7 Freepik, Al-generated
Catatan WALHI terhadap Draft RUU Pengelolaan Perubahan Iklim versiPemerintah
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Januari 2026
Brief Tujuh Catatan WALHI terhadap Draft RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Versi Pemerintah
Daftar Isi
Urgensi UU Keadilan Iklim
Tujuh Catatan WALHI
Draft RUU PPI Harus Diubah
Brief Tujuh Catatan WALHI terhadap Draft RUU Pengelolaan Perubahan Iklim versi Pemerintah
URGENSI UU KEADILAN IKLIM
ancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim (RUU R PPI) masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan dilanjutkan kembali pada tahun 2026. Masuknya RUU PPI dalam Prolegnas Prioritas sejatinya merupakan tonggak penting untuk menghadirkan keadilan iklim di Indonesia, mengingat, berbagai bencana hidrometeorologi telah terjadi di Indonesia dan menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit dan kerugian yang masif.
Tragedi Siklon Tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur dan Siklon Senyar di Sumatera menjadi bukti nyata bahwa krisis iklim telah memicu anomali cuaca ekstrem dan berbagai bencana di Indonesia. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Siklon Seroja yang melanda NTT pada April 2021 menewaskan sedikitnya 181 orang, memaksa lebih dari 12.000 warga mengungsi, serta lebih dari 66.000 rumah rusak ringan hingga berat. Sementara itu, Siklon Senyar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 telah menyebabkan lebih dari 1.100 korban jiwa, 141 jiwa hilang, 3.188 fasilitas pendidikan rusak, dan 175.050 rumah rusak. Bencana-bencana tersebut telah meningkatkan urgensi dari adanya Undang-Undang Keadilan Iklim.
Bencana iklim ini harusnya menjadi dasar urgensi penyusunan undang-undang yang memastikan keadilan iklim sebagai landasan substansi filosofis, sosiologis, dan yuridisnya serta terejawantahkan dalam setiap pasal dalam rancangan undang-undangnya. Namun, berdasarkan draf RUU PPI yang disusun oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai Rancangan Undang-Undang itu belum mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi krisis iklim.
Alih-alih menjadi instrumen keadilan iklim, RUU ini justru berpotensi melanggengkan pendekatan lama yang pro-pasar dan minim penegakan hukum terhadap para korporasi raksasa produsen emisi. Padahal, undang-undang ini penting untuk memberikan perlindungan nyata bagi jutaan warga yang telah menjadi korban dampak krisis iklim serta mencegah dampak yang lebih besar terjadi, dengan upaya mitigasi dan adaptasi krisis iklim yang menyeluruh.
TUJUHCATATANWALHI
WALHI memberikan tujuh catatan kritis terhadap Draft RUU PPI yang disusun oleh Baleg sebagai berikut:
Pertama, RUU ini menunjukkan absennya paradigma krisis dan kegagalan negara dalam mengakui bahwa perubahan iklim telah menciptakan ketidakadilan struktural. Sejak bagian Menimbang hingga tujuan RUU, perubahan iklim masih diposisikan sebagai persoalan teknis pengelolaan lingkungan, bukan sebagai krisis multidimensi yang mengancam keselamatan rakyat dan hak asasi manusia. Pasal 3 RUU PPI hanya menyebut tujuan umum seperti "mencegah dampak kerusakan lingkungan” dan "mewujudkan pembangunan berkelanjutan", tanpa menyebut krisis iklim sebagai kondisi darurat nasional yang memerlukan langkah segera dan serius.
Sangat jelas bahwa RUU ini tidak ditujukan untuk mengatasi persoalan struktural tersebut. Pada bagian tujuan dari RUU, tidak dimuat tujuan menurunkan secara drastis emisi dari berbagai sektor. Padahal penurunan emisi secara drastis merupakan hal yang harus dilakukan jika hendak mengatasi perubahan iklim.
Kedua, istilah “pengelolaan" tidak dimaknai dalam konteks dampak nyata krisis iklim yang telah terjadi. WALHI memandang bahwa terminologi “pengelolaan perubahan iklim" yang digunakan sebagai judul undang-undang pada akhirnya tidak mampu mendorong substansinya untuk mewujudkan keadilan iklim. Definisi “Pengelolaan Perubahan Iklim" dalam Pasal 1 angka 2 menekankan pada kegiatan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum, tanpa kerangka perlindungan korban dan pemulihan kerugian akibat krisis iklim.
RUU ini juga sama sekali tidak mengatur mekanisme loss and damage, baik itu dalam konteks ekonomi, maupun non-ekonomi, seperti hilangnya kebudayaan, situs bersejarah, dan keanekaragaman hayati. Berbagai bentuk kehilangan dalam konteks non-ekonomi perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk dicegah. Ketika hilang, hampir tidak mungkin untuk digantikan dan mengembalikannya seperti semula. Penyusun RUU ini mengabaikan dampak perubahan iklim yang telah terjadi secara massif. Seolah-olah belum terjadi dampak sehingga keberadaan RUU PPI dalam kerangka pengelolaan dampak perubahan iklim yang belum terjadi.
Ketiga, RUU PPI tidak ditujukan untuk penurunan emisi secara drastis. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 3, dimana penurunan emisi gas rumah kaca secara drastis dan meningkat tidak disebutkan secara eksplisit sebagai tujuan dari Pengelolaan Perubahan Iklim. Tanpa target penurunan emisi yang tegas, RUU ini berpotensi menjadi payung hukum yang melegitimasi kelanjutan ekonomi berbasis fosil dan eksploitatif terhadap sumber daya alam.
Keempat, pengendalian iklim direduksi menjadi Kontribusi Target Nasional (NDC) dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Pasal 11 RUU PPI secara tegas menyandarkan pendekatan pengendalian perubahan iklim pada pencapaian kerangka NDC dan penyelenggaraan NEK. Kemudian, Pasal 13 menunjukkan bahwa NEK dipraktikkan melalui perdagangan karbon, pungutan atas karbon, dan pembayaran berbasis kinerja. WALHI menilai pendekatan ini mereduksi krisis iklim menjadi persoalan pasar karbon, bukan pengurangan emisi secara nyata. Skema perdagangan karbon dan offset berisiko menjadi solusi palsu yang memungkinkan pelaku emisi besar terus mencemari lingkungan dengan membeli “izin" pencemaran.
Kelima, RUU PPI tidak mendorong pertanggungjawaban korporasi penghasil emisi besar atas emisi historis maupun emisi yang terus mereka hasilkan hingga saat ini. RUU ini gagal menempatkan korporasi-terutama di sektor energi fosil, ekstraktif, industri besar, dan infrastruktursebagai aktor utama penyebab krisis iklim. Prinsip keadilan korektif mewajibkan pihak yang berkontribusi besar terhadap krisis iklim untuk menanggung beban pemulihan, mengganti kerugian, dan pemulihan dampak sosial-ekologis yang ditimbulkan. Namun, RUU PPI tidak memuat kewajiban korporasi untuk: mempertanggungjawabkan emisi historis, membayar ganti rugi atas kerusakan dan kehilangan, melakukan pemulihan lingkungan dan sosial secara langsung, dan menanggung biaya adaptasi masyarakat terdampak. Selain itu, tidak ada sanksi yang tegas kepada para korporasi penyumbang emisi besar. Sanksi dalam Bab Penegakan Hukum hanya bersifat administratif dan diserahkan pada pengaturan turunan, tanpa jaminan efek jera.
Keenam, RUU PPI masih bias darat dan mengabaikan pesisir serta pulau-pulau kecil. Meskipun pemerintah mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan dalam bagian Menimbang, RUU ini tidak memiliki pendekatan khusus untuk pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di garis depan krisis iklim, termasuk ancaman kenaikan muka air laut dan abrasi. Padahal, dampak nyata krisis iklim sudah dirasakan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kemudian, data dari WALHI Jawa Tengah menunjukkan bahwa empat dari tujuh dusun di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten
Demak telah hilang yang diantaranya disebabkan oleh kenaikan muka air laut dan abrasi akibat krisis iklim. Pada tahun 2006, sekitar 200 KK di Dusun Rejosari terpaksa berpindah karena rumah mereka telah tergenang oleh air laut. Kemudian, Dusun Tambaksari yang tinggal menyisakan 12 KK dan sekitar 100 KK Dusun Mondoliko juga terpaksa mengungsi dan mencari tempat baru. Apa yang terjadi di Desa Bedono ini merupakan contoh nyata pengungsi iklim yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi haknya oleh negara, salah satunya melalui Undang-Undang Keadilan Iklim.
Di sisi lain, undang-undang juga harus mampu memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali. Sejak banjir rob yang terjadi pada tahun 2021, hingga saat ini warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu semakin sering mengalami banjir. Akibatnya, warga mengalami kerugian akibat sumber air mereka tercemar menjadi asin, matinya ikan-ikan di tambak, berkurangnya jumlah wisatawan, kerusakan rumah, dan lain sebagainya. Apabila kondisi tersebut terus berlarut, bukan tidak mungkin warga Pulau Pari akan bernasib sama dengan dengan warga Desa Bedono yang terpaksa harus meninggalkan ruang hidup mereka karena terdampak perubahan iklim.
Dan ketujuh, RUU PPI belum memberikan jaminan kepada publik untuk dapat mengakses informasi dan berpartisipasi secara bermakna. Di dalam RUU PPI versi pemerintah, tidak ada pasal khusus mengenai keterbukaan informasi, yang seharusnya bisa menjadi jaminan kepada masyarakat untuk bisa mengakses informasi secara mudah dan akuntabel. Keterbukaan informasi tersebut penting karena akan mendorong partisipasi publik.
Kemudian, masyarakat juga harus diberikan kepastian untuk dapat berpartisipasi secara bermakna dan terlibat aktif dalam berbagai upaya penanganan krisis iklim terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya. Pasal 24 ayat (2) RUU PPI menyebutkan bahwa peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Pasal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat hanya dapat berperan secara pasif tanpa bisa terlibat secara aktif dalam setiap tahap atau kegiatan dalam pengelolaan perubahan iklim, yang dalam RUU ini meliputi perencanaan, penfendalian, pengawasan, dan penegakan hukum.
DRAFT RUU PPI HARUS DIUBAH
WALHI memandang bahwa RUU Pengelolaan Perubahan Iklim versi pemerintah belum layak menjadi landasan hukum penanganan krisis iklim yang berkeadilan. RUU ini belum mampu menjawab realitas loss and damage yang telah dialami masyarakat. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai pengakuan korban krisis iklim, mekanisme ganti rugi, pemulihan sosial-ekologis, serta tanggung jawab negara dan korporasi menunjukkan bahwa RUU ini belum berorientasi pada keadilan iklim.
RUU PPI seharusnya tidak hanya berfokus pada pengelolaan risiko atau mekanisme pasar karbon, tetapi secara tegas mengakui dan mengatur loss and damage sebagai konsekuensi nyata dari krisis iklim, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Negara wajib menjamin perlindungan hak-hak korban krisis iklim, memastikan pemulihan yang adil, serta mencegah terulangnya kehilangan ruang hidup melalui penurunan emisi yang nyata dan segera.
Oleh karena itu, WALHI mendang bahwa perubahan mendasar terhadap RUU ini mutlak diperlukan, melalui partisipasi publik yang bermakna, sehingga undang-undang ini benar-benar menjadi instrumen hukum yang berpihak pada keselamatan rakyat, perlindungan kelompok rentan, pengakuan loss and damage, dan penurunan emisi yang nyata dan segera.