TAHUN 2023
Jalan Berliku Pengesahan RUU PPRT
Singkawang Tuan Rumah Festival HAM 2023
Menelisik Keseriusan Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia
Pendidikan HAM Populer oleh Bangtan Sonyeondan (BTS)
"LIKE & SHARE" Pahlawan bagi Stigma Negatif Haid
TATA CARA PENGADUAN KOMNAS HAM RI
Surat permohonan yang ditujukan langsung kepada Komnas HAM RI, yang memuat
IDENTITAS PENGADU
Meliputi nama lengkap, alamat rumah, alamat surat (apabila berbeda dengan alamat rumah) nomortelepon rumah dan/atau tempat kerja dan/atau telepon selular (handphone), nomor faksimili, dan surat elektronik (apabila ada)
RINCIAN KRONOLOGI PENGADUAN
UPAYA
Meliputi peristiwa yang terjadi, lokasi, waktu, dan pihak yang terlibat
Informasi upaya yang telah pengadu lakukan
Salinan Surat Kuasa apabila pengadu diwakilkan
Pengadu dapat memilih Salah Satu untuk melakukan pengaduan
Salinan Dokumen
Salinan identitas
TANDA TANGAN
Sallnan dokumen dan bukti pendukung pengaduan
Salinan identitas pengadu yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
Tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberl kuasa
DATOMHAS HAHRG
JASA POS ATAU KURIR
FAKSIMILI
Senin-Kamis : 08.30 s.d 15.30 WIB Jumat : 08.30 s.d 16.00 WIB Kecuall Sabtu, Minggu, dan hariliburnasional
Gedung Komnas HAM RI Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
APLIKASI DUHAM ONLINE (ANDROID/IOS)
Faksimili ke nomor 021-3925227
AUDIENSI
PENGADUAN DARING
SURAT ELEKTRONIK
Surat permohonan audiensi diterima paling lambat 5 harl kerja sebelum waktu pelaksanaan
Pengaduan daring di pengaduan.komnasham.go.id
Dari Redaksi
ebagai salah satu langkah dalam S bidang kerja Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), majalah SUAR tahun 2023 ini terbit sebanyak 1 (satu) edisi. Pada edisi kali ini yang juga bertepatan dengan peringatan "Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional", redaksi mencoba untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi untuk melihat gambaran mengenai bagaimana Jalan Berliku Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai Laporan Utama.
Sebagai langkah dari perwujudan komitmen negara terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang tercermin melalui jaminan konstitusional terhadap hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, maka pada Rubrik Pengkajian dan Penelitian menyajikan artikel mengenai Panduan Audit HAM: Langkah Awal Mengukur Kepatuhan HAM. Rubrik Penyuluhan menyuguhkan artikel berjudul Menggaungkan HAM melalui Festival HAM di Kota Toleran Singkawang. Rubrik Pengaduan menyajikan artikel Tentang Nasib FF yang melakukan pengaduan ke Komnas HAM dengan harapan mendapatkan solusi untuk kehidupannya. Sementara itu, Rubrik Mediasi menyajikan artikel tentang Sinergi Stakeholder Sukseskan Mediasi.
Untuk menjalankan pelaksanaan fungsi-fungsinya itu, Komnas HAM juga melakukan sinergi dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM yang ada di 6 (enam) provinsi di Indonesia. SUAR menyediakan ruang bagi Kantor Perwakilan untuk menulis di Rubrik terkait yang berisikan seputar kegiatan yang dilakukan di Kantor Perwakilan Komnas HAM.
Tak lupa dukungan oleh unit-unit kerja juga disajikan gambaran kerjanya dalam SUAR ini, diantaranya adalah rubrik Pimpinan dan Kelembagaan. Rubrik Pimpinan diisi tulisan mengenai Konflik Agraria yang Belum Berujung untuk melihat kembali bagaimana Komnas HAM telah mencermati masalah agraria sejak lama. Sedangkan untuk rubrik kelembagaan menyuguhkan tulisan mengenai Capaian, Tantangan dan Optimisme dalam Pemajuan dan Penegakan HAM.
Tim redaksi majalah SUAR terus berupaya untuk menyajikan sesuatu yang menarik minat pembaca SUAR dan Sahabat Publikasi sekalian. Oleh karena itu, ada sesuatu yang baru, fresh dan berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya. Pada edisi kali ini, redaksi menyajikan cerita pendek bergambar mengenai tokoh pahlawan super pembela HAM dalam memperjuangkan nilai-nilaiHAM, yaitu Komik SuperDUHAM. Komik ini sekaligus juga mendukung gambaran isu substansi/tema laporan utama.
Selain itu, dalam rangka mewadahi antusiasme penulis internal Komnas HAM, redaksi SUAR menyediakan Rubrik Esai, Opini, dan Resensi dengan isu yang menarik pula serta Kuis HAM berhadiah yang dapat diisi oleh pembaca SUAR dan Sahabat Publikasi sekalian. Ada pula beberapa iklan yang disampaikan, yaitu terkait Alur Pengaduan di Komnas HAM, call for paper Jurnal HAM, dan aplikasi yang digagas oleh Komnas HAM, yaitu Publikasi HAM Berbasis Android (PUHBA) yang dibuat dalam rangka HAM penyebarluasan wawasan kepada masyarakat luas.
Demikian gambaran isi Majalah SUAR ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca setia SUAR dan Sahabat Publikasi sekalian. Mari kita terus menyuarakan nilainilai HAM untuk mengilhami, menggerakkan, dan membangun situasi yang kondusif dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia khususnya melalui upaya penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat.
Majalah SUAR ini memang ditujukan bagi masyarakat umum, kementerian, lembaga dan stakeholder Komnas HAM lainnya. Apabila menginginkan majalah SUAR ataupun terbitan Komnas HAM lainnya, silakan menghubungi tim redaksi melalui email: [email protected] atau berkirim surat ke Kantor Komnas HAM Jakarta.
Salam, RR Niken Sitoresmi | Pemimpin Redaksi
Pengarah: Putu Elvina
Penanggung Jawab : Esrom Hamonangan
Pimpinan Umum : Liza Yolanda Feri Lubis
Pemimpin Redaksi : RR Niken Sitoresmi
Editor :
Banu Abdillah, Rusman Widodo
Redaksi :
Andri Ratih, Annisa Radhia M, Utari Putri Wardanti, Sri Rahayu, Reza Perdana, Rumpun Mutiarasari S, Nadia Farikhati, Sasanti Amisani, Nok Mia Audinia, Yacub Ubaidillah, Satrio Dani Triyoga, Lita Anggareni, Indra Fachrozi, Rudi Kurniawan, Yohana Tukayo, Lukman.
Koresponden :
Mimin Dwi Hartono, Indah Wulandari, Rebeca Amelia Susanto, Hari Reswanto, Sepriady Utama, Sasmita, Rachmadilla Revana Putri, Aida Rahma, Anisa Arum Putri.
Artistik :
Achmad Faiz Kurniawan
Sekretariat:
Yeni Ernawati, Andri Djailani
Alamat Redaksi : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jl. Latuharhary No 4B, Menteng, Jakarta Pusat Telp:021-3925230 Fax:021-39252274
@KomnasHAM @komnas.ham Komnas HAM
www.komnasham.go.id
Pindai Disini
Mari bantu Majalah SUAR untuk terus menyebarluaskan HAM dengan mengisi survei berikut ini.
Daftar Isi
Dari Redaksi 3 Laporan Utama Jalan Berliku Pengesahan RUU PPRT 5 Komik HAM Pengenalan Tokoh Komik SuperDUHAM 12 13 Komik SuperDUHAM Pemajuan HAM Singkawang Tuan Rumah Festival HAM 2023 14 Panduan Audit HAM: Langkah Awal Mengukur Kepatuhan HAM 16 Penegakan HAM Tentang Nasib FF 18 Sinergi Stakeholder Sukseskan Mediasi 20 Kantor Perwakilan Menelisik Keseriusan Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia 22 Upaya Pemajuan dan Penegakan HAM di Kantor Perwakilan Sumatra Barat 24 Peristiwa Penembakan oleh Aparat Kembali Terjadi di Ketapang 26 Prinsip K3 Pekerja Tambang yang Terabaikan 28 Diseminasi Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam di Namlea 30 Audiensi Kantor Perwakilan Maluku dengan Polda Maluku 31 Diseminasi Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam di Keerom 32 Pimpinan dan Kelembagaan Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai 34 35 Capaian, Tantangan dan Optimisme dalam Pemajuan dan Penegakan HAM Esai Pendidikan HAM Populer oleh Bangtan Sonyeondan (BTS) 36 Pajak untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia 38 Hukuman Mati dalam Perspektif HAM 40 RANHAM, Sebuah Refleksi Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia 42 Opini Hak Asasi Manusia dan Demokrasi 44 Kuis HAM 45 Opini "LIKE & SHARE" Pahlawan bagi Stigma Negatif Haid 46
Jalan Berliku Pengesahan RUU PPRT
Sumber: Keterangan Pers Komnas HAM Nomor: 046/HM.00/XIl/2022 10 Desember 2022
ada pertengahan April 2023, P mediaIndonesia diramaikan dengan kisah pilu Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran asal Banyuwangi yang menjadi korban penganiayaan dan eksploitasi majikannya di Malaysia. Menurut Duta Besar Republik Indonesia Hermono¹, di Kuala Lumpur mengatakan PRT asal Banyuwangi, Jawa Timur itu, Nani (bukan nama sebenarnya), mengadu kepadanya saat dijenguk di RS Kuala Lumpur pada Minggu 30 April 2023 siang bahwa majikannya telah melakukan penyiksaan sejak September 2022. PRT berusia 39 tahun itu mengalami luka bakar dibagian punggung dan lengan akibat disetrika dan disiram air panas. Matanya hitam lebam akibat dipukul majikan. Selain itu, gajinya tidak dibayar sejak pertama bekerja pada Maret 2022.
Kisah pilu lainnya dialami Siti Khotimah, PRT asal Pemalang, Jawa Tengah yang mendapat perlakuan keji dari majikannya di Jakarta Selatan. Dia diborgol hingga disiram air panas oleh majikannya.
Tubuhnya pun penuh luka dan kedua kaki serta tangannya melepuh. Sekelumit potret buram ini menguatkan anggapan bahwa pekerja rumah tangga merupakan salah satu kelompok yang paling banyak mengalami kekerasan.
Pada akhir 2022, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan catatan dan refleksi atas situasi pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2022. Salah satunya terkait masalah kekerasan HAM pada kelompok rentan atau marjinal, salah satunya PRT. "Sepanjang tahun 2017-2022, Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) mendokumentasikan setidaknya 2.637 kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) seperti kekerasan ekonomi (tidak digaji, dipotong agen semena-mena), kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual," tulis keterangan resmi Komnas HAM².
Ramirez-machado menyebut PRT merupakan tenaga kerja yang
melakukan pekerjaan bersifat melayani rumah tangga, kerjanya di sebuah rumah pribadi, pekerjaan dilakukan atas nama majikan langsungnya³. PRT adalah salah satu kelompok pekerja yang paling minimmendapatkan pelindungan. Permasalahan yang dihadapi PRT, bukan hanya masalah pelindungan hukum, namun juga mengakar pada permasalahan terkait isu jender, bias kelas sosial-ekonomi, dan feodalisme.4
Berdasarkan data dari survei ILO dan Universitas Indonesia pada tahun 2015, tercatat terdapat 4 juta warga Indonesia yang bekerja sebagai PRT. Mayoritas PRT adalah perempuan dengan rasio 74%, sebagian besar berasal dari kawasan pedesaan dan memiliki pendidikan rendah. Selain itu, dalam praktiknya 25% dari PRT yang ada merupakan anak di bawah umur (belum berusia 18 tahun).5
Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalamnya tidak mencakup PRT, sehingga pelindungan PRT tidak termasuk di bawah UU Ketenagakerjaan ini. Satu-satunya dasar hukum yang memberikan pelindungan kepada PRT sejauh ini adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker PPRT). Peraturan tersebut merupakan inisiatif yang baik oleh pemerintah dalam memberikan pelindungan terhadap PRT. Namun, peraturantersebutlebihbanyak mengatur tentang keberadaan Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) dan kurang mengatur aspek-aspek lain terkait PRT, khususnya dalam hal hubungan kerja antara PRT dan pengguna/pemberi kerja, secara lebih mendetail dan komprehensif.6
Profil pekerja rumah tangga di Indonesia Berdasarkan data dari survei ILO dan Universitas Indonesia pada tahun 2015, tercatat terdapat 4 juta warga Indonesia yang bekerja sebagai PRT. Mayoritas PRT adalah perempuan dengan rasio 74%, sebagian besar berasal dari kawasan pedesaan dan memiliki pendidikan rendah. Selain itu, dalam praktiknya 25% dari PRT yang ada merupakan anak di bawah umur (belum berusia 18 tahun). Karakteristik dari pekerjaan rumah tangga yang bersifat privat, informal, dan domestik menyebabkan PRT sangat rentan menghadapi praktik-praktik eksploitasi, diskriminasi, hingga kekerasan. Survei Gender ILO & UI 4Juta 74% Perempuan warga Indonesia Diskriminasi Usia Rentan eksploitasi, diskriminasi, 25% kekerasan di bawah umur no SCRUMIN Pendidikan Pendidikan rendah Sumber: Laporan ILO Infografis: Faiz
Profil pekerja rumah tangga di Indonesia berdasarkan survei ILO dan Universitas Indonesia, 2015.
Kondisi tersebut, senada dengan yang disampaikan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah pada Podcast Ruang Tanggap? Rasa dalam rangka hari perempuan internasional."Pada2015,adaPermenaker yang diterbitkan. Tetapi Permenaker itu hanya mengklasifikasi bentuk-bentuk pekerjaan rumah tangga, tetapi tidak memberikan jaminan hak PRT, gajinya, dan pengawasan ketenagakerjaannya. Sehingga tidak memberikan pengakuan
yang tegas bahwa mereka adalah pekerja yang seharusnya dilindungi negara," ucap Anis.
Kebiasaan budaya dalam mempekerjakan PRT tanpa ikatan kerja yang formal tidak boleh terus dibiarkan, khususnya dalam hal minimnya perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga. PRT yang tidak dilindungi oleh hukum merupakan bentuk modern dari perbudakan atau disebut perbudakan domestik. Haltersebut dikarenakan kerja
domestik adalah 'kerja', sehingga relasi yang terjadi antara pemberi kerja dan pekerja harus diatur dalam perjanjian formal yang mengakomodasi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hal ini penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak, bukan hanya kepada PRT, namun juga kepada pemberi kerja.®
RancanganUndang-UndangPelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) hadir sebagai angin segar dalam pelindungan dan pemenuhan hak-hak PRT. Namun, faktanya sejak RUU ini pertama kali dibuat tahun 2004 sampai dengan saat ini RUU tersebut tidak kunjung disahkan menjadi undang-undang. Padahal pada periode 2004-2009, RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) setiap masa periode masa bakti DPR RI. Bahkan sampai dengan periode 2019-2024, RUU ini juga masuk Prolegnas. Namun, baru pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dilaksanakan Selasa, 21 Maret 2023, akhirnya disepakati untuk menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR. Pada Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan fraksi dalam bentuk tertulis, menyetujui RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR.
Sebelumnya, upaya yang telah dilakukan oleh para pihak untuk percepatan pengesahan RUU PRT ini pun tak sedikit, salah satunya advokasi yang telah dilakukan oleh JALA PRT. Upaya advokasi JALA PRT dalam memperjuangkan disahkannya RUU PPRT dengan menggunakan teori Transnational Advocacy Networks, yang meliputi advokasi pada aspek Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics. Melalui information politics advokasi yang dilakukan JALA PRT sangat beragam dengan sosialisasi, publikasi, dan penyebaran isu melalui internet, sehingga masyarakat luas terpengaruh dengan isu tersebut dan memperkuat gerakan itu sendiri. JALA PRT melakukan penyebaran informasi melalui buku, antara lain "Kami Tidak Akan Diam" yang berisikan dokumentasi perjuangan PRT Indonesia dan buku kompilasi kasus-kasus hukum PRT
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro saat Pawai HAM "Mendukung Percepatan Pengesahan RUU PPRT" di area Car Free Day kawasan Sudirman-Thamrin, (12/02/23).
Indonesia. Tak hanya itu, melalui sosial media twitter dan facebook disebarkan informasi tentang PRT, berupa poster ataupun bentuk kegiatan mereka. JALA PRT juga melakukan seri program diskusi radio.
JALA PRT juga menggunakan simbolsimbol untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pelindungan pekerja rumah tangga, simbol tersebut berupademonstrasi,peringatan kejadian atau hari-hari besar (Symbolic Politics) yang dilakukan melalui sosial media ataupun secara langsung dengan aksi di lapangan. Salah satu langkah lain advokasi pada aspek leverage politics, jaringan advokasi perlu membujuk dan menekan aktor yang lebih kuat untuk menekan negara. Aktor advokasi akan memfungsikan jaringan organisasinya untuk mengembangkan isu, menyebarluaskan ide dan gagasan, kemudian masuk ke sasaran utama, yaitu menggalang kekuatan untuk dapat memperkuat kekuatan. Lebih lanjut, advokasi dengan accountability politics bertujuan untuk menekan dalam pengawasan kinerja pemerintah. Sejak 2004, JALA PRT telah menjalankan beberapa agenda dan tindakan nyata salah satunya membangun komunikasi dengan DPR setelah pengajuan draf RUU PPRT.
Presiden Jokowi juga menyampaikan dukungan pemerintah terhadap percepatan penetapan UU PPRT, pada Rabu, 18 Januari 2023, dengan
didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera berkoordinasi dan konsultasi dengan DPR terkait percepatan pembahasan RUU PPRT.
Komnas HAM menyambut baik dukungan pemerintahIndonesia tersebut. Selaras dengan hasil kajian Komnas HAM pada tahun 2022, Komnas HAM merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengesahkan RUU PPRT sebagai UU untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak PRT. Komnas HAM menginisiasi pawai HAM HAM "Mendukung Percepatan Pengesahan RUU PPRT", pada Minggu, 12 Februari 2023 dengan menghadirkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani serta Deputi Perlindungan Perempuan KPPA. Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam menegaskan bahwa "Dukungan pemerintah terhadap segera disahkannya RUU PPRT ini karena ini juga sudah menjadi bagian dari Nawacita. Artinya, bagi pemerintah ini utang yang harus dibayar sebelum tahun 2024.
Pemerintah terus memperkuat konsolidasi dengan melakukan perpanjangan Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT. Gugus Tugas ini dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI No. 7/2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang-Undang tentang Pelindungan PekerjaRumahTanggagunamemperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda, sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada sektoralisme atau ego sektoral.
Sejak 5 April 2023, Kemnaker telah melakukan sejumlah pertemuan pembahasan. Mulai dari konsolidasi internal Kemnaker, serap aspirasi, hingga pembahasan dengan Panitia Antar Kementerian/Lembaga (PAK). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menegaskan komitmen pemerintah untuk secepat mungkin menghadirkan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), pada 15 Mei 2023. Alhamdulillah, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah selesai dibahas dan akan segera dibahas lebih lanjut dengan Badan Legislasi DPR RI," kata Ida dikutip dari wartaekonomi. co.id.10
Pembahasan DIM RUU PPRT ini melibatkan setidaknya 11 K/L, Kementerian yaitu: Kemnaker; Sekretariat Negara; Kantor Staf Presiden; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak; Kementerian Sosial; Kementerian Dalam
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah saat menjadi narasumber Podcast Tanggap Rasa, "Desak Pengesahan RUU PRT bersama Anis Hidayah" didampingi Penyuluh HAM Eka Christiningsih dan Banu Abdillah sebagai Host, (8/03/23).
Negeri; Kementerian Hukum dan HAM; KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kepolisian RI; dan Kejaksaan Agung RI.
Apabila dilihat dari sudut pandang PRT, RUU ini menjadi penting karena di dalamnya memuat pelindungan PRT yang memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi kerja; mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi dan pelecehan terhadap PRT; mengatur hubungan kerja yang harmonis; meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan PRT; dan meningkatkan kesejahteraan PRT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 RUU PPRT.
Seperti halnya yang disampaikan Koordinator Nasional JALA PRT, Lita Anggraeni bahwa RUU ini akan membuat PRT diakui sebagai pekerja. Hak-hak dasar dan kesejahteraan PRT akan ikut dipertimbangkan dalam RUU ini. Selain itu, juga akan memberi pelindungan kepada pihak yang memperkerjakan PRT. "Di dalam RUU PPRT, kita memberikan pengakuan dan pelindungan terhadap PRT sebagai pekerja, tidak hanya memberikan pelindungan terhadap PRT tetapi juga memberi pelindungan terhadap pemberi kerja.11
Selain itu, dalam RUU ini juga memuat lingkup pekerjaan PRT yang terdiri dari perekrutan calon PRT yang dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung; penggolongan waktu kerja PRT, yaitu penuh dan paruh waktu;
lingkup pekerjaan PRT; dan hubungan kerja yang meliputi perjanjian kerja dan berakhirnya hubungan kerja; hak dan kewajiban PRT, pemberi kerja dan penyalur PRT. Tak hanya itu, dalam RUU ini juga memuat terkait pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT yang diselenggarakan oleh pemerintah; kewajiban, jangka waktu dan sanksi bagi penyalur PRT; pengawasan terhadap penyelenggaraan pelindungan PRT; penyelesaian perselisihan hubungan kerja; larangan bagi pemberi kerja dan penyalur PRT; serta ketentuan pidana bagi pemberi kerja dan penyalur PRT.
1 Dikutip dari artikel mediaindonesia.com 1 Mei 2023, Duh, PRT Indonesia di Malaysia Disiksa, 6 Bulan Tidak Digaji. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/577804/duh-prt-indonesia-di-malaysia-disiksa-6-bulan-tidak-digaji.
2 Komnas HAM.
10 Desember 2022. Keterangan Pers Nomor: 046/HM.00/XII/2022. Refleksi Penegakan dan Pemajuan HAM di Indonesia Tahun 2022. Dikutip pada 15 Mei 2023.
3 Ramirez-machado dalam Ari Yuliastuti. 2017. Profil Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia dan Strategi Perlindungannya. Jurnal Ketenagakerjaan Vol.
12 No. 2, Edisi Juli – Desember 2017 ISSN : 1907 – 6096, hlm. 110.
4 Komnas HAM. 2022. Kajian Kebijakan Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No.
189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, hlm. 8.
5 Ibid, hlm. 1.
6 Ibid, hlm. 3.
7 Ruang Tanggap Rasa.
8 Maret 2023. Desak Pengesahan RUU PPRT bersama Komisioner Anis Hidayah https://www.youtube.com/watch?v=Lm8d0R784Pc 8 Kajian Kebijakan Komnas HAM, Op.Cit., hlm. 2.
9 Dikutip dari artikel wartaekonomi.co.id 15 Mei 2023, Sudah Diamanatkan Jokowi, RUU PPRT Segera Jadi Undang-undang Tahun Ini https://wartaekonomi. co.id/read499063/sudah-diamanatkan-jokowi-ruu-pprt-segera-jadi-undang-undang-tahun-ini.
10 Dikutip dari artikel wartaekonomi.co.id 15 Mei 2023, Sudah Diamanatkan Jokowi, RUU PPRT Segera Jadi Undang-undang Tahun Ini https://wartaekonomi co.id/read499063/sudah-diamanatkan-jokowi-ruu-pprt-segera-jadi-undang-undang-tahun-ini.
Peran Komnas HAM
Komnas HAM sebagai lembaga negara turut mendukung percepatan
pengesahan RUU PPRT untuk pelindungan hak asasi manusia. Dalam Keterangan Pers Nomor: 11/HM.00/ II/2023 yang dikeluarkan Komnas HAM pada 12 Februari 2023, disebutkan bahwa selama ini Komnas HAM kerap menerima pengaduan kasus pekerja rumah tangga yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia, antara lain gaji tidak dibayar, hilang kontak, kekerasan, perdagangan orang, dan kekerasan seksual.12
Selain itu, sebagai upaya nyata, Pada Minggu, 12 Februari 2023, Komnas HAM menyelenggarakan Pawai HAM: "Mendukung Percepatan Pengesahan RUU PPRT" di area Car Free Day di kawasan Sudirman-Thamrin. Acara ini digelar untuk memperoleh dukungan publik dalam pengesahan RUU PPRT. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dalam kesempatan ini menyampaikan dengan adanya UU PPRT ini, PRT akan dapat meningkatkan skill-nya dengan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Lebih dari itu, menurut Atnike, upaya percepatan pembahasan RUU PPRT dinilai sebagai upaya melindungi pekerja rumah tangga yang rentan mengalami eksploitasi kerja. Pengesahan RUU PPRT dianggap akan memberikan kepastian akan hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. "Merupakan suatu profesi, kerja profesional. Maka pemerintah juga ke depan memiliki kewajiban untuk mengalokasikan
"Kehadiran sebuah UU Perlindungan PRT akan memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi kerja; mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT; mengatur hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilainilai kemanusiaan dan keadilan; meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT; dan meningkatkan kesejahteraan PRT. Atas dasar hal tersebut, Komnas HAM mendukung percepatan pengesahan RUU PPRT yang berlandaskan pada penghormatan hak asasi manusia dan mendorong proses pembahasan yang partisipatif."
- Komnas HAM dalam Keterangan Pers Mendukung Percepaton Pengesahan RUU PPRT untuk Pelindungan HAM -
11 Dikutip dari artikel mediaindonesia.com 15 Maret 2023, RUU PPRT Didesain Berikan Perlindungan bagi PRT dan Penggunanya https://mediaindonesia. com/humaniora/565744/ruu-pprt-didesain-berikan-perlindungan-bagi-prt-dan-penggunanya.
12 Komnas HAM.
12 Februari 2023. Keterangan Pers Nomor: 11/HM.00/II/2023. Komnas HAM Mendukung Percepatan Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia. Dikutip pada 16 Mei 2023.
Peralihan Istilah PRT di Indonesia
Jaman Penjajahan s.d. 1990 - an : "budak", "abdi", "ngenger", "jongos", "babu", "pembantu rumah tangga"
1990-an s.d. sekarang: "pembantu rumah tangga", "asisten rumah tangga" hingga kini mulai masif dikampanyekan penggunaan istilah "pekerja rumah tangga"
Peralihan Istilah PRT di Indonesia, dikutip dari berbagai sumber.
sumber daya dan juga institusi serta kebijakan yang memberi perhatian terhadap pekerja rumah tangga," kata Atnike.13
Pada 2021, Komnas HAM telah melakukan pengkajian dan penelitian tentang pekerjaan yang layak bagi PRT dan urgensi pengesahan RUU PPRT sebagai undang-undang. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Komnas HAM berkesimpulan antara lain bahwa untuk dapat mendorong kondisi HAM yang kondusif bagi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hakhak PRT dibutuhkan regulasi yang melindungi dalam bentuk undangundang.14
Tidak hanya itu, pada 2022 Komnas HAM juga melakukan Kajian Kebijakan Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Berdasarkan kajian atas KILO 189, Komnas HAM dalam rangka mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hakhak PRT, merekomendasikan kepada pemerintah, khususnya Presiden RI serta DPR RI meratifikasi Konvensi ILO-189 yang bertujuan sebagai meta norma kerangka acuan dan standar minimal terkait hak-hak PRT; mengesahkan RUU PPRT menjadi UU PPRT dengan mengadopsi ketentuan-
ketentuan yang ada dalam Konvensi ILO 189; dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya khususnya kepada PRT serta kelompok advokasi hak-hak PRT dan umumnya kepada masyarakat luas terkait penyusunan kebijakan pelindungan hak-hak PRT.15
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah menyampaikan bahwa Ratifikasi KILO 189 ini penting. Konvensi ILO 189 adalah satu-satunya instrumen internasional yang secara khusus mengatur tentang standar hak asasi manusia untuk pekerja domestik.16 Konvensi ini penting untuk menjadi norma rujukan dalam pembahasan RUU PPRT. "Komnas HAM berkesimpulan bahwa ratifikasi Konvensi ILO 189 dapat mendorong kondisi HAM yang kondusif bagi penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak PRT. Ratifikasi konvensi tersebut juga dapat menjadi norma rujukan dalam pembahasan RUU PPRT," ucap Anis.
Perjalanan Panjang Peralihan Istilah PRT di Indonesia
Menilik sejarah, penyebutan PRT sebagai profesi telah mengalami pergeseran dalam penyebutan istilah dan memiliki histori panjang. Kemunculan PRT merupakan proses sosial budaya masyarakat Indonesia yang sudah
ada sejak zaman kerajaan, sehingga memunculkan ragam istilah yang bervariasi. Beberapa di antaranya adalah budak, abdi, ngenger, jongos, babu, pembantu, asisten hingga kini pekerja rumah tangga. Perubahan tersebut bukan sekedar penghalusan bahasa untuk menghormati PRT. Namun, juga mengandung konsekuensi pelindungan dan hak dasar yang diperjuangkan serta memberi makna pengakuan sebagai pekerja yang menerima upah.
Di dalam budaya dan adat Jawa dikenal juga konsep "ngenger". Istilah ini merupakan tradisi dimana seorang anak dari keluarga yang kurang mampu, dititipkan kepada kerabatnya atau keluarganya yang lebih mapan. Penelitian International Labour Organization (ILO) tahun 200617 menyebutkan istilah "ngenger" yaitu, praktik yang menyebut para pekerja rumah tangga sebagai pembantu, sehingga memperkuat keengganan budaya untuk memformalkan hubungan antara para pekerja rumah tangga dengan para majikannya yang banyak di antaranya berasal dari keluarga jauh atau desa seasal. Sebagai gantinya, para majikan memandang peranan mereka sebagai peranan paternalistik, di mana mereka melindungi, memberi makan, tempat tinggal, pendidikan dan memberikan uang saku kepada pekerja rumah tangga sebagai imbalan atas tenaga yang diberikan. Tujuan "ngenger" adalah anak ditanggung seluruh biaya hidupnya dan pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik sebagai imbalannya, maka anak tersebut harus membantu berbagai pekerjaan rumah tangga.
Pada masa penjajahan dan sejak Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945 hingga tahun 1960an, kata "jongos" dan "babu" sering dipakai untuk menyebut pekerja rumah tangga dan merupakan peninggalan masa kolonial. Sebutan "jongos" ditujukan kepada PRT berjenis kelamin laki-laki, sedangkan "babu" sebutan untuk Pembantu Rumah Tangga (PRT) perempuan. Setelah itu, muncul diksi "Asisten Rumah Tangga (ART)"18.
Peralihan antara kata "babu" atau "jongos" ke sublema "pembantu rumah tangga" terjadi di 1990-an. Penggunaan sublema "pembantu rumah tangga" lambat laun menjadi lazim digunakan saat ini, bahkan demi efisiensi disingkat menjadi PRT. Karena adanya potensi eufemisme "pembantu" dari kata "babu", kini mulai lantang dikampanyekan penggunaan istilah "pekerja" atau lengkapnya "pekerja rumah tangga". Diharapkan, merekayang bekerja di dalam rumah diperlakukan sebagai pekerja pada umumnya dengan hak dan ketentuan yang jelas.19
KAJIAN KEBIJAKAN RATIFIKASI KONVENSI INTERNATIONAL LABOUR KOMXAS RAM ORGANIZATION (ILO) NO. 189 TENTANG PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA
Kajian Kebijakan Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, Jakarta, Komnas HAM RI, 2022.
Perubahan dalam penyebutan PRT sebagai pekerja makin menguat setelah Konvensi ILO 189 mengenai kerja layak bagi pekerja rumah tangga diadopsi pada 16 Juni tahun 2011 di Geneva. Pekerja rumah tangga, seperti juga pekerja-pekerja lainya berhak atas kerja layak. Setiap tanggal 16 Juni, kemudian diperingati sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional.
Istilah Pekerja dalam UU ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023 angka 3 menyebutkan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Masih dalam UU yang sama Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa "hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah dan perintah".20
Mengacu pada undang-undang tersebut, maka PRT sudah seharusnya diakui sebagai pekerja. Namun, pengakuan tersebut belum tertuang dalam aturan ketenagakerjaan secara khusus. PRT membutuhkan aturan khusus karena wilayah kerjanya berbeda, sehingga tidak memiliki pengaturan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal yang mengatur pola hubungan kerja.
13 Dikutip dari artikel komnasham.go.id 14 Februari 2023, Komnas HAM Dukung Percepatan Pengesahan RUU PPRT https://www.komnasham.go.id/index. php/news/2023/2/14/2309/komnas-ham-dukung-percepatan-pengesahan-ruu-pprt.html.
14 Ibid.
15 Kajian Kebijakan Komnas HAM, Op.Cit., hlm. 42.
16 Ruang Tanggap Rasa, Op.Cit.
17 Organsasi Perburuhan Internasional (ILO), "Peraturan Tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Perundangan yang Ada, Standar Internasional dan Praktik Terbaik", Kantor Perburuhan Internasional, 2006, hal.9.
18 Dikutip dari artikel Tigor Damanik, "Baboe, PRT Hingga ART" https://analisadaily.com/berita/arsip/2015/2/24/111220/baboe-prt-hingga-art/ (diakses pada
Kontribusi PRT bagi Ekonomi dan Sosial Budaya
Berdasarkan informasi dari kertas posisi RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan21, dalam sistem ekonomi dunia, PRT telah berperan
besar dalam menciptakan kelangsungan angkatan kerja secara terus-menerus melalui peran dan kerja-kerja ekonomi subsistensi di rumah-rumah tangga hingga memungkinkan pergerakan ekonomi negara. Industrialisasi yang berkembang meningkatkan permintaan tenaga kerja termasuk perempuan. Hal tersebut membuka peluang perempuan bekerja pada sektor produksi dan sektor-sektor lainnya di ruang publik, namun pada saat yang sama kerja ekonomi subsistensi harus tetap dilakukan. Pada situasi tersebut, keberadaan PRT merupakan pertemuan antara perempuan miskin desa yang membutuhkan mata pencaharian dengan perempuan kota dan mayoritasperempuan-keluarga yang membutuhkan tenaga pengganti di tugas domestik. Pilihan kerja kerja sebagai PRT menjadi alternatif kerja kaum perempuan miskin termasuk bagi yang putus pendidikan dan mantan buruh. Terlebih, bagi mereka yang tinggal di perdesaan dan selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap informasi, pendidikan, serta peningkatan program ekonomi. Keterbatasan-keterbatasan ini tidakmemungkinkan merekamengakses peluang kerja di sektor "formal" dengan kondisi kerja yang relatif lebih baik.
Pada awalnya, majikan PRT adalah kalangan kelas atas saja, namun sejak industrialisasi, orang yang mempekerjakanPRT tidak hanya dari kalangan kelas atas, tapi meluas hingga kelas menengah dan kelas bawah. Dengan demikian harus diakui, bahwa PRT menjadi salah satu bagian fundamental ekonomi nasional dan global.
Penelitian Diaz (2013) membuktikan bahwa kehadiran PRT di rumah tangga telah membawa dampakpositif, yakni naiknya produktivitas maupun pendapatan para pemakai jasa PRT secara signifikan karena kehadiran PRT di rumah tangga tersebut. Walaupun kontribusi PRT dalam keluarga ibu bekerja dianggap dapat meringankan beban majemuk perempuan dalam rumah tangga melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan keluarga, namun di sisi lain juga memberi keuntungan lain berupa pengurangan tingkat stres, peningkatan dalam kenyamanan keluarga, mendukung kesehatan fisik dan mental dan tidak jarang PRT dianggap sebagai "teman" Pemberi Kerja.
Kontribusi PRT lainnya adalah untuk perputaran ekonomi daerah asalnya melalui pendapatannya.Kontribusi
Tabel 1. Perbandingan Upah PRT Filipina dengan Upah Minimum
| Tahun / Kategori Upah | Upah Minimum PRT di Ibu Kota Negara | Upah Minimum Pekerja Lainnya di Ibu Kota Negara | Rasio Upah PRT dengan Upah Minimum Pekerja Lainnya |
| Tahun 2012 | 2.500 Peso/bulan | 9.218 - 10.032 Peso/bulan | Rasio upah PRT hanya kurang lebih ±25% atau 1/4 dari upah |
| Tahun 2022 | 5.000 Peso/bulan | 11.726-12.540 Peso/bulan | pekerja lainnya. Rasio upah PRT naik menjadi ±50% atau /2 dari upah pekerja lainnya. |
Sumber : Kajian Kebijakan Ratifikasi Konvensi ILO No. 189, Komnas HAM, 2011
Tabel 2. Perbandingan Upah PRT Filipina Pada Tahun 2012 dan 2022
| Tempat / Tahun | 2012 | 2022 | Keterangan |
| Ibu Kota Negara | 2.500 Peso/bulan | 5.000 Peso / bulan | Kenaikan 100% |
| Kota dan Kotamadya Kelas Satu | 2.000 Peso / bulan | 4.000 Peso / bulan | Kenaikan 100% |
| Kotamadya Lainnya | 1.500 Peso/bulan | 3.500 Peso / bulan | Kenaikan 133% |
| Sumber : Kajian Kebijakan Ratifikasi Konvensi ILO No. 189, Komnas HAM, 2011 | |||
tersebut dikirim dengan berbagai cara melalui pos, transfer bank ataupun tunai. Dana kiriman PRT bahkan berkontribusi dalam ekonomi rumah tangga, menciptakan dan perluasan lapangan kerja anggota keluarganya di daerah. Selain itu, kontribusi PRT secara nasional dapat mengurangi angka pengangguran, sehingga citra pemerintah diuntungkan dengan keberadaan PRT.
Kontribusi-kontribusi PRT tersebut, memperjelas bahwa keberadaan PRT menyumbang dan berjalin ke rantai ekonomi, sosial dan kerja ratusan ribu dan jutaan orang. Segala sektor penyelenggaraan negara, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industri barang, jasa, dan hiburan dapat berkembang karena kontribusi PRT khususnya pada perawatan dan pemeliharaan rumah tangga Pemberi Kerja yang bermuara pada ekonomi nasional suatu negara. Dalam kondisi ini, sadar maupun tidak, keberadaan PRT untuk keluarga yang memiliki banyak ketergantungan terhadap kerja domestik telah berkontribusi menciptakan harmoni dalam keluarga, di samping menopang
perputaran ekonomi di tingkat mikro keluarga (majikan dan PRT), komunitas dan bahkan negara.
tanggal 15 Mei 2023, pukul 10.15)
19 Dikutip dari artikel Yohanes Mega Hendarto, "Panggil Mereka Pekerja Rumah Tangga, Bukan Pembantu" https://www.kompas.id/baca/riset/2021/11/02/ panggil-mereka-pekerja-rumah-tangga-bukan-pembantu (diakses diakses pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 10.50).
20 Dikutip dari artikel Ernawati, "Urgensi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga" https://thecolumnist.id/artikel/urgensi-perlindungan-pekerja-rumah-tangga-1370 (diakses diakses pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 11.00).
21 Komnas Perempuan, "Kertas Posisi RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga", Komnas Perempuan, 2021, hal.10.
Praktik Baik di Negara Lain
International Labour Organization (ILO) mengeluarkan konvensi No. 189 pada 16 Juni 2011 di Jenewa yang berisi tentang standar kerja layak bagi PRT. Konvensi tersebut menetapkan hakhak dan prinsip-prinsip dasar, serta mengharuskan negara mengambil serangkaianlangkah-langkah yang bertujuan merealisasikan kerja layak bagi pekerja rumah tangga. ILO mengkategorikan beberapa negara yang termasuk dalam kelompok terbaik penerapan peraturan perlindungan PRT, salah satunya adalah negara Filipina.
Sebagainegaraterbanyakyangmengirim tenaga kerja keluar negeri, Filipina memandang perlu adanya perhatian khusus untuk para tenaga kerjanya agar tidak mengalami diskriminasi. Oleh sebab itu, Filipina mengeluarkan kebijakan meratifikasi konvensi ILO No. 189. Hal ini merupakan kebijakan yang positif bagi para pekerja rumah tangga. Filipina juga merupakan negara
pertama di Asia tenggara dan benua Asia yang meratifikasi konvensi ini, yaitu pada tanggal 5 September 2012. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Filipina sangat peduli terhadap keberadaan para pekerja rumah tangga.22
Dalam dokumen Komnas HAM terkait Kajian Kebijakan Ratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga23, Filipina menjadi salah satu contoh baik dari penerapan KILO 189. Hingga saat ini, Filipina masih menjadi satu-satunya negara di Asia yang sudah meratifikasi KILO 189 dan memiliki kebijakan nasional (setara undang-undang) yang mengatur terkait perlindungan PRT yaitu Republic Act No. 10361 an Act Instituting Policies for the Protection and Welfare of Domestic Workers, otherwise known as (Domestic Workers Act/ DWA) yang disahkan pada 18 Januari 2013. DWA merupakan bagian dari kepatuhan progresif negara Filipina dalam menerapkan KILO 189 dan menjadi bagian penting dari pengaturan terhadap perburuhan dan sosial yang pertama kalinya mengakui PRT memiliki hak-hak yang setara dengan pekerja/ buruh lain di sektor formal. Kedua norma tersebut memberikan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak dan kesejahteraan dari PRT.
Berkaca dari negara Filipina yang memiliki karakteristik sosial serupa dengan negara kita, Indonesia dapat belajar dari praktik baik, tantangan, dan peluang terkait kebijakan pelindungan PRT yang sudah dimiliki oleh Filipina. Dalam konteks Filipina, setidaknya terdapat beberapa pengaturan yang dapat menjadi pertimbangan dan rujukan dalam meratifikasi KILO 189 maupun penyusunan kebijakan nasional, yaitu:
1. Sebagai bagian dari pengumpulan . Ketentuan mengenai hak atas upah/gaji minimum dan jaminan sosial;
2. Ketentuan mengenai batasan jam kerja, waktu istirahat, hak libur minggu, dan hak cuti dibayar; dan
swasta, serta mekanisme tripartit antara PRT, pemerintah, dan perwakilan Pemberi Kerja.
3. Ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah, pengaturan lembaga kerja
Berbagai hal tersebut memperlihatkan pentingnya ratifikasi KILO 189 sebagai kerangka acuan dan standar minimal terkait hak-hak PRT. Contoh praktik baik dari Filipina juga membuktikan bahwa pengaturan lebih detail dikebijakan nasional masih membuka ruang penafsiran dan penyesuaian terkait ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KILO 189 selama tidak bertentangan dengan KILO 189.
Berdasarkan hasil kajian Komnas HAM tersebut dan Keterangan Pers Nomor: 11/HM.00/II/2023 tanggal 12 Februari 2023, Komnas HAM Mendukung Percepatan Pengesahan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk Pelindungan Hak Asasi Manusia. Komnas HAM berkesimpulan antara lain bahwa untuk dapat mendorong kondisi HAM yang kondusif bagi penghormatan, pelindungan, dan
pemenuhan hak-hak PRT dibutuhkan regulasi yang melindungi dalam bentuk undang-undang. Kehadiran sebuah UU Pelindungan PRT akan memberikan kepastian hukum kepada PRT dan pemberi kerja; mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT; mengatur hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilainilai kemanusiaan dan keadilan; meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan PRT; dan meningkatkan kesejahteraan PRT. Atas dasar hal tersebut, Komnas HAM mendukung percepatan pengesahan RUU PPRT yang berlandaskan pada penghormatan hak asasi manusia dan mendorong proses pembahasan yang partisipatif. Semoga, setelah puluhan tahun diperjuangkan berbagai pihak melewati jalan terjal, RUU PPRT bisa segera disahkan menjadi UU PPRT.
22 Ningsih Silitonga, "Efektivitas Konvensi Ilo No.
189 Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Filipina", Jom FISIP Volume 2 No.1, 2014, hal.6.
23 Komnas HAM RI, "Kajian Kebijakan Ratifikasi Konvensi ILO No.
189 - Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga", Komnas HAM, 2022, hal. 34
Penulis : Utari Putri & Niken Sitoresmi Editor : Rusman Widodo
Pengenalan Tokoh Komik SuperDUHAMHHHH
SUPERDUHAM
• Pahlawan super pembela HAM
• Penghuni Dunia 1012 (Dimensi lain)
• Kemampuan : bisa terbang, kuat, dapat memulihkan diri dengan cepat
GAGAH
Karakter : pemberani, smart, introvert, tsundere
Umur 14 tahun
Dari keluarga middle class, tinggal dengan bapak (single parents)
Anggota Pramuka
Jago masak
Teman sekelas Gagah
Senang bercerita, street dancer, hobi makan
Berasal dari keluarga kaya
AMEL
BIMO
• Atletis, prestasi dalam olahraga, ketua klub basket
Sifat : usil, cepat bosan, kelebihan energi sehingga suka usil
Konflik dengan Gagah gegara rebutan lapangan antara Pramuka dan Klub Basket
ERIKA
Teman sekelas Gagah
Humoris, lucu
Content creator
Artificial Intelegent Enthuasiast
Dibesarkan hanya oleh Ibu (single parent)
ROBERTINUS
• Adik kelas Gagah
• Dari Nusa Tenggara Timur
Pintar, berprestasi, mendapat beasiswa
Bijaksana, kalem, minderan
KOMIK Super DUHAM
10.15PM '3 Seorang pekerja rumah tangga bernama Siti, bekerja di rumah mewah keluarga Bimo. la sering merasa tidak dihargai dan kerap kali bekerja melebihi waktu kerja.
Keesokan harinya, saat teman-teman Bimo berkunjung.. 98 Siti, bawain makanan buat teman-teman aku. cepaatt sekaranggg!! Bim, C bicara yang lebih sopan.. Ah, biarin kan dia babu!!
Di alam mimpi.. Apakah kamu tahu kesalahanmu Bimo!?
Kamu & keluargamu harus baik & menghormati Mba Siti yang bekerja selbagai Pekerja Rumah Tangga. Sebagai sesama manusia, kamu dan keluargamu tidak boleh memberikan pandangan yang buruk tentang Pekerja Rumah Tangga. Moa Siti dengan penuh pengorbanan & dedikasi sudah membantu menyelesaikan tugas & pekerjaan di rumah yang sulit untuk diselesaikan sendiri oleh kamu dan keluargamu. I...lyaa SuperDuHAM!
Ayah Ilou.. kita harus memperlakukan Mba Siti lebih baik! Maaf ya Mba Siti..
Oke Mba Siti, mulai saat ini aku akan mengajak teman-temanku untuk menghormati hak-hak Pekerja Rumah Tangga. Terima kasih ya! Saya sangat senang.
16 Juni "Memperingati Hari Peker ja Rumah Tangga Internasional" "PRT" BuKAN "Pembantu" TAPI "Pekerja" Ide cerita oleh: Rachmadilla Revana Putri // Ilustrasi oleh: Aida Rahma P
Singkawang Tuan Rumah Festival HAM 2023
ota Singkawang, Kalimantan Barat, K telah mendapat predikat sebagai Kota Paling Toleran se-Indonesia dari Setara Institute sebanyak tiga kali secara berurutan sejak 2020, 2021, dan 2022. Predikat tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting yang membuat Panitia Bersama Festival HAM 2023 yaitu Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Kantor Staf Presiden (KSP) menetapkan Kota Singkawan sebagai Tuan Rumah Festival HAM 2023.
Toleransi sepertinya telah mendarah daging di Kota Singkawang. Kota berjuluk Seribu Kelenteng ini memiliki penduduk dengan latar belakang yang beragam dan mayoritas merupakan etnis Tionghoa, Dayak, dan Melayu yang disingkat menjadi Tidayu. Meskipun berbeda etnis mereka mampu hidup rukun dan damai.
tidak hanya disaksikan oleh masyarakat Tionghoa, namun berbagai suku dan agama lain turut menyaksikan. Begitu pula ketika perayaan keagamaan lain, semua masyarakat turut memeriahkan.
Festival HAM merupakan acara tahunan yang dirancang bersama oleh Komnas HAM, INFID, KSP, dan pemerintah daerah. Festival HAM merupakan wadah untuk berbagi pengalaman dan sarana pembelajaran bersama terkait implementasi HAM di kabupaten/kota oleh pemerintah daerah dan stakeholder untuk mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM.
Festival HAM 2023 telah dipersiapkan sejak akhir tahun 2022. Persiapan dimulai dengan menyusun kriteria calon tuan rumah, mekanisme pemilihan, dan pengumuman tuan rumahnya. Pada awal 2023 Panitia Bersama Festival HAM 2023 berhasil memilih puluhan kabupaten/kota yang layak menjadi
Tim Festival HAM 2023 saat mengunjungi Kota Singkawang dalam rangka persiapan kegiatan Festival HAM. Tim dipimpin oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Putu Elvina, didampingi oleh Karo Pemajuan HAM, Esrom Hamonangan, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar Nelly Yusnita, dan tim Festival HAM Hari Reswanto, Adrianus Abiyoga dan Novalia Febiola. Kunjungan dilaksanakan pada 8 s.d. 10 Juni 2023 dan diterima oleh Sekda Kota Singkawang serta jajaran kantor Walikota.
Wujud konkrit toleransi di Singkawang dapat kita jumpai melalui keberadaan tempat ibadah yang saling berdampingan. Vihara Tri Dharma Bumi Raya dengan sebutan Pekong Toa yang merupakan ikon Kota Singkawangberada tepat berseberangan dengan Masjid Raya yang telah ada sejak 1885. Bentuk nyata toleransi lainnya bisa dilihat pada perayaan Cap Gomeh. Perayaan ini
calon tuan rumah. Setelah diseleksi akhirnya terpilih dua kandidat yaitu Kota Singkawang, Kalimantan Barat dan Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dua kota tersebut kemudian mengikuti proses seleksi lanjutan. Mereka antara lain wajib mempresentasikan hasil kerja nyata yang telah mereka lakukan dalam pengimplementasian nilai-nilai HAM di kotanya.
Mereka mampu mempresentasikan hasil kerja nyata mereka dengan baik. Kota Bitung menyampaikan telah memiliki SekretariatRANHAM,mendapatpredikat sebagai Kota Peduli HAM, dan lain-lain. Kota Singkawang menyampaikan telah memiliki sarana dan membuka ruang konsultasi bulanan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu Kota Singkawang mengaku telah membangun fasilitas publik yang aksesibel untuk penyandang disabilitas.
Berdasarkan hasil penilaian seleksi lanjutan, Panitia Bersama Festival HAM 2023 menetapkan Kota Singkawang sebagai tuan rumah Festival HAM 2023 dan Kota Bitung sebagai tuan rumah Festival HAM 2024.
Setelah penentuan tuan rumah Festival HAM 2023, Komnas HAM, INFID, KSP, dan Pemerintah Kota Singkawang melakukan sejumlah pertemuan untuk membahas beragam hal yang penting untuk disiapkan terkait pelaksanaan Festival HAM 2023 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023.
Persiapan tersebut meliputi antara lain terkait tema utama Festival HAM 2023. Setelah melalui beberapa kali pertemuan disepakati tema utama Festival HAM 2023 yaitu: "Bersatu Menjaga Martabat Manusia melalui Indonesia yang Toleran, Inklusif dan Adil". Setelah menyepakati tema utama, Panitia Bersama Festival HAM 2023 membahas kegiatan pra, saat, dan pasca festival. Pembahasan berfokus pada halhal yang substantif, teknis, administrasi, dan anggaran. Secara bertahap dan rutin Panitia Bersama Festival HAM 2023 terus berkoordinasi mempersiapkan Festival HAM 2023 agar semua tahapan kegiatan bisa terlaksana dengan baik dan sukses.
Penulis : Annisa Radhia
Editor : Rusman Widodo
CALL
FOR PAPER
ISSN:1693-6027 E-ISSN:2962-5262
Jurnal Hak Asasi Manusia (HAM) yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
mengundangpara
pegiat HAM, peneliti, dan akademisi yang memberi perhatian kepada isu-isu hak asasi manusia agar mengirimkan naskah ilmiahnya untuk di publikasikan
Artikel akan dipublikasi untuk edisi 2023
10 Artikel yang
dipublikasi
di Jurnal HAM
akan menerima
honorarium
masing-masing sebesar
2.000·000 rupiah
Link untuk submit template artikel : https://bit.ly/42PJHsubs
Informasi lebih lanjut : [email protected]
Panduan Audit HAM: Langkah Awal Mengukur Kepatuhan HAM
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro; Wakil Ketua Internal Pramono Ubaid Thantowi; Wakil Ketua Eksternal Abdul Haris Semendawai; Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah; Komisioner Pengkajian dan Penelitian Saurlin P Siagian; Komisioer Pendidikan dan Penyuluhan HAM Putu Elvina; Komisioner Pengaduan Hari Kurniawan; Sekretaris Jenderal Komnas HAM Henry Silka Innah; Kepala Biro Rencana dan Pengawasan Kurniasari Novita Dewi; Kepala Biro Umum Didit Eko Setiawan; Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Esrom Hamonangan; dan seluruh Tim Pusdahamnas, Tim Audit HAM dan Tim Anggaran Berbasis HAM saat Konsinyasi dan Diskusi Terfokus Sistem Informasi Pusdahamnas, Audit HAM dan Anggaran Berbasis HAM di Hotel Santika Premiere ICE BSD, Tangerang, (Senin, 10/4/2023).
ndonesia telah berkomitmen terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal ini tercermin dengan negara memberikan jaminan secara konstitusional terhadap HAM, hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana cara mengukur perwujudan dari komitmen itu.
Saat ini Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional yang kemudian mengikat secara hukum untuk dilaksanakan pemenuhan, pelindungan maupun penghormatan HAM. Di antara instrumen-instrumen tersebut ada dua instrumen pokok, yaitu: Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional
Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
Ratifikasi instrumen internasional HAM berarti mengharuskan suatu negara patuh terhadap prinsip dan norma HAM disegala aspek penyelenggaraan negara. Data Komnas HAM mencatat instansi pemerintah seperti Polri, pemerintah daerah, pemerintah pusat, masih menjadi pihak yang banyak diadukan atas dugaan pelanggaran HAM. Artinya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing masih belum bersesuaian dengan prinsip dan norma HAM.
Komnas HAM sebagai lembaga negara mandiri sesuai tugas dan kewenangannya melakukan upaya inisiatif terkait kepatuhan penyelenggara negara terhadap HAM. Melalui Bidang
Pengkajian dan Penelitian dilaksanakan ide baru, yaitu "Audit HAM". Audit HAM dilakukan untuk dapat melihat secara capaian nyata yang telah dihasilkan penyelenggara negara dalam pewujudan penikmatan HAM. Audit HAM dilakukan melalui pemeriksaan dan penilaian berbagai aspek: aspek hukum, kebijakan, maupun langkah-langkah penyelenggara negara yang berkaitan dengan pemenuhan, pelindungan dan penghormatan terhadap HAM.
Menjadi kebutuhan awal adalah penyusunan Panduan Audit HAM sebagai pedoman ukur yang memuat indikator-indikator, batasan, dimensi dan pelaksaaan audit HAM. Panduan untuk mengukur kepatuhan HAM ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan HAM disegala aspek hidup bernegara dan bermasyarakat. Lebih lanjut, Panduan Audit HAM dapat menjadi upaya perbaikan dalam perwujudan penikmatan HAM yang harus dilakukan oleh negara. Tentu, hal ini bertujuan untuk mewujudkan kondisi pelaksanaan HAM di Indonesia yang kondusif bagi setiap manusia tanpa terkecuali.
Upaya Komnas HAM terkait Kepatuhan HAM
Pengembangan indikator HAM maupun penyusunan kepatuhan terhadap rekomendasi yang dihasilkan oleh Komnas HAM, tidak terlepas dari langkah-langkah Komnas HAM untuk mengukur upaya pemenuhan HAM oleh negara. Hal tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Komisi Tinggi HAM PBB yang telah mengembangkan indikator HAM sejak 2005.
Pada 2007, Komnas HAM bekerja sama dengan berbagai pihak merumuskan upaya pengembangan Indikator HAM. Melalui Bidang Pendidikan dan Penyuluhan HAM melakukan serangkaian pertemuan, lokakarya, workshop,danpelatihanuntuk merumuskan dan menyamakan persepsi terkait indikator HAM. Kemudian pada 2009 dihasilkan serangkaian indikator hak atas pangan dan hak atas perumahan setelah 2 tahun dilakukan terus menerus pengembangan konsep indikator HAM tersebut.
Pada 2009-2010 melalui Bidang Pengkajian dan Penelitian dilakukan penyusunan indikator yang berhasil dikembangkan melalui uji coba turun lapangan, pengumpulan data maupun merapikan indikator yang sudah ada berdasarkan pada temuan lapangan dan masukan-masukan maupun pertimbangan lainnya.
Pada 2018, melalui Bidang Pengkajian dan Penelitian dilakukan penilaian kepatuhan rekomendasi atas hasil kajian dan penelitian yang disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait. Penilaian rekomendasi tersebut sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga yang menerima rekomendasi Komnas HAM.
Kemudian Sidang Paripurna Komnas HAM memutuskan untuk membentuk Tim Bentukan Paripurna Penyusunan Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. Alasan pembentukannya adalah seluruh
rekomendasi yang dihasilkan Komnas HAM: rekomendasi hasil kajian dan penelitian, maupun rekomendasi berdasarkan penanganan kasus melalui fungsi pemantauan dan mediasi, perlu dilakukan penilaian.
Pada 2020, dari tim ini kemudian dihasilkan Draf Final Peraturan Komnas tentang Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi dan Draf Final Naskah Tolok Ukur Penilaian Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM.
Diskusi Terfokus dan Penjajakan Konsep
Sebagai rangkaian penyusunan Panduan Audit HAM, dilaksanakan diskusi terfokus dengan stakeholder terkait. Diskusi terfokus dilaksanakan pada 10-11 April 2023, dengan tujuan untuk menerima masukan dan saran terkait ide audit HAM serta untuk mencari konsep baku Panduan Audit HAM. Ombudsman RI, Kementerian Hukum dan HAM, Setara Institute, dan Transparency International Indonesia menjadi sumber informasi utama terkait pengalaman maupun pengetahuan tentang indeks maupun audit.
Menurut para narasumber, Komnas HAM memiliki posisi yang strategis dalamhalpengawasanmaupun kontrol pelaksanaan HAM di Indonesia. Kepala Keasistenan Unit Manajemen Pengetahuan dan Penilaian Kepatuhan Ombudsman RI, Aat Sugihartati dan Koordinator Instrumen HAM Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, Farida Wahid, sama-sama menyampaikan bahwa sebagai National Human Rights Institution (NHRI) pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintahan sangat perlu dinilai. Lebih lanjut, sangat dimungkinkan jika dalam upaya penilaian kepatuhan atas HAM, Komnas HAM bekerja secara kolaboratif dengan lembaga-lembaga terkait yang juga melaksanakan gagasan yang sama
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, dalam diskusi juga menyampaikan bahwapenilaian atas kinerja HAM oleh Komnas HAM sangat penting dilakukan. Hal tersebut dapat meliputi aspek dari struktur kelembagaan,substansikebijakan, implementasi kebijakan, dan tindakan aparat pemerintah. Tentu, Komnas HAM juga dapat menjadikan Standar Norma dan Pengaturan HAM sebagai acuan norma utama dalam melakukan
pengukuran atau penilaian pelaksanaan pemenuhan, pelindungan maupun penghormatan HAM.
Peneliti Ahli Transparency International Indonesia, Ferdian Yazid menyampaikan aspek pengukuran atau penilaian Komnas HAM selain berdasarkan pada 10 hak-hak dasar yang tercantum dalam UU HAM, perlu adanya indikator spesifik tentang penilaian risiko terhadap pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan dan program kerja kementerian maupun lembaga pusat dan daerah, proyek strategis nasional, sampai kepada evaluasi kebijakan dan program pemerintah.
Penyusunan Panduan Audit HAM sebagai upaya Komnas HAM melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggara negara tentu menjadi ide dan langkah baru yang menyimpan banyak harapan.
"Harapan besar dari audit HAM ini adalah agar pelaksanaan HAM di Indonesia berjalan kondusif serta tidak ada lagi praktikpraktik kebijakan maupun program pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip dan norma HAM".
Tentu dalam hal ini penting melihat dan berpihak pada kelompok-kelompok khusus. Lebih lanjut, langkah ini merupakan perwujudan nyata komitmen Indonesiaataspelaksanaan pemenuhan, pelindungan dan penghormatan terhadap HAM. Selain itu, penyusunan Panduan Audit HAM juga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan maupun referensi terkait HAM di Indonesia.
Penulis : Nadia Farikhati Editor : Rusman Widodo
Tentang Nasib FF
Suasana Ruangan Pengaduan Komnas HAM di Jalan Latuharhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat.
asal 90 Undang-Undang Nomor P 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan hak setiap orang dan/atau sekelompok orang yang merasa hak asasinya telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) baik melalui lisan maupun dengan tulisan. Artinya yang berhak melakukan pengaduan kepada Komnas HAM bukan hanya masyarakat di luar Komnas HAM, pihak internal juga bisa mengadukan kasusnya ke Komnas HAM.
Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan, sebagai unit pelaksana kewenangan Komnas HAM dalam penerimaan pengaduan dugaan peristiwa pelanggaran HAM, menerima pengaduan dari Saudara FF yang sebelumnya merupakan petugas keamanan Komnas HAM. Sambil tersedu Saudara FF mengadukan nasibnya sebagai mantan petugas keamanan Komnas HAM dengan status Pegawai Tidak Tetap (PTT), sekarang termasuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Saudara FF telah bekerja di Komnas HAM selama kurang lebih 18 tahun sejak tahun 2004 dan diperpanjang setiap tahun sampai tahun 2022 dalam bentuk perjanjian kerja (kontrak).
Pada seleksi pegawai Komnas HAM tahun 2023, Saudara FF dinyatakan tidak lulus seleksi karena kinerja yang bersangkutan dinilai kurang baik berdasarkan keterangan rekan kerja. Saudara FF keberatan atas keputusan tersebut karena dia tidak mendapat hak untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan yang dianggap mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
Kondisi tersebut membuat dia kesulitan mencari pekerjaan baru. Hal ini juga terkait kondisinya yang bisa dibilang sudah disabilitas akibat kecelakaan yang menimpanya ketika pulang kerja dari kantor Komnas HAM pada tahun 2019. Saat ini Saudara FF mengalami kesulitan ekonomi karena tidak memiliki pekerjaan padahal dia harus menghidupi anak dan istrinya. Melalui pengaduannya kepada Komnas HAM, Saudara FF berharap mendapat solusi untuk kehidupannya.
Berdasarkan Pasal 52 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitasterhadapmanfaatdan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.
Hingga artikel ini ditulis, belum ada tanggapan dari Komnas HAM, khususnya bagian kepegawaian terkait kasus yang menimpa Saudara FF. Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan, maka diindikasikan telah terjadi permasalahan sengketa ketenagakerjaan dan/ ataukepegawaian yang berakibat pada berkurangnya dan/atau tidak terpenuhinya hak atas kesejahteraan.
Sebelumnya perlu diketahui, pada saat ini para pekerja yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan disebut Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang dulu disebut Tenaga Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Tenaga Kontrak. Merujuk peraturan perundangan, honorer dan/ atau PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
Kemudian dalam praktiknya, perekrutannya tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga jumlah tenaga yang diangkat terlalu banyak dan menimbulkan overload pegawai. Hal ini membuat kinerja instansi tidak efektif dan tidak efisien serta membebani keuangan negara.
Lalu pemerintah merasa perlu melakukanpenataanmanajemen terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara efektif, (ASN) yang professional, dan efisien. Berlandaskan tujuan tersebut, kemudian dilakukan proses legislasi yang melahirkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menyederhanakan jenis aparatur negara.
Dalam undang-undang tersebut ASN hanya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K). Ini merupakan penyederhanaan dari beberapa jenis pegawai kontrak. Konsep perekrutannya menggunakan dasar perjanjian dan berdasakan peraturan perundangan. Istilah PPNPN tidak ada diundang-undang dan keberadaannya akan dihapus maksimal pada 28 November 2023 di instansi pemerintah, serta terdapat ketentuan untuk tidak mengangkat pegawai non pns dan/ atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Pegawai kontrak yang sudah ada juga tidak bisa langsung menjadi PPPK, mengingat PPPK mempunyai hak yang sama dengan PNS yaitu berupa jaminan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan aturan yang berlaku.
Jika melihat aturan mengenai PPPK ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang ManajemenPegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja maka tenaga non PNS ini nantinya akan menduduki jabatan fungsional (JF), JPT dan Jabatan Lain bukan Jabatan Struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada instansi pemerintah. Namun pada kenyataannya saat ini banyak pegawai non PNS tidak hanya di Komnas HAM namun di instansi pemerintahan pada umumnya melakukan pekerjaan yang sifatnya supporting atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu cepat atau lambat risiko untuk tidak diperpanjangnya kontrak para PTT ini merupakan sebuah keniscayaan terlepas dari dalih apapun, sehingga Komnas HAM harus memikirkan solusi apabila terjadi sengketa.
Pada dasarnya mekanisme perjanjian yang dipakai dalam kontrak kerja di instansi pemerintahan adalah dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan di mana mempunyai syarat mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu (meskipun hal ini sudah mulai diadopsi dalam mekanisme perekrutan P3K di mana P3K hanya untuk jenis pekerjaan dan jangka waktu tertentu). Namun demikian dalam hal perekrutan PTT meskipun mengadopsi PKWT sebagai bentuk perjanjian kerja, pada praktiknya dalam pelaksanaannya tidak sesuaidengan syaratperjanjiantersebut. Begitu pula yang terjadi di Komnas HAM pegawai dikontrak dengan perpanjangan yang dilakukan setiap tahun, namun terkait jenis pekerjaan dan jangka waktu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum ketenagakerjaan.
Saudara FF yang telah bekerja di Komnas HAM selama kurang lebih 18 tahun, jika berdasarkan prinsip dalam hukum ketenagakerjaan maka seyogyanya sudah menjadi pegawai tetap dan mendapatkan hak seperti yang diterima oleh seorang pegawai tetap.
Di dalam pasal 66 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. adanya hubungan kerja antara pekerja/ buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; c. perlindungan upah dan kesejahteraan,syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini.
Lebih lanjut, jika berbicara dalam konteks yang terdapat dalam hukum ketenagakerjaan maka kontrak korban yang tidak diperpanjang bisa disamakan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kenapa demikian, karena jangka waktu korban bisa disebut sebagai pegawai kontrak bisa dibilang sudah kedaluwarsa, sudah lama melewati batas waktu 3 tahun jika ditinjau dari prinsip hukum ketenagakerjaan.
Ketidakjelasan tentang hukum yang mengatur tentang mekanisme kontrak pegawai tidak tetap bukan sepenuhnya menjadi kesalahan Komnas HAM, tetapi secara umum menjadi bentuk kelalaian negara dalam menyediakan teknis perekrutan pegawai kontrak di dalam lingkungan pemerintahan. Hal tersebut erat kaitannya dengan pengakuan negara atas hak dasar setiap orang atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.
Jadi, bila Saudara FF tidak bisa lagi dipekerjakan di Komnas HAM, mungkin bisa diberikan suatu penghargaan yang dapat membantu perekonomiannya atas pengabdiannya di Komnas HAM. Dalam hukum ketenagakerjaan dikenal konsep uang penghargaan masa kerja, meskipun
berdasarkan ketentuan yang berhak adalah pekerja tetap yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya status korban seharusnya sebagai pegawai tetap karena telah melakukan pekerjaan yang sama secara terus menerus selama 18 tahun.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 40 ayat 1 menegaskan bahwa Dalam terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/ atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hal yang seharusnya diterima.
Perlu dipikirkan alternatif solusi bagi korban yang kehilangan mata pencahariannya. Sebagai tempat suci bagi hak asasi manusia Komnas HAM harus menjaga marwahnya dengan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Oleh karena itu, Komnas HAM dalam menjamin terlaksananya hak atas kesejahteraan seyogianya dapat merumuskan dan melakukan langkahlangkah penyelesaian. Selain kasus nyata yang terjadi di Komnas HAM tersebut,potensi permasalahan dapat saja terjadi disemua kantor pemerintahan di Indonesia.
Menilik kian dekatnya tenggat waktu penghapusan pegawai kontrak. Kemudian jika terjadi kegagalan dalam penyelesaiannya di dalam internal Komnas HAM, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk dalam penanganan kasus sejenis di Komnas HAM. Bagaimana Komnas HAM dapat merekomendasikan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pihak lain, bila Komnas HAM tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri?
Penulis : Reza Perdana Editor : Rusman Widodo
Sinergi Stakeholder Sukseskan Mediasi
Komisioner Mediasi Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo menyerahkan berita acara, acara pertemuan koordinasi, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaI, Bambang Hendroyono, (14/03/2023).
elama kurun waktu Januari 2023 S Mei 2023, jumlah dokumen yang dikeluarkan Subkomisi Mediasi berupa Berita Acara Pra Mediasi, Berita Acara Mediasi dan Kesepakatan Mediasi, ada sekitar 20 kasus dugaan pelanggaran HAM yang telah diupayakan penyelesaiannya melalui tahap pra mediasi, mediasi, dan koordinasi. Kasus yang dominan adalah kasus sengketa lahan dan ketenagakerjaan. Kasus tersebut wilayah penyebarannya mulai dari Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Dugaan pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh aparatur negara (state actor), korporasi maupun oleh masyarakat kepada sesama masyarakat.
Menyikapi adanya berbagai bentuk pelanggaran HAM tersebut selain berupaya menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM dengan
upaya-upaya yang telah dijabarkan sebelumnya, Subkomisi Mediasi berpendapat perlu untuk melakukan pertemuan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan stakeholder terkait. Hal ini dilakukan untuk dapat memetakan tipologi kasus yang diadukan dan mendorong sinergi penanganan kasus, sekaligus untuk menyosialisasikan fungsi mediasi HAM dan mendorong agar kementerian/ Lembaga semakin berperan aktif dalam upaya penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM.
Pada 14 Maret 2023 Subkomisi Mediasi melakukan pertemuan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutaan (KLHK) Republik Indonesia (RI), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) karena kasus yang diterima oleh Subkomisi Mediasi banyak bersinggungan dengan tiga lembaga tersebut. Dari pertemuan
tersebut, diperoleh kesimpulan penting, yaitu KLHK RI, Kementerian BUMN dan PT KAI berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian terbaik bersama Komnas HAM atas kasus dugaan pelanggaran HAM yang diadukan dan berkaitan dengan tugas dan wewenang ketiganya. Kesimpulan tersebut dikuatkan dengan dituangkan dalam berita acara pertemuan koordinasi yang ditandatangani oleh Komnas HAM RI, KLHK RI, Kementerian BUMN dan PT KAI.
Dilihat dari jumlah kasus yang masuk setiap tahun, maka bisa disimpulkan bahwa ada harapan yang besar dari masyarakat terhadap Komnas HAM. Masyarakat menganggapKomnas HAM sebagai lembaga super body dan sering diartikan bahwa Komnas HAM sebagai harapan terakhir masyarakat yang dianggap dapat menyelesaikan semua permasalahan masyarakat. Namun, besarnya harapan masyarakat khususnya korban tersebut tidak diimbangi dengan kewenangan yang ada pada Komnas HAM, sehingga masyarakat rentan kecewa dengan HAM karena kinerja Komnas dianggap tidak dapat memenuhi harapan tersebut. Mengingat bahwa kesepakatan mediasi/rekomendasi Komnas HAM hanya bersifat morally binding, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi para pihak yang menerima rekomendasi tersebut untuk menindaklanjuti. Meskipun demikian, Komnas HAM tetap menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sebaik mungkin.
Komnas HAM adalah lembaga mandiri dan independen. Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Keputusan Presiden (Kepres) nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kepres tersebut lahir menindaklanjuti hasil rekomendasi lokakarya tentang HAM yang diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1991 di Jakarta. Pada 23 September 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), di mana selain mengatur tentang hak asasi manusia juga mengatur kelembagaan Komnas HAM. Berdasarkan Pasal 75 UU HAM tujuan Komnas HAM didirikan adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Salah satu tugas dan wewenang Komnas HAM yang diamanatkan UU HAM adalah menjalankan fungsi mediasi, yaitu cara penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terkait suatu sengketa dan/atau konflik antara dua pihak atau lebih melalui proses: konsultasi, negosiasi konsiliasi, dan/atau penilaian ahli, kemudian dilanjutkan dengan perundingan untuk membuat kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator
Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komnas HAM No.001/Komnas HAM/IX/2011 tentang perubahan atas peraturan Komnas HAM No.001/Komnas HAM/ IX/2010 tentang SOP Mediasi HAM,
sengketa HAM yang dimediasi oleh Subkomisi Mediasi dapat berasal dari keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, memorandum Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, pengaduan melalui penerimaan pengaduan, pengaduan melalui perwakilan Komnas HAM dan inisiatif Subkomisi Mediasi.
Dalam upaya penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM yang diterima oleh Subkomisi Mediasi, ada beberapa tahap yang harus dilalui setelah menerima distribusi kasus dari unit dukungan pelayanan pengaduan. Tahapan tersebut meliputi:
a. Korespondensi: Subkomisi Mediasi melalui Person in Charge (PiC)/ Tim yang ditunjuk, akan melakukan proses penanganan kasus melalui korespondensi aktif tentang kasus yang didistribusikan dengan mengirimkan surat permintaan klarifikasi/informasi penanganan kasus, ditujukan kepada teradu/pihak yang terkait, melalui surat ke-1 (pihak tujuan diberikan waktu 30 hari kerja untuk merespon), surat ke-2 (diberikan waktu 14 hari kerja untuk merespon) dan surat ke-3 (diberikan waktu 7 hari kerja untuk merespon). Selain itu PiC juga mengirimkan surat tindak lanjut penanganan kasus kepada korban/pengadu/pendamping pengadu setelah mendapatkan jawaban dari surat ke-1/ke-2/ke-3 tersebut. Ada kemungkinan di mana PiC/Tim akan memutuskan untuk menghentikan penanganan dan kemudian menutup kasus, apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.
b. Pra Mediasi: setelah proses korespondensi PiC/Tim yang ditunjuk
melakukan tahap pra mediasi dengan mengundang para pihak (secara terpisah) dalam pertemuan pra mediasi, atau melakukan kunjungan langsung ke lapangan dalam rangka melengkapi data atas posisi kasus yang diadukan. Dari pertemuan pra mediasi tersebut dapat diperoleh kesimpulan apakah penanganan kasus akan sampai ke tahap pelaksanaan mediasi atau tidak.
c. Mediasi: setelah pra mediasi dan para pihak setuju untuk dilakukan mediasi (sebab dasar penting pelaksanaan mediasi adalah persetujuan/ kesukarelaan para pihak), maka selambat-lambatnya 30 hari kerja mediator dan penata mediasi sengketa HAM harus menentukan hari dan tanggal pelaksanaan mediasi, di mana nantinya seluruh proses mediasi dilakukan secara tertutup kecuali ditentukan lain oleh para pihak maupun Komnas HAM.
d. Pasca Mediasi: Subkomisi Mediasi melakukan monitoring pasca dilakukannya proses mediasi. Apabila kesepakatan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka mediator dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar kesepakatan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan (fiat eksekusi) dengan membubuhkan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Namun, tidak ada sanksi hukum yang dapat diberikan apabila para pihak ada yang tidak menjalankan sebagian atau seluruh isi kesepakatan mediasi yang telah disepakati bersama.
Penulis:RumpunMutiarasariSimorangkir Editor : Rusman Widodo
Tim Mediasi Komnas HAM saat melakukan pertemuan pra mediasi dengan pengadu kasus hak atas lahan pembangunan jalan tol Semarang-Demak, (21/02/2023).
Menelisik Keseriusan Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia
Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh, Sepriady Utama memberikan tanggapan tentang "Membangun Harapan Pasca Pengakuan Pelanggaran HAM Berat" dalam program Aceh Hari Ini TVRI Aceh, (12/01/2023).
embilan belas tahun silam saat S darurat militer di Aceh dan enam bulan menjelang gempa Tsunami Aceh, saya menulis tentang Konflik Aceh, Pelanggaran HAM, dan Rekonsiliasi di Suar Vol. 5 No. 08/09, Tahun 2004. Saat itu, judul tulisan yang saya pilih adalah "Rekonsiliasi Aceh, Mungkinkah?" Tulisan yang diawali dengan penggalan prolog Ernesto Sabato dalam "Nunca Mas" (Jangan Pernah Lagi), Report of the National Commission on the Disappearance of People yang dikutip ulang oleh seorang teman, dan disela secara bercanda oleh teman lainnya, setidaknya mengandung dua pesan substantif, pertama, ungkapan itu adalah potret kegelisahan orang muda terhadap berlarut-larutnya konflik Aceh (saat itu). Konflik yang telah menghancurkan kultur, politik, sosial dan ekonomi masyarakat. Ia khawatir dan gelisah akan masa depan Aceh. Kedua, sebagai makhluk Tuhan ia tak percaya lagi dengan instrumen-instrumen (penyelesaian) ciptaan manusia, sehingga dengan ketidakpercayaannya
tersebut ia berandai dan berdoa agar ada keajaiban dari Tuhan dengan mengirimkan burung ababil.
Kini, setelah Aceh damai, Komnas HAM melalui Tim Ad Hoc Aceh, dengan berbagai dinamikanya, telah menyelesaikan penyelidikan proyustisia atas tiga dugaan pelanggaran HAM yang berat, yaitu: 1) Rumoh Geudong dan Pos Satis; 2) Simpang KKA; dan 3) Jambo Keupok Aceh Selatan, dan telah diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik untuk ditindaklanjuti. Sampai sekarang kasus tersebut masih berada di Kejaksaan Agung. Jika kita melihat lambannya proses penyelesaian, terutama jika dilihat dari aspek tempus delicti maka kita tidak dapat begitu saja membantah kebenaran dari sikap pesimistis sang teman di atas.
Namun seiring waktu, optimisme terhadap penanganan pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, termasuk di Aceh, memasuki babak baru ketika Presiden Republik Indonesia pada 11 Januari 2023, pasca menerima
Laporan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang BeratMasaLalu (PPHAM) menyampaikan empat hal yaitu: pertama, pengakuan telah terjadi Pelanggaran HAM yang Berat dalam 12 peristiwa (Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Pembunuhan Misterius, Peristiwa Talangsari Lampung, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Statis di Aceh, Peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa 1997/1998, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Semanggi I dan II, Peristiwa Dukun Santet, Peristiwa Simpang KKA di Aceh, Peristiwa Wasior Papua, Peristiwa Wamena Papua dan Peristiwa Jambo Keupok di Aceh); kedua, komitmen pemulihan terhadap korban Pelanggaran HAM yang Berat tanpa menegasikan penyelesaian yudisial; ketiga, komitmen agar peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat tidak terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang dan keempat menugaskan Menkopolhukam untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah dalam menindaklanjuti kedua komitmen tersebut di atas.
Menyikapi pernyataan tersebut, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyambut baik sikap Presiden Republik Indonesia atas adanya pengakuan terhadap 12 peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM. Pengakuan tersebut memperlihatkan adanya komitmen pemerintah sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) dalam pemulihan hak korban, untuk memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM dan berbagai peraturan perundangan terkait. Komnas HAM juga mendukung jaminan ketidakberulangan peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat dengan membangun pemajuan dan penegakan HAM yang efektif, di antaranya melalui perubahan kebijakan diberbagai sektor dan tatanan kelembagaan pada institusi negara, dan peningkatan kapasitas penegak hukum dan aparat sipil negara serta meminta Menkopolhukam untuk memfasilitasi koordinasi antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung terkait tugas dan kewenangan dalammenjalankanpenyelidikan dan penyidikan guna menyelesaikan peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat melalui mekanisme yudisial.
Pilihan antara Mekanisme Yudisial dan Non Yudisial
Istilah Pelanggaran HAM yang Berat (Gross violations on Human Rights) menjadi bagian dari hukum positif nasional sejak diundangkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undangundang tersebut tidak mendefinisikan pengertian istilah "Pelanggaran HAM yang Berat", melainkan menyebutkan kategori kejahatan yang merupakan Pelanggaran HAM yang Berat, yakni: Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Sebagai pengadilan yang sifatnya terbatas dan khusus, Pengadilan HAM, sebagai bagiandarimekanismeyudisial memiliki yurisdiksi (atau kewenangan hukum) untuk memeriksa, mengadili dan memutus (perkara Pelanggaran HAM yang Berat) yang merupakan international crimes, yakni: (1) Kejahatan Genosida; dan (2) Kejahatan terhadap Kemanusiaan.
Pertanyaan yang relevan untuk diajukan, antara lain, adalah apa yang menjadi latar belakang pemerintah memilih kebijakan penyelesaian non
yudisial Pelanggaran HAM yang Berat, bukan mekanisme yudisial, sementara diketahui bahwa Komnas HAM telah melakukan penyelidikan pro yustisia atas 17 peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat. Apakah semata-mata aspek teknis yuridis seperti kesulitan mendapatkan saksi, pembuktian, pemenuhan unsur materiil, formil, unsur umum dan crimes, pertanggungjawaban komando, pertanggungjawaban atasan, hubungan atasan bawahan, lemahnya hukum acara, keahlian/kemampuan penyelidik dan penyidik untuk menggali berbagai unsur yang wajib dipenuhi sesuai Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat yang diterbitkan Mahkamah Agung, atau justru ada faktor non hukum yang berhubungan dengan konstelasi politik kekuasaan.
Benar bahwa masalah pertanggungjawaban atas Pelanggaran HAM yang Berat masa lalu merupakan salah satu isu sensitif dan pelik yang kita hadapi sekarang. Sebagaimana lazimnya di negara pasca konflik bersenjata atau perubahan dari rezim otoritarian ke pemerintahan yang demokratis, penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat masa lalu bukanlah perkara yang dapat dengan mudah ditangani oleh pemerintahpemerintah transisi, karena berelasi dengan konstelasi hubungan sipil militer. Dalam konteks ini, meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi berada dalam era transitional justice, kita dihadapkan setidaknya oleh tiga pertanyaan. Pertama, apakah menyelesaikannya dengan mengajukan ke pengadilan (to punish), kedua, menyelesaikannya dengan cara melupakan (to forget) dan ketiga, menyelesaikan dengan cara memaafkannya (to pardon). Secara objektif banyak di antara pemerintahan transisi dihadapkan dengan kebutuhan menyelamatkan terlebih dahulu proses transisi ke demokratis demi stabilitas politik ketimbang mendahulukan kewajiban internasionalnya dalam menangani Pelanggaran HAM yang Berat masa lalu.
Lalu bagaimana dengan implementasi penyelesaian non yudisial Pelanggaran HAM yang Berat sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan RekomendasiPenyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat dan Kepres No. 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat? Apalagi jika hal tersebut dihubungkan dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia yang menegaskan komitmen
pemerintah dalam pemulihan terhadap korban Pelanggaran HAM yang Berat tanpa menegasikan penyelesaian yudisial.Frase tanpa menegasi mekanisme yudisial justru berpotensi menyebabkan para korban Pelanggaran HAM yang Berat kembali dihadapkan pada penantian yang panjang akan keadilan. Dalam konteks ini, meskipun secara institusi menyambut baik kebijakan tersebut, Komnas HAM dihadapkan pada posisi yang dilematis. Di satu sisi Komnas HAM, sesuai dengan kewenangannya, akan terus melakukan penyelidikan pro yustisia terhadap dugaan HAM Pelanggaran HAM yang Berat, sementara di sisi lain, hasil penyelidikannya tidak ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung sebagai penyidik.
Situasi seperti ini dapat teratasi, antara lain melalui perpaduan antara pengadilan (mekanisme yudisial) dan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi (mekanisme non yudisial). Keduanya, yakni Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), bukan merupakan jalan yang terpisah satu sama lain, tetapi saling melengkapi. Dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan HAM disebutkan bahwa Pelanggaran HAM yang Berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana disebut pada ayat (1) dibentuk dalam Undang- Undang. Oleh karena itu, seraya terus mengimplementasikan pemulihan korban Pelanggaran HAM yang Berat secara non yudisial, pemerintah segera mempercepat proses penyusunan Undang-Undang KKR, yang memiliki setidaknya lima mandat yaitu, pertama, menemukan, menjelaskan, dan mengakui adanya Pelanggaran HAM yang Berat di masa lalu; kedua, mempromosikanlangkah-langkah pemulihan, harkat, martabat, dan hak korban, ketiga, memberikan kontribusi pada keadilan dan pertanggungjawaban, keempat,menggariskan pertanggungjawaban institusional dan reformasi institusi; kelima, mendorong rekonsiliasi. Semoga.
Penulis : Sepriady Utama Editor : Rusman Widodo
Upaya Pemajuan dan Penegakan HAM di Kantor Perwakilan Sumatra Barat
Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Sumatra Barat, Sultanul Arifin saat menerima kunjungan kerja Pemerintah Kota Sawahlunto, Selasa (09/05/2023).
dang-Undang Nomor 39 Tahun U 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan mandat ke Komnas HAM untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selain itu, juga meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya. Komnas HAM Kantor Perwakilan Provinsi Sumatra Barat pun berupaya dalam pemajuan dan penegakan HAM guna mencapai kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Provinsi Sumatera Barat.
Pengarusutamaan Kota HAM di Provinsi Sumatra Barat
Sejak 2014, Komnas HAM bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) serta sejumlah kabupaten/kota menyelenggarakan Konferensi Pengarusutamaan
Kabupaten/Kota HAM yang kemudian diberi nama Festival HAM pada tahun 2016. Tercatat mulai dari Kabupaten Bojonegoro, Wonosobo, Jember, Kota Banjarmasin, dan Kota Semarang pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival HAM. Untuk tahun ini, Kota Singkawang mendapat giliran sebagai tuan rumah Festival HAM, setelah sebelumnya Komnas HAM bersama dengan INFID melakukan penilaian dengan beberapa indikator.
Kegiatan Festival HAM dapat menjadi ruang bagi kabupaten/kota dan masyarakat untuk bersilaturahmi, bertukar ide, pengalaman dan praktikpraktik baik dalam membangun kabupaten/kota berlandaskan nilainilai HAM. Kegiatan ini pun melibatkan seluruh stakeholder terkait isu kabupaten/kota HAM dari dalam maupun luar negeri.
Dalam rangka mewujudkan kabupaten/ kota HAM di Provinsi Sumatra Barat, Komnas HAM Kantor Perwakilan Provinsi
Sumatra Barat melakukan penjajakan 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat pada 13 Maret 2023. “Kami berpedoman kepada indikator (kriteriared) Kabupaten/Kota HAM dan menjajaki kabupaten/kota yang bisa diusulkan sebagai Kabupaten/Kota HAM di Provinsi Sumatera Barat", ungkap Sultanul Arifin Kepala Komnas HAM Kantor Perwakilan Provinsi Sumatra Barat.
Dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatra Barat, Pemerintah Kota Sawahlunto berminat dan mengusulkan diri untuk menjadi Kota HAM di Provinsi Sumatra Barat. Keseriusan Pemerintah Kota Sawahlunto dibuktikan dengan mendatangi Komnas HAM Kantor Perwakilan Provinsi Sumatra Barat pada 9 Mei 2023. Kunjungan kerja Pemerintah Kota Sawahlunto ini dipimpin oleh Drs. Irzam K, M.M selaku Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Sawahlunto.
KotaSawahluntomendapatpenghargaan sebagai Kota Peduli Disabilitas tahun 2022 dan lima kali berturut-turut
Pertemuan antara Komnas HAM Kantor Perwakilan Sumatra Barat dengan Wakil Walikota Sawahlunto, Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto beserta jajaran di Kantor Pemerintah Kota Sawahlunto, Senin (13/03/2023).
mendapat penghargaan sebagai Kota Peduli HAM di Provinsi Sumatra Barat. Masyarakat Kota Sawahlunto yang heterogen terdiri dari berbagai suku dan agama hidup rukun menjaga toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
Pada pertemuan tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto menyampaikan akan melaksanakan kegiatan pembekalan HAM kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintahan mulai dari tingkat kota sampai kelurahan dalam rangka pengarusutamaan Kota HAM dan bukti keseriusan dari Pemerintah Kota Sawahlunto untuk menjadi Kota HAM di Provinsi Sumatra Barat. Hal ini disambut baik oleh Sultanul beserta tim Komnas HAM Kantor Perwakilan Provinsi Sumatra Barat dan pengusulan Kota Sawahlunto ini akan disampaikan kepada Pimpinan Komnas HAM di Jakarta.
Pemantauan Dugaan Pelanggaran HAM
Selain kerja-kerja pemajuan HAM yang Selainkerja-kerjapemajuan HAM, Komnas HAM Kantor Perwakilan Sumatra Barat juga melakukan upayaupaya penegakan HAM. Salah satunya terkait kasus persoalan konflik agraria antara Ninik Mamak Darul Aziz St Alamsyah alias Jakudair selaku Mamak Kepala Waris dengan masyarakat Jorong Pegambiran Nagari Parit Kabupaten Pasaman Barat hingga saat ini belum ada kesepakatan. Jakudair mengklaim diri sebagai ninik mamak penguasa ulayat dan memiliki kewenangan atas lahan ulayat masyarakat adat Pegambiran seluas 2.000 ha. Konflik ini
berawal pada 2008 di mana Jakudair mendirikan sebuah koperasi bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) Gambir Mas dengan dirinya selaku ketua. Kemudian Jakudair melakukan penyerahan lahan dari dirinya selaku ninik mamak kepada dirinya selaku ketua KSU Gambir Mas.
Tindakan Jakudair mendapat penolakan dari masyarakat Pegambiran dan memicu kericuhan yang berakibat pembakaran rumah dan mobil Jakudair. Hal ini memaksa Jakudair dan keluarga meninggalkan Pegambiran dan melaporkannya ke Polres Pasaman Barat. Empat orang warga Pegambiran dipidanakan sebagai tindak lanjut dari pelaporan Jakudair.
Komnas HAM telah menginisiasi penyelesaian konflik lewat mekanisme mediasi antara Jakudair dan keluarga dengan masyarakat Pegambiran pada 2014. Mediasi tersebut membuahkan kesepakatan awal dimana kedua belah pihak sepakat berdamai.
Model penyelesaian damai yang disepakati yaitu kerja sama pengelolaan lahan ulayat Pegambiran yang lokasi dan luasannya akan ditentukan kemudian. Hasil pengelolaan lahan digunakan sebagai pengganti kerugian kepada Jakudair dan keempat warga Pegambiran yang sempat mendekam di penjara akibat kasus pembakaran rumah dan mobil jakudair. Sayangnya tidak sesuai harapan karena hal tersebut tidak terealisasi.
Akhir tahun 2022, Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumbar kembali menerima pengaduan dari perwakilan
masyarakat Pegambiran Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Pada intinya, konflik agraria antaraJakudair dengan masyarakat Pegambiran masih berlanjut, di mana Jakudair secara sepihak mengklaim kepemilikan lahan seluas 350ha. Lahan dimaksud didapatnya sebagai hasil kesepakatan pada 2014 dalam pertemuan di kantor Wali Nagari Parit.
Jakudair juga mengklaim telah mendapat pengukuhan dari Komnas HAM atas lahan dimaksud, sehingga secara sepihak Ia menyuruh orang untuk membabat tanaman-tanaman di atas lahan-lahan garapan masyarakat Pegambiran yang menurut Jakudair berada di atas lahan "miliknya" tersebut. Alhasil hal ini menimbulkan keresahan baru di masyarakat.
Sebagai tindak lanjut pengaduan tersebut, Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sumatra Barat melakukan pemantauan ke lapangan dan melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat Jorong Pegambiran dan Jorong Rurapatontang Nagari Parit Kabupaten Pasaman Barat pada 28 Februari - 3 Maret 2023. Pertemuan dilaksanakan di Masjid Raya Pegambiran.
Pertemuan ini dihadiri berbagai pihak, diantaranya tokoh masyarakat, Ninik Mamak dan Alim Ulama, serta masyarakat Pegambiran, Masyarakat Jorong Rura patontang, perwakilan Camat Koto Balingka, serta perwakilan dari Kenagarian Jorong Pegambiran.
Dalam rangka mengantisipasi konflik yang lebih besar, Komnas HAM Kantor Perwakilan Provinsi Sumatra Barat kembali menawarkan mekanisme mediasi kepada para pihak. Saat ini Komnas HAM Kantor Perwakilan Sumatra Barat sedang menunggu respon para pihak terkait penyelesaian mediasi yang ditawarkan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.
Penulis : Sasmita dan Andri Ratih Editor : Banu Abdillah
Peristiwa Penembakan oleh Aparat Kembali Terjadi di Ketapang
Tim Pemantauan Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat meminta keterangan Istri dan Keluarga korban penembakan yang meninggal di kediaman usun Mendauk, Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, (11/04/2023).
omisi Nasional Hak Asasi K Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Kalimantan Barat kembali menindaklanjuti kasus penembakan yang dilakukan oleh seorang personil Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polsek Nanga Tayap di Kabupaten Ketapang. Penembakan terjadi pada Jum'at, 07 April 2023 di Dusun Mendauk, Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap.Tiga orang menjadi korban atas penembakan tersebut, salah satunya meninggal dunia. Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat telah melakukan pemantauan ke lapangan, mengamati pra rekonstruksi oleh pihak kepolisian, dan melakukan permintaan keterangan kepada 16 orang saksi serta pihak terkait, termasuk dua korban yang masih hidup di mana pelaku penembakan turut menjadi korban atas kejadian tersebut.
Kepala Komnas HAM Perwakilan Kepala Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat, Nelly Yusnita menjelaskan bahwa kejadian tersebut berawal dari perselisihan antara dua warga
Dusun Nanga Tayap di mana salah salah satu warga menahan ekskavator untuk dimiliki dan ditukar dengan tanahnya. Pemilik ekskavator telah dua kali meminta untuk mengembalikan ekskavatornya dengan didampingi seorang anggota Polsek Nanga Tayap, namun mereka mendapatkan penyerangan dengan menggunakan besi dan pisau cutter. "Pada Jumat, 07 April 2020 pemilik ekskavator telah membuat aduan kepada Polsek Nanga Tayap terkait penahanan ekskavator yang kemudian ditindaklanjuti dengan upaya negosiasi oleh humas pemilik ekskavator didampingi oleh dua Bhabinkamtibmas Polsek Nanga Tayap", jelas Nelly.
Negosiasi tersebut tidak menemukan kesepakatan dimana hal tersebut berujung pada situasi yang tidak kondusif. Warga yang menahan ekskavator menyerang salah satu anggota Bhabinkamtibmas Polsek Nanga Tayap dengan menggunakan parang. Kemudian anggota Bhabinkamtibmas Polsek Nanga Tayap yang lain melepaskan tembakan peringatan dengan senjata S1V1 laras panjang
ke atas. Hal tersebut membuat warga yang menahan ekskavator berbalik menyerang anggota Bhabinkamtibmas Polsek Nanga Tayap yang melepaskan tembakan peringatan dengan berusaha untuk menebas parang ke arahnya. Atas hal tersebut, tangan anggota Bhabinkamtibmas Polsek Nanga Tayap yang melepaskan tembakan peringatan terluka pada tangan kiri dalam dan telapak tangan sedangkan warga yang menahan ekskavator tertembak pada dada dan leher. Salah satu pegawai dari pemilik eskavator pun turut menjadi korban karena terkena rekoset peluru pada kaki kiri. Para korban dibawa ke Puskesmas Nanga Tayap untuk dilakukan pengobatan sedangkan visum et repertum dilakukan di Puskesmas Sandai. Namun, warga yang melakukan penyerangan diperkirakan telah meninggal dunia saat perjalanan menuju Puskesmas Nanga Tayap.
Atas peristiwa penembakan tersebut Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat menemukan fakta bahwa anggota Bhabinkamtibmas Polsek Nanga Tayap membawa dan menggunakan senjata
Tim Pemantauan Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat meminta keterangan Anggota Polsek Nanga Tayap di Kantor Polres Ketapang, (15/04/2023).
laras panjang S1V1 yang sebelumnya diletakkan di lantai dalam mobil atas inisiatif sendiri tanpa persetujuan serta sepengetahuan Kanit Binmas dan Kapolsek Nanga Tayap. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Senjata tersebut adalah milik Polsek Nanga Tayap yang tersimpan di salah satu kamar anggota, bukan di Kantor Polsek Nanga Tayap. Nelly Yusnita mengatakan bahwa keputusan Kapolsek Nanga Tayap memerintahkan dua anggotanya adalah kurang cermat mengingat sebelumnya telah ada upaya penyerangan yang dilakukan terhadap Kanit Binmas dan telah ada rencana penyelesaian dengan melibatkan Kepala Desa dan Forkopimcam.
Di dalam hukum internasional Hak Asasi Manusia, setiap Negara termasuk Indonesia berkewajiban untuk memberikan penghormatan (to respect), perlindungan (to protect) dan pemenuhan (to fulfill) hak asasi warga negaranya. Polri sebagai bagian dari Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas hal dimaksud. Menyangkut fungsinya sebagai aparat penegakan hukum, pada dasarnya telah diatur bagaimana hak dan kewajiban anggota Polri dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum. "Tidak bisa dipungkiri, pelanggaran dalam penegakan hukum kerap terjadi dan pelanggaran tersebut justru berpotensi terhadap pelanggaran HAM", tambah Nelly.
Polri dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan
yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Nelly mengatakan penggunaan kekuatan harus terukur sebagaimana diatur dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Kepolisian karena jika tidak terukur dikhawatirkan Polri dalam melaksanakan tugasnya bukan menegakan hukum dan HAM justru berpotensi melanggar HAM warga negara.
Nelly Yusnita menyebutkan bahwa tindakan warga yang menahan ekskavator tanpa izin atau persetujuan pemiliknya tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut mengacu pada Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian, tindakan pemilik ekskavator sebagai warga negara yang haknya dilindungi tersebut mengacu pada Pasal 29 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dasar hukum lain penembakan yang dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas Polsek Nanga Tayap mengacu pada Resolusi PBB 34/169 tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berperilaku (code of conduct) untuk Pejabat Penegak Hukum: 1) dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan apabila perlu menurut keadilan untuk mencegah kejahatan atau dalam melaksanakan penangkapan yang sah terhadap pelaku yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan; 2) sesuai dengan asas keseimbangan antara penggunaan kekerasan dengan tujuan yang hendak dicapai; dan 3) pelaku kejahatan melakukan perlawanan dengan senjata api atau membahayakan jiwa orang lain.
Selanjutnya, Komnas HAM akan mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk melakukan evaluasi terhadappermintaan pengamanan oleh masyarakat, melakukan evaluasi penyimpanan senjata dan perpindahan senjata oleh anggota di setiap Polsek, memastikan apakah penggunaan senjata S1V1 tersebut telah sesuai prosedur, melakukan pemeriksaan kepada seluruh anggota yang terlibat, dan mengedepankan fungsi Bhabinkamtibmas dalam mencegah gangguan dan ketertiban masyarakat.
Penulis: Lita Anggareni Editor: Banu Abdillah
Tim Pemantauan Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat memantau TKP dan barang bukti berupa ekskavator di Dusun Mendauk, Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, (12/04/2023).
Prinsip K3 Pekerja Tambang yang Terabaikan
Tim Komnas HAM Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah yang diketuai oleh Dedi Askary, S.H saat berada di lokasi pertambangan PT. Gunbuster Nickel Industri, Morowali Utara, Sulawesi Tengah, (22/02/2023).
nsiden bentrokan di PT. Gunbuster 1 Nickel Industri (GNI) Morowali Utara, Sulawesi Tengah bermula dari surat aduan ke Kementerian Tenaga Kerja RI (Kemnaker) yang tidak mendapat tanggapan. Dalam surat tertanggal 29 Desember 2022 itu, para pekerja PT. GNI menyampaikan tujuh tuntutan utama agar pemerintah melakukan investigasi. Salah satunya pekerja meminta agar diterapkan sistem manajemen K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Awal Januari 2023, massa serikat pekerja menyampaikan tujuh tuntutan terkait persoalan K3, peraturan perusahaan, dan pemotongan upah yang tidak jelas. Namun PT. GNI seakan menolak kehadiran serikat pekerja. Setiap upaya audiensi yang diajukan selalu ditolak, bahkan kontrak pekerja yang menjadi pengurus Serikat Pekerja Nasional (SPN) tidak dilakukan perpanjangan.
Serikat pekerja sempat dibantu audiensi oleh Wakil Bupati dan Bupati
Morowali Utara, tetapi tidak membahas persoalan kasus, hanya mendengarkan pandangan, nasihat, dan arahan dari pemimpin setempat. Pada 11 hingga 14 Januari 2023 para pekerja berupaya untuk bertemu dengan manajemen PT. GNI, namun selalu ditanggapi dengan berbagai alasan, sehingga mereka melakukan mogok kerja.
Alhasil bentrokan terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 21.00 WITA (14/01/2023) yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Bentrokan tersebut terjadi berawal dari adanya tenaga kerja lokal yang merespon terkait seringnya kecelakaan kerja yang terjadi di PT. GNI, termasuk soal tewasnya pekerja atas nama Nirwana Selle yang terbakar di dalam crane yang korban operasikan.
Berdasarkan hal tersebut diatas dan sesuai dengan kewenangan Komnas HAM yang diatur Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah memandang perlu untuk segera melakukan investigasi awal
ke lapangan guna melakukan respon cepat dan memberikan perkembangan penanganannya.
Pemantauan langsung yang dilakukan oleh Tim Pemantauan Komnas HAM Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Dedi Askari, S.H, menghasilkan sejumlah temuan yang diperoleh dari lapangan. Tim mengolah dan mempertimbangkan berbagai informasi dan bukti yang ada di lapangan, sehingga mendapat kesimpulan bahwa PT. GNI diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan hak pekerja. Kondisi kerja yang tidak aman, kurangnya pelindungan kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta adanya pengabaian terhadap tanggung jawab perusahaan membuat situasi ini sangat serius dan tidak dapat diterima. Ini merupakan pelanggaran hak pekerja yang memerlukan tindakan segera oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa hak pekerja terpenuhi.
Selain itu, pemerintah pada semua tingkatan serta aparat penegak hukum gagal dalam mengidentifikasi, menangani dan mencegah konflik sosial yang terjadi di PT. GNI. Hal ini disebabkan pembiaran terhadap budaya diskriminatif, kondisi kerja yang buruk dan kesejahteraan pekerja yang rendah.
Menurut PT. GNI, karyawan yang resmi terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Prov. Sulteng yakni tenaga kerja Indonesia (TKI) sebanyak 10.201 orang dan TKA berjumlah 1.312 orang. Terkait dengan peristiwa kecelakaan kerja yang dialami oleh tenaga kerja PT. GNI, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) berencana menggelar pelatihan bagi tenaga kerja yang bertujuan memberikan skill dalam dunia kerja. Disnakertrans akan menggandeng PT. GNI untuk mengantisipasi dan menghindarkan tenaga kerja PT. GNI dari resiko kerja yang dapat melukai ataupun merenggut nyawa para pekerja.
Respon Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta aparat penegak hukum terhadap pendemo memperlihatkan respon dari hasil interaksi yang ASIMETRIS antara pemilik modal asal Tiongkok dengan Pemerintah Indonesia yang menyiratkan bahwa "Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, membuka atau "dipaksa membuka batas-batas kedaulatannya" untuk tunduk pada Modal Tambang.
Berdasarkan pertemuan langsung yang dilakukan oleh Komnas HAM Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah, Polres Morowali Utara, Pemerintah Daerah
Kabupaten Morowali Utara, PT. GNI menyatakan bahwa perusahaan terus melakukan peningkatan dan perbaikan kinerjaperusahaan, khususnya sehubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini bertujuan agar dapat tercipta lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan bermartabat.
"Konflik antar pekerja yang terjadi PT. Gunbuster Nickel Industry merupakan tragedi konflik yang seharusnya bisa dicegah. Terutama dengan mengedepankan komunikasi antara perusahaan dan para pekerja, meningkatkan pelindungan keamanan keselamatan ketenagakerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja dengan memberikan upah sesuai beban para pekerja".
Selanjutnya dalam pertemuan yang berlangsung di PT. GNI antara Komnas HAM dan pihak perusahaan, manajemen PT. GNI melalui Manager HRGA PT. GNI, Muknis BasriAssegaf menyatakan bahwa perusahaan telahmenindaklanjuti hasil pertemuan dengan SPN. Hasil tersebut menyepakati pertemuan
Foto Kerusakan yang terjadi di PT. Gunbuster Nickel Industri pasca bentrok pada Sabtu malam (14 /01/ 2023).
beberapa poin, diantaranya:
1) Manajemen PT. GNI berkomitmen untuk menerapkan prosedur K3, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT. GNI juga akan terus memperbaiki sistem K3 yang ada dalam perusahaan, salah satunya adalah dengan terus melengkapi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) kepada para pekerja sesuai dengan standarisasi dan kebutuhan karyawan.
2) Perusahaan sedang dalam proses pendaftaran peraturan perusahaan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
3) PT. GNI memastikan bahwa setiap pemotongan upah yang berlaku di perusahaan tidak menyalahi aturan atau regulasi ketenagakerjaan.
4) Tuntutan poin kelima, perusahaan menyetujuinya. Tidak bisa dipungkiri, kondisi perusahaan saat ini statusnya masih konstruksi. Oleh sebab itu, sebagian besar perjanjian kerja yang digunakan oleh perusahaan adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Namun perusahaan juga telah memberikan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) kepada beberapa karyawan sesuaidengan fungsi kerjanya yang sifatnya terus menerus. Tidak terlepas akan hal itu, dimana saat ini perusahaan juga telah berkoordinasi dengan Disnaker Provinsi Sulawesi Tengah di Palu untuk dapat memberikan pengawasan kepada perusahaan terkait status Perjanjian Kerja yang digunakan dalam perusahaan.
5) Bahwa SPN telah mendaftarkan untuk dimediasi dan perusahaan berkomitmen mengikuti proses mediasi. Terkait hal ini, telah ada undangan mediasi oleh Disnaker Provinsi Sulawesi Tengah yang akan dilakukan pada tanggal 16 Januari 2023.
6) Perusahaan akan segera mempersiapkan untuk pemasangan sirkulasi udara yang dibutuhkan khususnya di daerah gudang ore.
7) Perusahaan telah memberikan hakhak korban kecelakaan yang meninggal dunia, yang sudah melebihi dari peraturan undang-undang yang berlaku.
Penulis: Indra Fachrozi Editor: Banu Abdillah
Diseminasi Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam di Namlea
Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Anselmus Sowa Bolen bertindak menjadi pembicara bersama dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Iqrak Buru, Syaiful Rachman, SH., MH. Kota Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Rabu (10/05/2023).
alah satu sumber persoalan dalam S perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam terletak pada tumpang tindih perizinan dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Pada tahun 2021 Komnas HAM telah mengeluarkan Standar Norma Pengaturan (SNP) Nomor 7 tentang Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam. SNP sendiri merupakan Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan Komnas HAM sejak 2019. Dokumen SNP menjabarkan secara praktis dan implementatif mengenai berbagai instrumen HAM, baik internasional maupun nasional.
Komnas HAM melalui Kantor Sekretariat Provinsi Maluku pada Rabu, 10 Mei 2023, menggelar Diseminasi SNP tentang Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam. Kegiatan bertempat Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Anselmus Sowa Bolen; dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Iqra Buru, Syaiful Rachman, SH. Bertindak sebagai moderator adalah Analis Pelanggaran HAM, Rudy Kurniawan.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur baik dari pemerintahan daerah, POLRI, TNI, akademisi, masyarakat adat, organisasikemasyarakatan dan pemuda, serta jurnalis. Anselmus menyampaikan bahwa SNP dimaksud dapat digunakan sebagai panduan bagi para pengemban kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM terkait konflik tanah dan sumber daya alam. Lebih lanjut, dia menjelaskan, Namlea dipilih sebagai lokasi kegiatan karena masih banyaknya kasus-kasus lahan dan sumber daya alam yang terjadi di Kabupaten Buru.
SementaraSyaifulRachman menjelaskan persoalan hukum sumber daya alam di beberapa sektor, seperti sektor pertanahan, pertambangan, perikanan dan hutan. Syaiful menekankan bagaimana tumpang tindih dan rumitnya perizinan dalam pengelolaan sumber daya alam telah menyebabkan terjadinya pengelolaan sumber daya alam ilegal, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal Gunung Botak. Pengelolaan yang dilakukan ilegal itu bersifat serampangan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. Melihat situasi tersebut para peserta
meminta agar Komnas HAM dapat berperan aktif dalam upaya penanganan kasus-kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Buru.
Menanggapi hal tersebut, Anselmus menjelaskan bahwa Komnas HAM sendiri selama ini tak tinggal diam terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Kabupaten Buru, khususnya di Gunung Botak. "Komnas HAM perwakilan Maluku telah melakukan penyelidikan terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM di Gunung Botak, dan juga telah berkoordinasi dengan pihak Pemda, Kepolisian, Kementerian ESDM, bahkan dengan pihak Presiden terkait dengan permasalahan Gunung Botak," ujar Ansel.
Kegiatan diseminasi ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya Komnas HAM dalam penyelesaian masalah Gunung Botak. "Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan semua pihak, baik pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat terhadap hak atas tanah dan sumber daya alam serta permasalahan-permasalahan yang terkait. Sehingga memastikan tidak ada regulasi, kebijakan, dan tindakan yang bertentangan dengan HAM sejak perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan, serta memastikan proses hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku atas tindakan yang melanggar HAM," jelas Anselmus.
Penulis: Rudi Kurniawan Editor: Banu Abdillah
Audiensi Kantor Perwakilan Maluku dengan Polda Maluku
Komisioner Pemantauan & Penyelidikan, Uli Parulian Sihombing, saat mengunjungi Kantor Polda Maluku Untuk Pembahasan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Maluku, Selasa (18/04/2023).
ingginya kasus konflik sosial di T Maluku mendorong Komnas HAM bersama Kantor Sekretariat di Provinsi Maluku datangi Polda Maluku, Selasa, 18 April 2023. Kedatangan tersebut selain membahas kasus-kasus konflik yang terjadi di Maluku, juga bertujuan untuk melakukan klarifikasi dan menanyakan perkembangan sejumlah kasus yang diadukan masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, tim Komnas HAM dipimpin oleh Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Uli Parulian Sihombing. Beliau didampingi oleh Karo Dukungan Penegakan HAM, Imelda Saragih, dan Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Anselmus Sowa Bolen, beserta tim.
Sementara Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, didampingi Irwasda Polda Maluku Kombes Pol Jannus P Siregar, Karo Ops, Direktur Reskrimum, Direktur Intelkam, Kabid Humas, Kabid Propam, Dansat Brimob, Kapolresta Ambon dan Kapolres Maluku Tengah.
Kapolda mengakui Maluku bahwa merupakan wilayah rawan terjadi konflik sosial. Konflik yang terjadi selalu berulang atau dengan persoalan yang sama. Hal ini karena masalah pertama yang terjadi tidak diselesaikan secara tuntas.
Lebih lanjut, Lotharia menegaskan bahwa Polda Maluku terbuka dan siap menyampaikan klarifikasi atas aduanaduan yang disampaikan masyarakat. "Mari kita turun bersama untuk cegah dini terjadinya konflik sosial," ujar Lotharia.
Dia juga mengaku siap bekerjasama dengan Komnas HAM untuk membuka secara terang benderang, bahkan menuntaskan berbagai permasalahan yang selama ini tak kunjung selesai.
Mantan Kapolda Nusa Tenggara Timur itu juga mengajak Komnas HAM berdasarkan fungsinya untuk melakukan penelitian, pengkajian, dan penyuluhan bersama dalam penanganan konflik
sosial di Maluku mulai dari tahap pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca konflik.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Uli Parulian Sihombing, mengapresiasi pihak Polda Maluku dan jajaran karena telah berhasil menyelesaikan beberapa konflik sosial yang terjadi.
"Komnas HAM RI menyambut baik hal itu bahkan memberi apresiasi kepada Polda Maluku yang berhasil meredam dan menyelesaikan kasus-kasus konflik terutama kejadian di Pulau Haruku yang dijadikan model oleh Komnas HAM dalam penyelesaian konflik sosial," ungkapnya.
Komnas HAMsendirimerupakan anggota satuan tugas penyelesaian konflik sosial berskala nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Selain itu, Komnas HAM juga berperan menyosialisasikan nilainilai HAM kepada pihak-pihak yang menangani konflik sosial.
Sebelumnya, Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku juga telah menyambangi Polda Maluku guna meminta keterangan terkait dengan penanganan konflik sosial yang terjadi antara negeri Hitu dan negeri Wakal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Konflik tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia karena tertembak. Kasus konflik Hitu-Wakal sendiri hingga artikel ini dituliskan masih berlanjut, misalnya pada tanggal 1 Mei 2023, seorang warga Wakal kembali tewas dibunuh.
Kasus konflik sosial masih sangat rentan terjadi di Maluku. Dalam kurun waktu 2022-2023 telah terjadi setidaknya empat kasus konflik sosial, yakni kasus konflik sosial antara negeri Kariu dan negeri Pelauw (2022), Desa Bombai dan Desa Elath (2022), Konflik di Kota Tual (2022), dan konflik antara negeri Hitu dan negeri Wakal (2023).
Penulis: Rudi Kurniawan Editor: Banu Abdillah
Diseminasi Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam di Keerom
Kepala Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua, Sekretaris Distrik Arso beserta jajaran, Tim Penyuluhan Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua, dan para peserta kegiatan Penyuluhan HAM bertajuk "Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam" foto bersama di Aula Kantor Distrik Arso Kabupaten Keerom, Senin (15/05/2023).
abupaten Keerom merupakan K satu diantara beberapa wilayah di Provinsi Papua yang memiliki potensi tanah dan sumber daya alam yang besar. Hampir 80% wilayah Keerom adalah kawasan hutan dan lahan yang dikelola pemanfaatannya menjadi perkebunan sawit dan wilayah transmigrasi. Namun dalam praktiknya, masih dijumpai berbagai permasalahan dan konflik yang bermuara pada pengabaian dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atas tanah dan sumber daya alam yang melibatkan warga maupun kelompok masyarakat adat di daerah Keerom.
Berdasarkan situasidan kondisitersebut, Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua mengadakan kegiatan penyuluhan HAM bertajuk "Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam" di Aula Kantor Distrik Arso pada Senin (15/05/2023). Sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah semua
elemen masyarakat yang berada di Kabupaten Keerom.
Kegiatan penyuluhan difokuskan untuk memberikan pemahaman tentang HAM dalam konteks penguasaan atas tanah dan sumber daya alam. Tim Penyuluhan Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua melaksanakan kegiatan penyuluhan ini dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam.
Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak Asasi Manusia adalah dokumen yang menjabarkan secara teknis dan implementatif berbagai instrumen HAM baik internasional dan nasional. Peran dan manfaat dari SNP ini sangat besar oleh karena norma-norma HAM yang terusberkembangsecaradinamis,sesuai dengan konteks dan peristiwa. Dengan adanya SNP ini, maka standar norma
HAM diharapkan mampu dipahami dan diimplementasikan secara baik, oleh pemangku hak, pengemban kewajiban, maupun aktor-aktor terkait. Sampai saat ini, Komnas HAM telah menerbitkan sebelas SNP, diantaranya: 1. SNP tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, 2. SNP Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, 3. SNP Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, 4. SNP Hak Atas Kesehatan, 5. SNP Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, 6. SNP Pembela Hak Asasi Manusia, 7. Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam, 8. SNP Hak Memperoleh Keadilan, 9. SNP Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, 10. SNP Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, 11. SNP Hak Atas Tempat Tinggal yang Layak. SNP ini diharapkan akan terus dimanfaatkan dan didiseminasikan secara luas demi mendorong situasi pelaksanaan HAM yang kondusif serta meningkatnya pemajuan, penegakan, dan perlindungan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memandatkan Komnas HAM untuk melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Kegiatan HAM ini merupakan penyuluhan salah satu upaya dari Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua untuk menyebarluaskan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia, dan sebagai upaya untukmeningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM.
Kegiatan penyuluhan dibuka oleh Sekretaris Distrik (Sekdis) Arso, Ari Frits Deda, SIP selaku yang mewakili Kepala Distrik Arso. Sekdis dalam sambutannya menyambut baik kegiatan penyuluhan HAM yang diselenggarakan oleh Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua. Menurutnya kegiatan ini penting bagi masyarakat di Keerom karena Kabupaten Keerom mempunyai tanah yang luas dan potensi alam lainnya. "Penting memahami hak-hak atas tanah dan sumber daya alam sehingga dalam penguasaan dan pengelolaannya tidak terjadi konflik ataupun sengketa antara masyarakat dengan masyarakat, atau masyarakat dengan perusahaan dan juga dengan pemerintah", ucapnya.
Dari kanan ke kiri: Ari Frits Deda, SIP (Sekretaris Distrik Arso), Frits B. Ramandey (Kepala Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua), dan Yorgen Numberi staf Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua. Kepala Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua menjadi pemateri dalam kegiatan Penyuluhan HAM "Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam" kepada masyarakat Keerom di Aula Kantor Distrik Arso Kabupaten Keerom, Senin (15/05/2023).
Senada dengan Sekdis Arso, Frits B. Ramandey Kepala Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua menyampaikan hal yang serupa dalam sambutannya. Frits mengungkapkan bahwa Kabupaten Keerom masih menjadi perhatian Komnas HAM sehubungan dengan pengaduan masyarakat yang masih tinggi terkait persoalan tanah dan sumber daya alam di Kabupaten Keerom.
"Konflik masyarakat dengan Perusahaan PT. Tandan Sawita yang sampai hari ini belum terselesaikan, izin konsesi, hak-hak pekerja (Koperasi SUSJEKTRI) merupakan beberapa deretan konflik yang tampak, dan berdasarkan hal tersebut maka kami melakukan penyuluhan HAM khususnya terkait hak atas tanah dan sumber daya alam", imbuh Frits.
Pada kesempatan ini, Frits memberikan materi Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam berdasarkan SNP tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam. Komnas HAM menyusun SNP ini sebagai panduan bagi
pengemban kewajiban dan masyarakat sipil dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan konflik tanah dan sumber daya alam. SNP tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam yang diterbitkan Komnas HAM pada tahun 2021 dapat diunduh secara gratis di situs resmi Komnas HAM www.komnasham.go.id.
Kegiatan penyuluhan dihadiri oleh 18 orang yang terdiri dari enam orang Kepala Kampung (Kampung Arso Kota, Kampung Kwimi, Kampung Workwana, Kampung Yanamaa, Kampung Yamta dan Kampung Sawanawaa) serta tokoh adat dari Dewan Adat Keerom sebagai representasi masyarakat adat Keerom, dan tokoh pemuda yang juga berperan aktif dalam pelindungan hakhak masyarakat adat dan masyarakat Keerom pada khususnya.
Selain dalam rangka penyuluhan, Tim Penyuluhan Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua juga berupaya menjaring masukan dari masyarakat tentang permasalahan tanah dan sumber daya alam di Keerom. Masukan yang diterima akan menjadi bahan masukan untuk Komnas HAM sebagai tindak lanjut, sesuai dengan kewenangan Komnas HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan ini menghasilkan dua rekomendasi.
Pertama, perlu dilakukan stakeholder meeting yang mempertemukan antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat adat (Dewan Adat) untuk membicarakan penyelesaian konflik atas tanah dan sumber daya alam di Keerom. Kedua, Komnas HAM perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait hak asasi manusia tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga melibatkan Pemerintah Daerah Keerom.
Dalam rangka merealisasikan rekomendasi tersebut, Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua, dalam hal ini Kepala Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua, telah membangun komunikasi dengan Bupati Keerom sebagai Ketua RANHAMDA (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah) di daerah yang mempunyai kewajiban penuh atas penghormatan dan perlindungan HAM warga di Kabupaten Keerom.
Kegiatan penyuluhan HAM ini dihadiri tim Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua lainnya, diantaranya Yohana Tukayo selaku Koordinator Pemajuan Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua, Nova Nere, Ombilin Pakpahan dari Bagian Pemajuan serta Yorgen Numberi dari Bagian Penegakan, Naomi Nasadit dan Ricky Wairara dari Bagian Umum.
Penulis : Yohana Tukayo Editor : Banu Abdillah
Konflik Agraria yang Tak Kunjung Usai
Komisioner Pengaduan Hari Kurniawan, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Saurlin P. Siagian, dan Tim Agraria Komnas HAM saat Konsinyering Agraria untuk Diskusi Terfokus dengan AMAN, WALHI, KPA terkait Kerja Kolaborasi dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM maupun Penanganan Konflik Agraria di Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Novotel Cikini, Jakarta (26/06/2023)
omnas HAM mencatat K berdasarkan data konflik agraria yang masuk ke Komnas HAM dalam dua tahun terakhir (2021 dan 2022), menyimpulkan bahwa konflik agraria telah mengalami kenaikan. Pada 2021, pengaduan yang diterima Komnas HAM sebanyak 538 dan pada 2022 meningkat menjadi 540 kasus. Artinya, hingga saat ini konflik agraria masih menjadi masalah yang cukup serius dan mekanismepenyelesaiannyabelum menunjukan hasil yang memuaskan.
Saat ini, masih ada kekosongan lembaga yang memiliki otoritas menyelesaikan konflik agraria secara adil. Sebagai konsekuensinya, penyelesaian konflik agraria hanya dapat dilakukan secara hukum misalnya melalui Pengadilan Negeri. Sementara itu, lembagalembaga lain yang ada hanya memiliki kewenangan yang sifatnya terbatas, sehingga tidak dapat menyelesaikan konflik tenurial
Komnas HAM telah mencermati masalah agraria sejak lama, dan pada 2004 Komnas HAM berupaya untuk membuat suatu inisiatif penanganan masalah. Berdasarkan data yang ada Komnas HAM dan masyarakat sipil telah membicarakan usulan pembentukan KNuPKA (Komisi Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria) dengan
Presiden Megawati Soekarnoputri pada 26 Juli 2004. Usulan ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Megawati Soekarnoputri (Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016). Menjelang pergantian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tim ini tidak ditindaklanjuti karena pembuatan badan khusus dinilai tidak penting sebab permasalahan agraria dapat diselesaikan oleh instansi terkait. Demikianlah, hingga saat ini konflik dan pelanggaran HAM di bidang agraria masih marak terjadi.
Komnas HAM mengidentifikasi lebih jauh penyebab maraknya konflik agraria di Indonesia. Komisioner Pengaduan dan anggota Tim Agraria Komnas HAM Hari Kurniawan menyampaikan, "Peningkatan konflikagraria di berbagai daerah disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, belum ada upaya menuntaskan konflik agraria yang bersifat struktural. Kedua, sinergi dan kolaborasi lintas kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah belum berjalan optimal. Ketiga, kekosongan kelembagaan khusus lintas kementerian untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada," beber Hari Kurniawan dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Selasa (18/4/2023).
Komnas HAM dan para pengamat kasus mencermati bahwa dalam agraria
konflik-konflik agraria, warga menjadi korban dan di beberapa kasus mereka harus berhadapan dengan aparat keamanan. Pada beberapa laporan kasus konflik agraria yang melibatkan aparat, tidak jarang jatuh korban jiwa karena warga harus mempertahankan tanah miliknya yang menjadi milik dan sumber mata pencaharian mereka. Sumber agraria dan alam sering dianggap sebagai aset pembangunan. Pembangunan ini cenderung mencari keuntungan sebesar-besarnya, meski menggusur manusia dan merusak alam.
Merespon kembali atas maraknya kasus konflik agraria, Komnas HAM telah menyusun dan mengesahkan Standar Norma dan Pengaturan No. 7 (2021) tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam (SNP tentang HAM atas Tanah dan SDA). Komnas HAM melakukan sosialisasi dan audiensi kepada para pemangku kepentingan reforma agraria dengan tujuan penguatan kapasitas dan kompetensi seluruh komponen pemerintahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan RI (Kementerian ATR/BPN).
Pada 2022, Komnas HAM membentuk Tim Agraria yang khusus bekerja untuk isu tersebut. Ada tiga pokok pendekatan atau strategi yang akan dilakukan Komnas HAM. Pertama, melaksanakan kajian agraria untuk menghasilkan laporan dan rekomendasi kebijakan, termasuk rekomendasi penyelesaian kasus kepada presiden, DPR, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kedua, melakukan kajian khusus kepada cluster daerah yang memiliki konflik tinggi di Indonesia. Ketiga, melakukan sinergi komunikasi dan kolaborasi dengan kementerian lembaga terkait agraria dan sumber daya alam.
Penulis: Sasanti Amisani Editor: Banu Abdillah
Capaian, Tantangan dan Optimisme dalam Pemajuan dan Penegakan HAM
Transisi kepemimpinan Anggota Komnas HAM periode 2022-2027 9 Isu Prioritas Pelanggaran HAM yang Berat Permasalahan HAM Papua Konflik agraria Kelompok marginal (disabilitas pekerja migran, masyarakat adat. dan PRT) Pelindungan pembela HAM Kebobasan boragama & borkoyakinan Bisnis & HAM
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro menyampaikan 9 isu prioritas Komnas HAM dalam Kegiatan Peluncuran Laporan Tahunan 2022 yang diselenggarakan secara hybrid dari kantor Komnas HAM Menteng (12/4/2023).
HAM omnas melakukan K peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2022: Capaian, Tantangan & Optimisme Melanjutkan Langkah dalam Pemajuan & Penegakan HAM. Laporan Tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban Komnas HAM kepada publik untuk melaporkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Tahun 2022 merupakan tahun transisi kepemimpinan Komnas HAM dari periode 2017 - 2022 kepada periode 2022 - 2027.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dalam peluncuran laporan tahunan 2022 menyampaikan bahwa mengawali langkah estafet kepemimpinan ini, Pimpinan dan anggota Komnas HAM terpilih membawa 9 (sembilan) isu strategis untuk menjawab tantangan dan mewujudkan optimisme langkah Komnas HAM dalam pemajuan dan penegakan HAM. "Pelanggaran HAM yang berat, Permasalahan HAM Papua,
Konflik Agraria, Kelompok Marginal termasuk diantaranya Disabilitas, Pekerja Migran, Masyarakat Adat dan Pekerja Rumah Tangga, serta Pelindungan Pembela HAM, Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Bisnis dan HAM, Antisipasi Pemilu 2024, dan Pemantauan RANHAM 2022 - 2024", jelas Atnike, Rabu (12/4/2023).
Atnike juga menyampaikan upaya-upaya Komnas HAM dalam pemajuan dan penegakan HAM pada 2022. Sepanjang 2022, Komnas HAM menerima aduan sebanyak 3.190 kasus, 2.891 yang diadukan ke Kantor Pusat dan 299 kasus yang diadukan ke Kantor Sekretariat Komnas HAM di 6 Provinsi. Kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat juga ditangani Komnas HAM diantaranya perdagangan manusia dan perbudakan modern di rumah pribadi Bupati Langkat serta tragedi stadion Kanjuruhan Malang.
Pada upaya pemajuan HAM, di tahun 2022 Komnas HAM telah menghasilkan 6 (enam) kajian yang telah diserahkan kepada eksekutif maupun legislatif
dan 4 (empat) Standar Norma dan Pengaturan sebagai pedoman pengambilankebijakan. Konferensi Pengarusutamaan Kabupaten/Kota HAM juga telah dilaksanakan dengan tema Memperkokoh Keragaman dan Inklusi, Mewujudkan Indonesia yang Tangguh dan Harmonis yang dilaksanakan di Jakarta. Selain itu, untuk memperingati hari HAM internasional telah dilakukan pameran Foto di Terowongan Kendal.
Dalam tata kelola lembaga, Komnas HAM telah mendapatkan akreditasi GANHRI dengan nilai A, Indeks Reformasi Birokrasi dengan Nilai BB, Akuntabilitas Kinerja dengan Nilai B, Nilai Kinerja Anggaran sangat baik, penilaian kearsipan sangat baik, dan penerapan sistem merit bagi ASN sangat baik. Capaian-capaian ini akan menjadi refleksi untuk terus melakukan perbaikan Komnas HAM ke depan.
Nur Hassan Wirajuda sebagai penasehat Komnas HAM pada acara peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2022 memberikan official statement sebagai laporan yang sangat komprehensif dan syarat substansial. "Tampilan Komnas HAM dalam laporan ini humble/ rendah hati karena menggarisbawahi keterbukaan, menerima kritik, demi penyempurnaan kerja-kerja Komnas HAM ke depan. Jauh dari kesan Komnas HAM sebagai superbody yang ditampilkan pada awal reformasi juga sangat berbeda dengan tampilan Komnas HAM pra reformasi yang harus bekerja di bawah tekanan pada lingkungan pemerintahan yang tidak demokratis" ujar Hassan.
Penulis: Nok Mia Audinia Editor: Banu Abdillah
Pendidikan HAM Populer oleh Bangtan Sonyeondan(BTS)
Sri Rahayu - Penyuluh Sosial Muda Komnas HAM
endidikan hak asasi manusia (HAM) dapat didefinisikan P sebagai pendidikan, pelatihan, dan informasi yang ditujukan untuk membangun budaya universal HAM. Pendidikan HAM tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang HAM; instrumen; dan mekanismenya, tapi juga untuk mengembangkan sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam keseharian.
Deklarasi PBB tentang Pendidikan dan Pelatihan HAM1 menyebutkan bahwa pendidikan HAM adalah proses seumur hidup sehingga perlu upaya untuk terus dilakukan. Selain itu, dalam Deklarasi tersebut juga disebutkan bahwa pendidikan HAM harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.
Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, media; metode; dan teknik pendidikan HAM juga terus berkembang tanpa mengikis dan menafikan yang lebih dulu dilakukan. Kreativitas dan inovasi dalam melakukan pendidikan HAM terus dilakukan oleh para pegiat HAM, termasuk oleh Komnas HAM sebagai salah satu Lembaga HAM Nasional yang memiliki mandat untuk melakukan pendidikan dan penyuluhan HAM. Bahkan, tanpa disadari dan direncanakan, pendidikan HAM juga dilakukan oleh orang/kelompok nonpegiat HAM di Indonesia seperti yang dilakukan oleh pekerja-pekerja seni yang mengandung nilai-nilai HAM dalam setiap karyanya. Baik musik; film; lukisan; teater; dan lain-lain. Namun memang, karya-karya seperti ini faktanya masih berjarak pada tren arus utama.
Kreativitas dan inovasi dalam pendidikan HAM ini sangat dekat dengan budaya populer.
Budaya populer dapat berperan dalam membentuk nilai-nilai di
dalam masyarakat. Pada konteks pendidikan HAM, pendidikan melalui budaya populer seperti film, musik, atau bentuk sejenisnya, diharapkan dapat menjadi alat yang efektif guna menyisipkan pengetahuan mengenai nilai-nilai HAM. Pada jangka panjang, nilai-nilai ini diproyeksikan dapat tumbuh secara intrinsik di dalam masyarakat dan teraktualisasi pada kehidupan sehari-hari.²
Berbicara tentang budaya populer dan nilai-nilai HAM, maka Korean Wave serta belajar dari Korea Selatan adalah hal yang tepat. Komnas HAM melalui Kampanye Tanggap Rasa, pada 2021 melaksanakan Diskusi HAM Populer bertajuk Belajar HAM dari Drama Korea. Pada Diskusi tersebut, narasumber dari The National Human Rights Commission ofKorea (NHRCK),MinaKim,mengatakan bahwa melalui budaya populer, isu HAM dapat disampaikan kepada publik secara luas dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami³.
Korean Wave adalah produk-produk budaya populer Korea Selatan yang sukses menjangkau dan mempengaruhi dunia. Keberhasilan ini tidak terjadi begitu saja dan tidak hanya dipengaruhi oleh satu pihak saja. Korea Selatan melakukan kerjasama multipihak mulai dari pelaku industri, pemegang saham/ pengusaha, hingga pemerintah4.
Korean Pop (K-Pop) adalah salah satu produk Korean Wave melalui musik yang paling populer. Salah satu artis K-Pop yang dalam satu dekade ini dan menjadi fenomena adalah Bangtan Sonyeondan atau lebih dikenal sebagai BTS. BTS beranggotakan tujuh orang yaitu, Kim Namjoon (RM), Kim Seokjin (Jin), Min Yoongi (SUGA), Jung Hoseok (J-Hope), Park Jimin (Jimin), Kim Taehyung (V), dan Jeon Jungkook (Jungkook). Nama Bangtan Sonyeondan dapat dimaknai sebagai kelompok anak laki-laki yang menjadi pemblokir atau pelawan dari prasangka dan penindasan. Makna ini memang tidak terlepas dari stigmastigma negatif kepada laki-laki yang menjadi idol.
Cibiran dan makian yang diterima BTS, dibalas dengan kerja keras tak kenal lelah dan diubah menjadi lirik-lirik lagu BTS yang powerful. Seperti salah satunya pada lirik lagu We Are Bulletproof Pt. 2 di Album 2 Cool 4 Skool tahun 2013:
"When you are playing, I tailor my dream, force myself to stay awake and hold a pen all night every night, closing my eyes after the morning sun rises. Against double-standards and so many oppositions, I broke my own limit throw stones at me if you've ever worked as hard as I have. We go hard, we are not afraid"s.
Sebagai seorang idola, anggota-anggota BTS dan semua grup-grup idola lainnya dituntut harus selalu menampilkan "positive and right side"-nya saja. Hal ini yang menurut Wahyudi Akmaliah dalam Politik Sirkulasi Budaya Pop menjadi alasan mengapa artis K-Pop seperti BTS memiliki basis fans yang besar dan militan.
Personifikasi diri yang ditawarkan oleh K-Pop mengenai kerja keras, berbuat baik, dan memberikan perhatian kepada masyarakat yang tertimpa musibah melalui aksi filantropi, baik saat mereka tampil di panggung, acara infotainment, ataupun liputan berita, menjadi alasan tersendiri mengapa banyak masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda, menyukainya.
Memang benar, positive vibes yang dibangun oleh BTS bukan hanya pada lirik-lirik lagu saja tapi juga pada keseharian dan aksi-aksi humanis yang bernilai hak asasi manusia dilakukan oleh anggota BTS, misalnya:
- 2017, BTS memulai kampanye bersama UNICEF bertajuk #LoveMySelf dan the #ENDViolence. Pada kampanye ini, BTS aktif berkampanye melalui media sosial tentang ajakan untuk mencintai diri sendiri, kesehatan mental, dan mengakhiri kekerasan di kalangan
anak dan remaja. Melalui kampanye ini, menurut rilis yang dikeluarkan UNICEF pada November 2021, setidaknya 3,6 juta dollar donasi telah terkumpul.
Indikator keberhasilan BTS dalam kampanye ini lainnya adalah adanya dampak yang dirasakan oleh fans BTS untuk menerima dan mencintai diri sendiri. Tidak sedikit ARMY, sebutan untuk fans BTS, yang merasa tertolong hidupnya melalui lirik-lirik lagu, interaksi yang dibangun oleh anggota BTS, atau pada kampanyekampanye yang dilakukan BTS. Seperti tema kampanye ini, bahkan BTS mengeluarkan album berjudul Love Yourself dengan tiga edisi yakni Her pada 2017 serta Tear dan Answer pada 2018.
- 2018, BTS menghadiri dan berpidato pada Sidang Umum PBB ke-73. RM, anggota BTS yang memang fasih berbahasa Inggris menyampaikan pidato bertajuk Speak Yourself yang masih menjadi rangkaian kampanye bersama UNICEF. Pidato RM yang diunggah akun Youtube UNICEF telah ditonton sebanyak 17.878.688 kali7.
Jika mencari pada website pencarian, kita akan mudah mencari komentar atau artikel terkait orangorang yang terbantu dan tergugah oleh pidato RM tersebut. Bagaimana tidak, berikut adalah sedikit naskah pidatonya : ".. saya melakukan kesalahan kemarin, tetapi diri saya yang kemarin tetaplah diri saya. Hari ini, saya adalah saya dengan segala kesalahan dan kekeliruan saya. Esok hari, mungkin saya menjadi sedikit lebih bijak, dan itulah yang akan menjadidirisayajuga......sayaseperti kebanyakan orang, saya membuat banyak kesalahan dalam hidup saya. Saya memiliki banyak kesalahan dan ketakutan yang lebih banyak lagi, tetapi saya akan merangkul diri saya sekeras yang saya dapat, dan saya mulai mencintai diri saya secara bertahap, sedikit demi sedikit.
Bagi orang yang sedang dalam keadaan psikologis dan perasaan yang stabil, mungkin naskah pidato tersebut biasa saja. Namun, bagi orang yang sedang
terpuruk, naskah tersebut sangat membantu.
- 2021, kembali BTS diundang untuk berpidato pada Sidang Umum PBB. Berbeda dengan pidato tahun 2018, tahun 2021, yang berpidato adalah seluruh Anggota BTS. Mereka menyampaikanpidatotentang pendapat mereka sebagai orang muda dalam menghadapi pandemi, perubahan iklim, dan mengajak anak muda untuk ikut memikirkan dunia. Mereka permasalahan juga berpidato untuk membuka SustainableDevelopmentGoals (SDGs) Moment of the Decade of Action. Selain berpidato, BTS juga membuat klip untuk menyanyi dan menari lagu Permission to Dance di Ruang Sidang dan Lingkungan Gedung PBB. Video pidato dan penampilan Permission to Dance pada akun Youtube United Nation setidaknya telah ditonton sebanyak 93 juta kali.
Aksi-aksi tersebut adalah sebagian kecil dari aksi humanis yang dilakukan oleh BTS, sehingga disadari atau tidak, hal-hal tersebut adalah proses pendidikan HAM karena berdampak positif pada proses internalisasi nilainilai HAM melalui budaya populer. Hal ini juga sesuai dengan rencana aksi dan indikator Fase Keempat Program Dunia untuk Pendidikan HAM yang dibuat oleh PBB. Fase pendidikan HAM dengan fokus sasaran untuk anak muda ini harus menggunakan budaya populer yang memiliki unsur kedekatan dengan anak muda dan nilai kebaruan.
Kiprah dan capaian BTS ini tidak hanya karena faktor anggota BTS nya saja, tapi ada multi pihak yang berperan. Seperti ARMY, manajemen, pelaku industri, dan tentu juga negara (pemerintah) dalam hal ini Korea Selatan. Kerjasama multipihak ini merupakan langkah yang efektif dalam menyebarluaskan Korean Wave yang dilakukan oleh Korea Selatan. Strategi Korean Wave ini patut direplikasi dalam upaya-upaya pendidikan HAM di Indonesia karena kerja-kerja pendidikan HAM adalah kerja-kerja kolaboratif.
Penulis : Sri Rahayu Editor : Banu Abdillah
1 Deklarasi dapat diakses pada laman resmi Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCR) melalui tautan https://www.ohchr.org/ en/resources/educators/human-rights-education-training/united-nations-declaration-human-rights-education-and-training
2 Merujuk Strategi Korean Wave sebagai Pendidikan HAM melalui Budaya Populer, Alyaa Nabiila Zuhroh; Aulia Rachmah Putri; Sri Rahayu, 2022
3 Diskusi Tanggap Rasa : Belajar HAM dari Drama Korea dapat disaksikan pada Channel Youtube Komnas HAM melalui tautan https://www.youtube.com/ live/-PYcaskghll?feature=share
4 Merujuk Strategi Korean Wave sebagai Pendidikan HAM melalui Budaya Populer, Alyaa Nabiila Zuhroh; Aulia Rachmah Putri; Sri Rahayu, 2022
5 Terjemahan diambil dari laman Doolset Bangtan melalui tautan https://doolsetbangtan.wordpress.com/2018/06/21/we-are-bulletproof-pt-2/ yang diakses pada 16 Mei 2023 pukul 23.04 WIB.
6 Politik Sirkulasi Budaya Pop, Wahyudi Akmali, 2019
7 Jumlah tersebut sampai dengan 16 Mei 2023 pukul 23.14 WIB
Pajak untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Mimin Dwi Hartono - Analis Kebijakan Ahli Madya Komnas HAM
kandal perpajakan masih saja S terjadi di negara ini. Ironisnya, dugaan skandal perpajakan yang terjadi di awal tahun 2023 terkuak sebagai buntut tindakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak seorang pejabat menengah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan terhadap anak petinggi Gerakan Pemuda Ansor, organisasi underbow Nahdlatul Ulama (NU). Skandal perpajakan itu diyakini hanya puncak dari gunung es dari persoalan tata kelola perpajakan dan keuangan publik.
Dalam perspektif hak asasi manusia, skandal perpajakan adalah bentuk serius dari pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini karena pajak yang seharusnya dipergunakan untuk pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia telah diselewengkan. Hak masyarakat atas kesehatan, misalnya, melalui penyediaan rumah sakit, obat-obatan, dan tenaga kesehatan, tidak terpenuhi karena pajak untuk membangun sarana dan prasarana kesehatan telah diselewengkan atau dikorupsi. Padahal, masih banyak masyarakat di luar Pulau Jawa yang tidak memiliki rumah sakit dan dokter yang memadai. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat di suatu negara adalah angka kematian ibu (AKI) yang rendah. Hanya saja kasus kematian ibu di Indonesia masih cenderung tinggi dibandingkan negara tetangga. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mencatat angka kematian ibu pada tahun 2022 berkisar 183 per 100 ribu kelahiran. Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan Malaysia dengan AKI 20 per 100 ribu kelahiran.1
Penyelewengan pajak melanggar hak setiap orang atas pembangunan yang ditegaskan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak atas Pembangunan (1987). Setiap orang seharusnya memiliki hak dan kesempatan yang sama memperoleh dan terlibat dalam pembangunan, namun oleh karena ketiadaan anggaran
yang diantaranya seharusnya berasal dari pemasukan pajak, maka terjadi ketidaksetaraan atas akses dan hasil pembangunan. Walhasil, kemiskinan akan semakin tidak tertanggulangi, yang kaya akan semakin kaya, yang miskin bertambah miskin.
Menurut World Inequality Report 2022, dalam dua dekade terakhir, kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan. Selama periode 2001-2021 sebanyak 50% penduduk Indonesia hanya memiliki kurang dari 5% kekayaan rumah tangga nasional (total household wealth). Sedangkan 10% penduduk lainnya memiliki sekitar 60% kekayaan rumah tangga nasional sepanjang periode sama.² Menurut laporan itu, sejak tahun 1999 tingkat kekayaan di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan. Namun, pertumbuhan ini meninggalkan ketimpangan kekayaan yang hampir tidak berubah. Pada 2021 rasio kesenjangan pendapatan di Indonesia berada di level 1 banding 19. Artinya, populasi dari kelas ekonomi teratas memiliki rata-rata pendapatan 19 kali lipat lebih tinggi dari populasi kelas ekonomi terbawah. Rasio in berada di atas Amerika Serikat yang memiliki kesenjangan pendapatan sekitar 1 banding 17, ataupun Rusia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Nigeria yang rasio kesenjangannya 1 banding 14.
Pajak juga dipergunakanuntuk melakukanprogrampemberdayaan masyarakat di desa-desa, sehingga tercipta lapangan pekerjaan dan membuka kesempatan setiap orang untuk berwiraswasta. Masyarakat tidak perlu menjadi pekerja rumah tangga sampai ke luar negeri. Kalau pun memilih profesi sebagai pekerja rumah tangga, harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai sehingga memperoleh kesejahteraan yang baik untuk masa depannya. Hal ini menjadi kewajiban negara, karena devisa yang dihasilkan dari pekerja migran
PENDAPATAN NEGARA Government Revenues BELANJA NEGARA Hibah 1,0 T Rp Rp Penerimaan Bukan Pajak ... Rp 510,9 T Rp 1.377,5 T Penerimaan Pajak Rp 1.924,9 T Rp 1.032.5 T Transfer ke Daerah Rp 729,8 T TOTAL. Rp 2.436,9 T Dana Desa Rp 67.9 T Porsi Belanja Negara TOTAL Rp 3.169,1 T TERBESAR Belanja Non-K/L 2022*
Sumber Gambar : Buku Statistik Indonesia, Statistical Yearbook of Indonesia 2023, hal.87, Badan Pusat Statistik (BPS), 2023.
Indonesia, termasuk yang menjadi pekerja rumah tangga, sangat signifikan, yaitu US$9,7 miliar atau sekitar Rp 150 trilyun pada 2022.3 Menurut kajian Komnas HAM, jumlah pekerja rumah tangga Indonesia mencapai sekitar 5 juta orang, dan belum mendapatkan pelindungan dan pemenuhan haknya atas pekerjaan secara menyeluruh.4
Di tengah situasi akses atas pembangunan yang masih terbatas, tentu skandal pajak yang kesekian kalinya ini menggugah protes publik. Bukan hanya gaya hidup mewah para pejabat/keluarganya dan pegawai pemerintahan yang dipersoalkan, tetapi karena adanya penumpukan kekayaan yang tidak wajar dan diduga melanggar hukum. Isu keadilan dan diskriminasi menjadi mengemuka karena di satu sisi pemerintah mendorong dan mendesak masyarakat untuk taat membayar pajak, bahkan tidak segan dengan cara yang menekan, akan tetapi diduga banyak pegawai Kemenkeu yang tidak taat melaporkan pajak. Pun dengan gaya hidup mewah aparatur sipil negara, kepolisian, dan pejabat negara, yang melukai hati dan kemanusiaan bagi warga Indonesia yang harus mencari penghidupan bahkan sampai di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga.
Sebagaimana diketahui bahwa pajak adalah instrumen utama pendapatan negara yang dipergunakan untuk pembangunan. Misalnya pembangunan infrastruktur yaitu jalan tol, pelabuhan, dan bandara.Kemudian untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, sampai membayar gaji bagi pegawai negeri, TNI, dan Polri.
Sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Jika penerimaan negara dari pajak tidak mencapai target, maka defisit APBN akan semakin tinggi sehingga diantaranya harus ditutup dengan hutang baik dari dalam maupun luar negeri. Utang pemerintah pada akhir 2022 mencapai sekitar Rp 7.500 triliun, yang sebagian dipakai untuk menambal bolong atau defisit APBN.
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Keuangan yang dikutip oleh beritagar.id penerimaan pajak pada 2007-2022 tidak pernah mencapai target, kecuali tahun 2008, 2021 dan 2022. Pada 2008, penerimaan pajak melampaui target mencapai 106 persen atau senilai Rp 571 triliun. Kemudian pada 2021, penerimaan pajak mencapai 103 persen atau senilai Rp 1.227,5 triliun serta pada 2022 mencapai 110 persen atau senilai Rp 1.634 triliun. Penambahan penerimaan pajak yang sangat signifikan pada 2022 dibanding 2021 yaitu senilai lebih dari Rp 400 triliun tentu sangat membanggakan dan prestasi. Apalagi pada 2020 dan 2021 pandemi Covid-19 sedang mencapai puncaknya. Namun diyakini jika tata kelola pajak lebih baik dan kredibel, penerimaan pajak akan jatuh lebih tinggi sehingga beban APBN yang pada tahun 2022 berjumlah Rp 3.106 triliun akan semakin ringan.
Kejahatan perpajakan bukan kejahatan biasa, akan tetapi kejahatan yang modusnya sangat sistematis, terencana, dan mengakar. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, misalnya dengan meningkatkan
kesejahteraan pegawai Kementerian Keuangan yang nilai remunerasinya paling tinggi diantara pegawai negeri lainnya. Kejahatan perpajakan harus diatasi dengan cara-cara yang luar biasa dari aparat penegak hukum dan melalui kepemimpinan yang kuat serta tegas, sampai pada aspek pencegahannya. Para pimpinan harus memberikan contoh perilaku dan gaya hidup yang sederhana, bukan sebaliknya.
Terdapat beberapa modus skandal perpajakan, pertama adalah menyelewengkan pajak yang diterima negara untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya. Kedua, mengurangi kualitas jasa dan barang yang dibiayai dari pajak. Serta ketiga, melakukan manipulasi pajak dengan melakukan kongkalikong antara petugas pajak, konsultan pajak, dan wajib pajak, agar nilai pajak dikurangi sehingga hak negara untuk menerima pajak yang benar tidak tercapai.
Dalam ranah pencegahan dan penindakan, peran lembaga negara seperti PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan agar menjadi early warning system bagi semua khususnya jajaran penegak hukum. Peran dari pengawas internal lembaga pemerintahan seperti inspektorat jenderal, juga sangat penting untuk menjadi pengendali dan kontrol internal untuk mencegah dan menindak segala jenis penyelewengan keuangan oleh para pegawai pemerintahan.
Segala bentuk skandal perpajakan sangat merugikan dan tidak beradab, sehingga harus diberantas dan ditindak. Bahkan, harus dimiskinkan dan dihukum sangat berat karena telah merampas hak-hak masyarakat atas pembangunan. Deklarasi Hak atas Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak atas proses dan hasil pembangunan demi membangun kesejahteraan dan kualitas hidupnya.
Penulis : Mimin Dwi Hartono Editor : Banu Abdillah
"Mengkhawatirkan! Angka Kematian Ibu di RI Masih Tinggi, Dipicu Hal Ini" selengkapnya https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6597857/mengkhawatirkan-angka-kematian-ibu-di-ri-masih-tinggi-dipicu-hal-ini.
2 Diakses di https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/30/kesenjangan-ekonomi-di-ri-tidak-banyak-berubah-sejak-20-tahun-lalu.
Hukuman Mati dalam Perspektif HAM
Liza Yolanda - Penyuluh Sosial Muda Komnas HAM
ukuman mati sampai saat ini H masih menjadi polemik karena dinilai telah merenggut hak hidup dari seseorang. Dalam konstitusi, hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights), oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat. Sebagaimana termuat dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa Hak untuk hidup adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 6 ayat 1 dijelaskan setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Namun demikian, hukuman mati masih tetap bisa diterapkan pada kejahatan yang paling serius, sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 ayat 2.
Berdasarketentuan dalam DUHAM,Pasal 3 "Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi". Dalam ketentuan pasal 6 Konvensi internasional tentang hak sipil dan politik, "Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang".
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Menurut KBBI, hukuman mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh, menembak, atau menggantung orang yang bersalah. Hukuman mati di Indonesia sudah ada sejak 1808, ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels bertugas di Indonesia ¹.
"Komnas HAM mencatat bahwa dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, hukuman mati bukan lagi menjadi hukuman pidana pokok, dan berharap agar penerapan hukuman mati ke depan dapat dihapuskan.
Merujuk data worldpopulationreview.com tahun 2023, 70% negara di seluruh dunia telah menghapus hukuman mati (Death Penalty) dalam hukum maupun praktek. Sementara itu, sekitar 60 lebih negara masih memberlakukannya seperti China, Iran, Mesir, Arab Saudi dan Syria menempati lima teratas negara dengan eksekusi hukuman mati terbanyak. Saat ini Indonesia masih termasuk salah satu negara yang masih menerapkan hukuman mati terhadap kasus makar, pembunuhan berencana, korupsi, terorisme, narkoba dan psikotropika.
Hukuman mati masih banyak terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Pihak yang pro menyatakan hukum jangan hanya berpihak pada hak asasi pelaku kejahatan, tetapi juga hak korban kejahatan. Hak hidup korban yang telah dirampas oleh para pelaku. Selain itu, juga beranggapan bahwa hukuman mati dianggap dapat menimbulkan efek jera kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Namun, sejumlah pihak yang kontra mengecam dan meminta
Verelladevanka Adryamarthanino, "Sejarah Hukuman Mati di Indonesia" https://www.kompas.com/stori/read/2022/04/07/090000779/sejarah-hukuman-mati-di-indonesia (diakses pada tanggal 12 Mei 2023, pukul 11.37)
Ilustrasi: freepik.com
Indonesia menghentikan hukuman mati, sejumlah pihak menolaknya dengan argumen normatif karena beranggapan bertentangan dengan prinsip HAM dan Pancasila.
Ketentuan Hukum Terkait Hukuman Mati di Indonesia
Hukuman mati sebagai salah satu bentuk penghukuman, diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya a) KUHP; b) UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; c) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; d) UU no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi; e) UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM; dan f) UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta g) UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
Dalam perkembangan terkini terkait pidana mati, telah disahkan dan diundangkannya KUHP baru pada tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana
tertuang dalam UU nomor 1 tahun 2023. Dengan KUHP baru, pidana mati ditetapkan secara pidana alternatif dengan percobaan. Putusan pidana mati dengan percobaan harus dituangkan dalam vonis hakim, artinya hakim tidak bisa langsung memutus, menjatuhkan pidana mati, tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati itu diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun.
Menilik kasus Ferdy Sambo yang dijatuhi vonishukuman mati, saatinimasihdalam proses upaya hukum, cukup menjadi perhatian di masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra. Dengan adanya KUHP baru cukup mencuri perhatian publik, karena akan diberlakukan pada tahun Januari 2026 nanti. Kasus terpidana mati bisa berubah menjadi penjara seumur hidup dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan
syarat berkelakukan baik. Sebagian kalangan menilai bahwa KUHP baru, memungkinkan Sambo untuk lolos dari hukuman mati.
Sikap Komnas HAM atas hasil sidang putusan Ferdy Sambo, dalam keterangan pers Nomor: 12/HM.00/ II/2023 tanggal 13 Februari 2023, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan beberapa poin yang salah satu diantaranya adalah Komnas HAM mencatat bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, hukuman mati bukan lagi menjadi hukuman pidana pokok, dan berharap agar penerapan hukuman mati ke depan dapat dihapuskan.
Dengan adanya KUHP baru terlihat adanya upaya dari negara untuk mengurangi penerapan hukuman mati di indonesia. Meskipun, hukuman mati dengan syarat percobaan tersebut dianggap masih sama dengan pemberian grasi oleh Presiden. Kedepan,diharapkan ketentuan hukuman mati ini dihapus dalam sejumlah ketentuan hukum yang masih berlaku. Selain itu, Indonesia juga dapat mengurangi praktik penjatuhan eksekusi hukuman mati, sehingga nilai-nilai HAM sebagaimana yang diamanatkan dalam,UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, berjalan sesuai dengan harapan.
Penulis : Liza Yolanda Editor : Banu Abdillah
RANHAM, Sebuah Refleksi Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia
Indah Wulandari - Analis Kerja Sama
RANHAM DARI MASA KEMASA Generasi Ke-4 (2014-2019) Generasi Ke-2 Perpres No.75/2015 (2004-2009) KEPPRES NO.40/2004 Fokus : Pembentukan dan peng Generasi Ke-1 Generasi Ke-5 Generasi Ke-3 (1998-2003) (2021-2025) (2011-2014) PERPRES NO.23/2011 Perpres No. 53/2021 KEPPRES NO.129/1998 Ratifikasi Instrumen HAM Intemasional, Seosialisasi andar HAM, Pemantauon, eveluasi, dan
Linimasa pengembangan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Indonesia
mplementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN H AM) 2021-2025 selayaknya bukan semata meningkatkan capaian, namun mampu merefleksikan bentuk kepatuhan Indonesia terhadap instrumen dan rekomendasi internasional HAM yang telah disepakati dan diratifikasi di bawah mekanisme Dewan HAM Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) maupun Badan Traktat PBB (United Nations Treaty Bodies).
Pemerintah Indonesia telah menyusun RANHAM sebagai bentuk komitmennya dalam pemajuan dan pelindungan HAM sejak 1998. RANHAM memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas HAM di Indonesia yang akan digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dalam melaksanakan prinsip penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan (P5) HAM.
Generasi pertama RANHAM yang berlangsung mulai periode 1998-2003 terfokus pada diseminasi HAM; ratifikasi instrumen HAM Internasional; dan sosialisasiinstrumen HAM internasional.
Generasi kedua hingga ketiga (2004- 2009, 2011-2014) terfokus pada pembentukan dan penguatan institusi RANHAM; pengesahan instrumen HAM internasional; harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan; pendidikan HAM; penerapan norma dan standar HAM; pemantauan; evaluasi; serta pelaporan.
Generasi keempat (2014-2019) melanjutkan aksi-aksi HAM yang berupaya pada penguatan institusi pelaksana RANHAM, meliputi penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM; penyiapan regulasi; harmonisasi rancangan dan evaluasi; peraturan dari perspektif HAM; pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM.
Pada 8 Juni 2021, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021 - 2025 yang merupakan lanjutan dari RANHAM sebelumnya. RANHAM 2022- 2024 (RANHAM generasi kelima) berfokus pada 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu: perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Keempat sasaran ini dibuat lebih spesifik sebagai bentuk perbaikan dari Laporan RANHAM 2020. Tentunya pelaksanaan RANHAM generasi kelima ini, perlu untuk ditinjau sejauhmana keefektifan pelaksanaan ataupun implementasi programnya bagi kelompok sasaran.
Pada Hari HAM Sedunia, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa Perpres Nomor 53 Tahun 2021 ini menegaskan bahwa penegakan HAM bukan hanya mencakup penghormatan dan pelindungan hak sipil dan politik. Penegakan HAMjugamencakup pemenuhan hak ekonomi, hak sosial, dan budaya, terutama menyasar pada kelompok-kelompok rentan yang bukan hanya perlu dilindungi, tetapi juga dipenuhi hak-haknya.
"RANHAM sebagai simbol komitmen pemerintah seharusnya mampu mengintegrasikan program dan kebijakan pemerintah di bidang hak asasi manusia ke dalam agenda pembangunan nasional, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Parameter ketercapaiannya dilihat dari terbitnya peraturan dan kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat; dan meningkatnya pemahaman aparat pemerintah atas HAM. Adanya RANHAM sendiri bertujuan untuk memastikan pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia bagi semua individu dalam suatu negara".
Beberapa penyempurnaan dalam pelaksanaan RANHAM menjadi harapan semua pihak. Lantaran dari hasil evaluasi RANHAM terakhir, didapati bahwa kebijakan, regulasi, dan program terkait dengan penghormatan, pelindungan,
pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM belum optimal.
Demi memperbaiki mekanisme pelaksanaan RANHAM Generasi ke- 5, fokusnya dialihkan pada capaian hasil dan dampak sehingga skema pemantauan dan evaluasi yang dibangun di dalam Perpres Nomor 53 bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel.
Sistem penilaian RANHAM dilaksanakan pada dua aspek, yakni secara administrasi dan substansi pencapaian. Prosesnya ke depan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Komisi Nasional Disabilitas.
Langkah pemerintah tersebut mendapat respons Anggota Komnas HAM 2022- 2027. Pada periode baru ini, mereka menetapkan RANHAM sebagai salah satu isu prioritas. Isu kelompok masyarakat adat nampaknya akan menjadi fokus kerja Komnas HAM di antara empat kelompok lainnya.
Relevansi RANHAM dan isu prioritas Komnas HAM sangat dekat. Data Komnas HAM pada 2022 menyebutkan terdapat aduan terkait isu konflik agraria, penyalahgunaan wewenang, batas wilayah dan polusi lingkungan, serta pelanggaran hak masyarakat adat.
Tantangan bagi Komnas HAM untuk mengawasi implementasi RANHAM, yaitu belum tersedianya kerangka perlindungan hukum memadai bagi kelompok adat dan masih adanya pelanggaran hak atas lahan kelompok masyarakat adat.
Problematika masyarakat adat di berbagai daerah tadi beserta dinamika dengan pemerintah daerah memang membutuhkan pihak yang berfungsi sebagai mediator. Posisi Komnas HAM dapat membantu proses mediasi di antara masyarakat adat dan pemerintah maupun korporasi yang terlibat dengan kelompok masyarakat adat.
Tentunya pemerintah juga perlu meningkatkan partisipasi pemerintah daerah yang masih di bawah rata-rata untuk mengimplementasikan RANHAM. Beberapa hal yang harus dipertajam tentunya sosialisasi dan mekanisme pelaporan kegiatan.
Komnas HAM dapat mengambil peran dalam aspek sosialisasi RANHAM
karena jejaring mitra kerjanya yang sangat komprehensif. Tentunya, peran serta Komnas HAM dengan semangat kolaborasi bersama Kementerian Hukum dan HAM RI untuk pengejawantahan nilai HAM pada level yang paling praktis dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan pekerjaan. Sebagai suatu mekanisme nasional, RANHAM menjadi program yang sangat strategis untuk menjadi acuan semua pihak.
Pada sektor bisnis, RANHAM dapat menjadi mekanisme praktik penghormatan HAM. Komnas HAM perlu mendampingi pemerintah dalam upaya menyelaraskan kebijakan nasional melalui Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM dari Perserikatan Bangsa-Bangsa agar perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menjalankan operasional sesuai tata kelola perusahaan yang baik. Fokus isu bisnis dan HAM dalam RANHAM merefleksikan sebuah kemajuan bahwa Indonesia sudahmemperhatikan dampak HAM dari sektor bisnis. Apabila bisnis dan HAM dapat dikembangkan, tentunya dapat memberikan perubahan signifikan bagi sektor-sektor lainnya, seperti agraria dan masyarakat adat.
RANHAM sebagai simbol komitmen pemerintah seharusnya mampu dan mengintegrasikan program kebijakan pemerintah di bidang hak asasi manusia ke dalam agenda pembangunan nasional, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Parameter ketercapaiannya dilihat dari terbitnya peraturan dan kebijakan yang menjamin hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat; dan meningkatnya pemahaman aparat pemerintah atas HAM. Adanya RANHAM sendiri bertujuan untuk memastikan pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia bagi semua individu dalam suatu negara.
Pelaksanaan instrumen HAM dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah; peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi di bidang sipil, politik, ekonomi, dan budaya; dan adanya upaya penanganan dugaan pelanggaran HAM untuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat juga harus menjadi tolok ukur ketercapaian RANHAM.
Penulis : Indah Wulandari Editor : Banu Abdillah
Hak Asasi Manusia dan Demokrasi
Feri Lubis - Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
ak Asasi Manusia (HAM) H merupakan seperangkat hak yang pasti dimiliki oleh setiap individu yang merupakan anugerah-Nya dan harus dijunjung tinggi, dihormati, serta dilindungi oleh negara.
Hak AsasiManusia sebagaigagasan serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba dalam Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948, melainkan telah melalui proses yang panjang dalam sejarah peradaban manusia. Awal berkembangnya HAM dimulai dari ditandatanganinya Magna Charta (1215), oleh Raja John Lackland. Kemudian penandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam perkembangannya, HAM memiliki hubungan yang erat dengan demokrasi.
Di Indonesia, nilai-nilai HAM terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa"Kemerdekaan adalah hak segala bangsa". Pernyataan itu terkandung jelas pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan yang terkandung dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 1.
Lalu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan
bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.
Indonesia merupakan negara yang mendeklarasikan kemerdekaan 3 (tiga) tahun lebih dahulu sebelum ditetapkan DUHAM 1948. Negara Indonesia sangat memperhatikan penegakan HAM.
Republik Indonesia sebagai anggota PBB jelas terikat secara moral pada DUHAM. Terlebih lagi Indonesia meratifikasi sejumlah kovenan dan konvensi internasional tentang HAM. Mulai dari Kovenan Hak Sipil-Politik, Hak Ekonomi Sosial Budaya, dan lain sebagainya.
Indonesia adalah negara demokrasi. Negara demokrasi merupakan negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia.
Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya. Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia. Demokrasi bukanlah hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun dalam perkembangannya demokrasi juga terkait erat dengan sejauh mana Negara memberikan jaminan hak-hak ekonomi serta sosial budaya kepada rakyatnya. Dengan begitu hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis dan begitupun sebaliknya. Demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia.
Hak asasi manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. Hak asasi manusia dan demokrasi juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk
mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, sebab hingga saat ini hanya konsepsi hak asasi manusia dan demokrasiyangterbuktipalingmengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.
"Demokrasi bukan hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, namun juga terkait erat dengan sejauh mana negara memberikan jaminan hak-hak ekonomi serta sosial budaya kepada rakyatnya. Demokrasi akan terwujud apabila negara mampu menjamin tegaknya hak asasi manusia".
Di dalam masyarakat yang demokratis, hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dijunjung tinggi. Bagaimanapun kebutuhan akan kebebasan individu dan sosial harus dipenuhi.
Kebebasan individu mengacu pada kemampuan manusia sebagai individu untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Dengan kebebasan ini seseorang dapat menempuh langkah-langkah terbaik untuk mengembangkan diri, masyarakat, dan bangsanya. Pembatasanpembatasan secara ketat yang dilakukan lembaga pemerintah atau militer atas kehidupan warga negara dapat merusak kebebasan individual. Kebebasan tetap memiliki batas yaitu tidak mengganggu kebebasan orang lain. Oleh karena itu, seseorang harus menyadari dan menghormati hak-hak orang lain.
Penulis : Feri Lubis Editor : Banu Abdillah
Teka Teki Silang HAM K A N U S H A S A S M A A
Tebak Tokoh HAM 2 AR&IU
Siapakah Saya?
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) berisikan salah satu tugas dan wewenang Komnas HAM, yaitu melakukan pengkajian dan ... tentang HAM. 5. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) berisi tentang Hak atas Kesejahteraan terkait ...
6. Konvensi International Labour Organization. 9. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah -Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 10. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
3. Mayoritas pekerja rumah tangga adalah perempuan dan anak yang rentan ... dan risiko terhadap human trafficking.
MENDATAR:
MENURUN:
1. Dalam sistem hukum HAM, pemangku kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia adalah ...
2. Orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.
7. Uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan.
8. Rancangan Undang-Undang yang diajukan sejak tahun 2004 dan masuk dalam Prolegnas setiap periode masa bakti DPR-RI, namun hingga saat ini masih belum disahkan menjadi Undang-Undang.
Mau merchandise menarik dari Komnas HAM? Caranya gampang banget Iho!
1.Isi scan barcode yang ada di halaman ini.
2. Jawab kuis (TTS HAM dan Tebak Tokoh HAM) dengan benar dan kirim jawaban kamu melalui email ke: [email protected]
*10 orang yang telah memenuhi poin 1 dan 2 akan kami hubungi lebih lanjut melalui email untuk teknis pengiriman merchandise dari Komnas HAM yaaa.. Kami tunggu feedback kalian, terima kasih!!
“LIKE & SHARE”
Pahlawan bagi Stigma Negatif Haid
Rebeca Amelia - Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi
“... di mana-mana hidup cewek yang hancur, bukan cowok!"
Kutipan dialog film ini sungguh mengganggu, namun sudah terbentuk sedemikian rupa dalam konstruksi masyarakat kita. Bahwa dalam segala hal terutama soal seks maka pihak perempuan yang akan selalu dirugikan, baik dari harga dirinya sampai dengan resiko kesehatan, bahkan kehamilan. Mungkin fenomena inilah yang menginspirasi sang penulis sekaligus sutradara, Gina S. Noer, membuat film ketiganya yang berjudul "Like & Share".
Like & Share pertama kali ditayangkan pada tahun 2022, di ajang Jogja- NETPAC Asian Film Festival dan masuk ke berbagai ajang festival film baik dalam dan luar negeri. Bahkan film ini memenangkan beberapa nominasi seperti, Skenario Pilihan Tempo di Festival Film Tempo, kemudian memenangkan penghargaan tertinggi, Grand Prix, di Osaka Asian Film Festival dan Piala Maya untuk kategori Desain Poster Terpilih
Tokoh utama film ini adalah Lisa (Aurora Ribero) dan Sarah (Arawinda Kirana), nama 2 remaja yang secara implisit merepresentatifkan Like & Share
itu sendiri. Keduanya memiliki latar belakang yang bertolak belakang, Lisa berwajah "Bule" namun bokek dan Sarah yang terlihat kaya, namun tidak memiliki orang tua. Keduanya merupakan karakter yang unik, biasanya remaja yang dianggap rebel atau bandel, sehingga tidak cocok memenuhi syarat sebagai korban menurut konstruksi masyarakat kita. Orang terdekat mereka pun menganggap mereka tidak baik untuk satu sama lain. Penghakiman demi penghakiman mereka terima, padahal mereka selalu ada dan saling memahami untuk satu sama lain.
Lalu pertanyaannya, bagaimana jika salah satu tokoh yang begitu kompleks ini menjadi korban? Mungkin memang hanya media film yang mampu menjelaskan ke masyarakat kita yang penuh penghakiman dan masih memandang sebelah mata orang-orang dengan fisik dan tingkah laku tertentu padahal ada situasi yang sulit dijelaskan.
Kabur, Buram, mungkin itu yang terjadi. Sang korban bahkan sempat membela pelaku. Salah satunya adalah karena pelaku kekerasan seksual begitu manipulatif membuat seolah-olah tindakannya adalah sesuatu yang normal atas dasar suka sama suka. Kebenaran yang kabur.
Salah satu hal yang kabur adalah definisi dewasa. Dewasa secara hukum saat telah berusia 18 tahun, namun seperti Sarah di film ini yang baru merayakan umur 18 tahun tapi masih duduk di bangku SMA apakah sudah bisa disebut dewasa? Kesepakatan mengenai dewasa memang sangat menjadi poin dalam film ini karena di Indonesia sendiri hukumnya telah mengenal statutory rape (pemerkosaan atau kegiatan seksual tanpa disertai pemaksaan yang dilakukan seseorang usia dewasa 18 tahun ke atas kepada seseorang berusia anak sebelum 18 tahun). Disebut perkosaan walau tanpa paksaan karena hukum melihat anak sebagai pihak yang belum bisa menerima persetujuan (consent). Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan (UU TPKS) memang sudah ditetapkan pada 12 April 2022, namun sayangnya perangkat
hukumnya belum siap sehingga belum bisa diaplikasikan.
Gina secara gamblang menunjukan pada kita melalui gambar dan dialog betapa bobroknya sistem hukum dan kondisi masyarakat kita yang seringkali gagal melindungi korban, bahkan justru menjerumuskan korban untuk dipenjara karena dituduh sebagai pelaku pornografi. Letupan-letupan kegeraman Gina akan isu ini sangat terasa dalam film ketiganya. Gina pun berhasil membawa kita memahami kondisi perasaan dan mental mereka dengan begitu membumi. Dan bukan tidak sengaja Gina membuat karakter yang kuat karena di akhir film kedua tokoh utama membuat gebrakan di saat sistem hukum tidak bisa membantu mereka. Dan inilah pesan sesungguhnya, selain menyentil pemerintah, namun kita sebagai masyarakat dan juga korban bisa berbuat sesuatu.
BerdasarkanlaporanKomnas Perempuan, selama tahun 2012-2021 tercatat 2.247.594 kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk di ranah daring. Korban kasus yang terbanyak justru usia 15-19 tahun. Saat pandemi Covid-19 kasus kekerasan berbasis gender online meningkat hampir 3 kali lipat. Semoga semakin banyak film seperti ini di Indonesia dapat merefleksikan kembali konstruksi masyarakat yang salah dan kabur sehingga perangkat hukum dapat melindungi korban.
| Tahun rilis | :2022 |
| Penulis | : Gina S. Noer |
| Sutradara | : Gina S. Noer |
| Sinematografi | : Deska Binarso |
| Pemeran | : Aurora Ribero, Arawinda Kirana, Aulia Sarah, dan Jerome Kurnia |
Penulis : Rebeca Amelia Editor : Banu Abdillah
DOWNLOAD PUHBA
PUBLIKASI HAM BERBASIS APLIKASI
INFORMATIF
CANGGIH
PRAKTIS
EFISIEN
UNDUH SEGERA DI:
App Store
GET IT ON Google Play
LOGIN Username Password
Login