BRIEF PAPER MASYARAKAT SIPIL
BAHAYA RENCANA PEMBUKAAN 20 JUTA HEKTAR HUTAN UNTUK PANGAN DAN ENERGI
WAHIWI? GREENPEACE PUSAKA
Ringkasan Eksekutif
Briefing Paper ini disusun oleh kelompok masyarakat sipil sebagai basis argumentasi mengapa masyarakat sipil menolak rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi. Kami memahami bahwa pangan dan energi adalah kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Sehingga pangan dan energi seyogyanya diletakkan dalam bingkai hak, bukan bisnis. Pangan dan energi sebagai hak, berarti negara harus memastikan akses dan kontrol terhadap sumber dan produksi pangan dijalankan melindungi hak dan menghormati martabat semua individu. Swasembada pangan dan energi yang diwujudkan melalui food estate dan energy estate tidak lebih dari bisnis, yang akan terus menempatkan rakyat dan alam sebagai komoditas sehingga dianggap layak untuk terus dieksploitasi.
Rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi akan menjadi proyek legalisasi deforestasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Jika seluas 4,5 juta hektar saja hutan alam dibuka, akan melepaskan sebesar 2,59 miliar ton emisi karbon, maka dapat diakumulasi berapa besaran emisi yang akan dilepaskan dari 20 juta hektar hutan yang akan dibuka. Rencana ini bertentangan dengan komitmen global Indonesia dalam perlindungan keanekaragaman hayati, pengurangan emisi melalui skema Nationally Determined Contributions (NDC), serta pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Selain itu, rencana ini juga bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri terkait FoLU Net Sink 2030, yang seharusnya menargetkan pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan lahan.
Selain itu, rencana ini akan meningkatkan eskalasi konflik dan bencana ekologis di Indonesia. Selama ini rakyat terus menjadi korban kriminalisasi saat konflik agraria berlangsung. Dalam konteks bencana, sejak 2015 hingga 2022 negara harus menanggung kerugian sebesar 101,2 triliun rupiah dari kejadian bencana hidrometereologi yang diakibatkan perubahan landscape ekosistem penting seperti hutan. Negara juga akan mengalami kerugian sebesar 3.000 triliun rupiah dari tegakan pohon yang hilang dari pembukaan 20 juta hektar hutan.
Rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi ini juga berisiko menimbulkan pelanggaran HAM berat berupa penyingkiran secara paksa masyarakat lokal/adat (eksklusi). Apalagi jika kedepan rencana ini dilekatkan status Proyek Strategis Nasional (PSN). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa pola pengambilan kebijakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak awal telah mengabaikan hak atas informasi dan partisipasi masyarakat lokal/adat sebagai hak atas pembangunan yang paling mendasar.
Latar Belakang
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kehutanan mengumumkan rencananya untuk membuka 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi, sebagai upaya mendukung program kerja strategis Presiden Prabowo-Gibran yaitu swasembada pangan dan energi. Pasca meluasnya kritik publik atas rencana tersebut, Menteri Kehutanan mengklaim bahwa rencana tersebut tidak membuka dan merusak hutan, sebab 20 juta hektar hutan yang dicadangkan tersebut akan dikerjakan dengan mekanisme agroforestri.
Namun faktanya penjelasan tersebut berbeda dengan penjelasan Kementerian Kehutanan yang tertuang dalam dokumen presentasi yang berjudul Hutan Cadangan Pangan dan Energi yang dipresentasikan pada 5 Desember 2024 lalu. Di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa 20 juta hektar yang akan dijadikan cadangan pangan dan energi tersebut akan diambil darikawasan hutan dengan rincian sebagaiberikut:
a. 15,53 juta hektar akan diambil dari kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani izin. Perinciannya: 2,29 juta hektar hutan lindung dan 13,24 juta hektar hutan produksi.
b. 3,17 juta hektar dari kawasan hutan yang telah dibebani PBPH yang tidak aktif dan potensial untuk dicabut.
c. 1,9 juta hektar hutan akan diambil dari lahan-lahan Perhutanan Sosial.
Dalam dokumen tersebut tidak secara rinci dijelaskan di mana saja lokasi hutan yang akan dijadikan cadangan pangan dan energi. Hal ini membuat penunjukan kawasan hutan yang akan dijadikan lokasi pangan dan energi ini akan sangat rentan ditunggangi oleh kepentingan korporasi. Mulai dari penguasaan lahan, berikut dengan tujuan menguasai kayu-kayu dari kawasan hutan yang dibuka. Apalagi dalam konteks pangan dan energi, swasembada pangan dan energi masih diletakkan dalam bingkai bisnis, sehingga food estate dan pembangkitan energi dalam skala besar menjadi bentuk program, di mana korporasi akan menjadipihakyang diuntungkan melaluiprogram ini.
Jika mengacu pada program kerja prioritas Kementerian Kehutanan akan menyediakan lahan hutan untuk food estate dengan tiga klaster luasan. Food estate besar dengan luas 1,5 juta hektar di Merauke. Food estate sedang di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dengan masingmasing luasan kurang lebih 100.000 hektar. Food estate kecil di beberapa provinsi masing-masing, dengan luasan 10.000 hingga 20.000 hektar. Selain itu kebijakan energi juga masih melanjutkan program biofuel baik biodiesel ataupun bioethanol, geothermal, PLTU Batu bara ditambah dengan skema co-firing biomassa dan jenis pembangkit listrik skala besar lainnya. Sudah hampir bisa dipastikan, proyek food estate dan energy estate lagi-lagi akan jatuh ke tangan korporasi, sedangkan masyarakat adat dan lokal akan tergusur dari wilayah adat dan lahan produksinya.
Berkaitan dengan rencana pengadaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi oleh Kementerian Kehutanan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejatinya memegang peran sentral dalam menjamin kebijakan ini dijalankan dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan keadilan. Berdasarkan
UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah oleh UU No. 13 Tahun 2019, DPR menjalankan tiga fungsi penting, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan dalam hal ini mengamanatkan DPR untuk mengawasi beberapa hal yang dijalankan kekuasaan eksekutif, yaitu pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.
Dengan demikian, penting bagi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan. Sebagai langkah awal untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, DPR memerlukan beberapa informasi berkaitan dengan rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi, termasuk (a) sebaran kawasan hutan yang dicadangkan; (b) mekanisme hukum yang akan digunakan untuk menjalankan kebijakan; (c) instrumen lingkungan hidup yang digunakan serta kesesuaian dengan daya dukung, daya tampung, dan tata ruang. DPR perlu meminta data dan informasi di atas dalam rangka memastikan bahwa rencana pembukaan 20 juta hektar untuk pangan dan energi didasarkan pada bukti ilmiah dan safeguards yang memadai.
Melalui data dan informasi di atas, DPR juga perlu memastikan bahwa selain telah melalui proses asesmen dampak lingkungan hidup, rencana pembukaan 20 juta hektar hutan juga telah melalui proses penilaian dampak sosial sehingga tidak berujung pada eskalasi konflik antara masyarakat, termasuk masyarakat adat dengannegara.
Mendudukkan Kembali Posisi Pangan dan Energi
Swasembada pangan dan energi ala Prabowo justru terus memperkuat kolonialisasi pangan dan energi di Indonesia. Produksi pangan dan energi diserahkan kepada korporasi melalui penguasaan lahan yang sangat luas. Penentuan jenis komoditas otoritasnya berada di tangan pemerintah atau korporasi, bukan berdasarkan konteks wilayahnya dan cenderung seragam. Distribusi hasil pangan tidak secara langsungke masyarakattetapimelaluimekanisme pasar.
Padahal, Indonesia memiliki beragam pangan yang diproduksi secara lokal. Misalnya saja sagu yang tumbuh di lahan gambut. Di tanah Papua, sagu bukan hanya sumber karbohidrat, tetapi juga protein. Namun lahan-lahan sagu milik masyarakat Papua diubah secara paksa menjadi kebun monokultur sawit, atau cetak sawah dan kebun tebu seperti yang terjadi saat ini di Merauke. Mayoritas Masyarakat Adat di tanah Papua masih mengkonsumsi pangan lokal seperti sagu dan ubi-ubian, bukan beras. Masyarakat di Papua, khususnya di Merauke juga tidak mengenal kultur menanam padi, mereka mengumpulkan makanan dari hutan dan mengelolah nya untuk kebutuhan pangan keluarga sehari-hari.
Secara umum, masyarakat Indonesia yang hidup di sekitar kawasan hutan juga melakoni kegiatan meramu untuk kebutuhan pangan dan obat-obatan. Mereka mengambil sayursayuran hutan seperti pakis, buah-buahan, dan juga berburu.
Bagi masyarakat petani, hutan menjadi sumber air untuk sawahsawah milik mereka. Seperti petani yang hidup di bawah punggungan Bukit Barisan, mereka bergantung air pada hutan di sepanjang Bukit Barisan. Membuka hutan untuk pangan dan energi skala besar akan membunuh sistem produksi lokal masyarakat dan mengubah pola konsumsi mereka.
Dapat dikatakan rencana pembukaan 20 juta hektar lahan untuk cadangan pangan dan energi adalah bentuk penghancuran kedaulatan pangan dan kejahatan bagi masyarakat yang hidup darihutan.
Seperti yang terjadi pada proyek food estate sebelumnya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Di Kalimantan Tengah, lokasi proyek food estate sebagian besar berada di lahan gambut. Lahan gambut memang dapat dapat ditanami berbagai komoditas hortikultura, namun dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaannya, sebab kandungan zat asam yang tinggi akan membuat tanaman mati. Pengetahuan dan pengalaman mengelola lahan gambut hanya dimiliki oleh masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Menyerahkan puluhan ribu lahan gambut kepada korporasi untuk food estate, membuat proyek tersebut gagal di Kalimantan Tengah. Korporasi tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman mengelola lahan gambut untuk pangan. Korporasi hanya memiliki pengalaman membangun kebun sawit dan kebun kayu di lahan gambut, mengkanalnya dan menyebabkan kerusakan gambut hingga terus menerus terbakar.
Sedangkan di Sumatera Utara, meskipun proyek food estate dikerjakan oleh petani kontrol atas pemilihan komoditas, perencanaan dan pelaksanaan tetap dikontrol penuh oleh pemerintah dan beberapa perusahaan yang menjadi mitra. Komoditas seperti kentang, jagung dan kubis yang ditanam bukanlah jenis yang biasa dikonsumsi masyarakat, dan juga bukan jenis tanaman lokal yang selama ini ditanam oleh mereka. Selain itu, petani yang dipekerjakan dengan sistem kontrak di lahan food estate, membuat petani menyampingkan kebun andaliman, kopi dan kemenyan, sehingga hasil pendapatannya berkurang.
Kedaulatan pangan adalah pemenuhan hak atas atas pangan dengan kualitas yang baik, bersumber dari ekosistem yang ada disekitarnya, atau diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sederhananya, masyarakat memiliki hak untuk memproduksi pangan dan menerapkan sistem pertanian dan peternakan secara mandiri. Negara seharusnya memenuhi hak tersebut, sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Kovenan EKOSOB dan Komentar Umum Nomor 3 ayat (3).
Bukan hanya food estate, pembangkitan energi juga masih diletakkan dalam bingkai bisnis dan berbasis fossil. Sehingga energi tidak dilihat sebagai hak yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Hak atas akses energi universal adalah prinsip yang mendasari keberlanjutan dan martabat hidup manusia. Seluruh pembangkitan energi dihasilkan dari alam, dan sebagai sumber daya bersama, energi tidak boleh dijajah oleh kepentingan korporasi. Sistem energi harus diletakkan di fondasi pemenuhan kebutuhan masyarakat, bukan pada akumulasi kapital. Energi bukan sekadar komoditas; ia adalah "common goods" yang melampaui nilai moneter. Enerqi memajukan hidup, martabat, dan aspirasi sebagian besar masyarakat.
Akses terhadap energi seharusnya bukanlah kemewahan yang hanya bisa dirasakan oleh sebagian orang, tetapi hak asasi, karena dia memungkinkan produksi pangan, tempat tinggal layak di berbagai iklim, layanan esensial seperti kesehatan dan pendidikan, serta konektivitas. Dalam mencapai keselarasan antara hak atas energi dan keberlanjutan, akses terhadap energi harus dijalankan dengan melindungi hak dan menghormati martabat semua individu. Menyeimbangkan tuntutan hak atas energi dan mengejar sistem energi yang berkelanjutan membutuhkan pertimbangan dan kerja sama yang cermat. Karena itu, masyarakat terdampak harus memiliki suara dalam menentukan dampak yang dapat diterima dan dikendalikan dalam sistem pembangkitan energi, dan dengan semangat yang sama memiliki kuasa untuk menolak sistem energi yang mengancam keselamatan lingkungan dan hidup mereka, apapunjenis sumberenerginya.
Ada banyak contoh kedaulatan pangan dan energi, jika pemerintah ingin mengakui, memperkuat dan melindunginya. Masyarakat Adat Dayak Seberuang di Kampung Silit misalnya, hutan adat milik mereka merupakan sumber pangan lokal, sekaligus sumber energi listrik. Bahkan untuk penyedap rasa dalam memasak saja, mereka memakai penyedap alami dari daun tumbuhan sengkubak yang bisa mereka dapatkan di sekitar mereka. Kebutuhan listrik mereka penuhi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang mereka bangun secara kolektif dan mandiri. PLTMH ini bersumber dari sungai Silit yang hulunya ada di hutan Silit. Mereka juga memenuhi kebutuhan mereka dengan berladang. Berladang tidak sembarang.
Ancaman Deforestasi Pembukaan Hutan Untuk Pangan dan Energi Serta Kontradiksinya dengan Komitmen Iklim
Menteri Kehutanan mengklaim bahwa 20 juta hektar hutan untuk cadangan pangan tidak akan mendeforestasi karena akan mengoptimalisasi hutan dengan menerapkan sistem agroforestri atau tumpang sari, yaitu dengan penanaman kayu dan tanaman semusim atau tanaman pangan. Namun klaim ini diragukan sebab jika mengacu pada dokumen presentasi yang berjudul Hutan Cadangan Pangan dan Energi milik Kementerian Kehutanan, 15,53 juta hektar hutan yang dialokasikan untuk pangan dan energi akan diambil dari hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani izin. Artinya secara tutupan hutan tersebut masih bagus, sehingga sangat sulit dibayangkan penanaman tanaman pangan tanpa didahului dengan deforestasiatau pembukaan hutan.
Data Forest Watch Indonesia (FWI;2025) menunjukkan bahwa hutan alam yang tersisa di kawasan hutan sebesar 80,1 juta hektar. Dari jumlah tersebut, hutan konservasi yang berfungsi sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati hanya tersisa 16,2 juta hektar, sementara hutan lindung yang memiliki peran ekologis dalam menjaga keseimbangan lingkungan tersisa 22,3 juta hektar, dan Hutan produksi yang selama ini telah mengalami berbagai bentuk eksploitasi kini menyisakan 41,5 juta hektar. Angka-angka ini menggambarkan betapa kritisnya kondisi hutan di Indonesia, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan.
Selain itu, 3,17 juta hektar hutan akan diambil dari kawasan hutan yang telah dibebani PBPH yang tidak aktif dan potensial untuk dicabut. Berdasarkan data Satya Bumi (2024) ada seluas 17,1 juta hektar hutan alam berada di dalam konsesi. 2,6 juta hektar hutan alam ada di konsesi sawit dan hampir 15 juta hektar hutan alam berada di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Artinya 3,17 juta hektar PBPH yang mungkin akan dicabut dialokasikan untuk pangan dan energi akan menyebabkan deforestasi.
1,9 juta hektar izin Perhutanan Sosial juga akan dialokasikan untuk membangun lahan pangan dan energi. Klaim pemerintah bahwa dengan mengalokasikan lahan Perhutanan Sosial untuk pangan dan energi tidak akan men-deforestasi justru terbantahkan dengan data yang diungkapkan oleh FWI. FWI menyebutkan dalam kurun waktu 2017 hingga 2021, luas hutan yang mengalami deforestasi mencapai lebih dari 324 ribu hektar. Angka ini terus bertambah pada periode 2021 hingga 2022 dengan kehilangan hutan mencapai lebih dari 19 ribu hektar. Sementara itu, dalam kurun waktu 2022 hingga 2023, deforestasi masih terus berlangsung dengan luas mencapai lebih dari 8 ribu hektar. Hal ini dapat terjadi karena dibanyak tempat Perhutanan Sosial justru ditunggangi oleh korporasi dan elit-elit pemilik tanah dalam skala yang besar.
Penyediaan lahan hutan untuk proyek pangan dan energi menunjukkan adanya disorientasi dan inkonsistensi dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Kebijakan ini berpotensi mendorong deforestasi besar-besaran dan berlawanan dengan komitmen global Indonesia dalam perlindungan keanekaragaman hayati, pengurangan emisi melalui skema Nationally Determined Contributions (NDC), serta pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Selain itu, rencana ini juga bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri terkait FoLU Net Sink 2030, yang seharusnya menargetkan pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan lahan. Analisis Trend Asia (2025) menyebutkan bahwa pembukaan hutan alam seluas 4,5 juta hektar saja untuk lahan energi atau pangan, akan melepaskan sebesar 2,59 miliar ton emisi karbon. Maka dapat diakumulasi berapa emisi yang akan dilepaskan dari pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi, jika pemerintah tetap akan menjalankannya.
Pembukaan lahan untuk pangan dan energi di Papua melalui program swasembada pangan, serta pembukaan hutan di Kalimantan dan Sumatera untuk program-program yang juga berkaitan dengan pangan dan energi, faktanya telah menghilangkan hutan-hutan Indonesia dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, pada saat yang bersamaan justru pembukaan hutan juga berdampak pada hilangnya sumber pangan masyarakat. Temuan pemantauan FIAN Indonesia menunjukkan bahwa praktik produksi pangan monokultur dan skala luas justru mendorong kelangkaan sumber pangan yang biasanya dapat diperoleh berlimpah dari hutan yang sejak lama menjadi sumber pangan sekaligus wilayah cadangan pangan karena hutan dan lahan sudah beralih fungsi.
Dari grafik dibawah ini, dapat dilihat secara jelas bagaimana korelasi antara ekspansi proyek-proyek ekstraktif dan pembangunan dengan hilangnya tutupan hutan dan deforestasi.
Grafik Tren Tutupan Hutan di Indonesia Per Region
35 32.08 30804 31 Millions 30 g 25 20 3 23 15 12.40 12 12 9.87 8.8 9.79 10 5.90 50 565 2 2 2 2. 2. 2. Bali Nusra Jawa Kalimantan Maluku Papua Sulawesi Sumatera 2021 20222023
Grafik Tren Deforestasi di Indonesia Per Region
1.12 Millions 1 0.6 0.55 0.55 04.43 0 0.34 029 0 600 0.10 007 000 0.02 0.04 0.04 0003 00.0 0:0 00°0 00.0 :0 0000 Bali Nusra Jawa Kalimantan Maluku Papua Sulawesi Sumatera Deforestasi2017-2021/Tahun Deforestasi 2021-2022 Deforestasi2022-2023
Potensi Kerugian Negara, Konflik Agraria dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Rencana alokasi 20 juta hektar lahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan energi masih belum memiliki kejelasan yang memadai. Ketidakjelasan ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai tujuan dan dampak sebenarnya dari kebijakan tersebut. Namun, yang tampak jelas adalah adanya kecenderungan untuk melanjutkan pola kebijakan yang serupa dengan program ketahanan pangan (food estate) pada periode pemerintahan sebelumnya. Program tersebut dinilai gagal karena menyebabkan sejumlah masalah serius, termasuk kerusakan ekologis, konflik agraria, dan penurunan kedaulatan pangan lokal serta kemunduran penikmatan hak atas pangan dan gizi yang selama ini sudah terbangun di masyarakat.
Seluas 33 juta hektar hutan telah dibebani perizinan di sektor kehutanan dan pinjam pakai kawasan hutan. Bukan hanya itu, seluas 8 juta hektar hutan juga telah dilepaskan, di mana 70% nya adalah untuk perkebunan. Dominasi investasi di kawasan hutan saat ini saja telah menciptakan banyak konflik agraria di kampung-kampung di Indonesia. Dalam konteks pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) konflik agraria yang ditimbulkan dari kebijakan serta program pemerintah adalah bentuk pengabaian negara terhadap upaya memenuhi hak atas pangan dan gizi. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi EKOSOB 1966, Indonesia harusnya melakukan reforma agraria sebagai upaya untuk membebaskan setiap orang dari kelaparan dan pemenuhan hak atas pangan secara berkelanjutan dan bermartabat (pasal 11 ayat 2).
Konflik agraria juga sering kali diikuti dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi. WALHI (2024) mencatat dalam kurun waktu 2014-2024 saja sebanyak 1.131 orang yang terdiri dari 1.086 laki-laki, 34 perempuan, dan 11 anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dan kriminalisasi. Bahkan di antaranya tewas akibat tembakan dari aparat keamanan saat memperjuangkan hak atas tanah, hutan dan lingkungan hidup. Sementara itu sepanjang tahun 2024, AMAN mencatat setidaknya terdapat 121 kasus yang telah merampas 2.824.118, 36 hektar wilayah adat di 140 komunitas Masyarakat Adat dari berbagai sektor, yaitu:
| SEKTOR | JUMLAH KASUS |
| Energi | 5 |
| Infrastruktur | 14 |
| Kehutanan | 9 |
| Pariwisata | 4 |
| Perkebunan | 58 |
| Pertambangan | 29 |
| Pertanian | 2 |
| Total | 121 |
Kerusakan ekologis yang dimaksud mencakup degradasi lingkungan akibat deforestasi besar-besaran, hilangnya keanekaragaman hayati, serta terganggunya fungsi ekosistem alami yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu, konflik tenurial muncul karena adanya tumpang tindih klaim kepemilikan lahan antara Masyarakat Adat, petani lokal, dan pihak-pihak yang mendapatkan konsesi lahan dari pemerintah atau perusahaan swasta. Hal ini sering kali berujung pada ketegangan sosial dan bahkan bentrokan fisik di lapangan.
Dalam konteks Masyarakat Adat berbagai konflik yang berujung pada perampasan wilayah adat dan kriminalisasi justru mendudukkan Masyarakat Adat sebagai kelompok yang terancam punah, sebab bagi Masyarakat Adat, wilayah adat merupakan penanda utama identitas budaya Masyarakat Adat. Pembukaan 20 juta hektar secara langsung akan berhadaphadapan dengan pelanggaran hak Masyarakat Adat atas hutan adat yang berada di wilayah adatnya. Faktanya dari 30,1 juta hektar yang telah dipetakan oleh Masyarakat Adat terdapat 23,8 juta hektar yang berada dalam klaim kawasan hutan negara dan sampai sekarang belum dikembalikan kepada Masyarakat Adat berdasarkan perintah Putusan MK. 35 tahun 2012. Hingga saat ini baru 265.250 hektar hutan adat yang telah dikukuhkan sebagai hutan adat milik Masyarakat Adat. Angka yang sangat kecil sekaligus menunjukkan lemahnya keberpihakan negara bagi Masyarakat Adat, dan hak-hak rakyat atas hutan mereka. Padahal bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, Hutan merupakan supermarket dan apotik bagi mereka.
Dampak ekologis, sosial dan ekonomi sebagaimana dicontohkan di atas bukan hanya harus ditanggung oleh masyarakat, melainkan juga negara sebagai biaya eksternalitas, yang tidak pernah dihitung dan dibebankan kepada korporasi. Setidaknya sejak 2015 hingga 2022 negara harus menanggung kerugian sebesar 101,2 triliun rupiah dari kejadian bencana hidrometereologi yang diakibatkan perubahan landscape ekosistem penting seperti hutan.
Lebih jauh, alih-alih benar-benar difokuskan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional, implementasi kebijakan ini justru terkesan sebagai upaya untuk mengeruk rente ekonomi secara instan. Praktik ini menguntungkan segelintir elite ekonomi dan politik yang memiliki akses terhadap sumber daya alam tersebut, sementara masyarakatlokaljustru dirugikan.
Bila kita memperkirakan bahwa sekitar 20% dari total 20 juta hektar lahan tersebut masih berupa hutan alam, potensi hilangnya sumber pangan, kerugian ekologis dan ekonomi yang bisa terjadi sangatlah signifikan. Hutan alam seluas satu hektar diperkirakan mampu menyimpan sekitar 150 meter kubik kayu komersial. Jika dikalkulasikan secara keseluruhan, volume kayu komersial yang tersimpan mencapai sekitar 600 juta meter kubik. Dengan harga pasar minimum sekitar 5 juta rupiah per meter kubik, nilai ekonomi dari kayu tersebut bisa mencapai tiga ribu triliun rupiah. Fakta ini menunjukkan betapa besar potensi keuntungan yang berisiko jatuh ke tangan segelintir kelompok oligarki jika kebijakan ini tidak diawasi secara ketat dan transparan.
Oleh karena itu, sangat penting untuk mencermati dan mengkritisi kebijakan ini secara mendalam, tidak hanya dari aspek kedaulatan pangan dan energi, tetapi juga dari perspektif keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan transparansi pengelolaan sumber daya alam.
Rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi ini juga berisiko menimbulkan pelanggaran HAM berat berupa penyingkiran secara paksa masyarakat lokal/adat (eksklusi). Apalagi jika kedepan rencana ini dilekatkan status Proyek Strategis Nasional (PSN). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa pola pengambilan kebijakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak awal telah mengabaikan hak atas informasi dan partisipasi masyarakat lokal/adat sebagai hak atas pembangunan yang paling mendasar. Hal ini juga diperparah dengan pengerahan militerisasi di hampir semua proyek-proyek swasembada pangan. Bukan hanya dalam konteks pangan, militerisasi juga tengah berlangsung di sektor hutan melalui Perpres No. 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan. Kami mengkhawatirkan Perpres ini justru akan dipakai untuk menertibkan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang selama ini yang hidup di dalam atau sekitar kawasan hutan. Atas nama penertiban, mereka akan diusir dari wilayah adat dan wilayah kelolanya, lalu wilayah tersebut dialokasikan untuk membangun swasembada pangan dan energi. Pengerahan militer juga rentan diikuti dengan tindakan represif, sebagaimana yang terjadi di Proyek Rempang Eco City, food estate di Merauke, dan lainnya.
Selama ini, praktek pembukaan lahan dalam skala besar khususnya di wilayah PSN menjadi sumber konflik agraria dan epicentrum kekerasan terhadap masyarakat lokal/adat. Penggusuran paksa, kriminalisasi, dan kekerasan yang menyertainya sudah menjadi pola berulang. Berdasarkan data penanganan kasus LBH-YLBHI di sektor PSN dalam tiga tahun terakhir, terdapat 212 kasus kiminalisi terhadap petani dan pembela HAM. Kasus-kasus ini menunjukkan pola pelanggaran HAM yang sistematis, di mana pengambilan kebijakan tidak transparan-partisipatif dan masyarakat yang mempertahankan haknya akan berhadapan dengan ancaman, intimidasi, hingga penangkapan sewenang-wenang. Lebih lanjut, berdasarkan data penanganan kasus LBH-YLBHI mencatat akibat dari penggusuran paksa, orang-orang sering kali kehilangan tempat tinggal dan hak hidup layak, hak atas pangan, hak atas budaya, hak atas pekerjaan dan tanpa sarana untuk mencari nafkah dan sering kali tidak memiliki akses yang efektif terhadap penyelesaian hukum atau penyelesaian lainnya. Di mana penggusuran paksa seringkali menyasar sektor masyarakat yang paling miskin dan rentan, terutama perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat.
Rekomendasi
Dari uraian diatas kami merekomendasikan hal-hal mendesak yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah dan DPR sebagai berikut:
1. Menghentikan rencana pembukaan 20 juta hektar lahan cadangan pangan dan energi.
2. Membuka akses dan partisipasi bagi masyarakat luas terkait dengan rencana-rencana pembangunan yang mencerminkan transparansi pengelolaan sumber daya alam.
3. Menyediakan ruang informasi yang aman dan akuntabel sebagai landasan dalam membuka akses dan partisipasi terkait dengan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
4. Mempercepat dan memperluas pengakuan hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal atas wilayahnya, pengetahuan dan cara tradisional mereka dalam mengelolah, melindungi dan menghasilkan pangan.
5. Melakukan pengawasan secara terpadu sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyimpanganpenyimpangan (baik secara moral maupun legal) maupun serampangan terhadap pengelolaan sumber daya alam.
6. Memastikan operasional hak atas pangan dan gizi sesuai dengan kerangka normatifhak asasimanusia.
7. Merespon Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 18 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan luasan total 526.144 hektare oleh Menteri Kehutanan yang diduga akan dimanfaatkan untuk ketahanan pangan dan energi, secara khusus kami meminta Kementerian Kehutanan untuk:
a. Mempublikasikan 18 SK Pencabutan perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan tersebut.
b. Tidak menerbitkan persetujuan pelepasan kawasan hutan dan/atau menerbitkan perizinan/persetujuan yang akan berimplikasi pada deforestasi hutan alam.
8. Menjalankan komitmen terhadap kesepakatan di tingkat global dalam upaya pengurangan emisi nasional, perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, serta pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal.