Navicula : Musik dan Perubahan Sosial
Memulangkan Mereka yang Hilang
Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo. (Bagian 1)
SUAR
MENYOAL KINERJA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
KomisukOagHdT KontraS INILAH dan inítah Karbanyg PENCULIK AKTIVIS RATIFIN 1998 Kasus Penculik ar dar Penghriangar P2* Axtivis 199798 LUNEW T.E.R.GU.S.U.R 10.10 STOP STOP WOMEN KEKERASAN MENGAPA KITA MEMBUNUH TERHADAP PEREMPUAN ORANGYANG MEMBUNUH DI TANAH KAMI WEMBUNUH NYAWA ITU SALAH7 TAKSEMAHAL 3JAM TAMBANG KECAM!!! KORUPSI SALIM KANCD KEKERASANFISIK PERAWAL DART EMPUAN KORBAN T E HAL-HAL KECIL LAWAN-KORUPSI 1965 International People's Tri JANGAN BIARKAN IA JANGAN TUMBUH BESAR MELEMPEM! ORANGBENAR AKAN STOP TAHIN RAN MPA KEAD MUNIR ENOLAK KASUS Desain ilustrasi : Suwendi
HEY,.. BUKA LAHAN BIAR CEPAT DI BAKAR ADA MURAH OPERASIONAL... TAPI BOSS. BISA JADI BENCANA ASAP PT.TIWAS SAWIT BOS GILA
D A R I R E D A K S I
PAMERAN LAN
embaca yang mulia, kerja P sama adalah salah satu kunci untuk meraih sukses dalam rangka menyebarluaskan nilai-nilai HAM kepada aparat negara dan masyarakat umum. Menyadari hal tersebut maka Komnas HAM telah menggelar kerja sama dengan sejumlah lembaga negara dan kementerian. Bentuk kerja sama ada beragam. Yang telah sering dilakukan adalah kerja sama dalam
menyebarluaskan nilai-nilai HAM melalui penyuluhan, kampanye, dan pameran.
Ya, pameran merupakan sarana penting untuk memperkenalkan nilai-nilai HAM kepada masyarakat. Telah beberapa kali Komnas HAM menggelar pameran dan juga mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh lembaga negara, kementerian, perguruan tinggi dan lain-lain.
Pada 2015 ini Komnas HAM tidak lupa mengikuti pameran yang digelar oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pameran yang diikuti oleh sejumlah instansi pemerintah itu berjalan dengan sukses dan meriah. Setiap instansi menampilkan program unggulan dan prestasi yang pernah diraih. Komnas HAM pada kesempatan ini memperkenalkan aktivitas organisasinya dan menampilkan sejumlah terbitan yang dimiliki termasuk majalah SUAR.
Pembaca yang mulia, pada pameran ini para pengunjung tampak antusias datang ke stan Komnas HAM. Beberapa pengunjung bertanya tentang tugas dan fungsi Komnas HAM, menanyakan beberapa hal terkait teori-teori HAM, dan beberapa kasus pelanggaran HAM yang ditangani Komnas HAM. Sementara itu, beberapa pengunjung tampak antusias meminta terbitan. Majalah SUAR merupakan salah satu terbitan yang diminati pengunjung.
Ada ratusan majalah SUAR yang dibawa pulang oleh para pengunjung. Tentu hal itu menyenangkan karena membuktikan SUAR bisa diterima masyarakat dari beragam kalangan.
Pembaca yang mulia, kami akan terus berupaya dekat dengan Anda Selain melalui pameran kami juga akan menempuh beragam cara agar tetap dekat dengan Anda di manapun Anda berada.
Salam Redaksi
PENGELOLA SUAR SUAR NO. 1 TAHUN 2015
Dewan Penasihat: Ansori Sinungan, Dianto Bachriadi, Hafid Abbas, Manager Nasution, Natalius Pigai, Nur Kholis, Otto Nur Abdullah, Roichatul Aswidah, Sandrayati Moniaga, Siane Indriani, Siti Noor Laila, Muhammad Nurkhoiron, M Imdadun Rahmat, Untung Tri Basuki
Penanggung Jawab: Muhammad Nurkhoiron
Pimpinan Umum: Sudibyanto
Pimpinan Redaksi: Rusman Widodo
Redaksi: Adoniati Meyria, Yuli Asmini, Kurniasari Novita Dewi, Hari Reswanto, Eva Nila Sari, Sri Rahayu, Adrianus Abiyoga, Eka Christiningsih, Siti Alisah.
Sekretaris Redaksi: Banu Abdillah
Fotografer: Roni Giandono
Desain Grafis: Suwendi
Riset & Dokumentasi: Moch. Ridwan Hamzah
Administrasi & Keuangan: Triyanto, Puspawati, Didong Deni Anugrah, Risma Yetti Idris, Wulan.
Kantor Perwakilan: Linda Holle (Ambon), Sepriyadi Utama (Aceh), M. Dino Wahyudi (Kalbar), Sultanul Aripin (Sumbar), Frits (Papua), Dedy Askari (Palu).
Penerbit: Komnas HAM. Alamat Redaksi: Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telepon (021) 392 5230, Faks. (021) 391 2026, Website: www.komnasham.go.id.
Penerbitan ini dibagikan gratis, tidak diperjualbelikan. Diizinkan menggandakan penerbitan ini untuk kepentingan penyebarluasan nila/-nilai hak asasi manusia (HAM) dengan persetujuan dari Komnas HAM.
LAPORAN UTAMA
MENYOAL KINERJA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
KmeKepolsianRepubliIndoneib menggembirakan karena masih banyak perilaku aparat kepolisian yang belum sesuai dengan harapan. Perubahan yang terjadi di kepolisian baru pada level kebijakan, implementasinya belum memuaskan. Perlu dibuat indikator kinerja kepolisian yang berbasis HAM agar kepolisian lebih ramah, humanis, dan mampu menjadi pelayan masyarakat yang andal.
LAPORAN KHUSUS
RINGKASAN EKSEKUTIF : HASIL PENYELIDIKAN TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT PERISTIWA LUMPUR PANAS LAPINDO (BAGIAN 1)
eristiwa terjadinya semburuan lumpur panas didalam lanjutnya disingkat Lapindo) yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Semburan lumpur yang diketahui pertama kali pada tanggal 29 Mei 2006 itu telah mengakibatkan terlanggarnya berbagai hak asasi manusia warga yang menjadi korban, yang hingga saat ini telah menenggelamkan 9 (sembilan) desa di Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Berbagai pihak telah melakukan pemantauan terhadap fenomena semburan lumpur tersebut sejak awal semburan pertama terjadi dan membuat catatan-catatan tentang kejadian yang dipandang penting terkait dengan peristiwa semburan lumpur.
14 RESENSI Navicula: Musik dan Perubahan Sosial
Simak resensi album musik produksi tahun 2015 berjudul "Tatap Muka" dari grup band Navicula.
39 TENTANG KOMNASHAM Memulangkan Mereka yang hilang
Konflik antara Indonesia dan Timor Timur (sekarang Timor Leste) yang terjadi antara tahun 1975-1999 menyisakan pekerjaan rumah yang besar, salah satunya adalah masalah pemisahan anak Timor Leste dari keluarga asalnya. Simak upaya Komnas HAM mempertemukan mereka kembali dengan keluarganya.
Daerah 41
Daftar Isi 4
Dari Redaksi 3
Editorial 5
Kolom 46
Surat Pembaca 6
Tanya Jawab HAM 22
Warta HAM 18
HUKUMAN MATI TERPIDANA NARKOBA
engacara senior Todung Mulya Lubis sangat P prihatin dengan persoalan hukuman mati. Keprihatinan tersebut muncul ketika Todung bertemu dengan Lex Lasry, Julian McMohan dan Joel Backwell, ketiganya adalah advokat asal Jane warga negara Filipina. Australia yang sedang melakukan pembelaan terhadap warga Australia dalam kasus Bali Nine. Todung dan kawan-kawan lalu mengajukan judicial review atas UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 pada tahun 2007. Permohonan judicial review tersebut didasarkan pada jaminan konstitusional atas hak untuk hidup yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya pada pasal 28A dan pasal 28I ayat (1). Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa semua hak yang ada dalam konstitusi 'keberlakuannya dapat dibatasi' termasuk hak hidup, hal ini menurut Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 28 J hukuman penjara dan hukuman mati itu sendiri. Amandemen UUD 1945 tentang pembatasan hak. Artinya, jika pemberlakukan hukuman mati dalam sepanjang tidak melanggar UUD 1945.
Persoalan hukuman mati adalah persoalan mengurangi dan bahkan menghilangkan peredaran derogable rights). Gerakan penghapusan hukubukanlah orang kunci/gembong narkoba yang sesman mati sudah lama dilakukan, 75 negara telah ungguhnya. Namun sayangnya, pada mereka inilah jumlah terpidana mati hingga Januari 2011 adalah jadinya kejahatan yang diancam dengan hukuman UU Narkotika No. 27 Tahun 1997 dapat dibenarkan yang dikenakan pada para terpidana narkoba kejahatan yang paling serius, seperti genosida. Dan mati dengan mengabaikan hak untuk hidup dan
pengabaian terhadap hak hidup atau hak untuk hidup yang dalam instrumen HAM nasional maupun internasional termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (non menghapuskan hukuman mati untuk seluruh jenis kejahatan, 14 negara menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan pidana biasa dan 34 negara secara lik peredaran narkoba. de facto tidak lagi menerapkan hukuman mati walaupun masih mengatur hukuman mati sebagai masih menerapkan praktik hukuman mati.
Hasil pemantauan yang dilakukan Komnas HAM pada tahun 2011 pada 17 Lapas menunjukkan data 116 narapidana yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia. Data yang bersumber pada catatan Dirjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Adoniati Meyria.
RI menunjukkan sebanyak 37 narapidana hukuman mati telah menjalani eksekusi, sedangkan 103 narapidana hukuman mati belum dieksekusi dan masih menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan. Pemantauan yang dilakukan pada tahun 2015 di Lapas Yogyakarta dan Jawa Tengah menunjukkan data 48 terpidana mati di wilayah Jawa Tengah, di mana 14 orang adalah warga negara asing, dan 13 orang terpidana mati termasuk kasus Bali Nine telah dieksekusi di Nusa Kambangan. Sedangkan di Lapas Yogyakarta terdapat 4 terpidana mati yang berada di Lapas Wirogunan, salah satunya Mary
Hasil pemantauan tersebut menunjukkan faktafakta bahwa tindak pidana yang dituduhkan terhadap narapidana hukuman mati umumnya adalah (a) kejahatan yang diancam dalam UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2009; (b) kejahatan yang diancam dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana; (c) kejahatan yang diancam dengan tindak pidana terorisme. Temuan lain adalah terpidana mati cenderung mendapatkan 2 kali penghukuman atas kesalahan yang mereka buat, yaitu
Pertanyaan kita sekarang, apakah hukuman mati seperti kasus Bali Nine dan Mary Jane telah efektif memberikan efek jera untuk menekan, narkoba di Indonesia? Faktanya hukuman mati tidak serta merta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, termasuk pelaku tindak pidana narkoba, karena para terpidana mati narkoba tersebut hukuman mati tersebut dikenakan tanpa aparat mengusut benar-benar "orang kuat/gembong" diba-
Perang terhadap narkoba seringkali menjadi sanksi pidana dengan pengecualian terhadap legitimasi untuk kita semua mengamini hukuman masih terdapat 68 negara termasuk Indonesia yang aspek keadilan bagi para terpidana tersebut. Data statistik Kementerian Hukum dan HAM serta hasil pemantauan yang dilakukan Komnas HAM menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memiliki korelasi atau berpengaruh langsung dengan jumlah termati. Termasuk juga kejahatan narkotika.
KORBAN PROYEK JALAN PELABUHAN KALIBARU
Kami warga Kalibaru RW 10 khususnya RT 01 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara merasa ditindas dan dirampas hak asasinya oleh PT. Pelabuhan Indonesia II dan PT. Waskita sebagai pengembang proyek tiang pancang untuk fly over akses jalan Pelabuhan Kalibaru.
Rencana awalnya akan dibebaskan dulu lahan kami dan kami setuju dan mendukung proyek pemerintah ini karena untuk kepentingan umun. Dan berlanjut seiring dengan kegiatan ini rumah kami sudah diukur dan dipeta-bidangkan. Selama 2 tahun kami menunggu untuk pembebasan lahan ini tetapi malah sekarang proyek tiang pancang dulu yang jalan. Alhasil kami banyak menerima dampak materiil yang diakibatkan dari proyek ini. Kami sempat minta ganti rugi kepada pihak PT.Waskita tapi banyak birokrasi dan alasan yang mereka tuntut sehingga membuat kami tidak merasa puas dengan pelayanan mereka.
Awalnya minta proyek yang berjalan jarak areanya dari rumah ke lokasi sekitar 100 meter tapi dampak
yang kami terima sangat merugikan sekali. Rumah kami banyak yang retak-retak sampai ada yang mau roboh. Sekarang mereka, PT. Waskita, minta proyek dijalankan lagi yang jarak areanya 6 meter dari rumah ke lokasi proyek. Bisa dibayangkan bagaimana dampak yang akan diakibatkan dari pelaksanaan proyek tersebut padahal kami sudah berupaya menolak akan proyek pemancangan tiang pancang tersebut sebelum lahan kami dibebaskan terlebih dulu. Tetapi mereka dengan berbagai cara selalu memaksa tetap berjalan proyeknya termasuk para pengurus wilayah kami RT, RW dan tim yang telah dibentuk untuk mengurusi dan menyelesaikan pembebasan lahan Kalibaru. Mereka sudah disuap dengan uang amplop dan nasi kotak setiap mereka mengadakan pertemuan yang awalnya membahas masalah pembebasan lahan kami. Dan mereka, RT/RW dan tim Delegasi KSB sudah mengikuti kemauan proyek dalam hal ini PT.Waskita.
Kami sebagai warga merasa dizalimi, diintimidasi, dan dirampas hak-hak asasinya untuk menerima dampak yang diakibatkan proyek ini.
Dirman Sadewo, Jakarta Utara
WASPADA TRAGEDI TOLIKARA
Tragedi Tolikara Papua di Hari Idul Fitri 1436 H pada Jumat, 17 Agustus 2015 diduga melibatkan campur tangan pihak asing. Hal tersebut dapat disimpulkan melihat banyaknya kejanggalan dan fakta-fakta yang terjadi. Banyaknya massa, adanya minyak, adanya pemantik api, adanya peralatan sound system, adanya gerakan massa merusak bahkan keberanian melakukan teror di depan markas militer sangat mungkin didorong oleh adanya unsur provokasi untuk melakukan teror. Berdasarkan sejarah, kerukunan dan toleransi dua umat tersebut di Tolikara sangat baik. Seluruh masyarakat hidup secara harmonis dalam bidang keagamaan, pendidikan, adat dan sosial masyarakat. Sehingga, sentimen antar agama tak pernah terjadi.
Hal tersebut tentu menimbulkan banyak penafsiran dan pandangan tentang peristiwa Tolikara pada Idul Fitri 1436 H. Beberapa di antaranya mengaitkan dengan keterlibatan asing, di antaranya dilakukan oleh "oknum-oknum" yang terindikasi punya kerja sama dengan Zionis-Israel.
Bila benar demikian, apa sebenarnya kepentingan asing? Apa tujuannya mereka. Salah satu pendapat mengatakan, eksistensi asing di Papua tentu berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang melimpah di sana. Agus Raja Muara, Depok, Jawa Barat.
Banyak pihak yang tergiur untuk mengelola daerah tersebut dengan menghalalkan segala cara.
Salah satunya menciptakan konflik di daerah tersebut. Masyarakat kita dipecah belah sehingga kondisi keamanan tidak kondusif yang disorot dan berkembang menjadi isu internasional. Berikutnya, bukan tidak mungkin wilayah tersebut akan dipolitisir dan dikuasai pihak asing melalui kewenangan PBB, dan terjadilah "Timor Leste Jilid II" sehingga tanah Papua terlepas dari Indonesia. Kondisi yang terjadi masyarakat disusupi pihak-pihak asing untuk suksesnya rencana tersebut. Kita seharunya lebih bijak dalam menanggapi peristiwa tersebut. Jangan terbakar dan memprovokasi sehingga menciptakan perselisihan yang sudah mulai reda di Tolikara.
Hal yang paling tidak masuk akal ialah rencana jihad yang dipelopori oknum-oknum tertentu, ajakan untuk menyerang Tolikara malah menyayat hati saudara muslimnya di sana karena secara umum langkah perdamaian telah diambil oleh warga di Tolikara, Papua. Salah satunya, Pemimpin Umat Gereja Injil di Indonesia (GIDI) yang dipimpin Ketua Klasis Toli, Pendeta Yunus Wenda dan yang mewakili warga lainnya Ustad H. Ali Muktar saling bersalaman di lapangan Koramil Tolikara.
MENYOAL KINERJA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
TIGA PERMASALAHAN BESAR KEPOLISIAN
Kinerja Kepolisian Republik Indonesia belum menggembirakan karena masih banyak perilaku aparat kepolisian yang belum sesuai dengan harapan. Perubahan yang terjadi di kepolisian baru pada level kebijakan,
implementasinya belum memuaskan. Perlu dibuat indikator kinerja kepolisian yang berbasis HAM agar kepolisian lebih ramah, humanis, dan mampu menjadi pelayan masyarakat yang andal.
eformasi, kata yang mewakili arti sebuah pe- R rubahan. Perubahan dalam arti pergantian pandangan/mindset dari seseorang/kelompok kearah yang lebih baik. Institusi kepolisian telah melakukan berbagai perubahan, di antaranya adalah membuat berbagai kebijakan yang berperspektif hak asasi manusia. Perubahan di institusi kepolisian tidak serta merta diikuti oleh perubahan perilaku aparat kepolisian. Berbagai permasalahan masih terjadi, seperti maraknya kasus salah tangkap, penggunaan kekerasan dalam proses upaya paksa guna mendapatkan alat bukti, kekerasan dalam penanganan demonstran, penganiayaan, penggunaan kekuatan senjata dalam penanganan terorisme. Hasil penelitian Komnas HAM tahun
2014 menunjukan terdapat tiga permasalahan besar yang terjadi di kepolisian.
Pertama, implementasi berbagai Peraturan Kapolri (Perkapolri) dan Prosedur Tetap (Protap) yang tidak berjalan dengan baik. Peraturan Kapolri dan Protap sudah memasukan prinsip dan standar HAM, seperti yang terdapat dalam Perkapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Namun, permasalahannya tetap pada implementasi di lapangan. Kurangnya sosialisasi, dan kalaupun dilakukan hanya menyentuh pada level perwira ke atas saja. Tidak ada proses transfer lanjutan bagi polisi bintara dan tamtama khususnya yang berada di polres maupun polsek di daerah pelosok/jauh dari perkotaan. Penggunaan kekuatan senjata yang tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam berbagai kebijkakan juga menjadi pemicu bagi polisi dalam melakukan tindakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan/ alat bukti. Hal ini seringkali ter-
jadi pada penangkapan tersangka narkotika dan terorisme, penggunaan senjata seringkali dilakukan untuk melumpuhkan tersangka sehingga mengabaikan hak hidup seseorang.
Kedua, pengawasan internal dan eksternal yang kurang maksimal. Pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat tentang tindakan penyalahgunaan wewenang dan dugaan pelanggaran HAM dilakukan tidak transparan bahkan sering tidak ditindaklanjuti. Kinerja polisi yang berada di polsek terpencil sangat memprihatinkan, karena kecakapan mereka jauh dari harapan. Pengetahuan hukum yang sangat minim sehingga tidak mampu menjalankan fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Pengawasan eksternal hanya memiliki tugas dan fungsi yang sangat terbatas sehingga belum mampu menghasilkan sebuah tindakan yang dapat merubah institusi kepolisian menjadi lebih baik.
Ketiga, pendidikan HAM yang berjalan belum mampu merubah pandangan polisi tentang perlunya
menghormati dan melindungi HAM. Pendidikan yang diberikan hanya pendidikan yang sifatnya prinsip-prinsip saja dan tidak masuk dalam teknis dan bagaimana implementasi dalam kegiatan polisi sehari-hari. Pendidikan masih sangat milisteristik, di mana pendidikan fisik lebih diutamakan. Permasalahan lainnya adalah pendidikan prajurit polisi yang hanya tamatan SMA dan hanya mendapatkan pendidikan di Sekolah Polisi Negara yang hanya 7 bulan, bagaimana seseorang paham tentang hukum dan HAM dalam waktu yang sangat singkat?
Berdasarkan ketiga alasan di atas, Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM akan melanjutkan sebuah penyusunan indikator kinerja kepolisian dengan tujuan untuk mengukur kinerja kepolisian yang berbasis hak asasi manusia. Indikator ini diturunkan dari berbagai guidelines dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Indikator ini terdiri dari tugas dan fungsi kepolisian, yang lebih mengarah pada tindakan preventif/pencegahan agar kejahatan yang berulang dapat diantisipasi dengan segera. Selain itu tetap diperlukan indikator berupa tindakan represif, untuk membantu polisi dalam melaksanakan tugas yang lebih efektif dan mengarah.
Indikator kinerja kepolisian berisi tentang prinsip-prinsip dan implementasi HAM terutama dalam peningkatan kapabilitas para aparatnya termasuk pendidikan dan pelatihan bagi polisi serta mencoba menghapus sedikit demi sedikit dimensi militer yang sudah tertanam di kepolisian ke arah pemberdayaan polisi di masyarakat dengan meningkatkan peran polisi dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Upaya lain yang termasuk dalam indikator ini adalah upaya penegakan hukum yang harus tetap memperhatikan faktor budaya/kearifan lokal dan hukum yang berlaku di masyarakat.
Kearifan lokal harus didahulukan agar tidak semua kejadian harus diselesaikan sebagai kasus pidana.
Diperlukan indikator khusus yang mengatur diskresi terhadap masyarakat hukum adat dengan mempersilakan menyelesaikan semua permasalahan melalui hukum adat dan kearifan lokal yang berlaku di wilayah tersebut. Siti Aisah. Keberlakuan semua indikator
memerlukan pengawasan mendalam yang dilakukan baik internal maupun eksternal. Indikator ini ke dalam, diharapkan mampu membantu polisi dalam meningkatkan kinerjanya dan keluar, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melakukan pengawasan eksternal di tubuh kepolisian.
Tabel Indikator Kinerja Kepolisian Berbasis Hak Asasi Manusia
| TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN | KANDUNGAN HAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN | KANDUNGAN HAK DALAM PROGRAM/KEGIATAN |
| PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN | Adanya UU/ketentuan yang menjamin keamanan pribadi Adanya UU/ketentuan yang | Adanya prosedur standar dalam pengumpulan informasi/alat bukti selama masa penyelidikan dan penyidikan • Adanya program jaminan perlakuan yang sama bagi ter- |
| Adanya UU/ketentuan yang menjamin hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (hak mendapatkan bantuan hukum, penerjemah) | sangka dengan menghormati asas praduga tidak bersalah • Adanya program training/pelatihan untuk peningkatan kapasitas penyidik • Adanya program untuk memperbaiki tata administrasi yang transparan dalam memperlancar proses penyelidikan • Adanya prosedur mekanisme pengawasan dalam penyeli- dikan dan penyidikan • Adanya program pengembangan kerja sama dengan lembaga yang relevan dalam perlindungan korban • Adanya program pengembangan pemolisian masyarakat • Adanya program kerja sama internasional dalam meningkatkan informasi dan teknologi bagi polisi • Adanya program penegakan tindakan tegas bagi polisi yang melanggar peraturan dalam proses upaya paksa | |
| Adanya UU/ketentuan yang men- jamin tidak adanya penyiksaan, perlakuan yang diskriminatif baik fisik dan psikis pada tersangka/ saksi/korban (non diskriminatif) | • Adanya program pelatihan tentang penegakan hukum yang non-diskriminatif • Adanya program pengembangan dan konsultasi antar komunitas/etnis • Adanya program perekrutan dan promosi untuk menjamin keadilan bagi kelompok minoritas dan masyarakat adat • Adanya mekanisme pengaduan bagi kelompok minoritas (agama) dan marjinal (tidak memiliki akses) • Adanya program pemberian reward dan punishment bagi polisi yang tidak dan atau melakukan tindakan penyiksaan dan tindakan diskriminatif • Adanya program pelatihan bagi semua anggota polisi dalam hubungannya dengan anti penyiksaan, dan diskriminasi ras/ etnis/keyakinan |
LA P O R A N U T A M A
| KEPOLISIAN PENANGKAPAN | KANDUNGAN HAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN Adanya ketentuan yang menjamin | KANDUNGAN HAK DALAM PROGRAM/KEGIATAN • Menyediakan pelatihan yang berkesinambungan untuk |
| tersangka/saksi atau korban | semua petugas pada prosedur penangkapan, hak-hak tersangka, dan teknik penangkapan dengan aman dan manusiawi • Memberikan pelatihan tentang keterampilan interpersonal, penyelesaian konflik, dan mekanisme pengendalian pertahanan diri. • Melakukan perencanaan penangkapan dengan teliti dan terukur | |
| PENAHANAN | Adanya UU/ketentuan yang menjamin bahwa penahanan tidak boleh dilakukan secara se- | penangkapan dengan cara memeriksa catatan dan pelak- sanaannya di lapangan untuk memastikan bahwa penang- kapan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah • Adanya program pelatihan khusus penanganan tahanan bagi polisi dan staf di semua institusi kepolisian • Tersedianya kemampuan dari polisi dan staf dalam mem- |
| wenang-wenang dan merupakan upaya terakhir dari pelaksanaan hukuman Adanya UU/ketentuan yang men- jamin bahwa semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi | beritahukan hak-hak tersangka pada awal penahanan • Adanya kemampuan untuk mengawasi tahanan (perem- puan, anak dan kelompok minoritas) • Kemampuan staf perempuan dalam mengawasi dan menjaga tahanan perempuan | |
| dan di hormati martabatnya sebagai manusia | tahanan perempuan • Tersedianya ruang khusus pertemuan antara tahanan dengan keluarga, penasehat hukum dan tokoh agama • Kecepatan dalam menyelidiki dan memberikan hukuman bagi polisi yang melakukan tindakan penyiksaan atau kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. • Adanya program konseling bagi tahanan dan polisi • Adanya program pemeriksaan kesehatan bagi tahanan yang dimulai dari awal sampai akhir penahanan, terutama dalam mendeteksi penyakit serius • Mengadakan pelatihan bagi semua polisi mengenai | |
| mendeteksi penyakit serius • Mengadakan pelatihan bagi semua polisi mengenai penggunaan kekuatan senjata untuk menangani kerusuhan dan pengawasan dalam tahanan • Mengumumkan laporan pelanggaran polisi dalam menangani tersangka dan atau tahanan khususnya penyiksaan | ||
| tidak manusiawi atau merendahkan martabat. • Adanya program konseling bagi tahanan dan polisi • Adanya program pemeriksaan kesehatan bagi tahanan yang dimulai dari awal sampai akhir penahanan, terutama dalam mendeteksi penyakit serius | ||
| keluarga, penasehat hukum dan tokoh agama • Kecepatan dalam menyelidiki dan memberikan hukuman bagi polisi yang melakukan tindakan penyiksaan atau kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. • Adanya program konseling bagi tahanan dan polisi • Adanya program pemeriksaan kesehatan bagi tahanan yang dimulai dari awal sampai akhir penahanan, terutama dalam | ||
| • Kecepatan dalam menyelidiki dan memberikan hukuman bagi polisi yang melakukan tindakan penyiksaan atau kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. • Adanya program konseling bagi tahanan dan polisi • Adanya program pemeriksaan kesehatan bagi tahanan yang dimulai dari awal sampai akhir penahanan, terutama dalam | ||
| bagi polisi yang melakukan tindakan penyiksaan atau kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. • Adanya program konseling bagi tahanan dan polisi • Adanya program pemeriksaan kesehatan bagi tahanan yang dimulai dari awal sampai akhir penahanan, terutama dalam | ||
| tidak manusiawi atau merendahkan martabat. • Adanya program konseling bagi tahanan dan polisi • Adanya program pemeriksaan kesehatan bagi tahanan yang dimulai dari awal sampai akhir penahanan, terutama dalam | ||
| • Adanya program konseling bagi tahanan dan polisi • Adanya program pemeriksaan kesehatan bagi tahanan yang dimulai dari awal sampai akhir penahanan, terutama dalam mendeteksi penyakit serius | ||
| • Adanya program konseling bagi tahanan dan polisi • Adanya program pemeriksaan kesehatan bagi tahanan yang dimulai dari awal sampai akhir penahanan, terutama dalam mendeteksi penyakit serius | ||
| • Adanya program pemeriksaan kesehatan bagi tahanan yang dimulai dari awal sampai akhir penahanan, terutama dalam mendeteksi penyakit serius • Mengadakan pelatihan bagi semua polisi mengenai | ||
| dimulai dari awal sampai akhir penahanan, terutama dalam mendeteksi penyakit serius • Mengadakan pelatihan bagi semua polisi mengenai | ||
| dimulai dari awal sampai akhir penahanan, terutama dalam mendeteksi penyakit serius • Mengadakan pelatihan bagi semua polisi mengenai | ||
| mendeteksi penyakit serius • Mengadakan pelatihan bagi semua polisi mengenai | ||
| mendeteksi penyakit serius • Mengadakan pelatihan bagi semua polisi mengenai penggunaan kekuatan senjata untuk menangani kerusuhan | ||
| mendeteksi penyakit serius • Mengadakan pelatihan bagi semua polisi mengenai penggunaan kekuatan senjata untuk menangani kerusuhan | ||
| • Mengadakan pelatihan bagi semua polisi mengenai penggunaan kekuatan senjata untuk menangani kerusuhan | ||
| • Mengadakan pelatihan bagi semua polisi mengenai penggunaan kekuatan senjata untuk menangani kerusuhan | ||
| penggunaan kekuatan senjata untuk menangani kerusuhan dan pengawasan dalam tahanan | ||
| penggunaan kekuatan senjata untuk menangani kerusuhan dan pengawasan dalam tahanan | ||
| dan pengawasan dalam tahanan | ||
| dan pengawasan dalam tahanan • Mengumumkan laporan pelanggaran polisi dalam menangani | ||
| dan pengawasan dalam tahanan • Mengumumkan laporan pelanggaran polisi dalam menangani | ||
| • Mengumumkan laporan pelanggaran polisi dalam menangani | ||
| • Mengumumkan laporan pelanggaran polisi dalam menangani | ||
| • Mengumumkan laporan pelanggaran polisi dalam menangani | ||
| ersangka dan atau tabanan khususnya penviksaan. | ||
| tersangka dan atau tahanan khususnya penyiksaan | ||
| tersangka dan atau tahanan khususnya penyiksaan | ||
| tersangka dan atau tahanan khususnya penyiksaan | ||
| tersangka dan atau tahanan khususnya penyiksaan | ||
| rsangka dan alau tananan Knususnya penyiksaan | ||
| 1 | ||
| 10040bph5b 15b0 000 | ||
| Nkee0n90 A900 We0-E | ||
| Adanya UU/ketentuan yang men- | ||
| oolkereurngu λguä weu-LF | Polisi harus mengadopsi langkah-langkah khusus untuk men- | |
| oolvereurngu λguð weu-.LE |
| TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN | KANDUNGAN HAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN | KANDUNGAN HAK DALAM PROGRAM/KEGIATAN |
| KORBAN | korban memiliki akses untuk memperoleh keadilan dan ganti rugi yang cepat, adil, murah dan dapat diakses | • Tersedianya standar perlindungan maksimal dalam mem- perlakukan semua korban secara manusiawi • Adanya pelatihan tentang hak korban, peran korban dalam proses hukum, perlindungan dan keamanan diri secara maksimal |
| Adanya ketentuan yang menjamin keselamatan dan privacy korban | Adanya unit khusus yang terdiri dari aparat polisi, konselor, paramedis pekerja sosial untuk membantu menghilangkan trauma korban | |
| Adanya ketentuan yang menjamin penahanan merupakan tindakan akhir bagi anak yang bermasalah dengan hukum | • Adanya pelatihan khusus dan efektif bagi polisi dalam mem- berikan perlakuan manusiawi dan perawatan bagi anak yang bermasalah dengan hukum • Adanya partisipasi khusus bagi polisi dalam program pendidikan untuk membantu dan mencegah kejahatan yang dilakukan oleh anak dan remaja • Adanya pemberian hukuman bagi polisi yang telah melaku- kan kelalaian dalam memperlakukan anak yang bermasalah dengan hukum • Adanya perlakuan khusus bagi Anak bermasalah dengan | |
| Adanya ketentuan yang menjamin adanya proses non-yudisial dan alternatif khusus untuk menghor- mati dan menjaga privasi anak yang bermasalah dengan hukum | anak yang bermasalah dengan hukum • Adanya mekanisme pengaduan langsung bagi anak yang bermasalah dengan hukum • Adanya tinjauan secara periodik dan revisi kebijakan pengembangan dan perbaikan prilaku anak yang bermasalah dengan hukum • Adanya program pembentukan unit khusus penanganan | |
| fisik, seksual ataupun psikolo- gis terhadap perempuan | dan pelecehan seksual terhadap perempuan jamin tidak adanya kekerasan • Memberikan dukungan secara psikologi dan memberikan ruang dan tempat yang aman bagi korban perempuan • Adanya kebijakan yang melarang diskriminasi terhadap petugas/tahanan karena kehamilan atau menyusui • Adanya training pengembangan ketrampilan untuk melindungi korban kekerasan rumah tangga • Adanya program kerja sama dengan lembaga lain untuk |
| TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN | KANDUNGAN HAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN | KANDUNGAN HAK DALAM PROGRAM/KEGIATAN |
| min perlindungan hak privasi bagi tersangka perempuan | perempuan • Menyediakan fasilitas penahanan khusus untuk wanita hamil dan ibu menyusui • Meningkatkan patroli dan tindakan pencegahan kejahatan dan resiko kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan masyarakat | |
| kekuatan senjata dan menda- hulukan penggunaan cara-cara non-kekerasan | pertahanan diri, penggunaan senjata api dan penggunaan senjata yang tidak mematikan, resolusi konflik, manajemen stress, negosiasi dan mediasi • Adanya pogram konsultasi bagi polisi yang menggunakan senjata • Meminimalisasi penggunaan kekuatan senjata yang menye- babkan cidera yang tidak beralasan • Adanya program penilaian secara bertahap kesehatan mental dan fisik petugas yang telah menggunakan kekuatan senjata | |
| • Adanya pedoman tentang penggunaan senjata hanya diperbolehkan untuk membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau cidera serius | ||
| Adanya ketentuan yang menja- min adanya pembuatan laporan kepada atasan dalam penggunaan kekuatan senjata yang menga- kibatkan cidera atau kematian seseorang | Adanya pedoman pelaporan secepatnya setelah polisi melakukan tugas yang menggunakan kekuatan senjata | |
| KERUSUHAN MASSAL | dilakukannya langkah-langkah untuk pemulihan ketertiban tanpa diskriminasi dan menghormati hak asasi manusia | konflik sosial • Mengedepankan upaya negosiasi dan menjunjung tinggi HAM dalam penanganan konflik • Adanya program polisi dan masyarakat dalam mengawasi konflik sosial • Mengedepankan upaya negosiasi dan menjunjung tinggi HAM dalam penanganan konflik |
| TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN | KANDUNGAN HAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN | KANDUNGAN HAK DALAM PROGRAM/KEGIATAN |
| NEGARA DALAM | keamanan serta perlindungan yang mengedepankan per- lindungan HAM • Adanya program pelatihan tentang HAM dalam menghadapi | |
| BAHAYA | ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal sosial dalam setiap tindakan luar biasa yang dilakukan | konflik bersenjata • Adanya pelatihan strategi untuk pemeliharaan ketertiban dan perlindungan penduduk sipil selama masa konflik • Adanya program perhatian khusus bagi orang dengan disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya yang mengalami luka/cidera akibat konflik |
| • Adanya prosedur minimum bagi polisi dalam menangani keadaan darurat • Adanya prosedur khusus untuk menempatkan polisi untuk | ||
| Adanya ketentuan yang menjamin hak yang tidak dapat dikurangi | Adanya larangan mengambil orang sebagai sandera dan men- jauhkan diri dari tindakan pembalasan/balas dendam | |
| NASIONALIS | pengungsi/pencari suaka dan non nationalis terbebas dari ketakutan dan penganiayaan yang di dasar- kan atas perbedaan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial, dan politik | dan lembaga terkait lainnya untuk membantu pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan. • Memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengungsi dan non warga negara berdasarkan status mereka yang bukan penjahat atau kriminal (tindakan manusiawi) • Adanya unit khusus yang berfokus pada perlindungan pengungsi dan non nasionalis • Adanya pelatihan khusus tentang hak-hak pengungsi dan |
| masyarakat adat sebagai individu atau kolektif bebas dari segala bentuk diskriminasi, khususnya berdasarkan asal dan identitas mereka | • Tersedianya standar perlindungan maksimal tanpa diskriminasi dalam memperlakukan tersangka masyarakat hukum adat • Adanya pelatihan tentang masyarakat hukum adat dan proses hukum adat yang berlaku di Indonesia | |
| Adanya ketentuan yang menjamin perlakuan khusus bagi masyarakat adat berdasarkan budaya, tradisi | • Adanya unit khusus yang menangani masalah masyarakat hukum adat • Adanya mekanisme pengaduan bagi tahanan/tersangka masyarakat hukum adat | |
R ESE NSI
Judul Album: Tatap Muka Tahun Terbit : 2015 Format: DVD Durasi: 50 menit Produser Eksekutif: Volcom Entertainment Creative Producer: NAVICULA Video Producer: EST Movies Record Producer: Antida Music Production
Waktu memang sembuhkan luka, Tapi bekasnya tak kan bisa sirna, Ku cerna maaf yang kau minta .... dariku.... Walau aku memaafkannya Bukan Berarti ku melupakannya Semoga kau tau
(Bekas Luka, By Navicula)
emanusiakan manusia M dengan cara interaksi langsung, demikian dinyatakan oleh Robi vokalis Navicula dalam DVD Album kedelapan Navicula yang berjudul Tatap Muka. Navicula – sebuah band grunge – yang juga dikenal dengan sebutan Green Grunge Gentlement berdiri pada 1996 di Bali. Band yang tumbuh dari komunitas ini mengambil nama Navicula – dalam bahasa latin berarti kapal kecil – yang merupakan nama sejenis ganggang emas bersel satu dan berbentuk kapal kecil. Grup band yang digawangi oleh Gede Robi (Vokal dan Gitar), Made Indria Dwi Putra (Bass),
Navicula: MUSIK DAN PERUBAHAN SOSIAL
Rai – Gembull – Widya Adnyanya (drum) dan Dadang – Dankie – SH Pranoto (gitar), ini memainkan musik dengan kekhasan lirik mereka.
Pada 2015 ini Navicula meluncurkan album kedelapan yang berjudul Tatap Muka. Menurut Robi sang vokalis, album ini berkonsep live akustik dan dengan format DVD. Tatap Muka menyajikan video klip setiap lagu yang dibuat secara live, di mana penikmat musik dapat melihat langsung Navicula memainkan kedelapan lagu yang ada di Album Tatap Muka ini sekaligus mendengarkan versi audio dari kedelapan lagu tersebut. Dalam album ini teradapat 4 lagu berbahasa Inggris yaitu : Dead Trees, Is Me, Mother in Child dan Song in Dadgad. Sedangkan empat lagu lainnya yang berbahasa Indonesia adalah Tak Pernah Berubah, Merdeka, Bekas Luka dan Suara Hati.
Salah satu lagu yang sangat kental bernuansa hak asasi manusia adalah lagu yang berjudul
Bekas Luka, yang syairnya – tertera diawal tulisan ini - menegaskan upaya memaafkan namun tidak melupakan. Sebuah konsep rekonsiliasi yang ditawarkan oleh berbagai gerakan rekonsiliasi diseluruh dunia, yaitu to forgive but not to forget. Lagu yang liriknya ditulis oleh Gede Robi ini menjadi kontekstual mengingat Indonesia saat ini sedang dalam upaya melakukan rekonsiliasi nasional melalui berbagai pola penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Pada katalog lagu yang terdapat dalam Kemasan DVD Tatap Muka, lagu Bekas Luka bersandingan dengan ilustrasi Wiji Tukul, aktivis HAM yang hilang dan belum ditemukan hingga kini.
Lagu pembuka dari album ini adalah lagu Dead Trees dengan ilustrasi pohon – pohon yang telah ditebang dan sebilah kapak melekat pada salah satu pohon dapat menggambarkan rusaknya lingkungan hidup. Kekuatan dari lirik lagu ini juga terletak pada bahasanya yang sederhana dan mudah dimengerti sebagaimana tercermin berikut ini "Dead trees making my way // it all dissapear, thats why I am here // I keep finding my way, so that one day// my darling we'll walk through the green". Selain itu, Navicula juga menampilkan lagu yang bertema kemanusiaan lain yaitu kasih seorang ibu pada anaknya yang tertuang dalam lagu Mother in Child. Lagu lain yang juga bertema kemanusiaan adalah Merdeka dan Is Me.
Album dengan format DVD ini berdurasi 50 menit dilengkapi dengan password untuk mendownload versi audio dari kedelapan lagu. Album yang video klipnya disutradarai oleh Eric Est ini pada setiap awal lagu, terdapat penjelasan dari masing-masing personel, mulai dari Robi, Gembull, Made dan Dankie.
Album yang keseluruhan video klipnya disutradarai oleh Erick Est ini juga melibatkan beberapa pihak lain, yaitu Rumah Topeng, studio rekaman Antida dan personel grup Nymphea. Pihak – pihak yang dilibatkan ini menurut Navicula adalah pihak – pihak yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Navicula. Dalam DVD ini juga terdapat video klip Navicula lainnya yang di sutradarai oleh Erick Est, yaitu Busur Hujan, Mavia Hukum, Di Rimba, dan Tomcat. Selain itu sebuah klip Gede Robi yang berjudul Freedom Skies.
Dalam laman situs mereka, Navicula menyatakan bahwa, "Isu lingkungan hidup merupakan masalah vital yang sangat mempengaruhi kita semua saat ini, sehingga kami percaya sangatlah penting untuk bertindak segera
dan melakukan apapun yang kita bisa untuk menyebarkan kesadaran dan pemahaman mengenai isu lingkungan ini. Kami memiliki musik; memiliki media berpengaruh dan bahasa universal, dan dengan media inilah kami berjuang menyebarkan kesadaran positif, terutama bagi kaum muda sebagai agen perubahan. Kami percaya, lewat kegiatan berkesenian, kami bisa menebar benih perubahan. Kita perlu berubah, dan Navicula ingin menjadi bagian dari perubahan ini."
Tema lagu Navicula memang kerap berbicara tentang kritik sosial, pencemaran lingkungan, dan penyelamatan alam. Pesan yang disisipkan dalam setiap album mereka adalah perdamaian, cinta, dan kebebasan. Salah satu single mereka yang berjudul Orang Utan merupakan
salah satu bentuk dukungan terhadap gerakan penyelamatan orang utan. Sejak September 2011, isu orang utan mencuat dan memancing amarah publik. Pemicunya, sejumlah perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Timur menggelar sayembara bagi warga untuk membunuh orang utan dengan imbalan Rp 1 - 2,5 juta. Perusahaan sawit yang gencar ekspansi lahan menganggap satwa langka itu sebagai hama yang harus dibasmi. Inilah salah satu alasan Navicula menciptakan lagu itu. Kedepan, semoga Navicula kembali melahirkan lagu – lagu yang menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan dan kemanusiaan. Semoga! ***
Yuli Asmini
Jack Donnelly INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS FOURTH EDITION DILEMMASD POLITICS
Memahami HAM Internasional
Judul Buku
Penulis Penerbit ISBN Jumlah Hal
International Human Rights : Dilemmas in World Politics (Fourth Edition)
Jack Donelly
Westview Press, 2013
978-0-8133-4501-7
XIX + 274 Halaman.
uku yang diterbitkan B pada 2013 ini adalah edisi keempat yang ditulis oleh Jack Donelly. Edisi pertama dari buku ini berjudul Universal Human Rights and Practice yang dipublikasikan pada 1989, tepat setelah sosialisme di Uni Soviet dan Eropa Timur tumbang. Buku
Donelly tersebut pada masa itu dapat dikatakan buku yang visioner, khususnya bagi akademisi yang bekerja di bidang hubungan internasional di mana ide tentang kedaulatan negara sangat dominan dan perhatian para akademisinya terfokus pada penyebab terjadinya perang dan damai.
Hingga tahun 1980-an HAM semata-mata hanya dipandang sebagai masalah domestik yang tidak relevan dengan pemahaman hubungan antar negara. Banyak akademisi hubungan internasional pada masa itu yang menolak menjadikan HAM sebagai bagian dari obyek kebijakan luar negeri karena dipandang akan lebih meningkatkan, dari pada menurunkan, kemungkinan terjadinya konflik bersenjata antar negara.
Dalam edisi keempat ini, hampir seperempat abad setelah edisi perdananya, Donelly yang merupakan Professor Hubungan Internasional di Graduate School of Interational Studies di University of Denver, membahas bagaimana negara dan aktor internasional lainnya merespon HAM semenjak akhir Perang Dunia II.
Buku edisi terbaru ini membahas subjek yang jauh lebih luas dari edisi sebelumnya dan diatur dalam tiga bagian besar: evolusi dan teori HAM; instrumen dan aktivitas global, regional dan transnasional; dan kasus-kasus serta isu-isu Pasca Perang Dingin.
Bagian 1 dimulai dengan bab yang membahas tentang munculnya dan evolusi norma dan hukum HAM semenjak Perang Dunia II, yang berpuncak pada rezim HAM internasional masa kini.
Bagian 2 dari buku ini berisi tujuh bab pendek yang meneliti aktivitas dan instrumen HAM di tingkat global, regional, dan trans-nasional. Bab-bab dalam bagian ini mencakup hal-hal penting mendasar, yang dimulai dengan instrumen global dan regional (contohnya: badanbadan PBB, perjanjian internasional, mekanisme monitoring), yang dilanjutkan dengan diskusi tentang HAM di negara-negara, terutama kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan analisa peran NGO dan kelompok "advokasi transnasional" dalam mempromosikan dan monitoring kepatuhan HAM.
Bagian 3 berisi empat bab yang mencakup isu-isu atau kasus yang berbeda dalam politik internasional kontemporer yang berkaitan dengan HAM. Bab-bab tentang masalah HAM di Cina,
humanitarian intervention, HAM dan globalisasi, dan HAM dan terorisme, masing-masing bab menyediakan analisis empiris yang mendalam, namun mudah dimengerti, tentang bagaimana dan mengapa HAM dilanggar dan apa yang dapat dilakukan terkait dengan pelanggaran tersebut mengingat keterbatasan sumber daya global dan kepentingan yang saling bersaing antar negara.
Sebagaimana edisi sebelumnya, buku yang jelas dimaksudkan digunakan sebagai buku teks dalam kelas -- terutama untuk mahasiswa tingkat lanjut-- menyediakan kemudahan dan kerangka analisis yang relatif komprehensif untuk subyek HAM yang luas.
Berbeda dengan kebanyakan buku teks, Donelly dalam buku ini tidak segan-segan untuk menyatakan argumentasi dan interpretasi tentang beragam isu yang kontroversial. Hal ini juga yang menjadi salah satu kekuatan buku ini, yang membawa diskusi-diskusi dari sudut pandang yang berbeda dan menyediakan argumen yang jelas yang ditujukan untuk "menantang" pandangan para pembaca terkait isu-isu tertentu dan merangsang pemikiran yang lebih kritis dan analitis.
Tujuan ini, oleh Donelly dilakukan dengan memberikan pertanyaan diskusi yang "provokatif" pada setiap akhir bagian, yang menjadi awalan yang baik untuk diskusi dan perdebatan lebih lanjut di dalam kelas. Diskusi tentang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual adalah salah satu contoh bagaimana Donelly mengajak pembaca untuk menganalisa relativisme budaya dan nilai-nilai HAM yang universal, dan bagaimana Hukum HAM Internasional dapat memberikan
keadilan pada isu-isu terkait LGBT (hal. 50-53).
Buku yang menjadi koleksi Perpustakaan Komnas HAM ini, tidak hanya memberikan pemahaman tentang HAM Internasional, namun juga memampukan pembaca untuk berpikir kritis tentang hal tersebut dan mengembangkan analisis para pembaca sendiri tentang beragam isu dan peristiwa HAM yang kompleks. ***
Kurniasari Novita Dewi
FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA?
Menjadi tanggung jawab negara mentaati dan patuh pada hak asasi warganya. Prinsip HAM yang begitu menjunjung tinggi martabat manusia, tidak diskriminasi, mengangkat derajat manusia dalam kesetaraan serta penegakan hukum berpihak pada yang lemah harus menjadi cita-cita negara untuk melayani rakyatnya. Desain ilustrasi : Suwendi
Perserikatan Bangsa-Bangsa:
Muslim Rohingya, Kelompok Minoritas Paling Teraniaya
Meskipun ada tanda-tanda reformasi politik di Myanmar dalam beberapa tahun terakhir, kehidupan warga minoritas Muslim Rohingya di sana belum juga membaik.
emerintah Myanmar P menolak mengakui warga minoritas Muslim Rohingya sebagai warga negara. Warga Rohingya menjadi sasaran serangan kekerasan massal dan terusir dari rumah-rumah mereka ke kamp-kamp yang kumuh. Banyak yang merasa harapan terbaik mereka adalah melarikan diri ke negara-negara tetangga acapkali dengan risiko besar. PBB menyebut Muslim Rohingya sebagai kelompok minoritas yang paling teraniaya.
Setelah lari dari penganiayaan di Myanmar, warga Rohingya menganggap Malaysia, sebuah negara Muslim, sebagai tempat berlindung yang aman. Tapi Malaysia belum menandatangani konvensi PBB mengenai pengungsi sehingga warga Rohingya tidak bisa bekerja secara legal atau menyekolahkan anak-anak mereka, meskipun mereka lahir di Malaysia.
Para aktivis memperkirakan sekurangnya 18 ribu orang Rohingya tiba di Malaysia dalam beberapa bulan terakhir. Sebagian besar merasa tidak punya pilihan kecuali melarikan diri.
Serangan yang disertai kekerasan menyebabkan lengan dan leher Ayub Khan lumpuh sebagian.
"Saya berusaha melarikan diri dari serangan massa, tapi mereka menangkap saya dan membacok bahu saya," kata Ayub.
Massa membunuh orang tua, anak-anak, dan seorang perempuan mengatakan pelaku perdagangan manusia membunuh suaminya ketika mereka lari dengan anak-anak mereka lewat Thailand menuju Malaysia.
"Di negara saya, sangat banyak pembunuhan, penyiksaan dan serangan-serangan yang disertai kekerasan, sehingga kami tidak bisa lagi tinggal di sana. Saya harus meninggalkan Myanmar dan pergi ke Thailand," tutur Nayeemah, seorang pengungsi Rohingya.
Sementara warga Rohingya, Eman Hossein meninggalkan Myanmar menumpang kapal bersama sekitar 400 orang pengungsi Rohingya lainnya. "Kalau ada yang meninggal, mayatnya dibuang ke laut. Sekurangnya 50-55 orang meninggal dalam perjalanan kami," papar Eman Hossein.
Sekitar 40 ribu orang Rohingya di Malaysia terdaftar pada badan pengungsi PBB (UNHCR), sehingga mereka terlindung dari penangkapan dan deportasi. Tapi
para aktivis memperkirakan masih banyak yang belum didaftar.
Nayeemah yang baru sampai, ingin meninggalkan Malaysia. Ia mengatakan, "Kalau saya tinggal disini, saya tidak akan bisa menyekolahkan anak-anak, jadi saya ingin (bisa) dimukimkan di negara lain."
Aktivis Rohingya Mohammad Sadek memperkirakan sampai sekarang hanya sekitar 1.000 orang Rohingya yang telah dimukimkan di negara lain. "Banyak pengungsi yang menunggu lebih dari tiga dekade. Mereka masih dalam kondisi yang sama tanpa harapan apapun. Jadi UNHCR harus memukimkan mereka secepatnya," katanya.
Kesempatan tersebut mungkin tipis, tapi hidup sebagai pengungsi miskin yang terpinggirkan di Malaysia, masih bisa dikatakan lumayan, dibanding tinggal di negara asal mereka, Myanmar.
(Mahi Ramakrishnan/VOA). Sumber: http://www.voaindonesia.com/ content/pbb-rohingya-minoritas-paling-teraniaya-/2600657.html
KOMISINASIONALHAKASASIMANUSIA RUANGPENGADUAN
Tahun 2015, Komnas HAM Fokus pada Pelanggaran HAM yang Berat
Karena penyelesaiannya berlarut, sampai saat ini masih banyak yang belum dituntaskan
ahun 2015, Komnas HAM T akan memprioritaskan sejumlah masalah HAM yang bersifat berlarut-larut, kontemporer (aktual) dan berdimensi global. Masalah HAM yang sifatnya berlarut-larut itu termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga kini belum selesai.
Ketua Komnas HAM, Hafid Abbas mengaku optimis dengan pemerintah baru karena sang Presiden, Joko Widodo berkomitmen menyelesaikan masalah tersebut sebagaimana tercantum dalam Nawa Cita. Oleh karenanya sebagai lembaga yang diberi mandat melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat, Komnas HAM di tahun 2015 bertekad akan mendorong penyelesaian kasus tersebut.
"Diharapkan 2015 dapat diselesaikan," kata Hafid dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM di Jakarta, Kamis (8/1).
Hafid menjelaskan, sampai akhir 2014 ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum selesai. Yaitu Tragedi 1965-1966, Penembakan Misterius 1982- 1985, Talang Sari 1989, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti-Semanggi I-II dan Wasior-Wamena 2003. Hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap tujuh kasus itu belum ditindaklanjuti Jaksa Agung.
Selain itu, dikatakan Hafid, Komnas HAM sedang melakukan penyelidikan terhadap lima peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh. Yakni Peristiwa Simpang
KKA 1999, Jambu Keupok 2003, Rumah Geudong 1989-1998, Bumi Flora 1998 dan Timang Gajah-Bener Meriah 1998-2003. Kemudian, tahun 2015 Komnas HAM juga akan melakukan penyelidikan untuk menentukan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Apakah memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat atau tidak.
Dikatakan Hafid, kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, juga akan menjadi perhatian Komnas HAM di tahun 2015. Hafid mengatakan hasil eksaminasi Komnas HAM terhadap kasus Munir menyimpulkan putusan peradilan terhadap kasus pembunuhan Munir kurang pertimbangan hukum yang cukup. Komnas HAM menilai telah terjadi kelalaian beracara yang mengakibatkan kesewenang-wenangan dalam memutus perkara.
Menurut Hafid, Jika bermacam kasus pelanggaran HAM berat itu dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian maka terbuka celah bagi mekanisme internasional untuk masuk. "Sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip dasar Piagam PBB, Dewan Keamanan dan Statuta Roma," ujar Hafid.
Komisioner Komnas HAM Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Maneger Nasution, mengatakan Komnas HAM menawarkan arah kepada pemerintah dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu. Tahun 2015, Komnas HAM mendorong pemerintah untuk meminta maaf atau penyesalan atas pelanggaran HAM berat yang terjadi.
Selanjutnya, tahun 2016 diharapkan ada kebijakan pemerintah untuk melakukan reparasi terhadap korban dan keluarganya. "Itu yang kami dorong sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu," ujarnya.
Sebelumnya, komisioner Komnas HAM Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Roichatul Aswidah, mengatakan dalam waktu dekat Komnas HAM akan mengadakan pertemuan dengan Kejaksaan untuk membahas penuntasan kasus pelanggaran HAM berat. Awalnya, pertemuan itu direncanakan
berlangsung Desember 2014, tapi karena Ketua Komnas HAM berhalangan maka pertemuan dijadwalkan ulang. "Waktunya sedang diatur lagi agar kami bisa bertemu dengan Jaksa Agung," urainya.
Sumber: http://www.hukumonline.com/ berita/baca/lt54ae92f925ba8/2015--komnasham-fokus-pada-pelanggaran-ham-berat
Kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, juga akan menjadi perhatian Komnas HAM di tahun 2015
100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK, Perlindungan HAM Masih Minus
Harus diakui bahwa track record Joko Widodo yang bersih dari pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan bersih dari sejarah kelam Orde Baru itulah yang mendorong Rakyat untuk memilihnya
[JAKARTA]
irektur Eksekutif Im- D parsial Poengky Indarti menyatakan, Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 setelah mendapatkan dukungan suara sebesar 53,85% Rakyat Indonesia.
"Harus diakui bahwa track record Joko Widodo yang bersih dari pelanggaran HAM berat masa lalu dan bersih dari sejarah kelam Orde Baru itulah yang mendorong Rakyat untuk memilihnya. Rakyat berharap, masa depan Indonesia, termasuk juga masa depan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) akan menjadi lebih baik
di era pemerintahan Jokowi," katanya, kepada SP, di Jakarta, Kamis (29/1).
Terlebih pada saat kampanye pemilihan presiden, lanjutnya, Jokowi menyampaikan visi misinya yang disebut sebagai Nawa Cita. "Pada point 4 menyatakan "Kami akan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, antara lain dengan cara menghormati Hak Asasi Manusia dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu," katanya.
Pada 100 hari Pemerintahan Presiden Jokowi, Poengky mengemukakan, lembaganya mencatat bahwa HAM masih belum menjadi fokus utama Presiden. "Alih-alih menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu secara berkeadilan melalui Pengadilan HAM atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, aparat pemerintah justru kembali melakukan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, antara lain penembakan yang mengakibatkan meninggal-nya 5 siswa SMU dan puluhan orang lainnya pada 8 Desember 2014 lalu di Enarotali-Paniai-Papua. Meskipun di hadapan Rakyat Papua Presiden Joko Widodo
Pemerintah juga harus menggunakan rekam jejak HAM dalam mengangkat menteri-menteri dan pejabat tinggi negara serta para pimpinan tertinggi TNI, Polri, dan BIN. Dengan melaksanakan hal-hal tersebut, maka Pemerintah bisa mewujudkan Indonesia menjadi negara yang benarbenar demokratis dan melindungi HAM
menyatakan menyesalkan kejadian itu dan berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas, akan tetapi hingga saat ini kasus tersebut masih belum jelas penanganannya hingga saat ini," katanya.
Lebih jauh lagi, paparnya, Pemerintahan Presiden Jokowi masih belum bergerak untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan di Papua melalui dialog damai.
Poengky melanjutkan, Jaksa Agung HM Prasetyo, pada hari ke-91 masa pemerintahan Presiden Jokowi yang jatuh pada tanggal 18 Januari 2015, telah mengeksekusi mati 6 orang terpidana mati kasus narkoba. Jaksa Agung juga menyatakan telah mempersiapkan eksekusi mati gelombang kedua yang kemungkinan akan dilaksanakan pada Februari 2015.
kejam dan merupakan produk warisan peninggalan penjajahan kolonial Belanda.
"Sangat mengecewakan bahwa Presiden Joko Widodo ternyata tidak mempertimbangkan bahwa eksekusi mati adalah pelanggaran terhadap hak hidup yang dijamin konstitusi. Padahal hukuman mati adalah hukuman yang
Dalih melakukan eksekusi mati sebagai upaya serius Pemerintah dalam pemberantasan narkoba, menurutnya, adalah dalih yang menyesatkan, karena orangorang yang menjadi terpidana mati hanyalah kurir pembawa narkoba. Sebaliknya, para bandar narkoba masih eksis berada di luar penjara dibekingi oknumoknum aparat, sehingga seberapa banyak terpidana mati narkoba dieksekusi, jumlah korban akibat konsumsi narkoba tidak akan surut.
"Dengan tetap melaksanakan eksekusi mati, Pemerintah Indonesia akan tergagap-gagap dalam melindungi nyawa ratusan buruh migran Indonesia di luar negeri yang terancam dieksekusi mati," katanya.
Kementerian Pertahanan
Poengky juga menyoroti kebijakan Pemerintah melalui Kementrian Pertahanan (Kemhan) yang akan mengajukan 3 RUU, yaitu Keamanan Nasional, Rahasia Negara, dan Komponen Cadangan Pertahanan Negara (Komcad), adalah merupakan bentuk kemunduran.
Pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, terangnya, partai pendukung Presiden Joko Widodo, PDI-P secara tegas telah menolak ketiga RUU tersebut dengan alasan ketiganya potensial merusak demokrasi dan melanggar HAM.
Ironisnya, katanya, mengapa ketika berkuasa, Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo justru mengajukan RUU yang dulu ditolaknya? Lebih ironis lagi, mandat untuk
merevisi UU Peradilan Militer untuk menghapus impunitas malah tidak diprioritaskan.
Poengky menegaskan, pada hari ke-100 masa pemerintahannya, Imparsial mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan berbagai hal, antara lain, menandatangani Keppres Penuntasan Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu melalui Pengadilan HAM Ad-Hoc.
Kemudian, mengajukan pembahasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan DPR Poengky melanjutkan, pemerintah juga harus melakukan moratorium terhadap hukuman mati dan segera melakukan revisi terhadap KUHP dan UU lainnya yang masih memberlakukan hukuman mati. "Penting juga untuk melakukan dialog damai untuk menyelesaikan konflik Papua," katanya.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah tidak mengajukan RUU Kamnas, RUU Rahasia Negara dan RUU Komcad untuk dibahas dengan DPR, sebaliknya menyegerakan pembahasan revisi UU Peradilan Militer.
Poengky menambahkan, pemerintah juga harus menggunakan rekam jejak HAM dalam mengangkat menterimenteri dan pejabat tinggi negara setingkat menteri, serta para pimpinan tertinggi TNI, Polri, dan BIN. Dengan melaksanakan hal-hal tersebut, Poengky optimistis, Presiden Jokowi akan dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara yang benar-benar demokratis dan melindungi HAM. [W-12/N-6]
Rubrik Tanya Jawab HAM ini diasuh oleh Kurniasari Novita Dewi, Penyuluh HAM Komnas HAM. Rubrik ini terbuka untuk umum dan gratis. Pembaca SUAR dapat menyampaikan pertanyaan terkait kasus yang dialami atau hal lain sepanjang berkaitan dengan persoalan HAM. Pertanyaan dikirimkan ke alamat redaksi SUAR melalui surat tertulis, faksimili, surat elektronik (e-mail).
aya sering membaca S berita yang menyebutkan "kelompok minoritas". Sesungguhnya siapakah yang dimaksud dengan kelompok minoritas itu? Apakah Komnas HAM menangani juga masalah kelompok minoritas?
Muhammad Arifin, Ciledug, Tangerang.
Istilah minoritas selalu dihubungkan dan bermakna relasional dengan mayoritas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia minoritas diartikan sebagai golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain.
Dalam konteks hak asasi manusia, istilah minoritas mengacu pada Deklarasi Minoritas PBB yang diadopsi secara aklamasi pada 1992. Dalam artikel 1 deklarasi tersebut istilah minoritas mengacu pada minoritas berdasarkan kebangsaan atau etnis, budaya, agama dan identitas linguistik dan menyatakan bahwa negara harus melindungi keberadaan mereka.
Tidak ada definisi yang disepakati secara internasional tentang apa/ siapa itu kelompok minoritas. Yang sering ditekankan tentang keberadaan minoritas adalah sebuah kenyataan/fakta dan definisi apapun tentang minoritas harus mencakup baik faktor objektif (seperti adanya keberadaan bersama etnis, bahasa atau agama)
dan faktor subjektif (termasuk bahwa individu harus mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota minoritas).
Meskipun sampai sekarang belum terdapat definisi baku siapa yang dimaksud dengan kelompok minoritas, definisi Francesco Capotorti, yang dipilih sebagai Pelapor Khusus PBB untuk Subkomisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas (1977) diterima secara luas di kalangan pejuang hak asasi manusia. Menurut Capotorti, minoritas dipahami sebagai suatu kelompok inferior dari segi jumlah populasi di suatu negara, berada dalam posisi non-dominan, yang anggota-anggotanya -- menjadi warga bangsa ("suku bangsa") di suatu negara -- memiliki karakteristik etnik, agama, bahasa yang berbeda dengan ciri penduduk lainnya, dan menunjukkan meskipun secara implisit, perasaan solidaritas, yang diarahkan untuk mempertahankan budaya, tradisi agama, atau bahasanya.
Capotorti menunjuk kelompok inferior dan non-dominan dengan perbedaan-perbedaan khusus sebagai kelompok. Pengalaman dibeberapa negara, kelompok seperti ini mengalami marjinalisasi dari berbagai sisi; ekonomi, politik dan sosial budaya. Perbedaan mengakibatkan mereka sulit terintegrasi dengan masyarakat lain.
Meski kini kriteria minoritas seperti definisi yang dicantumkan
di atas sering mendapat tantangan, persyaratan untuk berada dalam posisi non-dominan tetaplah penting. Dalam banyak kasus kelompok minoritas akan menjadi minoritas secara jumlah, namun di tempat lain mayoritas secara jumlah juga bisa menjadi minoritas atau posisi non dominan, sebagaimana orang kulit hitam di Afrika Selatan.
Pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah penyandang disabilitas, orang yang menganut agama selain yang diakui oleh negara, atau LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender dan transeksual) merupakan minoritas? Meski Deklarasi PBB tentang Minoritas mengkhususkan pada minoritas etnik, agama dan bahasa, sangatlah penting untuk memerangi diskriminasi berlapis dan mengatasi situasi di mana seseorang yang merupakan etnis, agama dan bahasa minoritas juga di diskriminasi berdasarkan alasan lainnya seperti jenis kelamin, disabilitas atau orientasi seksualnya
Di Indonesia belum ada definisi tunggal yang disepakati bersama terkait minoritas. Dalam Diskusi Kelompok Terfokus "Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas" yang diselenggarakan oleh Komnas HAM pada 20 April 2015, diketahui bahwa belum ada definisi tunggal terkait minoritas. Instansi pemerintah yang diundang dalam kegiatan tersebut juga masih menggunakan definisi masing-masing terkait minoritas. Selain belum adanya pemahaman yang sama akan kelompok minoritas, terdapat beragam persoalan terkait pemenuhan hak-hak kelompok minoritas. Permasalah yang dialami oleh kelompok minoritas agama dan penganut kepercayaan, kelompok LGBT, penyandang disabilitas dan kelompok minoritas lainnya sehari-hari memenuhi pemberitaan media di Indonesia, mulai dari diskriminasi hingga ancaman kehilangan hak hidup.***
Lumpur Panas Sidoarjo Sampai Kapan??? Rakya nunggu penyelesaia! RINGKASAN EKSEKUTLF Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang.Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo Bagian 1 Desain ilustrasi : Suwendi
Ringkasan eksekutif
Sumber: http://sp.beritasatu.com/ home/100-hari-pemerintahan-jokowi-jk-perlindungan-ham-masih-minus/76492
Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo
Bagian pertama dari dua tulisan
I. PENDAHULUAN
eristiwa terjadinya semburuan lumpur panas P didalam lokasi pertambangan Lapindo Brantas Inc. (LBI, selanjutnya disingkat Lapindo) yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Semburan lumpur yang diketahui pertama kali pada tanggal 29 Mei 2006 itu telah mengakibatkan terlanggarnya berbagai hak asasi manusia warga yang menjadi korban, yang hingga saat ini telah menenggelamkan 9 (sembilan) desa di Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Berbagai pihak telah melakukan pemantauan terhadap fenomena semburan lumpur tersebut sejak awal semburan pertama terjadi dan membuat catatan-catatan tentang kejadian yang dipandang penting terkait dengan peristiwa semburan lumpur.
Jumlah warga yang sebelumnya bermukim di desa-desa sekitar lokasi semburan yang terpaksa dievakuasi lebih dari 8.200 jiwa dan tak kurang 25.000 jiwa mengungsi. Disamping itu, sekitar 10.426 unit rumah warga serta 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Lahan dan ternak yang tercatat terkena dampak lumpur adalah lahan tebu seluas 25,61 ha di Renokenongo, Jatirejo dan Kedungeangkring, lahan padi seluas 172,39 ha di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul,Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon, serta 1.605 ekor unggas, 30 ekor kambing, 222 sapi dan 7 ekor kijang.
Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini. Empat kantor pemerintah juga tak berfungsi dan para pegawaijuga terancam tak bekerja. Tidak berfungsinya sarana pendidikan (SD, SMP), Markas Koramil Porong, serta rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon). Rumah/ tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan rusak sebanyak 1.683 unit. Rinciannya: Tempat tinggal 1.810 (Siring 142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590, Besuki 170), 30 sekolah 18 (7 sekolah negeri), kantor 2 (Kantor Koramil dan Kelurahan Jatirejo), pabrik 15, masjid dan musala 15 unit.
Selain mengakibatkan mengungsinya ribuan warga, peristiwa tragis yang sangat berkaitan erat dengan luapan lumpur panas Lapindo ialah meledaknya pipa gas milik Pertamina pada tanggal 22 November 2006. Ledakan pipa gas tersebut menyebabkan 14 orang tewas serta 14 orang lainnya luka-luka. Sebagian besar
korban yang meninggal akibat ledakan pipa gas Pertamina tersebut ialah parapekerja dan petugas keamanan yang sedang bertugas di sekitar lokasi dalam rangka memperbaiki dampak akibat semburan lumpur serta mengamankan warga dari kemungkinan yang lebih buruk, yakni pegawai Jasa Marga, anggota TNI dan anggota Kepolisian.
Sejumlah upaya teknis telah dilakukan untuk menghentikan semburan lumpur yang terus menerus terjadi, diantaranya dengan melakukan teknik snubbing, relief-well dan memasukkan bola-bola beton ke dalam lubang semburan, namun seluruh upaya tersebut ternyata tidak berhasil menghentikan meluapnya lumpur. Di sisi lain, langkah minimalis yang ditempuh oleh pihak berwajib (dalam hal ini Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) ialah membangun tanggul penahan lumpur yang membentuk seprti kolam penampungan, yang hingga saat ini ketinggian tanggul tersebut sudah mencapai 16 meter. Selain mempertinggi dinding tanggul, upaya lain yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) ialah dengan membuat aliran untuk membuang lumpur ke sungai Porong.
Sejak terjadinya semburan lumpur pada tahun 2006 tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia, telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka mengidentifikasi hak-hak warga korban yang terlanggar, mengajukan upaya-upaya pemenuhan hak-hak korban kepada jajaran instansi pemerintahan terkait, mengidentifikasi penyebab terjadinya semburan lumpur panas, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti kesimpulan Tim Investigasi Komnas HAM, Sidang Paripurna Komnas HAM memutuskan untuk membentuk Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo.
Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo dimaksudkan untuk mencari dan menggali fakta-fakta yang ada dalam rangka memperoleh bukti awal yang cukup untuk memenuhi ketentuan pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dalam peristiwa semburan lumpur Panas Lapindo sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Adapun tujuan penyelidikan ialah untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dalam peristiwa semburan lumpur panas Lapindo.
Masa tugas Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo ialah selama 2 (dua) tahun, yakni sejak 1 Juni 2009 sampai dengan 30 Juni 2011.
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk Tim Penyelidikan Proyustisia yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Komnas HAM telah membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo melalui Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 32F/KOMNAS HAM/VI/2009 tertanggal 1 Juni 2009.
Metode analisis yang digunakan dalam laporan ini adalah metode analisis deskriptif untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi, atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.
Adapun langkah yang dilakukan dalam metodologi analisis dalam hal ini adalah analisis hukum. Dalam hal ini analisis hukum dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif untuk suatu kasus "in concreto". Dengan metode analisis ini diharapkan dapat dibuktikan adanya hubungan dari suatu peristiwa "in concreto" dengan unsur-unsur tindak pidana (normatif) pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Selain itu, dalam melakukan analisis hukum ini juga diterapkan adanya penafsiran terhadap hukum dalam rangka untuk penemuan hukum (rechtsvinding) guna mendukung terdapatnya unsur pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa lumpur Lapindo.
Dalam rangka pelaksanaan penyelidikan, tim ad hoc Lapindo telah memanggil dan meminta keterangan saksi sebanyak 128 (Seratus dua puluh delapan) orang. Dalam pelaksanaan penyelidikan, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo telah melakukan peninjauan dan pengumpulan keterangan di tempat kejadian sebanyak 7 (tujuh) kali. Tim juga telah mengumpulkan sejumlah dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan penyelidikan.
Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Peristiwa Lumpur Panas Lapindo menghadapi hambatan-hambatan, sebagai berikut:
Adanya keberatan dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan jajaran Polda Jawa Timur untuk
Sulitnya menghadirkan saksi-saksi pelaku yang bertanggungjawab atas Peristiwa Lumpur Panas Lapindo. Di samping itu, beberapa dari saksi tersebut saat ini sudah pindah domisili ke wilayah lain dan sulit untuk dilacak keberadaannya.
Minimnya alat bukti berupa dokumen-dokumen yang dapat memperkuat keterangan saksi-saksi yang telah dimintai dan didengar keterangannya oleh Tim Penyelidik
Lokasi terjadinya peristiwa yang saat ini sudah terendam oleh lumpur panas sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan penyelidikan di sekitar pusat terjadinya peristiwa semburan lumpur panas dan ledakan pipa gas milik Pertamina.
II. UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATAN TERHADAP KE- MANUSIAAN DAN UNSUR-UNSUR PERTANG- GUNGJAWABAN KOMANDO
Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal, di mana setiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun, tanpa memperdulikan tempat perbuatan dilakukan, maupun kewarganegaraan pelaku ataupun korban. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip no safe haven (tidak ada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam hostis humanis generis (musuh seluruh umat manusia) ini. Perlu ditambahkan bahwa untuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidak dikenal adanya daluwarsa.
Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadap kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998, Konferensi Diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court/ ICC), yang akan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi perhatian komunitas internasional, yaitu: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Dimasukkannya kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakan perjanjian multilateral, mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu treaty norm (norma yang didasarkan kepada suatu perjanjian internasional). Dari ketentuan dalam Statuta tersebut dapat dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak saja terjadi pada masa perang atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi pada masa damai. Sedangkan pihak yang bertangung jawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparatur negara (state actor) saja, tetapi juga termasuk pihak yang bukan dari unsur negara (non-state actors).
Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
1. salah satu perbuatan
undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tidak ada syarat yang mengharuskan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan (misalnya: pembunuhan dan perkosaan), atau kombinasi dari tindak-tindak pidana itu. yang dilakukan sebagai Kemanusiaan bagian dari serangan
2. yang dilakukan sebagai bagian dari serangan
Tindakan harus dilakukan sebagai bagian dari serangan. Misalnya, pembunuhan besar-besaran terhadap penduduk sipil dapat dianggap sebagai serangan terhadap seluruh populasi sipil. meluas atau sistematis yang ditujukan kepada populasi sipil
3. meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil
Syarat "meluas atau sistematis" ini adalah syarat yang fundamental untuk membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan kejahatan internasional.
Kata "meluas" menunjuk pada "jumlah korban", dan konsepinimencakup"massive,seringatau berulang-ulang, tindakannya dalam skala yang besar, dilaksanakan secara kolektif dan berakibat serius".
Unsur meluas atau sistematis tidak harus dibuktikan keduanya, kejahatan yang dilakukan dapat saja merupakan bagian dari serangan yang meluas saja atau sistematis saja. Untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tindakan tersebut juga harus "ditujukan terhadap penduduk sipil". Syarat ini tidak mengartikan bahwa semua populasi suatu negara, entitas atau wilayah harus menjadi objek serangan.
Penggunaan istilah "penduduk (population)" secara implisit menunjukkan adanya beberapa bentuk kejahatan yang berbeda dengan kejahatan yang bentuknya tunggal atau terhadap orang perorangan.
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil" adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.
4. yang diketahuinya
Kata "yang diketahuinya" merupakan unsur mental (mens rea) dalam kejahatan ini. Pelaku harus melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pengetahuan untuk melakukan serangan yang ditujukan
secara langsung terhadap penduduk sipil. Hal ini tidak berarti bahwa dalam semua serangan harus selalu ada pengetahuan. Pengetahuan tersebut bisa pengetahuan yang aktual atau konstrukstif.
Setiap tindakan yang disebutkan dalam Pasal 9 Secara khusus, pelaku tidak perlu mengetahui bahwa
tindakannya itu adalah tindakan yang tidak manusiawi atau merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Unsur-unsur Tindak Pidana Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam Kejahatan Terhadap
Unsur-unsur umum yang harus dipenuhi dari kesemua unsur tentang cara-cara dilakukannya kejahatan terhadap kemanusiaan adalah :
1. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil.
2. Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau memaksudkan tindakan itu untuk menjadi bagian dari serangan meluas atau sistematik terhadap suatu kelompok penduduk sipil.
Adapun unsur-unsur dari setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yang langsung digunakan untuk analisis hukum pada peristiwa Talangsari adalah:
1. pembunuhan (Pasal 9 huruf a)
Unsur dari pembunuhan adalah pelakunya membunuh satu orang atau lebih. Berdasarkan penjelasan Pasal 9 (a) Undang undang No 26 tahun 2000, yang dimaksud dengan "pembunuhan" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan ini selain harus dilakukan dengan sengaja, juga harus dapat dibuktikan adanya rencana terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan ini.
2. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik Iainnya secara sewenang-wenang (Pasal 9 huruf e)
Unsur-unsurnya :
1. Pelaku memenjarakan (imprisonment) satu orang atau lebih atau secara kejam (severe) mencabut kebebasan fisik orang atau orang-orang tersebut.
2. Tingkat keseriusan tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindakan pelanggaran terhadap aturan-aturan fundamental dari hukum internasional.
3. Pelaku menyadari keadaan-keadaan faktual yang turut menentukan kadar keseriusan tindakan tersebut.
Hukum dan standar internasional melarang perampasan kemerdekaan dan perampasan fisik lain sebagai bagian dari hukum HAM baik dalam kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan atau sebagai pelanggaran terhadap perjanjianperjanjian internasional, standar HAM dan jugs bagian dari aturan dalam hukum humaniter. Konsep dari kesewenang-wenangan berdasarkan hukum internasional mencakup pemenjaraan yang tidak sah dan pencabutan kebebasan yang bertentangan baik dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional. Kategori yang dapat menimbulkan tindakan penahanan sewenang-wenang adalah ketika terhadap tahanan tersebut dilakukan penyiksaan, atau tindakan tidak berperikemanusiaan lainnya.
a. perampasan kemerdekaan
Para penyusun Statuta Roma menginginkan kata "pemenjaraan" (imprisonment) diartikan dalam arti sempit sebagai pemenjaraan setelah putusan pengadilan, atau dalam arti luas sebagai penahanan (detention) seperti yang diatur dalam Allied Control Council No. 10. Akhirnya diputuskan bahwa "perampasan kemerdekaan fisik" diartikan dalam arti sempit. Dalam perkembangannya, istilah ini memiliki arti yang sangat luas dan dapat mencakup berbagai bentuk dari pembatasan kemerdekaan fisik termasuk penahanan rumah, penahanan kota atau pembatasan lainnya Walaupun beberapa anggota dari Kelompok Kerja PBB menginginkan digunakannya istilah "penahanan" (detention) yang definisinya sudah jelas diatur dalam hukum internasional, namun istilah "perampasan kemerdekaan" (deprivation of liberty) dapat diartikan lebih luas dari istilah "penahanan" (detention).
b. ketentuan pokok hukum internasional
Aturan-aturan hukum internasional mempunyai arti yang luas, tidak hanya mencakup perjanjian, namun juga hukum kebiasaan internasional serta prinsip-prinsip umum hukum. Bukti-bukti tentang adanya prinsip-prinsip umum hukum dapat dilihat dalam berbagai instrumen termasuk mengenai hak-hak para tahanan.
3. penyiksaan (Pasal 9 huruf f)
1. Pelaku membuat seseorang atau orang-orang mengalami rasa sakit atau penderitaan yang
Unsur-unsur nya:
2. Orang atau orang-orang itu berada dalam tahanan atau berada di bawah kontrol pelaku bersangkutan.
3. Rasa sakit atau penderitaan tersebut bukan akibat e. alasan yang ditimbulkan dan tidak inherent atau diakibatkan oleh penghukuman yang sah.
Hak untuk bebas dari Penyiksaan juga telah dinyatakan oleh hampir seluruh aturan instrumen HAM internasional sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 huruf f UU Nomor 26 Tahun 2000, yang dimaksud dengan "penyiksaan"
adalah dengan sengaja atau melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.
4. penganiayaan (Pasal 9 huruf h)
Unsur-unsurnya:
1. Pelaku dengan kejam (severely) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih, bertentangan dengan ketentuan hukum internasional.
2. Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok.
3. Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, gender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 7, ayat 3, atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang tidak dibolehkan dalam hukum internasional.
4. Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang dimaksudkan dalam Statuta Roma pasal 7, ayat 1, atau berbagai jenis kejahatan lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah.
Definisi dari "penganiayaan", perlu dijelaskan bahwa istilah penganiayaan yang diatur dalam undang-Undang 26 tahun 2000 ini adalah penganiayaan dalam arti "persecution" sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma. Bukan dalam konteks "penganiayaan" dalam KUH Pidana Indonesia.
a. definisi penganiayaan
Persecution dalam Statuta Roma adalah " ..perampasan hak-hak fundamental secara sengaja dan kasar yang bertentangan dengan hukum internasional karena alasan identitas kelompok atau kolektivitas."
b. kelompok-kelompok yang teridentifikasi atau kolektivitas
Statuta Roma tidak membatasi persekusi sebagai kejahatan yang hanya dilakukan terhadap bangsa, etnisitas, ras atau kelompok agama, berbeda dengan mendalam (severe) baik secara fisik maupun mental. kejahatan genosida. Kelompok atau kolektifitas dan anggotanya harus dapat "diidentifikasikan (identifiable)", baik berdasarkan kriteria objektif atau berdasarkan pikiran tersangka.
Beberapa instrumen yang mengatur mengenai persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan mencantumkan syarat persekusi harus dilakukan berdasarkan salah satu alasan/dasar.
d. alasan politis, ras, bangsa, etnis, budaya, agama, jenis kelamin
"Alasan politis" dapat diinterpretasikan sebagai "alasan negara dan pemerintahan, atau hubungan masyarakat pada umumnya" dan tidak hanya terbatas pada anggota partai politik tertentu atau ideologi tertentu. Sehingga, kata "politis" dapat diartikan sebagai masalah hubungan dalam masyarakat seperti masalah lingkungan hidup dan kesehatan. Jadi, kejahatan persekusi bisa juga dilakukan atas dasar adanya perbedaan opini mengenai masalah kesehatan dan lingkungan hidup.
dapat mencakup kelompok yang dianggap merupakan suatu bangsa walaupun anggota dari kelompok tersebut berada di lebih dari satu negara.
Istilah "etnis" (ethnic) lebih sempit dari istilah "etnisitas" (ethnical) dalam Pasal II Konvensi Genosida. Digunakannya istilah etnisitas (ethnical) dimaksudkan untuk mencakup pengguna bahasa tertentu sehingga pertimbangan ras bukan karakteristik yang dominan tetapi lebih diartikan sebagai keseluruhan tradisi dan warisan budaya.
Istilah "budaya" walaupun terdapat dalam berbagai instrumen hukum internasional tetapi tidak ada kesepakatan mengenai definisi ini menurut hukum internasional. Untuk tujuan perlindungan yang dikehendaki oleh Statuta Roma, diusulkan agar digunakan pengertian yang lebih luas yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, kesenian, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan lainlain dari suatu kelompok/bangsa tertentu.
Persekusi yang didasari oleh "agama" seharusnya juga mencakup persekusi terhadap kelompok yang tidak beragama atau berpandangan atheis.
Istilah "jenis kelamin" pengertiannya mengacu kepada pengertian umum yang biasa digunakan dalam berbagai insrtumen HAM internasional tentang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
e. alasan-alasan lain yang diakui secara universal
Istilah "diakui secara universal" harus diartikan sebagai "diakui secara luas" (widely recognoized) bukan diartikan bahwa semua negara harus mengakui bahwa alasanalasan khusus / tertentu tersebut tidak diperkenankan.
f. hubungan antara persekusi dengan perbuatan-perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan-kejahatan lain yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia
Persekusi harus dikaitkan terhadap perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam pasal 9, pasal 8 Undang-undang No.26 tahun 2000 atau kejahatan-kejahatan lain seperti perang dan agresi.
5. penghilangan orang secara paksa (Pasal 9 huruf i)
Unsur-unsurnya:
1. Pelaku:
(a). Menangkap (arrested), menahan (detained) atau menculik (abducted) satu orang atau lebih; atau
(b). Menolak untuk mengakui penangkapan, penahanan atau penculikan, atau menolak memberikan informasi menyangkut nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu.
Konsep "bangsa" lebih luas dari warganegara dan 2. (a). Penangkapan, penahanan atau penculikan
tersebut, diikuti atau disertai dengan suatu penolakan untuk mengakui pencabutan kebebasan atau menolak memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu; atau
(b). Penolakan semacam itu dilakukan atau disertai dengan dicabutnya kebebasan yang dimaksud.
3. Pelakunya menyadari bahwa:
(a) Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut akan diikuti dengan suatu rangkaian tindakan yang bisanya dilakukan dengan penolakan untuk mengakui adanya pencabutan kebebasan semacam itu atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu; atau
4. Penangkapan, penahanan atau penculikan tersebut dilakukan dengan, atau melalui pengesahan, dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi politik.
5. Penolakan untuk mengakui dicabutnya kebebasan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang atau orang-orang itu yang dilakukan dengan, atau melalui pengesahan, dukungan atau bantuan dari suatu negara atau organisasi politik.
6. Pelaku bermaksud untuk menghilangkan perlindungan hukum orang atau orangorang itu untuk suatu jangka waktu lama yang tak tentu.
Berdasarkan penjelasan Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 huruf i, yang dimaksud dengan penghilangan orang secara paksa" yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari Negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.
Unsur-unsur Pertanggung-jawaban Komando
Konsep pertanggungjawaban komandan/atasan berlaku bagi seorang atasan dalam pengertian yang luas termasuk komandan militer, kepala negara dan pemerintahan, menteri dan pimpinan perusahaan.
Artinya, bentuk pertanggungjawaban ini tidak terbatas pada tingkat atau jenjang tertentu, komandan atau atasan pada tingkat tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi unsur-unsurnya.
Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepada komandan atau atasan (atau bahkan individu manapun) apabila is ikut merencanakan, menghasut, memerintahkan, melakukan, membantu dan turut serta melakukan kejahatan. Apabila komandan melakukan salah satu dari tindakan di atas, maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagai pelaku. Pasal 42 ayat (2) Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan bahwa komandan bukan hanya dari militer tetapijuga berlaku bagi atasan non-militer.
Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando Pasal 42 ayat (1)
1. komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan miiiter
a. komandan militer
Komandan militer adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata. Komandan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah langsung kepada anak buahnya atau kepada satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut. Yurisprudensi berbagai pengadilan internasional dalam berbagai kasus pelanggaran hukum perang menunjukkan tidak adanya pembatasan tingkat pertanggungjawaban komandan militer. Dengan demikian, pemahaman di lingkungan militer selama ini mengenai adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua tingkat ke atas atau ke bawah (two step up two step down) tidak berdasar dan tidak sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional.
b. orang-orang yang bertindak sebagai komandan 4. kekuasaan dan pengendalian yang efektif militer
Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer adalah mereka yang bukan anggota angkatan bersenjata suatu negara. Namun, karena kekuasaan dan kewenangan de facto-nya yang begitu besar, ia mampu memerintahkan dan mengendalikan pasukan angkatan bersenjatanya.
c. dapat dipertanggungjawabkan
Pasal 42 Undang-Undang ini menggunakan istilah 'dapat' dan menghilangkan kata `secara pidana' sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan istilah `shall be criminally responsible' yang padanan katanya adalah 'harus bertanggung jawab secara pidana'. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran
ganda bagi kalangan penegak hukum karena dapat diartikan bahwa seorang komandan tidak 'selalu harus' dipertanggungjawabkan dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan bawahannya.
2. pasukan
Berdasarkan pasal 43 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa, pasukan bersenjata dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata, kelompok-kelompok, satuan-satuan, yang terorganisir yang berada di bawah komando yang bertanggung jawab terhadap bawahannya, bahkan jika pihak yang bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh pihak lawan. Pasukan juga termasuk satuan polisi bersenjata dan satuan para militer. Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin militer, yang sejalan dengan hukum humaniter internasional. Yang juga termasuk dalam pasukan non-militer adalah gerakan bersenjata yaitu gerakan sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.
3. komando dan pengendalian yang efektif
Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupun de jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah. Perintah itu harus dijabarkan langsung atau melalui komandan yang langsung berada di bawahnya.
Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian "efektif" yang berarti "berhasil guna" dalam bahasa Indonesia berbeda dengan "effective" yang berarti "nyata/benar-benar" dalam arti bahasa Inggris. Mengingat Pasal 42 UU No 26 tahun 2000 adalah merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris, maka sudah selayaknyalah apabila "pengendalian efektif" dalam pasal ini diartikan sebagai adanya tindakan pengendalian yang nyata/benar atau dengan kata lain merupakan pengendalian secara de facto (nyata).
Dalam keadaan tertentu, seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung. Dalam konteks hukum humaniter, ketika terjadi konflik bersenjata internasional seorang komandan yang memiliki kewenangan sebagai komandan di daerah pendudukan dapat memberikan perintah kepada semua satuan yang berada dalam wilayah pendudukannya. Satuan-satuan seperti ini akan berada dalam kekuasaan dan pegendalian efektif dari komandan apabila menyangkut kepentingan umum dan keselamatan daerah pendudukan tersebut.
5. Tidak melakukan tindakan pengendalian yang Iayak
Pengertian tindakan layak adalah tindakan berdasarkan kemampuan dalam batasbatas kewenangan, kekuasaan, ketersediaan sarana dan kondisi yang memungkinkan. Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan anak buahnya. Namun demikian, is dapat diminta pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu ia "seharusnya mengetahui" bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegah/menghentikan tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan tidak mengetahuinya. Komandan memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi yang relevan dan mengevaluasinya. Apabila komandan gagal untuk memperoleh informasi atau secara sengaja mengabaikan informasi tersebut, maka syarat komandan "seharusnya mengetahui" akan terpenuhi olehnya.
6. Unsur Mental dan Unsur Materiil dari 2. atasan Pertanggungjawaban bagi Komandan Militer
1. Unsur mental (mens rea) : "mengetahui atau seharusnya mengetahui"
Beberapa hal/situasi dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan bahwa komandan mengetahui atau tidak tentang tindak pidana yang dilakukan anak buahnya, seperti: jumlah dari tindak pidana yang dilakukan, tipe-tipe tindak pidana, lingkup tindak pidana, waktu ketika tindak pidana dilakukan, jumlah dan tipe dari pasukan yang terlibat, logistik yang terlibat, jika ada, lokasi geografis dari tindak pidana, tindak pidana yang meluas, waktu taktis operasi, modus operandi dari tindak pidana yang serupa, perwira dan staff yang terlibat, tempat komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan
b. Unsur mater/il (actus reus) : "tidak mengambil tindakan yang perlu dan langkahlangkah yang layak berdasarkan kewenangannya"
Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untuk mengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya. Ukuran kemampuan seorang komandan dalam melakukan pengendalian efektif, termasuk kemampuan material komandan untuk mengendalikan anak buahnya, dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan untuk menentukan apakah komandan telah mengambil langkah-langkah yang perlu dan yang layak untuk mencegah, menghentikan, atau menghukum tindak pidana yang dilakukan anak buahnya. Kemampuan material komandan semacam ini tidak dapat dilihat secara abstrak, namun harus dikeadaan-keadaan pada saat itu.
tindakan yang perlu dan yang layak untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Jika tindak pidana telah terjadi, komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikkan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang diduga melakukannya ke pengadilan.
Pasal 42 ayat (2)
1. hubungan antara atasan dan bawahan
Pasal ini menggambarkan hubungan antara atasan dan bawahan misalnya hubungan dalam komponen-komponen non-militer di pemerintahan, partai-partai politik dan perusahaan-perusahaan. Esensi dari hubungan atasan dan bawahan ini adalah bahwa seorang atasan memiliki kewenangan secara de jure atau de facto untuk melakukan pengendalian terhadap tindakan bawahannya.
Atasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannya dan mengawasi/mengendalikan pelaksanaan perintah tersebut. Kategori dari atasan dapat mencakup pemimpin politik, pemimpin perusahaan, dan pegawai negeri senior.
3. bawahan
Setiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakan sebagai seorang bawahan. Dalam organisasi yang besar, seseorang dimungkinkan untuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan.
4. komando dan pengendalian yang efektif
Seorang atasan memiliki komando pengendalian yang efektif terhadap anak buahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika is memiliki kewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadap anak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
5. gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak
a. dengan sengaja mengabaikan informasi
Terdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea) yang diatur dalam pasal 42 ayat (2) bagi komandan militer dan sipil. Dalam pasal 42 ayat (2) unsur mental (mens rea) bagi atasan sipil adalah apabila is "mengabaikan informasi" bukan "mengetahui atau seharusnya mengetahui" seperti yang berlaku bagi komandan militer. Struktur organisasi sipil memang tidak sama lihat secara kasuistis dengan mempertimbangkan dengan militer yang memiliki hierarki yang begitu teratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistem pelaporan yang efektif Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahui apa yang dilakukan anak buahnya.
b. kegiatan-kegiatan yang berada dalam Iingkup kewenangan dan pengendalian atasan
Orang-orang yang masuk dalam kategori "pasukan" sebagaimana dimaksud dalam definisi "pasukan" dalam ayat (1) yang berada di bawah sistem disiplin internal militer dapat dianggap dia bertugas selama 24 jam. Sedangkan bawahan yang bukan militer hanya bertanggung jawab secara efekif terhadap atasannya selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan/kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaannya itu.
c. gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu berdasarkan kewenangan yang dimilikinya
Atasan harus memiliki kewenangan untuk mengeluarkan petunjuk/perintah kepada bawahannya serta mengawasi pelaksanaan perintah tersebut agar bawahan tidak melakukan pelanggaran atau menghentikan pelanggaran jika terjadi. Atasan juga wajib melaporkan kepada atasan langsungnya atau lembaga penegak hukum lain mengenai tindak pidana tersebut.
III. TEMUAN HASIL PENYELIDIKAN PERISTIWA LUMPUR PANAS LAPINDO
Komnas HAM memandang perlunya melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
Pertama, Komnas HAM melihat bahwa putusan peradilan perdata dalam perkara lumpur Lapindo dan penghentian penyidikan yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam perkara tersebut berada dalam ranah perkara yang berbeda, yakni perkara perdata yang berbeda dengan perkara pidana di bidang lingkungan hidup. Keduanya juga berbeda dengan peristiwa kejahatan kemanusiaan yang menjadi wewenang Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan.
Kedua, Komnas HAM menilai bahwa Hakim peradilan perdata dalam perkara lumpur Lapindo tidak menggunakan standard pembuktian yang benar sebab dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal pembuktian dengan keterangan ahli (Pasal 164 HIR dan Pasal 1886 KUH- Perdata). Justru alat bukti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) yang merupakan dokumen negara sama sekali tidak dinilai oleh hakim.
Ketiga, Komnas HAM memandang bahwa peradilan perdata dan Kepolisian Daerah Jawa Timur yang memeriksa perkara tersebut belum memperoleh atau tidak terlalu mendalami fakta-fakta yang ada, karena mereka hanya mengandalkan keterangan sebagian para ahli baik keterangan di muka pengadilan maupun dalam makalah-makalah hasil seminar yang diajukan sebagai alat bukti, tetapi juga mengabaikan keterangan para
ahli lainnya termasuk hasil-hasil pendalaman para ahli di tingkat internasional, serta belum menilai secara seksama atau mengabaikan alat-alat bukti yang penting termasuk Hasil Pemeriksaan BPK. Kepolisian Daerah Jawa Timur juga menghentikan penyidikan perkara pidananya, padahal sebelumnya telah dilakukan penyidikan yakin dengan alat bukti yang dimilikinya, sehingga telah menetapkan sejumlah tersangka.
Temuan-temuan Komnas HAM dalam peristiwa lumpur Lapindo berdasarkan alatalat bukti surat-surat (Laporan Tim Investigasi Komnas HAM terdahulu, dokumendokumen hasil penelitian atau pemeriksaan lembaga/instansi lainnya termasuk dari BPK, publikasi-publikasi), keterangan para saksi fakta, keterangan para ahli, keterangan orang-orang yang berpotensi sebagai bagian dari pelaku, dan data-data lainnya yang kesemuanya secara hukum adalah merupakan alat-alat bukti merujuk pada standard degree of evidence Pasal 183 dan 184 KUHAP.
Rencana Peruntukan Wilayah
Wilayah titik terdekat dari pusat semburan meliputi, wilayah Renokenongo, Jatirejo dan Kedungbendo. Wilayah terdampak meliputi Kecamatan Porong yang mencakup Desa Renokenongo, Desa Glagah Arum, Desa Plumbon, Kelurahan Mindi, Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo. Kecamatan Tanggulangin termasuk Desa Kedungbendo, Ketapang dan Gempolsari. Sedangkan Kecamatan Jabon mencakup Pejarakan, Besuki dan Kedungcangkring.
Hasil Penyelidikan Komnas HAM terhadap saksi yang diperiksa di wilayah sekitar semburan lumpur panas Lapindo membuktikan bahwa secara umum para korban lumpur Lapindo yang hidup di sekitar wilayah pengeboran sumur Banjar Panji 1 (BJP-1) Porong Sidoarjo tidak mengetahui bahwa adanya rencana ekplorasi atau pertambangan gas di wilayah mereka. Wilayah eksplorasi pengeboran dan semburan lumpur merupakan kawasan padat hunian di perbatasan Desa Renokenongo dan Jatirejo, dibuktikan jarak pemukiman warga dari titik semburan terdekat sejauh 300 meter.
Sementara itu di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2006 berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur 2006-2020 ditetapkan berdasarkan struktur kawasan pemanfaatan kawasan perkotaan, ditetapkan bahwa Sidoarjo difokuskan pengembangan sebagai kawasan pemukiman dan perindustrian. Pengembangan itu untuk mendukung basis wilayah Surabaya Metropolitan Area dan Sidoarjo sebagai satelitnya, jadi wilayah Sidoarjo secara umum tidak diperuntukkan untuk kawasan pertambangan.
Penegasan ini dipertegas oleh Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2003 tentang RTRW Sidoarjo 2003 - 2013 yang menentukan bahwa kawasan budidaya meliputi, pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, pemukiman, dan kawasan lainnya
(pelabuhan bandara, kawasan militer, dan kawasan lainnya). Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut sangatlah jelas bahwa Sidoarjo secara keseluruhan tidak diperuntukkan sebagai kawasan pertambangan, sedangkan peruntukkan kawasan Porong adalah sebagai kawasan pertanian, pemukiman dan perindustrian.
Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan. Pusat semburan hanya berjarak 150-500 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas Inc. sebagai operator blok Brantas. Lokasi tersebut merupakan kawasan pemukiman dan pertanian, direncanakan ke depan dijadikan kawasan Industri Ngoro di Sebelah Barat Jalan Arteri dan Kawasan Industri Jabon di Sebelah Timur Jalan Arteri. Tidak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi.
Profil Umum Lapindo Brantas Ine.
Lapindo Brantas Inc. (dalam laporaan ini disebut juga Lapindo atau Lapindo Brantas) merupakan perusahaan yang didirikan di Delaware, Amerika Serikat. Pada saat hingga terjadinya semburan lumpur Lapindo, Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang ditunjuk oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Lapindo Brantas Inc saat berlangsungnya pengeboran sumur Banjar Panji-1 (BJP-1) merupakan anak perusahaan PT. Energi Mega Persada Tbk yang sahamnya dimiliki melalui PT. Kalila Energy Ltd (84,24 persen) dan Pan Asia Enterprise (15,76 persen). Lapindo Brantas Inc memiliki 50% participating interest di wilayah Blok Brantas, Jawa Timur. Selain Lapindo, participating interest Blok Brantas juga dimiliki oleh PT. Medco E&P Brantas (anak perusahaan dari Medco Energi) sebesar 32 persen dan Santos sebesar 18 persen. Lapindo Brantas Inc bertindak sebagai operator di Blok Brantas. PT. Lapindo Brantas sengaja didirikan khusus untuk mengeksploitasi sumur-sumur yang ada di Blok Brantas.
Tanggal 13 Oktober 2006 PT. Medco E&P mengajukan tuntutan arbitrase internasional di New York, dengan argumen bahwa Lapindo Brantas telah melanggar perjanjian kerja bersama untuk Brantas PSC, dan karenanya PT. Medco E&P harus dibebaskan dari semua kewajiban terkait dana kompensasi dalam masalah lumpur Lapindo. Perkembangan selanjutnya saham Medco E&P menjadi milik dua perusahaan, yaitu PT. Prakarsa Cipta Abadi dan PT. Prakarsa Cipta Selaras. Pada tanggal 8 Mei 2007 PT. Prakarsa Cipta Abadi dan PT. Prakarsa Cipta Selaras selaku pemilik 100 persen PT. Medco E&P (yang berubah menjadi PT. Prakarsa
Brantas) mencabut tuntutan arbitrase tersebut.
Dengan demikian kini saham mayoritas Lapindo Brantas Inc dimiliki oleh Minarak Labuan Co (L) Ltd melalui Kalila Energy Ltd. dan Pan Asia Enterprise.
PT. Medco Energi E&P Brantas selaku pemilik 32 persen participating interest Blok Brantas berubah nama menjadi PT. Prakarsa Brantas yang sahamnya dimiliki 100 persen oleh Grup Prakarsa yang dalam kewajiban finansial dalam insiden semburan lumpur Lapindo dijamin oleh Minarak Labuan Co (L) Ltd. Begitu pula Santos Brantas Pty Ltd. telah mengalihkan 18 persen participating interest-nya di Blok Brantas kepada Minarak Labuan Co (L) Ltd. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa beban finansial dalam urusan semburan lumpur Lapindo tersebut dikonsentrasikan di tangan Minarak Labuan Co (L) Ltd.
Minarak Labuan Co (L) Ltd merupakan sebuah korporasi yang berdiri sejak tahun 1997 berdasarkan hukum Labuan di Malaysia, berkantor pusat di Main Office Tower, Level 6 (D), Financial Park, Jalan Merdeka P.O. Box 80887, 87018 Labuan, F.T. Labuan, Malaysia, yang mempunyai 30 juta saham di mana mayoritas sahamnya yaitu sebanyak 23.870.000 saham dimiliki oleh PT. Bakrie Capital Indonesia, dikontrol dan dimiliki Grup Bakrie.
Riwayat Eksplorasi Sumur BJP-1
Rencana pengeboran sumur BJP-1 juga dimulai dengan surat persetujuan BP Migas, yakni surat Kepala Dinas Pengadaan dan Manajemen Jawa dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) BP Migas No.284/BPD3200/2004-S1 tanggal 6 Juli 2004 sehingga Lapindo Brantas Inc mengumumkan proses tender Integrated Drilling Project Management (IDPM) atas lima proyek pemboran yaitu Sumur BJP-1, Porong-2, Ketingan-1, Banjarpanji-2 dan Porong-3.
Tanggal 21 Oktober 2005, Lapindo Brantas Inc mengajukan permohonan penetapan PT MCN sebagai pemenang tender IDPM kepada BP Migas dengan nilai penawaran sebesar 24,054,625.33 Dollar AS karena penetapan pemenang lelang diatas 5,000,000.00 Dollar AS menjadi wewenang BP Migas. BP Migas dengan surat No.R91/BPD0000/2005-S1 tanggal 30 Nopember 2005 kepada LBI menyetujui PT MCN sebagai pemenang tender pekerjaan IDPM atas lima sumur eksplorasi (termasuk BJP-1) dengan nilai kontrak 24,054,625.33 Dollar AS.
Sumur BJP-1 diusulkan akan di bor dengan tipe pemboran vertical dengan kedalaman 10.000 kaki pada koordinat LAT 00 18' 38.094" Selatan dan koordinat LONG 117 56' 26.279" Timur. Casing program mengusulkan pemasangan casing 20" pada kedalaman 1.000 kaki, casing 16" pada kedalaman 3.500 kaki, casing 13 3/8" pada kedalaman 6.000 kaki, casing 9 5/8" pada kedalaman 8.500 kaki dan casing 7" pada kedalaman 10.000 kaki. Usulan dan evaluasi tersebut disetujui Kepala Divisi Eksplorasi BP Migas dengan surat No.444/BPA1000/2004-S1 tanggal 1 September 2004 menyetujui pemboran sumur eksplorasi BJP-1. Namun berdasarkan hasil penelahaan dokumen usulan dan evaluasi pemboran diketahui bahwa prognosa Lapindo Brantas Inc maupun evaluasi BP Migas tidak memasukkan aspek risiko kemungkinan terjadinya mud volcano di wilayah Jawa Timur atau di daerah Sidoarjo.
Pihak Lapindo Brantas Inc melalui PT. MCN sampai dengan tanggal 27 Mei 2006 telah mengebor Sumur BJP-1 sampai dengan kedalaman 9.297 kaki. Namun demikian, casing baru dipasang sampai kedalaman 3.580 kaki. Hal ini berarti ada bagian lubang sumur yang belum dipasang casing atau dibiarkan tetap terbuka (open hole) sedalam 5.717 kaki (antara kedalaman 3.580 kaki ke 9.297 kaki). Open hole yang panjang tersebut mempunyai pengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan penyelesaian well problem seperti well kick dan loss. Ada indikasi operator terlambat menutup sumur BJP-1 sejak terjadinya kick pada kedalaman 7.415 kaki. Penutupan sumur baru dilakukan pada saat mata pipa bor berada pada kedalaman 4.241 kaki dengan besaran kick jauh di atas toleransi. Keterlambatan menutup sumur tersebut mengakibatkan kick tidak tertangani secara benar yang pada akhirnya mengakibatkan underground blowout.
Pada kedalaman tersebut terjadi total loss circulation (hilangnya lumpur pemboran) dan kemudian dilakukan tindakan mencabut pipa bor. Pada saat mencabut pipa bor, terjadi kick dan pipa terjepit (stuckpipe) pada kedalaman 4.241 kaki. Pipa tidak dapat digerakkan ke atas dan ke bawah maupun berputar/berotasi. Pada tanggal 29 Mei 2006 sejak jam 4.30 muncul semburan H2S, air dan lumpur ke permukaan. Lokasi semburan + 150 meter dari lokasi Sumur BJP-1. Karena luapan semburan lumpur mulai menggenangi area Sumur BJP-1, ada rekahan dan pipa terjepit, maka pada tanggal 4 Juni 2006 Sumur BJP-1 ditinggal untuk sementara (temporary well abandonment). Pada saat ditinggalkan, tinggi semburan berkisar 1-2 meter dan berasal dari tiga titik semburan. Lapindo Brantas Ine baru menutup sumur secara permanen (permanent well abandonment) pada tanggal 18 Agustus 2006 setelah upaya menghentikan semburan lumpur melalui Sumur BJP- 1 gagal.
Teknik Pengeboran dan Pemecahan Masalah
BPK menjelaskan bahwa ada indikasi tidak dilakukannya prinsip kehati-hatian dalam proses pencabutan pipa bor ketika terjadi masalah dalam pengeboran sumur BJP-1. Selama pencabutan pipa bor sejak kedalaman 9.297 kaki telah terjadi indikasi adanya partial loss maupun displasemen lumpur yang sulit diatasi. Namun demikian pencabutan pipa tetap dilakukan sehingga hal tersebut akhirnya menginduksi terjadinya kick. Berita Acara tanggal 8 Juni 2006 tentang penanggulangan kejadian semburan lumpur di sekitar sumur BJP-1 menyatakan bahwa BP Migas maupun Lapindo Brantas Inc. sepakat semburan tersebut sebagai akibat dari underground blow out. Semburan diduga berasal
dari 2 (dua) zona yang berbeda yaitu overpressure zone dan Formasi Kujung (formasi batuan gamping) dan mengalir ke permukaan melalui zona patahan yang telah ada.
Neal Adams Services pada tahun 2006 melakukan penelitian atas data-data terkait semburan lumpur Lapindo tersebut (yang diberikan oleh Medco).
Pada bagian lain Neal Adams Services menyatakan bahwa tindakan Lapindo Brantas (Operator) dalam mengatasi masalah teknis pada sumur BJP-1 adalah sebuah tindakan yang tidak dianjurkan oleh publikasi teknis yang diakui diseluruh dunia. Dalam sejarah sekitar 3.500 kasus semburan yang ada, tindakan Lapindo Brantas Inc tersebut tidak memiliki prioritas. Tindakan itu mengarah pada tindakan kriminal yang membahayakan manusia dan lingkungannya.
Alat bukti hasil riset Neal Adams Services tersebut ternyata juga terkait dengan ketidakmampuan teknis pelaksanaan pengeboran sebagaimana temuan BPK.
Faktor Penyebab Semburan Lumpur Lapindo
Beberapa ahli geologi dan permigasan yang pernah menjadi saksi ahli yang diajukan pihak Lapindo Brantas Inc di Kepolisian Daerah Jawa Timur dan pengadilan perdata memberikan keterangan bahwa semburan lumpur Lapindo disebabkan oleh gempa Yogyakarta, atau biasa disebut gempa Jogja yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2006.
Tetapi saksi ahli lain menerangkan bahwa ia yakin semburan lumpur Lapindo tidak terkait dengan gempa. Memang ada hubungan antara gempa dengan terbentuknya gunung api lumpur dan itu dilakukan studi dan beberapa tahun ada studi di California. Tetapi tergantung pada jarak dan Scala Richter (SR)-nya. Makin besar gempanya, tentu jangkauannya makin jauh, sedangkan kalau makin kecil maka makin pendek jangkauannya. SR gempa Yogyakarta hanya kecil, jadi jangkauannya tidak sampai ke sana (Porong). Bahkan di Surabaya gempa itu tidak dirasakan. Jadi, studi itu dilihat dari segi empiris dia melakukan pengeplotan bahwa apa yang terjadi di Jogja tidak mungkin menyebabkan semburan atau sangat sangat kecil secara empiris tidak mungkin menimbulkan ledakan. Secara akal sehat juga tidak bisa dibuktikan. Bahkan Insinyur pengeboran di lapangan tidak melaporkan gejala apa-apa pada waktu gem pa terjadi.
Langkah-Iangkah Penanganan Semburan Lumpur Lapindo
Beberapa saksi yang tinggal di sekitar lokasi sumur BJP-1 Porong menerangkan bahwa sebenarnya awal terjadinya masalah pengeboran di sumur BJP-1 Porong adalah pada sebelum waktu terjadinya gempa Jogja 27 Mei 2006.
Dengan demikian dapat diartikan bahwa para saksi yang menyaksikan peristiwa semburan lumpur Lapindo pada tanggal 29 Mei 2006 adalah mereka yang tidak mengetahui telah adanya masalah kebocoran sumur BJP-1 Porong sejak tanggal 23 Mei 2006 sebagaimana diterangkan para saksi.
Penanganan Semburan Lumpur Lapindo
Dalam penjelasan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Komnas HAM pada sekitar awal tahun 2007, pada tanggal 30-31 Mei 2006 Inspektorat Jenderal ESDM mengirimkan stafnya ke lokasi sumur BJP-1 untuk melakukan investigasi berkaitan dengan kandungan gas H2S dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah meluasnya lumpur dan mengelola daerah tersebut agar tidak mengganggu kegiatan masyarakat. Hasil investigasi menyebutkan bahwa air dari fluida formasi terus mengalir di permukaan dan terus meluas.
Atas temuan tersebut, Dirjen Migas menerangkan, tanggal 2 Juni 2006 pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo membentuk Tim Penanggulangan Bencana yang beranggotakan dinas pertambangan, Bapedalda, Polri dan Kodam Brawijaya yang diketuai oleh Bupati Sidoarjo. Pada tanggal 3 - 11 Juni 2006, Tim ini melakukan sosialisasi timbulnya gas/uap dipermukaan, melokalisir lumpur agar tidak mengalir ke jalan raya Surabaya - Gempol.
Pada tanggal 14 Juni 2006, Departemen ESDM membentuk Tim Independen yang diketuai oleh Dr. Rudi Rubiandini melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2231 K/73/MEM/2006 untuk menginvestigasi penyebab terjadinya semburan lumpur. Tugas Tim Independen adalah meneliti kondisi geologi di sekitar lokasi sumur BJP-1 dan sumber sumburan liar, meneliti dan mengevaluasi program pemboran dan pelaksanaannya di lapangan, merumuskan solusi teknis penanggulangan masalah luapan sumur/lumpur, dan menyusun alternatif penyelesaian sebagai bahan pengambilan keputusan pemerintah. Dalam rekomendasinya, Tim independen menetapkan upaya menghentikan semburan dilakukan melalui 3 (tiga) skenario, yaitu:
I. Re-entry sumur BJP-1 dengan snubing unit.
II. Re-entry sumur BJP-1 dengan rig kecil untuk melakukan side tracking.
III. Relief wells.
Sementara itu, karena luapan lumpur mengancam infrastruktur publik seperti jalan tol dan rel kereta api, Menteri Pekerjaan Úmum pada tanggal 14 Agustus 2006 membentuk Tim Pengendalian Dampak Semburan Lumpur di Sidoarjo melalui Surat Keputusan Menteri PU Nomor: 312/KPTS/M/2006. Tugas tim yang diketuai oleh Kepala Balitbang PU ini adalah melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian terhadap masalah pengendalian dampak semburan lumpur di Sidoarjo. Berdasarkan surat keputusan tersebut, segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tersebut dibebankan pada anggaran Balitbang Departemen PU dan PT. Lapindo Brantas.
Untuk lebih mengkoordinasikan upaya-upaya penghentian dan pengendalian luapan lumpur yang masih berjalan sendiri-sendiri antar departemen dan pemerintah daerah, pada tanggal 8 September 2006 Presiden membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (Timnas PSLS) melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 dengan masa kerja selama 6 (enam) bulan yang kemudian diperpanjang selama 1 (satu) bulan. Tugas utama Timnas PSLS adalah :
I. Penutupan Semburan Lumpur
II. Penanganan Luapan Lumpur.
III. Penanganan Masalah Sosial.
Dalam melaksanakan tugas penanganan masalah lumpur dan masalah sosial, Timnas PSLS melakukan upaya penanggulangan dan penyelamatan penduduk di sekitar daerah bencana, menjaga infrastruktur dasar dan penyelesaian masalah semburan lumpur.
Lapindo Brantas Inc dalam keterangannya ke Komnas HAM pada pertengahan tahun 2008 menyatakan, mereka mendukung upaya-upaya penghentian lumpur yang dilakukan oleh Timnas PSLS dan mendukung upaya-upaya pengendalian luapan lumpur, seperti mematikan semburan dengan menggunakan kill mud atau dengan metode memasukkan bola-bola beton ke dalam semburan. Dukungan PT. Lapindo Brantas dalam bentuk penyediaan alat-alat berat yang dibutuhkan dan pendanaan atas segala pengeluaran yang dibutuhkan oleh Timnas PSLS. Lapindo Brantas Ine juga mengaku telah melakukan sejumlah penelitian tentang lumpur panas dan geologi di sekitar sumur BJP-1 bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Dalam rangka penghentian semburan lumpur, pihak PT. Lapindo Brantas mengaku telah melakukan berbagai tindakan dan biaya yang dikeluarkan per 28 Februari 2007 untuk penanggulangan penghentian semburan lumpur adalah sebesar 48.344.076,03 Dollar AS atau sekitar Rp 470 milyar.
Dr. Rudi Rubiandini yang bergabung dalam Timnas PSLS sebagai Pakar Mematikan Semburan Lumpur berpendapat, jika pada saat awal semburan lumpur ditangani dengan benar, semburan lumpur masih bisa dimatikan. Menurut Rudi, pada tanggal 29 Mei 2006, ketika ada penduduk yang melaporkan semburan air bercampur lumpur setinggi 25 kaki (8 meter) yang menyembur setiap 5 menit pada jarak sekitar 150 meter ke arah barat daya dari menara pemboran (RIG) dan kemudian lumpur berat kembali dipompakan, ternyata ketinggian semburan berkurang menjadi hanya 8 kaki (3 meter), dan akhirnya tinggal 1 kaki (30 centimeter) dan menyembur setiap sekitar 30 menit. Artinya, menurut Rudi, peristiwa semburan liar ini hampir dapat ditanggulangi dengan menggunakan peralatan pemboran (Rig) yang ada di lapangan.
Hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa operasi penghentian semburan lumpur Lapindo dengan cara snubbing dan relief well tidak mencapai sasaran yang diharapkan karena terkendala oleh faktor-faktor non Brantas, sementara kucuran dana selalu terlambat. teknis, seperti peralatan yang tidak tersedia di lapangan pada saat dibutuhkan, peralatan yang tidak memenuhi syarat, luapan lumpur yang tidak terkendali sehingga menggenangi lokasi rig dan keterbatasan dana operasional.
Penanganan Dampak Semburan Lumpur Lapindo
Sebelum pemerintah pusat mengambil alih penanganan dampak semburan lumpur Lapindo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Tim Terpadu Penanganan Bencana Luapan Lumpur di Kecamatan Porong dan sekitarnya melalui SK Bupati Nomor 188/689/404.1.1.3/2006 tanggal 15 Juni 2006. Tim ini diketuai Bupati Sidoarjo dengan dibantu oleh tiga koordinator yakni Koordinator Pengendalian situasi diketuai Dandim 0816 Sidoarjo, Koordinator Teknis diketuai Lapindo dengan wakil ketua BP. Migas, dan Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Kehumasan diketuai Wakil Bupati Sidoarjo. Tim telah melakukan kegiatan penanganan antara lain:
Melakukan evaluasi masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur secara langsung dengan menyediakan tempat pengungsian sementara di Polsek Porong.
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari semburan yang terjadi.
Memberikan bantuan atas ketidaknyaman karena bau gas H2S yang baunya seperti telur busuk. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat desa Renokenongo, desa Siring, dan desa Jatirejo yang besarnya Rp. 200.000,/kepala keluarga.
Menyediakan beberapa ambulance untuk membantu masyarakat yang terkena dampak langsung dari adanya semburan lumpur.
Menunjuk puskesmas Porong dan juga RSUD Sidoarjo untuk melayani masyarakat yang sakit akibat dari adanya semburan lumpur.
Penanggulangan untuk mencegah penyebaran luapan lumpur.
Mencari alternatif pembuangan lumpur.
Melakukan pengamanan lokasi di sekitar semburan lumpur.
Mencermati dampak sembuan lumpur yang semakin meluas dan menjadi isu nasional, pada tanggal 8 September 2006, Presiden membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 dengan masa kerja selama 6 (enam) bulan yang kemudian diperpanjang selama 1 (satu) bulan.
Tim telah melakukan berbagai langkah, namun, langkah-langkah utama ini tidak membuahkan hasil yang maksimal. Menurut pengakuan sejumlah individu, baik yang terlibat langsung dalam proses penanganan semburan lumpur yang dimintai keterangannya oleh Komnas HAM, kegagalan atas upaya-upaya ini adalah akibat program kerja selalu berjalan tanpa ada ke-
lanjutan dan terukur akibat programprogram tersebut bergantung dengan kucuran dana dari pihak Lapindo
Akibatnya, warga yang sudah merasakan dampak luapan lumpur secara langsung dari Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Kedungbendo melakukan aksi unjuk rasa guna melakukan tuntutan terhadap kerugian yang mereka alami. Akhirnya Lapindo Brantas Inc, pada 4 Desember 2006 menyepakati tuntutan warga sebagai berikut:
1. Lapindo Brantas Inc. bersedia membeli melalui proses jual beli dengan harga antara lain :
a. Harga tanah sebesar Rp. 1.000.000,- /m2
b. Bangunan sebesar Rp. 1.500.000,-/m2
c. Tanah Sawah sebesar Rp. 120.000,-/m2
2 Pelaksanaan jual beli dilakukan melalui proses pendataan dan verifikasi dan diharapkan selesai sampai dengan masa kontrak dua tahun. Pembayaran jual beli dapat dilakukan sebelum masa kontrak tersebut berakhir.
3. Pembayaran akan dilakukan dengan segera melakukan koordinasi dan klasifikasi data dan pelaksanaannya akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Untuk relokasi, Lapindo Brantas Inc akan tetap merealisasikan pembangunan Kawasan Terpadu Sidoarjo Baru, dengan fasilitas seperti masjid, pendidikan, olah raga, kesehatan, pasar, industri, pemakaman serta fasilitas umum lainnya.
Pada 28 Desember 2006 Presiden memberikan arahan mengenai penanganan lumpur Sidoarjo berupa solusi, kebijakan, dan langkah pemerintah sebagai berikut:
1. Penuntasan biaya penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo sebesar Rp. 1,3 triliun oleh Lapindo Brantas Inc mulai Januari 2007 sampai dengan Maret 2007.
2. Pelaksanaan pemberian santunan, kompensasi dan ganti rugi kepada masyarakat dalam bentuk biaya pembelian tanah, bangunan dan lahan pertanian yang terkena dampak langsung sebesar Rp. 2,5 triliun oleh Lapindo Brantas Inc mulai awal Maret 2007 sebesar 20% sebagai uang muka melalui proses administrasi dan verifikasi teknis di lapangan.
3. Percepatan pemindahan dan pembangunan kembali infrastruktur (dalam satu tahun) meliputi ruas jalan tol, kereta api, transmisi listrik, pipa gas, dan jalan arteri nasional.
4. Pabrik Petrokimia Gresik melanjutkan produksi pupuk (untuk para petani) dengan sementara mengambil sebagian alokasi gas PLN.
Membantu keberlanjutan ekonomi regional yang terganggu dengan antara lain pemberlakuan skim khusus di bidang fiskal dan perbankan. Penyaluran dan kanalisasi lumpur secara lebih permanen, sekaligus untuk tujuan reklamasi (dengan toleransi aspek lingkungan) yang memberikan peluang untuk dijadikan tempat pengembangan ekonomi setempat.
Dalam upaya pemanfaatan kembali lahan-lahan pertanian yang terganggu oleh luapan Lumpur Sidoarjo, dalam road map yang direncanakan pemerintah
Provinsi Jawa Timur, diluar peta terdampak, diempat desa, yaitu Mindi, Pajarakan, Kedungcangkring dan Besuki, sedang dicoba pemanfaatan lahan yang terimbas lumpur dengan tanaman pangan melalui demoplot terhadap sekitar 30 Ha lahan dengan biaya sekitar Rp. 250 juta sekali tanam, dengan melibatkan petani¬petani/warga pemilik lahan yang bersangkutan. Kemudian sedang diupayakan pendekatan kepada petani yang menuntut ganti rugi atas gagal panen untuk dapat menerima kompensasi sebesar Rp. 25 juta perhektar per dua tahun (dari tuntutan sebesar Rp. 42 juta per hektar per dua tahun).
Dalam hal penanganan bidang pendidikan, dilakukan dengan mengarahkan pemanfaatan sekolah yang tidak terkena bencana untuk menampung siswa yang sekolahnya rusak berat/ tidak berfungsi sehingga proses pembelajaran tetap berjalan; mengadakan buku pelajaran dan buku perpustakaan bagi siswa di sekolah penampungannya juga dengan membantu transportasi bagi siwa yang rumahnya jauh dari sekolah penampungan.
Dalam bidang kesehatan, penanganan yang dilakukan adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada pengungsi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo melalui posko pelayanan kesehatan di Pasar Porong Baru; memberikan pelayanan kesehatan kepada pengungsi di unit-unit pelayanan kesehatan di sekitar wilayah terdampak, bersama dengan Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo; melakukan pemantauan terhadap penyakit menular dan gizi balita serta tindakan penanganannya disekitar wilayah terdampak, bersama dengan Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo.
Langkah-langkah penanganan oleh Lapindo Brantas Inc tidaklah berbeda jauh dengan yang dibuat oleh Timnas PSLS karena memang dari seluruh langkah penanganan tersebut Lapindo Brantas Inc bertindak sebagai pihak penyandang dana dibantu oleh Santos Brantas Indonesia. Namun demikian hingga saat ini publik tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah dana yang telah dikeluarkan oleh 2 (dua) perusahaan tersebut, termasuk komposisi dana antara dana penghentian luapan lumpur dan penanganan masalah-masalah sosial ekonomi para korban.
Dalam Sidang Kabinet 8 Maret 2007 yang dipimpin Presiden, dihasilkan keputusan antara lain sebagai berikut:
I. Masa kerja Timnas diperpanjang hingga 8 April 2007 melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 sampai dibentuk badan baru yang akan menggantikan.
II. Pemerintah merencanakan pembentukan badan pengganti, yang nantinya akan dipaparkan dalam sidang kabinet, meliputi bentuk organisasi, susunan anggota dan alur koordinasi dengan lembaga lain.
III. Timnas diharapkan bekerjasama dengan Kejaksaan Agung mengambil langkah antisipasi atas rencana sejumlah pihak mengajukan gugatan class action terhadap pemerintah, yakni mendata secara
detail semua upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah sejak pertama kali terjadi semburan.
IV. Timnas akan menghitung ulang kerugian, termasuk biaya yang dibutuhkan untuk membangun kembali sarana infrastruktur yang rusak meliputi jalan tol, arteri, rel KA, jaringan listrik, telepon, gas, dan air bersih.
V. Dalam APBNP 2007 pemerintah akan menyediakan anggaran khusus untuk membiayai penyelesaian kasus lumpur Sidoarjo, tetapi tidak secara penuh.
VI. Skema pendanaan relokasi plus untuk warga di Perum TAS agar warga di perumahan tersebut dapat kembali menjalani usahanya seperti sebelum kejadian luapan lumpur.
VII. Presiden meminta tujuh butir Instruksi Presiden tanggal 28 Desember 2006 terus dilakukan.
Penanganan dampak Iuapan lumpur menurut Perpres No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Lapindo Brantas Ine diberikan tanggung jawab untuk mematikan sumber lumpur, melakukan penanggulan di cincin utama, dan membeli tanah/rumah/lahan persawahan milik penduduk dalam peta terdampak tanggal 22 Maret 2007. Sedangkan permasalahan dampak di luar peta terdampak dan infrastruktur publik seperti jalan tol, rel kereta api, pipa gas, dll, menjadi tanggung jawab Negara. Bahwa sebelum Perpres No. 14 Tahun 2007 tersebut, semua biaya ditanggung oleh Lapindo Brantas inc.
Dalam skema tanggung jawab yang diatur dalam Perpres No. 14 Tahun 2007 tersebut tidak lagi diatur tentang siapa yang bertanggung jawab atau mematikan semburan lumpur. Sejak terbit Perpres inilah maka mematikan semburan lumpur sudah tidak menjadi prioritas dan kebijakan ini disayangkan oleh banyak pihak, diantaranya DEC (Drilling Engginer Club), karena lumpur masih bisa dimatikan dengan metode relief well.
Tujuan BPLS adalah untuk menangani upaya penanggulangan semburan lumpur, menangani luapan lumpur, menangani masalah sosial dan infrastruktur akibat luapan lumpur di Sidoarjo, dengan memperhatikan risiko lingkungan yang terkecil. Badan ini beranggotakan kementerian dan departemen terkait di tingkat nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo berikut tugas kewenangan mereka dalam badan baru tersebut.
Perpres menyatakan seluruh pendanaan pembangunan infrastruktur yang rusak akibat semburan lumpur panas menjadi tanggungjawab pemerintah dan akan dibebankan dalam APBN.
Perpres No. 14 Tahun 2007 menyertakan peta lokasi terdampak yang memuat daerah-daerah yang telah dan sedang terdampak lumpur. Sedangkan wilayahwilayah yang akan berpotensi menjadi wilayah yang terdampak tidak dimasukkan di dalam peta tersebut. Peta terdampak merupakan penjelasan luasan areal yang menjadi tanggung jawab Lapindo Brantas Inc.
Perpres No. 14 Tahun 2007 menyatakan Pemerintah Pusat akan menanggung semua biaya yang dikeluarkan untuk menangani masalah-masalah sosial yang muncul di luar peta dampak semburan lumpur tanggal 22 Maret 2007. Perpres tersebut menyatakan segala ganti rugi dengan skema pembayaran 20% - 80% tersebut merupakan proses pembelian tanah, bangunan, dan lahan sawah oleh Lapindo Brantas Ine dari para korban yang terkena dampak, bukan skema ganti kerugian.
Perpres No. 14 Tahun 2007 menyatakan Lapindo Brantas masih harus bertanggungjawab atas pembiayaan penguatan tanggul-tanggul utama di sekitar lokasi semburan dan penyelesaian masalah-masalah sosial dan ekonomi para korban sesuai dengan peta dampak semburan lumpur per 22 Maret 2007.
Setelah bekerjanya BPLS, tercatat beberapa kali tanggul penahan lumpur jebol. Beberapa desa yang tidak masuk di dalam peta terdampak, yang ada di dalam Perpres No. 14 Tahun 2007 mulai terkena lumpur.
Langkah-langkah pemulihan hak-hak para korban pada dasarnya mengacu pada Perpres No.14 Tahun 2007 Pasal 15. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa langkah-langkah pemulihan hanya terfokus pada para korban semburan berdasarkan peta terdampak per tanggal 22 Maret 2007. Selain itu pasal tersebut juga menjelaskan tentang kerangka pemulihan dimana Pemerintah meminta kepada PT. Lapindo Brantas untuk membeli tanah-tanah yang dimilik para korban semburan lumpur.
Selanjutnya berdasarkan kerangka pemulihan ini Perkembangan pelaksanaan jual beli tanah yang mereka miliki dengan terlebih dahulu meminta verifi- Pejarakan sudah mendapatkan komitmen lisan dari Untuk mendapatkan haknya, korban harus menunjukkan Wilayah yang berada di luar peta terdampak 22 Maret
Lapindo Brantas Inc membuat mekanisme pemulihan seperti yang tertuang dalam pasal 15 Perpres No.14 Tahun 2007 dimana proses penanganan permasalahan sosial ekonomi korban menggunakan mekanisme jual beli tanah sebagaimana yang diatur dalam kebijakan pertanahan nasional.
Atas dasar itu pula PT Lapindo Brantas menunjuk anak perusahaaan mereka yakni PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ) yang berkedudukan di Sidoarjo dan bergerak dalam bidang properti. Perusahaan ini jugalah yang membuat mekanisme pengajuan jual beli tanah yang harus dilalui oleh para korban semburan lumpur Lapindo.
bukti-bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan yang kasi dari pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten. Setelah mendapatkan verifikasi, selanjutnya pemilik
tanah dapat mengajukan klaim kepada MLJ, yang selanjutnya dengan bantuan sekitar 8 notaris kembali melakukan verifikasi keabsahan dari dokumen-dokumen yang telah mereka terima tersebut.
Untuk menjalankan proses pendataan atas tanah dan harta benda dari para korban, pemerintah membentuk Tim verifikasi yang terdiri dari banyak unsur seperti Badan Pembangunan Kabupaten, BPN, Kejaksaan, Kepolisian dan perwakilan dari BPLS. Tim bekerja kurang lebih selama enam bulan untuk melakukan pendataan bekerjasama dengan perangkat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa mendata luas tanah dan bangunan para korban.
Menurut laporan BPLS, tim verifikasi telah menjalankan tugasnya dan menyerahkan seluruh hasil kerjanya kepada pihak PT. Lapindo Brantas melalui PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ).
Biaya penanggulangan lumpur per April 2008 menurut
| NO | KETERANGAN | PENGELUARAN HINGGA APRIL 2008 (IDR) |
| 1 | PENANGANAN SOSIAL | 337 miliar |
| 2 | UPAYA PENUTUPAN SUMBER SEMBURAN | 873 miliar |
| 3 | PENANGANAN PERMUKAAN | 861 miliar |
| 4 | REALISASI JUAL BELI TANAH & BANGUNAN KORBAN TERDAMPAK: - WARGA - B to B - LAHAN LAIN-LAIN | 656 miliar 22 miliar 457 miliar |
| JUMLAH | 3,206 triliun |
keterangan PT. Lapindo Brantas Inc adalah sebagai berikut:
menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas melalui MLJ sesuai Perpres No. 14/2007 per 23 Maret 2010 adalah sebagai berikut:
Penanganan dampak Iuapan lumpur dengan Perpres No. 48 tahun 2008 dan Perpres No. 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Perpres No. 14 Tahun 2007
Dikarenakan dampak lumpur semakin meluas, untuk mengakomodasi desa-desa terdampak yang tidak masuk dalam Peta Terdampak 22 Maret 2007, diterbitkan Perpres No. 48 Tahun 2008. Dalam Perpres ini, 3 (tiga) desa masuk dalam tanggung jawab APBN, yaitu Desa Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan.
2007, yaitu Desa Besuki, Kedungcangkring, dan pemerintah pusat untuk mendapatkan ganti rugi dari APBN melalui Perpres No. 48 Tahun 2008. Sedangkan 9
| JENIS PEMBAYARAN | TARGET PENYELESAIAN | REALISASI PEMBAYARAN | ||||
| Jumlah berkas | Rp (juta) | Jumlah berkas | Rp (juta) | |||
| UANG MUKA 20% | 13.237 | 734.973 | 13.101 | 98,97% | 724.066 | 98,52% |
| 3 PELUNASAN 80% | 13.237 | 3.321.453 | 12.022 | 90,82% | 1.496.344 | 45,05% |
| TOTAL | 13.237 | 4.056.426 | 2.220.410 | 54,74% | ||
desa lainnya, yaitu Ketapang, Pamotan, Siring, Gedang, Mindi, Gempolsari, Glagaharum, Gempol dan Keboguyang belum mendapatkan jaminan apapun baik dari PT. Lapindo Brantas maupun dari pemerintah. Padahal warga di desa-desa tersebut telah terkena dampak dari lumpur berupa munculnya gelembung-gelembung gas yang mudah terbakar, bau gas yang menyengat dan beracun, air yang tidak lagi bisa dikonsumsi, penurunan permukaan tanah (land subsidence), rumah retak-retak, dan sebagainya. Warga yang tinggal di desa-desa tersebut berada dalam situasi yang sangat membahayakan hidup dan kehidupannya karena masih tinggal dan beraktifitas dalam kawasan yang seharusnya tidak lagi bisa/layak huni.
Belum ada langkah-langkah yang kongkret dari pemerintah dan Lapindo Brantas Inc untuk merelokasi warga walaupun korban sudah berjatuhan. Pemda Jatim telah membentuk Tim Penelitian yang dalam rekomendasinya menyatakan bahwa 9 desa tersebut, yaitu Ketapang, Pamotan, Siring, Gedang, Mindi, Gempolsari, Glagaharum, Gempol dan Keboguyang, tidak layak lagi untuk huni. Namun belum ada tindak lanjut yang kongkret atas rekomendasi Tim bentukan Pemprov Jatim ini sampai sekarang.
Permasalahan lain bagi warga yang tinggal di desa terdampak (9 desa) namun belum diakui dalam Perpres No. 14 Tahun 2007 maupun Perpres No. 48 Tahun 2008 adalah adanya Perpres No. 40 Tahun 2009 yang didalamnya ada klausul jika warga sudah menerima uang Bansos dari APBN yang terdiri atas Jadup sebesar Rp 300 ribu per jiwa selama 6 bulan, uang kontrak rumah yang baru diterimakan sebesar Rp 2,5 juta selama setahun, dan uang boyongan sebesar Rp 500 ribu, harus meninggalkan rumah.
Adanya peraturan ini membuat warga dilematis jika dipaksa harus pindah, karena belum ada ganti rugi atau jual beli atas rumah dan tanahnya. Seharusnya ada kejelasan terlebih dahulu atas mekanisme penyelesaian aset warga, yang menurut Perpres akan dibayarkan sebesar 20 persen, kemudian 30 persen, dan sisanya mengikuti kemajuan pembayaran aset warga yang
menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas atau di dalam peta area terdampak.
Sedangkan untuk warga di 3 (tiga) desa di luar peta terdampak, hingga saat ini masih menunggu pembayaran desa-desa lain yang menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas. Kebijakan ini menimbulkan masalah, karena informasi terakhir, PT. Lapindo Brantas melalui MLJ
akan melakukan pembayaran pelunasan 80 persen dengan cara dicicil sebesar Rp 15 juta per bulan. Akibatnya tidak ada kepastian kapan hak-hak warga akan dilunasi dan terancam terjadi konflik antara warga yang menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas dan APBN. Hal itu merupakan konsekuensi ketentuan Pasal 15 Perpres No. 14 tahun 2007 yang diubah dengan Perpres No. 48 Tahun 2008 tersebut yang menentukan bahwa pelunasan asset korban terdampak pada 3 desa terdampak tambahan tersebut mengikuti penyelesaian yang dilakukan Lapindo Brantas Inc. Sedangkan Lapindo Brantas Inc melalui MLJ belum menyelesaikan kewajiban mereka kepada warga korban terdampak menurut Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 dengan alasan kesulitan financial tersebut.
Temuan Tentang Akibat-akibat Semburan Lumpur Lapindo.
Sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, salah satu fakta yang sangat terkait erat dengan peristiwa semburan lumpur panas Lapindo ialah terjadinya ledakan pipa gas (yang berada di tanggul lumpur Lapindo di sisi Timur) pada tanggal 22 November 2006. Pada saat terjadinya semburan lumpur Lapindo, pipa gas tersebut sesungguhnya masih dalam status aktif dipergunakan, oleh karena itu keberadaan pipa aktif tersebut yang letaknya tidak jauh dari pusat semburan lumpur seharusnya sejak awal telah mendapat perhatian serius dari jajaran instansi terkait. Lebih dari itu, sejumlah pihak telah menyampaikan peringatan kepada Pemerintah untuk dapat segera merelokasi posisi jalur pipa gas ke lokasi yang aman, namun peringatan tersebut tidak diindahkan.
Hingga kini masih terdapat perbedaan data tentang jumlah pasti korban yang tewas akibat ledakan pipa gas milik PT. Pertamina (Persero) tersebut. ***
(Bersambung ke SUAR No.2 Tahun 2015)
Memulangkan Mereka yang Hilang
onflik antara Indonesia dan Timor Timur (seka- K rang Timor Leste) yang terjadi antara tahun 1975-1999 menyisakan pekerjaan rumah yang besar, salah satunya adalah masalah pemisahan anak Timor Leste dari keluarga asalnya. Anak-anak yang dipisahkan ini sebagian besar dulunya dijanjikan akan dapat meneruskan sekolah dan mendapat kehidupan yang lebih baik, namun ada pula yang diambil paksa dari keluarganya sebagai jaminan.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor Leste dalam laporannya membuat estimasi bahwa setidaknya 4.000 anak telah dipisahkan selama masa konflik. CAVR dan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste membuat rekomendasi untuk mempertemukan anak-anak yang dipisahkan tersebut. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan sebuah Peraturan Presiden untuk rencana aksi pelaksanaan rekomendasi KKP pada bulan Oktober 2011.
Inisiatif melaksanakan rekomendasi kemudian datang
dari Komnas HAM dan AJAR (Asia Justice and Rights). Komnas HAM juga berinisiatif membuat MoU dengan Provedoria Dos Direitos Humanos E Justica (PDHJ atau Komnas HAM Timor Leste) tentang kesepakatan untuk bekerjasama
menindak lanjuti rekomendasi KKP. Inisiatif tersebut kemudian menyatu dalam proses pendataan anak-anak Timor Leste di Indonesia, yang berorientasi pada fasilitasi pertemuan kembali antara anak-anak dan keluarga asalnya di Timor Leste. Sebuah Tim Bersama yang terdiri dari Komnas HAM bersama dengan AJAR, ELSAM, KontraS, IKOHI kemudian dibentuk dan berkoordinasi dengan mitranya di Timor Leste yang terdiri dari: PDHJ, AJAR Timor Leste dan Yayasan HAK.
Tim bersama melaksanakan serangkaian kerja untuk menemukan anak-anak yang hilang dan dipindahkan ke Indonesia ketika masa konflik di Timor Leste.
Tim juga membangun komunikasi dengan beberapa kementerian dan/atau lembaga negara di Indonesia dan Timor Leste, pemantauan bersama, pendokumentasi dan pengembangan pangkalan data. Selanjutnya tim sepakat memfasilitasi 15 orang "anakanak" yang hilang yang selama ini tinggal di wilayah Jakarta, Bekasi, Bali,Tangerang dan
Kalimantan Timur pada pertengahan Mei 2015.
Pada tangal 18-23 Mei 2015, akhirnya reuni empat belas orang (2 perempuan dan 12 laki-laki) “anak yang dipisahkan" dari keluarganya di Timor-Timur dilakukan. Kunjungan selama enam hari ini menggerakkan hati semua pihak yang terlibat. Anggota keluarga yang tadinya mengasumsikan bahwa saudara mereka telah meninggal menerima keluarga mereka dengan tangan terbuka dan air mata sukacita. Beberapa orang bahkan telah memiliki batu nisan dengan nama mereka, karena berpuluh-puluh tahun tidak terdengar informasi tentang keberadaan mereka. Bagi keempat belas "anak-anak" yang dipisahkan dari keluarganya, reuni dengan sanak keluarga ini adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Namun patut disayangkan kegiatan kemanusiaan ini tidak didukung pendanaan dari kedua pemerintah untuk acara tersebut.
Komnas HAM bersama tim merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengambil tindakan konkrit untuk memulihkan hak orang yang dipisahkan dari keluarganya, dan keluarga korban untuk mengetahui nasib anakanak mereka yang dipisahkan sekaligus mendukung upaya untuk mempertemukan anak-anak tersebut dengan sanak-keluarga mereka di Timor-Leste. Pemerintah Timor-Leste perlu memberi status bebas visa bagi anak-anak yang dipisahkan beserta anggota keluarganya dan membantu upaya pemulihan keberadaan mereka dalam keluarga secara adat.
Eka Christiningsih.
infid WORKSHOP PELATIHAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) "PENGARUSUTAMAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGEMBANGAN WONOSOBO SEBAGAI KABUPATEN RAMAH HAM" WONOSOBO, 3-5 JUNI 2015
Kiri ke Kanan : Morris (FNS), Muhammad Nurkhoiron (Komisioner Komnas HAM), Kholiq Arief (Bupati Wonosobo) dan Afif Hidayat (Ketua DPRD Wonosobo)
ernyataan tersebut disam- P paikan oleh Bupati Wonosobo Kholiq Arief pada pembukaan Lokalatih (Workshop -Training) Kota Sadar HAM yang diselenggarakan untuk Aparat Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada 3 – 5 Juni 2015 di Pendopo Wakil Bupati Wonosobo. Lokalatih yang diselenggarakan sebagai pengejawantahan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) antara Komnas HAM, Infid, Elsam dan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo ini dilakukan oleh Tim Komnas HAM – Infid - Elsam. NKB yang ditandatangani pada 4 Mei 2015 bermaksud menyelenggarakan kerja sama untuk mewujudkan implementasi nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo.
Keluaran yang diharapkan dari Lokalatih ini adalah peserta memiliki pemahaman mengenai HAM, pembangunan berbasis HAM, dan hak atas pembangunan dalam konteks SDGs. Peserta juga diharapkan memiliki pengetahuan mengenai kota HAM dan dapat menyusun rancangan RPJMD yang sejalan dengan HAM.
Lokalatih membahas beberapa topik yang dirancang untuk
mencapai tujuan yaitu; Konsep dasar HAM, yang merinci prinsip – prinsip HAM, sejarah HAM, dan yang utama adalah kewajiban negara. Dalam hukum HAM, pemangku kewajiban adalah negara, dalam hal ini pemerintah, dan dalam konteks lokal, maka pemangku kewajiban HAM adalah pemerintah daerah. HAM dikaitkan dengan konteks otonomi daerah di Indonesia menjadi tema penting untuk meletakkan dasar dari kerja – kerja pemerintah daerah. Topik ini disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron.
Tema berikutnya yang menjadi bahasan dalam lokalatih ini adalah Pembangunan Berbasis HAM. Tema ini sangat relevan disampaikan mengingat dalam pembangunan, kerap terjadi penyimpangan yang berakibat terjadinya pembangunan yang tidak tepat sasaran. Topik dengan narasumber Antonio Pradjosto – pakar HAM dan Demokrasi ini – mengaitkan langsung dengan praktik pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo.
Tema terkait Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Pasca 2015 yang ditawarkan oleh PBB yang menjadi rujukan bagi negara di
Lokalatih Human Rights Cities di Wonosobo
"Hak Asasi Manusia tidak harus sesuatu yang besar. HAM juga bisa berupa upaya pemerintah memberikan layanan terbaik kepada publik".
Kholiq Arief, Bupati Wonosobo.
dunia saat ini turut dikenalkan dalam lokalatih ini. Tentunya topik Human Rights Cities, yang merupakan jantung lokalatih ini menjadi pokok bahasan yang juga menarik. Pemkab Wonosobo setidaknya telah beberapa kali menghadiri World Human Righs Cities Forum – pertemuan tahunan – yang diselenggarakan oleh para Kepala Daerah diseluruh dunia membahas Human Rights Cities.
Lokalatih ini diikuti oleh 15 orang aparat Kabupaten Wonosobo, khususnya Task Force HAM yang dibentuk oleh Bupati Wonosobo untuk mewujudkan Wonosobo sebagai Kota Sadar HAM. Hal yang cukup menarik perhatian dari penyelenggaraan Lokalatih Human Rights Cities ini adalah kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo, Afif Hidayat selama tiga hari penuh dan menunjukkan komitmennya untuk mendorong disahkannya Peraturan Daerah Wonosbo, Kota Ramah HAM. Hal ini menunjukkan adanya komitmen baik Kepala Daerah maupun Ketua DPRD untuk menjadikan HAM sebagai dasar bekerja pemangku kewajiban. Semoga.
Yuli Asmini.
Pemantauan Hak Atas Pendidikan dan Kesehatan
Tim pemantauan melakukan pertemuan terbuka dengan aparatur Desa Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak
ada 1 - 5 Desember 2014, P Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh melakukan pemantauan hak atas pendidikan, kesehatan, akses layanan dasar dan umum di beberapa desa yang berada di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil. Tim Pemantauan terdiri dari Sepriady Utama, Eka Azmiyadi, Mulia Robby Manurung, Novita Anggraini dan Nur Aina. Pilihan menjadikan Pulau
Banyak dan Pulau Banyak Barat sebagai wilayah pemantauan dilatarbelakangi informasi adanya beberapa desa yang termasuk dalam kategori wilayah terpencil yang memerlukan perhatian pemerintah.
Kunjungan Tim Pemantauan bertujuan untuk memantau pemenuhan hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas pendidikan, kesehatan, pelayanan dan fasililitas
Tim pemantauan dengan aparatur Kecamatan Pulau Banyak Barat dan aparatur Desa Sukamakmur
Tim pemantauan didampingi Camat Pulau Banyak Barat dan aparatur desa meninjau Desa Ujung Sialit
Tim pemantauan berbincang dengan para guru SD Negeri Ujung Sialit di rumah dinas mereka.
layanan dasar dan umum. Hasil pemantauan akan disampaikan kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya melalui rekomendasi. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh dalam bentuk pemerataan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam untuk warga negara yang berada di wilayah tersebut di atas.
Selama di lapangan, tim pemantauan mengunjungi beberapa desa kepulauan di antaranya Desa Balai dan Desa Teluk Nibung di Kecamatan Pulau Banyak, dan Desa Haloban, Desa Gunung Sialit, dan Desa Sukamakmur di Kecamatan Pulau Banyak Barat. Kunjungan ke desa-desa tersebut menggunakan speed boat milik kecamatan.
Dalam kunjungannya, tim pemantauan didampingi camat
dan aparaturnya bertemu dengan aparatur desa, kepala puskesmas, kepala sekolah, guru, perwakilan masyarakat dan mengunjungi fasilitasfasilitas umum milik desa seperti sekolah, puskesmas, dan sarana-sarana lainnya.
Dari hasil pemantauan tersebut, tim pemantauan mendapatkan temuan lapangan, antara lain:
1. Fasilitas kesehatan yang dimiliki Puskesmas Pulau Banyak di Desa Balai Kecamatan Pulau Banyak secara umum baik dan memadai. Namun puskesmas tersebut kekurangan tenaga medis seperti dokter gigi. Dokter umum puskesmas sering tidak hadir menjalankan tugasnya. Selain itu, puskesmas membutuhkan speed boat untuk difungsikan sebagai ambulance.
2. Desa Teluk Nibung yang berjarak 30 (tiga puluh) menit perjalanan laut dari Desa Balai masih memiliki
fasilitas umum yang minim untuk melayani warga. Desa mengalami kekurangan tenaga kesehatan seperti bidan.
Desa ini hanya memiliki SD dan SMP. SD dan SMP telah dilayani guru yang berstatus Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T). Apabila warganya ingin melanjutkan
Tim pemantauan dengan aparatur Kecamatan Pulau Banyak Barat dan aparatur Desa Sukamakmur
Tim pemantauan berkeliling melihat kondisi dan fasilitas Puskesmas Pulau Banyak di Desa Balai
sekolah ke tingkat SMA, warga tersebut harus bersekolah ke Desa Balai. Gedung SD dan SMP belum dilengkapi dengan fasilitas internet. Desa juga belum memiliki sarana angkutan laut yang berguna membantu warga untuk pergi ke sekolah maupun membawa warga yang sakit ke puskesmas di Desa Balai. Dermaga sebagai pintu masuk desa juga perlu diperbaharui karena dermaga yang ada masih berstatus sementara atau darurat.
3. Pembangunan jalan di Desa Ujung Sialit tidak dapat dilakukan karena desa tersebut masuk dalam kawasan konservasi alam. Desa tersebut belum memiliki listrik, kekurangan tenaga medis, kekurangan tenaga pengajar, dan hanya memiliki sebuah gedung SD. Apabila ada warga yang ingin sekolah ke tingkat SMP dan SMA, maka warga tersebut harus menempuh perjalanan laut ke desa tetangganya.
4. Seperti yang dialami oleh Desa Ujung Sialit, wilayah Desa Sukamakmur juga masuk dalam kawasan konservasi alam. Desa ini memiliki satu gedung PAUD, satu gedung SD, dan satu Gedung Puskedes. Desa ini mengalami kekurangan tenaga medis dan guru, belum adanya dermaga yang permanen, dan tidak adanya alat transportasi laut.
Dari hasil pemantauan tersebut, tim pemantauan merekomendasikan agar Pemkab Singkil melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
1. Perlunya penambahan jumlah guru di masing-masing desa. Guru-guru yang telah ada maupun yang akan ditempatkan diprioritaskan untuk mendapat status PNS. Pemerintah juga perlu membangun fasilitas rumah dinas bagi guru. Dengan adanya status yang jelas, insentif pendapatan tambahan, dan
fasilitas pendukung yang memadai, guru-guru akan betah untuk mengajar di desa terpencil tersebut.
2. Sama halnya dengan tenaga pengajar, pemerintah juga perlu menambah tenaga medis. Untuk mendorong semangat kerja para tenaga medis perlu diberikan stimulus pendapatan tambahan, kejelasan status kepegawaian dan fasilitas rumah dinas.
3. Untuk mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, setiap desa perlu diberikan inventaris alat transpotasi laut, pembangunan jalan penghubung desa, aliran listrik, serta perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah dan kesehatan.***
Mulia Robby Manurung
Jokowi memberikan grasi kepada lima orang tahanan politik Papua. Sumber foto: http://news.liputan6.com/
GRASI PRESIDEN
Penuhi Hak Tahanan Politik Papua
Presiden Joko Widodo memberikan grasi bagi lima orang tahanan kasus makar Papua Merdeka di saat berkunjung ke Papua.
emberian grasi tersebut P merupakan bentuk tindakan negara yang adil bagi warga negara yang memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat, presiden dianggap memahami dasar perjuangan politik orang Papua. Karena itu pemberian pengampunan menjadi jalan lain menyadarkan masyarakat dan bagian dari bentuk dialog antara presiden dengan masyarakat Papua yang bersebrangan pandangan politik. "Pemberian pengampunan oleh presiden adalah bentuk
pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga binaan di lembaga permasyarakatan", ujar Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey.
Bersamaan dengan pemberian grasi bagi lima tahanan politik di Papua, Komnas HAM Perwakilan Papua juga sedang meminta pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memfasilitasi pemulangan 7 tahanan makar Kasus Kampung Sasawa dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Sorong ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Serui. "Pemulangan tahanan ke Kota Serui agar bisa dikunjungi oleh keluarga adalah bagian dari pemenuhan HAM warga binaan," kata Frits Ramandey saat bertemu dengan Bupati Tiny Tesar di ruang kerjanya.
Komnas HAM Perwakilan Papua telah melaporkan hal tersebut kepada Kanwil Hukum dan HAM Papua dan juga Papua Barat bahkan telah mengirim surat resmi kepada Dirjen PAS Kementerian Hukum dan HAM RI agar memberikan fasilitas pemulangan para tahanan sebab mereka hanya dititipkan untuk menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sorong namun setelah putusan mereka masih tetap ditahan di Lapas Sorong, oleh sebab itu keluarga dan bahkan para tahanan dalam pertemuan dengan Komnas HAM meminta agar mereka dipulangkan ke Kota Asal Serui untuk menjalani masa penahanan. ***
Yorgen Numberi.
ALFIUS YOUW (17th) SIMON DEGEY (18th) KULI BANGUNAN SMA YPPGI YULIAN YEIMO (17th) Panial Bendarah, SMA KLS I 8 Desember 201 Praial Berdarah, 8D 1ber 2014 Panial Berdarah, 8 Desember 2014 CNN Indonesia
Peringatan Natal yang dilakukan untuk mengenang empat korban yang tewas saat Tragedi Paniai
Kasus Paniai, Menunggu Komitmen Aparat
Komnas HAM telah mengirim beberapa tim ke Paniai untuk memantau dan menyelidiki kasus penembakan yang menewaskan 4 warga sipil di Paniai.
omnas HAM telah K mengirim beberapa tim ke Paniai untuk memantau dan menyelidiki kasus penembakan yang menewaskan 4 warga sipil di Paniai. Komnas HAM Perwakilan Papua dalam investigasinya menyebutkan dalam insiden tersebut peluru datang dari tiga arah yang meyebabkan meninggalnya 4 warga masyarakat dan mengenai korban lainnya yang ada di sekitar lapangan Karel Gobai Paniai. Untuk itu perlu dibentuk tim pencari fakta yang independen dan terpadu dari berbagai unsur, karena jika hanya diberikan pada kepolisian maka diyakini akan
mengalami kesulitan sebab akan terjadi keengganan kepolisian dalam memeriksa pihak TNI.
Jhon Gobai, Ketua Dewan Adat Paniai, memberikan dukungan bahwa pengungkapan siapa pelaku penembakan adalah cara terbaik untuk memulihkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah RI, dalam hal ini TNI dan Polri, yang bertugas di wilayah Paniai dan Papua.
Secara umum, jika kasus ini tidak diungkap maka menunjukan bahwa aparat adalah pelaku kekerasan di balik semua sandiwara kekerasan di Papua. Selama ini, menurut Jhon Gobai dalam Diskusi Kelompok Terfokus yang dilakukan Komnas HAM Papua, sambil menunggu pihak Polda Papua dan Kodam menyatakan kesediaan mengungkap kejadian yang sebenarnya, diharapkan masyarakat juga bersedia memberikan kesaksian.
Frits Ramandey.
Fasilitas Publik untuk Penyandang Disabilitas
Oleh Rusman Widodo
ndonesia mengakui penting- I nya perbaikan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui pendekatan hak asasi manusia. Upaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dilakukan melalui pembuatan beragam kebijakan dalam bentuk peraturan/ undang-undang dan program kerja yang pro penyandang disabilitas.
Sejumlah kebijakan yang telah diambil oleh Indonesia antara lain yaitu: 1.Meratifikasi Convention on the Right Person with Disabilities (CRPD) yang kemudian menjadi UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas; 2.Pada tahun 2010, melalui Inpres No. 3/2010 melaksanakan kebijakan Pembangunan yang Berkeadilan yang merefleksikan program -program pemerintah pro rakyat, sejalan dengan upaya pencapaian MGDs; 3).Menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas 2004-2013. Selain itu, di tahun 2014, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI. Bila tidak ada aral melintang paling lambat 2015 Indonesia telah memiliki Undang-Undang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
Hal lainnya, sejumlah peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mulai bermunculan di sejumlah
provinsi. Tercatat provinsi yang telah memiliki Perda tentang penyandang disabilitas adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DIY, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini sejumlah daerah juga telah membuat rancangan perda tentang penyandang disabilitas. Bahkan di tingkat kota/kabupaten telah mulai disusun rancangan perda tentang penyandang disabilitas.
Menyimak perkembangan peraturan/ undang-undang tentang penyandang disabilitas tampak terjadi tren yang terus membaik dari tahun ke tahun. Artinya, pasca ratifikasi CRPD ada kepedulian dari pemerintah daerah untuk membuat kebijakan tentang penyandang disabilitas.
Lantas, apakah hak-hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi setelah bermunculan perda penyandang disabilitas di sejumlah daerah. Tampaknya, harapan masih jauh dari kenyataan. Menurut Kementerian Sosial jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 2,8 juta dari jumlah penduduk di Indonesia. Penyandang disabilits berat diperkirakan di Indonesia mencapai 163.000 orang, namun yang telah tertangani sekitar 20.000 hingga 30.000 orang.
Kondisi umum penyandang disabilitas di Indonesia masih memprihatinkan. Hak-hak penyandang disabilitas yang termasuk kelompok rentan (vulnerable groups) masih terabaikan. Mereka sering mengalami kesulitan dalam mengakses beragam hal yang menjadi kebutuhannya. Kesulitan itu antara lain muncul karena belum adanya fasilitas publik yang memadai dan akses bagi penyandang disabilitas.
Sejumlah fasilitas publik yang dapat kita lihat secara kasat mata belum akses yaitu fasilitas publik terkait: 1. Transportasi Publik; 2. Gedung atau bangunan instansi pemerintah dan swasta (hotel, penginapan dll); 3. Tempat belanja (Mal, Pasar); 4. Taman-taman
kota / Ruang Terbuka Publik; 5. Tempat Rekreasi. Bisa kita lihat di sejumlah kota banyak gedung instansi pemerintah dan swasta belum menyediakan jalan atau tangga yang akses bagi penyandang disabilitas. Transportasi publik (bus kota, angkutan kota, dll) sangat tidak akses bagi penyandang disabilitas. Bahkan cenderung membahayakan bagi penyandang disabilitas.
Taman-taman kota tidak akses bagi penyandang disabilitas karena jalannya ditutup dengan portal. Alasannya supaya motor tidak bisa masuk, tapi itu berarti mematikan akses penyandang disabilitas yang memakai kursi roda. Mal dan pasar-pasar tidak menyediakan toilet khusus dan landaian yang memudahkan penyandang disabilitas bergerak. Tempattempat wisata juga belum ramah penyandang disabilitas karena jalannya terlalu sempit, tidak ada landaian, tidak ada papan informasi yang bisa diakses secara mudah oleh penyandang disabilitas.
Sejatinya, penyandang disabilitas yang memiliki beragam kekhususan membutuhkan beragam fasilitas publik yang dapat menunjang aktivitas hidup mereka sehari-hari sehingga mereka bisa merasa menjadi manusia seutuhnya. Dan, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak mereka. Pasal 41 ayat 2 UU No.39/1999 tentang HAM menyatakan "Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus." Tanggungjawab untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas ada di pundak negara atau pemerintah sebagai pemangku kewajiban yang mendapat mandat dari rakyat. ***
PERPUSTAKAAN KOMNAS HAM
YERPUSTAZAAMI XOMDIAS HA WELCOME selamat Datang silakan isi Manual Pelatihan Dasar HAM PEGANGAN FA Buku Tamu Koleksi literatur terkait Hak Asasi Manusia terbitan dalam maupun luar negeri MANAAALA AAA ANTIEAN HAM· : PEAN ASITOR LAYANAN TERBUKA UNTUK UMUM
Jam buka : Senin - Jum'at Pukul 09.00 - 16.00 WIB
Layanan : Baca ditempat, foto copy, peminjaman (khusus internal) scanning, free wifi, internet
http://perpustakaan.komnasham.go.id/ JI. Latuharhary No. 48 Menteng 10310 Jakarta Pusat Telp. 021-392 5230 fax. 021-392 5227
Kontak Pustakawan : Hendra Kusuma, Fauzan Faradli, Nur Afifa Fauzia, Puspawati F. Usman
BEGITU BANYAK MASA DEPAN DAN KEHIDUPAN BAYI YANG TERLAHIR KE DUNIA TERANCAM OLEH KEJAHATAN KEMANUSIAN. SEJAK DALAM KENDUNGAN, MEREKA TERANCAM DICAMPAKKAN KERENA TINDAK ABORSI. SAAT TERLAHIRPUN, PRAKTIK JUAL BELI ORGAN TUBUH, PENCULIKAN, PENJUALAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING), PENYIKSAAN BAHKAN MENJADITARGET UTAMA PEMBASMIAN ETNIS DARI PERANG YANG BERKEPANJANGAN MENJADI ANCAMAN MASA DEPAN KELANGSUNGAN HIDUP MEREKA.
HARUSNYA KITA TERSADAR, MEREKA JUGA PUNYA HAK HIDUP UNTUK MENJADI PENYAMBUNG MASA DEPAN KEHIDUPAN KITA.