BERKISAHDENGANHATINURANI WACANA Edisi VI/Tahun V/1-31 Agustus 2007
Tokoh: Amandus Yolliu Kaize
Jejak: Jejak Suram Masyarakat Adat
Kaleidoskop: ICC Tidak Ancam Hukum Nasional
PUNAHNYAKEDAMAIAN DITANAHLELUHUR
Dari Redaksi
Salam
gustusan. Begitulah masyarakat Indonesia menyebut kegiatan untuk menyemarakkan hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati tiap tanggal 17 Agustus. Kegiatannya biasanya berupa beragam perlombaan dari yang serius sampai yang lucu, unik, dan menarik. Aneka perlombaan itu di gelar tiap RT/RW di seluruh desa di Indonesia, di kantor-kantor pemerintah dan swasta, dan instansi lainnya.
Di kantor Komnas HAM, Agustusan juga berjalan meriah. Dengan dana ala kadarnya: hasil sumbangan staf, anggota, dan pihak lain yang peduli, panitia Agustusan Komnas HAM menggelar aneka perlombaan. Ada lomba tenis meja, badminton, futsal, basket, game play station, catur, karambol, menyanyi, joget, balap karung, dan lain-lain. Staf dan anggota pria maupun wanita turut berpartisipasi. Perlombaan digelar usai jam kantor sehingga tidak mengganggu pekerjaan staf.
Tak ketinggalan awak redaksi Wacana HAM juga ikut ambil bagian dalam perlombaan. Tentu sambil tak melupakan tugas utamanya yaitu melakukan reportase. Melalui perlombaan seperti itu terasa sekali rasa kebersamaan dan kekeluargaan bisa terjalin lebih akrab di antara staf.
Aneka perlombaan itu digelar sejak pertengahan Juli sampai puncaknya pada akhir Agustus 2007. Pada akhir Agustus 2007 akan diselenggarakan acara resepsi Agustusan yang sekaligus juga menjadi momen untuk melepas kepergian anggota Komnas HAM periode 2002-2007 yang masa tugasnya berakhir pada 31 Agustus 2007.
Merdeka!
Salam
Tim Redaksi
Daftar Isi
3 Utama Lensa 8 Kaleidoskop 10 Momen 11 Tokoh 12 Jejak
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANSAN YANG LEN KONSTITUSIONAL SAYALAH PEMEDANE HAK ATAS TANAH INI !!!! 00 RP HMM.. BICARA APA DIA? KITASODAH HIDUP DITANAHINI SEJAK NENEK MOYANG KOO? ONe
Penasihat/Penanggungjawab:Enny Soeprapto,Pemimpin Umum:Atikah Nur'aini, Pemimpin Redaksi:Rusman Widodo, Redaksi: Rini Tambunan, Hari Reswanto, Syaiful Hakim, Sekretaris Redaksi:Margaretha Saulinas, Fotografer: Banu Abdillah,Distribusi: Sunaryo, Desainer Grafis: Agus Solikin, Pencetak: Fauzan Inti Kreasi, Penerbit: Pusdokinfo Komnas HAM, Alamat Redaksi: Pusdokinfo Komnas HAM, Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310. Telepon (021) 392 5230, Faksimili (021) 391 2026. Email: [email protected].
Publikasi ini dibagikan gratis, tidak diperjualbelikan. Boleh mengutip isinya, tapi harus menyebutkan Buletin Wacana HAM sebagai sumbernya.
Punahnya Kedamaian diTanah Leluhur
Naparanakkangjuku, Napaloliko raung kaju, Nahambangiko allo, Nabatuiko ere bosi, Napalolo rang ere tua, Nakajariangko tinanang
(Ikan bersibak, pohon-pohon bersemi, matahari bersinar, hujan turun, air tuak menetes, segala tanaman menjadi)
tulah sekelumit kutipan dari Pasanga ri Kajang, yakni pesan-pesan suci yang dipercaya masyarakat adat Tanah Toa Kajang berasal dari To Rie Akra na (Pencipta Segala Sesuatu, Yang Mahakekal dan Maha Mengetahui) yang diturunkan kepada manusia pertama (Ammatoa). Masyarakat adat ini tinggal di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Bagi warga masyarakat adat di Desa Tanah Toa -yang terletak sekitar 200 kilometer dari Kota Makassar -alam akan mencurahkan segala kebaikannya apabila mereka menjaga kelestarian lingkungan alam yang mereka tinggali.
Tapi, belakangan, kearifan masyarakat adat di sana terusik. Sekitar tahun 1980-an, tanah adat mereka mulai dikuasai perusahaan swasta yang ingin memanfaatkan kesuburan tanah di situ. Alam sekitar, yang mencakup tanah, hutan, gunung, lembah dan sungai, yang awalnya dipahami sebagai milik bersama, dan selama ini selalu menjadi sumber penghidupan bersama, seolah raib. Semua tiba-tiba berubah karena kini sudah ada pemilik lain atas anugerah kehidupan yang diberikan alam tersebut, ya perusahaan perkebunan itu. Kedamaian menghilang dan perebutan lahan pun menjelang.
Itulah konflik yang pernah terjadi antara warga masyarakat adat Kajang dengan PT London Sumatra (PT Lonsum) yang membuka lahan perkebunan karet di sana. Perseteruan memuncak pada tahun 2003 tatkala terjadi pembakaran rumah warga dan penembakan beberapa petani oleh pihak perusahaan yang dibantu aparat keamanan. Perusahaan perkebunan merasa berhak merambah wilayah tanah adat karena berbekal hak guna usaha (HGU) yang diberikan pemerintah, sedangkan masyarakat adat berupaya mempertahankan tanah adat mereka karena meyakininya sebagai warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka.
Foomg
Begitulah, kesederhanaan yang awalnya selalu menjadi prinsip hidup kelompok masyarakat adat kerap terancam menjadi barang usang tatkala berhadapan dengan perusahaan modern yang berprinsip mencari keuntungan yang sesungguhnya hanya memiliki batas tipis dengan keserakahan-bila tak dijalankan dengan keberhati-hatian.
Keserakahan atas kekayaan alam seperti itu pula yang telah mengusik kedamaian masyarakat adat Dayak Meratus Pitap yang kerap disebut Dayak Bukit dan tinggal di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Sudah sejak tahun 1967, hutan dan tanah leluhur yang selama ini menjadi tempat hidup masyarakat dayak tersebut dirusak sejumlah perusahaan kayu yang berbekal izin hak pengusahaan hutan (HPH). Belakangan, kerusakan di lingkungan hidup Dayak Pitap kian menjadi-jadi tatkala sejumlah perusahaan perkebunan dan pertambangan ikut mencari kekayaan dari wilayah masyarakat adat tersebut. Kehadiran perusahaan perkebunan sawit dan perusahaan tambang bijih besi itu semakin meminggirkan komunitas Dayak Pitap dari surga kehidupannya.
Penyerobotan atas lahan atau hutan juga terjadi di Papua yang saat ini memiliki sekitar 253 suku.Tak mengherankan bila di sana sering terjadi konflik antara masyarakat adat dan pendatang terkait urusan kepemilikan tanah. Kondisi tak berbeda bisa dijumpai di Sumatra dan berbagai wilayah Indonesia lainnya.
Umumnya, konflik yang mencuat tersebut menyangkut sengketa kepemilikan tanah antara sekelompok masyarakat adat dan perusahaan swasta atau juga dengan pemerintah.
Konflik antara warga masyarakat adat dan pemerintah biasanya terjadi lantaran penetapan sebuah kawasan sebagai hutan lindung atau taman nasional dilakukan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat adat yang tinggal di tempat tersebut.
Hal ini, misalnya, terjadi di Taman Nasional Gunung Leuser, di Taman Nasional Komodo, di Taman Nasional Wakatobi, di Taman Nasional Lore Lindu, dan di Taman Nasional Rawa Aopa Watomohai. Di tempat-tempat itu, tiba-tiba saja masyarakat adat tak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidupnya seperti semula karena terdepak dari tanah leluhurnya sendiri yang sebagian atau malah seluruhnya telah termasuk ke dalam bagian taman nasional atau hutan lindung.
Lebih parah lagi, selain kerap terpinggirkan dalam soal kepemilikan atas tanah, masyarakat adat pun sering terdesak dalam urusan menyangkut pelestarian adat-istiadat dan kepercayaan mereka. Bisa dijadikan contoh mengenai hal ini adalah pergulatan menghadapi tekanan penyebaran agama-agama formal dari kelompok masyarakat penganut Wetutelu di Wet Semokan, Lombok, Nusa Tenggara Barat, juga kelompok penganut Patuntung di Tanah Toa Kajang, Sulawesi Selatan, atau penganut Khalik di kalangan komunitas Wana yang tinggal di Kayupoli, Kecamatan Soyojaya, Kabupaten Morowali, SulawesiTengah.
Adanya tekanan terhadap kepercayaan yang dianut masyarakat adat tersebut biasanya berawal dari niat pihak-pihak tertentu untuk membebaskan mereka dari keprimitifan, keterasingan, ataupun keterbelakangan . Sebuah niat atau upaya yang tentunya masih perlu diperdebatkan. Hal ini ditengarai sudah berlangsung demikian lama, bahkan semenjak zaman kolonial ketika gerakan Misi atau Zending merambah ke berbagai pelosok negeri ini guna mencari orang-orang yang dianggap primitif tersebut. Sementara setelah Indonesia merdeka, khususnya di era Orde Baru, ditengarai ada upaya dari sejumlah pihak untuk melakukan pembinaan terhadap mereka.
Langkah-langkah pembinaan tersebut dinilai lucu karena dianggap bersikap ambigu. Sebab, di saat pembinaan atas kepercayaan masyarakat adat itu dilancarkan, masyarakat adat tersebut sebaliknya diharapkan tetap mempertahankan bentuk-bentuk rumah adat mereka seperti asalnya demi kepentingan pariwisata. Jadi keunikan, keeksotisan, dan keaslian rumah-rumah masyarakat adat diharapkan tetap lestari sebagaimana adanya sejak ratusan atau ribuan tahun silam, sedangkan unsur religi dan kepercayaan mereka yang sama unik dan eksotisnya itu ingin diubah atau disempurnakan.
Kelompok masyarakat adat juga kian tersudut manakala kepada mereka diberikan berbagai julukan miring. Sebutlah, misalnya, julukan
sebagai perambah hutan, peladang berpindah, kelompok masyarakat terasing, atau masyarakat primitif. Sering pula mereka dituding sebagai biang kerok kebakaran hutan. Padahal, luas areal hutan yang dibakar dalam rangka pembersihan lahan oleh perusahaan HTI dan perkebunan besar kelapa sawit seringkali jauh lebih besar.
Keterdesakan komunitas masyarakat adat di berbagai pelosok Nusantara ini, terutama yang terkait masalah tanah, ditengarai salah satunya disebabkan oleh keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sebab, dengan adanya UU tersebut, struktur adat yang diakui masyarakat justru tidak diakui oleh pemerintah. Inilah yang kerap dinilai telah menyebabkan terjadinya kekacauan dalam pengaturan hukum tanah ulayat (adat).
Berdasar UU No. 5/1979 tersebut memang wilayah adat yang dibangun atas dasar kesatuan genelogis dihapus kemudian diganti dengan pembentukan desa secara administratif. Bahkan, beberapa kampung adat digabungkan menjadi satu desa. Sejak itu, batas wilayah adat menjadi kabur. Demikian pula status tanah adat beserta hak ulayat. Akibatnya, keberadaan hukum adat serta pemuka adat direkayasa, dikikis, sekaligus dimatikan peran sosial serta pengaruhnya oleh penguasa. Mereka yang layak menjadi kepala desa harus yang berpendidikan minimal sekolah dasar, sehingga menutup peluang bagi pemuka adat. Kriteria ikatan sosial pun bukan lagi atas dasar keturunan, tetapi lokasi desa.
Banyaknya konflik pertanahan antara masyarakat adat dan investor atau pemerintah juga sering dianggap sebagai akibat dari kecenderungan pemerintah yang terlalu berpihak kepada pemodal besar ketimbang kepada rakyat kebanyakan. Maka, UU
Perkebunan, UU Pertambangan, serta UU Kehutanan yang menjadi landasan masuknya investor asing dan domestik sampai ke hutan-hutan dan gunung yang termasuk dalam wilayah-wilayah tanah ulayat turut dinilai telah memperparah konflik-konflik antara masyarakat adat dan investor swasta tersebut.
Apabila masyarakat adat sampai terpinggirkan karena adanya penyerobotan tanah atau hutan mereka, maka tentu ini adalah suatu hal yang amat memprihatinkan. Demikian pula jika sampai mereka merasa tertekan oleh adanya upaya pihak-pihak yang ingin membina dan menyempurnakan religi dan kepercayaan mereka. Sebab, keberadaan komunitas masyarakat adat beserta hak-hak mereka di seluruh negeri ini sesungguhnya diakui dan dilindungi oleh negara (lihat boks).
Berdasarkan pengalaman, memang tidak gampang mewujudkan perlindungan tersebut. Tetapi, belakangan, ada terobosan yang sudah dilakukan Badan Promosi dan Investasi Daerah Provinsi Papua. Lantaran di provinsi itu banyak terjadi sengketa tanah adat, maka mereka sekarang menganjurkan agar calon investor tidak berupaya memiliki hak atas tanah (HAT) tetapi lebih baik menyewanya langsung dari pemangku hak ulayat. Atau, disarankan agar investor menjadikan tanah ulayat sebagai bentuk penyertaan modal masyarakat lokal terhadap pendirian kegiatan usaha baru.
Agaknya, itu adalah salah satu langkah bijak yang layak dipertimbangkan. Sebab, terobosan ini mungkin mampu membuat ikan tetap bersibak, pohon bersemi, dan segala tanaman tetap menjadi karena kedamaian yang menyejukkan itu bisa terus berlangsung di tanahtanah leluhur tanpa terusik konflik.
Tim Redaksi Wacana HAM
Konstitusi Menjamin Hak Masyarakat Adat
emestinya, tak boleh ada lagi komunitas masyarakat adat di negeri ini yang S terpinggirkan, baik itu dalam masalah pertanahan maupun urusan kebebasan untuk melaksanakan adat-istiadat mereka. Sebab, negara telah menetapkan adanya perlindungan kepada komunitas masyarakat adat tersebut di dalam perundangan-undangan. Hal tersebut pun sejalan dengan perjanjian internasional yang telah diakui negara ini.
Perlindungan negara kepada kelompok masyarakat adat tersebut dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 6, Ayat 1, Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyebutkan, "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan pemerintah." Sedangkan pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan, "Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat, dilindungi selaras dengan perkembangan zaman."
Demikian pula, perlindungan yang harus diberikan oleh negara terhadap keberadaan kelompok masyarakat adat yang termasuk dalam kelompok minoritas itu telah ditegaskan di dalam Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, "Di
negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri."
Jadi, tentu tak boleh lagi ada pemberian izin atas perkebunan, pengusahaan hutan, atau pertambangan yang dengan semena-mena merambah batas-batas wilayah tanah ulayat yang sebenarnya telah dimiliki masyarakat adat secara turun-temurun. Dan, jelas pula, kepada masyarakat adat tersebut mesti diberikan kebebasan untuk melaksanakan adat-istiadat mereka, termasuk dalam menjalankan kepercayaan mereka sendiri.
Hak masyarakat adat untuk menganut agama dan kepercayaan sesuai pilihan mereka sendiri itu jelas termaktub dalam Pasal 22 UU No. 39/1999 tentang HAM. Pada pasal 1, dikatakan, "Setiap orang bebas memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu." Sedangkan pada pasal 2 ditegaskan, "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."
Konstitusi secara tegas telah menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Maka negara wajib mewujudkan perlindungan tersebut. Tak ada alasan negara untuk tidak mampu mewujudkannya. Karena caranya sebenarnya sangat mudah yaitu dengan cara negara menunjukkan secara konkret dalam kebijakannya dan tindakannya untuk selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat adat. Bukan kepada kepentingan pengusaha atau konglomerat. Mengabaikan hak masyarakat adat berarti negara telah melakukan pelanggaran HAM yang sangat serius.
RW, SH.
masyarakat adat bertahan pada tradisi sederhana hidup hidup saling berbagi berbagi dengan sesama dan alam alam ajarkan kearifan kearifan menepis keangkaraan kerakusan ketamakan :manusia-manusia modern
Teks: Rusman Widodo
Foto-foto: www.kompas.com, www.pikrak.com, www. sinarharapan.com, www.warsi.or.id, www.detik.com, www.dephut.co.id
Aparat Tak Serius Lindungi Pekerja HAM di Papua
orum Kerja Sama Lembaga Swadaya Masyarakat 1 (Foker LSM) Papua, Elsam Papua, Pokja Papua, Kontras Papua, dan Demos, menilai Pemerintah Provinsi Papua, Kepolisian, dan Komnas HAM, tidak serius memberikan perlindungan terhadap aktivis pembela HAM di Papua.
Penilaian itu disampaikan menyusul adanya teror dan intimidasi yang bertubi-tubi terhadap Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Alberth Rumbekwan SH, pasca pertemuannya dengan utusan khusus PBB, Hina Jilani, baru-baru ini di Jayapura. Penilaian itu tertuang di dalam siaran pers bersama yang diterima Suara Pembaruan, Jum at, 20 Juli 2007 di Jayapura.
Dalam siaran pers disebutkan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Albert Rumbekwan masih menerima teror lewat pesan singkat (SMS) dan dibuntuti orang tidak dikenal hingga ke tempat tinggalnya. Teror dan intimidasi itu dinilai sebagai ancaman yang telah menyerang pribadi, menghina secara rasial, bahkan bisa berakhir dengan pembunuhan terhadap Albert. Rumah Albert telah didatangi orang-orang tidak dikenal sejak 11 Juni sampai 18 Juli 2007.
LOKAKARYA ENGGALI DAN MEMAHAMI KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK PENEGAKAN HAM DI PAPUA Fotox komnasham
Dalam pertemuan dengan Hina Jilani, jajaran Muspida dan Kepolisian menjamin perlindungan hukum untuk kerja-kerja kemanusiaan. Aparat Polda Papua sempat melakukan pengawalan kepada Albert, namun ancaman tetap berlangsung. Kami meminta agar Kepolisian melakukan pengusutan serta membawa pelaku intimidasi ke dalam proses hukum, kata para aktivis LSM itu.
Kasus tersebut juga telah dilaporkan kepada Komnas HAM, melalui laporan Komisioner Komnas HAM Samsudin dan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara. Tetapi hingga saat ini belum ada perhatian serius terhadap kasus tersebut. Ancaman tesebut merupakan akibat tidak langsung dari lambannya negara memajukan kondisi HAM di Papua, khususnya dalam menindaklanjuti berbagai data dan laporan pelanggaran HAM di Papua, demikian siaran pers tersebut.
Sumber: Suara Pembaruan, 21 Juli 2007
Foodcom
atifikasi terhadap Statuta Roma dan keikutsertaan Indonesia sebagai negara yang menyetujui Mahkamah Pidana Internasional atau ICC tidak mengancam kedaulatan hukum nasional. Mahkamah Pidana Internasional itu bukanlah pengadilan banding dan memang tak dibentuk untuk itu.
Sebaliknya, mahkamah itu justru menghormati yurisdiksi hukum setiap negara. Demikian dikemukakan Duta Besar Kanada untuk Indonesia John T Holmes dalam seminar tentang ICC, selasa 17 Juli 2007 di Jakarta. Seminar itu antara lain dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) I Gusti Agung Putri
Astrid Kartika dan Direktur Bina Hak Asasi Manusia (HAM) Departemen Hukum dan HAM Mulatingsih Rawung.
Holmes mengatakan, ICC adalah upaya serius masyarakat internasional untuk menghentikan impunitas. Mahkamah itu dapat digelar untuk mengadili perkara pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan atas kemanusiaan di negara yang menjadi anggota atau di negara tempat peristiwa itu terjadi.
Namun, ada mekanisme lain yang dapat digunakan untuk memanggil mahkamah itu, yakni karena ada masukan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) berkaitan dengan sebuah peristiwa tertentu. Agung Putri menilai bahwa mekanisme tersebut sangat berguna untuk penegakan HAM di Indonsia.
Mekanisme internasional dapat memperkuat mekanisme nasional. Perjanjian seperti itu, menurut Agung Putri bisa diandalkan untuk mencegah berulangnya pelanggaran HAM dan sekaligus mencegah terjadinya impunitas. Artinya, ada penyelesaian secara politik yang didampingi penyelesaian hukum yang tuntas, tuturnya.
Sumber: Kompas, 19 Juli 2007
Perusahaan Pelanggar HAM Diselidiki
nggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia A (Komnas HAM) terpilih periode 2007-2012 M Ridha Saleh mengatakan, perusahaan merupakan salah satu sasaran penyelidikan karena seringkali melanggar HAM. Pelanggaran HAM bukan hanya mereka yang melakukan kekerasan fisik. Satu pelanggar HAM yang tidak pernah tersentuh hukum saat ini adalah perusahaanperusahaan multinasional, kata Ridha di Jakarta, Kamis 12 Juli 2007.
Perusahaan multinasional, kata Ridha, seringkali
Fotα: www.tempointeraktifcom
melanggar hak rakyat, termasuk hak para pekerjanya dan hal tersebut dapat dikategorikan pelanggaran HAM.
Sumber: Suara Pembaruan, 13 Juli 2007
Komisi Kebenaran Abaikan Boikot PBB
omisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia -Timor Leste tetap memberikan kemungkinan amnesti kepada mereka yang diduga melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia dalam jajak pendapat di Timor-Timur, meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Sekretaris Jenderal Ban Ki Moon, memboikot penyelidikan lembaga itu.
Semua tetap berlangsung sesuai dengan Kerangka Acuan, Kata Ketua Komisi Kebenaran Benjamin Mangkoedilaga di Denpasar, Sabtu lalu.
Menurut Benjamin, Komisi tak merevisi Kerangka Acuan Kerja (TOR). Alasannya, mengacu pada surat Dewan Keamanan Nomor 580 Tahun 2006, PBB telah mengakui eksistensi dan menanti hasil kerja Komisi. Dari sisi akademis, katanya, amnesti untuk pelanggar
berat hak asasi manusia bertentangan dengan hukum humanitarian internasional. Tapi, katanya, TOR tak mewajibkan penjatuhan sanksi bagi pelaku. Hanya dapat memberikan rekomendasi, katanya.
Komisioner dari Timor Leste, Jacinto Alves, menyatakan pernyataan PBB itu tidak perlu disikapi secara khusus. Jacinto mengatakan bobot kerja Komisi tak bergantung pada keterangan dari PBB, tapi pada hasil kerja akhir yang bisa dipertanggungjawabkan kepada kedua negara.
Komisi Kebenaran sebelumnya telah empat kali menyurati PBB, yang intinya meminta bantuan menghadirkan sejumlah bekas pejabatnya. Para pejabat yang akan dimintai keterangan, antara lain, bekas sekretaris jenderal Kofi Annan dan lan Martin (Ketua UNAMET). Namun, PBB menolak permintaan Komisi.
Sumber: Koran Temp, Senin, 30 Juli 2007
PBB Puji Laporan CEDAW RI
enteri Negara Pemberdayaan Perempuan M (Meneg PP) Meutia Hatta Swasono menyatakan PBB memuji Indonesia dalam laporan tentang pelaksanaan Undang-Undang (UU) 7/1984 sebagai kelanjutan ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
Pujian PBB itu disampaikan setelah Indonesia memberikan laporan tentang hasil pelaksanaan UU 7/1984 dalam pembahasan laporan CEDAW pada 27 Juli 2007 untuk persiapan persidangan ke-39 di markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS) pada 25 Juli 2007 disertai sejumlah anggota delegasi I untuk menghadiri persidangan ke-39 CEDAW yang berlangsung 23 Juli - 10 Agustus 2007.
Selama kurun waktu dua tahun, banyak kemajuan yang dicapai dari segi penghapusan diskriminasi
di bidang ekonomi, politik, kesehatan, hukum, dan mekanisme pemajuan perempuan, ungkap Meneg PP dalam rilis yang diterima SINDO, kemarin. Menurut Meutia, pujian PBB di antaranya menyangkut upaya Indonesia dalam legislasi perlindungan perempuan seperti diterbitkannya UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan, dan UU 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga (PKDRT).
Ketua Komite CEDAW Naela Gabriel secara khusus dalam kata penutupannya menunjukkan apresiasi atas kemajuan yang telah ditempuh Pemerintah Indonesia. Bahkan, delegasi asal Mesir ini menggarisbawahi bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dapat menjadi contoh dalam kemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan.
Sumber: Seputar Indonesia, Senin, 30 Juli 2007
Komnas HAM Pantau Kasus Alas Tlogo
entrok antara warga sipil dan aparat mari- B nir di Desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada 30 Mei 2007, mengakibatkan sejumlah warga menjadi korban. Terkait kasus tersebut Komnas HAM telah membentuk Tim Pemantauan Peristiwa Pasuruan melalui SK Ketua Komnas HAM Nomor: 18/KOMNAS HAM/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007.
Tim telah mengkaji dan menganilisis informasi, data, dan fakta yang diperoleh dari lapangan, keterangan korban, saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya. Hasilnya, Tim menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa penembakan warga sipil yang dilakukan oleh marinir dalam bentuk perampasan hak hidup, perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, serta pelanggaran hak atas rasa aman.
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tim Pemantauan Peristiwa Pasuruan Komnas HAM mendesak pihak TNI AL dan aparat kepolisian untuk menangani kasus ini secara transparan dan obyektif. Komnas HAM juga meminta TNI AL mengganti semua biaya pemakaman dan biaya rumah sakit serta semua biaya yang timbul yang telah dikeluarkan oleh korban maupun keluarga korban sehubungan dengan peristiwa tersebut; memberikan ganti rugi kepada para korban
maupun keluarga korban yang kehilangan anggota keluarganya maupun yang menderita luka sebagai akibat dari peristiwa tersebut.
Selain itu Komnas HAM meminta TNI AL dan pemerintah untuk segera mencari solusi penyelesaian yang terbaik sehubungan dengan sengketa tanah yang menjadi sumber konflik dengan tetap memperhatikan hak-hak warga yang telah menempati lahan tersebut secara turuntemurun dan menjadikan lahan tersebut sebagai tempat penghidupan mereka. Sambil menunggu proses penyelesaian sengketa tanah tersebut, Komnas HAM mendesak kepada TNI AL untuk memberikan kesempatan kepada para warga agar mereka tetap dapat mengelola lahan mereka. Guna mencegah terulangnya kembali peristiwa seperti tersebut di atas, Komnas HAM menyerukan kepada jajaran TNI AL agar dalam menjalankan tugasnya tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia.
RW
Lomba Logo Komnas HAM
elama 14 tahun berdiri (1993-2007) Komnas HAM S belum memiliki logo sendiri. Komnas HAM masih menggunakan gambar Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara sebagai logonya. Komnas HAM belum memiliki logo resmi yang menunjukkan
identitas atau jati dirinya sebagai sebuah institusi. Padahal semua lembaga negara, departemen maupun non departemen, dan Komnas HAM di negara lain telah memiliki logo sendiri yang berbeda dengan
KOMISI NASIONAL KomnasHAM HAK ASASI MANUSIA HAM Logo Karya: Subagiyo, Obed B, Wicandra, dan Risyanto
fungsi Komnas HAM.
Lomba logo Komnas HAM diumumkan pada 20 Juni 2007 melalui website Komnas HAM: www. komnasham.go.id, mailing list jaringan Komnas HAM, dan media lainnya. Sampai batas akhir penerimaan logo yaitu tanggal 19 Juli 2007, panitia telah menerima
lambang negaranya.
Logo memiliki arti yang sangat penting dalam menunjukkan jati diri dan membangun imej sebuah lembaga. Melalui logo, publik dapat menangkap asas, visi, misi, tugas pokok dan fungsi dari sebuah lembaga dengan mudah dan cepat. Logo juga sangat membantu kelancaran kerja administrasi dan korespondensi dengan publik dan lembaga lainnya.
Melihat arti penting logo maka Komnas HAM menggelar lomba logo.Tujuannya untuk mencari logo yang sesuai dengan asas, visi, misi, tugas pokok dan
565 logo yang dikirimkan melalui email, pos, dan diantar langsung ke kantor Komnas HAM. Setelah diseleksi tercatat 525 logo dinyatakan lolos persyaratan teknis dan administratif. Selanjutnya 525 logo
tersebut di nilai oleh Dewan Juri yang terdiri dari
Andriani L. Soetoto, Praktisi Periklanan; Evi Douren, Aktivis Perempuan; Joko Sulistyo, Konsultan Desain Grafis; Priyono B Sumbogo, Jurnalis Senior.
Setelah melalui proses penjurian yang berjalan seru dan kritis, akhirnya Dewan Juri berhasil menentukan tiga logo yang berhak menjadi pemenang. Pemenang utama adalah logo karya Subagiyo (Batam), pemenang hiburan adalah logo karya Obed Bima Wicandra (Yogyakarta), dan logo karya Risyanto (Bandung).
Amandus Yolliu Kaize:
Sukses Mengawal Kelestarian Hutan Adat
earifan lokal agaknya memang tiada pernah bisa pudar meski tergerus waktu. Sikap menghormati K alam adalah pandangan hidup yang diwariskan di kalangan masyarakat adat. Jika alam sekitar mulai mengalami kerusakan, maka ketenteraman hidup manusia akan terganggu. Inilah yang menjadi pandangan hidup Amandus Yolliu Kaize, ketua adat Ezam yang tinggal di Kampung Kaisa, Kecamatan Muting, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
Keprihatinan mendalam menggayuti benaknya manakala melihat kerusakan hutan dan tanah yang terjadi di wilayah sukunya. Bagi Kaize, tanah merupakan bagian yang harus dijaga. Sebab, tanah merupakan pijakan manusia yang tidak boleh dirusak."Kita tidak tinggal di langit dan adat sudah mengatur hal itu," katanya.
Kaize terenyuh. Kenangan masa kecilnya kerap membayang di pelupuk mata. Kala itu, semuanya tampak indah karena lingkungan di sekitar tempat tinggalnya hijau dan segar. Pepohonan nan rimbun, sungai mengalir jernih, dan suara riang satwa-satwa yang menghiasi hutan adalah sahabat masa kecilnya. la dan keluarganya, juga segenap komunitas sukunya, waktu itu memang tak pernah merasa khawatir akan mengalami kekurangan makanan. Sebab, alam telah memberikan semuanya.
Kerinduannya pada suasana lingkungan alam sekitar yang serba subur itu kian mengental. Maka, pada suatu hari di tahun 1983, ia berembuk dengan sejumlah tokoh sukunya mengenai upaya untuk mengembalikan lingkungan sekitar menjadi seperti dulu lagi. Kemudian berdirilah Lembaga Masyarakat Adat Suku Malind Anim di Kampung Kaisa.
Ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan lembaga masyarakat adat yang dipimpin Kaize. Untuk mengembalikan beberapa jenis tanaman khas daerah itu, mereka menanam berbagai tumbuhan langka di hutan konservasi milik masyarakat adat seperti tanaman wati dan berbagai jenis bunga furing. Guna memperbanyak populasi burung, terutama cendrawasih, mereka menanam berbagai jenis pohon yang disukai burung. Dan agar warga masyarakat tak kekurangan sumber makanan serta mampu menghasilkan tanaman yang bernilai jual tinggi, mereka menanam berbagai jenis sagu, pinang, dan pepohonan lain yang bernilai ekonomis.
Segenap anggota lembaga masyarakat adat tersebut juga ikut mengawasi kegiatan konservasi lingkungan di wilayah Sungai Kumb sampai ke Kampung Kaisa dengan cara berpatroli dengan perahu motor di sepanjang sungai. Bukan hanya itu,
mereka pun membentuk kelompok jaga (Bevak) demi mengawasi kegiatan pengelolaan hutan di setiap kampung dalam wilayah adat Malind Anim.
Tak ketinggalan, agar kegiatan pengelolaan lingkungan alam tersebut mendapat dukungan penuh dari semua penduduk, maka mereka selalu mengadakan sosialisasi mengenai konservasi lingkungan hidup ke berbagai wilayah masyarakat adat. Hal ini dilaksanakan dengan cara menggelar pertemuan kelompok ataupun pertemuan adat secara berkala.
Hasilnya mengesankan. Kini, keseimbangan ekosistem di wilayah hutan konservasi itu mulai terjaga. Tumbuhan dan satwa langka mulai terlindungi populasinya. Burung cendrawasih dapat berkembang biak dengan aman tanpa gangguan para pemburu liar. Berbagai jenis tanaman bernilai ekonomi tinggi juga mulai tumbuh dengan subur.
Kabar tentang kisah sukses pelestarian lingkungan yang dilakukan lembaga masyarakat adat yang dipimpin Kaize segera menyebar dan menarik minat dari kelompok-kelompok masyarakat adat lainnya. Salah satunya adalah Kelompok Masyarakat Adat Malind Yeinan di Kampung Kwell, Kecamatan Elikobel, yang tak segansegan bertekad meniru kegiatan tersebut.
Dan mungkin saja, gerakan itu akan semakin meluas lagi apabila kabar baik yang satu ini pun beredar kencang di bumi Papua. Pasalnya, Kaize dan lembaga masyarakat adat yang dibentuknya itu telah menerima Penghargaan Kalpataru sebagai Perintis Lingkungan untuk tahun 2007 ini dari Kementerian Lingkungan Hidup Rl. Pada awal Juni 2007 silam, Kaize terbang ke Jakarta untuk menerima penghargaan tersebut secara langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
RW,SH dari berbagai sumber
Jejak Suram Masyarakat Adat
Foto: wwwkatcenter.info
eberadaan masyarakat adat di negeri ini senantiasa mengalami nasib penuh K penderitaan. Padahal, komunitas masyarakat beserta hak-hak yang dimilikinya seharusnya bisa hidup tenteram sesuai dengan budaya masyarakatnya sendiri.
Di zaman penjajahan, mungkin wajar jika mereka tercabik-cabik dan harus menderita. Sebab, memang semua penduduk negeri ini pun mengalami penderitaan serupa.Tapi, alangkah tragisnya bila penderitaan mereka tak berubah, tak berakhir, di saat bangsa ini telah merdeka.
Nestapa yang mendera kelompok masyarakat adat tersebut terjadi demikian hebat di era Orde Baru (Orba). Alih-alih melindungi kelompok masyarakat adat yang tersebar di berbagai pelosok negeri ini, para pejabat korup di era Orde Baru ditengarai malah cenderung "merampok"ketenteraman hidup dan kekayaan warga masyarakat adat. Kerap, bekerja sama dengan sebagian oknum aparat keamanan yang gampang "dibeli", pejabat korup itu berpihak kepada kepentingan modal besar pengusaha asing dan domestik yang hendak merampas lahan-lahan masyarakat adat.
Sejauh ini, tercatat sejumlah kasus penyingkiran masyarakat adat yang terjadi di berbagai pelosok Nusantara. Sebutlah kasus tersingkirnya masyarakat adat Da'a di wilayah Desa Mbuvu dan Watatu, Donggala, Sulawesi Tengah, akibat pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) oleh Pemda Sulteng kepada UD Maju yang selama puluhan tahun melakukan eksploitasi di atas wilayah adat mereka. Pemberian izin sejak 1971 ini dilakukan agaknya karena masyarakat adat Da'a dianggap bukan pemilik sah lahan tersebut. Lebih ironis, mereka pun dituduh sebagai masyarakat terasing dengan alasan mereka hidup di pedalaman.
Kemudian, pada 2002, terungkap konflik antara masyarakat di Kecamatan Meler Kuwus dan di Kabupaten Manggarai, NTT, dengan pemda setempat. Kala itu, terjadi pengusiran dan pembabatan tanaman milik warga karena pemda berdalih akan menetapkan kawasan tersebut sebagai hutan lindung.
Pada 2003, di Sumatra Utara sempat meletus konflik antara masyarakat Porsea dan PT Indorayon. Selain menganggap perusahaan tersebut merampas tanah adat seluas 225 Ha dengan ganti rugi hanya sebesar Rp 12.500 per Ha, warga juga menilai beroperasinya
perusahaan itu menyebabkan kerusakan lingkungan hidup besar-besaran. Erosi tanah, pencemaran sungai, dan bau busuk melanda lingkungan hidup warga Porsea.
Kemudian, sempat terjadi pula konflik di Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), Sulteng. Pada 1998 dan 1999, dan 2001 lahan Dongi-dongi yang terletak di TNLL diduduki masyarakat dari kampung Kamarora A, Kamarora B, Kadidia, dan Rahmat, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala karena ingin menuntut hak mereka. Konflik sejenis juga terjadi pada 1996 antara warga masyarakat adat Moronene dan pengelola kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watomohai yang membentang di Kabupaten Kendari-Kolaka hingga ke Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. Pada 1997, 2000, dan 2002, warga yang menduduki TNRAW terkena Operasi Sapu Jagat (OSJ) yang mengakibatkan 200-an rumah dibakar.
Lantas, konflik juga terjadi antara warga dan pengelola Taman Nasional Komodo (TNK), NTT, sejak tahun 1980-an. Seperti pada kasus-kasus konflik di berbagai kawasan konservasi lainnya, dalam kasus TNK ini masyarakat setempat juga merasakan adanya pembatasan akses atas sumber ekonomi mereka semenjak adanya penetapan pembentukan taman nasional.
Begitulah, masyarakat adat pasti akan selalu terpinggirkan bila pemerintah pusat ataupun daerah membuat keputusan terkait wilayah adat tanpa terlebih dulu mengadakan perundingan dengan mereka yang telah hidup di wilayah tersebut turun-temurun dan dalam beberapa generasi. Padahal, perundingan itu sejatinya adalah wujud dari penghormatan kepada keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya yang diakui undang-undang negeri ini.
RW,SH dari berbagai sumber