Wacana HAM
Media Komunikasi dan Informasi Komnas HAM Edisi I/Tahun XIV/2016
Menyoal Fenomena KBB dí Indonesia
Komnas HAM Apresiasi Walikota Kupang dan Bupati Purwakarta
Mengupayakan Dukungan Negara bagi Kelompok Minoritas
Menyoal Fenomena KBB di Indonesia
Komnas HAM Apresiasi Walikota Kupang dan Bupati Purwakarta
Kelompok Minoritas: Minim Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Mengupayakan Dukungan Negara Bagi Kelompok Minoritas
IDENTITAS bisa menjadi persoalan yang rumit. Tentu saja tidak sulit untuk menyatakan bahwa identitas merupakan suatu objek yang identik dengan dirinya sendiri. Persoalan identik dengan diri sendiri yang kemudian menjadi berbagi identitas dengan orang lain dalam kelompok tertentu (identitas sosial), maka persoalan identitas akan menjadi semakin rumit. Sebenarnya, berbagai kerusuhan dan konflik yang terjadi saat ini berkisar di seputar perseteruan akibat penegasan identitas yang berlainan di antara kelompok yang berbeda-beda, sebab konsepsi tentang identitas ini memang mempengaruhi pikiran dan tindakan individu ketika berada di dalam kelompok.
Pelbagai bentuk kekerasan dan kekejian oleh kelompok masyarakat maupun negara dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa hingga kini bangsa ini belum menemukan jati dirinya. Perseteruan antar identitas yang muncul dalam berbagai bentuk kekerasan komunal semakin memperjelas bahwa ragam identitas sosial hanya berdasarkan sistem klasifikasi dominan. Maka menjadi pertanyaan terhadap bangsa ini yang memiliki keragaman yang luar biasa pada budaya, agama, ras-etnis, ideologi dan bahkan orientasi seksual mengapa masih terus melakukan kekerasan antar kelompok.
Amartya Sen, seorang filsuf sosial, menyatakan bahwa sistem klasifikasi yang dominan pada masa kini berdasarkan agama, komunitas, budaya atau peradaban. Padahal dalam diri seseo-
rang tidak hanya memiliki satu identitas. Tanpa perlu timbul kontradiksi, seseorang yang sama dapat sekaligus menjadi seorang WNI, kelahiran Lampung, keturunan tionghoa, seorang perempuan, penganut Islam, seorang feminis, seorang heteroseksual, seorang guru tsanawiyah, dan seseorang yang mengakui hak-hak kaum gay dan lesbian. Masing-masing kelompok tersebut, "tempat" orang yang sama menjadi bagian dari keseluruhannya secara simultan memberinya identitas yang khas. Dengan kata lain tidak ada individu yang memiliki identitas tunggal. Pada akhirnya individu itulah yang harus memilih derajat kepentingan relatif dari berbagai macam afiliasi dan asosiasi dalam konteksnya masing-masing.
Wacana HAM kali ini secara khusus membahas bagaimana kehidupan suatu kelompok yang memiliki identitas minoritas diantara kelompok masyarakat lainnya serta bagaimana hak kebebasan dan berkeyakinan dipraktikkan di indonesia. Untuk kedua isu ini Komnas HAM telah membentuk Desk Kelompok Minoritas serta Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Desk kebebasan Beragama dan Berkeyakinan beberapa waktu lalu telah melaksanakan Kongres Nasional serta memberikan penghargaan kepada dua kepala daerah. Sedangkan untuk desk minoritas bertepatan dengan hari lahir Pancasila meluncurkan laporan awal terkait dengan kondisi pemenuhan hak kelompok-kelompok minoritas. Kabar-kabar inilah yang akan dibahas dalam wacana HAM kali ini.
Penanggungjawab: Muhammad Nurkhoiron Pemimpin Umum: Sudibyanto Pemimpin Redaksi: Banu Abdillah Editor: Rusman Widodo Redaktur Pelaksana: Eva Nila Sari, Louvikar Alfan Cahasta, Hari Reswanto Sekretariat: Triyanto, Happy Hardianti, Agus Syaefullah Alamat Redaksi: Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4 B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026
Menyoal Fenomena KBB di Indonesia
(FOTO: EVA NILA SARI)
Jayadi Darmanik (Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM), M. Imdadun Rahmat (Pelapor Khusus kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM), Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia), Tjahyo Kumulo (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia), dan Zannuba Chafsoh Wahid (Direktur The Wahid Institute) pada dialog interaktif di Kongres Nasional KBB pada tanggal 23 Februari 2016 di Balai Kartini Jakarta.
ATUHARHARY – Desk Kebebasan Beragama dan L Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM sukses menggelar Kongres Nasional KBB pada tanggal 23 Februari 2016. Keberhasilan acara ini tak terlepas dari kontribusi The Wahid Institute. Kongres ini sesungguhnya ditujukan untuk mempromosikan hak KBB selain memberikan perhatian khusus pada peran pemerintah daerah agar lebih berperan dalam penyelesaian kasus-kasus KBB di wilayahnya masing-masing.
Dalam rangka itu, sebagai rangkaian kegiatan kongres, juga dilangsungkan diskusi interaktif dan pemberian apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah yang dinilai telah berdedikasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan serta peluncuran Laporan KBB di Indonesia.
Kegiatan ini mendapatkan respon
positif dari banyak kalangan, baik masyarakat sipil maupun kalangan media. Puluhan kuli tinta memenuhi ruangan kongres. Tingginya apresiasi publik, ditimbulkan oleh kehadiran sejumlah pihak sebagai narasumber pada acara diskusi interaktif. Sebut saja Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia), Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia), M Imdadun Rahmat (Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM), Jayadi Damanik (Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM) dan Zannuba Chafsoh Wahid (Direktur The WAHID Institute).
Mengawali kegiatan, Ketua Komnas HAM menyampaikan kata sambutannya. Poin penting yang disampaikan Nur Kholis pada kata sambutannya adalah bahwa hak KBB masih men-
jadi persoalan yang belum tuntas dalam transisi politik di Indonesia. "Ini sebuah ironi mengingat secara legalitas, jaminan pelaksanaan hak ini telah diatur dengan baik, bahkan hak KBB khususnya forum internum yang merupakan hak individual, tidak bisa ditunda pemenuhannya atau non derogable rights," katanya.
UUD 1945 dan beberapa peraturan UU di bawahnya antara lain UU No. 39/1999 tentang HAM, lanjut Nur Kholis, telah memuat jaminan atas hak KBB kepada seluruh rakyat Indonesia. Bahkan deklarasi penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama/ keyakinan telah dicetuskan dalam resolusi Sidang Umum PBB No. 36/55 pada 25 November 1981, telah menyatakan bahwa negara dalam hal ini pemerintah adalah pemangku kewajiban HAM temasuk di dalamnya hak atas KBB.
Selain UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, instrumen hukum HAM Internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, telah menjadi landasan kewenangan Komnas HAM untuk melakukan pengawasan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah khususnya terkait pelaksanaan kebebasan beragama dan berkeyakinan di daerah masing-masing.
“Saya tegaskan sekali lagi, negara adalah pemangku kewajiban HAM termasuk di dalamnya hak atas KBB. Mandat ini jelas dan UU 39/1999 ingin membumikan pasal ini. Pasal ini menjadi tidak bermakna apabila pada praktik di lapangan kehidupan berkeyakinan dan beragama tidak mampu dilindungi oleh negara. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Walikota Kupang dan Bupati Purwakarta yang dalam bentuk yang paling sederhana telah mewujudkan ketentuan ini," tukasnya.
Terkait kewajibannya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fullfill), negara harus bertindak cepat, tepat dan tegas ketika mengetahui ada pihak yang melanggar hak atas KBB. “Pemerintah juga harus mengupayakan dengan serius untuk mengharmonisasi dan menyelaraskan beberapa produk hukum yang saling bertentangan dengan pemberian jaminan KBB. Berdasarkan keputusan Sidang Paripurna tahun 2014, Komnas HAM telah menetapkan pembentukan pelapor khusus KBB untuk memantau upaya negara/ pemerintah dalam hal pemajuan, penghormatan dan pemenuhan hak KBB di Indonesia," paparnya.
Terkait isu ini, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menyampaikan
apresiasinya atas pelaksanaan kong res KBB. Ia pun menyepakati bahwa negara dan pemerintah memang harus hadir pada setiap persoalan yang terjadi di level pusat maupun daerah. Pada kesempatan itu, ia pun menyampaikan maafnya atas kiprah sejumlah kepala daerah yang tidak menunjukkan rasa 'tanggungjawab nya' atas musibah atau persoalan yang dialami oleh warganya.
"Posisi Kemendagri cukup jelas yaitu bahwa beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi semua warga negara. Setiap warga negara, tanpa terkecuali, bebas memeluk agama masing-masing, beribadah menurut agama masing-masing. Kebebasan berkeyakinan harus diberikan sepanjang tidak sesat dan merusak akidah agama yang ada," urainya.
Sementara itu Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan konsep bangsa Indonesia yang menempatkan agama pada posisi yang penting. "Agama menduduki posisi yang sangat kuat, bukan sekedar mewarnai namun menempati posisi yang sentral. Tidak hanya pada konstitusi, namun juga pada dasar negara Pancasila," tegasnya.
Demikian halnya dengan hak asasi manusia (HAM). Betapa Bangsa Indonesia menempatkan nilai HAM pada posisi yang sangat penting tampak pada konstruksi konstitusi Indonesia yang membunyikan HAM dalam 10 pasalnya. "Satu-satunya bab dalam konstitusi kita yang terbanyak memiliki pasal adalah bab tentang HAM. Tidak tanggung-tanggung ada 10 pasal, 9 pasal bicara tentang hak asasi dan pasal terakhir bicara tentang kewajiban asasi. Sehingga selain pengakuan terhadap hak, juga terdapat pembatasan terhadap hak dan kebebasan ,"lanjutnya.
Pembatasan, menurutnya, hanya boleh dilakukan oleh undang-undang. Kendati demikian, terdapat prasyarat agar undang-undang mempunyai
kewenangan untuk membatasi yaitu pembatasan diberlakukan sematamata dalam rangka menghormati hak orang lain sebagaimana telah diuraikan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Kemudian, pembatasan itu harus memenuhi tuntutan adil atas pertimbangan moral, agama, ketertiban umum dan keamanan. "Atas nama agama, undang-undang sesungguhnya mempunyai kewenangan membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan. Persoalannya adalah pada bagaimana tafsir kita terhadap kondisi keagamaan saat ini dan temuantemuan di sekitarnya yang memberikan alasan untuk diberlakukannya pembatasan," urainya lebih lanjut.
Fenomena KBB di Indonesia
Selama dua tahun berjalan, Pelapor Khusus Komnas HAM untuk KBB yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat, mencatat sejumlah temuan penting. Pertama, telah terjadi pelang garan akibat kebijakan diskriminatif dalam kategori forum internum seperti UU No. 1/PNPS/ 1965 tentang Penodaan Agama, UU No. 23 Tahun 2006 dan SKB Tiga Menteri Tahun 2008 dan sejumlah Perda diskriminatif tentang Larangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Sementara dalam kategori forum eksternum, pelanggaran tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 8 dan No. 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
Kedua, telah terjadi pelanggaran hak atas KBB dalam bentuk pembiaran (by omission) yang begitu massif di berbagai level pemerintahan. Ketika terjadi kasus-kasus intoleransi, aparat pemerintah daerah (Pemprov dan Pemda/Pemkot) tidak berani berhadapan dengan massa intoleran. Bahkan, yang sering ditemukan adalah aparat pemerintah, oleh sebab kesamaan agama dengan agama kaum intoleran, berlaku memihak dan tidak imparsial. Artinya, aparat pemerintah daerah justru menjadi bagian dari massa intoleran dan turut berpartisipasi dalam perbuatan intoleran.
"Singkat kata, fenomena kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sejauh ini masih mencatatkan sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan solusi sesegera mungkin sehingga tidak seorang pun tercederai hak asasinya,"tukasnya.
Menurut Imdadun, sepanjang 2015, Komnas HAM mencatat ada 87 pengaduan terkait kasus-kasus pelanggaran atas hak KBB. Atau meningkat dari tahun sebelumnya yang menyentuh angka 74 pengaduan. Total tindakan atau kasus yang berhasil ditindaklanjuti dari data pengaduan dua tahun tersebut mencapai 93 kasus.
Berdasarkan data pengaduan kasus-kasus KBB yang disampaikan ke Komnas HAM, dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran paling besar yaitu sebanyak 37 pengaduan adalah terkait kasus pelarangan, penghalangan dan perusakan rumah-rumah ibadah. Posisi kedua yaitu sebanyak 24 pengaduan terkait kasus-kasus pelarangan, penghalangan, gangguan aktivitas keagamaan meliputi kegiatan keagamaan dan peribadatan. Sementara posisi ketiga sebanyak 8 kasus pengaduan terkait diskriminasi atas dasar agama/ keyakinan yang pada umumnya berhubungan dengan pelayanan hak sipil warga negara. Selanjutnya terdapat 7 kasus terkait intimidasi dan 6 kasus terkait pemaksaan
keyakinan.
“Perlu saya sampaikan bahwa pemaksaan keyakinan adalah bentuk yang paling serius dari seluruh pelanggaran yang ada karena menyangkut forum internum yaitu warga negara tidak dapat secara bebas memeluk, memilih dan meyakini agama tertentu," tukasnya.
Dari sisi korban pelanggaran, menurut Imdadun, Jemaat Ahmadiyah Indonesia masih menjadi korban terbanyak mencapai 17 kasus, diikuti Jamaah Masjid/ Mushalla mencapai 16 kasus, Jemaat Gereja 15 kasus, individu 10 kasus, kelompok warga masyarakat 10 kasus, warga Penghayat Kepercayaan 7 kasus, Jamaah Syiah 5 kasus, Pondok Pesantren 3 kasus, Umat Buddha 3 kasus, Anggota Ormas Keagamaan sebanyak 2 kasus, dan Masjid JAI, Masjid, Warga Perempuan, Umat Konghucu, Umat Hindu masing-masing sebanyak 1 kasus.
Terkait pelaku teradu, pemerintah kabupaten/kota masih menjadi terduga pelaku pelanggaran tertinggi sebanyak 36 pengaduan. Sementara posisi berikutnya diikuti oleh kelompok orang/kelompok warga masyarakat sebanyak 10 kasus. Institusi/ ormas keagamaan sebanyak 7 kasus, pemerintah pusat/presiden sebanyak 6 kasus.
Berdasarkan konteks wilayah, Jawa Barat adalah provinsi yang paling banyak teradu terkait isu KBB mencapai 20 kasus, diikuti DKI Jakarta sebanyak 17 kasus, Jawa Timur 7 kasus, NAD 5 kasus, Sumatera Utara 4 kasus, Jawa Tengah 4 kasus.
Terkait maraknya kasus-kasus KBB yang diadukan, Komnas HAM melihat strategisnya peran pemerintah daerah dalam hal ini. Oleh karena itu selain melakukan fungsi pemantauan, mediasi, Desk KBB juga mengundang pemerintah daerah dalam rangka mendiskusikan dan mengkonsolidasi-
kan sinergi sehingga sama-sama mempunyai kontribusi terhadap upaya penyelesaian kasus-kasus terkait isu KBB. "Perlu kami sampaikan bahwa respon daerah ini cukup beragam, ada yang cukup responsif, namun tak sedikit yang cukup alot dan baru merespon setelah tiga kali pemanggilan. Kendati demikian, kondisi saat ini telah jauh lebih baik," ungkapnya.
Koordinator Desk KBB Komnas HAM Jayadi Damanik menyampaikan, terkait fenomena KBB hal yang perlu menjadi perhatian adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi lahirnya kebijakan diskriminatif. Pertama, adanya tekanan kelompok intoleran. Peristiwa yang terjadi adalah (1) penolakan pendirian gereja Santa Clara di Bekasi; (2) Penyegelan masjid Ahmadiyah di Bekasi; (3) Surat edaran Walikota Bogor tentang pelarangan perayaan asyura secara jelas tertulis; (4) Penahanan KTP elektronik di Kuningan; dan (5) Kasus GKI Yasmin.
Kedua, belum kuatnya pengetahuan dan kesadaran terhadap norma-norma hak atas KBB. Walau pemerintah pusat dan daerah telah melakukan upaya tetapi dirasa belum cukup. "Harapan kita ke depan pemerintah terus mendorong agar masalah ini bisa selesai," tegasnya.
Ketiga, problem pada kebijakan yang lebih tinggi. Di Jawa Barat, terdapat Pergub No 12 tahun 2011 yang menurut Komnas HAM offside dan overdosis dari SKB 3 menteri. "Oleh karena itu kami mendorong, walaupun penanganan di kabupaten/kota mungkin tepat untuk melihat kepada SKB 3 menteri. Karena tidak sedikit di daerah ini menambah lebih dari SKB 3 menteri. Dalam praktiknya, pemda buat dosis lebih," jelasnya.
Terakhir yaitu berbagai upaya yang mengistimewakan ajaran agama tertentu (state favoritism). "Barangkali ini sengaja atau di luar kesadaran sehingga menjadi persoalan diskriminatif," tukasnya.
Upacara Yadnya Kasada atau Kasodo ini merupakan ritual yang dilakukan setahun sekali untuk menghormati Gunung Brahma (Bromo) yang dianggap suci oleh penduduk suku Tengger yang mendiami wilayah Jawa Timur.
KTP dan Jaminan Kebebasan Beragama
Sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, kementerian di bawah naungannya tengah berupaya mengadakan data kependudukan yang menyeluruh. “Pertama kali saya menjabat jabatan ini (menteri), masih terdapat 8 juta e-KTP ganda. Saat ini secara perlahan telah kami benahi. Demikian pula dengan akta kelahiran karena dari 254 juta penduduk hanya 30%nya," ungkapnya.
Data Kemendagri juga menyebutkan terdapat kurang lebih 3 juta penduduk Indonesia yang belum mendapat KTP karena kebijakan daerah atau mengalami persoalan dalam perolehannya. "Untuk pengurusan e-KTP, pada prinsipnya, sebagaimana ketentuan UU harus mencantumkan dan mengisi kolom agama terutama bagi penganut 6 (enam) agama yang disebutkan dalam UU yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu. Persoalan memang dialami oleh para penganut agama/ kepercayaan di luar enam agama tersebut. Banyak masyarakat di Jawa Barat yang menganut keyakinan Sunda Wiwitan, lalu masyarakat Samin di Pati dan para penganut aliran kepercayaan," paparnya.
Praktik Baik
Zannuba Arifah Chafsoh Wahid mengungkapkan sudah dua tahun belakangan, The Wahid Institute memulai tradisi baru bukan hanya melaporkan pelanggaran tetapi juga praktik baik yang terjadi di masyarakat terkait isu KBB. "Hal ini penting dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana kemajuan yang dapat dicapai dari upaya penanganan yang telah dilakukan dan ini telah
menginjak tahun ke delapan The Wahid Institute mengeluarkan laporan ini," kata Direktur The Wahid Institute ini.
Sepanjang tahun 2015, The Wahid Institute mencatat telah terjadi kenaikan peristiwa dan tindakan terkait isu KBB hingga 23% apabila dibandingkan tahun sebelumnya sehingga pada 2015 terjadi peningkatan dengan 190 peristiwa dan 249 tindakan yang terdiri dari 130 tindakan masih dilakukan negara dan 119 tindakan dilakukan oleh aktor non negara. Pada tahun 2014, aktor negara mencapai 98 tindakan dan aktor non negara 89 tindakan.
Dari segi sebaran wilayah, pelanggaran KBB tertinggi terdapat di Jawa Barat, Aceh, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Banten, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara.
Selama 2015, rata-rata terjadi 15 pelanggaran KBB perbulan. Naik dari 2014 yang rata-rata 13 peristiwa per bulan. Pelanggaran paling tinggi terjadi pada bulan Oktober, November, dan Desember. Lima aktor negara terbanyak antara lain kepolisian (28 tindakan), Pemda (11 tinda-
kan), Bupati/Walikota (11 tindakan), Camat (9 tindakan), Kantor Kemenag di tingkat kabupaten/kota (8 tindakan). Lima aktor non negara dengan basis massa yang besar menempati peringkat pertama. MUI menempati peringkat kedua dan FPI di peringkat ketiga. FPI selalu tercatat sebagai aktor pelaku pelanggaran setiap tahunnya.
"Pada 2015, harus diakui bahwa serangan fisik dalam isu KBB mulai berkurang. Tiga bentuk pelanggaran terbanyak oleh aktor negara adalah pembatasan/pelarangan/penyegelan rumah ibadah dan ujaran kebencian serta kriminalisasi keyakinan berdasar agama/keyakinan. Sementara untuk empat kelompok korban terbanyak dari aktor negara adalah aliran/individu terduga sesat, JAI, Umat Kristiani dan anggota Gafatar," lanjutnya.
Tahun ini The Wahid Institute, lanjutnya, telah meningkatkan pemantauan terhadap praktik baik dalam rangka mendorong agar dapat menjadi inspirasi bagi berbagai pihak sehingga lebih menghormati hak KBB dan tercipta toleransi antar umat beragama. (Eva Nila Sari)
Komnas HAM Apresiasi Walikota Kupang dan Bupati Purwakarta
NGRESN N BERAGAMA DA 23 FEBRUARI 20 (FOTO: EVA NILA SARI) M. Imdadun Rahmat (Pelapor Khusus Desk KBB Komnas HAM), Jonas Salean (Walikota Kupang), Nur Kholis (Ketua Komnas Ham), Dedi Mulyadi (Bupati Purwakarta) dalam pemberian Apresiasi Komnas HAM untuk Pemerintah Daerah yang berdedikasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak atas KBB di jakarta pada Selasa, 23/02/2016.
AKARTA-Jayadi Damanik mengambil posisi di tengah panggung dengan selembar kertas di tangannya. Dengan lantang Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM tersebut membacakan hasil keputusan Komnas HAM terkait Apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang berdedikasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
Desk KBB Komnas HAM menilai hanya dua pemerintah daerah saja yang dipandang layak untuk menerima penghargaan tersebut yaitu Jonas Salean yang memangku jabatan sebagai Walikota Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dedi Mulyadi yang menjabat sebagai Bupati Purwakarta di Provinsi Jawa Barat.
"Berdasarkan pengamatan dan analisis yang telah dilakukan oleh
Desk KBB Komnas HAM dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Komnas HAM memutuskan memberikan Apresiasi kepada dua kepala daerah yang dinilai telah menunjukkan dedikasinya dalam perlindungan dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakikan di Indonesia," demikian seru Jayadi di tengah hadirin yang hadir pada acara pemberian apresiasi tersebut di Jakarta pada Selasa, 23 Februari 2016.
Jayadi juga menguraikan alasanalasan mengapa kedua kepala daerah tersebut terpilih untuk menerima Apresiasi Komnas HAM tersebut. Adapun pertimbangan utama mengapa Komnas HAM memberikan Apresiasi kepada Walikota Kupang, Jonas Salean, yaitu karena kontribusi beliau dalam penyelesaian polemik pembangunan Masjid Nur Musafir.
"Beliau bersedia menandatangani
kesepahaman dengan Komnas HAM dan Pengurus Masjid Nur Musafir untuk melaksanakan mediasi penyelesaian permasalahan pembangunan Masjid Nur Musafir di Kelurahan Batuplat, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur," ungkap Jayadi.
Selain itu, lanjut Jayadi, pertimbangan lain mengapa Jonas Salean layak menerima Apresiasi Komnas HAM tersebut adalah kesediaan beliau untuk berkomunikasi dengan pimpinan gereja setempat dalam rangka meminta pimpinan gereja untuk berdialog dengan kelompok yang sebelumnya berkeberatan terhadap pembangunan Masjid Nur Musafir. "Kami patut mengapresiasi kesediaan beliau untuk mengedepankan dialoq dan musyawarah dengan warga Kelurahan Batuplat dalam penyelesaian permasalahan Masjid Nur Musafir," tegas Jayadi.
Sementara pertimbangan utama mengapa Dedi Mulyadi selaku Bupati Purwakarta layak menerima apresiasi ini adalah karena sikapnya yang tegas untuk tidak terpengaruh dengan desakan-desakan kelompok intoleran yang menginginkan pembatasan terhadap hak atas KBB kelompok minoritas di Purwakarta.
"Bupati Purwakarta telah berkomitmen untuk tidak melarang Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Purwakarta kendati Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah pada tahun 2011 di Jawa Barat," kata Jayadi.
Bahkan dalam rangka menegaskan komitmennya tersebut dan guna melindungi hak beragama dan berkeyakinan di Purwakarta, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Purwakarta No_mor 450/2621/Kesra tentangJaminan Melaksanakan Ibadah Berdasarkan Keyakinan. Semua pertimbangan tersebut telah diuraikan di Berita Acara Penyerahan Apresiasi yang ditandatangani langsung oleh Ketua Komnas HAM, Nur Kholis.
Membangun Kerukunan Beragama di Kupang
Jonas Salean menyatakan sejak ia memangku jabatan sebagai Walikota Kupang ia telah berkomitmen bahwa Kupang akan menjadi kota kasih (karya, aman, indah, harmonis) kendati kota berpenduduk 558 ribu jiwa ini didominasi oleh umat Kristiani (89%). "Kota ini harus aman, indah dan kehidupan warganya harmonis. Atas dasar itu, kami lakukan tugas ini dan semua komponen agama serta elemen masyarakat yang ada kita ajak bersama mewujudkan Kupang sebagai Kota Kasih," tandasnya pada sesi diskusi Praktik Perlindungan dan Pemenuhan KBB oleh Pemerintah Daerah pada rangkaian Kongres KBB di Jakarta, Selasa (23/02/2016).
Menurutnya, upaya membangun kerukunan ini dimulai dengan membangun kebersamaan dan persaudaraan. "Kalau hari natal, seluruh gereja dijaga oleh pemuda muslim. Begitu pula sebaliknya, ketika taraweh dan Idul Fitri, pemuda Kristen turut menjaga kelancaran dan keamanan kegiatan. Itu yang kami kembangkan dan semua berjalan baik. Ketika umat Kristen melakukan pawai Paskah kemarin, GP Anshor melakukan pengawalan. Saya lihat di daerah lain, hal semacam ini sulit diwujudkan. Kami mulai dengan dasar kebersamaan dan persaudaraan. Itu kuncinya. Kalau sudah ada kebersamaan dan persaudaraantinggi, sekat-sekat apapun akan hilang," urainya.
Wujud keterbukaan pada keberagaman tersebut, lanjut Jonas, adalah melalui keberadaan masjid yang berdampingan dengan gereja dan dikelola dengan baik. "Tak hanya itu, kami juga telah memberikan dukungan kepada Ketua DPRD NTT yang dari kalangan muslim. Langkah ini juga ditempuh oleh gubernur kami sehingga mendapatkan penghargaan dari Menteri Agama. Ini sebuah prestasi bagi kami," tukasnya lebih lanjut.
Saat perayaan Idul Fitri hampir bersamaan dengan Natal, Walikota Kupang mengawali tradisi arak-arakan Siri Puan dari Bangka Belitung yang selama ini dilakukan sembunyi-sembunyi oleh umat muslim. “Kita jadikan arak-arakan Siri Puan sebagai kegiatan religi budaya dengan pembiayaan dari APBD. Itu suatu kebanggaan. Bukan karena kita mengenal mayoritas atau minoritas tetapikita semua basodara, keluarga besar Allah sebagai umat beragama dan agar Kupang Kota Kasih terus diberkati," tandasnya.
Ketika Pemimpin Mengkhianati Konstitusi
tidak boleh menjadi keyakinan negaranya. Apabila keyakinannya telah menjadi keyakinan negara yang dipimpinnya, maka pemimpin itu sudah melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi. Saya melepaskan sama sekali pengelolaan negara (kabupaten) dari pendekatan sudut pandang agama dan mahzab-mahzabnya," tegas Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi pada kesempatan yang sama.
“Ketika seseorang menjadi pemimpin, ia harus mampu berdiri di atas konstitusi. Karena itu, keyakinannya
Menurutnya perilaku toleransi dalam kehidupan bernegara telah diajarkan sejak zaman Kerajaan Padjajaran. “Sejarah Sunda mengenal Kerajaan Padjajaran. Padjajaran berasal dari kata Sajajaran dimana proses bernegara terwujud dari negara -negara kecil yang membuat tatar Sunda dan membangun toleransi. Pada zaman itu, kendati raja tidak menganut agama Hindu namun bangunan candi dapat dengan mudah ditemui. Kendati raja tidak menganut agama Budha, namun banyak sekali penganut agama ini. Raja telah mampu berdiri di atas semua golongan dan agama. Oleh karenanya saya berpakaian layaknya orang Sunda karena hati ini semakin merasakan Indonesia yang sebenarnya. Saya mewujud dari tanah, air dan matahari dan menjadi manusia yang berkebudayaan,"urainya.
Dalam rangka berdiri di atas semua golongan, lanjutnya, ia melakukan proses komunikasi dengan berbagai pihak termasuk umat Kristiani. Melalui langkah ini, menurutnya, ia mendapatkan pemahaman bahwa apa yang terjadi di Jawa Barat bukanlah konflik antar agama namun konflik internal agama akibat pemahaman yang berbeda atas mazhab agama.
"Proses ini mendorong saya melahirkan sejumlah kebijakan. Pertama, menerbitkan surat edaran dalam rangka merespon konflik. Inti surat edaran tersebut adalah bahwa seluruh masyarakat dijamin kebebasannya untuk melaksanakan ajaran keyakinannya," katanya. (Eva Nila Sari)
Kelompok Minoritas : Minim Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Surya, seorang penyandang disabilitas bisu, dengan dibantu seorang intepreter memberikan kesaksian mengenai pengalamannya selama menjadi penyandang disabilitas bisu dalam peluncuran Laporan Khusus Komnas HAM untuk Hak - Hak Kelompok Minoritas yang berjudul "Upaya Negara Menjamin Hak - Hak Kelompok Minoritas di Indonesia" di pelataran parkir Komnas HAM (1/06).
OMISI Nasional Hak Asasi K Manusia (Komnas HAM) telah menetapkan lima kelompok minoritas yang menjadi prioritas dalam memajukan dan melindungi hak asasinya. Lima kelompok ini adalah kelompok minoritas agama; minoritas jender-seksualitas; minoritas penyandang disabilitas; minoritas ras; dan minoritas etnis. Tulisan ini akan melihat situasi kekinian dari penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dari lima kelompok tersebut.
Minoritas penyandang disabilitas
Dari lima kelompok minoritas, hanya minoritas penyandang disabilitas yang menunjukkan kemajuan dalam penghormatan hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan dengan disahkannya UU Penyandang Disabilitas pada tanggal 17 Maret 2016. Komnas HAM bersama dengan sejumlah organisasi yang memiliki perhatian dengan kelompok minoritas penyandang disabilitas, telah
lama mendorong RUU Penyandang Disabilitas ini segera disahkan untuk mengganti UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Anggota Komnas HAM, Sandrayati Moniaga menjelaskan, "Dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 saudara-saudara kita penyandang disabilitas diperlakukan karena rasa kasihan, sementara cara pandang di tingkat global maupun di tingkat nasional dan di berbagai kelompok saat ini sudah berubah."
Selain cara pandang global yang telah berubah, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas melalui UU No. 19 Tahun 2011. Melalui ratifikasi ini, pemerintah Indonesia secara otomatis berkewajiban untuk menyelaraskan peraturan perundangan dengan konvensi tersebut. Melalui UU No. 19 Tahun 2011 dan UU Penyandang Disabilitas Tahun 2016, diharapkan bisa menjamin hak dan kesempatan penyandang disabilitas terpenuhi, mulai dari hak hidup, pekerjaan, pendidikan, hingga akses fasilitas. Dalam UU Penyandang
Disabilitas terdapat amanat untuk melakukan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Ketentuan dan tata kerja Komisi Nasional Disabilitas nantinya diatur melalui Peraturan Presiden.
Minoritas jender-seksualitas
Situasi kelompok minoritas jenderseksualitas semakin mencemaskan seiring dengan menguatnya sentimen negatif terhadap mereka. Pejabat publik, media dan masyarakat beramai-ramai menunjukkan posisinya yang dapat bermuara pada semakin meluasnya tindakan diskriminatif terhadap kelompok ini. Negara pun mengamini arus besar ini dengan menghentikan segala bentuk program yang memiliki judul LGBT. Jika menengok pada sejarah bangsa, situasi yang terjadi ini menunjukkan kemunduran. M. Nurkhoiron, Anggota Komnas HAM dalam sebuah kesempatan menyatakan, " Saat ini terjadi peningkatan intoleransi terhadap kelompok LGBT, padahal dahulu situasinya relatif baik." Situasi yang relatif baik merujuk pada sejumlah budaya yang ada di Indonesia yang memang mengakui dan menghormati keberadaan kelompok LGBT. Sebut saja misalnya Calabai di Sulawesi Selatan dan Reog Ponorogo.
Negara, belum menjalankan tugasnya sebagai pemangku kewajiban untuk melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi terhadap kelompok minoritas dalam hal ini kelompok minoritas jender-seksualitas. Penghentian segala bentuk program yang berkaitan dengan kelompok minoritas jender-seksualitas ini merupakan bentuk aktif dari negara dalam pengurangan penikmatan warga.
Negara untuk mendapatkan hak asasinya
Ujaran kebencian yang dilakukan oleh banyak pejabat publik juga bagian dari condeming, tindakan yang dapat mendorong pihak lain untuk berbuat diskriminatif maupun berbagai tindakan kekerasan yang lain. Penyerangan terhadap Pondok Pesantren Al Fatah di Banguntapan, Yogyakarta yang berisikan kelompok minoritas jender-seksualitas, menjadi bagian dari serangkaian tindakan meningkatnya intoleransi terhadap kelompok minoritas jender-seksualitas. Pembiaran peristiwa ini oleh negara berdampak pada berkurang nya sejumlah hak yang seharusnya mereka dapatkan seperti hak atas pendidikan, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk berorganisasi dan berkumpul.
Minoritas agama
Hingga saat ini, masih belum ada perkembangan yang signifikan terhadap situasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia kelompok minoritas agama. Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM
Imdadun Rahmat mengatakan bahwa pengaduan atas kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diterima Komnas HAM pada 2015 meningkat dari 74 pengaduan pada tahun 2014 menjadi 87 pengaduan dengan 93 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi misalnya pelarangan dan perusakan tempat ibadah serta pelarangan, penghalangan dan gang guan atas aktivitas keagamaan. Sementara itu, dalam banyak kasus aparat negara memiliki kecenderung an melakukan pembiaran atas berbagai peristiwa kekerasan tersebut. Negara, melalui pemerintah daerah juga masih aktif dalam memproduksi sejumlah kebijakan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama. Negara mengalami kegamangan dalam menghadapi berbagai kasus kekerasan yang dialami oleh kelompok minoritas agama ini.
Imdadun Rahmat mengatakan "Kalau ada kelompok minoritas yang tidak disukai kelompok intoleran lalu intoleran mengamuk maka yang diamankan minoritasnya agar tidak mengganggu ketertiban.Ini pemikiran yang terbalik yang menurut saya perlu dikoreksi.Bukan minoritasnya yang diungsikan atau diusir, mereka kelompok intoleran yang menyerang warga negara yang tidak melakukan pelang garan hukum apapun sebagai pihak yang harus dicegah."
Minoritas ras dan etnis
Dalam UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang dimaksud dengan diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak
asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Pasal 1). Tindakan diskriminasi ras dan etnis dapat berupa : menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan seperti berpidato, mengungkapkan atau melontarkan katakata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain. (Pasal 4)
Ujaran kebencian terhadap ras dan etnis tertentu di masyarakat Indonesia umumnya menguat pada masa pemilihan kepala pemerintahan, di pusat maupun di daerah. Lemahnya mekanisme pengawasan atas kontestasi dan pertarungan politik antar peserta pemilihan, menyebabkan sejumlah pendukungnya menggunakan ujaran kebencian terhadap ras dan etnis untuk menyerang peserta yang lain.
Meskipun Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyatakan bahwa, “Siapapun yang melakukan tindakan intoleransi dalam konteks kenegaraan, tidak memperbolehkan kelompok lain melakukan aktivitas itu atau melakukan tindakan seperti membubarkan, SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), dan sebagainya. Maka Presiden meminta kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas". Pada praktiknya, sejumlah ujaran kebencian yang sifatnya merendahkan martabat kelompok minoritas ras dan etnis tertentu, negara belum melakukan tindakan yang sebagaimana mestinya.
Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas di Indonesia masih mengalami sejumlah tantangan. Negara dan warga negara, masih perlu didorong untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif bagi berbagai kelompok minoritas yang ada. (alfan)
Mengupayakan Dukungan Negara Bagi Kelompok Minoritas
(FOTO: EVA NILA SARI)
Jajaran Pimpinan dan Komisioner Komnas HAM, Anggota Komisi VIll DPR RI Kyai Maman Imanul Haq, perwakilan kelompok minoritas, perwakilan kementerian dan Wimar Witoelar pada Launching Laporan Pelapor Khusus Komnas HAM untuk hak - hak minoritas yang mengangkat tema "Upaya Negara Menjamin Hak - Hak Kelompok Minoritas di Indonesia" di pelataran parkir Komnas HAM pada Rabu, 1 Juni 2016.
ELATARAN parkir Komnas HAM tampak tidak biasa. P Tak lagi sejumlah kendaraan yang tampak memenuhi,
digantikan panggung dan jejeran kursi penonton. Sinar matahari tak mampu menampakkan wajahnya, terhalangi tenda yang menaungi sejumlah undangan yang dengan khusyuk mengikuti acara, sesi demi sesi.
Tepat di hadapan para pembicara yang memenuhi panggung sederhana tersebut adalah Muhammad Syafri Naim. Lelaki dengan perawakan sedang itu berasal dari Brebes dan lahir dari keluarga pesantren.
Syafri menyampaikan bahwa dengan statusnya sebagai homoseksual, tentu saja sangat menyulitkan untuk dirinya. "Kondisi ini sesungguhnya sangat sulit buat saya. Intimidasi kerap saya alami, namun hal ini tidak menyurutkan niat saya untuk belajar agama, belajar ngaji dan bisa membaca kitab kuning. Saya tidak pernah berniat menutupi kondisi saya ini. Oleh karenanya saya sampaikan secara jujur apa adanya kepada kiai pengelola pesantren. Akan tetapi tidak mendapatkan respon yang diharapkan.
Hingga hari ini saya tidak pernah berkesempatan mendalami ilmu
agama dan belajar kita kuning di pondok pesantren" paparnya.
Syafri menilai betapa terkait relasi kaum LGBT dengan Tuhan, perlakuan masyarakat terhadap mereka tergolong kejam. "Saya berharap negeri ini mempunyai forum untuk membicarakan identitas iman dan identitas seksual tanpa harus merasa terintimidasi. Saya berharap bangsa ini segera membangun layanan publik yang sarat akan keberagaman. Dan saya berharap media tidak lagi berperan aktif terhadap upaya penggiringan massa dalam melakukan intimidasi terhadap kaum LGBT", lanjutnya.
Syafri tidak sendiri, ada sejumlah perwakilan kelompok minoritas lain yang menyampaikan testimoni, terutama terkait intimidasi, diskriminasi bahkan tindak kekerasan yang harus mereka hadapi akibat label negatif yang telah dilekatkan masyarakat dan pembiaran oleh negara. Tampak testimoni dari Kelompok minoritas penyandang disabilitas, minoritas agama dan keyakinan serta minoritas ras. Semua ini terjadi pada pada acara Launching Laporan Pelapor Khusus Komnas HAM untuk hak-hak minoritas yang mengangkat tema "Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia"di pelataran parkir Komnas HAM pada Rabu, 1 Juni 2016.
Nur Khoiron yang merupakan Pelapor Khusus hak-hak Minoritas Komnas HAM bersama dengan timnya dalam Desk Minoritas, telah mengidentifikasi lima kelompok minoritas yang menjadi prioritas penilaian kondisi dalam pemenuhan hak-haknya oleh negara yaitu Minoritas Orientasi seksual dan Identitas Gender, Minoritas Ras, Minoritas Etnis, Minoritas Penyandang Disabilitas serta Minoritas Agama dan Keyakinan.
Dalam kata sambutannya, Nur Khoiron menegaskan ia akan secara rutin menyampaikan laporan tahunan kepada publik. "Kita bersama-sama dapat memastikan negara kita memenuhi pemajuan dan penegakan hak-hak kelompok minoritas di negeri ini," tegasnya.
Pada kesempatan dialog yang mengangkat tema yang sama, sejumlah perwakilan kementerian terkait menyampaikan posisi kementeriannya dalam upaya pemajuan dan penegakan hak-hak kelompok minoritas. Dr. Eka Viora SpKj dari Kementerian Kesehatan membenarkan bahwa hingga hari ini, di Indonesia, pelayanan bagi orang
dengan gangguan jiwa berat, masih tergolong buruk.
"Kendati demikian, kami telah melakukan upaya untuk mengatasi hal ini. UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa telah mendistribusi pelayanan kesehatan ke level puskesmas. Pasca pemberlakuan UU tersebut, puskesmas harus mempunyai kemampuan untuk menangani pasien gangguan jiwa berat dan pemerintah telah memberikan dukungan anggaran dan pasokan obat,"katanya.
Upaya ini sesungguhnya juga ditujukan untuk mengatasi tingginya angka pemasungan. Berdasarkan data Kemenkes, 14,6 % penderita gangguan jiwa masih mengalami pemasungan. "Kendati demikian masih banyak kendala di lapangan antara lain masih cukup banyak kasus penolakan atau keengganan dari dokter dan pemberi layanan untuk merespon penderi gangguan jiwa," akunya.
Dra.Wigati dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan bahwa kementeriannya telah melakukan upaya memenuhi hak atas pendidikan bagi para penghayat kepercayaan dan keluarganya. “Sayangnya belum semua kawasan di Indonesia mendapatkan perhatian. Persoalannya UU Sisdiknas hanya mengatur distribusi pendidikan kepada agama yang ada dalam UU. Sementara revisi terhadap UU ini cukup rumit karena menunggu keputusan terkait prolegnas. Sebagai langkah terobosan, kami telah merumuskan Permendikbud yang mengatur tentang pelayanan pendidikan bagi penghayat kepercayaan. Sudah dilakukan perumusan dan menunggu untuk ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," paparnya.
Pendapat dari Kementerian Dalam Negeri yang diwakilkan oleh Ir.Anni Julistiani MBA cukup mendapatkan
banyak perhatian. Pasalnya hingga hari ini belum terdapat mekanisme yang ditetapkan sehingga warga negara Indonesia dari kalangan minoritas dapat mengakses kartu identitas kependudukan (KTP). Kendati telah disampaikan bahwa pihak Kemendagri telah melakukan pendataan dan pengumpulan data base dari 257 juta penduduk di Indonesia. "Angka ini belum optimal karena masih terdapat 23 juta penduduk lagi yang belum kami masukkan data base,"katanya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga anggota Komisi VIII DPR RI, Kiai Maman Imanul Haq, pada kesempatan yang sama menegaskan bahwa solusi persoalan pemenuhan hak-hak kelompok minoritas adalah pada penghapusan kolom agama pada KTP.
"Negara adalah pihak yang paling bertanggungjawab. Bukan hanya memberikan perlindungan, seharusnya juga secara aktif mempromosikan pemenuhan hak bagi kelompok minoritas di Indonesia," katanya.
Lebih lanjut ia juga turut menyayangkan lemahnya dukungan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas di Indonesia. "Jokowi tidak mempunyai mainset HAM. Penegakan HAM sudah seharusnya menjadi bagian dari penegakan konstitusi," lanjutnya.
Dalam kata penutupnya, Wimar Witoelar, selaku moderator diskusi menegaskan bahwa Komnas HAM adalah harapan bagi kelompok minoritas ini untuk memperjuangkan dukungan dari negara. "Semua yang hadir pada forum ini sepertinya telah tuntas dengan persoalan-persoalan pribadinya karena yang diperjuangkan adalah dukungan negara dengan jembatan Komnas HAM," tukasnya. (Eva Nila Sari)