri yang ada di Kota Medan. Hal ini menjadi dasar pengembangan penyelenggaraan operasional sistem pengelolaan sampah di Kota Medan.

Penanganan sampah permukiman di Kota Medan berbasis intitusi. Hal ini dilakukan secara rutin setiap hari untuk pelayanan pengelolaan sampahnya mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir. Pola operasional penanganan sampah permukiman kemudian dibagi menjadi penanganan sampah organik, anorganik dan residu sehingga dalam pengembangan prasarana dan sarana persampahan pun sudah memperhitungkan jenis komposisi sampah di sumber permukiman.

Adapun pola operasional penanganan sampah permukiman di Kota Medan dalam jangka pendek, sampah masih tercampur. Pemilahan jangka pendek sangat kritis karena merupakan tahap awal dari penerapan sistem pemilahan skala kota yang membutuhkan perubahan paradigma mendasar baik bagi pengelola kota maupun masyarakat. Tentunya desain tahapan jangka pendek ini dibuat sedemikian rupa untuk mengoptimalisasi tujuan sebagai berikut; 1. Memperkenalkan konsep pemilahan sampah secara masif pada skala kota, 2. Mengintegrasikan sistem pengelolaan sampah pada sistem pengelolaan sampah kota serta sistem pengelolaan sampah para pengelola kawasan, 3. Mengurangi sampah yang dikirim ke TPA secara signifikan hingga 50 persen.

Tahapan awal dalam pemilahan merupakan tahapan yang paling sederhana dari sisi operasional dan komunikasi dengan masyarakat dengan mengupayakan dampak jangka pendek yang signifikan dalam penanganan sampah kota.

Terkait Extended Producer Responsibility (EPR) sesuai PP No. 81 Tahun 2012 mewajibkan produsen bertanggung jawab terhadap kemasannya. Oleh karena itu, setiap produsen yang memasarkan produk ke Kota Medan wajib membuat sistem pengumpulan (drop point) untuk menarik kembali kemasan mereka. Kemasan ini diolah oleh produsen. EPR biasanya terdapat pada kemasan sekali pakai dan produk elektronik yang sulit didaur ulang. Walaupun jumlahnya secara volume harian sangat sedikit tetapi akan menjadi beban dimasa depan karena sampah jenis ini nyaris tidak mengalami perubahan dalam waktu ratusan tahun dan sangat sulit untuk bisa daur ulang dengan aman dan tidak meracuni lingkungan. (Dwi Sawung)

WALHIMENYUARAKAN:

Pastikan ada sistem yang terintegrasi antar institusi pemerintah

endekatan kebijakan yang meminta produsen menggunakan kembali dan/atau

Desentralisasi Pengelolaan Sampah; Dari Sumberny; bisa berbasis RW

Dari prinsip 4 R penanganan sampah, upaya kuat yang harus dilakukan adalah pada upaya akselerasi yang juga cepat untuk menanganinya

Demikian juga dengan tuntutan tanggungjawab kepada produsen, untuk mengurangi dan bahkan merubah kemasan dari produknya yang harus lebih ramah lingkungan. Termasuk produsen yang memproduksi bahan-bahan yang sulit atau tidak terurai seperti plastik.

Buletin Bumi 15 | 16 Opini 99 Quo Vadis s Hukum Lingkungan

WALHI - Tulisan ini berawal dari kegelisahan penulis atas putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, Aceh, yang membatalkan putusan Mahkamah Agung yang telah menghukum perusahaan sawit PT Kallista Alam mengganti kerugian negara akibat pembakaran hutan senilai Rp 366 miliar. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Putusan MA Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap penggugat (PT Kallista Alam).

Berbagai kalangan menyesalkan dan mempertanyakan landasan hukum majelis hakim PN Meulaboh menerima upaya perlindungan dari korporasi yang telah diputuskan bersalah dan wajib membayar kerugian di tingkat yang paling tinggi: MA. Palu majelis hakim PN Meulaboh yang menganulir putusan inkrah MA merupakan preseden buruk dan mencederai upaya penegakan hukum atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, yang telah menimbulkan dampak yang begitu buruk bagi masyarakat. Bahkan, termasuk kerugian lingkungan hidup dan penghancuran ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang tidak terhitung nilainya.

Kekuatan korporasi

Putusan ini tidak bisa dilihat semata-mata persoalan hukum. Dimensi kepentingan ekonomi dan politik begitu kental bisa kita nilai dari keputusan PN Meulaboh ini Apa yang terjadi di PN Meulaboh, semakin menunjukkan bahwa pada akhirnya pengadilan justru menjadi ruang yang paling aman bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan dan kemanusiaan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab.

Sebelumnya, berbagai kasus hukum yang menyeret perusahaan dalam kejahatan lingkungan meja hukum, berakhir dengan kekalahan bagi lingkungan hidup dan rakyat. Dalam catata Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada beberapa kasus hukum di pengadilan yang melibatka korporasi, jauh dari prinsip keadilan, antara lain kasus PT National Sago Prima (NSP) yang dikabulkan permohonan bandingnya, dan PT Bumi Mekar Hijau yang hukumannya sangat kecil Pada kasus lain, kita bisa melihat bagaimana PT Mikgro Metal Perdana (PT MMP) yang dalam putusan MA sudah diputuskan kalah, tetapi tidak dapat dieksekusi di lapangan

Namun, jika mau melihat ini lebih jauh dan lebih kritis, perlawanan balik perusahaan melaluijalur pengadilan ini tidak lepas dari praktik sama yang dilakukan oleh pemerintah ketika berhadapan dengan hukum. Pada pelanggaran konstitusi dan hukum di mana pemerintah telah dinyatakan salah mengeluarkan izin dan diperintahkan oleh pengadilan untuk mencabut izin, pemerintah malah berupaya menyiasati putusan pengadilan yang berpihak kepada lingkungan, dengan membuat regulasi baru.

Seperti izin lingkungan proyek PLTU Cirebon yang telah digugurkan oleh PTUN Bandung sebelumnya. Bukannya mematuhi hukum dengan menghentikan proyek PLTU, pemerintah justru bersiasat menerbitkan izin lingkungan baru. Mirisnya, pada gugatan yang kedua, PTUN justru mengalahkan warga dan Walhi sebagai salah satu organisasi penggugat. Hal yang sama terjadi dalam kasus yang menyeret PT Semen Indonesia, di mana MA telah membatalkan izin lingkungan PT Semen Indonesia yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah. Gubernur justru menerbitkan izin lingkungan baru.

Pemerintah pusat juga melakukan penyiasatan dan pembangkangan terhadap putusan hukum. Ketika Perpres No 18/2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah dibatalkan oleh MA, pemerintah malah mengeluarkan Perpres No 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Perpres ini sesungguhnya masih senapas dengan perpres yang telah dibatalkan oleh putusan MA.

Sebagai negara yang berlandaskan pada supremasi hukum, fondasi atau sistem hukum kita justru dihancurkan oleh negara sendiri, dengan berbagai upaya pembangkangan dan siasat untuk tidak mematuhi hukum. Pada akhirnya, wibawa negara semakin runtuh di mata korporasi dan semakin memperkuat pemikiran bahwa hukum dapat dibeli dengan kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan modal dan kekuasaan politik. Jika keduanya bersatu dan berkelindan, yang dikorbankan adalah rakyat dan lingkungan hidup.

Lalu ke mana sesungguhnya arah hukum lingkungan kita? Ini yang sering kita gugat. Faktanya, paradigma dan watak pembangunan kita tetap tak berubah: eksploitatif dan menghancurkan alam dan keselamatan rakyat. Penegakan hukum tetap tunduk pada kekuatan modal. Pengadilan lingkungan

Politik hukum memang tidak bisa dilepaskan dari kekuatan ekonomi politik, di mana aparat penegak hukum—termasuk lembaga pengadilan—tidak bisa lepas dari dominasi kekuatan ekonomi dan politik. Kekuatan korporasi bahkan telah melampaui kekuasaan negara. Bahkan, kolaborasi kekuatan ekonomi dan politik belakangan telah berupaya melakukan upaya sistematis untuk meluluhlantakkan sistem hukum kita. Percobaan penghancuran sistem hukum dilakuka khususnya dalam kerangka penegakan hukum lingkungan. Yang paling kasat mata adalah ketika perusahaan berupaya melakukan uji materi UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat prinsip strict liability.

Melihat tantangan penegakan hukum lingkungan yang semakin berat, di tengah dominasi kekuasaan ekonomi dan politik, dan di tengah kondisi bangsa ini mengalami situasi darurat ekologis dengan kian meningkatnya bencana ekologis, sementara pengadilan umum gagal memberikan perlindungan hukum bagi lingkungan hidup serta masyarakat, maka pembentukan pengadilan lingkungan hidup menjadi satu kebutuhan mendesak yang mulai harus dirumuskan. Pengadilan lingkungan hidup diharapkan mampu memutus rantai impunitas kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, yang sudah masuk kategori kejahatan luar biasa sebagaimana halnya kejahatan korupsi karena sudah mengancam hidup dan kehidupan manusia dan alam, generasi hari ini dan akan datang. (Khalisah Khalid)

*ARTIKEL OPINI KOMPAS CETAK

Menjegal RUU Perkelapasawitan

Ekspansi perkebunan sawit semakin mengkhawatirkan. WALHI pun melakukan langkah strategis dengan mendorong moratorium kelapa sawit sekaligus menentang Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan

WALHI - Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbesar dunia. Sayang sumbangan bagi negara dari produksi ini tidak dinikmati Indonesia karena sebagian besar justru dinikmati oleh perusahaan yang notabene asing.

"Sebanyak 54 persen CPO yang dimakan dan untuk kosmetik, impact-nya tidak terlalu besar bagi Indonesia karena kebanyakan dinikmati dan dikuasai korporasi," ujar Yuyun Harmono, Manajer Kampanye Keadilan Iklim WALHI Eksekutif Nasional kepada Buletin Bumi pada pertengahan Mei 2018. Selain itu, kata dia, porsi masyarakat yang memiliki perkebunan sawit (baik secara swadaya dan plasma) memiliki nilai tawar rendah karena mereka menjual dalam bentuk tandan buah segar dengan harga rendah padahal nilai ekspor internasional untuk CPO rata-rata mencapai US$ 700 per ton.

Kenyataan, perkebunan kelapa sawit merupakan komoditi tanaman kebun yang paling besar penggunaan lahannya di Indonesia. Dari sisi ekologi, ekspansi perkebunan sawit mengakibatkan perusakan hutan, tanah dan air, termasuk hilangnya tutupan hutan di Indonesia yang difasilitasi negara karena yang memberi izin juga negara.

Data Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian menyebutkan, terdapat 11.672.861 hektar areal perkebunan kelapa sawit, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan angka lebih tinggi, yaitu 15,7 juta hektar. Dari data KPK, hanya 28,03% kebun kelapa sawit yang dimiliki rakyat, sedangkan 3,14 dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara dan 68,83% di bawah penguasaan investasi swasta. Kondisi penguasaan ruang tersebut jelas memperlihatkan bahwa kebun kelapa sawit Indonesia didominasi oleh Investasi. Catatan dari 28 kantor WALHI Eksekutif Daerah, 21 diantaranya melakukan advokasi terhadap perkebunan monokultur yang telah mengakibatkan lahirnya konflik dan dampak kerusakan ekologis secara signifikan. Bahkan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat telah terjadi 450 konflik agraria sepanjang 2016. Sebanyak 163 konflik (36,22 %) di antaranya terjadi di sektor perkebunan yang didominasi ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Yuyun menambahkan, dominasi konflik perkebunan kelapa sawit mencakup masalah tumpang tindih dengan wilayah kelola rakyat dan akibat alih fungsi hutan maupun kawasan hutan yang berakibat hilang atau rusaknya sumber-sumber penghidupan rakyat. "Bahkan banyak pelanggaran HAM terjadi di perkebunan sawit karena 70% pekerja merupakan buruh harian lepas dengan hak normatifnya tidak terjamin,* ungkapnya.

Sayangnya, kenyataan pahit dampak negatif perkebunan kelapa sawit tidak dijadikan pelajaran dalam penyusunan politik legislasi nasional. DPR-RI yang memasukkan RUU tentang Perkelapasawitan sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016 - 2017. Bahkan memaksa melanjutkan proses harmonisasi dan pembahasan internal di DPR RI, walaupun ada kecenderungan Pemerintah tidak melihat adanya urgensi pembahasan RUU ini. Celakanya, substasi RUU tersebut malah memperlihatkan aroma keberpihkan terhadap investasi dan pengabaian terhadap aspek sosial dan lingkungan.

"Saat ini, WALHI melakukan langkah strategis dengan mendorong moratorium kelapa sawit, menentang Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan, dan surat terbuka yang ditandatangani sekitar 200-an pimpinan organisasi dan komunitas," tegas Yuyun. (Salma)

Seruan Penyelamatan Rimba Terakhir

Selamatkan Rimba Terakhir menjadi advokasi kebijakan WALHIagar pemerintah sadar bahwa masyarakat mampu mengelola hutan dan terbukti lestari sebagai upaya penyelamatan rimba terakhir di tengah laju deforestasi di tanah air.

WALHI - Tahun 2018 ini, WALHI Nasional mencanangkan kampanye Selamatkan Rimba Terakhir secara nasional. Advokasi ini bertujuan agar masyarakat tahu bahwa masih ada hutan atau rimba yang lestari dengan penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat.

Menurut Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan WALHI Eksekutif Nasional, Fatilda Hasibuan, langkah ini hasil diskusi atas permasalahan yang terjadi di wilayah WALHI Eksekutif Daerah, terutama Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

"Di wilayah tersebut rupanya masih ada rimba terakhir yang masih lestari dan dikelola oleh masyarakat di tengah maraknya deforestasi (penggundulan hutan) di Indonesia," jelas Fatilda.

Dia menambahkan, tahap awal kampanye ini dilakukan oleh WALHI Eksekutif Nasional Ialu digaungkan secara simultan oleh WALHI Eksekutif Daerah di penjuru tanah air. Saat ini, mereka tengah menggodok konsep pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat yang akan dijadikan bahan advokasi kebijakan rimba terakhir.

Nantinya, pelaksanaan advokasi diserahkan kepada masing-masing daerah melalui kampanye kreatif dengan pendekatan seni budaya lokal dengan menggelar Festival Rimba Terakhir di tiap provinsi secara simultan sebagai kampanye nasional penyelamatan hutan di Indonesia.

deforestasidiIndonesia sudah Laju mengkhawatirkan. Data Forest Watch Indonesia deforestasi (FWI) tahun 2015 menunjukkan mencapai 1,13 juta hektare (ha) per tahun. Hal ini berbeda dengan data yang dirilis Pemerintah

melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan deforestasi sebesar 600.000 - 700.00 ha per tahun. Sedangkan 2016-2017 diklaim menġalami penurunan jadi 496.370 ha dibanding periode sebelumnya 2015-2016, sebesar 630.000 ha.

Kenyataan, kata Fatilda, rimba terakhir terancam oleh izin usaha yang telah dan akan diberikan pemerintah di dalam dan atau di sekitar hutan tersebut.

"Dalam prakteknya nggak ada satu pun regulasi yang menyesuaikan dengan tawaran investasi," ungkapnya.

Alhasil, advokasi kebijakan ini dibutuhkan untuk meningkatkan dukungan publik, termasuk di kalangan seniman, budayawan, media, praktisi film, dan akademisi dalam menghentikan laju investasi berbasis lahan (perkebunan skala besar, tambang, dan infrastruktur) terutama di kawasan hutan.

Fatilda menambahkan, selama ini kata "hutan" sudah didominasi paradigma pemerintah --yang membagi-bagi hutan sesuai keinginan pemerintah-- mulai dari nama, istilah, fungsi, bahkan peruntukan hutan.

Paradigma ini telah mengabaikan konsep pengelolaan hutan oleh masyarakat adat atau masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Padahal, konsep masyarakat ini terbukti telah melestarikan hutan. Oleh karena itu kata "Rimba" digunakan untuk mengembalikan pemahaman "hutan" seperti konsep pengelolaan oleh masyarakat.

Pada akhirnya advokasi kebijakan ini bertujuan untuk mendapat dukungan pemerintah atas konsep penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hutan yang dilakukan masyarakat dalam penyelamatan rimba terakhir. (salma)

Kabarbaru

Beras Gambut Perjuangan

Sebagai lumbung pangan terbesar di Kabupaten OKI, areal pertanian di Desa Nusantara terancam ekspansi perkebunan sawit dan mengikis keberadaan lahan gambut sebagai sumber penghidupan masyarakat.

WALHI - Tak ada yang membayangkan sebelumnya lahan gambut di Desa Nusantara bakal menjadi lumbung pangan terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Maklum, dulunya kawasan tersebut hanya hutan gambut dan semak belukar sebelum dibuka menjadi daerah transmigrasi tahun 1982.

"Beras gambut ini hasil dampingan WALHI Sumsel yang menggunakan pupuk alami dan menjadi produk unggulan Wilayah Kelola Rakyat (WKR) kami,* ujar Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Selatan, Muhammad

Kesuksesan tersebut berkat ketekunan para transmigran merintis hidup dari nol tanpa sarana penunjang hidup yang dijanjikan pemerintah, seperti sekolah, puskesmas, fasilitas air bersih, dan infrastruktur. Tetapi untuk kembali lagi ke daerah asal sudah tidak mungkin. Selama sepuluh tahun mereka mengalami masa menyedihkan. Kesulitan bercocok tanam karena lahannya gambut, kebakaran hutan hingga menghadapi kumpulan gajah yang masuk wilayah transmigran. Maklum, area ini termasuk wilayah jelajah gajah. Ditambah lagi kondisi air yang payau sehingga kesulitan air bersih kerap menimbulkan wabah diare.

Tahun 1995, Pemerintah membuat program penanaman padi di lahan gambut dengan memberi lahan seluas 3.000 ha yang termasuk wilayah cadangan desa. Saat itu, mereka hanya mengolah seluas 1.500 ha tapi mampu menjadi lumbung pangan di Kabupaten OKI. Namun kebahagiaan itu hanya sementara. Tahun 2005 masuk izin konsesi perusahaan kelapa sawit secara sepihak di wilayah kelola masyarakat di Desa Nusantara. Bermodalkan Hak Guna Usaha, PT Samudera Adi Lestari berdalih penguasaan areal tersebut sebagai wilayah mereka.

Sampai akhimya, WALHI Sumsel masuk melakukan advokasi dan pendampingan di Desa Nusantara untuk meminta dukungan dan perlindungan atas wilayah mereka sebagailumbung pangan yang sudah menghidupi mereka selama ini.

"Sejak 2018 Walhi Sumsel membantu advokasi juga mendampingi masyarakat menanam padi alami, yaitu, beralih dari penggunaan pupuk kimia memakai pupuk kandang," ungkap aktivis akrab di sapa Eep ini.

Selanjutnya, dilakukan uji coba penggunaan pupuk kimia dan pupuk alami seluas 2 hektar. Hasilnya, lahan dengan pupuk alami produksinya menurun tapi ongkos produksi lebih murah dengan padi lebih sehat, sebaliknya pupuk kimia produksi tinggi tapi biaya produksi juga tinggi dan beras kurang sehat.

"Butuh pemulihan 2-3 tahun agar tanah terbebas dari kontaminasi kimia. Jadi yang mau menanam padi dengan pupuk alami kami beli dengan harga tertinggi. Dan dijual Rp 12.500 perkg dalam kemasan 5kg,* tambahnya. Terpenting, kata Eep, masyarakat mau mengolah padi secara berkelanjutan sekaligus memutus mata rantai dengan tengkulak. Pendampingan juga dilakukan di Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten OKI. Desa ini hanya seluas 300 ha dan 70% wilayahnya perairan. Namun di desa ini pohon kelapa tumbuh subur seluas 20 ha.

"Kami membentuk kelompok perempuan untuk memproduksi minyak kelapa. Setelah 2 bulan dilakukan ujicoba kini produksi minyak kelapa sudah 50 liter per bulan. Dan kami bantu pemasaran seharga Rp 35 ribu per liter," ungkap Eep. Selain itu, kata dia, peternakan kerbau juga sudah turun-temurun di desa ini dengan produksi susu kerbau yang melimpah dan diolah menjadi penganan khas Sumsel. (Salma)

Batang Toru, Hutan Terakhir Sumut

Batang Toru menjadi terkenal sejak ditemukan spesies baru Orangutan Tapanulipada 2017.Inilah hutan terakhir di Sumatera Utara yang kini terancam akibat rencana pembangunan bendungan raksasa PLTA Batang Toru.

WALHI - November tahun lalu, Batang Toru dan Tapanuli menjadi perbincangan dunia, padahalnya sebelumnya tak ada yang pernah tahu nama Batang Toru, bahkan dalam perbincangan nasional sekali pun. Hal ini lantaran ditemukan spesies baru Orangutan Tapanuliyang menggemparkan kalangan peneliti primata dunia, sekaligus mengangkat nama Batang Toru lantaran Pongo tapanuliensis ini berbeda dengan spesies yang ada di Aceh dan Kalimantan. Hasil temuan pun menunjukkan bahwa persebaran orangutan ini sangat terbatas dengan populasi kurang dari 800 individu sehingga orangutan ini masuk dalam jenis kera besar paling langka dan terancam di dunia.

Batang Toru merupakan hutan primer seluas 150.000 hektar area dengan keanekaragaman hayati yang sangat mengagumkan. Hutan ini tak hanya menjadi habitat bagi Orangutan tapi juga satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi karena/terancam punah, seperti Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), Beruang Madu (Helarctos malayanus), Tapir (Tapirus indicus), Kambing Hutan (Capricornis sumatraensis). Burung Enggang Gading (Rhinoplax vigil), Burung Kuau ( Argusianus argus), berbagai jenis Bunga Bangkai (Amorphophallus spp.) dan Raflesia (Rafflesia cf. micropylora-gadutensis), juga tumbuhan parasit dan saprofit jenis baru.

Inilah hutan terakhir yang dimiliki Sumatera Utara yang lokasinya berada di tiga kabupaten, yaitu Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Tengah. Dari luas tersebut,

hampir 142.000 ha masih berupa hutan primer. Masyarakat menyebutnya Harangan Batang Toru atau Ekosistem Batang Toruyang memiliki kontur ketinggian beragam, dimulai dari titik terendah sekitar 133 m di atas permukaan laut (dpl) dan sebagian besar hutan berada di atas ketinggian 850 mdpl dengan kecuraman tinggihingga titik tertinggi 1.909 mdpl di Dolok Lubuk Raya. Tak heran, kontur ketinggian tersebut membentuk tipe hutan yang juga beragam, mulai dari hutan hujan tropis dataran rendah hingga hutwn lumut di dataran tinggi.

Sejak dahulu, Ekosistem Batang Toru berfungsi sebagai pengatur siklus air terpenting sebagai hulu dari sembilan Daerah Aliran Sungai danmenjaditempat bergantung hidup 100.000 masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Termasuk juga menghidupi hektaran sawah di Lembah Sarulla, perkebunan karet dan buah, dan kelapa sawit, hingga sumber utama listrik dari PLTA Sipansihaporas sebesar 50 MW, dua instalasi pembangkit listrik tenaga air mikro di Aek Raisan, dan pembangkit listrik tenaga geotermal di Lembah Sarulla.

Sejak ribuan tahun lalu, masyarakat lokal sekitar hutan begitu menjaga ekosistem Batang Toru sehingga tetap terjaga. Apalagi, revisi terakhir peruntukkan 85% Ekosistem Batang Toru sudah termasuk kawasan hutan lindung, dan sisanya berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) meski wilayah hutan ini ternyata memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi yang belum terlindungi.

Sayangnya, perkembangan modernisasi membawa potensi ancaman baru bagi Batang Toru, seperti diungkap Dewan Ekspekutif Nasional WALHI Sumatera Utara adalah eksploitasi tambang emas oleh PT Agincourt, ekspansi perkebunan dan HTI ke dalam hutan alam dan pendatang yang merambah hutan. Namun ancaman terbesar dan paling mengkhawatirkan adalah rencana pembangunan PLTA raksasa oleh PT North Sumatra Hydo Energy di lembah Batang Toru, Tapanuli Selatan.

Nantinya, PLTA ini berkapasitas 510 MW didesain sebagai "peaker" yaitu, menghasilkan

listrik pada saat permintaan paling tinggi. Nantinya, hampir semua air sungai akan melalui terowongan di bawah tanah berdiameter 10 m mengalir sepanjang 14 km ke arah Kota Batang Toru yang berhulu dari bendungan raksasa.

Celakanya, lokasi bendungan tersebut berada di hutan primer Ekosistem Batang Toru dengan keanekaragaman dan kepadatan Orangutan Tapanuli paling tinggi. Kalau rencana ini terealisasi, tak terbayangkan dampak kerusakan dan kepunahan semua ekosistem di dalamnya dan kehancuran hutan terakhir di Sumatera Utara. (salma)

Aksi Serentak Menyikapi Konferensi Industri Batubara

WALHI Pemerintah Indonesia selalu menggadang-gadangindustri batubara menghasilkan pendapatan negara yang besar dan tetap mempertahankan energi kotor ini, meski banyak negara sudah meninggalkan batubara sebagai sumber energi. Faktanya, di berbagai wilayah, industri tambang batubara berdampak buruk bagi kesehatan, menghilangkan lahan pertanian dan sumber pangan, mencemari sungai dan air, merampas tanah dan ruang hidup rakyat. Tambang batubara telah mengubah bentang alam hutan dan menghancurkan keanekaragaman hayati hutan dan seluruh fungsi sosial dan budaya. Bahkan, industri batubara juga merampas generasi masa depan Indonesia, anak-anak yang mati di lubang tambang batubara, memperlihatkan bagaimana tangan negara justru digunakan untuk merampas hak hidup dan tumbuh anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa.

Pilihan untuk tetap melanjutkan energi kotor batubara bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi, sebagaimana yang tertuang dalam kebijakan NDC Indonesia sebagai bagian dari komitmen Indonesia mengatasi perubahan iklim. Batubara membakar iklim!! Pilihan tetap melanjutkan batubara sebagai sumber energi tidak lepas dari politik transaksional dalam setiap momentum politik, obral izin tambang

batubara menjadi keniscayaan karena tingginya ongkos politik.

Para pihak penyokong industri batubara melangsungkan konferensi industri kotor batubara yang bertajuk Coaltrans Asia ke-24 pada tanggal 6-8 Mei 2018 di Bali, yang menghadirkan para pelaku industri tambang batubara, baik penjual maupun pembeli batubara dari berbagai negara.

Secara serentak (9 Mei 2018), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, melakukan aksi perlawanan terhadap industri batubara dan PLTU di berbagai daerah, antara lain di Jakarta, Jambi, Jawa Tengah, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Jawa Tengah. Aksi serentak yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia untuk menunjukkan bahwa dimana-mana rakyat melakukan perlawanan terhadap industri keruk yang kotor, rakus, penuh dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan khususnya pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup. Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil Kalimantan Timur juga melakukan aksi pengingat "batubara menunggangi pilkada". Saat ini, WALHI juga menggugat Menteri ESDM di PTUN Jakarta, karena mengeluarkanizin produksi perusahaan batubara, PT. Mantimin Coal

Mining (PT. MCM) di Kalimantan Selatan. Di Jakarta, WALHI bersama dengan Green Peace Indonesia dan Jaringan Advokasi tambang mengeluarkan pernyataan sikap bersama, sebagai berikut: Pertama, mengecam pertemuan Coaltrans Asia di Bali karena pertemuan tersebut adalah ajang bertemunya penjahat iklim untuk terus melanggengkan penggunaan energi kotor batubara. Mengeruk keuntungan ekonomi diatas kehancuran iklim, lingkungan, sosial serta bertentangan dengan target global yang tertuang dalam Perjanjian Paris dan Kontribusi Nasional yang Diniatkan (Nationally Determined Contributions/NDC) masing-masing pihak termasuk pemerintah Indonesia. Kedua, mendesak pemerintah Indonesia untuk model mengakhiri pembangunan ekonomi yang menggantungkan pada utang dan ekspor

khususnya batubara. Segera laksanakan moratorium batubara dan menghentikan penggunaan batubara untuk kebutuhan listrik nasional. Ketiga, mendesak pemerintah untuk membuat peta jalan transisi energi berkeadilan menuju energi terbarukan dengan menjamin peran rakyat sebagai produsen sekaligus konsumen energi terbarukan.

#TolakBatubara #StopEnergiKotor #BatubaraMembakarlklim #MoratoriumBatubara #PilkadaBersihTanpaBatubara #FoodNotCoal #StopDirtylnvestment #SelamatkanRimbaTerakhir #Keadilanlklim #Pulihkanlndonesia

Buletin Bumi 15 | 26 UNTUKIN TOLAK STOP TOLAK BATU BATU BARA TOLAK BATUBARA BATUBARA lean PENGGURAGN ENERGIKPTOR STOP Coal BATUBARANOW Guuhkanindone

DONATURial Rp

GALANG DANA PUBLIK ALA WALHI

WALHI - Banyak cara untuk melakukan penggalangan dana di area publik. Seperti yang dilakukan WALHI Eksekutif Nasional melalui direct dialogue campaign (DDC) dalam rangkaian kegiatan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) WALHI 2018 di Lapangan Merdeka, Medan pada 21-22 April 2018. DDC merupakan metode penggalangan dana yang mengandalkan tatap muka langsung dengan memanfaatkan ruang-ruang publik. Inilah yang dilakukan WALHI untuk menggalang donatur dalam Pameran Wilayah Kelola Rakyat (WKR) yang berlangsung selama dua hari. Tim DDC yang berjumlah 6 orang ini tampak semangat menginformasikan dan mengajak publik untuk donasi bagi keberlangsungan lingkungan hidup.

Selamatkan Rimba Terakhir Batang Boru, Sumatera Utara menjadi tagline kampanye yang disampiakan Tim DDC kepada publik. Hutan ini luasnya mencapai 150.000 hektar yang tersebar di tiga kabupaten dan merupakan habitat bagi 67 jenis mamalia, 287 jenis burung, 110 jenis herpetofauna dan 688 jenis tumbuhan. Terdapat 20 spesies mamalia yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999, 12 spesies yang terancam punah berdasarkan kategori IUCN dan 14 spesies termasuk dalam kategori CITES (Convention International of Trade of Endagered Species). Untuk spesies burung, tercatat 51 spesies masuk dalam daftar satwa yang dilindungi dan 61 spesies masuk kategori lUCN sebagai satwa yang terancam punah secara global dan 8 spesies masuk dalam daftar CITES. Selain itu, terdapat 21 jenis burung migran, 8jenis endemik dan 4 jenis berkontribusi dalam pembentukan kawasan EBA (Endemic Bird Area).

Hutan Batang Toru saat ini terancam deforestasi dan degradasi yang meningkat setiap tahun, bahkan lebih 8.000 ha telah terdeteksi areal yang terdeforestasi. Pemicunya, buruknya tata kelola hutan dengan berbagai spekulasi lahan yang didorong kegiatan ekspolitasi, seperti pertambangan emas PT.Agincourt-G Resourses, penebangan kayu IUPHHK PT. Teluk Nauli, pembangunan infrasruktur Pembangkit Tenaga Panas Bumi PT. Sarulla Operation Ltd (Medco Geotermal Energy), IUPHKK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) PT. Teluk Nauli Blok Anggoli, Izin Usaha Pertambangan dan ekspansi perkebunan sawit.

Sebelum dilakukan DDC, tim yang berjumlah 6 orang ini diberi pembekalan materi dan teknik mengajak publik mendukung WALHI untuk berdonasi selaam 3 hari yang berlangsung di kantor Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara.

"Senang bisa bergabung menjadi Tim DDC WALHI. Ini menjadi pengalaman baru bagi saya dan menantang, yaitu menyampaikan secara langsung kepada calon donatur bagaimana WALHI melakukan upaya penyelamatan lingkungan hidup pada khususnya permasalahan Rimba Terakhir Batang Toru di Sumatera Utara," ujar Wilda Cahyani Sipayung.

Kegiatan penggalangan dana publik di kota Medan cukup potensial dengan kategori muda di usia 17- 35 tahun, Laporan Tim DDC selama dua hari, berhasil merangkul 22 donatur dengan total perolehan donasi Rp 622.000. Tim Kampanye WALHI dan DCC megucapkan terimakasih atas dukungan donasi yang diberikan tentunya membantu WALHI dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup. (Ponco)

Bersama WALHI Menjaga Keberlangsungan Lingkuan Hidup Demi Generasi Mendatang, Berikan Kontribusi Anda Dengan Berdonasi RP. 150.000/ Bulan

http://walhi.or.id/donasipublik/

Ayo dukung kami dengan berdonasi melalui : Transfer ke rekening a.n yayasan WALHI Bank BNI: 02 - 1882 - 4228 Bank Mandiri: 0700 - 00301 - 6420

AYO MENJADI BAGIAN DARI WALHI #walhimemanggil WALHI BERDONASIVUK Rp

FORMULIR DONASI WALHI

Kepada Yth, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jln. Tegal parang Utara No.14 Mampang, Jakarta Selatan 12790 Telp. (021) 79193363 Fax. (021) 7941673 Email: [email protected]

Yang bertanda tangan di bawah ini Nama Lengkap Tempat Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat (sesuai KTP/SIM/Passport)

No.Telepon/HP Alamat Email

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk menjadi Donatur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dengan ketentuan jangka waktu donasi:

Jangka waktu mulai : Bulan...... Tahun....... s/d Bulan...... Tahun.. Jumlah Donasi Terbilang

(Jika menghendaki donasi dengan direct debet dari Kartu Kredit) Nomor Kartu Kredit Nama Yang Tertera Di Kartu Kredit Bank Penerbit Kartu Kredit Masa Berlaku Kartu Kredit

Saya memahami bahwa Donasi yang saya berikan merupakan wujud dukungan dan kepedulian sebagai upaya penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia. Demikian surat ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan mestinya.

Jakarta,...

Ekesekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WAL.HI) Rekening Donasi WAL.HI melalui BNI: 021.882.4228 a/n Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

WAHI Sulawesi Selatan Kepulauan Hangka hettung "Pilkada ini kami mengajak untuk TIDAK PILIH memilih Pemimpin PEMIMPIN yang peduli dan berpihak pada YANG lingkungan hidup, MERUSAK pemimpin yang utamakan LINGKUNGAN keselamatan Rakyat, pemimpin yang lindungi ruang hidup Rakyat" BEL WAHI AnALAH Pilih pemimpin yang bersih dan perhatikan lingkungan WALHI Pilkada Ancaman dan Tantang 27 Menjadi ancaman karena sarat politik 06 transaksional dan obral izin SDA 18 Menjaditantangan bahwa Rakyat mampu otan Tengah memajukan agenda PILIH polk lingkungan dan CES PEMIMPIN HAM YANG BERSIH DAN PEDULI TERHADAP SaveHutanSibenut WAHI LINGKUNGAN JAWA TENGAH MEMILIH KEADILAN EKOLOGIS DAN PEMIMPIN YANG UTAMAKAN KESELAMATAN RAKYAT WAHI Dir.Eksekutif Dee

Ber Ide Untuk Bumi Buletin Bumi 15 | 31 Serba - serbi, Workshop SabunAlami

Sabun deterjen yang ada di pasaran saat ini, tidak ramah lingkungan. Kandungan deterjen itu merusak air atanah sehingga merusak lingkungan. Oleh karena itu, WALHI mengadakan pelatihan membuat sabun alami.

Dini Rantykasari. Sahabat Walhi 2005, Workshop membuat sabun alami. Pelatihan ini diikuti oleh Dewi Sartika dari Kalimantan Timur, Belinda dari Kedai Jatam, Imma dan Voni Novita dari WALHI Eknas.

Sabun Herbal

Bahannya:

- Minyak zaitun 10 gram

- Minyak kelapa 100 gram

- Minyak sawit 300 gram

- Minyak kedelai 25 gram

- Bubuk kopi 2 sendok makan

- Pewangi 25 gram

- Soda api 67 gram

- Air 190 gram

Soda api di larutkan dengan air lalu diamkan selama 1 jam. (Gunakan masker dan alat pengaman lainnya untuk lebih aman). Campurkan larutan soda api kedalam campuran minyak zaitun, kelapa, sawit. Kemudian aduk dengan hand blender sampai mengental. Tambahkan minyak kedelai sebagai pelembab alami lalu masukkan bubuk kopi. Aduk kembali dengan hand blender.

Selanjutnya, masukkan pewangi diaduk dengan spatula secara manual. Siapkan cetakan dan masukkan semua bahan ke dalam cetakan. Tunggu selama 24 jam lalu keluarkan dari cetakan dan dipotong sesuai selera. Terakhir, diamkan atau diangin-anginkan selama 30 hari.

Note: kalau menggunakan cetakan silikon, campurkan dengan garam sebanyak 26 gram. Caranya: siapkan air lalu campurkan garam diaduk-aduk lalu campurkan alkali.

Jejak Sahabat Student Mo MENDORONO GERAKAN KAUM MUDA DALAM UPAYA PENYELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEMANU DISULAWESITENGAH

Green Student Movement: Ciptakan Kader Muda Pejuang Lingkungan

Kesadaran lingkungan harus dibangun sejak dini agar berkesinambungan. WALHI Sulteng punya cara unik menciptakan kader muda pejuang lingkungan melalui pelatihan GSM dengan mengajak anak-anak muda bermukim di Desa Rano yang indah

WALHI - Green Student Movement (GSM) kembali digelar WALHI Eksekutif Daerah Sulawesi Tenggara untuk mengedukasi anak muda agar memiliki semangat dan kepedulian yang tinggi pada isu lingkungan dan kemanusiaan. Pelatihan ini berlangsung di Desa Rano, Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulteng, pada 2 - 14 Maret 2018. Sejak awal kegiatan ini dibuat sebagai pelatihan bagi pemula dan kaum muda yang merasa tidak punya ruang ekspresi atau bingung hendak melakukan apa. Nantinya, mereka diberi pengetahuan tentang lingkungan dan permasalahan, termasuk juga membuat kampanye kreatif sebagai ajang kreasi dalam berbagai media.

Tak hanya itu, peserta juga diajak langsung ke lokasi agar lebih paham isu atau permasalahan lingkungan yang lagi tren sehingga memiliki sikap kritis dan semangat untuk melakukan aksi penyelematan lingkungan sekaligus menjaga lingkungan agar adil dan lestari.

Kedatangan peserta disambut oleh Samin, Kepala Desa Rano. Dia sangat senang WALHI Sulteng memilih Desa Rano sebagai lokasi pelatihan dari total 158 desa yang ada di kabupaten Donggala. Kenyataan, Desa Rano memiliki keunikan tersendiri karena dikelilingi danau dan masyarakatnya menjaga kelestarian danau ini, terlebih sejak 5 tahun lalu WALHI Sulteng sudah melakukanendampinga, advokasi dan penguatan organisasi rakyat.

Selama 10 hari, peserta menginap di rumah warga agar dapat berbaur dan mendapat cerita langsung dari masyarakat lokal. Mereka berjumlah 17 orang yang berasal dari Universitas Tanulako dengan berbagai disiplin ilmu, yaitu biologi, ekonomi, sejarah, farmasi dan teknik mesin.

Seperti diceritakan Rifda, satu dari lima peserta perempuan. Saat tiba di Rano, kami berkumpul di balai desa lalu diperkenalkan dengan orang tua angkat asing-masing. Tapi yang menjemput saya adalah adik orang tua angkat saya untuk diantar pulang ke rumah. Sampai dirumah saya langsung diantar kekamar untuk istirahat tapi tiba-tiba ada Ibu yang memberikan saya kasur dan dia adalah orang tua angkat saya. Saya sangat senang karena diperhatikan.

Rifda mengaku sangat senang berkunjung ke Rano namun sedih melihat banyak tumpukan sampah plastik di danau yang cantik ini. Dia pun terdorong untuk mengetahui lebih jauh potensi daerahnya sendiri yang begitu kaya dengan hasil rempah-rempah, bahkan semangat menjaga lingkungan pun muncul dari pengalaman mengikuti GSM ini.

Hal serupa dialami oleh Syakir. Di balik keindahan Desa Rano ternyata mengalami masalah limgkungan, terutama ancaman dari perusahaan tambang dan juga pembalakan liar yang dapat membahayakan masyarakat setempat.

"Banyak cerita yang kami bicarakan bersama Pak Sahwan tentang Desa Rano. Traged yang pernah terjadi di desa ini, penerangan, akses jalan hingga mitos-mitos yang ada di danau rano. Yang tidak pernah saya lupa adalah ketulusan mereka yang mengingatkan pada sosok Ayah saya dan suasana desa dengan keramahan masyarakat sekitar," ungkapnya.

Selama 10 hari peserta juga diberi pembelajaran tentang pengenalan lingkungan, upaya penyelamatan lingkungan, membuat analisa dan presentasi juga materi pengorganisasian dan diskusi kelompok yang diselingi permainan dan outbond kepemimpinan

GSM bertujuan menciptakan kader muda pejuang lingkungan hidup di Sulteng untuk menjaring gerakan pemuda untuk mendorong aksi penyelamatan lingkungan hidup dan kemanusiaan serta memperkuat simpul-simpul masyarakat sipil untuk melawan koorporasi perusak lingkungan dan kejahatan kemanusiaan.

Harapannya, muncul kader muda pejuang lingkungan hidup yang mampu melakukan advokasi dan kampanye terhadap kejahatan dan kerusakan lingkungan yang sedang terjadi di Sulteng serta semangat gerakan masyarakat sipil yang kuat dan solid untuk melawan kejahatan lingkungan dan menentang kebijakan pemerintah yang melegitimasi kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM dan perubahan iklim dunia. (Melva Harahap

Lomba Berburu Sampah: Medan Waspadai Sampah Kemasan Plastik

Lomba Berburu Sampah yang dilakukan WALHI untuk mendukung Medan Kota Bebas Sampah 2020 dan menuntut tanggung jawab produsen atas sampah yang dihasilkan dari produknya

WALHI - Masih dalam rangkaian acara Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) WALHI Nasional, diadakan lomba berburu sampah sekaligus perayaan Pekan Bumi 2018 yang terpusat di Lapangan Merdeka, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Acara ini sekaligus menandai Medan Menuju Kota Bebas Sampah 2020 (Medan Zero Waste City)

Lomba berlangsung pada 21 April 2018 yang diikuti oleh anak muda dari berbagai komunitas di Medan. Sejak pukul 09.00 wib, peserta lomba yang terdiri atas 14 regu ini harus mengumpulkan sampah terbanyak yang terbagi di tiga titik lokasi, yaitu Lapangan Merdeka yang menjadi tempat berkumpul dan rekreasi warga kota, lalu pasar tradisional Petisah, dan kawasan retail modern Olympia.

Peraturannya, peserta tidak boleh mengambil sampah dari tempat sampah tapi memungut di jalanan dan memilahnya apakah termasuk sampah organik, non organik, atau air minum dalam kemasan (AMDK). Adapun tujuan lomba ini adalah sampah jenis apa yang banyak ditemui di Kota Medan dan produk apakah yang paling banyak menghasilkan sampah dan tidak terkelola dengan baik.

Lomba ini juga melibatkan UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan menyediakan becak pengangkut sampah, timbangan dan tim khusus yang turut serta sebagai peserta dalam lomba.

Selama tiga jam, peserta berhasil mengumpulkan 645,53 kg sampah dan 47% merupakan sampah anorganik, yaitu kemasan makanan ringan, mie instan, dan AMDK, sedangkan sekitar 53% sampah ini banyak ditemukan di Pasar Petisah. Tim Mapagratwa berhasil memenangkan lomba dengan mengumpulkan sampah sebanyak 103,1 kg, dan Juara 2 dimenangkan oleh Tim Mapala Unimed 2 dengan sampah sebanyak 94,13 kg, lalu Juara 3 dimenangkan oleh Tim Gemapala Squad dengan sampah sebanyak 74,6 kg.

"Saya tertarik ikut lomba ini karena prihatin pada kondisi lingkungan di Medan ini juga ingin mengajak masyarakat bersikap bijak dalam mengelola sampah dan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Selain merusak keindahan, keberadaan sampah yang tidak dikelola dengan baik juga berdampak terhadap pencemaran lingkungan yang bisa menjadi sumber penyakit," ujar Juny Ningsih, peserta dari Tim Gemapala Squad kepada Buletin Bumi saat lomba berlangsung.

Selanjutnya, semua sampah yang berhasil dikumpulkan peserta lomba diserahkan kada Wali Kota Medan sebagai langkah awal menuju Medan Zero Waste City 2020 yang disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Lalu UPT Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumut yang diwakili M. Asyari memberikan donasi berupa tabungan bank sampah kepada Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumut, Dana Tarigan.

Data Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Sumut tahun 2016 mencatat 84,98% sampah berakhir tanpa dipilah. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan pengelolaan sampah dan pengendalian produksi sampah. Di sisi lain, Produsen kemasan juga menghasilkan banyak sampah kemasan dan sampah elektronik, ditambah lagi perilaku konsumtif masyarakat yang turut menyumbang sampah. Imbasnya, sampah yang dihasilkan penduduk Kota Medan mencapai 2.000 ton per hari tapi hanya sekitar 1.400 ton sampah yang mengalir ke TPA, sisanya berserakan ditempat-tempat yang tidak seharusnya.

Tentunya Lomba Berburu Sampah ini menjadi momentum yang tepat untuk mendorong tanggung jawab produsen atau extended producer responcibility (EFR) agar turut bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dari produknya. Dan ini sudah diatur dalam PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga namun selama ini cenderung diabaikan. (Melva Harahap)

Safina Maulida

Etika Fesyen untuk Industri Fesyen Lebih Baik

Gaya hidup bisa dirubah dengan cara melihat dari sudut pandang etis. Mulai dari asal muasal bahannya, proses pembuatan sampai penjahitnya, apakah diperlakukan secara manusiawi.

WALHI - Dunia fesyen identik dengan kemewahan, menarik perhatian, juga menjadi gaya hidup yang diikuti oleh masyarakat di belahan dunia. Kenyataan, fesyen merupakan gaya hidup yang dibentuk oleh industri sebagai pencitraan melalui gaya fesyen tertentu yang dianggap bisa mewakili identitas diri seseorang.

Gemerlapnya dunia fesyen memang mampu memikat siapa pun mengikuti tren yang selalu berubah agar tidak dianggap ketinggalan zaman dan tanpa disadari selalu diiringi dengan keinginan untuk terus belanja dan belanja.

"Selama ini kita semua --secara umum-- membicarakan fesyen dari sisi keindahan saja. Model, warna, dan gaya hidup, tapi tidak dilihat secara etis, " ujar Safina Maulida, Desainer Fesyen dan Aktivis Fashion Revolution kepada Buletin Bumi beberapa waktu lalu. Diakui Safina, dulu dirinya doyan belanja dan tertarik mencari diskonan untuk menunjang penampilannya yang cenderung edgy. Namun seiring waktu pemikirannya tentang fesyen mulai berubah. Maklum, Ibunya seorang dokter yang berpraktek di rumah dan kerap kali memberikan pengobatan gratis kepada mereka yang tidak mampu.

Pengalaman kecil ini tanpa disadari membentuk kepekaan dari sisi kemanusiaan. Awalnya memang sulit karena dia tak hanya "berperang" melawan nafsunya tapi juga dianggap aneh oleh lingkungan sekitar. Maklum, diusia yang terbilang muda, Safina sudah menunjukkan bersikap berbeda dibanding kawan seusianya, semisal membatasi membeli baju, hura-hura, hingga memutuskan menjadi vegetarian.

Berbagai pertanyaan muncul di kepalanya sampai akhirnya dia menyadari gaya hidup bisa dirubah dengan cara melihat dari sudut pandang etis, yaitu berusaha holostik. Mulai dari memilih bahan katun, apakah kapasn ditanam dengan baik, cara menenun, pewarnaan, sampai penjahitnya, apakah mereka diperlakukan secara manusiawi.

"Ekologi itu beyond banged. Kita adalah bagian dari itu. Dan saat ngomong "kita" maka kita ngomongin ekologi. Jadi,etis itu tidak hanya perlakuan terhadap bumi tapi juga manusianya," ungkap Safina yang akrab disapa Sam.

Menurut mahasiswa pasca sarjana jurusan filsafat ini, krisis ekologi selalu bersinggungan dengan ekonomi, kapitalisme, dan kehidupan lainnya. Namun pengetahuan kita memahami ekonomi tidak boleh mendahului ekologi karena ilmu ekonomi itulah yang mengatur agar semuanya berjalan dengan baik.

ng etahuan tentang "rumah" itu. Kalau kita nggak paham, apa yang di-manage? Lo nggak tau apa yang di-manage tentang bumi saat kita hidup berdampingan dengan semua makhluk,"tambahny

Ditunjang pengalaman pernah menjadi seorang jurnalis fesyen dan fesyen stylist, Safina yang sejak kecil akrab dengan dunia seni ini pun mendirikan The Aid Kit tahun 2015. Konsepnya mengusung prinsip ethic fashion atau etika fesyen dalam proses pembuatan pakaian sejak awal hingga menjadi pakaian ready to wear (siap pakai).

Kini, Safina sangat selektif terhadap pakaian yang dikenakannya, termasuk produk jualannya. Desain bajunya sangat simpel dan dia pun sangat selektif dalam memilih bahan untuk pakaian yang akan dijual.

Langkah pertama adalah harus jujur terhadap semua material yang dipakai. Untuk itu, dia bertanya kepada penjual dari mana asal kain katun yang kebanyakan berasal dari India. Tapi setidaknya, dia terus mencari bahan dasar kain buatan lokal dan menggunakan

pewarna alami sehingga membutuhkan proses hingga menjadi pakaian jadi.

Tak heran, untuk pembuatan syal paling cepat butuh waktu selama 3 minggu sehingga tidak akan mampu mengejar produk mainstream buatan pabrik yang setiap minggu mengeluarkan ribuan desain. Tapi langkah ini pulalah yang mempertemukan dirinya dengan Profesor Suytno di tahun 2016.

"Menyenangkan banged karena kita punya misi yang sama untuk penggunaan pewarna alami yang kebanyakan harganya mahal. Dan dia punya seperangkat ilmu dan bahan produksi," jelas Safina sumringah.

Proses panjang ini pula membuat harga The Aid Kit di atas rata-rata sehingga Safina menjual produknya dikemas dengan cerita sebagai upaya edukasi kepada masyarakat bahwa produk buatannya ramah lingkungan dan memperhatikan para pekerjanya.

Dalam setiap produksi hanya dibatasi 60 items dengan 8 model yang hanya dikeluarkan setiap 6 bulan sekali dengan tema berbeda. Saat ini, syal dijual seharga Rp 250 ribu dan pakaian dibanderol Rp 500 ribu ke atas. Pertengahan 2018, The Aid Kit akan meluncurkan syal terbaru bertema fragmen dengan 5 items warna, yaitu merah, hijau, biru kuning, dan hitam.

"Saya adalah orang yang selalu galau. Setidaknya melalui fesyen ini tragedi hidup berkurang saat saya berkreasi. Fesyen membuat perasaan saya lebih nyaman dan proses pencelupan warna bagi saya seperti meditasi," tandas perempuan berusia 23 tahun ini.

Dukung Kampanye Fashion Revolution

Seiring waktu, pemikirannya tentang fesyen pun semakin bertambah saat Safina mengetahui gerakan fashion revolution. Gerakan yang berdiri tahun 2013 ini mengusung keadilan bagi pekerja fesyen dengan prinsip ethic fashion atau fesyen beretika. Solidaritas inilah yang dibangun untuk mengejar agar industri fesyen lebih baik.

Diakui, awalnya memang sulit merubah gaya hidup. Namun karena yang dibicarakan dalam gerakan ini adalah para pekerjanya dan kenyataannya bahwa kehidupan tidak bisa dinegosiasi. Maka dengan kesadaran penuh, Safina pun merasa terpanggil untuk bergabung dalam solidaritas ini.

"Orang harus sadar setiap membeli satu kaos membutuhkan 2.270 liter air. Jadi, membelilah secukupnya!" ujar Safina yang kini menjadi Country Ambassadors of Fashion Revolution.

Dilihat dari sejarahnya, kemunculan fashion revolution yang bermarkas di London, Inggris, tak lepas dari peristiwa ambruknya gedung Rana Plaza di Bangladesh tahun 2013. Bayangkan, sekitar 1.130 orang menjadi korban yang sebagian besar merupakan buruh-buruh dari pabrik garmen yang berada di gedung tersebut.

Tragedi ini membuka mata dunia bahwa di balik gemerlapnya dunia fesyen ternyata tidak diimbangi dengan perlakuan yang baik dan keberlanjutan bagi para pekerjanya. Peristiwa ini sekaligus menjadi tamparan

keras bagi industri mode di seluruh dunia. Fashion Revolution memperkirakan lebih dari 80 miliar busana dibuat dan didistribusikan ke seluruh dunia setiap tahunnya. Industri yang berkembang dengan cepat ini juga memberi dampak yang menyadarkan banyak orang, bahwa untuk membuat sehelai baju diperlukan juga para pekerja untuk membuatnya dan sekitar 80% merupakan pekerja perempuan.

Melalui gerakan ini, dia berupaya mendidik masyarakat. Pasalnya, kondisi masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sadar lingkungan dan biasanya kesadaran tersebut muncul kalau sudah menjadi tren. Safina menyarankan, langkah awal untuk memulai kesadaran tersebut dengan melakukan mix and match pada pakaian yang dimiliki. Apa salahnya pakai baju yang sama 10 kali atau lebih, bukan membeli baju untuk sekali pakai karena itu nggak masuk akal, "jadi lo nggak perlu belanja terus," tandasnya.

Sumatera utara Sulawesi Tengah PILIH PEMIMPIN KamiMemilih BERKOMITMEN WALHI pemimpin yang berpihak pada PADA keadilanekologis. LINGKUNGAN demiterciptanya pemharuan kehijahan perlindungan chologisdan wilayah keloła Rakyal WAHI Dir, Eksekutif Da JAWA BARAT "Kami mengajak Pemilih di Jawa barat Pilih Kandidat yang Pro Lingkungan Hidup, RAMPES!" SWALHIMEMANGG #PULIHIKANINDONESIA WAHI "Pilkada Serentak Ancaman PILIH Sekaligus Tantangan Krisis Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur" PEMIMPIN PRO WAHI LINGKUNGAN KAMI MEMILIH 27 JUNI 2018 PEMIMPIN YANG PEDULI LINGKUNGAN HIDUP WAHI DIR EKSEKUTIF DAERAH WALHI SULTRA SELATAN Memilih Pemimpin Pro Lingkungan dan HAM

Buletin Bumi 15 | 41 Serba-serbi SELAMATKAN RIMBA TERAKHIR

Karnaval Bumi, Wujudkan Keadilan Ekologis

Peringatan Hari Bumi menjadi momentum tepat untuk menyebarluaskan gerakan penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia untuk mewujudkan keadilan ekologis melalui kampanye Selamatkan Rimba Terakhir

WALHI - Hari Bumi yang jatuh pada 22 April 2018 dirayakan WALHI Eksekutif Nasional di kota Medan dalam acara Pekan Bumi 2018 menjadi bagian dari rangkaian acara Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara.

Selama dua hari, Pekan Bumi ini diramaikan dengan kegiatan Lomba Berburu Sampah, pameran produk Wilayah Kelola Rakyat (WKR) WALHI dan produk dari berbagai komunitas di Sumut, pertunjukan musik, dan Karnaval Bumi. Karnaval yang dilakukan dengan mengitari Lapangan Merdeka ini dilepas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Kegiatan pengerahan massa ini diikuti sekitar 500-an peserta yang berasal dari organisasi lingkungan, komunitas, kelompok pecinta alam, organisasi kampus, seniman, BNPB Kota Medan, juga para pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, termasuk Sahabat WALHI dan 28 perwakilan WALHI dari seluruh Indonesia.

Acara ini sekaligus kampanye WALHI "Rimba Terakhir" dalam upaya penyelamatan hutan dan ekosistem di Indonesia yang semakin tergerus sekaligus memperluas gerakan penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia baik di desa maupun kota untuk mewujudkan keadilan ekologis. Selain itu, mengubah cara pandang ekonomi linear yang menghasilkan persoalan di hulu, seperti penghancuran hutan dan di hilir dengan persoalan sampah di perkotaan, termasuk ancaman bagi ekologi sungai yang mengancam sumber kehidupan masyarakat.

Selain Medan, peringatan Hari Bumi juga dilakukan WALHI daerah bersama organisasi masyarakat lainnya, seperti di Maluku Utara, NTB, NTT, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu,Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. (Melva)

"PERINGATAN HARI BUMI HARUSNYA DAPAT MENJADIMOMENTUM MEMPERLUAS GERAKAN PENYELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BAIK DI DESA DAN KOTA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGIS WAHI www.walhl.ar.ld

GERAKANNGHUNAN HIDUP,TAMIL NELAYAN MASYARAKAT ABAT PEREMPUARL PENERIA MAHASISWA DAN SELURUH GRAKAR HAKYAT DARI DESA HINGGA KOTA HARUS MEMSANGUNKONSOLIDASI ERSAMA DEM MEWUIJDKARTATA EKONOM KEADILAN WALHI

Produk WKR di Pekan Bumi 2018

Pekan Bumi 2018 kali ini bertujuan mewujudkan keadilan ekologis untuk keselamatan rakyat. Pameran menjadi ajang promosi efektif memperkenalkan produk WKR yang adil dan lestari kepada masyarakat

WALHI - Seekor orangutan berlari-lari di seputaran Lapangan Merdeka tanpa menghiraukan teriknya matahari di kota Medan siang ini. Sesekali dia melompat dan mendekati para pengunjung untuk berfoto bersama. Maklum, itu bukan orangutan sungguhan tapi manusia yang mengenakan pakaian boneka berwujud orangutan Tapanuli (Pongo Tapanuliensis).

Inilah spesies primata baru khas Sumatera berasal dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang diperkenalkan dalam perhelatan Pekan Bumi 2018 di Kota Medan. Acara ini bagian dari rangkaian Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) yang bertepatan dengan peringatan Hari Bumi yang digelar WALHI Eksekutif Nasional pada 20-21 April 2018.

Usai peresmian acara oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan, Husni yang ditandai dengan pengalungan ulos dari Direktur WALHI Eksekutif Daerah Sumatera Utara dan disaksikan oleh Nur Hidayati, Direktur WALHI Eksekutif Nasional dan para undangan lainnya.

Beragam digelar untuk mendukung kepedulian terhadap bumi, yaitu Medan Zero Waste City 2020, Karnaval Bumi, Dialog Nasional, Talkshow Rimba Terakhir, panggung rakyat yang menampilkan band lokal dan tentunya pameran produk Wilayah Kelola Rakyat (WKR). Dalam pameran ini diperkenalkan berbagai hasil produk dampingan WALHI Eknas, Walhi region Sumatera, Walhi region Kalimantan, Walhi Region Jawa, dan Walhi Region Banusramapa.

Berbagai komunitas di Sumatera Utara juga dilibatkan, terutama yang fokus pada pengolahan sampah daur ulang, hasil hutan dan pengolahan sumber daya alam, juga produk yang ramah lingkungan dan keberlanjutan. Puluhan komunitas tersebut di antaranya, Komunitas Rumah Mangrove Indonesia, Komunitas Putri Mangrove, Koperasi Tani Kopi Mandailing Jaya, Komunitas Perempuan Aman, Rumah Kompos dan Bank Sampah Sicanang, Kopi Orangutan - YEL, Komunitas Ulos Karo, Yayasan Ekosistem Lestari, Tutu Coffee, Komunitas Anak Tanjung Morawa, Sekolah Alam Medan, Komunitas Peduli Anak dan Sungai Deli, Bengkel Daur Ulang Ainun, Forum Komunikasi Lingkungan Hidup (FKPL), Team Sabut (solar boat USU), Indian Cherokee, Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (HIMMAH), dan Komunitas Masyarakat Adat Laucih.

Kopi menjadi suguhan yang menarik perhatian masyarakat. Mereka begitu antusias dan selalu berkerumun untuk mendengarkan penjelasan mulai dari proses pengolahan, meracik kopi, hingga mencicipinya. Tak hanya itu, Team Sabut dari Universitas Sumatera Utara juga menarik perhatian karena kapal boat ini terbuat dari botol bekas dengan bahan bakar tenaga surya yang digunakan oleh para pamahsiswa ini untuk membersihkan sampah di sepanjang Sungai Deli.

Sejak lama urusan sampah juga sudah menjadi perhatian dari Komunitas Rumah Kompos dan Bank Sampah Sicanang. Setidaknya, kepedulian tersebut terus disosialisasikan agar kesadaran masyarakat terus meningkat. Menariknya, masyarakat pesisir juga sudah memanfaatkan tanaman mangrove menjadi kripik tanpa harus merusak ekosistem tanaman mangrove oleh Komunitas Rumah Mangrove Indonesia dan Komunitas Putri Mangrove.

Menjelang senja, panitia berinisiatif mengadakan berbagai lomba untuk mendekatkan produk WKR kepada peserta pameran dan pengunjung. Perlombaan yang menggunakan permainan tradisional ini rupanya disambut antusias oleh para pengunjung dan peserta pameran yang berlangsung di tengah lapangan. Gelak tawa dan sorak-sorai sungguh menghangatkan suasana sore itu. (salma)

Produk Bebas Konflik Produk Bebas Konflik WALHI WALHI Telang L

HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA 5 JUNI POHON UNTUK KEHIDUPAN WALHI

#1001AksiUntukBumi #PulihkanIndonesia #HariLingkunganHidup #JedaTebang