Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): WACANA HAM Edisi V Tahun 2015 : Quo Vadis Reformasi TNI

12 halaman · 12 halaman diproses dengan OCR · 9.6 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. QUA VADIS REFORMASITNI QUA VADIS REFORMASI TNI
  2. DAFTARISI
  3. AIR DAN HAM
  4. Quo Vadis Reformasi TNI
  5. WACANAUTAMA
  6. Membongkar Reformasi Militer
  7. Mendudukan Relasi Ideal Sipil-Militer
  8. Komnas HAM Minta Persidangan Militer Yang Transparan
  9. Kebijakan Diskriminatif di Yogyakarta
  10. Polemik Hak atas Pendidikan Bagi Buruh Migran Dan Keluarganya
  11. Konflik Berkepanjangan di Taman Nasional Gunung Leuser
  12. Warga Alami Kesulitan Ekonomi
  13. MEMBANGUN PILOT PRO/ECT POLISI BERBASIS HAM

MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM

EDISI V/TAHUN XIII/2015

QUA VADIS REFORMASITNI QUA VADIS REFORMASI TNI

Komnas HAM Minta Persidangan Militer Yang Transparan

Kebijakan Diskriminatif di Yogyakarta

Konflik Berkepanjangan di Taman Nasional Gunung Leuser

DAFTARISI

WACANA UTAMA Qua Vadis Reformasi TNI

PENEGAKAN HAM Komnas HAM Minta Persidangan Militer Yang Transparan

PEMAJUAN HAM Kebijakan Diskriminatif di Yogyakarta

PENEGAKAN HAM Konflik Berkepanjangan di Taman Nasional Gunung Leuser

PEMAJUAN HAM Membangun Pilot Project Polisi Berbasis HAM

AIR DAN HAM

ir adalah kebutuhan vital manusia setelah udara, air juga A merupakan komponen utama bagi terjaminnya hak untuk hidup. Wakil Presiden Bank Dunia tahun 2013, Ismail Sarageldin, pernah mengatakan perang di masa depan tidak lagi dipicu untuk memperebutkan emas hitam (minyak), tetapi memperebutkan emas biru (air). Itu menunjukan betapa vitalnya air dalam kehidupan manusia.

2002 adalah tahun ketika air ditetapkan sebagai hak asasi manusia dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "The human right to water is indispensable for leading a life in human dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights" (setiap negara bertanggung jawab menyediakan air bersih --buat minum maupun buat sanitasi-- kepada semua warga negara. Ini merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak asasi manusia yang lainnya)". Seratus empat puluh tiga negara telah meratifikasi kovenan ini, termasuk Indonesia, namun kebutuhan akan air belum terpenuhiseutuhnya. Kevin Watkins, Direktur UN pada Human Development Report Office (2013), mengatakan 1,1 miliar orang atau sekitar seperenam penduduk dunia harus minum air kotor setiap hari dan seribu anak usia 5 tahun yang terkena diare mati setiap harinya karena buruknya ketersediaan air bersih. Ini sedikit pembuktian bahwa negara belum cukup hadir dalam pemenuhan,

perlindungan, dan penghormatan hak atas air.

Di konteks Indonesia, tahun 2005 Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang diundangkan dalam UU No 11 Tahun 2005. Artinya Indonesia melalui negara cq. pemerintah berkewajiban menjamin terpenuhinya hak atas air seluruh rakyat Indonesia. Namun faktanya, di wilayah timur Indonesia air bersih menjadi hal yang mewah dan sulit ditemui, bilapun ada harus membeli dengan harga yang tidak murah. Sebenarnya pemerintah sudah berupaya hadir dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak atas air. Kehadiran PDAM untuk memenuhi kebutuhan air rakyat Indonesia sudah tepat meskipun belum merata.

Komentar Umum No 15 tentang Hak Atas Air menyebutkan bahwa indikator pemenuhan kebutuhan air oleh negara terdiri dari tiga poin yakni ketersediaan (availability), kualitas(guality), dan keterjangkauan (accessibility). Tiga poin indikator ini jelas harus merata di seluruh wilayah Indonesia, semua wilayah Indonesia dari Barat sampai ke Timur mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan air bersih. Standar Pelayanan minimum yang telah ditentukan harus menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara cq. pemerintah tentang pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak atas air. SriRahayu

Quo Vadis Reformasi TNI

Suasana diskusi terfokus Qua Vadis Reformasi TNI yang dilakukan di Komnas HAM (5/10/2015)

eringatan 70 Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada P 5 Oktober 2015 menjadi titik penting untuk menghangatkan

kembali ingatan tentang Reformasi TNI yang menjadi tuntutan Reformasi 1998. Komnas HAM pada kesempatan ini mencoba untuk membuka kembali ingatan tersebut, guna mendapat gambaran kekinian dan kebutuhan yang relevan dalam ruang publik untuk membahas Reformasi TNI. Untuk mendorong kondisi tersebut, maka diskusi terbatas dengan tema "Quo Vadis Reformasi TNI", diawali oleh pemantik diskusi, antara lain: Prof.Ikrar Nusa Bhakti, Al Araf, Marsekal Muda (Marsda) TNI (Purn) Kusnadi Kardi, Sudarto, dan Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah. Turut pula dalam diskusi tersebut mengundang, Puslitbang KemenkumHAM, Badimiltun, Kementerian

Pertahanan, Komnas Perempuan, Imparsial, dan Litbang Kompas.

Diskusi diawali dari pergeseran konteks TNI (revolusi) dalam peran mengusir penjajah menuju militer (TNI) yang profesional. Profesional dalam militer, tidak menyasar kepada pola kerja militer yang mendua dalam konsep"dwifungsi". Dwifungsi militer dengan bentuk adanya personil atau kelembgaan yang masuk dalam ranah sosial-politik, merupakan perluasan fungsi pertahanan negara. Sementara itu, kerja militer profesional hanya pada fungsi dan tugasnya semata. Tentunya kerja tersebut dilakukan pada masa perang, sedangkan dalam masa non-perang, campur tangan terhadap urusan sosial-politik yang telah terbagi dalam kekuasaan lain harus dihindari oleh militer.

Refleksi tentang kiprah TNI menjadi bagian yang mengemuka dalam diskusi. Wajah utama TNI sebagai pelanggar HAM pada tahun 1998, mendorong tuntutan perubahan dalam tubuh militer. Menurut Ikrar Nusa Bhakti, tanggapan akan hal tersebut melahirkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lahirnya ketentuan tersebut sebagai amanat reformasi dan untuk menyiapkan demokrasi berkembang dan tumbuh dalam dinamika yang berjalan di antara proses transisi yang tak berujung. Jauh dari wacana hubungan sipil militer yang ramah, latar belakang perubahan dimaksud menyasar kepada

WACANAUTAMA

adanya reposisi dan restrukturisasi militer. Salah satunya dimulai dengan melihat kembali dwi fungsi militer, sebagai akar peran-peran militer dalam urusan sosial politik, dan tumpang tindih antara kekuatan pertahanan dengan keamanan.

https://researchers.anu.edu.au

Membongkar Reformasi Militer

Dr Harold Crouch

Mengurai akar dwifungsi militer dalam sejarah Indonesia. Menurut Studi yang dilakukan Harold Crouch1 mengenai militer Indonesia pada kurun waktu 1945- 1965, bahwa keterlibatan

militer dalam perjuangan kemerdekaan menggunakan tindakan politik dan militer berkelindan tidak terpisahkan. Hal tersebut yang membentuk watak militer dan mengarahkan pada konsep dwifungsi militer. Kondisi dimaksud berlangsung pada masa Orde Lama dan Orde Baru, militer berperan besar dalam fungsi-fungsi sosial politik. Menurut Jenderal TNI Purn. Rudini, praktik dwifungsi merupakan implementasi dari Doktrin Saptamarga, dengan adanya sebuah kemanunggalan militer dengan rakyat.² Konsekuensi dari praktik tersebut, adalah digunakannya politik stabilitas dalam setiap lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan keamanan dan pertahanan menjadi hal yang utama dan menggeser pendekatan kesejahteraan. Komando teritorial sebagai bentuk pendekatan keamanan menjadi manifestasi politik stabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari struktur komando teritorial yang ada di daerah (Kodam, Korem, Kodim, Koramil).

Klaim keberhasilan atas pendekatan tersebut muncul dalam skema ketertiban dan keamanan, sebagaimana pernyataan Moerdiono sebagai Menteri Sekretaris Negara, bahwa salah satu aktor penting dalam Orde Baru adalah ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.3 Faktor lainnya yang mengkondisikan perluasan peran militer, yaitu: kegagalan para politisi sipil, memaksa ABRI untuk memainkan peran sosial politik yang lebih besar; peran ABRI sebagai kekuatan satu-satunya yang dapat menjamin Pancasila sebagai ideologi nasional.4

Tatkala masuknya era Reformasi yang menutup era Orde Baru, membalik konstelasi yang telah berjalan selama ini. Berawal dari lahirnya TAP MPR No.VI Tahun 2000 dan TAP MPR No.VII Tahun 2000, yang pada intinya memisahkan antara peran TNI dengan peran Polri menjadi awal mula reformasi pertahanan di Indonesia. Namun, lahirnya ketetapan MPR tersebut tidak serta-merta ditanggapi secara cepat untuk membentuk kembali desain kelembagaan militer dengan wajah baru. Pada medio 2004 dengan disahkannya UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, nampak implementasi perubahan sektor pertahanan sebagai amanat Ketetapan MPR dirujuk.

Esensi pengaturan UU No. 34 Tahun 2004 bertujuan untuk membangun dan mengembangkan TNl menuju arah yang lebih baik. Cita hukum tersebut, disematkan dalam beberapa prinsip yang mendasari pembentukannya, antara lain: nilai dan prinsip demokrasi; supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional dan internasional yang sudah diratifikasi. Tak luput diatur dalam ketentuan tersebut

adalah perlunya dukungan anggaran belanja negara, dengan desain anggaran yang transparan dan akuntabel. Konsekuensi dari restrukturisasi dimaksud, secara tidak langsung menghasilkan supremasi sipil atas militer merupakan keniscayaan.

Mendudukan Relasi Ideal Sipil-Militer

Bertolak dari supremasi sipil, maka wacanawacana yang berkembang harusnya semakin tumbuh menuju hubungan ideal antara sipil dan militer. Berkebalikan dari itu, wacana maupun diskursus publik menjadi terhenti dengan adanya UU No. 34 Tahun 2004. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Ikrar Nusa Bakti, bahwa reformasi TNI berhenti pada lahirnya UU No. 34 Tahun 2004 . Padahal, pengaturan yang ada menyisakan beberapa hal yang belum tercapai sesuai tuntutan reformasi. Sebagai dasar pijak menilai stagnasi tersebut, maka fungsi militer dalam konteks negara demokratis perlu untuk dilihat kembali.

Sebagaimana diuraikan Mayor Jenderal (Purnawirawan) Dr. Dietrich Genschel,5 peran militer merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Militer berada di bawah kepemimpinan politik yang telah disahkan secara demokratis, dengan jabatan Menteri Pertahanan dipegang oleh sipil. Pembatasan tugas ditetapkan dalam konstitusi, dan bersifat netral dalam politik Untuk menguatkan fungsinya, dukungan keuangan terbatas pada anggaran negara dan tidak dibenarkan adanya penganggaran di luar anggaran negara. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka kondisi yang tepat untuk melaksanakannya perlu persiapan dalam hal berikut:6

TNI AD Melakukan Transformasi Organisasi Menghadapi Rencana Strategis II Tahun 2015-2019

http://cikalnews.com

1. Kerangka konstitusi; menetapkan nilai-nilai sosial (martabat manusia dan hak asasi manusia) dan pemerintah yang berdasarkan pada hukum, menetapkan pemisahan kekuasaan (kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif), mendefinisikan peran dan tugas militer;

2. Parlemen yang berfungsi; (dipilih melalui) pemilihan secara bebas, (bersifat) multi partai, (dan memiliki) substruktur-substruktur yang perlu (seperti panitia anggaran, panitia pertahanan, ombudsman parlemen);

3. Pemerintahan sipil; dengan rantai komando (politik) yang jelas. Presiden, Menteri Pertahanan dan dengan menempatkan Kepala Pertahanan di bawah Menteri Pertahanan – di Jerman mata rantai Komando ini mulai dari Presiden ke Perdana Menteri, dan seterusnya;

4. Kekuasan kehakiman yang mandiri; tanpa pengadilan-pengadilan khusus yang berada di luar tanggungjawabnya (seperti pengadilan militer);

5. Organisasi militer; yang terstruktur, terdidik, dan terpimpin sedemikian rupa sehingga tidak mencampuri atau membahayakan masyarakat sipil, tetapi dengan tetap mempertahankan efektivitas militer yang tinggi;

6. Masyarakat sipil yang matang; yang bersatu di bawah ketentuanketentuan dasar konstitusi dan mengambil sikap pluralistik tetapi toleran dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada gilirannya memerlukan;

7. Publik terdidik; yang bersedia berpartisipasi dalam kehidupan politik dan kehidupan bermasyarakat, mampu menyeimbangkan kebebasan individual dan kemandirian dengan komitmen terhadap kebaikan bersama (termasuk pertahanan), serta media yang bebas dan beragam;

8. Elit militer dan elite politik yang kompeten

9. Pemegang jabatan pada kantorkantor publik (baik sipil maupun militer) yang memiliki kepercayaan diri, bersedia memenuhi kewajiban, memikul tanggung jawab, dan menerima pembatasan-pembatasan (maksudnya; pegawai negeri tidak perlu takut pada militer. Sebaliknya, personil militer hendaknya memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dengan bangga dalam batasan-batasan hukum yang diberikan).

Kondisi ideal dimaksud, sangat tepat untuk melengkapi sisa tuntutan reformasi yang tidak terakomodasi dalamUU No. 34 Tahun 2004. Praktik yang berkembang menunjukan pola yang sama, yakni tidak adanya kemauan untuk menuju militer profesional. Beberapa unsur untuk mendekati militer yang profesional, dapat dilakukan dengan membenahi kekurangan yang selama ini terjadi, seperti:

1. Praktik peradilan militer yang menimbulkan bias bagi anggota TNI, tatkala melakukan pidana umum namun diadili oleh Peradilan Militer. Terlebih dengan sangat tertutupnya proses peradilan, hingga samarnya pemenuhan rasa keadilan oleh hakim.

2. Restrukturisasi Komando Teritorial sebagai evalusai peran militer dalam masa damai. Sudah saatnya melihat kembali perannya agar tidak tumpang tindih dengan fungsi pemerintah daerah.

Modernisasi persenjataan, melalui 3. pengadaan yang transparan dan akuntabel yang tepat guna, dalam arti adanya penyesuaian dengan orientasi pertahanan.

4. Kesejahteraan prajurit yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap bisnis illegal. Sedangkan di sisi lain, tatkala penganggaran menurun tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas pertahanan.

Berdasarkan sekelumit kebutuhan dan uraian masalah tersebut, maka sudah saatnya untuk mengangkat kembali isu-isu penting reformasi militer untuk mendapat perhatian publik. Reformasi militer dengan arah membentuk militer yang profesional, memerlukan kesiapan sipil untuk membahas dan membentuk wacana dalam ruang publik. Diskursus militer dalam ruang publik, diharapkan dapat membuka mata berbagai elemen bangsa, bahwa profesionalitas militer menjadi pelengkap naiknya kadar demokrasi di Indonesia. Nurrahman Aji

Harold Crouch, 2007, "The Army and Politics In Indonesia", Equinox Publishing, Singapore, hlm 27

2 Rudini, 1994,"Atas Nama DemokrasiIndonesia" PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, hlm 69

3 Samego, I, et al, 1998,"Bila ABRI Menghendaki: Desakan Kuat Reformasi Atas Dwifungsi ABRI", Mizan, Bandung. hlm 144.

4 Bilveer Singh, 1996, "Dwifungsi ABRI: Asal Usul, Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm 136

5 Mayor Jenderal (Purnawirawan) Dr. Dietrich Genschel, Makalah berjudul "Tempat dan Peran Militer Dalam Masyarakat Sipil Yang Demokratis. Pengalaman Reformasi Militer Jerman"(Jakarta:Freidrich-Ebert-Stiftung, 2002).

6 im Kontras, 2003, "Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia: Catatan KontraS Paska Perubahan Rezim 1998", Penerbit KontraS, Jakarta. Hlm 22

Komnas HAM Minta Persidangan Militer Yang Transparan

Proses penyelidikan penembakan warga sipil oleh oknum TNI Kodim 1710/ Mimika. Komisioner Natalius Pigai menanyakan langsung kepada para korban didampingi Siti Hidayawati, Staf Biro Dukungan Penegakan HAM.

Dok. Komnas HAM

omisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) K meminta Mahkamah Militer Kodam XVII/ Cendrawasih untuk melaksanakan persidangan yang terbuka dan transparan terkait kasus penembakan 7 (tujuh) orang warga sipil oleh anggota TNI Kodim 1710/Mimika yang menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia, satu orang dalam kondisi kritis dan 4 lainnya mengalami luka berat dan ringan pada kamis (27/8) lalu di Timika, Papua.

"Kami berharap seluruh aparat TNI Kodim 1710/Mimika yang ada atau bertugas pada saat terjadinya peristiwa ini turut pula diperiksa. Kami juga meminta kepada oditur militer untuk dapat memberikan tuntutan yang seberat-beratnya kepada para pelaku yang terbukti bersalah," kata Natalius Pigai, Anggota Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan.

Terlepas dari proses penegakan hukum, Komnas HAM, melalui rekomendasinya juga meminta kepada Kodim 1710/Mimika untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap anggotanya baik terkait penggunaan senjata di luar kepentingan dinas dan pengkonsumsian minuman beralkohol.

Kasus ini bermula pada kamis (27/8) pukul 01.20 WIT. Saat itu, 2 (dua) orang pemuda tampak berusaha menerobos barikade jalan yang sengaja ditutup oleh para pemuda dari kalangan Orang Muda Katolik (OMK). Penutupan jalan diberlakukan karena OMK hendak menggelar acara pesta adat "Tifa Duduk" di Komplek Gereja St. Fransiskus Koperapoka.

Tiba-tiba terjadi ketegangan. Perkelahian pun pecah antara para pemuda OMK dengan kedua orang pengendara yang kemudian diketahui sebagai anggota militer dari etnis Papua. Kedua anggota militer ini didapati dalam keadaan mabuk. Ketegangan ini sempat diredam oleh para tetua adat Kamaro. Alhasil, kedua pemuda itu pun rela meninggalkan lokasi peristiwa.

Tidak lama kemudian, tepatnya pukul 02.00 WIT, Gereja St. Fransiskus Koperapoka kembali didatangi oleh 2 (dua) orang pemuda etnis melayu non pribumi. Salah satunya membawa senjata laras panjang. Kedatangan mereka ke komplek Gereja St. Fransiskus Koperapoka sempat dihalang-halangi oleh para pemuda OMK dan ibu-ibu yang ada di sana. Namun malang tak dapat ditolak dan mujur tak dapat diraih, tiba-tiba terdengar tembakan yang menyebabkan jatuhnya 7 (tujuh) orang korban.

Para korban segera dievakuasi ke RSUD Mimika dan sebagian lagi dilarikan ke RSMM Timika. Dari ketujuh korban, diketahui 2 (dua) orang korban meninggal dunia, satu orang dalam kondisi kritis dan sisanya mengalami luka berat dan ringan.

Terkait kasus ini, Komnas HAM telah menurunkan tim pemantauan untuk menelisik lebih dalam ihwal penyebab mengapa peristiwa ini bisa terjadi. Tim Komnas HAM dipimpin langsung oleh Komisioner Natalius Pigai. Pemantauan dilakukan langsung di tempat kejadian yaitu Timika - Jayapura, pada 7 s.d. 11 September 2015. Terkait pemantauan kasus ini, Komnas HAM telah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak terkait yaitu Polres Mimika, Komandan Kodim 1710/Mimika, Keuskupan Timika, Keluarga Korban, Kapolda Papua, dan Pangdam XVIl/Cenderawasih.Martin/ Eva Nila Sari

Kebijakan Diskriminatif di Yogyakarta

salah-yogyakarta

http://www.antaranews.com/berita/479501/kuii-ke-6-hasilkan-ri-

Suasana diskusi penghapusan diskriminasi ras dan etnis di Yogyakarta yang dipimpin oleh Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga (9/9/2015)

alam Undang - Undang Nomor 40 tahun 2008 D tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Komnas HAM mendapat mandat untuk melakukan pengawasan dalam penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Bentuk pengawasan yang dilakukan salah satunya dalam bentuk penilaian dan kemudian memberikan rekomendasi. Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM telah melakukan diskusi kelompok terfokus di Yogyakarta (9/9) untuk melaksanakan mandat pengawasan ini.

Pelaksanaan diskusi terfokus ini dipimpin oleh Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, dan dibantu oleh para staf pengkajian penelitian

diantaranya yaitu Yossa Nainggolan, Nurrahman Aji, Siti Aisyah, dan Markos Amra. Komnas HAM juga mengundang berbagai kalangan di antaranya, Prof. Maria, Bpk. Busro Mugoddas, Eko Riyadi, LBH Yogyakarta, Pusat Studi Konflik dan Perdamaian, Pusham dan Lembaga Kajian Bantuan Hukum UII.

Provinsi Yogyakarta dipilih sebagai kota yang diawasi dalam pelaksanaan penghapusan diskriminasi ras dan etnis karena Yogyakarta masih memiliki kebijakan yang mendiskriminasi kelompok etnis tertentu.

"Yogyakarta dipilih dari berbagai provinsi di Jawa karena Yogyakarta ternyata masih memiliki kebijakan/

peraturan daerah yang belum selaras dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2008, yaitu Instruksi Kepala Daerah Provinsi Yogyakarta NO: K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi," ujar Sandrayati Moniaga saat diwawancarai.

Diskusi membahas bentuk-bentuk diskriminasi ras dan etnis di Provinsi Yogyakarta. Telah teridentifikasi bahwa ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di sektor agraria. Kelompok Tionghoa di Yogyakarta sampai saat ini masih belum mendapatkan hak atas kepemilikan tanahnya. Selama ini status hukum kepemilikan tanah mereka hanya Hak Guna Usaha. Beberapa peserta diskusi menganggap bahwa persoalan yang justru mencuat adalah konflik ekonomi (antara pemodal besar dan kecil). Selama ini, pemilik modal besar mendominasi sektor ekonomi, sehingga perlu dibuat kebijakan yang mengatur soal kepemilikan tanah agar pemodal minim yang berasal dari masyarakat kecil bisa berkiprah pada sektor ekonomi. Selain itu, juga ada stigma terhadap kelompok masyarakat Papua. Stereotip yang muncul adalah kelompok ini (Ras Papua) identik dengan perilaku kriminal.

Seharusnya Yogyakarta sebagai salah satu daerah berbudaya di Indonesia telah menghapus kebijakan yang bernada diskriminasi. Kebijakan diskriminasi pada akhirnya hanya akan menghambat pembangunan di daerah tersebut.Muhammad faiz

Polemik Hak atas Pendidikan Bagi Buruh Migran Dan Keluarganya

ak atas pendidikan bagi Buruh Migran Indonesia (BMI) dan H keluarganya masih menjadi persoalan yang pelik, pasalnya

FGD " Buruh Migran Dalam Pusaran Kerawanan" yang dipimpin Pelapor Khusus Buruh Migran Hafid Abbas di Komnas HAM pada Selasa, 29 September 2015.

tidak semua negara tujuan penempatan menjadi kawasan yang kondusif untuk memenuhi kebutuhan mereka dan anakanak mereka akan pendidikan.

Dok: Komnas HAM

Hal ini terkuak dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Komnas HAM dengan mengangkat tema "Buruh Migran Indonesia di Pusaran Kerawanan" di Komnas HAM pada Selasa, (29/9/2015).

Sejumlah pihak yang dilibatkan mengungkapkan bahwa di kawasankawasan yang menjadi lokasi penempatan BMI dan keluarganya, masih terdapat BMI dan anak-anaknya yang belum berkesempatan mengenyam pendidikan dan jumlahnya masih pada level yang signifikan.

"Di perkebunan kelapa sawit di Kinabalu Sabah sesungguhnya telah diinisiasi sekolah bagi anak-anak BMI. Terdapat sekolah yang mampu melayani hingga 24.000 siswa namun sayangnya masih terdapat 30.000 anak lagi yang belum mengenyam pendidikan,"ungkap Ahmad Ramadhan dari Direktorat Pengamanan dan Pengawasan (Dirpamwas) BNP2TKI.

Menurutnya, di kawasan itu pula telah dikirimkan 250 orang tenaga pengajar dan saat ini tengah diupayakan menempatkan 500 orang guru lokal melalui program diklat."Persoalannya, masih terkendala asuransi bagi para guru. Kami juga berpikiran untuk melibatkan pihak yang lebih luas karena tidak akan mungkin tertangani semua persoalan pendidikan yang ada di sana. Semisal dengan melibatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam isu ini. Sementara ini dukungan telah diperoleh dari PT. Pertamina yang telah

mengirimkan ribuan buku pelajaran,"kata Ahmad Ramadhan.

Sementara itu Sulaiman Syarif dari Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan Kemensos RI dan BNP2TKI dalam rangka program perlindungan BMI. "Kolaborasi ini telah membuka akses pendidikan bagi anakanak BMI di Sarawak. Persoalannya baru 1000-an anak BMI saja yang dapat mengakses pendidikan, sementara 3000- an lainnya belum tersentuh pendidikan sama sekali,"kata Sulaiman Syarif.

Problem pendidikan bagi anak-anak BMI banyak dialami oleh BMI yang ditempatkan di kawasan perkebunan.

"Ke depannya Universitas Terbuka (UT) telah menggagas kerja sama dengan Kemenlu sebagai bentuk perlindungan terhadap BMI agar dapat memperoleh haknya atas pendidikan," ungkap Profesor Tian Belawati, Rektor UT.

Menurutnya, mahasiswa UT di luar negeri yang berstatus BMI dan tengah mengambil mata kuliah mencapai angka 2.327 orang yang tersebar di 28 negara.

Kendati demikian UT mencatatkan 5.000 BMI telah terdata di UT."Pendidikan skill tengah diinisiasi UT. Melalui pendidikan tinggi yang berorientasi skill para BMI ini dapat memulai kehidupan baru di Indonesia. Kami juga telah membuka program sertifikat terbuka gratis, namun butuh donor untuk skala yang lebih besar," urainya.

Terlepas dari polemik perlindungan bagi para BMI, perlu disampaikan bahwa saat ini tercatat sebanyak 6,5 juta BMI tersebar di berbagai negara. Sebanyak 1,2 juta di antaranya masuk dalam kategori BMI ilegal. Sembilan puluh dua ribu BMI telah dinyatakan bersalah dengan hukum dan 268 mengalami hukuman mati.

Pada konteks beberapa negara tujuan penempatan BMI, telah terbukti tidak mempunyai niat baik untuk memberikan perlindungan sesuai asas-asas kemanusiaan. Sebut saja Malaysia dan Arab Saudi. Oleh karena itu, bangsa ini mempunyai pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia terkait keberadaan BMI di luar negeri.

Eva Nila Sari

Konflik Berkepanjangan di Taman Nasional Gunung Leuser

omisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pemantauan K lapangan guna menangani konflik berkepanjangan antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BB TNGL) dengan para warga yang bertempat tinggal di salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia tersebut, kendati kasus ini telah ditangani melalui mekanisme mediasi sejak 2011.

Seperti halnya konflik yang terjadi sejak 2011, ketegangan yang terjadi kali ini juga melibatkan para warga yang bertempat tinggal di Dusun V Aman Damai, Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, provinsi Sumatra Utara.

Upaya mediasi Komnas HAM hingga saat ini belum membuahkan hasil karena pihak BB TNGL tidak menyambut baik upaya ini dan menolak terlibat dalam pertemuan mediasi walaupun telah berulang kali dilakukan pendekatan. Akibatnya, bukannya semakin membaik, kondisi di lapangan justru kian memanas.

Puncaknya adalah ketika pada 15 Agustus 2015, Komnas HAM kembali menerima pengaduan yang disampaikan oleh Sdr. Mislan yang merupakan warga Dusun V Aman Damai, Desa Harapan Maju dan Sdr. Husaini dari Yayasan SHEEP yang merupakan pendamping dari sekitar 530 KK (5.315 jiwa) warga Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara

Dalam pengaduan tersebut disampaikan bahwa telah terjadi penangkapan disertai tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yakni Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat (Dishutbun

Langkat) dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BB TNGL) terhadap masyarakat sipil warga Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara sebanyak dua kali, yakni pada tanggal 12 Juli dan 2 Agustus 2015.

Warga Alami Kesulitan Ekonomi

Setelah mengalami penahanan dan tindak kekerasan oleh aparat Polisi Kehutanan, keempat orang warga desa tersebut memang dilepaskan, akan tetapi getah karet hasil panen mereka ditahan hingga saat ini. Selain itu perlu disampaikan bahwa sejak Juli 2015 telah diberlakukan penutupan akses bagi warga sehingga mereka tidak dapat lagi menjual hasil bumi dan ternak ke luar desa. Alhasil, akibat kebijakan ini, warga Desa Harapan Maju telah dan berpotensi mengalami kesulitan ekonomi lebih lanjut.

Situasi yang semakin memanas mendorong Komnas HAM untuk melakukan pemantauan lapangan pada 08 s.d. 11 September 2015.Tim Komnas HAM ini dipimpin langsung Anggota Komnas HAM Dianto Bachriadi yang mendapat dukungan sejumlah staf di Biro Dukungan Penegakan HAM yaitu Bayu Pamungkas dan Sri Harmoko. Kehadiran tim Komnas HAM dalam rangka melihat perkembangan terakhir di lapangan dan melakukan pertemuan dengan para warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat dan Kepolisian Daerah Sumatra Utara.

Hingga saat ini, akar persoalan yang hendak dicarikan solusinya adalah kelangsungan hidup para warga. Pasalnya, BB TNGL selalu berupaya menertibkan para warga yang sudah hidup secara turun temurun di kawasan itu, namun

Komnas HAM yang diwakili Dianto Bachriadi (Anggota Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan) bertemu dengan Polda Sumatra Utara terkait konflik berkepanjangan di Taman Nasional Gunung Leuser, September 2015.

tidak mencarikan solusi bagi kelangsungan hidup mereka setelah mengalami penertiban.

Berdasarkan hasil koordinasi antara Pemkab Langkat dan Komnas HAM, dihasilkan kesepakatan bahwa Pemkab Langkat akan memberikan dukungan kepada Komnas HAM dalam menyelesaikan persoalan yang cukup berlarut-larut ini. Kepada pihak Polda Sumut, Komnas HAM meminta agar terus melakukan koordinasi terkait persoalan ini dan turut berkontribusi dalam menjaga keamanan di lokasi konflik termasuk dari upaya penertiban yang akan dilakukan oleh pihak BB TNGL.

Kepada pihak Kementerian Kehutanan atau BB TNGL, Komnas HAM akan melakukan penyelesaian secara terpisah agar tercipta penyelesaian kasus secara komprehensif tanpa mengedepankan cara-cara kekerasan.

Taman Nasional Gunung Leuser biasa disingkat TNGL adalah salah satu kawasan pelestarian alam di Indonesia seluas 1.094.692 hektar yang secara administrasi pemerintahan terletak di dua provinsi, yaitu Aceh dan Sumatra Utara. Provinsi Aceh yang terdeliniasi TNGL meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tamiang. Sedangkan Provinsi Sumatra Utara yang terdeliniasi TNGL meliputi Kabupaten Dairi, Karo dan Langkat.

Diterimanya Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatra ke daftar Situs Warisan Dunia pada tahun 2004, membuat Taman Nasional Gunung Leuser juga masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia oleh UNESCO, bersama dengan Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.

Sebagian besar kawasan TNGL memiliki topografi yang curam, struktur dan tekstur tanah yang rentan terhadap longsor. Hal ini terbukti pada saat banjir bandang yang menghancurkan kawasan wisata alam Bukit Lawang beberapa tahun lalu. Untuk lebih menjaga TNGL dari kerusakan yang lebih parah maka dibentuklah suatu kawasan yang disebut Kawasan Ekosistem Leuser. Kawasan yang memiliki luas 2,6 juta hektare ini meliputi area yang lebih datar di sekeliling TNGL dan berfungsi sebagai penyangga (buffer).Muhammad Faiz/ Eva Nila Sari

MEMBANGUN PILOT PRO/ECT POLISI BERBASIS HAM

WORKSHOP PENYUSUNAN LOGFRAME PILOT PROJEK

Workshop Penyusunan Logframe Bersama Komnas HAM dan Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara.

Dok : Humas Polres Metro Jakarta Utara

Kombespol Susetio Cahyadi, memandang penting dan berkomitmen untuk menerapkan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi HAM dalam Kerja-kerja Kepolisian di wilayahnya. Komitmen tersebut terwujud dalam sebuah gagasan program Penyelenggaraan Tugas-Tugas Kepolisian Berbasis HAM di Polres Metro Jakarta Utara atau yang kemudian disebut Program Polisi Berbasis HAM. Komitmen tersebut selain dipicu oleh persoalan-persoalan yang telah diuraikan sebelumnya, juga dipicu oleh kasus-kasus HAM yang pada tiga tahun terakhir ini banyak terjadi di wilayah Jakarta Utara seperti peristiwa Mbah Priok dimana terjadi konflik antara masyarakat dengan aparat, kasus trafficking yang dialami beberapa orang perempuan yang disekap untuk prostitusi, konflik karena

ata pengaduan Komnas HAM untuk lima tahun terakhir D menunjukkan bahwa polisi adalah institusi yang paling

banyak diadukan oleh masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Hal tersebut menjadi salah satu dasar bagi Komnas HAM dengan mandat dan fungsinya terus menerus bekerjasama dengan kepolisian untuk melakukan pembenahan-pembenahan terutama terkait dengan pemahaman dan penerapan HAM dalam tugas pokok dan fungsi kepolisian sehari-hari, yang dituangkan dalam MoU antara Komnas HAM dengan Kepolisian Rl sejak tahun 2011.

Bak gayung bersambut, komitmen Komnas HAM tersebut rupanya sejalan dengan keinginan Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara melalui Kapolresnya

Berdasarkan klasifikasi pihak yang diadukan, dari 7.285 berkas pengaduan yang masuk ke Komnas HAM dapat diidentifikasi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Klasifikasi pihak yang diadukan

NoKlasifikasi pihak yang diadukanJumlah berkas
1Pemerintah pusat (Kementerian)499
2Pemerintah daerah771
3Lembaga legislatif1
4Lembaga negara (Non kementerian)282
5Lembaga peradilan641
6Kepolisian2,483
7TNI215
8Kejaksaan195
9Lembaga pemasyarakatan dan / atau Rutan44
10Pemerintah negara lain13

Sumber: Data Pengaduan Komnas HAM

https://iwansuharyanto.files.wordpress.com/

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR B TAHUN 2009 TENTANG

Santri gunakan senjata tajam cegah penggusuran makam Mbah Priok

Perkap No. 8 Tahun 2009

penggusuran, kekerasan terhadap anak dan kasus-kasus lain yang menyangkut persoalan pelanggaran hak asasi manusia.

Dok : Humas Polres Metro Jakarta Utara

Komnas HAM menyambut baik inisiatif, upaya dan komitmen Polres Metro Jakarta Utara tersebut. Dan dalam rangka menegaskan rencana kerja sama yang akan dibangun oleh kedua institusi ini pada tanggal 17 September 2015 telah dilakukan Rapat Koordinasi antara kedua institusi bertempat di Komnas HAM, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Workshop Penyusunan Logical Framework.

Workshop dilakukan selama 2 hari pada tanggal 29 – 30 September 2015 di hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Workshop ini menghasilkan logical

framework Pilot Project Polisi Berbasis HAM yang akan dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dalam pembukaan workshop yang dihadiri oleh Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron, Kapolres Metro Jakarta Utara, Tim Komnas HAM dan Tim Kepolisian Resort Jakarta Utara, Kapolres Metro Jakarta Utara menyampaikan bahwa hingga saat ini pemahaman anggota masih minim soal HAM, sehingga sangat dibutuhkan simulasi penerapan HAM langsung di lapangan. Sementara itu, Muhammad Nurkhoiron selaku Komisioner Komnas HAM dalam sambutan pembukaannya menyambut baik inisiatif Kapolres Jakarta Utara untuk memperkenalkan dan mengajak anggotanya untuk belajar tentang HAM.

Disadari bersama bahwa Perkap No. 8 tahun 2009 ini masih berusia 6 tahun sehingga memang wajar belum banyak dipahami apalagi diterapkan oleh anggota kepolisian. Di sisi yang lain, saat ini ada kebutuhan untuk mengedepankan tindakan pencegahan, walaupun memang tidak dapat dipungkiri adanya kemungkinan tindakan represif, sehingga keberadaan Perkap tersebut menjadi rambu-rambu bagi polisi dalam bertindak. Mengakhiri sambutannya, Komnas HAM berharap semoga ke depannya segala bentuk pelatihan/training dapat dilaksanakan secara regular untuk mengubah kepolisian khususnya Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara menjadi kepolisian berkualitas internaional. Adoniati Meyria

Negara harus menyesuaikan dengan norma dan standar hukum yang ada di dalam instrumen HAM internasional.

Bilamana negara gagal untuk melakukannya, pemegang hak yang dirugikan berhak untuk melakukan tindakan redresstertentu sebelum ke pengadilan atau proses hukum lain dalam kesesuaiannya dengan peraturan dan prosedur yang ada di dalam hukum.

PRINSIP-PRINSIP HAM tentang Penegakan Hukum (Rule of Law)

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310. Telp. (021) 392 5230, Faks. (021) 3925227, 3912026 website: www.komnasham.go.id, e-mail: [email protected] Facebook : https://www.facebook.com/groups/57026781317, Twitter : @KomnasHAM