BRIEF G20
AGENDA G20, AGENDA SIAPA ?
September 2022
Brief G-20
Agenda G-20, Agenda Siapa?
Apa dan Siapa G-20?
orum G-20 adalah forum kelompok informal yang dibentuk pada 1999 atas saran dari para Menteri Keuangan G-7. Forum G-20 terbentuk didasari atas kekecewaan kelompok internasional dari kegagalan G-7 dalam mengatasi krisis ekonomi global. Artinya kehadiran G-20 tidak terlepas dari G-7 yang merupakan organisasi tujuh negara maju dengan ekonomi terbesar di dunia. G-7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Perancis, Jerman, Italia dan Inggris memiliki pengaruh besar dan efek secara global.
Dibentuknya G-20 pada tahun 1999, merupakan inisiatif dari forum G-7 yang melihat untuk mengatasi krisis perekonomian global. Artinya, forum ini bukan karena keinginan ataupun diinisiatif dari negara diluar G-7. Kelompok G-20 merupakan kelompok informal dari 19 negara dan Uni Eropa, serta perwakilan dari International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank), dimana pilihan negaranegara yang bergabung dalam G-20 ditentukan oleh kelompok G-7. Keterlibatan perwakilan IMF dan Bank Dunia dalam forum ini juga memperlihatkan kepentingan negara maju dalam mengarahkan skenario politik ekonomi global di dalam G-20 yang akan menjadi perpanjangan skema-skema ekonomikapitalistik-neoliberal.
G-20 yang terdiri dari negara Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Mexico, Rusia, Saudi Arabia, Korea Selatan, Afrika Selatan, Turki, Inggris dan Amerika, serta Uni Eropa, dianggap strategis karena merepresentasikan 60% populasi dunia, 75% perdagangan global, dan 80% pendapatan domestik bruto (PDB) dunia. Namun, G-20 bukanlah forum yang memiliki legitimasi formal, tetapi hanya menjadi forum konsultasi negara G-7 terhadap negara lain dalam membahas permasalahan ekonomi global.
Mari kita melihat lebih dalam, siapa yang lebih besar menguasaiperdagangan global? Tidak dipungkiri revolusi industri menjadi satu titik sejarah yang menjadikan negaranegara Eropa dan Amerika telah berhasil menguasai teknologi industri, dan merampas rempah-rempah dan kekayaan sumber daya alam di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia yang telah dikuras sumber daya alamnya sejak abad ke- 16 oleh Belanda.
Perkembangan industri dan teknologi di negara maju, telah menyebabkan negaranegara di Asia dan Afrika mengalami ketertindasan. Negara maju secara massif mengembangkan industri dan teknologinya ke negara-negara berkembang sebagai strategi penguasaan atas sumber daya alam dan modal, serta strategi penguasaan perdagangan global.
Di Indonesia, perusahaan-perusahaan negara maju terus berkembang untuk menguasai sumber daya alam dengan pekerja-pekerja dengan upah murah. Sebut saja ada 4 perusahaan Amerika yang bergerak di bidang energi dan tambang yaitu Chevron, Freeport, BP dan ExxonMobil. Perusahaan-perusahaan negara maju ini telah menguasai diberbagai sektor di Indonesia, mulai dari pangan, hingga tambang dan energi.
Industri-industri ini telah puluhan tahun merusak lingkungan dan menyumbang
emisi gas rumah kaca yang memperparah krisis iklim saat ini. Amerika Serikat menduduki peringat pertama sebagai negara penyumbang emisi terbesar hingga 2021.
Tiongkok 11.94 Amerika Serikat Uni Eropa India Negara-negara lainnya 5 10 15 20 gigaton C02
Dkatadata.
databoks
Sumber: Data International Energy Agency (IEA), 8 Maret 2022
Data IEA 2022 menunjukkan bahwa RRC, Amerika Serikat dan Uni Eropa merupakan negara 3 terbesar sebagai penyumbang emisi GRK. Sementara Indonesia menjadi negara peringkat kelima penyumbang emisi GRKterbesar.
Data di atas punya banyak makna dan pertanyaan;
Pertama, Indonesia sebagai negara ke-5 penyumbang emisi gas rumah kaca. Artinya, pemerintah Indonesia perlu serius dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Ternyata, data di atas menunjukkan bahwa upaya pemerintah hari ini dalam merespon perubahan iklim, belum memberikan dampak signifikan pada pengurangan emisi GRK. Mengapa terjadi? Pemerintah Indonesia masih terus mengembangkan investasi dan pembangunan yang berkontribusi pada kenaikan emisi gas rumah kaca, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan baku batu bara, transportasi dengan bahan bakar fosil, pembukaan lahan dan hutan untuk perkebunan monokultur skala besar, dan lain sebagainya.
Kedua, siapa yang menyumbang emisi di Indonesia? Jika dilihat lebih dalam, tepatkah Indonesia pada urutan tersebut. Pada konteks Indonesia, industri-industri yang beroperasi di Indonesia sebagian berasal dari negara maju dan lainnya. Artinya, menentukan penyumbang emisi, tidak hanya berbasis negara, tetapi juga melihat perusahaan penyumbang emisinya. Sehingga tanggung jawab perusahaan yang sebagian besar berasal dari negara maju/negara industri terhadap krisis iklim yangterjadijuga semakinjelas.
Ketiga, data di atas juga menunjukkan bahwa, negara maju lah yang masih menjadi penyumbang emisi GRK global, dimana negara-negara tersebut keseluruhan adalah negara G-20. Ini memperlihatkan bahwa G-20 juga gagal melihat krisis iklim yang semakin parah. Pembahasan-pembahasan G- 20 selama ini terjadi, tidak membawa kondisi dan situasi lingkungan dan iklim lebih baik, termasuk di Indonesia.
Bagaimana Cara Kerja G-20
Karena forum G-20 dibentuk atas landasan ekonomi, maka pembahasan dan perundingan di dalam forum G-20 juga erat kaitan dengan politik ekonomi. Namun, seiring perkembangan global, forum G-20 tidak hanya berbicara mengenai ekonomi, tetapijuga membicarakan isu-isulain.
Indonesia membagi pembahasannya dalam dua jalur pertemuan yaitu Jalur
Keuangan (Financial Track) dan Jalur Non- Keuangan (Sherpa Track). Sherpa track membahas isu-isu antara lain energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan dan perubahan iklim, hinggapemberdayaan perempuan.
Alur Kerja
Isu-isu tersebut akan dibawa pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G- 20. Sebelumnya, isu-isu tersebut dibahas terlebih dahulu ditingkat Menteri yang dibagi pada working group.
Meskipun isu G-20 berkembang, tidak hanya ekonomi, namun faktanya isu-isu lain yang dibahas selalu dikaitkan dengan kepentingan ekonomi.
Forum G20 membahas 2 arus isu yakni Finance Track dan Sherpa Track
Finance Track ekonomi dan keuangan, seperti : -Kebijakan fiskal - Moneter dan rii - Investasi infrastruktur - Regulasi keuangan - Inklusi keuangan - Perpajakan internasional Pembahasannya dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral masingmasing negara anggota.
Fokus isu yang dibahas pada arus ini adalah
Sherpa Track Fokus isu yang dibahas pada arus ini lebih luas seperti: - Geopolitik -Anti korupsi -Pembangunan -Perdagangan -Energi - Perubahan iklim - Kesetaraan gender Pembahasannya dilakukan oleh kementerian terkait pada tingkat Menteri masing-masing negara anggota.
Siapa C-20
Salah satu agenda dalam G-20 adalah Engagement Groups Meetings atau pertemuan forum dialog yang menjadi bagian dari G-20, membahas isu tertentu secara khusus.
Engagement groups yang dimaksud terdiri dari Business 20 (B20), Civil20 (C20), Labour 20 (L20), Women 20 (W20), Think 20 (T20), Youth 20 (Y20), Urban 20 (U20), Parliamentary 20 (L20), Science 20 (S20), dan Supreme Audit Institutions 20 (SAl20).
Namun, isu-isu yang dibahas dalam forum engagement groups telah ditentukan sesuai dengan tema-tema pemerintah. Artinya, ada keterbatasan dalam membahas dan membawa persoalan-persoalan lainnya dengan melibatkan masyarakat sipil dan masyarakat terkena dampak secara lebih luas. Misalnya dalam konteks Indonesia, di mana kebijakankebijakan pembangunan dan lingkungan hidup yang belum berpihak kepada rakyat. Pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan lingkungan dan praktik yang telah menimbulkan konflik, merampas wilayah kelola rakyat, kekerasan, dan melanggar HAM, belum menjadi prioritas dalam agenda-agenda tersebut.
C20 dilihat hanya sebagai ruang legitimasi negara, seolah-olah melibatkan partisipasi masyarakat sipil, namun faktanya forum ini belum dapat mempengaruhi secara efektif
ENGAGEMENTGROUPS MEETINGS G20
SAI2O
kesepakatan-kesepakatan yang dibangun untuk berpihak kepada rakyat dan kelompok marginallainnya.
Isu yang dibahas dalam C20 tahun 2022 ini di antaranya Akses Vaksin dan Kesehatan Global; Keadilan Gender; Pajak dan Keuangan Berkelanjutan; Lingkungan, Keadilan Iklim dan Transisi Energi; SDG's dan Kemanusiaan; Pendidikan, Digitalisasi dan Ruang Sipil; dan Anti Korupsi.
Namun, sejauhmana isu-isu yang dibahas tersebut, terutama yang tidak menjadi prioritas pada pembahasan KTT G-20?
Presidency Indonesia G-20
Tahun 2022, Indonesia menjadi presidency untuk G-20. Pemilihan Indonesia menjadi presidency G-20 bukanlah hal yang istimewa sebagaimana 'diagung-agungkan' oleh Pemerintah Indonesia. G20 sebenarnya tidak tidak memiliki sekretariat secara permanen. Untuk itu, setiap tahunnya akan dipilih presidensi G20 atau tuan rumah secara konsensus pada KTT berdasarkan sistem rotasi kawasan. Artinya pemilihan Indonesia sebagai Presidency G-20 tidaklah menunjukkan Indonesia 'lebih baik' dari negara G-20 lainnya, tetapi hanya penunjukkan tempat penyelenggaraan KTT G-20 tahun 2022.
Karena tidak adanya sekretariat tetap, maka untuk menjaga kesinambungan dipegang oleh Troika yang terdiri dari negara presidensi berjalan, negara presidensi sebelumnya, dan negara presidensi berikutnya. Anggota Troika G20 tahun 2022 terdiri dari Indonesia, Italia (presidensi sebelumnya), dan India (kandidat presidensi berikutnya).
Menjadi tempat penyelenggaraan KTT G-20, tentu punya implikasi pada Indonesia. Tidak hanya implikasi atau dampak yang selama ini disampaikan oleh pemerintah Indonesia, tetapi juga punya dampak-dampak lainnya yang mempengaruhi kehidupan rakyat jangka panjang. Menko bidang Perekonomian-Airlangga Hartartomengatakan untuk kebutuhan penyelenggaraan G-20 membutuhkan anggaran sebesar Rp. 62, 1 Miliar, di luar dari anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur.' Salah satu proyek yang di dorong percepatan pelaksanaannya di Bali untuk menghadapi penyelenggaraan G-20, adalah proyek peningkatan kapasitas beberapa ruas jalan dan Penataan Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai dengan total anggaran proyek senilai Rp. 506,9 Miliar². Anggaran tersebut belum termasuk proyekproyek lainnya yang dikebut untuk ditunjukkan pada KTT G-20. Ditengah situasi perekonomian rakyat yang terpuruk, pemerintah justru mengelontorkan triliunan untuk pelaksanaan KTT G20 ini, dibandingkan untuk mengatasi perekonomian rakyat dan pemulihan lingkungan hidup.
Presidensi Indonesia fokus pada tiga sektor prioritas yang dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yaitu:
(1) Penguatan arsitekturkesehatan global
(2) Transformasi digital
(3) Transisienergi
Tiga sektor prioritas tersebut, belum mencerminkan keseluruhan persoalan rakyat yang ada di Indonesia, terutama persoalan demokratisasi SDA yang terus menurun dari tahun ke tahun. Penyempitan ruang rakyat dalam menyampaikan aspirasinya, hingga kriminalisasi yang sebagian besar terjadi di sektor lingkungan
dan sumber daya alam, adalah fakta semakin menurunnya demokratisasi SDA di Indonesia. Meskipun isu demokrasi dibahas pada C-20, namun hal ini belum dilihat menjadi prioritas negara untuk membahas pada KTT G-20.
Pertanyaan besarnya adalah sejauh mana isu-isu yang dibahas dalam C-20 menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam menjawab persoalan mendasar krisis iklim, krisis lingkungan dan pemulihan hak-hak rakyat, termasuk hak perempuan dan kelompok marginal lainnya. Isu-isu demokratisasi sumber daya alam, perampasan lahan dan wilayah kelola rakyat, tidak menjadi bagian prioritas dalam agenda Presidensi Indonesia. Lantas agenda G-20 membawa kepentingan siapa?
Selama keterlibatan Indonesia menjadi anggota G-20, tidak membawa perubahan signifikan pada situasi krisis lingkungan, krisis iklim dan hak-hak rakyat. Sebaliknya, krisis lingkungan dan krisis iklim terus terjadi.
Agenda transisi energi yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia juga menjadi pertanyaan besar bagi rakyat Indonesia. Atas nama mengatasi krisis iklim, agenda transisi energi masih diletakkan pada cara pandang investasi dengan melibatkan perusahaan dan melepaskan tanggung jawab negara maju yang merupakan negara G-7. Ini terlihat dengan investasi-investasi dari perusahaan yang berasal dari negara
SEKTOR PRIORITAS PRESIDENSIINDONESIA
ARSITEKTUR KESEHATAN GLOBAL
TRANSISI ENERGI BERKELANJUTAN
TRANSFORMASI DIGITAL DAN EKONOMI
maju untuk mendorong transisi energi di Indonesia dengan menggunakan teknologiteknologi yang berasal darinegara maju.
Mengapa dilihat cara pandangnya adalah investasi? Alih-alih meletakkan rakyat sebagai pemegang hak, justru sebaliknya rakyat masih diletakkan sebagai objek dari agenda-agenda yang telah ditetapkan oleh kelompok oligarkhi. Perusahaanperusahaan yang selama ini telah menyebabkan krisis lingkungan dan krisis iklim, kembali mengambil peluang bisnis atas nama mengatasiperubahaniklim.
Berbagai fakta kerusakan lingkungan dan krisis iklim yang terjadi telah berdampak pada ruang hidup dan kehidupan rakyat, termasuk perempuan dan kelompok marginal lainnya. Konflik sumber daya alam yang terjadi akibat perampasan ruang hidup rakyat, tidak terlepas dari aktivitas-aktivitas industri ektraktif dalam mengeruk sumber daya alam.
Data WALHI tahun 2022 menunjukkan bahwa 50% dari luas daratan Indonesia telah dikuasai oleh izin-izin usaha tambang, di mana 4,2 juta hektar berada di kawasan hutan dan sebagian lagi berada di kawasankawasan ekosistem esensial di Indonesia. Tidak hanya itu, kawasan pesisir dan pulaupulau kecil juga telah dipenuhi dengan izinizin pertambangan dan pembangunan infrastruktur, bahkan perampasan ruang pesisir juga terjadi akibat aktivitas industri pariwisata. Aktivitas tersebut telah berkontribusipadakrisis iklim.
Agenda Lingkungan dan Transisi Energi G- 20, Kepentingan Siapa?
Alih-alih menjawab krisis iklim, Pemerintah Indonesia justru me-ngembangkan aksi-aksi yang kembali memberikan ruang pada korporasi. Strategi transisi energi yang menjadi salah satu focus pemerintah Indonesia, nyatanya belum menjawab persoalan mendasar yang dihadapi akibat krisis iklim.
Transisi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi /Geothermal atau pun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), justru menambah persoalan baru. Proyek-proyek atas nama perubahan iklim, telah mengakibatkan perubahan bentang alam, penghancuran lingkungan, perampasan wilayah kelola rakyat dan ruang hidup rakyat, penggusuran, dan bencana ekologis.
Transisi energi harusnya sejalan dengan transisi untuk keadilan, di mana selama ini rakyat Indonesia, termasuk perempuan dan kelompok marginal lainnya, telah mengalami penindasan dan ketidakadilan akibat sistem. Transisi energi yang dikembangkan masih berorientasi pada investasi yang kembali menguntungkan para korporasi dan negara industri dan menambah penderitaan rakyat. Pengembangan geothermal yang 'digadanggadang' Pemerintah Indonesia sebagai 'energi bersih', nyata telah menimbulkan persoalan lingkungan dan pelanggaran HAM. Padahal geothermal ini juga telah terbukti berbahaya dan merugikan rakyat. Geothermal di Sorak Merapi di Sumatera Utara, telah berulang kali mengalami peledakan yang mengakibatnya sejumlah masyarakat meninggal dunia dan mengalami gangguan kesehatan. Tidak hanya itu, geothermal yang rakus lahan dan air, juga merampas wilayah kelola rakyat dan mengancam keselamatan rakyat, termasuk ancaman daribencana ekologis.
AGENDA LINGKUNGAN & TRANSISIENERGI G-2O
KEPENTINGAN SIAPA?
Rakyat, termasuk perempuan dan kelompok marginal lainnya, semakin kehilangan haknya atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, serta hak atas hidup dan sumber kehidupannya. Lebih jauh lagi, perampasan ini, telah berdampak berlapis bagi perempuan yang hidup dalam sistem partiarkhi. Pengalaman, pengetahuan dan kearifan lokal perempuan dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alamnya 'dihilangkan' dengan skema-skema transisi energi yang saat ini ada. Perempuan tidak diletakkan sebagai 'ahli/pakar' dalam menentukan dan memutuskan skema transisi energi seperti apa yang akan dibangun tanpa merampas dan menghilangkan pengalaman dan pengetahuan perempuan, serta berdampak pada hilangnya ketidakadilan gender.
Sayangnya, apa yang dialami masyarakat, terutama perempuan, akibat geothermal, tidak pernah menjadi pembahasan serius G- 20, untuk menghentikan skema-skema transisi energi seperti geothermal maupun
energiterbarukan skala besarlainnya.
Skema-skema transisi energi yang direncanakan di Indonesia, tidak terlepas dari arah negara maju/industri yang menguasai teknologi-teknologi energi terbarukan. Pada akhirnya, proyek-proyek energi terbarukan skala besar, hanya kembali menguntungkan perusahaan dan negara maju, di mana proyek-proyek ini akan dikuasai oleh perusahaan. Proyek ini kemudian 'diamini' oleh kelompok oligarkhi di Indonesia, dengan menyediakan fasilitas dan sarana, serta berbagai perangkat, untuk memuluskan proyek tersebut.
People Summit G-20: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rakyat Melawan G-20
G-20 dan C-20 tidak membawa perubahan signifikan terhadap situasi yang dialami oleh rakyat Indonesia saat ini. Persoalan demokratisasi SDA yang terus mengalami kemunduran dengan kebijakan yang merugikan rakyat, konflik SDA dan perampasan wilayah kelola rakyat, kriminalisasi, dan kekerasan, tidak menjadi pembahasan serius di dalam forum G-20.
Forum C-20 yang dianggap memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan pandangannya, namun faktanya forum C-20 juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap suara-suara dan tuntutan rakyat. Isu-isu yang telah ditentukan oleh pemerintah, menjadikan forum ini tidak inklusif dan tidak membawa kepentingan rakyat.
Untuk itu, perlu ada forum rakyat "People Summit" untuk menyuarakan situasi ketidakadilan yang dialami dalam berbagai konteks. Ruang rakyat yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, perempuan, masyarakat adat, petani, nelayan, miskin kota, anak muda, kelompok difabel, kelompok LGBTIQ dan kelompok marginal lainnya, untuk membangun kekuatan dan bersolidaritas, serta membangun kesepakatan rakyat yang di desakkan kepada pemerintah dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan lingkungan dan sumberkehidupan rakyat.
People summit adalah forum tanding dari G- 20/C-20, di mana rakyat akan membahas dan menentukan serta membangun kesepakatan rakyat, tidak hanya di Indonesia tetapi berbagai negara dunia ketiga yang masih mengalami penindasan dan ketidakadilan akibat sistem ekonomi yang dikendalikan oleh negara maju/negara industri, serta skema-skema lembaga keuangan Internasional yang semakin menjerat negara dunia ketiga. Rakyat adalah pusat dari perubahan sistem, yang artinya perubahan sistem yang adil, inklusi dan berkelanjutan, tidak mengesampingkan rakyat sebagai subjek penentu atas hidup, lingkungan dan sumber kehidupannya.
People summit sebagai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rakyat, akan membahas isu-isu ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami rakyat, perempuan, petani, nelayan, masyarakat adat, rakyat miskin kota, kelompok disabilitas, kelompok LGBTIQ, jurnalis, anak muda serta anak-anak, yang tidak menjadi perhatian para petinggi G-20. KTT Rakyat akan melibatkan dan menghadirkan organisasi masyarakat sipil dan rakyat dari Indonesia, dan organisasiorganisasidarinegara selatan-utara.
Sikap WALHI atas Forum G-20
Gambaran di atas telah memperlihatkan G- 20 hanya memperpanjang sistem ekonomi politik kapitalis. Maka pada forum G-20, WALHI kembali menegaskan kepada negaranegara G-20, termasuk korporasi dari negara G-20 untuk;
1. Bertanggung jawab atas krisis ekologis dan krisis iklim yang terjadi di Indonesia, dengan secara serius menurunkan emisi GRK.
2. Pemerintah Indonesia segera melakukan penyelesaian konflik SDA, dengan mencabut izin-izin konsensi dan mengembalikan ruanghiduprakyat.
3. Mengubah sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada kepenting-an rakyat. Wilayah Kelola Rakyat (WKR) adalah solusi atas krisis ekologis dan krisis iklim yang terjadi saat ini.
4. Menghentikan segala bentuk solusi iklim palsu yang tidak menjawab akar persoalan krisis iklim, dan menjalankan skema solusi iklim yang berorientasi pada kearifan lokal, keberlanjutan lingkungan dan ekologis, perlindungan HAM dan kelompok rentan lainnya.
5. Jalankan demokratisasi SDA dan hentikan segala bentuk ancaman dan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan HAM. []
SIKAPWALHIATAS FORUMG-20
Bertanggung jawab atas krisis ekologis dan krisis iklim yang terjadi di Indonesia, dengan secara serius menurunkan emisi GRK.
Pemerintah Indonesia segera melakukan penyelesaian konflik SDA, dengan mencabut izin-izin konsensi dan mengembalikan ruang hidup rakyat.
Mengubah sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. Wilayah Kelola Rakyat (WKR) adalah solusi atas krisis ekologis dan krisis iklim yang terjadi saat ini.
Menghentikan segala bentuk solusi iklim palsu yang tidak menjawab akar persoalan krisis iklim, dan menjalankan skema solusi iklim yang berorinteasi pada kearifan lokal, keberlanjutan lingkungan dan ekologis, perlindungan HAM dan kelompok rentan lainnya.
Owalhi.nasiona @walhinaslonal WALHI Nasional walhi.or.id