Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Wacana HAM Edisi 2 Tahun 2012

12 halaman · 12 halaman diproses dengan OCR · 11.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. IRONIKUOTAKERJABAGI PENYANDANGDISABILITAS
  2. 8 PENGKAJIAN
  3. BEDAH KASUS MANTAN PNS ‘65
  4. PENYULUHAN HAM GERBANG MENGUBAH CARA PANDANG KEPOLISIAN
  5. MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM oleh Anggota Militer
  6. MEDIASI KASUS PASAR (TERPADU) DINOYO
  7. ANGIN OPTIMISME BAGI KORBAN '65 – '66
  8. MASIH BELUM TUNTAS:
  9. Foto & Teks : Muhammad Nasai

MEDIASI KASUS PASAR (TERPADU) DINOYO

PENYULUHAN PENYULUHAN HAM GERBANG MENGUBAH CARA PANDANG KEPOLISIAN

PENGKAJIAN MENGADILLTINDAKPIDANAUMUM OLEH ANGGOTA MILITER

IRONIKUOTAKERJABAGI PENYANDANGDISABILITAS

WACANA UTAMA 3 ● Redaksi

Dok. Antara foto

alah satu S persoalan yang cukup krusial dalam dunia kerja

Penyandang Disabilitas (PD) adalah persoalan kuota. Dalam UU No. 4 tahun 1997 tentang PD, ternyata ditempatkan pada bagian penjelasan dan bukan pada batang tubuh. Artinya bahwa persoalan tersebut bukan skala prioritas. Dari sini, kita sudah dapat merasakan betapa rendahnya penghargaan decision maker terhadap PD.

8 PENGKAJIAN

Penelitian tentang peradilan militer yang dilaksanakan Komnas HAM pada

paruh kedua 2011 menghasilkan beberapa temuan, di antaranya, pertama, persidangan pada peradilan militer bersifat eksklusif dan sulit untuk diselenggarakan secara terbuka dan transparan. Apa yang sebenarnya terjadi?

6 PEMANTAUAN

7 PENYULUHAN

9 MEDIASI

10 PROYUSTISIA

11 INTERMEZO

12 LENSA HAM

ramudya Ananta Toer menuliskan bahwa bekerja P adalah daya untuk hidup. Melalui pekerjaan, manusia mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya sebagai manusia. Meneguhkan posisinya, yang melekat harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hak atas pekerjaan, dari perspektif hak asasi manusia dipahami sebagai hak setiap orang yang tidak bekerja untuk bekerja, hak setiap orang yang bersedia bekerja untuk bekerja dan hak setiap orang yang sedang mencari pekerjaan untuk bekerja.

Pemerintah Indonesia, sesuai dengan Kovenan Intenasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (1966) yang telah diratifikasi tahun 2005, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak yang termaktub dalam Kovenan, termasuk hak atas pekerjaan. Hal ini mencakup program bimbingan dan pelatihan teknis kejuruan, kebijakan dan teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial budaya serta lapangan kerja yang penuh dan produktif berdasarkan kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi individu. Tanpa diskriminasi, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Wacana edisi kali ini membahas topik utama hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Tulisan akan menelaah kuota bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja dilihat dari sisi peraturan dan perundangan yang berlaku. Terdapat beberapa kelemahan dalam Undang Undang tentang Penyandang Disabilitas terkait dengan kuota bagi penyandang disabilitas yang dapat menimbulkan bias interpretasi. Tulisan juga mengungkap bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur hal serupa yang berlaku di negara lain.

Pada rubrik yang lain menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di Komnas HAM. Bagian Pengkajian dan Penelitian yang melakukan pengkajian tentang peradilan militer. Berdasarkan hasil penelitian dari paruh tahun 2011, terdapat beberapa temuan mengenai peradilan militer diantaranya mengenai yurisdiksi peradilan militer. Bagian Pendidikan dan Penyuluhan memaparkan kegiatan penyuluhan HAM yang diperuntukkan bagi aparat kepolisian. Bagian Mediasi menjelaskan mengenai mediasi atas pembangunan pasar tradisional. Rubrik proyustisia mengupas tentang keberhasilan Komnas HAM menyelesaikan laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat atas peristiwa 1965-1966. Dalam laporan ringkasnya Komnas HAM mengakui telah terjadi perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan secara sistematis dan meluas pada tahun 1965-1966.

IRONI KUOTA KERJA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Dok. Antara foto

enyandangDisabilitas (PD) P ditinjau dari optik sosio kultural pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang memiliki dan berpeluang untuk mengekspresikan potensi bagi kemajuan diri dan lingkungannya. Bahkan PD dalam fase tertentu dapat menjadi change of social agent bagi pembangunan di segala bidang.

Namun sangat disesalkan karena sejak negeri ini merdeka hingga memasuki pemerintahan di Orde Baru, bahkan disaat kita tengah menggulirkan dan menikmati euforia kebebasan di era reformasi dan demokratisasi ini, kondisi kehidupan PD Indonesia secara umum masih diwarnai dengan fenomena keterpurukan, kerentanan danketerbelakangan.Hal tersebut umumnya terjadi akibat sistim pelayanan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada kepentingan PD, terutama dalam dunia ketenagakerjaan.

Salah satu persoalan yang cukup krusial dalam dunia kerja Penyandang Disabilitas (PD) adalah persoalan kuota. Dimulai dengan proposisi terminologi kuota tenaga kerja PD dalam UU No. 4 tahun 1997 tentang PD yang selanjutnya disebut UPD, ternyata ditempatkan pada bagian penjelasan dan bukan pada batang tubuh. Sampai sekarang penulis belum memperoleh informasi tentang maksud pembuat undang-undang menempatkan lembaga kuota pada bagian penjelasan dan bukan pada bagian batang tubuh.

Seperti kita ketahui bahwa sekalipun bagian penjelasan dalam suatu peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan batang tubuh maupun mukaddimah, namun dari sudut strategis prioritas dan nilai politisnya tentu berbeda. Tidak dapat dipungkiri jika lembaga kuota dalam bursa

kerja bukanlah persoalan sederhana sebab implikasinya dapat menjangkau hak privasi otoritas kerja. Apalagi lembaga tersebut secara operasional sangat dibutuhkan lebih dari 30 juta warga PD Indonesia yang kini masih terkatung-katung lantaran kuota kerja PD, yang ternyata masih indah kabar dari rupa. Mungkin inilah salah satu risiko ditempatkannya lembaga kuota pada bagian penjelasan UPD dan bukan pada bagian pembukaan atau batang tubuh.

Pada bagian penjelasan Pasal 14 UPD secara eksplisit mengatur tentang kuota tersebut antara lain berbunyi: "Setiap perusahaan termasuk yang menggunakan teknologi tinggi harus mempekerjakan 1 orang PD untuk setiap 100 orang karyawan atau kurang dari 100 orang karyawan". Rumusan ini menimbulkan bias interprestasi antara lain:

a. Rekrutmen tenaga kerja PD 1/100 hanya berlaku jika perusahaan dimaksud membuka penerimaan tenaga kerja sebesar itu sedangkan tenaga kerja yang sedang terpasang bukan merupakan bagian dari yang diperhitungkan dalam menentukan kuota.

b. Kuota tersebut hanya berlaku di unit kerja yang berbentuk perusahaan baik pemerintah maupun swasta. Sedangkan kerja yang tidak berbentuk perusahaan seperti kantor-kantor pemerintah maupun swasta bukanlah merupakan pihak yang dikenakan kewajiban.

c. Kuota tersebut dapat berlaku apabila tenaga kerja memenuhi standar kualifikasi kerja yang ditentukan. Apabila tenaga kerja tersebut tidak memenuhi standar kualifikasi kerja, maka kuota dapat dikesampingkan.

Selain itu, penerapan prinsip kuota dalam hal tersebut, masih menghadapi sejumlah kendala. Sebuah perusahaan dengan sistem padat kerja hingga 15.000 karyawan sulit dapat dipercaya jika ia bersedia memenuhi kewajibannya memperkerjakan PD sebanyak 150 orang

sesuai asumsi kuota 1/100. Demikian pula kategori karyawan yang dapat dihitung dalam menentukan kuota, sebab dalam praktik dunia kerja dijumpai ragam status karyawan. Misalnya karyawan tetap, lepas, harian dan lain-lain. UPD maupun peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak mengatur tentang hal tersebut.

Anehnya karena persoalan yang paling fundamental seperti jaminan perlindungan kesamaan hak dan kesempatan dalam dunia kerja, ternyata tidak diatur pada UPD. Demikian pula pelarangan klausul yang mendiskreditkan dan mendiskriminasikan PD dalam dunia kerja sama sekali tidak disinggung. Perumusan UPD yang menyangkut tenaga kerja PD, ternyata tak lebih hanyalah bayangan semu kalau tidak dapat dikatakan sebagai pajangan verbalisme semata tanpa roh.

Hal ini diperkuat lagi dengan pengaturan sanksi yang menyangkut tenaga kerja PD sebagaimana yang diatur pada Pasal 28. Dalam ayat 1 disebutkan ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 200.000.000 (dua ratus juta). Ketentuan sanksi tersebut selain lebih bermakna pelecehan daripada penghargaan bagi PD,

juga menimbulkan kesulitan besar dalam implementasi.

Sejak UPD diberlakukan pada tahun 1997, sampai sekarang hampir belum ada pihak yang diajukan apa lagi diputuskan bersalah oleh pengadilan yang terkait dengan ketentuan sanksi pada Pasal 28 UPD. Selain tidak mengatur secara tegas boleh tidaknya komunitas PD melakukan tuntutan proyustisia juga karena UPD tidak merinci lembaga yang berhak melakukan penyidikan. Bahkan pihak yang melanggar pun tidak dengan mudah dapat ditentukan dan diseret ke depan pengadilan.

Ketentuan sanksi di dalamnya dianggap sebagai pelecehan dan penghinaan karena hanya mencantumkan batas maksimal hukuman tanpa menyebutkan limit minimalnya. Ini berarti ada keleluasaan hakim untuk menentukan hukuman mulai dari 0 - 6 bulan kurangan atau denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Ketentuan semacam ini tentu tidak ada bedanya jika diatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dipidana dengan pidana kurungan maksimal 20 tahun bahkan 100 tahun atau denda seribu triliun rupiah. Dalam hal ini hakim sekali lagi berwenang berdasarkan keyakinannya untuk menjatuhkan hukuman antar 0 sampai batas maksimum tadi.

Jika demikian halnya lalu mengapa perancang UPD kita, hanya mencantumkan ancaman pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda Rp. 200 juta, tanpa kepastian? Padahal bukankah sanksi diadakan selain untuk menebus kesalahan dari si pelaku, juga dimaksudkan sebagai instrumen dalam menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun orang lain agar tidak lagi melanggar ketentuan hukum. Namun dengan rumusan sanksi yang begitu ringan dalam Pasal

masih longgar karena hanya menetapkan kuota 1%. Dalam Undang-Undang tentang PD di Prancis yang disahkan pada 11 Februari tahun 2005 (Loi sur le Handicap 11 Fevrier 2005) menetapkan bahwa setiap instansi Negara maupun swasta yang mempekerjakan karyawan 20 orang atau lebih wajib menyediakan kuota sekurang-kurangnya 6% bagi tenaga kerja PD. Apabila ketentuan kuota tersebut dipenuhi secara maksimal maka yang bersangkutan akan memperoleh insentif dari negara. Sebaliknya jika ada yang melanggar, maka akan dikenakan

Association pour la Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées".

Belum lagi kedukaan dan keputusasaan pulih akibat keadaan disabilitas yang disandang, PD ternyata juga masih harus tertatih-tatih di bawah kaki otoritas kerja yang menolak mereka dengan berbagai dalih dan dalil. Ironisnya karena perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat ciptaan Tuhan Yang Kuasa di mata UPD ternyata bukanlah kejahatan melainkan hanya pelanggaran.

Jom/images/stories lahirg akbol tianto (tuna

28 ayat 1, maka dapatlah dipahami jika persoalan PD dianggap sebagai hal yang tidak penting dan sanksinya pun tidak perlu yang berat-berat. Tengoklah ketentuan ayat 2 Pasal 28 UPD yang menyebut delik tersebut bukan kejahatan tetapi hanyalah pelanggaran. Dari sini, kita sudah dapat merasakan betapa rendahnya penghargaan decision maker terhadap PD.

Jika dibanding dengan ketentuan kuota kerja bagi PD di negara lain ketentuan kuota kerja dalam UU No.4 tahun 1997 relatif

sanksi tegas atau denda dalam bentuk kontribusi bagi kesejahteraan PD yang dibayar melalui Asosiasi Pengelolaan Dana Profesional dan Penyaluran Tenaga Kerja PD. Berikut ini rumusan lengkap ketentuan tersebut : "Ces mesures concernent les entreprises privées et les structures publiques de plus de 20 salariés qui doivent employer 6% de travailleurs handicapés au moins. Par mesure d’incitation, des aides, mais aussi des sanctions renforcées, sont prévues, notamment la contribution à l'AGEFIPH,

Kontan saja sanksi seperti itu tidak dipedulikan oleh sebagian besar otoritas kerja. Selain karena pelanggaran ketentuan itu bukan kejahatan, sanksi pidana hingga denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bagi otoritas kerja dengan status konglomerat hampir tidak ada artinya. Jangankan Rp 200 juta, Rp 2 miliar sekalipun untuk kelas konglomerat sekarang ini tak lebih hanyalah uang jajan buat cucunya. ● Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H., Komisioner Komnas HAM

BEDAH KASUS MANTAN PNS ‘65

omnas HAM-Bagian Pemantauan K dan Penyelidikan pada tahun 2012 ini mempunyai agenda melakukan bedah kasus atau pembahasan kasus-kasus yang ditangani yang dianggap menarik secara substansi untuk dibahas bersama setiap bulannya. Bedah kasus ini merupakan amanat hasil Raker Bagian Pemantauan dan Penyelidikan Tahun 2012 yang diadakan di Bandung pada 21 s/d 24 Februari yang lalu. Untuk bulan September ini kasus yang dibedah atau dibahas adalah kasus tentang nasib para mantan PNS yang pada era tahun 1965 dituduh terlibat G 30 S/PKI yang saat ini masih berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak normatifnya seperti hak untuk mendapatkan pensiun. Bedah kasus dilaksanakan pada 4 September 2012 sekitar pukul 10.00 s/d 12.00 dengan penanggung jawab Sdri. Rima Purnama Salim dan narasumber Sdr. Firdiansyah yang memang menangani kasus-kasus tersebut.

Permasalahan terjadi ketika pada tahun 2000 Presiden RI waktu itu Abdurahman Wahid atau lebih sering di sapa Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden No. 38 Tahun 2000 tentang Pembubaran Bakorstanas. Salah satu kewenangan yang dimilik oleh Bakostranas adalah penetapan penggolongan/klasifikasi bagi siapapun yang terlibat/diduga terlibat G 30 S/PKI termasuk didalamnya pada PNS waktu itu. Dengan keluarnya Keppres No. 38 Tahun 2000 telah menyebabkan tidak ada institusi yang secara jelas memiliki kewenangan untuk penetapan penggolongan tersebut di mana hal tersebut sangat dibutuhkan bagi para mantan PNS untuk bisa mendapatkan hak-hak normatifnya seperti uang pensiun. Padahal saat ini banyak mantan PNS yang diduga terlibat G 30 S/PKI mengajukan untuk mengurus hak-hak dan status kepegawaiannya tetapi pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum bisa memproses karena belum ada penggolongan/ klasifikasi yang diberikan kepada mereka.

Bagian Pemantauan dan Penyelidikan telah melakukan langkah-langkah untuk membantu para mantan PNS tersebut dengan meminta klarifikasi termasuk juga penjelasan kepada

pihak-pihak terkait seperti TNI, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung mengenai siapa sebenarnya yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan penggolongan/klasifikasi setelah dibubarkannya Bakorstanas. Namun dari berbagai pihak yang dimintai penjelasan tersebut baru pihak TNI yang memberikan penjelasan yang intinya menjelaskan bahwa Keppres tersebut memang tidak mengatur tentang departemen dan instansi mana yang berwenang menentukan golongan atau klasifikasi terhadap PNS yang diduga terlibat G 30 S/PKI, namun demikian ketentuan pada konsideran "menimbang" huruf a, b dan c serta ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) secara tegas menyebutkan bahwa penyelesaian di bidang keuangan, sarana, dan prasarana dan dokumentasi dikoordinasikan dengan departemen/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing sehingga penentuan golongan atau klasifikasi terhadap PNS yang diduga terlibat G 30 S/ PKI akan diserahkan kepada masing-masing departemen/instansi terkait.

Pembahasan kasus berlangsung sangat dinamis, di mana para peserta yang mengikuti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang semakin memperdalam pemahaman kasus tersebut. Selain mengajukan pertanyaanpertanyaan, sebagian peserta juga memberikan

sumbang saran dan masukan yang sangat berharga bagi skema proses penyelesaian kasus yang dibahas seperti usulan untuk mengundang secara langsung berbagai pihak atau instansi yang terkait untuk mendialogkan dan mendiskusikan kasus tersebut seperti BKN, TNI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemendagri dll. Meskipun begitu, narasumber Sdr. Firdiansyah masih akan menunggu balasan dari surat permintaan penjelasan yang telah dikirimkan kepada MA dan Kejaksaan Agung baru setelah itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan multipihak untuk mendiskusikan permasalahan tersebut.

Bedah kasus yang dilaksanakan Bagian Pemantauan dan Penyelidikan ini merupakan bedah kasus yang ke-4 kalinya setelah sebelumnya telah dilaksanakan bedah kasus tentang kasus pertambangan, bedah kasus terkait UU No. 2 Tahun 2012, dan bedah kasus malpraktIk. Pelaksanaan bedah kasus sedikit banyak telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan juga lebih komprehensif tentang sebuah kasus. Bedah kasus juga menjadi sebuah ajang sharing pengetahuan dan juga pengalaman antar staf.•

Nurjaman, Staf Pemantauan Komnas HAM

PENYULUHAN HAM GERBANG MENGUBAH CARA PANDANG KEPOLISIAN

olisi sebagai penjaga keamanan dan P ketertiban merupakan salah satu alat Negara yang dalam hukum hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk melindungi. Penegakan hukum berarti juga melindungi hak asasi manusia. Namun terkadang kewenangan yang diberikan oleh negara kepada anggota kepolisian untuk melindungi masyarakat seringkali disalahgunakan. Penyalahgunaan kewenangan ini yang kemudian menjadi pelanggaran HAM. Walaupun suatu tindakan penegakan hukum terkadang memerlukan upaya paksa tapi bukan berarti anggota polisi boleh menggunakan upaya paksa secara sewenang-wenang. Setiap tindakan polisi dilandasi sekaligus dibatasi oleh hukum itu sendiri.

Dalam berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini, POLRI dihadapkan pada persoalan-persoalan dan konflik sosial yang menghadapkan POLRI dengan masyarakat sipil. Menghadapi situasi konflik tersebut POLRI "terpaksa" kalau tidak dapat dikatakan sebagai "mudah dan selalu" melakukan pendekatan intimidasi, kekerasan, penggunaan kekuatan dan bahkan penggunaan senjata api untuk menghadapi masyarakat sipil. Contohcontoh kasus yang terekam dari data pengaduan Komnas HAM seperti kasus Cikeusik, kasus Mbah Priok, kasus Mesuji, kasus-kasus kekerasan berbasis agama (pluralisme), kasus Sape Bima dan yang masih memanas hingga sekarang kasus Papua, di mana sulit untuk tidak mengatakan bahwa terindikasi adanya pelanggaran HAM yang melibatkan anggota

polisi (pribadi maupun kesatuan) dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Melihat kondisi di mana polisi menjadi pihak yang paling tinggi diadukan dalam dugaan pelanggaran sekaligus juga sebagai stakeholder dalam penegakan HAM maka Komnas HAM yang memiliki kewenangan melakukan penyebaran nilai-nilai HAM melaksanakan penyuluhan HAM untuk polisi. Penyuluhan ini sebenarnya inisiatif dari kesepakatan dua lembaga (Komnas HAM & Polri) yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) pada tahun 2011.

Penyuluhan HAM untuk polisi mulai dilaksanakan untuk polisi di Polda Kalimantan Selatan dan Bali pada Oktober 2011. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2012 untuk Polda Sumatera Utara di bulan Mei, Polda Jawa Timur di bulan Juni dan Polda Sulawesi Selatan di bulan Juli. Dalam penyuluhan ini sasaran peserta adalah para Kepala Kesatuan (Kasat) yang mengambil kebijakan langsung pada komando di lapangan. Hal ini dilakukan agar para Kasat dapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan standarstandar HAM.

Atas dasar pertimbangan tersebut, ditetapkanlah sasaran pelatihan/ penyuluhan adalah para Kepala Satuan (Kasat) dan atau yang setingkat pada 3 satuan utama yang berhubungan langsung dengan konflik dan persoalan sosial masyarakat yaitu Reskrim, Brimob dan Sabhara/Dalmas. Diharapkan dengan

memberikan pemahaman tentang HAM di tingkatan Kepala Satuan, yang bersangkutan selaku pengambil kebijakan di tingkat lapangan dapat menjadi agen perubahan secara langsung.

Penyuluhan ini menggunakan metode pendidikan orang dewasa (andragogy) dengan prinsip partisipatoripada keseluruhan proses. Metode andragogi dengan prinsip partisipatori diselaraskan dengan pendekatan brainstorming reflektif, diskusi interaktif dan diskusi reflektif. Pada penyuluhan ini para fasilitator bertugas untuk menyelaraskan alur, sedangkan para narasumber berperan sebagai pemantik diskusidengan memberikan materi awal dan penajaman. Narasumber yang memberikan materi dalam penyuluhan ini adalah para Komisioner Komnas HAM yaitu Hesti Armiwulan dan Yosep Adi Prasetyo serta mantan Komisioner yang juga dosen di PTIK yaitu Prof. Koesparmono Irsan.

Dalam penyuluhan untuk polisi ini terungkap, bahwa ternyata pelanggaran HAM yang sering melibatkan polisi tidak serta-merta polisi sebagai penyebabnya. Namun juga faktor kebijakan pusat dan daerah serta kondisi masyarakat yang menyebabkan pelanggaran HAM semakin menjadi. Otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang bekerja sama dengan korporasi mendapat perlawanan dari masyarakat. Ketika konflik memuncak polisi yang berwenang menjaga ketertiban pada akhirnya berbenturan keras dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyadaran dan penyebaran nilainilai HAM tidak hanya ditujukan kepada polisi atau para penegak hukum tapi juga kepada para pembuat kebijakan publik baik di tingkat daerah maupun pusat. Kerja pendidikan HAM memang tidak terlihat hasilnya secara instant karena pendidikan HAM berproses secara dinamis dengan kondisi sosial. • Banu Abdillah

MENGADILI TINDAK PIDANA UMUM oleh Anggota Militer

ada awal Maret 2012 Komnas HAM merilis suatu P pernyataan ke publik tentang peradilan militer. Pada intinya, Komnas HAM mendorong agar anggota TNI Pelaku Pidana Umum dapat diadili pada Peradilan Umum. Sikap Komnas HAM ini didasarkan pada hasil penelitian Komnas HAM. Adapun penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta yang tergambar dari pengaduan masyarakat ke Komnas HAM. Anggota TNI termasuk sepuluh besar aktor yang diadukan masyarakat ke Komnas HAM sebagai pelaku pelanggaran HAM. Di samping itu, terdapat 108 kasus yang diadukan ke Komnas HAM yang meliputi kekerasan, penganiayaan, hingga masalah pertanahan yang melibatkan anggota TNI.

Namun hingga kini tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI diadili di peradilan militer. Padahal tindakan mereka sebetulnya merupakan urusan-urusan di luar military affair. Kondisi ini tidak berada dalam koridor yang tepat. Yurisdiksi peradilan militer semestinya berkutat pada tindak pidana yang berhubungan dengan military affair, seperti desersi, spionase, dan kejahatan perang lainnya. Situasi ini melahirkan persoalanpersoalan turunan, utamanya terkait transparansi dalam proses peradilan dan vonis hakim.

Dok. Komnas HAM

Penelitian yang dilaksanakan Komnas HAM pada paruh kedua 2011 ini menghasilkan beberapa temuan, di antaranya, pertama, persidangan pada peradilan militer bersifat eksklusif dan sulit untuk diselenggarakan secara terbuka dan transparan. Menurut sejumlah informan dalam penelitian ini, ditengarai adanya upaya untuk menghalangi korban menghadiri persidangan. Korban juga tidak mudah untuk mengakses hasil putusan peradilan. Menurut Komnas HAM, tiadanya jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban semacam ini bermuara pada gejala di mana vonis hakim pada peradilan militer pada umumnya ringan, bahkan tidak jarang muncul putusan bebas.

Kedua, adanya persepsi umum di kalangan militer bahwa kultur militer berbeda dengan sipil. Militer dipandang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan sipil. Persepsi ini terinternalisasi menjadi nilai dan mindset di kalangan anggota TNI. Menurut sejumlah informan, persepsi ini mengakibatkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tidak mau ditangkap, diperiksa, bahkan diadili oleh otoritas sipil (baca: polisi).

Ketiga, Komnas HAM menemukan fakta bahwa pemeriksaan polisi terhadap tindak pidana yang dilakukan anggota TNI tidak maksimal dan tidak efektif. Dalam temuannya, Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa hal itu terjadi karena adanya

intervensi dari pejabat TNI yang meminta agar polisi menyerahkan kasus tersebut untuk diproses di peradilan militer. Persepsi tentang supremasi militer tidak hanya terlihat pada proses penyidikan, tetapi terjadi juga pada proses pengambilan keputusan oleh hakim.

Keempat, menurut Komnas HAM, situasi yang rumit dalam peradilan militer juga ditandai oleh adanya kewenangan panglima TNI untuk menetapkan pemecatan hakim setelah mendengar pertimbangan Kepala Pengadilan Militer Utama. Hal ini diatur pasal 25 ayat (3) UU 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.

Kelima, terkait pemenjaraan terpidana anggota TNI di pemasyarakatan militer (kecuali dipecat dari keanggotaan TNI). Komnas HAM menemukan adanya treatment khusus yang diterima terpidana, di antaranya mereka tetap digaji dan diperlakukan tidak seperti di penjara.

Berdasarkan temuan dan analisis tim peneliti Komnas HAM, Komnas HAM berpendapat bahwa yurisdiksi peradilan tidak melihat tindak pidana berdasarkan subyek pelaku, tetapi berdasarkan delik atau kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, Komnas HAM berpendapat bahwa tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI seharusnya masuk dalam lingkup peradilan umum.

Menurut pandangan Komnas HAM, proses pengadilan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum pada peradilan militer tidak sejalan dengan TAP MPR NO.VI/MPR/2000 dan TAP MPR NO.VII/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Di dalam Tap MPR tersebut disebutkan bahwa tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI merupakan yurisdiksi peradilan umum. Ketentuan ini dikuatkan Pasal 65 Ayat (2) UU No.34 tahun 2004 tentang TNI. Namun hingga kini, ketentuan-ketentuan tersebut belum dapat diimplementasikan mengingat RUU Peradilan Militer yang baru belum dibahas DPR. Pada 2009 DPR telah memasukkan agenda pembahasan tentang perubahan RUU peradilan militer, namun agenda itu kini lenyap.

Berdasarkansimpulantersebut,KomnasHAMmerekomendasikan kepada DPR RI untuk segera membahas RUU Peradilan Militer karena UU Peradilan Militer yang berlaku saat ini menyimpang dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Komnas HAM merekomendasikan pembentukan RUU Peradilan Militer baru yang menegaskan yurisdiksi peradilan militer yang hanya berwenang mengadili tindak pidana yang dikategorikan military affair. Adapun tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI sudah saatnya diadili pada peradilan umum. Regulasi mengenai Peradilan Militer, menurut Komnas HAM, seharusnya hanya mengatur tentang yurisdiksi, subjek, dan kompetensi peradilan. Adapun hukum acara pidana militer seharusnya diatur secara terpisah dalam UU tersendiri.

• Asep Mulyana, Staf Peneliti Komnas HAM

MEDIASI KASUS PASAR (TERPADU) DINOYO

asar merupakan salah satu wujud P pemenuhan Hak atas pekerjaan, setiap permasalahan mengenai pasar sebenarnya tidak hanya menyangkut para pedagangnya saja. Pengaduan tentang permasalahan pasar di Subkomisi Mediasi Komnas HAM setiap tahun mengalami peningkatan. Subkomisi Mediasi Komnas HAM menerima pengaduan yang melaporkan mengenai rencana pembangunan pasar tradisional Dinoyo oleh Pemerintah Kota Malang, para pedagang tidak pernah disosialisasikan mengenai rencana pembangunan pasar.

Atas pengaduan tersebut Subkomisi Mediasi Komnas HAM menyampaikan kepada Pemerintah Kota Malang terkait penolakan para pedagang atas rencana pembangunan Pasar Dinoyo Kota Malang. Subkomisi Mediasi Komnas HAM juga menawarkan solusi penyelesaian permasalahan ini kepada Pemerintah Kota Malang agar bersedia untuk duduk bersama dengan Perwakilan Pedagang Pasar Dinoyo yang difasilitasi oleh Komnas HAM dalam sebuah forum yang disebut mediasi.

Proses Mediasi dibuka oleh Mediator Syafruddin Ngulma Simeulue dilanjutkan dengan penjelasan tentang kewenangan Komnas HAM khususnya kewenangan melaksanakan fungsi mediasi dalam menyelesaiakan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 89 (4), Pasal 96 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wakil para pedagang yang memperoleh mandat/ surat kuasa mewakili seluruh pedagang Pasar Dinoyo adalah Herwintono, Samidi, Ir. Kusyono, Ahmad Khuzaini, M. Saiful. Sedangkan pihak yang mewakili Pemerintah Kota Malang Drs. Bambang Priyo Utomo, B.Sc. Wakil Walikota Malang, Drs. Wasto, SH, MH. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Ir. Hadi Santoso Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ir. Bachtiar Ismail MM Kepala badan Perencanaan Pembangunan, Bowo Soeprastyo, SE, MM Kepala Dinas Pasar.

PerwakilanPedagangPasar Dinoyo, memaparkan kronologis yang dilanjutkan dengan permasalahan utamanya yaitu terletak pada tata letak yang dibuat oleh investor dan disetujui oleh Pemerintah Kota Malang yang menempatkan posisi para pedagang Pasar Dinoyo yang ada saat ini berada di belakang Pasar Modern, tidak ada prinsip keadilan. Terkait dengan perjanjian yang telah dibuat antara Pemerintah Kota Malang dengan Investor, para pedagang mengusulkan untuk ditambahkan adendum tentang Peraturan pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional, pedagang juga dijadikan subjek untuk melakukan kerja sama dengan investor, pedagang mengusulkan

a pengelolaan dilakukan oleh pihak kedua, yaitu investor dan pedagang dapat ikut melakukan manajemen pasar atau dapat mencontoh dari pihak investor, serta namanya berubah menjadi Pasar Terpadu Dinoyo

Tanggapan Pemerintah Kota Malang, Pasar adalah milik Pemkot Malang, di mana Pedagang hanya mendapatkan izin berdagang. Pokok pengelolaan pasar, akan dikelola oleh pemerintah karena tidak termasuk pada investor. Investor dikhawatirkan akan memungut biaya seenaknya. Pasar Modern dan tradisional dalam site plan sudah terpisah.

Prinsip utama yang disepakati para pihak adalah Para Pedagang Pasar Dinoyo tidak menolak rencana pembangunan pasar yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dengan pihak Investor.

Setelah beberapa kali negosiasi dan kaukus, mediasi ini menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Pasar Terpadu Dinoyo dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, dan berprinsip pada perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional.

2. Perlunya reposisi pasar tradisional Dinoyo yang semula menghadap ke Barat menjadi ke semua arah (utara, selatan, barat dan timur) yang dikelilingi oleh jalan di semua lantai dan jalan turun naik antar lantai dengan prisnip sinkronisasi dan konektivitas dengan kawasan perdagangan Dinoyo (Hasil Kerjasama antara persatuan pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang dengan PT. Citra Gading Asritama) tentang pengadaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perdagangan Dinoyo

3. Pemerintah Kota Malang cq. Walikota Malang agar memberikan bantuan dan kemudahan dalam memperoleh izin-izin dan hal-hal lain dari instansi yang berwenang dilingkungan pemerintah Kota Malang pada objek perjanjian kerja sama antara persatuan pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang dengan PT. Citra Gading Asritama tentang Pengadaan dan Pengelolaan Kawasan Perdagangan Dinoyo.

4. Berkaitan dengan penggantian nilai bangunan dan / atau nilai harga tempat berjualan pada Pasar Tradisional Dinoyo Kota Malang sesuai dengan pasal 10 ayat (2) huruf d dan pasal 11 ayat (1) huruf e yang termaktub dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Malang dengan PT. Citra Gading Asritama akan dilakukan adendum, dengan prinsip tidak memberatkan pedagang.

Dok. Komnas HAM

Tim Mediasi Komnas HAM sedang melaksanakan kunjungan lapangan Pra-Mediasi di Pasar Dinoyo.

5. Pedagang yang berusaha / berdagang pada bedak / kios di lokasi kawasan perdagangan Dinoyo akan dikenakan pungutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang akan ditentukan dikemudian hari

6. Pemerintah Kota Malang menjamin surat izin tempat berjualan bagi pedagang Pasar Tradisional Dinoyo yang sekarang memiliki SITB sejumlah sebagaimana Surat Keputusan Dinas Pasar Kota Malang setelah dipadukan dengan hasil verifikasi bersama antara Dinas Pasar Kota Malang dan Persatuan Pedagang Pasar Dinoyo yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pasar Kota Malang.

7. Berkaitan dengan pemindahan sementara pedagang Pasar Dinoyo ke tempat Penampungan Sementara dan penempatan kembali ke Pasar Tradisional Dinoyo Kota Malang, dilaksanakan melalui musyawarah mufakat antara Pemerintah Kota Malang dengan Persatuan Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang

8. Pemerintah Kota Malang memfasilitasi terwujudnya perjanjian kerja sama antara Persatuan Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang dengan PT. Citra Gading Asritama sebagai tindak lanjut dari MOU yang sudah ditandatangani.

9. Hal-hal lain dan hal yang bersifat teknis akan diatur kemudian secara bersama oleh para pihak melalui musyawarah mufakat, dan jika diperlukan dapat melakukan konsultasi dengan Komnas HAM. Kemudian kesepakatan ini dituangkan dalam Akta Kesepakatan Perdamaian, yang tandatangani oleh kedua belah pihak dengan dikukuhkan oleh Komnas HAM selaku Mediator, selanjutnya di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Nomor 21/ur/V/2012. ● Ono Haryono, Mediator Komnas HAM

Dok. Antarafoto

anggal 23 Juli 2012, merupakan tanggal yang ditunggu oleh T kebanyakan korban peristiwa yang terjadi pada tahun 1965-1966.

Peristiwa yang terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan negara pada waktu itu untuk melakukan penumpasan terhadap para anggota dan pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dianggap telah melakukan tindakan perlawanan terhadap negara.

Perjuangan para korban dan keluarga korban peristiwa tersebut seakan menemukan harapan dan asa baru. Setelah menunggu bertahun-tahun lamanya, tanpa mengenal lelah, para korban mendapat hembusan angin optimism segar dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ya, Komnas HAM, melalui ketua Tim ad hoc Penyelidikan Pelanggran HAM yang berat peristiwa 1965-1966, Nurkholis, merilis laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat atas peristiwa 1965-1966. Dalam laporan ringkasnya Komnas HAM mengakui telah terjadi 9 perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan secara sistematis dan meluas pada tahun 1965-1966. Yakni pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu dan penghilangan orang secara paksa.

Pembunuhan terjadi di berbagai tempat sebagai akibat dari 44 operasi yang dilakukan oleh aparat negara diantaranya : Pulau Buru, Sumber Rejo, Argosari, Pulau Balang, Pulau Kemarau, Tanjung Kasu, Nanga-Nanga, Moncong Loe, Ameroro, Nusakambangan, Kantor Walikota Tomohon, Plantungan, Sasono Mulyo, Balaikota Solo, Nirbaya dan Ranomut- Manado. Pemusnahan terjadi di Sragen 300 orang, Sikka-Maumere 1000 orang, LP Kali Sosok-Surabaya 6000 orang. Perbudakan terjadi

ANGIN OPTIMISME BAGI KORBAN '65 – '66

di Pulau Buru (11.500 orang) dan Moncong Loe Makassar. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa tercatat 41.000 orang Penghilangan orang secara paksa sejumlah 32.774 orang.

Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang berat Peristiwa 1965-1966 menjalankan mandatnya sejak 1 Juni 2008 sampai dengan 30 April 2012. Dalam menjalankan mandatnya, tim ad hoc telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh Sembilan) orang. Tim juga telah melakukan peninjauan secara langsung ke sejumlah daerah dalam rangka pelaksanaan penyelidikan. Hambatan yang paling dirasa oleh tim dalam pengumpulan bukti dikarenakan luasnya geografis peristiwa 1965-1966. keterbatasan anggaran, lamanya peristiwa (kejadiannya panjang dan terjadi di masa lalu), traumatik yang dialami korban.

Dalam laporannya Komnas HAM juga menyebutkan komandan pembuat kebijakan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah Pangkopkamtib periode 1965-1969 dan periode 1969-1978. Hal ini berdasarkan dua surat keputusan yang diduga berkorelasi dengan berbagaibentukkejahatandiatas:Surat Keputusan Pangkopkamtib Kep-1196/10/1965 tanggal 29 Oktober 1965 tentang Pembentukan Team Pemeriksa Pusat/Daerah dan Surat Keputusan PangkopkamtibKep1/Kopkam/12/1965 tanggal 21 Desember 1965 tentang penunjukan para Penganda dan Pangdam untuk menentukan oknum G30S.

Dari keseluruhan hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap semua temuan di lapangan, Tim menyimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, sebagai berikut: pembunuhan pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenangwenang; penyiksaan; perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; penganiayaan (persekusi); dan Penghilangan orang secara paksa (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf i Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

2. Bentuk perbuatan (type of acts) dan pola (pattern) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa 1965-1966 adalah sebagai berikut: Pembunuhan; Pemusnahan;Perbudakan;Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa ; Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara Sewenangwenang; Penyiksaan ; Perkosaan atau bentukbentuk kekerasan seksual lain yang setara; Penganiayaan (Persekusi) ; Penghilangan orang secara paksa

3. Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dan/ atau penanggung jawab dalam peristiwa 1965-1966, dikelompokkan menjadi 2 yaitu Individu/Para Komandan Militer Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawabannya dan Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan. Terkait dengan simpulan tersebut tim menyampaikan secara khusus kepada beberapa pihak untuk menindaklanjuti hasil pennyelidikan ini, sebagaimana rekomendasi yang disampaikan yaitu:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 20 ayat (1) 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung diminta menindaklanjuti hasil penyelidikan ini dengan penyidikan,

2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 22 Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka hasil penyelidikan ini dapat juga diselesaikan melalui mekanisme non yudisial demi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan keluarganya (KKR).

Persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat dari tragedi G30S/1965 merupakan hal yang sangat penting untuk segera ditangani secara sungguh-sungguh, terutama jika kita ingin menciptakan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, guna menghadapi tantangan masa depan bangsa. Tragedi tersebut telah menjadikan bangsa Indonesia ter-bagi dalam kelompok-kelompok masyarakat yang sangat mudah untuk saling membunuh dan selalu hidup dalam kecurigaan yang laten.• Moch. Ridwan Hamzah

NUP BAGI PENYANDANG DISABILITA5.. ERIH YANG SAMA OKAY n EH DENGER NIH... 1. ISTILAH PENYANDANG CACAT SUDAH DIGANTI 2. GERDASAR UNDANG MEREKA 7UGA PERHAK BE BERHAK DAPAT PERLAKUAN KHUSUS 3. MEREKA COICROAS DARI KAMU! BISNIS KITA SMAKIN MAjU KARYAWAN BARU... PERLUTAMBAHAN SI TR6 HI E60 HIN HERAN GUE NGAPAINSIH CACAT? Ilustrasi dan Cerita: One

11 I INTERMEZO

MASIH BELUM TUNTAS:

elum ada dokumen resmi yang B menjelaskan berapa angka pasti korban kejahatan kemanusiaan 1965. Ada yang bilang ratusan ribu, ada juga yang mengatakan jutaan orang dibunuh hanya karena dianggap sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Bagi korban yang selamat dan bisa bertahan hidup hingga sekarang, tetap saja merasakan diskriminasi. Hak mereka sebagai warga negara masih terampas hingga sekarang. Tidak adanya pengakuan dari negara, membuat para korban tetap gigih memperjuangkan haknya. Mereka masih berani menyuarakan ketidak adilan yang mereka terima dari negara.

Kini, sudah memasuki masa reformasi. Masa ketika demokratisasi mulai dihargai. Masa ketika hukum ditegakkan. Siapa yang salah harus dihukum, tanpa memandang latar belakangnya. Namun, setelah 47 tahun peristiwa kejahatan kemanusiaan itu terjadi, belum ada pengadilan yang dibentuk untuk mengusut tuntas. Belum ada pelaku yang dihukum. Namun, kuburan massal ditemukan di mana-mana. Pengusutan kejahatan kemanusiaan 1965 memang belum tuntas. Pak Wi, Pak Bejo, dan masih banyak korban yang masih hidup hingga saat ini masih menunggu ketegasan dari negara.

Foto & Teks : Muhammad Nasai