MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM
30Komnas HAM Mengokohkan Keberadaan HAM
Komnas HAM Dorong Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat Punan Dulau
Mendorong Inisiatif Kabupaten dan Kota HAM di Jayapura
Amygdala Agust D, Sebuah Lagu Penyembuhan
Dari Menteng
elamat datang pada Wacana HAM spesial ini! Pada tahun S 2023, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) genap berusia 30 tahun. Momentum ini menjadi hal menarik untuk diangkat dalam Wacana HAM Edisi II Tahun 2023. Di dalamnya, kami akan membahas perjalanan panjang Komnas HAM yang telah berperan sentral dalam memajukan dan menjaga keberadaan HAM di Indonesia selama 30 tahun yang dimuat secara apik dalam Wacana Utama.
Dalam 30 tahun perjalanan Komnas HAM, banyak tantangan dan pencapaian yang telah dilalui. Melalui Wacana HAM edisi ini, kami akan membawa Anda menelusuri jejak-jejak penting, mengingat momen bersejarah, dan merenungkan peran Komnas HAM dalam mengokohkan keberadaan HAM di negeri ini.
Dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat hingga pemantauan situasi HAM diberbagai daerah, Komnas HAM telah menjadi garda terdepan dalam menjaga dan memperjuangkan hak-hak kemanusiaan bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam edisi ini, kami akan memaparkan upaya-upaya konkret yang telah dilakukan oleh Komnas HAM.
Tapi ini bukan hanya tentang sejarah dan statistik semata. Kami juga akan menggali dampak dari keberadaan Komnas HAM dalam masyarakat, bagaimana perlindungan HAM mempengaruhi kehidupan sehari-hari, dan bagaimana kita semua dapat berkontribusi untuk mengokohkan nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia.
Bersiaplah untuk memahami peran Komnas HAM yang luar biasa dalam memajukan HAM, menegakkan keadilan, dan melindungi martabat manusia di negara kita. Dalam setiap halaman buletin ini, kita akan menjelajahi cerita-cerita inspiratif dan menggali wawasan mendalam terkait kerja-kerja Komnas HAM.
Mari bersama-sama kita telusuri dan merefleksikan perjalanan yang luar biasa ini untuk meneguhkan komitmen kita terhadap Hak Asasi Manusia.
Selamat membaca!
(Pemimpin Redaksi)
Pindai di sini
Bantu Buletin Wacana HAM untuk terus menyebarkan HAM dengan mengisi survei ini
Pengarah: Putu Elvina
Pemimpin Umum: Liza Yolanda dan Feri Lubis
WACANA HAM 30Komnas HAM Mengokohkan Keberadaan HAM dial 2 Tahun XX0/2023
Pemimpin Redaksi: Andri Ratih dan Feri Lubis
Penanggung Jawab: Esrom Hamonangan
Wacana Utama:
30 Tahun Komnas HAM Mengokohkan Keberadaan HAM | 3-4
Daftar Isi
Penegakan HAM:
Kesepakatan Perdamaian Menjadi Sebuah Harapan | 5
Kewenangan Penyelidikan dan Teknik Investigasi Komnas HAM | 6
Pemajuan HAM:
Mendorong Inisiatif Kabupaten dan Kota HAM di Jayapura | 7 Komnas HAM Dorong Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat Punan Dulau | 8
Kelembagaan:
Pimpinan:
Komisi III DPR RI Perjuangkan Usulan Tambahan Anggaran Komnas HAM | 9
Pemilu Ramah HAM | 10
Perwakilan:
Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat Dorong Pemda Sambas Lindungi Pekerja Migran Indonesia | 11
Resensi Lagu:
Amygdala Agust D, Sebuah Lagu Penyembuhan | 12
Susunan Redaksi
Editor: Sri Rahayu
Redaksi:
Annisa Radhia Muhidha, RR Niken Sitoresmi, Utari Putri W, Nadia Farikhati, Rumpun Simorangkir, Darmadi, Lita Anggareni, Sasanti Amisani, Nok Mia Audinia
Artistik: Achmad Faiz Kurniawan
@komnas.ham
Sekretariat: Yeni Ernawati
Alamat Redaksi: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227
30 Tahun Komnas HAM Mengokohkan Keberadaan HAM
Jajaran Anggota Komnas HAM periode 2022-2027 beserta para tamu undangan dalam acara 30 Tahun Komnas HAM di kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu (07/06/2023)
Sekilas Sejarah Lahirnya Komnas HAM
Selama 30 tahun berdiri, tepatnya sejak 7 Juni 1993, Komnas HAM telah memegang peranan penting dalam mendorong pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Dasar pendiriannya adalah Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Kepres ini merupakan hasil rekomendasi dari seminar nasional HAM yang diinisiasi oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 22 Januari 1991.
Pendirian Komnas HAM di tengah orde baru yang kental dengan otoritarian tidaklah mudah. Apalagi isu HAM pada zaman itu masih dianggap tabu dan masih asing diperbincangkan secara umum. Pada orde ini juga, terjadi berbagai peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang menimbulkan gelombang desakan dari dalam dan luar negeri agar pemerintah Indonesia mendirikan sebuah komisi khusus HAM yaitu Komnas HAM.
Era reformasi semasa jabatan Presiden B.J. Habibie, Komnas HAM diberikan legalitas kelembagaan dan kewenangan yang lebih kokoh, dukungan teknis, dan administratif yang lebih memadai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengatur keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, tugas, dan wewenang Komnas HAM.
Tujuan Komnas pembentukan HAM adalah untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, Komnas HAM dibentuk bertujuan untuk meningkatkan perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional.
Seiring berjalannya waktu, kewenangan Komnas HAM bertambah dengan hadirnya undang-undang lain, di antaranya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Udang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Kondisi HAM di Indonesia berdasar Data Aduan Komnas HAM
Sejak didirikan pada 30 tahun yang lalu, Komnas HAM telah mengalami 7
kali periodisasi keanggotaan. Dalam menjalankankiprahnyasebagailembaga negara yang mandiri, Komnas HAM telah menghasilkan berbagai rekomendasi dari ribuan kasus dugaan pelanggaran HAM yang diadukan ke Komnas HAM.
Dinamika kondisi HAM di Indonesia berdasarkan data aduan dugaan pelanggaran HAM yang diterima Komnas HAM selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.
Berdasarkan data tersebut, jumlah aduan kasus dugaan pelanggaran HAM yang Komnas HAM terima mengalami perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Tahun 2019 sejumlah 2.757 kasus, kemudian terjadi penurunan pada 2020 sejumlah 2.639 kasus dikarenakan adanya pembatasan aktivitas di luar ruangan akibat pandemi Covid-19 yang menyerang dunia, termasuk Indonesia. Tahun 2021 terjadi sedikit kenaikan walaupun masih dalam masa pandemi Covid-19 yaitu sejumlah 2.729 kasus, dan 2022 ada 2.891 kasus.
Aduan dugaan pelanggaran HAM disampaikan ke Komnas HAM melalui
| Tahun | Jumlah Aduan | Mekanisme Pemantauan, Pengawasan, dan Penyelidikan atau Mediasi | Pemberian Saran dan Tanggapan, serta Permintaan Kelengkapan Berkas |
| 2019 | 2757 kasus | 1232 | 1525 |
| 2020 | 2639 kasus | 1069 | 1570 |
| 2021 | 2729 kasus | 1023 | 1706 |
| 2022 | 2891 kasus | 1122 | 1769 |
Tabel 1: Tabel Data Dugaan Pelanggaran HAM yang Diterima Komnas HAM (2019 – 2022)
Jajaran Anggota Komnas HAM periode 2022-2027 beserta para staf Komnas HAM mengikuti kegiatan jalan santai dalam rangka peringatan 30 tahun Komnas HAM di car free day Jakarta, Minggu (11/06/2023).
berbagai kanal di antaranya melalui aplikasi whatsapp, audiensi, datang langsung ke kantor Komnas HAM, telepon, e-mail, pos, dan aplikasi pengaduan online bernama DUHAM. Berkas aduan akan dicek dan ditelaah oleh Bidang Pelayanan Pengaduan Komnas HAM yang kemudian akan ditindaklanjuti berupa permintaan kelengkapan berkas, pemberian saran, tanggapan, atau didistribusikan untuk ditangani melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan ataupun mediasi.
Kerja Nyata Komnas HAM
Ribuan kasus dugaan pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM telah ditindaklanjuti Komnas HAM dengan pemberian rekomendasi akhir, ataupun saran dan tanggapan. Komnas HAM juga melakukan penyelidikan peristiwaperistiwa pelanggaran HAM yang berat, sesuai dengan mandat di Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000.
Beberapa kasus pelanggaran HAM yang berat telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM. Sayangnya, dari deretan kasus tersebut baru 4 kasus yang telah ditindaklanjuti dengan penyidikan dan pengadilan HAM, yaitu peristiwa Tanjung Priok 1984 - 1985, peristiwa Timor Timur 1999, peristiwa Abepura 2000, dan peristiwa Paniai 2014.
Sedangkan kasus pelanggaran HAM yang berat lainnya belum mendapatkan kepastian hukum. Komnas HAM telah menyelesaikan proses penyelidikan dan hasilnya telah diserahkan kepada Jaksa Agung RI untuk ditindaklanjuti. Adapun di antaranya peristiwa 1965 -
1966, peristiwa penembakan misterius 1982 - 1985, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II 1998 - 1999, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 - 1998, peristiwa pembunuhan dukun santet 1998 - 1999, peristiwa simpang KKA Aceh 1999, peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis Aceh 1989 - 1998, peristiwa Wasior 2001,peristiwaWamena 2003, peristiwa Jambo Keupok 2003, dan peristiwa Timang Gajah 2000 - 2003. Saat ini Komnas HAM sedang menyelidiki 2 kasus pelanggaran HAM yang berat lain yaitu peristiwa Bumi Flora dan peristiwa pembunuhan Munir Said Thalib.
Upaya Komnas HAM dan Pentingnya Refleksi
Komnas HAM telah melakukan berbagai upaya dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Komnas HAM secara rutin melakukan pemantauan terhadap situasi HAM di berbagai daerah dan sektor. Dalam penyelidikan kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM. Komnas HAM melakukan pemeriksaan, mengumpulkan bukti, dan mendengarkan keterangan dari saksisaksi terkait kasus. Selain penyelidikan, Komnas HAM juga melakukan mediasi antara korban dan pelaku, serta berperan dalam mengadvokasi hak-hak korban pelanggaran HAM.
Pemajuan HAM sebagai upaya pencegahan pelanggaran HAM juga dilakukan oleh Komnas HAM. Upaya tersebut adalah dengan melakukan pendidikan dan penyuluhan HAM serta
melakukan pengkajian dan penelitian instrumen atau peraturan perundangundangan.
DiIndonesia,dinamikaHAMterusterjadi. Untuk itu perlu upaya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM agar mempunyai landasan hukum yang lebih kuat bagi pelindungan HAM di Indonesia. Namun sayangnya, revisi rancangan Undang-Undang tersebut tidak pernah masuk program legislasi nasional (Prolegnas).
Dalamkontekspemajuandanpenegakan HAM, refleksi pun perlu dilakukan. Refleksi mencakup evaluasi terhadap perkembangan, capaian, tantangan, dan upaya yang telah dilakukan dalam upaya memajukan dan menegakkan HAM. Dengan melakukan refleksi, dapat diidentifikasi keberhasilan, kegagalan, dan memperbaiki strategi sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif di masa depan.
Refleksi dalam konteks HAM juga melibatkan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia dalam setiap tindakan yang diambil. Refleksi penting dalam memastikan bahwa upaya pemajuan dan penegakan HAM terus beradaptasi, meningkat, dan responsif terhadap perubahan situasi dan tantangan yang dihadapi. (Andri Ratih dan Feri Lubis)
KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
Mediasi
Kesepakatan Perdamaian Menjadi Sebuah Harapan
Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibowo beserta Tim Mediasi Komnas HAM foto bersama para pihak setelah pelaksanaan Mediasi di Hotel Meuligoe Bireuen, Kabupaten Bireuen, Nangroe Aceh Darussalam, Jumat (16/06/2023).
onstitusi Negara Kesatuan K Republik Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadah, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar 1945 bahwa: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Namun pada 17 April 2023, Subkomisi Mediasi menerima surat dari Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh perihal sengketa penghalangan pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah di Gampong Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen Nangroe Aceh Darussalam yang diadukan oleh perwakilan warga Muhammadiyah.
Pengadu mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang mengatasnamakan golongan mayoritas menghalang-halangi dan menghancurkan tiang ketika proses pembangunan masjid. Pemkab Bireuen pun terkesan mendukung hal tersebut dengan mengeluarkan dua (2) surat penundaan untuk tidak melanjutkan pembangunan masjid, melalui SK Nomor 59 Tahun 2018 dan SK Nomor 14 Tahun 2021.
Di tengah penolakan tersebut, panitia pembangunanmasjid melakukan berbagai upaya agar pembangunan
tetap berjalan. Panitia melakukan pendekatan kepada Bupati Bireuen dan tokoh agama, juga melaporkan permasalahan kepada Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Menteri Agama dan Kakanwil Kementerian Agama Aceh, bahkan berupaya hukum ke PTUN Banda Aceh sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung namun ditolak. Selain itu telah dilakukan mediasi dengan Pemkab Biereun pada 5 Maret 2021, namun juga tidak dihadiri para pihak yang representatif dan tidak menghasilkan kesepakatan.
Pengadu memiliki harapan besar melalui mediasi HAM yang dilakukan oleh Komnas HAM. Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh telah menindaklanjuti aduan dengan melakukan: a. pramediasi pada 21-24 September 2021 ke lokasi pembangunan masjid di Samalanga dan pertemuan dengan Pemkab Bireuen b. kaukus dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Bireuen pada 1 Maret 2023 dan c. kaukus dengan Pj. Bupati Bireuen. Berdasarkan hal tersebut diperoleh kepastian minat para pihak dan/atau principal untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi HAM yang difasilitasi oleh Komnas HAM dan dikuatkan dengan adanya surat pernyataan dari kedua belah pihak.
Terkait kasus ini, tim Komnas HAM melaksanakan pertemuan pramediasi dan mediasi dengan pengadu, teradu,
dan pihak terkait lainnya di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Bireuen. Tim dipimpin oleh Prabianto Mukti Wibowo (Komisioner Mediasi sekaligus Mediator) dan didampingi Sepriady Utama (Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh) serta staf.
Dalam proses mediasi HAM, Prabianto selaku mediator memiliki orientasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Tahap pramediasi dilakukan pada 15 Juni 2023 di Kabupaten Bireuen dan telah tercipta kondisi yang kondusif di antara para pihak. Berlanjut 16 Juni 2023 dilakukan mediasi yang dihadiri oleh para pihak yakni: Pengadu dari PD Muhammadiyah Bireuen, PC Muhammadiyah Samalanga, Pemkab Bireuen, Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kanwil Kemenag Kabupaten Bireuen, dan Camat Samalanga. Hasil mediasi HAM tersebut, para pihak mencapai sebuah kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam dokumen kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. (Rumpun Mutiarasari Simorangkir)
Kewenangan Penyelidikan dan Teknik Investigasi Komnas HAM
Tim Penyelidik Komnas HAM melakukan proses identifikasi barang bukti proyektil peluru di tol Jakarta-Cikampek KM 50 Karawang, Jawa Barat, dalam kasus Penembakan Laskar FPI, Sabtu (12/12/2020).
omnas HAM melakukan K serangkaian kegiatan pemantauan untuk menjalankan salah satu fungsi penegakan hak asasi manusia (HAM) sesuai yang tercantum dalam Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Salah satu substansi proses pemantauan adalah kewenangan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan peristiwa yang sifat atau lingkupnya terdapat indikasi pelanggaran HAM.
Kewenanganpenyelidikan Komnas HAM juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam konteks tersebut, Komnas HAM diberikan kewenangan sebagai penyelidik dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial.
Kewenangan tersebut menjadikan Komnas HAM dapat melakukan upaya pemanggilan dalam rangka pemeriksaan maupun permintaan keterangan terhadap para pihak, baik korban, saksi, maupun terduga pelaku. Selain itu, tim penyelidik juga dapat melakukan proses peninjauan di tempat kejadian perkara (TKP) atau tempat lain yang dianggap perlu. Pemeriksaan terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat lainnya serta pengumpulan alat bukti dengan persetujuan ketua pengadilan, terkecuali dalam proses penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat yang merujuk pada perintah penyidik.
Dalam melakukan investigasi, Komnas HAM mengedepankan prinsip-prinsip yang sesuai standar HAM, antara lain mengedepankan independensi, imparsialitas, profesional, objektif, transparan dan akuntabel. Selain itu juga penting untuk menempatkan asas praduga tak bersalah selama proses pemeriksaan terhadap para pihak.
ProsesinvestigasidiKomnasHAMsecara umum menggunakan metode observasi untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap suatu peristiwa dugaan pelanggaran HAM. Komnas HAM juga melakukan identifikasi terhadap orang yang diduga terlibat dalam peristiwa dugaan pelanggaran HAM, baik terduga pelaku, korban, serta saksi atau kelompok strategis lain yang berkaitan dengan ciri fisik dan latar belakang yang relevan. Jika dibutuhkan, selama proses pengumpulan keterangan dan informasi, Komnas HAM juga menggunakan teknik pelacakan dan penyamaran.
Tahapan lain yaitu melakukan pemeriksaan TKP untuk mencari dan menganalisis posisi korban, barang bukti, keterangan saksi di TKP dan bukti petunjuk lainnya. Selanjutnya tim melakukan analisis saling keterkaitan untuk merangkai konstruksi peristiwa. Untuk kepentingan penegakan hukum, barang bukti juga bisa diserahkan kepada penegak hukum dengan pembuatan berita acara.
Beberapa pendekatan yang digunakan Komnas HAM dalam proses penanganan kasus antara lain live digital forensic dan pshicology forensic, terutama untuk menganalisis barang bukti elektronik. Komnas HAM juga menggunakan pendekatan authopsy forensic dalam menganalisis luka pada dengan melibatkan tubuh korban ahli kedokteran forensik independen. Dalam konteks ini, Komnas HAM dapat bekerja sama dengan pihak lain namun tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, objektifitas, dan akuntabel.
Tahapan penting selanjutnya yaitu melakukan proses pemeriksaan dalam rangka permintaan keterangan kepada para pihak. Pemeriksaannya dapat berbentuk pemeriksaan di tempat atau melalui mekanisme pemanggilan. Selama proses investigasi, Komnas HAM juga melakukan permintaan keterangan ahli untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif berdasarkan disiplin ilmu tertentu serta untuk menguatkan analisis.
Proses terakhir adalah perumusan temuan faktual, analisis hukum dan HAM, pengambilan kesimpulan, dan keputusan terkait ada atau tidaknya pelanggaran HAM dari kasus tersebut untuk kemudian diberikan rekomendasi akhir. (Darmadi)
Mendorong Inisiatif Kabupaten dan Kota HAM di Jayapura
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Putu Elvina, Wakil Ketua Bidang Eksternal Abdul Haris Semendawai, dan Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua, Fritz Ramandey, saat Penutupan Pelatihan Kabupaten/ Kota HAM Papua di Swissbell Hotel Jayapura, Kamis (22/06/2023).
onsep Kabupaten/Kota HAM K (Human Rights Cities) telah menjadi diskursus hangat ketika membincangkan Hak Asasi Manusia (HAM). Terlebih Indonesia perjalanan waktu telah mengalamititik balik, dahulu semua kewenangan terpusat di Jakarta, kemudian desentralisasi menjadi satu batu uji dalam pemerintahan.
Pergeseran kewenangan ke daerah (otonomi daerah), sesungguhnya juga berimbas pada semakin kuatnya kewenangan pemerintah daerah (Pemda) untuk menegaskan dan penghormatan, pelindungan, pemenuhan HAM. Namun, layaknya dua sisi mata uang, dapat pula berakibatpada semakin tingginya potensi pelanggaran HAM. Data pengaduan Komnas HAM telah membuktikan, dalam 5 tahun terakhir, Pemda menempati lima besar pihak yang paling banyak diadukan melakukan tindakan yang terindikasi pelanggaran HAM.
Berdasarkan data aduan Komnas HAM pada 2022, Komnas HAM menerima 76 aduan dugaan pelanggaran HAM di wilayah Papua dan salah satu daerahnya adalah Jayapura. Sebagai ibu kota provinsi, Jayapura menjadi salah satu pusat penting, terutama dalam pengambilan kebijakan di Papua sehingga Jayapura dipandang memiliki potensi yang besar untuk menjadi teladan dalam mendorong penghormatan dan pelindungan HAM.
Berkaca pada kondisi tersebut, Komnas HAM mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat dengan cara menjadikan Kabupaten/ Kota HAM sebagai salah satu kerangka kerja. Komnas HAM melalui Bidang Dukungan Penyuluhan HAM meluncurkan inisiatif yang bertujuan untuk mendorong Kabupaten/Kota HAM di Jayapura dalam memperkuat penerapan HAM di wilayahnya. Inisiatif ini berupa pelatihan yang dirancang untuk memperkuat kesadaran, pemahaman, dan pelaksanaan HAM di tingkat lokal. Salah satu aspek penting dari inisiatif ini adalah peningkatan pemahaman tentang HAM untuk peserta pelatihan, di antaranya ada dari kalangan pejabat pemerintahan, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), dan masyarakat sipil dari unsur tokoh agama; tokoh adat; dan CSO.
Pelatihan ini diselenggarakan mulai 20-22 Juni 2023 di Swissbell Hotel Jayapura berisikan substansi tentang konsep dasar HAM dan dinamika perkembangannya, peran Pemda dalam penghormatan; pelindungan; dan pemenuhan HAM, konsep pembangunan berbasis HAM, dan konsep Kabupaten/Kota HAM serta panduan umum implementasinya. Selain itu, inisiatif ini juga berfokus pada penguatan mekanisme penegakan HAM di Kota Jayapura.
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Putu Elvina saat menjadi narasumber
pada pelatihan tersebut menyebutkan, ada upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemda dalam pemenuhan HAM. Di antaranya komitmen untuk mewujudkan Kabupaten/Kota HAM, memastikan aparatur memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengelola pemerintahan, menjalankan program Kabupaten/Kota HAM sesuai kewenangan serta memastikan program pemerintah pusat berjalan optimal dan sesuai, serta memastikan program-program daerah berbasis HAM khususnya pelindungan bagi kelompok rentan.
"Pemenuhan HAM oleh pemangku kepentingan bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namunjugaPemda.Upaya-upayaPemda dalam pemenuhan HAM merupakan salah satu pengimplementasian prinsipprinsip Kabupaten/Kota HAM," ungkap Putu.
Selain upaya di tingkat pemerintah, partisipasi masyarakat juga dinilai penting dalam memperkuat penerapan HAM di Jayapura. Komnas HAM juga mendorong adanya inisiatif-inisiatif di masyarakat untuk berperan dalam memantau dan melaporkan pelanggaran HAM serta melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran HAM di kalangan masyarakat.
"Melalui upaya bersama ini, diharapkan Jayapura dapat menjadi contoh yang baik dalam memperkuat pelindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap HAM. Dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM, Jayapura akan menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan bermartabat bagi semua warganya," kata Putu.
Putu berharap inisiatif ini akan menjadi langkah awal yang berarti dalam memperkuat penerapan HAM di Provinsi Papua. "Semoga upaya ini dapat menginspirasi kabupaten dan kota lainnya untuk mengambil tindakan yang serupa dalam menjaga dan melindungi HAM sebagai bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai demokrasi dan keadilan," tutur Putu. (Niken Sitoresmi)
Pengkajian
Komnas HAM Dorong Percepatan Pengakuan Masyarakat Adat Punan Dulau
Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Saurlin P. Siagian, dan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, bersama Kepala Desa serta Tokoh Adat Punan Dulau berdialog dengan Tokoh Perempuan Adat Punan Dulau saat Studi Lapangan di Wilayah Punan Dulau, Kalimantan Utara, Kamis (08/06/2023).
nkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayah Adatnya di Kawasan Hutan disusun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang pada intinya memutuskan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Inkuiri Nasional disusun untuk melihat secara komprehensif konflik-konflik masyarakat hukum adat dan akhirnya dihasilkanrekomendasibagipengakuan, pelindungan, dan penghormatan hakhak masyarakat hukum adat di seluruh wilayah Indonesia.
Salah satu masyarakat adat yang menjadi bagian dari Inkuiri Nasional adalah Masyarakat Adat Punan Tuguk yang berada di Desa Punan Dulau, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Persoalan yang dihadapi mereka merupakan kasus yang difasilitasi oleh Komnas HAM, agar adanya pengakuan hukum dan wilayahnya. Namun setelah bertahuntahun pasca inkuiri, persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat Punan Dulau masih belum terselesaikan hingga saat ini.
Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM bekerja sama dengan jaringan non-pemerintahan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perkumpulan HuMa Indonesia (HuMa), dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) mengambil langkah percepatan guna penyelesaian kasus Masyarakat Adat Punan Dulau. Studi lapangan pada 7-10
Juni 2023 dilakukan secara bersamasama guna melihat langsung situasi dan kondisi terkini Masyarakat Adat Punan Dulau.
Awal Mula Konflik
Konflik antara Masyarakat Adat Punan Dulau dengan PT. Intracawood Manufacturing telah terjadi sejak tahun 90-an. Perusahaan telah menduduki dan menguasai seluruh wilayah hutan adat Masyarakat Adat Punan Dulau. Padahal kehidupan Masyarakat Adat Punan Dulau bergantung pada wilayah hutannya. Bagi mereka hutan menyediakanobat-obatan, bahan pakaian, lauk-pauk, dan bahan makanan lainnya.
Konflik bermula dari masyarakat yang dipojokkan dan dipaksa oleh perusahaan untuk bersepakat agar perusahaan dapat menjalankan kepentingan bisnisnya. Hal ini dilakukan dengan dalih perusahaan mengantongi izin sah dari negara. Kesepakatan dilakukan juga dengan janji perusahaan akan memberikan fasilitas kesehatan maupun bina desa kepada masyarakat setempat agar tetap hidup nyaman dan sejahtera. Akan tetapi, sampai perusahaan beroperasi, kesepakatan tersebut tidak dipenuhi oleh Perusahaan. Bahkan kegiatan perusahaan juga memasuki wilayah makam leluhur nenek moyang Masyarakat Adat Punan Dulau dan semakin mengimpit ruang lingkup serta mata pencaharian mereka.
Upaya Komnas HAM
Melihat kondisi dan situasi Masyarakat Adat Punan Dulau, Komnas HAM melakukan pertemuan dan berdialog dengan stakeholders terkait serta pemerintah daerah setempat. Pertemuan ini membahas hasil yang diperoleh dari studi lapangan di wilayah adat Punan Dulau. Selain Komnas HAM, turut hadir dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, HuMA, JKPP, dan perwakilan organisasi lokal. Pertemuan berjalan lancar dengan menghasilkan beberapa langkah tindak lanjut untuk mengakselerasi pengakuan dan penetapan hutan adat Punan Dulau.
Selain itu, Komnas HAM, HuMa, dan JKPP juga bertemu dengan Bupati Bulungan. Pada kesempatan ini Bupati Bulungan menyampaikan apresiasi dan siap bersinergi untuk pengakuan dan penetapan hutan adat Punan Dulau. Pada 2016, telah diterbitkan peraturan daerah tentang Pangakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat diKabupaten Bulungan.Sebagai tindak lanjut dari perda tersebut, telah dilakukan pengakuan dan penetapan hutan adat Punan Batu seluas sekitar 4.000 hektar, sedangkan masih dalam proses untuk mendapatkan pengakuan ada lima komunitas adat, termasuk Punan Dulau. Dalam pertemuan, Komnas HAM dan Bupati Bulungan juga melakukan komunikasi melalui telepon dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK), di mana Wamen LHK menyatakan dukungan dan keinginan untuk mengunjungi wilayah adat Punan Dulau.
Seluruh upaya ini dilakukan untuk mendorong akselerasi pengakuan masyarakat adat Punan Dulau dan penetapan wilayah hutan adatnya demi pelindungan, pemenuhan, dan penghormatan bagi hak-hak masyarakat Punan Dulau. Perlu komitmen dan kerja bersama untuk akselerasi pengakuan masyarakat adat dan penetapan hutan adat sehingga dapat terwujud kondisi pemenuhan HAM yang kondusif di seluruh wilayah Indonesia. (Nadia Farikhati)
Perencanaan
Komisi III DPR RI Perjuangkan Usulan Tambahan Anggaran Komnas HAM
Pimpinan dan Anggota Komnas HAM, Sekretaris Jenderal Komnas HAM, dan Kepala Biro/Plt. Kepala Biro bersama dengan Komisi III DPR RI membahas rencana kerja dan anggaran (RKA) Komnas HAM tahun 2024 di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (06/06/2023).
elaksanaan fungsi anggaran P Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) salah satunya melalui pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini merupakan bagian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) dan menjadi penting dalam upaya memastikan RKA K/L yang berkualitas. Dengan RKA K/L yang berkualitas, pengalokasian anggaran dikaitkan dengan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan sehingga tujuan kelembagaan dapat tercapai.
Komnas HAM bersama Komisi III DPR RI membahas RKA Komnas HAM Tahun 2024 pada 6 Juni 2023. Selain Komnas HAM, rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh ini dihadiri pula oleh Komnas Perempuan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Pada kesempatan ini, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan ancar-ancar pagu anggaran yang telah diterima melalui Surat Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas perihal Pagu Indikatif. "Berdasarkan pagu indikatif yang diterima, pagu Komnas HAM 2024 adalah Rp. 77.148.712.000 dengan
rincian untuk Belanja Operasional Rp. 54.757.988.000 dan Belanja Non Operasional Rp. 22.390.724.000, maka jika dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi penurunan anggaran sebesar Rp. 9.596.550.000," jelas Atnike.
Penurunan anggaran tersebut tentunya akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM serta peran Komnas HAM dalam mencegah, memantau, dan memitigasi timbulnya pelanggaran HAM yang menjadi tidak optimal. Berdasarkan pertimbangan dampak tersebut, Komnas HAM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp. 22.855.895.000 untuk penguatan dukungan manajemen dan penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM dalam pemajuan dan penegakan HAM, salah satunya adalah pengamatan situasi HAM di Papua menuju dialog kemanusiaan sebagai penyelesaian pelanggaran HAM yang komprehensif.
Penjelasan Ketua Komnas HAM kemudian ditanggapi oleh para Anggota Komisi III DPR RI, salah satunya Santoso dari Partai Demokrat terkait sikap Komnas HAM terhadap Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) di Papua. "Terkait KKB di Papua, Komnas HAM jangan dilematis, jika melanggar HAM maka disampaikan," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komnas HAM menjelaskan pandangan Komnas HAM pada situasi HAM di Papua. Menurutnya isu Papua menjadi perhatian Komnas HAM. "Komnas HAM menilai persoalan HAM di Papua secara objektif. Komnas HAM melakukan kritik bahkan pengecaman atas tindakan-tindakan kekerasan yang terindikasi adanya pelanggaran HAM, meskipun tidak terlalu tersoroti namun bisa diperiksa lebih lanjut terkait pandangan Komnas HAM terkait situasi HAM di Papua. Komnas HAM tidak hanya menaruh perhatian pada dimensi-dimensi kekerasan, tetapi juga penegakan hukum, penangananpenanganan hak-hak ekonomi sosial budaya dalam persoalan HAM di Papua," tegas Atnike.
dari Pertanyaan-pertanyaan lain para Anggota Komisi III DPR RI yang berhubungan dengan program dan anggaran dijawab secara lugas oleh Ketua Komnas HAM. Rapat Kerja kali ini diakhiri dengan kesimpulan bahwa Komisi III DPR RI dapat menerima penjelasan usulan program Komnas HAM sesuai dengan Pagu Indikatif TahunAnggaran 2024 sebesar Rp. 110.878.709.000 dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan Komnas HAM sebesar Rp. 22.855.895.000. (Nok Mia Audinia)
Pemilu Ramah HAM
30 KOMILAS HAM Deklarasi Pemilu Ramah HAM
Kiri - kanan: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) Rahmat Bagja, Wakil Ketua Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy'ari dalam Deklarasi Pemilu Ramah HAM yang dilaksanakan di kantor Komnas HAM Jakarta, Minggu (11/06/2023).
emilihan umum (Pemilu) dan P pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan Pilkada serentak 2024 merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian Komnas HAM. Menjadi penting bagi Komnas HAM agar di dalam Pemilu dan Pilkada ini, semua warga negara dapat ikut serta karena Pemilu dan Pilkada merupakan mekanisme penting dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara sekaligus bagian dari hak asasi manusia danpengejawantahan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu dan Pilkada serentak 2024 merupakan proses demokrasi yang penting bagi bangsa Indonesia, tidak hanya bertujuan untuk memilih anggota DPR dan DPD saja namun juga memilih Presiden dan Wakil Presiden secara serentak serta kepala daerah dan anggota DPRD.
Pelaksanaan Pemilu telah diatur baik di dalam instrumen internasional maupun instrumen nasional. Pada instrumen internasional, yaitu Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 25 pada UU tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk: 1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; 2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin
kebebasan dalam menyatakan keinginan dari para pemilih.
Di dalam instrumen nasional, terdapat peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 43 ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan". Walaupun Komnas HAM tidak ikut serta secara langsung terlibat dalam pelaksanaan Pemilu, namun berdasarkan UU tersebut Komnas HAM memiliki kewajiban untuk menciptakan situasi yang kondusif untuk terwujudnya pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap HAM.
Prinsip anti diskriminasi merupakan hal yang penting untuk dikedepankan di dalam pelaksanaan Pemilu. Masih ditemukan adanya kasus warga yang tidak dapat melaksanakan Pemilu karena kondisi maupun situasi tertentu di masyarakat, khususnya mereka yang merupakan kelompok rentan atau marginal. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam Deklarasi Pemilu Ramah HAM yang dilaksanakan di Komnas HAM pada 11 Jui 2023, "Dalam hukum dan peraturan perundang-undangan maupun prosedur Pemilu tentu tidak ada klausa yang mengatur atau membolehkan diskriminasi terhadap seseorang. Tetapi diskriminasi tersebut
kerap terjadi karena situasi sosial, bukan karena adanya aturan yang mendiskriminasi".
Untuk mewujudkan Pemilu yang ramah HAM, Komnas HAM bekerja sama dengan semua pihak termasuk Bawaslu dan stakeholders terkait. "Dengan kerja sama bersama para pemanngku kepentingan, mudah-mudahan kita bisa melakukan pemantauan, pengawasan agar kampanye (Pemilu) lebih ramah HAM, jauh dari isu hoax, fitnah, dan ujaran kebencian", demikian hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Internal Pramono Ubaid Tanthowi di dalam Deklarasi Pemilu Ramah HAM 2023.
Deklarasi Pemilu Ramah HAM 2023 antara Komnas HAM, KPU, Bawaslu, dan stakholders tercatat beberapa poin penting yaitu:
1. Menjamin pemenuhan hak pilih kelompok marginal/rentan.
2. Menjalin pemilu akses yang inklusif terhadap kelompok marginal/rentan.
3. Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang bebas diskriminasi, nirkekerasan, dan adil.
4. Mewujudkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang bebas hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
Poin ini menjadi komitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang bebas dan berkeadilan serta menghormati prinsip-prinsip HAM. Pemilu tidak sekadar persoalan legitimasi kekuasaan politik atau syarat negara demokrasi semata. Lebih jauh, pemilu merupakan mekanisme penting dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia dan pengejawantahan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kita berharap di dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang ramah HAM dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. (Sasanti Amisani)
Perwakilan
Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat Dorong Pemda Sambas Lindungi Pekerja Migran Indonesia
Kepala Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat, Nelly Yusnita bersama para stakeholders hadir pada Seminar Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Balai Latihan Kerja, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Senin (19/06/2023).
epala Komnas HAM Perwakilan K Kalimantan Barat, Nelly Yusnita, menjadi narasumber dalam Seminar "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Sambas" bertempat di Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sambas, Senin (19/06/2023). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Kabupaten Sambas.
Narasumber lain yang dihadirkan berasal dari berbagai stakeholders di antaranya anggota Kepolisian Resor (Polres) Sambas; Tim Kantor Imigrasi Kabupaten Sambas; Tim Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kabupaten Sambas; DinasPemberdayaanPerempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Sambas; dan Disnakertrans Kabupaten Sambas.
Seminar ini bertujuan untuk mendorong kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sambas agar meningkatkan upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) agar lebih efektif, meminimalisir potensi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human trafficking, dan khususnya meminimalisir eksploitasi pekerja migran di Kabupaten Sambas.
Nelly menjelaskan, sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak, Malaysia, Kabupaten Sambas memiliki potensi sebagai jalur TPPO. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan Tim Pemantauan Situasi TPPO Komnas HAM RI di wilayah Kalimantan Barat, jumlah PMI nonprosedural di wilayah Aruk, Kabupaten Sambas adalah sebanyak 4.632 orang terhitung dari Januari hingga Mei 2023. "Terdapat 121 jalan tikus sepanjang 180 km perbatasan, di mana 24 jalur di antaranya berada di Aruk", tambah Nelly.
Pemulangan PMI yang bermasalah dari Sarawak, Malaysia, dari Januari hingga Mei 2023. Berdasarkan sumber data yang sama, tercatat sebanyak 1.685 orang di mana 50 persennya adalah warga luar Kalimantan Barat.
Pola dugaan TPPO pun beragam, mulai dari jaringan beli putus, perkawinan, prostitusi, media sosial atau aplikasi, hingga scamming yang menyasar tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau mahasiswa. Pola tersebut cenderung meningkat saat musim libur sekolah atau hari raya.
"Pemantauan situasi TPPO menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota di Kalimantan Barat mengingat sesuai dengan Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya." jelas Nelly.
Satuan Tugas (Satgas)/Gugus Tugas TPPO di tingkat provinsi dan kota/ kabupaten berperan penting untuk mencegah TPPO kembali berulang. Selain itu perlu adanya pelibatan Civil Society Organization/Non-Governmental Organization (CSO/NGO) lokal. Hal ini penting untuk melakukan advokasi pada isu TPPO dalam program-program pencegahan dan penanganan TPPO.
Pada seminar ini turut hadir para camat dan kepala desa yang berasal dari Kabupaten Sambas sebagai peserta seminar. Mereka menyampaikan bahwa salah satu tantangan dari isu ini adalah tidak adanya data yang jelas terkait warga yang bekerja di luar negeri. Hal ini dikarenakan tidak ada syarat administratif untuk lapor atau memberikan surat keterangan kepada kepala desa atau camat untuk dapat kerja di luar negeri. Kemudian, disampaikan pula di Kabupaten Sambas terdapat dua "Desa Migran Produktif" yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa lain terkait proses pembinaan dan penciptaan lapangan kerja di desa. Hal ini sebagai upaya pencegahan dan perlindungan warga dari kegiatan yang berpotensi terjadinya TPPO.
Seminar tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan penting, yaitu PMI harus memiliki surat izin yang diketahui suami/istri; kepala desa; dan camat untuk ke luar negeri. Pemerintah juga harus meningkatkan pelatihan dan/atau keterampilan masyarakat dan pemerintah diharapkan menekan angka nikah muda, mengingat pentingnya pendidikan dan kematangan pasangan sebelum menikah. Selain itu tes wawancara dalam pengajuan paspor di kantor imigrasi juga berperan penting untuk mengetahui tujuan pemohon paspor. (Lita Anggareni)
Amygdala Agust D, Sebuah Lagu Penyembuhan
Sri Rahayu - Penyuluh Sosial Muda Komnas HAM
eiring perkembangan informasi S dan teknologi, isu dan kesadaran tentang kesehatan mental semakin berkembang dan juga menyebarluas. Hal ini menguat setelah banyak peristiwa-peristiwa nasional seperti bunuh diri, perundungan, sampai pembunuhan berencana yang disinyalir berasal dari kondisi mental.
Namun sayangnya, pemerintah tidak memiliki data yang jelas tentang kondisi mental warga sehingga minim upaya pencegahan dan penanganan yang efektif. Padahal, menurut riset gabungan University of Queensland, Johns Hopkins University, dan Universitas Gadjah Mada yang diluncurkan pada akhir tahun 2022 menyebutkan bahwa satu dari dua puluh remaja (5.5%), setara dengan 2.45 juta remaja Indonesia, memiliki satu gangguan mental dalam 12 bulan terakhir.1 Sayangnya, dari data tersebut, hanya 2.6% dari remaja dengan masalah kesehatan mental yang pernah mengakses layanan dukungan atau konseling.² Layanan tersebut, yang bagian dari hak atas kesehatan, sesungguhnya penting untuk dapat diakses dan dinikmati oleh semua orang.
Terlepas dari ketersediaan dan kemudahan akses untuk mendapat layanan konseling, sebagian orang memiliki upaya penyembuhan dan bertahan hidup sendiri melalui jalur "idola". Seperti Joko Anwar, dalam keterangannya di laman Youtube
Vindes, menyebutkan bahwa lagu-lagu idolanya, Elvis Costello, membantu dirinya terbebas dari percobaan bunuh diri akibat depresi.3 Selain itu, grup K-Pop BTS yang melakukan kampanye tentang kesehatan mental juga disinyalir telah banyak menyelamatkan hidup anak-anak muda di dunia. Lirik pada lagu-lagu BTS, maupun lagu solo para anggota BTS, memiliki kekuatan untuk mengakui semua rasa dan emosi serta mengembalikan nilai-nilai positif dari diri sendiri. Salah satunya adalah lagu Amygdala dari Agust D, nama panggung solo dari SUGA BTS.
Pada film dokumenter Agust D berjudul Road to D-Day, Agust D menjelaskan bahwa lagu Amygdala adalah lagu perjuangan dirinya untuk bangkit dari masalah kesehatan mental yang dialami. Agust D diketahui menderita depresi, obsessive compulsive disorder (OCD), dan kecemasan sosial berlebih melalui lagu The Last pada Mixtape pertama Agust D. Kondisi ini akhirnya membuat Agust D berkonsultasi dengan psikiater.
Pada Road to D-DAY, Agust D berucap bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanggil memori-memori buruk pada masa lalu untuk kemudian berdamai dengannya. Semua proses penyembuhan itu, dia tuliskan dalam lirik lagu Amygdala.
Berdasarkan literatur, Amygdala adalah bagian otak yang berkaitan dengan emosi dan memori yang berfungsi menyimpan, menerjemahkan, serta mengendalikan emosi. Lewat lagu Amygdala, Agust D mengurai segala memori buruk masa lalu, menerimanya, dan menghapusnya agar terbebas dari segala belenggunya.
Setidaknya ada tiga peristiwa traumatis Agust D yang diungkap dalam Amygdala, yaitu kecelakaan motor saat bekerja paruh waktu, operasi jantung ibunya, dan berita diagnosis kanker ayahnya yang diterimanya lewat telepon. Peristiwa-peristiwa tersebut sering menghantui Agust D bahkan sampai di
alam mimpi. Hal ini disampaikan Agust D dalam video musik Amygdala serta diceritakan dalam Film Road to D-Day.
A journey through memories // Let's take them all out, one by one // Memories I want to have erased // Things that I didn't want to happen // Things that were out of my control // Let's put them all in, one and two.4 Pada penggalan lirik tersebut, Agust D menuliskan bahwa dia dalam perjalanan menjelajahi memori, mengeluarkannya satu per satu, dan ingin menghapusnya pada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan yang di luar kontrolnya. Lalu pada akhir video musiknya, "luka" pada wajah Agust D semakin memudar yang dapat diterjemahkan sebagai simbol "sembuh".
Memang tidak mudah untuk jujur atas segala emosi dan ketidakberdayaan menghadapi memori buruk, tapi kita layak belajar dari Agust D. Seperti yang disampaikan Agust D pada lagu lain berjudul Shadow, melarikan diri dari semua perasaan dan emosi adalah yang terbaik kedua. Yang terbaik pertama dan paling baik adalah melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan untuk sembuh.
Album : D - DAY Judul Lagu : Amygdala Penyanyi : Agust D alias Suga BTS Rilis MV : 24 April 2023
Ibid. 2
Laporan Penelitian Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) yang diakses melalui https://qcmhr.org/wp-content/uploads/2023/02/I- NAMHS-Report-Bahasa-Indonesia.pdf pada 5 Juli 2023 pukul 15.05 WIB.
3 Dapat diakses pada laman Youtube Vindes episode bersama Joko Anwar https://youtu.be/6y7xD4f kV0
4 Terjemahan lirik Amygdala diakses pada lamanhttps://doolsetbangtan.wordpress.com/2023/04/23/amygdala/ pukul 17.27 WIB tanggal 5 Juli 2023