Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Wacana HAM Edisi 3 Tahun 2011

12 halaman · 12 halaman diproses dengan OCR · 10.5 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. MEDIA KOMUNIKAS DAN INFORMASI KOMNAS HAM WACANA HAM
  2. IDAFTAR ISI
  3. 8 PEMANTAUAN
  4. PENYULUHAN
  5. IDARIMENTENG
  6. PRT: EKSPLOITASI TIADA HENTI
  7. PERBUDAKAN dari Masa ke Masa
  8. MENGGUGAT KEMANUSIAAN BURUH MIGRAN
  9. Agenda Genting
  10. SENGKETA TAPAL BATAS BERUJUNG BENTROK
  11. PENGHAKIMAN MASSASAH ATAUTIDAK
  12. Urgensi reformasi hukum
  13. DISKUSIMERUMUSKAN
  14. STRATEGI KAMPANYE HAM
  15. PENGADUAN KAUM RUYATI
  16. Perlindungan Kaum Ruyati
  17. Bhakti Eko Nugroho

MEDIA KOMUNIKAS DAN INFORMASI KOMNAS HAM WACANA HAM

EDISI III/TAHUN IX/2011

SELAMAT DATANG PAHLAWAN DEVISA

PRT:E Eksploitasi Tiada Henti

SENGKETA TAPAL BATAS BERUJUNG BENTROK

MENGGUGAT

KEMANUSIAAN BURUH MIGRAN

IDAFTAR ISI

WACANA UTAMA 3 UMR MING ASIK IBUR YES à OPPRASI

Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di luar negeri merupakan salah satu aset yang bisa mendatangkan devisa negara. Tapi kenapa mereka tak berdaya jika terjerat pelanggaran HAM yang menimpa mereka di negara sendiri apalagi di luar negeri?

8 PEMANTAUAN

Kementerian dalam negeri harus segera keluarkan peraturan dalam negeri untuk atasi sengketa tapal

batas antara Provinsi Sumatra Barat dengan Provinsi Bengkulu.

PENYULUHAN

Strategi Kampanye HAM Komnas HAM harus mampu mengemas laporan penyelidikan menjadi lebih populer dan menarik

6 PODIUM 10 PERWAKILAN 12 PENGADUAN

RALAT: Pada WH EDISI 2/TAHUN/IX/2011 di rubrik Pangkajian dan Penelitian tertulis penulis Yossa A.P Nainggolan, seharusnya Andi Nur. Terima kasih

IDARIMENTENG

Pembaca yang budiman, Wacana HAM kembali hadir sebagai media internal yang mengemban misi menjadi penyambung lidah komunikasi dan informasi Komnas HAM. Edisi Wacana HAM kali ini mengetengahkan beragam diskursus HAM hingga aktivitas kelembagaan Komnas HAM.

Sebagai ujung tombak informasi, kami menyadari kondisi HAM tanah air, utamanya berbagai pelanggaran HAM yang semakin hari rasanya semakin marak. Di sisi lain, upaya preventif dan investigatif untuk membendung laju pelanggaran HAM tampaknya masih terus menghadapi tantangan. Komnas HAM tanpa lelah membendung pelanggaran HAM yang semakin melaju kencang itu. Mulai menggiatkan penyuluhan, pelatihan, mediasi dan pemantauan bahkan me-lakukan kajian dan penelitian sebagai pijakan Komnas HAM menentukan sikap, keputusan dan kebijakan.

Namun sangat disadari, semua upaya itu masih jauh dari ekspektasi publik. Tentu kondisi ini dipengaruhi banyak hal, baik faktor internal maupun eksternal, mulai minimnya sumber daya manusia, anggaran hingga yang tidak kalah penting ketidakberpihakan politik dalam penegakan HAM. Kita patut cemas, lantaran pembiaran terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM terus berlanjut. Disadari atau tidak, negara cq pemerintah sebenarnya sedang mempertontonkan pendidikan yang tidak elok kepada rakyat. Kita kuatir jika pembiaran terhadap pelanggaran HAM jadi justifikasi bahwa melakukan pelanggaran HAM dibenarkan negara. Salah satu bukti pembiaran pelanggaran HAM oleh Negara telah ditunjukkan secara kasat mata terhadap para buruh migran Indonesia yang mengais rejeki di luar negeri. Kasus Ruyati binti Satubi adalah contoh paling gamblang potret ketidakberdayaan negara dalam melindungi hak asasi buruh migran, bahkan hak hidupnya sekalipun.

Inilah keprihatinan kita menyangkut perlindungan hak buruh migran yang hingga kini masih menjadi ilusi. Kampanye pentingnya negara untuk memberikan perlindungan maksimal kepada buruh migran tidak kurangkurang disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, tidak terkecuali Komnas HAM. Bahkan, setiap tahun saat memperingati Hari Buruh (May Day) berbagai desakan dan tuntutan disuarakan. Semua dialamatkan kepada negara c.q pemerintah. Namun apa lacur, respon negara tak seindah harapan buruh migran: didengar lantas diacuhkan! Lihat saja, sudah berapa kali kita mendesakkan pentingnya pemerintah segera meratifikasi Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya 1990, namun hasilnya selalu membentur angin. Kadar komitmen pemerintah terhadap perlindungan buruh migran jelas dibawah standart moral kemanusiaan.

Akhir kata, diskursus HAM memang harus terus menerus diikuti. Dalam keterbatasan yang ada, kami sampaikan selamat membaca sajian Wacana HAM kali ini.

Salam hangat, Redaksi YA KAMI BURUHMIERAN KITA PRIHATIN! xixixi.. AKAN DIPANCVNG PAK.. @NE

PRT: EKSPLOITASI TIADA HENTI

http://3.bp.blogspot.com

Dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia, pembantu rumah tangga memiliki peran yang penting. Namun, peran tersebut seringkali disalah gunakan bahkan tidak dihargai. Terbukti dengan adanya berbagai kasus kekerasan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ditambah kurangnya kepedulian pemerintah dalam menangani kasus-kasus tersebut.

MANUSIA adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Salah satu pekerjaan dalam bidang jasa yang sifatnya membantu pekerjaan rumah tangga adalah pembantu (PRT). Kehadiran mereka tentu saja akan meringankan pekerjaan rumah tangga. Dengan bantuan mereka ini, pemilik rumah mendapat banyak kemudahan dan tidak terlalu lelah.

Tetapi dari segala jasa yang telah mereka lakukan dalam membantu meringankan dan mempermudah pekerjaan rumah tangga tersebut, apa yang mereka dapatkan? Yang mereka dapatkan adalah ketidakadilan dengan adanya pembagian jam kerja yang tidak jelas, pekerjaan yang tidak pasti, gaji rendah, dan dilengkapi dengan tidak adanya UU yang melindungi mereka. Semua hal tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan.

Berbagai kasus kekerasan terhadap pembantu rumah tangga yang terjadi di Indonesia dan terus meningkat merupakan fakta yang membuktikan ketidakadilan tersebut. Sebut saja kasus yang baru-baru ini terjadi di Batam, dimana ratusan TKW asal NTT disekap selama hampir satu bulan oleh PT Tugas Mulia, sebuah perusahaan pengerah jasa tenaga kerja dari Kupang. Akibat penyekapan tersebut, 4 TKW asal NTT meninggal tanpa ada laporan pihak kepolisian mengenai kematian mereka. Sungguh mengenaskan, karena kasus tersebut terjadi di dalam negeri kita sendiri. Pastinya masih banyak kasus-kasus lain yang tidak kita ketahui atau tidak terungkap. Dan hingga kini pemerintah masih belum sadar dan tidak menunjukkan rasa kepedulian mereka.

Berbagai kasus kekerasan terhadap PRT terjadi tidak hanya di In-

donesia saja, tetapi juga menimpa para TKI yang bekerja di luar negeri. Puncaknya adalah Kasus Ruyati (54) - salah satu TKI yang mendapatkan hukuman pancung di Arab Saudi. Berawal saat ia dituduh membunuh ibu majikannya, Khairiyah Hamid yang berusia 46 tahun.

Motif pembunuhan adalah karena rasa kesal akibat sering dimarahi oleh ibu majikannya karena gaji yang tidak dibayarkan selama 3 bulan sebesar total SR2.400 dan permintaan yang dilakukan Ruyati terhadap majikannya untuk pulang ke Indonesia, tidak mendapat tanggapan yang berarti.

Menanggapi hal tersebut, Hesti Armiwulan (Komisioner Komnas HAM bidang Pendidikan dan Penyuluhan) menyatakan bahwa tidak adanya perlindungan hukum bagi para pekerja rumah tangga merupakan penyebab utama terjadinya kasus-kasus kekerasan tersebut.

Sebenarnya RUU mengenai pekerja rumah tangga sudah dirancang sejak 2 tahun lalu, tetapi sampai sekarang RUU tersebut belum disahkan. RUU yang bersumber dari berbagai jaringan dan aktivis yang peduli terhadap nasib pekerja rumah tangga memiliki pokok-pokok sebagai berikut:

1. PRT tidak boleh di bawah umur 15 tahun. Jika PRT berumur antara 15 dan 17 tahun jumlah jam kerja maksimal adalah 4 jam per hari. Jika PRT di atas umur 17 tahun maka jumlah jam kerja maksimal adalah 10 jam per hari.

2. Jatah istirahat (off of duty) PRT per minggu minimal adalah 1 hari, dan ada jatah cuti tahunan minimum 12 hari.

3. Gaji dibayar sesuai Upah Minimum Regional (UMR) dan Tunjangan Hari Raya (THR) juga harus diberikan. Sistem pengupahan mengikuti UU Tenaga Kerja.

4. Sanksi diberikan bagi pelanggar ketentuan di atas.

5. Penyalur PRT harus mendapat izin pemerintah. "Para pekerja rumah tangga

yang bekerja di luar negeri hanya memikirkan penghasilan yang besar sehingga dapat mengubah nasib mereka dan keluarganya. Namun mereka tidak dibekali dengan pengetahuan mengenai peraturan dan hukum di negara yang berlaku. Hal itulah yang menyebabkan banyaknya terjadi kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga," ujar Hesti Armiwulan.

Untuk para pekerja rumah tangga domestik sendiri, mereka rentan terkena kekerasan karena mereka bekerja di ruangan yang tertutup sehingga publik sering tidak mengetahui persoalan yang mereka alami. Ditambah lagi dengan faktor rendahnya pendidikan. Karena mereka direkrut oleh PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) dari desa, lalu dipekerjakan di rumah tangga. Tanpa adanya jaminan perlindungan dan sekali lagi, tidak ada UU yang melindungi.

Mengenai lambatnya pengesahan RUU pekerja rumah tangga, Hesti Armiwulan mengutarakan hal tersebut dikarenakan pemerintah menganggap isu ini bukanlah isu yang "sexy" dan yang akan men-

jadi target jika RUU tersebut disahkan adalah para majikan, dalam hal pemberian UMK, hak-hak yang harus diberikan, dan sebagainya. Dimana para majikan itu sendiri adalah orang-orang yang turut membuat RUU. Sehingga terdapat keraguan untuk mengesahkan RUU tersebut.

Berdasarkan kasus Ruyati dan kasus-kasus PRT yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri, maka Komnas HAM yang memiliki tujuan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia memberikan pernyataan pers. Dalam konferensi pers tersebut Komnas mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Ratifikasi ini juga harus diikuti dengan memperbaiki sistem ketenagakerjaan di Indonesia yang holistik dan komprehensif dengan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang di dalamnya terdapat muatan jaminan penghormatan hak asasi para Pekerja Rumah Tangga seperti hak mendapat situasi kerja yang layak; upah yang layak; hak libur; jam kerja terbatas dan berdasarkan kesepakatan; hak atas jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga; hak atas kesehatan reproduksi; hak berorganisasi dan peningkatan kapasitas; pembatasan usia pekerja rumah tangga; serta penting nya kontrak kerja untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut.

Bukan suatu alasan bila Indonesia meratifikasi Konvensi Buruh Migran maka yang mendapatkan keuntungan adalah buruh migran dari negara lain. Indonesia akan menjadi teladan bila memberikan perlindungan buruh migran dari negara lain dan sudah seharusnya Kementerian Luar Negeri Kementerian Hukum dan HAM, Kemente-

rian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bekerjasama untuk memberikan perlindungan secara holistik kepada para pahlawan devisa yang telah memberikan keuntungan besar pada Republik ini.

Dalam hal penegakan Hukum, Komnas HAM mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan proses hukum dan penyelidikan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap berbagai aksi kekerasan yang menimpa tenaga

kerja rumah tangga. Menakertrans melalui kewenangannya diminta untuk menindak secara tegas dan melakukan penertiban terhadap PJTKI nakal yang melakukan penyimpangan prosedur dan tidak melakukan perlindungan secara manusiawi terhadap para Pekerja Rumah Tangga. Bahkan bila perlu PJTKI yang nakal diharapkan diproses secara hukum karena telah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Agatha & maureen

PERBUDAKAN dari Masa ke Masa

Keberadaan pembantu rumah tangga (PRT) dapat dilihat sekilas dari praktek perdagangan budak pada awal abad ke-19 dimana pada masa itu menjadi model dan gengsi di kalangan keluarga Eropa, terutama Belanda, di Batavia untuk mempunyai satu atau beberapa orang budak. Kemudian beralih pada tatanan feodalistik kolonial pada akhir tahun 1812 (saat berakhirnya perdagangan budak). Para budak diperlakukan sebagai pembantu sesuai hukum Belanda yang menempatkan orang Bumi Putera sebagai warga kelas ketiga.

Awal kemerdekaan, di Jakarta, elit dan kelas menengah dibangun oleh Bangsa Indonesia sendiri yang kebanyakan berasal dari pulau Jawa. Rumah tangga mereka pun tidak lepas dari kehadiran PRT sebagai bagian dari klientelisme pedesaan yang masih lekat. Pada masa ini pembantu bekerja dengan prinsip menghamba. Berlanjut pada decade 70-an dimana Jakarta mulai terintegrasi dengan sistem ekonomi kapitalis, fenomena pembantu mulai mendapat warna rasional. Pada dekade ini banyak orang desa, terutama perempuan, datang di Jakarta untuk menjadi PRT. Mereka datang tidak lagi dalam sistem hubungan mumi klientelisme. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang, sehingga banyak bermunculan biro jasa yang mengelola penyaluran PRT.

Pembantu rumah tangga (PRT) bekerja membantu pekerjaan-pekerjaan dalam rumah tangga. Pekerjaan dalam hal ini adalah suatu proses tindakan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan urusan rumah tangga. Jasa PRT sering digunakan oleh masyarakat perkotaan yang anggota keluarganya memiliki aktifitas yang tinggi diluar rumah sehingga menyebabkan tidak berjalannya sistem dalam rumah tangga. Pada celah inilah peran PRT sangat dibutuhkan.

Seiring dengan perkembangannya tingkat kebutuhan PRT semakin meningkat. Hal ini dapat kita lihat jasa PRT tidak hanya dibutuhkan oleh masyarakat dalam negeri saja, bahkan penggunaan jasa PRT sudah

sampai kepada Negara-negara tetangga tujuan buruh migran. Sebagian besar buruh migran Indonesia memang banyak yang berprofesi sebagai PRT yang menghasilkan triliunan rupiah bagi kas Negara sehingga mereka sering disebut sebagai pahlawan devisa.

Namun demikian penghargaan dan perlindungan kepada para PRT sangatlah minim. Ini terbukti dari belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap PRT. PRT tidak dianggap sebagai pekerja formal. Padahal karena adanya hubungan relasi kekuasaan dan ketimpangan kelas, PRT sering rentan dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan (fisik, seksual, psikis dan ekonomis) sehingga mereka tidak mampu untuk melawan.

Hanya satu peraturan yang secara jelas menganggap PRT sebagai pekerja adalah Perda DKI Jakarta No. 6/ 93 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di DKI Jakarta yang menyatakan Pramuwisma adalah Tenaga Kerja PRT yang melakukan pekerjaan rumah tangga dengan menerima upah, dan lebih jelas lagi dilihat dari lembaga yang menangani masalah PRT yaitu Dinas Tenaga Kerja dibantu oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pramuwisma. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat ditegaskan bahwa hubungan kerja antara PRT dengan majikannya (pengguna jasa) adalah hubungan kerja yang formal dan kontraktual.

Perbudakan sebagai bentuk hubungan kerja pada masa Kolonial dan feodalisme seharusnya sudah terhapus pada masa Indonesia modern. Negara harus secepatnya untuk menghapuskan praktik perbudakan ini dengan mengesahkan UU yang mengakui PRT sebagai pekerja yang sederajat dengan pekerja lainnya. Banu Abdillah

MENGGUGAT KEMANUSIAAN BURUH MIGRAN

Oleh: Ignas Triyono

Staf Komnas HAM

TRAGEDI Ruyati binti Satubi (54), buruh migran Indonesia yang dihukum pancung di Arab Saudi memantik syaraf emosi publik. Publik dibuat geram, gregetan sekaligus miris menyaksikan fakta: Negara gagal menyelamatkan hak hidup rakyatnya! Meminjam istilah Penny Green, Negara tak ubahnya sebagai predator terhadap rakyatnya sendiri. Entah apa yang tebersit di benak para pengambil kebijakan di negara ini, yang jelas ada kepincangan intelegensia dan moral mengiringi berbagai tragedi kemanusiaan buruh migran yang tak pernah beranjak paripurna. Kebijakan nasional belum mampu mengakomodir hak asasi buruh migran, sementara aparatus Negara hanya menjadi penonton di podium penderitaan bertubi-tubi buruh migran.

Kini, tersiar kabar menyentak dari Arab Saudi yang tak kalah menyesakkan dada. Sebanyak 23 buruh migran Indonesia yang sebagian besar bekerja sebagai pekerja rumah tangga terancam 'di-ruyati-kan'. Mereka terancam hukuman mati dan bakal mengalami nasib serupa dengan Ruyati. Lantas kebijakan ideal seperti apa bagi buruh migran jika situasi sudah sedemikian gentingnya?

Dalam sejarah kemanusiaan, buruh migran senantiasa menghadapi tantangan pahit seperti praktik rasialisme, perbudakan, diskriminasi, marjinalisasi dan bentuk-bentuk tindakan intoleransi lainnya. Tindak kekerasan yang berbasis pada diskriminasi gender seperti pelecehan seksual, kekerasan fisik, deportasi, perkosaan yang mengakibatkan kematian hingga ancaman hukuman mati masih sering dialami buruh migran Indonesia (BMI). Singkatnya, buruh migran rentan menjadi korban pelanggaran HAM.

Data Migrant Care menyebutkan, jumlah BMl yang bermasalah pada tahun 2008 sebanyak 45.626 orang.Tahun 2009 sekitar 44.569 orang dan selama Januari-Oktober 2010 mencapai 25.064 orang. Korban terbanyak bekerja di Arab Saudi, yakni

berkisar 48,29 persen-54,10 persen. Bahkan yang lebih tragis, hingga 2010 sebanyak 700 buruh migran Indonesia telah meregang nyawa, sama dengan 1 hari 2 buruh migran meninggal. Sementara 175 buruh migran terancam hukuman mati.

Kondisi ini amat paradoksal, melihat kenyataan bahwa buruh migran acap dicinta sebagai pahlawan devisa lantaran benefit BMI terhadap devisa negara pada tahun 2004 mencapai US$ 170 juta atau sekitar Rp 1,53 triliun dengan kurs USS$ 1 = Rp 9000. Sedangkan catatan BNP2TKI menyebutkan, pada 2008 BMI menyumbang remitansi sebesar US$ 8,24 M = Rp 80.24 trilyun. Ironisnya, nasib buruh migran dicinta sekaligus juga dinista, disiksa, diperkosa dan dizalimi hak-haknya. Lantas, kewajiban negara seperti apa agar keberpihakan pemerintah terhadap BMI lebih manusiawi?

Sebagai negara pengirim buruh migran terbesar di Asia, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hakhak buruh migran secara memadai sesuai prinsip-prinsip hukum dan standar hak asasi manusia. Perlindungan, pemenuhan dan penegakan hak-hak buruh migran menjadi tanggung jawab negara menyangkut penyusunan undang-undang yang bisa melindungi para buruh migran dan anggota keluarganya, meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan buruh migran dan keluarganya serta membuat perjanjian bilateral perlindungan bagi buruh migran dengan pemerintah negara tujuan buruh migran.

Agenda Genting

Agenda paling genting saat ini adalah mendesaknya ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

KAMITIDAKBUTUHHP MIGRANTDAY>>18DESEMBER2008 KAPITALISME = BURDIMIGRAN UDAK! RATIFIKAS KONVEN BURUHMIGRAT

http://3.bp.blogspot.com

(International Convention on the Protection of Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families), tahun 1990. Ada beberapa urgensi substansial kenapa Konvensi Migran 1990 perlu segera diratifikasi. Pertama, Konvensi Migran 1990 memandang buruh migran tidak hanya sebagai buruh atau entitas ekonomi semata tetapi juga sebagai makhluk sosial yang mempunyai keluarga dan hak-haknya sebagai manusia secara utuh. Kedua, definisi dan kategori dalam konvensi ini menyediakan standar perlakuan internasional melalui elaborasi pekerja migran dan anggota keluarganya. Dasar-dasar mengenai HAM diterapkan di seluruh kategori buruh migran baik yang bekerja legal maupun yang berada dalam situasi irregular. Ketiga, konvensi ini memiliki peran untuk mencegah dan membatasi eksploitasi buruh migran dan anggota keluarga mereka dan untuk menghentikan kegiatan-kegiatan ilegal yang akhirnya masuk dalam kategori perdagangan manusia. Keempat, konvensi ini berupaya untuk menciptakan standar minimum bagi perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya yang bersifat universal dan diketahui oleh masyarakat internasional. Konvensi ini juga digunakan sebagai alat untuk mendorong bagi negara-negara yang belum memiliki standar mengenai hal ini agar dapat melaksanakannya. Sementara dari sisi mekanisme, dengan meratifikasi Konvensi, pemerintah Indonesia akan memiliki posisi tawar yang kuat untuk bekerja sama dengan pemerintah negara-negara tujuan buruh

migran Indonesia dengan standar HAM internasional.

Alasan lain, Pemerintah RI sudah menandatangani Konvensi Migran 1990 sejak 22 September 2004 di New York. Penandatanganan dilakukan pada kesempatan Program Perjanjian Tahunan PBB (UN Annual Treaty Event) pada sidang Majelis Umum PBB ke-59 yang digagas oleh Sekjen PBB sejak tahun 2000. Dengan demikian, Pemerintah RI telah menyepakati instrumen internasional untuk melindungi buruh migran dan harus ditindaklanjuti dengan mera-

tifikasi agar nilai-nilai dalam konvensi ini menjadi instrumen hukum di tingkat nasional. Di samping itu, tindaklanjut ratifikasi konvensi ini juga sesuai dengan mandat yang tertuang dalam PROPENAS 2000-2004 dan rancangan Rencana Aksi Nasional HAM Il 2004-2009. Sesuai jadwal RAN HAM II, khususnya tentang ratifikasi, Pemerintah RI berkomitmen akan meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja Migran beserta Anggota Keluarganya pada tahun 2005, namun hingga 2011 bahkan sudah 2 periode presiden berkuasa, toh ratifikasi terhadap konvensi tersebut belum juga kunjung terwujud.

Jika kondisi sudah genting, sementara urgensi ratifikasi juga begitu terang benderang, lalu kenapa pemerintah tetap diam, tidak beranjak meratifikasi Konvensi Migran 1990? Inilah pertanyaan yang perlu dijawab dengan tindakan konkrit. Respon pemerintah atas tragedi Ruyati dengan mengeluarkan kebijakan moratorium menunjukkan kepanikan dan belumlah cukup dalam menjawab kompleksitas persoalan buruh migran. Kebijakan ini hanya terkesan sebagai pemadam kebakaran atas respon emosi publik. Moratorium bersifat temporer, kasuistik dan tidak mampu sepenuhnya melindungi dan memenuhi hak asasi buruh migran secara fundamental. Yang dibutuhkan adalah, segeralah bertindak sebelum air mata kemanusiaan buruh migran mengering!

SENGKETA TAPAL BATAS BERUJUNG BENTROK

Tim melakukan pertemuan dengan Pimpinan dan jajaran anggota DPRD Propinsi Bengkulu

LAPORAN pengaduan dari perwakilan anggota DPRD Provinsi Bengkulu tentang permasalahan penyerobotan lahan warga transmigran Desa Tanjung Mulya RT. 19 SP 9 Kec. XIV Koto Kabupaten Mukomuko yang dilakukan oleh PT. Rimba Usaha Kencana (RUK) telah diterima. Permasalahan ini terjadi akibat dari konflik sengketa tapal batas antara Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat. Lahan yang sudah dialokasikan sebagai lahan transmigrasi pada tahun 1993 dan sudah dikelola oleh warga transmigran, kemudian dimohonkan ijin lokasinya oleh PT. Rimba Usaha Kencana (RUK) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan selanjutnya dikeluarkan SK permohonan ijin lokasi. Hal ini mengakibatkan lahan warga dikelola oleh PT. Rimba Usaha Kencana tanpa ada proses ganti rugi. Selain itu, warga yang berusaha mempertahankan lahannya diduga mendapatkan tindakan kekerasan dari Kepolisian Sektor Lunang Silaut.

Berdasarkan laporan pengaduan tersebut Komnas HAM memutuskan turun ke lokasi untuk melihat secara langsung kondisi para transmigran dan juga lokasi lahan transmigran termasuk yang dikuasai oleh pihak perusahaan. Tim pemantauan kasus ini terdiri dari Ifdhal Kasim, Sriyana, Firdiansyah, Nurjaman, dan Bayu Pamungkas yang melakukan pemantauan lapangan selama seminggu (21 s/d 26 Maret).

Berdasarkan pemantauan lapangan, permintaan keterangan, dan dokumen-dokumen yang diperoleh, terdapat temuan-temuan fakta yang berhasil ditemukan oleh Tim. Tim ke-

mudian menganalisis temuan-temuan fakta ini untuk menghasilkan rekomendasi penanganan kasus ini oleh pemerintah.

Tim menemukan fakta bahwa saat ini telah terjadi sengketa tapal batas antara kedua wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu tepatnya berada diperbatasan kedua Kabupaten yaitu Kabupaten Pesisir Selatan (Prov. Sum-Bar) dan Kabupaten Mukomuko (Prov. Bengkulu). Hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang seharusnya menjadi dasar dari penetapan tapal batas, yang ada hanya Surat Menteri Dalam Negeri No.135/1076/PUOD tertanggal 7 April 1995 perihal penetapan jalur garis batas wilayah antara Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu dengan Sumbar. Kedua Pemerintah Daerah mendalilkan pada dasar aturan yang berbeda sehingga belum ada kesamaan penafsiran mengenai batas-

batas kedua wilayah tersebut.

Akibat masih terjadinya sengketa tapal batas berdampak pada ketidakpastian kepemilikan lahan antar masyarakat yang memicu adanya konflik horizontal antara masyarakat Pesisir Selatan dengan masyarakat Mukomuko. Hal tersebut membuat masyarakat tidak bisa memiliki dan mengolah lahan yang masih diarea sengketa sehingga bertentangan dan tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28 H ayat (4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun", UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 36 ayat (1) "Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum" ,Pasal 36 ayat (2) "Tidak seorangpun boleh

Tim melakukan pertemuan dengan Plh Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah beserta jajarannya

dirampas miliknya dengan sewenangwenang dan secara melawan hukum".

Selain itu fakta tidak bisanya masyarakat melakukan pengolahan lahan akibat masih adanya sengketa di atas lahan tersebut mengakibatkan (khususnya) masyarakat Tanjung Mulya Kabupaten Mukomuko terganggu mata pencahariannya yang mengandalkan pada pengolahan lahan sawit. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan semangat dan jaminan dalam UUD 1945 Pasal 28 C ayat (1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia", UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 11 "Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak", UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 11 "Negara pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela",

Pada saat konflik, terjadi pembakaran terhadap base camp yang dilakukan oleh warga masyarakat Desa Tanjung Mulya Kabupaten Mukommuko yang mengakibatkan dijadikannya tersangka dari beberapa warga Desa Tanjung Mulya. Warga masyarakat Mukomuko a.n. TM ditangkap oleh aparat Polsek Lunang Silaut dengan dibantu oleh anggota Brimob yang berada diwilayah perbatasan dalam dugaan tindak pidana pembakaran. Ada dugaan penangkapan tidak sesuai prosedur serta dibarengi dengan kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap TM dan Polda Sumbar melalui Bid Propam sedang

turun dan memeriksa dugaan tersebut.

Fakta adanya dugaan penangkapan tidak sesuai prosedur serta dibarengi dengan kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap Toni Manik masih perlu pendalaman dan pembuktian disertai dengan alat bukti-alat bukti lain yang memadai. Apabila terbukti adanya penangkapan yang tidak prosedural yang disertai dengan kekerasan maka hal tersebut bertentangan dan tidak sejalan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 3 ayat (2) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum", Pasal 34 "Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang".

internasional, maka Komnas HAM merekomendasikan kepada para pihak di pemerintahan yang menangani kasus sengketa tapal batas ini. Pihak pertama yang harus segera menangani kasus ini adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera melakukan klarifikasi ulang terhadap batas - batas wilayah Prov. Bengkulu dengan Prov. Sumatera Barat dengan dasar yang disepakati kedua belah pihak. Kemudian mendorong Kemendagri untuk segera mengeluarkan Permendagri penetapan batas wilayah Prop. Bengkulu dengan Prop. Sumatera Barat setelah ada kesepakatan.

Atas hasil temuan-temuan fakta yang telah dianalisis berdasarkan instrumeninstrumen HAM nasional maupun

Kepada Gubernur Bengkulu dan Sumatera Barat Komnas HAM merekomendasikan agar wilayah sengketa ersebut dalam status quo sehingga tidak ada aktivitas dalam area sengketa. Komnas HAM juga mendorong Kapolda Bengkulu dan Sumatera Barat untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsiphakasasimanusia dalam setiap melakukan penegakan hukum serta menjaga situasi masyarakat yang tertib dan aman dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Nurjaman

PENGHAKIMAN MASSASAH ATAUTIDAK

Hajidsu(40) dan Jabar (37) penduduk Desa Kuta Langlang, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) akhirnya tewas bersimbah darah akibat dihajar ratusan warga Desa Lawe Serke, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Agara karena diduga kuat sebagai pelaku pencurian itik yang sering terjadi didesa mereka (24/2).

Kasus penghakiman massa lainnya yang tidak kalah menghebohkan juga terjadi di Aceh Utara. Tgk Ilyas alias Nek Liyah (67), warga Gampong Geureughek, Kecamatan Paya Bakong, Minggu (20/2) malam sekitar pukul 21.00 Wib tewas dibakar di halaman Meunasah Desa tersebut. Pembakaran itu terjadi diawali karena tuduhan bahwa Nek Liyah berpraktik sebagai dukun santet dan melakukan santet.

Dua kasus penghakiman massa cukup mewakili rasa ketidak percayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat mengganggap hukum yang ada tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan karena penegak hukum sendiri juga diragukan kredibilitasnya. Walaupun sangat mengusik hati nurani karena korban tak jarang yang meninggal, namun kita dapat melihat tidak ada raut penyesalan sedikitpun dari masyarakat walaupun apa yang mereka lakukan sudah bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip HAM.

Memproses hukum terhadap pelaku tindak kekerasan dan main hakim sendiri secara massal memang tidak mudah. Instrumen hukum pidana tidak cukup mengatur kejahatan yang dilakukan secara massal (tindak pidana kelompok), kecuali Pasal 351 dan 354 tentang penganiayaan dan Pasal 55 - 56 KUHP yang mengklasifikasikan pelaku kejahatan dalam beberapa golongan. Suatu pekerjaan yang tidak mudah bagi polisi menangkap dan menyidik pelaku kejahatan massa. Namun polisi tetap dituntut untuk bertindak profesional sambil menampilkan citra polisiyang simpatik dalam menegakkan hukum. Bagaimanapun juga polisi adalah garda utama yang berada di barisan paling depan dalam memberantas kejahatan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Sedangkan ditinjau dari instrumen HAM baik nasional maupun internasional yang telah diratifikasi menjadi hukum positif, tindakan peradilan massa merupakan pengabaian terhadap non-derogable right korban. Non-derogable rights merupakan hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti yang telah dirumuskan didalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

Selain itu, Kovenan Sipil Politik dalam pasal 6, 14, dan 15 juga menyatakan hal yang senada tentang hak-hak yang sama sekali tidak boleh dikurangi karena sangat mendasar. Oleh karena itu, tindakan penghakiman massabaikyangtidak maupun hingga menewaskan korbannya masuk dalam kategori pelanggaran HAM karena semua orang memiliki hak untuk hidup dan dianggap tidak bersalah sebelum diputuskan dalam peradilan yang berkuatan hukum tetap. Kalaupun korban jelas melakukan kesalahan, pertanggungjawabannya harus melalui prosedur hukum yang berlaku karena hanya peradilan yang berhak memutuskan seseorang bersalah atau tidak.

Urgensi reformasi hukum

Istilah peradilan massa tidak dikenal dalam sistem hukum indonesia. Istilah tersebut merupakan istilah sosiologis yang sering digunakan media atau masyarakat pada umumnya untuk kualifikasi sebutan peristiwa penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang atau masyarakat terhadap pelaku kejahatan atau orang yang disangka sebagai pelaku kejahatan.Tindakan peradilan massa biasanya terjadi secara spontan, emosional, minim bahkan tanpa pertimbangan yang rasional, membabibuta, dan diluar nilai-nilai kemanusiaan.

Karena merupakan tindakan diluar proses hukum, maka tindakan peradilan massa merupakan pelanggaran hukum. Namun umumnya, polisi akan sangat direpotkan untuk menindaklanjuti kasus ini. Selain terjadi secara spontan, polisi sering tidak berdaya karena jumlah pelaku yang masif dan tidak seimbang.

Kasus penghakiman yang sering terjadi di masyarakat Indonesia sebenarnya lebih disebabkan faktor struktural. Infrastruktur hukum dan kinerja aparat penegak hukum masih dianggap kurang memenuhi harapan dan rasa keadilan masyarakat. Lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan sering tidak mampu memberikan keadilan yang didambakan.

Hal ini dapat dilihat dari masifnya sorotan negatif di media massa dan elektronik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Dugaan kuat eksekusi diluar pengadilan terhadap pelaku kejahatan dan teror

kerap dialamatkan kepada kepolisian

Pandangan negatif terhadap institusi kejaksaan dan kehakiman pun setali tiga uang. Banyak para pelaku kejahatan adalah para penegak hukum sendiri. Hal inilah yang membuat proses peradilan tindak pidana korupsi (tipikor) seringkali tidak memenuhi rasa keadilan. Selain para pelaku lebih dekat dengan kekuasaan sudah menjadi rahasia umum para penegak hukum Indonesia dapat dibeli.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum terhadap para pelaku main hakim sendiri, aparat kepolisian harus mencegah dan menangkap sekelompok masyarakat yang sering melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan. Polisi harus bertindak tegas, terutama dengan menyelidiki dan selanjutnya menindak secara hukum, pihak yang pertama kali memicu aksi kolektif tersebut. Jika upaya pencegahan dan penangkapan tidak dilakukan, masyarakat akan menganggap kekerasan yang dilakukan dilegitimasi dan masyarakat terbiasa melakukannya.

Pencegahan dan penangkapan itu perlu disertai pula dengan pembenahan pada institusi kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. Oleh karena itu jika tindakan main hakim yang dilakukan masyarakat mau diatasi, aparat penegak hukum harus membersihkan dirinya. Aparat hukum, baik polisi, jaksa, dan hakim harus bersih dari masalah sogok menyogok dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ditanganinya.

Penggunaan kekerasandalamproses penegakan hukum juga harus dihentikan. Jika hal itu tidak dilakukan, upaya pencegahan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani tindakan main hakim sendiri oleh massa tidak akan efektif dan berhasil. Bahkan bukan tidak mungkin, aparat penegak hukum menjadi sasaran amukan massa selanjutnya.

Selain ketegasan dalam penerapan hukum oleh aparat, keteladanan dari para elite politik dan pejabat, untuk mensosialisasikan penyadaran terhadap sesuatu yang layak, pantas, benar, baik, dan yang tidak, perlu intens dilakukan. Penyadaran bahwa tindakan kekerasan harus dihentikan, untuk kemudian dimunculkan tindakan yang berbudaya dan beradab. Perlu adanya bukti yang berlawanan untuk menunjukkan kepada masyarakat tindakan yang beradab sehingga akan timbul pembelajaran kolektif yang lebih benar. Masyarakat dididik menyalurkan ketidakpuasan sosialnya dengan cara yang benar yang dapat diterima oleh nurani.

Robby Mulia Manurung

DISKUSIMERUMUSKAN

STRATEGI KAMPANYE HAM

BAGIAN Penyuluhan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengadakan diskusi Menyusun Strategi Kampanye Hak Asasi Manusia pada tanggal 19 April 2011. Diskusi ini bertujuan : merefleksikan metode dan strategi kampanye yang telah dilakukan oleh Komnas HAM; memperoleh input dari best practice kampanye institusi/lembaga lain; menyusun strategi yang efektif dalam kampanye isu HAM; membuat tools untuk mengukur efektifitas kampanye.

Diskusi ini dihadiri oleh beberapa lembaga negara dan organisasi non pemerintah: Mahkamah Konstitusi, Ombudsman RI, Komisi Penanggulangan AIDS, Indonesian Conference on Religion and Peace, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Satudunia, Kelompok Kerja Pengungkapan Kebenaran, Direktorat Jenderal HAM Kementrian Hukum dan HAM, Kontras dan Common Ground.

Peserta masing-masing membagikan pengalaman di organisasinya dalam kerja-kerja kampanye. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusuun strategi kampanye adalah Pertama Integrasi Mengintegrasikan Kampanye,

artinya menurunkan visi misi dan renstra organisasi ke dalam target-target jangka pendek/menengah/panjang atau dalam bentuk rencana kerja tahunan (yang terdapat indikator keberhasilan).

Kedua Menentukan Tujuan Kampanye secara jelas. Apakah untuk peningkatan kesadaran, menggerakkan/keterlibatan publik, perubahan perilaku, transformasi leadership dll. Merujuk pada Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, fungsi penyuluhan Komnas HAM adalah meningkatkan kesadaran HAM dari masyarakat. Ketiga, Menentukan Kelompok Sasaran dan Media Komunikasi. Penentuan kelompok sasaran akan mempengaruhi cara penyampaian dan media komunikasi apa yang akan dipilih. Televisi, radio, radio komunitas, internet (forum, web) atau media yang lainnya.

Peserta diskusi juga memberikan rekomendasi yang sebaiknya dilakukan oleh Komnas HAM: Mengemas laporan penyelidikan menjadi lebih populer dan dapat dikonsumsi oleh publik; Untuk segmentasi, bisa berdasarkan kelompok masyarakat yang melakukan pengaduan; Mengevaluasi hasil kampanye bisa dikaitkan dengan jumlah pengaduan

masyarakat, meningkat atau tidak. Harus ada catatan proses pengaduan masyarakat itu sampai mana. Komnas HAM harus mengelola laporan pengaduan itu dengan baik. Jadi mengkoneksikan antara pengaduan dan kampanye maupun dengan subkomisi-subkomis yang lain, misalnya untuk melihat siapa yang menjadi target kampanye;

Isu pelanggaran terhadap hak ekonomi sosisal dan budaya juga harus diperhatikan dalam kampanye Komnas HAM kedepan; Kampanye yang dilakukan harus membantu kerja KomNas HAM, terutama yang berhubungan dengan lembaga pemerintah; Tidak mengulang kerjakerja yang sudah dilakukan oleh NGO. KomNas HAM harus membuat konteks yang jelas atau segmen yang jelas; KomNas HAM harus bisa mendesain dan menterjemahkan pesan apa yang mau disampaikan ke masyarakat; Mempublikasikan institusi pelanggar ham berdasarkan statistik pengaduan dan Menggali pendapat masyarakat: apa yang mereka harapkan dari Komnas HAM?Alfan Cahasta

PENGADUAN KAUM RUYATI

“Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakukan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat"

PRESEDEN buruk tentang perlindungan buruh migran Indonesia kembali terulang saat tersiarnya kabar hukuman pancung terhadap Ruyati binti Sahuti di Arab Saudi. Ruyati dihukum pancung oleh Pemerintah Arab Saudi pada tanggal 18 Juni 2011 atas dakwaan pembunuhan terhadap majikannya yang bernama Khariyah Hamid. Dalam perspektif psikologi kriminal, pembunuhan yang dilakukan Ruyati tidak bisa dilepaskan dari konteks adanya perlakuan buruk sang majikan terhadap Ruyati dalam waktu yang lama. Hukum semestinya responsif pada fakta bahwa Ruyati telah menjadi korban perlakuan yang buruk terlebih dahulu sebelum Ruyati melakukan kejahatannya. Terlepas dari proses hukum Ruyati yang bias pelanggaran HAM, tidak optimalnya perlindungan dan bantuan hukum yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Ruyati merupakan pertanda masih buruknya perlindungan hak-hak buruh migran Indonesia.

Kekerasan Fisik Pelanggaran Hak atas Pekerjaan 16% Ketidakjelasan Keberadaan Meninggal Berhadapan dgn Hukum Sakit lain lain Permasalahan Pemulangan

Sumber: Subbagian Pengaduan Komnas HAM

Hal yang perlu diyakini publik selanjutnya adalah melihat persoalan Ruyati tidak sebagai persoalan Ruyati sebagai individu, melainkan Ruyati sebagai suatu kolektifitas. Ruyati bukanlah buruh migran pertama yang menjadi korban kemalasan Pemerintah dalam memberikan perlindungan. Tidak lama sebelum kasus Ruyati mencuat, terdapat ratusan Ruyati lain yang terpaksa menggelandang di jalan-jalan di Jeddah, Arab Saudi yang menunggu dipulangkan ke tanah air. Permasalahan kaum Ruyati juga banyak tercatat di Bagian Pengaduan Komnas HAM. Dalam dua tahun terakhir, jumlah kasus buruh migran yang di adukan ke Komas HAM mencapai 170 kasus.

Sumber: Subbagian Pengaduan Komnas HAM

Bagian Pengaduan Komnas HAM juga mencatatbebagaiberbagaitindakanyang dialami buruh migran Indonesia dalam periode tahun 2009-2010. Pelanggaran hak buruh migran Indonesia yang diadukan paling banyak berdimensi

pelanggaran hak atas pekerjaan, yakni mencapai 34% atau 52 kasus. Bentuk pelanggaran hak atas pekerjaan meliputi tindakan tidak dibayarkannya gaji, bekerja di luar batas jam kerja, PHK sepihak, dan lain-lain. Sebanyak 19% kasus adalah

ketidakjelasan keberadaan buruh migran. Kemudian, sebanyak 16% korban buruh migran mengalami tindakan kekerasan seperti penganiayaan, kekerasan seksual,

dan lain-lain. 14% atau 25 kasus buruh migran adalah permasalahan dalam pemulangan dan 5% atau 8 kasus adalah permasalahan buruh migran yang meninggal.

Bagian Pengaduan Komnas HAM juga mencatat persebaran pelanggaran HAM buruh migran Indonesia dalam periode tahun 2009-2010 berdasarkan lokus atau tempat terjadinya. 60% atau sebanyak 81 kasus buruh migran Indonesia terjadi di Arab Saudi. Arab Saudi menjadi negara dimana mayoritas pelanggaran HAM terhadap buruh migran Indonesia terjadi. Setelah Arab Saudi, Kuwait menjadi negara kedua terbanyakyang diadukan dengan jumlah 12% atau 17 kasus.

Diurutan ketiga, kasus buru migran yang diadukan ke Komnas HAM terjadi di Malaysia yakni sejumlah 8% atau 13 kasus.

Perlindungan Kaum Ruyati

Malcom X (1925-1965) pernah berujar bahwa Hak-hak buruh migran yang tercantum dalam berbagai perundang-undangan RI sudah sepatutnya dilindungi dan dipenuhi pemerintah terlepas kaum Ruyati ini mengadu atau tidak, ter-

lepas saat ada atau tidak adanya sorotan media massa. Dari data pengaduan

Persebaran Pelanggaran HAM terhadap Buruh Migran tahun 2009-2010 1% Arab Saudi Kuwait Malaysia RRC Uni Emirat Arab Yordan Sudan Korea Oman Bahrain Singapura Syiria

Sumber: Subbagian Pengaduan Komnas HAM

Komnas HAM, mayoritas pelanggaran HAM terhadap buruh migran terjadi di Arab Saudi. Kasus terakhir terkait pemancungan Ruyati juga terjadi di Arab Saudi. Perlindungan buruh migran Indonesia mesti menjadi fokus dalam agenda diplomatik pemerintah Rl dengan kerajaan Arab Saudi. Mampukah pemerintah RI melakukan?

Bhakti Eko Nugroho

Analis pada Bagian Pengaduan Komnas HAM