Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): SUAR EDISI 3 : RBM Untuk Penyandang Disabilitas

48 halaman · 48 halaman diproses dengan OCR · 46.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Pemilu
  2. Salam
  3. RBM untuk Penyandang Disabilitas
  4. Korupsi pada Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
  5. Urgensi Pengembangan Indikator HAM
  6. Antre
  7. Waktu Cuti Melahirkan yang Manusiawi
  8. RBM untuk Penyandang Disabilitas
  9. Kendala dan Tantangan RBM untuk Penyandang Disabilitas
  10. Program RBM Penyandang Disabilitas dan Kemiskinan
  11. Salem dan Kehidupan Barunya
  12. Program RBM di Indonesia
  13. Tantangan program RBM dan Minimnya Peran Pemerintah
  14. WE'RE ALL ABLE TO DO ANYTHING!
  15. Pergulatan Politik HAM di Indonesia
  16. Akar Kemiskinan dan Solusinya
  17. Merevolusi Mental Dunia Pendidikan
  18. Pendidikan untuk Buruh Migran Indonesia
  19. KORUPSI Pada Pembangunan infrastruktur di Indonesia
  20. Tindak Kriminalisasi
  21. Prakarsai Deklarasi Melawan Korupsi
  22. Diskusi Perubahan PP Nomor 99 Tahun 2012
  23. Revisi Prosedur Mediasi di Pengadilan
  24. URGENSI PENGEMBANGAN INDIKATOR HAM
  25. Kelemahan Alat Ukur Sosial, Politik dan Ekonomi yang Ada
  26. Membangun Indikator HAM
  27. Umat Katolik Doakan Korban Tragedi Mina
  28. Dalam Setahun 886 Bayi Dibuang, 5,4 Juta Anak Ditelantarkan
  29. Pedagang PasarLabuha Tolak Penggusuran
  30. Saiful Laode.
  31. I. LATAR BELAKANG
  32. II. FAKTA PERISTIWA
  33. A. Peristiwa Wasior
  34. III. UNSUR-UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT
  35. A. Kejahatan Genosida (crime of genocide)
  36. 1. Latar Belakang
  37. 2. Peraturan Perundang-undangan Nasional
  38. B. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against bumanity)
  39. Pertanggungjawaban Atasan (superior responsibility) dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
  40. IV. ANALISIS HUKUM FAKTA PERISTIWA
  41. A. Peristiwa Wasior
  42. 1. Unsur Meluas
  43. B. Peristiwa Wamena
  44. 1. Unsur Meluas
  45. 2. Rangkaian Perbuatan Sebagai Kelanjutan Kebijakan Penguasa
  46. Kebijakan Penguasa
  47. V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
  48. 1. Kesimpulan
  49. A. Peristiwa Wasior
  50. B. Peristiwa Wamena
  51. 2. REKOMENDASI
  52. TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DI PAPUA
  53. Pemerintah Akan Bentuk Tim Kerja Kasus HAM Masa Lalu
  54. Kongres Anak Indonesia, Ratusan Peserta Berdoa Untuk Angeline
  55. Tolikara Pulih, Ini Program Pemda Untuk Rekonsiliasi
  56. Diskriminasi, Muslim di Xinjiang Dilarang Berpuasa
  57. Pasal Penghinaan Presiden, Janganlah Dihidupkan Lagi
  58. Editor: B Kunto Wibisono
  59. Potensi Diskriminasi dalam Sekam Otonomi Daerah
  60. Mengurai Penghapusan Diskriminasi
  61. Menumbuh kembangkan Ruang Publik
  62. Hak atas Informasi dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030
  63. PERPUSTAKAAN KOMNAS HAM
  64. PENUHI HAK KELOMPOK MINORITAS, MARJINAL, DAN RENTAN

I S S N : 1 4 1 1 - 8 4 7 5 w w w . k o m n a s h a m . g o . i d SUAR SUAR NO. 3 TAHUN 2015 RBM UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

KORUPSI PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DIINDONESIA

URGENSIPENGEMBANGAN INDIKATOR HAM

POTENSI DISKRIMINASI DALAM SEKAM OTONOMI DAERAH

Ringkasan Eksekutif HASIL PENYELIDIKAN TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DIPAPUA (KASUS WASIOR WAMENA)

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BEGITU AKRAB DISEKITAR KITA Prinsip HAM yang begitu menjunjung tinggi martabat manusia, tidak bertindak diskriminatif, mengangkat derajat manusia menuju kesetaraan serta penegakan hukum yang berpihak pada kaum lemah harus menjadi cita-cita negara Ilastrasl dicakil dari buks : Mawwal Pelatihan Dasar HAM - Komnas HA.M 2015 dalam melayani rakyatnya

PENELANTARAN ANAK DAN KAUM MISKIN OLEH NEGARA ADALAH SALAH SATUNYA

Menjadi tanggung jawab negara mentaati dan patuh pada hak asasi warganya.

RUANGUGD 5AKBOLEH HADEUH GITU DONG PASIENMISKIN MEREKA BIKIN REPOT PUNYAHAK YANG SAMA DNE

D A R I R E D A K S I

Pemilu

Salam

Pembaca yang mulia, peristiwa pemilihan umum (pemilu) - pemilu legislatif, pemilu kepala daerah, pemilu presiden - biasanya menarik berbagai kalangan untuk mengawasinya. Mengapa, karena pemilu adalah momen di mana sering terjadi banyak kecurangan demi meraih kemenangan. Agar pemilu bisa terjadi secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil maka semua tahapan pemilu perlu mendapat pengawasan ketat. Meskipun sudah ada lembaga pengawas pemilu yang bernama badan pengawas pemilu, peran serta masyarakat dan pihak yang berkepentingan tetap diperlukan.

Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang salah satu fungsinya adalah melakukan pemantauan memiliki kepentingan yang jelas

untuk memastikan setiap pemilu yang digelar di negara ini bisa berjalan transparan, jujur, dan adil. Komnas HAM harus memastikan setiap warga negara dapat terpenuhi hak untuk memilih dan hak untuk dipilihnya. Artinya, hak politik semua warga negara bisa dipenuhi sebaik mungkin oleh penyelenggara negara.

Demi memastikan hak politik warga negara telah terpenuhi dengan baik maka pada setiap pemilu yang strategis Komnas HAM selalu berusaha hadir untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan secara langsung maupun tidak langsung. Titiktitik yang berpotensi besar terjadi pelanggaran HAM dalam proses pemilu dipantau secara khusus oleh Komnas HAM. Selain itu Komnas HAM memantau bagaimana kinerja penyelenggara pemilu dalam memenuhi hak politik kelompok rentan dan marjinal. Komnas HAM juga harus memastikan tidak terjadi tindakan diskriminatif dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Saat melakukan pemantauan, Komnas HAM juga melakukan penyebarluasan nilai-nilai HAM secara lisan maupun menggunakan media cetak terbitan Komnas HAM. Salah satu terbitan yang diberikan kepada para aparat negara, aktivis, masyarakat umum, tokoh agama, tokoh adat dan kelompok kepentingan lainnya adalah majalah SUAR. Melalui komisioner dan staf yang melakukan pemantauan pemilu, SUAR berhasil tersebar ke berbagai daerah di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kadang tidak terjangkau oleh media massa nasional.

Ke depan semoga majalah SUAR bisa menjangkau ke daerah yang lebih jauh dan lebih dalam di bumi pertiwi ini. Sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa mendapat informasi yang baik, benar dan berkualitas terkait hak asasi manusia.

Salam Redaksi

7 Laporan Utama

RBM untuk Penyandang Disabilitas

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) merupakan program yang diinisiasi dari, oleh, dan untuk masyarakat yang memiliki tujuan mulia yaitu mengembangkan penyandang disabilitas yang inklusif di tengah kehidupan masyarakat. Agar mampu berjalan optimal, RBM perlu dukungan maksimal dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

17 Tentang Komnas HAM

Korupsi pada Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat berpotensi menimbulkan korupsi. Untuk mencegahnya Indonesia perlu membangun kekuatan kolektif mengingat pelaku korupsi di Indonesia sangatlah variatif.

Daerah 25

Daftar Isi 4

Dari Redaksi 3

Editorial 5

Kolom 46

Resensi 13

Surat Pembaca 6

Tentang Komnas HAM 16

Warta HAM 38

22 Esai

Urgensi Pengembangan Indikator HAM

Pengembangan indikator HAM sangat dibutuhkan karena indikator sosial ekonomi pemerintah tidak cukup untuk mengukur tingkat ketaatan negara dalam mewujudkan penikmatan HAM.

28 Laporan Khusus

Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat di Papua (Kasus Wasior Wamena)

Sejarah panjang penderitaan rakyat Papua terjadi sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang, di mana banyak terjadi permasalahan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Penerbitan ini dibagikan gratis, tidak diperjualbelikan. Dizinkan menggandakan penerbitan ini untuk kepentingan penyebarluasan nilal-nila/ hak asasi manusia (HAM) dengan persetujuan dari Komnas HAM.

ndonesia. Negeri sejuta pesona dengan keragaman hayati, budaya, agama, ras, etnis, suku, sumber daya alam dan kekayaan lainnya yang menakjubkan. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan

P EN G EL0 LA S U A R SUAR NO.

3 TAHUN 2015 -Dewan Penasihat: Ansori Sinungan, Dianto Bachriadi, Hafid Abbas, Maneger Nasution, Natalius Pigai, Nur Kholis, Otto Nur Abdullah, Roichatul Aswidah, Sandrayati Moniaga, Siane Indriani, Siti Noor Laila, Muhammad Nurkhoiron, M Imdadun Rahmat, Untung Tri Basuki, Penanggung Jawab: Muhammad Nila Sari, Didi Supandi, Pihri, Nurrahman Aji Utomo. Sekretaris Redaksi: Eka Christiningsih. Fotografer: Banu Abdillah. Desain Grafis: Suwendi. Riset & Dokumentasi: Moch. Ridwan Hamzah. Administrasi & Keuangan: Triyanto, Puspawati, Didong Deni Anugrah, Risma Yett Idris, Wulan. Kantor Perwakilan: Linda Holle (Ambon), Sepriyadi Utama (Aceh), M. Dino Wahyudi (Kalbar), Sultanul Aripin (Sumbar), Frits (Papua), Dedy Askari (Palu). Penerbit: Komnas HAM. Alamat Redaksi: Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telepon (021) 392 5230, Faks. (021) 391 2026, Website: www.komnasham.go.id

Antre

sosial kemasyarakatannya saat ini? Semrawut. Itu jawaban singkat untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari yang kita jumpai di masyarakat. Buktinya, bisa kita lihat di jalanan para pengendara mobil dan motor saling berebut jalan. Rebutan jalan ini sering menjadi awal dari sebuah petaka yang lebih dahsyat: kecelakaan, baku pukul, bahkan pembunuhan. Penyebabnya sederhana karena kendaraan saling bersenggolan, saling salip, caci maki dan saling ejek. Jiwa sosial hampir sepenuhnya sirna, yang tertinggal hanyalah rasa egois, hanya memikirkan diri sendiri. Dampaknya segala macam aturan diterabas, dilanggar, ditabrak, apalagi bila aparat penegak hukum juga melempem dalam menegakkan aturan.

Selain soal rebutan jalan, fenomena tak peduli dengan kepentingan umum, lebih memedulikan kepentingan pribadi terjadi diberbagai aktivitas seharihari masyarakat Indonesia. Contoh paling konkrit ya dalam aktivitas antre. Saat disuruh antre, orang Indonesia paling sulit melaksanakannya. Lihat saja, antre untuk naik bis, naik kereta api, naik pesawat, naik kapal laut, dan naik angkutan umum lainnya, hampir dipastikan semua kacau balau. Orang Indonesia lebih suka berebut. Kejadian serupa juga dapat kita lihat saat harus antre beli tiket, saat antre beli makanan, saat antre untuk memperoleh bantuan sosial. Mungkin hanya antre saat di bank yang bisa sedikit tertib, itu pun biasanya karena ada petugas keamanan yang mengingatkan dan mengarahkan.

Mengapa orang Indonesia sangat sulit untuk mengantre? Tak lain karena nilai-nilai budaya antre tidak pernah dengan sungguh-sungguh diajarkan dari sejak kecil. Sejak kecil anak-anak Indonesia lebih banyak dididik otaknya atau pengetahuannya bukan pada praktik secara nyata. Pelajaran agama, etika, moral, budi pekerti sebatas diberikan pada tataran teori, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tidak diajarkan dengan sungguh-sungguh. Alhasil anak-anak Indonesia sebenarnya tahu tentang baik buruknya sebuah nilai-nilai etika dan moral tapi tidak tahu bagaimana menerapkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hal itu juga karena tidak ada contoh konkrit dari para pendidiknya, orang tuanya dan masyarakat sekitarnya.

mudah dilakukan bila orang telah menyadari hakikat, manfaat, dan tujuan dari sebuah tindakan bernama antre. Melalui tindakan antre yang baik maka seseorang akan memperoleh banyak manfaat.

Mengapa antre merupakan pelajaran sederhana tapi sangat penting? Antre sebenarnya

Pertama, orang yang terbiasa antre maka dia akan berdisiplin mengatur waktu hidupnya. Dia sudah tahu kalau ingin dapat antrean paling depan maka dia harus datang lebih awal dan lebih cepat. Untuk datang lebih awal maka dia harus mempersiapkan diri sejak semalam sebelumnya, misal, tidur lebih cepat agar bisa bangun pagi, agar dapat antrean paling depan saat naik kendaraan umum sehingga bisa sampai ke kantor lebih cepat. Kedua, orang yang terbiasa antre maka dia sudah mempersiapkan diri dengan bekal tertentu saat harus menunggu antrean yang panjang. Misal, sambil menunggu giliran dia menyibukkan diri dengan membaca buku, membaca berita, dan melakukan aktivitas positif lainnya. Ketiga, orang yang terbiasa antre maka dia tidak akan mengambil jatah atau urutan antrean milik orang lain. Ini artinya orang yang terbiasa antre telah tertanam di jiwanya untuk tidak mengambil hak orang lain. Poin tidak mengambil hak orang lain, ini salah satu poin paling penting. Bila dibenak dan jiwa seseorang sudah tertanam nilai dan keyakinan untuk tidak mengambil hak orang lain maka orang seperti inilah yang layak menjadi pemimpin di negeri ini.

Jadi bila kita telusuri secara seksama, mengantre adalah tindakan yang sebenarnya mudah dan ringan dilakukan tapi akan mampu memberikan pembelajaran yang luar biasa pada pembentukan watak (karakter, tabiat) yang luhur bagi seseorang.

Jepang adalah salah satu negara yang telah sukses menerapkan kebiasaan mengantre dengan baik. Sehingga masyarakat Jepang tercatat sebagai masyarakat yang paling tertib, disiplin, dan sangat menghargai kepentingan umum.

Kini, kebiasaan mengantre ini sudah selayaknya dibiasakan dan dipraktikkan dalam pendidikan di Indonesia saat ini. Sehingga melalui kebiasaan mengantre maka anak-anak Indonesia akan memiliki jiwa yang luhur, jiwa yang mendahulukan kepentingan umum, jiwa yang tabah, jiwa yang sabar, jiwa yang rela berkorban, jiwa yang anti mencuri, jiwa yang anti korupsi, jiwa yang menjunjung tinggi nilainilai HAM dan martabat manusia.

Rusman Widodo.

aat ini, dalam kondisi S ekonomi yang tidak stabil banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK biasanya ditujukan kepada karyawan yang dianggap tidak produktif

Waktu Cuti Melahirkan yang Manusiawi

atau membebani perusahaan. Salah satu yang sering menjadi korban PHK secara semena-mena adalah para karyawan perempuan yang sedang hamil. Mereka biasanya akan diputus hubungan kerjanya bila akan melahirkan. Perusahaan tampaknya tidak mau direpotkan dengan mengeluarkan biaya untuk membiayai kelahiran anak dari si karyawan. Perusahaan juga tidak mau menanggung biaya saat si karyawan mengambil cuti melahirkan yang lamanya biasanya tiga bulan.

Perempuan di seluruh dunia ini dalam aturan ketenagakerjaan sebenarnya memiliki hak cuti melahirkan. Dan, hak cuti tersebut wajib dibayarkan oleh perusahaan atau instansi di mana dia bekerja. Di Indonesia, hak cuti diberikan untuk jangka waktu tiga bulan. Selama tiga bulan tersebut si pekerja berhak menerima penuh semua gaji dan pendapatan lainnya.

Tapi apakah waktu tiga bulan itu cukup untuk cuti melahirkan? Kajian-kajian terbaru menemukan fakta bahwa cuti pasca melahirkan untuk perempuan selama tiga bulan sebenarnya sangat tidak cukup. Kini, sejumlah negara di Eropa telah memberikan waktu cuti kepada para perempuan yang baru melahirkan selama dua tahun. Bahkan beberapa negara muslim pecahan uni soviet memberikan waktu cuti melahirkan selama tiga tahun. Apa pertimbangannya? Salah satu pertimbangannya adalah seorang bayi harus menuntaskan masa menyusui yang biasanya selama dua tahun. Bila bayi mendapat air susu ibu (ASI) selama dua tahun penuh maka dia akan memiliki bekal untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat secara fisik, psikologis maupun mentalnya.

Negara-negara maju tersebut berani menerapkan aturan untuk memberikan cuti melahirkan lebih lama bagi para perempuan karena mereka sadar tentang perlunya memberikan dukungan yang maksimal bagi anak yang baru dilahirkan dan memberikan dukungan bagi si ibu yang melahirkan agar dapat memberikan bekal yang terbaik bagi bayinya. Mereka menyadari bahwa manusia adalah modal yang paling berharga untuk membuat negaranya tangguh dan kuat. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang kuat, cerdas, dan berkualitas, harus dilakukan sejak sang bayi dilahirkan.

Selain itu, negara-negara maju tersebut sadar bahwa pemenuhan hak-hak anak dan perempuan adalah mandat negara yang harus dilaksanakan sebaikbaiknya dalam rangka menjaga martabat setiap manusia. Hanya

dengan menjaga, melindungi, dan memenuhi hakhak dan martabat manusia maka kehidupan yang harmonis, damai, aman dan tentram bisa terwujud.

Berpijak pada pengalaman negara lain dan adanya tuntutan global maka penerapan waktu cuti melahirkan di Indonesia saya pikir saat ini perlu ditinjau ulang. Basis penentuan waktu cuti sudah selayaknya bukan hanya berdasar pada hitungan untung rugi secara materi saja. Tapi, juga harus diperhatikan kepentingan anak untuk mendapatkan haknya secara maksimal yaitu hak untuk bisa tumbuh kembang dengan sempurna. Anak yang bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik maka dia kelak akan menjadi bibit unggul yang mampu memberikan kontribusi luar biasa bagi orang tuanya dan negaranya.

Ya, negara harus hadir untuk memenuhi hak anak ini. Negara harus memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan cuti melahirkan dengan waktu yang optimal – misal dua tahun -- kepada para karyawannya. Negara juga harus memberikan sanksi dan tindakan tegas kepada perusahaan-perusahaan yang mengabaikan hak cuti melahirkan untuk karyawannya.

Negara harus segera mempersiapkan pembuatan aturan atau kebijakannya tentang waktu cuti melahirkan yang manusiawi. Setelah terbit aturannya, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan di lapangan. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan membuat pilot project untuk uji coba penerapan waktu cuti melahirkan yang manusiawi. Negara bisa melakukan uji coba di daerah tertentu yang siap untuk melaksanakannya.

Bila uji coba tersebut berhasil maka hal itu bisa menjadi contoh untuk diterapkan di tempat lain di seluruh Indonesia. Keberhasilan penerapan waktu cuti melahirkan yang manusiawi akan memberikan kesadaran kepada semua pihak bahwa yang terpenting dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan adalah memuliakan martabat manusia. Dan itu bisa dimulai dari sejak awal manusia dilahirkan yaitu memuliakan martabat sang bayi yang baru dilahirkan.

Ahmad Yusuf Wibisono, Semarang, Jawa Tengah

RBM untuk Penyandang Disabilitas

inability alborma p c diseas ndivids ior si chre ne bli disa ma terminolo opmental

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) yang merupakan program yang diinisiasi dari, oleh, dan untuk masyarakat memiliki tujuan yang mulia yaitu mengembangkan penyandang disabilitas yang inklusif di tengah kehidupan masyarakat. Agar mampu berjalan optimal, RBM perlu dukungan maksimal dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

al limitation tr

Kendala dan Tantangan RBM untuk Penyandang Disabilitas

ehabilitasi berbasis R masyarakat (RBM) merupakan strategi yang bertujuan untuk mengembangkan penyandang disabilitas yang inklusif di tengah masyarakat. Penerapan program RBM bisa dilakukan dengan dua model, yakni model pelayanan jemput bola dan model pengembangan masyarakat. Namun demikian,

keduanya fokus pada upaya peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas dan keluarganya yang mana di dalamnya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan menjamin pengembangan penyandang disabilitas yang inklusif di masyarakat termasuk pada institusi pelayanan (dasar) terhadap penyandang disabilitas.

DEKLARASI ALMA ATA (Kesehatan Masyarakat Abad 20) NH konferensi "joint" konferensi antara WHO dan UNICEF yang dihadiri oleh

Penyandang disabilitas netra sedang berjalan. Foto: www.tempo.co.id

Program RBM dikembangkan dengan menyertakan banyak pihak, yakni individu (penyandang disabilitas), keluarga, masyarakat sekitar dan pihak berwenang termasuk para tenaga pelayananan (dasar). Dengan demikian, program RBM merupakan sebuah kerja bersama antara penyandang disabilitas, keluarga-keluarga dengan anggota penyandang disabilitas, organisasi-organisasi masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah di berbagai sektor: pendidikan, kesehatan, vokasional ketenagakerjaan, sosial, dan sektor pelayanan terkait lainnya.

Di awal berdirinya RBM diinisiasi oleh World Health Organization (WHO). Deklarasi Alma-Ata di tahun 1978 yang merupakan deklarasi pertama yang mengangkat tema perawatan atas kesehatan dasar sebagai strategi WHO dalam upaya pencapaian "kesehatan untuk semua". Menindaklanjuti

deklarasi Alma-Ata kemudian WHO memperkenalkan program RBM. Di awal programnya, RBM mengutamakan pelayanan kesehatan dasar dengan metode "jemput bola". Metode ini dilakukan dengan mengoptimalisasi pencapaian perawatan atas kesehatan dasar dan sumber daya yang ada pada masyarakat. Intinya, RBM mendekatkan perawatan kesehatan dasar dan pelayanan rehabilitasi (kesehatan) kepada komunitas penyandang disabilitas.

RBM sebagai sebuah program kemudian berkembang dan kemunculannya dilatarbelakangi oleh berbagai keadaan penyandang disabilitas yang secara umum hidup dengan kondisi kesehatan yang memprihatinkan, pencapaian level pendidikan yang rendah, sedikitnya peluang ekonomi, tingkat kemiskinan yang tinggi

140 negara.

Konferensi itu mengahasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam deklarasi Alma Ata tentang "Primary Health Care" dalam pencapaian "Health for all by the year 2000

•Semua negara, termasuk Indonesia menyepakati dalam rangka mencapai kesehatan untuk semua (kesuma tahun 2000) harus melaksanakan pelayanan kesehatan primer (primary health care).

Deklarasi Alma-Ata WHO tahun 1978 merupakan deklarasi pertama yang mengangkat tema perawatan atas kesehatan dasar grafis: www.slideshare.net

dibandingkan mereka yang tidak disabilitas, pengisolasian penyandang disabilitas oleh keluarga, dan rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam masyarakat. Selain itu, di banyak negara dengan income rendah, banyak penyandang disabilitas memiliki kendala besar untuk mengakses pelayanan publik.

Program RBM pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Penyandang Disabilitas (KIHPD)1, dan bisa dikatakan bahwa program RBM merupakan bentuk perwujudan nyata dari pasal-pasal KIHPD. Pasal-pasal yang dimaksud, yakni : pasal 19 tentang hidup secara mandiri

Penyandang disabilitas sedang menjahit. Foto: www.ahmadfaza.com

dan dilibatkan dalam masyarakat, pasal 20 tentang mobilitas pribadi, pasal 21 tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat dan akses terhadap informasi, pasal 23 tentang penghormatan terhadap rumah dan keluarga, pasal 24 tentang pendidikan, pasal 25 tentang kesehatan, pasal 26 tentang habilitasi & rehabilitasi, dan pasal 27 tentang pekerjaan dan lapangan kerja.

RBM sebagai sebuah upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas di segala sektor dengan demikian sangat sejalan dengan upaya meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas.

Program RBM Penyandang Disabilitas dan Kemiskinan

Kemiskinan bukan hanya berbicara soal ekonomi: rendahnya pendapatan. Kemiskinan yang lebih luas bersifat struktural meliputi sektor ekonomi, sosial, dan budaya seperti tidak terpenuhinya hak atas kesehatan dan pendidikan, penyediaan perumahan yang layak, pangan dan air. Di lain pihak, kemiskinan struktural juga melingkupi sektor sipil dan politik, yakni ketiadaan hak atas keadilan, rendahnya partisipasi politik, dan keamanan pribadi.

Minimnya pemenuhan hak-hak pada sektor-sektor di atas menjadi

Minimnya pemenuhan hak-hak pada sektor kesehatan, pendidikan, penyediaan perumahan yang layak, pangan dan air menjadi penyebab kemiskinan struktural yang terjadi pada penyandang disabilitas

penyebab kemiskinan struktural yang terjadi pada penyandang disabilitas. Orang yang miskin sangat berpotensi menjadi penyandang disablitas, begitu pun sebaliknya seorang penyandang disabilitas juga sangat berpotensi untuk menjadi miskin. Kondisi yang paling nyata dan dirasakan oleh penyandang disabilitas dengan tingkat income/ pendapatan rendah (miskin) adalah tingginya biaya perawatan kesehatan, terapi dan rehabilitasi. Siklus kemiskinan senantiasa mengintai penyandang disabilitas terlebih bagi mereka yang bergantung pada biaya perawatan kesehatan, terapi dan rehabilitasi.

Untuk membantu melihat lebih dekat bagaimana RBM sebagai sebuah program dapat terimplementasi pada kehidupan penyandang disabilitas miskin, cerita inspiratif di bawah ini menggambarkan bagaimana intervesi program RBM telah menciptakan kehidupan baru bagi seorang penyandang disabilitas miskin.

i-depan-Gedung-MK-Jakarta-Rabu-6_8_2014.-Abdullah-Azzam_JIBI_Bisnis Sejumlah-warga-penyandang-disabilitas-turut-beraksi-di-

Salem dan Kehidupan Barunya

Salem anak berusia 8 tahun memiliki persoalan dengan sakit kepala. Pihak keluarga tidak tahu harus melakukan apa, dan mereka sudah beberapa kali membawa Salem ke tempat ibadah untuk mendapatkan air suci. Sayangnya, air suci tidak bisa menyembuhkan sakit kepalanya. Secara berlahan, penglihatan Salem mulai memburuk. Salem kemudian dibawa ke pusat kesehatan terdekat untuk melakukan pemeriksaan mata, dokter meyatakan kondisi Salam sangat buruk, dan menyarankan agar Salem dibawa ke rumah sakit besar di pusat kota. Pihak rumah sakit kemudian memutuskan untuk memasukka Salem ke dalam daftar tunggu operasi. Selang satu tahun, Salem ternyata tidak kunjung datang ke rumah sakit. Kondisi yang miskin (ekonomi), membuat keluarga memutuskan untuk tidak membawa Salem ke rumah sakit untuk menjalankan operasi.

Sewaktu masuk daftar tunggu operasi Salem masih dapat melihat, namun setelah setahun berlalu, Salem hampir kehilangan penglihatannya. Sebagai seorang penyandang disabilitas yang miskin Salem tidak dapat bersekolah dan secara berangsur-angsur Salem mengalami depresi. la terisolasi, karena hanya bisa tinggal di rumah dan tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Di lain pihak, Salem dianggap sebagai beban keluarga. Pihak keluarga sebenarnya tidak mengerti bagaimana semestinya menangani Salem. Sakit kepala yang semakin parah, dibarengi dengan muntah-muntah dan kehilangan keseimbangan, kematian seakan semakin mendekat.

Seorang petugas RBM menemuinya dan membuat janji untuk pergi bersama-sama ke dokter spesialis saraf. Ternyata, di kepala Salem terdapat tumor meningitis. Salem akhirnya dioperasi, dan tumor dikepalanya dapat dihilangkan. Untuk pembiayaan, pihak rumah sakit dan yayasan sosial memberikan sumbangan hampir 75% dari biaya keseluruhan. Sisanya di peroleh dari program RBM dan pihak keluarga. Saat ini, Salem sudah terbebas dari persoalan sakit kepala, namun karena miskin dan telat dalam penanganan, Salem hampir mengalami kebutaan. Salem kemudian mengikuti program RBM berupa pelatihan peningkatan mobilitas. Kini, Salem hidup lebih mandiri dan dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar tanpa hambatan. la pun mempelajari Braile, sehingga kini dapat bersekolah. ***

Cerita tentang Salem, menggambarkan bagaimana intervensi program RBM telah mengubah kualitas hidup Salem secara berangsur-angsur dan tidak lagi menjadi beban bagi keluarga. Membaiknya kehidupan Salem tidak lain karena kerja sama yang baik Salem dan pihak keluarga serta institusi-institusi terkait seperti pusat kesehatan dan rumah sakit yang telah memberikan dukungan bagi terbentuknya kehidupan baru Salem.

Program RBM di Indonesia

Program RBM di Indonesia di mulai tahun 1985 dengan memakai pendekatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana termuat dalam Deklarasi Alma-Ata.

Saat ini sudah terbentuk jaringan RBM Penyandang Disabilitas Nasional yang merupakan sarana informasi, komunikasi, edukasi, advokasi, koordinasi, sinkronisasi, integrasi terkait programprogram RBM.Tidak semua daerah memiliki program RBM, dan umumnya program RBM dimulai atas insiatif perorangan atau yayasan/organisasi berbasis masyarakat. Terkait wilayah kerja, tiap organisasi/yayasan memiliki lingkup berbeda-beda, seperti Program RBM oleh Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC) dan Yayasan Bhakti Luhur yang memiliki cakupan luas di beberapa daerah, seperti di Sumatra Utara, Jakarta, Jawa, Kalimantan, Malang, Flores, Maluku-Papua,Timor dan sumba.

Pusat Studi Kecacatan Indonesia (PSKI) yang berkedudukan di Jakarta, menaruh perhatian penuh terhadap program RBM di beberapa wilayah (kerja) di Indonesia. PSKI telah berhasil membentuk RBM percontohan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Pidie, Kota Sigli, yang bekerja sama dengan Puskesmas Kota Sigli. Selain itu, PSKI juga berhasil membentuk RBM percontohan di Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur bekerja sama dengan Seksi Sosial Kecamatan Cakung.

Secara umum, pengelolaan RBM penyandang disabilitas tumbuh dan berkembang beraneka ragam. Program yang diangkat di antaranya memberikan pelayanan berobat gratis untuk keluarga penyandang disabilitas yang miskin, memberikan pelayanan pendidikan, memberikan informasi yang berguna untuk menangani anak-anak keluarga penyandang disabilitas, dan berbagai hal terkait pemberdayaan. Namun demikian, benang merah keseluruhan program RBM yang dilakukan yayasan/organisasi berbasis masyarakat menggunakan prinsip-prinsip yang sama yakni: pemberdayaan, inklusif, dan berkelanjutan.

Informasi terkini terkait program RBM di Indonesia adalah bahwa pada 2015, RBM masuk dalam program Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas tahun 2015- 2019. Artinya program RBM penyandang disabilitas menjadi program prioritas pemerintah untuk dilaksanakan mengingat manfaatnya dan kontribusinya

Pada hakikatnya, jika dilaksanakan dengan sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah, program RBM dapat secara efektif memaksimalkan upayaupaya (pemerintah) dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

yang sangat penting untuk meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas.

Tantangan program RBM dan Minimnya Peran Pemerintah

Masuknya Program RBM ke dalam RAN Hak penyandang Disabilitas 2015-2019 seolah menjawab pertanyaan sebagian besar orang yang menganggap bahwa selama ini pemerintah tidak menaruh perhatian penuh pada program RBM. Idealnya, program RBM menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah melalui instansi terkait dan masyarakat. Selama ini, kondisi di lapangan memperlihatkan minimnya dukungan pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam melaksanakan program RBM. Pemerintah seolah-olah tidak menyadari bahwa program RBM yang bersifat 'sukarela' atas nama masyarakat pada hakikatnya membantu kerjakerja pemerintah dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sulitnya pendirian program RBM

di wilayah Solo dan beberapa wilayah lain di Indonesia, diakui oleh staf PSKI karena persoalan birokrasi dan minimnya pemahaman aparat mengenai penyandang disabilitas.

Pada hakikatnya, jika dilaksanakan dengan sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah, program RBM dapat secara efektif memaksimlkan upaya-upaya (pemerintah) dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Di bidang kesehatan misalnya, program RBM yang bekerja sama dengan Puskesmas (Dinas kesehatan) dapat membantu upaya pencegahan, deteksi, dan rehabilitasi penyandang disabilitas yang meliputi rehabilitasi medis yang seharusnya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan. Di sektor pendidikan di mana tanggung jawab dibebankan kepada dinas pendidikan, program RBM dapat memainkan peran dalam pertukaran pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan kepada penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat sekitar. Terakhir, sinergi dapat mewujudkan inklusifitas penyandang disabilitas dalam masyarakat. Artinya program RBM mengintegrasikan penyandang disabilitas dan masyarakat untuk kemudian bersama-sama berpartisipasi dalam meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Harapan ideal terhadap program RBM penyandang disabilitas sebagaimana disampaikan di atas, harus segera diwujudkan terlebih setelah program RBM tercantum

L A P O R A N U T A M A

WE'RE ALL ABLE TO DO ANYTHING!

Berjuang diantara hiruk pikuk. Kurangnya fasilitas publik yang memadai serta perhatian yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas membuat mereka harus survive di kehidupan sosial. sumber foto : istimewa

dalam RAN Penyandang Disabilitas 2015-2019.

Penting untuk ditanamkan di setiap benak semua pihak bahwa Program RBM bukanlah program rehabilitasi berbasis institusional yang dibentuk oleh pemerintah, melainkan program yang diinisiasi dari, oleh, dan untuk masyarakat yang di dalamnya termasuk penyandang disabilitas. Namun demikian, program RBM yang 'pure'berasal dari masyarakat, bukan berarti tidak memerlukan dukungan pihak lain. Fakta di lapangan menunjukkan program RBM memerlukan dukungan pemerintah setempat mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai rukun tetangga (RT).

Dukungan yang paling dibutuhkan ialah 'membukakan pintu'

awal agar program RBM dapat masuk dan diterima oleh masyarakat. Menurut hasil pengamatan PSKI, secara umum, ada empat tantangan yang perlu menjadi perhatian terkait upaya pengembangan program RBM di Indonesia² dan berhubungan dengan tanggung jawab pemerintah, yakni:

1. Birokrasi pemerintah yang tidak menyulitkan perizinan/ pemberitahuan pembentukan program RBM.

2. Kecuali RAN Hak Penyandnag Disabilitas 2015-2019, masih sedikit regulasi yang secara spesifik mengatur tentang program RBM, baik di tingkat nasional maupun di kabupaten/ kota.

3. Implementasi regulasi (Perda

Penyandang Disabilitas) yang tidak terlaksana dengan baik dalam mengatur program RBM, terutama di beberapa daerah yang telah memiliki program RBM.***

Yossa Nainggolan

1 Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandnag Disabilitas diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

² Empat point penting ini disampaikan oleh wakil Indonesia dalam Workshop Regional RBM di Bangkok, Thaiand, 20- 24 Juli 2015

³ Ilustrasi ceritra diambil dari buku "Introductory Booklet: Community- Based Rehabilitation (CBR Guidelines)" terbitan WHO tahun 2010, hal. 19

Pergulatan Politik HAM di Indonesia

Judul Buku“Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Dari Awal Reformasi Hingga Akhir
PenulisRobertus Robet
PenerbitLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2014

asca Orde Baru selain terjadi sejumlah P perubahan positif, ternyata juga berlangsung situasi HAM yang masih memprihatinkan. Situasi ini tidak mengalami perubahan yang berarti bahkan hingga periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang berakhir. Yang mencolok dan ironis misalnya impunitas masih berlangsung. Pelbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam rentang awal hingga penghujung Orde Baru hingga kini belum terselesaikan dengan baik.

Hasil penyelidikan Komnas HAM atas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang berat tidak ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Agung. Ironisnya kasus pelanggaran HAM yang berat yang di ajukan ke pengadilan ternyata tidak memperoleh penyelesaian yang memuaskan bahkan menjadi ajang impunitas bagi para pelaku.

Sementara itu UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang diharapkan dapat menjadi mekanisme alternatif bagi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di masa lalu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada akhir 2006.

Setelah enam belas tahun menapaki masa reformasi di mana satu dekade terakhir di bawah pemerintahan Presiden SBY bagaimana situasi HAM di Indonesia saat ini? Patut diakui bahwa telah terjadi pelbagai perubahan positif bila dibanding dengan situasi HAM di masa Orde Baru. Misalnya situasi kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul dan berorganisasi yang kini relatif lebih baik. Negara juga telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM. Di masa awal pemerintahan SBY, Indonesia meratifikasi dua kovenan HAM utama yakni Kovenan Hak Sipil

dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Setelah Indonesia memasuki masa reformasi pelbagai institusi demokrasi kemudian dibangun dan diperbaiki. Selanjutnya dalam pemahaman publik kepercayaan yang dominan tumbuh dan berkembang yakni bahwa Indonesia kini telah memasuki masa transisi menuju demokrasi. Apakah pemahaman ini benar-benar tepat dan memadai? Bila HAM dinilai merupakan bagian yang inheren. HAM yang berat yang terjadi di masa lalu akan memperoleh perhatian yang semestinya dan penyelesaian yang adil. Namun nyatanya yang terjadi tidak seperti itu. Bahkan sebaliknya impunitas justru malah berlangsung. Pertanyaannya mengapa?

Secara umum buku ini dibagi dalam 7 Bab. Bab pertama berisi Pendahuluan. Bab kedua tentang Kritik atas Logika Transisionis di Indonesia. Bab ketiga tentang Negara, LSM dan Transformasi Keagenan. Bab keempat tentang Pertarungan Merebut Kebenaran Masa Lalu. Bab kelima mengenai Ketegangan dalam Pencarian Kebenaran: Ide KKR, dan Praktik Peradilan HAM. Bab keenam tentang Hak Asasi Tanpa Politik Hak: HAM dan Respon Pemerintahan SBY-Boediono. Bab tentang Penutup: Memperjuangkan Kebenaran Politik.

Buku ini menawarkan pandangan alternatif yang tidak sekadar menjadi pengetahuan namun juga dapat menjadi bahan refleksi bagi para pembela HAM di tanah air atas situasi HAM pasca reformasi hingga akhir periode pemerintahan SBY. Pemajuan HAM termasuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu bukanlah hasil dari sebuah proses mekanis dan terjadi dengan sendirinya begitu Indonesia memasuki masa reformasi. Namun merupakan hasil perjuangan dan pergulatan dari para aktor dalam proses politik yang berlangsung terus menerus.

Bila saat ini situasinya masih belum memuaskan, usaha bagi perbaikannya tentu dibutuhkan dan tetap dimungkinkan sejauh pelbagai persyaratannya dapat terpenuhi. Sebagai perjuangan politik selain perlu memahami arena dan aturan mainnya, selaku aktor, pembela HAM juga perlu mengkaji/menimbang kembali kapasitas dan strategi yang di pilih dalam arena (demokrasi) saat ini, demi mengusahakan kembali perubahan situasi HAM ke arah yang lebih baik.

Roni Giandono.

emberdayakan masyarakat miskin, M mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan tata sosial ekonomi yang benar – benar berkeadilan harus diakui bukanlah hal yang mudah. Kemiskinan sesungguhnya adalah

masalah sosial yang jauh lebih kompleks dari sekedar persoalan kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya aset produksi untuk melangsungkan kehidupan.

Kemiskinan atau lebih tepat disebut perangkap kemiskinan (deprivation trap) menurut Chambers (1987) selain berkaitan dengan ketidakmampuan sebuah keluarga untuk memenuhi

Akar Kemiskinan dan Solusinya

Judul Buku Penulis Penerbit

DAYA BELI PENGETAHUAN PENDIDIKAN& INFORMASI RENDAH PRODUKSI PENDAPATAN KINERJA RENDAH RENDAH MISKIN KESEHATAN KONSUMSI FROUKST RENDAH TABUNGAN RENDAH SARANA DASAR KIM MODAL AL

kebutuhan hidup sehari-hari, juga menyangkut kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan kelemahan jasmani.

Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya : Fakta Kemiskinan Pesisir, Kepulauan, Perkotaan dan Dampak dari Pembangunan di Indonesia

Dr. Bagong Suyanto In TRANS Publishing, Oktober 2013

Sementara itu, kesenjangan sosial tidak hanya menyangkut kesenjangan hasil – hasil pembangunan antara daerah maju dan daerah tertinggal atau antara daratan dan kepulauan, tetapi juga kesenjangan dalam hal kesempatan, akses dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menyebabkan peluang masyarakat di lapisan paling miskin untuk melakukan mobilitas vertikal menjadi terhambat. Sedangkan ketidakadilan menyangkut perlakuan semena-mena yang acapkali dialami masyarakat miskin karena ketidakberdayaan dan kerentanan mereka.

Secara umum buku ini memuat 7 bab. Bab pertama berbicara tentang memahami pengertian dan akar penyebab kemiskinan yang meliputi: kemiskinan absolute dan relative, ciri-ciri kemiskinan, tiga mazhab, akar penyebab kemiskinan, perangkap kemiskinan, upaya pengentasan kemiskinan, learning from the people dan prasyarat. Bab kedua memaparkan tentang urbanisasi berlebih, sektor informal dan kemiskinan di perkotaaan yang meliputi: lepas kendali, masalah spasial, problema mega urban, permukiman kumuh, sektor informal kota, penataan kota dan marjinalisasi.

Bab ketiga dipaparkan tentang kemiskinan komunitas daerah pesisir yang meliputi kemiskinan dan modernisasi perikanan, nelayan tradisional: hasil kajian, strategi pemberdayaan. Bab keempat dipaparkan tentang masyarakat kepulauan: di antara kemiskinan dan keterisolasian yang meliputi karakteristik masyarakat kepulauan, kondisi dan tantangan yang dihadapi dan prasyarat.

Bab kelima dipaparkan tentang Jembatan Suramadu dan dampaknya bagi masyarakat miskin di Madura yang meliputi dampak pembangunan Jembatan Suramadu, kesimpulan dan rekomendasi.

Bab keenam dipaparkan tentang anak-anak miskin di perkotaan yang meliputi: kerangka teori, metode penelitian, temuan dan analisis data, fokus program intervensi, strategi yang dikembangkan dan rekomendasi. Bab ketujuh dipaparkan tentang strategi percepa-tan penanggulangan kemiskinan yang meliputi: percepatan penanggulangan kemiskinan dan prasyarat yang dibutuhkan.

Buku ini menawarkan pemikiran sekaligus mengajak para pembaca untuk memahami secara lebih jernih apa sebetulnya akar penyebab terjadinya kemiskinan dan kesenjangan sosial, di mana letak kekeliruan dan kesalahan yang terjadi, hingga program penanganan kemiskinan yang sepertinya selalu rawan bias alias tidak tepat sasaran.

Buku ini adalah pengalaman dan sekaligus tempat berkaca, cermin untuk menakar ulang semua yang selama ini telah dilakukan untuk kemudian membangun komitmen baru dan merumuskan strategi penanganan kemiskinan yang benarbenar berpihak kepada rakyat miskin. Tak hanya pada aspek wacana saja namun penulis mampu mematerialisasikannya dalam kehidupan masyarakat dan dalam kehidupan akademis.

Buku ini layak dibaca oleh berbagai macam kalangan karena mampu memberikan inspirasi untuk melakukan percepatan dalam memartabatkan manusia melalui program – program pengentasan kemiskinan.

Roni Giandono.

Merevolusi Mental Dunia Pendidikan

PROF. DR. H. E. MULYASA, M.Pd. REVOLUSI MENTAL DALAM PENDIDIKAN

i dunia pendidikan, D revolusi mental harus mampu menanamkan nilai-nilai yang berharga bagi guru, kepala sekolah dan pengawas

sebagai bekal bagi mereka untuk memberikan layanan yang optimal kepada peserta didik sehingga mampu melahirkan generasi emas. Mengubah mental guru, kepala sekolah dan pengawas tidak bisa dilakukan secara serta merta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Prof. Dr. H. E. Mulyasa, MPd, seorang Guru Besar Manajemen Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum pada UNINUS Bandung serta salah satu narasumber dalam penyusunan Kurikulum 2013 ini berusaha menuliskan ide-ide dan gagasannya dalam perubahan menyeluruh pendidikan di Indonesia menyikapi program Revolusi Mental pemerintahan Jokowi – JK. Buku setebal 206 halaman ini dibagi menjadi 8 bab dimana pada bab I dan II penulis menyajikan fakta-fakta dan data persoalan pendidikan di Indonesia pada aspek sekolah, guru, manajemen hingga pada kebijakan yang berlaku. Pada bagian ini juga diuraikan dampak yang kemudian terjadi akibat "gawat darurat"nya pendidikan di Indonesia.

Selanjutnya, pada bab III penulis menguraikan bagaimana Revolusi Mental dalam Dunia Pendidikan harus dimulai baik berawal dari proses merancang, mengawali, menganalisis lingkungan baik internal maupun eksternal, pemanfaatan hasil analisis hingga pengembangan strategi dan bagaimana kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang. Dan pada 5 bab berikutnya penulis menguraikan penerapan Revolusi Mental dalam berbagai aspek kehidupan sekolah.

Dalam dunia pendidikan istilah revolusi mental sebenarnya bukan hal baru karena hal tersebut menjadi dasar pemikiran dari penyusunan kurikulum 2013 atau biasa disebut K-13 dengan istilah perubahan mindset. Menurut penulis, berbicara tentang revolusi mental dalam pendidikan tidak dapat menyoroti hanya dalam salah satu aspek saja, namun harus memandangnya dalam satu kesatuan utuh atau menyeluruh semua aspek, baik formal, informal maupun nonformal.

Judul Buku4Revolusi Mental Dalam Pendidikan
Penulis11Prof. Dr. H.E. Mulyasa, M.Pd
Halaman206 Halaman
Penerbit.PT. Rosda Karya, Bandung, Maret 2015

Revolusi Mental dalam pendidikan harus merujuk pada proses bukan pada hasil, artinya sebagai proses yang tepat dalam menangani dan melakukan perubahan mental

bukan pada hasilnya. Hasil akan nampak ketika proses tersebut berjalan sesuai dengan teori inovasi.

Mengawali revolusi mental dalam pendidikan harus dimulai dari mengembalikan peran sekolah sebagai ruang pendidikan dan pembelajaran. Kualitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah bergantung pada kualitas guru dan lingkungannya. Oleh karena itu, menurut Mulyasa, untuk membangun pendidikan yang berkualitas harus dimulai dari guru, kepala sekolah, pengawas dan lingkungan sekolah sendiri. Sekolah juga harus menjadi tempat untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang berintelektual sekaligus berkarakter, tidak semata-mata bisa bekerja dan mencari penghasilan, namun juga harus bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Disinilah sebenarnya Revolusi Mental dalam Dunia Pendidikan tersebut berhasil.

Apakah revolusi mental ini hanya akan menjadi sebuah wacana politik, atau hanya akan menjadi mimpi di siang bolong? Tentu saja harus menjadi komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam kerangka inilah buku ini ditulis dan disajikan kepada para pembaca.

Sedikitnya ada dua manfaat yang dapat pembaca peroleh dari buku ini: pertama, memperoleh pencerahan berkaitan dengan konsep revolusi mental; kedua, memperoleh penyegaran dari contoh-contoh yang disajikan dalam buku ini. Meskipun kita tentunya tidak akan menemukan jawaban yang utuh dan menyeluruh terhadap berbagai persoalan bangsa melalui buku ini, namun setidaknya buku ini dapat memberikan gambaran pada kita tentang persoalan pendidikan bangsa ini dan gagasan-gagasan untuk menyelesaikan karut marut persoalan pendidikan tersebut.

Adoniati Meyria

ASTMANUSIA undalam Pusaran kerawanan" yang Khusus-Buruh Migran, Hafid Abbas di Komnas HAM, Selasa 29/9/2015

Pendidikan untuk Buruh Migran Indonesia

ak atas pendidikan bagi H Buruh Migran Indonesia (BMI) dan keluarganya masih menjadi persoalan yang pelik, pasalnya tidak semua negara tujuan penempatan menjadi kawasan yang kondusif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini terkuak dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Komnas HAM dengan mengangkat tema "Buruh Migran Indonesia di Pusaran Kerawanan" di Komnas HAM pada September 2015.

Sejumlah pihak yang hadir di FGD mengatakan bahwa di kawasan-kawasan yang menjadi lokasi penempatan BMI dan keluarganya, masih terdapat BMI dan anak-anaknya yang belum berkesempatan mengenyam pendidikan dan jumlahnya signifikan. "Di perkebunan kelapa sawit di Kinabalu, Sabah telah diinisiasi sekolah bagi anak-anak BMI. Terdapat sekolah yang mampu melayani hingga 24.000 siswa namun sayangnya masih terdapat 30.000 anak lagi yang belum mengenyam pendidikan,' ujar Ahmad Ramadhan dari Direktorat Pengamanan dan Pengawasan (Dirpamwas) BNP2TKI.

Menurutnya, di kawasan itu telah dikirim 250 orang tenaga pengajar dan saat ini tengah diupayakan menempatkan 500 orang guru lokal melalui program diklat. "Persoalannya, masih terkendala asuransi bagi para guru. Kami juga berpikiran

untuk melibatkan pihak yang lebih luas karena tidak akan mungkin tertangani semua persoalan pendidikan yang ada di sana. Semisal dengan melibatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam isu ini. Sementara ini dukungan telah diperoleh dari PT. Pertamina yang telah mengirimkan ribuan buku pelajaran,"katanya.

Sementara itu Sulaiman Syarif dari Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan pihaknya telah berkolaborasi dengan Kemensos RI dan BNP2TKI dalam rangka program perlindungan BMI. "Kolaborasi ini telah membuka akses pendidikan bagi anak-anak BMI di Sarawak. Persoalannya baru 1000-an anak BMI saja yang dapat mengakses pendidikan, sementara 3000-an lainnya belum tersentuh pendidikan sama sekali,"urainya.

Problem pendidikan bagi anak-anak BMI banyak dialami oleh BMI yang ditempatkan di kawasan perkebunan. Sementara problem pendidikan bagi BMI meliputi akses pendidikan tinggi bagi mereka. Hal ini baru dirasakan mudah bagi BMI yang ditempatkan di kawasan seperti Singapura, Taiwan dan Hongkong. "Ke depannya Universitas Terbuka (UT) telah menggagas kerja sama dengan Kemenlu sebagai bentuk perlindungan terhadap BMI agar dapat memperoleh hak atas

pendidikan,"kata Profesor Tian Belawati, Rektor UT.

Menurutnya, mahasiswa UT di luar negeri yang berstatus BMI dan tengah mengambil mata kuliah mencapai angka 2.327 orang yang tersebar di 28 negara. Kendati demikian UT mencatatkan 5.000 BMI telah terdata di UT. "Pendidikan skill tengah diinisiasi UT. Melalui pendidikan tinggi yang berorientasi skill para BMI ini dapat memulai kehidupan baru di Indonesia. Kami juga telah membuka program sertifikat terbuka gratis, namun butuh donor untuk skala yang lebih besar,"ucapnya.

Terlepas dari polemik perlindungan bagi para BMI, saat ini tercatat sebanyak 6,5 juta BMI tersebar di berbagai negara. Sebanyak 1,2 juta di antaranya masuk dalam kategori BMI ilegal. Sebanyak 92 ribu BMI telah dinyatakan bersalah dengan hukum dan 268 BMI mengalami hukuman mati.

Pada konteks beberapa negara tujuan penempatan BMI, telah terbukti tidak mempunyai niat baik untuk memberikan perlindungan sesuai asas-asas kemanusiaan. Sebut saja Malaysia dan Arab Saudi. Oleh karena itu, bangsa ini mempunyai pekerjaan rumah yang besar untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia terkait keberadaan BMI di luar negeri.

Eva Nila Sari.

igunan infrastruktur Indonesia berpotensimenimbulkan praktik tindak pidana korupsi. Untuk mencegahnya, TANAHINI Indonesia perlu membangunan kekuatan DENGANHARGA kolektif mengingat pelaku korupsidiIndonesia sangatlah variatif. PEMERINTAH

KORUPSI Pada Pembangunan infrastruktur di Indonesia

embangunan infrastruktur P di Indonesia sangat berpotensi menimbulkan korupsi. "Implikasi tindak pidana korupsi sesungguhnya mempunyai dimensi HAM. Pada konteks Indonesia, tindak pidana korupsi dapat berakibat İuas karena dilakukan oleh hampir semua pilar bangsa,"ujar Komisioner Maneger Nasution, Pelapor Khusus Komnas HAM untuk isu Korupsi dan HAM, pada Focus Group Discussion (FGD)/Diskusi Kelompok Terfokus "Pemenuhan HAM dan Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Infrastruktur" di Gedung Komnas HAM pada Selasa, 13 Oktober 2015.

Sepanjang tahun 2015, lanjut Maneger, Komnas HAM telah menerima 22 kasus pengaduan terkait isu korupsi pada

pembangunan infrastruktur termasuk kasus pembangunan PLTU Batang di Jawa Tengah. "Potensi korupsi pada pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah pada fase kegiatan pengadaan lahan," ungkapnya lebih lanjut.

Perwakilan Indonesian Corruption Watch (ICW) menyampaikan berdasarkan data yang berhasil dihimpun ICW, 905 kasus terkait korupsi terjadi di daerah dan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Terkait terminologi korupsi baik yang terjadi di pusat maupun daerah, ICW membagi menjadi dua hal yaitu korupsi politik dan korupsi birokrasi (korupsi yang terjadi karena adanya perintah atasan dalam hierarki instansi). Sejumlah lembaga yang turut hadir pada FGD tersebut menyampaikan telah merespon

isu ini dengan cara mereka. Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas RI) menyampaikan telah menyusun aksi-aksi pemberantasan atau pencegahan korupsi serta mengawal pelaksanaan good government oleh kementerian terkait.

Sementara perwakilan Kejaksaan RI, menyampaikan bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono, telah memerintahkan kepada seluruh Kejati, Kejari dan Kasi Pidsus untuk berhati-hati dalam menangani kasus korupsi agar tidak bersinggungan dengan pelanggaran HAM.

Selain itu, Kejaksaan RI telah membentuk Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan yang bertugas melakukan pendampingan kepada

T E N T A N G K O M N A S H A M

kantor penegak hukum di pusat maupun daerah serta memberikan penerangan hukum dalam rangka menghindari pelanggaranpelanggaran sehingga tidak perlu ada ketakutan dalam penggunaan anggaran negara.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri), menyampaikan pada banyak kasus korupsi, sangat bersinggungan dengan tindakan kriminalisasi. "Selain tindakan pencegahan, perlu diperhatikan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum karena mereka dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana korupsi,"katanya.

Tindak Kriminalisasi

Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (PUPR RI) menyampaikan pihaknya saat ini tengah melakukan revisi terhadap sejumlah peraturan agar kesalahan-kesalahan administrasi pada pelaksanaan proyek tidak lantas dikriminalisasi dan dapat diselesaikan dalam ranah proyek.

Kendati demikian, mereka tidak memungkiri dalam sejumlah pelaksanaan proyek, kendala utama yang harus dihadapi adalah terkait pembebasan lahan. Dalam rangka mengatasi persoalan ini, PUPR telah membentuk Tim

Percepatan Pembebasan Tanah dengan dukungan dari pemerintah daerah. "Mengacu dari peraturan yang berlaku, pembebasan tanah adalah kewenangan pemerintah daerah, PUPR dalam kapasitas mendukung pembayaran ganti rugi kepada masyarakat,"ujarnya. Kementerian yang menjadi primadona pada alokasi APBN ini memiliki sejumlah agenda pembangunan infrastruktur, antara lain, pembangunan jalan nasional, sumber daya air, waduk, sanitasi, pembangunan rusun, penanganan untuk perbatasan, dan lain-lain. Semua adalah proyek besar yang berpotensi menjadi sorotan masyarakat. Perlu diketahui pada Tahun Anggaran (TA) 2015, PUPR telah mendapatkan alokasi anggaran Rp.116,837 triliun. Sementara TA 2016, kementerian ini mendapatkan alokasi sebesar Rp. 103,812 triliun.

Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terbuka meminta kepada Komnas HAM untuk memiliki rumusan detil dan bersifat regulatif terkait aktivitas penegakan hukum yang dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran HAM."Tujuannya untuk meminimalisir adanya anggapan pelanggaran HAM pada proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum,"katanya.

Berdasarkan data pengaduan masyarakat yang dikelola oleh

United Nations Convention against Corruption 4

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK, sepanjang tahun 2014, pengaduan yang diterima KPK mencapai 9.432 pengaduan. Tercatat 4.587 pengaduan terindikasi tindak pidana korupsi sementara sebanyak 4.845 tidak memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi. Pengaduan tertinggi berasal dari DKI Jakarta sebanyak 1.157 pengaduan dan paling rendah berasal dari Sulawesi Barat sebanyak 17 pengaduan.

Sejumlah kasus terindikasi korupsi yang telah diadukan ke KPK dan mempunyai dimensi pelanggaran HAM adalah kasus-kasus terkait bantuan sosial kemasyarakatan (193 pengaduan), dana pendidikan (228 pengaduan), kegiatan pengadaan barang dan jasa (615 pengaduan) dan pelaksanaan proyek (771 pengaduan).

Terkait kasus-kasus yang diadukan tersebut, KPK menindaklanjutinya melalui dua mekanisme yaitu penindakan dan pencegahan. Sebanyak 455 pengaduan ditangani melalui mekanisme pencegahan dan 272 pengaduan telah diputuskan untuk dilakukan penindakan. Sebanyak 79 kasus telah diputuskan untuk ditangani secara langsung oleh pimpinan. "Kami juga telah meneruskan sejumlah pengaduan kepada pihak-pihak terkait di luar KPK seperti BPKP, kejaksaan, dan terlapor lainnya sebanyak 2.431 pengaduan,"katanya.

Sejumlah kasus terindikasi korupsi yang telah diadukan ke KPK dan mempunyai dimensi pelanggaran HAM adalah kasus-kasus terkait bantuan sosial kemasyarakatan

Prakarsai Deklarasi Melawan Korupsi

Momentum tersebut juga dimanfaatkan Komnas HAM untuk mengajak para stakeholder tersebut menyerukan deklarasi anti korupsi. Sejumlah perwakilan lembaga yaitu Bappenas RI, Kementerian PUPR RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, KPK, MUI, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), ICW, Transparansi Internasional Indonesia (TI) dan Madrasah Anti Korupsi, ikut menandatangani deklarasi tersebut.

Deklarasi ini sesung-guhnya bertujuan membangun kekuatan kolektif untuk memerangi korupsi mengingat pelaku korupsi di Indonesia sangatlah variatif. "Diharapkan adanya gerakan berjamaah melawan korupsi baik dari dalam kementerian/lembaga maupun dari kalangan masyarakat luas. Harus dilakukan penguatan barisan,"ujar Komisioner Maneger Nasution.

Beberapa poin deklarasi adalah seluruh elemen bersepakat

bahwa kegiatan pembangunan harus mendapatkan pengawasan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi sehingga tujuan pembangunan berdimensi HAM akan tercapai. Poin penting berikutnya adalah bahwa seluruh eleman bersepakat melawan tindak pidana korupsi secara bersamasama melalui pengawasan, pencegahan dan penindakan.

Perlu diketahui Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi (UN Convention Against Corruption) tahun 2003 pada bulan Maret tahun 2006. Pemerintah meratifikasi konvensi tersebut dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Korupsi.

FGD yang berlangsung interaktif tersebut diakhiri dengan menghasilkan sejumlah kesimpulan, bahwa terkait pembangunan infrastruktur, cukup banyak pemda yang masih merasa ragu dan berakibat pada terhambatnya pembangunan di daerah; pembangunan masih

terkendala masalah korupsi; upaya pencegahan sudah dilakukan oleh Bappenas melalui rencana aksi nasional, Kejaksaan RI dengan membentukTim Pengawal Kebijakan Pemerintah, dan Transparansi Internasional dengan membuat Pakta Integritas; Pemerintah harus dikelola secara transparan dalam rangka optimalisasi fungsi pengawasan; dan pentingnya komitmen semua elemen dalam rangka mengatasi persoalan korupsi di negeri ini.

Berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian dirumuskan langkah tindak lanjut bahwa para perwakilan yang hadir akan terus berkomitmen dan berkoordinasi dalam rangka mencegah dan mengatasi masalah korupsi (terutama dalam pengadaan infrastruktur). Selain itu juga telah disepakati untuk adanya pertemuan tindak lanjut guna membahas berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan masalah korupsi. ***

Eva Nila Sari.

Diskusi Perubahan PP Nomor 99 Tahun 2012

Dok. Komnas HAM. FGD 'M permen no. 99 tahun 2012 g peritbahan kedua binaan pemasyarakatan Selasa 22/9/2015

ara stakeholder bersepakat P mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk segera merevisi Peratuan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini terungkap pada focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), September 2015.

FGD dihadiri oleh perwakilan instansi terkait seperti Kemenkum- HAM (Dirjen HAM dan PAS), BNN, Mabes Polri, dan lain-lain. Turut hadir perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Elsam, ICJR, YLBHI.

Dirjen HAM Kemenkumham, Mualimin Abdi, mengatakan remisi adalah hak warga binaan pemasyarakatan, maka pemberiannya wajib diberikan tanpa mempertimbangkan hal lain, non diskriminasi dan tidak bertentangan dengan nilai keadilan. "Kendati demikian tetap diberikan berdasarkan syaratsyarat antara lain berkelakuan

baik,"katanya. Keberadaan PP Nomor 99 Tahun 2012, lanjutnya, dinilai bertentangan dengan semangat reintegrasi yaitu warga binaan dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai sosok yang bersih. Pembatasan remisi, yang ditujukan kepada para narapidana korupsi, narkotika dan terorisme, pada prinsipnya tidak sesuai dengan prinsip pemasyarakatan dan menimbulkan diskriminasi di antara narapidana (bertentangan dengan asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Narasumber Yudi Junadi menyampaikan PP Nomor 99 Tahun 2012 menyebabkan kewenangan lapas direduksi melalui intervensi dari lembaga-lembaga lainnya sehingga kalapas nyaris tidak mempunyai wibawa karena tidak mempunyai kewenangan memberikan remisi mengingat remisi diberikan berdasarkan masukan/rekomendasi dari instansi lain. "Kami beranggapan proses yudisial sudah selesai, maka hak mereka (remisi) tidak tepat apabila digantungkan kepada aparat penegak hukum".

Yudi menambahkan, pembatasan remisi ini semakin tidak tepat mengingat 60% penghuni lapas khususnya di daerah adalah pihak-pihak yang mengalami kriminalisasi dan para pecandu narkoba yang sangat membutuhkan pembinaan agar segera pulih. "Saya sepakat andaikata hukuman koruptor diperberat asalkan berdasarkan vonis pengadilan. Setelah putusan pengadilan, sepenuhnya menjadi kewenangan lapas, tanpa intervensi siapapun,"ujarnya.

Sementara itu dari kalangan LSM -- yang pada kesempatan ini antara lain dihadiri oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) -- menyampaikan pendapat yang senada bahwa pada prinsipnya mereka tidak menolak pemberlakuan kebijakan remisi. Akan tetapi, masih menurut mereka, persoalan mendasar adalah pada revisi KUHP yang sesungguhnya telah memicu tindakan kriminalisasi yang cenderung berlebihan terhadap terduga pelaku pidana.

Kendati demikian mereka sepakat pemberian remisi tetap melibatkan kontribusi aparat penegak hukum/yudisial karena masuk dalam sistem penegakan hukum terpadu. "Dirjen Pemasyarakatan harus setara dengan polisi, hakim dan jaksa karena perannya yang strategis dalam restorative justice/restorasi justice,"ucap Bahrain dari YLBHI.

FGD belum menarik kesimpulan apapun, namun pendapat dari para pihak tersebut akan menjadi masukan yang berarti bagi Komnas HAM dalam merumuskan posisi Komnas HAM terkait isu ini. ***

Eva Nila Sari.

T E N T A N G KO M N A S H A M

Soto: www.salamahummu.blogspot.com

Revisi Prosedur Mediasi di Pengadilan

asal 23 Peraturan Mahka- P mah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipastikan tidak akan mengalami perubahan karena dinilai masih relevan, kata DS Dewi, Wakil Ketua Pengadilan Klas IA Bale Bandung, pada diskusi yang mengangkat tema Revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Komnas HAM, September 2015.

Mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM, yang masuk dalam kategori hasil mediasi di luar pengadilan, yang hendak dimintakan pendaftaran ke Pengadilan Negeri akan mengikuti ketentuan Pasal 23 tersebut. "Komnas HAM sebaiknya mulai menggunakan nomenklatur yang "seragam" dalam setiap output hasil mediasi, di antaranya dengan menggunakan nomenklatur Kesepakatan Perdamaian sebagaimana output/produk yang lazim dipergunakan oleh jajaran pengadilan,"katanya.

Hal ini, lanjutnya, guna memudahkan pemahaman Panitera/Ketua Pengadilan Negeri yang akan menerima dokumen hasil mediasi Komnas HAM untuk didaftarkan di pengadilan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya perdebatan antara Komnas HAM dengan jajaran pengadilan.

Komnas HAM juga diminta untuk segera mengirimkan standard operating procedure (SOP) Mediasi kepada Pokja Mediasi Mahkamah Agung agar isi SOP tersebut dapat dipelajari lebih lanjut oleh kelompok kerja (Pokja). Apabila memungkinkan dan bersesuaian dengan garis besar draf perubahan perma, sejumlah substansi SOP Mediasi Komnas HAM dapat diakomodir dalam draf perubahan perma yang akan diajukan.

Terkait pengaturan tentang Mediasi Komnas HAM dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang HAM masih dinilai multitafsir, disarankan agar Komnas HAM mengupayakan secara maksimal agar substansi kesepakatan hasil mediasi yang dilakukan dapat dilaksanakan secara seketika. "Sehingga tidak memerlukan proses yang melibatkan jajaran pengadilan dengan pendaftaran kesepakatan serta permintaan eksekusi. Hal ini memang tidak mudah untuk direalisasikan, namun merupakan tantangan bagi para komisioner dan staf mediasi untuk mengupayakannya semaksimal mungkin,"ucapnya.

Perlu disampaikan bahwa revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang perlu dilakukan mengingat perma ini telah berusia lebih dari 7 tahun.

KOMiSiNASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Diskasi tentang Revisi Pmaturn MA (Perma) ma. 1 mediasi di pengadilan di Kornas HAM Semin (14/9/2015)

Saat ini proses perubahan perma hampir rampung, Pokja Mediasi Mahkamah Agung merencanakan untuk finalisasi draf perma perubahan sekitar bulan Februari 2016.Terdapat beberapa usulan baru yang diakomodir dalam draf perubahan perma, di antaranya klausul tentang itikad baik para pihak beserta sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan ini, akomodasi penyelesaian sebagian atas sengketa yang dimediasi, serta penghapusan ketentuan bahwa proses pengukuhan kesepakatan perdamaian ke pengadilan harus melibatkan mediator bersertifikat.

Perma ini semula dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara perdata, sehingga tidak menambah tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Akan tetapi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Indonesian Institute for Conflict Transformation (IICT), tingkat keberhasilan mediasi di jajaran pengadilan masih tergolong minim, sehingga diperlukan pemikiran baru (terobosan) dalam rangka pemberdayaan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi.

Diskusi yang cukup dinamis ini melibatkan sejumlah pihak antara lain Komisioner Sandrayati Moniaga dan Komisioner M Imdadun Rahmat dan seluruh pegawai Subkomisi Mediasi Komnas HAM.***

Didi Supandi dan Eva Nila Sari.

E S A I

URGENSI PENGEMBANGAN INDIKATOR HAM

Oleh Pihri Buhaerah

Pendahuluan

erakan dan pegiat pem- G bangunan sudah sejak lama mengembangkan indikator-indikator yang terarah dan terukur dalam mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai secara sistematis . Bahkan, dalam beberapa dekade terakhir ini, alat ukur yang mereka gunakan telah berevolusi dari indikator-indikator sederhana menjadi indikator yang lebih kompleks baik dari sisi kerangka konseptual maupun metodologi. Bagi aktivis pembangunan, indikator bukan sekadar angka. Indikator, bagi mereka, merupakan sekumpulan informasi yang penting guna mengetahui permasalahan yang sering terjadi dan pencapaian atas program-program yang telah diluncurkan sebagai reaksi atas permasalahan yang sedang dihadapi.

Sementara itu, pegiat hak asasi manusia (HAM) seringkali tidak memiliki alat ukur yang bisa diandalkan dalam menilai kemajuan gerakan HAM. Hal ini sebagian terjadi karena HAM berisi seperangkat norma, prinsip, dan standar etika untuk menentukan secara formal dan universal tentang batasan minimal martabat manusia yang dimaknai sebagai terancam atau dilanggar. Akibatnya, HAM lebih sulit untuk diukur secara intrinsik dibandingkan gerakan pembangunan. Selain itu, aktivis HAM tampaknya sangat tidak nyaman menghubungkan suatu hak dengan alat ukur statistik. Implikasinya, mereka lebih memilih menggunakan cara-cara

Pegiat hak asasi manusia seringkali tidak memiliki alat ukur yang bisa diandalkan dalam menilai kemajuan gerakan HAM.

konvensional berupa alat ukur kualitatif dalam menilai kemajuan gerakan HAM.

Terkait hal itu, Andrew Hines (2005) menguraikan beberapa kesalahan klasik pegiat HAM selama ini. Pertama, aktivis HAM terperangkap pada pendekatan struktural yang terlalu mencurahkan perhatiannya pada perbaikan pada struktur hukum nasional/ internasional dan kelembagaan. Padahal, pencapaian secara struktural akan menjadi sia-sia tanpa adanya kemauan dan kemampuan dari pemangku kewajiban untuk menjalankannya. Kedua, gerakan HAM juga terjebak hanya fokus pada aspek belanja pemerintah untuk HAM seperti alokasi anggaran untuk pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan lain-lain.. Pendekatan ini menjadi tidak berarti jika tidak dibarengi dengan keberhasilan dalam pemenuhan HAM

Karena itu, gerakan HAM perlu mengembangkan alat ukur yang bisa memotret perilaku pemangku

kewajiban di satu sisi dan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kewajiban. Alat ukur tersebut juga bisa digunakan untuk membedakan antara kemauan/ketidakmauan dan kemampuan.ketidakmampuan pemangku kewajiban untuk menjalankan tanggung jawabnya terhadap HAM. Dengan demikian, keseimbangan alat ukur dalam memotret aspek-aspek struktural, proses, dan dampak perwujudan HAM menjadi sebuah keniscayaan dalam gerakan HAM saat ini.

Kelemahan Alat Ukur Sosial, Politik dan Ekonomi yang Ada

Banyaknya publikasi indikator sosial, politik, dan ekonomi saat ini, telah memudahkan kerja aktivis HAM dalam menilai kemajuan gerakan HAM. Sayangnya, kerangka konseptual dan metodologi indikator-indikator tersebut pada umumnya tidak diturunkan dari prinsip, norma, dan standar HAM. Sebut saja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Freedom House Index, Political Terror Scale, dan Fragile State Index merupakan beberapa alat ukur yang lazim digunakan oleh para pegiat pembangunan dan demokrasi.

Sebagai gambaran, IPM hanya

E S A I

components of the human development index the HDI - three dimentions and four indicators human development index three health education living standards dimentions expected years of schooling life expectancy gross national four income per capita indicators at birth mean years of schooling

mengukur aspek ekonomi dan sosial saja. Dimensi politik belum diperhitungkan dalam pengukuran IPM. Hal yang serupa ditemukan dalam Freedom House Index. Freedom House Index secara eksklusif hanya memasukkan aspek sipil dan politik. Dimensio sosial ekonomi diabaikan dalam indeks tersebut. Karenanya, kinerja keempat indikator tersebut tak cukup berhasil mengukur perwujudan HAM di negara-negara berkembang.

Secara umum, indikator-indikator yang selama ini sering dijadikan sebagai rujukan baik oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil memiliki dua kelemahan mendasar. Pertama, indikator-indikatior tersebut pada umumnya hanya memuat data-data statistik yang bersifat umum sehingga kurang menggambarkan persoalan di akar rumput. Kedua, indikator-indikator tersebut masih diper-

tanyakan keabsahannya dalam mengukur kewajiban negara dalam hal penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM sekaligus. Bahkan, indikator-indikator tersebut seringkali hanya mampu mengukur sebagain kecil derajat kepatuhan negara dalam pemenuhan hak-hak dasar warganya.

Terkait hal ini, Asbjorn Eide, peneliti senior dari Norwegian Institute of Human Rights, menilai perlunya indikator HAM karena indikator sosial ekonomi pemerintah tidak cukup untuk mengukur tingkat ketaatan negara dalam mewujudkan penikmatan HAM. Misal, indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya mampu mengungkapkan kewajiban negara pada satu aspek saja, yakni dalam hal pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Padahal, selain bertanggung jawab untuk memenuhi (to fulfill), negara juga berkewajiban untuk

menghormati (to respect) dan melindungi (to protect) hak-hak asasi warganya.

Komitmen formal terhadap perwujudan HAM juga seringkali ditekankan pada aspek penandatanganan sejumlah perjanjian internasional HAM. Padahal, tidak cukup bukti yang menegaskan bahwa negara-negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut memiliki kinerja yang lebih baik daripada mereka yang tidak, atau bahwa kinerja yang lebih baik disebabkan oleh penandatanganan suatu perjanjian (Tomasevski, 2001).

Membangun Indikator HAM

Fakta di atas setidaknya mengharuskan adanya perubahan lain dalam wacana gerakan HAM. Diperlukan sebuah langkah menjauh dari penekanan pada aksi-aksi legislatif sebagai metode kunci

The Structural Approach Approach Structure

Dengan menggunakan kerangka indikator struktur, proses, dan hasil, diharapkan akan menghasilkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan aspek-aspek upaya dan hasil dari perwujudan HAM seutuhnya.

untuk melaksanakan kewajiban HAM (Tomasevski, 2001). Implikasinya, indikator HAM sudah selayaknya dibangun guna melengkapi gerakan advokasi HAM dan juga untuk menutupi kelemahan indikator-indikator yang sudah ada sehingga realitas sosial bisa dianalisis secara lebih komprehensif dan holistik. Kesemua itu menjelaskan adanya kebutuhan sebuah indikator yang menggunakan pendekatan berbasis HAM.

Dengan demikian, indikator hak asasi manusia harus bisa menggambarkan, menjelaskan, dan membedakan antara ketidakmauan dan ketidakmampuan negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Sebagai langkah awal, upaya yang bisa dilakukan dalam mengidentifikasi indikator-indikator hak asasi manusia adalah adanya sebuah kebutuhan untuk menafsirkan secara hati-hati narasi standar-standar legal setiap hak. Langkah tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran yang terstruktur dalam membaca kandungan normatif tiap-tiap hak.

Setelah itu, penafsiran atas kandungan normatif per hak dikelompokkan berdasarkan kondisi-kondisi struktural, runutan

proses, dan berbagai hasilnya sebagaimana yang dilakukan oleh Paul Hunt – Pelapor Khusus PBB dalam bidang hak atas kesehatan – dalam memantau dan menganalisis situasi pemenuhan hak atas kesehatan. Pengelompokan atribut hak-hak tersebut juga harus dipastikan telah memasukkan norma dan prinsip HAM seperti non-diskriminasi dan kesetaraan, partisipasi, akuntabilitas, dan pemulihan yang efektif, dan lainlain.

Karena itu, indikator HAM dikelompokkan ke dalam tiga cluster, yaitu indikator struktur (structural indicators), indikator proses (process indicators), dan indikator hasil (outcome indicators). Pertama, Indikator struktur mencerminkan penerimaan, niat dan komitmen dari negara untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Selanjutnya, indikator proses membantu dalam menilai upaya suatu negara, melalui implementasi dari langkah-langkah dan program serta aksi kebijakan, untuk mengubah komitmen hak asasi manusia ke dalam hasil yang diinginkan.

Terakhir, indikator hasil membantu dalam menilai hasil usaha neg-

ara dalam memajukan penikmatan hak asasi manusia.

Dengan menggunakan kerangka indikator struktur, proses, dan hasil, diharapkan akan menghasilkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan aspek-aspek komitmen – upaya – hasil dari perwujudan HAM seutuhnya. Sehingga kelemahan indikator-indikato yang ada seperti kurang proporsional terhadap hasil pelaksanaan dan kadang-kadang juga kurang proporsional terhadap proses, atau hampir tidak pernah memberikan perhatian yang mendalam terhadap kondisi struktural bisa diperbaiki.

Kesemua itu menjelaskan bahwa gerakan hak asasi manusia memerlukan keseimbangan di antara struktur, proses, dan hasil untuk mencapai target perwujudan HAM yang lebih progresif. Bagi Komnas HAM, indikator tersebut berfungsi sebagai rapor kinerja negara sebagai pemangku kewajiban HAM. Dengan demikian, keberhasilannya dalam merumuskan indikator HAM dalam konteks Indonesia akan menjadi sebuah mahakarya bagi Komnas HAM dalam usaha mewujudkan HAM secara penuh di tanah air. ***

Umat Katolik Doakan Korban Tragedi Mina

Kupang (ANTARA News)

mat dalam Paroki St Yoseph U Pekerja Penfui Keuskupan Agung Kupang (KAK) Nusa Tenggara Timur mendokan para korban tragedi Mina saat pelemparan jumrah, Kamis (24/9), terutama korban meninggal dan luka-luka dari Indonesia. "Mari kita sejenak menundukkan kepala untuk mendoakan sesama kita yang beragama Islam yang menjadi korban dalam tragedi Mina, kiranya kejadian itu menjadi pembelajaran berharga untuk ke depannya,"ajak Romo Titus, Pr, ketika memimpin misa pertama di Gereja itu, Minggu.

Menurut dia, siapapun dan apapun serta bagaimanapun sampai adanya tragedi itu tidak terlalu penting diperdebatkan, karena jika setiap orang yang memiliki kepercayaan pasti yakin, bahwa manusia adalah makhluk lemah di hadapan Tuhan dan Allah. Sehingga setiap kejadian termasuk tragedi Mina harus diambil hikmah di balik kejadian itu sebagai pengalaman ke depan.

"Secara resmi Pemimpin Gereja Katolik sedunia yaitu Bapak Paus Fransiskus telah menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas tragedi itu dan meminta umat mendoakan para korban,"katanya. Sebab siapapun, katanya, tentu tidak menghendaki tragedi di Mina, Kamis, yang menurut pejabat Arab Saudi mengkategorikan musibah tersebut adalah yang terburuk dalam 25 tahun terakhir. "Atas musibah tersebut Paus Fransiskus menya-

takan belasungkawa kepada umat Islam,"katanya.

"Saya ingin mengungkapkan kedekatan jemaat dalam menghadapi tragedi yang membuat orang-orang menderita di Makkah, kata paus pada awal Homili selama doa di Katedral St Patrick, menurut Straits Times pada Jumat (25/9). Ucapan belasungkawa tersebut dia sampaikan ketika memimpin doa sore di New York. Dia menyampaikan kepada para jemaatnya untuk berdoa kepada Tuhan khusus untuk momen terjadinya tragedi tersebut.

Tragedi yang terjadi pada musim haji tahun ini diklaim sebagai tragedi terburuk sepanjang seperempat abad terakhir. Terakhir terjadi pada tahun 1990 yang menewaskan sekitar 1.426 anggota jemaah haji, yang mati lemas di area terowongan dekat

Makkah. ***

Dalam Setahun 886 Bayi Dibuang, 5,4 Juta Anak Ditelantarkan

Oleh : bbn/dws | 21 Agustus 2015 Beritabali.com, Denpasar.

omnas Perlindungan Anak K menyatakan jika pengaduan kasus penelantaran anak terjadi di Indonesia mencapai 5,4 juta kasus, sementara kasus pembuangan bayi sebanyak 886 orang. Tingkat nasional data survei kekerasan terhadap anak mencatat angka kekerasan terhadap anak mencapai 3,04 persen atau setiap 10 ribu anak di Indonesia, sedikirnya 304 anak

pernah mengalami kekerasan. Kepala BP3A (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak) Provinsi Bali, Ni Luh Putu Praharsini mengungkapkan dari data BP3A Provinsi Bali juga menunjukan kasus pelanggaran HAM terhadap anak terjadi di Bali akibat kekerasan seksual. Menurutnya, lebih dari 40 persen kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan oleh kabupaten/kota seluruh Bali kebanyakan kasus kekerasan seksual.

"Tingginya kasus pelanggaran HAM terhadap anak, baik secara nasional maupun lokal di Bali, mengundang keprihatinan seluruh kalangan. Anak harusnya sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan yang seharusnya dijaga karena dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia harus dijunjung tinggi, tidak mendapat pemenuhan hak dan perlindungan sebagaimana mestinya,"ujarnya di

Balai Diklat Provinsi Bali, Jumat (21/8/2015).

Ia memaparkan bahwa hak asasi anak sebenarnya menjadi bagian dari HAM yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang hak-hak anak. Idealisme negara juga memandang anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil maupun kebebasan yang terpenuhi dengan baik.

"Kekerasan terhadap anak sebagai pelanggaran HAM anak sebagian besar terjadi di lingkungan terdekat anak, seperti keluarga, teman bermain sehingga menjadi sangat penting membentuk lembaga pemenuhan hak dan perlindungan anak. Semua elemen masyarakat termasuk pemerintah perlu dilibatkan dalam lembaga ini. Salah satunya Komisi Perlindungan Anak (KPAI) yang dibentuk pemerintah secara nasional,"paparnya.

Ia mengaku, di Provinsi Bali saat ini telah memiliki Perda No.6/2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan membentuk Komisi

Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) untuk mengawasi pemenuhan hak dan perlindungan anak di Bali. "Seperti haknya Komnas Anak dan KPAI, keberadaan KPPAD Bali juga penting untuk melakukan pemantauan, memajukan dan melindungi hak anak serta mencegah kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara, perorangan maupun lembaga," pungkasnya. [bbn/dws]***

Sumber: http://beritabali.com/ read/2015/08/21/201508220004/Dalam-Setabun-886-Bayi-Dibuang-54-Juta-Anak-Ditelantarkan.btml

Pedagang PasarLabuha Tolak Penggusuran

emindahan pasar Labuha di P Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menuai penolakan keras dari para pedagang. Mereka menggelar aksi massa untuk meluapkan protes mereka.

Hari senin (10/8/2015), ratusan pedagang pasar Labuha menggelar aksi protesnya di kantor Bupati Halmahera Selatan (Halsel). Massa aksi yang sebagian besar ibu-ibu

ini menolak dipindahkan ke lokasi baru di desa Tembal karena tidak layak. "Para pedagang sudah berjualan kurang lebih 10 tahun di pasar Labuha, tiba-tiba saja mereka mau dipindahkan. Sementara di lokasi baru itu kondisinya tidak layak,"ujar Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Halsel, Hatim Hasibuan, saat menyampaikan orasi di tengah-tengah aksi.

Hatim menuding Bupati Halsel sekarang ini, Muhammad Kasuba, tidak mempedulikan nasib pedagang. Dia menggarisbawahi bahwa penggusuran pedagang pasar bukanlah kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. "Pemindahan pedagang ke lokasi berpotensi mematikan penghidupan

para pedagang. Kondisi pasar di lokasi baru sangat tidak layak. Tidak ada fasilitas MCK, listrik, dan persediaan air yang memadai. Kalau hujan berlumpur, sehingga pembeli malas ke dalam," tegasnya.

Aksi massa yang bernaung di bawah Front Masyarakat Menggugat ini sempat bersitegang dengan aparat kepolisian dan Satpol PP yang menjaga pintu kantor Bupati. Salah seorang massa aksi sempat ditangkap oleh aparat kepolisian. Tak lama kemudian, massa aksi melakukan dengar pendapat dengan Staf Bupati dan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi (Peringdagkop) Halsel di Aula Lt.2 Kantor Bupati. Tetapi pertemuan ini tidak membuahkan hasil.

Sebelum menggelar aksi di kantor Bupati, massa Front Masyarakat Menggugat ini sempat menggelari aksi massa di kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Halsel dan Dinas Peringdagkop Halsel.

Saiful Laode.

Sumber Artikel: bttp://www.berdikarionline.com/ pedagang-pasar-labuba-tolak-penggusuran/#ixzz3t65Xwe49

STOP PROSTITUSI ONLINE! TUNTAS, 12 MEI 1998, HARUS TUNTAS! TUNTASKAN PEMBUNUHAN CAK MUNIR 7 SEPTEMBER 2004 SALIM KANCIL okezonENA DIBUNUH KARENA AN UNTUK MUNIR BENAR TUK SEMUA Mengapa M 1661 MANAJANJII 2 Dia AKTI WAHAI PENEGAK HUK TRAGEDI )ibungkam KATAMU AKA 2 MEI1998 MENINDAK TE IBI Pho SETIAP PENCULIKAN JIB AKTIVIS KEIAHATAN TOLAK RASA LUPA UNTUK PELANGGARAN HAM YANG BERAT !

Telah begitu banyak yang berteriak Namun pelanggaran HAM masih rumit untuk terkuak

PROVINS TRIANJAYABARAT PROVINSI IRIANTAYATI NCAK JAYA RINGKASAN EKSEKUTIF HASIL PENYELIDIKAN TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DI PAPUA

I. LATAR BELAKANG

Sejarah panjang penderitaan rakyat Papua terjadi sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang, di mana banyak terjadi permasalahan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Masalah-masalah pelanggaran HAM yang belum mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku oleh masyarakat diadukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Menanggapipengaduanmasyarakat Papua tersebut, Komnas HAM, sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, telah membentuk Tim Pengkajian

Permasalahan HAM di Papua yang bertugas untuk menyelidiki permasalahan HAM yang terjadi di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Mengingat begitu banyak dan kompleksnya permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, penyelidikan dibatasi pada permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi selama periode 1999 - 2003 (sejak diundangkannya Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Tim merekomendasikan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM untuk membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat untuk melakukan penyelidikan proyustisia mengenai dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Wasior 2001 - 2002 dan peristiwa Wamena 2003, berdasarkan Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Mereka ditahan tanpasuratpenahanan. Selanjutnya, Tim Ad Hoc Papua, yang bekerja sejak 17 sebagian besar dari mereka dipindahkan ke Polres Desember 2003 sampai dengan 31 Juli 2004, Manokwari. Di tempat ini (ruang tahanan Polres Peristiwa Wasior bermula dari terbunuhnya 5 yang mengakibatkan kematian, penghilangan (lima) anggota Brimob dan seorang warga sipil di orang secara paksa, dan perkosaan di sejumlah Sehubungan dengan peristiwa tersebut, pasukan / 1702, Wamena, yang berada di tengah kota. dari Polres Manokwari diterjunkan ke Distrik Pembobolan itu terjadi pukul 01.00 WIT dini hari Wasior untuk selanjutnya menuju Desa Wondiboi, pada 4 April 2003. Menurut keterangan Dandim lokasi terbunuhnya 5 (lima) anggota Brimob, guna 1702, Wamena dan Danrem 172/PWY, pembobol mengevakuasi jenazah anggota Brimob yang tewas. berhasil membawa lari 29 pucuk senjata dan 3.500 Di samping itu, pasukan ini jugs mulai melakukan butir peluru. Dalam peristiwa itu terjadi kontak pencarian pelaku pembunuhan anggota Brimob di senjata yang menyebabkan 2 (dua) orang anggota Desa Wondiboi dan desa - desa sekitar kejadian TNI (Kodim), dan satu orang dari kelompok yang Dalam pelaksanaan pengejaran tersebut telah pasukan untuk melakukan pengejaran pelaku terjadi tindak kekerasan terhadap penduduk sipil pembobolan gudang senjata tersebut pada 5 April yang dicurigai sebagai pelakunya. Mereka dibawa 2003 didatangkan pasukan tambahan (Satgas) ke ke Polsek setempat (Polsek Wasior) dan disiksa. Wamena yang berasal dari Kopassus dan Kostrad orang saksi korban, 33 orang saksi anggota Polri, Demikian pula halnya dengan penduduk sipil yang dan 2 orang saksi anggota TNI. Untuk peristiwa ditangkap di kabupaten Nabire dan Serui. Setelah Wamena Tim Ad Hoc Papua telah mendengar ditangkap dan ditahan di Polres Serui dan Polres keterangan saksi sebanyak 110 orang yang terdiri Nabire tanpa surat penahanan dan disiksa, mereka dari 93 orang saksi korban, 12 orang anggota TNI, dipindahkan ke Polres Manokwari. Di tempat ini Isei). Untuk memperkuat pasukan tersebut, pada Atas peristiwa tersebut, Dandim 1702/JWY, hari-hari berikutnya dikirimkan pasukan dari Biak, Wamena Letkol. Kav. Masrumsyah, menyampaikan Jayapuradan Sorongkelokasiyang sama.Pengejaran laporan kepada Danrem 172/PWY, Kolonel Agus tidak hanya dilakukan di lokasi kejadian dan desa- Mulyadi, dan Pangdam XVII Trikora, Mayjen desa sekitarnya, tetapi juga hingga ke desa-desa Nurdin Zainal, menjelang pagi had 4 April 2003. yang berada di luar kabupaten Manokwari, yaitu Selanjutnya,Dandim Masrumsyah memerintahkan

telah mendengar keterangan saksi untuk peristiwa Manokwari), mereka mengalami penyiksaan. Wasior sebanyak 85 orang yang terdiri dari 50 dan 5 orang anggota Polri.

II. FAKTA PERISTIWA

A. Peristiwa Wasior

base camp perusahaan CV.Vatika Papuana Perkasa lokasi, yang dilakukan oleh anggota Polri. (VPP) di Desa Wondiboi, Distrik Wasior, pada 13 Juni 2001 dini hari. Para pelaku membawa lari 6 B. Peristiwa Wamena (enam) pucuk senjata dari anggota Brimob yang tewas.

desa Tandia, desa Sendrawoi, desa Yopanggar, desa membobol meninggal dunia. Windesi, desa Yomakan, desa Wondamawi I, desa Kabupaten Nabire dan Kabupaten Serui.

mereka juga ditahan kembali tanpa surat penahanan dan disiksa. Bahkan seorang dari yang ditahan dan disiksa itu meninggal dunia di Polres Manokwari. Selama proses pengejaran terhadap mereka yang diduga sebagai pelaku pembunuhan 5 (lima) anggota Brimob tersebut telah terjadi tindak pembunuhan, penyiksaan termasuk penyiksaan

Peristiwa Wamena bermula dari terjadinya pembobolan gudang senjata di Markas Kodim

anak buahnya melakukan pengejaran di sekitar Makodim dan kota Wamena. Guna memperkuat yang berjumlah 158 orang dengan pesawat Hercules.

Dalam melakukan pengejaran pelaku pembobolan gudang senjata ke berbagai kampung dan desa, Satgas melibatkan sebagian penduduk sipil dari Kampung Walesi sebagai penunjuk jalan (Tenaga Bantuan Operasi/TBO). Pengejaran dilakukan ke berbagai kampung, desa, dan kecamatan di Kabupaten Jayawijaya, di antaranya desa Wamena Kota, desa Sinakma, Bilume-Assologaima, Woma, Kampung Honai Lama, Kampung Napua, Kampung Walaik, Kampung Moragame-Pyramid, Kampung Ibele, Kampung Ilekma, Kampung Kwiyawage-Tiom, Kampung Hilume-Desa Okilik, Kampung Kikumo, Walesi-Kec. Asologaima dan beberapa kampung di sebelah Kwiyawage yaitu Luarem, Wupaga, Neggeyagin, Negeya, Mume, dan Timine.

Dalam pengejaran itu terjadi beberapa tindakan berupa penangkapan, penyiksaan, penganiayaan, penembakan, pembunuhan terhadap penduduk sipil serta pembakaran honai (rumah tradisional), gereja, poliklinik, dan sekolah yang mengakibatkan terjadinya pengungsian kepindahan penduduk yang bersifat terpaksa. Di samping itu terjadi perampasan uang, surat-surat berharga, mesin giling kopi, anak panah, mesin ketik, dongkrak, serta kuncikunci mobil.

III. UNSUR-UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT

A. Kejahatan Genosida (crime of genocide)

1. Latar Belakang

Piagam Tribunal Militer Internasional, London, 8 Agustus 1945, yang mengatur pengadilan terhadap penjahat perang utama kekuatan poros Eropa (Jerman Nazi, Italia Fasis, dan pedukungnya) menetapkan bahwa kejahatan yang termasuk yurisdiksi Tribunal tersebut adalah kejahatan terhadap

perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan Genosida tidak disebut dalam Piagam tersebut.

Kejahatan Genosida sebagai kejahatan menurut hukum Internasional mulamula dinyatakan dalam Deklarasi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 96 (I) tanggal 11 Desember 1946. Prinsip-prinsip yang termuat dalam Deklarasi ini, kemudian ditransformasikan menjadinormanormayuridis internasional dengan dibuatnya Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida yang naskahnya diterima oleh Majelis Umum PBB dengan resolusi 260 A (III) tanggal 9 Desember 1948.

Statuta Tribunal Kriminal Internasional bagi penuntutan orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia sejak 1991 (International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia - ICTY) memasukkan genosida sebagai salah satu kejahatan yang termasuk dalam kewenangan ICTY (Pasal 4). Definisi genosida menurut Statuta ICTY (pasal 4 ayat 2) sama bunyinya, kata demi kata sebagaimana yang tercantum di dalam Konvensi Genosida 1948 (Pasal II).

Statuta Tribunal Kriminal Internasional untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda - ICTR), 1994 juga menetapkan genosida sebagai salah satu kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICTR. Definisi genosida menurut Statuta ICTR (Pasal 2 ayat 2) sama bunyinya dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Statuta ICTY, yang juga sama bunyinya dengan definisi yang tercantum dalam Konvensi Genosida 1948 (Pasal II).

Statuta Pengadilan Pidana Internasional (Statuta Roma), 1998 juga menetapkan kejahatan genosida sebagai salah satu kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Internasional tersebut (Pasal 5 ayat 1 (a)). Definisi genosida menurut Statuta Roma tersebut (pasal 6) sama dengan definisi yang tercantum dalam Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY 1991, dan Statuta ICTR 1994.

2. Peraturan Perundang-undangan Nasional

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menetapkan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk 3. TanggungJawab Individual Pengadilan HAM di Iingkungan peradilan umum (Pasal 104 ayat (1)). Selanjutnya, penjelasan Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "pelanggaran HAM yang berat" adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (artbitrary/ extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sitematis (systematic discrimination). Penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU. No. 39 tahun 1999 ini tidak mendefinisikan Iebih lanjut pengertian pembunuhan massal (genocide).

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 104 ayat (1) UU. No. 39 tahun 1999, pada 23 November 2000 diundangkan UU. No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini hanya mendefinisikan istilah "pelanggaran HAM yang berat" sebagai "pelanggaran HAM sebagaimana yang dimaksud dalam undangundang ini."Menurut Pasal 7 Undang-undang tersebut kejahatan yang termasuk pengertian pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penjelasan Pasal 7 UU tersebut menyatakan bahwa "kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan Rome Statute of the International Criminal Court (Pasal 6 dan Pasal 7)".

Selanjutnya, Pasal 8 Undang-undang tersebut mendefinisikan pengertian kejahatan genosida

sebagai "setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama". Undang-undang tersebut, sepanjang yang menyangkut Pasal 8, hanya memuat penjelasan mengenai Pasal 8 huruf a yang menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan anggota kelompok adalah seorang atau Iebih anggota kelompok."

Sejak dibuatnya Piagam London 1945, berlaku prinsip pertanggungjawaban individual dalam tindak pidana yang termasuk yurisdiksi internasional. Konsep ini tercermin baik dalam instrumen-instrumen yang bersangkutan (Pasal 6 Piagam London 1945, Pasal IV Konvensi Genosida 1948, Pasal 6 Statuta ICTY 1991, Pasal 1 Statuta ICTR 1994,dan Pasal 25 Statuta Roma 1998) serta sebagaimana dilaksanakan dalam praktik pemeriksaan pengadilan internasional(PengadilanNureenberg, Pengadilan Tokyo, ICTY, dan ICTR).

B. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against bumanity)

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang No-26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan yang paling serius (the most serious crimes) yang merupakan musuh bersama seluruh umat menusia (hostis humanis generis). Oleh karena itu, berdasarkan hukum internasional terhadap jenis tindak pidana ini dituntut pertanggungjawaban negara untuk mengadili dan menghukum pelakunya secara Iayak. Penghukuman pelaku kejahatan ini merupakan kewajiban masyarakat internasional secara keseluruhan (erga omnes obligatio). Mengenai pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri, Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang bentuk-bentuknya disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 26 tahun 2000 tersebut di atas, suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, apabila telah memenuhi unsurunsur "meluas" (widespread) atau "sistematik" (systematic) dan ditujukan terhadap penduduk sipil (civilian population).

Yang dimaksud dengan serangan adalah bahwa serangan tersebut tidak harus selalu merupakan serangan militer, dalam arti bahwa serangan tersebut tidak perlu harus mengikutsertakan kekuatan militer atau penggunaan senjata. Dengan perkataan lain, apabila terjadi pembunuhan sebagai akibat dari suatu pengerahan kekuatan atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil, keadaan bentrokan semacam ini dapat masuk ke dalam terminologi serangan (attack).

Selanjutnya yang dimaksud dengan serangan terhadap penduduk sipil tidak berarti bahwa serangan harus ditujukan terhadap penduduk (population) secara keseluruhan, tetapi cukup terhadap sekelompok penduduk sipil tertentu karena alasan keyakinan politik,ras,kebangsaan, etnis, budaya, agama, dan jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.

Unsur meluas mengandung arti bahwa tindakan yang bersangkutan dilakukan secara besarbesaran, berulang-ulang, dan dalam skala yang besar (massive, freguent, large scale), dilakukan

secara kolektif dengan akibat yang sangat serius, berdampak baik secara nasional maupun internasional,menimbulkanpenderitaan besar, kerugian materiil maupun immateriil, mengerikan, merupakan tindakan brutal untuk memaksakan keinginan politik, menimbulkan perasaan tidak aman terhadap perseorangan maupun masyarakat, melibatkan banyak pihak, dan menimbulkan rentetan peristiwa serupa.

Yang dimaksud dengan sistematik adalah terbentuknya sebuah ide atau prinsip berdasarkan penelitian atau observasi yang terencana dengan prosedur yang sudah umum. Dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM yang berat, definisi sistematik dapat berarti kegiatan berpola yang dilakukan secara berulang dan konsisten. Pola disini berarti sebuah gagasan yang ditandai dengan tidak berubahnya posisi atau saling berhubungan, bisa juga karakter tertentu yang sudah terbentuk dan ditunjukkan secara berulang-ulang.

Mengenai pengertian "meluas" dalam kasus Akayosu, ICTR menyatakan bahwa "serangan yang meluas" adalah serangan yang besar - besaran, berkali - kali, melibatkan tindak skala besar, dan dilaksanakan secara kolektif dengan sangat sungguh-sungguh, serta ditujukan terhadap korban yang beragam.

Terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan berlaku yurisdiksi universal setelah memenuhi prinsip complementarity, di mana setiap pelakunya dapat diadili di mana saja, tanpa melihat locus dan tempus delicti, dan tanpa memandang kebangsaan pelaku maupun korban, apabila negara dari pelaku tidak mau atau tidak mampu melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Selanjutnya kewajiban untuk mengadili dan menghukum pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana halnya dengan kejahatan perang dan genosida, sudah merupakan hukum kebiasaan internasional yang mempunyai daya mengikat bagi semua negara, tanpa memandang apakah negara yang bersangkutan telah meratifikasi atau mengaksesi instrumen hukum yang relevan atau tidak.

Oleh karena itu dalam praktik peradilan internasional yang mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, digunakan instrumen hukum internasional baik yang berupa konvensi, statuta keputusan mahkamah-mahkamah pidana ad hoc, prinsip-prinsip umum hukum, dan doktrin-doktrin yang kesemuanya sudah diterima masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai sumber hukum.

Pertanggungjawaban Atasan (superior responsibility) dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Dalam praktik pengadilan internasional berkembang doktrin bahwa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dapat berdalih bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah demi kepentingan negara atau karena perintah negara. Di samping itu berkembang pula doktrin pertangungjawaban atasan (superior responsibility),balk militer maupun non militer, karena atasan tidak melakukan suatu tindakan yang diperlukan (by omission) atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh bawahannya.

Oleh karena itu, kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan bawahannya tidak akan membebaskan pimpinan atau atasannya dari tanggung jawab pidana jika is mengetahui seharusnya mengetahui bahwa bawahannya melakukan kejahatan, sedangkan atasannya tidak melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan layak untuk mencegah, menghentikan, atau tidak melakukan proses hukum terhadap pelakunya.

meminta pertanggungjawaban komando atau atasan baik militer maupun nonmiliter karena atasan yang bersangkutan tidak melakukan tindakan (failure to act) yang meliputi hal tidak melakukan pencegahan, penghentian, atau melakukan proses hukum terhadap bawahannya yang melakukan kejahatan.

Asas pertanggungjawaban komando atau atasan dimaksudkan sebagai sarana untuk

Komandan Militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang diberi tugas dan kewenangan untuk memberikan perintah kepada satu atau lebih unit-unit angkatan bersenjata, atau berwenang untuk memberikan perintah secara langsung kepada bawahanbawahannya atau kepada para Komandan dari unit-unit bawahannya.

Kesatuan komando diterapkan melalui rantai komando (chain ofcommand), yaitujalur hierarki Komando mulai dari Komandan yang tertinggi sampai dengan Komandan yang terendah, di mana perintah bersumber pada Komandan atas dan dijabarkan oleh kesatuan bawah secara berjenjang sampai pada tingkat pelaksana. Namun demikian, walaupun pelaksanaan secara berjenjang sejalan dengan pertingkatan satuan, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tetap berada pada satu tangan, yaitu pemegang komando tertinggi, kecuali ada penyimpangan yang dilakukan oleh komando yang paling rendah. Prinsip pertanggungjawaban atasan diadopsi oleh UU No. 26 Tahun 2000, yaitu Pasal 42 ayat (1) dan (2).

Asas tanggung jawab komando atau atasan yang tercantum dalam Pasal 42 UU No. 26 tahun 2000 ini merupakan bagian dari konsep tanggungjawab pidana secara individual (individual criminal responsibility) yang di dalam hukum internasional telah dikembangkanmasyarakatinternasional dalam mengadili pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan setelah Perang Dunia ke li yang pada akhirnya dikukuhkan dalam Statuta Roma (Rome Statute of International Criminal Court). Asas tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk atau pengendalian bawahannya.

IV. ANALISIS HUKUM FAKTA PERISTIWA

A. Peristiwa Wasior

1. Unsur Meluas

Unsur meluas dapat dilihat balk dari jumlah yang banyak maupun dari sebaran geografis locus korban yang banyak maupun dari sebaran geografis delicti-nya. Dalam peristiwa Wamena ini, jumlah locus delicti-nya. Dalam peristiwa Wasior, jumlah korban yang dapat didata oleh Tim Ad Hoc adalah b. Kabupaten Nabire, khususnya di Polres Nabire dilakukan dan atau keterangan yang diberikan oleh di mana tindak pidana yang bersangkutan dapat d. Korban penyiksaan : 38 (tiga puluh detapan) a. Kabupaten Manokwari, meliputi desa/ Kejahatan-kejahatan tersebut di atas merupakan

korban yang dapat didata oleh Tim Ad Hoc adalah sebagai berikut : sebagai berikut :

a. Korban pembunuhan : 4 (empat) orang.

b. Korban penyiksaan : 39 (tiga puluh sembilan) orang. c. Korban perkosaan : 1 (satu) orang.

c. Korban penghilangan secara paksa : 5 (lima) orang.

Unsur meluas dilihat dari Iuasnya sebaran geografis dilihat dari terjadinya tindak pidana itu di berbagai tempat yang luas sebaran geografisnya yang meliputi 3 (tiga) kabupaten dengan rincian sebagai 2. Rangkaian Perbuatan Sebagai Kelanjutan berikut:

Manokwari.

c. Kabupaten Serui, khususnya di Polres Serui.

dapat meminta pertangungjawaban atasan, perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk baik militer maupun nonmiliter, atas kejahatan sipil sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa, yang dilakukan bawahan atau anak buahnya dalam hal ini pimpinan Polri, dalam kerangka karena mereka tidak melakukan pencegahan operasi pencarian senjata dan pelakunya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tindak yang dilakukan dan atau keterangan yang diberikan oleh personel Polda Papua Polri kepada Tim Ad Hoc.

B. Peristiwa Wamena

1. Unsur Meluas

Unsur meluas dapat dilihat baik dari jumlah korban

a. Korban pembunuhan : 9 (sembilan) orang;

2. Rangkaian Perbuatan Sebagai Kelanjutan Kebijakan Penguasa

b. Korban pemindahan penduduk secara paksa : penduduk dari 25 (dua puluh lima) kampung dan desa, di antaranya 42 (empat puluh dua) orang meninggal dunia di pengungsian, termasuk orang lanjut usia, perempuan, dan anak-anak;

c. Korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang : 15 (lima betas) orang;

orang.

Kebijakan Penguasa

kampung: Tandia, Sendrawoi, Wasior Kota, perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil Yopanggar, Windesi, Wondiboi, Isey, Yomakan sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa, dalam dan Wondamawi I. Selain di desa/kampung hal ini pimpinan TNI dan/atau Polri,\ldalam tersebut, juga di Polsek Wasior dan Polres kerangka operasi pencarian senjata dan pelakunya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai tindak yang personel TNI dan atau Polri kepada Tim Ad Hoc.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Setelah mempelajari dan mempertimbangkan dengan saksama semua temuan di lapangan, keterangan korban, saksi, orang yang dapat diduga sebagai pelaku, orang yang dapat dianggap bertanggung jawab,laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi Iainnya, maka Tim Ad Hoc Papua menyimpulkan sebagai berikut :

A. Peristiwa Wasior

1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa Wasior dalam bentuk pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, dan penghilangan secara paksa terhadap penduduk sipil. Karena berlangsung secara meluas, maka bentuk-bentuk tindak tersebut dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Tim Ad Hoc Papua tidak menemukan fakta dan atau bukti permulaan yang dapat dijadikan dasar untuk menduga terjadinya kejahatan genosida.

3. Bentuk perbuatan (type of acts) dan pola (pattern) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Wasior adalah sebagai berikut :

a. Pembunuhan

Telah terjadi pembunuhan terhadap 4 (empat) orang penduduk sipil yaitu Daud Yomaki, Felix Urbon, Henok Marani, dan Guntur Samberi ;

b. Penyiksaan

Tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polri dilakukan dalam skala besar dan luas terhadap penduduk sipil yang dicurigai sebagai pelaku pembunuhan, balk laki-laki maupun perempuan, sebagai bagian dari tindakan pengejaran Polisi

dalam rangka mencari pelaku pembunuhan anggota Brimob. Penyiksaan ini terjadi secara berulang-ulang dalam berbagai momen, yakni di dalam kediaman masingmasing,dalam perjalanan menujuMapolsek Wasior atau Mapolres Manokwari, dan selama mereka ditahan di dalam tahanan Mapolsek Wasior atau di Mapolres. Sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang penduduk sipil telah menjadi korban penyiksaan tersebut dan akibat dari penyiksaan tersebut satu orang meninggal dunia di Mapolres Manokwari.

c. Perkosaan

Dalam melakukan pengejaran terhadap para pelaku pembunuhan anggota Brimob, telah terjadi tindakan kejahatan perkosaan terhadap 1 (satu) orang penduduk sipil.

d. Penghilangan secara paksa

Dalam melakukan operasi pengejaran telah terjadi juga tindakan kejahatan penghilangan secara paksa terhadap sebanyak 4 (empat) orang penduduk sipil.

4. Dari berbagai kejahatan yang terjadi, kondisi korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti - bukti yang ada, terdapat dua kategori penanggung jawab sebagai berikut :

a. Penanggung jawab dilakukannya tindak pidanaitu sendiri,karenayang bersangkutan diduga melakukannya, yang terdiri atas 14 (empat belas) orang anggota Polri jajaran Polda Papua;

b. Penanggung jawab sebagai atasan karena yang bersangkutan tidak melakukan tindakan guna mencegah atau menhentikan kejahatan yang dilakukan bawahannya atau tidak menyerahkan mereka kepada pejabat yang berwenang untuk diproses menurut hukum yang terdiri atas 4 (empat) anggota Polri jajaran Polda Papua.

B. Peristiwa Wamena

1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Wamena dalam bentuk pembunuhan, pengusiran penduduk, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang - wenang, dan penyiksaan. Karena perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa berlangsung secara meluas, maka bentuk-bentuk tindak tersebut dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

2. Tim Ad Hoc Papua tidak menemukan fakta dan atau bukti permulaan yang dapat dijadikan dasar untuk menduga terjadinya kejahatan genosida.

3. Bentuk perbuatan (type of acts) dan pola (pattern) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Wasior adalah sebagai berikut

a. Pembunuhan

Dalam operasi pengejaran untuk mencari pelaku pembobolan gudang senjata Kodim 1702/JWY, Wamena, telah terjadi tindak kejahatan pembunuhan terhadap 9 (sembilan) orang penduduk sipil.

b. Pengusiran penduduk

Operasi pengejaran pelaku pembobolan gudang senjata kodim 1702/JWY, Wamena, telah mengkibatkan rasa takut dan rasa tidak aman pada penduduk sipil yang tinggal di wilayah Kwiyawage, sehingga mereka terpaksa pindah ke daerah lain yang mereka rasa aman. Korban pengusiran /kepindahan terpaksa yang berhasil didata oleh Tim Ad Hoc berasal dari 25 kampung dan, sebagai akibat dari pengungsian

/kepindahan terpaksa tersebut, 42 orang meninggal karena kelelahan dan kekurangan makan.

c. Perampasan kemerdekaan

Aksi pengejaran terhadap pelaku pembobolan gudang senjata Kodim 1702/JWY, Wamena telah mengakibatkan terjadinya perampasan kemerdekaanatauperampasan kebebasan fisik lain secara sewenangwenang berupa penangkapan dan penahanan secara sewenangwenang tanpa prosedur dan surat perintah penangkapandanpenahanan kepada penduduk sipil. Hal ini telah menimbulkan trauma dan rasa tidak aman pada para korban sebanyak 15 (lima belas) orang penduduk sipil.

d. Penyiksaan

Tindak penyiksaan yang dilakukan oleh anggota TNI terjadi dalam skala besar dan luas terhadap penduduk sipil yang dicurigai sebagai pelaku pembobolan gudang senjata Kodim 1702/JWY, Wamena, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bagian dari tindakan pengejaran TNI. Penyiksaan ini terjadi secara berulang-ulang dalam berbagai kesempatan, yakni di dalam kediaman masing-masing, dalam perjalanan menuju Makodim 1702/ JWY, Wamena, dan selama mereka ditahan di markas Kodim 1702/JWY, Wamena. Sebanyak 30 (tiga puluh) orang penduduk sipil telah menjadi korban penyiksaan tersebut.

4. Selainbentuk-bentukpelanggaran HAM yang berat yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, ditemukan juga adanya pelanggaran HAM lainnya yakni pemaksaan penandatanganan surat pernyataan, pemeriksaan, penggeledahan, perusakan harta benda, pembakaran, dan perusakan fasilitas publik, serta perampasan dan/atau perusakan harta benda orang lain secara melawan hukum, dan penembakan.

5. Penanggung jawab.Dari berbagai kejahatan yang terjadi, kondisi korban yang berhasil diidentifikasi, dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, terdapat dua kategori penanggung jawab, sebagai berikut:

yang terdiri atas individu-individu yang anggota TNI dalam jajaran Kodam penyidikan. XVII/Trikora dan Satgas Bantuan dari luar Kodam XVII/Trikora.

melakukan tindak yang layakdan perlu guna mencegah atau menghentikan kejahatan yang dilakukan bawahannya atau tidak menyerahkan mereka ke pejabat yang berwenang untuk diproses menurut huk'im, yang terdiri atas 4 (empat) anggota TNI jajaran Kodam XVII/Trikora.

2. REKOMENDASI

b. Penanggung jawab sebagai atasan, karena yang bersangkutan tidak

a. Penanggung jawab dilakukannya Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tim Ad tindak pidana itu sendiri, karena yang Hoc Papua menyampaikan rekomendasi kepada bersangkutan diduga melakukannya, Sidang Paripurna Komnas Ham sebagai berikut :

tidak dapat diidentifikasi secara pasti di Menyampaikan hasil penyelidikan ini kepada antara 164 (seratus enam puluh empat) Jaksa Agung guna ditindak lanjuti dengan

Jakarta, 31 Juli 2004

TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DI PAPUA

Anshari Thayib Ketua

Jayadi Damanik Sekretaris

Enny Soeprapto Wakil Ketua

Hasballah M. Saad Anggota

Saafroedin Bahar Anggota

Martono Anggota

Ruswiati Suryasaputra Anggota

Abina Wasanggai Anggota

Amiruddin Anggota

Wiliam Rumsarwir Anggota

S.A Supardi Anggota

W A R T A H A M

Pemerintah Akan Bentuk Tim Kerja Kasus HAM Masa Lalu

Rakhmatulloh, Kamis, 2 Juli 2015 - 15:16 WIB

JAKARTA

ejaksaan Agung (Kejagung) K bersama lembaga bidang hukum lainnya sepakat untuk melanjutkan penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Untuk mengusut kasus HAM, tim gabungan yang beranggotakan unsur Kejagung dan lembaga hukum lainnya sepakat membentuk Komite Kebenaran untuk menuntaskan kasus-kasus HAM.

Jaksa Agung HM Prasetyo menuturkan dalam tiga kali pertemuan, tim gabungan telah memiliki langkah maju yakni membentuk tim kerja yang akan bertugas menyelidiki enam kasus HAM berat yang sudah disepakati bersama.

"Akan bentuk tim kerja, nanti titik berat upaya penyelesaian ini

diselesaikan Kejagung dan Komnas HAM,"ujar Prasetyo saat jumpa pers di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin,Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Prasetyo menambahkan, hasil pertemuan kali ini akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apabila sudah dibentuk, lanjut dia, Komite Kebenaran akan bekerja dan bertugas secara langsung di bawah Presiden. "Kami semua sepakat persoalan HAM berat masa lalu dapat diselesaikan secepat mungkin untuk diselesaikan pada periode sekarang,"tutur Prasetyo. Dari tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah diselidiki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), enam di antaranya akan ditangani Komite Kebenaran.

Kasus itu terdiri atas kasus peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985,Talangsari di Lampung (1989), penghilangan

orang secara paksa 1997-1998, kerusuhan Mei 1998, serta peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

Kesepakatan ini diambil dalam rapat yang dihadiri pemimpin lembaga bidang hukum di Gedung Kejagung pada pagi hingga siang tadi.

Adapun pertemuan itu dihadiri oleh Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Ketua Komnas HAM Nurcholis dan sejumlah Komisioner Komnas dan perwakilan dari Polri.***

Kongres Anak Indonesia, Ratusan Peserta Berdoa Untuk Angeline

Reporter : Darmadi Sasongko Kamis, 6 Agustus 2015 11:35

Merdeka.com

ara peserta Kongres Anak Indonesia (KAI) Ke-XIII P yang digelar di Batu, Jawa Timur sesaat memanjatkan doa untuk Angeline (Engeline), korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh ibu angkatnya Margriet Christina Megawe (60). Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait memimpin doa di hadapan para utusan anak seluruh Indonesia. Arist mengajak sejenak membacakan doa sesuai agama dan kepercayaan masingmasing.

"Mari kita berdiri sejenak, berdoa untuk Angeline. Angeline telah berjuang dan melawan kekerasan. Dia terpaksa meninggal demi perjuangan hidupnya. Semangatnya telah menjadi ikon anak yang dunia. Berdoa dimulai," kata Arist di Batu, Kamis (5/8).

Doa diikuti secara khusyuk seluruh perwakilan anak dari 34 provinsi di Indonesia. Tampak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise duduk di baris depan berdiri mengangkat tangan.

Arist dalam sambutannya menyampaikan keprihatinannya atas banyaknya kasus kekerasan pada anak. Menurutnya, Indonesia masuk dalam darurat kekerasan terhadap anak.

"Indonesia telah masuk dalam darurat kekerasan seksual. Jumlah anak yang sekitar 21 juta anak, 58 persen mengalami kejahatan seksual,"katanya.

mengambil tema memutus rantai kekerasan pada anak, mewujudkan Indonesia ramah anak.

Kongres Anak Indonesia digelar di Batu, Jawa Timur mulai tanggal 3 hingga 8 Agustus 2015. Kongres

"Kasihan dia menjadi korban hingga meninggal dunia, saat seharusnya mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya. Mungkin yang salah para orangtua,"kata Ahmad Juna Wijaya utusan anak dari Kalimantan Timur di lokasi sama.

Selama kongres anak yang diikuti 10 anak per provinsi itu, akan membahas tiga agenda penting. Mereka akan mengeluarkan rekomendasi Suara Anak Indonesia yang akan disampaikan kepada presiden, memilih 10 duta anak Indonesia, serta memutuskan kegiatan untuk tahun 2015. "Setiap anak berhak berpendapat dan didengar pendapatnya. Semua komponen bangsa wajib mendengarkan,"kata Syamsul Ridwan, Sekjen Komnas Anak yang juga panitia penyelenggara.

Tolikara Pulih, Ini Program Pemda Untuk Rekonsiliasi

TEMPO.CO, Jakarta Senin, 03 Agustus 2015

ntuk percepatan penanga- U nan pemulihan Tolikara, pemerintah daerah Kabupaten Tolikara mengklaim telah mem-bentuk tim pemulihan. Tim ini diketuai Kepala Dinas

Pekerjaan Umum Tolikara, Edi Tasak dan Kepala Bagian Bina Mental dan Spiritual Tolikara Ernest Yanega selaku Ketua Bidang Rekonsiliasi, serta Danramil Karubaga sebagai Kepala Rekonstruksi.

"Kami langsung melakukan rekonsiliasai pasca kejadian. Dalam waktu dekat ini, sebisa mungkin kami lakukan kegiatan-kegiatan secara bersama-sama, antara masyarakat muslim dan nasrani. Salah satunya untuk pemulihan dan penguatan mental dan jiwa solidaritas yang terus akan kami bangun dalam kegiatan terpadu ini,"kata Bupati Tolikara, Usman G. Wanimbo, Senin, 3 Agustus 2015.

Menurut Usman, pihaknya juga mengucurkan dana Rp 2 miliar untuk pemulihan dan rekonsiliasi Tolikara. "Saya telah meminta izin DPRD Tolikara untuk memakai dana cadangan itu. Sedangkan sejumlah bantuan dari pihak luar masih terus berdatangan dan kami masih mendata bantuannya," katanya.

Dalam program jangka pendek pemulihan Tolikara, Usman mengatakan akan terus membuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama antara masyarakat muslim dan nasrani di Karubaga, ibukota Kabupaten Tolikara. "Kami dalam waktu dekat akan melakukan Festival Paralayang di Karubaga pada 4-6 Agustus 2015 ini. Juga ada beberapa kegiatan yang telah disusun dalam peringatan 17 Agustus nanti,"jelasnya.

Menurut Usman, saat ini aktivitas masyarakat Tolikara, khususnya di Karubaga telah normal. "Masyarakat sudah mulai menjalankan aktivitasnya kembali. Saat ini, saya dan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Tolikara terus berdiri di tengahtengah masyarakat muslim dan nasrani. Kami ingin kedamaian

dan keamanan yang ada di Tolikara tak lagi pudar,"jelasnya.

Selain itu, kata Usman, dirinya berharap pada akhir Agustus 2015 ini, 85 rumah kios (ruki) yang mulai dibangun pasca rusuh Tolikara bisa rampung dan ditempati pemiliknya kembali. "Pembangunan ruki ini sebagai salah satu bentuk pemulihan, termasuk pembangunan kembali musala,"katanya.

Usman mengaku, untuk pembangunan musala, sementara waktu dibangun di atas tanah milik Koramil 1702/WMS Karubaga. "Sebab lokasi musala yang lama, kepemilikan tanahnya belum jelas, apakah milik gereja atau milik hak ulayat masyarakat,"katanya.

Sedangkan masyarakat muslim yang bangunan rukonya terbakar saat kejadian, kata Usman, masih menempati kantor bupati lama. "Jumlahnnya saat ini ada sekitar 40-an. Masih banyak keluarga dan anak-anak mereka yang masih bertahan di rumah keluarga dan kerabatnya di Wamena atau daerah lain,"katanya.

Menurut Usman, saat ini pemulihan mental dan trauma warga juga terus dilakukan. "Ini sangat penting sekali untuk melupakan rasa takut, rasa hatihati, antar warga masyarakat terutama muslim. Kedepan kami berharap dengan kejadian ini, semuanya mulai membaik dan terbuka atas segala hal,"jelasnya.

Untuk pemulihan Tolikara, kata Usman, pihaknya juga membentuk tiga pos keamanan yang diisi prajurit TNI/Polri. "Pos ini akan diintensifkan selam tiga bulan pasca kejadian, guna mengantisipasi warga luar yang akan masuk ke Karubaga. Tiga pos itu dibangun di tiga titik, yakni di daerah Kili Batu, Jembatan Kurigai dan Distrik Wenak,"katanya.

Saat ini, kata Usman, dari hasil operasi aparat keamanan, banyak disita senjata tajam dan miras yang tadinya akan dibawa masuk ke Tolikara. "Siapapun yang akan masuk ke Tolikara, pasti tak akan lepas dari pos penjagaan ini,"kata dia.***

Warga Hiroshima Peringati 70 Tahun Insiden Bom Atom

arga Kota Hiroshima, W Jepang, memperingati 70 tahun bom atom yang dijatuhkan pesawat Amerika Serikat pada era Perang Dunia II.

Upacara peringatan yang dihadiri Perdana Menteri Shinzo Abe itu diselenggarakan di Taman Hiroshima.

Guna mengenang sekitar 70.000 orang yang menjadi korban bom atom, ribuan lampion dilepaskan di Sungai Motoyasu. Pelepasan lampion tersebut merupakan simbol perjalanan para arwah

korban menuju alam baka. Turut pula dilepaskan sejumlah merpati sebagai simbol perdamaian.

Selain Abe, upacara itu dihadiri Wali Kota Hiroshima, Kazumi Matusi, serta Duta Besar Amerika Serikat untuk Jepang, Caroline Kennedy.

Dalam pidatonya, Abe menyerukan perlucutan senjata nuklir di dunia. Dia mengatakan bom atom tidak hanya membunuh ribuan orang di Hiroshima, tapi juga menyebabkan penderitaan luar biasa terhadap para korban selamat.

"Hari ini Hiroshima telah bangkit dan menjadi kota kebudayaan dan kesejahteraan. 70 tahun sudah berlalu dan saya ingin menekankan pentingnya perdamaian dunia," kata Abe.

Bom atom di Hiroshima dijatuhkan pesawat pengebom B-29 milik Amerika Serikat yang dinamai Enola Gay pada pukul 08.10, 6 Agustus 1945. Pada hari itu, sedikitnya 70.000 orang tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka akibat radiasi dalam hitungan hari, minggu, dan berbulan-bulan usai kejadian.

Setelah bom atom meledak di Hiroshima, AS kembali melepas bom atom serupa di Kota Nagasaki tiga hari kemudian. Dua kejadian itu tercatat sebagai salah satu faktor yang mengakhiri Perang Dunia II.****

Kamis, 03 Juli 2014 | 09:14 WIB, TEMPO.CO, Xinjiang

ahasiswa dan pekerja M sipil muslim di Xinjiang, Cina, dilarang melakukan ibadah puasa selama Ramadan tahun ini. Larangan ini diberlakukan menyusul aksi kerusuhan yang diduga dipicu kelompok separatis muslim Uighur di wilayah tersebut.

Dikutip dari ABC News, Rabu, 2 Juli 2014, larangan ini terpasang di situs sekolah, instansi pemerintah, dan organisasi partai lokal di wilayah Xinjiang. Larangan ini juga ditujukan untuk melindungi kesejahteraan siswa dan mencegah penggunaan sekolah dan kantor pemerintah untuk mempromosikan agama

Diskriminasi, Muslim di Xinjiang Dilarang Berpuasa

Islam. "Tidak boleh ada guru yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan menanamkan pemikiran tentang agama pada siswa atau memaksa siswa ke dalam kegiatan keagamaan," kata sebuah pernyataan di situs Sekolah Country di Xinjiang.

Para pejabat mengkhawatirkan kekerasan terus meningkat di Kota Xinjiang. Partai yang berkuasa menya-lahkan muslim Uighur sebagai penyebabnya. Di lain pihak, anggota etnis Uighur memprotes larangan tersebut dan menilai ada diskriminasi dan pembatasan agama.

Selasa lalu pihak berwenang di beberapa komunitas di Xinjiang mengadakan perayaan ulang tahun berdirinya Partai Komunis. Mereka sengaja menyajikan makanan untuk menguji umat Islam yang berpuasa. "Hal ini justru akan menyebabkan lebih banyak konflik jika pemerintah menggunakan langkah-langkah konserfatif seperti ini dan menantang keyakinan Uighur,"kata juru bicara Jerman untuk kelompok hak asasi Kongres Uighur Dunia, Dilxat Raxit.

Sebuah portal berita yang dijalanlan pemerintah Yili, bagian utara Xinjiang, mengatakan puasa merugikan kesehatan fisik siswa muda. Mereka malah mengajak agar siswa makan teratur seperti yang seharusnya.

Biro Kehutanan Xinjiang Zhaosu mengadakan sebuah acara sehari sebelum puasa. Sejumlah kader partai menandatangani janji "penolakan puasa" di kota tersebut. ***

Pasal Penghinaan Presiden, Janganlah Dihidupkan Lagi

Selasa, 4 Agustus 2015 21:14 WIB | 4.129 Views Pewarta: Monalisa Jakarta (ANTARA News)

oordinator Komisi untuk K Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai agar pasal Penghinaan Presiden jangan dihidupkan lagi.

Pasal tersebut menjadi salah satu yang diajukan pemerintah dalam draf revisi KUHP dan telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) awal Juni lalu. Sebelumnya, pasal Penghinaan Presiden telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006.

"Tidak penting ada pasal Penghinaan Presiden untuk dicantumkan di rancangan KUHP. Sudah sepatutnya ditarik karena sudah tidak zamannya lagi,"kata Haris di Jakarta, Selasa.

Menurut Haris, mengkritik Presiden merupakan bagian dari demokrasi oleh sebab itu sarana-

sarananya harus diciptakan. "Kritikan yang muncul di media terhadap seorang Presiden atau Wakil Presiden punya implikasi masuk ke ranah lain, bukan media saja,"ujar Haris. Ia juga mempertanyakan mengapa pemerintah terutama Presiden mencantumkan pasal tersebut dalam draf revisi KUHP.

"Saya tidak mengerti kenapa pemerintah masih mau mencantumkan pasal tersebut, atau jangan-jangan Presiden tidak baca lagi ketika menandatangani surat pengantar ke DPR untuk dibahas, apa kebablasan lagi, atau memang dia setuju,"tuturnya. "Karena implikasinya cukup besar terhadap demokrasi di Indonesia, tambah Haris. Haris berpendapat bahwa definisi penghinaan tidak jelas sehingga nantinya bisa menimbulkan masalah dalam penafsiran.

"Belajar pengalaman yg ada, definisi penghinaan itu enggak jelas. Jangan sampai nanti pasal penghinaan kepada Presiden nanti

muncul lagi, lalu diberlakukan oleh para penegak hukum, yang tafsirnya bisa macam-macam dari Aceh sampai Papua,"jelasnya.

Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho menilai, "itu potensi melanggengkan praktik-praktik rezim orde baru."Sebelumnya, Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi berpendapat bahwa keinginan Presiden Joko Widodo untuk kembali menghidupkan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam revisi KUHP merupakan bentuk ketidakpatuhan Presiden Jokowi terhadap Konstitusi RI. Pasal tersebut, lanjutnya, sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK pada Desember 2006 yang menyidangkan perkara nomor 013/PUU-IV/2006."Norma yang sudah dibatalkan MK tidak boleh lagi dipungut menjadi norma dalam sebuah UU baru. Jika memaksakan maka dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum sekaligus pelanggaran terhadap Konstitusi RI,"tutur Hendardi.***

Editor: B Kunto Wibisono

Sumber: http://www.antaranews.com/ berita/510564/pasal-pengbinaanpresiden-janganlab-dibidupkan-lagi?utm_ source=fly&utm_medium=related&utm_ campaign=news

Potensi Diskriminasi dalam Sekam Otonomi Daerah

Oleh Nurrahman Aji Utomo

raktik otonomi daerah menjadi salah satu P perjalanan Bangsa Indonesia dalam menapaki kehidupan berbangsa dan bernegara. Otonomi daerah mengambil peran penting dalam proses tersebut. Konon, undang-undang (uu) yang pertama kali dikeluarkan pasca kemerdakaan mengatur tentang hubungan pemerintah dengan daerah, yakni UU No. 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjalin hubungan etis antara pemerintah (pusat) dengan daerah pasca kemerdekaan, hingga pasca reformasi yang memutar balik praktik sentralisasi, menjadikan otonomi daerah sebagai buah manis yang siap panen.

Kias normatif dari praktik otonomi daerah berupaya untuk memangkas kesenjangan dalam hubungan pemerintah dan daerah. Bersamaan dengan hal tersebut, desentralisasi menjadi pelengkap dari otonomi daerah. Jika otonomi daerah sebagai semangat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerah, maka desentralisasi merupakan perpanjangan wewenang pemerintah kepada daerah untuk mengatur dan mengurus. Sehingga, pembacaan terhadap konsep otonomi daerah dan desentralisasi berkutat pada tolak-tarik dan pembagian kerja pemerintah dan daerah.

Untuk memahami konsep tersebut, secara langsung kita harus memahami konsekuensi dari sentralisasi. Otonomi daerah dan desentralisasi lahir dari kakunya sentralisasi dalam mengimbangi proses pembangunan, sehingga dari hal tersebut pemerintah mengakomodasi dan mengakui keberadaan daerah dalam lingkup pemerintahan. Ikhtiar tersebut masih memerlukan proses pengenalan, identifikasi, sistemisasi, reorientasi, hingga evaluasi yang terus berulang. Namun sangat disayangkan evaluasi dan pengembangan dari konsep otonomi daerah dan desentralisasi, hanya berkutat seputar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung. Terbukti dengan revisi atau perubahan UU Pemda hanya mengatur tentang Pilkada dan masalah teknis turunan dari Pilkada. Adapun pengembangan pengaturan terhadap konsep kemasyarakatan sama sekali tidak tersentuh.

Perhatian kepada masyarakat sangat menentukan pola pembangunan yang nantinya berpengaruh terhadap kohesi sosial masyarakat. Perkembangan kekinian yang perlu dicermati adalah potensi diskriminasi sebagai konsekuensi dari pluralitas masyarakat yang berada dalam lingkup otonomi daerah dan desentralisasi. Terlebih praktik otonomi khusus yang memberi keistimewaan secara parsial dari praktik otonomi konvensional. Hal tersebut memungkinkan adanya diskriminasi terjadi dalam konteks hubungan mayoritas dengan minoritas, maupun dalam konteks hubungan penguasa dengan masyarakat.

Diskriminasi dapat dikenali dengan bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasar ras dan etnis tertentu ataupun antara jenis kelamin yang berpotensi mencabut, mengurangi pengakuan, perolehan, pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Potensi diskriminasi dalam konteks otonomi daerah lahir dalam bentuk adanya pengukuhan mayoritas atau penguasa terhadap minoritas yang dilegalkan dalam peraturan daerah (Perda). Materi muatan perda, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berisi soal penyelenggaraan otonomi daerah dan menampung kondisi khusus daerah. Tafsir atas kekhususan daerah yang dikemas dalam perda inilah yang mempunyai potensi sebagai alat diskriminasi.

Mengurai Penghapusan Diskriminasi

Keberadaan UU Nomor 7 Tahun 1984 yang mengesahkan Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) dan UU Nomor 29 Tahun 1999 yang mengesahkan International Conventional On The Ellimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (ICERD), menjadi tonggak hukum penghapusan diskriminasi. Poin penting dari UU a quo berada pada peran negara dalam penghapusan, dan diperbolehkan mengambil tindakan khusus untuk mempercepat penghapusan diskriminasi (affirmative) tanpa melahirkan adanya diskriminasi yang baru.

Sementara itu, pengaturan dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, konon merupakan derivasi dari ICERD menampilkan semangat negara untuk berperan secara nyata.

Berkebalikan dari semangat dimaksud, pemberian perlindungan dan jaminan tidak tampil secara sinergis dengan peraturan lainnya, namun sangat menonjolkan peran serta masyarakat dalam upaya penghapusan diskriminasi. Ketiadaan sinergis dan harmonisasi UU Nomor 40 Tahun 2008 secara linier, menyebabkan semangat penghapusan diskriminasi tidak menular kepada sektor lain yang rentan akan diskriminasi, seperti administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, perkawinan, dan lain-lain. Secara singkat, sebenarnya belum ada sinkronisasi antara ICERD dengan UU Nomor 40 Tahun 2008.

Menurut Enny Soeprapto, perbedaan karakter antara ICERD dengan UU Nomor 40 Tahun 2008 berada pada semangat pengaturan, ICERD mendasarkan semangat kemasyarakatan dan bernegara, sedangkan UU Nomor 40 Tahun 2008 mendasarkan kepada kehidupan bermasyarakat an sich.

Celah hukum dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 yang mempengaruhi efektivitas penghapusan diskriminasi, dan pada saat yang bersamaan berhadapan dengan ekses otonomi daerah. Kondisi ini ibarat lahirnya "cendawan" diskriminasi yang tumbuh dalam "sekam" otonomi daerah. Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri) terhadap perda di Indonesia, dapat dilihat dalam tabel berikut: Berdasarkan tabel, tampak potensi perda bermasalah yang berimbang dengan lahirnya perda tiap tahun. Hasil tersebut menuntut kerja Kemendagri untuk dapat menanamkan dimensi HAM-Gender-Non Diskriminasi dalam penguatan kapasitas SDMnya, serta mendorong lahirnya Peraturan Bersama antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Mendagri Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

TAHUNDIKLARIFIKASIPERDA BERMASALAH
2002-20091878 Perda
20103000 Perda407 Perda
20119000 Perda239 Perda
20123000 Perda173 Perda

Mengerucut kepada materi muatan, batasan umum materi muatan perda adalah tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila dihadapkan secara diametral, ukuran kepentingan umum dengan kondisi khusus daerah masih dalam hubungan yang samar, antara yang dimaksud kepentingan umum sama dengan kondisi khusus daerah sebagai materi muatan perda. Perda bernuansa agama misalnya, berupaya untuk mengakomodasi agama mayoritas, namun titik kritis dari hal dimaksud adalah pemaksaan positivisme hukum dalam proses legislasi daerah. Alhasil, perda bernuansa agama mendapat kritik, antara lain dalam kebingungan tolak-tarik hukum dan moral, tersebut rawan adanya pelanggaran HAM, motif politik tertentu dan bersifat simbolik.

Konsekuensi atas positivisme dalam bentuk perda seolah menutup ruang publik untuk melakukan komunikasi norma (musyawarah) dengan keterwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat dan/atau Kepala Daerah. Idealnya komunikasi adalah berlangsung setara, namun bisa saja terjadi kepentingan umum dalam arti kepentingan mayoritas mengaburkan kepentingan kelompok minoritas yang terpinggirkan. Apabila hal dimaksud terjadi, maka negara harus hadir untuk menciptakan ruang publik yang layak (by system) dengan mendudukkan secara egaliter antara mayoritas dan minoritas. Untuk itu positivisme secara tidak langsung harus larut dalam konsensus sosial dalam hubungan subjek dengan subjek, bukan malah mendudukan mayoritas sebagai subjek dan minoritas sebagai objek. Tujuannya jelas untuk membuka keran komunikasi guna mendapatkan pemahaman timbal balik.

Meminjam konsep dari Habermas tentang ruang publik, demokrasi yang dibangun berlandaskan otonomi daerah harus mengakomodasi masalah-masalah sosial seinklusif dan seluas mungkin, termasuk persoalan yang dihadapi kelompok minoritas. Kegagalan mengakomodasi masalah-masalah sosial dalam perumusan aturan yang mengikat umum, sama dengan gagalnya otonomi daerah. Walaupun belum dapat dikatakan gagal, namun stagnasi dalam perkembangan otonomi daerah memerlukan klarifikasi. Bahkan, kiranya perlu meninjau kembali sistem legislasi daerah yang berjalan apakah hanya secara formal dilaksanakan, atau secara sadar

Ruang publik di wilayah perkotaan yang tidak layak tercipta dari komunikasi yang tidak setara antara pemimpin daerah dan rakyat, sehingga rakyat yang termajinalkan berusaha untuk mencip takan ruang publikrya sendiri walau hidup dalam ketidak teraturan. foto : istimewa

Idealnya komunikasi adalah berlangsung setara, namun bila terjadi kepentingan umum (mayoritas) mengaburkan kepentingan minoritas yang terpinggirkan, maka negara harus hadir untuk menciptakan ruang publik yang layak (by system) dengan mendudukkan secara egaliter antara mayoritas dan minoritas.

materiil dilakukan untuk mengikat norma-norma yang berkembang dan kebutuhan hukum masyarakat. Ketiadaan semangat bernegara dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 menghadirkan kekhawatiran lahirnya diskriminasi dalam praktik otonomi daerah, negara absen dalam melaksanakan kewajibannya. Berlanjut dari itu, menghadirkan kembali peran negara

menjadi upaya menangkal diskriminasi dalam praktik otonomi daerah. Negara diharapkan dapat mencipta dan melindungi ruang publik deliberatif yang mampu menjembatani semua sektor dalam masyarakat. Peran negara tersebut sebenarnya linier dengan semangat yang mendasari berlakunya otonomi daerah. Maka kedepannya evaluasi maupun perkembangan otonomi daerah memerlukan perhatian ekstra untuk dapat merangkai kohesi sosial dan mereduksi potensi diskriminasi. Adapun pertanyaan reflektif kepada diri kita sendiri, bagaimana kita memperlakukan orang lain, sebagai subjek ataukah objek.***

8 F. Budi Hardiman, 2009, "Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas", Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm 165.

IPendapat Enny Soeprapto dalam diskusi Pra Kajian Efektifitas UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Komnas HAM, 25 Mei 2015, Jakarta.

2 Pintu pengujian perda, berada di dua cabang eksekutif dan yudisial. Perbedaan antara kedua berada dalam konsep mekanisme aktif dan pasif untuk menguji.

3 Dikutip dari, Zudan Arif Fakhrulloh, 2012, "Perda yang Bersifat Diskriminatif". makalah yang disampaikan dalam Temu Ilmiah Pembangunan Hukum Berperspektif HAM dan Gender di Universitas Indonesia.

4 Ibid, Zudan Arif Fakhrulloh.

5 Pasal 145 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

6Agus Purnomo, 2013, "Nalar Kritis atas Positivisme Hukum: Studi terhadap Perda Syariat di Indonesia", Jurnal Justitia Islam, Vol. 10/No. 2/Juli-Des. 2013. Hlm 210

7 E. Budi Hardiman, 2003, "Melampaui Positivisme dan Modernitas", Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm 29.

Hak atas Informasi dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030

Oleh Yuli Asmini, Penyuluh HAM Komnas HAM

Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements (The 2030 Agenda For Sustainable Development, Goals 16, target 16.10)

eterkaitan antara hak atas K informasi dan pembangunan kian menguat, hal ini termuat dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu “Setiap orang memiliki hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; bak ini mencakup hak untuk memiliki pendapat tan pa gangguan dan untuk mencari, menerima dan me-neruskan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa batasan".

Jaminan serupa tertuang dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak - Hak Sipil dan Politik (Sipol) yang memuat dasar pikir sebagai berikut; (a) kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa suatu gangguan; (b) kebebasan untuk mencari dan memperoleh informasi dan (c) kebebasan untuk meneruskan informasi".

Frank William La Rue (Pelapor khusus untuk pemajuan dan perlindungan kebebasan beropini

dan berekspresi) pada sidang Perserikatan Bangsa - Bangsa, pertemuan ke-69, tahun 2013, menyebutkan pentingnya hak atas informasi yang di dalamnya mencakup kebebasan mencari informasi dan memperoleh informasi.

Menurut La Rue,pada praktiknya pelanggaran terhadap hak atas informasi berakibat pada terkuranginya penikmatan atas hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak sipil dan politik. Lebih jauh lagi, La Rue menyebutkan bahwa inti dari sebuah penyelenggaraan negara yang demokratis, adalah transparansi, akuntabilitas pejabat publik atau upaya pembuatan kebijakan yang bersifat parti-sipatif. Kesemua inti demokrasi tersebut tidak dapat dipenuhi tanpa adanya akses terhadap informasi.

Salah satu contoh keterkaitan antara hak atas informasi dan pembangunan adalah dalam hal pemberantasan korupsi yang merupakan syarat pembangunan. Pemberantasan korupsi mensyaratkan adanya transparansi yang berarti terbukanya akses terhadap informasi. Bahkan revolusi transparansi menjadi titik fokus dalam High Level Panel Pembahasan Agenda Pembangunan Post-2015². Pernyataan itu jelas menunjukkan relasi antara hak atas informasi dengan pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan Pasca 2015 berupaya mendorong terjadinya kemakmuran ekonomi dan sosial serta kesejahteraan bagi masyarakat di seluruh dunia.

Kemampuan pemerintah, parlemen, pemerintah daerah, komunitas lokal, masyarakat sipil, sektor swasta dan individu dalam mengambil keputusan menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Prasyarat untuk pengambilan keputusan yang tepat adalah kecukupan informasi yang valid dan sahih.

Kesadaran akan arti pentingnya informasi bagi pembangunan juga dirumuskan dalam

The Lyon Declaration on Access to Information and Development kemudian dikenal dengan Lyon Declaration. Deklarasi ini menyatakan bahwa akses terhadap informasi akan sangat berperan bagi pembangunan untuk memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat yang termarjinalisasi dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan3.

Manfaat yang diperoleh akan tersedianya akses terhadap informasi sebagaimana tersebut di atas akan mampu mendorong bahkan mungkin mempercepat pembangunan berkelanjutan.

Pada Agustus 2015, Agenda Post2015 berubah menjadi The 2030 Agenda For Sustainable Development. Agenda yang terdiri dari 17 Tujuan (Goals) dengan 198 target ini memuat akses terhadap informasi pada Goals Ke-16, Target ke 10 dengan bunyi sebagaimana di awal tulisan ini.

Tentunya akses terhadap informasi tidak hanya terkait dengan satu target ini saja mengingat adanya 197 target lainnya, sehingga sangat dimungkinkan perlunya akses terhadap informasi juga untuk target yang lain.

Pada akhirnya akses terhadap informasi dan pembangunan diharapkan mampu berperan transformasional sebagaimana yang diharapkan, sehingga agenda 2030 tidak hanya menjadi agenda yang bersifat administratif. Semoga!

Saptaningrum, Indriaruati D dan Wabyudi Djafar (2013), Tata Kelola Internet yang berbasis bak: studi tentang permasalaban Umum Tata Kelola Internet yang dampaknya terhadap perlindungan HAM. Jakarta. Elsam

2 Report Special Rapportour on the Promation and the Protection on the right io freedom of opinion and expression, (2013), UN General Assembly 69th Session, 4 September 2013

The Lyon Declaration on acess ofInformation and Deuudspment . www.lyondeclaration. org diundub pada 26 September 2015

Trangforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable develoment htp://sustainable development.un.org diundub Dada 31 Agustus 2015

PERPUSTAKAAN KOMNAS HAM

WELCOME 'selamat Datang silakan isi Manual Pelatihan Dasar HAM PEGANGAN FAITATOR Buku Tamu Koleksi literatur terkait Hak Asasi Manusia terbitan dalam maupun luar negeri HAM·PAASTATOR LAYANAN TERBUKA UNTUK UMUM

Jam buka : Senin - Jum'at Pukul 09.00 - 16.00 WIB

Layanan : Baca ditempat, foto copy, peminjaman (khusus internal) scanning, free wifi, internet

http://perpustakaan.komnasham.go.id/

JI. Latuharhary No. 48 Menteng 10310

Jakarta Pusat Telp. 021-392 5230 fax. 021-392 5227

Kontak Pustakawan : Hendra Kusuma, Fauzan Faradli, Nur Afifa Fauzia, Puspawati F. Usman

Mereka hidup di antara kita, mereka hidup berbaur bersama kita bahkan mungkin mereka itu adalah kita sendiri. Mereka, kita dan mungkin juga saya adalah sama, berhak untuk mendapatkan hak mengecap hidup dengan damai sejahtera tanpa harus menjadi terpinggirkan. Mari kita ubah cara pandang bahwa yang tidak biasa bagi diri kita bukanlah berbeda, sebab hak-hak mereka dan kita tetaplah sama

PENUHI HAK KELOMPOK MINORITAS, MARJINAL, DAN RENTAN