MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM
WACANA HAM
EDISI I/TAHUN IX/2011
PEMANTAUAN KASUS KERUSUHAAN MOJOKERTO
PELATIHAN HAM DASAR BAGI APARATNEGARA
MEDIASI LAHAN SAWIT DI SIMEULUE
MENGURAI TINDAK KEKERASAN
KISAH PARA ODMK YANG TELAH PULIH
DI PUNCAK JAYA, BUMI PAPUA
IDAFTAR ISI
Rentetan peristiwa pelanggaran HAM terus terjadi di bumi Papua, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pemerintah diam saja?
PEMANTAUAN
Kisruh Pilkada di Kabupaten Mojokerto 21 Mei 2010 berakibat kerusuhan, simak pemantauan tim Komnas HAM
7 PENGKAJIAN
Kisah Penderita ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan) sungguh menguras air mata, Bagaimana pengalaman mereka?
8 MEDIASI 9 PENYULUHAN 10 RESENSI 11 PODIUM
Salam
IDARIMENTENG
PEMBACA yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan Buletin Wacana HAM (WHAM) di tahun 2011. Pada tahun 2011 ini tim redaksi WHAM melakukan ekstensi sumber daya diluar unit penerbitan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan berita dari unit-unit yang ada di Komnas HAM. Jadi setiap rubrik yang ada di WHAM dapat dikatakan merupakan refleksi dari unit-unit kerja Komnas HAM walaupun tidak semua kegiatan unit dapat kami muat beritanya di WHAM.
Edisi perdana 2011 dalam rubrik utama, WHAM menyajikan peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh aparat TNI di puncak jaya, Papua, terhadap penduduk Papua dan atau orang yang diduga terlibat gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tindak kekerasan tersebut sempat menarik perhatian dunia internasional dunia. Mereka mempertanyakan mengapa TNI masih menggunakan cara-cara represif dan "membabi buta" dalam menangani keamanan di daerah. Padahal berkali-kali TNl mengatakan telah mereformasi diri dan memperhatikan aspek-aspek HAM dalam melakukan operasi militer atau tindakan pengamanan suatu wilayah.
Meskipun upaya hukum telah dilakukan untuk mengadili para oknum TNl yang melakukan tindak kekerasan (penyiksaan dan penganiayaan) di Puncak Jaya, tapi kalangan pegiat HAM - termasuk juga Komnas HAM - merasa tidak puas dengan keputusan pengadilannya. Ketidakpuasan itu karena proses peradilannya tidak membahas substansi kasusnya yaitu penyiksaan dan penganiayaan, tapi justru yang diadili adalah soal pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum TNl yang terlibat. Hal inilah yang membuat para korban, masyarakat papua dan pegiat HAM tidak lagi mempercayai institusi pengadilan - khususnya pengadilan militer.
Pembaca yang budiman, hal lain yang menarik untuk disimak adalah rubrik podium. Kali ini rubrik podium memuat tulisan dari Sekretaris Jenderal (Sesjen) Komnas HAM yang baru. Melalui tulisannya, Sesjen Komnas HAM, menjelaskan tentang rencana penataan Sekretariat Jenderal Komnas HAM agar mampu bekerja secara transparan, akuntabel, dan profesional dalam memberikan dukungan kerja bagi Komnas HAM. Apa yang ditawarkan dan direncanakan Sesjen Komnas HAM untuk penataan tersebut? Silkan pembaca budiman menyimak tulisannya.
Salam
Dewan Pengarah: Ifdhal Kasim, SH, LLM, Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan; Dr. Saharuddin Daming, SH, MH; Ifdhal Kasim, SH, LL.M; Hesti Armiwulan, SH, M.Hum; HM. Kabul Supriyadhie, SH, MH; Nur Kholis, SH, MH; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Ridha Saleh, SH; Johny Nelson Simanjuntak,SH; Ahmad Baso; Saafroedin Ngulma Siemeulue, Pemimpin Umum: Sastra Manjani, Pemimpin Redaksi: Rusman Widodo, Redaktur Pelaksana: Banu Abdillah, Staf Redaksi: : Alfan Cahasta, Nurjaman, Meylani, Eva Nila Sari, Hari Reswanto, Bhakti Nugroho, M. Ridwan, Ono Haryono, Yossa N. Editor : Rusman Widodo Sekretariat : Topan Riyanto, Idin Korino, Deni Martin, Alamat Redaksi: Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026.
MENGURAI TINDAK KEKERASAN DI PUNCAK JAYA, PAPUA
Setidaknya terdapat 5 unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sehubungan dengan tindak kekerasan selama pelaksanaan operasi keamanan di Puncak Jaya, Papua.
Setahun terakhir, situasi keamanan di Papua memanas. Hal itu membuat otoritas keamanan menggelar operasi perburuan terhadap kelompok militer bersenjata (sering disebut Organisasi Papua Merdeka/OPM) pimpinan Goliath Tabuni .Operasi melibatkan Batalyon 753 dari Nabire, satuan Brimob dari Kelapa Dua, dan Densus 88. Operasi gabungan ini juga mendapat dukungan dana Rp 3 miliar per bulan dari Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe.
Secara khusus, wilayah Puncak Jaya diidentifikasi dan dipetakan sebagai salah satu basis perlawanan TPN/OPM. Belakangan Komando Daerah Papua (Kodap) X membentuk Kodap Baru yaitu Kodap III pimpinan Marugen Wenda dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap wilayah Puncak Jaya.
April 2010, Komnas HAM menerima pengaduan dari kelompok masyarakat asal Pegunungan Tengah Papua tentang terjadinya gelombang kekerasan berupa penangkapan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap sejumlah penduduk sipil di Puncak Jaya, termasuk pembunuhan terhadap seorang pendeta.
Pada 17 Oktober 2010, terjadi peristiwa yang menghebohkan: munculnya 2 video kekerasan terhadap warga sipil oleh beberapa oknum TNI yang diunggah di Youtube. Ada beberapa tayangan yang dimunculkan, yaitu penyiksaan berupa pembakaran alat vital terhadap 2 warga sipil dan tindak kekerasan terhadap sejumlah warga sipil.
Tayangan itu menimbulkan kecaman internasional. Akibatnya, beberapa pejabat mulai dari Panglima TNI, Menko Polhukam, bahkan Presiden menyatakan akan mengusut kekerasan tersebut.
PERISTIWA VIDEO KEKERASAN
Komnas HAM yang telah memiliki banyak data, baik dari bahan pengaduan maupun hasil pengumpulan Perwakilan Komnas HAM Papua, membentuk sebuah tim pemantauan dan penyelidikan berdasarkan keputusan sidang paripurna pada 10 November 2010. Pada 11 November, Komnas HAM membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan Tindak Kekerasan di Papua.
Dalam lingkup penyelidikan, Komnas HAM
membatasi pada beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi, seperti pembunuhan Pdr. Kinderman Gire dan video kekerasan.
Video kasus kekerasan yang diperoleh Tim berasal dari Perwakilan Komnas HAM Papua yang diunduh dari Youtube dan diserahkan langsung kepada Tim berupa:
1. Video kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI terhadap warga Papua yang diperkirakan terjadi pada 18 Maret 2010 berdurasi 1 menit 08 detik.
Peristiwa kekerasan yang terjadi di dalam video tersebut terjadi di wilayah Puncak Jaya pada 18 Maret 201. Peristiwa ini bermula pada 16 Maret 2010 sekitar pukul 23.00 WIT. Saat itu, Letda Cosmos bersama anggota lainnya dari Satgas Yonif 753/AVT dikumpulkan oleh Lettu Inf. Sudarmin selaku Danpos. Mereka diberi tugas berpatroli dengan berjalan kaki. Jumlah anggota 24 orang. Setiba di sasaran di atas gunung pada Rabu, 17 Maret 2010, sekitar pukul 02.00 WIT, Lettu Inf. Sudarmin memerintahkan Praka Rikon Siregar bersama 11 anggota mengendap di Daerah Kolame.
Kemudian Letda Cosmos dan Lettu Sudarmin, Serda Abdul Rifa'i, Praka Lubis, Pratu Erwin, Pratu Dedy Trisusilo, Prada Suardi, Prada Najibullah, Prada Barno, Prada Joko, Prada Dwi Purwanto, dan Prada Nasrun
berangkat ke Kampung Gurage dan sekitar pukul 04.00 WIT tiba di Pos Brimob Tinggi Nambut untuk berkoordinasi. Tim lalu melanjutkan perjalanan ke Kampung Gurage. Tiba di sana, sekitar pukul 05.00 WIT, Lettu Sudarmin membagi tugas masing-masing. Di antaranya, Letda Cosmos mendapat perintah sebagai Pam luar. Kurang lebih 10 meter dari sasaran, mereka berhenti. Tak lama kemudian terdengar suara Praka Lubis berkata "keluar!" Sekitar pukul 05.50 WIT sekelompok warga yang diduga GPK di antaranya Sdr. Kotoran Wenda beserta 2 orang keluar. Anggota bertanya kepada Sdr. Kotoran Wenda dan diperoleh keterangan di ketinggian arah selatan kurang lebih 150 meter terdapat 2 pucuk senjata jenis AK-SN dan Mouser.
Lettu Sudarmin beserta anggota Pratu Erwin, Pratu Dedi, Prada Najib, Prada Suardi, dan Prada Nasrun bergerak ke lokasi dan mendapati sekelompok warga yang diduga GPK berjumlah 27 orang beserta 2 buah surat atau dokumen. Kelompok ini dipimpin Sdr. Dipes Tabuni.
Ke-27 orang tersebut lalu diperintahkan turun oleh Lettu Sudarmin, dikawal 2 anggota. Tiba di bawah, Letda Cosmos memisahkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dua anggota kembali naik bergabung dengan Lettu Sudarmin. Sekitar pukul 07.00 WIT,
Letda Cosmos memerintahkan Praka Lubis menggali informasi kepada sekelompok kaum laki-laki dan didokumentasikan Pratu Ishak dengan menggunakan HP Nokia N70 warna hitam milik Letda Cosmos sebagai laporan ke komando atas. Selanjutnya Letda Cosmos melakukan pencarian informasi kepada sekelompok kaum perempuan.
Dalam proses permintaan keterangan tersebut telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan antara lain oleh Praka Sahminan Husein Lubis, Prada Dwi Purwanto, dan Prada Joko Sulistiono.
2. Video kekerasan oleh oknum TNI terhadap Sdr. Anggenpugu Kiwo dan Sdr. Telangga Gire yang diperkirakan terjadi pada 30 Mei 2010 berdurasi 10 menit 44 detik.
Peristiwa kekerasan tersebut terjadi di wilayah Puncak Jaya. Dalam video tersebut terlihat 2 warga Papua yang kemudian diketahui bernama Sdr. Anggenpugu Kiwo dan Sdr. Telangga Gire sedang diinterogasi oknum anggota TNI dari Batalyon 753/ARVITA PAM RAWAN Puncak Jaya. Dalam kesaksiannya, korban mengaku mengalami berbagai tindak kekerasan seperti kaki diikat dengan kawat duri, dipukuli dengan balok palang mulai dari kaki hingga kepala, diinjak, ditendang, diancam dengan parang di leher korban, kepalanya dibungkus plastik hingga tidak bisa bernapas, diinjak-injak, pemotongan alat vital dengan menggunakan tang hingga kemaluan korban mengalami pendarahan, kemaluan korban dibakar dengan menggunakan kayu bara, dan lain sebagainya. Korban berhasil melarikan diri dari tahanan pelaku meski sempat ditembaki.
Irjen TNI mengakui bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut terjadi pada 27 Mei 2010.
PENGADILAN MILITER
Sebagai tindak lanjut dari peristiwa tersebut, pihak TNI telah memproses dan membawa para tertuduh ke hadapan Pengadilan Militer di
Papua. Pada video pertama, 4 anggota TNI yang dituduh melakukan kekerasan disidangkan dalam Pengadilan Militer yang digelar di Jayapura, yakni Letda Inf. Cosmos, Praka Sahminan Husein Lubis, Prada Dwi Purwanto, dan Prada Joko Sulistiono. Namun, persidangan yang digelar sama sekali tak berhubungan dengan aksi kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan yang dialami warga Puncak Jaya. Pengadilan hanya berhubungan dengan aksi pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh 4 anggota Batalyon 753 di Puncak Jaya dan sama sekali tak menyentuh pelaku yang melakukan penyiksaan antara lain dengan cara membakar alat vital salah satu korban.
Yang lebih parah, Pengadilan Militer III-19 Kodam XVII/Cenderawasih yang digelar di Jayapura pada 11 November 2010 hanya menghukum ringan para pelaku yang setara dengan tindak perbuatan pidana ringan (tipiring) karena dianggap telah melakukan tindak pidana militer: secara bersamasama tidak menaati perintah dinas. Mereka hanya dijatuhi hukuman 7 bulan penjara untuk perwira dan 5 bulan untuk bintara dalam putusan No. PUT/186-K/PM.III-19/AD/XI/2010 dan No. 187-K/PM.III-19/AD/XI/2010. Saat ini, proses hukumnya dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Militer.
Meski vonis hukuman tersebut diberikan lebih berat dari tuntutan oditur militer, tampak adanya upaya mempertahankan impunitas, pengadilan yang tidak transparan, sehingga harapan untuk membuka semua kasus kekerasan yang terjadi di Puncak Jaya sepertinya menemui jalan buntu.
Atas putusan tersebut, KontraS dalam siaran persnya menilai bahwa hakim pengadilan militer III-19 Kodam XVII/Cenderawasih telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan yang mengedepankan kebenaran fakta peristiwa dalam proses persidangan. Proses yang berlangsung singkat tersebut telah mengabaikan keterangan dari korban penyiksaan yang disebutkan dalam fakta persidangan, yaitu Goliat Tabuni, Kotoran Wenda, dan Tives Tabuni. Lebih jauh, minimnya saksi peristiwa yang dihadirkan akhirnya hanya menjadikan silang keterangan dari keempat terdakwa.
Dalam proses persidangan, alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer juga minim, hanya berupa satu kepingan VCD berdurasi 30 menit berisi rekaman penganiayaan dan kekerasan terhadap ketiga warga Tinggi Nambut, HP Nokia N.70 milik Letda Infanteri Cosmos yang digunakan merekam, dan sepatu laras yang digunakan oleh para pelaku.
Sementara itu, putusan Pengadilan Militer III-19 Kodam XVII/Cenderawasih tidak jauh berbeda dengan putusan sebelumnya. Dalam putusan Pengadilan Militer terhadap kasus penyiksaan yang dialami Kiwo dan Gire, Pengadilan Militer hanya menjatuhkan hukuman kepada 3 anggota TNI dari Batalyon 753 Nabire, yaitu Serka Dua
Irwan Riskianto berupa 9 bulan penjara, Pratu Thamrin Makagiri berupa 10 bulan penjara, dan Pratu Yakson Agu berupa 12 bulan penjara pada 24 Januari 2011. Ketiganya didakwa atas pelanggaran insubordinasi atau melawan perintah atasan.
"Ini pelanggaran HAM yang (pelakunya) bisa dipidana karena penyiksaan," kata Josep Adi Prasetyo, Wakil Ketua Komnas HAM yang juga Pengarah Tim Pemantauan dan Penyelidikan Tindak Kekerasan di Papua.
Sementara itu, Komnas HAM juga memprotes pengadilan yang tidak menghadirkan saksi. Menurut Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh yang juga Ketua Tim Pemantauan, oditur militer dapat menghadirkan Komnas HAM sebagai saksi. Komnas juga bersedia menghadirkan Kiwo dan Gire sebagai saksi korban.
Kendati demikian, Komnas HAM menyatakan penyiksaan terhadap 2 warga sipil Anggenpugu Kiwo dan Telangga Gire bukan pelanggaran HAM berat. Namun, pernyataan ini justru menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat. Dalam aksinya ke Komnas HAM, massa yang di antaranya diwakili oleh Koordinator KontraS Haris Azhar menyatakan kekecewaannya terhadap hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM.
"Kami kecewa karena pelanggaran HAM di Papua hanya dikatakan sebagai pelanggaran HAM yang serius, bukan pelanggaran HAM yang berat," ujar Haris.
Apalagi, menurutnya, kasus penyiksaan yang terjadi di Bumi Papua lebih dari satu atau tiga kali. Penyiksaan yang terjadi sudah berulang-ulang dan berlangsung secara sistematis. Rekomendasi yang diberikan Komnas HAM justru tidak menyentuh kasus.
"Kami khawatir terhadap hasil tindak lanjut Komnas HAM karena seharusnya hasilnya merujuk pada UU No. 26 Tahun 2000, bukan UU No. 39 Tahun 1999. Bagaimana pemulihan terhadap korban?" sambungnya.
RANGKAIAN PENYELIDIKAN KOMNAS HAM
Mengumpulkan dan menganalisis data tentang a. kekerasan yang terjadi di Puncak Jaya terutama darilaporan pengaduan yang masuk ke Komnas HAM dan data yang disampaikan kelompok masyarakat dan LSM kepada Komnas HAM dan Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, laporan masyarakat pegunungan tengah Papua, dan sumber-sumber data lainnya. Hingga 2010, telah terjadi 29 kasus/peristiwa kekerasan yang terjadi di 26 kampung di Kab. Puncak Jaya dengan korban meninggal dunia mencapai 20 orang, 9 luka parah, 13 luka-luka, dan 4 disandera. Selain itu, Tim mencatat telah terjadi sejumlah penyerangan terhadap pesawat udara yang sedang melintas dan pos TNI, serta perampasan senjata api sebanyak 7 pucuk, 29 butir peluru dan 2 magasin amunisi, perusakan jembatan serta pembakaran 3 gedung sekolah dan pos TNI.
b. Mengidentifikasi dan menentukan perangkat hukum yang digunakan dalam proses penyelidikan dan ketentuan-ketentuan hukum tentang pelanggaran HAM yang dapat digunakan.
C. Mengidentifikasi dan membuat daftar saksisaksi yang mengetahui secara langsung peristiwa kekerasan di Puncak Jaya, saksi-saksi aparat pemerintahan dan aparat keamanan yang berwenang saat kerusuhan terjadi, saksi-saksi tokoh masyarakat yang terlibat atau mengetahui saat kekerasan terjadi, saksisaksi ahli, narasumber, dan data lain yang dibutuhkan untuk menentukan ada-tidaknya pelanggaran HAM. Setidaknya, Komnas HAM dari 7 saksi dan/atau narasumber, di antaranya Bupati Puncak Jaya, korban penyiksaan, Wakapolda Papua, perwakilan dari gereja, dan Irjen TNI AD.
d. Melakukan investigasi untuk mendapatkan identitas dan kontak dengan saksi-saksi yang dibutuhkan, sumber-sumber informasi dan data lain.
Mengumpulkan dan menganalisis data e. tentang kekerasan yang terjadi di Puncak Jaya, terutama dari laporan pengaduan yang masuk ke Komnas HAM dan data yang disampaikan kelompok masyarakat dan LSM kepada Komnas HAM, laporan masyarakat pegunungan tengah Papua, dan sumber data lainnya.
REKOMENDASI KOMNAS HAM
Setelah menginvestigasi dan analisis data, informasi, dan fakta dari kunjungan di lapangan, keterangan korban, keterangan pihak-pihak terkait seperti POLRI dan TNI, pengaduan, dan dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya yang dilakukan melalui diskusi terfokus, Tim menyimpulkan:
1. Bahwa operasi keamanan di Puncak Jaya adalah operasi Damai Papua yang ditujukan untuk penegakan hukum serta melumpuhkan aktivitas sipil bersenjata. Namun, operasi tersebut masih berdampak terhadap ketidakamanan masyarakat sipil di Puncak Jaya.
2. Bahwa aktivitas Operasi Keamanan-Damai Papua di Puncak Jaya merupakan operasi yang berada di bawah kendali Polri. Pasukan TNI dapat diperbantukan jika ada permintaan dari Polri.
4. Penempatan atau tambahan pasukan baik dari pasukan TNI maupun pasukan Brimob Polri juga atas dasar permintaan dari Pemda Kabupaten Puncak Jaya.
3. Dalam operasinya, Operasi Keamanan-Damai mendapatkan bantuan dana dari Pemda Kabupaten Puncak Jaya.
5. Operasi dilakukan untuk mencari pemimpin sipil bersenjata. Juga mencari sejumlah amunisi seperti senjata laras panjang yang dirampas kelompok sipil bersenjata dari TNI/Polri.
6. Tidak terjadi komunikasi yang efektif antara Polri sebagai penanggung jawab kamtibmas dan TNI sebagai bantuan keamanan.
7. Pemimpin TNI telah memberikan pembekalan kepada para anggotanya agar dalam menjalankan tugas tidak menggunakan kekerasan.
8. Proses pengadilan militer yang mengadili 3 oknum TNI yang melakukan tindakan kekerasan belum memenuhi rasa keadilan korban karena materi yang disidangkan belum menyentuh substansi dari tindakan kekerasan yang dilakukan.
9. Selain video kekerasan yang sudah dilakukan tindakan hukum terhadap pelaku, masih didapati lagi video kekerasan lain dengan korban Anggenpugu Kiwo dan Telangga Gire yang belum ada tindakan hukum terhadap para pelaku.
10. Operasi Papua Damai telah mengakibatkan jatuh korban penduduk sipil yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan sipil bersenjata.
11. Tidak dibenarkan menyiksa penduduk sipil dalam operasi keamanan yang bertujuan menumpas sipil bersenjata, hingga menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM.
12. Sejumlah kegiatan operasi keamanan juga menyebabkan rumah-rumah penduduk sipil sebagian warga Puncak Jaya terbakar.
Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan kepada:
1. Presiden Republik Indonesia, agar:
Segera mengevaluasi secara menyeluruh pendekatan keamanan negara (state security approach) dengan mengutamakan pendekatan perlindungan masyarakat (human security approach) di Papua.
Segera menetapkan Papua sebagai wilayah terbuka bagi kalangan nasional maupun dunia internasional untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan konstruktif, upaya-upaya negosiasi, serta memonitor proses penyelesaian konflik dan implementasi Otonomi Khusus Papua.
2. Panglima TNI, agar:
Memberikan perhatian kepada para anggota TNI yang bertugas di pedalaman dan atau di daerah rawan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai bagi dukungan dalam melakukan rotasi secara reguler.
Meningkatkan profesionalitas para anggota TNI dengan memberikan pelatihan berkelanjutan termasuk pembekalan di bidang HAM.
Meningkatkan kesejahteraan para anggota TNI beserta keluarganya dalam hal gaji, perumahan, pelayanan medis, dan pendidikan.
3. Kepolisian Daerah Papua, agar:
Berkoordinasi lebih efektif dengan jajaran TNI dalam melakukan operasi.
Mengedepankan tindakan yang humanis dalam pelaksanaan operasi.
Memberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala termasuk di bidang HAM kepada Polri.
4. Panglima Daerah Militer Cendrawasih, agar:
Mengusut dan menindak penegakan hukum terhadap berbagai tindak kekerasan yang terjadi di Papua (khususnya di Puncak Jaya) selama berlangsungnya operasi yang dilakukan jajaran TNI.
Memberikan pembekalan di bidang HAM secara regular kepada seluruh satuan TNI, khususnya terhadap TNI yang akan bertugas di wilayah.
Merotasi secara rutin, sekurang-kurangnya dalam waktu 6 bulan, para anggota TNI yang menjalankan tugas di pedalaman atau di wilayah rawan.
5. Bupati Puncak Jaya, agar:
Meninjau kembali alokasi anggaran sebagai dana keamananan bagi TNI/Polri.
Memberikan bantuan pemulihan kesehatan kepada para korban.
XTMeylani
“KEMBALI, KISRUH PILKADA” PEMANTAUAN KASUS KERUSUHAAN MOJOKERTO
KERUSUHAN Mojokerto terjadi pada saat penyampaian visi dan misi serta program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto masa jabatan 2010 - 2015, yakni 3 (tiga) calon pasangan, Manis, Wasis dan Kokoh pada Jumat, 21 Mei 2010 sekitar pukul 08.30 – 09.45 WIB di Gedung Graha Wisesa DPRD Kab. Mojokerto di Jalan Ahmad Yani No. 16 Kota Mojokerto. Saat itu, juga sedang dilaksanakan kegiatan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Mojokerto.
Penyampaian visi dan misi serta program dihadiri oleh Muspika, pasangan calon bupati dan wakil bupati, kepala desa sekabupaten Mojokerto, dan tim sukses masing-masing pasangan calon bupati/
wakil bupati Kabupaten Mojokerto.
1. Penyebab terjadinya Kerusuhan Mojokerto tanggal 21 Mei 2010. Tim menemukan fakta bahwa penyebab utama terjadinya kerusuhan tersebut dikarenakan ketidakpuasan pendukung salah satu calon pasangan bupati dan wakil bupati dalam pemilukada Kabupaten Mojokerto dengan melakukan unjuk rasa yang akhirnya berujung pada tindakan anarkis.
2. Adanya dugaan terjadinya penganiayaan dan/ataupenyiksaan dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka kerusuhan.
3. Tidak adanya koordinasi di antara para penyelenggara pemilukada yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan jatuhnya korban luka, baik
2. Hak untuk tidak disiksa
3. Hak memperoleh keadilan
4. Hak atas kepemilikan
5. Hak turut serta dalam pemerintahan. Tim Komnas HAM merekomendasikan agar:
1. Pihak Polresta Mojokerto, Polres Kabupaten Mojokerto dan Polda Jawa Timur mengedepankan proses pemeriksaan yang transparan ter-hadap para tersangka guna menghindari terjadinya salah paham dengan anggota masyarakat lainnya.
2. Semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan demi kepastian hukum, baik terhadap
Tim sedang melakukan peremuan dengan Kapolda Jawa Timur
Tim sedang meminta keterangan dari Kepala LP Klas IIB Mojokerto
Di saat acara penyampaian visi dan misi masih berlangsung, sekitar pukul 08.51 WIB, di luar gedung DPRD Kab. Mojokerto terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa yang berusaha masuk ke dalam gedung DPRD melalui pintu depan DPRD Kab. Mojokerto dengan membawa beberapa alat yang terbuat dari besi. Pada pukul 09.00 WIB, massa yang sudah terlanjur masuk ke area gedung DPRD Kab. Mojokerto melakukan pengrusakan terhadap mobil-mobil dengan cara memecahkan kaca mobil dan memasukkan bom Molotov ke dalam mobil yang diparkir di sekitar halaman gedung.
Berdasarkan hasil pemantauan Tim terhadap kasus Kerusuhan Mojokerto, 21 Mei 2010, Tim menyimpulkan beberapa temuan yang diperoleh, yaitu:
di pihak warga maupun petugas kepolisian.
4. Longgarnya proses pengamanan TKP sebagai ekses dari kurangnya koordinasi para pihak penyelenggara dalam pengamanan gedung dan lokasi unjuk rasa.
5. Adanya indikasi penyerangan massa terhadap anggota kepolisian secara sengaja yang dibuktikan dari persediaan senjata seperti besi beton, bom molotov dan lainnya.
Tim juga menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM berdasarkan UU HAM terhadap hak-hak berikut:
1. Hak atas rasa aman
warga yang menjadi tersangka kerusuhan maupun anggota polisi yang melakukan penembakan dan saat ini dalam proses pemeriksaan.
3. Agar pihak Polda Jawa Timur, Polres Kab. Mojokerto, dan Polresta Mojokerto memberikan jaminan keselamatan dan keamanan terhadap keluarga tersangka maupun 35 orang yang DPO.
4. Agar semua pihak terkait dengan pelaksanaan pemilukada menjalankan tupoksi masing-masing dan berkoordinasi untuk menciptakan proses pemilukada yang aman dan tertib.
5. Agar pihak KPUD Kabupaten berkoordinasi dengan kepolisian setempat juga kepolisian wilayah penyelenggaraan pemilukada untuk proses pengamanannya.
NURJAMAN
I PENGKAJIAN & PENELITIAN
KISAH PARA ODMK YANG TELAH PULIH
BANYAK kisah eks-orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) di Indonesia yang menguras air mata. Temuan lapangan menunjukkan, jaminan untuk hidup layak di semua aspek seperti sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, dan lainnya tidak pernah terpikir diwujudkan dalam program dan kebijakan. Aspek kesehatan masih mendominasi.
Lalu, tingginya angka kematian merupakan potensi besar yang ada di depan mata para ODMK mengingat penyiksaan fisik bersifat masif dan sporadis menjadi makanan sehari-hari. Kasus lain mengungkapkan tidak sedikit ODMK menjadi korban pemerkosaan, pembunuhan, dan kasus kriminalitas lainnya.
Berangkat dari kegiatan penelitian, tulisan ini tidak saja menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil penelitian. Yang lebih penting adalah bagaimana gambaran proses pencarian data yang sarat akan cerita di balik kehidupan ODMK. Berikut cuplikan pengalaman hidup mereka yang pernah menjadi ODMK.
ODMK Karena Guna-guna?
Keseharian KTT yang pernah menjadi ODMK adalah bekerja membuat kain di salah satu wilayah di Bali. Sebelum menjadi ODMK, KTT bisa menghasilkan 1 kain selama 2 minggu. Setelah pulih, satu kain baru bisa diselesaikan dalam sebulan.
Awal mulanya, setelah pulang dari warung membeli benang, KTT merasa kurang sehat. Kondisi tersebut tidak berubah selama beberapa jam sampai kemudian KTT tidak kuat menahan sakit dan mengamuk di lingkungan rumahnya.
Menurut keluarga, KTT kemungkinan diguna-guna. Peristiwa guna-guna atau santet adalah kejadian lumrah di lingkungannya. Demikian pula pemasungan. KTT pun sempat dipasung dan ditelantarkan.
Suatu ketika keluarga KTT didatangi salah satu sukarelawan dari organisasi swasta yang menangani ODMK. Mereka menawarkan obat yang dikonsumsi secara teratur. Berangsur-angsur KTT pulih, meski masih tergantung pada obat.
Kisah ini sarat akan pesan-pesan moral bernuansa HAM. Perempuan ODMK yang diwakili KTT menjadi penyangga keluarga melalui keterampilannya. Di sisi lain, ia juga menjadi rentan dalam nilai-nilai adat tertentu, terutama menyangkut nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan lokal.
Kisah ini sekaligus menggambarkan upaya
maksimal yang dilakukan pemerintah setempat terutama dalam menyediakan rumah sakit jiwa dan obat-obatan. Perawatan melalui RSJ sampai saat ini masih cukup berat bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di pelosok mengingat keberadaannya ditingkat kabupaten. Pemerintah perlu membenahi kebijakan pelayanan kesehatan dasar di wilayah terpencil untuk mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan bagi ODMK yang tinggal di pelosok.
Lalu, ada indikasi pembiaran yang dilakukan negara dengan tidak dilakukannya upaya-upaya signifikan untuk mengurangi peristiwa pemasungan, yang kental terhadap tindakan penyiksaan dan kekerasaan dan berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran hak hidup. Perlu langkahlangkah koordinasi yang konkret lantaran masih banyak masyarakat yang masih melakukan pemasungan karena minimnya pengetahuan.
ODMK Lantaran Obat-obatan Terlarang
AR mengaku mulai mendapatkan obatobatan dari teman sekolahnya di SMA. Perkenalannya dengan obat-obatan membuat dirinya mulai merasakan keanehan: asing dengan diri sendiri, rumah, dan lingkungan. Namun, AR bisa menyelesaikan sekolah dengan nilai cukup baik.
Setelah lulus, AR sempat bekerja di Perusahaan swasta, meski hanya setahun. Saat bekerja AR masih mengkonsumsi obatobatan. Lalu, AR mulai kuliah di salah satu perguruan tinggi. Sebelum masuk kuliah, ia pernah anfal setelah memakai obat jenis valium, mentalin. AR mulai mendengar bisikan dan berhalusinasi bahwa ajal segera menjemput. Ia didiagnosis mengalami stres. Setelah agak pulih, Ar sempat kuliah kembali tapi mengalami kesulitan karena didiagnosis menderita Schizophrenia Paranoid. Ia pun menjalani perawatan di salah satu rumah sakit jiwa di Bogor. Masamasa sulit terus dialami dalam upaya penyembuhan penyakitnya.
AR kemudian berpindah rumah sakit untuk lebih menekan biaya transportasi, lalu dirujuk di Puskesmas di bilangan Tebet. Ia pun mulai teratur minum obat dan mengenal secara dalam penyakitnya. Kondisinya terus membaik, dan mulai menjadi asisten dokter dan-ditugaskan-mengunjungi teman-teman pasien-pasien ODMK di rumahnya.
Berangkat dari kisah AR diatas, terungkap bahwa faktor lingkungan dan pergaulan menjadi salah satu faktor pemicu, di mana AR dapat dengan bebas membali barangbarang haram tersebut. AR mungkin salah
satu orang yang berasal dari keluarga menengah secara ekonomi, tapi biaya ke rumah sakit tetap saja tidak mencukupi. Perlu kebijakan khusus daripemerintahagar mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan menjadi ODMK dapat memiliki akses untuk memeriksakan kesehatannya. Kisah AR juga mengungkap pentingnya dukungan keluarga dalam rangka pemulihan.
ODMK Karena Beban Keluarga dan Bencana
AN dan R memilikilatarbelakang kehidupan yang berbeda, tapi mengaku pernah menjadi ODMK karena tingkat depresi dan stres yang cukup tinggi
AN berasal dari keluarga berkecukupan. Ia mendapatkan fasilitas pendidikan yang cukup baik sampai lulus kuliah S2. Setelah itu, ia mengaku sempat ingin bunuh diri karena frustasi lama tidak mendapatkan pekerjaan dan tinggal jauh dari keluarga. Untungnya ia sempat tersadar. Hampir semua jenis obat penenang stres ditenggaknya, tapi tidak ada pemulihan secara kontinu.
Di saat dirinya jatuh, AN mengaku mendapatkan dukungan dari teman-teman sekitar. Ia sempat pula mendatangi psikiater. Kini kehidupan AN berjalan dengan baik dan bekerja di salah satu perusahaan besar.
Adapun R, mengaku mengalami stres berat saat seluruh keluarganya hilang karena tsunami Aceh. R mengaku tidak tahu harus berbuat apa. Sepanjang waktunya dihabiskan untuk melamun memikirkan diri dan keluarganya yang hilang. Sampai saat ini R pun kesulitan bercerita segala sesuatu mengenai tsunami. Ia merasakan gejala psikopsikis. Saat diwawancarai dalam penelitian ini pun penulis mengalami kesulitan mendalami perihal kejadian masa lalu yang menyebabkan ia ODMK.
Namun, perlahan, ia mau bercerita. Ia tersadar, masa lalu tidak harus membuatnya semakin terpuruk. Dua tahun pascabencana, R bangkit dan sudah mulai mau bergaul dengan lingkungan sekitar.
Pengalaman AN dan R merupakan kisah sukses eks-ODMK yang saat ini sudah dapat belajar dari kondisi diri sendiri. Beban berat justru memicu mereka untuk terus berusaha dalam mencapai kehidupan yang layak. Keduanya bahkan menyarankan pemerintah sebagai rekomendasi penelitian untuk memaksimalkan peran institusi negara dalam menangani persoalan kesehatan jiwa seperti pendirian trauma healing di daerah bencana atau klinik yang dapat secara cuma-cuma memberikan pelayanan bagi para ODMK. Yossa A.P Nainggolan
MEDIASI LAHAN SAWIT DI SIMEULUE
SIMEULUEmenjadikabupaten pada 1999 berdasarkan UU No. 46/1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. Luas Kepulauan Simeulue sekitar 205.116,13 Ha, merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemkab Simeulue membuat 10 program prioritas dan 2 program khusus, yakni pendidikan dan perkebunan. Perkebunan sawit merupakan komoditas primadona yang sedang dikembangkan di wilayah ini.
Pada masa lalu, di Simeulue ada perusahaan HPH, yaitu PT Krueng Sakti (KS), yang mendapat konsesi 115.000 ha. Untuk memanfaatkan lahan-lahan yang terlantar bekas areal konsesi HPH KS, Pemkab Simeulue membentuk PDKS, untuk mengolah perkebunan sawit seluas 5.000 ha. Permohonan penggunaan/pelepasan kawasan bekas areal konsesi HPH PT KS tersebut sudah lama diajukan kepada Menteri Kehutanan. Tapi, hingga sekarang izinnya belum turun. Sementara, PDKS telah melakukan pembibitan tanaman kelapa sawit dan sudah besar. Pemkab pun mengambil kebijakan menyelamatkan bibit tanaman dengan menanaminya di areal yang telah terbuka dan datar tersebut sambil menunggu keputusan dari Menhut.
Terkait hal tersebut, Bupati Simeulue dengan surat No. 522.232/5896/2005 tanggal 12 Agustus 2005 memohon kepada Menhut mengenai pengggunaan kawasan hutan untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PDKS seluas ± 7.800 ha yang terdiri dari Kecamatan Teluk Dalam seluas ± 5.000 ha, Kecamatan Teupah Selatan seluas ± 2.800 ha, dan mengusulkan areal pengganti seluas ± 7.100 ha. Bupati Simeulue dengan Keputusan No. 404-21.5/02/SK-IU2004 telah memberikan rekomendasi lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa sawit seluas ± 25.098 ha kepada PDKS. Sedangkan melalui Keputusan No. 503/99/SK/2005 tanggal 12 Agustus 2005 memberikan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PDKS seluas ± 7.800 ha.
Yang menjadisumberkeresahan masyarakat adalah pada Berita Acara Serah terima Lahan antara Bupati Simeulue dan Direktur PDKS dengan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan. Dalam Pasal (4) disebutkan bahwa tanah pengganti yang dimaksud adalah bebas dari kepemilikan clear and clereance dan jika ada persengketaan diselesaikan oleh pemda. Padahal selama ini yang mengusahakan lahan tersebut adalah masyarakat. Hal lain yang juga meresahkan masyarakat adalah Pasal (7), yang di dalamnya dikatakan bahwa lahan pengganti sebagai lahan milik Menteri Kehutanan.
Yayasan Simeulue Lestari dan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Simeulue mengadukan perihal pematokan lahan yang dilakukan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Simeulue. Pematokan itu dilakukan untuk memperoleh lahan sebagai pengganti hutan yang digunakan PDKS untuk perkebunan sawit. Tapi, pematokan ini masuk ke areal lahan milik warga di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Salang, Simeulue Tengah, dan Teupah Barat.
Lahan yang selama ini mereka kelola secara turun-temurun berdasarkan Hak Kepemilikan Adat telah dirampas oleh Pemkab Simeulue, terlebih setelah adanya Berita Acara Tukar-menukar Kawasan Hutan No. BA.03/Menhut-VII/KUH/2009 tanggal 29 September 2009 antara Pemkab Simeulue dan Menhut. Dalam Pasal (7) dinyatakan bahwa lahan yang diserahterimakan dari Pemkab Simeulue kepada Menhut sepenuhnya akan menjadi milik Kementerian Kehutanan. Hal ini memicu kemarahan warga yang lahannya terkena pematokan.
Kecamatan Salang merupakan wilayah kecamatan yang terkena area pematokan paling luas di antara 2 kecamatan lainnya, yaitu Teupah Barat dan Simeulue Tengah. Luas lahan pematokan areal pengganti lahan PDKS mencapai 4.000 ha. Luas lahan yang terkena pematokan diperkirakan sekitar 6.646 ha. Kecamatan Salang terkena pematokan paling luas, sekitar 3.000 ha. Pematokan itu dimulai sejak Desember 2009 oleh Tim Terpadu yang tergabung di dalamnya PDKS, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Simeulue, dan BPN Kabupaten Simeulue.
Keresahan warga sangat beralasan karena dalam Pasal 7 Berita Acara No. BA.03/Menhut-VII/KUH/2009 tanggal 29 September 2009 tersebut sangat tegas tercantum bahwa lahan yang dijadikan sebagai areal pengganti kawasan hutan yang digunakan PDKS dikuasai oleh Menteri Kehutanan.
Upaya Penyelesaian Konflik
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue telah membentuk Pansus Tukar Guling Hutan Lindung atas Lahan PDKS. Hasil Investigasi Pansus DPRK Simeulue sudah disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRK Simeulue pada 25 Januari 2010. Tim Pansus ini berkunjung ke lapangan dari 21 sampai 23 Januari 2010 . Dalam laporannya, Pansus merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Lahan persawahan dan perkebunan masyarakat yang terkena patok Kawasan Tukar Guling Hutan Lin-dung di 3 kecamatan yaitu Salang, Simeulue Tengah, dan Teupah Barat segera dipindahkan dan dicabut serta dipatok di kawasan areal hutan yang tidak berkaitan dengan areal tanah masyarakat.
2. pematokan kem Segera melakukan bali atas Tukar Guling Kawasan Hutan Lindung dan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi serta koordinasi dengan muspika setempat, tokoh masyarakat, dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan dan masalah sosial baru dalam kehidupan masyarakat.
Pansus ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPRK Simeulue No. 2 tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Khusus
(Pansus) untuk Peninjauan Lapangan terhadap Tukar Guling Kawasan Hutan Areal PDKS di Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Salang, dan Kecamatan Teupah Barat.
Koordinasi dengan Dirjen Planologi
Berdasar hasil verifikasi data di lapangan, Komnas HAM memanggil Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan. Data dan Informasiyang didapatkan Komnas HAM adalah adanya usulan dari Bupati Simeulue untuk menyertifikatkan lahan yang sudah dijadikan areal pengganti kawasan hutan tersebut. Menurut keterangan Dirjen Planologi, usulan untuk menyertifikatkan area pengganti lahan kawasan hutan tidak bisa dilakukan karena menyalahi aturan UU tentang Kehutanan. Tapi, dalam pengelolaannya hutan tersebut bisa dijadikan Hutan Tanaman Industri atau Hutan Inti Rakyat. Di mana pengelolaan hutan dilakukan masyarakat, tapi hak kepemilikan atas kawasan hutan tersebut tetap berada di tangan Kementrian Kehutanan. Warga hanya diperkenankan sebagai penggarap.
Informasi kedua terkait dengan areal pengganti kawasan hutan yang harus satu hamparan. Menurut Dirjen Planologi, areal pengganti kawasan hutan yang sudah digunakan sebagai PDKS itu tidak harus selalu satu hamparan. Areal pengganti ini bisa saja terpisah-pisah asalkan dengan 2 syarat, yaitu areal pengganti luasnya harus sama meski terpisah-pisah dan area pengganti yang terpisah-pisah tersebut harus menempel dengan hutan induk.
Proses Mediasi
Komnas HAM lalu melakukan mediasi dihadiri oleh juru runding dari pihak warga di 3 kecamatan dan juru runding dari pihak Pemkab Simeulue, dengan hasil sebagai berikut :
1. Pemkab Simeulue akan memindahkan seluruh patok tapal batas yang berada di dalam lahan warga dan lahan warga tidak dijadikan area pengganti kawasan hutan yang sudah digunakan PDKS sebagai perkebunan kelapa sawit. Sebagai area pengganti lain, Pemkab memiliki beberapa usulan di antaranya:
Pemkab akan mengusulkan kepada Kementerian Kehutanan agar lahan yang digunakan PDKS tidak perlu diganti, mengingat Pulau Simeulue relatif kecil.
Kalaupun harus dilakukan penggantian lahan, Pemkab akan mengusulkan tidak perlu sampai 2 kali lipat lahan yang telah digunakan PDKS.
Jika harus mengganti sesuai dengan aturan yakni sebanyak 2 kali lipat lahan yang digunakan PDKS, Pemkab akan memastikan bahwa lahan tersebut bukanlah lahan persawahan dan perke-bunan warga masyarakat. Dalam proses pencarian lahan pengganti, Pemkab akan melibatkan seluruh instansi teknis dan perwakilan masyarakat dari tiap-tiap kecamatan.
2. Warga mendukung sepenuhnya program Pemkab Simeulue terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam bidang pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan PDKS.
Dengan tercapainya kesepakatan, selanjutnya dibuatlah Akta Perdamaian yang akan didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang dengan No. W1.09/40/HK.001/VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2010. %Ono Haryono
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHAN HAM DASAR BAGI APARAT NEGARA UNTUK ISU LGBT
KOMNAS HAM, sesuai dengan mandatnya dalam UU No.39 Tahun 1999, memilikikewenangan untuk melakukan penyuluhan. Menyebarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada seluruh warga negara, termasuk didalamnya adalah aparat negara. Kegiatan diskusi kelompok terfokus kali ini bertujuan untuk menyusun kurikulum untuk pelatihan bagi aparat negara yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok minoritas, khususnya LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender).
Foto: Dok. Komnas HAM
Komnas HAM perlu mengangkat persoalan ini karena pelanggaran HAM yang menimpa mereka telah dilakukan oleh pelbagai kelompok masyarakat, termasuk pihak yang memiliki kewajiban memberikan jaminan perlindungan HAM yakni aparat negara. Penyusunan kurikulum pelatihan ini melibatkan organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap persoalan hak-hak LGBT seperti Arus Pelangi, Forum Komunikasi Waria Indonesia (FKWI) dan Ardhanary Institute. Dari pihak pemerintah melibatkan Polda Metro Jaya dan Satpol PP DKI Jakarta.
Beberapa kasus yang berkaitan dengan persoalan LGBT sempat muncul dan dibahas dalam diskusi ini seperti kasus penyerangan oleh Fron Pembela Islam (FPI) dalam acara Pelatihan HAM yang diselanggarakan oleh Komnas HAM dan FKWI di Depok; pembubaran konferensi regional International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dan Intersex Association di Surabaya (lagi-lagi) oleh FPI dan berbagai razia/ penangkapan yang biasanya disertai kekerasan yang terjadi pada kelompok waria/gay.
Dari diskusi ini terungkap bahwa masih minimnya pemahaman mengenai LGBT dikalangan aparat negara menjadi salah satu sumber utama penyebab perilaku diskriminatif dan stigmatisasi oleh aparat pemerintah. Pemahaman yang dimaksud misalnya mengenai keragaman identitas gender dan orientasi seksual. Dampaknya, terjadi kegamangan aparat negara dalam menjalankan tugasnya dilapangan. Bahkan untuk mendapat pengakuan status dari negara, kelompok LGBT seringkali menemui kesulitan. Sekitar 60% waria di Jakarta tidak memiliki kartu identitas.
untuk mengikutsertakan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan selain pihak Kepolisian dan Satpol PP sebagai target group peserta pelatihan. Masukan lain untuk Komnas HAM adalah perlunya menerbitkan dokumen Yogyakarta Principles sebagai materi sosialisasi mengenai hak-hak LGBT.
Dimensi pelanggaran HAM yang menimpa kelompok LGBT begitu luas. Tidak hanya persoalan sipil politik, hak-hak ekonomi sosial dan budaya mereka pun kerap kali dilanggar. Untuk itu, penting bagi Komnas HAM
Diskusi ini maupun rencana pelatihan kedepannya, merupakan dialog untuk membangun kesepahaman bersama dalam kerangka pemenuhan dan perlindungan bagi kelompok LGBT. Harapannya, aparat negara tidak lagi gamang dalam menentukan pilihan, mana korban yang perlu dilindungi dan mana pelaku kekerasan yang harus ditindak sehingga tindakan diskriminatif yang dialami oleh kelompok LGBT bisa terus diminimalisir. %Alfan Cahasta
JALANTERJALMENEGAKKANKEBENARAN
Sejatinya penjara merupakan tempat untuk seseorang yang terjebak dalam tindak kejahatan agar jera akan tindakan kejahatannya, namun apa jadinya jika penjara justru membuat orang "ketagihan" kembali ke penjara baik karena kelemahan dirinya, maupun sistem kehidupan dalam masyarakat di luar tembok penjara.
dan gamblang praktek-praktek penyimpangan yang terjadi di dalam penjara, mulai dari penangkapan, penyelidikan, AHMAD TAUFIK Wartawan TEMPO THE UNTOLD STORIES penyidikan, penuntutan, penjatuhan hukuman, penempatan seseorang ke ruang tahanan, XOX-2. hingga Pengantar: pembebasan. Mas Achmad Santosa, Satgas Mafia Peradilan Kita pasti KISAH NYATA MANTAN NAPI YANG MENGUAI terhenyak SKANDALPENYIMPANGAN DALAM PENJARA dengan kenyataan yang terjadi dalam sistem peradilan
Kita sadar bahwa kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa bawaan sejak lahir, warisan, ataupun warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik wanita maupun pria, dapat
berlangsung pada anak-
anak, dewasa maupun lanjut usia. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, maupun setengah sadar tergantung oleh implus-implus yang hebat yang di alami oleh seseorang sehingga membuat sebuah dorongan yang sangat kuat untuk melakukan tindakan kejahatan.
Sebagian orang mungkin menghindari Hidup di bui! Siapa yang mau? Tapi jika sudah menimpa pada diri kita, mau tak mau hidup di tempat seperti itu mesti dijalani. Dari pengalaman penulis, yang hampir tiga tahun mendekam di penjara, di lima tempat berbeda: dua rumah tahanan Polda Metrojaya dan Rumah Tahanan Salemba serta tiga lembaga pemasyarakatan (LP Cipinang, LP Cirebon, sampai LP Cijoho), penulis mengetahui dan mengalami banyak hal yang tidak banyak diketahui orang. Banyak skandal yang menyimpang dalam penjara, mulai dari praktik "mengakali" hukuman sampai cerita menarik pengalaman menyalurkan hasrat seksual.
Buku yang dibagi menjadi 12 bagian cerita ini diceritakan secara rinci
ini. Bukan lagi
di Indonesia
masalah rendahnya pengawasan dari departemen Kehakiman dan HAM RI, namun juga rendahnya moralitas yang ditunjukan para penegak hukum di negeri ini.
Membaca buku ini, kita akan "berkenalan" dengan banyak istilah yang mewakili praktik menyimpang dalam penjara. Jual beli vonis, Tahan vonis, penempatan ruang penahanan, tahan badan, bebas bersyarat, ubah – mengubah putusan pengadilan, hingga “oleh-oleh" dari penjara. Semua itu merupakan realitas yang terjadi di dalam penjara.
Kini penjara bukan lagi hotel prodeo yang menyediakan secara gratis segala keperluan penghuninya dengan segala keterbatasan, tapi telah menjelma menjadi lahan bisnis yang subur dan menyuburkan. Karena ada orang yang perlu kenyamanan dan keamanan, akibatnya yang tumbuh adalah diskriminasi perlakuan, tentunya uang berbicara, yang ada uang dapat nyaman, tak ada uang tak punya harapan. Jangan heran jika kita membaca berita
Judul : Penjara ; The Untold Stories Penulis : Ahmad Taufik Penerbit : Ufuk Press Terbit : Cet. I, April 2010 Halaman : 189 halaman
tentang seorang pecandu narkoba dapat mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara. Segala taktik licik pun dipraktikkan dalam penjara untuk memudahkan bandar narkoba melakukan bisnisnya. Bagaimana dengan urusan seks penghuni penjara, penulis akan membawa pembaca realita bahwa badan boleh di tahan, syahwat tidak akan dapat ditahan oleh siapapun. Untuk bagian seks dalam penjara ini ada kejadian dan pengalaman menarik yang di sampaikan oleh penulis.
Dari pengalaman penulis ini dapat menjadi pelajaran bagi pembaca bagaimana bahayanya sistem pemasyarakan yang diterapkan di Indonesia. Temuan Satgas Mafia Peradilan beberapa waktu lalu terkait inspeksi mendadak yang dilakukan di LP Cipinang terhadap terpidana Atyhalita Suryani yang diberi keistimewaan oleh pihak Rutan menjadi pembuktian bahwa apa yang ditulis penulis dalam buku ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur. Sekilas tentang penulis, Ahmad Taufik bekerja untuk majalah Tempo sejak 1989–1994 dan Media Indonesia Edisi Minggu (1994–1995). Penghargaan yang pernah diterima antara lain: Tasrief Award-Indonesia Press Freedom award (Jakarta) pada Juni 1995, CPJ (berbasis di New York), International Press Freedom Award 1995, Digul Award- Indonesian NGO's Human Rights Award pada 10 Desember 1996. Buku karyanya antara lain: Seks dan Gerakan Mahasiswa (1994), Asia Against West, Asia-Network (2003), Jalan Terjal Menegakkan Kebenaran, Menolak Kompromi Jadi Korban Politik (Pledoi Rahardi Ramelan), dan lainnya.
g
KETIKA PILIHAN TAK SELALU HITAM DAN PUTIH
KONON telah sekian lama persoalan kelembagaan menjadi isu sentral di Kesekjenan bahkan telah menjadi pemicu persoalan lain yang lebih komplek, pun hingga hari ini. Mau tidak mau hal ini telah menyita perhatian saya sebagai pejabat Sesjen yang baru saja terpilih. Lemahnya kinerja lembaga dan unsur-unsur di dalamnya, kuat dugaan, merupakan implikasi dari kondisi ini.
Saya percaya dan bisa jadi banyak pihak pun demikian, bahwa lembaga ini perlu melakukan pembenahan secara sistematis baik terkait struktur lembaga, mekanisme kerja, dan budaya organisasi Betapa tidak, mau diakui atau tidak, hal ini telah melemahkan pelaksanaan fungsi lembaga yang berlabel reformis ini sehingga gaungnya tak lagi menggelegar seperti masa lalunya dulu.
Produktivitas pegawai dapat digolongkan rendah dilihat dari begitu banyak aspek. Ironinya, dalam lembaga yang mengusung isu pemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) ini, perspektif human right belum melekat pada pola pikir sebagian besar pegawai. Sekali lagi ini sebuah ironi yang sangat disesalkan.
Bertolak dari uraian tadi, jelas sekali begitu banyak persoalan yang harus dibenahi.Terlebih jika kitamaumengacupadastandarideal.Persoalannya, yang ideal biasanya akan menjadi absurd, terlebih jika dukungan positif dari segenap elemen masih tergolong minimal sehingga sulit menjadi 100% sempurna. Setidaknya langkah organisasi ini dapat diarahkan mendekati yang ideal tadi. Semoga.
Lebih jauh, tak dapat dipungkiri bahwa saya akan menghadapi pilihan-pilihan sulit terkait keberpihakan kebijakan. Menjadi sulit karena yang hitam tak selamanya hitam, demikian pula yang putih pun tak selamanya terlihat terang benderang. Oleh karena itu tidak perlu langkah kita tersekatkan dalam dikotomis hitam-putih yang memecah belah.
Dunia tak selalu terbagi dalam hitam dan putih yang nyata. Hitam tak melulu mudah terbaca dan yang putih tak selalu tampak di depan mata. Kerapkali kita pun harus kompromistis dengan yang abu-abu. Persoalannya, seberapa abu-abunya hal yang kita hadapi. Semakin minimal abu-abu itu tentunya akan semakin baik.
Oleh karena itu, saya mencoba memformulasikan persoalan besar yang komplek tadi menjadi tiga isu strategis yang penanganannya pun tak akan semudah membalikkan telapak tangan. Ketiga persoalan pokok tersebut adalah anggaran yang minim atau yang masih dirasa kurang, pemenuhan sarana dan prasarana yang dinilai belum memenuhi standar, serta keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa jadi dipicu oleh persoalan distribusi yang tidak merata di semua unit kerja atau penempatan yang tidak tepat.
Pembenahan ini sejalan dengan kebijakan
Reformasi Birokrasi di Komnas HAM karena telah menjadi amanat yang harus dijalankan pasca dituntaskannya Reformasi Kesekjenan beberapa waktu lalu. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Reformasi Kesekjenan telah menjadi amanat konstitusi,Ketetapan MPR XVII/MPR/1998, paket UU tentang HAM, UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No.24/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tuntasnya Reformasi Kesekjenan menuntut segera dilaksanakannya Reformasi Birokrasi di Komnas HAM.
Reformasi Birokrasi, sebuah Harapan ?
Pada prinsipnya Reformasi Birokrasi bertujuan menyempurnakan sistem dan tata kelola dalam rangka menuju perubahan perilaku secara sistematis melalui proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik, profesional, efektif, efisien, dan produktif.
Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam reformasi birokrasi adalah merombak struktur yang dianggap bisa menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi.
Reformasi birokrasi harus memetakan kembali tujuan dan tupoksi sebuah organisasi untuk diketahui struktur yang relevan atau tidak, lalu merumuskan struktur dan agen yang akan menjadi instrumen untuk meraih tujuan tersebut.
Selain struktur, kinerja aparat dalam pelayanan publik pun patut menjadi perhatian. Faktor ini cenderung terabaikan. Buktinya, kendati reformasi birokrasi telah diterapkan semenjak reformasi digulirkan oleh pemerintah, namun belum mempunyai implikasi bagi perubahan persepsi masyarakat.
Hasil penelitian Kementerian Pendidikan Nasional menyebutkan persepsi masyarakat tentang reformasi birokrasi belum menggembirakan. Reformasi di bidang ekonomi baru dirasakan pengaruhnya sekitar 25%, di bidang politik sebesar 23% dan hanya di bidang sosial yang angkanya cukup menggembirakan khususnya terkait pendidikan dan kesehatan, yaitu sebesar 50%.
Kuat dugaan hal ini disebabkan oleh masih bermasalahnya moralitas aparatur sehingga korupsi, kolusi, dan nepotisme masih merajalela di lembaga-lembaga pemerintah. Unsur moralitas telah sekian lama terabaikan. Padahal ada beberapa alasan mengapa identitas moral menjadi elemen yang sangat penting dalam memandu jalannya reformasi birokrasi menuju pencapaian tujuan.
sensitivitas nurani sehingga memiliki akhlaq mulia dalam menjalankan tugasnya.
Pertama, aparat birokrasi seharusnya tidak hanya dibentuk menjadi abdi negara dan abdi masyarakat menurut perspektif pemerintah. Mereka harus mempunyai kepekaan atau
Kedua, tidak diberinya ruang yang lebih besar kepada identitas moral agar menjadi roh dari strategi besar reformasi birokrasi telah mengakibatkan reformasi berjalan menuju sasaran yang kabur bahkan memunculkan ancaman korupsi yang semakin menguat. Ironinya, hal ini justru terjadi di era ketika reformasi birokrasi telah digulirkan dan di saat tingkat kesejahteraan aparatur justru mendapat perhatian khusus pemerintah.
Tak dapat dipungkiri, dekadensi moral menjadi faktor utama yang menyebabkan maraknya korupsi di birokrasi pemerintahan. Itu sebabnya, identitas moral menjadi elemen yang sangat penting untuk disuntikkan ke dalam strategi reformasi. Pasalnya, sistem sebaik apapun, tetap bertumpu pada faktor manusia.
Ketiga, memasukkan identitas moral ke dalam gagasan dan strategi besar reformasi birokrasi akan membuka jalan bagi keterlibatan rakyat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya menata sistem birokrasi. Hal ini sangat sejalan dengan spirit demokrasi. Pelibatan publik di sini dimaksudkan agar diperoleh aparatur dan pejabat yang oleh rakyat diyakini memiliki perilaku dan moralitas yang baik.
Singkat kata, Reformasi Birokrasi diterjemahkan dalam tiga (pilar) utama yaitu Pelayanan Publik, Peningkatan Kinerja, dan Good Governance dimana semuanya harus melalui tiga indikator kunci pelaksanaan yaitu Penataan Organisasi, Penyempurnaan Ketatalaksanaan, dan Peningkatan Disiplin, Moralitas & Manajemen SDM. Sudah sepatutnya Reformasi Kesekjenan Komnas HAM melalui proses-proses tersebut.
Proses ini harus diawali dengan pengelolaan SDM dalam rangka mengukuhkan staf Komnas HAM yang memiliki independensi, integritas, dan profesionalisme sehingga mempunyai kemampuan menegakkan tata kelola yang baik, memenuhi kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan dalam hal ini masyarakat khususnya mereka yang memiliki persoalan dengan pemenuhan HAMnya. Biar bagaimanapun manusia adalah penentu utama keberhasilan sebuah sistem.
Mencermati kondisi intenal Komnas HAM dan tantangan lembaga ini ke depan, saya merumuskan proses Reformasi Kesekjenan di Komnas HAM dalam strategi yang diuraikan dalam tiga tahapan utama berikut :
1. Tahap1(2011-2012), Membangun Kepercayaan (Trust building);
2. Tahap II (2013-2014), Membangun Kemitraan (Partnership);
3. Tahap III (2015-2016), Mencapai Keunggulan (Strive For Exelence).
Secara umum, sasaran Reformasi Birokrasi di
Komnas HAM adalah merubah pola pikir dan budaya kerja. Secara khusus, perubahanperubahan tersebut akan mencakup area :
1. Kelembagaan (organisasi) guna mencapai organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing),
2. Budaya Organisasi agar birokrasi mempunyai integritas dan kinerja yang tinggi,
3. Ketatalaksanaan supaya sistem, proses, dan prosedur kerja menjadi jelas, efektif, effisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance,
Regulasi-Deregulasi Birokrasi agar regulasi 4. yang diterapkan di dalam organisasi menjadi tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif,
5. Sumber Daya Manusia agar SDM yang dimiliki oleh organisasi merupakan SDM handal yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.
Agenda-agenda di atas akan diterjemahkan dalam strategi dan program bertahap karena tidak
mungkin semua dapat terwujud semudah membalikkan telapak tangan. Butuh proses yang bisa jadi tidak terlalu mudah.
Pada program jangka pendek yang akan digulirkan sepanjang 2011, saya membaginya menjadi strategi penataan jangka pendek dan strategi lanjutan jangka pendek. Pada program penataan jangka pendek, sejumlah program yang saya prioritaskan adalah mengkoordinasikan semua acara internal agar sinkron, mengawal tindak lanjut keputusan sidang paripurna, menciptakan pemerataan tugas pada staf, mengalokasikan anggaran bagi media website dan pengadaan server,
mengadakan pers room atau media center.
Pada program jangka pendek lanjutan, proyeksi kebijakan akan diarahkan pada upaya meningkatkan anggaran pengembangan staf dan dana untuk mencetak hasil pengkajian Komnas HAM; menyelesaikan pengelolaan anggaran Tim Ad Hoc Bentukan Paripurna; menyelesaikan honorarium anggota di Perwakilan Papua; menyempurnakan sistem absensi, rekrutmen, dan pengembangan pegawai; dan yang tak kalah penting adalah memaksimalkan fungsi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengelola Uang Muka (PUM).
Melalui program reformasi yang terarah dan terencana serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, diharapkan secara bertahap dapat terwujud suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance).
ketersediaan dana APBN, dan yang tak kalah penting adalah dukungan dari segenap staf di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Kendati demikian, berhasil atau tidaknya proyeksi ke depan ini akan sangat tergantung pada kemauan dan komitmen, kesamaan persepsi akan tujuan organisasi, konsistensi dan keberlanjutan,
Pembenahan SDM, Sebuah Investasi Jangka Panjang
SDM memegang peran sentral dalam sebuah organisasi karena kontribusinya sebagai pengelola sistem agar tetap berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu SDM cenderung dijadikan sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi. Tak ayal lagi pembenahan dan peningkatan kapasitas SDM pada hakekatnya merupakan upaya investasi jangka panjang dari organisasi.
Dalam rangka menjalankan peran strategisnya tersebut, SDM dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Guna mencapai orientasi tersebut, peningkatan kapasitas SDM menjadi sebuah keniscayaan disamping penguatan karakteristik.
Penguatan nilai karakter dan kompetensi SDM merupakan penguatan terhadap unsur-unsur dari motivasi termasuk di dalamnya komitmen moral, sikap atau ciri bawaan, konsep diri, pengetahuan, dan skill.
Selain itu, sekurang-kurangnya SDM harus mempunyai kemampuan bersaing dalam iklim yang kompetitif. Oleh karena itu analisis jabatan, proyeksi kebutuhan dan mekanisme rekrutmen pegawai, seleksi pegawai, dan kompensasi bagi pegawai menjadi isu yang penting untuk dibenahi.
Pematangan dan Pemantapan SDM diKomnas HAMharus melaluipeningkatan kompetensiteknis, manajerial, dan perilaku dimana arah dan kendali sudah seharusnya merujuk pada manajemen kinerja dan kode etik Komnas HAM yang harus segera dirumuskan. Dalam rangka membumikan rumusan standar kinerja organisasi ini, sejumlah ketentuan sepatutnya menjadi rujukan seperti Peraturan Perundang-udangan terkait, konsep organisasi dan tata kerja, sistem dan prosedur kerja, serta kondisi sarana dan prasarana kerja.
Fokus program pengelolaan SDM Komnas HAM sepanjang 2011 hingga 2013 yang menjadi prioritas saya berdasarkan pembacaan kondisi internal dan kondisi objektif yang tengah berkembang adalah melakukan perbaikan proses kinerja staf, mengembangkan seoptimal mungkin ketrampilan individu, dan pada gilirannya saya harapkan akan berimbas pada peningkatan citra Komnas HAM di mata masyarakat.
Prioritas di atas hanya akan terjadi jika standar output seperti tersedianya sistem rekrutmen yang transparan, sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan, sistem diklat berbasis merit dan kompetensi, sistem kode etik yang efektif dan efisien disertai reward and punishment telah tercapai.
Dalam konteks Komnas HAM, persoalan SDM mendasar yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah terkait metode dan mekanisme rekrutmen, konsep pola karir, konsep pengelolaan SDM, persoalan integritas, dan masalah profesionalisme kerja.
Berikut adalah uraian dari masing-masing agenda pembenahan tersebut :
1. Rekrutmen, Proyeksi ke depan adalah melakukan pembenahan dan penyempurnaan job desk setiap jabatan dan formasi jabatan berdasarkan standar kompetensi jabatan.
2. Pola Karir, Segera disusun standar kompetensi dan pola karir serta melaksanakan assessment pegawai, menyusun sistem mutasi dan promosi.
3. Pengelolaan pegawai, Proyeksi ke depan adalah melakukan penyempunaan standar kompetensi, melakukan job analysis, job evaluation, dan job grading.
4. Integritas pegawai, Pada konteks ini akan dilakukan penyempurnaan peraturan internal mengenai kode etik dan disiplin pegawai yang transparan dan konsisten.
5. Profesionalisme, Persoalan profesionalisme adalah penutup yang penting bagi pengembangan kapasitas pegawai di lingkungan Komnas HAM, oleh karenanya akan segera dirumuskan Individual Development Plan dan segera disusun Individual Performance Appraissal.
Pada akhirnya proyeksi dan mekanisme yang dibangun terkait program SDM 2011-2013 ini ditujukan agar pada tahun 2013 Komnas HAM telah memiliki dan mengimplementasikan pengelolaan SDM berbasis kompetensi, tanggung jawab dan kinerja yang terintegrasi, menjamin prinsip transparansi dan keadilan yang berimbas pada peningkatan kinerja. Semoga.
DR. Masduki Ahmad, SH, MM.