Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Berontak Sebagai Syarat Kehidupan

83 halaman · 83 halaman diproses dengan OCR · 26.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. BERONTAK SEBAGAI SYARAT KEHIDUPAN
  2. BERONTAK SEBAGAI SYARAT KEHIDUPAN
  3. Berontak Sebagai Syarat Kehidupan
  4. Kebengisan Industri Tambang di Mata Perempuan Kepulauan
  5. Belajar Menolak Tambang dari Yoshepa Alomang
  6. Menerabas Hukum Hingga Kekerasan Dalam Operasi Tambang
  7. Proses Perizinan Yang Minim Pelibatan Warga
  8. Daftar Isi
  9. Torang Nyanda mo Kasih Satu Jengkal pun
  10. Perjuangan Maria, Menolak Tambang Emas Demi Generasi Berikutnya
  11. Kopra dan Cengkeh
  12. Menyelamatkan Pulau Sangihe
  13. Teman dan Lawan
  14. Berkebun dan Menjadi Nelayan Tak Tergantikan
  15. Bulraeng di Tanah Sangihe
  16. Somahe Kai Kehage
  17. Wadon Wadas Lawan Tambang Batuan Andesit
  18. Kami Rela Mati Demi Anak Cucu Cerita Ibu-ibu Penolak Tambang Wae Sano
  19. Sekolahkan Anak Hingga Sarjana
  20. Terancam Proyek Geothermal
  21. Tetap Solid Melawan Geothermal
  22. Perempuan Melawan Demi Anak Cucu
  23. Kecewa dengan Sikap Gereja
  24. Tolak Sampai Mati
  25. Perempuan Dairi Mempertahankan Tanah Paragat
  26. Paragat
  27. Menjadi Orang Tua Tunggal
  28. Tuak
  29. Durian, Padi, dan Jagung
  30. Tambang dan Durian Mogok Buah
  31. Ancaman Tambang di Tanah Dairi
  32. Harapan untuk Desaku
  33. KONSESI PT DAIRI PRIMA MINERAL
  34. Desa, Dulu dan Sekarang
  35. Profil Penulis
  36. Ambrosius Adir
  37. Bayu Apriliano
  38. Desra Ivana Sihombing
  39. Dian Purnomo

BERONTAK SEBAGAI SYARAT KEHIDUPAN

Kebengisan Industri Tambang di Mata Perempuan Kepulauan

NO CONSENT NO CONSENT NO CONSEI NOPROJECT NO PROJECT NOPROJE PLEASE PLEASE PLE DAIRI PATAHAN GEMPA DANGAN DITAMBANG

BERONTAK SEBAGAI SYARAT KEHIDUPAN

Kebengisan Industri Tambang di Mata Perempuan Kepulauan

Disusun oleh: Dian Purnomo, Bayu Apriliano, Ambrosius Adir & Desra Ivana Sihombing

JATAM 2023

Berontak Sebagai Syarat Kehidupan

Kebengisan Industri Tambang di Mata Perempuan Kepulauan

© JATAM Nasional Hak cipta dilindungi undang-undang

Sekretariat: Graha Krama Yudha, Lantai 4, Unit B No. 43, RT.2/RW.2, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760 www.jatam.org

Penulis: Dian Purnomo, Bayu Apriliano, Ambrosius Adir & Desra Ivana Sihombing.

Editor: Imam Shofwan

Rancang Sampul & Layout : Awaluddin Yusuf, Teguh Sabit

Diterbitkan oleh : JATAM Nasional

Cetakan Pertama : Maret, 2023

Dilarang memperbanyak tulisan dalam buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan secara terbatas dan relevan untuk kepentingan akademis, jusnalistik, dan advokasi.

Belajar Menolak Tambang dari Yoshepa Alomang

Imam Shofwan Kepala Divisi Riset Jatam

Perempuan Amungme, Sangihe, Wadas, Wae Sano, dan Dairi

osepha Alomang tahu betul bagaimana penderitaan perempuan yang hidup bersisihan dengan tambang. la adalah saksi hidup bagaimana Freeport Indonesia, tambang emas terbesar di dunia, masuk ke kampungnya. Membongkargunung dan mencemarialiransungaihinggalautnya. Perjuangan melawan tambang adalah perjuangan mempertahankan ruang hidup yang direnggut paksa oleh tambang. Tanpa permisi, hantam saja.

Perjuangan damai ini diakui dunia dengan penghargaan Yap Thian Hien Award tahun 1999 dan The Goldman Environment Prize tahun 2001.

Perempuan-perempuan di Wadas, Sangihe, Wae Sano, dan Dairi, mungkin tak pernah bertemu dengan Yosepha Alomang di Papua. Namun tiap tambang beroperasi dan mengancam ruang hidup warga, selalu saja perempuan tampil di depan melawan perusakan-perusakan ini. Pengalaman hidup dan perjalanan perjuangan Yosepha patut jadi teladan bagi semua orang yang melawan tambang.

Tulisan ini adalah pengantar perjuangan perempuan-perempuan, di empat wilayah, yakni: Wadas, Sangihe, Wae Sano, dan Dairi. Perempuanperempuan di Wadas berada di garis depan saat tambang batu andesit hendak membongkar kampung mereka. Sementara perempuan-perempuan di Sangihe bersatu padu menolak tambang emas yang ingin membongkar lebih dari separuh Pulau Sangihe, yang masuk kategori pulai kecil ini.

Kalau tambangtambang setelahnya belajar dari apa yang dilakukan Freeport, tidaklah berlebihan kalau perjuangan melawan Freeport, yang dilakukan Yosepha Alomang, dijadikan acuan untuk perjuanganperjuangan di tempat-tempat lain.

Tak cuma di Wadas dan Sangihe. Di Wae Sano, perempuan-perempuan juga menolak daerahnya dijadikan wilayah tambang geothermal. Di ujung utara Sumatra, perempuan-perempuan Dairi juga berjuang mempertahankan hidup dari gempuran tambang seng yang merambah daerah mereka.

Perjuangan melawan tambang adalah perjuangan jangka panjang, karena di mana saja tambang beroperasi, ia sudah mengeluarkan duit besar. Tak hanya untuk operasional dan izin, namun dana alokasi yangbesarjuga digunakan untuk sogok sanasini dan juga untuk keamanan. Karenanya, umumnya perusahaan-perusahaan tambang ini akan ngotot, karena sudah keluar banyak duit, hingga operasi tambang berhasil dan mendapatkan untung.

Yosepha Alomang faham panjang dan berlikunya perjuangan melawan tambang ini, karenanya penting, di tulisan pengantar ini untuk, menyuguhkan garis-garis besar perjalanan perjuangan Yosepha Alomang, untuk penyemangat dan inspirasi bagaimana mempertahankan perjuangan jangka panjang tersebut. Sekaligus sadar akan resiko besar yang dihadapi.

Tak hanya karena para pejuang dari berbagai wilayah tersebut sama-sama perempuan, yang pada tatanan masyarakat patriarkis, punya tanggungjawab ganda di dalam dan luar rumah. Lebih dari itu, karena tambang Freeport ini adalah izin tambang asing pertama di Indonesia tak lama setelah disahkan Undang-undang Investasi Asing pada awal 1967. Operasi tambangtambang setelahnya, kurang lebih mengacu pada apa yang sebelumnya telah dilakukan Freeport di Papua.

Kalau tambang-tambang setelahnya belajar dari apa yang dilakukan Freeport, tidaklah berlebihan kalau perjuangan melawan Freeport, yang dilakukan Yosepha Alomang, dijadikan acuan untuk perjuangan-perjuangan di tempattempat lain.

Banyak hal yang bisa diambil pelajaran dari sini, antara lain: Bagaimana Freeport masuk ke wilayah suku Amungme, Kamoro, dan Sempan tempat tinggal Yosepha Alomang? Bagaimana mereka beroperasi? Bagaimana mereka mengamankan operasi? Fasilitas dan kebebasan apa saja yang mereka dapatkan? Bagaimana mereka menghadapi dan mematahkan perlawanan warga? Bagaimana menyiasati pembuangan limbah dan bahanbahan beracun di sungai-sungai yang merupakan sumber hidup warga sekitar? Serta janji-janji apa saja yang mereka pakai untuk meredam gejolak warga?

Menerabas Hukum Hingga Kekerasan Dalam Operasi Tambang

Prinsip operasi tambang Freeport di Indonesia adalah, hajar dulu urusan belakangan. Maksudnya, tambang dulu dan peraturan menyusul. Freeport masuk Papua dengan Kontrak Karya, secara ilegal, pada awal 1967, dua tahun, sebelum Papua secara resmi menjadi wilayah Indonesia.

Bahkan Undang-undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 disusun berdasarkan skema seperti Kontrak Karya Freeport dan disahkan Agustus 1967, delapan bulan setelah penandatangan Kontrak Karya Freeport.

Kasus serupa terjadi lagi pada praktik penambangan emas di pulau kecil Sangihe, Sulawesi Utara. Perusahaan tambang emas asal Kanada PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) mengincar deposit emas yang ada di separuh pulau kecil ini. Sama seperti Freeport, penambangan PT TMS ini, menggunakan mekanisme Kontrak Karya yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada Januari 2021.

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Nomor 7 Tahun 2007 jo. Nomor 1 Tahun 2014. Pulau kecil seluas 200 ribu hektar ke bawah dan kawasan pesisir, harus dilindungi dari aktivitas pertambangan, dan pulau Sangihe yang seluas 73,7 ribu hektar otomatis masuk kategori pulau kecil dan merupakan wilayah pesisir, wajib dilindungi. Undang-undang pulau kecil ini dikuatkan oleh UU Minerba II 1967 jo. 4 2009, bahwa tidak semua wilayah yang mengandung mineral dan batubara layak ditambang.

Namun pemerintah, yang sudah mengeluarkan Kontrak Karya kepada TMS, sigap melayani investor dan jika ada peraturan-peraturan yang menghalangi investasi, pemerintah paling pintar mengubahnya. Ini yang terjadi dalam kasus TMS di Sangihe.

Pasal Undang-Undang Minerba yang menyatakan tak semua wilayah yang memiliki deposit mineral dan batu bara layak tambang, di masa Jokowi, direvisi pada 2020. Revisinya, berbunyi seluruh ruang darat, laut, kepulauan dan inti bumi adalah wilayah hukum pertambangan.

Konsekuensinya, pulau kecil dan pesisir macam Sangihe bisa ditambang kapan saja.

Praktik rakus tanah sektor pertambangan inilah yang dilawan oleh perempuan-perempuan Sangihe. Mereka menggugat Kontrak Karya PT TMS di Pengadilan Tata Usaha Negara dan menang hingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tuntutannya adalah pembatalan KK PT. TMS.

Perjalanan perjuangan perempuan Sangihe ini menjadi tulisan pembuka dalam buku ini. Penulisnya adalah Dian Purnomo, peneliti yang telah menulis beberapa novel tentang persoalan sosial.

Dinamika perlawanan, proses tumbuhnya keberanian melawan dari perempuan desa di Sangihe, yang pemalu, hingga menjadi perempuan berani, di garis depan perlawanan hingga Jakarta, ini menarik. Bagaimana ia mendamaikan konflik batin, konflik dengan keluarga dan lingkungan kampungnya, adalah persoalan-persoalan manusiawi yang dialami semua perempuan yang melawan dan yang patut disimak di tulisan ini adalah dia berhasil mendamaikan konflik-konflik tersebut dan tetap tegak berjuang.

Perjuangan secara legal ini juga pernah ditempuh oleh Yosepha Alomang yang memejahijaukan PT. Freeport. Dengan kasus berbeda, Alomang, menggugat PT Freeport di pengadilan di kantor pusatnya New Orleans tahun 1996. Tuduhannya, pencemaran lingkungan karena membuang limbah sembarangan di sungai Aijkwa dan memusnahkan vegetasi hutan tropik seluas 3.300 hektar. Endapan limbah beracun bercampur sisa tembaga di sepanjang sungai juga memusnahkan sarana transportasi dan sumber hidup Suku Sempan.

Selain itu, di tahun yang sama, Yosepha kembali menggugat PT Freeport, dengan tuduhan lebih serius, yakni pelanggaran hak asasi manusia. Ini dilakukan setelah siksaan yang dialami oleh Yosepha dua tahun sebelumnya. la disekap, oleh Aparat Keamanan yang dibiayai Freeport, disiksa, dan dimasukkan dalam kontainer kotoran manusia selama sebulan. Yosepha menang dalam gugatan ini.

Apa yang dialami oleh Yosepha ini adalah keniscayaan yang akan dihadapi oleh orang-orang Sangihe ketika PT TMS berhasil menambang Pulau Sangihe. Kerusakan lingkungan akibat limbah tambang emas yang telah merusak ruang hidup suku Sempan, Kamoro, dan Amungme pasti akan dialami oleh orang Sangihe. Yang lebih menakutkan adalah kejahatan kemanusiaan juga bagian langsung dari operasi tambang emas di Papua juga akan mengikuti tambang emas di Sangihe.

Sejak tahun 1967, Freeport beroperasi di Papua, mereka konsisten menggunakan pendekatan keamanan untuk menghalau semua kritik terhadap operasional mereka, mulai dari kritik kerusakan lingkungan hingga kejahatan kemanusiaan.

Pada tahun 1995, Uskup Muninghoff melaporkan, kepada Komnas HAM, banyaknya pembunuhan yang terjadi di wilayah kontrak karya Freeport Indonesia. Dalam laporan tersebut, setidaknya terjadi 160 pembunuhan, sejak tahun 1975 hingga 1997, terkait dengan operasi pertambangan Freeport.

Yosepha Alomang kenyang dengan kekerasan ini. Lebih dari selusin kali dia ditahan. Yang paling menyakitkan, penahanan yang merendahkan harkat kemanusiaan, Yosepha ditahan di bak WC berupa kontainer selama satu bulan karena tuduhan membantu tokoh OPM Kelly Kwalik, tahun 1994.

Ceritanya berawal ketika Kelly Kwalik mengirim uang satu juta setengah dan meminta tolong Yosepha untuk membelikan pakaian, jarum, benang, dan jaring ikan. Yosepha lalu membagi uang itu pada mama-mama dan menugaskan mereka untuk membelikan kebutuhan Kelly Kwalik. Setelah terkumpul semua, Yosepha ditemani empat orang gadis, mengantarkan sendiri pesanan tersebut. Di tempat yang ditentukan Yosepha menaruh pesanan ini.

Lima hari berselang, Yosepha ditangkap oleh tentara di rumahnya pada malam hari. Sekitar tujuh orang tentara di mobil yang diparkir agak jauh dari rumah Yosepha. Lima mengepung rumah Yosepha dan dua menjaga mobil.

Seorang tentara masuk ke kamar tidur Yosepha dan mengangkat kelambu dengan ujung sangkurnya. "Cepat keluar! Cepat! Cepat!" Teriaknya.

Anak-anaknya yang masih kecil-kecil terbangun semua. Mereka ketakutan. Saat Yosepha berdiri dan keluar hendak ganti pakaian. Dua tentara mengarahkan moncong senapan ke arahnya. Anak-anak Yosepha makin ketakutan. "Saat naik mobil, saya lihat Nicolas Magal, Yacobus Alomang, Matius Kelanagame sudah ada di mobil. Orang Amungme semua," kenang Yosepha. Setelah itu mereka menuju rumah Yuliana Magal, anggota koperasi dan membawa mereka ke Koperapoka, tempat yang biasa digunakan untuk menghilangkan orang Papua. Di sana mereka diinterogasi sampai jam empat pagi.

Paginya, Yosepha dan Yuliana dimasukkan dalam bak WC dan dikunci dari luar. Bak ini dibagi dua. Yang kiri, tempat orang buang air besar dan kecil. Yang lain tempat kotoran disalurkan setelah buang air. Mereka dua ditempatkan di kontainer tempat kotoran disalurkan ini. Tinggi kotoran bercampur air hingga selutut. Mereka berdua hanya bisa berdiri atau bersandar ke dinding dalam genangan air kotor.

"Makanan sisa mereka berikan lewat lobang, mereka lempar begitu saja karena tidak tahan dengan baunya," tutur Yosepha. Kadang-kadang makanan jatuh di genangan kotoran. Awalnya, mereka tak bisa makan di sana. Lamalama Yosepha bilang ke Yuliana, "Lebih baik makan saja. Karena yang ko makan dia akan kembali jadi kotoran lagi."

Setelah seminggu ada pemeriksaan. Mereka diambil dari bak jam setengah delapan dan diperiksa terpisah. Mama Yuliana tak bisa jawab apa-apa ketika ditanya karena tak tahu bahasa Indonesia. Sehingga ia dihukum dengan besi besar dipikulkan ke kepala dan disuruh berdiri selama setengah jam. Lalu ditaruh dibelakangnya lalu disuruh duduk. Lalu ditaruh di paha dan disuruh jongkok. Sampai dia kecapean dan dikembalikan ke bak WC.

Ketika Yosepha hendak diperiksa ternyata dia tak ada di daftar pemeriksaan. Yang ada di daftar Yosepha Kemong, bukan Yosepha Alomang. "Setelah itu mereka baku tanya dan akhirnya saya dikembalikan ke bak WC," kenang Yosepha.

Kekerasan dan penahanan yang dialami Alomang dan orang-orang Papua khususnya Suku Amungme dan Komoro, juga dialami oleh perempuanperempuan Wadas yang melawan tambang batu andesit. Salah satu korbannya, adalah Imel, dia ditahan dua malam bersama sebelas kawannya sehabis bentrok dengan aparat keamanan karena menolak tambang andesit tersebut.

Sosok Imel menjadi tokoh kedua dalam buku Perempuan melawan Tambang ini. Kisahnya dituliskan oleh Bayu Apriliano, wartawan KOMPAS.com.

Peristiwa penyerangan para penolak tambang Andesit ini dikenang oleh warga Wadas sebagai "Tragedi 234." Karena terjadi pada tanggal 23 April, bertepatan dengan malam Puasa Ramadhan. Malam itu, warga mengadakan acara mujahadah atau doa bersama. Acara ini kemudian jadi tak khusuk lagi karena kedatangan aparat keamanan yang mengawal pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Purworejo, yang melakukan sosialisasi pemasangan patok trace dan melakukan pengecekan tanah warga.

Melihat para pegawai yang dikawal ratusan aparat kepolisian ini. Warga yang semula melakukan doa bersama, menjadi terganggu. Mereka lalu menghadang kegiatan ini. "Waktu itu (saat terjadi bentrokan) saya mengambil video, terus saya mau kebawah, tapi ada yang bilang "Itu tangkap" terus tiba-tiba sudah ditangkap," kata Imel menjelaskan penangkapannya saat tragedi 23 April ini.

Tak berselang lama, setelah ditangkap Imel dimasukkan mobil polisi dan dibawa ke Polsek Bener, setelah menjelang sore, Imel dibawa ke Polres Purworejo untuk dimintai keterangan.

"Baru dilepas jam dua malam, nunggu direktur LBH (Jogja) dateng," kata Imel.

Pendekatan kekerasan ini tak hanya terjadi di Wadas, ia juga terjadi di Sangihe, di mana warga menolak mobilisasi alat berat PT TMS. Robinson Saul hingga saat ini masih meringkuk di lapas kelas IIB Tahuna, Pulau Sangihe. la sebelumnya melakukan aksi menolak mobilisasi alat berat untuk menambang emas di Sangihe. Pasalnya, mobilisasi ini dilakukan setelah ada putusan pembatalan kontrak karya PT TMS.

Proses Perizinan Yang Minim Pelibatan Warga

Selain itu, biasanya pemberian izin tambang ini juga sangat minim melibatkan warga dan ini salah satu pemicu penolakan warga dan sering berujung dengan kekerasan. Polanya sama, aparat juga menahan beberapa warga yang menolak ekspansi tambang.

Apa yang terjadi di Dairi adalah salah satu contoh minimnya keterlibatan warga dalam proses pemberian izin tambang. Prosesi pemberian izin tambang seng di Dairi dan penolakan perempuan Dairi terhadap tambang ini akan tampil di buku ini melalui sosok Parulian Tambun, seorang perempuan Batak yang tangguh dalam perlawanan. Penulisnya adalah aktivis gereja Desra Ivana Sihombing.

Penutup buku ini adalah sosok perempuan Wae Sano yang tegak melawan tambang geothermal. la diwakili oleh Mathildis Felni yang gigih melakukan perlawan. Penulisnya adalah Ambrosius Adir, wartawan Floresa.co yang berbasis di Labuan Bajo.

Mereka tak ingin pertanian dan kebun mereka rusak karena panas bumi diangkat keatas permukaan bumi untuk dibikin listrik. la belajar dari pengalaman-pengalamantempatlainyangtelah dirusaktambanggeothermal.

Toh sebelum ditambang geothermal, kehidupan keluarga Mathildis tak kekurangan apapun, dia mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga universitas dari bertani. Perempuan-perempuan di Wadas, Sangihe, Dairi, dan Wae Sano juga merasa cukup dengan apa yang telah mereka miliki saat ini dan tak membutuhkan kerusakan yang diakibatkan oleh tambang. "Saya punya anak tiga orang sudah sarjana. Dua orang masih SMA dan SMP. Kami bisa sekolahkan mereka karena hasil pertanian." Tegas Marhildis Felni.

Para perempuan dari Papua, Sangihe, Wadas, Dairi dan Wae Sano ini mungkin tak pernah betemu muka, tapi ada satu benang merah yang menyatukan perjuangan mereka, yakni, mereka tak ingin ruang hidupnya direnggut tambang. Mereka ingin anak-anak mereka kelak masih bisa menanam dan menikmati tanah yang sekarang mereka nikmati hasilnya.

Banjir bandang yang terjadi di Dairi pada 2018 lalu, yang menyebabkan hancurnya lahan pertanian ratusan hektar, matinya ribuan ikan, dan menewaskan enam orang. Semenjak tambang mulai membangun fasilitas mereka, durian-durian Parulian Tambun yang mogok buah karena lalu lalang mobil-mobil tambang serta dinamit-dinamit yang diledakkan di dekat lokasi. "Kami khawatir karena daerah rawan bencana. Apakah perusahaan dapat menjamin keselamatan warga?" Gugat Parulian Tambun.

Banjir ini mengingatkan pada banjir serupa saat Danau Wanagong, di tengah daerah operasi Freeport, pecah pada bulan Mei 2000 dan menewaskan empat orang. Yosepha lalu memeriksa langsung ke lokasi bencana di Kampung Banti II. "Di sana saya banjir sapu bersih semua kebun, perumahan masyarakat, ternak babi, ayam, kelinci dan sebagainya," tutur Yosepha.

Yosepha marah dan membawa beberapa orang Amungme yang menjadi korban banjir ke Jayapura. Mereka menggelar aksi besar-besaran di depan kantor DPRD. Dalam bahasa Amungme Yosepha berorasi. Isinya orasinya kira-kira begini.

"Gunung Nemangkawi itu saya,

Danau wanagong itu saya punya sum-sum,

Laut itu saya punya kaki,

Tanah di tengah itu tubuh saya.

Ko sudah makan saya,

Mana bagian dari saya yang ko belum makan dan hancurkan.

Ko sebagai pemerintah harus lihat,

dan sadar bahwa ko sendang makan saya.

Coba ko hargai tanah dan tubuh saya!"

Kekhawatiran hancurnya ruang hidup ini sama sekali tidak berlebihan ketika kita mengambil pelajaran dari yang dialami masyarakat Amungme dan Komoro pasca operasi tambang Freeport. Kerusakannya tak berbatas, tahun 1988, pengendapan limbah sepanjang 16 km menjadi 73 km pada tahun 1996. Tahun 2005 kerusakannya semakin memanjang ke arah laut sejauh 166 km.

Selain pelajaran ada juga pekerjaan rumah bagi semua fihak yang peduli adalah bagaimana menyambungkan benang-benang perjuangan perempuan dari berbagai daerah ini dan menjadikan satu perjuangan bersama mempertahankan ruang hidup yang layak untuk generasi selanjutnya.

Daftar Isi

Kata Pengantar i Belajar Menolak Tambang dari Yoshepa Alomang Daftar Isi xi 1 Torang Nyanda mo Kasih Satu Jengkal pun Perjuangan Maria, Menolak Tambang Emas Demi Generasi Berikutnya Dian Purnomo Wadon Wadas Versus Tambang Batuan Andesit 18 Bayu Apriliano Kami Rela Mati Demi Anak Cucu, 31 Cerita Ibu-ibu Penolak Tambang Wae Sano Ambrosius Adir Perempuan Dairi Mempertahankan 43 Tanah Paragat Desra Ivana Sihombing Epilog 60 Profil Penulis 65

Torang Nyanda mo Kasih Satu Jengkal pun

Perjuangan Maria, Menolak Tambang Emas Demi Generasi Berikutnya

Oleh: Dian Purnomo

Kopra dan Cengkeh

angihe adalah sebuah pulau kecil di sebelah Utara Sulawesi. Jika bepergian d dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Tahuna, di Sangihe. Di pulau yang berbatasan dengan Filipina inilah, Maria, karena risiko keselamatan tidak bersedia dituliskan nama aslinya, dan keluarganya lahir dan tumbuh besar.

Maria tidak pernah menyangka hidupnya akan sampai di titik ini, menjadi salah satu pejuang perempuan di Sangihe yang mempertahankan tanah dan ruang hidupnya agar tidak musnah oleh perusahaan penambang emas. Anak pertama dari tiga bersaudara ini menghabiskan kesehariannya dengan rutinitas mengurus anak, menyiapkan keperluan sekolah mereka, membuat sarapan, membersihkan rumah dan mencuci pakaian di pagi hari.

Saat semua beres, ketika matahari sudah tinggi, Maria baru membuka kiosnya yang terletak tepat di depan rumah, berseberangan dengan sebuah sekolah di mana anak-anaknya dulu belajar.

Satu dua kali sebulan mereka sekeluarga pergi ke kebun untuk mengambil kelapa, baik batang, buah, batok, maupun sabutnya. Semua bagian kelapa tak tersisa mereka gunakan. Batangnya untuk bahan bangunan, buah tua dibuat santan atau dikeringkan menjadi kopra, yang muda dikerok dan

Nanas, kelapa dan mangga hasil kebun Maria.

dimakan begitu saja, atau dijadikan kudapan yang biasa mereka sebut karameh, batok dan sabut menjadi bahan bakar kompor.

Selain mengambil kelapa Maria dan keluarganyamemanfaatkan waktuke kebun untuk membersihkan rumah kebun. Mereka juga memanfaatkan perjalanan ke kebun sebagai salah satu sarana pesiar. "Torang1 suka no, pi² kebong³ untuk pesiar. Anakanak kalau so4 main di sana, makan jadi banyak," katanya sembari mempersiapkan bekal untuk ke kebun.

Sagu, singkong rebus, nasi, ikan bakar, serta dabu-dabuiris, yangakan mengisi perut kami jika kelaparan di kebun nanti. Semua dimasukkan ke dalam bika, keranjang yang terbuat dari anyaman bambu dan digendong di punggung seperti tas ransel.

Oma Lisa, ibu Maria juga ikut ke kebun hari itu. Kami biasa memanggilnya Oma saja. Di sana saya diajarkan merangkai batok kelapa kering dengan tali plastik agar mereka dapat dengan mudah dibawa pulang. Batok-batok kelapa tersebut adalah sisa dari membuat kopra beberapa waktu sebelumnya.

Jika di kebun ada buah-buahan, mereka akan bawa pulang juga. Hari itu kami mendapatkan nenas, pisang, mangga dan kelapa muda yang kami bawa serta pulang. Setidaknya dalam satu minggu ini, keluarga Maria dan Oma tidak akan kehabisan persediaan buah di meja.

1 Torang: singkatan Kitorang atau kita atau kami

Pi: singkatan pergi

234 Kebong: kebun

So: singkatan sudah

Menyelamatkan Pulau Sangihe

Maria dan Lisa mulai mendengar dari para tetangga tentang rencana akan dibelinya tanah kebun mereka oleh PT. Tambang Mas Sangihe (TMS), karena kebun tersebut masuk area konsesi perusahaan yang totalnya seluas 42 ribu hektar, tahun 2021.

Mereka sendiri tidak pernah didatangi orang untuk menanyakan, apakah tanahnya akan dijual, ketika itu. Tapi santer pembicaraan bahwa semua tanah di Bowone, di mana kebun mereka terbentang, akan dijual dengan harga Rp 10.000,00 per meter persegi. Itu artinya, jika dibayar tunai keluarga Maria akan memegang uang 200 hingga 300 juta rupiah, tetapi dia dan anak cucunya kelak kehilangan kesempatan berkebun untuk selamanya.

Maria dan Lisa menolak, tanah kebun yang mereka miliki, bukan hanya sumber penghidupan dan kebahagiaan, ketika membiarkan anak-anaknya bermain di sana. Tanah itu juga memiliki kenangan yang mendalam. Almarhum sang ayah sangat mencintai kebun tersebut dan pernah berpesan agar anak cucunya tetap memelihara kebun tersebut setelah dia tidak lagi ada. Semasa hidupnya ayah Maria sebulan sekali selalu menginap di rumah kebun barang dua tiga malam.

Penolakan Maria dan sebagian besar masyarakat Sangihe tentu saja beralasan dan bukan mengada-ada. Sangihe adalah pulau kecil dengan luas 73,7 ribu hektar. Sedikit lebih besar dari Jakarta yang seluas 66 ribu hektar, maka Sangihe adalah pulau yang sangat kecil.

Merujuk pada Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil No. 1 2014, pulau-pulau yang luasnya di bawah 200 ribu hektar masuk kategori pulau kecil. Sangihe otomatis masuk kategori ini. Untuk melindunginya, undang-undang ini melarang aktivitas tambang di pulaupulau kecil tersebut.

Tidak Perlu Kau Tou SENGSARAKU DIJALAN CUKLYP KAU TAU HYLAAO PISAAT KUPULANG Selamatkan Ruang Hidup dan orang Sangihe TOLAK DAN USIR PT.TMS !!!

Perempuan pejuang Pulau Kecil Sangihe membentangkan spanduk penolakan terhadap aktivitas mobilisasi alat berat, setelah berhasil diadang warga. Foto: Dokumentasi Warga/JATAM

Hal ini yang membuat Maria dan kawan-kawannya marah. Karena secara hukum saja seharusnya izin lingkungan dan operasional PT. TMS tidak bisa keluar, tetapi nyatanya hal tersebut bisa terjadi. "Mau dijual satu juta per meter pun torang nimau.5 Karena so pasti itu tanah akan dirusak. Torang masih suka mau bakebong6 di sana. Torang mau torang pe' anak-anak cucu nanti semua masih bisa terus ambil hasil dari kebong&," tegasnya.

Di kebun tersebut selain kelapa, tumbuh juga cengkeh, lada, pisang, nenas, pepaya, mangga, singkong, dan banyak tanaman lain. Satu tahun dua tiga kali mereka panen kelapa dan hasilnya bisa mencapai 400 kilogram kopra setiap kali panen.

Sementara cengkeh, memang tidak selalu panen setiap tahun, tetapi sedikitnya dalam dua tahun ada kalanya mereka panen. Harga cengkeh saat ini sudah mencapai Rp 100.000,00 lebih per kilogram keringnya. Keluargakeluarga petani di Sangihe umumnya menjadikan uang hasil panen cengkeh untuk membangun rumah, menyekolahkan anak, atau kebutuhan besar lainnya. Sementara kebutuhan sehari-hari sudah dapat terpenuhi dari hasil kebun yang lain.

Saat mendengar rencana pembelian tanah kebunnya, Maria jelas tidak terima. Melalui media sosial, dia menyatakan penolakannya dengan lantang. Dari tulisan-tulisan di statusnya dia kemudian jadi berkenalan dengan sesama anggota masyarakat yang juga tidak setuju dengan rencana penambangan dan pembelian tanah mereka tersebut. Orang-orang tersebut yang kemudian mengajaknya bergabung ke dalam Save Sangihe Island (SSI), yaitu kelompok masyarakat yang menolak penambangan di Pulau Sangihe.

Bulan April 2021 Maria dan warga Bowone, Salurang, Binebas, tiga wilayah yang rencananya akan menjadi tempat pengolahan emas PT. TMS, serta masyarakat dari berbagai kecamatan lain seperti Manganitu, Tamako, hingga Tabukan Utara, bergabung dan mendeklarasikan berdirinya Save Sangihe Island.

Di tahun yang sama Maria menyediakan dirinya untuk menjadi salah satu penggugat intervensi untuk gugatan terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas izin operasional yang dikeluarkan di Sangihe, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta. Ini adalah pengalaman baru baginya. Tak pernah terbayang di benaknya akan berhadapan hukum dengan negara.

Maria berangkat ke Jakarta bersama para penggugat lain dari beberapa kampung, termasuk Kampung Bowone. Mereka yang paling lantang bersuara menolak penambangan di Sangihe. Di Jakarta mereka menemui berbagai pihak untuk menyampaikan apa yang terjadi di Pulau Sangihe dan melebarkan dukungan.

Maria dan kawan-kawannya, sebelumnya, telah mendapatkan banyak pencerahan dari para aktivis lingkungan seperti Jull Takaliuang tentang bagaimana tambang emas telah terbukti mencemari lingkungan dan tidak memberikan kemakmuran pada masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Jullyang berasal dari Tamakotelah ikut berjuang memperjuangkan kelestarian alam sejak tahun 2004, pada kasus masyarakat Teluk Buyat melawan PT. Newmont Minahasa Raya, juga kasus kerusakan alam di Pulau Bangka dan banyak kasus lain lagi di Sulawesi Utara.

"Torang nyanda pernah tapikir akan ke kantor Komnas HAM, Komnas Perempuan, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, nyanda! Tako10 sebetulnya mau baku dapa^11 itu deng orang-orang besar. Tapi torang harus berusaha untuk berani, ini kita pe tanah yang jadi taruhan," katanya mengingat pertemuan-pertemuan yang menurut Maria menegangkan. Rasa takut bertemu dengan orang-orang yang dianggapnya terhormat itu, dia kalahkan demi perjuangan mempertahankan tanah.

Sedihnya, perjuangan Maria dan kawan-kawannya membuahkan hasil yang mengecewakan. Hakim PTUN Jakarta tidak menyatakan berwenang menyidangkan perkara tersebut. Putusan ini sungguh membuat warga sangat kecewa, karena hakim telah didatangkan ke Sangihe untuk mengikuti sidang lapangan, dengan biaya yang ditanggung oleh hasil patungan masyarakat serta dari keuntungan menjual kaos dan makanan. Sidang juga sudah berjalan 20 kali, baru hakim menyatakan tidak berwenang. Masyarakat yang menggugat menyatakan banding.

Setelah penantian panjang yang membuat masyarakat Sangihe terus menerus berada dalam keadaan cemas, mereka akhirnya menerima berita gembira di akhir Agustus 2022. Permohonan banding penggugat diterima. Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri ESDM tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Kontrak Karya PT. TMS dinyatakan batal. Ini berarti Kementerian ESDM harus mencabut SK tersebut.

Namun rupanya kebahagiaan itu masih belum bisa dirayakan karena Kementerian ESDM mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Maria dan masyarakat kembali diliputi kecemasan. Namun setelah berbulan-bulan menunggu, penantian itu dibayar tunai. Mahkamah Agung menyatakan menolak kasasi.

Berita ini tentu disambut seruan syukur oleh Maria, para penggugat lain, dan masyarakat. Namun sayangnya kegembiraan ini belum dapat dirayakan, karena di saat yang kurang lebih bersamaan, tuntutan yang dilakukan oleh 56 perempuan Sangihe terhadap Provinsi Sulawesi Utara terkait izin lingkungan PT. TMS yang awalnya dimenangkan warga di PTUN Manado, ketika banding ternyata perusahaan menang. Ke-56 perempuan tersebut mengajukan kasasi yang ternyata juga ditolak oleh MA.

Kenyataan ini memukul hati masyarakat, selain juga membingungkan. Perusahaan menggunakan narasi-narasi menyesatkan, bahwa PT. TMS masih tetap dapat melakukan eksplorasi karena izin lingkungannya masih berlaku. Padahal dengan dibatalkannya Kontrak Karya seharusnya itu juga membatalkan keberlanjutan operasi perusahaan.

Hingga saat ini, orang-orang yang bekerja untuk PT. TMS masih tinggal di mess-mess perusahaan mereka dan mondar-mandir dari satu mess ke mess lain, kebun satu ke kebun berikutnya. Berpapasan dengan mereka sangat tidak terhindarkan. Rumah Maria terletak di jalur utama yang dilewati oleh orang-orang dari perusahaan tersebut jika akan menuju ke mess dan kebunkebun yang sudah berhasil mereka beli dari warga.

Proses hukum ini tentu saja berat dan melelahkan untuk masyarakat Sangihe yang sedang memperjuangkan hak hidup mereka. Bukan hanya secara mental mereka sedang mengalami proses terombang-ambing, di lapangan juga hidup mereka penuh kekhawatiran. Sampai tulisan ini dibuat, sudah empat kali PT. TMS berusaha memobilisasi alat-alat berat ke lokasi yang menjadi area konsesi mereka.

Bahkan dua kali diantaranya, dilakukan pasca PTUN Manado telah memutuskan bahwa izin lingkungan dibatalkan dan mereka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan operasional.

Hingga detik ini masyarakat masih berhasil menghalau alat-alat tersebut masuk, namun upaya tersebut menghabiskan banyak energi, khususnya mereka yang tergabung dalam SSI. Maria yang tinggal lebih dari delapan kilometer dari desa Bowone, di mana sering kali terjadi aksi penghadangan ketika terjadi upaya mobilisasi alat berat, membuatnya harus siap siaga untuk dipanggil ke Bowone dan ikut beraksi di sana.

"Yang paling berat itu kalau harus meninggalkan anak-anak. Karena pernah torang sampai menginap di pinggir jalan dan di kebong-kebong, supaya memastikan alat nyanda mereka kase masuk waktu torang lengah," tuturnya.

Nimau: tidak mau

5678 Bakebong: berkebun

Pe: singkatan punya

Kebong: Kebun

9 Nyanda: tidak

10 Tako: takut

11 Baku dapa: bertemu

Teman dan Lawan

Perjuangan menyelamatkan Pulau Sangihe, yang harus dilakukan Maria dan para pejuang lingkungan ini tidak pernah mudah. Dia bukan hanya berperang di media sosial, ikut turun ke lapangan saat demo atau aksi penghadangan alat berat yang masuk ke kampung mereka, tapi bahkan harus berseberangan pendapat dengan sahabat dan kerabat sendiri.

Di Sangihe saat ini yang menjadi masalah terkait pertambangan bukan hanya dengan PT. TMS yang akan beroperasi di sana, tetapi ada penambangpenambang liar yang didanai oleh sekolompok pengusaha yang menamakan diri mereka Sembilan Naga. Banyak teman, suami teman, bahkan kerabat yang sudah bekerja dengan kelompok penambang ini. Maria sendiri memiliki kerabat yang menyewakan tanahnya untuk dijadikan mess PT. TMS.

"Kita so bilang, apa nyanda bisa gunakan tanah untuk yang lain saja. Itu TMS so jelas ditolak warga, tapi ngana1² pe rumah malah ngana kase jadi dorang pe mess."

Tentu saja kerabatnya tidak mendengarkan, seperti kebanyakan orang lain yang sudah berhasil dibujuk atau diperdaya oleh perusahaan yang mengatasnamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tersebut. Seorang sahabat yang dulunya begitu dekat dengan Maria, juga menjauhinya, setelah gagal berupaya membujuk Maria untuk mau menjual tanah. Rupanya suami dari sang sahabat ini menjadi perantara tanah yang bertugas membujuk warga agar mau melepas tanah mereka.

"Torang so bilang pa ini teman. Ngana kalau masih mau suka bateman, pigi jo ke rumah, mar13 nimboleh14 bicara tanah-tanah. Torang tetap teman dang, tapi nyanda kalau masalah tanah dan PT. TMS. Torang nyanda akan kasih satu jengkal pun tanah pa dorang," Maria mengulangi apa yang diucapkannya pada sahabatnya.

Hal serupa terjadi bukan hanya pada Maria. Banyak orang yang menjadi berjarak dengan keluarga atau tetangganya karena sikap mereka terhadap tambang dan PT. TMS. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak warga yang memiliki anggota keluarga yang bekerja pada penambang rakyat dan PT.TMS.

HL Keterangan: WUP Sangihe Hutan Koneervosi Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Terbetes Hutan Produksi dapat Dikonverei Pulau Sangihe Risiko Gempa Value Tingoi Rendah Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Sejarah pertambangan emas di Sangihe bukan baru satu dua tahun ini saja. Di beberapa lokasi, seperti di Laine, telah menjadi area tambang sejak belasan tahun lalu. Maka wajar jika pendapat masyarakat tentang tambang juga beragam.

Selain itu, sosialisasi tentang kerusakan lingkungan, juga belum pernah didapatkan warga, sehingga pemahaman potensi ancaman terhadap lingkungan dan ruang hidup mereka, di masa mendatang karena adanya tambang emas, baik yang memiliki izin maupun tanpa izin, belum mereka miliki.

Bagi mayoritas masyarakat yang mendapatkan uangsecaratidakrutinkarena memang berkebun dan menjadi nelayan tidak menjanjikan kepastian, mendapatkan gaji secara rutin adalah sesuatu yang mereka dambakan dan banggakan.

Hal tersebut salah satunya yang menjadi iming-iming dari perusahaan seperti PT. TMS untuk membujuk warga agar mau menjual tanah mereka, menyewakan rumah untuk mess, memberikan bantuan jasa lain seperti menyediakan catering, agar masyarakat yang tidak paham tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, berpihak pada mereka.

Untuk Maria pribadi, hal ini sangat memprihatinkan. Orang Sangihe adalah orang-orang yang terkenal sangat dekat satu sama lain. Bisa dibilang semua satu pulau ini bersaudara.

Jadi ketika dia mendengar ada yang bercerita tentang permusuhan dengan keluarga atau tetangga yang pro tambang, atau dia sendiri yang mengalami hal tersebut, buatnya ini terlalu menyakitkan.

"Tambang ini bukan hanya merusak kita pe tanah, alam, ruang hidup, tapi juga persaudaraan antar masyarakat di pulau ini. Pulau yang dulu so tenang, hancur sudah dipecah belah pa tambang," tuturnya pilu.

Perjalanan ke kebun, selain sumber penghasilan kebun juga tempat bermain buat keluarga Maria.

12 Ngana: kamu

13 Mar: tapi

14 Nimboleh: tidak boleh

Berkebun dan Menjadi Nelayan Tak Tergantikan

Ketika diajak berandai-andai, jika ternyata tidak ada pilihan lain lagi karena tanah mereka harus dijual pada perusahaan, maria dengan tegas mengatakan bahwa pilihan itu tidak ada. Dia hanya membuka satu peluang yaitu masyarakat harus menang dan tetap hidup di desa mereka masingmasing, berkebun, mencari ikan dan kerang di laut atau sungai di Sangihe ini.

Dia tidak bisa membayangkan jika harus hidup di luar Sangihe. Bahkan hidup di luar kampungnya sendiri juga tidak ingin dia lakukan. Maria memang pernah tinggal di rumah keluarga sang suami, yang letaknya tidak jauh dari kampungnya sendiri, hanya 20 menit jika ditempuh dengan kendaraan bermotor. "Mar itu beda. Torang pindah ke sana

karena belum ada rumah, sto. Bukan karena dapa usir dari torang pe tanah sendiri," katanya menjelaskan, "kalau harus pindah karena torang pe tanah dirampas, torang nyanda mau."

Maria sebetulnya beruntung karena memiliki alternatif penghasilan di rumahnya. Selain membuka kios yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga dari mulai gula-garam sampai bensin eceran, Maria juga mengikuti bisnis Multilevel Marketing untuk beberapa produk kesehatan dan kecantikan, dan dia juga memiliki tokoh virtual yang cukup aktif. Pelanggannya tidak sedikit. Meskipun tidak pesat tetapi bisnisnya bisa dikatakan cukup berkembang.

Tidak semua orang diwilayahnya memilikikeberuntungan dan keuletanseperti Maria. Lisa, sang ibu, juga bukan perempuan yang memilih menghabiskan masa pensiun dengan tidak melakukan apapun. Perempuan yang pernah menjadi aparat sipil negara ini selepas pensiun menyibukkan diri dengan berjualan barito, singkatan dari bawang, rica, tomat. Namun demikian tetap saja ibu dan anak ini merasa bahwa memiliki tanah sendiri, kebun, mengambil hasil kebun untuk dimakan atau dijual, tidak bisa dibandingkan atau digantikan dengan kekayaan atau penghasilan yang mereka peroleh dari manapun, termasuk dari hasil menjual tanah untuk dibiarkan ditambang.

"Sekarang, Mbak, bayangkan, di torang pe kintal15 itu ada emas. Bagaimana bisa kita bajual tanah dan emas dengan 10 ribu per meter? Kalau ada yang berhak menikmati emas itu, ya torang, bukan orang lain! Apalagi perusahaan asing," tegasnya.

Bulraeng di Tanah Sangihe

Maria menceritakan bahwa ketika masih kanak-kanak dulu dia sering mendengarkan cerita dari kakeknya, bahwa ada emas di tanah Sangihe ini. Mereka menyebutnya sebagai bulraeng, bahasa Sangir untuk emas. Mereka sampai bercerita bahwa dulu orang Belanda ketika masih menjajah Indonesia pernah mengambil begitu saja tanah dalam genggaman, dan warnanya kuning, menandakan kalau kandungan emasnya banyak sekali.

Lalu sang kakek juga menambahkan bahwa dia ingat orang Belanda itu pernah sampai di tahap mengukur tanah-tanah di Sangihe dan memiliki rencana untuk menambangnya. Masyarakat yang hidup kala itu tentu tidak buta. Mereka juga pasti tahu tentang kekayaan tanah sendiri. Tapi mereka tidak serakah.

Sang kakek selalu mengakhiri cerita tentang betapa banyaknya emas di tanah mereka dengan sebuah pesan, bahwa anak-anak dan cucu mereka tidak boleh tergoda untuk mengambil emas itu. Emas itu membawa malapetaka.

"Ngoni16 selamanya akan cukup hidup dengan hasil bumi dan laut. Emas di dalam tanah Sangir nimboleh diambil," begitu pesan sang kakek. Menurut sang kakek semua kebutuhan orang Sangir untuk

hidup telah dan akan terus dipenuhi oleh air dan tanah yang ada di pulau tersebut, yaitu dengan cara berkebun dan mencari ikan.

Jika sedang merefleksikan cerita kakeknya dan kejadian saat ini, Maria merasa bahwa dulu mungkin sang kakek tidak dapat menjelaskan secara ilmiah apa hubungan emas dan malapetaka. Dulu dia diminta percaya dan meyakini begitu saja bahwa akan ada petaka di balik upaya mengambil emas.

Sekarang petaka itu sedang terjadi. Terusiknya ketenangan dan kedamaian antar warga, perseteruan yang terus terjadi antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Inilah malapetaka yang dimaksud oleh kakeknya. Refleksi ini semakin meyakinkan Maria untuk tidak akan pernah melepaskan tanahnya pada penambang emas manapun. Baik yang tidak memiliki izin maupun yang memiliki izin.

Bagi Maria dan para pejuang Save Sangihe Island, penambang manapun samasama perusak alam. Entah mereka bersembunyi di balik kedok memiliki izin maupun tidak, keduanya tidak akan memberi keuntungan pada masyarakat. Bedanya, penambang rakyat yang diberi cap sebagai penambang tanpa izin, memang benar-benar tidak memiliki izin, sementara perusahaan yang mengantongi surat dengan izin resmi dari negara, proses untuk mendapatkan izinnya dilakukan dengan cara yang salah.

Masyarakat tidak diajak berbicara, tidak ada sosialisasi. Kalau toh ada sebagian masyarakat yang mendapatkan informasi, mereka tidak mendapatkan gambaran penuh dan jujur tentang apa yang akan terjadi jika tanah mereka ditambang. Informasi yang diberikan hanya yang bagus-bagus, tentang fasilitas jalan yang akan diperbaiki, sekolah dan gereja dibangun dengan bagus, beasiswa untuk anak-anak dari orang tua yang tanahnya masuk dalam wilayah konsesi, jaminan pekerjaan hingga anak-anak mereka lulus kuliah, dan seterusnya.

Tetapi informasi tentang dampak tambang bagi air dan tanah mereka, tidak pernah diberikan. Sedikit sekali masyarakat yang tahu bahwa kondisi air dan tanah akan rusak, hewan-hewan akan pergi dari hutan, laut akan tercemar, udara akan dipenuhi polusi dan sebagainya. Informasi tersebut disimpan demi mendapatkan izin.

Kintal: kebun/halaman

Somahe Kai Kehage

Slogan somahe kai kehage adalah semboyan yang dipegang teguh oleh para nelayan dan pelaut, moyang dari suku Sangir yang hidup di jaman dahulu kala. Maknanya kurang lebih dapat diartikan sebagai keberanian menerjang badai karena yakin bahwa Tuhan menyertai. Slogan ini digunakan oleh Kabupaten Sangihe sebagai slogan kabupaten mereka.

Untuk Maria, slogan ini bukan semata rangkaian kata-kata atau jargon tanpa makna. Maria dan para pejuang SSI meyakini bahwa slogan tersebut harus mereka yakini dan pegang teguh sebagai semangat perjuangan. Saat ini pilihan mereka tidak ada, selain melakukan perlawanan, menerjang ombak, jika memakai istilah para moyang yang pelaut. Karena jika menyerah pada kekuasaan dan keserakahan, itu artinya membiarkan tanah mereka hancur dan menyisakan kerusakan pada generasi berikutnya.

Saat ini perusahaan menjanjikan bahwa setelah masa eksplorasi selesai di tahun 2054 nanti, maka tanah akan direhabilitasi dan dikembalikan ke masyarakat dengan tambahan iming-iming berupa bantuan bibit kelapa hibrida. Banyak yang tergoda pada iming-iming manis tersebut, sehingga menyerahkan tanahnya untuk dijual. Tapi Maria dan keluarganya tidak.

Menurutnya, tidak perlu kejeniusan untuk membaca tipu muslihat tersebut. "Mar, bagaimana perusahaan mau suka bagi itu tanah? Apa batas tanahnya masih ada? Torang heran, kiapa1 masih ada yang biongo, mau dibodohi," dengan kesal Maria mempertanyakan pemikiran orang-orang yang tergoda tipu daya perusahaan tersebut.

Pemikiran Maria sangat relevan. Banyak wilayah lain di muka bumi ini yang menjadi bekas tambang dan dibiarkan menganga menjadi kawah-kawah menganga berisi air beracun. Sedikit sekali yang lubang bekas tambangnya ditimbun dan dikembalikan menjadi lahan-lahan pertanian.

Mari kita nalar, dari mana tanah-tanah akan didatangkan untuk menimbun lubang yang ratusan ribu kubik luasnya tersebut? Kemudian bagaimana perusahaan akan membagi kembali batas-batas tanah pada masyarakat yang dulu memilikinya? Kontur tanah yang sudah pasti akan berubah pastilah menyulitkan pembagian tanah kembali. Batas-batas tanah antar warga pasti sudah bergeser dan berubah.

Saat tulisan ini dibuat, Maria dan kawan-kawan seperjuangannya di Save Sangihe Island sedang dalam kondisi yang penuh kecemasan. Kemenangan atas Kementerian ESDM rupanya tidak dapat mengusir PT. TMS dari pulau mereka.

Sementara itu PT. TMS sendiri di bulan Agustus tahun lalu mengajukan gugatan terhadap Presiden, Menteri koordinator Kemaritiman dan Investasi, Menteri Investasi, Ombudsman RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Komnas HAM, Bupati Kepulauan Sangihe, serta beberapa orang individu yang terkait dengan penambangan rakyat. Berdasarkan pengalaman menangani kasus-kasus semacam ini, atas dukungan berbagai simpatisan, masyarakat Sangihe mengajukan diri menjadi tergugat intervensi.

Bagi warga, jika ini adalah langkah lain dari perjuangan yang harus mereka lakukan tentu saja akan dilakukan. Namun ini juga berarti bahwa kebutuhan untuk memenuhi kewajiban membayar biaya sebagai tergugat intervensi, biaya untuk mengikuti persidangan, kembali akan menyita energi mereka. Namun masyarakat yang merasa sudah kepalang basah, tidak ingin menyerah.

Seperti yang Maria sampaikan, pilihannya tidak ada selain memenangkan perjuangan atas tanah dan ruang serta hak hidup di Sangihe, tanah kelahiran mereka.

Keputusan Maria serta banyak warga Sangihe lain yang tergabung dalam Save Sangihe Island bergeming. Mereka tetap berpegang teguh pada pendirian, bahwa tanah Sangihe tidak sejengkalpun akan mereka jual pada PT. TMS dan perusahaan tambang manapun. Tanah-tanah yang mereka warisi dari leluhur maupun dibeli dari hasil jerih payah sendiri, akan mereka teruskan pada anakanak dan cucunya.

Di akhir perbincangan Maria menegaskan kembali, bahwa iming-iming kemakmuran, beasiswa hingga di perguruan tinggi untuk anak-anak, tawaran menjadi pegawai, semua itu adalah bujukan semu belaka. Mungkin dengan menerima gaji bulanan, bekerja dengan memakai seragam, rompi, tanda pengenal perusahaan, dan helm, orang menjadi merasa keren, tapi bagi Maria tidak. "Mar dorang lupa, kalau torang pe tanah ini so nyanda ada lagi, torang sagu harus beli, kelapa, rica, nenas, ubi, semua beli, memangnya torang pe gaji cukup untuk itu semua?"

Maria juga mengatakan bahwa jangan sampai Sangihe menjadi sangi, yang artinya menangis, seperti yang didengarnya dari cerita tentang asal muasal nama pulau ini. Dulu diceritakan ketika Raja Makaampo kehilangan kapalnya karena diterjang ombak dan terdampar di Pulau Para, awak kapalnya menangis karena sedih. Kesedihan itu membawa mereka berjuang untuk kembali membangun sebuah kapal, hingga berhasil berlayar dan bertemu dengan pulau yang kemudian mereka beri nama Sangihe. Pulau yang ditemukan di dalam tangis.

Menurut Maria, jika sampai tanah kelahirannya ini lepas ke tangan PT. TMS, maka dongeng itu akan terulang kembali. Bukan hanya orang yang saat ini berjuang melawan perusahaan yang akan menangis, tetapi seluruh keturunan mereka akan meneteskan air mata karena kehilangan akarnya, kehilangan Sangihe, tidak memiliki tempat untuk pulang lagi. Lebih dari itu, jika pulau yang dilindungi oleh Undang-undang tentang Pesisir dan Pulau Kecil ini saja sampai berhasil ditambang, maka pulau-pulau kecil lain juga akan dengan mudah mengalami hal yang sama.

Jika perjuangan Save Sangihe Island sampai kalah, maka ini adalah kekalahan rakyat. Ini artinya negara membuat Undang-undang bukan untuk melindungi rakyatnya, ini artinya Undangundang memang hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan penguasa dan pemilik harta.

rakyatnya, ini artinya Undang-undang memang hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan penguasa dan pemilik harta. Kekuasaan dan uang berdiri di atas segalanya, dan itu adalah asal muasal dari kehancuran bumi.

Maria mengakhiri percakapan dengan mengatakan bahwa slogan somahe kai kehage adalah sumber semangatnya. Jadi sekeras apapun ombak yang akan dihadapinya dalam upaya mempertahankan tanah dan ruang hidup, Maria tidak akan menyerah.

"Ini torang pe tanah, dan torang akan memperjuangkan sekuat tenaga. Karena torang percaya, Tuhan bersama kita pe niat bae18, menjaga tanah leluhur," katanya. Kemudian dia juga menambahkan bahwa dia tidak silau dengan emas dan tawaran uang untuk membeli tanahnya. Selama ini Sangihe hidup tenang tenteram tanpa tambang emas, dan ketenteraman itu jauh lebih mahal harganya dibanding berapapun yang ditawarkan PT. TMS untuk menukar tanah mereka.

Ketika pertanyaan terakhir saya lontarkan tentang seberapa jauh dia dan kawan-kawannya di SSI akan berjuang, Maria dengan pasti menjawab, "Sampai PT. TMS betul-betul pi dari Sangihe."

Bae: baik

Wadon Wadas Lawan Tambang Batuan Andesit

Oleh: Bayu Apriliano

ama Wadon Wadas, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. N Ya, perkumpulan perempuan ini, memang terkenal sejak meledaknya perlawanan mereka terhadap lahan tambang batuan andesit di Desa Wadas, Bener, Purworejo, beberapa waktu yang lalu. Demi mempertahankan ruang hidupnya, Wadon Wadas harus mengalami tekanan dan intimidasi oleh pihakpihak yang ingin merusak alam di desanya.

Rusaknya alam Wadas kian nyata dengan direalisasikannya Izin Penetapan Lokasi (IPL) oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Bahkan izin yang habis pun terus diperpanjang untuk merusak alam Wadas.

Dikutip dari rilis resmi Wadas Melawan, tambang batuan andesit di Wadas akan mengganggu kelestarian lingkungan dan berpotensi menghilangkan sumber mata air desa setempat. Tambang quarry atau penambangan terbuka di Wadas rencananya akan dikeruk dengan cara dibor dan diledakkan menggunakan lima ribu tiga ratus ton dinamit hingga kedalaman empat puluh meter.

Atas alasan itulah warga Wadas menolak mentah-mentah penambangan yang yang ada di desanya, termasuk Imel, seorang remaja tujuh belas tahun dan seorang pejuang penolak tambang yang tergabung dalam Wadon Wadas, organisasi warga dibawah naungan Gerakan Masyarakat Pecinta Alam Desa Wadas (disingkat Gempa Dewa), yang konsisten menolak pertambangan batuan andesit di desanya.

Selain merusak ekosistem lingkungan, merusak potensi ekonomi dan menyebabkan konflik, tambang batuan andesit ini akan menghilangkan

APARAT ADAUMWL PROTES *DILARANG SELAMATKAN DIDOTOSI MASUK BUMIWADAS OLIGA Spanduk penolakan terhadap tambang batuan andesit di Desa Wadas sudah terpampang di jalanjalan desa. Spanduk tersebut dibuat untuk menyuarakan aspirasi warga penolak tambang batuan andesit di Wadas. Spanduk dibuat dari hasil iuran warga yang masih peduli terhadap lestarinya alam Desa Wadas.

pekerjaan warganya yang sebagian besar adalah petani. Mereka akan kehilangan lahan produktif yang sehari-hari sebagai tempat mata pencaharian warga.

Mengetahui kegigihan sejumlah aktivis tambang tersebut pun tergerak untuk mengangkat kisah Wadon Wadas yang konsisten berjuang dalam mempertahankan ruang hidupnya.

Dengan berbekal google map yang dikirimkan Imel, pada Selasa siang pertengahan Agustus ini, saya mencoba menelusuri jalan menuju desa Wadas. "Lokasinya yang pertama kejadian kekerasan waktu puasa," kata Imel memberikan petunjuk melalui pesan WhatsApp.

Langsung saja kata kunci yang diberikan Imel mengingatkanku pada hari Jumat 23 April tahun lalu. Masyarakat Desa Wadas menyebutnya dengan "tragedi 234". Mungkin, hari itu, adalah hari yang tak terlupakan oleh Imel dan warga kontra tambang lainnya.

Siapa sangka acara mujahadah dan doa bersama masyarakat Wadas, penolak tambang, yang seharusnya khusuk dan tenang, malah menjadi hari yang memilukan bagi sebagian warga, khususnya Imel.

Imel dan Dewi sedang membuat Besek dihalaman rumah. Besek buatan mereka sudah banyak dijual keluar Kabupaten Purworejo melaluipengepul besek. Ancaman tambang batuan andesit juga mengancam ekonomi warga Desa Wadas

Pada tragedi bulan puasa itu, Imel dan 11 kawan seperjuangnnya ditangkap aparat selepas bentrok yang tak dapat dihindarkan antara warga dan ratusan aparat kepolisian yang kala itu dipimpin oleh Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito.

Kedatangan aparat tersebut diketahui untuk mengawal Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Purworejo dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu-Opak: untuk melakukan sosialisasi pemasangan patok trase dan mengecek bidang tanah milik warga. Namun, kehadiran para pejabat elit yang tidak diharapkan tersebut dihadang warga dengan aksi mujahadah dan doa bersama di jalan tepat di sebelah rumah Imel.

"Waktu itu (saat terjadi bentrokan) saya mengambil video, terus saya mau kebawah, tapi ada yang bilang "Itu tangkap" terus tiba-tiba sudah ditangkap," kata Imel menjelaskan penangkapannya saat tragedi 23 April ini.

Tak berselang lama, setelah ditangkap Imel dimasukkan mobil polisi dan dibawa ke Polsek Bener, setelah menjelang sore, Imel dibawa ke Polres Purworejo untuk dimintai keterangan.

"Baru dilepas jam 2 malam, nunggu direktur LBH (Jogja) dateng," kata Imel.

Besek Hasil kerajinan tangan warga Desa Wadas. Bahan utama pembuatan besek adalah bambu yang banyak ditemukan dilahan warga. Saat ini bambu-bambu bahan pembuat besek terancam tambang batuan andesit. Ancaman tambang secara tudak langsung akan membunuh potensi ekonomi yang ada di Desa Wadas

Berbekal kata kunci yang diberikan Imel, langsung saja kutelusuri jalanan mengikuti arah yang ditunjukkan Google map, sembari mengingat lokasi peristiwa 23 April yang sempat menghebohkan warga desa itu.

Sebenarnya rumah Imel tak begitu jauh, kurang lebih 30 menit dari pusat kota Purworejo. Saat memasuki desa, bentangan spanduk dan banner penolakan sudah sangat akrab menyambut siapapun yang datang ke Desa Wadas. Gambar-gambar mural pun tak luput menyuarakan suara rakyat yang akan tertindas oleh tambang ini.

Saatpertama sampaididepan rumah Imel, beberapabilah bambu danpotongan bambu yang sudah dibersihkan berjajar rapi di teras rumahnya. Sebelum memasuki rumah tembok berlantai keramik ini (tanda warga yang sudah berkecukupan), saya ucapkan salam. Tak berselang lama seorang perempuan paruh baya pun keluar dan menyambut saya dengan penuh kesopanan khas desa.

"Maaf, Mas, berantakan," katanya sembari merapikan bilah-bilah bambu bahan untuk membuat besek, anyaman bambu untuk tempat nasi atau makanan lain, yang merupakan ciri khas masyarakat Wadas.

Ternyata perempuan paruh baya, yang berperawakan sedang, berkulit sawo matang tadi adalah ibunya Imel, dan juga anggota Wadon Wadas.

Sudah menjadi pengetahuan umum, masyarakat Desa Wadas memang dikenal sebagai pembuat "Besek". Besek bentuknya segi empat dan biasanya dipakai untuk kegiatan masyarakat seperti kenduri, tapi banyak juga yang memakai besek untuk tempat selain makanan.

Tak berselang lama Imel pun menemui saya dan menjelaskan bagaimana keseharian masyarakat Wadas dalam membuat besek yang bagus dan bernilai jual. Bahkan besek buatan warga Wadas ini sudah dijual hingga keluar kota seperti Magelang, Kebumen, hingga Jogja.

Pembuatan besek kata Imel, diawali dengan memotong bambu yang tumbuh subur di lahan yang saat ini terancam pertambangan. Setelah diambil, bambu kemudian dipotong-potong sepanjang 25 atau 30 cm tergantung kebutuhan. Setelah pemotongan selesai bambu dibelah dan ditipiskan berbentuk lembaran-lembaran.

"Dijemur dulu satu hari baru bisa kita anyam," jelas Imel dengan memegangi bambu yang sudah siap dianyam ditangannya.

Dalam sebulan, aktivis Wadon Wadas ini mampu menghasilkan 800 buah besek siap jual. Satu buahnya bisa dijual antara Rp 2.000 hingga Rp 3.000 tergantung ukuran. Dari penjualan besek saja masyarakat Wadas dapat meraup Rp 1.600.000 hingga Rp 2.400.000 perbulannya, melebihi Upah Minimum Kabupaten Purworejo yang hanya Rp 1.911.850,80.

"Ada pengepulnya, Mas, nanti ada yang ambil sendiri ke sini. Pengepul biasanya dijual lagi ke luar kota," katanya.

Dari hasil penjualan besek saja, para Wadon Wadas ini sudah mampu mencukupi kehidupan sehari-hari, belum ditambah lagi penghasilan para suami mereka yang bekerja sebagi petani. Bahkan diketahui potensi hasil pertanian Wadas cukup besar.

Hasil kebun Wadas, menurut data yang dirilis Gempa Dewa, mencapai delapan setengah miliar rupiah pertahun. Hasil kebun tersebut bisa lebih besar jika ditambah komoditas kayu keras yang mencapai lima miliar rupiah pertahunnya.

Pendapatan tertinggi masyarakat merupakan hasil kebun yang diperoleh dari pohon aren, mahoni, jati, durian, sengon, dan kemukus. Termasuk bahan pangan sehari-hari seperti cabai, petai, pisang, kopi, jahe, dan kelapa.

"Dari hasil penelitian dan riset kami, potensi durian bisa menghasilkan satu seperempat miliar rupiah tiap panen, kemukus dengan saru koma tiga lima miliar rupiah per tahun. Sedangkan cabai bisa mencapai tujuh puluh lima juta rupiah tiap bulan dan cengkeh bisa meraup enam puluh empat juta pertahun," katanya.

Hal inilah yang menjadi alasan terkuat masyarakat Wadas untuk tetap menolak rencana penambangan di desanya. Selain itu, Imel menilai ada kejanggalan sejak mulainya proses pembangunan Bendungan Bener ini sehingga Wadon Wadas terus berjuang menolak tambang.

Penolakan Wadon Wadas terhadap rencana penambangan ini sudah sejak proses awal sekitar tahun 2015, yakni saat terdapat perusahaan swasta yang melakukan pengeboran tanah di dua lokasi dengan kedalaman 75 dan 50 meter di Desa Wadas.

Pengeboran tanah ini dilakukan untuk menjadi bahan uji di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak. Saat itu warga Wadas sudah mulai menolak kegiatan yang dilakukan.

"Sebenarnya sudah sejak awal kita menolak, Mas. Tapi suara kita tidak ada yang mendengar," katanya.

Penolakan Wadon Wadas berlanjut pada 2018 lalu, saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan surat nomor 590/41 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendung Bener yang diduga banyak kejanggalan dalam proses terbitnya izin tersebut.

Setelah terbit izin penetapan lokasi yang pertama, penolakan demi penolakan dilakukan oleh Gempa Dewa maupun Wadon Wadas hingga izin berakhir. Namun, penolakan terus menerus tersebut tidak

Masyarakat Desa Wadas tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempadewa) dan Wadon Wadas menggelar peringatan satu tahun tragedi penangkapan warga oleh aparat. Foto: Gempadewa

menjadi perhatian pemerintah, bahkan suara rakyat pun dianggap angin lalu dan rakyat pun dipaksa setuju alamnya hendak dirusak oleh tambang.

Setelah masa berlaku izin habis, pemerintah malah memperpanjang izin melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021. Dengan perpanjangan ini warga Wadas khususnya Wadon Wadas beberapakali menggelar aksi. Namun, aksi Wadon Wadas tak pernah digubris oleh pemerintah.

"Sampai kapan pun kita akan menolak, karena ini adalah aset untuk keberlangsungan anak cucu kita ke depannya," katanya.

Setelah bercerita panjang dan lebar dengan Imel, ia menyarankan untuk menemui anggota Wadon Wadas yang lain yakni Dewi (20). Dewi adalah saudara Imel yang juga gigih dalam menolak tambang yang ada di Desa Wadas.

Sama seperti Imel, Wadon Wadas yang satu ini juga sangat gigih dalam melawan pertambangan di Desa Wadas. Segala bentuk aksi dan advokasi telah dilakukan Dewi untuk menggagalkan proyek tambang batuan andesit ini.

"Tuntutan kami masih sama dan kami tetap konsisten agar pemerintah mencabut IPL," kata Dewi. Dengan semangat menceritakan perjuangannya mempertahankan lahan miliknya.

Melihat terus berjalannya proyek tambang di desanya tanpa memperhatikan hak-hak warga kontra tambang, Dewi, Imel dan anggota Wadon Wadas lainnya tak tinggal diam, mereka terus menyuarakan hak-hak mereka ke berbagai tempat. Warga Wadas juga menggugat Gubernur Jawa Tengah ke PTUN Semarang. Gugatan warga tertanggal 7 Juni 2021 tersebut dilakukan karena Ganjar dinilai merugikan warga atas terbitnya IPL yang dianggap cacat hukum tersebut.

Dewi mengatakan, pada 21 Juni 2021, mereka mendatangi Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang dan menggelar aksi di depan gedung Gubernuran. Serentetan aksi lainnya berlanjut pada 9 Agustus 2021, ketika Wadon Wadas kembali menggelar aksi di PTUN Semarang dengan menganyam besek di halaman PTUN, sebagai simbol bahwa pertanian merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat setempat.

Aksi dilanjutkan dengan membagikan 234 bungkus makanan untuk mengecam tindakan represif aparat pada 23 April yang lalu serta mengawal gugatan yang sedang berlangsung di PTUN Semarang.

"Dari awal para perempuan di sini sudah mulai melawan, kita melakukan aksiaksi yang merupakan bentuk penolakan kami terhadap tambang," katanya.

Masih tak digubris, suara warga Wadas semakin lantang. Ratusan warga mendatangi kantor BPN Purworejo pada bulan September 2021 dan menyerahkan surat pernyataan penolakan inventarisasi dan identifikasi tanam tumbuh di Wadas dan puluhan aksi lainnya yang sampai saat ini masih belum membuahkan hasil.

Melihat pengorbanan dan kegigihan masyarakat dalam mempertahankan haknya, Dandhy Dwi Laksono, jurnalis dan produser film ternama, dan Asfinawati, direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengunjungi Desa Wadas pada 18 November 2021. Warga dan kedua orang orang tersebut mendiskusikan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat di tengah hutan yang akan dijadikan lahan tambang.

Upacara kemerdekaan Rl digelar Wadon Wadas dengan mengibarkan bendera setengah tiang di lokasi tambang batu andesit tahun lalu. Foto: Gempadewa

Kesengsaraan warga mencapai puncaknya tambah Dewi, saat warga sipil yang tak mempunyai kekuatan harus mengalami tindakan represif aparat pada tanggal 8-11 Februari 2022. Warga sipil yang sedang mujahadah didatangi ribuan polisi yang bersenjata lenkap. Akibatnya sebanyak 60 lebih warga Wadas dan LBH ditangkap aparat kepolisian dan dituduh sebagai provokator.

Ribuan aparat mengepung Wadas dengan dalih mengamankan pengukuran dan inventarisasi bidang tanah tahap pertama di desa tersebut. Beruntung, Imel dan Dewi saat kejadian tersebut tidak ikut terciduk aparat. Namun puluhan warga harus menjalani pemeriksaan di Polres Purworejo termasuk beberapa Anggota Wadon Wadas.

"Kami yakin apa yang kami lakukan bukanlah sebuah kesalahan, kami hanya ingin menjaga hak kami dan alam kami untuk anak cucu kami ke depannya," kata Dewi.

Di tengah berjalannya proses pengambilalihan lahan oleh pemerintah, warga kontra tambang semakin terdesak. Beberapa oknum bahkan sudah berpindah haluan dan menyatakan keluar dari Wadon Wadas serta menyerahkan tanahnya kepada pihak tambang. Meskipun begitu, Dewi dan anggota Wadon Wadas lainnya masih tetap bertahan dan melawan.

Kemerdekaan bagiDewi adalah semu. la masih melihat penindasan atas nama kemanusiaan di depan mata kepalanya sendiri. Saat warga lainnya memperingati HUT RI ke-77 Wadon Wadas masih harus berjuang melawan perampasan tanah di desanya.

Untuk menyatakan simbol perlawanan kepada para perampas lahan, Dewi dan Wadon Wadas lainnya menggelar upacara Kemerdekaan RI ke 77 dengan mengibarkan bendera setengah tiang.

"Kita sudah aksi lebih dari 20 kali dan akan terus kita lakukan entah sampai kapan," katanya.

Perlawanan Wadon Wadas yang sudah berpuluh kali dilakukan memang belum membuahkan hasil. Namun, semangat perjuangan dan perlawanan warga terus berlanjut, setiap bulannya Wadon Wadas melakukan konsolidasi dan mujahadah untuk terus melawan ketidakadilan.

"Setidaknya kita masih punya Tuhan untuk bersandar, meski berat tapi perlawan ini harus tetap kita jaga," katanya.

Wadas adalah salah satu dari empat desa yang terdapat dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk sumber material pembangunan proyek ambisius Bendungan Bener.

Wadas menjadisatu-satunya desa yang dipilih dan akan dijadikan lahan tambang untuk mensuplai kebutuhan material batuan andesit pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener. Beberapa lokasi lain yang masuk dalam Amdal tapi tidak terpilih

"Setidaknya kita masih punya Tuhan untuk bersandar, meski berat api perlawan ini harus tetap kita jaga,"

Aksi tolak tambang mengenakan baju adat Jawa oleh Wadon Wadas Mangku Bumi Pertiwi atau Perempuan Wadas Menyelamatkan Bumi Pertiwi dilakukan di lokasi tambang. Secara simbolis, mereka melilitkan kain stagen putih ke batang pohon-pohon besar. Foto: Gempadewa

antara lain: Gunung Wareng di Kedung Loteng, Gunung Mengger, Gunung Sipendul, dan Gunung Kuning di Guyangan.

Belakangan diketahui Desa Wadas ditetapkan sebagai lokasi penambangan batuan andesit karena lokasinya yang lebih dekat dengan lokasi bendungan, yang jaraknya hampir tiga belas kilometer dari Wadas.

Namun, alasan jarak inilah yang nampaknya lebih dipentingkan pemerintah daripada kondisi sosial-ekonomi yang ada di masyarakat Wadas. Ditetapkannya Desa Wadas sebagailahan tambang menimbulkan konflik yang berkepanjangan bahkan sampai saat ini. Bukan hanya konflik antar warga dan pemerintah selaku pemangku kebijakan, bahkan konflik dengan aparat kepolisian pun tak dapat dihindarkan akibat proyek tambang yang ambisius ini.

Bendungan Bener adalah sebuah proyek bendungan bertipe urugan batu yang dibangun di Desa Guntur, Bener, Purworejo. Diketahui struktur Bendungan Bener ini akan mencapai tinggi 156 meter. Bendungan ini direncanakan akan menjadi bendungan dengan struktur bendung tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2020, Bendungan Bener masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dari total 201 PSN yang sedang digencarkan oleh pemerintahan presiden Jokowi. Dari ratusan PSN tersebut 48 di antaranya adalah sektor pembangunan infrastruktur bendungan dan salah satunya adalah PSN Bendungan Bener.

Menurut beberapa sumber, bendungan ini direncanakan untuk mengairi lahan seluas 1.940 hektar, menyediakan air baku 1.500 liter per detik, dan memasok Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 6 megawatt. Selain itu, bendungan juga diharapkan mengurangi banjir dan lokasi wisata.

Namun, dibalik itu, Proyek Strategis Nasional ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi di masyarakat Wadas, yang akan ditambang batu andesitnya sebagai sumber utama material Bendungan Bener. Potensi rusaknya alam, matinya sumber air, hilangnya sumber penghasilan dan konflik horizontal antar warga menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup warga Wadas.

Tambang batuan andesit di Wadas menargetkan 15,53juta meter kubik material batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener, dengan kapasitas produksi 400.000 meter kubik setiap bulannya. Jika dilakukan, penambangan akan menghilangkan bentang alam Desa Wadas dan secara tidak langsung memaksa warga untuk hidup di bawah kerusakan ekosistem.

Selain tak bisa lagimengolah lahan untuk pertanian, masyarakat juga kehilangan hak mewariskan tanah pada generasi penerus.

Setelah meledaknya peristiwa penangkapan 60 lebih warga oleh aparat, berbagai instansi dan lembaga baru memberikan perhatiannya. Dari DPR RI, Komnas HAM, LPSK, Gusdurian dan lain sebagainya.

Anggota Komisi IIl DPR RI Muhammad Nasir Djamil juga menyoroti hal ini, la menilai, ada dugaan penyelundupan hukum IPL tambang batu andesit di Desa Wadas.

Tak hanya itu, Nasir menyebut, pembangunan Bendungan Bener dan penambangan batu andesit adalah dua hal yang berbeda. Selain, lokasi keduanya yang terpaut jarak cukup jauh, juga hanya pembangunan Bendungan Bener yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Desa Wadas tidak termasuk dalam PSN, jadi Amdal antara keduanya tidak bisa dijadikan satu.

"Saya bisa katakan ada persoalan administrasi. Bahkan ada dugaan penyelundupan hukum dalam keputusan IPL itu yang digugat warga dan dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai dari tingkat awal, banding, hingga kasasi. Seolah-olah penambangan batu andesit ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional," ujar Nasir saat menjadi narasumber di diskusi daring oleh lembaga survei nasional, Selasa (15/2/2022).

Nasir menceritakan, awal mula terjadinya konflik di Desa Wadas adalah saat Kementerian PUPR menerbitkan hasil kajian ahli dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Hasil kajian tersebut memutuskan bahwa tambang batu andesit yang paling dekat dengan lokasi bendungan berada di Desa Wadas.

"Padahal, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo, lokasi tambang andesit itu ada di desa lain, bukan di Desa Wadas. Bahkan sudah ada lima penambang yang memiliki izin usaha penambangan di kecamatan tersebut," urainya.

Oleh karena itu, terjadi pergolakan di masyarakat karena di dalam dokumen Amdal tersebut, Wadas dijadikan sebagai pemasok bahan baku batuan andesit untuk konstruksi pembangunan Bendungan Bener. Pergolakan ini, tambah Nasir, tidak hanya terjadi saat ini, tapi sudah dilakukan penolakan pengambilan batu andesit sejak 2017. Kondisi ini makin diperparah dengan keluarnya IPL oleh Pemprov Jawa Tengah yang memuat keputusan tentang pembangunan Bendungan Bener dan penambangan batu andesit di Wadas.

"Jadi ini 'pinter' juga sebenarnya. Bahwa surat keputusan IPL itu sudah diuji ke PTUN oleh masyarakat, namun kalah kasasi. Aturan ini 'pinter' karena memasukkan IPL penambangan batu andesit di Desa Wadas itu dalam satu keputusan yang di dalamnya juga ada PSN. Jadi, kesannya seolah-olah penambangan batu andesit yang ada di Desa Wadas itu bagian dari tak terpisahkan dari pembangunan Bendungan Bener itu sendiri. Padahal dua hal yang berbeda dalam pandangan kami," jelas Nasir.

Karena tak pernah diperhatikan dan diabaikan haknya oleh pemerintah, Wadon Wadas sampai saat ini, tetap melawan!

Kami Rela Mati Demi Anak Cucu Cerita Ibu-ibu Penolak Tambang Wae Sano

Oleh: Ambrosius Adir

Sekolahkan Anak Hingga Sarjana

aktu menunjukkan pukul 20.00 Wita, saat Mathildis Felni (55) bersama W suaminya Patrisius Pen (60) baru saja selesai makan malam pada Sabtu, 5 November 2022.

Setelah membereskan peralatan makan, Mama Mathildis membentangkan beberapa karung di lantai rumah dekat meja makan. la mengambil buah sirih dari dalam keranjang berbahan bambu dan menjajarnya di atas karung tersebut. Sedangkan suaminya sibuk membersihkan kulit ari kelapa yang sebelumnya sudah dilepaskan dari tempurungnya.

Tepat di sisi timur tiang tengah ruangan tersebut, terlihat onggokan cangkang kemiri yang sudah terpisah dengan isinya. Aroma sirih dan kemiri menyengat, saat memasuki ruangan itu.

"Sirih ini sudah setengah kering. Kalau malam harus jemur begini supaya tidak jamur," tutur Mathildis.

Buah sirih merupakan salah satu komoditas penopang ekonomi keluarga Mathildis selama berpuluh-puluh tahun.

Mama Mathildis Felni menjajar buah siri di atas karung di dalam salah satu ruangan di rumahnya. Buah sirih merupakan salah satu komoditas unggulan di Desa Wae Sano.

"(Sirih) kamijual ke Labuan Bajo. Inijual tiga bulan sekali. Biasanya, setahun itu, kami bisa dapat sampai tigapuluhan juta rupiah dari sirih ini," kata Mathildis sembari beranjak dari tempat duduknya. la menuju dapur, menyiapkan minuman. Kopi dan pisang masak menemani obrolan kami malam itu.

"Kalau kelapa ini, kami bikin minyak kelapa. Kami jual 40 ribu rupiah per botol," timpal suaminya.

Suasana Kampung Nunang, Desa Wae Sano malam itu sangat tenang. Tak ada gaduh kendaraan bermotor. Yang terdengar hanya suara jangkrik. Sesekali, tawa beberapa pemuda yang ngerumpi sambil menyambung WiFi di kantor desa, memecah keheningan di rumah Mathildis yang hanya terpaut sekitar 5 meter di sebelah barat kantor tersebut.

"Begini sudah suasana desa kami. Tenang. Kalau tidur malam, pasti nyenyak. Sangat nyaman di sini," lanjut Patrisius setelah beberapa saat kami terdiam.

Desa Wae Sano berjarak tiga puluhan kilometer arah selatan Labuan Bajo, ibu kota Manggarai Barat. Akses masuk menuju desa ini masih cukup sulit. Jalan memang sudah beraspal. Namun, banyak lubang sana-sini.

Warga desa ini mayoritas Katolik. Mereka bermukim di beberapa kampung, tiga di antaranya Nunang, Lempe dan Dasak. Ketiga kampung ini berada di lembah pegunungan Sesok, persis di tepi selatan Danau Sano Nggoang, danau vulkanik terbesar di Indonesia Timur.

Desa Wae Sano sangat indah. Nyaris setiap tahun, wisatawan-wisatawan asing dan domestik berkunjung. Pemerintah Manggarai Barat pun telah menetapkan Wae Sano menjadi desa wisata.

Di tepi Sano Nggoang, tepat di sisi timur Kampung Nunang, ada sumber air panas. Pemerintah telah membangun berbagai fasilitas untuk pariwisata. Ada kolam air panas, toilet, lopo-lopo, dan spot foto dengan latar belakang danau.

Hutan di wilayah Pegunungan Sesok dan di sekitar Danau Sano Nggoang juga menjadi rumah bagi dua ratusan jenis burung endemik Flores. Selama ini, wilayah Wae Sano menjadi spot pengamatan burung yang sering dikunjungi para pengamat burung dari luar negeri maupun dalam negeri.

Sebagian besar warga desa ini adalah petani. Mereka menggantungkan hidup pada komoditas pertanian seperti kemiri, kopi, kakao, kelapa, cengkeh, pinang, sirih, vanili, durian, alpukat, salak, dan beberapa lainnya. Di bukit dan lembah, di sisi kiri kanan jalan, dan di pekarangan rumah warga berbagai tanaman pertanian itu bertumbuh subur.

"Bicara tentang ekonomi, kami di sini hidup dan bisa sekolahkan anak (sampai sarjana) dari hasil apa yang kami tanam," tutur Mathildis sambil menyuguhkan minuman kopi hitam. "Saya punya anak tiga orang sudah sarjana. Dua orang masih SMA dan SMP. Kami bisa sekolahkan mereka karena hasil pertanian."

Terancam Proyek Geothermal

Mathildis terlihat cemas. la menarik napas panjang, sebelum melanjutkan pembicaraannya.

"Kalau pemerintah dan perusahaan tetap memaksakan proyek ini, bagaimana dengan kehidupan kami? Bagaimana dengan nasib anak cucu kami ke depan?"

Proyek yang dimaksudnya yakni rencana eksplorasi panas bumi atau geothermal di Desa Wae Sano yang sudah mulai berproses sejak 2017.

Proyek geothermal Wae Sano adalah salah satu dari proyek geothermal yang didorong pemerintah di sejumlah tempat di Pulau Flores menyusul penetapan pulau itu sebagai Pulau Geothermal pada 2017.

Geothermal Wae Sano menjadi proyek percontohan pemanfaatan dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi. Awalnya proyek ini dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), tetapi kemudian dialihkan ke PT Geo Dipa Energi. PT Sarana Multi Infrastruktur sebuah BUMN dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Proyek panas bumi Wae Sano memanfaatkan dana hibah dari Bank Dunia yang disebut dengan Clean Technology Fund (CTF) – Global Environment Facility (GEF).

Pada peta yang termuat dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) yang diterbitkan pada April 2019, proyek eksplorasi panas bumi Wae Sano akan menggunakan lahan seluas sepuluh kilometer persegi yang tersebar di Kampung Nunang, Lempe dan Dasak.

Tahap eksplorasi proyek tersebut disebut akan memerlukan pekerjaan sipil awal yang mencakup pembangunan well pad, injection well pad, koridor jalan raya, koridor perpipaan, dan base camp.

Di Kampung Nunang, lokasi pembangunan well pad atau tapak pengeboran hanya berjarak puluhan meter dari rumah warga, dan berjarak seratus meter darifasilitas publik seperti Gereja Katolik, Sekolah, dan Puskesmas Pembantu.

Kemudian, di Lempe, lokasi eksplorasi juga sangat dekat dengan sumber air bersih dan pemukiman warga. Begitu juga di Kampung Dasak.

Sebagian besar warga di tiga kampung ini menolak kehadiran proyek itu, kendati perusahaan bersama pemerintah berulang kali melakukan negosiasi.

Perusahan bahkan pernah mengirim beberapa warga Desa Wae Sano untuk melakukan studi banding ke PLTP Kamojang. Namun, upaya itu sia-sia. Hasil studi banding justru menguatkan suara penolakan warga.

"Geothermal yang di Kamojang itu kan sudah jadi. Kita tidak tahu saat proses awalnya seperti apa. Di sana topografinya rata. Sedangkan kita di sini, topografinya miring. Yang pasti nanti akan terjadi penggusuran," kata Mathildis.

"Kemudian, apakah yang di Kamojang itu mencerminkan semua geothermal di seluruh Indonesia? Tentu, tidak."

la mengatakan contoh yang paling dekat dengan masyarakat Wae Sano yaitu proyek panas bumi Mataloko, Ngada. Proyek yang mulai dikerjakan pada 2002 itu, hingga kini tidak bermanfaat.

"Sampai saat ini, yang dinikmati oleh masyarakat hanya dampak buruknya: kebun tidak produktif, rumah rusak, dan lain sebagainya," ujarnya.

Mathildis menuturkan ia dan warga lain di Desa Wae Sano tahu tentang rencana eksplorasi panas bumi di desa mereka, setelah pihak perusahan melakukan kegiatan survey awal.

"Sebelum itu pihak perusahaan memang sudah sering ke kampung ini, tetapi kami tidak tahu kegiatan mereka di sini," katanya.

"Proyek geothermal ini semacam meremehkan semua masyarakat. Saat survey, mereka seenaknya masuk ke kebun warga dan memotong tanaman warga tanpa izin," lanjutnya dengan suara meninggi.

Yosep Erwin, salah satu tokoh masyarakat di Desa Wae Sano juga menguatkan cerita Mathildis. Menurutnya, saat sosialisasi awal proyek tersebut, perusahan tidak melibatkan semua masyarakat Wae Sano.

"Sosialisasi awal, pesertanya terbatas. Setiap desa sekitar, hanya diundang sepuluh orang perwakilan

Kampung Nunang, Desa Wae Sano menjadi salah satu titik operasi tambang panas bumi. Pemerintah dan perusahaan berencana merelokasi perkampungan ini, namung ditolak keras oleh warga. Foto: JATAM

masyarakat. Begitu juga di Desa Wae Sano yang merupakan lokasi proyek geothermal, yang diundang ikut sosialisasi itu hanya sepuluh orang," ujarnya, sembari mengingat kembali tanggal dan bulan sosialisasi awal proyek geothermal Wae Sano pada 2017 lalu.

"Mestinya, kami masyarakat Desa Wae Sano harus diundang semua karena proyek ini ada di desa kami."

Menurut Yosep, pada saat sosialisasi awal itu, belum ada kejelasan sikap masyarakat. Apakah setuju atau tidak terhadap proyek tersebut.

Setelah sosialisasi itu, lanjutnya, pihak perusahan menggelar rapat konsultasi tahap pertama. Kegiatan itu dihadiri oleh pemerintah Manggarai Barat, perwakilan masyarakat, dan tokoh adat.

Saat itu, kata Yosep, pihak perusahan meminta izin kepada tua adat dari sejumlah kampung di sekitar lokasi eksplorasi agar mereka bisa melakukan penelitian.

"Para tua adat setuju," katanya. "Tetapi, mereka minta agar hasil survey itu harus disampaikan kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa menentukan sikap yang jelas."

Namun, pihak perusahaan kemudian tidak menuruti permintaan para tua adat itu. Mereka tidak menyampaikan hasil survey kepada masyarakat.

"Kegiatan mereka berjalan terus," ujar Yosep. "Terus, tidak menghiraukan masyarakat lokal. Mereka masuk di kebun, potong orang punya tanaman, di situ orang mulai tidak suka."

Yosep mengatakan, saat sosialisasi terkait proyek geothermal itu, pihak perusahan tidak pernah membicarakan dampak buruk dari proyek tersebut.

"Yang mereka omong yang baik-baik semua. Saat sosialisasi tidak pernah dijelaskan adanya evakuasi, relokasi," ujarnya.

Warga, kata Yosep, mulai berpikir bahwa proyek tersebut mengancam kehidupan mereka, setelah mendapat dokumen perusahan yang di dalamnya ada uraian tentang evakuasi dan relokasi.

"Kalau ada relokasi, berarti tidak nyaman. Apalagi titik-titik bor berada di wilayah pemukiman. Setelah tahu itu (evakuasi dan relokasi), masyarakat mulai menyampaikan keberatan hingga kemudian menolak proyek geothermal," tuturnya.

Tetap Solid Melawan Geothermal

Sekelompok warga yang sebagian besar perempuan terlihat menenteng spanduk berisi tuntutan penolakan proyek geothermal, memasuki kantor Desa Wae Sano pada Selasa, 15 November 2022.

Hari itu, mereka datang ke kantor desa untuk mendengarkan sosialisasi yang dilakukan oleh tim dari Kantor Staf Presiden dan PT Geo Dipa Energi.

Dalam sosialisasi itu, mereka tetap lantang menyatakan penolakan terhadap proyek geothermal, meskipun perusahan menyatakan akan mengubah prioritas eksplorasi dari well pad B di Nunang yang hanya berjarak 30 meter dari rumah-rumah warga ke well pad A di Lempe yang berjarak 150 meter dari pemukiman warga.

Ini merupakan aksi penolakan untuk kesekian kalinya yang mereka lakukan di hadapan pemerintah dan perusahan, selain unjuk rasa di kantor bupati dan DPRD Manggarai Barat.

Mereka juga pernah dua kali mengirim surat ke Bank Dunia, meminta lembaga tersebut membatalkan pendanaan terhadap proyek geothermal itu. Surat warga itu direspons Bank Dunia dengan mengirim perwakilan untuk berdialog langsung dengan masyarakat Wae Sano pada 9 Mei 2022.

Menurut Yosep Erwin kekompakan mereka melakukan aksi-aksi penolakan itu atas dasar pemikiran yang sama. Mereka tidak mau ruang hidupnya diganggu proyek geothermal.

"Kami sudah nyaman tinggal di desa ini. Kami sudah bahagia dengan apa yang kami punya," katanya, sembari menambahkan bahwa ruang hidup yang ia maksud yakni kampung, kebun, mata air, dan compang, (mesbah adat) -tempat persembahan leluhur, biasanya terletak di tengah kampung.

la mengatakan untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan aksi penolakan, mereka secara swadaya mengumpulkan apa yang mereka punya.

"Kunci kekompakan kami, kami tidak saling curiga. Kami saling mengerti. Kemudian, setiap kali ada isu baru, kami selalu berdiskusi," ujar Yosep.

Perempuan Melawan Demi Anak Cucu

Dalam sejumlah aksi pengadangan dan unjuk rasa, ibu-ibu selalu berada di barisan paling depan. Mereka dengan lantang berteriak menyatakan penolakan terhadap proyek geothermal.

Dalam kunjungan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi ke titik pengeboran di Kampung Nunang pada 22 Mei 2021, misalnya, sejumlah ibu mendatanginya dan meminta pertolongan agar proyek itu batal.

"Sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan generasi baru, kami sangat khawatir dengan masa depan anak cucu kami," kata Yuliana Frida (46), salah satu warga Kampung Lempe.

"Kalau tanah ini kami kasih ke perusahan, bagaimana kami mendapatkan pangan?" tambahnya.

Selain itu, kata dia, sebagai perempuan yang kesehariannya juga bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan air minum di dalam keluarga, ia khawatir proyek geothermal akan mencemari sumber air minum di kampungnya.

"Itu alasannya sehingga kami, ibu-ibu di sini, selalu paling depan menyuarakan penolakan."

Yuliana mengatakan, sekalipun perusahaan mau membayar tanah dan tanaman dengan uang, mereka tetap tidak setuju.

"Kami tidak butuh uang. Kami hanya butuh hidup damai, aman dengan lingkungan. Apa saja janjijanji perusahan, kasih oto (mobil), bangun rumah lantai 10, kami tetap tidak mau," ujarnya.

"Kalau memang kami butuh uang, kenapa kami tidak terima dari dulu? Kami tidak butuh apaapa. Kami hanya butuh damai."

Kecewa dengan Sikap Gereja

Yosep mengatakan sebagai umat Katolik, masyarakat Wae Sano meminta bantuan gereja secara institusi, ketika pada awalnya suara-suara penolakan mereka tidak mendapat tanggapan dari perusahaan dan pemerintah.

Merespons permintaan mereka, Uskup Ruteng Mgr. Siprianus Hormat, Pr pun bersurat ke Presiden Jokowi, pada 9 Juni 2020.

NO CONSENT NO CONSENT NOCOM WORLD BANIK PLEASERESPEURPRINIPE WORLD BANK WORLDPLEASE RESPECTJOURPRINCIPLE PLEASERESPECTY Warga Wae Sano, Sano Nggoang, Manggarai Barat membentangkan spanduk berisi pernyataan penolakan geothermal saat Bank Dunia, Pemerintah dan PT Geo Dipa Energi menggelar sosialisasi di desa mereka pada 15 November 2022. (Foto: Dokumentasi Warga/JATAM)

Dalam surat itu, ia meminta pemerintah untuk tidak melanjutkan proyek geothermal Wae Sano karena lokasi eksplorasi berada di dalam ruang hidup warga.

la juga menyatakan dalam surat itu bahwa kehadiran proyek geothermal berpotensi merusak Danau Sano Nggoang yang selama ini menjadi penyangga keanekaragaman hayati dan ekologi di wilayah itu dan sudah menjadi salah satu destinasi wisata alam yang sangat menjanjikan dalam desain destinasi pariwisata premium Labuan Bajo.

Yosep mengatakan, selain menyurati Presiden, Uskup Sipri juga sempat mendatangi Desa Wae Sano.

Dalam kunjungan itu, lanjutnya, Uskup Sipri menyatakan bahwa Gereja Keuskupan Ruteng siap berjuang bersama warga, menolak proyek tersebut.

"Dia juga bilang ke masyarakat supaya jangan memberi tanah untuk proyek geothermal ini karena lokasinya sangat dekat dengan kampung," ujarnya.

Namun, sikap Gereja Katolik Keuskupan Ruteng kemudian berubah. Pada 21 Mei 2021, Uskup Sipri kembali mengirim surat kepada Presiden Jokowi, di mana ia menyatakan bahwa setelah melakukan dialog dan kerja sama intensif antara pemerintah, Gereja Katolik, dan masyarakat Wae Sano, pihaknya setuju agar proyek geothermal Wae Sano dilanjutkan.

Yuliana mengatakan terkait perubahan sikap Gereja Katolik Keuskupan Ruteng terhadap proyek geothermal Wae Sano, itu hak mereka.

Tetapi, kata dia, yang pihak Keuskupan Ruteng harus ingat bahwa "Ini bukan tanah Gereja. Ini tanah kami. Kami kasih makan pastor itu, hasil dari tanah ini."

"Konem neho nia jaong de Uskup hitu ko tuang hitu, toe setuju le hami. Ai toe ma tanah diha ndo'o," katanya dalam bahasa daerah Manggarai: Mau bagaimanapun Uskup atau Pastor itu bicara, kami tetap tidak setuju. Karena tidak ada tanah mereka di sini.

Tolak Sampai Mati

Kedua tangan Laurensia Saima (56) terlihat sangat telaten merangkai irisanirisan daun pandan. Pagi itu, ia sedang menganyam tikar, sambil sesekali ia melayani pembeli di kiosnya.

Saban pagi, selain mengurus rumah tangga dan sebelum ke kebun, ia menyempatkan diri menganyam tikar. Begitu juga setiap sore dan malam sebelum tidur.

"Tikar ini untuk dijual. Supaya bisa tambah-tambah biaya keperluan di rumah," tutur Laurensia saat ditemui Senin pagi, 7 November 2022.

Laurensia bersama keluarganya tinggal di Kampung Lempe. Rumah mereka hanya berjarak sekitar 50-an meter dari tepi Danau Sano Nggoang.

Sama seperti keluarga lain di kampungnya, untuk biaya hidup: beli beras, lauk pauk, sabun, biaya pendidikan anak-anak hingga biaya kesehatan, mereka mengandalkan hasil pertanian.

Selain itu, Laurensia punya alternatif pendapatan lain. la menganyam tikar dan menjualnya kepada pemesan, baik di kampungnya maupun dari kampungkampung tetangga. la juga membuka kios kecil yang menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti garam, sabun mandi dan cuci, rokok, mie, dan beberapa lainnya.

Sama seperti Mathildis dan Yuliana, Laurensia merupakan salah satu ibu di Desa Wae Sano yang menentang keras proyek geothermal.

"Kami tidak mau tanah Nunang ini rusak. Tanah ini tidak boleh dikelola oleh orang lain. Ini tanah diwariskan oleh leluhur kami," katanya.

"Kalau tanah ini dikelola perusahaan, bagaimana nasib anak cucu kami nanti?"

Laurensia mengatakan, tanah di wilayah Wae Sano telah memberi mereka hidup. Wajib hukumnya mereka menjaga tanah itu.

"Kami rela mati kalau pemerintah dan perusahan tetap memaksa proyek geothermal ini ada di Desa Wae Sano," ujarnya.

Perempuan Dairi Mempertahankan Tanah Paragat

Oleh: Desra Ivana Sihombing

Paragat

ari menjelang petang, ketika saya mengunjungi Parulian Tambun, perempuan berusia lima puluh dua tahun dan masih aktif sebagai paragat (penyadap nira untuk dijadikan tuak), asal Lae Panginuman -kurang dari dua jam bermobil ke Barat, melewati Sidikalang, ibu kota Kabupaten Dairi.

Dalam turi-turian (dongeng tetua) Batak, dipercaya bagot merupakan jelmaan Dewi yang menangis, sehingga mengambil hasilnya juga harus dengan hatihati. Untuk menghasilkan air tuak yang banyak, ada ritual tertentu seperti berdoa dan berbicara dan meminta izin pada bagot. Sejak dulu, Parulian sangat menjaga dengan hati-hati bagot yang ada, dan membiakkannya menjadi 10 pohon. Parulian menyatakan, bahwa bagot juga bisa menjadi teman bercurhat, karena ketika dia sangat membutuhkan

Kami bercerita awal mula Parulian membuka lahan dan bertani di Lae Panginuman sekitar 30 tahun yang lalu. Awalnya, dia memulai dengan dua pohon bagot (nira), karena melihat ada beberapa bagot yang berhasil di kebun milik tetangganya. Selain itu, dia membersihkan lahan belukar untuk ditanami padi, durian, jagung, serta sirsak di sekitar rumahnya.

uang, bagot bisa menghasilkan sepuluh liter tiap harinya. Banyak kisah yang diceritakan Parulian tentang bagot ini.

Dalam mengerjakan bagot dan pertanian lainnya, Parulian dibantu oleh anaknya. Dari mendiang suaminya, Parulian memiliki tujuh anak dan satu anak angkat, lima perempuan dan tiga laki-laki. Semua anak Parulian mendukung penuh perjuangan ibunya. Mereka menyadari bahwa mereka mampu merasakan bangku pendidikan karena hasil pertanian.

Mereka meyakini, tanah mereka memang layak untuk diperjuangkan. Selain bertani, Parulian juga aktif berorganisasi. Anak bungsu perempuannya, Nurhayati, 20 tahun, selalu siap sedia antar-jemput ibunya pergi ke kebun dan menghadiri rapat-rapat organisasi. Saat ini, lima orang anak Parulian sudah bekerja di luar kota, dan ketiga adiknya masih duduk di bangku sekolah, sekaligus menemani sang Ibu.

Menjadi Orang Tua Tunggal

Ada pergumulan besar dalam hidup Parulian beberapa bulan lalu, tepatnya di akhir Agustus, ketika sang suami meninggal. Sejak saat itu, Parulian menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya.

Parulian menyatakan, ada atau tidak ada suami (Amang) sama saja baginya, karena suami hanya akan bekerja sesukanya (manuntun lomo). Amang tidak terlalu berperan dalam mencukupi kehidupan sehari-hari, lebih-lebih semasa hidupnya, Amang hampir setiap hari ke lapo tuak, membuat Parulian cukup kesal dan marah.

Karakter keras kepala yang di miliki suami, membuat Parulian dan anakanaknya tidak bisa berbuat apa-apa selain berjuang bersama untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat Parulian menjadi perempuan yang sangat gigih dalam bekerja.

Selain gigih bekerja, Parulian juga aktif di organisasi gereja Katolik, sejak dia menikah tiga puluh tiga tahun lalu. Parulian aktif dalam kegiatan gereja dan menjadi salah satu pengurus di Stasi Katolik di Lae Panginuman.

Parulian senantiasa memiliki pengharapan besar kepada Bunda Maria. Karena selain memiliki kekuatan dalam tenaga, Parulian juga meyakini untuk meminta kekuatan dalam menjalani hidup kepada Maria. Maria adalah Ibu Yesus, anak Allah penyelamat dunia, sehingga kedudukan Maria dalam gereja sangat istimewa bagi Parulian dan umat stasi lainnya.

Ketika tanah pertaniannya akan dirusak dengan kehadiran tambang seng, Parulian dan orang-orang dalam Stasi Lae Panginuman kompak menolak tambang. Dari 20 keluarga, hanya satu keluarga yang tak sepakat dengan penolakan tambang. Pasalnya, salah seorang anak dari keluarga ini, bekerja sebagai pegawai di Kementerian Sosial. la meyakini perjuangan ini akan mempengaruhi karir anaknya. Hal ini justru membuat Parulian makin semangat memperlebar lingkaran pertemanan, membiakkan perjuangan mempertahankan ruang hidup para petani Lae Panginuman.

Selain aktif di gereja, Parulian juga aktif dalam kegiatan arisan yang ada di desanya (arisan marga), yang diadakan setiap dua minggu sekali.

Pendukung setianya adalah Nurhayati Simangunsong, putri bungsu Parulian. Remaja dua puluh tahun, pelajar di SMU Negeri Parongil ini, selalu siap sedia mengawal segala aktivitas Parulian. Dari onan atau belanja ke pasar, berladang ke tombak (ladang) dan juma (sawah), ibadah, arisan, hingga pertemuan-pertemuan organisasi perempuan di desanya. "Aku ini driver Mamak, siap bersedia mengantar ke mana saja, asal Mamak sehat sentosa," tutur Nur, panggilan rumah, Nurhayati Simangunsong.

Nurhayati merasa khawatir terhadap sumber air yang kemungkinan akan rusak akibat limbah yang dihasilkan oleh perusahaan, Nurhayatijuga menyampaikan informasi yang dikonfirmasi oleh BNPB bahwa Dairi merupakan daerah rawan gempa, yang bisa saja suatu waktu menimbulkan kematian besar bagi warga Dairi.

Untuk usia Nur sekarang, mungkin lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman-temannya, bermain gadget, belajar, dan sebagainya. Namun, Nur lebih memilih banyak menghabiskan waktu untuk mengantar ibunya melakukan semua pekerjaan.

Tuak

Ada dua jenis tuak, tuak manis dan tuak pahit. Tuak difermentasikan menggunakan sejenis kulit kayu bernama raru, ini yang disebut tuak pahit. Pada dasarnya tuak memiliki rasa manis. Bila kemudian ada varian rasa, seperti pahit atau kesat pada tuak, itu diakibatkan oleh penggunaan raru oleh si paragat.

Dalam adat Batak sendiri, tuak yang dipakai adalah tuak manis (tuak na tonggi) yang diartikan sebagai media untuk mendoakan. Pada saat menggunakan tuak, di adat Batak, ada umpasa atau ungkapan pendahuluan bernada pengharapan baik, "dison adong tuak tangkasan, tung tangkas ma hamu maduma, tangkas mamora, dison adong tuak tangkasan, tung tangka ma hamu maduma, tangkas mamora". Terjemahan bebasnya adalah "di sini ada tuak tangkasan (manis dan enak), semoga saudara sekalian menjadi makmur dan kaya."

Parulian Tambun baru pulang maragat (mengambil tuak), Parulian pun menjelaskan pekerjaan ini umumnya dikerjakan laki-laki. Karena harus memanjat pohon nira, memangkas ujung manggar nira sebelum dia mekar, ditampung airnya, mengambilnya airnya dari pohon dan dijadikan tuak. Parulian Tambun adalah perkecualian karena dia perempuan yang mengerjakan ini.

Di desa Lae Panginuman saja, ada sekitar 10 keluarga yang berpenghasilan dari maragat, namun hanya Inang Parulian lah perempuan yang mampu memanjat pagot (maragat). Banyak orang menyatakan bahwa Parulian merupakan sosok yang tangguh. Tak sedikit yang menggunjing, pekerjaan itu mustinya dilakukan oleh suaminya, menganjurkan Parulian seharusnya tidak melakukan itu. Namun Parulian sedikit pun tidak mendengarkan omongan miring dari sebagian orang.

Parulian memiliki 10 pohon pako (pagot). Dalam seharinya ia menghasilkan 5-8 liter dan tiap liter dia hargai delapan ribu rupiah.

Tuak merupakan nama sebutan untuk salah satu minuman tradisional turun temurun di tanah Batak, dan orang Batak menyebutnya pagot.

Air tuak diambil dari manggar aren, yang sudah dipotong ujungnya, dan diambil airnya kemudian dicampur dengan raru untuk penambah rasa. Air manggar nira ini merupakan bahan dasar fermentasi tuak beralkohol. Tuak sering digunakan sebagai jamuan dan sajian utama pada acara dan upacara adat. Tuak juga disebut dapat menambah daya tahan tubuh jika dikonsumsi secukupnya.

Tuak yang memiliki hubungan dengan adat dinamakan tuak tangkasan atau tuak murni yang tidak bercampur dengan raru. Tuak berasal dari mayang bagot. Ada kisah tua di Batak soal asal usul bagot ini, yang menyangkut kisah sang dewi pada zaman dahulu. Parulian mengisahkan sedikit cerita tentang putri bagot ini.

Kisahnya, Putri Bagot dipaksa menikah dengan pria yang sama sekali tidak disukainya, karena tekanan orang tua yang sudah menerima uang serta emas yang banyak. Sang putri menyatakan dia ingin menari dan akan menentukan sikap, apakah dia bersedia menikah atau tidak. Maka dia menari dan melompat ke lahan kosong serta tertanam ke tanah menjadi sebuah pohon mirip palem. Tangisan orang tua dan kerabatnya serta teman-temannya mengairi lahan tersebut. Palem tersebut lantas dikenal sebagai nira atau bagot dalam bahasa lokalnya. Air mata orang-orang ini yang kemudian menjelma jadi air tuak alias air mata Putri Bagot.

Sampai saat ini, tuak masih berposisi sebagai minuman sehari-hari bagi laki-laki Batak Toba yang tinggal di kampung halaman. Namun, dewasa ini perempuan yang baru melahirkan juga dianjurkan untuk minum tuak untuk memperlancar air susu, walaupun tidak dianjurkan untuk minum lebih dari satu gelas.

Sebagai minuman tradisi, tuak digunakan pada upacara-upacara tertentu seperti manuanompu yaitu kegiatan yang diartikan sebagai sebuah harapan bahwa yang telah dikuburkan akan tetap menghasilkan kontribusi bagi kehidupan manusia.

Ada juga, mangongkal holi yaitu upacara adat memindahkan tulang belulang sebagai penghormatan kepada nenek moyang, serta menyediakan tempat yang derajatnya lebih tinggi dalam pemahaman adat Batak.

Durian, Padi, dan Jagung

Dalam perkembangannya, tuak sudah ditonjolkan sebagaiminuman sehari-hari daripada fungsi dalam upacara adat. Selain maragat, Parulian juga memiliki pohon durian, sawah, jagung, dan tanaman lainnya untuk mempertahankan kelanjutan hidup mereka.

Setidaknya dia memiliki belasan pokok durian yang sudah berbuah. la menanamnya puluhan tahun lalu. Tiap pohon bisa menghasilkan 50 angkat durian. Angkat adalah ukuran tradisional di Batak. Seangkat bisa berisi satu hingga tiga buah. Sidikalang dan sekitarnya terkenal dengan duriannya. Jika sudah musim, Parulian dan anak-anaknya mengumpulkan durian setiap pagi dan sore serta menjualnya ke pengepul atau toke. Durian biasanya dihargai 10.000-25.000/angkat.

Musim panen durian adalah hal-hal yang banyak dinantikan warga Dairi, termasuk Parulian.Karena sekali musim panen, tiap harinya, mereka bisa menghasilkan uang sebanyak dua ratus hingga lima ratus ribu rupiah. Hal yang sangat dinantikan, untuk mencukupi kebutuhan, serta membeli segala perlengkapan yang sudah layak untuk diganti. Parulian juga sangat bercitacita untuk merenovasi rumah, karena bagian belakang rumah mereka sudah roboh.

Selain itu, Parulian memiliki satu setengah rante lahan atau sekitar enam ratus meter persegi, yang biasanya ditanami padi dan jagung, sesuai dengan musim di desanya. Serante setara dengan 20 meter kali 20 meter atau 400 meter persegi. Parulian lebih sering menanam jagung, Karena jagung lebih mudah ditanam dan tidak terlalu membutuhkan banyak air.

Kalau musimnya bagus, lahan pertanian padi seluas 4 rante, bisa menghasilkan 64 kaleng padi atau setara dengan 768 kg. Untuk lahan pertanian jagung seluas setengah hektar menghasilkan, dihasilkan sekitar 1.500 kg jagung tiap panennya. Padi dan jagung memiliki waktu panen yang berbeda, jagung bisa dipanen tiga kali setahun dan padi dua kali setahun. Hasil panen biasa dijual ke toke.

Harga jual padi dan jagung ke toke, biasanya ditentukan dengan satuan enam puluh ribu per kaleng. Dari 64 kaleng biasanya dia mendapatkan 3.840.000 rupiah dan untuk jagung 5000 perkilogram.

"Semenjak alat-alat dan mobil PT DPM sering berjalan, banyak tanaman di Dairi tidak menghasilkan buah," tutur Parulian. “Mungkin ini diakibatkan oleh kebocoran limbah masa eksplorasi di tahun 2012."

Tambang dan Durian Mogok Buah

Apa hendak dikata, cita-cita Parulian untuk memperbaiki dapur ditunda. Pasalnya, durian yang dicadangkan sebagai sumber dana perbaikan dua tahun belakangan mogok berbuah. Hal ini tak pernah terjadi sebelumnya.

Warga mencurigai dua penyebab. Pertama, aktivitas tambang seng PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) di daerah Sopokomil, tak jauh dari kebun durian Parulian. Aktivitas perusahaan membuat struktur tanah bergoyang, dan kemungkinan menyebabkan durian mogok berbuah. Kedua, cuaca yang berubah-ubah tak menentu, yang juga disebabkan oleh pertambangan membuka banyak lahan hutan.

Sampai saat ini mereka belum melakukan apapun untuk mengusahakan solusi hal ini. Namun, durian yang tidak berbuah cukup mempengaruhiperekonomian warga. Banyak warga yang menanam pohon durian sebagai salah satu tumpuan ekonomi.

Baru proses pembangunan saja, durian mogok berbuah, "bagaimana lagi kalau mereka sudah benar-benar beroperasi? Apa yang akan kami makan?" soal Parulian lebih lanjut.

Selamat Hari Jans Dasional Tani TANI" Petani Butuh Tanah ihop Gukan Tambang

Parulian Tambun menjadi orator pada aksi di kantor bupati

"Apakah kami hanya akan makan debu?" Begitulah Parulian menyampaikan dengan gemetar perihal kekhawatirannya akan kegagalan panen hasil taninya. Sejak tigapuluh tiga tahun Parulian tinggal di Lae Panginuman, baru dua tahun ini Parulian mengalami kesedihan mendalam akibat tidak panen durian, karena durian sangat membantu penghasilan mereka.

Melihat kegagalan-kegagalan panen yang dialami Parulian, ia semakin aktif mengikuti pertemuan organisasi yang ada di desa, karena dalam pertemuan itu juga membahas tentang bagaimana untuk mengolah hasil tani dengan baik.

Parulian serta anggota organisasi lain merasa penting untuk menambah wawasan dalam keadaan organisasi. Parulian bergabung dalam Organisasi Perempuan (OP Marsitoguan) yang di dampingi oleh Yayasan Dakonia Pelangi Kasih (YDPK) selama kurang lebih 10 tahun, menyadari pentingnya menjaga keutuhan lahan, kearifan budaya dan lingkungan tempat tinggal mereka

Ancaman Tambang di Tanah Dairi

Dairi Prima mineral adalah perusahaan patungan antara konglomerat pertambangan yang berbasis di Beijing, China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) dan Bumi Resources

Parulian Tambun dan seorang temannya menampilkan tarian tortor di acara Hari Tani

Minerals, anak perusahaan dari raksasa pertambangan batu bara Indonesia, Bumi Resources.

Wilayah konsensinya mengandung sekitar 5% dari cadangan seng dunia. Proyek ini berawal tahun 1998, saat Dairi Prima Mineral menerima izin dari pemerintah Indonesia untuk mengeksplorasi logam di sebuah wilayah seluas 27.420 hektar. Proyek diprediksi menghabiskan biaya sekitar USD 453juta. Penambangan diharapkan dimulai 42 bulan setelah semua dana dan asuransi didapatkan. Menurut draf Adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tahun 2019, umur tambang adalah 10 tahun.

Dairi Prima Mineral mengusulkan penggunaan teknik penambangan bawah tanah saat mengekstraksi bijih dan membawanya ke permukaan. Bijih kemudian akan dikonsentrasikan di fasilitas yang akan dibangun di dekat tambang. Bijih konsentrat kemungkinan akan dikirim ke Tiongkok, di mana bijih akan dihaluskan dan digunakan untuk berbagai barang konsumen dan industri, khususnya mobil.

Parulian Tambun dan temannya melakukan diskusi rutin Organisasi Perempuan

Warga Dairi, termasuk Parulian Tambun sangat menghawatirkan kehadiran PT DPM karena beberapa hal: resiko tinggi bahaya dari kerusakan bendungan tailing, yang bisa mendatangkan bencana setelah terjadinya peristiwa gempa atau badai, keselamatan manusia, kerusakan lingkungan, dan terusirnya penduduk. Selama ini tidak ada konsultasi dengan warga mengenai daya rusak yang akan terjadi ketika perusahaan beroperasi.

Selain seorang perempuan penolak tambang garis keras, Parulian juga turut memberi penyadaran akan potensi daya rusak yang dihadirkan oleh PT DPM. Inang sendiri menyatakan, "dokumen AMDAL yang dibuat PT DPM, diduga minim partisipasi masyarakat," katanya.

"Terbukti sejak tahun 1998, baru di tahun 2021 perusahaan melakukan sosialisasi dan tidak melibatkan semua masyarakat dari beberapa kecamatan yang berada di kawasan yang hendak ditambang, yaitu Lae Parira, Silima Pungga-Pungga, Sumbul Pegagan dan Tanah Pinem," lanjutnya.

Selain itu, "AMDAL PT DPM diduga memiliki kekeliruan secara administratif karena menyebutkan bahwa di Dairi terdapat hutan mangrove dan tambak garam," lanjut Parulian. Kesalahan lain adalah pembangunan gudang bahan peledak dekat pemukinan warga dianggap menyalahiizin dan membahayakan warga. "Pembangunan gudang bahan peledak diduga dibangun di luar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), serta dibangun hanya lima puluh meter dari pemukiman masyarakat," pungkas Parulian.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut mengundang dampingan dari YDPK, saat sidang terbuka terkait draft adendum PT DPM. Gersom yang mewakili dampingan pun mempertanyakan soal kekeliruan administratif PT DPM ini. DPM merespon dengan menyampaikan bahwa hal tersebut murni karena kekeliruan, alasan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Hingga saat ini, sosialisasi yang dilakukan oleh PT DPM, masih sangat minim, bahkan banyak masyarakat belum tahu apa yang hendak ditambang oleh PT DPM.

Harapan untuk Desaku

Bersama organisasi perempuan Marsitoguan, organisasi dibentuknya bersama rekan-rekan perempuan di Desa Lae Panginuman, pada tahun ini, Parulian Tambun sudah empat kali turut dalam aksi penolakan terhadap industri tambang di Dairi. Dari Dairi, mereka aksi di depan kantor bupati, DPRD, dan KIP Medan. Sementara di Jakarta, ia aksi di Konjen China, dan KLHK. Tuntutannya, keterbukaan informasi, khususnya terkait Kontrak Karya yang ditutupi KESDM dan pencabutan SKKLH karena dinilai tidak layak dan mengancam keberlangsungan lingkungan hidup.

Dalam persiapan untuk melakukan aksi paralel di tiga tempat tersebut di atas, para warga yang ikut terlibat, termasuk Parulian sendiri, selalu antusias untuk terlibat aktif memberikan ide perihal muatan aksi yang bisa dilakukan saat menyampaikan aspirasi. Mangandung, berkabung dan meratap dalam adat batak, seperti yang dilakukan oleh Parulian di depan Kantor Bupati, merupakan ide dari Parulian sendiri.

Menurutnya, mangandung begitu kontekstual dengan budaya Batak dan sarat akan pesan yang tersampaikan melalui setiap tangisan dan erangan

KONSESI PT DAIRI PRIMA MINERAL

Desa Terdampak Langsung Lae Panginuman 2. Bakal Gajah 3 Sumbari Uruk Belin 5. Siboras 6. Bonian 7. Parongil Tuntung Batu Bongkaras 10. Longkotan 11 Palipi Desa Cipar Pari Timur, Kec. Sultan Daulat, Kota. Subulussalam, Prov. Aceh Desa Kuta Cepu, Kec. Simpang Kiri, Kota. Subulussalam, Legenda Prov. Aceh. IPPI4 Petahan Cempa Aktif Sungai Aree Sawah Area Perkebunan Konsesi PT DPM Desa Tanjung Mulia, Batas Desa Kec. Sitellu Tali Urang Julu, Kab. Pakpak Bharat. Wilayah Desa/Kecamatan inth - 2,16 ades

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

yang dilakukan saat mangandung. Selain itu, dalam setiap aksi, warga selalu aktif untuk mempersiapkan diri mereka masing-masing, juga memberikan waktu dan pikiran mereka yang begitu berharga demi perjuangan atas tanah mereka.

Di ketiga aksi paralel tersebut di atas, baik di Sidikalang, di Medan, dan di Jakarta, persiapan yang dilakukan tidak berbeda jauh. Satu minggu sebelum aksi, para warga akan berembuk dan mempersiapkan materi, bahan, atau muatan kegiatan yang akan dilakukan dalam aksi. Di Sidikalang misalnya, Parulian mempersiapkan sendiri materiyang akan dia pakai saat mangandung. Dengan dibantu oleh saran dari rekan-rekan warga, Parulian kemudian berlatih agar intonasi, mimik dan aspek lainnya saat mangandung menjadi lebih baik saat aksi sesungguhnya dilakukan. Di Medan, aksi baca puisi dilakukan oleh rekan-rekan Parulian yang menyuarakan aspirasinya di depan Kantor Konsulat Jenderal Tiongkok. Seperti yang dilakukan di Sidikalang, persiapan pun dilakukan beberapa minggu sebelum aksi. Di Jakarta pun demikian. Warga yang punya peran aktif dalam aksi akan mempersiapkan diri jauh sebelum aksi dilakukan.

Parulian memiliki kemampuan dalam melakukan orasi dalam aksi dan disampaikan bentuk andungan. Dalam setiap aksi, Parulian dan temannya menyampaikan andungandung.

Mangandung adalah salah satu ekspresi kebudayaan Batak yang dilakukan sebagai bentuk ratapan atau tangisan atas duka, pergumulan, pengharapan dan penderitaan yang dihadapi.

Sebagai sebuah penderitaan yang berdampak panjang, kehadiran tambang menurut Parulian memang patut untuk "diandungi" atau diratapi.

Lewat aksi mangandung tersebut, Parulian melakukan aksi yang kontekstual dan sekaligus elegan. Sebab selain melakukan demonstrasi atau unjuk rasa, dengan mangandung, Parulian telah ikut mempertunjukkan salah satu unsur Budaya Batak yang memang penting untuk dilestarikan. Selain itu, aksi mangandung ini menurut saya juga lebih menarik simpati dan perhatian orang-orang yang menyaksikan, ketimbang melakukan orasi-orasi semata.

Bahkan, mangandung akhir-akhir ini menjadi sebuah seni yang juga diperlombakan.

Sebagai sosok yang begitu aktif dalam menyuarakan penolakan tambang, Parulian, bisa dibilang kerap meninggalkan anak-anaknya untuk melakukan aksi. Tetapi, bukan berarti ia meninggalkan tanggungjawabnya. Justru, ia melakukan itu, demi memperjuangkan masa depan anak cucunya yang akan mewarisi tanah yang ia perjuangkan itu.

Anak-anaknya sendiri begitu mendukung kegiatan dan peran ibunya tersebut. Nurhayati, anak pertama Parulian, selalu yakin, bahwa ibunya, dalam setiap melakukan aksi, berada dalam lindungan Tuhan. Oleh karenanya, meski sedikit khawatir, tetap ia tetap yakin, dan senantiasa mendoakan ibunya dalam setiap aksi. la juga akan membantu menjaga adik-adiknya serta mempersiapkan makanan mereka saat ibunya melakukan aksi.

Satu hal yang patut diapresiasi dari apa yang dilakukan oleh Parulian dan koleganya, adalah kemandirian mereka dalam setiap melakukan aksi. Meski disokong oleh beberapa organisasi non-pemerintah yang mendukung aksi tolaktambangmereka,bukanberartimerekamenjadibergantungsepenuhnya terhadap organisasi tersebut. Dalam setiap persiapan misalnya, Parulian dan para warga lainnya selalu membawa dan mempersiapkan makanan mereka sendiri lalu menyantapnya secara bersama-sama. Kebersamaan mereka dan rasa sepenanggungan begitu terlihat saat menyaksikan adegan makan bersama tersebut.

Kesedihan warga ketika melakukan aksi, adalah tidak adanya tanggapan dari pihak pemerintahan. Berpanas-panasan dan makan di jalan juga sudah dilakukan oleh warga dan Parulian sendiri, namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Bupati dan DPRD tidak keluar dan tidak mendengar suara warga, bahkan pihak Polres sendiri juga menghalalkan segala cara untuk memperlancar kehadiran investasi yang ada, terbukti dari pembiaran aksi tandingan yang dilakukan oleh warga pro tambang sehingga terjadi bentrok antar warga.

Hal ini sangat disayangkan dan menyakiti hati warga Dairi.

Pelaku aksi termasuk Parulian merupakan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Dairi. Kantor KLHK serta Kedutaan Besar Republik Rakyat China menjadi target aksi yang dilakukan untuk menyuarakan penolakan terhadap tambang tersebut, lewat pertunjukan tradisional batak, yakni mangandung, ekspresi berwujud ratapan atas kesengsaran hari ini dan hari depan akibat tambang yang beroperasi mengeruk tanah dan mengeluarkan isi perut bumi.

Desa, Dulu dan Sekarang

Sudah hampir 33 tahun ini, Parulian menetap di Dusun Lae Gonggonan, Desa Lae Panginuman. Jika meminjam istilah Bahasa Inggris, Lae Gonggonan bukan lagi hanya sebagai tempat di mana ia mendirikan house atau rumah. Tempat itu telah menjadi home alias rumah dan tempat untuk pulang, bagi

Parulian Tambun melakukan mamuro, menjaga padi dari burung. Foto: Ivana Desra Sihombing

dirinya dan keluarganya. Dari sanalah Parulian mengusahakan tanah, agar menghasilkan sesuatu yang biasa ia jual, lalu dipakai untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, juga menyekolahkan anak-anaknya.

Bagi Parulian, yang sudah paham mengenai dampak kehadiran tambang di daerahnya, memperbolehkan tambang beroperasi di daerah patahan gempa, adalah sama saja mengizinkan swalayan bencana ada di Lae Panginuman dan desa-desa lainnya di sekitar lokasi tambang, yang akan terkena dampak dari penambangan.

Karena telah dianggap sebagai home, tentu Parulian tidak akan dengan mudah menyerahkan tanah miliknya. Tanah yang telah menghidupinya itu. "Kami sudah lama tinggal di sini. Kami tidak akan menyerah dengan mudah. Jika tambang ini beroperasi, pasti lama kelamaan akan bertambah besar, daerah yang terkena dampaknya pun akan ikut bertambah pula. Oleh karena itulah, karena kami sudah mulai merasakan dampaknya, khususnya untuk anak cucu kami, kami melawan kehadiran tambang ini," kata Parulian ketika ditanya mengenai responnya atas kehadiran tambang di daerahnya.

Memikirkan masa depan anak-cucunya yang tentu akan mewarisi tanah tersebut, Parulian termotivasi untuk ikut serta melakukan perlawanan terhadap korporasi tambang yang baru-baru ini ditemukan memiliki risiko bencana yang mengkhawatirkan.

Menyusul kehadiran industri tambang yang meresahkan tersebut di atas, Parulian dengan senang hati ikut bergabung bersama rekan-rekan perempuan yang lain dalam sebuah Organisasi Perempuan yang didampingi Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK). Oleh karena itu, dapat dikatakan, kehadiran tambang tersebut adalah salah satu dasar pembentukan Organisasi Perempuan (OP) ini. Walaupun demikian, pemberdayaan secara ekonomi bagi setiap anggota OP merupakan dasar yang tidak kalah pentingnya bagi pendirian organisasi besutan YDPK ini.

"Kalau ada tambang ini, mau gimana kita hidup. Kita sudah tahu gimana dampak tambang ini terhadap air bersih. Padahal, tahunya kita seberapa penting air bersih bagi kita. Bahkan kita perempuan identik dengan air," begitulah kira-kira kalimat yang sering sekali diucapkan oleh Parulian ketika ia hendak mencoba menyadarkan atau memengaruhi rekan-rekannya sesama perempuan untuk ikut serta menyuarakan penolakan terhadap kehadiran tambang.

Parulian mencoba untuk menyadarkan perempuan-perempuan khususnya di desa yang acap kali dikekang oleh pola pikir yang cenderung pasrah atas hidupnya. Tetangganya sering bilang, "sudahlah, kita hidup di desa, pasti kita hanya berkutat di sini saja. Bisa apalah kita perempuan ini." Pola pikir seperti inilah, menurut Parulian, perlu untuk diubah, salah satunya melalui pengaruh yang coba diberikan oleh Parulian kepada sesama perempuan, khususnya di desanya, Lae Panginuman.

Berkat kegigihannya dalam memberi pengaruh baik terhadap perempuanperempuan di desa-desa sekitar lokasi tambang, telah bertambah 10 orang anggota tetap Organisasi Perempuan Marsitoguan yang diikuti oleh Parulian tersebut. Dengan penolakan tambang sebagai dasar utama, Parulian -meski dengan menghadapi masyarakat khususnya perempuan yang cenderung

"keras kepala" mempertahankan pola pikirnyadibantu oleh para pendamping dari YDPK, telah mampu menyadarkan anggota OP, bahwa tambang dengan berbagai macam dampak buruk yang diakibatkannya, harus dilawan secara bersama-sama, termasuk, dan khususnya oleh kaum perempuan yang kerap kali dianggap tidak punya tempat untuk bersuara ditengah-tengah masyarakat. Perempuan bisa menyuarakan keresahannya. Anggota-anggota OP Marsitoguan yang lain memberi testimoni bahwa keikutsertaanya di dalam OP adalah berkat arahan, pengaruh, dan keteladanannya yang diberikan oleh Parulian.

Sampai detik ini, Parulian selalu menjadi orang terdepan di Desa Lae Panginuman untuk menolak kehadiran perusak lingkungan PT DPM.

Hendro Sangkoyo

desir batuan anak-sungai, tetes air di serasah, desah angin di lereng, derik parut pelepah sagu, degup alu mengupas padi, kecipak air di ujung dayung telah menyatu dengan denyut jantung kita, penguat hidup bersama dalam kesakitan

industri kebudayaan dan pemandangan-rakitan, zat tepung, protein dan vitamin di bawah rejim racun industrial agunan rimba karbon, elektrifikasi industri, transisi (industri) energi, cuma dekorasi rakitan buat perluasan bencana terorganisir

kita lahir dan tumbuh di bawah teropong para perompak kitalah palang pintu dari kekayaan yang harus dirampas dari andesit, seng sampai emas, dari batubara sampai panas-bumi, kita masih di sini, dalam trauma kita eratkan genggaman

ketika debu luruh nanti, kita akan teguhkan lagi kita memang tidak pernah takluk dan dikalahkan para perusaklah yang akan selalu membusuk, terhina di parit sejarah

Buku ini adalah kesaksian-kesaksian orang pertama tentang bagaimana kampung halaman diserbu, dan bagaimana manusia diperlakukan seperti kecoak yang boleh diinjak ketika mempertahankan kehidupannya. Ceritacerita dalam buku ini meninggalkan beberapa pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Pertama, bagaimana kita musti memahami apa yang masing-masing penutur sampaikan? Adakah menyelinap di balik potongan-potongan cerita dari mulut yang ditanya, seonggok cerita yang mereka simpan sendiri? Kedua, pada jaman apakah empat cerita di depan dituturkan? Di manakah ruang dan waktu yang dihuni oleh para juru-bicara tersebut? Ketiga, apakah yang membedakan, atau sebaliknya menautkan keempat lokasi utama dalam rangkaian cerita itu?

Lebih dari kumpulan cerita tentang bagaimana industri ekstraktif beroperasi pada kehidupan orang biasa di kampungnya, buku ini juga menyingkap bagaimana kesaksian perempuan dihadapan agresi industri tidak mungkin dipisahkan dari rumitnya pengalaman batin perempuan sehari-hari dalam selubung-selubung ikatan dengan orang-orang terdekatnya: suami yang adatidak-ada, anak-anak sebagai sekutu gerakan, atau tetangga dan teman dekat yang menjadi orang asing dalam sikap terhadap para perampas. Meskipun catatan refleksif macam ini harus "ditemukan" di antara puluhan halaman buku, keberadaannya sungguh berharga.

Di atas kertas, sudah tentu cerita Sangir Besar, Sano Nggoang, Wadas dan Parongil ada di zona masa hidup kita sekarang, dekade kedua abad keduapuluh satu dalam hitungan kalender Masehi. Tapi ada baiknya kita kupas soal zona ruang-waktu ini selapis lebih dalam.

Setidaknya sejak paruh kedua abad kesembilanbelas sampai ujung kegagalan kongsi kolonial Eropa untuk menguasai kembali kepulauan di akhir 1940an, keempat datum di atas belum pernah sekalipun mengalami pembongkaran seperti yang berlangsung sekarang. Ada cerita emas di sekitar pulau-pulau Sangihe. Depresi Besar 1929 bukan cuma berlangsung di Amerika Serikat. Di Manggarai, bawahan dari karesidenan Timor, selubung ruang-hidup yang mencakup danau Sano Nggoang, di penghujung 1929, 305 warga tewas (234 di antaranya kanak-kanak) karena kelaparan. Membaca berita heboh dari berbagai koran di masa itu, termasuk bagaimana Batavia kalang kabut mencoba kirim beras dari Makasar, sudah pasti salah satu pasalnya adalah karena subyek jajahan tidak betul-betul diurus dengan baik. Perbukitan dan lembah sungai Bogowonto Hulu yang merumahi Wadas tidak asing bagi Batavia, terutama dalam pengejaran Diponegoro di dekade ketiga abad kesembilanbelas. Di tahun 1936 Batavia menerbitkan "aturan kolonisasi Dairi", himpunan peraturan ketat bagi investor kebun yang hendak menyerbu perbukitan Dairi di lereng Bukit Barisan. Tetap kolonial, tapi di atas kertas ada sedikit pertimbangan yang tak sepenuhnya soal hitungan pendapatan. Pada masa kepresidenan Sukarno, dan hampir di sepanjang masa-hidup ekspansi ekonomik rejim Suharto, keempat wilayah tersebut boleh dibilang adalah wilayah belakang bagi industri ekstraktif.

Hari ini kita melihat ada sesuatu yang sungguh ganjil di kepulauan Indonesia, meskipun tidak orisinil. Bukan sekedar umur panjang dari kolonialisme, tapi mencoloknya unsur kebengisan terhadap manusia dan yang bukan manusia. Setidaknya dalam asas, perlakuan para petugas pelayanan rakyat terhadap rombongan manusia yang dituturkan di buku ini tidak jauh menyimpang dari cara Batavia menghukum mati pembangkang rejim ekstraktif pala di Banda di dekade kedua abad ketujuh belas. Di antara kalimat-kalimat patah-patah dari perempuan Sangihe, Mathildis, para aktivis Wadon Wadas, serta Parulian, terbaca tanda-tanya dari tuturan mereka masing masing: kenapa bisa begini?

Ada dua kemungkinan cara menjawab kepusingan mereka.

Pertama, aturan dan hukum sudah tamat daya kendalinya sebagai instrumen regulasi industri, digerumut oleh privatisasi proses legislasi perundangundangan dalam rejim reformasi neoliberal setelah Suharto.

Kedua, lokasi ruang-waktu kolonialisme sama-sekali bukan di masa lampau tetapi menerussampai sekarang. Seperti yang dikemukakan di depan, masing-masing situs derita punya sejarah panjang sebagai wilayah juropolitik kenegaraan. Meskipun basis politik kenegaraannya berubah, watak politik kenegaraan yang memungkinkan keempat kasus di atas berlangsung tidak tepat disebutkan sebagai "pasca-kolonial".

Kedua jawaban di atas juga menautkan keempat cerita dengan latar-belakang kewargaan sosial yang berbeda-beda. Sama seperti pembentukan kesadaran tentang jarak di antara penghuni pulau-pulau dengan watak penguasa dari negara kolonial Hindia Belanda, pengalaman batin dari keempat juru-bicara proyek bongkar-keruk di empat pulau tersebut dipersatukan oleh status politik mereka di hadapan apa yang dianggap penting oleh negara hari ini.

Apakah keempat kasus yang dikemukakan para juru-bicara tersebut unik di kepulauan?

Dalam kasus Pulau Sangir Besar, pulau terkecil dari tiga pulau lain dalam buku ini, lebih separuh dari ruang-hidup daratannya sekarang pindah tangan ke satu maskapai Kanada "Baru Gold". Di perairan Indonesia ada delapan pulau berukuran sebanding dengan Sangir Besar (500-1000 km²), yaitu Ambon, Kabaena, Mangole, Pagai Utara, Pagai Selatan, Sipora, Sula dan Wawonii. Wilayah daratan kesembilan pulau tersebut telah dikorbankan nyaris sepenuhnya bagi pertumbuhan pendapatan uang dari sektor ekstraktif termasuk kecuali ekstraksi kayu bulat dan ekstraksi biomassa dari kebun monokultur, dengan pengecualian sebagian untuk Ambon.

Parongil adalah bagian tak terpisahkan dari kesatuan sosial-ekologis menyejarah yang kita sebut Sumatra. Cerita proyek tambang seng dan timah hitam bawah tanah di ruang-hidup Parulian bukanlah sebuah contoh kasus ekstrim. Yang sama atau lebih buruk telah dan akan berlangsung dari ujung selatan pulau sampai ujung utara Aceh. Dan Sumatra tidak sendirian. Diperairan Indonesia ada dua pulau lain yang besaran topometrinya sebanding dengan Sumatra, yaitu bagian dari pulau Nugini/Papua di wilayah kuasa Indonesia (enam provinsi), dan bagian dari pulau Borneo/Kalimantan di wilayah kuasa Indonesia. Ketiganya tergolong pulau dengan luas di atas 250 ribu kilometer persegi. Cerita dari Sumatra sisi utara tersebut seperti kita tahu berlangsung dengan kecepatan penuh di Kalimantan dan Papua.

Danau Sano Nggoang adalah bagian tak terpisahkan dari pulau Flores. Rencana pembongkaran seluruh daratan Flores sebagai pulau industri energi/ tambang panas-bumi di samping ekstraksi berbagai mineral yang tengah berlangsung sebetulnya tidak betul-betul mengagetkan. Ada enam pulau lain di perairan Indonesia yang sebanding luas daratan utamanya, yaitu Bangka, Halmahera, Seram, Sumba, Sumbawa dan Kolepom. Tiga yang pertama adalah daerah tujuan ekstraksi penting. Zona pengorbanan yang paling dekat nasibnya dengan Flores hari ini adalah Halmahera. Sementara Flores diperlakukan sebagai pulau panas-bumi, Halmahera adalah Pulau Nikel dan mineral pengikutnya, meskipun tidak sevulgar Flores pengumumannya.

Wadas, yang timbangan berat seluruh warganya sudah tentu jauh lebih ringan dari bobot 15 juta meter kubik batuan andesit di bawah hutan dan kebun serta hunian mereka, bahkan sebetulnya tidak diperhitungkan mati-hidupnya, apalagi sejarah sosial atau pengalaman batinnya. Di samping Jawa, hanya Sulawesi yang sebanding besaran luas daratannya. Tetapi meskipun hari ini keduanya sama-sama diperlakukan sebagai stok sumber-sumber barang jualan raksasa, cerita Wadas di Jawa adalah salah satu skandal terbaru di Jawa sebagai etalase urbanisme industrial terpenting di Indonesia setelah perang, ketika penghuni pulau diperlakukan sebagai subyek kolonial dari ekstraktivisme dan kekerasan infrastruktur di Indonesia.

Adakah urusan yang lebih penting dari mengurus kehidupan bersama bagi para pelayan lupadaratan di ibukota-ibukota politik, sehingga warga menyejarah kepulauan, dari manusia sampai tikus hutan, boleh mati dengan cara apapun, demi semua yang sah untuk direbut dan dibongkar?

Profil Penulis

Ambrosius Adir

Lahir di Lereng, Manggarai Timur, pada 6 November 1990. Menyelesaikan studi strata satu program studi Pendidikan Matematika di Universitas Flores- Ende (2016). Bakat menulisnya mulai berkembang sejak menjadi aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) pada 2013.

Sejak 2017 menjadi jurnalis dan bergabung di Floresa.co, media lokal yang berbasis di Labuan Bajo, Flores pada 2018. la pernah mengikuti kursus menulis di Yayasan Pantau dan DW Akademi pada 2021. Beberapa kali mengerjakan liputan fellowship, mulai dari isu Hak Asasi Manusia, korupsi, lingkungan, masyarakat adat, hingga Human Trafficking.

Selain di Floresa.co, karyanya juga terbit di beberapa media nasional yang berbasis di Jakarta seperti Project Multatuli dan Kanal Desa (Lokadata.id). Pada 2021, liputannya tentang Dugaan Korupsi Dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Manggarai Timur masuk nominasi Anugerah Karya Jurnalistik Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW).

Bayu Apriliano

lahir di Lorejo, Bakung, Blitar. Desa Lorejo merupakan sebuah desa di pinggir pantai selatan Jawa. Pendidikannya dimulai dari SDN 02 Lorejo dan berlanjut di MTs Muslim Pancasila sampai tahun 2011.

Setelah tamat, ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah An-nawawi Berjan Purworejo dan meraih gelar sarjana hukum di STAl An-Nawawi pada

tahun 2019. Sejak masih menjadi mahasiswa, Bayu Apriliano aktif diberbagai organisasi mahasiswa diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau sering dikenal dengan PMII. Bayu aktif mulai dari tingkatan komisariat hingga Pengurus Koordinator Cabang PMIl Jawa Tengah.

Bayu Apriliano mengawali karir menjadi penulis pada tahun 2019, sesaat setelah menyelesaikan studinya di bidang hukum ekonomi Islam. Awalnya ia berkarir di media Purworejo24.com hingga pada akhirnya masuk di media KOMPAS.com. Tak hanya bergabung dalam organisasi sosial, kecintaannya terhadap berbagai organisasi diwujudkan dengan terus berorganisasi satunya adalah organisasi olahraga hingga membawa Bayu Apriliano aktif sebagai pendiri dan pengurus Cabang E-sport Kabupaten Purworejo hingga sekarang.

"Jangan kokoh dalam diam, sehingga kau tak pernah punya peran dalam pergerakan." Adalah motto hidupnya.

Desra Ivana Sihombing

Kelahiran Bagan Batu, 8 Desember 1997. la mengenyam pendidikan dasar dan menengah masing-masing di Bagan Batu, Rokan Hilir dan Laguboti, Toba. Tahun 2016, ia memulai studi di Sekolah Tinggi Diakones HKBP Balige, selesai tahun 2020 dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

Setelah studi, Desra memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) di Parongil, Kabupaten Dairi, sembari menunggu pengumuman penerimaan calon pelayan HKBP. Tahun 2021, ia mengikuti ujian penerimaan tersebut dan lulus pada April 2022. Penugasan pertamanya, dari HKBP, adalah melanjutkan pelayanan di YDPK Parongil. sebagai Calon Diakones HKBP.

Selama melayani di YDPK Parongil, perempuan yang juga pernah melayani di Panti Karya Hephata Laguboti ini, aktif mengikuti berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti misalnya pendampingan terhadap warga desa binaan YDPK Parongil. Pendampingan yang dimaksud bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang kualitas hidup yang lebih baik yang harus dicapai dengan berbagai usaha dan kerja keras.

Selain itu, pendampingan yang dilakukan Desra, juga bertujuan untuk penyadaran masyarakat desa tentang pentingnya tanah dan lingkungan hidup sebagai sarana mata pencarian bagi masyarakat desa yang mayoritas bertani. Terutama, terkait hadirnya beberapa perusahaan tambang yang mengancam keberlangsungan dan masa depan tanah yang digunakan masyarakat sebagai lahan pertanian itu.

Sebagai wilayah yang berada di daerah rawan bencana gempa bumi, tanah Dairi terutama di Kecamatan Silimapungga-pungga, dan Kecamatan Lae Parira yang merupakan salah dua medan pelayanan Desra di YDPK Parongil, perlu dilindungi, terutama oleh warga yang menempati tanah itu sendiri, di mana merekalah yang akan hidup di atas, dari, dan untuk tanah warisan leluhur mereka itu.

Selain pendampingan dan berbagai kegiatan berbasis perekonomian untuk warga, Desra juga kerap ikut dalam berbagai aksi penolakan yang dilakukan sehubungan dengan berbagai keputusan dan peraturan pemerintah yang cenderung mempersulit masyarakat. Aksi dan kegiatan lain yang bersinggungan dengan peringatan-peringatan tertentu, seperti hari bumi, hari tani dan lainnya juga sering dilakukan dengan beberapa kegiatan pelatihan dan pemberdayaan yang berguna bagi masyarakat.

Dian Purnomo

Terlahir dengan nama Dian Yuliasri di Salatiga, tanggal 19 Juli 1976, menyelesaikan gelar Master Kriminologi di Universitas Indonesia tahun 2017. Dia menghabiskan masa mudanya di radio, dari mulai RCTFM, Prambors dan FeMale Radio di Semarang dan Yogyakarta, sehingga membutuhkan waktu nyaris 15 tahun untuk menyelesaikan gelar Sarjana Komunikasi

di dua kampus yang berbeda, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang dan Universitas Diponegoro.

Tahun 2010 adalah titik baliknya berpindah dari awak radio menjadi periset dan bekerja di LSM. Dimulai dari Puska Perlindungan Anak, Departemen Kriminologi, OnTrackMedia Indonesia, Save the Children, dan Rutgers Indonesia.

Tahun 2019, perempuan yang pernah mengajar mata kuliah penulisan kreatif di Universitas Multimedia Nusantara ini memutuskan untuk mendedikasikan seluruh waktunya untuk menulis. Selain menulis karya fiksi dengan tematema sosial, dia juga menulis cerita-cerita perubahan untuk beberapa LSM dan Pemerintah, diantaranya dengan KEMITRAAN (tentang para pejuang lingkungan di delapan provinsi), WHO (tentang anak-anak Buruh Migran Indonesia), STPI (tentang program penanggulangan TBC di Madura dan Lombok), TNP2K (tentang pemanfaatan basis data terpadu untuk program pengentasan kemiskinan), Rutgers Indonesia (tentang program pencegahan kekerasan berbasis gender), Islamic Relief (tentang pengendalian bencana di Lombok), dan sebagainya.

Dia mendapatkan grant dari Komite Buku Nasional untuk melakukan residensi di Sumba (2019). Novel Perempuan yang Menangis kepada Bulan Hitam bercerita tentang perjuangan perempuan korban kawin tangkap, lahir dari residensi tersebut. Saat ini novel ini sedang dalam proses adaptasi menjadi karya audio visual. Kepeduliannya terhadap lingkungan dia wujudkan dengan mendirikan Kelas Nulis di Taman, sebuah kelas menulis dengan bayaran berupa perbuatan baik untuk alam.

Ketika perempuan melawan, berarti ada hal maha penting diperjuangkan. Buku ini menjelaskan perjuangan perempuan mempertahankan keberlangsungan hidup generasimendatang.-Adolfina Kuum, Koordinator Komunitas Peduli Lingkungan Hidup (Lepemawi), Timika

Kehadiran tambang menciptakan daya rusak bagi ruang hidup masyarakat. la hancurkan lingkungan hidup, rusak sumber pangan, budaya, ekonomi sampai kesehatan masyarakat. Perempuan paling terdampak dalam krisis multidimensi ini. Mereka berada di garis depan melawan dan berjuang. Perjuangan para perempuan seperti Mama Yosepha Alomang, perempuan Sangihe, ibu-ibu Wae Sano, wadon Wadas dan Dairi, melawan tambang itu demi kelestarian lingkungan hidup dan menjaga keberlangsungan generasi mendatang -Sapariah Saturi, Editor Mongabay Indonesia.

Cerita-cerita perempuan ini, meneguhkan hasil pemantauan Komnas Perempuan, bahwa: perempuan yang lekat dengan lahan, rumah maupun sumber daya alam adalah yang paling dirugikan akibat pembangunan infrastruktur berskala besar, ekspansif dan masif, baik di ranah domestik dan/atau publik. Ketidakpatuhan perusahaan maupun negara dalam memenuhi due diligence pembangunan tergambar sangat jelas, baik di Sangihe, Wadas, Dairi maupun Wae Sano. Perempuan diposisikan subordinat dalam pengambilan keputusan, tidak dilibatkan dalam setiap tahapan, dan pengalaman perempuan dalam mengelola sumber daya alam, dipandang tidaklah menguntungkan.

Ditulis dengan gaya naratif yang mengalir. Walau ringan untuk dibaca, tapi tidak ringan untuk diperjuangkan. Cerita Perempuan ini mengajak kita membangun solidaritas dan bergerak bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. -Siti Aminah, Komisioner Komnas Perempuan.

Di banyak paham agama dan budaya di Indonesia, perempuan kerap didomestifikasi dan dijauhkan dari ruang publik. Ruang domestik artinya bertanggung jawab urusan pangan, rumah, dan kesehatan keluarga.

Di komunitas yang dekat dengan alam, berbeda dengan hidup urban, urusan pangan tak hanya di dapur, tapi di bentangan alam: kebun, sungai, hutan, laut, danau. Maka ketika ini diganggu, kaum perempuan tak lagi "berdiam", mereka maju ke garda depan, tanpa ragu masuk ke ruang publik, berhadapan dengan (kebanyakan dan biasanya) laki-laki, bersama dengan laki-laki di komunitasnya, tak jarang melawan lakilaki di komunitasnya yang membelot dan mendukung perampas ruang hidup mereka. Mungkin tak akan ada produser film Hollywood bikin film tentang mereka, film semacam Braveheart. Tetapi ada Jatam yang membuatkan buku, sehingga kita bisa membaca empat dari puluhan kisah serupa di Indonesia. —Evi Mariani, Direktur Eksekutif Project Multatuli

Empat cerita buku mampu memaparkan dinamika pengalaman menubuh, sebab tak hanya (tubuh) alam yang berubah. Proyek ekstraktivisme mempengaruhi tubuh manusia, khususnya tubuh perempuan. Cerita ini mengungkap bagaimana tubuh berhubungan erat dengan lahan-lahan pertanian, pohon-pohon aren dan ritual-ritual yang menggunakan bagot, dengan penghasilan ekonomi kebun skala komunitas, dan lebih dari itu layanan alam dalam jangka panjang. Tumbuh dengan ikatan dan kenangan atas ruang hidup yang tak tergantikan adalah alasan utama melawan. Yuliana, perempuan Wae Sano, menyerukannya dengan lantang: "Kalau tanah ini kami kasih ke perusahan, bagaimana kami mendapatkan pangan?"

Tapi apa makna cerita ini buat kita yang tidak tinggal di Timika, Dairi, Waesao, Wadas maupun Sangihe? Mereka di sana, dan kita di sini. Sebenarnya, kita ada dalam cerita itu, dalam daur ekstraktivisme yang tersambung dari wilayah ekstraksi ke konsumsi, ke tubuh kita. Olehnya, melawan ekstraktivisme perlu menjadi etika politik dalam kehidupan sehari-hari. -Siti Maemunah, Pendiri Tim Kerja Perempuan dan Tambang (TKPT).

@jatamnas

JATAM Nasional

@jatamnas

www.jatam.org

[email protected]

JATAM

Jaringan Advokasi Tambang