WACANA
Jejak Insiden Nipah 1993
PERDA YANG MENYENGSARAKAN SI MISKIN
Lapsus Agar Berkah Kehidupan Tetap Langgeng
Momen Abu Wenna dan Hutan Mangrove di Teluk Bone
Daftar Isi
Utama 3
Tokoh 8
Kaleidoskop 10
Jejak 12
Momen 14
17 Laporan Khusus
Lensa 23
WACANA
Penasihat/Penanggung Jawab Yosep Adi Prasetyo
Pemimpin Umum Atikah Nur'aini
Pemimpin Redaksi Rusman Widodo
Redaksi Rini Tambunan [Non Aktif] Hari Reswanto Syaiful Hakim
Sekretaris Redaksi Alvan Louvikar Cahasta
Fotografer Banu Abdillah
Distribusi Topan
Konsep & Desain Grafis Galih & jatiroom design
Pencetak Fauzan Inti Kreasi
Penerbit Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM
Alamat Redaksi
Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM JL. Latuharhary No. 4B, Menteng Jakarta Pusat 10310 Telp. (021) 392 5230 Fax. (021) 391 2026 Email: [email protected] [email protected] [email protected].
Format 24
Tahun berganti pejabat pun berganti tapi kebijakan negara masih tetap belum berpihak kepada rakyat. Salah satunya adalah Perda Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (Pemda DKI) No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum). Perda tersebut memantik polemik karena memuat berbagai larangan yang merugikan rakyat miskin. Misal, larangan memberikan sedekah bagi pengemis dan pengamen, larangan PKL dan pengasong berjualan di luar kawasan yang ditentukan, larangan melakukan kegiatan sebagai joki 3 in 1, dan larangan bertempat tinggal di bantaran sungai, di pinggir rel, dan di bawah jalan layang, serta berbagai larangan lainnya.
Komnas HAM telah melakukan kajian terhadap Perda tersebut dan hasilnya meminta kepada Pemda dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencabut Perda tersebut karena banyak pasal di dalam Perda tersebut yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM.
Wacana HAM (WH) kali ini menampilkan rubrik utama terkait Perda Tibum yang banyak menyengsarakan rakyat. Selain itu WH kali ini tampil berbeda yaitu tampil dengan format 24 (24 halaman). Format 24 halaman ini sebagai uji coba untuk menampung gagasan dan ide tulisan-tulisan lebih banyak. Secara substansi WH format 24 tetap fokus pada persoalan terkait HAM. Rubrikasinya juga tidak jauh berbeda dengan format 12 (12 halaman).
Pada format 24 ada tambahan rubrik laporan khusus yang membahas isu-isu HAM secara tematik. Rubrik ini diharapkan mampu memberikan suguhan informasi HAM secara lebih lengkap dan mendalam. Laporan khusus kali ini membahas tentang pencemaran air yang sudah sangat memprihatinkan, khususnya di kota-kota besar.
Akhir kata, semoga format 24 ini mampu mengajak pembaca WH yang budiman untuk turut berkontribusi memberikan sumbang saran, ide, gagasan untuk perbaikan WH ke depan.
Salam
Tim Redaksi Wacana HAM
KOMNASHAR ARUS chanyak 66,1% korban TOKANAA nemlami kekerasan fisik, INGESANATANS ATAN GRATIS Kejika mencari nafkah RMANCE Rapaat JKUM KTIBAN UMUM- ★★ Mulai dari ditendang, diseret, APERDA JUC - ARM HENTIC disundut rokok, dijambak dicekik, TIBUM HLETICS diinjak, dipukui bahkan dipaksa tekajang Foto: wwwrakyatmiskinfiles aknum Pol.PP frmtib)
PERDA YANG MENYENGSARAKAN SI MISKIN
Ketimbang repot merancang program pemberantasan kemiskinan banyak pemerintah daerah memilih mengusir orang miskin dari wilayahnya. Buruk rupa cermin dibelah?
awan hanya mampu menatap sedih saat gerobak rokoknya dinaikkan para petugas ke atas truk. Hatinya W pilu karena gerobak dagangannya beserta isinya itulah yang selama ini menjadi andalannya dalam mencari
nafkah. Terbayang sudah bagaimana nasib anak dan istrinya di hari-hari mendatang. Hidupnya yang sudah serba pas-pasan itu bakal terpuruk dan ambruk.
Upaya terakhirnya untuk menahan gerobak rokoknya sia-sia karena apalah artinya dirinya yang ringkih dibanding puluhan orang bertubuh tegap yang menarik gerobaknya itu. Para petugas dengan tegas
menyatakan Wawan telah melanggar peraturan daerah (perda) karena berjualan di tempat yang bukan diperuntukkan buat berdagang.
Nasib Wawan dan rekan-rekannya yang lain demikian sering terpampang di layar kaca belakangan ini. Perang mulut, tarik-menarik antara pedagang dan petugas saat hendak mengangkut barang, sampai lempar-melempar batu disertai sumpah serapah atau bahkan jerit tangis selalu menyertai tayangan penggusuran gerobak milik pedagang seperti Wawan yang dianggap liar tersebut.
Ironisnya, tak jarang para pedagang itu telah demikian lama menempati lokasi berdagangnya tersebut. Dan selama itu tak ada upaya
Foto: www.wordpress.com
Foto: photobucket.com
Folo: wertaga
penggusuran terhadap mereka. Kalaupun ada gangguan, paling-paling oknum-oknum yang menagih setoran kepada para pedagang tersebut. Entah apa alasannya mengapa setelah demikian lama berdagang di sana tanpa gangguan, tiba-tiba terkena penertiban.
Wawan hanya diberi tahu bahwa ia telah melanggar perda tentang ketertiban umum. Dan bukan cuma lelaki itu yang nelangsa gara-gara perda tersebut tapi juga Didin yang biasa mengasong rokok di pinggir jalan, Karso yang juga berjualan koran di pinggir jalan, bahkan Rahmin alias Ratmi yang kerap mengamen.
Nasib orang-orang itu masih sedikit lebih baik dibanding kelompok lain yang digusur tempat tinggalnya. Bermacam-macam dalih penggusuran itu, tapi yang jelas rumah-rumah mereka yang sudah serba apa adanya itu —dirakit dari potongan kayu, lembaran seng, bahkan juga dengan potongan kardus dan plastik rombeng— dinilai berada di posisi yang salah dan mengganggu ketertiban serta keindahan kota.
Demi ketertiban umum dan keindahan kota maka perda ini dihadirkan! Kata-kata itu indah didengar dan enak dibaca. Tapi, bila ditelisik lebih dalam selalu ada kepentingan tersembunyi dibaliknya.
Misal, upaya itu sebenarnya adalah langkah untuk menyingkirkan kantong-kantong kemiskinan dari wilayah perkotaan dengan jalan pintas. Bukan dengan menjalankan program pemberantasan kemiskinan yang terpadu tapi dengan cara mengusir orang-orang miskin dari kota, tidak peduli walaupun tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM).
Langkah-langkah penggusuran itu dinilai lebih cepat dan murah biayanya dalam upaya mengusir kemiskinan dari wilayah perkotaan ketimbang membikin program-program pembangunan untuk melenyapkan kemiskinan yang membutuhkan pemikiran panjang dan program-program brilian. Cara-cara tersebutlah yang dikritik sebagai sikap yang tidak mempedulikan fenomena urbanisasi di tengah masyarakat yang tengah menjalankan pembangunan.
Padahal, persoalan urbanisasi ini adalah suatu hal yang wajar. Ini terjadi di mana pun di seluruh kota-kota besar di seluruh dunia. Urbanisasi adalah fenomena global yang tak dapat dicegah. Pejabat Bank Dunia, Sirageldin, pernah menegaskan bahwa tak ada catatan pembangunan tanpa urbanisasi. Tokoh Mega Cities Corp., Perlman, juga dengan gamblang menyatakan bahwa menentang urbanisasi sama dengan menentang laju pembangunan.
Apalagi, di negeri tercinta ini, urbanisasi yang terjadi sebenarnya merupakan buah dari kebijakan yang salah di era Orde Baru yang terlalu pro-industrialisasi bermodal besar ketimbang upaya membangun sistem pertanian di pedesaan. Di masa Orde Baru, petani dan pertanian harus memikul beban industrialisasi. Lewat politik pangan murah untuk menjaga stabilitas upah buruh, surplus pertanian mengalir ke industri. Prestasi swasembada beras tidak sejalan dengan peningkatan taraf hidup petani.
Mengapa? Sebab, setelah diperas, dikumpulkan hasilnya, pertanian lalu ditinggalkan. Sedangkan surplus di bidang industri malah dipakai buat konsumsi barang mewah, membangun properti, atau justru dibawa ke luar negeri. Ini berbeda dengan yang terjadi di Cina atau Korea Selatan meski kedua negara itu menerapkan pola yang hampir sama dengan di
Indonesia. Sebab, di negara-negara tersebut surplus di bidang industri dikembalikan lagi secara sepadan ke bidang pertanian.
Contoh yang paling sering diungkapkan tentu menyangkut hasil cukai rokok yang mencapai tiga kali pendapatan pemerintah dari BUMN. Hasil yang besar dari produk pertanian ini (tembakau) tidak dikembalikan untuk membangun dan mengembangkan wilayah pedesaan dalam nilai yang sepadan. Tak mengherankan bila petani di negeri ini yang merupakan mayoritas penduduk di desa-desa tetap saja hidup melarat. Kehidupan di desa tetap saja menyengsarakan, sepi dari pembangunan.
Jadi, bukan hal aneh jika warga desa yang hidup dari bertani itu mengalami hidup kembang kempis dan untuk menyambung kehidupannya kemudian mencari pekerjaan ke kota. Mereka menjadi buruh di pabrik-pabrik yang tersebar di kota dan sekitarnya. Kalau tak bisa menjadi buruh, maka sebagian lagi bekerja di sektor informal dengan menjadi pedagang kaki lima, pengamen, mengasong, dan lain sebagainya.
Sudah begitu, negeri kita ini pun dikenal amat rentan dengan berbagaifenomenaalam.Gunungmeletus,tanahlongsor,banjir,tsunami, gempa bumi, kekeringan panjang dan berbagai bencana alam lainnya sudah sangat akrab dengan warga negeri ini, terutama mereka yang tinggal di pelosok pedesaaan. Kerapnya terjadi bencana alam tersebut jelas semakin memerosotkan kehidupan perekonomian di pedesaaan. Maka, urbanisasi menjadi pintu keluar yang paling logis dan realistis bagi mereka untuk menghindari kesengsaraan yang kian parah.
Satu contoh, saat terjadi banyak kejadian tanah longsor di berbagai wilayah pegunungan, langsung saja warga desa yang hidup dari pariwisata wilayah pegunungan mengalami "mati suri". Tak ada pengunjung atau turis yang datang ke sana, dan warung mereka pun bangkrut. Tak ada lagi yang membeli jagung bakar mereka, tak ada lagi yang membeli ubi rebus mereka, bahkan yang biasanya sekadar mampir untuk minum kopi pun menghilang entah ke mana.
Hal serupa juga terjadi di wilayah pantai yang biasanya menjadi tujuan pariwisata. Begitu gelombang di laut besar, kemudian muncul
Foto: www.google.co.id
ancaman tsunami, seluruh kegiatan bisnis di daerah pariwisata pantai pun rontok. Warung-warung sepi pengunjung, hotel-hotel ditinggalkan tamunya, dan warga desa-desa di sekitar objek pariwisata itu pun gigit jari.
Jadi, urbanisasi pasti tak akan terhindarkan dalam situasi seperti terjadi di Indonesia. Selama wilayah pedesaan masih kurang mendapat perhatian dan dibiarkan miskin, pastilah tak ada yang berubah dalam perilaku ini.
Yang terlihat konyol justru adalah menyikapi proses pembangunan yang masih timpang tadi dengan cara membuat peraturan yang membuat orang-orang miskin tersebut kehilangan nafkahnya dan tempat di mana mereka biasa berteduh selama ini. Bukannya berupaya menghadirkan program pembangunan yang bisa memberi jalan agar kaum miskin itu naik derajatnya tapi malah menghalau mereka.
Alasan bahwa mereka mengganggu ketertiban umum dan keindahan kota itu sendiri sesungguhnya dengan mudah dibantah. Sejatinya, persoalan pengemis, anak jalanan, pedagang kaki lima, sopir
Foto: www.kompas.com
Foto: www. amalia.web.id
kendaraan umum yang mengambil dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, pengguna kendaraan umum yang naik-turun sesuka hati, orang-orang yang menetap di pinggir kali, atau berbagai hal lain yang dilarang dalam berbagai perda ketertiban umum juga bukanlah semata-mata persoalan ketertiban umum. Akar permasalahan ada pada kemiskinan, tata ruang kota, dan disiplin warga kota.
Kalau sudah meyakini akar masalahnya adalah kemiskinan maka hal inilah yang harus dipecahkan. Bukankah ketidakberdayaan kaum miskin tersebut sesungguhnya adalah pada ketidakadaan akses bagi mereka untuk memasuki ranah ekonomi serta politik. Pada dimensi ekonomi, akibat distribusi akses sumber daya ekonomi yang tak merata maka menyebabkan rakyat miskin tak dapat mengembangkan usaha produktifnya. Pada dimensi politik, karena rakyat miskin sangat sulit mengakses dan terlibat berbagai kebijakan publik, maka kebijakan politik tersebut tak menguntungkan mereka.
Seperti dinyatakan oleh Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi 1998, keterbatasan akses ekonomi dan politik tersebut menyebabkan manusia mengalami keterbatasan. Mereka bahkan tak ada pilihan untuk mengembangkan hidupnya. Dampaknya, mereka hanya menjalankan apa yang terpaksa dapat dilakukan, bukan apa yang seharusnya bisa dilakukan. Jadi, potensi mereka untuk mengembangkan hidup mereka terhambat dan kontribusi mereka pada kesejahteraan bersama menjadi lebih kecil
Jadi, seharusnya pembangunan adalah sebuah proses yang "bersahabat". Pembangunan, harus merupakan proses yang memfasilitasi manusia untuk mengembangkan hidup sesuai dengan pilihannya. Sebab, bila manusia mampu mengoptimalkan potensinya, maka akan maksimal pula kontribusinya bagi kesejahteraan bersama. Kemakmuran sebuah bangsa mestinya dicapai atas dasar kekuatan rakyat yang berdaya dan menghidupinya.
Perda Ketertiban Umum yang menghantam kehidupan Wawan dan kawan-kawannya itu bisa dinilai bukan saja sekadar wujud proses pembangunan yang tak bersahabat, tapi juga dapat berbenturan dengan konstitusi negara. Belum lagi adanya kecenderungan diskriminatif pada perda tersebut terhadap para pekerja sektor informal, seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, ataupun pengamen.
Bagaimana tidak dikatakan akan berbenturan dengan konstitusi negara bila pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 34, dengan jelas dinyatakan: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Apalagi, bila ditinjau dari sudut hak asasi manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Lihat saja, pada pasal 9, ayat 1, yang menyebut bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya." Lantas pasal 38, ayat 1, yang menyatakan: "Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak", dan ayat 2 pasal yang sama yang menyatakan: "Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syaratsyarat ketenagakerjaan yang adil." (Selengkapnya lihat boks).
Melarang orang mencari penghidupan lebih baik di kota juga bakal berbenturan dengan pasal 27, ayat 1, dari UU yang sama, yang menyebut: "Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia." Dengan menilik pasal 27, ayat 1, ini saja layak dipertanyakan tindakan aparat pemerintah daerah yang merazia para pendatang baru yang kerap dilakukan seusai Hari Raya Idul Fitri.
Benar ada kota-kota besar dunia, seperti di Belanda, yang melarang pengemis berkeliaran. Tapi, jaring pengaman sosial seperti tunjangan pengangguran dan tunjangan sosial lainnya telah berjalan dengan baik di negara-negara tersebut. Jadi, bila muncul perda-perda yang cenderung bersifat diskriminatif terhadap kaum miskin jelas terasa wajar bila muncul tudingan bahwa pemerintah daerah bersangkutan hendak melakukan jalan pintas belaka. Artinya, tak mau ikut repot pusing memberantas kemiskinan yang merupakan program yang telah dicanangkan negara, tapi malah memilih yang lebih gampang, yaitu memberantas orang miskin.
[Rusman Widodo, Syaiful Hakim]
Negara Wajib Melindungi Rakyat Miskin
emiskinan di sudut-sudut kota besar tidak semestinya diselesaikan K dengan jalan pintas: menghalau dan menggusur orang-orang miskin tersebut. Sebab, ada hak-hak asasi warga ini yang tak bisa dihilangkan begitu saja dengan dalih ketertiban umum atau keindahan kota semata. Apalagi, UU yang mengatur hak rakyat miskin derajatnya lebih tinggi dari peraturan daerah.
Lihat saja, ayat (1) Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB berbunyi," Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasukhak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya."
Kemudian, lihat pula Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 6 yang menyebut:
(1) Negara-Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini.
UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga menegaskan:
Pasal 9 ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ayat (2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Ayat (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pasal 27 ayat (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia. Ayat (2) Setiap warga negara Indonesia berhak
meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 37 ayat (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Ayat (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.
Pasal 38 ayat (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Ayat (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
Pasal 40, Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.
Pasal 52 ayat (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Ayat (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 34 menyebutkan (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
[Syaiful Hakim]
Abu Wenna dan Hutan Mangrove di Teluk Bone
Awalnya, ia sempat dijuluki orang gila lantaran tekadnya menanami kembali pesisir pantai Teluk Bone yang tergerus abrasi dengan mangrove. Tapi, kini, kerja kerasnya telah membuat bangga warga Kabupaten Wajo.
Foto: www.presidensby.info
bu Wenna tersentak kaget. Surat di tangannya hampir terlepas karena tangannya terasa gemetar. Lantaran A kurang percaya dibacanya sekali lagi surat dari Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Rl tentang penerimaan penghargaan Kalpataru 2008 bagi dirinya. Benar, ia sungguh telah diundang untuk hadir dalam acara penyerahan penghargaan Kalpataru 2008 oleh Presiden RI pada 5 Juni 2008 karena terpilih sebagai salah seorang perintis lingkungan.
*Tentu saya sangat bersyukur dan bangga atas prestasi ini. Apalagi, untuk penerimaan penghargaan ini kami bersama keluarga diundang ke Istana Negara untuk menerimanya. Dan juga kami merasa bangga karena Bapak BupatiWajo bersedia mendampingisaya untuk menerima penghargaan yang akan diserahkan langsung oleh Presiden RI, tutur Abu Wenna dengan penuh haru.
Pemberian penghargaan itu tentu juga semacam imbalan atas keikhlasannya disebut sebagaiorang gila karenaniatnya untukmenanami pesisir pantai Teluk Bone, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, dengan tanaman mangrove (bakau). Memang, pada pada 1980-an, di pesisir pantai ini tak satu pun tanaman. Penyebabnya adalah pembabatan hutan bakau guna pembuatan lahan tambak yang dilakukan tanpa diikuti penanaman kembali tanaman mangrove secara seimbang.Warga pun kerap mencari ikan atau kepiting di kawasan hutan bakau secara membabi-buta.
Selain itu, penduduk di sekitar pantai telah membabat kayukayu bakau dan sirkapu yang termasuk jenis tanaman mangrove dan menjualnya ke pedagang kayu untuk kemudian dijual ke salah satu pabrik kertas. Saat itu, memang tak ada larangan penebangan tanaman bakau dari pemerintah.
Tak hanya itu, warga juga terbiasa mengambil karang laut untuk dijual. Padahal, karang laut sangat berperan dalam memecah ombak besar di Teluk Bone. Akibatnya, karang-karang di pesisir pantai Teluk Bone pun menjadi semakin dangkal dan tak mampu lagi memecah ombak.
Dan bencana abrasi pantai pun akhirnya datang melanda pesisir pantai Teluk Bone. Berdasarkan data, pengikisan tanah (abrasi) di pantai itu 17 meter per tahun. Ribuan hektare tambak yang ada pun perlahanlahan semakin berkurang luasnya.
Melihat hal itu, Abu Wenna merasa prihatin dan bertekad untuk menanami kembali pesisir pantai dengan tanaman mangrove. Awalnya, lelaki kelahiran 10 Februari 1947, dari Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, itu dianggap orang gila lantaran niatnya tersebut.“Saya biasa disebut orang gila oleh masyarakat. Tapi tak apa, itu dulu," ujar Abu -sapaan akrab Abu Wenna- - mengisahkan perjuangannya.
Tentu tidak mudah mengajak warga masyarakat lainnya mendukung tekad Abu Wenna itu. Pasalnya, penanaman kembali mangrove akan mengurangi luas lahan tambak milik mereka yang berarti menurunkan pula penghasilan. Awalnya mereka memang kurang menyadari pentingnya penanaman kembali ini. Sebab, abrasi pantai memang berlangsung secara perlahan-lahan. Setelah berlangsung bertahun-tahun, barulah kemudian terlihat dampak buruk dari abrasi tersebut. Dampak abrasi ini pun sesungguhnya akan menimpa para petambak tersebut karena dengan sendirinya lahan tambak mereka akan berkurang sedikit demi sedikit. Yang paling buruk adalah jika dampak abrasi sampai menghilangkan tambak-tambak petani tersebut.
Abu Wenna memerlukan waktu sampai 3 tahun untuk bisa menyadarkan para petambak untuk mendukungnya. Upaya pendekatan terhadap para petani terus dilakukannya sejak ia mulai berupaya menanam kembali tanaman mangrove pada tahun 1994. Tidak ada yang gampang memang. Selain disebut orang gila, ia juga kerap terkena caci-maki dari petambak lantaran niatnya itu.
Memang, awalnya penentangan dari warga nyaris menyebabkan tekad Abu Wenna terhenti. Tapi, keinginan kuat untuk merehabilitasi ekosistem pantai di pesisir Teluk Bone itu membuatnya pantang menyerah.
Secara perlahan, ia mulai menggunakan strategi untuk mendekati masyarakat. Caranya, dengan metode kekeluargaan, seperti dengan cara ikut bermain domino serta makan pisang goreng bersama-sama seperti biasa dilakukan warga di sana. Setelah suasana terjalin akrab antara Abu dengan warga, barulah Abu mulai mengajak warganya. Pendekatan ini terus dilakukan Abu tanpa henti.
Tak jarang, Abu Wenna juga harus melakukan perjalanan jauh, yaitu menyisir pantai sepanjang 103 kilometer (panjang pesisir pantai Teluk Bone diWajo) hanya untuk mengimbau warga agar turut menggalakkan penanaman bakau. Bila melakukan penyisiran itu, Abu harus melakukan perjalanan selama sebulan dengan hanya ditemani perahu miliknya. "Cuma perahu yang menemani saya kalau sedang menjelajahi pesisir pantai. Selama sebulan, saya tidak pulang ke rumah. Yang terpenting adalah bagaimana penanaman mangrove bisa terlaksana dan dilakukan masyarakat pesisir," katanya.
Akhirnya, Abu berhasil mengajak sekitar 20 orang warga untuk membantunya. Dan bersama 20 orang petambak itu, penanaman pun dimulai. Awalnya, mereka hanya menanam 500 batang tanaman bakau. Sebagian tanaman bakau itu diambil di daerah asal para petambak, selebihnya mereka membeli tanaman bakau dengan modal dari kantong sendiri karena waktu itu memang belum ada bantuan dari pihak manapun.
Proses penanaman bakau hanya berbekal pengalaman yang didapatkan Abu selama ia menjadi petani. Penanaman dilakukan dengan metode 10 baris dengan jarak 1 meter antar tanaman. Penanaman bakau ini berlangsung selama dua minggu untuk luas areal kira-kira 1 hektare. Jenis tanaman yang ditanam saat itu adalah Rhizopora. Setelah penanaman itu, Abu Wenna dibantu oleh rekanrekannya untuk melakukan perawatan. Dan hasilnya memang cukup menggembirakan.
Keberhasilan penanaman bakau oleh Abu dan kawan-kawannya itu pun mulai terdengar sampai di luar Provisi Sulawesi Selatan. Beberapa lembaga langsung tertarik membantu kegiatan itu. Tahun 1997, pemerintah -melalui Bapedaldamenyalurkan bantuan dana. Bantuan ini ditindaklanjuti dengan penanaman pohon sepanjang 1 kilometer.
Lembaga lain yang ikut membantu, yakni CEPI, asal Kanada. Lembaga asing ini menyalurkan 2.000 bibit bakau dan peralatan tambahan lainnya. Bantuan kemudian datang dari para mahasiswa Jurusan Antropologi Universitas Indonesia (UI) yang menyalurkan bantuan 10.000 batang pohon yang berasal dari Kabupaten Sinjai.
Kegiatan Abu dan kawan-kawan pun mulai didukung semua warga. Setiap kali Abu Wenna berkeliling pesisir pantai, para petambak pun mulai aktif membahas penanaman kembali mangrove dengan antusias. Tak jarang, mereka juga menyampaikan kesulitan yang dihadapinya kepada Abu Wenna. Lantas, mereka bersama-sama merembukkan jalan keluarnya. Sejak itu, hampir setiap hari begitulah kegiatan Abu Wenna dan para petambak. Lain waktu, petambak-petambak itu yang datang ke rumah Abu Wenna di Desa Lauwa, untuk membicarakan masalah yang ditemui.
“Setiap petambak yang areal tambaknya ditanami bakau, ia wajib merawat dan melakukan tambal sulam bila terdapat tanaman yang mati atau hilang. Kontrol tanaman dilakukan dengan berjalan kaki beberapa kilometer, kata Abu Wenna menjelaskan salah satu kesepakatan yang telah disetujui bersama dengan petambak.
Kini, kegiatan penanaman bakau yang diprakarsai Abu Wenna telah mencapai panjang pesisir pantai 17 kilometer dengan lebar lima puluh meter. Tanaman bakau itu tak hanya bisa dijumpai di pesisir pantai, tapi juga telah tumbuh di 10 sungai yang ada di wilayah itu, yaitu Sungai Toke-toke, Dopin, Apewalie, Masie, Ujuk Kujung, Bone, Lauku, Adin, Salo Dua, dan Leworeng.
Siapa pun yang menyusuri sungai-sungai itu sekarang, tentu akan melihat tumbuhan mangrove berbagai jenis, seperti bakau, sirkapu, dan jenis lainnya. Kumpulan burung-burung juga ada, seperti bangau dan berbagai jenis burung laut lainnya. Di sela-sela tanaman mangrove tersebut, bisa pula dijumpai biawak dan bermacam kepiting.
Tapi, memang, perjuangan selama 14 tahun merehabilitasi pesisir pantai yang dilakukan Abu Wenna masih menyisakan perjuangan yang panjang. Hingga tahun 2008 saja, masih terdapat sekitar 86
Foto: Istimewa
kilometer pesisir pantai Teluk Bone yang belum ditanami mangrove. "Pesisir pantai itu membutuhkan perhatian masyarakat setempat. Mudah-mudahan, sepeninggal saya masih ada yang melanjutkan perjuangannya ini, kata Abu Wenna yang juga menjabat Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Teman Lestari, Desa Lauwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
Dianugerahinya Abu Wenna dengan penghargaan Kalpataru kategori Perintis Lingkungan 2008 tentu tak hanya membuat Abu Wenna berbahagia, tapi juga membanggakan segenap warga masyarakat Kabupaten Wajo. Bupati Wajo, H.A. Asmidin, misalnya, juga mengungkapkan rasa syukurnya. "Ini prestasi tersendiri buat Kabupaten Wajo,"kata sang Bupati dengan bangga.
Toh, Abu Wenna tak menganggap semua penghargaan itu didapat lantaran kerja keras dirinya semata-mata. Bagaimanapun, ia mengaku telah mendapat dukungan dari segenap petambak yang telah bersedia menanami kembali tanaman mangrove di lahannya. Abu juga berterima kasih kepada mantan Bupati Wajo, Naharuddin, yang di mata Abu sangat membantu dan memberi perhatian besar kepada kelestarian lingkungan. Lelaki ini juga tak melupakan berbagai lembaga yang telah membantunya, baik lembaga pemerintah maupun asing, serta tentunya para mahasiswa yang pernah turut bersama-sama berjuang untuk menanam kembali mangrove di sepanjang pesisir Pantai Bone.
[Andy Hakim]
Komnas HAM Selidiki Penembakan di Wamena
omisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki K tewasnya Anthonius Tabuni, 40 tahun, dalam upacara peringatan Hari Penduduk Pribumi Internasional, di lapangan Tsinagma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, 12 Agustus 2008. Wakil Ketua Komnas HAM M Ridha Saleh menyatakan, berdasarkan temuannya,peristiwaituterjadisaatmasyarakatsedangmemperingati Hari Penduduk Pribumi Internasional, bukan acara lain.
Menurut Ridha penanganan kasus Papua perlu dievaluasi. Perlu pendekatan persuasif, tidak bisa dengan kekerasan. Jika ditangani seperti biasanya, maka akan menambah masalah. Menurut Ridha,
kasus pengibaran bendera Bintang Kejora berulang kali terjadi. Untuk itu dia meminta aparat tidak menggunakan kekerasan dalam penanganan masalah ini. Harus ada upaya persuasif.
Sumber: www.tempointeraktif.com
Negara Masih Menjadi Pelanggar HAM Terberat
10 tahun telah be HAM masih berkelia NGADILAN HAM AD HOC
Foto:wwwkontras.com
embaga negara melalui oknum-oknum yang menggerakkannya masih menjadi pelaku pelanggaran HAM terbanyak dan terberat di negera ini, kata Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan KOMNAS HAM
Saharuddin Daming. "Negara masih menjadi pelanggar HAM terbanyak dan terberat, dari masyarakat ada juga tetapi hanya sedikit, katanya di Bengkulu, Selasa.
Meski saat ini pihaknya masih melakukan inventarisasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM termasuk hak masyarakat adat, Daming mengatakan hal tersebut diketahui dari sejumlah kasus yang didukung aparat negara dan mengatasnamakan negara untuk melakukan pelanggaran HAM berat. "Ada istilah Man behind the gun`, pada kasus ini artinya negara hanyalah alat dan yang melakukan adalah siapa yang menyelenggarakan negara. Kasus serupa juga terjadi di hampir semua negara yang melakukan pelanggaran HAM berat,"katanya.
Daming mengatakan, masalah pelanggaran HAM yang saat ini tengah ditangani Komnas HAM dan berhubungan dengan pelanggaran HAM oleh salah satu lembaga negara yakni kasus mahasiswa Unas. Saat ini pihak Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Namun demikian, Daming menilai, saat ini terjadi kecenderungan penurunan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Hal itu, menurut dia, tidak terlepas dari adanya perhatian dunia internasional terhadap penegakan HAM dan adanya sanksi perekonomian terhadap negaranegara yang tercatat sebagai pelaku pelanggaran HAM berat. "Adanya perhatian dunia terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM membuat kecenderungan itu menurun. Kesadaran aparat pemerintah terhadap HAM juga semakin tinggi.
Sumber: www.suaramerdeka.com
Aktivis HAM Kecam Kebrutalan Militer India
elompok-kelompok penggiat hak asasi manusia atau HAM mendesak Pemerintah India agar mencabut
undang-undang tentang antimilitansi. Undang-undang yang telah berusia setengah abad itu memberikan kekuasaan sangat besar kepada tentara untuk menghadapi kelompok yang dianggap garis keras di negara itu.
Human Rights Watch (HRW), Senin (18/8) di New Delhi, mengatakan, Undang-Undang Kewenangan Khusus Angkatan Bersenjata yang diberlakukan tepat 50 tahun lalu telah menjadi "alat kekerasan, penindasan, dan diskriminasi oleh negara".
"UU itu memberikan militer kekuasaan luas untuk menangkap tanpa surat perintah, menembak mati, dan menghancurkan harta benda. UU itu juga melindungi personel militer yang bertanggung jawab atas kejahatankejahatan serius dari pendakwaan sehingga menciptakan budaya kekebalan yang kuat," ungkap HRW.
India yang menghadapi beberapa gerakan pemberontakan di wilayah timur laut dan wilayah Kashmir bersikeras UU itu diperlukan untuk mengatasi pemberontak.
Lebih dari 43.000 orang tewas di Kashmir sejak kelompok perlawanan melancarkan perlawanan bersenjatapada 1989.Sementara itu, di timur laut, khususnya konflik di sekitar perbatasan India-Pakistan, 50.000 orang tewas sejak kemerdekaan India pada 1947.
Meenakshi Ganguly, peneliti senior HRW, mengatakan, UU itu justru merupakan perangsang untuk merekrut kelompokkelompok garis keras. Hal itu merupakan dampak dari kemarahan publik akibat pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan pemerkosaan yang dilakukan militer.
Exxon Terseret Kasus Pelanggaran Hak Asasi di Aceh
xxonMobil terseret kasus pelanggaran E hak asasi manusia setelah pengadilan federal di Washington mengabulkan tuntutan 11 warga desa di Aceh untuk mengadili perusahaan minyak raksasa Amerika Serikat itu pada Rabu lalu.
Para warga desa yang namanya disamarkan itu mengajukan kasusnya sejak 2001. Mereka menuduh para tentara penjaga kilang minyak Exxon di Arun telah melakukan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penculikan terhadappenduduk setempatselama 1999 hingga 2001. Mereka juga menuntut tanggung jawab ExxonMobil Corporation serta dua perusahaan afiliasinya, Mobil Corp dan ExxonMobil Oil Corp., serta cabangnya di Indonesia, ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI).
Dalam dokumen pengadilan, Exxon menyatakan tak ada bukti cukup bahwa penjaga keamanannya melakukan kekejaman itu. Bahkan, kata mereka, kalaupun bukti itu ada, Exxon tak bertanggung jawab atas tindakan militer.
mereka nilai bertentangan dengan prinsip konstitusional yang menyatakan bahwa urusan luar negeri seharusnya tidak ditangani pengadilan.
Exxon juga menilai gugatan itu akan menjadi preseden berbahaya bagi semua perusahaan Amerika di luar negeri. Gugatan itu
Namun, hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Louis F. Oberdorfer, yang menangani kasus ini, menilai para penggugat memiliki cukup bukti. Menurut Oberdorfer, dalam kasus ini seseorang dapat menyimpulkan bahwa ExxonMobil memegang sebagian kendali terhadap tentara dan lalai mengatur operasi keamanannya. Dia mengatakan, dokumendokumen perusahaan pun menunjukkan bahwa “aksi-aksi kekerasan yang tidak sah itu sudah dapat diduga.
Putusan pengadilan itu mengutip komunikasi internal ExxonMobil Oil Indonesia, termasuk sepucuk surat elektronik yang mencatat “reputasi buruk militer Indonesia, khususnya di wilayah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kegemaran mereka terhadap operasi-operasi klandestin."
Margaret Ross, juru bicara ExxonMobil, menyatakan gugatan itu berdasarkan aksi militer dalam sebuah konflik sipil. Tak ada klaim bahwa cabang ExxonMobil berpartisipasi
Fotα: wwwdetiknews.com
dalam pelanggaran hak asasi atau pelanggaran lainnya,“ kata dia.
ExxonMobil Oil Indonesiajuga membantah tuduhan para warga Aceh itu. "Kami tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia tersebut," ujar juru bicaranya, Deva Rahman.
Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyangkal keterkaitan TNI dan Exxon dalam kasus ini. la mengatakan TNI tidak pernah menerima dana dalam bentuk apa pun. “Saya tidak percaya. Itu pengadilan Amerika. Sejauh yang saya tahu, TNI tidak pernah menerima dana dari Exxon," katanya.
Sumber: Koran Tempo
Kasus-kasus HAM Buntu Komnas HAM Minta Presiden Pertemukan Lima Pihak
omisi Nasional (Komnas) Hak Asasi K Manusia (HAM)) mengharapkan presiden menjadi inisiator untuk pertemuan lima lembaga antara Komnas HAM, Kejaksaan, Kehakiman, Polri dan Komisi III DPR RI. Keinginan itu karena mandeknya proses sejumlah kasus HAM yang diusut Komisi tersebut.
Kalau Komnas yang inisiasi yang lain tak datang, presiden bisa inisiasi dengan tak intervensi kekuasaan yudikatif, terhadap persoalan hukum. Tapi, presiden bisa memerintahkan Menhukham untuk gagas perbedaan persepsi bukan bahas proses penegakan hukum secara kasuistik. Perbedaan persepsi tak ada aturan yang melarang, bisa salah satu menteri menggagas, itu sebagai tanda komitmen presiden terhadap HAM,ª ujar Komisioner Bidang Subkom Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Nur Kholis kepada SH di Kantor Komnas HAM, Jumat (29/8).
Untuk isu pelanggaran HAM berat membutuhkan keseriusan dari five partite. Untuk itu, diperlukan komitmen antarlembaga yangkuatuntukpenuntasankasus,pemenuhan hak masyarakat. “Lembaga lain belum mau komitmen informal, tak ada aturan memang soal ini, namun itu justru jadi kebutuhan masyarakat atau Komnas HAM," paparnya.
Soal kondisi politik menjelang pemilu, Nur Kholis mengatakan tak relevan dengan penegakan HAM. Proses hukum tersendiri, proses politik jalan di relnya sendiri. "Kalau selama ini masih ada interkoneksi, itu masalah, sehingga gagap jalankan fungsi masing-masing. Wewenang penyelidikan itu nanggung, kalau lihat situasi sekarang perlu dipikirkan agar Komnas diberi wewenang penyidikan," ujarnya. Dia menambahkan, gerakan reformasi 98 saat ini harus evaluasi. Ada kasus Tanjung Priok, Timtim yang sempat diproses dan ada kasus Trisakti, Wasior dan kasus lain yang tak kunjung direspons di kejaksaan, padahal proses penyelidikan telah dilakukan Komnas HAM.
"Sayakhawatir perdebatan formal menjebak pada pengaburan masalah, fakta hukum terang jadi kabur karena dibawa pada perdebatan formal. Pemerintah dan penegak hukum, jaksa advokat jangan hanya menggunakan logika hukum formal, _ujarnya. Namun, Komisioner Komnas HAM lainnya, Yosep Adi Prasetyo kepada SH (28/8) mengatakan bahwa untuk efektivitas, yang terpenting justru tiga lembaga “para pihak” yaitu Komnas HAM, Kejagung dan Komisi III DPR RI.
Foto: www.kontras.com
"Kita tetap menunggu, dari kedua lembaga yaitu kejaksaan dan DPR RI untuk membicarakan perbedaan konsepsi. Temu lanjutan setelah pengembalian berkas dari Kejaksaan tetap kita buka. Namun memang permintaan Kejaksaan Agung agar adanya Pengadilan HAM dulu, masalahnya bagaimana DPR mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM bila belum diputuskan proses indikasi pelanggaran HAM dulu, katanya.
la menambahkan, keputusan MK sudah jelas mengatur prosedur penyelidikan Komnas HAM, penyidikan Kejaksaan dan respons DPR atas kasus yang sudah diselidik dan disidik pada presiden untukpembentukan Pengadilan HAM. “Sayang semua pihak masih tak mau melaksanakannya,“ pungkas Yoseph.
Sumber: Sinar Harapan
Foto-foto: Majalah Tempo
Jejak Insiden Nipah 1993
ada 25 September 1993, terjadi insiden berdarah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Empat orang meninggal dan empat P orang lagi luka-luka. Tiga orang meninggal seketika di lokasi kejadian dan yang satu orang di rumah sakit, lima hari setelah kejadian. Kejadian ini dikenal dengan insiden Nipah.
Nipah adalah nama sebuah sungai. Aliran sungai Nipah mampu menembus beberapa desa di pedalaman. Termasuk delapan desa di Kecamatan Banyuates yaitu Desa Planggaran Barat, Planggaran Timur, Tolang, Nagasareh, Lar Lar, Tapa'an, Montor dan Tebanah. Kedelapan desa ini merupakan lokasi rencana pembangunan waduk Nipah.
Namun, insiden Nipah terjadi bukan hanya persoalan rencana pembangunan waduk. Bagi masyarakat Nipah, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis produktif. Hubungan kultural di antara keduanya telah melahirkan kearifan lokal yang memandang tanah bukan sebagai faktor produksi semata.
Menurut pandangan mereka, tanah harus dihindari untuk dipindahtangankan, dijual atau disewakan kepada orang lain di luar lingkungan desa dan keluarga. Tanah bisa dipindahtangankan
apabila sudah tidak mampu lagi dipergunakan untuk bercocok tanam. Dalam bahasa yang lain, tanah tidak boleh di jual kecuali lapar atau miskin!
Sementara itu, pemerintah beranggapan bahwa masyarakat delapan desa di lokasi rencana waduk Nipah, hidup dalam hamparan lahan kering dan sungai Nipah yang masuk ke pedalaman delapan desa itu cukup potensial untuk dibangun waduk irigasi. Adanya waduk irigasi, memiliki hubungan dengan peningkatan penghasilan petani, dengan cara mengubah pola tanam. Nilai-nilai non ekonomis yang melekat antara masyarakat dengan tanahnya, tidak tersentuh oleh pemerintah.
Penyebab lain munculnya konflik adalah tidak adanya transparansi informasi dan pelibatan peran serta masyarakat. Proses pembebasan tanah diawali dengan pengukuran tanah, bukan dengan musyawarah. Meski dalam laporan BPN, pelaksanaan pembebasan tanah yang menggunakan dasar hukum Permendagri No.5 Tahun 1974 dan Permendagri No.15 Tahun 1975, mengharuskan adanya penyuluhan dan musyawarah.
Foto-foto: Majalah Tempo
Fato-fot: wwworhnmedia.com
Keresahan masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai alokasi sumber daya tanah milik mereka sendiri, dijawab dengan ancaman dan intimidasi oleh pemerintah. Turunnya SK Bupati Sampang No.89 Tahun 1993, telah menghadapkan masyarakat petani di Nipah dengan aparat keamanan. Padahal, berbagai peraturan di atasnya yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tidak ada satu pun yang memberi peluang adanya intervensi satuan aparat keamanan.
Kronologis peristiwa
Pengukuran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah dimulai sejak 5 Juli 1993 yang dimulai di dua desa: Nagasareh danTapa'an. Menurut Laporan BPN, para pemilik tanah setuju batas-batas tanah miliknya terkena proyek pembangunan waduk. Mereka pun menandatangani Berita Acara Pengukuran. Namun, pada kenyataannya, pengukuran itu diprotes oleh masyarakat. Pada 2 dan 25 Agustus 1993, sekitar 35 orang petani pemilik tanah mendatangi DPRD Sampang mempertanyakan masalah pengukuran di desanya.
Situasi hari demihariterus memanas seiring dengan terus berlanjutnya pengukuran tanah. Pada 8 September 1993 Tim BPN yang didampingi Kepala Desa Planggaran Barat, aparat Polsek Banyuates dan Koramil Banyuates mendapat protes dari masyarakat setempat. Masyarakat
meminta pengukuran dihentikan dan protes atas pemaksaan cap jempol yang diklaim sebagai persetujuan untuk melepas tanah masyarakat.
Meski pada 20 September 1993 Bupati Sampang sebagai Ketua Tim Pembebasan Lahan telah melakukan "penyuluhan", insiden berdarah pada 25 September 1993 tetap tak terelakkan. Keempat orang yang tewas adalah Mutirah (51), Nindin bin Musa (14), Simuki alias P. Supriadi (24) dan Muhammad (38).
Tutup mata-telinga
Insiden Nipah memberikan gambaran mengenai pemerintah yang tutup mata dan telinga mengenai kearifan lokal masyarakat. Tanah, bagi masyarakat Nipah, bukan sekedar faktor produksi yang menciptakan komoditas pertanian. Tanah juga memiliki nilai kultural yang melekat di dalamnya sebagai pusaka leluhur yang harus dijaga dan dipertahankan.
Pemerintah hanya berorientasi pada pembangunan yang bernilai ekonomis. Alih-alih melakukan pemenuhan hak asasi manusia, untuk memberikan penghargaan dan penghormatan terhadap kearifan lokal yang menjunjung tinggi nilai budaya pun pemerintah tidak mampu.
[L. Alfan Cahasta.
Sumber : LBH Surabaya dan Direktorat Operasional YLBH.I]
omnas HAM pada bulan Agustus melakukan pelatihan HAM dasar bagi para guru SMP yang tergabung dalam Paguyuban Guru Reforma Agraria (PGRA) Serikat Petani Pasundan (SPP) di MTs Sururon Garut. Para guru tersebut berasal dari wilayah Garut, Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat.
Pelatihan HAM dasar ini dilatarbelakangi oleh peranan guru yang sangat vital dalam diseminasi HAM untuk kalangan pelajar. Namun demikian pengetahuan HAM yang dimiliki oleh guru-guru masih minim, padahal pendidikan HAM yang dilakukan para guru bersifat berkelanjutan dan intensif. Minimnya pengetahuan para guru karena pemerintah belum memberikan pembekalan secara khusus kepada para guru tentang konsep HAM. Selain itu praktik pengajaran yang dilakukan oleh para guru cenderung mengabaikan hak-hak dari murid. Misalnya, saat proses belajar mengajar guru melakukan tindakan kekerasan terhadap murid, baik secara fisik maupun psikis.
Komnas HAM dalam melaksanakan pelatihan HAM memberikan materimateri yang terkait dengan masalah HAM dasar. Misalnya, tema HAM dalam Kontek Sosial, Sejarah HAM, Prinsip-Prinsip HAM, Instrumen dan MekanismeHAM,PelanggaranHAMdanHukumHAM.Penyampaianmateri-materi tersebut menggunakan metode partisipatif yang membuat para peserta saling menggali pengalaman yang pernah mereka alami.
Pada saat yang bersamaan di lokasi yang sama tapi beda ruangan tim Komnas HAM juga menggelar acara untuk para murid MTs Sururon. Mereka diajak nonton film bertema HAM dan mendiskusikannya. Sambutannya sangat antusias, para murid tersebut aktif untuk menggali nilai-nilai HAM yang terkandung di dalam film yang mereka tonton.
Komnas HAM menilai para murid perlu mendapat pengenalan nilai-nilai HAM agar mereka sejak dini sadar tentang hak-haknya.
Hal itu perlu dilakukan karena murid termasuk kelompok rentan yang sering menjadi korban pelanggaran HAM. Mereka rawan terkena tindak kekerasan karena kasus tawuran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menjadi objek tindak asusila, menjadi korban perdagangan anak, menjadi korban narkoba, tidak dapat menyampaikan ekspresinya, mengalami diskriminasi, menjadi korban kerja paksa dan lain-lain. Intinya sebagai anak mereka sering berada di posisi lemah dan sering menjadi pihak yang selalu dirugikan.
Hal itu terjadi karena anak-anak (usia di bawah 18 tahun) sering tidak tahu dan tidak paham hak-hak mereka sebagai anak. Padahal mereka memiliki hak-hak yang dijamin oleh negara. Pasal 28b ayat 2 UUD 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." UU No.39/1999 tentang HAM juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Produk hukum lainnya yang mengatur tentang perlindungan hak anak adalah: 1)Keppres 88/2000 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak serta menetapkan Gugusan Tugas untuk memerangi dan menghapus kejahatan perdagangan anak, 2)UU No.4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, 3) UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak, 4)UU No.20/1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, 5) UU No.1/2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, 6)UU No.23 tentang Perlindungan Anak.
Pelatihan yang berjalan selama tiga hari tersebut berjalan lancar dan sukses. Sebagai tindak lanjut kegiatan para guru PGRA SPP berjanji akan menyebarluaskan pengetahuannya ke masyarakat luas, terutama masyarakat di wilayah Jawa Barat. [Banu Abdillah]
HUKUMAN MATI DALAM PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA
Praktek hukuman mati di Indonesia masih menuai kontroversi. Di satu sisi, hukuman mati diyakini sebagai instrumen efek jera, namun di lain pihak praktek hukuman mati dinilai melanggar hak hidup. Kajian Komnas HAM ini menunjukkan realitas praktek hukuman mati di Indonesia yang patut ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan di negeri ini.
ndonesia masih menganut adanya hukuman mati sebagaimana diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hingga akhir 2006 setidaknya terdapat 10 peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih mengandung ancaman hukuman mati. Beberapa peraturan perundang-undangan yang masih mengatur hukuman mati antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUPM), Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
Berangkat dari fakta tersebut, belum lama ini Sub komisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM melakukan kajian hukuman mati dalam
pandangan hak asasi manusia (HAM). Kajian ini didasarkan atas fakta bahwa masih banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengandung ancaman hukuman mati. Di samping itu, kajian ini juga didasarkan pada kesesuaian ketentuan hukum nasional tentang hukuman mati dan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dengan ketentuan internasional.
Seperti diketahui, sejak 2005 pihak Indonesia telah meratifikasi kovenan internasional hak-hak sipil dan politik yang membawa konsekuensi bahwa Indonesia terikat secara hukum internasional. Pemberlakuan hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Untuk itu, ketentuan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik meminta penghapusan hukuman mati bagi negara-negara pihak. Selain itu, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengatur pembatasan yang ketat terhadap pemberlakukan hukuman mati bagi negara yang belum menghapus hukuman mati.
Foto-foto: Istimev
Dari perspektif hak asasi manusia, kajian ini melihat hukuman mati sebagai pelanggaran hak hidup dan atau merupakan perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan. Walaupun Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tidak secara tersurat menyatakan bahwa hukuman mati melanggar hak hidup atau pun hak yang lain, namun sebagian ahli dan beberapa pengadilan menyatakan bahwa hukuman mati melanggar hak hidup. Saat ini berkembang argumen yang dikuatkan pula oleh putusan beberapa pengadilan bahwa hukuman mati, melanggar hak hidup. Beberapa putusan juga menyatakan bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran hak untuk tidak diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi dan merendahkan. Dicontohkan, pada 24 Oktober 1990 Mahkamah Konstitusi Hongaria menyatakan bahwa hukuman mati melanggar'the inherent right to life and human dignity' seperti diatur dalam Pasal 54 dari konstitusi negara tersebut.
Sementara itu, dalam kajian ini dibahas pula masalah ketentuan hak hidup dalam hukum nasional Indonesia. Ketentuan tersebut dilihat dari pelaksanaan hukuman mati dengan ketentuan internasional terutama ketentuan yang terdapat dalam kovenan internasional hak-hak sipil dan politik. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi Indonesia mengatur ketentuan tentang hak hidup. Pasal 28 A Konstitusi Indonesia melindungi hak hidup dan menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Dengan demikian, hak hidup merupakan hak konstitusional dan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Apakah dengan demikian, hak hidup bersifat mutlak dalam hukum Indonesia?
Ternyata jawabnya tidak! Sebab, melalui Putusan Nomor 2-3/PUU- V/2007, Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendirian bahwa hak hidup tidak bersifat mutlak dan bahwa pemberlakukan hukuman mati dalam UU Narkotika No. 27Tahun 1997 sepanjang yang menyangkut ancaman pidana matitidak melanggar UUD 1945.Pendirian Mahkamah Konstitusi didasarkan pada beberapa pendapat yaitu bahwa semua hak yang ada
dalam konstitusi 'keberlakuannya dapat dibatasi' termasuk hak hidup. Selain itu, Mahkamah Konsitusi berpendapat bahwa ditempatkannya pasal 28 J sebagai pasal penutup memberi tafsir bahwa Pasal 28 A-I yang mendahuluinya tunduk pada ketentuan pembatasan hak yang dimuat dalam Pasal 28 J Konstitusi Indonesia.
Menurut Mahkamah Konstitusi, hak hidup bersifat tidak mutlak juga mendasarkan pada argumen bahwa instrumen internasional memuat pula ketidakmutlakan hak hidup di antaranya Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang memuat ketentuan tentang pelaksanaan hukuman mati namun dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Dengan demikian, berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi beberapa negara lain, menurut Mahkamah Konstitusi Indonesia, hak hidup bersifat tidak mutlak dan dapat dibatasi. Hukuman mati tidak melanggar UUD 1945. Ketentuan hukuman mati dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi juga tidak melanggar ketentuan mengenai hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) dalam Konstitusi Indonesia.
Tarik ulur praktek hukuman mati dilihat dari hukum nasional Indonesia dan pelaksanaan ketentuan hukum HAM internasional tampaknya belumlah sinkron. Itulah makanya, kajian Komnas HAM ini memberikan kesimpulan salah satunya yakni Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik meminta penghapusan hukuman mati bagi negara-negara pihak. Pemberlakukan kembali hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengatur pembatasan yang ketat terhadap pemberlakukan hukuman mati bagi negara yang belum menghapus hukuman mati.
Kajian ini juga menyampaikan beberapa rekomendasi antara lain Indonesia segera melakukan upaya untuk menghapus hukuman mati dalam hukum nasional dengan mulai membatasi jenis kejahatan yang diancam hukuman mati. Selanjutnya Indonesia harus secara bertahap dan terencana melakukan upaya untuk menghapus hukuman mati. Selain itu, Indonesia harus segera melakukan pengesahan Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang Ditujukan untuk Penghapusan Hukuman MatiTahun 1989.
[Galih]
Sumber: Di rangkum dari laporan kajian Roichatul Aswidah, Sekretaris Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM.
AGAR BERKAH KEHIDUPAN TETAP LANGGENG
ak ada manusia yang mampu bertahan hidup tanpa kecukupan air bersih. Itu sebabnya, sejak zaman dulu, pada peradaban T manusia paling permulaan, kelompok manusia senantiasi bermukim di sekitar sumber-sumber air, apakah itu di pinggirpinggirsungai,tepidanau,ataudisekitarmataair.Selain untukkepentingan manusia, air tersebut juga dipergunakan untuk memberi minum hewanhewan peliharaan manusia. Air memang ibarat berkah kehidupan yang tiada tara nilainya.
Di masa lalu, saat dunia belum mengenal istilah pembangunan dan industri, saat manusia hanya hidup dari perburuan, mungkin ketersediaan air belum menjadi masalah. Sebab, persediaan air masih melimpah dan belum tercemar. Namun, kini, di tengah dunia yang membangun peradabannya, sejalan dengan pertumbuhan jumlah manusia, ketersediaan air jelas menjadi masalah besar.
Jumlah manusia yang membutuhkan air bersih semakin banyak sementara sumber air bersih tak bertambah jumlahnya dan semakin banyak pula yang telah tercemar. Belum lagi, akibat gangguan iklim seperti kemarau yang berkepanjangan. Di negeri ini, ketimpangan penyebaran penduduk
juga menambah besar masalah ketersediaan air bersih tersebut. Selain ketidakseimbangan penyebaran pendudukantar-pulau,juga terjadi ketidakseimbangan penduduk antara kota-kota dan desa-desa.
Akibat dari penyebaran penduduk antar-pulau yang tidak merata, jelas yang paling dekat dengan ancaman krisis air bersih akibat tercemarnya sungai tentu saja Pulau Jawa. Sekitar 65 persen penduduk Indonesia atau sekitar 125 juta jiwa menetap di pulau yang luasnya hanya tujuh persen dari seluruh luas daratan Indonesia. Sementara dari sudut potensi air hanya memiliki 4,5 persen dari total potensi air di Indonesia. Jelas, ini bisa disebut kategori kritis.
Kendati demikian bukan berarti di pulau-pulau lain tidak terjadi krisis air bersih. Akibat berkembangnya industri di seluruh pelosok Indonesia, sudah banyak bukti menunjukkan sejumlah aliran sungai yang tercemar limbah industri sehingga kerap mengakibatkan berton-ton ikan di sungai mati mendadak.
Kasus ikan yang mati itu pernah terjadi di sepanjang DAS Siak dan DAS Kampar di Riau. Pada 8 Juni 2004, 1,5 ton ikan mati mengapung. Inilah salah satu catatan pencemaran terburuk yang pernah terjadi di sungai di Riau.
foto ogner
Ketimpangan penyebaran penduduk di antara kota dan desa membuat kota menampung beban yang berat termasuk dalam urusan air bersih. Selain memakai air sungai, warga kota juga mempergunakan air tanah atau air sumur. Tapi, kualitas kedua sumber air tersebut juga semakin memburuk dari hari ke hari. Air sungai penuh dengan limbah pabrik dan limbah rumah tangga, sedangkan air tanah semakin semakin menipis dan tercemar pula.
DiJakarta,misalnya, pada pemantauanterhadap48sumuryangdilakukan tahun 2004 menunjukkan hampir sebagian besar sumur yang dipantau telah mengandung bakteri coliform dan fecal coli. Persentase sumur yang telah melebihi baku mutu untuk parameter Coliform di seluruh Jakarta cukup tinggi, yaitu mencapai 63% pada bulan Juni dan 67% pada bulan Oktober.
Kualitas besi (Fe) dari air tanah di wilayah Jakarta terlihat semakin meningkat, di mana beberapa sumur memiliki konsentrasi Fe melebihi baku mutu. Presentase jumlah sumur yang melebihi baku mutu Mn di seluruh DKI Jakarta secara umum sebesar 27% pada bulan Juni dan meningkat pada bulan Oktober sebesar 33%. Untuk parameter detergen (MBAS), persentase jumlah sumur yang melebihi baku mutu di DKI Jakarta sebesar 29% pada bulan Juni dan meningkat menjadi 46% pada bulan Oktober.
Umumnya, air sumur yang didapat berwarna kuning dan agak berbau. Ditambah lagi,hanya 400darisekitar4,000industridi Jakartayangmengelola limbahnya. Tidak ada sistem sanitasi di Jakarta sehingga air limbah seluruhnya dibuang ke sungai. Hanya sekitar 2 % air limbah di Jakarta mengalir ke instalasi pengolah air limbah, yang umumnya hanya melayani gedung perkantoran dan sejumlah perumahan. Sekitar 39% warga Jakarta memiliki septic tank, dan 20 % menggunakan lubang WC biasa (pit latrines).
Kondisi air tanah di Jakarta tentu bisa dijadikan perbandingan dengan kondisi air tanah di berbagai kota besar lain di Indonesia. Hampir semua kota besar di Indonesia memiliki karakter yang mirip Jakarta, seperti permukiman yang padat penduduknya dan rumah-rumah penduduknya yang saling berdempetan. Tak mengherankan bila air tanah di kota-kota besar kerap tercemar limbah manusia. Selain itu, warga jarang sekali membangun tempat-tempat penyerapan air di rumahnya, yang boleh jadi karena kurangnya lahan, sehingga persediaan air tanah cenderung menipis dari tahun ke tahun.
Sementara itu, di wilayah-wilayah pedesaan, air sungai masih memegang peranan penting bagi kehidupan sehari-hari sebagian besar penduduknya. Sayangnya, secara umum, kualitas air sungai di seluruh Indonesia juga telah dipengaruhi oleh limbah domestik yang masuk ke badan air di samping limbah lainnya yang berasal dari industri, pertanian maupun peternakan. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 30 provinsi Indonesia tahun 2004 dengan frekwensi pengambilan sampel
sebanyak dua kali dalam setahun. Hasil pemantauan menunjukkan parameter DO, BOD, COD, fecal coli dan total coliform mayoritas sudah tak memenuhi kriteria mutu air kelas I menurut PP 82 Tahun 2001.
Untuk parameter biologi, fecal coli dan total coliform dapat dikatakan bahwa mayoritas sungai yang terdapat di kota padat penduduk seperti di Jawa
Foonoanorg
cenderung lebih tercemar bakteri tersebut, seperti di Sungai Progo (Jateng dan Yogyakarta), Sungai Ciliwung (Jakarta), dan Sungai Citarum (Jawa Barat).
Sementara itu, pemantauan sejumlah sungai di Indonesia pada 2004 oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup menunjukkan kualitas air sungai sangat dipengaruhi limbah domestik, industri, pertanian, dan peternakan. Dari seluruh sungai yang dipantau, Sungai Ciliwung adalah yang terparah pencemarannya. Hilir yang tercemar berat hanya ditemukan di sungai ini.
Bahkan, Ciliwung sudah sejak di hulu tercemari fecal coli dan total coliform yang sangat jauh melebihi baku mutu yang ditetapkan. Bakteri tersebut berpengaruh sangat besar terhadap status mutu air sungai. Berdasar parameter biologi (fecal coli dan total coliform), DO (dissolfed oxygen), BOD (biochemical oxygen demand), dan COD (chemical oxygen demand), tak ada segmen Ciliwung yang mutu airnya memenuhi kriteria kelas I, yang layak digunakan sebagai air baku untuk air minum.
Ciliwung sendiri dibagi dalam lima segmen menurut wilayah administratif yang dilintasi, yakni segmen 1 (Kabupaten Bogor), segmen
2 (Kota Bogor), segmen 3 (Kabupaten Bogor), segmen 4 (Kota Depok), dan segmen 5 (DKI Jakarta).
Pada segmen 1, pada titik pemantauan Cisarua (Kabupaten Bogor), air Ciliwung masuk kriteria kelas II. Artinya, kualitas air masih dapat digunakan untuk minum asalkan diolah terlebih dulu dan bisa untuk prasarana/ sarana rekreasi air, perikanan, peternakan, dan pertamanan. Segmen 2 dan 4, Ciawi (Kota Bogor) dan Cimanggis (Kota Depok), kondisi kualitas airnya kelas IV, hanya layak untuk mengairi pertamanan. Segmen 3 di Cibinong (Kabupaten Bogor) berkualitas kelas III, hanya bisa untuk perikanan, peternakan, dan pertamanan.
Sedangkan segmen 5, di wilayah DKI Jakarta, tidak termasuk kelas mana pun. Artinya, tak layak dimanfaatkan untuk kegiatan apa pun. Tentu saja bisa menggunakan teknologi tertentu untuk meningkatkan kualitas air sungai tersebut, tapi membutuhkan biaya sangat besar.
Kondisi Ciliwung dan 12 sungai lain di Jakarta menjadi cerminan betapa rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang limbah ke sungai. Tanpa kesadaran akan pentingnya sungai bagi kehidupan, bisa dibayangkan berapa banyak sampah yang akan
Foto-foto: www.marumpa.wordpress.com, hinamagazine.com
terbuang ke sungai-sungai di Jakarta, yang penduduknya menghasilkan 25.000 meter kubik sampah setiap hari. Tanpa pengendalian, jumlah itu diperkirakan menjadi dua kali lipat pada 2010.
Sebagian dari sampah yang dibuang ke sungai berupa plastik, yang akhirnya mengalir sampai ke laut dan merusak ekosistem laut. Berat jenis plastik yang ringan membuatnya mengapung dan mudah terbawa gelombang dan semakin jauh ke dalam ekosistem laut. Ketika akhirnya tenggelam, sampah plastik menutupi terumbu karang, menghalangi sinar matahari, sehingga mematikan terumbu karang yang menjadi habitat bagi satwa laut.
Selain Ciliwung, yang juga tercemar berat adalah Sungai Citarum. Sungai ini harus menampung semua polutan yang diangkut sejumlah anak sungainya. Dari hulunya yang masih bening di kaki Gunung Wayang, air Citarum Hulu mengalami berbagai pencemaran dari berbagai sumber. Sumber pencemaran di daerah hulu umumnya berasal dari sedimentasi dan bahan kimia sisa aktivitas pertanian. Makin ke hilir, air sungai kian mengalami pencemaran, baik akibat bahan kimia sisa kegiatan industri, maupun kegiatan rumah tangga.
Dari sekitar 280 ton limbah yang disumbangkan untuk Sungai Citarum setiap harinya, diperkirakan sekitar 85 persen di antaranya, atau sebanyak 240 ton berasal dari limbah rumah tangga. Selain berupa limbah cair seperti sisa deterjen, sebagian lainnya berupa limbah padat seperti sampah sisa pengolahan sayuran, kantung-kantung plastik sampai sandal jepit serta botol atau gelas kemasan yang tidak mudah larut.
Yang juga menjadi biang kerok pencemaran sungai dan harus diwaspadai adalah merkuri. Dan yang paling mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat adalah limbah merkuri dari pertambangan emas. Pencemaran merkuri akibat praktik pertambangan emas yang tak
terkontrol bisa dijumpai di berbagai wilayah di Tanah Air.
Dalam 20 tahun terakhir ini, kasus pencemaran merkuri dilaporkan terjadi di Sulawesi Utara, terutama Teluk Buyat dan Teluk Manado, sungaisungai di Kalimantan, terutama Kapuas dan Kahayan, Sungai Citarum dan Cisadane di Jawa Barat, sungai-sungai di DKI Jakarta hingga Teluk Jakarta, serta di beberapa sungai di Sumatra Barat dan Jambi.
Kasus pencemaran merkuri di kawasan perairan Sulawesi Utara sendiri telah diributkan sejak tahun 1990-an, namun kemudian timbul dan tenggelam. Kontaminasi merkuri di wilayah perairan dan pantai Sulut merupakan limbah dari aktivitas pertambangan emas rakyat di Dimembe, Ranoyapo, dan Ratatotok di Kabupaten Minahasa.
Melihat gambaran ini tentu dibutuhkan kesadaran amat tinggi bagi semua pihak untuk menjaga ketersediaan air bersih di negeri ini. Pemerintah diharapkan menegakkan peraturan mengenai lingkungan hidup dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Dunia industri pun harus berupaya sungguh-sungguh dalam membangun instalasi pengolah air limbah (IPAL) bagi pabrik-pabriknya. Warga masyarakat sendiri, yang ternyata menyumbang amat besar terhadap pencemaran sungai akibat perilaku membuang sampah dan berbagai limbah rumah tangganya secara sembarangan ke dalam sungai, harus terus diingatkan dan disadarkan akan pentingnya menjaga kelestarian sungai.
Hanya dengan kesadaran seperti inilah maka kita bisa menjaga ketersediaan air bersih yang amat berharga bagi kehidupan kita bersama tersebut. Sehingga anak-cucu kita masih bisa menikmati berkah kehidupan tersebut.
[Rusman Widodo, Syaiful Hakim]
Aku Sampahmu
Aku dianggap sampah, Aku menganggapmu kumpulan perampok. Hidupku bertahta sedekah dan belaskasihan, Hidupmu bertahta suap dan tawa-sutra.
Aku, manusia jalanan bertopeng debu dan beratap kolong jembatan,
Kamu, manusia bermutu yang merampok hakhak hidupku.
Aku menolak tunduk, bukan arti aku memberontakmu,
Aku semata-mata bicara kebenaran, Jangan main-main dengan tanggungjawabmu, Tanggungjawab memenuhi hak-hak hidupku.
Tidak ada kebesaran, Tidak ada kehormatan, Tidak ada kebanggaan dan, Tidak ada martabat bagi kalian yang menggusur dan merampok hak-hakku.
"Ketertiban umum", katamu "Itu Bisa membunuhku”, kataku
Hei bung, mana rasa keadilanmu...?
By ign
Latuharhary, Agustus 2008 tiada ampun!! bagi perusak lingkungan hidup
Indonesia menjadi negara dengan tingkat penghancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90% dari sisa hutan di dunia. Greenpeace mencatat setiap jam Indonesia menghancurkan luas hutan yang setara dengan 300 lapangan sepak bola. Sebanyak 72% dari hutan asli Indonesia telah musnah, dan setengah dari yang tersisa masih terancam kebakaran, penebangan komersial dan praktek illegal logging. Saatnya, bangun perilaku peduli dengan mengintegrasikan gerakan lingkungan hidup berperspektif hak asasi manusia!