Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): SUAR Edisi 2 Tahun 2024

48 halaman · 48 halaman diproses dengan OCR · 33.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. BUMI DI TENGAH KEPUNGAN PLASTIK
  2. TATA CARA PENGADUAN KOMNAS HAM RI
  3. Datangi Kami:
  4. Dari Redaksi
  5. Susunan Redaksi
  6. Editor:
  7. Redaksi:
  8. Kontributor:
  9. Alamat Redaksi
  10. Daftar Isi
  11. Bumi di Tengah Kepungan Plastik
  12. Pemajuan
  13. Pemajuan
  14. Penegakan
  15. Perwakilan Kalimantan Barat
  16. Perwakilan Papua
  17. Esai
  18. Perencanaan & Pengawasan
  19. Esai
  20. Penegakan
  21. Perwakilan Aceh
  22. Perwakilan Kalimantan Barat
  23. Perwakilan Sulawesi Tengah
  24. Perwakilan Maluku
  25. Pimpinan
  26. Esai
  27. Esai
  28. Esai
  29. Festival HAM 2024 SUKSES DISELENGGARAKAN
  30. Bumi di Tengah Kepungan Plastik
  31. Dampak Plastik
  32. Peran dan Upaya Komnas HAM
  33. Seruan Selamatkan Bumi
  34. Komnas HAM Persiapkan Personel TNI dan Mahasiswa Jadi Aktor Pemajuan HAM
  35. Lemahnya Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
  36. Pasal 3 Konvensi ILO
  37. Pelayanan Informasi Prosedur Pengaduan HAM melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional (SIPPN)
  38. Layanan Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional (SIPPN)
  39. Penulis: Reza Perdana
  40. Resistensi, Operasi Cipta Kondisi, dan Penyelundupan Manusia Pengungsi Rohingya
  41. Praktik Penyelundupan Manusia dan Potensi Perdagangan Manusia
  42. Rekomendasi
  43. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh Amati Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup di Aceh Selatan
  44. Aksi Tawuran dan Kasus Jembatan Kuranji Kota Padang
  45. Verifikasi Lahan Guna Penuhi Hak atas Tanah Masyarakat Dusun Batu Leman
  46. Diseminasi Pemajuan dan Penegakan HAM di Kalimantan Barat
  47. Konsultasi Publik SNP Hak Atas Pekerjaan Layak di Palu Sulawesi Tengah
  48. Konflik Lahan Masyarakat Desa Watutau
  49. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku Perkuat Layanan HAM
  50. Pemantauan Kasus Pembunuhan Pilot di Papua Tengah
  51. Nasihat Bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Pilkada
  52. Potret Integritas Komnas HAM dalam Survei Penilaian Integritas (SPI)
  53. Potret Lansia: Tantangan Pelindungan dalam Bingkai HAM
  54. Bersama Menyelenggarakan Pendidikan HAM bagi Orang Muda
  55. Kontur Artivisme Dalam Peningkatan Kesadaran HAM Dunia
  56. Potensi Rusaknya Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
  57. Salahsatumandatlain KomnasHAM
  58. PIHAK YANG BERPOTENSI MELANGGAR KEBEBASAN BERPENDAPAT (STATE)
  59. PIHAK YANG BERPOTENSI MELANGGAR KEBEBASAN BERPENDAPAT (NON-STATE)
  60. Kebijakan Ramah Keluarga di UMKM Indonesia
  61. 11
  62. “HOPE”
  63. Games Cari Kata
  64. Upaya Yang Telah Dilakukan
  65. For More Information Please:
  66. PEMENANG UTAMA --- Akun Instagram/FB/email :
  67. PEMENANG FAVORIT --- Akun Instagram/FB:
  68. KOMNAS HAM MENETAPKAN
  69. 8 (Delapan) Kriteria Calon Kepala Daerah
  70. 01.

SUR

SUAR NOMOR 2 | TAHUN 2024

BUMI DI TENGAH KEPUNGAN PLASTIK

Komnas HAM Persiapkan Personel TNI dan Mahasiswa Jadi Aktor Pemajuan HAM

Bersama Menyelenggarakan Pendidikan HAM bagi Orang Muda

Potret Lansia: Tantangan Pelindungan dalam Bingkai HAM

Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku Perkuat Layanan HAM

TATA CARA PENGADUAN KOMNAS HAM RI

Surat permohonan yang dltujukan langsung kepada Komnas HAM RI,

IDENTITAS PENGADU

RINCIAN KRONOLOGI PENGADUAN

Meliputi nama lengkap, alamatrumah, alamat surat (apabila berbeda dengan alamat rumah), nomor telepon rumah dan/atau tempat kerja dan/atau telepon selular (handphone), nomor faksimili, dan surat elektronik (apabila ada)

Meliputi peristiwa yang terjadi, lokasi, waktu dan pihak yang terlibat

UPAYA

Informasi upaya yang telah pengadu lakukan

1 Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat JI. Daeng Abdul Hadi, No 146, (Belakang PLN) Pontianak Tlp /Fax: +62-561-736112

Sallnan Surat Kuase apablle pengadu dlwakllkan

Pengadu dapat memlllh Salah Satu untuk melakukan pengaduan

Sallnan Dokumen

Sallnan Identitas

TANDA TANGAN

Salinan dokumen dan bukti pendukung pengaduan

DATANGLANGSUNG DATANG LANGSUNG

Salinan identitas pengadu yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)

Tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa

Senin-Kamis: 08.30 s.d 15.30 WIB Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB Jumat : 08.30 s.d 16.00 WIB Istirahat : 11.30 s.d 13.00 WIB Kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional

JASA POS ATAU KURIR

FAKSIMILI

Gedung Komnas HAM RI Jalan Latuharhary No. 4B Menteng. Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310

Faksimili ke nomor 021-3925227

AUDIENSI

Surat permohonan audiensi diterima paling lambat 5 hari kerja sebelum waktu pelaksanaan

PENGADUAN DARING

SURAT ELEKTRONIK

Pengaduan daring di pengaduan.komnasham.go.id

Surat elektronik yang ditujukan ke [email protected]

Datangi Kami:

Komnas HAM RI JI. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat Tlp:+62-21-3925230 Fax:+62-21-3925227 Email : [email protected]

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh Jl. Krueng Arakundo No. 01, Gampong Geuceu Komplek, Banda Raya, Banda Aceh Tlp. +62-651 - 8086030 Email : [email protected]

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat JI. Rasuna Said No 74, Padang Tlp:+62-751-7050320 Fax:+62-751-7050528 Email : [email protected]

E-mail: [email protected]

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Letjen Soeprapto No 48. Palu, Sulawesi Tengah Tlp:+62-451-4214255 Fax:+62-451-453671 E-mail : [email protected]

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku JI. Dr Malaiholo No. 57 Airsalobar Kec Nusaniwe - Ambon Tlp:+62-911-351463 Fax:+62-911-316003 E-mail : [email protected]

Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua JI. Soasio, Dok V Bawah Jayapura, Papua Tlp / Fax : +62 - 967 -521592 E-mail : [email protected]

Dari Redaksi

ahun ini majalah SUAR Komnas HAM terbit 2 edisi. Pada SUAR nomor 2 T tahun 2024 redaksi mengangkat tema kesehatan, sampah, dan hak asasi manusia (HAM) dengan laporan utama yang berjudul "Bumi di Tengah Kepungan Plastik". Dalam rubrik Laporan Utama redaksimenjabarkan keterkaitan antara limbah sampah, khususnya plastik, dengan hak-hak asasi manusia yang secara langsung maupun tidak langsung tercerabut. Apabila dibandingkan dengan sisi positif, lebih banyak kerugian yang dibawa oleh plastik. Kerugian yang disoroti adalah dampak hak hidup setiap manusia yang dijamin oleh HAM. Dengan demikian, dampak buruk plastik bagi lingkungan menjadi ancaman bagi HAM, yaitu hak setiap manusia untuk hidup dan hak jaminan akan Kesehatan.

Tidak hanya itu, SUAR nomor 2 tahun 2024 akan menyuguhkan rubrik-rubrik terkait pelaksanaan fungsi Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diantaranya rubrik-rubrik terkait pemajuan dan penegakan HAM yang telah dilakukan oleh Komnas HAM, esai, dan resensi film.

Rubrik pemajuan HAM ada dari bidang pengkajian dan penelitian yang mengangkat terkait masyarakat adat, dan dari bidang penyuluhan menyampaikan beberapa pelatihan untuk personel TNI dan orang muda. Rubrik penegakan HAM ada dari bidang pemantauan dan pengaduan Komnas HAM, membahas pengungsi Rohingya dan Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional (SIPPN).

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, Komnas HAM didukung oleh unitunit kerja dan bersinergi dengan kantor Komnas HAM perwakilan yang ada di 6 wilayah yaitu Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. SUAR nomor 2 tahun 2024 menghadirkan rubrik dari masing-masing kantor Komnas HAM perwakilan agar masyarakat luas mengetahui jika Komnas HAM tidak hanya ada di Jakarta saja, tetapi juga ada kantor perwakilannya di 6 wilayah tersebut.

SUAR kali ini juga berisi beberapa esai yang mengangkat isu hak asasi manusia, resensi film "Hope", dan terkait dengan dukungan kinerja Komnas HAM redaksi mewartakan rubrik pimpinan serta perencanaan dan pengawasan. Tak hanya itu, redaksi juga membuat dan menampilkan games "cari kata" sebagai hiburan yang dapat meningkatkan wawasan para pembaca SUAR nomor 2 tahun 2024 terkait isu HAM.

Demikian SUAR nomor 2 tahun 2024, semoga membawa manfaat bagi semua pihak untuk membangun situasi yang lebih kondusif sebagai upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia khususnya upaya penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat. Terbitan ini diperuntukan bagi masyarakat umum, kementerian, lembaga maupun stakeholder Komnas HAM, bagi yang berminat dapat menghubungi tim redaksi melalui email [email protected] atau berkirim surat ke kantor Komnas HAM Jakarta. Salam Redaksi. (Pemred)

Pindai disini

Bantu Majalah SUAR untuk terus menyebarkan HAM dengan mengisi survei ini pada tautan https://bit.ly/surveisuar2

Susunan Redaksi

Pengarah: Putu Elvina

Penanggung Jawab: Esrom Hamonangan

Pemimpin Umum: Utari Putri Wardanti Annisa Radhia Muhidha

Pemimpin Redaksi: Andri Ratih

Editor:

Louvikar Alfan Cahasta

Liza Yolanda

Dendy Arifianto

Redaksi:

Andri Ratih, Annisa Radhia Muhidha, Feri Lubis, Liza Yolanda, RR Niken Sitoresmi, Utari Putri Wardanti, Hari Reswanto, Arief Ramadhan, Reza Perdana, Darmadi, Sasanti Amisani, Lidiya, Yacub Ubaidillah, Meirizon Sandy, Lita Anggareni, Nurliyanti Ritiana L., Rudy Kurniawan, Yohana Tukayo

Kontributor:

Anastasia Tamaro, Frits Ramandey, Nur Afifa Fauzia, Sari Melati, Chloe Kharisma Putri

Artistik: Andi Prasetyo

Sekretariat: Yeni Ernawati Wahyu Eko Putra

Alamat Redaksi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat

Telp. 021-3925230 Fax. 021-3925227

www.komnasham.go.id

@komnas.ham

@KomnasHAM

Komnas HAM

Daftar Isi

Bumi di Tengah Kepungan Plastik

Hari Bumi pertama kali diperingati pada tanggal 22 April 1970, sejak saat itu masyarakat dunia memperingati 22 April sebagai Hari Bumi setiap tahunnya. Kementerian, lembaga, organisasi, dan masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan terus mengkampanyekan hal ini. Namun, bagaimana kabar bumi sebagai lingkungan hidup kita saat ini?

Pemajuan

Komnas HAM Persiapkan Personel TNI dan Mahasiswa Jadi Aktor Pemajuan HAM

Pemajuan

Lemahnya Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Penegakan

Resistensi, Operasi Cipta Kondisi, dan Penyelundupan Manusia Pengungsi Rohingya

Perwakilan Sumatra Barat Aksi Tawuran dan Kasus Jembatan Kuranji Kota Padang

Perwakilan Kalimantan Barat

Diseminasi Pemajuan dan Penegakan HAM di Kalimantan Barat

Perwakilan Sulawesi Tengah Konflik Lahan Masyarakat Desa Watutau

Perwakilan Papua

Pemantauan Kasus Pembunuhan Pilot di Papua Tengah

Esai

Perencanaan & Pengawasan

Potret Integritas Komnas HAM dalam Survei Penilaian Integritas (SPI)

Bersama Menyelenggarakan Pendidikan HAM bagi Orang Muda

Esai

Potensi Rusaknya Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Resensi Film Hope

Penegakan

Pelayanan Informasi Prosedur Pengaduan HAM melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional (SIPPN)

Perwakilan Aceh

Perwakilan Komnas HAM Provinsi 22 Aceh Amati Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup di Aceh Selatan

Perwakilan Kalimantan Barat

Verifikasi Lahan Guna Penuhi Hak atas Tanah Masyarakat Dusun Batu Leman

Perwakilan Sulawesi Tengah

Konsultasi Publik SNP Hak Atas Pekerjaan Layak di Palu Sulawesi Tengah

Perwakilan Maluku

Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku Perkuat Layanan HAM

Pimpinan

Nasihat Bagi Aparat Penegak Hukum Untuk Menangani Unjuk Rasa Dalam Pilkada

Esai

Potret Lansia: Tantangan Pelindungan dalam Bingkai HAM

Esai

Kontur Artivisme Dalam Peningkatan Kesadaran HAM Dunia

Esai

Kebijakan Ramah Keluarga di UMKM Indonesia

FESTIVAL HAM K0TA BITUNG, 2024

PLENO 1 MENGUATKAN KOLABORAS PEMERINTAH DAERAH DAN MASVARAKAT SIPIL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPKS PUSHAM

Total Pengguna 20 Jul - 31 Agt www 777 Penggur 3 NEGARA TERATAS Koto di Indonesio Holoman Populer Beranda Jadwal Publikasi Medio Akses www Direct Access Organic Search ③ Sosial Media

Festival HAM 2024 SUKSES DISELENGGARAKAN

Festival HAM merupakan agenda tahunan Komnas HAM, sejak tahun 2014. Kegiatan ini menjadi ruang komitmen bersama untuk mempromosikan dan menyebarluaskan wawasan HAM.

Tahun 2024, Kota Bitung terpilih sebagai tuan rumah Festival HAM. Diselenggarakan atas kerja sama antara Komnas HAM dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Pemerintah Daerah setempat.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 29 s.d. 31 Juli 2024 dengan tema "Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Daerah Hingga Nasional". Sebanyak 813 peserta undangan hadir, mulai dari perwakilan pemerintah kabupaten/kota, komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, masyarakat umum, hingga beberapa perwakilan dari Kedutaan Besar Luar Negeri di Indonesia.

Segenap panitia Festival HAM 2024 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan Festival HAM 2024, sehingga berjalan meriah dan sukses. MA - NS

Bumi di Tengah Kepungan Plastik

Perekaman podcast Ruang Tanggap Rasa Komnas HAM bertema "Transisi Energi dan Hak Asasi Manusia" dengan narasumber Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Saurlin P. Siagian di kantor Komnas HAM Jakarta pada 19 Februari 2024

Lingkungan, Plastik, dan Hak Asasi Manusia

ari Bumi pertama kali H diperingati pada tanggal 22 April 1970, sejak saat itu masyarakat dunia memperingati 22 April sebagai Hari Bumi setiap tahunnya. Kementerian, lembaga, organisasi, dan masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan terus mengkampanyekan hal ini. Namun, bagaimana kabar bumi sebagai lingkungan hidup kita saat ini? Lebih dari satu miliar orang telah mengkampanyekan untuk melindungi Bumi, salah satunya dari sampah plastik.

Dalam sejarahnya, manusia selalu bergantung pada alam sekitarnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri, sejak manusia membangun sebuah kebudayaan, letak dan posisi di mana masyarakat bertempat tinggal pun menjadi sebuah pertimbangan.

Sebuah pemukiman masyarakat akan mencari sumber air terdekat untuk tujuan minum, mencuci, bahkan urusan logistik. Lalu, masyarakat yang tinggal di daerah hutan pun akan memanfaatkan hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan hidup, begitu pula yang hidup di gurun atau daerah panas akan memanfaatkan segala hasil bumi yang ada untuk bertahan hidup dan beranak pinak. Contoh-contoh ini merupakan bukti dari ketergantungan manusia pada lingkungan sekitarnya.

Bumi dan lingkungan hidup yang ada di dalamnya memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan, yaitu pemanfaatan akan potensi di dalamnya yang dapat digunakan untuk generasi kini dan nanti. Indonesia dikenal sebagai tanah yang subur dan kaya. Kesuburan tanah di Indonesia diibaratkan melalui penggalan lirik dari lagu Kolam Susu (Koes Ploes), yakni "tongkat kayu dan batu jadi tanaman".

Indonesia tidak hanya tanahnya saja yang subur, sumber daya alam lain, seperti lautan juga memiliki hasil panen kekayaan laut yang melimpah. Melimpahnya kekayaan laut di Indonesia merupakan salah satu keuntungan geografis yang dimiliki oleh negeri ini, yaitu kawasannya yang didominasi oleh lautan.

Namun sejumlah sungai di Indonesia yang dipenuhi sampah plastik menjadi gambaran perairan kita saat ini. Tidak jarang kita jumpai tumpukan sampah rumah tangga yang didominasi sampah plastik tertimbun di bantaran sungai, bahkan hanyut hingga ke lautan Indonesia.

Berdasarkan data World Bank [2020], Indonesia memproduksi sekitar 65,2jutaton sampah.Halinimenjadikan Indonesia sebagai negara penghasil sampah terbesar ke-5 di dunia pada 2020. Data ini tercatat dalam laporan

Negara Penghasil Sampah Terbesar di Dunia Menurut laporan World Bank, Tiongkok menjadi negara penghasil sampah terbesar yakni mencapai 395,1 juta ton. Tiongkok 395,1 juta ton 265,2 juta Amerika Serikat India 189,8 juta Brasil 79,1 juta Indonesia 65,2 juta 60 juta Rusia Meksiko 53,1 juta Jerman 50,6 juta Jepang 42,7 juta Prancis 36,7 juta 0 100 200 300 400 Sumber: World Bank, 2020

Sumber: Adi Ahdiat, "10 Negara Penghasil Sampah Terbesar di Dunia (2020)" (https://databoks.katadata. co.id/datapublish/2023/06/26/10-negara-penghasil-sampah-terbesar-di-dunia-ada-indonesia, diakses 4 September 2024).

Bank Dunia yang bertajuk The Atlas of Sustainable Development Goals 2023.

Puncak tertinggi negara penghasil sampah terbesar di dunia diduduki oleh Tiongkok dengan sampah sekitar 395,1 juta ton sampah, lalu disusul Amerika Serikat dan India. Ketiga negara tersebut notabene memiliki populasi penduduk yang besar, namun volume sampah suatu negara tidak hanya ditentukan dari jumlah warga, tetapi juga dari gaya hidup masyarakatnya. Misal, produksi sampah juga erat kaitannya dengan pendapatan negara dan tingkat konsumsi masyarakat yang kemudian menghasilkan lebih banyak limbah sampah.

Selain itu, berdasarkan Indeks Kinerja Lingkungan atau Environmental Performance Index (EPI) 2024, Indonesia hanya memperoleh skor 33,8 dari 100 poin1. Semakin tinggi skor yang didapat

suatu negara maka kinerja lingkungan negara tersebut dianggap semakin baik, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini menjadikan Indonesia berada di posisi ke-162 dari 180 negara yang diteliti atau menjadi negara ke-19 dengan nilai EPI terendah. Dalam kata lain, Indonesia satu di antara 20 negara paling tidak ramah lingkungan. EPI terdiri dari beberapa indikator penilaian, ada pun skor terendah Indonesia terdapat pada mitigasi perubahan iklim, kesehatan lingkungan, dan perlindungan ekosistem.

Sebenarnya, sejak kapan plastik mulai diproduksi? Seiring berkembangnya waktu, manusia menciptakan teknologi, benda, produk, dan hal-hal yang bertujuan untuk mempermudah kehidupannya.

Penemuan-penemuan teknologi ini tidak lepas dari peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah yang memantik manusia melakukan eksperimeneksperimen yang tujuan awalnya mungkin tidak digunakan untuk tujuan umum, tetapi lambat laun penemuanpenemuan ini dimanfaatkan oleh publik secara massal. Salah satu penemuan manusia yang dihasilkan pada fase setelah revolusi industri dan Perang Dunia Il adalah plastik.

Penemuan plastik pertama dilakukan oleh Alexander Parkes pada sebuah eksibisi Internasional yang dilaksanakan di London, Inggris pada tahun 1862 yang dia sebut waktu itu sebagai "Parkesine". Lalu, untuk plastik pembungkus makanan pertama kali digunakan untuk peralatan militer dan ditemukan oleh seorang pekerja laboratorium di perusahaan kimia Dow bernama Ralph Wiley.

Ketika Perang Dunia Il sudah berakhir, penggunaannya semakin luas. Penggunaan secara massal dimulai pada tahun 1974 ketika para perusahaan-perusahaan retail besar di Amerika Serikat mulai menggunakan kantong plastik sebagai alternatif kantong beras. Tiga tahun setelahnya atau pada tahun 1977, kantong plastik secara komersial digunakan pada toko-toko kelontong yang ada di Amerika Serikat dan juga Kanada yang membuat penggunaannya semakin meningkat hingga saat ini.

Dewasa ini, pemakaian produk berbahan plastik banyak dimanfaatkan dalam keseharian. Banyaknya pemakaian plastik disebabkan oleh harganya yang murah, mudah ditemukan, berbobot ringan, fleksibel karena dapat dikembangkan menjadi berbagai macam bentuk, dan tidak mudah pecah. Deretan peralatan elektronik, peralatan medis, peralatan otomotif, produk rumah tangga, dan masih banyak lagi produk yang menggunakan plastik sebagai bahan baku.

Meskipun memberikan kemudahan dalam menunjang hidup kita sehari-hari, keberadaan plastik juga membawa petaka bagi lingkungan hidup dan ekosistem. Permasalahan yang dibawa oleh plastik adalah materialnya yang membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai sehingga plastik yang dibuang akan terus menumpuk dan justru membuatnya menjadi limbah atau polutan.

PenggunaanplastikdiIndonesiaberadadiangkayangsangatmengkhawatirkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], pada pertengahan tahun 2024 ini Indonesia menimbun sampah sebesar 31,9 juta ton. Tidak hanya itu, berdasarkan data Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut tahun ini (2024), 12 juta dari sampah tersebut merupakan sampah plastik. Hal ini menunjukkan bahwa plastik mendominasi hampir setengah dari timbunan sampah di Indonesia.

Dalam beberapa sumber lain, jumlah timbunan sampah plastik di Indonesia naik setiap tahunnya. Berikut akan disajikan tabel berupa jumlah sampah plastik dan persentase dari total sampah, yakni sebagai berikut:

TahunJumlah Sampah Plastik (Ton)Persentase dari Total SampahSumber Informasi
20199,52 juta ton14% dari total sampah nasionalhttps://sam- pahlaut. id/2022/07/03/in- donesia-penyum- bang-sampah/
202212,5 juta ton18,2% dari total sampah nasionalhttps://plasticdiet. id/duh-985-mil- yar-lembar-kan- tong-plastik-di- gunakan-masyar- akat-indonesia/
202310,77 juta ton34,76% dari total sampah nasionalhttps://plasticdiet. id/duh-985-mil- yar-lembar-kan- tong-plastik-di- gunakan-masyar- akat-indonesia/

Hal ini diperparah dengan jumlah penggunaan plastik di Indonesia yang setiap tahunnya semakin meningkat. Masyarakat Indonesia menggunakan kantong plastik dengan jumlah yang mencengangkan hingga miliaran lembar setiap tahunnya.

Berdasarkan beberapa sumber yang telah kami himpun, tercatat pada 2015 jumlah penggunaan kantong plastik masyarakat Indonesia sejumlah 9,85 miliar lembar, 2017 sejumlah 182,7 miliar lembar, 2019 sejumlah 10,95 miliar lembar (dari 100 toko anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), dan 2023 sejumlah 182, 7 miliar lembar. Ini hanya penggunaan dari kantong plastik, belum produk berbahan plastik lainnya.

Krisis yang dibawa oleh plastik tidak hanya di seputar lingkungan hidup dan ekosistem, tetapi juga berdampak serius terhadap manusia dan hak-hak mereka. Plastik sangat berpengaruh dalam terhambatnya pemenuhan berbagai hak asasi manusia, terutama hak atas kesehatan, hak untuk hidup, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta hak atas pembangunan berkelanjutan.

Salah satu contoh kasus terjadi pada 21 Februari 2005 di Leuwigajah, Cimahi Jawa Barat. Curah hujan yang tinggi dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah mengakibatkan 157 jiwa melayang. Tidak hanya itu, bahkan dua kampung yaitu Cilimus dan Pojok hilang dari peta karena tergulung longsoran sampah yang berasal dari tempat pembuangan akhir (TPA) Leuwigajah.

Sampah, khususnya sampah plastik, tidak hanya mengancam di kehidupan yang sekarang, namun juga mengancam hak-hak hidup generasi mendatang. Hancurnya ekosistem dan lingkungan hidup di masa kini akan berdampak kepada generasi mendatang sehingga akses lingkungan yang bersih menjadi sulit dan terbatas.

1 Adi Ahdiat, "20 Negara Paling Tidak Ramah

Lingkungan Berdasarkan Environmental Performance Index (EPI) 2024", (https:// databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/07/29/ indonesia-masuk-20-negara-paling-tak-ramahlingkungan-2024, diakses 4 September 2024).

Dampak Plastik

Produk berbahan plastik memang memberikan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam keseharian, belum lagi harga yang diberikan relatif murah. Meskipun di satu sisi memberikan nilai positif, namun keberadaan plastik juga membawa petaka bagi kesehatan, lingkungan hidup, dan ekosistem yang tidak hanya berimbas pada manusia, namun juga tumbuhan, hewan, dan semua makhluk hidup yang ada di bumi.

Deretan permasalahan yang dirangkum dari beberapa literatur menyebutkan bahwa plastik disinyalir turut berperan dalam kesuburan [infertilitas),pertumbuhan anak, dan kesehatan manusia karena menyebabkan kanker dan penyakit kronis lainnya. Infertilitas misalnya, menjadi masalah nyata yang mempengaruhi sekitar satu dari enam pasangan yang berharap untuk memiliki keturunan. Faktanya tingkat kesuburan di seluruh dunia telah menurun 1% setiap tahunnya sejak tahun 1960 hingga 2018.²

Mikro atau bahkan nano plastik berasal dari sampah plastik yang ketika terkena sinar matahari, angin, benda sekitar, dan lainnya menjadikannya partikel plastik dengan ukuran yang sangat kecil. Semakin kecil ukuran plastik, semakin mudah juga partikel ini masuk ke dalam tubuh makhluk hidup.

Virginia Hunt, jurnalis Earthday. org, mengungkapkan jika penelitian terbaru mengungkap penyebab yang selama ini bersembunyi dan tidak disadari keberadaannya, padahal berperan dalam krisis ketidaksuburan ini, yaitu plastik. Mikro dan nano plastik contohnya, ukurannya tidak lebih besar dari biji wijen bahkan ada yang seukuran virus. Partikel mikro dan nano plastik ini sendiri bukan satusatunya masalah, karena toksisitasnya diperkuat oleh bahan kimia tambahan yang mengganggu hormon yang terlepas dari plastik.

Paparan mikroplastik menurunkan kelangsungan hidup dan integritas DNA sperma yang merupakan penyebab umum infertilitas pada lakilaki, yaitu penurunan jumlah sperma dan penurunan viabilitas sperma. Infertilitas perempuan pun turut dipengaruhi paparan mikroplastik yang menyebabkan penurunan tingkat kelangsungan hidup sel yang berkembang menjadi ovum yang reproduktif.

Tidak berhenti sampai disitu, ternyata partikel plastik dapat menembus lapisan pelindung di tubuh kita, seperti plasenta misalnya. Sebuah penelitian baru-baru ini menemukan bahwa mikroplastik terdapat pada 100% plasenta manusia yang diuji.3 Mikroplastik yang mengandung bahan kimia tersebut dapat menimbulkan gangguan hormon yang selain mempengaruhi kesuburan juga bisa

menyebabkan keguguran. Hal ini menunjukkan bahwa plastik tidak hanya membahayakan kesuburan tetapi juga dapat menimbulkan risiko selama kehamilan.

Mikro/nano plastik yang terakumulasi dalam plasenta selain berisiko menyebabkan keguguran pada ibu hamil, juga berpotensi terjadinya cacat lahir pada bayi. Tidak hanya itu, paparan mikroplastik dapat mempengaruhi banyak sistem organ utama di anak yang sedang berkembang, seperti mikroplastik dalam sistem saluran kemih, sistem pencernaan, darah, hati, paru-paru, otak, dan organ utama lainnya, bahkan ditemukan juga pada kotoran manusia4.

Dalam laporan yang sama, para peneliti mengklaim adanya peningkatan dalam gangguan spektrum autisme di seluruh dunia selama dekade terakhir. Salah satu hal yang diperkirakan berkontribusi dalam peningkatan gangguan autismeiniyaitu plastik. Menurut The Center for Disease Control and Prevention pada 2023 yang berfokus pada anak usia 8 tahun, 1 dari 36 anak di kelompok usia ini menderita autisme. Selain itu, kesulitan belajar, Attention Deficit Hyperactivity Disorder [ADHD), dan kanker juga menjadi deretan gangguan kesehatan yang disumbangkan oleh plastik.

Lalu bagaimana dengan sampah plastik yang dibuang ke saluran air seperti sungai? Sampah yang dibuang dengan tidak semestinya ini menumpuk di bantaran sungai bahkan mengalir hingga ke lautan.

Dilansir dari Tempo.co yang diunggah pada 12 September 2024, Peneliti Pusat Riset Oseanografi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan lebih dari 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahunnya. Tentu saja sampah

ini mengancam biota laut, ekosistem pesisir, dan kesehatan manusia yang bergantung pada hasil laut.

Dalam kata lain, kurang lebih 70 persen sampah plastik yang berada di perairan berasal dari aktivitas manusia di daratan, termasuk melalui sungai dan pantai yang tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan data BRIN, jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan di perairan Indonesia adalah plastik sekali pakai seperti plastik saset, kantong plastik, botol minuman, dan sedotan.

Hal ini senada dengan data dari Sensus Badan Riset Urusan Sungai Nusantara (BRUIN) 2023, terdapat 25.733 sampah plastik terutama kemasan saset, yang ditemukan selama kegiatantersebut. Berdasarkan produk, dominasi terbanyak adalah sampah makanan, disusul pembungkus, alat rumah tangga, perawatan diri, dan perlengkapan merokok.

Mikro atau nano plastik yang berukuran kurang dari 5 milimeter sangat berbahaya. Penelitian menunjukkan bahwa mikroplastik telah terdeteksi pada semua sampel air dan sedimen, bahkan ditemukan pada berbagai spesies ikan dan kerang yang dikonsumsi masyarakat.

Il

70% sampah plastik yang berada di perairan berasal dari aktivitas manusia di daratan

l

Partikel plastik yang menjadi serpihan kecil tersebut dapat masuk ke dalam rantai makanan manusia dan hewan sehingga dapat menyebabkan terkontaminasinya bahan makanan dengan bahan kimia berbahaya yang berdampak kepada kesehatan. Maka dari itu, sampah plastik menjadi sebuah isu yang mengkhawatirkan karena keberadaannya dapat mencemari udara, air, dan tanah sehingga berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan ekosistem.

Lebih jauh lagi, pengaruh jangka panjang dari paparan plastik terhadap kesehatan manusia mencakup berbagai aspek yang signifikan dan kompleks. Mikroplastik yang dihirup dapat menyebabkan peradangan paru-paru dan meningkatkan risiko kanker paru-paru dan pada perkembangan kanker lainnya, seperti kanker payudara dan kanker usus besar, mempengaruhi perkembangan janin dan menyebabkan cacat lahir, menyebabkan gangguan kekebalan tubuh, membuat tubuh lebih rentan, efek neurotoksisitas, yang berpotensi mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan gangguan saraf serta pencemaran dalam darah dan feses. Begitu bahayanya paparan mikroplastik yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang sangat luas.

Bahkan plastik pun disinyalir menjadi salah satu penyumbang dalam perubahan iklim. Hal ini berdasarkan hasil jajak pendapat perusahaan riset pasar dan konsultasi multinasional yang berfokus pada riset pasar global dan opini publik, Ipsos Global. Ipsos meminta responden yang tersebar di 33 negara untuk memilih tiga tindakan yang dianggap paling berpotensi dalam perubahan iklim dunia. Riset yang dilakukan pada Januari - Februari 2024 ini menunjukkan terdapat sejumlah tindakan yang dianggap berkontribusi buruk terhadap perubahan iklim di dunia, satu di antaranya adalah produksi plastik dan limbah.

Produk perusak ozon 23 Polusi dari transportasi 21 Deforestasi 16 Industri/listrik/panas 15 10 Produksi plastik & limbah Peristiwa alam 5 0 10 20 30 Persen (%) responden

Sumber: Erlina F. Santika, "Deretan Tindakan yang Memperburuk Perubahan Iklim" (https://databoks. katadata.co.id/datapublish/2024/07/04/deretan-tindakan-yang-memperburuk-perubahan-iklim, diakses 4 September 2024).

2 Virginia Hunt, "Plastics: The Kingpin of The

Fertility Crisis", 29 April 2024, https://www. earthday.org/plastics-the-kingpin-of-the-fertilitycrisis/

4 Wunsh, Jacob, "Babies vs. Plastics", 2024, halaman 31.

Peran dan Upaya Komnas HAM

Bumi diperkirakan berusia sekitar 4,5 miliar tahun oleh para ilmuwan, namun usia pastinya masih menjadi misteri. Kendati begitu, bumi yang kita tinggali memang sudah berumur dan mengalami perubahan-perubahan fisik yang disengaja maupun tidak sengaja merusak keindahannya.

Kerusakan bumi dapat disebabkan oleh peristiwa alam dan akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Kerusakan ini menyebabkan terjadinya perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan tidak berfungsi dengan baik lagi bahkan sulit untuk bisa dikembalikan kepada kondisi sebelumnya.

Bentuk kerusakan lingkungan beragam, dapat berupa kerusakan ekosistem, seperti pencemaran air, tanah, udara, hingga mempengaruhi kesehatan dan hidup makhluk hidup di dalamnya. Salah satu penyumbang utama kerusakan lingkungan dan pencemaran di bumi adalah sampah plastik.

Komnas HAM selama ini memberikan perhatian khusus pada lingkungan karena dampaknya dapat mengganggu pemenuhan hak-hak asasi manusia yang saling berkaitan. Hak sipil dan politik (sipol) misalnya, pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat plastik ini setidaknya menciderai hak untuk hidup dan hak atas informasi. Selain itu hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) seperti hak untuk hidup secara layak, hak atas pangan, hak atas air, hak atas tempat tinggal, hak atas kesehatan, dan hak-hak kelompok rentan (perempuan, anak, masyarakat adat, populasi kunci, dan penyandang disabilitas) pun terancam penikmatannya karena tidak terpenuhi.

Berdasarkan mandat di Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Komnas HAM akan ditindaklanjuti dalam fungsi pemantauan dan atau mediasi.

Komnas HAM juga acap kali membentuk tim khusus lintas unit yang merupakan Tim Bentukan Komnas HAM. Sidang Paripurna Hal ini dilakukan agar penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM tersebut dapat ditangani secara terfokus dan cepat untuk dapat diberikan rekomendasi. Tim Bentukan Sidang Paripurna Komnas HAM atas Penyelesaian Permasalahan Dampak Bekas Lubang Tambang di Kalimantan Timur, dan Tim Penyusunan Peta Jalan

PARONGPONG RAW LAB KEMNAS HAM JELAS! JELAS!O

Diskusi bertema lingkungan dalam rangka Komnas HAM Jelas! (Jelajah Universitas) dengan narasumber Putu Elvina, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM; Yuliana Maria Mediatrix, Dosen Universitas Katolik Parahyangan; Rendy Aditya Wachid, Founder Parongpong RAW Lab; dan Indra Darmawan, Founder Bening Saguling Foundation di Gedung Multifungsi Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Selasa, 28 Mei 2024.

Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM misalnya, namun tidak semua kasus dugaan pelanggaran HAM dibentuk tim melalui Sidang Paripurna Komnas HAM.

Dalam bidang penelitian dan pengkajian, Komnas HAM melakukan kajian dalam mendorong transisi energi5, mengeluarkan kertas posisi penyelesaian konflik agraria6 menyusun dan menerbitkan standar norma dan pengaturan (SNP) Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam3 . Semua terbitan Komnas HAM dapat dicari dan diunduh secara gratis di website www. komnasham.go.id atau aplikasi PUHBA (Publikasi HAM Berbasis Aplikasi) jika menggunakan smartphone.

Selain itu, Komnas HAM melalui fungsi pendidikan dan penyuluhan

melakukan penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat Indonesia dengan berbagaicara darikonvensional hingga populis. Salah satu cara populis dalam penyebarluasan wawasan HAM yang Komnas HAM lakukan adalah membuat podcast yang mengangkat isu-isu HAM.

Podcast Komnas HAM yang bernama Ruang Tanggap Rasa telah mempublikasikan beberapa podcast yang mengangkat isu lingkungan, di antaranya: S3E5 "Kok Banyak Sih Kasus Agraria di Indonesia?"; S3E9 "Bisnis dan HAM" (karena sektor bisnis menjadi penyumbang kerusakan lingkungan apabila tidak ada regulasi dalam pengolahan sampah atau limbahnya); S3E11 "Media Untuk Perjuangan Hak Masyarakat Adat" [karena masyarakat menjadi korban yang pertama mengalami dampak dari kerusakan lingkungan); S3E15 "Podcast Polusi Udara"; S4E3 "Transisi Energi dan Hak Asasi Manusia"; S4E5 "Perubahan Iklim Salah Siapa?"; dan S4E10 "Jogja: Ke mana Air Mengalir?".

Universitas) juga telah melaksanakan sebuah diskusi bertema "Bumi di Tengah Kepungan Plastik" di Gedung Multifungsi Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Selasa, 28 Mei 2024. Diskusi ini menghadirkan Putu Elvina, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM; Yuliana Maria Mediatrix, Dosen Universitas Katolik Parahyangan; Rendy Aditya Wachid, Founder Parongpong RAW Lab (perusahaan pengolahan sampah dan pelestari lingkungan); dan Indra Darmawan, Founder Bening Saguling Foundation lyayasan yang fokus dalam isu pelestarian Sungai Citarum dan pemberdayaan masyarakat) sebagai narasumber.

Mereka menyampaikan tentang realita kondisi lingkungan dan iklim saat ini, penyebab serta dampak plastik, dan praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh masing-masing narasumber untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. "Kemasan plastik multilayer atau saset, sangat sulit dikelola karena perlu teknologi untuk memisahkan lapisanlapisannya," ungkap Rendy dalam FGD tersebut.

Komnas HAM melalui program Komnas HAM Jelas! (Jelajah

Diskusi bertema lingkungan dalam rangka Komnas HAM Jelas! (Jelajah Universitas) dengan narasumber Putu Elvina, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM; Yuliana Maria Mediatrix, Dosen Universitas Katolik Parahyangan; Rendy Aditya Wachid, Founder Parongpong RAW Lab; dan Indra Darmawan, Founder Bening Saguling Foundation di Gedung Multifungsi Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Selasa, 28 Mei 2024.

Komnas HAM selain wawasan menyebarluaskan HAM seperti halnya dalam program Komnas HAM Jelas! tersebut, internal Komnas HAM juga terus meningkatkan kapasitas pengetahuan terkait HAM, termasuk isu lingkungan karena berkaitan dengan hak-hak asasi. Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM bersama dengan Putu Elvina, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, khusus memanggil Rahmawati Husein, Komisioner Komnas Perempuan periode 2003 - 2006, untuk dapat membagikan pengetahuannya terkait perempuan, anak, kelompok rentan berkorelasi langsung dengan alam dan mereka menjadi korban yang paling berdampak apabila terjadi kerusakan lingkungan dan bencana alam. Rahmawati Husein yang saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Lingkungan Hidupdan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Pusat (PP) 'Aisyiyah memantik diskusi bertajuk "Perubahan Iklim dan Keadilan Gender~ dalam diskusi kelompok terfokus di Komnas HAM Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Dalam kancah internasional, Komnas HAM pun turut andil dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Komnas HAM bersama dengan lembaga HAM nasional dari 120 negara berjanji untuk bekerja secara individu dan kolektif untuk mendorong aksi penanganan perubahan iklim berbasis hak asasi manusia. Ini

dinyatakan pada konferensi tahunan Aliansi Global Lembaga HAM Nasional (GANHRI) tahun 2020.

Komnas HAM memberikan rekomendasi atas kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang masuk atau diadukan, walaupun rekomendasi yang diberikan Komnas HAM tidak mengikat, diharapkan akan berdampak langsung terhadap perubahan kebijakan ataupun perubahan tindakan masyarakat Indonesia pada khususnya. Semua ini sebagai upaya Komnas HAM untuk memaksimalkan peran dan fungsinya dalam memajukan dan menegakkan HAM di Indonesia karena hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bentuk jaminan negara terhadap warga negara. Hak ini harus dipenuhi negara sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai HAM.

"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat", sebagaimana yang tercantum dalam Bagian Kesatu Hak untuk Hidup Pasal 9 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hal ini pun tercantum jelas pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) yang memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan yang telah dituangkan dalam konstitusi tersebut selayaknya dipenuhi oleh negara, sebagaimana kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia.

5 Saurlin P. Siagian dkk, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan HAM dalam Transisi Energi: Mendorong Transisi Energi yang Berkeadilan dan Berbasis HAM, (Jakarta: Komnas HAM RI dan HuMA, 2023).

6 Siti Noor Laila dkk, Kertas Posisi Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dalam Kerangka Reforma Agraria dengan Berbasis HAM, (Jakarta: Komnas HAM, 2017).

index.php/publikasi/2022/01/11/140/kompilasi-

Seruan Selamatkan Bumi

Material plastik membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai sehingga plastik yang dibuang akan terus menumpuk dan justru membuatnya menjadi limbah atau polutan. Limbah atau polutan inilah yang menjadi asal muasal pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh plastik.

Masyarakat harus membuka mata dan dapat mengkritisisegala bentuk tindakan yang merusak ekosistem dan menciderai hak asasi manusia. Butuh kesadaran kolektif dan tindakan secara masif dari masyarakat untuk menanggulangi situasi buruk lingkungan hidup ini. Pemerintah pun harus mendukung usaha ini dengan kebijakan-kebijakan yang pro kesehatan.

Mengingat dampak yang sangat besar dalam penggunaan plastik, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menguranginya. Contohnya, menggunakan tas belanja yang terbuat dari bahan kain, menggunakan tempat makan dan botol minuman yang bisa kita pakai berulang kali. Selain itu guna mendukung program pemerintah yang bertujuan mengurangi dampak plastik, kita dapat mematuhi undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Hal lain yang bisa lakukan adalah melakukan edukasi yang dimulai dari lingkungan terkecil, keluarga misalnya.

Beberapa negara pun, termasuk Indonesia, telah menerapkan berbagai regulasi dan upaya untuk mengurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi agar lestari demi masa kini dan masa depan, di antaranya:

Uni Eropa melarang penggunaan produk plastik sekali pakai dan memberlakukan sistem daur ulang yang ketat.

Amerika Serikat beberapa negara bagiannya melarang penggunaan plastik sekali pakai.

Jepang memberlakukan sistem pemilahan dan daur ulang efisien serta adanya tambahan biaya kantong plastik.

Australia melarang penggunaan kantong plastik di beberapa negara bagian dan adanya program pengembalian botol.

China memberlakukan adanya pelarangan pada beberapa plastik sekali pakai dan gencar mempromosikan daur ulang.

Indonesia sendiri di beberapa daerah telah melarang penggunaan plastik sekali pakai, telah menerbitkan undang-undang tentang pengelolaan sampah dan limbah, adanya kebijakan daur ulang dan pengemasan, berbagai regulasi dan kerangka hukum terkait pengelolaan sampah di Indonesia juga diatur. Salah satunya pengelolaan sampah secara komprehensif yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

Foto kondisi Sungai Brantas di Sengguruh, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang dipenuhi sampah plastik. Sumber foto: https://www.mongabay.co.id/2024/01/18/sensus-bruin-2023-sampah-plastikpersoalan-utama-di-indonesia/, diakses pada 27 Mei 2024

Sayangnya, masyarakat beberapa daerah di Indonesia menanggulangi sampah plastik dengan cara membakarnya. Padahal proses pembakaran yang kurang sempurna dan tidak mengurai partikel-partikel plastik dengan sempurna akan menjadi dioksin di udara. Bila manusia menghirup dioksin akibatnya tentu saja akan mempengaruhi kesehatannya. Setidaknya akan menimbulkan berbagai penyakit seperti infeksi atas (ISPA), saluran pernapasan kanker paru, gangguan sistem saraf, dan mungkin masih banyak lagi. Terus gimana, dong? Yuk, jangan membakar sampah sembarangan.

Dikutip dari Tempo.co yang diunggah pada 12 September 2024, untuk mengatasi sampah di lautan, BRIN melakukan penelitian guna menemukan solusi penanganannya, termasuk teknologi inovatif untuk mendeteksi, mengumpulkan, dan mendaur ulang sampah plastik. Salah satu pendekatan yang sedang

dikembangkan adalah pemanfaatan teknologi penginderaan jarak jauh, sensor bawah air serta kecerdasan buatan untuk memetakan sebaran sampah plastik secara lebih akurat.

Lembaga swasta, pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan perusahaan produksi (produsen) sebaiknya melakukan kerja sama dengan komunitas nelayan dan pemerintah daerah dalam program pembersihan pantai, selain melakukan edukasi masyarakat. Halini disebabkan karena perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah adalah langkah penting untuk jangka panjang.

"Semua pihak mulai pemerintah, perusahaan, serta masyarakat untuk bersama memperbaiki pengelolaan sampah di Indonesia," ajak Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Putu Elvina saat menjadi narasumber FGD di Gedung Multifungsi Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 28 Mei 2024.

Seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menangani masalah ini melalui aksi nyata dalam pengelolaan sampah. Butuh kehadiran industri daur ulang, regulasi ketat yang mengatur pengelolaan sampah dan limbah di Indonesia, kebijakanpembatasan penggunaan plastik sekali pakai, dan penguatan infrastruktur pengelolaan sampah.

Produsen jangan hanya memikirkan keuntungan, tanpa melihat dampak produknya terhadap lingkungan. Pola konsumsi plastik kita sebagai konsumen juga harus kita rem sendiri. Hal ini harus segera diimplementasikan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi.

Plastik yang telah kita gunakan selama berpuluh-puluh tahun silam memang telah menjadi barang yang tidak terpisahkan dalam kehidupan, namun apabila dibandingkan dengan sisi positif, justru lebih banyak kerugian yang dibawa oleh plastik. Kerugian yang disoroti adalah dampak hak hidup setiap manusia yang dijamin oleh HAM. Dengan demikian, dampak buruk plastik bagi lingkungan menjadi ancaman bagi HAM, yaitu hak setiap manusia untuk hidup dan hak jaminan akan kesehatan.

Seruan untuk mengakhiri penggunaan plastik demi kesehatan makhluk hidup di bumi terus dikampanyekan demi meningkatkan kesadaran luas akan pentingnya penggunaan plastik. Risiko kesehatan akibat penggunaan plastik tidak dan merugikan kunjung usai kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Mari tinggalkan penggunaan plastik sekali pakai demi kesehatan dan keberlangsungan hidup masa kini dan masa depan generasi mendatang.

Penulis: Andri Ratih/Liza Yolanda Editor: Louvikar Alfan Cahasta

Komnas HAM Persiapkan Personel TNI dan Mahasiswa Jadi Aktor Pemajuan HAM

Pilot Project Pelatihan HAM bagi Personel TNI di Komnas HAM, Jakarta pada 6 Agustus 2024.

esuai dengan mandat yang S tercantum dalam Pasal 89 Ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki kewenangan untukmelakukanpenyebarluasan wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, pada tahun 2024, Komnas HAM menggagas sebuah kegiatan Pelatihan HAM bagi Personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah kasus pelanggaran HAM dengan teradu TNI selama tahun 2023. Selain itu, hal ini sejalan dengan jati diri TNl sebagai tentara profesional yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugasnya (Pasal 2 Undang Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia).

Inisiasi ini diawali dengan Pilot Project Pelatihan HAM bagi Personel TNI (Pilot Project) pada 6-8 Agustus 2024 di Kantor Komnas HAM, Jakarta. Kegiatan ini bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum TNI. Pilot Project ini diikuti oleh 20 anggota TNI tingkat Perwira yang berasal dari satuan Angkatan Darat, Laut dan Udara.

Pada pembukaan acara ini, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro menyampaikan harapan agar kemitraan antara Komnas HAM dan TNI dapat terus berlanjut. Kegiatan ini diisi dengan materi terkait konsep dasar hak asasi manusia dan tanggung jawab Negara dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan HAM.

Misi Pusat Pemeliharaan Perdamaian TNI yang diwakili oleh Brigjen Dody Muhtar Taufik menyampaikan materi terkait tugas dan fungsi TNI dalam operasi militer - selain perang - untuk keamanan dan perlindungan HAM. Selain itu, International Committee of the Red Cross (ICRC) yang diwakili oleh Christian Donny Putranto, memberikan materi terkait dengan Hukum Humaniter dan HAM. Organisasi masyarakat sipil, Nurani Perdamaian, yang diwakili oleh Delsy Ronnie membahas topik mengenai berbagi pengalaman dan praktik baik dari berbagai negara terkait keamanan manusia dalam operasi militer. Selain itu, terdapat beberapa tema kasus yang menjadi perhatian peserta antara lain terkait dengan pelanggaran HAM, konflik militer, dan seksualitas.

Tidak hanya pembelajaran dalam

kelas, pelatihan juga dilaksanakan di luar kelas dengan mengajak peserta melakukan site visit Kantor Komnas HAM. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai alur dan mekanisme layanan pengaduan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Komnas HAM.

Pada akhir akhir kegiatan, Kepala Babinkum TNI, Laksda Kresno Buntoro mengapresiasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan berharap agar kerjasama dalam bentuk pelatihan HAM dengan TNI dapat terus ditingkatkan dan dilanjutkan.

Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Komnas HAM menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada anggota TNI yang telah mengikuti pelatihan dengan baik dan aktif. Pada sesi penutupan kegiatan juga menyampaikan adanya potensi keberlanjutan pelatihan HAM dengan TNI di 3 wilayah di Indonesia yakni Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur dengan lebih fokus pada HAM dan Militer.

Pada bulan Agustus 2024, Komnas HAM telah berhasil melaksanakan fase keempat program dunia berdasarkan

Kemah Generasi 2024 di UBAYA Training Center (UTC) di Trawas, Jawa Timur pada 12 Agustus 2024

The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) yaitu pemberdayaan anak muda melalui pendidikan HAM yang dilaksanakan dalam bentuk Kemah Generasi Tahun 2024.

Kemah Generasi Tahun 2024 merupakan sebuah Pilot Project Pendidikan HAM bagi Anak Muda (Pilot Project) yang diinisiasi oleh Komnas HAM dan merupakan arahan direktif dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kegiatan yang mengusung tema "Be Young, Be Human Being" ini dilaksanakan pada 12-16 Agustus 2024 di UBAYA Training Center, Trawas, Jawa Timur bekerjasama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia - Universitas Surabaya (Pusham Ubaya).

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan orang muda terkait dengan hak asasi manusia. Pilot Project ini diikuti oleh 42 mahasiswa/i dari Jawa Timur dan DKI Jakarta. Mereka terdiri dari 13 mahasiswa/idariMalang,2 mahasiswa dari Kediri, 15 mahasiswa/i dari Jember, 4 mahasiswa/i dari Mojokerto, 4 mahasiswa/i dari Surabaya dan 4 mahasiswa/i dari Jakarta.

Pelaksanaan pelatihan diimplementasikan dengan menggunakan metode campuran (indoor dan outdoor) dengan pendekatan anak muda dan siklus belajar partisipatif.

Pada kegiatan ini, Kepala Biro

Hukum, Humas dan Kerja Sama Komnas HAM, Gatot Ristanto dan Ketua Pusham Ubaya, Sonya Claudia Siwu menyampaikan apresiasi atas inisiasi kegiatan yang berjalan. Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Putu Elvina, membuka acara sembari berharap agar para peserta dapat berperan dan berkontribusi aktif pada permasalahan sosial dan kemanusiaan kedepannya.

Pelatihan diawali dengan sesi pengenalan diri dan teman sebaya yang ditujukan untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap satu sama lain guna mengidentifikasi potensi kolaborasi kedepannya.

Sesi lainnya diisi dengan pengenalan kondisi dan situasi HAM di lingkungan sekitar untuk meningkatkan kepekaan peserta terhadap situasi HAM di Indonesia. Sesi HAMberger with Sosis (Sosial Analisis) dan HAMberger with Fries (HAM bersama Kemah Generasi with Friends) untuk menganalisis masalahmasalah sosial di masyarakat. Mayoritas isu yang diangkat oleh peserta adalah kekerasan seksual, Sexual Orientation and Gender Expression (SOGIE), gerakan sosial, masyarakat adat dan agraria.

Sesi Jelajah HAM dilakukan melalui metode aktivitas outdoor untuk mengajak peserta memahami dinamika HAM lokal, nasional dan internasional. Melihat antusiasme HAM peserta, Komnas juga

menambahkan sesi terkait dengan Gender dan Seksualitas.

Peserta juga diberikan materi terkait dengan Aku, HAM, dan Karya bersama dengan Lina Agnesia, untuk mempelajari metode advokasi hak asasi manusia melalui berbagai media [content creator, puisi, monolog, dll]. Hasil dari sesi ini, peserta membuat konseppenyebarluasanwawasan HAM sesuai dengan kreativitasnya masing-masing.

Pada sesi evaluasi kegiatan, peserta memberikan komentar yang positif serta berharap agar waktu pelatihan dapat diperpanjang sehingga memungkinkan diskusi yang lebih komprehensif. Selain itu, peserta juga berharap agar kuota peserta dari masing-masing perguruan tinggi dapat ditambah dan pelatihan dapat diperluas ke daerah-daerah lainnya.

Pada sesi penutupan, Putu Elvina mengapresiasi semua peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan aktif serta menyampaikan rencana tindak lanjut pelatihan. Pasca pelatihan ini akan dilakukan sesi mentoring antara fasilitator dari Komnas HAM dengan peserta untuk monitoring pembuatan konten-konten penyebarluasan wawasan HAM. Putu Elvina juga berharap komitmen peserta untuk terlibat dalam penyebarluasan wawasan HAM.

Penulis : Anastasia Tamaro

Editor: Louvikar Alfan Cahasta

Lemahnya Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

ak atas Masyarakat Hukum Adat H sejatinya telah diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B yang menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang". Selain itu, ada beberapa perundangan peraturan yang menyebutkan masyarakat hukum adat yaitu terdapat dalam Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria; Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang Undang No.27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No.1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Undang Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Undang Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa; Undang Undang No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan; Undang Undang No.17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Undang Undang No.23 tahun 2022 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan ini belum cukup untuk memberikan rasa aman dan mengurangi kekhawatiran masyarakat hukum adat dari akibat yang ditimbulkan dari konflik agraria.

#TutupTPL BEBASKAN SORBATUA SIALLAGAN & 4 ORANG MASYARAKAT ADAT SIHAPORAS #SahkanRUUmasyarakatAdat

Komisioner Pengaduan Hari Kurniawan menerima pengaduan dari perwakilan masyarakat adat sihaporas dan Dolok Parmonangan Tano Batak pada kamis, 29 Agustus 2024 di Ruang Pengaduan Komnas HAM.

Kenyataannya, masih banyak Masyarakat Hukum Adat yang mengalami tindak kekerasan dan kriminalisasi. Seperti yang dialami oleh Ketua Adat Ompu Umbak Siallagan, yang kasusnya juga masuk dalam aduan ke Komnas HAM. Ketua Adat Ompu Umbak Siallagan ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024 atas dugaan pengerusakan dan penguasaan lahan di Huta Dolok Parmonangan, Nagori Pondok Buluh, Kabupaten Simalungun yang izin konsesinya dipegang PT Toba Pulp Lestari1 . Selain itu, konflik juga muncul akibat dari masyarakat hukum adat yang seakan terabaikan dan menjadi pihak yang tidak dilibatkan dalam proses partisipasi yang bermakna dan kehilangan ruang hidup dan wilayah adat mereka dalam proses pembangunan untuk kepentingan umum, misalnya konflik yang terjadi pada pembangunan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pasal 2 dan Pasal 3 Konvensi International Labour Organization 169 (Konvensi IL0 169) menjelaskan bahwa:

Pasal 2 Konvensi IL0 169.

2. Aksi seperti itu meliputi langkah-langkah untuk:

1. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun, dengan partisipasi dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, aksi yang terkoordinasi dan sistematis untuk melindungi hak-hak dari masyarakat hukum adat ini dan untuk menjamin dihormatinya keutuhan mereka.

a. Memastikan bahwa para anggota dari masyarakat hukum adat ini mendapatkan manfaat berdasarkan kesetaraan derajat dari hak-hak dan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan nasional kepada anggota-anggota lainnya dari penduduk negara tempat mereka tinggal;

b. Mengupayakan terwujudnya secara penuh hak-hak sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat hukum adat ini dengan penghormatan terhadap identitas sosial dan budaya mereka, adat-istiadat dan tradisi mereka, serta institusi-institusi mereka;

C. Membantu para anggota dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk menghapus kesenjangan sosial ekonomi yang

Tim Penyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Masyarakat Hukum Adat melaksanakan konsultasi publik di Kota Jambi pada 20-21 Agustus 2024

dapat terjadi antara pribumi dan anggota-anggota lain masyarakat nasional, dengan cara yang sesuai dengan aspirasi dan cara hidup mereka

1 Dituduh "duduki" Hutan Konsesi, Ketua Adat Sorbatua Siallagan di Simalunun Divonis 2 tahun Penjara. https://regional.kompas.com/read/2024/08/15/060700178/dituduh-duduki-hutan-konsesi-ketua-adat-

Pasal 3 Konvensi ILO

1. Masyarakat hukum adat berhak menikmati hak-hak mereka sebagai manusia dan kebebasan-kebebasan yang bersifat mendasar tanpa halangan atau diskriminasi. Ketentuan-ketentuan Konvensi berlaku tanpa diskriminasi terhadap anggota laki-laki maupun anggota perempuan dari masyarakat hukum adat ini.

2. Bentuk paksaan atau ancaman pemaksaan tidak boleh digunakan untuk melanggar hak-hak sebagai manusia dan kebebasan-kebebasan yang bersifat mendasar dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, termasuk hak-hak yang terkandung dalam Konvensi ini.

Ketentuan ini menekankan bahwa Pemerintah bertanggungjawab penuh dalam setiap kebijakan dan pembangunan untuk melibatkan masyarakat hukum adat dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia tanpa ada yang dirugikan dan segala tindakan kekerasan dan ancaman tidak dibenarkan dalam setiap proses pembangunan yang melibatkan dan berdampak pada masyarakat hukum adat.

Dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) telah dijelaskan bahwa masyarakat hukum adat harus dijamin atas kelangsungan hidup, wilayah adat, hak atas tanah dan sumber daya alam, penentuan nasib sendiri baik dalam arah kebijakan pemerintah dan proses pembangunan dimana masyarakat hukum adat harus menjadi pihak yang diberikan kebebasan, didahulukan dan diinformasikan (free, prior and informed consent). Meskipun ketentuan ini bersifat soft law atau tidak mengikat, Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut mendukung dan menandatangani Deklarasi ini sudah seharusnya berkewajiban dan memastikan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

Lemahnya penghormatan serta absennya implementasi hukum formal ini menjadikan posisi masyarakat hukum adat semakin rentan karena tidak terpenuhinya jaminan keamanan atas wilayah adat mereka. Terlebih, Rancang Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat yang diharapkan dapat menjadi salah satu dasar kuat dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan keberadaan dan hak masyarakat hukum adat hingga kini masih belum disahkan, meskipun telah tiga kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Komnas HAM melihat adanya kemendesakan dan masih lemahnya perlindungan dari masyarakat hukum adat sehingga menjadikan isu masyarakat hukum adat sebagai Prioritas Lembaga yang harus mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah dalammengurai permasalahan HAM yang dialami oleh masyarakat hukum adat, Komnas HAM sesuai dengan mandat yang diberikan pada UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, tengah menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Masyarakat Hukum Adat.

SNP tentang Masyarakat Hukum Adat merupakan penjabaran dari norma-norma HAM internasional dan nasional dengan melihat karakteristik situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat hukum adat di Indonesia. Beberapa muatan pada Draf SNP tentang Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Identifikasi Masyarakat Hukum Adat; Cakupan Hak Masyarakat Hukum Adat; serta Kewajiban Negara dan Aktor Non-Negara. Dalam proses penyusunan SNP ini Komnas HAM juga melibatkan berbagai pihak baik akademisi, pemerintah daerah dan perwakilan dari masyarakat hukum adat yang dilaksanakan di Sumatra Utara, Sulawesi Utara dan Jambi.

Tim Penyusun SNP tentang Masyarakat Hukum Adat juga telah melaksanakan konsultasi publik di Kota Jambi pada 20-21 Agustus 2024. Kegiatan Konsultasi Publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan, saran dan pengayaan serta pendalaman atas konten atau materil dari draf SNP. Ke depan, SNP ini diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman dan acuan yang secara implementatif dapat digunakan oleh pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan serta dalam pembangunan yang melibatkan masyarakat hukum adat.

Penulis: Arief Ramadhan

Editor: Laouvikar Alfan Cahasta

Pelayanan Informasi Prosedur Pengaduan HAM melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional (SIPPN)

Suasana Penanganan Pengaduan Masyarakat

elayanan publik, sesuai dengan Undang Undang Nomor. 25 Tahun 2009 P tentang Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009] adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh organisasi penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96. Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009, dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk barang yang digunakan oleh publik, seperti telepon, listrik, air, dan sebagainya;

2. Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, pos, dan sebagainya; dan

3. Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik misalnya status kewarganegaraan, sertifikat, akta kelahiran dan kematian, Izin Mendirikan Bangunan [IMB], Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), dan sebagainya

Layanan publik adalah bagian dari hak asasi manusia. Publik berhak mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan bermartabat ketika menerima layanan daripenyediajasa. Dalam UU No. 25 Tahun 2009 diatur mengenai hak warga negara dan kewajiban negara dalam pelaksanaan layanan publik yang bersandar pada transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Transparansi memiliki makna

terbuka, mudah, dan dapat diakses semua pihak yang membutuhkan, Akuntabilitas adalah bentuk pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan hukum. Partisipatifmenandakan adanya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah publik denganmemperhatikanaspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam UU No. 25 Tahun 2009 (Pasal 36 dan 37) juga disebutkan kewajiban penyelenggaralayanan untuk memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat dalam layanan. Hal penyelenggaraan tersebut untuk menjamin keterbukaan informasi dalam pelayanan publik dan kualitas layanan yang baik. Oleh karena itu, dilakukan upaya pemenuhan pelayanan publik yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara. Adanya akses yang terbuka luas ini diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dapat lebih tinggi,

Layanan Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional (SIPPN)

Upaya pemerintah dalam penyediaan akses dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan membuat Sistem Informasi Pelayanan Publik secara Nasional (SIPPN). Melalui SIPPN ini, pengaduan masyarakat dapat lebih mudah untuk dikelola. Layanan SIPPN diharapkan dapat memberikan informasi dan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi pengelolaan data yang efektif dan terintegrasi sehingga tidak terjadi duplikasi penanganan pengaduan. Duplikasi ini terjadi ketika satu substansi pengaduan diselesaikan oleh beberapa organisasi penyelenggara atau suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara dengan alasan substansi pengaduan bukan menjadi bidang tugasnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas HAM) melalui Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik turut ambil bagian dalam mewujudkan pelayanan publik prima melalui SIPPN Komnas HAM. SIPPN Komnas HAM diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Komnas HAM khususnya terkait prosedur pelayanan pengaduan dugaan peristiwa pelanggaran HAM.

SIPPNinimerupakan pengejawantahan jaminan atas hak setiap orang untuk dapat melakukan pengaduan sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No.39 Tahun 1999). Dalam Pasal 44

UU No.39 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun sesuai dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. SIPPN merupakan langkah maju dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Namun demikian, implementasinya tidak terlepas dari tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kesiapan infrastruktur teknologi di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil, di mana akses internet masih terbatas. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, tujuan dari SIPPN untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan terintegrasi sulit tercapai.

Selain itu, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat juga menjadi hal yang krusial. Masyarakat perlu didorong untuk memiliki pemahaman yang cukup tentang cara menggunakan sistem daring dalam mengajukan pengaduan atau mencari informasi. Oleh karena itu, sosialisasi

Penulis: Reza Perdana

dan edukasi mengenai penggunaan SIPPN harus terus ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Sinergi antar lembaga penyelenggara layanan publik juga harus diperkuat. Kolaborasi yang baik antara berbagai instansi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan pengaduan, serta memastikan setiap pengaduan dapat ditangani oleh instansi yang berwenang secara cepat dan akurat.

Dengan adanya SIPPN, pelayanan publik di Indonesia, terutama dalam hal penanganan pengaduan HAM, diharapkan dapat lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Hal ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak asasi manusia terjaga dengan baik. Lebih lanjut, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kinerja SIPPN dan melakukan perbaikan yang diperlukan agar sistem ini dapat berjalan secara optimal. Pemerintah, bersama dengan masyarakat, memiliki tanggung jawab bersama untuk terus mengembangkan dan memperkuat pelayanan publik yang adil dan merata, demi terwujudnya negara yang melindungi dan memenuhi hak-hak seluruh warganya.

Buka website sippn.menpan.go.id untuk mengetahui layanan apa saja yang tersedia di Komnas HAM

Editor: Louvikar Alfan Cahasta

Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia aman No. 48, Mentong, Jakarts 6213025230 pergadanjkammastam goid wwwkomasham.go.it Struktur Organisasi Produk Layanan Fiter/Cari Unit Kerja Biro Dukungan Penegakan HAM Biro Dukungan Pemajuan HAM à vepn mempen gn i

Resistensi, Operasi Cipta Kondisi, dan Penyelundupan Manusia Pengungsi Rohingya

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing bersama Kepala Komnas HAM Perwakilan Provinsi Aceh Sepriady Utama mengecek langsung kondisi Pengungsi Rohingya di Balai Meuseraya Banda Aceh pada 28 Desember 2023.

ada 15 Oktober-10 Desember P 2023, tercatat sepuluh gelombang kedatangan imigran Rohingya ke wilayah Indonesia. Saat ini, jumlah pengungsi Rohingya yang ditampung di Aceh diperkirakan mencapai 1.679 orang yang tersebar di tujuh titik penampungan di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, dan Lhokseumawe.

Pengungsi Rohingya ini melarikan diri dari Kamp Cox's Bazar, Bangladesh menuju negara lain, termasuk ke Indonesia. Kehadiran ribuan pengungsi tersebut memunculkan gejolak di tengah masyarakat. Terdapat kecenderungan, warga Aceh menjadi resisten terhadap keberadaan pengungsi Rohingya di wilayah mereka.

Komnas HAM menemukan indikasi kuat adanya operasi cipta kondisi melaluiberbagaistrategipenggalangan dan framing dengan menyebarluaskan stigma negatif terhadap pengungsi Rohingya. Tujuannya, agar terjadi penolakan masif di tengah masyarakat. Pengkondisiandilakukan dengan teknik penggalangan terhadap sejumlah aparatur desa, tokoh adat, tokoh agama, kelompok pemuda/ mahasiswa dan sebagainya.

Dampak dari operasi cipta kondisi tersebutmenyebabkanresistensi meluas di tengah masyarakat Aceh dan berpotensi memunculkan konflik baru. Ciptakondisimerupakansuatutindakan terstruktur, sistematis dan masif yang berdampak pada pola pikir dan sikap masyarakat (meluasnya resistensi) dan berpotensi memunculkan konflik. Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka dapat berpotensi terjadinya gesekan, benturan dengan kekerasan yang dapat

mengancam keselamatan baik bagi warga lokal Aceh maupun terhadap pengungsi.

Dalam aspek hak asasi manusia [HAM), stigmatisasiterhadappengungsi Rohingya akan melahirkan berbagai bentuk diskriminasi, terutama dalam penanganan pengungsi maupun dari berbagai sikap di masyarakat. Kedua konsep tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dapat menimbulkan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia sesuai dengan Konvensi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

Praktik Penyelundupan Manusia dan Potensi Perdagangan Manusia

Temuan lainnya berkaitan dengan indikasi adanya praktik penyelundupan manusia (people smuggling)dan potensi perdagangan manusia (human trafficking) berkaitan dengan kedatangan ribuan pengungsi Rohingya dari Bangladesh. Satu juta jiwa lebih pengungsi Rohingya tinggal di

penampungan Ukhia, Teknaf Upazilas dan 32 kamp lainnya di DistrikCox's Bazar, Bangladesh. Mereka hidup dalam keputusasaan, trauma kekerasan, kekumuhan, sanitasi yang tidak memadai, layanan sosial dasar dan pemenuhan pangan terbatas serta minimnya jaminan keamanan, telah mendorong pengungsi keluar dari penampungan.

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup manusia untuk menyediakan jasa pelayaran dengan kapal bekas ke negara lain terutama Malaysia dan Indonesia. Pembayarannya bervariasi antara 10-20 juta rupiah/orang dan kisaran 5-7 juta rupiah untuk anak-anak. Praktik ini telah menjadi ladang bisnis dengan keuntungan milyaran rupiah dan dikuasai oleh sejumlah kelompok bersenjata di Bangladesh.

Otoritas setempat belum mampu mengatasi kejahatan jaringan tersebut. Jaringan penyelundup biasanya membawa rata-rata 200 orang lebih Rohingya dalam sekali berlayar. Mereka dibawa dengan kapal kecil untuk menghindari otoritas keamanan laut Bangla-Myanmar, kemudian dikumpulkan dalam satu kapal besar. Di sekitar perairan Andaman (antara India dan Myanmar), mereka disaring kembali menggunakan kapal lebih kecil untuk menuju Malaysia atau Indonesia (mayoritas Indonesia).

Rapat penyampaian hasil temuan dan rekomendasi Komnas HAM dan tindak lanjut penanganan pengungsi Rohingya yang dipimpin Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro bersama kementerian/ lembaga di Jakarta pada 18 Desember 2023.

Pada alat Global Positioning System [GPS] yang ditemukan di dalam kapal, koordinat pelayaran kapal pengungsi tersebut memang dengan sengaja diarahkan menuju perairan Aceh, Indonesia.Diperkirakan hampir 3.000 pengungsi telah meninggalkan Bangladesh. 75% pengungsi tersebut merupakan anak-anak dan perempuan. Fenomena ini berbeda dengan kedatangan pengungsi Rohingya dalam beberapa tahun terakhir yang didominasi oleh lelaki dewasa.

Praktik penyelundupan manusia dan berpotensi sebagai perdagangan orang merupakan praktik pelanggaran HAM karena telah menempatkan subjek manusia (pengungsi Rohingya) sebagai komoditas bisnis. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Terdapat unsur eksploitasi dalam konteks perdagangan manusia, maka hak atas kemerdekaan pribadi, hak untuk tidak diperbudak dan jenis eksploitasi lainnya, telah dilanggar. Segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dengan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, bertentangan dengan HAM.

Rekomendasi

Atas alasan kemanusiaan, Komnas HAM kemudian merekomendasikan kepada pemerintah, lembaga internasional yang menangani pengungsi seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for

Migration (IOM), untuk tetap perlu mengedepankan penanganan pengungsi Rohingya sesuai dengan Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Ketentuan ini merupakan landasan normatif dan koordinatif bagi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah dan kebijakan penanganan pengungsi dari luar negeri.

Negara juga harus memastikan pihak kepolisian dapat menjamin keamanan terhadap pengungsi Rohingya. Jaminan untuk memberikan perlindungan, mencegah terjadinya benturan dengan masyarakat serta mencegah upaya melarikan diri atau praktik penyelundupan. Hal ini sesuai dengan fungsi penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat kepolisian.

Selain itu, perlu adanya penegakan hukum dan kerja sama dengan otoritas keamanan di wilayah ASEAN serta kepolisian internasional untuk memberantas sindikat kejahatan dan memutus mata rantai penyelundupan manusia, khususnya terhadap pengungsi Rohingya. Pemerintah juga perlu meninjau ulang segala bentuk kegiatan cipta kondisi yang dapat

memperburuk situasi keamanan dan meluasnya resistensi masyarakat terkait pengungsi Rohingya.

Komnas HAM juga mendorong Kementerian Luar Negeri untuk mengambil langkah-langkah diplomasi dan intervensi secara lebih dalam maksimal, rangka penyelesaian konflik di Myanmar. Isu pengakuan kewarganegaraan dan pemulihan status nasional terhadap etnis Rohingya, perlu mendapatkan prioritas.

Semua pihak harus memastikan tersedianya opsi-opsi terbaik selama proses penampungan pengungsi Rohingya di Indonesia. Opsi mengembalikan ke negara asal bagi pengungsi Rohingya tidak dapat dilakukan jika para pengungsi tersebut berpotensi berada dalam ancaman persekusi, penyiksaan, perlakuan dan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan prinsip nonrefoulement yang tercantum dalam Konvensi Anti Penyiksaan yang sudah diratifikasi Indonesia.

Penulis: Darmadi

Editor: Louvikar Alfan Cahasta

Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh Amati Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup di Aceh Selatan

Tim Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh meninjau lokasi jembatan yang putus dan Puskesmas di Buloh Seuma, Trumon, Aceh Selatan, 27 Agustus 2024.

uaka Margasatwa Rawa Singkil S (SMRS) merupakansalah satu kawasan konservasi berupa kawasan suaka alam (KSA) yang mempunyai kekhasan dan keanekaragaman satwa liar di antaranya orang utan Sumatra, beruang madu, harimau Sumatra, dan buaya.Kawasaninimemilikiluas82.188 hektar yang terbentang di Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.

Sebagian besar Kawasan SMRS berada di Aceh Selatan dengan luas 58.112 hektar yang tersebar di Kecamatan Trumon, Trumon Tengah, dan Trumon Timur. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL) dan kehutanan di kawasan ini merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara.

Berdasarkan laporan dari media yang dipantau oleh Perwakilan Kantor Komnas HAM Aceh, ditemukan masih maraknya dugaan terjadinya perambahan dan pembalakan di SMRS. Hal ini liar, terutama mengakibatkan hilangnya tutupan hutan serta dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di Kabupaten Aceh Selatan.

Menanggapi hal tersebut, pada 26 - 30 Agustus 2024, Tim Komnas HAM Aceh yang dipimpin oleh Kepala Kantor Komnas HAM di Aceh, Sepriady Utama beserta jajaran melakukan Pengamatan Situasi HAM mengenai konflik agraria dan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya di Kecamatan Buloh Seuma.

Rangkaian Pengamatan Situasi

HAM dimulai dengan pemantauan di pemukiman Buloh Seuma, Trumon, Aceh Selatan. Masyarakat menyampaikan berbagai keluhan atau masalah yang dihadapi pasca ditetapkannya sebagian besar wilayah Buloh Seuma menjadi Kawasan SMRS pada tahun 1999.

Masyarakat mengklaim bahwa mereka sudah terlebih dahulu mendiami wilayah tersebut. Selain itu masyarakat juga mengeluhkan akses kesehatan, pendidikan, transportasi dan jaringan komunikasi. Puskesmas di wilayah tersebut kekurangan sarana dan prasarana, tidak memiliki mobil ambulance serta tidak ada dokter yang menetap. Untuk masalah pendidikan, masyarakat berharap segera dibangun sekolah untuk tingkatan SMA di Buloh Seuma.

Sementara itu, akses transportasi juga terhambat akibat terputusnya jembatan yang menghubungkan Buloh Kondisi Seuma dan Kuala Baru. jembatan lainnya juga belum memadai serta rentan ambruk terutama saat musim hujan. Untuk jaringan

komunikasi, warga berharap dapat diperluas hingga 2 kilometer agar mempermudah akses masyarakat, terutama dalam mendukung proses belajar mengajar.

Selanjutnya, Tim Komnas HAM Aceh juga bertemu dengan Yayasan Gampong Hutan Lestari (YGHL) dan Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) di Kota Tapaktuan dan Kota Fajar, Aceh Selatan. Kedua organisasi ini menyampaikan berbagai permasalahan konflik agraria dan lingkungan hidup di Aceh Selatan, seperti Konflik Sengketa Lahan, Perambahan Hutan, Konflik Satwa dengan Manusia, Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Pertambangan dengan izin yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku serta dampak dari aktivitas perambahan hutan secara liar dan limbah pertambangan.

PETI di wilayah Aceh Selatan terdapat di Meukek, Sawang, Manggamat, dan Samadua. Aktivitas PETI seperti penambangan emas menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat, namun aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan

Tim Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh meninjau Puskesmas di Buloh Seuma, Trumon, Aceh Selatan, 27 Agustus 2024.

proses dikarenakan penambangan menggunakan bahan emas yang kimia merkuri dan sianida. Selain itu Konflik Sengketa Lahan seringkali terjadi dikarenakan persoalan izin yang tumpang tindih. Konflik antara satwa dengan manusia dikarenakan habitat dan ruang gerak satwa yang dilindungi tersebut terancam dan bersinggungan langsung dengan pemukiman/aktivitas Masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh YGHL dan P2LH dalam mencegah/mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup denganmelakukanberbagaipenyuluhan baik langsung maupun di media sosial mengenai kawasan konservasi/ hutan yang dilindungi dan konsep bersahabat dengan hutan/alam. Selain itu, mengedukasi masyarakat beralih dari pertambangan ke aktivitas lainnya, misalnya pertanian dan perkebunan (penanaman bibit kopi Menggamat) dan madu, serta mendorong pemerintah untuk bertindak lebih tegas terhadap para pelaku penyebabkerusakan lingkungan.

Selanjutnya tanggal 29 Agustus 2024, Tim Komnas HAM Aceh bertemu dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan di Kantor Bupati yang dihadiri Asisten II, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Mereka menyoroti beberapa isu penting di antaranya terkait Kawasan SMRS, konflik satwa dengan manusia, pertambangan,

pendidikan, dan kesehatan. Penetapan SMRS Kawasan sebagai area konservasi merupakan bagian dari strategi penyelamatan lingkungan karena kawasan tersebut adalah daerah yang paling tinggi menyerap karbon, serta menjaga keseimbangan alam di Indonesia khususnya di Aceh Selatan yang memiliki topografi perbukitan dan pantai.

Konflik antara satwa dengan manusia disebabkan terganggunya habitat satwa serta ekspansi dari masyarakat dan perusahaan yang bentuk dan fungsi merubah hutan sehingga diperlukan adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif. Selain itu, proses penambangan tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan,misalnya pembuangan limbahyangmerambahkesungaisekitar pemukiman sehingga berdampak kepada kesehatan masyarakat. Akses pendidikan terutama daerah terpencil baik sarana prasarana maupun SDM perlu mendapatkan perhatian serius.

Melalui pengamatan situasi HAM, Komnas HAM mengajak berbagai pihak untuk menggali akar masalah dari konflik agraria dan lingkungan hidup karena hal ini berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak ekosob lainnya. Diperlukan strategi komprehensif dan dukungan dari berbagai stakeholder dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

Komnas HAM menyampaikan bahwa pengamatan situasi HAM ini sejalan dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM. Selain itu Komnas HAM juga telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan [SNP] Nomor 7 tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam yang menjadi panduan bagi penyelenggara pemerintahan, aparat penegak hukum, korporasi, individu, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) harus dilakukan secara berkelanjutan dan lestari guna memenuhi hajat hidup orang banyak serta mencegah kegiatan yang dapat merusak lingkungan.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang masuk dalam rumpun Hak untuk Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39/1999 tentang HAM. Selain itu, setiap warga negara wajib menghormati hak sesamanya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 28 J UUD 1945.

Terkait Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan kehutanan di Kawasan konservasi, hal ini harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku diantaranya UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan peraturan lingkungan hidup terkait lainnya.

Penulis: Yacub Ubaidillah /Sari Melati Editor: Liza Yolanda

Aksi Tawuran dan Kasus Jembatan Kuranji Kota Padang

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM; Uli Parulian Sihombing, didampingi staf pemantauan dan staf kantor perwakilan Komnas HAM Sumatra Barat ketika melakukan dengar pendapat dengan Kapolda Sumatra Barat beserta jajarannya terkait penemuan jenazah Afif Maulana dan penyebab kematiannya, pada 11 Juli 2024 di Mapolda Sumatra Barat.

araknya aksi tawuran di Kota M Padang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Kota Padang. Aksi tawuran berawal dari kumpulan geng motor yangbergerombolmengendaraisepeda motor berkeliling, terutama di jalan bypass Kota Padang. Di kota Padang ada empat grup tawuran yang sering melakukan aksi tawuran terutama pada malam hari, diantaranya grup bandar buat, grup cengkeh raya, grup gaung misteri, dan genk mexico all star.

Ke empat grup tawuran ini memiliki rencana-rencana dan grup-grup tersendiri di media sosial. Sebelum melakukan aksi tawuran mereka biasanya mengadakan pesta kembang api dan petasan untuk memancing dengan cara mengunggah melalui

instagram mereka dan dibagikan kepada grup-grup tersebut. Unggahan berisi tantangan-tantanganyang salah satunya memprovokasi individu yang belum mempunyai bintang untuk mengalahkan individu yang telah memiliki tiga bintang. Bisa diasumsikan bahwa tindakan mereka didasari oleh tindakan emosional pengalaman masa lalu yang saling balas dendam dan faktor game online. Geng motor ini mempunyai markas sendiri, rangkaian pelatihan, tata cara membuat senjata dan jadwal tawuran. Senjata yang dipergunakan berbentuk panjang seperti clurit. Lebih mirisnya lagi aksi tawuran ini juga melibatkan anak-anak dibawah umur.

Pada tanggal 9 Juni 2024, tim patroli Direktorat Samapta Polda

Sumatra Barat telah membubarkan dan menangkap 18 orang remaja yang diduga akan melakukan tawuran di Jalan Bypass KM 9 Kota Padang. Selama proses penangkapan dan pemeriksaan diduga aparat kepolisian melakukan penindakan di luar standar operasional prosedur [SOP]. Para remaja diduga disetrum, ditendang, dipukul, serta disulut rokok hingga menyebabkan luka di beberapa bagian tubuh. Selain itu mereka juga diminta untuk berjalan jongkok, berguling hingga muntah, membuka celana, membuka mulut yang kemudian dimasukan air liur oleh oknum anggota kepolisian.

Pada saat pembubaran rencana aksi tawuran tersebut, menurut keterangan saksi A, diduga ada seseorang yang bernama Afif Maulana (13) lari dari kejaran petugas dan melompat ke bawah jembatan kuranji yang keesokan harinya ditemukan meninggal dunia. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang sebagai kuasa hukum orang tua Afif tidak menerima begitu saja keterangan dari Saksi A yang juga dikuatkan oleh keterangan Kepolisian Daerah Sumatra Barat.

Lembaga Bantuan Hukum Padang berkeyakinan bahwa Afif meninggal akibat dugaan kekerasan oleh oknum aparat kepolisian. Dalam rangka transparansi penanganan kasus ini, Lembaga Bantuan Hukum Padang meminta kepada aparat kepolisian untuk dilakukan ekshumasi (pembongkaran kuburan) dan autopsi ulang jenazah Afif. Permintaan ini disetujui oleh Polda Sumatra Barat dan autopsi ulang dilakukan tanggal 8 Agustus 2024. Hasil autopsi dijadwalkan akan diumumkan dalam waktu empat-lima minggu setelah tanggal tersebut.

Sebelumnya LBH Padang telah melaporkan dugaan tindak kekerasan oleh aparat kepolisian kepada Komnas HAM Perwakilan Sumatra Barat pada tanggal 20 Juni 2024. Sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhum Afif Maulana, Lembaga Bantuan Hukum Padang mendesak Komnas HAM Sekretariat Perwakilan Sumatra Barat agar melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan aduan dari Lembaga Bantuan Hukum Padang tersebut, pada 9 juli 2024 tim pemantauan Komnas HAM dan penyelidikan mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak kekerasan aparat kepada 18 orang remaja yang ditangkap pada tanggal 9 juni 2024. Setelah pemantauan dan penyelidikan, diperoleh keterangan bahwa peserta aksi tawuran mengalami tindak kekerasan dari

oknum aparat kepolisian, berupa dipukul dengan tongkat bagian kepala, ditendang bergantian, disulut api rokok, ditelanjangi sampai hanya menggunakan celana dalam sambil hormat kepada bendera, serta tindakan menyuruh ciuman sesama jenis dan menelan air liur petugas sambil diancam.

Dari beberapa saksi yang diperiksa oleh Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, ditemukan banyak titik bekas sulutan api rokok pada perut, punggung dan leher korban yang diduga dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian. Hal ini jelas telah melanggar ketentuan hak asasi manusia di mana kepolisian yang bertindak atas nama Negara wajib untuk to protect, to promote dan to fulfill hak asasi manusia. Sebaiknya para remaja yang melanggar hukum diproses secara hukum yang sesuai tanpa melanggar hak asasi mereka dengan tindakan penyiksaan.

Terkait peristiwa meninggalnya Afif Maulana dibawah jembatan Kuranji pada 11 Juli 2024, Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM beserta Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Uli Parulian Sihombing bertemu Kapolda Sumatra Barat beserta jajaran di Mapolda Sumatra Barat. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka dengar pendapat terkait meninggalnya Afif Maulana yang sudah viral di media sosial. Menurut keterangan Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol Suharyono, beliau mengapresiasi keberhasilan anggotanya menggagalkan tawuran pada tanggal 9 Juni 2024.

Kapolda mengerahkan 37 personel Direktorat Samapta Polda Sumatra Barat untuk menggagalkan aksi tawuran. Menurutnya kerawanan aksi tawuran di kota Padang sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Terkait ditemukannya jenazah Afif Maulana, berkeyakinan bahwa Afif Kapolda

Maulana meloncat dari jembatan aliran batang kuranji km 9 bypass Padang.

Keyakinan ini berdasarkan keterangan dari teman yang membonceng Afif Maulana, Aditya yang mengatakan bahwa saat mereka jatuh dari motor, dia sibuk mencari ponselnya yang terjatuh dari jok motor. Dari keterangan Aditya, Afif Maulana mengajak untuk melompat ke sungai Kuranji namun Aditya menolak.

Ketika tim Komnas HAM menanyakan mengenai keberadaan Closed-Circuit Television (CCTV) di lokasi kejadian, Kapolda menjelaskan bahwa CCTV hanya bisa menyimpan rekaman selama 12 hari. Apabila telah lewat dari 12 hari, maka rekaman CCTV tersebut akan tertimpa oleh rekaman baru. Sementara kejadian tersebut dilihat pada hari ke tigabelas.

Tim Komnas HAM juga meminta keterangan mengenai penyebab kematian korban kepada Dokter Forensik Polda Sumatra Barat yang mengatakan bahwa Afif Maulana mengalami patah enam tulang rusuk yang merobek paru-parunya. Namun surat keterangan kematian Afif Maulana belum mencantumkan penyebab kematian secara rinci.

Kapolda mengakui bahwa dalam proses penangkapan dan pemeriksaan 18 (delapan belas) remaja terduga pelaku tawuran anggotanya telah melakukan tindakan melanggar kode etik yang ditetapkan. Terhadap anggota yang telah melanggar kode etik tersebut sudah diproses oleh Pihak Profesi dan Pengamanan (Propam) dengan total sebanyak 17 (tujuh belas) anggotanya. Anggota yang sudah diproses tersebut akan dilakukan sidang etik oleh majelis etik kepolisian dan apabila ditemukan tindak pidana maka terduga pelaku juga akan diproses secara pidana.

Penulis: Meirizon Sandy Editor: Liza Yolanda

Verifikasi Lahan Guna Penuhi Hak atas Tanah Masyarakat Dusun Batu Leman

Tim Pemantauan Komnas HAM Jakarta dan Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat ketika melakukan verifikasi lahan di Kecamatan Manis Mata, Kalimantan Barat pada Jumat, 12 Juli 2024.

asus hak atas tanah Masyarakat K Dusun Batu Leman, Desa Batu Sedau, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang dengan PT. Harapan Hibrida Kalbar (PT. HHK) terkait pola kerja sama melalui Program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Tahap III telah berhasil diselesaikan oleh Komnas HAM melalui fungsi Mediasi.

Kasus tersebut bermula dari belum dilaksanakannya Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Plasma (KKPA) Tahap III dan surat Bupati Ketapang oleh perusahaan. Menindaklanjuti berita acara kesepakatan mediasi yang telah dipimpin Komnas HAM tanggal 28 Februari 2024 dan demi memenuhi hak atas tanah masyarakat, Komnas HAM Jakarta bersama dengan Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat, PT. HHK, Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) Manis Mata dan perwakilan masyarakat melaksanakan verifikasi lahan pengganti di Kecamatan Manis Mata pada Jumat, 12 Juli 2024.

Sebelum pelaksanaan verifikasi lahan, tim Komnas HAM Jakarta dan Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat melakukan pertemuan dengan Forkopimcam Manis Mata, perusahaan, dan juga dengan masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan agar proses verifikasi lahan berjalan lancar dan juga untuk membahas situasi di lapangan serta hasil koordinasi antara perwakilan masyarakat dan perusahaan.

Pihak perusahaan telah menyediakan lahan pengganti sesuai dengan kesepakatan perdamaian. Salah satu kendala masyarakat saat

melakukan cek lokasi mandiri adalah mendapat penolakan dari warga setempat. Namun, menurut klarifikasi dari pihak Perusahaan, penolakan warga yang bertempat tinggal di sekitar lahan pengganti tersebut karena belum menerima infomasi terkait lahan pengganti bagi masyarakat sehingga warga sekitar merasa bahwa tanah mereka akan dirampas. Namun pasca kejadian tersebut, warga sekitar telah terinformasi sehingga diharapkan saat verifikasi lahan tidak ada kendala.

Verifikasi lahan itu sendiri dilaksanakan untuk memastikan masyarakat mendapatkan lahan pengganti yang akan diberikan oleh perusahaan sesuai dengan berita acara kesepakatan. PT. HHK telah berupaya untuk memenuhi hak milik masyarakat di mana hak tersebut berkaitan dengan hak atas kesejahteraan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

"Masyarakat dan perusahaan dilibatkan bersama dalam verifikasi ini agar masyarakat dapat melihat langsung lokasi lahan pengganti dan jika memang ada yang tidak sesuai dapat disampaikan kepada perusahaan sehingga perusahaan dapat segera

mencarikan lahan pengganti lainnya sesuai kesepakatan",jelas Nelly Yusnita selaku Kepala Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat.

Proses verifikasi lahan dinilai lancar, namun masih ada beberapa catatan yakni persamaan persepsi antara masyarakat dan perusahaan terkait pengertian lahan kosong dalam berita acara kesepakatan perdamaian. Masyarakat juga meminta perusahaan melakukan Land Clearing (LC) pada lahan pengganti. Pihak perusahaan berkomitmen untuk memberikan lahan pengganti di lokasi lain jika saat verifikasi lahan ditemukan lahan yang masuk lokasi rawa atau tidak sesuai kesepakatan.

Sebagai tindak lanjut dan untuk memastikan pelaksanaan butir-butir kesepakatan, Komnas HAM menggelar pasca mediasi yang dipimpin langsung oleh Komisioner Mediasi, Prabianto Mukti Wibowo di kantor Kecamatan Manis Mata, Kamis, 25 Juli 2024. Pertemuan ini dihadiri Padma Indonesia selaku kuasa pengadu, PT. HHK, unsur Forkopimcam Manis Mata, Kepala Desa, dan perwalikan masyarakat.

Penulis: Lita Anggareni

Editor: Liza Yolanda

Diseminasi Pemajuan dan Penegakan HAM di Kalimantan Barat

DISEMINA PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI KALIMANTAN BARAT

Kantor Perwakilan Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat ketika melaksanakan Diseminasi Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Hotel Golden Tulip, Pontianak Kalimantan Barat, pada Kamis, 25 Juli 2024.

anyaknya kasus dugaan B pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Kalimantan Barat menjadilatar belakang Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat melaksanakan diseminasi. Diseminasi Pemajuan dan Penegakan HAM yang digelar Kamis, 25 Juli 2024 dihadiri berbagai unsur, organisasi masyarakat silpil, organisasi kemahasiswaan, dan akademisi.

Kepala Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat, Nelly Yusnita sebagai pemateri menyampaikan tugas dan fungsi Komnas HAM sesuai dengan mandat Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Beliau menjelaskan tanggung jawab negara untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM, dan tipologi kasus yang sering diadukan Masyarakat ke Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat. Sementara, Tian Sandu Arista sebagai pemateri juga menyampaikan terkait alur pengaduan, persyaratan, dan juga keamanan dan perlindungan pengadu.

Peserta diseminasi yang hadir cukup antusias menanggapi pemateri

dan mendorong Komnas HAM berperan aktif mensosialisasikan keberadaan Komnas HAM serta menangani kasuskasus dugaan pelanggaran HAM. Alasannya karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui definisi HAM sehingga masyarakat tersebut tidak sadar bahwa hak mereka telah dilanggar. Contohnya adalah masyarakat telah menyerahkan lahan ke perusahaan untuk diolah dan dikerjasamakan namun setelah beberapa tahun berjalan masyarakat baru merasa bahwa haknya tidak dipenuhi dan tidak mendapatkan keadilan.

"Untuk kasus yang paling banyak dilaporkan masyarakat, yaitu konflik agraria terkait sumber daya alam dan tanah serta permasalahan ketenagakerjaan," jelas Nelly.

Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat melaluifungsipemantauan dan mediasi sesuai mandat. Nelly menjelaskan tipologi kasus terkait konflik agraria yang diadukan adalah penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan, tumpang tindih lahan,

bagi hasil antara masyarakat dan perusahaan yang tidak adil, sengketa batas desa, proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak clean and clear, dan lain-lain.

Di sisi lain, tipologi kasus ketenagakerjaan adalah pemotongan upah, pekerja tidak didaftarkan BPJS ketenagakerjaan, tidak dibayarkannya pesangon, penahanan ijazah oleh perusahaan, dan lain-lain. Atas aduan yang dilaporkan dan sesuai dengan fungsi pemantauan Komnas HAM, Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat meminta informasi, keterangan, dan data dari berbagai pihak untuk menyimpulkan ditemukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM.

Selain mendorong instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia, Komnas HAM Perwakilan Kalimantan juga mendorong pihak Barat perusahaan untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak para pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran organisasi sipil masyarakat dan pemuda sangat strategis dalam mentransfer informasi terkait HAM kepada masyarakat dan dapat berkontribusi dalam melakukan pendampingan bagi masyarakat yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Dengan mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh, mereka memperjuangkan dapat hak-hak masyarakat yang dilanggar sehingga dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi penikmatan hak asasi manusia di tengah masyarakat.

Penulis: Lita Anggareni Editor: Liza Yolanda

Konsultasi Publik SNP Hak Atas Pekerjaan Layak di Palu Sulawesi Tengah

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, bersama Kepala Perwakilan Komnas HAM Prov. Sulteng, Dedy Askari, moderator Ono Haryono dan tim SNP saat kegiatan konsultasi publik SNP Hak Atas Pekerjaan yang Layak di Sulteng, pada Kamis, 15 Agustus 2024.

HAM ekretariat Komnas S Perwakilan Sulawesi Tengah Konsultasi menyelenggarakan Publik terkait Penyusunan Draf Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak atas Pekerjaan Layak di Kota Palu selama 2 (dua) hari yakni pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2024 bertempat di Swiss- Belhotel Silae Palu, yang mana dalam acara ini menghadirkan narasumber dari Komisioner Komnas HAM yakni Anis Hidayah, Komisioner Pengaduan Komnas HAM Hari Kurniawan, dan Indrasari Tjandraningsih sebagai penulis SNP dari Universitas Padjadjaran (UNPAD).

Kegiatan ini mengundang sejumlah pemangku kepentingan seperti organisasi masyarakat sipil, OPD di lingkungan Kabupaten, Kota dan Provinsi Sulawesi Tengah, Kelompok Disabilitas, LSM, Para Media, Akademisi dari Perguruan Tinggi dan juga Pelaku Usaha/Korporasi di Sulawesi Tengah. Konsultasi Publik juga dilakukan secara online di website Komnas HAM, dengan maksud agar SNP ini mendapatkan masukan yang seluas-luasnya dari berbagai lapisan masyarakat maupun para pemangku kepentingan

Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah Dedi Askary dalam sambutannya menyampaikan bahwa Komnas HAM menyoroti situasi ketenagakerjaan yang masih memprihatinkan. Berdasarkan aduan yang diterima Komnas HAM Perwakilan Sulteng, terdapat kasus PHK sebanyak 1.812 pekerja di Sulteng.

"Pada semester 1 atau hingga Juni 2024 mencapai 32.064 PHK di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian kasusterkaitkeselamatan dan kesehatan

kerja [K3) terdapat 59 seperti kasus di PT. ITSS, PT. SMI, PT. IMIP dan PT. GMI. Kematian tenaga kerja sebanyak 21, pemotongan gaji sejumlah 3 kasus, serta perlakuan tidak adil (pelarangan sholat, fasilitas dan gaji) sebanyak 3 kasus," ujar Dedi.

Dedi Askary juga menambahkan dibukanya wilayah Morowali sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mampu menampung ribuan tenaga kerja baru, juga mendapatkan tantangan baru yaitu belum adanya kepastian K3, kesenjangan antara pekerja lokal dengan pekerja asing, dan juga persoalan dengan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan itu Komisioner Komnas HAM RI, Anis Hidayah, juga menyampaikan Tujuan dari Konsultasi Publik Ini untuk dapat memberikan ketentuan yang bersifat pasti untuk menyamakan persepsi dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, serta parameter yang jelas bagi ketentuan atau rambu-rambu norma yang berkaitan dengan hak-hak atas pekerjaan yang layak.

Konsultasi Publik terkait Penyusunan Draf Standar Norma dan Pengaturan

[SNP] Hak atas Pekerjaan Layak ini diawali dengan paparan Urgensi SNP HAM Untuk Hak Atas Pekerjaan Yang Layak oleh Ibu Anis Hidayah. Selanjutnya Bapak Hari Kurniawan memaparkan Pengaduan Pelanggaran HAM yang masuk di Komnas HAM terkait Diskriminasi Pekerja. Ibu Indrasari Tjandraningsih kemudian menjelaskan latar belakang, cakupan hak atas pekerja, dan struktur laporan penulisan SNP terkait hak atas pekerjaan yang layak.

Dalam sesi diskusi masing-masing peserta menyampaikan komentar dan berbagi pengalaman juga harapan terkait hak atas pekerjaan yang layak di Sulawesi Tengah.

Dengan digelarnya konsultasi publik ini, Komnas HAM berharap bahwa SNP yang dihasilkan akan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat, serta menjadi landasan kuat dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah.

Penulis: Nurliyanti Ritiana L. Editor: Liza Yolanda

Konflik Lahan Masyarakat Desa Watutau

Pertemuan Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah dengan warga Desa Watutau beserta pendamping dan Kepala Desa Watutau, pada Rabu, 21 Agustus 2024.

omnas HAM Perwakilan K Sulawesi Tengah menindaklanjuti pengaduan dari Masyarakat Desa Watutau Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso. Masyarakat didampingi oleh Koalisi Kawal Pekurehua terdiri dari Solidaritas Perempuan, WALHI, dan Simpul Layanan Partisipatif Sulawesi Tengah.

Pengaduan tersebut terkait dengan Bank Tanah Kabupaten Poso, yang mematok lahan Ex. HGU PT. Sandabi IndahLestari.Masyarakat Desa Watutau telah lama mengelola lahan tersebut, hal ini memicu kemarahan warga yang menilai pematokan ini tidak sesuai prosedur dan mengabaikan hak-hak masyarakat dan perempuan di desa tersebut. Akibatnya, warga semakin terdesak untuk menolak Badan Bank Tanah.

Untuk menindaklanjuti pengaduan dari Masyarakat Desa Watutau tersebut, Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, pada tanggal 20 - 23 Agustus 2024 menugaskan tim yang terdiri dari Analis Kebijakan Hidar, SH, Kasubag Umum Edy Sutichno, SH dan dua staf pelaksana melakukan pemantauanlangsung diDesaWatutau. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi dan keterangan sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut penanganan kasus.

Selain melakukan pertemuan langsung dengan Camat, Kepala Desa dan warga masyarakat Watutau, Tim Komnas HAM Perwakilan Sulawesi TengahjugamengunjungiKantorBadan Bank Tanah Kabupaten Poso yang langsung diterima oleh Kepala Badan Bank Tanah Kabupaten Poso, Mahendra Wahyu beserta jajarannya. Tim juga mengunjungi Polres Kabupaten Poso

yang diterima langsung oleh Kapolres Poso, AKBP Arthur Sameaputt untuk meminta keterangan terkait aduan yang disampaikan oleh warga Watutau.

Dari keterangan yang diterima, bahwa benar telah terjadi masalah dengan warga Watutau. Warga telah melakukan pengrusakan terhadap plang atau tanda batas yang sudah di pasang oleh Badan Bank Tanah. Akibatnya pihak Badan Bank Tanah melaporkan hal ini ke Polres Kabupaten Poso, dari beberapa warga menerima Surat Pemanggilan untuk dimintai keterangan.

Menurut Mahendra, tanah Ex HGU PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) yang masuk dalam HPL Badan Bank Tanah diklaim sebagai tanah adat oleh masyarakat warga Desa Watutau telah banyak diperjualbelikan dan dikuasai oleh pihak lain di luar warga Desa Watutau.

Berdasarkan temuan yang diperoleh di Komnas lapangan,

HAM Perwakilan Sulawesi Tengah mendorong kepada Badan Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan tanah bagi masyarakat yang ada di wilayah HPL Badan Bank Tanah. Selain itu juga meminta pihak Polres Poso untuk menghentikan pemanggilan terhadap masyarakat Desa Watutau sambil menunggu tindak lanjut penanganan kasus yang dilakukan oleh Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, guna menghindari bentuk pelanggaran HAM serta mengembangkan kondisi yang kondusif.

Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengahjugameminta kepada pendamping masyarakat Desa Watutau untuk memetakan subjek dan objek lahan yang dikuasai serta dimanfaatkan. Pemetaan ini bertujuan agar lokasi-lokasi prioritas yang telah dipetakan dapat menjadi alat negosiasi bersama Badan Bank Tanah dan Pemkab Poso.

Penulis: Nurliyanti Ritiana L. Editor: Liza Yolanda

Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku Perkuat Layanan HAM

Komnas HAM dan Universitas Doktor Husni Ingratubun melaksanakan kegiatan FGD Situasi Pelaksanaan HAM di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara bersama dengan kalangan akademisi, OKP, dan jurnalis pada Kamis, 15 Agustus 2024.

antor Sekretariat Komnas K HAM di Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Pembukaan Layanan Konsultasi dan Pengaduan HAM bekerjasama dengan Universitas Husni Ingratubun (Uningrat) bertempat di Kampus Uningrat, Kota Tual, Kamis (15 Agustus 2024). Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkenalkan Komnas HAM secara lebih luas di masyarakat, terutama masyarakat Maluku di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Menurut Djuliyati Toisuta selaku Ketua Sub Tim kerja Penegakan dan Penyuluhan Komnas HAM Provinsi Maluku, rangkaian kegiatan pelayanan konsultasi dan pengaduan ini bertujuan untuk lebih mendekatkan Komnas HAM Provinsi Maluku ke masyarakat Maluku, terutama di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

"Masih banyak masyarakat Maluku yang belum mendapat informasi mengenai keberadaan Komnas HAM di Provinsi Maluku, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan pembukaan pos layanan konsultasi dan pengaduan HAM ini, masyarakat di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara dapat mengkonsultasikan dan mengadukan permasalahan HAM yang mereka alami secara langsung," jelas Djuliyati Toisuta.

Menurut Yuli, panggilan akrab Djuliyati Toisuta, selama tiga tahun terakhir, dari 140 (seratus empat puluh) pengaduan yang masuk ke Komnas HAM Provinsi Maluku, hanya 5 (lima) yang berasal dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

"Hal itu bukan berarti bahwa pelaksanaan HAM di Kota Tual dan Provinsi Maluku Tenggara sudah baik,

tapi bisa juga terjadi karena kurangnya akses informasi masyakarat Kota Tual dan Maluku Tenggara terhadap keberadaan dan fungsi Komnas HAM di Provinsi Maluku. Sehingga banyak masyarakat di Maluku pada umumnya, dan Kota Tual/Kabupaten Maluku Tenggara khususnya, yang hak-hak asasinya dilanggar, tidak mengadukan masalah mereka kepada Komnas HAM Provinsi Maluku," lanjut Yuli.

Hal itu terbukti dengan adanya masyarakat yang mengaku bahwa dirinya baru mengetahui adanya kantor sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku setelah Komnas HAM datang membuka pos layanan konsultasi dan pengaduan.

Pos layanan konsultasi dan pengaduan itu sendiri dibagi menjadi dua, yang pertama adalah konsultasi dan pengaduan HAM yang dilayani oleh para analis pelanggaran HAM, dan konsultasi dan pengaduan hukum yang dilayani oleh dosen-dosen hukum dari

Universitas Doktor Husni Ingratubun.

Kegiatan pembukaan pos pelayanan konsultasi dan pengaduan HAM tersebut diikuti oleh Anselmus Sowa Bolen selaku Plt. Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Djuliyati Toisuta sebagai Ketua Sub Tim Kerja Penegakan dan Penyuluhan HAM, Rudy Kurniawan dan Rahajeng Cresti Kumarasari sebagai Analis Pelanggaran HAM, dan Imam Aulada sebagai Pengelola Keuangan.

Selain membuka pos layanan konsultasi dan pengaduan, Komnas HAM Provinsi Malukujuga mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) membahas kondisi pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Kegiatan FGD tersebut di atas antara lain dihadiri oleh akademisi dari sekolah tinggi dan perguruan tinggi di Kota Tual, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda, serta kalangan jurnalis

Pelaksanaan FGD Situasi Pelaksanaan HAM di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara bersama dengan kalangan akademisi, OKP, dan jurnalis di Universitas Doktor Husni Ingratubun, Kota Tual, Kamis, 15 Agustus 2024.

di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Melalui kegiatan FGD yang dilakukan, Komnas HAM Provinsi Maluku mencoba menggali berbagai permasalahan HAM yang terjadi di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara serta strategi penanganan yang visible bagi Komnas HAM Provinsi Maluku guna mengatasi atau setidaknya mengurangi dampak dari masalahmasalah HAM tersebut.

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai isu HAM yang terjadi di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, diantaranya ketidakseriusan kepolisian, pemerintah dan lembaga terkait dalam pemberantasan peredaran narkoba di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, yang berdampak pada konflik horizontal antar masyarakat sipil yang sering terjadi akhir-akhir ini di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Menaggapi hasil diskusi FGD, Plt. Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Anselmus Sowa Bolen, menyampaikan bahwa Komnas HAM Provinsi Maluku menampung oleh aspirasi yang disampaikan

para peserta FGD dan berjanji akan menindaklanjuti hasil diskusi tersebut dengan bekerjasama dengan pihakpihak yang berwenang.

Pada kesempatan yang sama, Anselmus juga menjelaskan mengenai tata cara pengaduan ke Komnas HAM serta kewenangan yang dimiliki Komnas HAM. Dia juga menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh wilayah Maluku sebagai daerah kepulauan Sehingga kerap menyebabkan permasalahan rentang kendali dalam mengatasiberbagai permasalahan HAM di Maluku.

"Sebagian besar wilayah di Maluku merupakan perairan, luas laut di Provinsi Maluku mencapai 70 persen. Perjalanan antar kabupaten membutuhkan transportasi laut atau udara, yang memerlukan biaya cukup besar. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi bersama antar berbagai entitas di Maluku guna memastikan pelaksanaan HAM yang baik di wilayah Maluku yang kita cintai ini," jelas Anselmus. la juga mendorong agar para peserta FGD turut berperan serta secara aktif dalam upaya-upaya penyebarluasan, perlindungan, dan penegakan HAM di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

"Kerja-kerja penyebarluasan, perlindungan, dan penegakan HAM bukanlah monopoli Komnas HAM, tetapi merupakan tanggung jawab bersama negara dan masyarakat. Oleh karena itu, peran kita sebagai akademisi, Organisasi Kepemudaan [OKP], dan jurnalis mejadi penting. Kami berharap adanya suatu jejaring kerjasama, sehingga apabila ada permasalahan HAM yang tak terdeteksi oleh Komnas HAM Provinsi Maluku, jejaring tersebut dapat setidaknya membantu menyampaikannya kepada Komnas HAM," lanjut Anselmus.

Di sisi lain, Dr. Barbalina Matulessy, SH, M.HUM selaku Wakil Rektor III Universitas Husni Ingratubun [Uningrat) memberikan apresiasi atas kerjasama yang dilakukan Komnas HAM Provinsi Maluku dengan Uningrat. "Kami berharap kerjasama ini sebagai awal yang baik antara Komnas HAM Provinsi Maluku dan Uningrat, dan ke depannya kita berharap dapat lebih ditingkatkan lagi melalui MoU antara kedua institusi dan lembaga," ungkap Barbalina.

Disamping itu, pihak Uningrat berharap agar Komnas HAM Provinsi Maluku dapat menjadi salah satu garda terdepan dalam memastikan pelaksanaan HAM berjalan baik, serta terus mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara lebih rutin sebagai langkah mempromosikan HAM di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara lebih melek HAM.

"Apalagi sebagai daerah yang termasuk dalam wilayah terluar, peran Komnas HAM Provinsi Maluku menjadi sangat vital dalam memastikan pelaksanaan HAM di Maluku berjalan dengan baik," tutup Barbalina.

Penulis: Rudy Kurniawan Editor: Liza Yolanda

Pemantauan Kasus Pembunuhan Pilot di Papua Tengah

Tim Komnas HAM Perwakilan Papua ketika meminta keterangan Kepala Polres Mimika pada 14 Agustus 2024 di Mapolres Mimika.

omnas HAM Perwakilan K Papua memperoleh informasi melalui monitoring media terkait peristiwa pembunuhan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru yang diduga dilakukan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada Senin, 5 Agustus 2024.

Merespon kasus ini, Komnas HAM melalui Kantor Perwakilan Papua melakukan pemantauan sesuai mandat Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tim melakukan pemantauan secara langsung pada tanggal 13 hingga 15 Agustus 2024 di Timika, Papua Tengah.

Saat tim mendatangi kantor PT. Intan Angkasa Air Service (IAAS) untuk meminta keterangan, manajemen PT. IAAS menginformasi bahwa mereka mendapatkaninformasikematian pilot Glen Malcolm Conning dari rekan sesama pilot yang juga melakukan penerbangan ke distrik Alama di waktu yang sama. Saat menerima informasi tersebut, manajemen

langsung berkoordinasi dengan aparat keamanan TNI dan Polri untuk dilakukan evakuasi.

Selain itu, tim juga meminta keterangan Kapolres Mimika I Komang Budiartha pada 14 Agustus 2024 di Mapolres Mimika. Kapolres Mimika menyampaikanbahwameskipunentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB- OPM) membantah keterlibatannya, penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Mimika telah menetapkan tersangka pelaku pembunuhan pilot Glen Malcolm Conning. Penetapan ini didasarkan pada hasil olah tempat kejadian perkara, barang bukti, visum et repertum dan keterangan saksi korban.

Hari yang sama, tim mendatangi RSUD Mimika dan bertemu dengan Humas RSUD Mimika, Lucky Mahakena. Lucky menerangkan bahwa RSUD menerima jenazah pilot Glen Malcolm Conning dan langsung melakukan visum et repertum pada 6 Agustus 2024 sesuai permintaan Polres Mimika.

Berdasarkan hasil visum et repertum pada tubuh jenazah terdapat sejumlah luka di bagian kepala, leher, punggung, lengan kiri dan paha kiri korban. Luka pada bagian leher dan paha kiri diduga akibat tembakan senjata api. Sedangkan luka pada bagian kepala, punggung dan lengan kiri diduga akibat tebasan senjata tajam (parang).

Tidak berhenti sampai di situ, tim melanjutkan dengan meminta keterangan tiga orang saksi dalam peristiwa pembunuhan pilot. Para saksi menerangkan bahwa benar terjadi penghadangan helikopter yang ditumpangi para saksi pada 5 Agustus 2024 oleh sekelompok orang tak dikenal (0TK) yang memegang senjata laras panjang dan parang. Salah satu saksi tidak melihat secara langsung penembakan tetapi mendengar suara tembakan di posisi pilot berada. Selang beberapa saat setelah penghadangan, para saksi mendapati pilot dalam kondisi tidak bernyawa.

Tim juga meminta keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Mimika dan Kepala Puskesmas Alama. la menerangkan bahwa pasca peristiwa pembunuhan pilot, akses pelayanan kesehatan di Distrik Alama terhenti karena kondisi keamanan yang tidak kondusif. Keterangan ini disampaikan oleh para saksi sebagai bagian dari proses investigasi yang dilaksanakan oleh Tim Komnas HAM Perwakilan Papua.

Dalam pemantauan ini, Komnas HAM Perwakilan Papua telah mengumpulkanketerangan dari berbagai pihak serta saksi dari kejadian ini. Tidak hanya keterangan, sejumlah dokumen pun telah diperoleh untuk membantu proses investigasi kasus ini.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Komnas HAM Perwakilan Papua memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah terjadi pembunuhan terhadap pilot Glen Malcolm Conning yang diduga kuat dilakukan dengan cara ditembak dan dibacok menggunakan senjata api dan senjata tajam berupa parang. Pembunuhan itu diduga terjadi pada Senin, 5 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 WIT di lapangan terbang Alama, Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

2. Pola kekerasan yang terjadi pada Pilot Glen Malcolm Conning merupakan bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran serius terhadap nilainilai dan prinsip kemanusiaan.

3. Telah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus ini yaitu pelanggaran hak hidup, hak atas rasa aman, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hak pembela HAM, hak atas keadilan dalam proses hukum dan hak untuk memperoleh pelayanan publik yang memadai.

Tim Komnas HAM Perwakilan Papua ketika meminta keterangan saksi - saksi dalam peristiwa, bertempat di Mapolres Timika pada 14 Agustus 2024.

Berdasarkan temuan yang tim peroleh di lapangan dan kesimpulan tersebut, Komnas HAM Perwakilan Papua menyampaikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada Kapolda Papua, Kapolri, Panglima TNI, Bupati Mimika, Gubernur Papua Tengah, dan Kelompok Sipil Bersenjata. Kejadian ini setidaknya telah melanggar sejumlah hak asasi manusia, di antaranya hak hidup, hak bebas dari rasa takut, dan hak atas

perlakuan yang manusiawi. Hak-hak ini seyogyanya dijamin dan dilindungi serta menjadi tanggung jawab negara.

Komnas HAM meminta juga pemerintah untuk melakukan langkahlangkah perlindungan dan pemulihan bagi korban dan keluarga akibat aksi kekerasan ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey dalam siaran pers yang dilakukan pada Senin,

2 September 2024 di Jayapura. "Keterangan pers ini disampaikan agar semua pihak mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia," tutup Frits Ramandey.

Penulis: Yohana Tukayo /Frits Ramandey

Editor: Liza Yolanda

Nasihat Bagi Aparat Penegak Hukum Dalam Pilkada

Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah bersama dengan Ketua Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilu dan Pilkada Serentak Pramono Tanthowi Ubaid melakukan pengamatan aksi mahasiswa di Gedung DPR dan sekitarnya, Kamis, 22 Agustus 2024.

ahap pelaksanaan Pemilihan I Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah dimulai. Sejak Februari telah dilaksanakan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan dan 27 November 2024 akan dilaksanakan pemungutan suara untuk memilih pimpinan daerah dan pada proses berikutnya. Proses Pilkada menjadi salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia di mana seluruh masyarakat Indonesia memilih secara langsung para pemimpin daerahnya, mulai gubernur, bupati, hingga wali kota beserta wakil-wakilnya.

Menjelang Pilkada 2024, gelombang aksi unjuk rasa mewarnai dinamika demokrasi di Indonesia. Silang sengkarut terkait revisi Undang- Undang Pilkada menjadi pemicu kritik dari berbagai penjuru termasuk kelompok akademisi. Revisi tersebut dianggap melanggar konsitusi dengan adanya upaya DPR dan pemerintah yang ingin melakukan revisi pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah final dan mengikat. Aksi unjuk rasa terjadi tidak hanya di Jakarta namun juga di sejumlah kota seperti Semarang, Makassar dan Bandung.

Aksi ini pertanda bahwa proses demokrasi dapat berjalan. Namun demikian, ada kalanya aksi unjuk rasa berujung bentrok antara pengunjuk rasa dengan aparat penegak hukum. Aksi unjuk rasa sejatinya dilakukan sesuai ketentuan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Terkait dengan penanganan unjuk rasa, ada beberapa instrumen nasional dan internasional HAM

yang dapat menjadi landasan bagi aparat penegak hukum. Instrumen tersebut di antaranya: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil Politik (ICCPR); Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, tidak manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT); Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Menyikapi penanganan aksi unjuk rasa yang terjadi pada 22 Agustus 2024 di Jakarta dan beberapa kota lainnya terkait revisi Undang- Undang Pilkada, Komnas HAM medorong agar penyelenggara negara dan aparat penegak hukum memastikan kondusifitas unjuk mengedepankan rasa dengan prinsip yang baik. Komnas HAM memberikan pernyataannya dalam rilisnya Nomor: 47/HM.00/VIII/2024 tentang Perkembangan Pemantauan Penanganan Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU Pilkada di Gedung DPR pada 22-23 Agustus 2024. Komisioner Subkomisi HAM Uli Penegakan

Parulian Sihombingmenyatakan, "menangani unjuk rasa dengan mengedepankan pendekatan humanis dan berlandaskan hak asasi manusia."

Masih dengan sikap Komnas HAM terkait penanganan unjuk rasa tersebut, KoordinatorSubkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah berujar, "Komnas HAM mendesak aparat keamanan untuk tidak menggunakan tindakan kekerasan dalam menjaga keamanan, dan justru mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan terukurdalam penanganan aksi demonstrasi."

Komnas HAM mendorong agar semua pihak menggunakan hak asasinya untuk berkumpul dan berpendapat secara bertanggung jawab dan menjaga agar situasi keamanan tetap kondusif. "Untuk merawat ruang demokrasi bangsa baik saat ini maupun di masa depan," pungkas Anis.

Penulis: Sasanti Amisani Editor: Dendy Arifianto

Potret Integritas Komnas HAM dalam Survei Penilaian Integritas (SPI)

KOMNAS HAM REPUBLIKINDONESIA KPK70 SASIMANUS SOSIALISASI SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS ASHAM 15 AGUSTUS 202+ NO.4BMENTENG PUSAT

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Sekretaris Jenderal Komnas HAM Henry Silka Innah serta Para Kepala Biro dan Staf Komnas HAM saat menghadiri Sosialisasi SPI yang diselenggarakan secara hybrid di Kantor Komnas HAM Jakarta, 15 Agustus 2024

omnas HAM sebagai Lembaga K yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang hak asasi manusia merupakan salah satu Lembaga yang menjadi populasi penyelenggaraan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). SPI bertujuan untuk mendorong pelaksanaantugas dan layanan Lembaga publik yang transparan, adil dan bersih dari korupsi. Selain itu, diharapkan SPI dapat meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan mendorong perbaikan sistem anti korupsi di Komnas HAM.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dalam Sosialisasi SPI yang dilaksanakan pada 15 Agustus 2024 menyampaikan bahwa Komnas HAM sangat mendukung upaya-upaya pencegahan korupsi dalam pemberian layanan kepada masyarakat maupun dalam pengelolaan keuangan negara yang diamanatkan kepada Komnas HAM untuk menjalankan tugas dan

fungsi Komnas HAM berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. "Hari ini Komnas HAM mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK untuk memberikan sosialisasi pelaksanaan survey penilaian integritas kepada seluruh insan Komnas HAM, sebagai wujud dukungan kami terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia," Lebih ucapnya. lanjut Atnike menyampaikan harapannya, "Semoga sosialisasi hari ini dapat meningkatkan pemahaman seluruh personil Komnas HAM mengenai pentingnya integritas, dan hasil survei nantinya dapat memperoleh hasil yang baik, serta rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti Komnas HAM untuk penguatan pencegahan korupsi."

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Komnas HAM untuk menyelenggarakan sosialisasi SPI. Hasil SPI Komnas HAM 2023 (75,69)

menunjukkan nilai yang lebih tinggidari rata-rata nasional (70,9) dan rata-rata Sektor Hukum, HAM, dan Keamanan (74,5). Eksper/Pakar/Stakeholders melihat transparansi layanan publik Komnas HAM bagus namun memberi nilai rendah pada intervensi pihak lain dan konflik kepentingan. KPK melihat hal tersebut dikarenakan Komnas HAM belum memiliki aturan terkait konflik kepentingan.

KPK memberikan saran agar Komnas HAM membentuk tim kecil SPI untuk melakukan analisa lebih lanjut (responden dan komunikasi dengan eksper harus lebih baik) guna memperbaiki nilai SPl yang seharusnya berada di posisi hijau. Komnas HAM perlu meningkatkan semangat internal untuk mengisi survei dan mendorong eksternal untuk mengisi namun tidak dengan cara mengkondisikan."Kita ingin melihat pelaksanan tusi Komnas HAM baik, dengan tata kelola yang juga patut dibanggakan," ujar Pahala.

Pelaksanaan SPI Komnas HAM 2024 oleh KPK dijadwalkan hingga Januari 2025 melalui tahapan penyampaian data populasi, sampling, responden terpilih, pengisian kuesioner, quality control, serta indexing dan e-reporting. Adapun metodologi survei menggunakan sampling dari seluruh unit kerja dan unit kerja yang menjalani tusi utama lembaga dan memiliki kewenangan besar serta sumber daya besar. Selain itu, sampel responden individu dari unit kerja terpilih meliputi internal, eksternal dan eksper. Survei dilaksanakan secara daring melalui whatapps blast dan email blast dan secara luring melalui petugas (enumerator).

Penulis: Lidiya

Potret Lansia: Tantangan Pelindungan dalam Bingkai HAM

Oleh: Niken Sitoresmi Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Komnas HAM

12,00 11,75 72,00 10,82 71,85 9,92 10,00 9,60 71,50 71,57 9,27 8,97 71,47 8,69 8,43 71,34 8,05 8.03 8,00 .58 71,20 7,59 7,57 71,00 71.06 70,90 70,78 Persen 6,00 70,50 Tahun 70,59 70,40 70,20 4,00 70,00 70,01 69,81 2,00 69,50 0,00 69,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Persentase Lansia (%) Umur Harapan Hidup (tahun)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2010-2022 Badan Pusat Statistik, IPM metode baru 2010-2022 dalam e-book Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023.

ansia (lanjut usia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan LanjutUsia. Kelompok lansia, merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki akses yang sama dalam memperoleh hak asasi. Jaminan atas hak dasar lansia yang termuat dalam UU No. 13 Tahun 1998 di antaranya tentang: Pelayanan terhadap keagamaan dan mental spiritual; Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Kesempatan Kerja; Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan; Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum: Layanan publik dengan fasilitas khusus; Kemudahan dalam layanan bantuan hukum; Perlindungan sosial; dan Bantuan sosial. Dalam konteks di Indonesia, kelompok lansia masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh hak-hak asasinya.

Menilik hal tersebut, sebagai dampak dari pembangunan berkelanjutan, penduduk lansia terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun proporsi. Perbaikan di bidang kesehatan, akses pendidikan, ketenagakerjaan, kualitas hidup, serta berbagai aspek sosial ekonomi lainnya,

telah berpengaruh pada meningkatnya umur harapan hidup dan menurunnya angka kematian. Secara global, sebagaimanadikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Penduduk Lanjut Usia 20231, setiap negara di dunia telah mengalami peningkatan angka harapan hidup yang signifikan sejak tahun 1950. Pada 2015, jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 12,3% dari populasi global dan pada 2050 jumlah tersebut diproyeksikan melonjak hampir 22%.

Menurut sumber yang sama, Indonesia saat ini berada pada struktur penduduk tua lageing population), bahkan sudah masuk ageing population sejak 2021. Kondisi ini menggambarkan telah terjadi peningkatan umur harapan hidup diikuti dengan peningkatan yang jumlah lansia. Ageing population merupakan dampak dari keberhasilan pembangunan, utamanya ketika pembangunan kesehatan mampu meningkatkan angka harapan hidup serta menurunkan angka fertilitas.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan angka harapan hidup saat lahir berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk lansia mengalami peningkatan dari 18 juta jiwa (7,56%) pada 2010, menjadi 25,9 juta jiwa [9,7%) pada 2019, dan diperkirakan akan terus meningkat di 2035 menjadi 48,2 juta jiwa (15,77%).

Lansia juga digambarkan sebagai kelompok rentan. Peningkatan jumlah penduduk lansia di masa depan dapat membawa dampak positif maupun negatif. Berdampak positif apabila penduduk lansia berada dalam keadaan sehat, aktif, dan produktif. Sebaliknya, ketika lansia dipandang tidak produktif dan menjadi bagian dari kelompok rentan, hal inilah yang menjadi tantangan bagi pembangunan di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi misalnya, isu hak atas kesehatan bagi kelompok lansia. Hal ini menjadi salah satu isu utama bagi pemenuhan HAM kelompok lansia. Seiring dengan proses penuaan, terjadi pula penurunan fungsi metabolisme tubuh dan peningkatan resiko penyakit. Kondisi tersebut menurunnya tingkat menyebabkan kemandirian dan meningkatnya kebutuhan perawatan jangka panjang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara eksplisit menempatkan lansia sebagai kelompok rentan yang harus dilindungi. Mereka berhak atas akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau. Namun, di lapangan, banyak lansia yang belum mendapat layanan kesehatan secara memadai, terutama di daerah terpencil. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana yang ramah lansia turut memperburuk situasi ini. Lansia mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan modern, terutama yang berbasis digital.

Selain pada akses hak atas kesehatan, tantangan sosial lainnya, kelompok lansia sering dianggap sebagai beban tanggungan anggota rumah tangga yang masih produktif secara ekonomi. Lansia di Indonesia masih dominan bekerja di sektor informal dengan pendapatan minim. Menurut data BPS (2019]² menunjukkan bahwa rasio ketergantungan lansia terhadap penduduk produktif sebesar 15%. Artinya, pada 2019, sebanyak 15 orang lansia ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif.

Ketergantungan lansia ini juga menandakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk lansia akan menambah beban ekonomi penduduk usia produktif. Kondisi tersebut, menempatkan lansia dalam posisi rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan inisiatifinisiatif yang mendukung kemandirian finansial mereka.

DKI Jakarta 65,5 58.4 41,8 30,7 12,1 4,0 Berobat inap Berobat jalan/inap Berobat jalan

DI Yogyakarta Nasional

67.1 60,1 35,1 31,4 3.5 6,6 Berobat inap Berobat jalan/inap Berobat jalan

Bali 77,0 71.5 33,9 37,5 2,8 3,1 Berobat inap Berobat jalan/inap Berobat jalan

Bukan Penerima Bansos

52,4 52.2 27,8 30,5 5.9 6.5 Berobat inap Berobat jalan/inap Berobat jalan

Penerima Bansos

Akses lansia terhadap fasilitas kesehatan berdasarkan status penerimaan bantuan sosial dikutip dari Laporan Penelitian Situasi Lansia di Indonesia dan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial: Analisis Data Sekunder oleh Tim Penulis Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan The SMERU Research Institute

Tantangan lainnya, kelompok lansia tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan dalam keluarga maupun di masyarakat. Tidak diberi kesempatan bekerja padahal masih mampu, atau diragukan kemampuannya tanpa memberi kesempatan. Tidak dipermudah dalam memperoleh layanan publik, yang seharusnya mendapatkan pelayanan khusus sesuai situasi dan kondisi lansia. Dibiarkan terlantar, mengalami kekerasan, dan tidak mendapatkan bantuan hukum3.

Melihat kondisi serta tantangan yang dihadapi tersebut, kelompok lansia masih mengalami keterbatasan dalam mengakses hak asasinya. Dalam berbagai aspek yang telah disebutkan sebelumnya, kelompok lansia masih terabaikan. Penting bagi negara untuk tidak hanya menyediakan kebijakan yang komprehensif, tetapi juga memastikan implementasinya di lapangan. Selain itu, diperlukan kerja sama lintas sektor untuk menjamin bahwa lansia dapat hidup dengan bermartabat dan mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Komnas HAM telah memasukkan isu hak kelompok lansia dalam Standar Norma dan Pengaturan [SNP) tentang Hak Memperoleh Keadilan,

A STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 11 TENTANG HAK ATAS TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK

Standar Norma dan Pengaturan yang diinisiasi oleh Komnas HAM menjadi panduan dalam memaknai peristiwa yang berdimensi HAM dan memahami mekanisme untuk memastikan (dan memperjuangkan) dihormati dan dipenuhinya hak asasi

SNP Hak atas Kesehatan, SNP Hak atas Tempat Tinggal yang Layak, serta SNP tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum. SNP tersebut menjadi dokumen yang secara praktis dan menjabarkan implementatif berbagai instrumen HAM, baik internasional dan nasional. SNP ini berfungsi sebagai panduan bagi pengemban kewajiban (negara) dalam menghormati,melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Sedangkan bagi pemegang hak (warga negara), SNP menjadi panduan dalam memaknai peristiwa yang berdimensi HAM dan memahami mekanisme untuk memastikan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

1 Merujuk pada e-book Badan Pusat Statistik. 2023. Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023 Vol 20. Jakarta.

2 Sebagaimana dikutip dari Laporan Penelitian Situasi Lansia di Indonesia dan Akses terhadap Program Perlindungan Sosial: Analisis Data Sekunder oleh Tim Penulis Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan The SMERU Research Institute. 2020. Jakarta

3 Asosiasi LBH APIK Indonesia. 2019. Mengenal Hak Dasar Lansia. Jakarta.

Bersama Menyelenggarakan Pendidikan HAM bagi Orang Muda

Oleh: Feri Lubis Penyuluh Sosial Ahli Pertama Komnas HAM

endidikan hak asasi manusia P (HAM) merupakan kontribusi penting untuk pencegahan jangka panjang terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini pula adalah investasi krusial dalam upaya mencapai masyarakat yang adil, dengan demikian seluruh hak asasi manusia dari semua orang harus dihargai dan dihormati.

Pendidikan HAM bertujuan untuk membangun budaya universalhak asasi manusia. Pendidikan hak tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hak asasi manusia dan mekanisme yang melindungi mereka, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempromosikan, membela dan menerapkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan HAM mengalami perkembangan sejalan dengan berkembangnya isu HAM saat ini. Perkembangan ini termaktub pada Program Kerja Kantor Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (0HCHR) yang pada 2014 ini memasuki Fase ke II dari Rencana Aksi PBB dalam Program Dunia untuk Pendidikan HAM The United Nations Plan of Action (2010 - 2014) of World Programme for Human Rights Education (WPHRE).

Program ini mendefinisikan pendidikan HAM sebagai upaya pembelajaran, pendidikan, pelatihan dan penyebaran informasi yang bertujuan untuk membangun budaya HAM yang universal. Tidak hanya mempelajari tentang instrumen dan mekanisme HAM yang berlaku, namun juga terkait keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dalam untuk kehidupan menerapkannya sehari-hari. Pada Fase II, Program Dunia Untuk Pendidikan HAM tersebut, berfokus pada pendidikan tinggi termasuk di dalamnya pendidikan bagi aparat dan tenaga professional dalam masyarakat.

Tujuan Program Dunia (WPHRE) tersebut, linier dengan visi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia yang juga diatur dalam Pasal 89 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terkait fungsi penyuluhan yang dimandatkan pada Komnas HAM.

Didalam fungsi ini, Komnas HAM dapat melakukan penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia, upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal, serta berbagai kalangan lainnya dan kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Ketiga fokus kegiatan tersebut dapat diartikan sebagai upaya melakukan pendidikan HAM sebagaimana dinyatakan oleh Program Dunia untuk Pendidikan HAM.

Jika berbicara tentang pendidikan ham, maka hal itu tak lepas dengan dunia pendidikan itu sendiri. Dalam dunia pendidikan potensi pelanggaran HAM sangatlah begitu besar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim pernah mengatakan bahwa terdapat tiga dosa besar dalam dunia pendidikan. Ketiga dosa tersebut yaitu intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Menurut Nadiem, tiga dosa besar dalam pendidikan tersebut sangat mempengaruhi tumbuh kembang peserta didik. Selain itu, menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil peserta didik untuk menggapai cita-citanya1.

Pemerintah sebelumnya telah memiliki Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Dalam peraturan menteri yang tengah dirancang, isu yang masih dibahas antara lain mengenai pencegahan dan penanggulangan intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan di perguruan tinggi.

Sekolah ataupun tenaga pendidik, baik guru hingga kepala sekolah terancam dikenai sanksi bila terbukti melakukan pembiaran terhadap tindak kekerasan yang terjadi di sekolah. Ini sesuaidenganaturanyangdiberlakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.

Aturan yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 82 tahun 2015 mendorong agar sekolah, dan juga pemerintah daerah melakukan Upaya tindak penanggulanganterhadap kekerasan. Lingkungannya dimulai dari tindak kekerasan terhadap siswa, tindak kekerasan yang terjadi di sekolah, terjadi di dalam kegiatan sekolah yang digelar di luar wilayah sekolah, hingga tawuran antar pelajar.

Suasana pendidikan HAM bagi orang muda melalui Youth Camp Kemah Generasi yang diselenggarakan oleh Komnas Ham dan Universitas Surabaya (Ubaya) di Ubaya Training Centre (UTC), Trawas, Mojokerto, Jawa Timur pada 12-16 Agustus 2024.

Kasus Pelanggaran HAM di lingkungan sekolah dapat berupa tindakan diskriminatif, kekerasan fisik, psikis, simbolis, perusakan fasilitas, dan sebagainya. Tindakan kekerasan di sekolah merupakan salah satu kasus yang berpotensi menjadi kasus tidak pelanggaran HAM, apabila dicegah.

Korban pelanggaran HAM di sekolah mencakup anak didik, tenaga kependidikan seperti guru dan kepala sekolah, serta tenaga nonkependidikan seperti penjaga sekolah, penjaga kantin, petugas kebersihan, dan supir jemputan.

Faktor yang memicu pelanggaran HAM di lingkungan sekolah antara lain sikap egois siswa, kurangnya pengetahuan siswa tentang aturan HAM, serta minimnya sanksi terhadap pelanggaran HAM di sekolah.

Salah satu cara mencegah kasus pelanggaran HAM di sekolah adalah melalui penerapan konsep Sekolah Ramah HAM (SRHAM). SRHAM adalah pendekatan yang mengajak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong perilaku positif. Tujuannya adalah menghilangkan pelanggaran HAM di lingkungan sekolah.

Amnesty International mendukung sekolah-sekolah dan komunitas merekayanglebihluasdisemuawilayah di dunia untuk membangun budaya global hak asasi manusia. SRHAM bertujuan untuk memberdayakan anak muda dan mempromosikan partisipasi aktif semua anggota komunitas sekolah untuk mengintegrasikan

nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM ke dalam semua bidang kehidupan sekolah. Program ini menempatkan HAM sebagai jantung pengalaman belajar dan menjadikan HAM sebagai bagian integral dari kehidupan sekolah sehari-hari. Sedangkan EQITAS melalui program "SPEAKING RIGHTS" berusaha melakukan Pendidikan HAM untuk remaja berusia 12 hingga 25 tahun. Program mereka bertujuan untuk mengembangkan anak muda untuk terlibat dalam tindakan yang mendukung penghormatan terhadap HAM.

Dalam program-program tersebut, alur pembelajarannya hampir sama dimana pertama peserta diajak lebih mengenal diri sendiri, kemudian mengenal konteks sosial di sekitarnya, dan kemudian membuat proyek yang dapat berkontribusi pada penanganan permasalahan di sekitar mereka.

Di Indonesia sendiri, Pendidikan HAM untuk anak muda juga diupayakan oleh berbagai pihak. INFID dan Gusdurian memiliki program Youth Camp yang mengangkat tema toleransi. Solidaritas Perempuan memiliki program Youth Camp yang mengangkat tema perubahan iklim. LBH Masyarakat memiliki program Youth Camp yang mengangkat tema

isu-isu kelompok rentan. Komnas HAM juga memiliki beberapa intervensi pada anak muda, diantaranya Tanggap Rasa, Youth Camp di Lampung pada tahun 2017 yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Lampung Timur dan INFID, keterlibatan dalam Jambore Nasional pada tahun 2016, kunjungan ke sekolah-sekolah, penerimaan kunjungan dari sekolah atau universitas, program Sekolah RAMAH HAM (SRHAM), Komnas HAM Jelas! (Jelajah Universitas), serta Kemah Generasi.

Pendidikan HAM penting dilakukan dalam menyongsong era bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Era ini harus dihadapi tidak hanya dengan perencanaan yang matang, namun juga mempersiapkan anak muda dalam menghadapi era tersebut.

Pendidikan HAM anak muda tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga anak muda itu sendiri. Pendidikan HAM yang membahas isuisu ini dapat membantu anak muda untuk memahami keyakinan, sikap dan nilai-nilai yang berbeda, dan kontradiksi nyata masyarakat yang multi-budaya di sekitar mereka. Editor: Dendy Arifianto

1 Diakses di https://news.solopos.com/nadiemsebut-3-dosa-besar-ini-coreng-pendidikanindonesia-1199050-1199050

Kontur Artivisme Dalam Peningkatan Kesadaran HAM Dunia

Oleh: Hari Reswanto Penyuluh HAM Ahli Madya Komnas HAM

unia saat ini masih dihadapi D dengan berbagai persoalan, mulai dari persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita yang cenderung mengkhawatirkan tentang kondisi kehidupan di dunia. Dalam persoalan politik internasional perang Rusia - Ukraina menjadi satu masalah yang hampir mengantar dunia pada kondisi perang yang lebih mengerikan. Belum lagi persoalan perang Israel - Hamas yang hingga kini belum ditemukan tanda-tanda kapan berakhir. Konflik politik antar negara tersebut, telah mengakibatkan penderitaan bagi jutaan orang yang terdampak, baik langsung maupun tidak langsung, terutama perempuan dan anak-anak.

Di luar konflik politik tersebut, dunia sedang menghadapi kondisi alam yang berubah seiring pemanasan global. Tak dapat dipungkiri bahwa pemanasan global berdampak pada kehidupan manusia. Kini, suhu udara semakin panas, tak pelak sektor pertanian terkena imbasnya.

Pertanian merupakan sektor yang

menghasilkan pangan bagi manusia, dengan terganggunya sektor pertanian, maka ancaman kelangkaan sumber pangan menjadi nyata. Kelaparan menjadi ancaman nyata di beberapa wilayah di Afrika. Krisis pangan di Nigeria telah menyulut kerusuhan di negeri tersebut. World Food Programme PBB, sebagai mana dikutip dari situs resminya menyatakan 4.4 juta warga Nigeria mengalami ancaman pangan serius. Hak atas pangan warga sudah tentu jadi terancam.

Selain masalah pangan, persoalan diskriminasi masih banyak dihadapi umat manusia hingga saat ini. Misalkan saja, diskriminasi yang dialami oleh berbagai kelompok rentan, seperti kelompok minoritas agama, kaum disabilitas, kelompok dengan orientasi seksual berbeda dan lain-lain. Meski di beberapa bagian dunia telah mengalami kemajuan, sayangnya,secara umum persoalan diskriminasi ini masih banyak terjadi. Bahkan hal itu terjadi di negara Indonesia tercinta ini. Berdasarkan Indeks Inklusivitas tahun 2023, Indonesia berada pada urutan 108 dari 129 negara di dunia. Indeks Inklusivitas adalah pemeringkatan tahunan negara yang secara holistik memeriksa pengalaman kelompok-kelompok di berbagai dimensi sosial, termasuk ras/ etnis, gender, orientasiseksual, agama, disabilitas, dan indikator populasi umum tentang inklusivitas, termasuk inklusi politik, ketidaksetaraan pendapatan, tingkat penahanan, pemukiman kembali pengungsi, dan tingkat emisi gas rumah kaca. (https:// belonging.berkeley.edu/index-results).

Peradaban manusia hingga saat ini telah melahirkan banyak pemikiran untuk membawa pada kehidupan yang lebih baik. Setelah pengalaman buruk

umat manusia dengan adanya perang dunialdanll, lahirkesepakatan negaranegara untuk hidup dalam kondisi damai dan harmonis di bawah forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berbagai perjanjian internasional telah disepakati dengan semangat untuk lebih menjamin hak-hak asasi manusia setiap orang. Namun apakah dengan semakin"lengkapnya" instrumen HAM dan hukum internasional maka otomatis akan membuat umat manusia hidup atau diperlakukan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam instrumen tersebut? Bukti persoalan pada paragraf-paragraf awal, menerangkan bahwa masih diperlukan upaya lebih keras untuk membuat hak asasi manusia menjadi nilai-nilai yang dipahami dan dilaksanakan oleh semua orang, terutama oleh penguasa.

Untuk menciptakan masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai instrumen Ham, diperlukan upaya semua pihak untuk menyebarluaskan wawasan dan meningkatkan kesadaran HAM. Salah satu caranya adalah dengan pendidikan HAM.

Pendidikan HAM kerap disebut sebagai pendidikan transformatif yang mengubah masyarakat sehingga terjadi perubahan sosial. PBB telah mengkampanyekan gerakan pendidikan hak asasi manusia ke Pada 2012 PBB seluruh dunia. mengeluarkan Deklarasi Pendidikan dan Pelatihan HAM yang menunjukkan peran penting pendidikan HAM dan aktor - aktor yang berperan dalam mewujudkannya. Bahkan PBB memiliki agenda khusus terkait pendidikan HAM yaitu, adanya Satu Dekade Pendidikan HAM (UN Decade on Human Rights Education 1995 - 2004), yang dilanjutkan dengan

Program Dunia untuk Pendidikan HAM (World Programme on Human Rights Education), yang berlangsung sejak 2005 hingga kini. Koalisi Global untuk Pendidikan HAM yang merupakan koalisi masyarakat sipil termasuk para pendidik HAM (human rights educator) di tingkat internasional juga merumuskan program Human Rights Education 2020 (HRE 2020) yang bertujuan mendukung Agenda PBB Program Dunia untuk Pendidikan HAM.

Selain dengan format pendidikan seperti pelatihan dan kursus, hak asasi manusia juga menemukan bentuknya dalam kampanye di bidang seni. Sepanjang sejarah sebenarnya sudah bermunculan ekspresi seni yang menggambarkan situasi sosial politik masyarakat hingga ungkapan protes yang dibalut dalam karya, mulai dari seni lukis, teater, musik dan lain-lain.

Sebagai contoh John Lennon, salah satu anggota The Beatles yang sangat aktif menyuarakan perdamaian menciptakan lagu berjudul "Give Peace A Chance." John Lennon mengaku menulis lagu ini untuk dinyanyikan dalam demonstrasi besar menentang perang Vietnam pada Oktober 1969. Lennon berharap lagu ini bisa seperti "We Shall Overcome," yang menjadi lagu kebangsaan aktivis hak-hak sipil dan anti perang Vietnam. Lagu ini pertama kali diperdengarkan oleh Lennon dan istrinya, Yoko Ono, saat menggelar aksi "Bed-in for Peace" yang kedua di ruangan 1742 Queen Elizabeth's Hotel di Montreal, Kanada, pada 31 Mei 1969. Aksi "Bed-in for Peace" yang pertama dilakukan di hotel Hilton Amsterdam pada bulan Maret 1969. Lennon dan Yoko Ono berbaring di atas tempat tidur selama seminggu untuk menyerukan perdamaian. Disamping tempat tidur mereka berderet poster-poster antiperang Vietnam. Aksi protes Lennon itu berhasil menarik perhatian media massa dan banyak orang. (https:// www.berdikarionline.com/10-lagu-antiperang-yang-melegenda)

Kisah John Lennon yang aktif menyuarakan protes melalui aksi dan karyanya bukanlah satu-satunya. Banyak seniman dari berbagai aliran seni yang juga turut aktif menyuarakan kritik, protes, dan penyadaran melalui karya-karyanya. Jika semula kritik dan protes dilakukan oleh para aktivis yang mendampingi korban, Kini kritik dan protes disuarakan juga oleh para seniman. Semula, aktivisme kerap kali muncul dari dunia perkuliahan. Namun kini, aktivis dapat dijumpai dari mana saja, tergantung pada sektor apa permasalahan hak asasi manusia itu ditemukan. Bisa dari ruang gelap di sekitar rumah, ataupun masalah kuasa yang sering kali muncul di gedunggedung lembaga negara. Aktivis adalah orang yang memperjuangkan visi misi yang diyakininya sesuai dengan kepentingan organisasi, baik organisasi lingkungan, sosial, politik maupun organisasi massa lainnya. (https://campus.quipper.com)

Dunia aktivis (activism) kini berpadu juga dengan dunia seni (art). Menurut Wikipedia Artivisme adalah kata serapan yang menggabungkan seni dan aktivisme, dan terkadang juga disebut sebagai Artivisme Sosial. Masih dari Wikipedia dijelaskan, artivisme semakin berkembang seiring dengan munculnya dan meluasnya protes anti perang dan anti-globalisasi.

Dalam banyak kasus, para seniman berusaha mendorong agenda politik melalui seni, tetapi fokus pada peningkatan kesadaran akan masalah sosial, lingkungan, dan teknologi juga umum terjadi. Untuk kemudian artivisme disebut juga sebagai seni aktivisme.

Menurut artikel resensi yang ditulis oleh Sayyidatur Rosyida di situs DiklatKerja.com disebutkan bahwa telah terbit buku berjudul Seni Aktivisme Lingkungan di Indonesia karya Edwin Jurriens. Buku ini mengupas tuntas interaksi antara seni

kontemporer dan aktivisme lingkungan di Indonesia sejak akhir 1960-an hingga awal 2020-an. Bagian-bagian dalam buku ini dikategorikan berdasarkan konsep utama yang disorot dalam sub judul buku ini: pergeseran cakrawala. Buku ini melintasi periode-periode penting dalam sejarah, menyoroti peran seni dalam mendorong kesadaran ekologis dan mempengaruhi respons masyarakat terhadap krisis lingkungan. Jadi untuk Indonesia sebenarnya Seni Aktivisme ini telah ada sejak tahun 1960 an dan bukan sesuatu yang baru. Bahkan disinyalir suara-suara kritis seniman telah ada jauh sebelumnya.

Dalam pengarusutamaan nilainilai HAM, Artivism menjadi peluang untuk lebih membuat penetrasi yang lebih dalam dengan metode yang ringan. Karena penerimaan seseorang terhadap karya seni tentu akan lebih memberi kesan yang mendalam. Lagu "surat buat wakil rakyat" karya Iwan Fals tentunya selalu terngiang di telinga hingga saat ini. Mendengar lagu ini, pikiran orang akan langsung menerawang menembus kokoh Gedung DPR di mana para wakil rakyat sedang mempermainkan hak politik masyarakat yang diwakilinya.

Bagi generasi sekarang yang dilimpahi kemajuan teknologi tentunya akan lebih memiliki banyak opsi tools untuk membuat karya seni. Misalkan saja karya seni modern yang dapat diisi dengan konten kritis dalam usaha memprotes keadaan yang dinilai tidak sejalan dengan hak asasi manusia, karena adanya penyimpangan dari kekuasaan. Artivism atau Aktivisme Seni dapat menjadi media yang menarik untuk menyuarakan kritik dengan cara yang mudah dicerna dan dekat dengan keseharian masyarakat. Dengan begitu, nilai-nilai ham dapat secara asyik tersampaikan kepada dunia.

Potensi Rusaknya Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Oleh: Utari Putri Wardanti Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Komnas HAM

ndonesia merupakan negara hukum sekaligus negara demokrasi yang mana kekuasaan berada di tangan rakyat untuk kepentingan bersama. Penerapan demokrasi Indonesia didasari oleh sila keempat pancasila, yang berbunyi, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan." Penerapan demokrasi tersebut, tertuang pula pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Salah satu tujuan dari negara demokrasi adalah membentuk situasi pelindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Hal ini tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 21 ayat (3): Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan dilaksanakan secara umum yang berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara1.

1 Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pelindungannya dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi disebutkan bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka.

Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh instrumen HAM baik nasional maupun internasional. Pada instrumen HAM internasional, Pasal 19 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup pula kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja, dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

Pasal 19 ayat (1] & [2] Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa campur tangan dan memiliki hak atas kebebasan menyatakan pendapat, termasuk kebebasan untuk mencari,

menerima dan memberikan informasi, dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Begitu juga dengan Instrumen HAM Nasional, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.

Disebutkan dalam Pasal 28 E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Seperti hak asasi manusia pada umumnya, hak atas kebebasan dan berekspresi juga berpendapat memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu universal, tidak dapat dicabut (melekat), non diskriminasi, tidak dapat dibagi-bagi, saling terhubung, dan saling terkait, serta tanggung jawab, yang berarti pemangku tanggung jawab adalah negara dan individu bertanggungjawab menghormati hak orang lain. Meski begitu, HAM bukan berarti tanpa pembatasan. Dalam hukum HAM internasional, terdapat konsep derogable rights (hak-hak yang bisa dibatasi) dan non-derogable rights (hak-hak yang sama sekali tak bisa dibatasi).

Kebebasan berpendapat dan ekspresi termasuk derogable rights yang dapat dibatasi atau dikurangi. Ekspresi yang dapat dibatasi, bahkan dilarang berdasarkan hukum pidana internasional antara lain: pornografi anak, seruan untuk mendorong tindakan yang mengarah ke genosida, advokasi kebencian berbasis ras, kebangsaan agama, ataupun yang merupakan ajakan untuk mendiskriminasi, permusuhan, ataupun kekerasan, dan ajakan kepada terorisme².

Komnas HAM sebagai salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia memiliki kewenangan untuk memastikan berjalannya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam pemajuan HAM, Komnas HAM mempunyai mandat untuk melakukan pengkajian dan penelitian juga penyuluhan sebagai peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Pada pertengahan 2020, Komnas HAM bekerja sama dengan Litbang KOMPAS melakukan Survei Pandangan Masyarakatterhadappelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di 34 provinsi di Indonesia. Hasilnya, beberapa pihak yang dianggap paling berpotensi melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi yaitu Polri, Aparat Pemerintah dan Organisasi Massa (0rmas)3. Padahal, di negara demokratis seperti di Indonesia seharusnya pemerintah/negara wajib melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negaranya.

5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, No. 1, Hal. 1, Komnas HAM, 2021.

Salahsatumandatlain KomnasHAM

PIHAK YANG BERPOTENSI MELANGGAR KEBEBASAN BERPENDAPAT (STATE)

Polri dan Aparat Pemerintah adalah lembaga negara yang dianggap paling berpotensi melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi

Menurut Anda, siapa atau pihak mana saja di negeri ini yang paling berpotensial melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi? Sebutkan 3 dan beri prioritas dari yang paling berpotensi melanggar

Pihak (STATE) yang Berpotensi Melanggar Kebebasan Berpendapat Polri / Aparat Polri 34.9 Aparat Pemerintah Pusat 1 31.0 Pemda / Aparat Pemda 19.6 TNI / Aparat TNI 17.1 Intelijen / BIN 6.9 Lainnya Tidak ada 13.0 N = 1,200; 5E = 12,8% Tidak tahu/Tidak jawab 44

PIHAK YANG BERPOTENSI MELANGGAR KEBEBASAN BERPENDAPAT (NON-STATE)

Ormas dan Teror Cyber adalah pihak non-lembaga negara yang dianggap paling berpotensi melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi

Menurut Anda, slapa atau plhak mana saja di negeri ini yang paling berpotensial melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi? Sebutkan 3 dan beri prioritas dari yang paling berpotensi melanggar

Pihak (NOW-STATE) yang Berpotensi Melanggar Kebebasan Berpendapat Organisasi Massa (preman, ormas berbasis 30.2 agama/ideologi/kewilayahan Teror Cyber (teror melalul sosmed /internet oleh 1 17.3 pihak yang tidak diketahui Korporasi/perusahaan/PT/tempat kerja 1 11.3 Lembaga pendidikan/kampus 1 77 Keluarga 3.4 Lainnya 3 Tidak ada 13.0 N = 1,200; SE = +2,8% Tidak tahu/Tidak jawab 45

Infografis hasil Survei Pandangan Masyarakat terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di 34 provinsi di Indonesia yang dilakukan Komnas HAM bersama Litbang KOMPAS tahun 2020.

yaitu menerima laporan atau aduan dari setiap orang maupun kelompok masyarakat terkait pelaksanaan hak asasi manusia. Penanganan kasus, laporan atau pengaduan mengenai peristiwa pelarangan atau pembatasan hak atas kebebasan berekspresi dilakukan melalui mekanisme pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) dan melalui mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (4) Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

seperti kasus Haris Azhar dan Fatiah Maulidiyanty, kasus Meila Nurul Fajriah, serta yang terakhir aksi penyampaian pendapat Penolakan RUU Pilkada yang terjadi pada 22 Agustus 2024 lalu.

Komnas HAM dalam Keterangan Persnya menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa merupakan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi di muka umum4. Komnas HAM dalam beberapa kesempatan juga mendorong ada jaminan pelindungan hak setiap orang berpendapat dan berekspresi, dan tidak ada pendekatan pidana atas kasus-kasus berpendapat dan berekspresi.

Komnas HAM banyak menerima aduan terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pada 2024, Komnas HAM mengawal beberapa kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi

4 Keterangan Pers Komnas HAM Nomor: 47/ HM.00/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024

2 Manual Pelatihan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Hal. 131, Komnas HAM, 2021.

3 Laporan Survey Pandangan Masyarakat terhadap pelaksanaan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi di di 34 provinsi di Indonesia, https://www.komnasham.go.id/ files/20211007-laporan-riset-kuantitatif-hak-- $Y6QE459JP.pdf, diakses pada 9 September 2024.

Kebijakan Ramah Keluarga di UMKM Indonesia

Komnas HAM

saha Mikro, Kecil dan Menengah U (UMKM) merupakan penggerak utama ekonomi di Indonesia yang sebagai besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2019, terdapat 65,4 juta unit usaha UMKM yang merupakan 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Dengan jumlah unit usaha tersebut dapat menyerap 123,3 ribu tenaga kerja atau 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional1. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia.

Saat ini, UMKM sedang dalam tren yang positif dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya. Tren positif ini akan berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5% atau sekitar Rp8.573 Triliun setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial

untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian².

Besarnya angka UMKM atau sektor ekonomi informal pada dasarnya menandakan sebuah perekonomian yang kurang sehat. Sektor ekonomi informal yang sangat besar menandakan ketimpangan akses atas sumber-sumber pendanaan, minimnya stimulus yang dilakukan pemerintah, tingkat perlindungan jaminan sosial menjadi lemah, maupun rendahnya serapan tenaga kerja formal. Pada titik inilah keberadaan negara diperlukan dalam mendorong pengembangan UMKM secara ekonomi.

Dengan demikian terkait UMKM, terdapat tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam realisasi hak asasi manusia. Pertama, mengenai keberadaannyadalamstrukturekonomi Indonesia yang sangat signifikan dan terbukti menjadi penyelamat roda perekonomian nasional saat krisis. Kedua, kontribusi penyerapan tenaga kerja yang sangat besar dan berperan sebagai penyumbang angka pertumbuhan tenaga kerja secara nasional, dibanding dengan sektor formal. Ketiga, relasi ketenagakerjaan yang dominan diwarnai oleh relasi kultural dalam menjalankan operasi usahanya.

Elemen perlindungan atas hak pekerja di sektor UMKM diperkirakan menjadi elemen yang rentan dilanggar, mengingat sifat dari relasi pekerja yang bekerja di UMKM yang lebih bernuansa kultural, informal, dengan tenaga kerja yang memiliki tindak

pendidikan rendah. Hal tersebut sejalan dengan sebuah studi yang menunjukkan bahwa sebagian besar usaha informal tidak bisa mencapai upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, para pekerja di sektor ini tidak memiliki jaminan sosial seperti asuransi kesehatan. Kondisi ini sangat rentan bagi terjerembabnya para pekerja di sektor informal ke dalam jurang kemiskinan³.

UN Guiding Principles menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia berlaku pada seluruh perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan dan strukturnya. Namun demikian, perbedaan skala dan kompleksitas perusahaan menyebabkan permintaan pertanggungjawaban menjadi berbeda.

Melihat jumlah dan dampak dari UMKM, penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak menyebabkan hal tersebut gugur. Di sinilah peran pemerintah diharapkan hadir dalam mendorong sektor UMKM untuk turut serta dalam penghormatan hak asasi manusia. Pemerintah harus terlibat aktif mensosialisasikan kebijakankebijakan bidang hak asasi manusia yang seperti hak-hak normatif pekerja, hak atas lingkungan yang sehat, hak perempuan dan hak anak salah satunya.

Sebagai salah satu program dari UNICEF, Kebijakan Ramah Keluarga sangat sesuai dengan nuansa UMKM yang kultural atau kekeluargaan. Kebijakan ini berangkat dari pentingnya 1000 hari pertama kehidupan anak di mana perkembangan otak anak yang membentuk kemampuan anak untuk belajar dan berkembang terjadi pada fase ini. Kebijakan Ramah Keluarga memiliki fiturfitur sebagai berikut 4:

Cuti orang tua berbayar, termasuk bagi ibu dan ayah untuk merawat anak kecil.

Pengaturan kerja fleksibel yang menawarkan pilihan kapan dan di mana pekerja memenuhi tanggung jawab mereka, seperti jam kerja yang fleksibel, memadatkan minggu kerja, atau bekerja dari rumah.

Perlindungan untuk perempuan hamil, termasuk keamanan kerja dan dukungan untuk ibu menyusui, yang dapat berupa istirahat berbayar dan fasilitas yang memadai untuk menyusui di tempat kerja.

Akses ke penitipan anak yang terjangkau dan berkualitas, dari akhir cuti orang tua hingga masuknya anak-anak ke sekolah dasar.

Tunjangan anak, yang mencakup transfer tunai rutin sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial dan layanan sosial yang disponsori pemerintah, dan dapat didukung oleh kemitraan publik-swasta antara pemerintah, asosiasi industri lokal, dan masyarakat untuk memobilisasi sumber daya tambahan.

Bagi banyak pengusaha kecil dan menengah, kebijakan yang ramah keluarga mungkin dianggap menambah beban keuangan terhadap tantangan lain yang dihadapi dalam operasi bisnis mereka. Namun, program yang ramah keluarga memiliki banyak bentuk dan seringkali dapat diadopsi oleh perusahaan kecil dan menengah, bahkan bisnis ibu-danayah'.

Pilihan yang terjangkau antara lain jam fleksibel atau paruh waktu, pembagian kerja memungkinkan pekerjaan di luar lokasi, acara yang berorientasi keluarga, beasiswa kuliah atau pinjaman untuk anak-anak pekerja, dan mencakup masalah keluarga sebagai bagian dari program bantuan pekerja. Tanpa disadari, sektor UMKM telah menerapkan hal tersebut seperti sistem kekeluargaan, adanya upah nonmateri, kemudahan izin/cuti untuk pekerja sistem upah khusus untuk pekerja perempuan, dan sebagainya.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMK yang kemudian memiliki perpanjangan tangan di kabupaten kota dengan Dinas Koperasi dan UMKM, salah satunya memilikitugas membimbing UMKM diwilayahnya berada. Memasukkan program Kebijakan Ramah Keluarga dalam pelatihan atau penyuluhan yang dilakukan merupakan salah satu cara pemerintah untuk dapat melindungi hak anak yang terdampak dari sektor UMKM ini. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia yaitu Strategi 1 yang berbunyi Peningkatan Pemahaman, Kapasitas, dan Promosi Bisnis dan HAM bagi Semua Pemangku Kepentingan di mana UMKM menjadi salah satu pihak yang disebut.

Konsep kabupaten/kota HAM (human rights cities) merupakan konsep yang dikembangkan dari hak atas kota. Konsep ini dapat dipahami sebagai tata laksana hak asasi manusia dalam konteks lokal di mana pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masyarakat sipil, organisasi sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua penduduk dalam semangat kemitraan berdasarkan standar dan norma-norma hak asasi manusia5.

1 https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/ perkembangan-umkm-sebagai-critical-engineperekonomian-nasional-terus-mendapatkandukungan-pemerintah

2 https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134- kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html

3 Elsam. UNGPs, Desentralisasi dan UMKM: Laporan Penelitian Relevansi Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM dalam Konteks Indonesia. Jakarta: Elsam, 2017.

11

UN Guiding Principles menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia berlaku pada seluruh perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan dan strukturnya. Namun demikian, perbedaan skala dan kompleksitas perusahaan menyebabkan permintaan pertanggungjawaban menjadi berbeda.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) beserta mitranya telah rutin melakukan pelatihan konsep kabupaten/kota HAM sejak tahun 2015. Dalam melakukan pelatihan, komposisipesertatidakhanya berasal dari pemerintah daerah, namun juga masyarakat sipil dan sektor swasta. Melalui pelatihan ini, program Kebijakan Ramah Keluarga dapat menjadi salah satu komponen dalam kurikulum yang disampaikan. Sehingga peserta diharapkan dapat memahami hak anak merupakan hak asasi manusia yang juga wajib dilindungi, dihormati dan dipenuhi.

4 UNICEF. Kebijakan Ramah Keluarga: Pedoman untuk Bisnis/Dunia Usaha. Jakarta: UNICEF, 2020 5 Komnas HAM. Kertas Posisi Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities). Jakarta: Komnas HAM, 2017.

“HOPE”

Chloe Kharisma Putri Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pertamina

Judul FilmHope (企)
ProduserByun Bong-hyun, Seong Chang-yeon, Kim Yong-dae
Sutradara:Lee Joon-ik
PemainSol Kyung-gu, Uhm Ji-won, Lee Re
Durasi Film:122 menit
PenulisJo Joong-hoon, Kim Ji-hye
Tahun Rilis2013

"ORANG YANG PALING KESEPIAN ADALAH YANG PALING RAMAH ORANG YANG PALING SEDIH SENYUMNYA PALING MENAWAN, KARENA MEREKA TIDAK MENGINGINKAN ORANG LAIN MERASAKAN DERITA YANG SAMA"

Quotes di atas merupakan kutipan yang terdapat di dalam figura di film Hope. Figura tersebut merupakan elemen latar dalam adegan terakhir di rumah So-won. Quotes dalam figura itu sangat menggambarkan bagaimana So-Won mengalami trauma dan kesedihan karena kekerasan seksual,sekaligus menggambarkan pula karakter-karakter dalam cerita tersebut saling berusaha untuk tetap kuat dan melindungi satu sama lain dari kesedihan mendalam.

Film yang disutradarai oleh Lee Joon-ik, mengangkat tema tentang kekerasan seksual terhadap anak. Lebih lanjut, film ini juga mengisahkan tentang bagaimana peradilan yang adil pada korban kekerasan seksual diberlakukan. Namun, yang terjadi adalah peradilan sesat, yang mana selain harus mengatasi traumannya, korban berhadapan dengan hukum yang tidak adil. Di samping itu, proses dukungan keluarga untuk memulihkan korban juga masuk dalam adegan film garapan Lee Joon-ik ini.

Film yang diangkat dari kisah nyata pada tahun 2008 ini sempat menggemparkan Korea Selatan. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak perempuan berusia 8 tahun pada akhirnya memicu kemarahan dan perdebatan publik di Korea Selatan. Publik murka terhadap vonis pelaku yang dianggap terlalu ringan. Hal tersebutmemicuadanyasebuahseruan untuk Korea Selatan mereformasi hukum yang berprespektif korban, khususnya perempuan dan anak.

Film ini juga menunjukan dampak dari kekerasan seksual yang dialami korban. Kejadian yang menimpa So-won tidak hanya memberikan trauma psikologis yang dalam, namun juga memberikan luka tubuh yang mengharuskan So-won menggunakan kantong kolostomi sepanjang hidupnya. Dampak tersebut tak hanya dirasakan oleh korban, tapi juga oleh keluarganya.

Dalam film Hope ini, hukum tak akan bisa menghapus peristiwa yang terjadi pada So-won dan keluarganya. Dibutuhkan lebih dari sekedar cetakan aturan dan implementasinya agar trauma di benak So-won dapat disembuhkan. Ditengah peristiwa gelap yang dihadapi oleh keluarga So-won, orang tua So-won tak pernah

berhenti berharap, kelak putrinya akan pulih dari kesakitan yang dia rasakan.

Sembari memperjuangkan keadilan bagi putrinya, keluarga Sowon terus memberikan kehangatan dan dukungan penuh cinta untuk Sowon. Dari situ dapat dilihat bahwa kejahatan dalam hal ini kekerasan seksual menyerang tak hanya korban melainkan juga keluarganya.

Film yang pertama kali rilis pada tahun 2013 ini, memberikan pesan moral yang mendalam dan menjadi film terbaik pada festival 34th Blue Dragon Film Awards tahun 2013. Hope berhasil menjadi sebuah karya dengan pesan moral dan sosial yang kuat. Pesan itu untuk terus menyerukan betapa bahayanya kekerasan pada anak dan pentingnya dukungan emosional, serta pelindungan hukum bagi korban.

Hope tak hanya mengkritik sebuah sistem hukum yang tidak adil bagi korban kekerasan seksual. Film ini berhasil memperlihatkan bahwa stigma masyarakat juga berperan besar bagi kesehatan mental korban dan keluarganya.

Film Hope telah mengajari kita bahwa nilai keadilan dalam kasus kekerasan seksual belum bisa dirasakan oleh korban. Ini bisa saja karena budaya patriarki yang telah mengakar, sehingga korban seperti tak berdaya.

Dunia seolah-olah membenci dan menghakimi korban. Padahal yang seharusnya dihakimi adalah pelaku kejahatannya. Untuk itu, perlu kesadaran berbagai pihak, seperti penegak hukum, masyarakat, dan keluarga dalam menghentikan tindak pidana kekerasan seksual.

Stop kekerasan seksual di dunia! Termasuk di negara tercinta kita Indonesia.

Games Cari Kata

KoPHAM mau pergi ke Komnas HAM nih, di dalam tasnya ini sudah berisi dokumen dan data yang diperlukan untuk melakukan pengaduan dugaan pelanggaran HAM ke Komnas HAM. Apa saja sih isinya?

Upaya Yang Telah Dilakukan

BQDHUJGBBUHNR
UDOWHEI×ACNI
SKIDENTITAYALN
U×ZOABI×PNFLC
U7M一一WOORRAI
PCD7HKVAUA
XQUT一ZRYVUN
PLI二AUCVPWK
TQW7K0APVR
OFKUQOQLIFO
HPNRUBEZBN
QIoOREGYYFGO
D1FAQBMAEBwL
URZCBNCSPO
KUUIKZZTHLG
SA5AU K T<TARUSJGL I

Note:

Surat Permohonan

Rincian Kronologi

Bu

tas

asa Surat

For More Information Please:

https://bit.ly/Pengaduan Komnas_HAM_RI

ATTENTION PLEASE!

CONGRATULATION! Selamat kepada para pemenang QUIZ HAM! Majalah SUAR Nomor I Tahun 2024

PEMENANG UTAMA --- Akun Instagram/FB/email :

@edeliarasya

@adhanandira

@DeavyRuntupalit · @chloeputri

• @benyaminpamaru • @bgs_hrlmbng

@HarooldStefie

• @maulawijaya

@har_bar92

@ChenWokas

@fathyar

@Jeandry Revival Wuysang

@novya.azhari

• @Marcosgarusu

• [email protected]

• @penunggangsepeda

• [email protected] • @R_dillla

@arf.guns

• @Hestina fatmasari • @Nazhirulhikam

• @Aina.zafira.7

• @LiliYulistiyani

• @an.zrl

PEMENANG FAVORIT --- Akun Instagram/FB:

• @Dortheawally

• @Bangalien

*Para pemenang berhak mendapatkan merchandise menarik dari Komnas HAM dan telah dikirimkan ke alamat masing-masing.

KOMNAS HAM MENETAPKAN

8 (Delapan) Kriteria Calon Kepala Daerah

01.

Memiliki visi, misi, dan program kerja yang selaras dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Memperkuat program pembangunan daerah yang berperspektif HAM, inklusif dan berkelanjutan.

Memiliki komitmen untuk memperkuat demokrasi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintah yang baik dan bebas dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Memiliki integritas dan tidak pernah dipidana atau diberhentikan secara tidak hormat karena korupsi, kekerasan seksual (TPKS), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, perdagangan orang (TPPO), narkoba, Illegal logging dan pelanggaran HAM.

Memiliki rekam jejak, visi, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta memiliki komitmen dalam menyelesaikan konflik agraria.

Memiliki komitmen politik untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti kasus penambangan liar, sengketa lahan, perizinan pendirian rumah ibadah, pencemaran lingkungan, dan lainnya.

Memiliki komitmen untuk mendorong dan mendukung penguatan organisasi masyarakat sipil dan pembela HAM, terutama dari kelompok rentan.

Memiliki komitmen untuk mengikuti proses pemilihan yang jujur, adil, mengedepankan visi, misi, dan program serta menghindari politik transaksional dan penggunaan isu SARA.