Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Wacana HAM Edisi 1 Tahun 2023

12 halaman · 12 halaman diproses dengan OCR · 9.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. MENJAWAB TANTANGAN PEMAJUAN & PENEGAKAN HAM
  2. Dari Menteng
  3. Pindai di sini
  4. Daftar Isi
  5. Wacana Utama:
  6. Penegakan:
  7. Pemajuan:
  8. Kelembagaan:
  9. Pimpinan:
  10. Perwakilan:
  11. Resensi Film:
  12. Susunan Redaksi
  13. Redaksi:
  14. Artistik:
  15. Menjawab Tantangan Pemajuan dan Penegakan HAM
  16. Wajah Baru Komnas HAM
  17. Menjawab Tantangan Pemajuan dan Penegakan HAM Mendatang
  18. Komnas HAM: Relokasi SDN 01 POCIN Patut Dipertimbangkan Kembali
  19. Komnas HAM panggil pihak terkait
  20. Mendorong Pemanfaatan Pusdahamnas di Lingkungan Akademik sebagai Ruang Data dan Interaksi
  21. Integrasi dan Sinergi 9 Prioritas Kerja Untuk Pemajuan dan Penegakan HAM
  22. Melindungi Pekerja Domestik dengan Pengesahan RUU PPRT
  23. Komnas HAM Dukung Pengarusutamaan HAM di Polda Maluku
  24. Sisi Lain Perempuan dan Lelaki dalam Rumah Tangga

MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM

MENJAWAB TANTANGAN PEMAJUAN & PENEGAKAN HAM

KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA

Komnas HAM: Relokasi SDN 01 POCIN Patut Dipertimbangkan Kembali

Integrasi dan Siñergi 9 Prioritas Kerja Untuk·Pemajuan dan Penegakan HAM

Mendorong Pemanfaatan Pusdahamnas di Lingkungan Akademik sebagai Ruang Data dan Interaksi

Resensi Film Pieces of A Woman

Melindungi Pekerja Domestik dengan Pengesahan RUU PPRT

Dari Menteng

asa jabatan anggota Komnas HAM periode 2017- 2022 telah berakhir pada November 2022. Wajah M baru Komnas HAM pun telah hadir untuk periode keanggotaan 2022-2027. Komisi III DPR RI pada rapat pleno 3 Oktober 2022 telah memutuskan sembilan orang anggota Komnas HAM RI periode 2022-2027 yang berasal dari berbagai latar belakang, yaitu Atnike Nova Sigiro; Abdul Haris Semendawai; Anis Hidayah; Hari Kurniawan; Prabianto Mukti Wibowo; Pramono Ubaid Tanthowi; Putu Elvina; Saurlin P. Siagian dan Uli Parulian Sihombing. Serah terima jabatan (sertijab) Anggota Komnas HAM periode 2017-2022 kepada 9 (sembilan) anggota periode 2022-2027 digelar di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat pada 11 November 2022.

Pada sidang Paripurna 14 November 2022, anggota Komnas HAM periode 2022-2027 menetapkan prioritas program kerja yang disusun berdasarkan pada kondisi faktual yang sejalan dengan isu strategis Komnas HAM. Program kerja disusun untuk mendorong terciptanya pelindungan dan pencegahan pelanggaran HAM yang efektif. Sembilan (9) prioritas kerja yang disusun yaitu Pelanggaran HAM yang Berat; Permasalahan HAM di Papua; Konflik Agraria; Kelompok Marginal (Disabilitas, Pekerja Migran, Masyarakat Adat dan Pekerja Rumah Tangga); Pelindungan Pembela HAM; Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan; Bisnis dan HAM; Antisipasi Pemilu 2024; serta Pemantauan RANHAM 2021-2025.

Berangkat dari hal tersebut, tim redaksi Wacana HAM Edisi I Tahun 2023 memandang perlu untuk mewartakan mengenai sepak terjang anggota Komnas HAM periode 2022-2027 dari kerja prioritasnya. Tema yang dipilih untuk Wacana Utama edisi ini adalah Menjawab Tantangan Pemajuan dan Penegakan HAM.

Wacana HAM kali ini juga menyajikan beberapa tulisan menarik terkait kerja-kerja yang dilakukan oleh Komnas HAM. Selain itu, pada halaman terakhir disajikan resensi film Pieces of Woman untuk memperingati hari film nasional yang diperingati setiap 30 Maret. Penetapan Hari Film Nasional pada 30 Maret ini karena merupakan hari pertama syuting film Darah dan Doa, yang diproduksi tahun 1950 oleh bapak perfilman Indonesia, Usmar Ismail. (Pemred)

Pindai di sini

Bantu Buletin Wacana HAM untuk terus menyebarkan HAM dengan mengisi survei ini

WACANAHAM MENJAWAB TANTANGAN PEMAJUAN & PENEGAKAN HAM HOMNAS HAM

Daftar Isi

Wacana Utama:

Penegakan:

Menjawab Tantangan Pemajuan dan Penegakan HAM | 3-4

Pemajuan:

Komnas HAM: Relokasi SDN 01 POCIN Patut Dipertimbangkan Kembali | 5-6

Mendorong Pemanfaatan Pusdahamnas di Lingkungan Akademik sebagai Ruang Data dan Interaksi | 7-8

Kelembagaan:

Pengarah: Putu Elvina

Penanggung Jawab: Esrom Hamonangan

Integrasi dan Sinergi 9 Prioritas Kerja Untuk Pemajuan dan Penegakan HAM | 9

Pimpinan:

Perwakilan:

Pemimpin Redaksi: Annisa Radhia Muhidha dan Utari Putri Wardanti

Melindungi Pekerja Domestik dengan Pengesahan RUU PPRT | 10

Komnas HAM Dukung Pengarusutamaan HAM di Polda Maluku |11

Pemimpin Umum: Liza Yolanda dan Feri Lubis

Resensi Film:

Sisi Lain Perempuan dan Lelaki dalam Rumah Tangga | 12

Susunan Redaksi

Editor: Banu Abdillah

Redaksi:

RR Niken Sitoresmi, Andri Ratih, Reza Nok Mia Audinia dan Rudy Kurniawan

Artistik:

Achmad Faiz Kurniawan

Sekretariat: Yeni Ernawati

Alamat Redaksi: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat

Telp. 021-3925230, Fax. 021-3925227

Menjawab Tantangan Pemajuan dan Penegakan HAM

Wajah Baru Komnas HAM

nggota Komnas HAM periode A 2022-2027 telah dilantik dan mulai bekerja. Untuk menjawab tantangan penegakan dan pemajuan HAM sembilan isu prioritas kerja dicanangkan.

Sembilan (9) Komisioner Komnas HAM terpilih untuk periode 2022-2027

Setelah melalui proses pendaftaran dan seleksi yang dimulai pada Februari 2022, maka parlemen menetapkan 9 (sembilan) kandidat sebagai anggota Komnas HAM RI periode 2022-2027. Para anggota tersebut adalah Atnike Nova Sigiro; Abdul Haris Semendawai; Anis Hidayah; Hari Kurniawan; Prabianto Mukti Wibowo; Pramono Ubaid Tanthowi; Putu Elvina; Saurlin P. Siagian dan Uli Parulian Sihombing. Serah terima jabatan (sertijab) Anggota Komnas HAM periode 2017-2022 kepada 9 (sembilan) anggota periode 2022-2027 pun telah digelar di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat pada 11 November 2022. Pengesahan sembilan anggota Komnas HAM periode 2022-2027 berdasarkan Keppres nomor 113/P tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komnas HAM.

Sembilan anggota Komnas HAM periode 2022-2027 yang terpilih berasal dari beragam latar belakang. Satu hal yang menyamakan kesembilan anggota Komnas HAM 2022-2027 yaitu semuanya memiliki pengalaman di bidang hak asasi manusia, seperti yang dipersyaratkan Panitia Seleksi sebagai parameter bagi para pendaftar. Seperti Atnike Nova Sigiro, yang merupakan Ketua Komnas HAM terpilih merupakan seorang aktivis perempuan juga seorang akademisi. Begitupun dengan 8 (delapan) anggota Komnas HAM lainnya yang juga telah lama berkecimpung di bidang hak asasi manusia.

Setelah menerima mandat dari anggota sebelumnya, anggota Komnas HAM periode 2022-2027 langsung melaksanakan sidang paripurna pertama pada 14 November 2022. "Di dalam sidang paripurna yang pertama ini kami melakukan beberapa agenda pertemuan, yang pertama adalah menentukan susunan pimpinan dan koordinator sub komisi di Komnas HAM Republik Indonesia periode 2022-

2027," ungkap Atnike pada Konferensi Pers seusai dilaksanakannya sidang paripurna.

Dalam Sidang Paripurna Atnike Nova Sigiro terpilih sebagai ketua Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi sebagai Wakil Ketua Internal dan Abdul Haris Semendawai sebagai Wakil Ketua Eksternal, serta menentukan koordinator masing-masing sub komisi dan anggotanya. "Sesuai ketentuan, Ketua dipilih oleh Komisioner dan proses pemilihan Ketua juga struktur yang sudah dibacakan dan penempatan komisioner di sub komisi, kita lakukan melalui proses pemilihan juga," tambah Abdul Haris Semendawai.

Menjawab Tantangan Pemajuan dan Penegakan HAM Mendatang

Komnas HAM memiliki beberapa tantangan untuk diselesaikan sebagai lembaga mandiri yang diberikan mandat dalam pemajuan dan penegakan HAM. Misalnya terkait dengan kelanjutan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat agar tidak berulang, kemudian semakin sempitnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil sebagai erosi demokrasi, meluasnya krisis ekologis sebagai dampak perubahan iklim dan pembangunan eksploratif yang berdampak pada kian menyempitnya ruang hidup (hak ekonomi dan sosial) merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Komnas HAM.

Tidak hanya itu, tantangan lain adalah terkait inovasi dan perkembangan teknologi yang berdampak pada

umat manusia seperti pelindungan data pribadi, menguatnya aktor non negara, khususnya korporasi yang berpengaruh besar pada perubahan hubungan negara dengan masyarakat dalam relasi rights holders dan duty bearer, risiko keamanan dan konflik, baik terkait dengan tantangan baru ekstremisme kekerasan maupun faktor lainnya (Papua, pembangunan ekonomi, dan lain-lain), memperkuat partisipasi politik secara bermakna agar tidak terjebak dalam proseduralisme, serta pelindungan kelompok rentan dan marjinal, untuk memastikan mereka mendapatkan akses dan perlindungan yang setara.

Menjawab tantangan tersebut, pada sidang paripurna yang dilaksanakan 14 November 2022, anggota Komnas HAM periode 2022-2027 juga telah menetapkan program kerja enam (6) bulan yang disusun berdasarkan pada kondisi faktual dan sejalan dengan isu strategis Komnas HAM untuk mendorong terciptanya perlindungan dan pencegahan pelanggaran HAM yang efektif. Sembilan (9) prioritas kerja yang disusun yaitu Pelanggaran HAM yang Berat; Permasalahan HAM di Papua; Konflik Agraria; Kelompok Marginal (Disabilitas, Pekerja Migran, Masyarakat Adat dan PRT); Perlindungan Pembela HAM; Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan; Bisnis dan HAM; Antisipasi Pemilu 2024; serta Pemantauan RANHAM 2022-2024.

Dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan seusai Sidang Paripurna, Abdul Haris Semendawai menjelaskan

Sembilan (9) Komisioner Komnas HAM terpilih untuk periode 2022-2027

bahwa Komnas HAM mengkategorikan menjadi 3 (tiga) hal terkait penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu; peninjauan kembali dugaan pelanggaran HAM yang berat yang sedang berjalan, seperti kasus Munir juga beberapa isu Pelanggaran HAM yang Berat lainnya; serta koordinasi terkait KEPPRES No. 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu.

Terkait Permasalahan HAM di Papua, Uli Parulian Sihombing menyebutkan bahwa Komnas HAM menyepakati permasalahan HAM di Papua menjadi prioritas kerja karena permasalahan ini adalah sesuatu yang urgent, khususnya terkait pelanggaran HAM di Papua yang sedang terjadi.

Terkait konflik agraria, menurut Saurlin P Siagian di Indonesia saat ini menyatakan banyak lembaga yang bahwa konflik agraria merupakan problem bersama, namun tidak atau belum ada solusi. Komnas HAM akan melakukan suatu riset nasional untuk menghasilkan sebuah rekomendasi berbasis fakta terkait penyelesaian dan peta jalan penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Terkait Kelompok Marginal (Disabilitas, Pekerja Migran, Masyarakat Adat dan PRT), Anis Hidayah menyampaikan pandangannya. Selama ini PRT masih banyak yang mendapatkan perlakuan abusive dan tidak mendapatkan hakhak dasar sebagai pekerja, rentan mengalami kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang lain. Komnas HAM akan membantu memperkuat bagaimana kelompokkelompok rentan dan marginal mendapatkan akses dan pemenuhan hak-hak mereka. seperti atas pekerjaan

yang layak, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hidup yang layak, dan lain-lain.

Pada isu perlindungan Pembela HAM, Cak Wawa, sapaan akrab Hari Kurniawan menyampaikan bahwa Komnas HAM akan memperkuat aturan di internal Komnas HAM terkait perlindungan pembela HAM, mendorong Pemerintah untuk membuat mekanisme perlindungan pembela HAM, bekerjasama dengan Lembaga Negara lainnya terkait perlindungan pembela HAM serta membuat mekanisme perlindungan dengan bekerjasama dengan masyarakat sipil. Langkah ini diambil karena kriminalisasi dan penghilangan paksa para pembela HAM sangat mengkhawatirkan di Indonesia. Apalagi persoalan kriminalisasi yang sangat tinggi baik di isu agraria dan kebebasan berdemokrasi.

Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi yang pernah menjadi Komisioner Komisi Pemilihan Umum 2017-2022 menyoroti isu kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam Pemilu 2024 nanti. Dia mengatakan, isu pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama akan semakin meningkat seiring dengan kontestasi politik yang semakin dekat. Isu politisasi agama dan intoleransi karena perbedaan pilihan politik dapat melahirkan persekusi dan lain-lain. Hal tersebut menjadi perhatian Komnas HAM terkait dengan Pemilu sekaligus terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Sektor bisnis memiliki keterkaitan yang erat dengan pemenuhan hak asasi manusia. Terkait hal tersebut, Putu Elvina menyampaikan bahwa bisnis dan HAM memiliki beberapa prinsip pedoman yang harus dipahami para pelaku usaha. Pertama adalah tugas negara untuk melindungi hak asasi

manusia.Kedua,tanggungjawab korporasi untuk menghormati, sekaligus akses terhadap remedi apabila terjadi pelanggaran HAM perlu terdapat kejelasan pihak mana yang bertanggung jawab dan cara penyelesaiannya.

Lebih lanjut, Putu Elvina menjelaskan dalam dunia bisnis tentunya harus tidak terlepas dari prinsip-prinsip HAM. Seperti adanya partisipasi dan inklusi, dunia usaha perlu membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi baik untuk kebijakan internal maupun kebijakan lain yang berdampak terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, prinsip HAM dalam dunia usaha tentunya harus menjunjung tinggi asas kesetaraan dan non diskriminasi, tidak dapat dibagi, saling terkait, universal, akuntabilitas dan berkuasanya hukum.

Komnas HAM dalam rangka menyongsong Pemilu Serentak 2024 telah membentuk tim guna memantau kesiapan penyelenggaraan. Tim Komnas HAM terkait Pemilu Serentak 2024 berfokus pada monitoring rekomendasi yang telah ditujukan kepada pemerintah serta penyelenggara Pemilu terkait penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu 2018-2020.

Menurut Pramono, Komnas HAM juga akan menyoroti tentang hak warga negara untuk memilih dalam Pemilu 2024 mendatang. Dia menekankan agar negara tak lupa ada kelompok disabilitas, masyarakat suku-suku terasing dan masyarakat yang terusir karena konflik sosial juga punya hak. Tidak hanya itu, kandidat yang ikut dalam perhelatan Pemilu 2024 nanti, baik dari pemilihan legislatif, kepala daerah hingga pemilihan presiden pun akan ikut disoroti.

Selain 8 (delapan) kerja prioritas tersebut, Komnas HAM juga memasukkan Pemantauan RANHAM 2022-2024 sebagai salah satu kerja prioritas 6 (enam) bulannya. Dalam RANHAM, Komnas HAM menjadi salah satu instansi terkait dalam pelaksanaan Sasaran strategis dan AKSI HAM.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyatakan bahwa para Komisioner yang baru akan membangun komunikasi dan koordinasi dengan K/L/D/S hingga masyarakat sipil terkait 9 (Sembilan) isu prioritas tersebut. Lebih lanjut Komnas HAM akan memetakan potensi, kendala yang dihadapi selama ini untuk menentukan langkah-langkah strategi yang lebih rinci. (Utari Putri Wardanti/ Annisa Radhia Muhidha)

Penegakan

Komnas HAM: Relokasi SDN 01 POCIN Patut Dipertimbangkan Kembali

Komisioner Pengaduan, Hari Kurniawan; Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing; Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah; serta Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Putu Elvina (dari kiri ke kanan) saat tinjauan lapangan di SDN 1 Pondok Cina, Senin, 12/12/2022.

rang tua murid SDN 01 Pondok 0 Cina Depok tolak relokasi. Komnas HAMmeminta Pemerintah Kota Depok untuk menjamin hak atas Pendidikan dan Hak Anak serta mempertimbangkan kembali relokasi.

Merespon tindak upaya pengosongan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok pada hari Minggu pagi (11/12) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tanggal 12 Desember 2022 melalui Tim Respon Cepat yang terdiri dari Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM Anis Hidayah, Komisioner Pengaduan Hari Kurniawan, dan Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Putu Elvina melakukan tinjauan lapangan ke lokasi SDN 1 Pondok Cina yang rencananya akan direlokasi oleh Pemerintah Kota Depok.

Dihadapan para Komisioner para orang tua murid secara tegas menolak rencana penggusuran dan alih fungsi lahan SDN Pondok Cina 01 Depok menjadi Masjid Agung Margonda. Penolakan atas upaya pengosongan terjadi akibat tidak adanya kesepakatan tentang tempat relokasi kegiatan belajar mengajar. Orang tua siswa menginginkan para siswa untuk direlokasi ke sebuah Gedung baru sedangkan Pemerintah Kota Depok berencana menggabungkan atau regrouping Sekolah Dasar Negeri (SDN)

Pondok Cina 1 terpisah ke Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 3 dan Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 5. Hal inilah kemudian yang menimbulkan sengketa dan berujung pada perlawanan atas upaya pengosongan sekolah serta akhirnya ditunda.

Menurut Putu Elvina sebagai ketua Tim, relokasiSDN PondokCina1yangdilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai tidak dilakukan dengan persiapan yang memadai dan terkesan tergesa-gesa, hal ini terlihat dari aspek pemilihan waktu relokasi yang dilakukan menjelang ujian, pelibatan dan aspirasi wali siswa tidak terakomodir, pengkondisian siswa untuk dipindahkan ke sekolah lain tidak dipersiapkan dan dikomunikasikan dengan baik, termasuk mempersiapkan guru-guru, sehingga permasalahan yang timbul berpotensi terhadap terjadinya kekerasan baru yang akan berdampak pada hak pendidikan siswa-siswi SDN Pondok Cina 1. "Sehingga Komnas HAM akan mendorong wali kota, gubernur, untuk mempertimbangkankembali rencana alih fungsi ini" sambungnya;

Permasalahan ini berawal dari permintaan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas keinginan masyarakat yang kesulitan mencari masjid di Jalan Raya Margonda sehingga gubernur memerintahkan Walikota Depok untuk mencari lahan kosong yang strategis

untuk pembangunan masjid tersebut. Namun karena harga tanah di Kota Depok yang melebihi anggaran yang ada maka gubernur meminta Pemerintah Kota Depok untuk melakukan alih fungsi aset miliknya. Pemerintah Kota Depok akhirnya memilih untuk mengalihfungsikan lahan SDN Pondok Cina 1.

Kunjungan tim Komnas HAM bertujuan untuk menggali data, informasi dan fakta. Selain itu kunjungan juga bertujuan untuk memastikan jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak siswa, orang tua/wali siswa dan guru SDN Pondok Cina 1 sebagai akibat dari relokasi dan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok serta mencari opsi penyelesaian kasus tersebut.

Komnas HAM panggil pihak terkait

Selain melakukan kunjungan lapangan untuk bertemu dengan para korban terdampak relokasi, langkah lain yang dilakukan adalah mengumpulkan dokumen-dokumen terkait kasus tersebut. Selanjutnya Komnas HAM melakukan pemanggilan dan pertemuan dengan Walikota Depok, Sekretaris Daerah Kota Depok, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Kepala Satpol PP Kota Depok, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Depok, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Kepala Bagian Keuangan Daerah Kota

PENDIDIKAN DASAR ANAK DIATAS KEPENTINGAN APAPUN" Bantu kami siswa siswi "PEMBANGUNANMASJID RAYA SDN Pondok Cina 1 JANGANKORBANKANGEDUNGSEKOL

Gerbang SDN Pondok Cina 01 dipenuhi dengan baliho protes dari orang tua murid yang menolak relokasi

Depok, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Plt. Kepala Sekolah SDN Pondok Cina 1 sehubungan dengan rencana relokasi/ re-grouping SDN Pondok Cina 1.

Pada 11 Maret 2023, Komnas HAM menyampaikan hasilpemantauan Kasus Relokasi dan Alih Fungsi SDN Pondok Cina 1 Depok melalui konferensi pers di Menteng. Dalam konferensi pers Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada para pihak terkait, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Putu Elvina selaku Ketua Tim Pemantauan Kasus Relokasi dan Alih Fungsi SDN Pondok Cina 1 Depok, menyampaikan adanya dugaan pelanggaran hak anak dan hak atas

pendidikan dalam hal proses belajar yang tidak optimal. Selain itu diduga terjadi pelanggaran hak atas informasi karena tidak adanya transparansi informasi rencana relokasi dan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dan Dinas Pendidikan Kota Depok kepada orang tua/wali murid dan siswa, serta dampak terhadap psikis anak akibat ketegangan yang timbul saat rencana pengosongan asset sekolah yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Depok. Lebih lanjut disampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah atas pemenuhan hak atas Pendidikan para siswa dengan memastikan pembangunan ruang kelas baru bagi para siswa serta memastikan ketersediaan guru sehingga tidak

berdampak pada terganggunya kegiatan belajar mengajar terhadap para siswa.

"Mengkomunikasikan dengan baik kepada komite sekolah, orangtua/wali murid, dengan menyediakan fasilitas di kelas baru yang memadai, tersedianya guru, sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar," kata Putu Elvina. Rekomendasi lainnya, juga menyebutkan agar tidak adanya perundungan dan intimidasi terhadap siswa, wali murid dan guru SDN Pondok Cina 1. (Reza Perdana)

Sampaikan permasalahan dugaan pelanggaran HAM kepada Komnas HAM melalui aplikasi Pengaduan HAM (DUHAM) Online. Aplikasi ini merupakan portal layanan aduan Komnas HAM yang terintegrasi dengan Sentra Layanan Informasi Pengaduan (SeLIP). DUHAM Online memiliki fitur seperti formulir daring, telusur penanganan pengaduan, dan konsultasi aduan DUHAM Online menggunakan pesan teks. Download on the ANDROID APP ON Google play App Store

Mendorong Pemanfaatan Pusdahamnas di Lingkungan Akademik sebagai Ruang Data dan Interaksi

Focus Group Discussion (FGD) Masukan Publik dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional (PUS MNAS Dalam Kerja Pem HAM NAMRI karta

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin Siagian bersama Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Esrom Hamonangan saat FGD Masukan Publik dan Pemanfaatan Sistem Informasi PUSDAHAMNAS, di Aula Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Jum'at (02/03/2023).

omnas HAM telah meluncurkan K sistem informasi Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional (PUSDAHAMNAS) sebagai salah satu upaya penyebarluasan wawasan HAM. Pada masa mendatang Pusdahamnas diharapkan tidak hanya menjadi ruang data dan informasi terkait HAM namun sebagai ruang interaksi masyarakat.

Sebagai langkah untuk mendorong penggunaan sistem informasi Pusdahamnas, khususnya di lingkungan akademik, Komnas HAM melaksanakan konsultasi publik serta pemanfaatannya bersama dengan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Jum'at (02/03/2023). Kegiatan yang dibalut dengan Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan di Aula Fakultas Syariah dengan dihadiri oleh 20 dosen lintas fakultas dan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Komnas HAM telah memulai perancangan dan pembangunan Pusdahamnas pada 2022 lalu. Pusdahamnas dibangun sebagai salah satu terobosan atau inovasi dalam melakukan pengelolaan dan pengolahan sumber daya pengetahuan HAM berbasis teknologi informasi dalam upaya peningkatan kesadaran

masyarakat dan aparatur negara. Komnas HAM dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai yang dimandatkan dalam Undang-Undang HAM, telah banyak mengolah,menghasilkan, maupun mengelola berbagai dokumen, data, dan informasi yang dihasilkan dari kerja masing-masing fungsi, mulai dari pengaduan, pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, dan mediasi. Datadata tersebut yang diintegrasikan dalam Pusdahamnas.

Sistem informasi Pusdahamnas sendiri telah diluncurkan pada 20 Oktober 2022 lalu, bertepatan dengan Konferensi HAM Komnas HAM Tahun 2022. Peluncuran dilaksanakan bersama dengan 8 (delapan) mitra lembaga, yaitu LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, Universitas Surabaya, Universitas Negeri Medan, Pusham UII, Serikat Pengajar HAM Indonesia, dan SAFE Net. Sistem informasi Pusdahamnas kini telah dapat diakses oleh setiap individu melalui website https://pusdahamnas. komnasham.go.id

Untuk meningkatkan pelayanan informasi, pembangunan sistem Pusdahamnas tidak terhenti pada tahap itu saja. Komnas HAM juga membangun

kerjasama dengan berbagai lembaga terkait yang secara bertahap akan dilanjutkan pada 2023-2024. Hingga pada akhirnya nanti tercapai kerjasama dengan seluruh lembaga di seluruh provinsi di Indonesia serta terciptanya integrasi data, informasi dan dokumen terkait hak asasi manusia pada 2024.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Saurlin P Siagian dalam pembukaan dan pengantar FGD menegaskan bahwa sumber informasi terkait HAM saat ini didominasi oleh media yang asal usulnya tidak jelas, sehingga sangat besar potensi adanya berita bohong atau hoaks terkait informasi HAM di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sistem informasi Pusdahamnas dibangun sebagai pusat ruang data dan ruang interaksi sumber daya hak asasi manusia dengan kemudahan dalam simpan-temu data kembali maupun berbagi-pakai data dan informasi aktual dan terpercaya.

Saurlin berharap ruang ini dapat terus disempurnakan dan dikembangkan. Beliau menyebutnya sebagai "sembari berjalan, ciptakan jalan". "Kita punya mimpi besarnya, Pusdahamnas ini tidak hanya sebagai ruang data, tetapi juga sebagai ruang interaksi bagi masyarakat Indonesia," tuturnya.

FGD Masukan Publik dan Pemanfaatan Sistem Informasi PUSDAHAMNAS di Aula Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, Jum'at (02/03/2023).

Sejalan dengan Saurlin, Esrom Hamonangan selaku Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, dalam paparannya mengatakan, "Pusdahamnas merupakan bentuk inovasi Komnas HAM sebagai ruang pengelolaan data dan informasi. Setelah 2 bulan diluncurkan, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan ditambah. Masukan dan saran terhadap sistem informasi Pusdahamnas sangat penting sebagai bahan pengayaan dan optimalisasi pemanfaatan dalam Pusdahamnas mendukung pengarustamaan HAM di lingkup Akademisi dan Tri Darma Perguruan Tinggi," terang Esrom.

Esrom menambahkan bahwa sejak didirikan pada 7 Juni 1993, Komnas HAM telah memproduksi berbagai data dan dokumen HAM, yang telah menjadi rujukan atau referensi bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Namun, pengelolaan data tersebut belum optimal. "Dibentuklah Pusdahamnas sebagai bentuk inovasi bagi Komnas HAM dalam pengelolaan data dan informasi untuk dapat memperluas dan mempercepat penyebarluasan wawasan HAM. Program ini masuk sebagai program prioritas nasional tahun 2022-2024," tegasnya.

Respon positif dan harapan sempat disampaikan oleh salah satu mahasiswa. Sebagaimana diutarakan, Pusdahamnas sebagai terobosan yang sangat bagus untuk sebagai pusat sumber daya HAM di Indonesia. Akan tetapi, masih perlu dikembangkan dan diperbaiki agar tampilan dan akses

terhadap sistem Pusdahamnas semakin mudah dan cepat hanya dengan menggunakan ponsel, tidak terbatas hanya melalui komputer atau laptop.

Masukan dan harapan juga disampaikan oleh para dosen Fakultas Syariah. Sebagaimana disampaikan, sistem informasi Pusdahamnas dapat lebih banyak memiliki menu-menu yang lengkap agar semakin banyak lagi informasi-informasi sumber daya hak asasi manusia dapat diakses oleh masyarakat. Dengan beragamnya fitur ataupun menu pilihan yang dapat menyajikan informasi dan data faktual terkait hak asasi manusia berarti sistem informasi Pusdahamnas tidak hanya sebagai ruang pengelolaan ataupun penyimpanan data, tetapi juga sebagai ruang interaksi masyarakat untuk bersama memahami dan mengetahui apa itu hak asasi manusia.

Kedepan diharapkan Pusdahamnas benar dapat menjadi ruang data publik dalam penyimpanan, penyajian, pengolahan dan pemanfaatan data, informasi, dokumen, serta sumber daya HAM nasional, serta menjadi ruang interaksi publik dalam mengakses seluruh informasi,pengetahuan, wawasan, maupun menjadi rujukan HAM dalam pengambilan kebijakan maupun sebagai bahan monitoring pelaksanaan pemenuhan HAM di Indonesia. Sistem informasi Pusdahamnas dengan berbasis teknologi dan informasi menjadi terobosan terbaru yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai stakeholders demi terwujudnya upaya bersama dalam penghormatan, pemenuhan dan

pelindungan hak asasi manusia bagi setiap individu.

Melalui sistem informasi Pusdahamnas diharapkan dapat mempercepat dan memperluas proses penyebaran wawasan dan pengetahuan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan sistem Pusdahamnas bersifat terbuka untuk publik, sehingga dapat diakses oleh setiap individu di segala sektor, baik pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, lembaga riset, lembaga pendidikan, media, maupun orang perseorangan.

Pusdahamnas dibangun dan dikembangkansebagaiCenterofExcellent Komnas HAM. Melalui Pusdahamnas, Komnas HAM dan lembaga mitra, akan mampu membumikan prinsip dan nilai HAM kepada seluruh lapisan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Pusdahamnas juga dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan kemudahan dalam simpan-temu kembali, aksesibel dalam bagi-pakai data, sehingga dapat dengan mudah digunakan termasuk bagi kelompok penyandang disabilitas. (Nadia Farikhati)

Kelembagaan

Integrasi dan Sinergi 9 Prioritas Kerja Untuk Pemajuan dan Penegakan HAM

LAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL INTEGRASI & SINERGI 9 PRIORITAS KERJA KOMNAS HAM RI

Pimpinan dan Anggota Komnas HAM bersama dengan Plt. Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Kepala Biro/Plt. Kepala Biro, dan Perwakilan semua unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk Integrasi dan Sinergi 9 Prioritas Kerja Komnas HAM RI, (Kamis, 9 Maret 2023).

engawali tahun pertama M periodesasi Anggota Komnas HAM 2022-2027, 9 (Sembilan) isu prioritas kerja sudah sepatutnya menjadi fokus kerja Komnas HAM ke depan. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) menjadi wadah menguatkan koordinasi intra Komnas HAM dan antar K/L untuk memastikan 9 Prioritas Kerja terinternalisasi dengan baik dalam rencana kerja.

Komnas HAM pada 9 - 10 Maret 2023 melaksanakan Rakornas secara hybrid di Bogor dengan dihadirioleh Pimpinan dan Anggota Komnas HAM, Plt. Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Kepala Biro/Plt. Kepala Biro, dan Perwakilan semua unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Rakornas dilaksanakan setiap tahun untuk mensinkronkan dan mengkolaborasikan program-program strategis antar unit kerja Komnas HAM guna menghasilkan rencana kerja di tahun selanjutnya yang berorientasi pada hasil (outcome). Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk menajamkan perencanaan awal agar sasaran strategissebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat tercapai dengan optimal.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, hadir menjadi Keynote Speaker dan menyampaikan arahan serta masukannya melalui video statement. Mahfud membahas

salah satu prioritas kerja Komnas HAM yaitu Pelanggaran HAM yang Berat. Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah mengakui pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro mengharapkan agar 9 (sembilan) prioritas kerja yang dimiliki saat ini dapat terinternalisasi dengan baik dalam kegiatan-kegiatan Komnas HAM, secara terstruktur dan optimal sehingga dapat memperkuat peran dan posisi strategis Komnas HAM dalam pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. "9 (sembilan) Prioritas ini disusun dengan basis pentahapan yang berkaca pada peluang-peluang dimana eksistensi Komnas HAM sangat diperlukan guna mewujudkan tujuan Komnas HAM sebagaimana tertulis dalam UU 39 Tahun 1999," ungkap Atnike.

Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas yang turut hadir menyampaikan bahwa 9 (sembilan) prioritas lembaga Komnas HAM dinilai sejalan dengan 7 isu prioritas yang telah tercantum dalam Renstra. Oleh karenanya dapat dituangkan dalam Rencana Kerja Komnas HAM tanpa merubah renstra dan internalisasi prioritas kerja dapat dilaksanakan dengan lebih mudah. Lebih dari itu, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Bappenas menyampaikan bahwa integrasi

kebijakan antar Kementerian/Lembaga terkait dengan pemajuan dan penegakan HAM juga perlu dipertimbangkan untuk pelaksanaan prioritas kerja dalam mendukung rencana pembangunan nasional.

Lebihlanjut,DeputiBidangKelembagaan dan Tata Laksana dari Kemenpan RB menyatakan bahwa penguatan kelembagaan juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Sangat relevan untuk membangun kelembagaan Komnas HAM yang berbasis kolaboratif baik dari segi program, data, maupun organisasi dengan membentuk squad team dalam biro, antar biro, dan antar Kementerian/ Lembaga.

Pada kegiatan tersebut, masing-masing komisioner pengampu menyampaikan strategi dan arah kebijakan 9 (sembilan) prioritas kerja Komnas HAM. Dari paparan tersebut diharapkan Kesekjenan dapat memahami bagaimana mengeksekusi ide dan gagasan yang disampaikan untuk dapat diimplementasikan secara teknis dalam rencana kerja yang telah ditetapkan. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komnas HAM dalam sambutan penutup, "Saya berharap arah dan fokus 9 Prioritas Kerja Lembaga yang disampaikan dapat diterjemahkan dengan jelas dan lugas di programprogram kerja oleh masing-masing unit eselon II" pungkasnya. (Nok Mia Audinia)

Melindungi Pekerja Domestik dengan Pengesahan RUU PPRT

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro beserta anggota Komnas HAM 2022-2027 dan Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti Pawai HAM Mendukung Percepatan Pengesahan RUU PPRT di Jakarta pada 12 Februari 2023.

omnas HAM mendukung K percepatan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk segera disahkan. Ratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga sangat relevan untuk mendukung pengesahan RUU PPRT.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) saat ini sedang didorong pengesahannya sebagai produk hukum (UU). Proses pengusulan RUU tersebut telah cukup lama, yaitu sekitar 18 tahun. Bilamana RUU ini telah menjadi undang-undang, maka pengaturan dan pengelolaan masalah ketenagakerjaan domestik memiliki landasan hukum. RUU tersebut mengatur tentang perlindungan bagi para pekerja domestik (Pekerja Rumah Tangga) dan pemberi kerja di Indonesia. Pengesahan ini menjadi penting karena di dalam RUU tersebut,terdapathal-halyangmengatur perlindungan pekerja domestik seperti kondisi kerja, pendidikan dan pelatihan PRT, penyelesaian perselisihan, pengawasan, dan sanksi bagi penyalur.

Dari sudut pandang Komnas HAM, UU PPRT juga dapat menaikan kualitas pekerja rumah tangga. "Pekerja rumah tangga menjadi pekerja profesional yang selama ini diabaikan skill-nya karena tidak ada perlindungan dan perhatian," ujar Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro saat melakukan pawai HAM Mendukung Percepatan Pengesahan

RUU PPRT di Jakarta pada 12 Februari 2023. Masih menurut Atnike, lembagalembaga pemerintah di tingkat daerah maupun pusat dapat mengalokasikan anggaran dan sumber daya untuk memperkuat profesionalitas pekerja rumah tangga. Selain itu, pemerintah dapat melindungi mereka.

Selain pertimbangan untuk mempercepat dan mendorong RUU ini agar tercipta dasar hukum, hal lain yang harus dicermati adalah jumlah PRT di Indonesia juga cukup besar. Dari data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) 2022, jumlah PRT di Indonesia tercatat mencapai 5 juta orang. Sebagian besar dari PRT ini adalah perempuan dan tidak jarang pula ditemukan kelompok anak-anak. Karena tidak ada perlindungan hukum dan kerap menerima perlakuan tidak manusiawi, maka kelompok ini sangatlah rentan terhadap pelanggaran. Menurut data JALA PRT, sepanjang 2017-2022 tercatat ada 2.637 kasus kekerasan yang menimpa PRT. Kekerasan terhadap PRT yang terjadi berupa kekerasan ekonomi, kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Untuk memperkuat dorongan terhadap pengesahan RUU PRT pada 2021, Komnas HAM menyelesaikan kajian tentang Pentingnya Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Kajian yang dilakukan bersama dengan Serikat Pengajar HAM ini merespon tentang minimnya perlindungan dan

pemenuhan hak-hak PRT di seluruh dunia. Rekomendasi dari hasil kajian ini adalah mendorong pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga sebagai upaya dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak-hak PRT. Disamping itu, Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT.

Komnas HAM menganggap Konvensi ILO 189 sangat penting dan relevan untuk memperkuat dorongan bagi pengesahan RUU PPRT dan dapat menjadi instrumen yang melengkapi apabila RUU tersebut sudah disahkan menjadi Undang Undang. Terkait ratifikasi Konvensi ILO 189 ini penting juga menjadi norma rujukan dalam pembahasan RUU PRT sebagaimana disampaikan oleh Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah, "Komnas HAM berkesimpulan bahwa ratifikasi konvensi ILO 189 dapat mendorong kondisi HAM yang kondusif bagi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak PRT. Ratifikasi konvensi tersebut juga dapat menjadi norma rujukan dalam penyusunan dan pembahasan RUU PPRT."

Masih dalam rangka mendorong pengesahan RUU PRT, Komnas HAM mendorong peran aktif dari DPR RI dan pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik seluasluasnya selama proses pembahasan RUU PPRT sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2021 dimana ditegaskan bahwa setiap pembentukan perundang-undangan harus memberikan akses bagi masyarakat untuk memberikan masukan. Hal ini penting agar aspirasi dari unsur-unsur masyarakat yang sifatnya membangun dapat didengar dan dipertimbangkan. (Sasanti Amisani)

Perwakilan

Komnas HAM Dukung Pengarusutamaan HAM di Polda Maluku

RAPAT KERJA PENGAWASAN ITWASDA POLDA MAL T.A.2023

Plt. Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, Anselmus Sowa Bolen saat menjadi narasumber pada Rakerwas Itwasda Polda Maluku TA. 2023 di Rupatamą Polda Maluku, Kota Ambon pada Selasa (28/2/2023).

epala Sekretariat Komnas HAM di K Provinsi Maluku, Anselmus Sowa Bowen, menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itwasda Polda Maluku (28/2). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latief, didampingi Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Asep Saepudin dan Auditor tingkat III Itwasda Maluku. Sebagai pelaksanaan fungsi Komnas HAM dalam bidang pemajuan, Anselmus memberikan pembekalan bertema "Strategi Komnas HAM dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas POLRI yang Profesional dan Menghormati HAM". Kegiatan ini bertempat di Rupatama Polda Maluku, Kota Ambon.

Anselmus mengingatkan jajaran Polda Maluku bahwa tugas kepolisian merupakan bagian dari tanggung jawab negara. Oleh karenanya, Komnas HAM mendukung adanya pembekalan HAM secara rutin di setiap Polres Maluku.

Dalam Rakerwas yang dihadiri seluruh pejabat utama Polda Maluku, para Kapolres dan Wakapolres jajaran Polda Maluku tersebut, Anselmus mengingatkan kembali peran Polri sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara ketertiban masyarakat menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI.

"Sebagai alat negara dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sesungguhnya tugastugas kepolisian adalah tugas-tugas pelindungan dan penegakan HAM. ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara" jelas Anselmus.

Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi terbitnya Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian. Dia juga menyampaikan berbagai kerjasama yang telah dilakukan antara Komnas HAM

dengan pihak kepolisian dalam bidang pemajuan dan penegakan HAM. Sejak tahun 2016, Komnas HAM menggagas program Polisi Berbasis HAM melalui Pilot Project bekerja sama dengan Divisi Hukum Polri. Program Polisi Berbasis HAM tersebut menghasilkan empat buku saku HAM bagi kepolisian, yakni Buku Saku HAM Satuan Tahanan dan Barang Bukti, Satuan Sabhara, Satuan Reserse, dan Korps Brimob Polri. Diharapkan, buku saku tersebut dapat menjadi petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas kepolisian yang berbasis HAM.

Dalam kesempatan tersebut, Komnas HAM juga diminta oleh sejumlah Kapolres agar dapat memberikan pelatihan HAM secara rutin kepada anggota kepolisian, terutama terhadap anggota-anggota yang baru direkrut, sehingga mereka paham betul prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugasnya.

"Tentunya Komnas HAM dengan senang hati menyambut permintaan tersebut, kami selalu siap memberikan pembekalan HAM kepada anggota kepolisian," jawab Anselmus. (Rudy Kurniawan)

Penyerahan Plakat dari Plt Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Anselmus Sowa Bolen kepada Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latief, saat Rakerwas Itwasda Polda Maluku TA. 2023 di Rupatama Polda Maluku, Kota Ambon pada Selasa (28/2/2023).

Sisi Lain Perempuan dan Lelaki dalam Rumah Tangga

Oleh: Andri Ratih (Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Komnas HAM)

Perjuangan seorang perempuan dalam menghadirkan kehidupan baru di dunia sangatlah tidak mudah. Seringkali para perempuan harus bertaruh nyawa ketika proses tersebut dilakukan. Bahkan saat seorang bayi berhasil dilahirkan, kesiapan mental dan fisik seorang perempuan penting untuk menjadi perhatian orang-orang sekitarnya terutama pasangannya. Faktor kesehatan mental menjadi hal yang krusial bagi seorang ibu muda karena akan berdampak pada dirinya sendiri dan kesejahteraan keluarganya. Gambaran inilah yang diangkat dalam film Pieces of Woman.

Pieces of Woman bercerita tentang seorang perempuan (Martha) yang didampingi suaminya (Sean) melakukan proses persalinan di rumah dengan seorang bidan (Eva) yang membantu persalinannya. Persalinan tidak berjalan mulus namun Martha tetap bersikeras untuk melahirkan di rumah. Dengan penuh perjuangan, bayi lahir dengan selamat namun tidak bertahan lama karena beberapa menit kemudian kondisi bayi membiru hingga butuh pertolongan medis dan bayi tidak dapat terselamatkan.

Martha dan Sean sulit menerima kenyataan ini. Mereka melakukan autopsi pada jenazah bayinya, hasilnya mengungkapkan jika bayi mereka meninggal karena kondisi oksigen yang rendah. Halinimempengaruhihubungan dan kehidupan mereka hingga Sean berselingkuh dengan sepupu Martha, Suzanne, yang menjadi pengacara dalam kasus kematian bayi mereka.

Setiap melihat anak perempuan, Martha selalu teringat dengan bayinya yang telah meninggal. Martha melampiaskan

kesedihannya dengan kembali bekerja walaupun masih mengeluarkan darah nifas, dada membengkak, dan air susu yang mengalir hingga membasahi pakaiannya. Sedangkan Sean, pekerjaannya terbengkalai, mengkonsumsi minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Bidan Eva yang membantu persalinan Martha terancam hukuman 5 tahun penjara.

Keputusan Martha u n t u k menyumbangkan jasad bayinya guna penelitian medis menjadi satu di antara permasalahan yang muncul karena Sean dan ibunya Martha menentangnya, namun Martha tidak bergeming. Ibu Martha pun mencampuri urusan rumah tangga Martha dan Sean yang sedang renggang hingga Sean meninggalkan Martha.

Pieces of A Woman menyuguhkan drama yang terjadi antara Martha dan Sean, pasangan yang mengalami depresi postpartum karena kehilangan bayinya dalam waktu singkat setelah dilahirkan. Cerita yang diberikan riil karena 10% ibu yang melahirkan mengalami depresi postpartum. Menariknya, film ini mengangkat bahwa tidak hanya seorang ibu saja yang dapat mengalami depresi postpartum, namun juga bisa dialami oleh sang ayah dan menjadi lebih rentan lagi ketika istrinya juga menderita kondisi tersebut.

Hal lain yang menarik dalam film yaitu laki-laki dimunculkan dapat mengekspresikan dirinya bahkan menangis, laki-laki pun bisa turut serta dalam pekerjaan domestik seperti Sean. Martha pun digambarkan sebagai perempuan pekerja yang kuat dan mandiri. Sebagai perempuan Martha juga dapat memilih dan memberikan keputusan untuk jasad bayinya.

Akhir kata, film ini memang menyuguhkan beberapa adegan dewasa, sehingga tidak layak untuk ditonton anak-anak. Namun demikian Pieces of A Woman berani mengangkat sudut pandang yang biasanya dianggap tabu,misalnya adeganlaki-laki menangis dan turut berperan dalam pekerjaan domestik. Perempuan juga digambarkan memiliki hak untuk bekerja dan mengambil keputusan. Film ini dapat menjadi salah satu pilihan film yang wajib ditonton bagi pasangan, keluarga, dan orang tua agar mengenal depresi postpartum, kesehatan mental, dan melihat sisi lain dari laki-laki dan perempuan yang berkeluarga. Akting Vanessa Kirby dalam film ini pun menjadi daya tarik tersendiri yang membuat penonton hanyut dalam perjuangan dan kesedihan yang dialami Martha.

Judul Film : Pieces of A Woman

Produser : Kevin Turen, Ashley Levinson, Aaron Ryder

Sutradara : Kornél Mundruczó

Pemain : Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn, Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger

Durasi Film : 2 jam 6 menit

Penulis : Kata Weber

Produksi : Little Lamb dan Bron Studios

Tahun :2020