Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Majalah Suar

48 halaman · 48 halaman diproses dengan OCR · 25.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Menyemai SRH Menuai Sekolah Berkarakter Mulia
  2. HUMAN RIGHTS CITY Menghadirkan HAM di Pelupuk Mata Rakyat
  3. LOGO BARU SUAR
  4. Salam
  5. MENYEMAI SRH MENUAI SEKOLAH BERKARAKTER MULIA
  6. BUNUH DIRI
  7. Membela Nara Masista
  8. Toleransi dalam Beragama dan Berkeyakinan
  9. Nilai-Nilai HAM dalam Pendidikan, Mengapa Penting?
  10. Sekolah Ramah HAM
  11. Nawacita
  12. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia*
  13. Sekolah Ramah HAM dan Revolusi Mental
  14. HAM dalam Kurikulum Sekolah
  15. Guru dan Tantangan Kurikulum HAM
  16. Kekerasan
  17. Masih Menghantui Sekolah
  18. Tiga Cara Menyelesaikan Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu
  19. Menggugat Penerapan Hukuman Mati
  20. Pajak dan HAM
  21. "Tragedi Jakarta 1998" dan "Di Balik 98"
  22. Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual
  23. Menyebarluaskan HAM Melalui Jambore Nasional
  24. Polemik Batas Usia Perkawinan
  25. Dasar Pengujian dan Alasan- Alasan Uji Materiil
  26. Keganjilan Para Pihak dan Ahli dalam Sidang MK
  27. Refleksi atas Eksaminasi Publik
  28. 2. Kebijakan Publik
  29. 3. Memperkuat Fungsi Pengawasan Perlindungan Anak
  30. Mendorong Pembangunan Infrastruktur Berbasis HAM1
  31. Dampak Proyek Infrastruktur Terhadap HAM
  32. Prinsip, Norma, dan Petunjuk HAM Terkait Infrastruktur
  33. Kesimpulan
  34. Sistem Pendidikan Berbasis Budaya Asli
  35. Judul Buku:
  36. Penulis:
  37. K O L O M
  38. KN D
  39. I. Kewenangan
  40. PERPUSTAKAAN KOMNAS HAM
  41. STOP HUMAN TRAFFICKING

SAR

Polemik Batas Usia Perkawinan

Tiga Cara Menyelesaikan Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu

Mendorong Pembangunan Infrastruktur Berbasis HAM

Menyemai SRH Menuai Sekolah Berkarakter Mulia

m

HUMAN RIGHTS CITY Menghadirkan HAM di Pelupuk Mata Rakyat

LOGO BARU SUAR

Salam

Pembaca yang budiman, selamat berjumpa kembali. Lama tak muncul, akhirnya SUAR Edisi No.1 Tahun 2016 bisa kembali hadir di hadapan Anda. Di edisi ini SUAR tampil sedikit berbeda. Apakah perbedaannya? Bila Anda cermat maka akan dapat menemukan logo SUAR yang tampil berbeda pada edisi ini. Ya, setelah lebih dari 10 tahun logo SUAR belum pernah berganti maka kini SUAR No.1 Tahun 2016 tampil dengan logo baru. Logo SUAR kali ini tampil lebih segar, modern, dan sederhana.

Pembaca yang budiman, apa itu logo? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) logo adalah huruf atau lambang yang mengandung makna, terdiri atas satu kata atau lebih sebagai lambang atau nama perusahaan dan sebagainya. Agar eksistensi sebuah majalah tetap terjaga, tetap dicintai para pembacanya, tetap memiliki daya tarik yang unik maka pada tiap kurun waktu tertentu perlu dilakukan perubahan terhadap logonya. Di era kini tuntutan masyarakat adalah menginginkan hal-hal yang simpel, modern, nyaman dipandang mata dan anggun.

Pembaca yang budiman, selain perubahan pada logo -- untuk memperkuat adanya perubahan -- SUAR juga tampil dengan desain isi yang baru. Perubahan desain isi SUAR antara lain dapat dilihat pada penggunaan huruf tanpa kait, nomor halaman terletak di tengah samping, jumlah huruf tiap halaman juga dikurangi agar lebih enak dipandang mata.

Pembaca yang budiman, kami berharap SUAR kali ini mampu memberikan sesuatu yang lebih baik kepada Anda.

Salam

PENGELOLA SUAR SUAR NO. 1 TAHUN 2016

Dewan Penasihat: Semua Komisioner Komnas HAM dan Sekteraris Jenderal

Penanggung Jawab: Muhammad Nurkhoiron

Pimpinan Umum: Sudibyanto

Pimpinan Redaksi: Rusman Widodo

Redaksi: Yossa AP Nainggolan, Pihri, Mimin Dwi Hartono, Sri 4

Rahayu, Adoniati Meyria, Hari Reswanto, Roni Giandono Kurniasari Novita Dewi, Eka

Christiningsih, Louvikar Alfan Cahasta, Adrianus Abiyoga, Yuli Asmini

Sekretaris Redaksi: Happy Hardiyanti Utami

Fotografer: Banu Abdillah

Riset & Dokumentasi: Fauzan Faradli

Administrasi & Keuangan: Triyanto, Koesoemowanto, Kurniawan, Iman Supandi

Distributor: Didong Deni Anugrah

Perwakilan: Linda Holle (Ambon), Sepriyadi Utama (Aceh), M.Dino Wahyudi (Kalbar), Zulthanul (Sumbar), Frits, Melki (Papua), Dedy Askari (Palu)

Desain Grafis: Budiantara

Penerbit: Komnas HAM

Alamat Redaksi: Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310 Telepon (021) 392 5230, Faks. (021) 391 2026

website: www.komnasham.go.id

Penerbitan ini dibagikan gratis, tidak diperjualbelikan. Diizinkan menggandakan penerbitan ini untuk kepentingan penyebarluasan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dengan persetujuan dari Komnas HAM.

LAPORAN UTAMA

MENYEMAI SRH MENUAI SEKOLAH BERKARAKTER MULIA

Sekolah Ramah HAM (SRH) / Human Rights Friendly School adalah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip inti dalam pendidikan dan pengelolaan sekolah, di mana nilai atau prinsip HAM menjadi budaya yang terlembaga dan hadir di semua sendi-sendi kehidupan sekolah tersebut. Keseluruhan unsur dalam sekolah dipandang sebagai satu kesatuan holistik (holistic approach /whole school approach) dalam mengintegrasikan HAM pada tata kehidupan sekolah.

Penerapan konsep SRH di sekolah dipercaya mampu untuk meredam beragam bentuk pelanggaran HAM yang masih terjadi di sekoah. Selain itu penerapan SRH diyakini mampu melahirkan sekolah-sekolah yang berkarakter mulia.

Dari Redaksi 3 Mendorong Pembangunan Infrastruktur Berbasis Daftar Isi 4 HAM 41 Editorial 5 Resensi 6 Surat Pembaca 26 Film Esai Buku 44 Tiga Cara Tentang Komnas HAM 28 Menyelesaikan Pelanggaran Berat Laporan Khusus 31 HAM Masa Lalu 19 Kolom 46 Menggugat Penerapan Hukuman Mati 22 Pajak dan HAM 24

BUNUH DIRI

iduga stres menghadapi D beban hidupnya seorang diri, seorang pedagang tahu di

http://habadaily.com/photos

Pasar 8 Tembung, Erwin Syahputra atau yang akrab disapa Puput (27), ditemukan tewas gantung diri di dapur rumahnya, di Jalan Jati, Gang Jati 1, Dusun 10, Desa Bandar Klippa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, pada Selasa 18 Oktober malam. Berdasarkan keterangan Agus dan keluarganya, korban diduga nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri lantaran tak mampu menghadapi hidup seorang diri setelah ditinggal

istrinya ke Malaysia. (Sumber: http://news.okezone. com/read/2016/10/19/340/1518562/ditinggal-istri-kemalaysia-pedagang-tahu-tewas-gantung-diri)

Bagi sebagian orang bunuh diri adalah jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Kasus bunuh diri terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) tahun 2016 tercatat di dunia ada 800 ribu orang bunuh diri setiap tahun. Bunuh diri di sejumlah negara merupakan penyebab kematian nomor dua pada penduduk usia 15-29 tahun. Angka bunuh diri yang tertinggi (ranking ke-1) diduduki oleh Korea Selatan yaitu 36,8 dari 100 ribu penduduk. Sedangkan angka bunuh diri di Indonesia adalah 3,7 per 100 ribu penduduk. Dengan jumlah penduduk sebanyak 258 juta jiwa, angka 3,7 per 100 ribu penduduk berarti ada 10 ribu kasus bunuh diri di Indonesia tiap tahun atau satu orang per jam.

diri dilakukan dari usia anak-anak hingga lanjut usia dan dari mendapat pengetahuan, pelatihan tentang persoalan

kalangan perempuan maupun laki-laki. Pelaku bunuh diri menggunakan beragam cara dalam mengakhiri hidupnya yaitu: gantung diri, meloncat dari tempat tinggi (gedung bertingkat, menara, tebing), menembak kepala dengan pistol, minum racun, menyayat pergelangan tangaAlasan orang melakukan bunuh diri, antara lain, karena tidak kuat menahan sakit yang dideritanya, stress, ditinggal istri atau suami, mendapat nilai buruk, terjerat utang, tidak kuat menanggung malu, mengalami gangguan jiwa.

Bunuh diri merupakan persoalan serius yang perlu mendapat penanganan dengan sangat serius. Upaya penanganan bunuh diri - dalam arti mencegah atau mengurangi agar tidak muncul kasus bunuh diri – harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh. Negara harus hadir secara nyata dalam upaya penanggulangan kasus bunuh diri.

Hal penting yang dapat dilakukan negara, antara lain, melakukan tindakan pencegahan. Caranya, negara harus menghilangkan faktor-faktor yang dapat memicu timbulnya tindakan bunuh diri. Faktor pencetus bunuh

diri antara lain seperti stress, gangguan mental, dan beban pikiran yang berlebihan yang dialami seseorang harus dicarikan jalan keluar. Untuk itu negara harus menyediakan layanan kesehatan jiwa sampai pada level terbawah di masyarakat. Negara harus menyediakan tenaga-tenaga konsultasi kesehatan jiwa di tingkat pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

Selain itu negara harus mendorong masyarakat untuk membentuk komunitas peduli penanggulangan bunuh diri. Komunitas ini dapat dibentuk dengan memberdayakan secara aktif para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW). Negara juga perlu menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pencegahan bunuh diri, seperti menyediakan obat-obatan, tenaga medis, tempat-tempat pertemuan untuk konsultasi - diskusi dan lain-lain.

Yang tak kalah penting adalah memberdayakan peran Pelaku bunuh diri tidak mengenal batasan usia. Bunuh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Para tokoh ini perlu bunuh diri, cara mencegahnya, dan membangkitkan harapan orang-orang yang sudah mulai berputus asa.

Bunuh diri merupakan persoalan komplek yang harus ditangani secara menyeluruh dan terintegratif. Bunuh diri bisa hadir kapan saja, di mana saja, dan dilakukan oleh siapa saja, dengan alasan yang sangat serius atau alasan yang sangat sepele.

Mari peduli pencegahan bunuh diri agar hak hidup yang sangat berharga tak tercabut sia-sia. Rusman Widodo.

Membela Nara Masista

Tak bisa ditampik bahwa Sidang Majelis PBB terkadang menjadi persaingan politik prestis dan kepentingankepentingan subjektif satu negara ke negara lain. Kalau sampai para publik figur pegiat HAM atau aktivis-aktivis sejati menyayangkan pendapat Nara Masista, itu sebuah kewajaran mengingat Papua dan isu HAM di sana jauh dari kata 'unquestionable'.

Cuma mari sama-sama kita ganti lensa dalam memahami kondisi ini. Nara adalah petugas negara yang mewakili kepentingan negara, dalam forum internasional. Dalam kacamata politik prestis (boleh dibaca buku Politik Antar Bangsa karya Morgenthau), apa wajar sebuah negara yang ditunjuk hidungnya atas perbuatan mengotori sakralnya hak dasar, mengakui kesalahannya di depan forum, terlebih oleh negara kecil pasifik yang sama sekali tidak memiliki pengaruh apa-apa dalam kontestasi politik lokal kita maupun dunia? Dari sudut pandang saya pribadi, menjadi sebuah reaksi alami ketika Indonesia yang diwakili Nara cukup reaktif dan ofensif terkait tuduhan tersebut. Walau kalau boleh menyayangkan, saya sepakat bahwa Papua dan nasib baiknya belum kemana mana.

Sayangnya, duduk perkara yang seharusnya menjadi ajang perdebatan sehat tentang membuka tabir kebenaran, mendadak mengkambing hitamkan Nara yang disrikandikan oleh media. Papua memang permasalahan bangsa, dugaan adanya konflik yang dipelihara serta adanya oknum yang menjaga huru-hara juga masih selalu hangat untuk diperbincangkan. Hanya bagi para public figure yang memiliki kemampuan memobilisasi massa ciamik yang sama apiknya dengan Kang Emil, ada baiknya mengesampingkan demonisasi Nara, dan lebih memunculkan HAM dan Papua dalam sebuah statemen yang lebih edukatif ketimbang statemen nyinyir seperti "mbaknya udah pernah ke Papua belum".

Satu hal yang saya temukan kini bahwa nasionalisme yang direbus orang-orang terpandang pra kemerdekaan dengan proses yang cukup lama nampaknya mulai basi dan aromanya tak lagi memikat generasi Z nan kosmopolit. Perdamaian atas nama hak asasi menomorduakan solidaritas bernegara, dan negara sama sekali kurang aktif dalam memberantas kejahatan impunitas dan penyelesaian kasus HAM.

Rendy Adiwilaga, Bandung.

Toleransi dalam Beragama dan Berkeyakinan

Toleransi keberagaman umat beragama di Indonesia rasanya hanya sebatas jargon yang terlalu utopis. Untuk negara, jangankan pemenuhan dan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan, kadang untuk sekedar penghormatan saja negara tidak hadir. Untuk masyarakat, penyebaran kebencian mengenai kelompok agama/keyakinan tertentu masih menjadi tren. Sebagai negara yang memproklamirkan sebagai negara kesatuan, seharusnya seluruh elemen negara ini paham akan arti kesatuan. Menurut hemat saya, kadang kesatuan ini diartikan sebagai satu, dari banyak menjadi satu. Padahal saya sangat yakin para founding fathers negeri ini tidak pernah mempermasalahkan segala keragaman yang ada di negeri ini, termasuk menjadikan semua ragam yang dimiliki negeri ini menjadi satu ragam. Saya meyakini ini.

Tapi atas apa yang terjadi akhir-akhir ini, saya merasa sangat miris ketika sesama warga masyarakat saja saling mencaci dan mencela. Yang satu dibilang kafir, yang satu diteriakin najis, yang satu diusir dari desa karena keyakinan yang berbeda. Satu siswa dikeluarkan dari sekolah atas dasar keyakinan yang dia anut. Satu tempat

ibadah dirusak dan dibakar oleh sekolmpok masyarakat. Apakah ada pembenaran atas segala tindakan-tindakan ini? Saya rasa tidak pernah ada. Saya lebih sedih dan miris ketika melihat negara pun tidak berdaya atas apa yang terjadi. Sebut saja ketika serangan dari warga masyarakat atau yang mengatasnamakan organisasi masyarakat terhadap salah satu kelompok keyakinan agama. Negara, dalam hal ini polisi, justru mengamankan kelompok yang akan diserang bukan mengamankan kelompok yang akan menyerang. Akhirnya kelompok yang akan diserang ini diungsikan dan dipaksa harus meninggalkan rumah tempat tinggalnya dan segala propertinya. Saya sangat tidak bisa memahami konsep pengamanan dari aparataparat penegak hukum ini.

Saya rasa, keberlanjutan toleransi antar umat beragama ini bukan hanya tugas pemerintah saja. Kita sebagai masyarakat pun memiliki kewajiban yang sama untuk turut menciptakan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila di antara kita sebagai masyarakat sudah paham akan kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah hak setiap umat manusia, rasanya tidak akan terjadi lagi peristiwa-peristiwa serupa yang dapat menyesakan dada.

Dinda Kandriana,Yogyakarta

Menyemai SRH Menuai Sekolah Berkarakter Mulia http://2.bp.blogspot.com/-e0pPklvjnIM/VGmTjBJu4el/AAAAAAAAAZY/yOvppj1Kzgk/s1600/IMG_2980JPG

Sekolah Ramah HAM (SRH) / Human Rights Friendly School adalah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip inti dalam pendidikan dan pengelolaan sekolah, di mana nilai atau prinsip HAM menjadi budaya yang terlembaga dan hadir di semua sendi-sendi kehidupan sekolah tersebut. Keseluruhan unsur dalam sekolah dipandang sebagai satu kesatuan holistik (holistic approach/ whole school approach) dalam mengintegrasikan HAM pada tata kehidupan sekolah.

Penerapan konsep SRH di sekolah dipercaya mampu untuk meredam beragam bentuk pelanggaran HAM yang masih terjadi di sekoah. Selain itu penerapan SRH diyakini mampu melahirkan sekolah-sekolah yang berkarakter mulia.

http://cdn-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/anies-bas

To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society. (Pendidikan yang hanya pada aspek pengetahuan dan tidak pada aspek moral adalah pendidikan yang membahayakan bagi masyarakat). Theodore Roosevelt

Ungkapan dalam kalimat itu tidaklah berlebihan saat kita melihat fakta yang terjadi di dunia pendidikan pada lima tahun terakhir: masih diliputi banyak tindak kekerasan. Simaklah kekerasan yang dialami siswa yang dilakukan oleh guru mereka, tenaga kependidikan yang lain dan oleh sesama siswa. Kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik namun juga psikis dan seksual secara langsung maupun tidak langsung. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat kedua – setelah rumah – yang aman dan nyaman justru menjadi tempat yang membahayakan bagi para siswa.

Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Senin 1 Desember 2014 di depan sekitar 650 kepala dinas

pendidikan provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia di Aula Ki Hajar Dewantara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa "Dalam satu dekade terakhir berdasarkan survei PISA (Program for International Study Assessment) pendidikan di Indonesia jalan di tempat. Sementara negara lain sedang bersiap memenangkan pertarungan dunia, kita malah stagnan dan ini adalah tanggung jawab kita, bukan orang lain," seperti dikutip dari news republika. co.id.

Prof. Dr. H.E. Mulyasa, M.Pd dalam bukunya Revolusi Mental dalam Pendidikan menyebutkan bahwa berbicara tentang persoalan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai penyebab yang salah satunya adalah 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Sementara itu, terkait soal kekerasan, pada Oktober - November 2014 angka kekerasan yang melibatkan siswa sebagai korban maupun pelaku di dalam dan di luar sekolah

mencapai 230 kasus, kejahatan terorganisir dalam pendidikan di Indonesia berada pada peringkat 109 dunia. Sedangkan kasus suap menyuap dan pungutan liar berada pada peringkat 103 dunia. Hal ini menunjukkan betapa persoalan moral menjadi persoalan utama dalam dunia pendidikan di samping persoalan kurikulum, sarana, dan prasarana (Mulyasa, 2015). Menurutnya, perubahan kurikulum dan pendekatan pembelajaran tidak akan efektif ketika dimensi kultural dan karakter para pelaku pendidikan tidak berubah. Pendidikan haruslah menjadi fokus utama dan pertama, di dalamnya pendidikan karakter menjadi yang paling utama karena berhasil tidaknya pembangunan bangsa ini bertumpu pada pendidikan.

Tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah meliputi aspek fisik dan psikis yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai bentuk tindak kekerasan yang terjadi di sekolah terjadi karena adanya kebijakan sekolah yang tidak tepat. Misal, masih ada kegiatan Masa Orientasi Sekolah (MOS) terhadap siswa baru. Padahal sudah banyak peristiwa yang sangat mengenaskan terjadi saat pelaksanaan MOS. Contoh lain adalah pemberlakuan hukuman fisik kepada siswa / peserta didik jika melakukan pelanggaran sebagaimana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Akibat tindakan guru yang menerapkan hukuman fisik dengan menyuruh siswa membentur-benturkan kepalanya ke tembok berulang kali menyebabkan salah seorang siswa mengalami koma akibat trauma di daerah kepalanya.

Persoalan di dunia pendidikan tidak dapat diselesaikan secara parsial dan hanya oleh satu pihak. Perlu ada kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencari solusi bersama dan melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di sekolah yang statusnya sudah gawat darurat.

Nilai-Nilai HAM dalam Pendidikan, Mengapa Penting?

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 Amandemen Kedua mengatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Anak dalam hal ini adalah satu dari kelompok rentan yang harus dilindungi. Tidak dibenarkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun dan atas dasar apapun dilakukan pada anak.

Hasil penelitian Lise Gliot menyebutkan di dalam setiap kepala anak terdapat lebih dari 10 triliun sel otak yang siap tumbuh, satu bentakan atau makian mampu membunuh lebih dari 1 miliar sel otak saat itu juga, satu cubitan atau pukulan mampu membunuh lebih dari 10 miliar sel otak. Artinya, setiap tindakan kekerasan yang dilakukan pada anak bukan hanya akan berdampak pada trauma si anak namun juga akan berkontribusi pada penghambatan tumbuh kembang anak.

Indonesia sebagai negara

yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (CRC) Tahun 1990 melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 yang kemudian ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab yang besar dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, salah satunya dalam pendidikan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) di mana HAM sebagai nilai-nilai universal di dalamnya mengajarkan prinsipprinsip universalitas, martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan, partisipatif dan inklusi. Anak yang mengenal HAM-nya dan HAM orang lain akan memiliki sikap dan perilaku yang menghargai orang lain dengan segala perbedaannya.

Pendidikan melalui sekolah merupakan media yang strategis bagi pembentukan karakter siswa, sehingga menjadi sangat perlu penanaman nilai-nilai HAM dengan memasukkannya dalam strategi

pendidikan di sekolah. Langkah operasionalnya dapat ditempuh melalui pembentukan lingkungan pendidikan yang menerapkan nilainilai HAM bukan hanya melalui kurikulum pendidikan namun juga melalui etos dan budaya sekolah dan juga strategi manajemen pengembangan sekolah itu sendiri. Dalam proses tersebut, sejak dini anak-anak melakukan kebiasaan sehari-hari seperti bagaimana bersikap toleran, non diskriminasi pada sesamanya di lingkungan sekolah. Di sini akan ada proses sinergi antara kecerdasan kognitif, afektif dan psikomotorik siswa dengan aspek kecerdasan sosialnya melalui penanaman nilai-nilai HAM.

Tidak dapat dinafikan masih maraknya tindakan kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dalam lingkungan sekolah salah satunya disebabkan karena masih minimnya pemahaman guru secara khusus dan sekolah secara umum terhadap nilai-nilai HAM. Jangankan memahami, bahkan mereka mungkin justru belum mengenal apa itu HAM. Meskipun HAM sudah masuk dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, namun belum semua tenaga kependidikan dan pihak sekolah mendapat pendidikan dan pelatihan HAM, apalagi pendidikan khusus dalam menerapkan nilai-nilai HAM dalam proses belajar mengajar dan dalam kehidupan sekolah.

Pengenalan HAM kepada para siswa masih minim karena siswa mengetahui HAM melalui proses belajar mengajar di kelas dengan jumlah jam pelajaran yang sangat minim yaitu 4 kali pertemuan di mana masing-masing pertemuan hanya 2 x 45 menit atau 2 jam pelajaran. Selain itu, pengenalan nilai-nilai HAM di sekolah masih bertumpu pada tanggung jawab guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Hal ini menyebabkan tidak tertanamnya nilai-nilai HAM sejak

dini kepada siswa karena tidak adanya role model atau contoh dari lingkungan yang menjadi panutan bagi siswa untuk mempraktikkannya dalam keseharian mereka.

Mulyasa (2015) menyebutkan pendidikan harus menjadi fokus utama dan pertama dalam pembangunan, di mana di dalamnya pendidikan karakter menjadi yang paling utama, maka tidak berlebihan jika dikatakan pendidikan HAM, pemahaman nilai-nilai HAM dan penerapannya di sekolah menjadi penting dan utama dalam pendidikan karakter, dalam membentuk karakter anak/ siswa. Siswa diajarkan untuk mengembangkan rasa empati (sense of emphaty) satu sama lain sehingga menumbuhkan tanggung jawab bersama dan solidaritas di sekolah, keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, sekolah sebagai institusi pendidikan dan guru sebagai pelaksana pendidikan harus memiliki sense of empaty dan pemahaman tentang nilai-nilai HAM untuk kembali menjalankan peran

dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat konstitusi dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sekolah Ramah HAM

Menilik pada semua persoalan dalam dunia pendidikan tersebut, Komnas HAM yang dalam UU No. 39 Tahun 1999 salah satunya memiliki mandat melakukan pendidikan dan penyuluhan HAM merasa bahwa penyuluhan, pelatihan dan training on trainer (ToT) yang dilakukan bagi tenaga pendidik sejak tahun 2007 belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan di dunia pendidikan, khususnya menyangkut penghormatan dan penerapan nilai-nilai HAM. Komnas HAM belum sepenuhnya menempatkan lembaga pendidikan formal dan nonformal sebagai sasaran strategis dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang selama ini dilakukan. Kondisi tersebut secara langsung mengakibatkan

Nawacita

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia*

Program "Indonesia Pintar" melalui Wajib Belajar 12 tahun

AKSES Angko Partisipasi Kasor

Jenjang201420152019
PAUD66,468,177,20
SD97,397,6100,5
SMP74,280,793,7
SMA/SMK68.975,785,7
Beberapa Keglatan Prioritas 2015ANGGARAN
17,9 Juta siswa menerima KIP(80.11.2.1)
9,0Juta siswa SMA/SMK menerima BOS(Rp.10,6 )
9.500Ruang Kelas Baru dibangun(Rp.2.5 1)
850Unit SD-SMP Satu Atap dibangun di Perbatasan, Papua, Pedalaman(Rp.170 M)
250Unit Sekolah Baru dibangun(Rp.650 M)
73.000Lembaga PAUD Baru diberi bantuan(Rp.535 M)

proses penyebarluasan dan pengarusutamaan wawasan HAM dalam dunia pendidikan juga kurang optimal. Kegalauan tersebut menerbitkan inspirasi bagi tim fasilitator yang selama ini berkutat dengan penyuluhan, pelatihan dan ToT bagi tenaga pendidik untuk mencari model baru yang lebih strategis bagi upaya penyebarluasan nilai-nilai HAM di dunia pendidikan.

Melalui beberapa kali diskusi, inspirasi tersebut dituangkan dalam bentuk perumusan role model atau percontohan berupa Sekolah Ramah HAM (SRH) yang nantinya akan mempersiapkan para tenaga pendidik yang faham HAM dan sekolah -- yang dalam hal ini diwakili kepala sekolah - yang juga faham HAM. Dari mereka nanti diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang mendukung pelaksanaan nilai-nilai HAM melalui kurikulum, metode pembelajaran, kebijakan, etos, interaksi sampai dengan HAM menjadi budaya di sekolah.

Komnas HAM mencoba

mencari formula yang aplikatif bagi sekolah secara khusus dan secara umum dunia pendidikan dengan menggunakan nilai-nilai HAM untuk membangun karakter siswa, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua siswa hingga masyarakat di sekitar mereka dengan snowballing effect SRH sebagai role model yang dapat direplikasi ke seluruh sekolah yang ada. Inisiasi Komnas HAM untuk membuat program SRH sejalan dengan program prioritas dari pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla yang tertuang dalam Nawacita, khususnya program prioritas ke-8 melakukan revolusi karakter bangsa melalui 4 program aksi di bidang pendidikan.

Sekolah Ramah HAM (Human Rights Friendly School) adalah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsipprinsip inti dalam pendidikan dan pengelolaan sekolah, di mana nilai atau prinsip HAM menjadi budaya yang terlembaga dan hadir di semua

sendi-sendi kehidupan sekolah tersebut. Keseluruhan unsur dalam sekolah dipandang sebagai satu kesatuan holistik (holistic approach/ whole school approach) dalam mengintegrasikan HAM pada tata kehidupan sekolah.

Komnas HAM sadar bahwa upaya penyelesaian persoalan pendidikan tidak dapat digantungkan pada satu pihak atau satu kondisi saja namun harus menjadi upaya yang menyeluruh satu kesatuan yang utuh yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan berbagai cara dan wilayah yang melingkupinya dengan membentuk lingkungan yang kondusif. Upaya yang demikianlah yang ditawarkan oleh konsep SRH, di mana seluruh wilayah, pihak, upaya dan sumber daya diarahkan pada pembentukan lingkungan sekolah yang ramah terhadap hakhak anak selaku peserta didik/siswa secara khusus dan lebih luas hak asasi manusia. Setiap elemen yang ada saling terkait dan menguatkan satu sama lain, mulai dari kebijakan sekolah, kurikulum, ekstra kurikuler, interaksi antar warga sekolah dan dengan lingkungan di sekitar sekolah, termasuk peran dan posisi orang tua yang sangat sentral dan menentukan.

Karakteristik SRH harus membangun suasana lingkungan sekolah yang mencerminkan nilai-nilai persamaan (equality), non diskriminasi, keterlibatan (inclusion), penghormatan (respect), martabat manusia (dignity), partisipasi (participation), dan peningkatan rasa empati (sense http://kendaripos.co.id/wp-content/uploads/2015/12/Simulasi-

of emphaty) satu sama lain, mengembangkan demokrasi, pemberdayaan, cara berpikir kritis dan pendekatan partisipasi bagi semua unsur-unsur sekolah dalam pengambilan keputusan seperti siswa, guru, tenaga kependidikan yang lain dan staf sekolah lainnya, serta pengkayaan pembelajaran dan pengalaman tentang HAM di dalam dan di luar kelas.

Dalam SRH, pendidikan HAM (human rights education/HRE) bukan hanya sebagai materi pelajaran tetapi juga sebagai sebuah metode/pendekatan dalam kehidupan sekolah yang menerapkan nilai atau prinsip HAM itu sendiri. Pendekatan ini disebut Rights Based Approach. Melalui pendekatan holistik tersebut, seluruh unsur dalam lingkungan sekolah akan melihat tidak hanya apa yang dibicarakan/diajarkan tetapi juga bagaimana mengajarkan dengan membangun budaya HAM di dalam komunitas/sekolah itu

sendiri melalui pembelajaran (learned), praktek (practiced), penghargaan (respected), perlindungan (protected) dan pemajuan (promoted).

Sekolah Ramah HAM dan Revolusi Mental

Menjadi SRH berarti lebih dari sebuah proses pembelajaran HAM di kelas, tetapi bekerja untuk mengintegrasikan prinsipprinsip SRH melalui wilayah utama (key areas) dalam kehidupan sekolah yang meliputi kebijakan dan manajemen (pengelola dan pengelolaan sekolah), relasikomunikasi-koordinasi-interaksi, kurikulum dan ekstra kurikuler serta lingkungan sekolah, termasuk etos dan budaya sekolah.

Sementara itu, prinsip-prinsip yang mendasari SRH di antaranya prinsip non diskriminasi dan inklusi di mana persamaan, non diskriminasi, martabat manusia

dan penghormatan menjadi aspekaspek dasar dalam kehidupan sekolah. Prinsip partisipasi, SRH mendorong semua unsur yang ada di dalamnya untuk berpartisipasi lebih bebas, aktif dan bermanfaat dalam keseluruhan tata kehidupan sekolah, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan serta penerapannya serta memiliki cukup informasi dan akses dalam pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di sekolah.

SRH juga mengembangkan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan transparan dalam keseluruhan proses perencanaan, kebijakan dan pelaksanaannya. Dan yang terpenting, SRH mengintegrasikan HAM dalam semua aspek pendidikan dan kurikulum dengan memberdayakan seluruh siswa untuk mengembangkan potensi mereka melalui pendidikan, khususnya para pelajar yang terpinggirkan karena jender,

1 Level KELAS (Regulator) Level PROFESI (Mediator) 2 Level SEKOLAH (Manajemen) 3

melingkupi dan terinternalisasi pada merepresentasikan karakter kolektif

status atau perbedaan yang mendiskriminasi dan melakukan tindakan nyata yang kreatif dan inovatif dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di tingkat lokal dan global.

Mengintegrasikan HAM dalam 4 wilayah utama sekolah adalah sebuah proses yang terus menerus dilakukan dan berkelanjutan. Dalam proses SRH, pengintegrasian nilai dan prinsip HAM dalam 4 wilayah kunci tersebut tidak dapat dilakukan hanya pada satu atau dua wilayah kunci saja, namun harus pada keempat wilayah kunci yang sebenarnya merupakan satu kesatuan dari sebuah kehidupan sekolah. Hal inilah yang membedakan SRH dengan sekolah karakter yang lain. SRH tidak hanya bekerja pada satu wilayah dengan satu atau lebih unsur saja, tetapi menyeluruh. Semua unsur harus

semua wilayah kunci SRH.

Sejalan dengan konsep yang sedang dikembangkan Komnas HAM ini, jika SRH mengembangkan 4 wilayah kunci, dalam revolusi mental bidang pendidikan melihat sekolah sebagai mini society atau gambaran masyarakat dalam bentuk kecil di mana berkumpul berbagai karakter, kepentingan dan aspek dari penghuninya. Dalam gambaran anatomi ini, Depdiknas, dalam tulisan Mulyasa, mengelompokkan masyarakat sekolah dalam 3 level pokok berdasar fungsinya yaitu level kelas (regulator) yang menggambarkan proses pembelajaran, level profesi (mediator) yang menggambarkan para pengelola sekolah dan pengambil kebijakan, serta level sekolah (manajemen) yang

warga sekolah termasuk iklim atau suasana sekolah. Revolusi mental dalam pendidikan merupakan interaksi dari ketiga level tersebut, yang perlu dilakukan adalah perbaikan proses pendidikan yang dimulai dengan perubahan psikologis, budaya dan sosial masyarakat sekolah. Dan nilainilai HAM adalah nilai yang harus terinternalisasi menjadi budaya di dalam sekolah jika ingin sekolah tersebut berkarakter. Adalah tidak berlebihan jika mengatakan SRH yang digagas Komnas HAM seiring sejalan dan terkait erat dengan konsep Revolusi Mental yang dicanangkan pemerintahan sekarang: membangun karakter yaitu karakter yang mulia melalui penerapan nilai-nilai HAM di sekolah. Adoniati Meyria.

HAM dalam Kurikulum Sekolah

KOMISI NASIONA HAK ASASIMANUSA REPUBLIKINDONESIA Dok: Komnas HAM

aragraf 79 Deklarasi

P Wina Tahun 1993 secara tegas menyebutkan bahwa seluruh negara wajib untuk memasukkan hak asasi manusia (HAM), hukum humaniter, demokrasi dan negara hukum sebagai mata pelajaran di sekolah formal ataupun non formal. Rencana Aksi PBB dalam Program Dunia untuk Pendidikan HAM Fase I tahun 2004 – 2009 memberikan mandat kepada penyelenggara pendidikan untuk menjamin kualitas dan efektivitas pendidikan HAM khususnya terhadap kelompokkelompok rentan seperti minoritas, penyandang disabilitas, anak-anak, perempuan dan orang miskin.

Sedangkan kajian yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 tentang Pendidikan HAM menempatkan konsep pendidikan untuk semua (education for all), yang terdiri atas 2 hal yaitu Pendidikan HAM dalam arti proses belajar mengajar dan pendidikan sebagai HAM. Artinya sekolah sebagai institusi pendidikan

formal tidak bisa tidak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan HAM dalam proses pembelajarannya dan menjadikan HAM sebagai nilai yang hidup dalam keseharian sekolah.

Berangkat dari tanggung jawab tersebut, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kurikulum 2006 atau yang biasa disebut KTSP telah memasukkan materi HAM menjadi salah satu materi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Demikian juga dalam Kurikulum 2013 yang biasa disebut K13. Pada kedua kurikulum tersebut, materi HAM menjadi materi pertama yang dipelajari siswa mengawali semester pertama. Yang menarik dari kurikulum tentang HAM ini ada keterkaitan antara materi HAM di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak sepenuhnya dipahami oleh guru pengampu mata pelajaran PPKn di kedua jenjang

pendidikan tersebut. Materi HAM pada jenjang SMP berisi pengenalan tentang HAM dan lembaga-lembaga yang memiliki keterkaitan dengan persoalan HAM, sedangkan pada jenjang SMA berisi kasus-kasus pelanggaran HAM hingga upaya penegakannya oleh pemerintah. Yang hilang adalah pemahaman tentang tanggung jawab negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM serta apa itu pelanggaran HAM dan unsur-unsurnya.

Melalui acara yang diselenggarakan Komnas HAM dengan guru-guru dalam forum diskusi, pelatihan, training on trainer (TOT) dan penyuluhan, diperoleh pemahaman bersama bahwa materi HAM adalah salah satu basis pembelajaran nilai selain agama. Masuknya materi HAM diharapkan menjawab kebutuhan akan pendidikan nilai dengan memberikan dasar pemahaman nilai-nilai HAM, penghormatan, perlindungan maupun pemenuhannya secara individu, kelompok maupun dalam konteks negara. Di sini bukan hanya siswa tapi juga guru belajar menghormati orang lain, menganalisis persoalan HAM di sekitarnya serta membangun sikap diri terhadap hak asasi yang dimilikinya maupun hak asasi orang lain. Sudah cukupkah itu?

http://smamikaelyogya.sch.id/images/smick5.jpg

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus melihat proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah dan dampaknya bagi perubahan sikap dan perilaku semua orang yang ada dalam komunitas sekolah tersebut. Mari kita melihatnya dari aspek tanggung jawab penyebarluasan HAM di sekolah. Hingga saat ini, HAM sebagai salah satu materi pelajaran maupun HAM sebagai sebuah pendidikan nilai masih bertumpu pada tanggung jawab guru PPKn saja, belum menjadi tanggung jawab bersama. Dukungan sekolah dalam upaya penyebarluasan HAM juga masih belum maksimal dibandingkan dengan dukungan terhadap mata pelajaran lain, sains misalnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya pemahaman para pelaku pendidikan sendiri terhadap HAM masih jauh tungku dari arang. Sehingga tidak mengejutkan jika kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi di sekolah

Siswa menjadi korban dalam pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS), bullying yang terus terjadi antar siswa, pelecehan seksual oleh guru atau staf sekolah yang lain, kekerasan fisik oleh guru berpayung sanksi dan kedisiplinan, hingga kekerasan simbolik dalam buku pelajaran sebenarnya menunjukkan fakta bahwa kurikulum pendidikan HAM yang diajarkan di sekolah belum memberikan dampak yang luas kepada seluruh kehidupan sekolah. Namun bukan berarti juga bahwa kurikulum tersebut sama sekali

tidak ada gunanya.

Guru dan Tantangan Kurikulum HAM

Pendidikan HAM merupakan persoalan sekaligus tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan khususnya sekolah formal di tingkat menengah. Siswa pada jenjang sekolah menengah sudah mulai menunjukkan kekritisannya, dilain pihak guru dituntut untuk terus memperbaharui dan mengikuti perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan termasuk isu-isu HAM.

Pendidikan HAM dalam sistem pendidikan mensyaratkan adanya keterlibatan bukan hanya siswa saja, tetapi juga guru, tenaga kependidikan dan orang tua siswa bahkan masyarakat di lingkungan sekolah. Pendidikan HAM haruslah merupakan kegiatan belajar mengajar yang partisipatif, artinya siswa dan guru terlibat secara aktif dalam prosesnya dalam posisi yang seimbang serta tidak hanya belajar teori saja tetapi yang terpenting juga mempraktikkannya.

Peran guru dalam memberikan pemahaman tentang nilai dan prinsip HAM bagi siswa di semua tingkatan pendidikan menjadi sangat penting mengingat selain orang tua, guru

bagi siswa adalah panutan dalam mereka bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Untuk itu, menjadi suatu kebutuhan mendesak memastikan guru tidak hanya paham secara teoritis tentang HAM tetapi lebih jauh mendorong penerapan nilainilai dan prinsip HAM dalam setiap sendi kehidupan siswa dan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Penting untuk meningkatkan kemampuan guru berkomunikasi dan penggunaan metode-metode inovatif selain kemampuan mengajar di dalam kelas.

Data kuesioner yang disusun Komnas HAM dalam rangka evaluasi ToT sekaligus assessment terhadap kebutuhan guru dalam pembelajaran HAM di sekolah menunjukkan masih terbatasnya bahan-bahan pendukung materi HAM serta masih kurangnya kesempatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas guru terkait materi HAM. Hal ini makin mempertegas keterbatasan guru dalam penyebarluasan nilai-nilai HAM dalam proses pembelajaran HAM sebagai materi maupun dalam menginternalisasikannya dalam kehidupan sekolah.

Menjawab tantangan guru dalam pendidikan HAM, 60 orang guru alumni ToT yang tersebar di Jakarta, kota Serang dan kota Bandarlampung merekomendasikan pada Komnas HAM untuk melakukan: pertama, penguatan materi dan metode pembelajaran HAM dengan menyusun buku saku HAM, modul/panduan pembelajaran HAM bagi guru dengan mencantumkan materi HAM, serta alternatif metodemetode pembelajaran HAM yang baru dan lebih aplikatif. Kedua, secara reguler melakukan pelatihanpelatihan dan ToT bagi peningkatan pengetahuan maupun keterampilan guru terkait materi HAM. Ketiga, bersama guru melakukan kajian atau bedah kurikulum khususnya terkait materi HAM dan merekomendasikan hasilnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya penyusun kurikulum.

Komnas HAM berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki mandat memajukan HAM melalui penyebarluasan nilainilai HAM termasuk dalam dunia pendidikan. Untuk itu, terkait materi HAM, Komnas HAM menyusun sebuah buku yang bertujuan memberikan referensi dan panduan bagi guru dalam mengembangkan materi dan metode pendidikan HAM melalui proses pembelajaran di kelas. Buku tersebut disebut Buku Pendamping untuk Guru dalam Pembelajaran HAM di Tingkat SMA/MA dan SMK. Buku Pendamping ini memberikan pengkayaan pada aspek metode pembelajaran dan materi HAM dengan menjelaskan tentang substansi pemahaman materi HAM, pelanggaran

BUKU PENDAMPING UNTUK GURU humen Dalam Pembelajaran HAK ASASI MANUSIA Tingkat SMA/SMK/MA Komnas HAM 2016

HAM, hukum

HAM terkait tanggung jawab negara, serta instrumen dan mekanisme HAM nasional. Buku ini juga memuat referensi metodemetode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk memperkaya metode pembelajaran yang sudah ada.

Buku Pendamping ini sengaja disusun bagi guru-guru di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dengan pertimbangan bahwa sejak 2011 Komnas HAM lebih banyak melakukan diskusi, penyuluhan dan pelatihan bersama guru-guru PPKn di tingkat SMA, sehingga sebagai langkah awal disusunlah buku untuk jenjang tersebut.

Dalam penulisan buku pendamping ini tim penulis Komnas HAM hanya mengkaji kurikulum pada materi HAM yang diajarkan di tingkat SMA/MA dan SMK. Ada hal menarik dalam kurikulum 2013 yang patut disimak seperti materi HAM yang

"tiba-tiba" pada bab I telah membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM tanpa didahului dengan pengantar tentang apa itu HAM dan pelanggaran HAM serta pelanggaran HAM yang hanya terbatas pada pemahaman pelanggaran atas hak sipil dan politik tanpa diikuti pemahaman tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Para guru pengampu mata pelajaran PPKn menyampaikan kritik tentang tidak adanya perbedaan antara materi kelas X, XI dan XII terkait HAM sehingga guru yang tidak memiliki panduan mengalami kesulitan dalam penyampaian materi HAM di ketiga kelas tersebut.

Memang jika kita membuka kurikulum 2013 khususnya pada materi PPKn, akan nampak tidak adanya perbedaan pada aspek materi pelajaran HAM antara kelas X, XI dan XII. Perbedaan nampak pada aspek kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran, di mana ada peningkatan tingkat deskriptif dan analitis peserta didik dalam proses pembelajaran materi kelas X, XI dan XII. Sehingga, guru harus memiliki cukup pemahaman, penguasaan materi dan metode serta keluasan pengetahuan terkait kasus-kasus pelanggaran HAM agar ketika menyampaikan materi guru dapat melakukan inovasi yang berbeda.

Di sini sebenarnya peningkatan kompetensi dan kapasitas guru sangat dibutuhkan sehingga ketika sampai pada aspek analitis guru dapat membawa siswa untuk berpikir kritis atas persoalan HAM yang terjadi, guru juga dapat membawa siswa mengaplikasikan nilai-nilai HAM dalam keseharian mereka. Adoniati Meyria.

Kekerasan

Masih Menghantui Sekolah

http://sinarharapan.co/sh_img/15/02/12/1/150212003kekerasandisekolah.jpg

enarkah dunia pendidikan

B kita sangat dekat dengan kekerasan? Sekolah adalah rumah kedua bagi anak-anak kita, dari pagi pukul 06.30 hingga sore hari pukul 17.00 tidak dapat dipungkiri jika anak-anak kita menghabiskan waktunya di sekolah bersama temanteman sebaya mereka, dengan bapak ibu guru dan juga semua tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Pernahkah sebagai orang tua kita memperhatikan setiap perubahan yang dialami anak kita?

Menurut riset PISA (Program for International Student Assessment), Indonesia menempati urutan pertama dari 65 negara yang diriset tentang sejauh mana siswa di Indonesia merasa nyaman (bahagia) berada dalam lingkungan sekolah, dengan hipotesa "Semakin nyaman seorang

pelajar berada dalam lingkungan pendidikan, maka semakin tinggi prestasi akademisnya". (Sumber: Kompasiana, 27 Agustus 2014).

Namun, seharusnyalah hasil riset tersebut tidak membuat kita menjadi puas dan bahkan lupa bahwa masih banyak tindak kekerasan terjadi di dunia pendidikan. Bagaikan fenomena gunung es kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru, staf sekolah maupun antar siswa sendiri terus terjadi. Menurut riset yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) melalui buku berjudul Promoting Equality and Safety in School terdapat 84% anak di Indonesia yang mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia

yakni 70%. Data yang dirilis awal Maret 2015 menunjukkan fakta yang mencengangkan terkait kekerasan anak di sekolah. Riset ini dilakukan di 5 negara Asia, yakni Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia yang diambil di Jakarta dan Serang, Banten. Survei diambil pada Oktober 2013 hingga Maret 2014 dengan melibatkan 9 ribu siswa usia 12-17 tahun, guru, kepala sekolah, orangtua, dan perwakilan LSM (Sumber: Nafiysul Qodar - Liputan 6 online 15 Maret 2015, MI : Media Indonesia On line 18 September 2015 dan edupost.id-Portal Pendidikan Indonesia 28 Oktober 2015).

Sebelumnya Plan International pada 2011 pernah melakukan riset di Kota Bogor yang melibatkan 300 peserta didik SD, SMP dan

SMA, hasilnya menunjukkan 15,3% peserta didik SD, 18% peserta didik SMP dan 16% peserta didik SMA mengaku pernah mengalami kekerasan di sekolah. Sedangkan pada aspek pelaku, 14,7% kekerasan di sekolah dilakukan oleh guru dan 35,3% dilakukan oleh sesama teman (Sumber: Nanang Martono; Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu; Okt 2012; hlm. 2).

Retno Listiyarti selaku praktisi pendidikan dan Sesjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), mengatakan budaya kekerasan di banyak sekolah di berbagai wilayah di Indonesia sudah memasuki tahap yang cukup memprihatinkan. Cukup banyak siswa yang menganggap bahwa kekerasan yang dialami atau yang dilakukannya adalah hal yang wajar. Para guru dan orang tua yang disurvei oleh Plan Internasional juga mengakui anak-anak cenderung tidak akan mengadukan kekerasan di sekolah karena khawatir akan menjadi pihak yang disalahkan. Mengingat pelaku kekerasan adalah guru atau staf non-guru dan sesama pelajar di sekolah yang sama, korban kekerasan biasanya memilih untuk diam dan tidak mengadukan persoalannya. Setidaknya 70 persen anak di Indonesia pernah menyaksikan kekerasan, baik berupa perundungan, penganiayaan verbal, psikologis, maupun penganiayaan di dunia maya. Permasalahannya, anak-anak tak mengetahui tempat atau saluran mereka bisa melaporkan kejahatan tersebut.

Ratna Listiyarti, Sesjen FSGI

.bp.blogspot.com/-PFYF3Bduo5w/VqXE4P5ujBI

Fenomena maraknya tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan

sekolah bukan saja dalam aspek fisik tetapi juga psikis, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan ditengarai awal lingkaran kekerasan itu berasal dari internal dunia pendidikan sendiri yakni pola pembelajaran yang mengedepankan kekerasan. Kondisi ini sangat tidak sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) yang jelas menentang adanya tindak kekerasan dalam bentuk apapun kepada siapapun terlebih terhadap peserta didik yang masih termasuk dalam golongan anakanak yang mestinya mendapat perlindungan dari tindakan yang melanggar hak asasinya.

Kita masih ingat pencanangan Indonesia darurat kekerasan terhadap anak awal tahun 2014 yang dicanangkan oleh Presiden SBY. Namun sayangnya pencanangan tersebut tidak diikuti dengan tindakan pemerintah, aparat penegak hukum, pihak-pihak yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan maupun pemerhati dunia anak untuk bersinergi melakukan upaya-upaya zero kekerasan terhadap anak di dalam dunia pendidikan, lingkungan

publik dan keluarga. Kasus siswa SMP di Bekasi yang meninggal dalam Masa Orientasi Siswa (MOS), kasus siswa yang dihukum gurunya di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengalami koma akibat pendarahan di kepala dan masih banyak lagi kasus-kasus kekerasan di sekolah yang tidak muncul di permukaan menjadi bukti bahwa pola pendidikan dengan kekerasan masih berlaku di sekolahsekolah dalam berbagai bentuknya.

Diakui maupun tidak, dunia pendidikan membutuhkan strategi yang tepat untuk berbenah dalam banyak hal, terutama menyelamatkan anak-anak penerus bangsa dari tindakan kekerasan, menjauhkan dunia pendidikan dari tindakan-tindakan kekerasan yang mengatasnamakan kedisplinan, sanksi maupun pola pendidikan sendiri. Haruskah kita mengalami "lost generation" akibat tindak kekerasan di dunia pendidikan? Revolusi mental yang dicanangkan dalam dunia pendidikan mungkin menjadi awal upaya perubahan karakter para pelaku pendidikan itu sendiri. Triyanto.

Tiga Cara Menyelesaikan Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu

Oleh: Rusman Widodo

asal 1 Angka 2 UU No. P 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan pelanggaran berat HAM adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya pada Pasal 7 UU yang sama menyatakan pelanggaran berat HAM meliputi: a.kejahatan genosida; b.kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kemudian apakah yang dimaksud dengan pelanggaran berat HAM masa lalu? Pelanggaran berat HAM masa lalu adalah pelanggaran berat HAM yang terjadi sebelum diundangkannya UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada 23 November 2000.

Peristiwa pelanggaran berat HAM masa lalu adalah peristiwa pelanggaran berat HAM yang penyelidikannya telah diselesaikan oleh Komnas HAM. Komnas HAM adalah satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran berat HAM. Pasal 18 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan penyelidikan terhadap pelanggaran berat HAM dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

1. Tanjung Priok (1984) *

Komnas HAM sampai 2015 telah menyelesaikan penyelidikan terhadap sejumlah peristiwa pelanggaran berat HAM. Berikut ini adalah kasuskasus yang penyelidikannya telah diselesaikan Komnas HAM:

2. Kerusuhan Mei (1998)

3. Timor Timur (1999)*

4. Abepura (2000)*

5. Wasior (2001-2002) dan Wamena (2003)

6. Penghilangan Orang Secara Paksa (1997/1998)

7. Kasus Talangsari, Lampung (1989)

8. Kasus Penembakan Misterius (Petrus) (1981-1983)

9. Peristiwa 1965-1966

10. Peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (1999)

Dari 10 kasus tersebut, 3 kasus telah diselesaikan proses peradilannya yaitu Kasus Timor Timur 1999 dan Tanjung Priok 1984 ditangani oleh Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta. Kasus pelanggaran berat HAM Abepura 2000 ditangani di Pengadilan HAM Makassar (bukan masa lalu). Sementara sisanya belum di proses Pengadilan HAM maupun Pengadilan HAM Ad Hoc. Komnas HAM telah melimpahkan hasil penyelidikan dari peristiwa-peristiwa tersebut ke Kejaksaan Agung agar segera melakukan penyidikan. Tapi, berkas itu kemudian dikembalikan lagi kepada Komnas HAM. Komnas HAM pun mengembalikannya lagi kepada Kejaksaan Agung. Bolak-balik berkas tersebut ternyata memakan waktu bertahun-tahun. Kejaksaan Agung berdalih tidak bisa melakukan penyidikan karena belum ada

Pengadilan HAM Ad Hoc-nya.

Seharusnya, Kejaksaan Agung tidak perlu menunggu pembentukan Pengadilan HAM Ad-Hoc, tapi Kejaksaan Agung bisa langsung melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Usai dilakukan penyidikan, Kejaksaan Agung bisa menyerahkan hasil temuannya ke DPR RI. Selanjutnya DPR RI bisa memberikan rekomendasi atau usul kepada presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Berdasarkan usulan dari DPR RI tersebut, presiden bisa mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Setelah Pengadilan HAM Ad Hoc terbentuk maka proses penegakan hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM dapat segera diproses dan diselesaikan.

Ternyata, keberanian untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc sampai saat ini belum bisa dibuktikan dengan nyata oleh presiden. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), DPR RI telah merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Penghilangan Orang Secara Paksa. Tapi, sampai akhir pemerintahannya, Presiden SBY tak kunjung membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

Berdasarkan fakta di atas, maka dapat dikatakan ada beberapa hal penghambat penyelesaian kasuskasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Hambatan pertama yaitu belum berjalannya proses penyidikan. Ini terlihat dari tindakan Kejaksaan Agung yang selalu mempersoalkan hasil penyelidikan dari Komnas HAM. Misal, Kejaksaan Agung mempersoalkan tentang para penyelidik Komnas HAM yang belum di sumpah dan hal-hal administratif lainnya. Hambatan kedua, soal belum dibentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc. Kejaksaan Agung menolak melakukan penyidikan bila belum ada Pengadilan HAM Ad Hoc-nya. Kejaksaan Agung selama ini juga terlihat pasif, mereka seperti tidak mau mencari terobosan bila ada kebuntuan-kebuntuan terkait penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM. Hambatan ketiga, adalah dibatalkannya UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR oleh Mahkamah Konstitusi pada 7 Desember 2006. Keempat, tidak adanya keberanian dan goodwill (itikad baik) dari presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus pelanggaran berat HAM Penghilangan Orang Secara Paksa. Padahal DPR RI telah merekomendasikan agar presiden segera membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

Selain itu, ada hambatan lainnya yaitu penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM melalui islah (jalur di luar pengadilan) yang tidak berjalan efektif. Misal, islah antara sebagian korban dengan pelaku dalam kasus pelanggaran berat HAM Tanjung Priok. Penyelesaian model islah ini ternyata menimbulkan ketidakpastian hukum karena ada sebagian korban yang tidak setuju dengan metode secara islah tersebut. Padahal sejatinya islah merupakan salah satu solusi yang baik untuk menyelesaikan pelanggaran berat HAM. Mengapa? Karena melalui islah diharapkan ada win-win solution di antara para pelaku dengan korban. Tapi, islah dalam kasus pelanggaran berat HAM Tanjung Priok tidak win-win solution karena tidak melibatkan seluruh keluarga

atau ahli waris korban. Sehingga ada sebagian korban yang merasa kasusnya belum tuntas dan merasa belum mendapat keadilan.

Agar penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM ini dapat dilaksanakan dengan baik maka sejumlah alternatif solusinya perlu diperjuangkan dengan sungguhsungguh. Pertama, penyelesaian melalui Pengadilan HAM Ad Hoc. Presiden Jokowi bisa segera menerbitkan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk menyelesaikan kasus Penghilangan Orang Secara Paksa yang sudah direkomendasikan DPR RI. Presiden harus berani segera memerintahkan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. DPR RI harus memberikan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc setelah Kejaksaan Agung menyampaikan hasil penyidikannya.

Bila jalur Pengadilan HAM Ad Hoc tetap buntu, maka alternatif solusi yang lain yaitu melalui mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sebelumnya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang terbentuk berdasarkan UU No. 27/2004 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 7 Desember 2006. Bila akan kembali menggunakan mekanisme KKR, maka perlu segera dilakukan pembentukan ulang KKR. Mekanisme seperti KKR telah diterapkan di sejumlah negara dan berhasil dengan baik.

Mekanisme lain yang dapat ditempuh yaitu dengan membentuk badan khusus. Ide badan khusus untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat masa lalu ini pernah mencuat di era pemerintahan Presiden SBY. Ide ini didukung oleh Albert Hasibuan selaku anggota

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Seperti apa bentuk, tugas-wewenang, dan tanggung jawab dari badan khusus sampai saat ini belum jelas.

Tiga alternatif penyelesaian tersebut yaitu: 1. Pengadilan HAM Ad Hoc, 2. Mekanisme KKR, 3. Mekanisme Badan Khusus, mungkin bisa diterapkan semuanya. Artinya, untuk kasus tertentu bisa memilih salah satu dari tiga mekanisme penyelesaian di atas. Misal, kasus Talangsari menggunakan mekanisme Pengadilan HAM Ad Hoc, kasus peristiwa 1965-1966 menggunakan mekanisme Badan Khusus, kasus Kerusuhan Mei 1998 menggunakan mekanisme KKR. Semakin banyak alternatif solusi bisa jadi itu akan semakin baik untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

Apabila tiga alternatif solusi tersebut tidak berjalan dan penyelesaian lainnya yang dimungkinkan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM secara nasional juga buntu maka solusinya dapat menggunakan mekanisme di International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional sesuai Pasal 17 Angka (2) dan (3) Statuta Roma 1998 yang berbunyi:

Angka 2. Untuk menentukan ketidaksediaan dalam suatu

http://www.aktual.com

kasus tertentu, Mahkamah mempertimbangkan, dengan mengingat prinsip-prinsip proses yang seharusnya yang diakui oleh hukum internasional, apakah satu atau lebih dari yang berikut ini ada, dan dapat diterapkan:

(a) Langkah-langkah hukum sudah atau sedang dilakukan atau keputusan nasional diambil untuk tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana atas kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah sebagaimana tercantum dalam pasal 5;

(b) Ada suatu penangguhan yang tidak dapat dibenarkan dalam langkah-langkah hukum yang dalam keadaan itu tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan Mahkamah;

(c) Langkah-langkah hukum dulu atau sekarang tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak, dan langkah-langkah tersebut dilakukan dengan cara di mana, dalam hal itu, tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan Mahkamah.

Angka 3. Untuk menentukan ketidakmampuan dalam suatu kasus tertentu, Mahkamah mempertimbangkan apakah, disebabkan oleh keruntuhan

menyeluruh atau sebagian besar dari sistem pengadilan nasionalnya, negara tersebut tidak mampu menghasilkan tertuduh atau bukti dan kesaksian yang perlu atau sebaliknya tidak dapat melaksanakan langkah-langkah hukumnya.

Haruskah kasus pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia diselesaikan secara internasional. Tentu, banyak pihak yang tidak mau penyelesaian secara internasional karena akan mempermalukan Indonesia. Indonesia akan dinilai sebagai negara yang tidak mampu menegakkan hukum dengan baik dan benar serta tidak ada kepedulian terhadap kasus pelanggaran berat HAM.

Agar penyelesaian pelanggaran berat HAM dapat dilaksanakan dengan baik di dalam negeri maka hal mendasar yang diperlukan adalah adanya kemauan yang sungguhsungguh dari semua pihak yang berkepentingan. Penegak hukumnya harus berani, DPR RI nya harus berpikir pro rakyat, presidennya harus menjadi negarawan yang bisa bertindak tegas, masyarakatnya harus mendukung dengan mendorong terciptanya kondisi yang kondusif. Intinya harus ada goodwill dalam aspek hukum, aspek politik dan aspek sosial.

Lalu, pertanyaan pokoknya adalah mengapa pelanggaran berat HAM masa lalu harus diselesaikan?

Pelanggaran berat HAM masa lalu harus diselesaikan karena demi menjamin adanya kepastian hukum, tersibaknya kebenaran dan terpenuhinya rasa adil. Harapannya di masa depan tidak terjadi lagi peristiwa serupa. Sehingga tata kelola negara akan berlangsung dengan baik dan negara dapat hadir di pergaulan internasional dengan penuh kehormatan. Negara akan memiliki awareness yang tinggi untuk selalu menggunakan nilai-nila HAM dalam membuat kebijakan.

Di sisi lain dengan terselesaikannya kasus pelanggaran berat HAM masa lalu maka para korban dapat memperoleh kembali hak-haknya. Para korban bisa memulihkan harkat, martabat, dan nama baiknya. Dampak yang lain adalah membuat setiap orang benar-benar memiliki derajat yang sama dihadapan hukum, tidak ada orang yang kebal hukum. Artinya, siapa saja yang melakukan pelanggaran berat HAM bisa diadili di manapun, dan kapanpun selama dia masih hidup. Dengan adanya penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu maka para pelaku akan mendapat kepastian hukum, hidupnya akan menjadi lebih tenang karena tidak lagi dibayangi perasaan bersalah.

Adapun bagi negara atau pemerintah terselesaikannya kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dapat meningkatkan citra negara/ pemerintah di tataran pergaulan internasional. Martabat negara akan terangkat di dalam pandangan negara lain. Selain itu rakyat akan menunjukkan respect dan rasa percaya kepada pemerintah. Rakyat akan bersikap kritis dan peduli untuk memantau jalannya pemerintahan. Rakyat akan mau pro aktif untuk mencegah beragam bentuk pelanggaran berat HAM yang mungkin timbul di masa depan.

Menggugat Penerapan Hukuman Mati

Oleh: Melchior Suban Weruin

i saat sebagian besar D manusia sedang asyik menikmati hidup dan kehidupannya, sementara sebagian manusia yang lain (Namaona Denis, Marco Archer Cardoso Moreira, Daniel Enemuo, Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya, Tran Thi Bich Hanh, Rani Andriani alias Melisa Aprilia) sedang pasrah menunggu detik-detik kematiannya. Tentu kita tidak pernah akan tahu bagaimana suasana batin, pikiran dan perasaan mereka saat itu. Sangat sulit untuk menggambarkannya.

Seperti yang ramai diberitakan di media massa nasional bahwa pada Minggu 18 Januari 2015 pukul 00.00 enam terpidana mati kasus narkoba dieksekusi oleh satuan Brimob Polda Jawa Tengah. Lima terpidana dieksekusi di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sedangkan satu terpidana mati lainnya dieksekusi di sebuah tempat rahasia di Boyolali, Jawa Tengah. Pelaksanaan eksekusi mati ini mengingatkan kita pada kasus Tibo Cs dulu. Sepintas lalu meskipun sama-sama mendapatkan vonis hukuman mati, apresiasi dan persepsi masyarakat berbeda dalam menilai serta memaknai hukuman mati terhadap dua kasus ini. Dalam kasus Tibo Cs sejumlah elemen masyarakat menolak eksekusi, dan pasca eksekusi pun masih terjadi amuk massa sebagai akumulasi ketidakpuasannya. Sejumlah tokoh nasional seperti mantan Ketua DPR Akbar Tanjung dan Ketua PBNU Gus Dur secara terang-terangan meminta kepada aparat penegak hukum untuk meninjau kembali

rencana eksekusi tersebut. Berbeda dengan kasus Tibo Cs, dalam kasus ini, tidak terlihat penolakan masyarakat ataupun tokoh-tokoh nasional terhadap rencana eksekusi mati bagi mereka. Apakah ini berarti bahwa publik pun turut merestui tindakan negara dalam memerangi kondisi darurat narkoba di tanah air, kita tidak tahu.

Menurut Kejaksaan Agung eksekusi enam terpidana mati yang dilakukan pada Minggu dini hari tersebut hanya sebuah awalan. Kejaksaan Agung memastikan bahwa akan melanjutkan eksekusi terhadap 58 terpidana mati yang grasinya telah ditolak Presiden Jokowi. Rencananya eksekusi mati dilakukan setiap bulan. Sungguh sebuah berita yang mencengangkan sekaligus menampar keras nurani kemanusiaan kita. Betapa hinanya manusia di mata hukum, sehingga kematiannya harus bergantung pada hukum. Hukum yang sejatinya adalah memerdekakan manusia sebagai subjek hukum, ternyata juga dipakai untuk merendahkan bahkan meniadakan derajat kemanusiaan seseorang.

Pro kontra mengenai hukuman mati telah menjadi perdebatan panjang dari dulu hingga saat ini. Baik yang pro maupun yang kontra memiliki argumennya masing-masing. Yang kontra umumnya menyatakan tidak setuju dengan hukuman mati karena hidup manusia itu seutuhnya adalah 'wewenang' Sang Pencipta. Yang setuju dengan hukuman mati umumnya mengemukakan bahwa hukuman mati itu perlu diterapkan untuk menghukum orang tersebut sekaligus menakut-

nakuti orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa (efek penjeraan).

Jika ditelisik lebih dalam, penerapan hukuman mati sebagai bentuk menakut-nakuti orang lain atau efek penjeraan adalah model berpikir yang keliru. Kekeliruan itu dapat kita buktikan dengan menelisik hakikat hukum itu sendiri. Dengan menelisik hakikat hukum, akan tampak jelas bahwa hukuman mati tidak memiliki korelasi yang sebanding dengan efek penjeraan. Hukuman mati sebagai efek penjeraan merupakan sebuah klaim tidak bermakna (irasional).

Dalam sebuah artikelnya berjudul "Hukuman Mati: Tidak Rasional dan Tidak Etis", aktivis HAM Edisius Riyadi Terre, S.H., memetakan dua pokok yang menjadi titik sentral irasionalitas hukuman mati. Pertama, irasionalitas hukuman mati pertama-tama terletak pada hukum itu sendiri. Hukum diciptakan untuk melampaui (beyond) dan mentransformasi keadaan alamiah (state of nature) manusia yang dicirikan pembalasan dendam setimpal. Hal itu berarti, hukum adalah ciri dan bentuk peradaban manusia.

Dalam keadaan alamiah, seperti yang dianalisis oleh Thomas Hobbes, manusia adalah makhluk individualkomunal yang berwatak egoistik, yang saling berperang satu sama lain untuk mempertahankan hidup. Manusia mempertahankan hidupnya dengan cara membunuh orang lain. Hidup dalam konteks keadaan alamiah ini adalah dalam pengertian yang luas. Kalau A membunuh B, maka sanakkeluarga (komunal) atau teman B (individu) akan ganti membunuh A. Siklus tindakan manusia yang berlangsung dalam situasi alamiah adalah saling membunuh. Dalam keadaan alamiah tidak ada hukum, tidak ada peradaban yang di dalamnya setiap orang hidup berdampingan satu sama lain dalam relasi sosial yang egaliter. Kalaupun ada "hukum" dalam keadaan alamiah, maka "hukum" yang berlaku adalah "hukum rimba": yang kuat yang menang.

Dalam bingkai keadaan alamiah inilah, keputusan hukum tentang hukuman mati bekerja. Hukuman mati merupakan perwujudan ekstrim dari keadaan alamiah, yakni membunuh untuk mempertahankan hidup. Bila hukum (keputusan hukuman mati) lahir sebagai bentuk peniruan terhadap keadaan alamiah itu, maka apa bedanya dengan tidak ada hukum?

Oleh karena itu, hukuman mati – meskipun ditetapkan oleh lembaga hukum -bertentangan dengan hukum itu sendiri. Hukuman mati adalah sebuah tindakan biadab. Kebiadaban hukuman mati bertentangan dengan hukum yang adalah wujud dari peradaban manusia. Sesuatu itu biadab karena sesuatu itu irasional.

Kedua, alasan bahwa penerapan hukuman mati itu untuk memberikan efek penjeraan (deterrence effect) merupakan klaim yang irasional. Dalam kasus ini, efek penjeraan ditujukan kepada orang lain yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Efek penjeraan juga tidak bisa diberikan (ditujukan) kepada orang lain yang tidak/belum/akan/sedang melakukan atau merencanakan kejahatan yang sama karena efek penjeraan bersifat post factum. Seseorang disebut jera bila ia tidak mau melakukan lagi perbuatan tertentu yang merugikan dirinya dan orang lain. Hal itu berarti efek penjeraan dari hukuman mati, tak bermakna sama sekali.

Efek penjeraan hanya berlaku bagi orang yang sudah melakukan tindakan tertentu, misalnya pembunuhan (berencana). Bila pelaku pembunuhan berencana ini dihukum penjara seumur hidup atau beberapa tahun, maka efek penjeraan dari keputusan hukum itu berlaku. Hal ini berarti efek penjeraan bermakna bila keputusan hukum yang ditetapkan untuk pelaku adalah penjara seumur hidup atau

http://images.hukumonline.com

beberapa tahun saja. Tetapi dalam konteks hukuman mati, efek penjeraan ini tidak berlaku karena orang yang melakukan pembunuhan berencana sudah dihukum mati. Hal itu berarti, hukuman mati sebagai efek penjeraan merupakan bentuk konkrit dari sesat pikir dalam wilayah hukum.

Klaim tentang efek penjeraan dari hukuman mati juga bertentangan dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Hukum dibuat untuk membantu manusia agar semakin manusiawi dan beradab. Hal itu berarti hukum dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Manusia bukan hamba hukum. Manusia adalah subjek dari hukum. Nasihat bijak filsuf Immanuel Kant mengajak kita untuk tidak memperalat manusia demi hukum, "Manusia tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk tujuan di luar diri manusia itu sendiri."

Tindakan menghukum mati seseorang dengan tujuan mendatangkan efek penjeraan merupakan tindakan memperalat manusia. Ini melanggar prinsip etis yang terdapat dalam norma hukum. Norma hukum menegaskan bahwa manusia adalah subjek hukum yang mesti dihormati keberadaannya. Bentuk keberadaan manusia yang paling dasar adalah hidup. Oleh karena itu, bila hukum menetapkan bahwa seseorang harus dihukum mati maka hukum itu tidak manusiawi karena melanggar keberadaan manusia. Hukum yang demikian menempatkan manusia sebagai benda atau barang.

Hakikat hukum sesungguhnya adalah memuliakan dan menyelamatkan hidup (kehidupan) manusia dari situasi alamiah tanpa hukum. Di hadapan hukum, setiap pelaku kejahatan tidak boleh dibatasi hak hidupnya. Seorang pelaku kejahatan (baik dia adalah presiden, tentara, pengamen jalanan, ataupun pemulung), hak hidupnya tidak boleh dicabut. Dalam bingkai penolakan terhadap hukuman mati, hal pokok yang ditekankan untuk dibela dari penolakan itu adalah pembelaan terhadap hidup (kehidupan).

Penolakan terhadap hukuman mati, bukan berarti menyetujui atau membela perbuatan jahat pelaku melainkan hidup (kehidupan) pelaku! Oleh karena itu, dalam kasus penyalahgunaan narkoba hukuman yang paling rasional dan etis yang mesti diberikan adalah penjara seumur hidup. Dengan penjara seumur hidup, hukum telah menyelamatkan hidup (kehidupan). Selanjutnya tugas aparat negara adalah membongkar jaringan atau sindikat narkoba tersebut untuk memutus mata rantainya

Sebaliknya jika hukuman mati yang diterapkan maka bisa jadi hanya merupakan upaya untuk menggelapkan pengungkapan keterlibatan siapa saja dalam sebuah kasus. Negara sengaja memanfaatkan isu hukuman mati tersebut sebagai alat untuk menjaga keseimbangan politik termasuk upaya menutup ruang koreksi atas kegagalan negara mengusut aktoraktor sebenarnya. Dan pada akhirnya ucapan seorang hakim di Inggris pada abad ke-17 menjadi pelajaran penting untuk kita renungkan kembali, "Kamu (si pencuri kuda) akan digantung sebagai penghukuman atas perbuatan pencurian, bukan karena kamu mencuri kuda, melainkan agar di masa depan kuda-kuda tidak akan dicuri lagi." Namun apa lacur? Kuda-kuda tetap dicuri sampai sekarang.

Pajak dan HAM

Oleh Pihri Buhaerah

erpajakan adalah topik P yang jarang dieksplorasi dalam agenda hak asasi manusia (HAM). Padahal, pajak tidak bisa dipungkiri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang penting untuk mewujudkan berbagai HAM secara paripurna. Pajak menjadi instrumen kunci dalam pemenuhan HAM seperti pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, jaminan

sosial, pekerjaan, perumahan, air, dan sebagainya. Tanpa pajak, pemenuhan HAM akan menjadi sangat sulit untuk direalisasikan.

Pajak tidak saja sebagai prasyarat jaminan tercapainya kondisi ketersediaan sumber daya yang maksimal (maximum available resources), tapi juga merupakan sumber pembiayaan yang efektif untuk menurunkan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Atas dasar itu maka pemerintah di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang akan berusaha sekeras dan semaksimal mungkin meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Peran vital pajak dalam mewujudkan HAM secara implisit diakui dalam instrumen HAM internasional seperti dinyatakan dalam Pasal 2 (1) Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob).

"Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realisation of the rights recognised in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures"

Dengan demikian, relasi HAM dengan pajak dijembatani melalui penyediaan sumber daya yang maksimal (maximum available resources). Istilah “ketersediaan sumber daya" sendiri mencakup pengeluaran publik yang bersumber dari sumber daya domestik maupun sumber daya yang lain seperti bantuan ekonomi dan teknis serta

non-teknis dari kerja sama internasional. Sejumlah instrumen HAM terkini seperti, Guiding Principles Business and Human Right (2011), UN Guiding Principles on Extreme Poverty and Human Rights (2012), dan Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social and Cultural Rights juga berusaha mendorong realisasi HAM melalui promosi ketersediaan sumber daya yang maksimal.

Terkait dengan hal itu, Guiding Principles

on Business and Human Rights (2011) menyebutkan bahwa untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan mengatasi risiko dampak HAM, maka korporasi disarankan untuk melakukan uji tuntas (due diligence). Apabila penyediaan sumber daya yang maksimal dipahami sebagai kewajiban HAM, maka penolakan untuk menyediakan sumber daya secara maksimal bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM. Artinya, uji tuntas mencakup larangan untuk melakukan praktik-praktik perpajakan yang membahayakan penyediaan sumber daya secara maksimal. Dengan demikian, pembebanan pajak yang tidak adil (regressive tax system), penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion) dan pengampunan pajak (tax amnesty) jika membahayakan ketersediaan sumber daya secara maksimal bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk dari pelanggaran HAM.

Sayangnya, dalam mengeksplorasi relasi pajak dan HAM, pegiat HAM lebih banyak memberikan perhatian kepada sisi pengeluaran dan bantuan internasional ketimbang mobilisasi sumber daya domestik. Misalnya saja, Komite Hak-Hak Ekosob PBB kerap menggunakan pendekatan ini dalam memotret ketersediaan sumber daya secara maksimal. Komite Ekosob PBB menggunakan indikator-indikator seperti (i) perbandingan anggaran belanja untuk mewujudkan hak-hak ekosob dengan pengeluaran yang tidak behubungan dengan hak-hak ekosob; (ii) perbandingan belanja sosial (pendidikan, kesehatan) antar negara; dan (iii) perbandingan belanja pemerintah untuk pembangunan sosial dengan standar internasional yang ditargetkan.

Karena itu, dalam konteks keterkaitan pajak dengan

HAM, penting untuk melihat apakah sistem dan kebijakan perpajakan selama ini bersifat progresif atau sebaliknya. Untuk mendeteksi hal tersebut tidak terlalu sulit karena cukup membandingkan antara penerimaan pajak penghasilan non-migas terutama PPh 21 (karyawan/ pegawai) dengan PPh 25/29 Pribadi (non-karyawan/ pengusaha).

yang dianut di Indonesia. Padahal, pajak merupakan salah satu instrumen fiskal yang penting yang berujuan mendistribusikan pendapatan. Dalam konteks ini, orang kaya seharusnya dikenakan pajak yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpenghasilan rendah. Artinya, pengusaha sudah selayaknya dibebani pembayaran pajak

Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan Karyawan dan Pengusaha

120 100 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 -PPh21 PPh 25/29 Pribadi

Sumber: Kementerian Keuangan, 2010-2014

Grafik di atas menunjukkan perbandingan kontribusi PPh 21 dengan PPh 25/29 Pribadi. Secara umum, grafik tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi pajak penghasilan kelas karyawan/pegawai jauh lebih tinggi daripada pajak penghasilan kelompok pengusaha. Nilai realisasi penerimaan dari PPh 21 pada 2013 tercatat Rp 90,2 triliun atau 21,6 persen dari total penerimaan pajak penghasilan non-migas. Angka tersebut sangat jauh di atas realisasi penerimaan dari PPh 25/29 Pribadi yang hanya mencapai Rp 5,2 triliun atau 1,2 persen dari total penerimaan pajak penghasilan non-migas

Dengan demikian, kelompok berpendapatan rendah menanggung beban pembayaran pajak yang jauh lebih besar dibandingkan mereka yang tergolong kelas berpenghasilan tinggi. Hal ini jelas mengindikasikan ada ketidakadilan dalam sistem dan kebijakan perpajakan

yang lebih tinggi daripada kelas karyawan. Ironisnya, hal tersebut tidak berlaku di Indonesia.

Dari fakta di atas terlihat bahwa pemerintah terutama otoritas perpajakan terlihat melakukan pembiaran administrasi perpajakan yang lemah dan sistem perpajakan yang regresif. Artinya, sistem perpajakan di Indonesia telah menciptakan efek yang diskriminatif terutama terhadap golongan yang berpendapatan rendah. Penerapan sistem banyak yang regresif dengan alasan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif jelas tidak bisa dibenarkan dalam perspektif HAM karena lebih ditujukan untuk memfasilitasi kepentingan pemilik modal ketimbang kelompok rentan. Pendekatan tersebut juga tidak akan berdampak pada pengurangan ketimpangan sosial di Indonesia yang terbilang tinggi saat ini. Jika dibiarkan, kondisi tersebut jelas akan membahayakan penyediaan sumber daya secara maksimal. Ujungnya, realisasi HAM di Indonesia terancam kian memburuk.

R E S E N S I

"Tragedi Jakarta 1998" dan "Di Balik 98"

iprah para sineas film K untuk mengangkat peristiwa Tragedi Semanggi I, Semanggi Il dan Trisakti menjadi sebuah film menunjukkan bahwa film bisa menjadi media memperjuangkan sebuah kebenaran. Terdapat 2 versi film yang bisa kita tonton yaitu versi film dokumenter arahan Tino Saroenggalo dengan judul "Tragedi Jakarta 1998" dan versi film komersial "Di Balik 98" arahan Lukman Sardi. Film yang berdurasi antara 1 sampai 2 jam ini bercerita tentang peristiwa Mei '98, kasus pelanggaran HAM yang berat atau lebih dikenal dengan pelanggaran HAM masa lalu yang hingga 17 tahun pasca peristiwa tidak juga nampak penyelesaiannya.

Tidak bermaksud membandingkan kedua film tersebut, karena keduanya membantu kita untuk mengingat kembali peristiwa yang menorehkan sejarah kelam bangsa Indonesia di mana bukan hanya kerusuhan yang terjadi namun juga kekerasan-kekerasan berbasis etnis (SARA) dan kekerasan oleh aparat negara yang membawa korban tidak sedikit dengan trauma mendalam bagi korban

hingga sekarang. Etnis Tionghoa yang mengalami perkosaan, penganiayaan dan terpaksa berpindah keluar negeri untuk menyelamatkan diri, masyarakat umum yang dicekam ketakutan dan merasa tidak aman di rumah maupun di luar rumah hingga keluarga korban penembakan belum juga mendapatkan keadilan sampai sekarang.

Film dokumenter "Tragedi Jakarta 98" produksi Jakarta Media Syndication tahun 1999 berjudul asli Student Movement in Indonesia di mana versi aslinya berbahasa Inggris. Film ini bercerita tentang gerakan mahasiswa Indonesia yang menuntut reformasi pada Mei 1998. di mana oleh penguasa ditanggapi dengan cara militerisme hingga merenggut 4 nyawa saat Tragedi Trisakti (12 Mei 1998) dan 9 nyawa saat Tragedi Semanggi (13 November 1998).

Film Tino Saroenggalo ini menunjukkan secara langsung sebuah kekerasan yang dilakukan oleh ABRI dengan mengatasnamakan keamanan dan ketertiban menembakkan peluru hampa, peluru karet dan juga peluru tajam dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa.

Film dokumenter berdurasi 42 menit ini menceritakan Tragedi '98 tersebut secara kronologis, mulai dari peristiwa penembakan Trisakti yang kemudian memicu amuk massa, Soeharto lengser hingga Tragedi Semanggi yang terjadi bersamaan Sidang Istimewa MPR. Film ini tidak berusaha mengungkap mengapa peristiwa tersebut terjadi, tetapi lebih cenderung mengikuti alur peristiwa seperti apa yang diberitakan media massa saat itu, sehingga terkesan mirip rangkuman berita. Film dokumenter ini pernah menjuarai Asia Pasific Festival Film.

Sedangkan, film "Di Balik 98" bergenre drama, dirilis Januari

2015 arahan Lukman Sardi melihat peristiwa Mei '98 dari sudut pandang yang lain yaitu sudut pandang fakta kemanusiaan yang dialami sebuah keluarga dengan dilematika anggota keluarganya menghadapi peristiwa Mei '98 tersebut. Meskipun banyak menuai kecaman dan protes dari para pelaku sejarah, para aktivis '98, namun film ini mampu menggambarkan perjuangan dan pengorbanan sebuah keluarga dalam melewati tragedi Mei 1998, baik keluarga etnis Tionghoa maupun keluarga Indonesia/ pribumi sendiri.

Film yang bercerita tentang keraguan Letda Bagus, seorang anggota TNI ketika harus dihadapkan pada tanggung jawabnya sebagai prajurit dengan kewajibannya untuk menjaga sang istri, Salma, seorang pegawai Istana Negara yang terjebak dalam kerusuhan 1998 dan dinyatakan hilang. Perintah dari atasan, bahwa Letda Bagus harus mengutamakan tugas negara dan

AGUS KUNCORO VERDI SOLAIMAN ALYA ROHALI FAUZI BAADILLA

S a la rn No J E n Tex e Vra f la Sg - ll l

sebagai prajurit pantang menjadi cengeng hanya karena hal kecil. Masalah yang dihadapi semakin rumit karena Diana, adik iparnya yang merupakan aktivis reformasi aktif terlibat dalam demonstrasi mahasiswa. Di sisi yang lain, Daniel yang mewakili sebuah keluarga keturunan Tionghoa harus kehilangan ayah dan adiknya dalam

http://klikkabar.com/wp-content/uploads/2016/05

kerusuhan tersebut. Bahkan Daniel nyaris menjadi korban sweeping warga yang mencari orangorang non pribumi. Daniel dan keluarganya pada akhirnya harus eksodus meninggalkan Indonesia, yang diakhir cerita setelah 17 tahun peristiwa tersebut Daniel kembali ke Jakarta dengan membawa abu kremasi sang ayah yang ingin dimakamkan di Indonesia. Dilematika yang dihadapi Bagus, Diana dan Daniel ini mewakili situasi yang dialami keluargakeluarga saat peristiwa Mei '98 tersebut.

Dengan kedua film ini beredar luas di masyarakat, kita semua berharap masyarakat tidak akan pernah lupa pada fakta sejarah kelam republik ini. Demikian juga pemerintah. Kedua film ini cukup berhasil menampilkan bagaimana aparat keamanan dan aparat penegak hukum yang bertindak sangat represif menghadapi mahasiswa yang berdemonstrasi maupun kerusuhan yang tidak hanya terjadi di Jakarta tapi juga di Solo, Surabaya dan Makasar. Kedua film ini juga berhasil mengangkat trauma yang dialami etnis Tionghoa dan masyarakat yang menjadi korban.

Akhirnya, kehadiran kedua film ini diharapkan akan makin mendorong pemerintah untuk memiliki komitmen political will menyelesaikan kasus Mei '98 dan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Adoniati Meyria.

T E N T A N G K O M N A S H A M

Keterangan Pers

Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual

http://img1.beritasatu.com/data/media/images/medium

omisi Nasional Hak K Asasi Manusia (Komnas HAM), mencermati perkembangan berkaitan dengan rencana pemerintah untuk memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan hukuman pengebirian. Mengikuti pemberitaan di media massa, rencana tersebut akan diwujudkan melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undangundang (Perppu) yaitu dengan memberikan penghukuman kebiri secara kimiawi (chemical castration).

Komnas HAM memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu diambilnya langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, Komnas HAM mengingatkan bahwa perkembangan peradaban menuntun agar penghukuman tetap dilakukan dengan manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali

menjadi manusia yang utuh dan siap kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, pemberian hukuman baik cara maupun tujuan tetaplah harus berpedoman pada hak asasi manusia.

Komnas HAM telah meminta masukan dari berbagai pihak, dan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi korban, Komnas HAM memberikan pandangan sebagai berikut:

a. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan

tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia". Dengan demikian, hak tersebut merupakan hak yang bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan

Dok. Komnas HAM

serta pemenuhannya menjadi komitmen konstitusional pula. Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Keji, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No. 5 Tahun 1998.

b. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasi sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (the right to informed consent) dan hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (the protection of the physical and mental integrity of the person).

c. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminolog menyatakan bahwa sebab

kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual juga bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan undangundang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada hak asasi manusia. Dengan demikian, penanganan masalah kekerasan seksual dengan pemberian hukuman tambahan pengebirian (castration) mereduksi masalah dan tidak akan menjawab masalah kekerasan seksual yang dihadapi. Langkah pemberian hukuman melalui pengebirian tidak proporsional untuk menangani masalah dan menjauh dari tujuan yang ingin dicapai.

d. Perppu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak - dalam hal ini juga perempuan-- meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya.

Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian, utamanya para pengambil kebijakan demi pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 15 Februari 2016 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Ketua

Ttd

T E N T A N G K O M N A S H A M

NORITAS NGKAI Dok. Komnas HAM Imdadun Rahmat Ketua Komnas HAM sedang menyampaikan materi di stan Komnas HAM.

Menyebarluaskan HAM Melalui Jambore Nasional

omnas HAM terus pro aktif K melakukan penyebarluasan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah ikut berpartisipasi dalam acara Jambore Nasional X Tahun 2016 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, pada 14 sampai dengan 19 Agustus 2016. Partisipasi Komnas HAM ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang ditandatangani pada Juni 2016.

Presiden Joko Widodo membuka acara Jambore tersebut pada 14 Agustus 2016 yang bertepatan dengan peringatan Hari Pramuka Ke- 55. Menurut Adhyaksa Dault Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka acara jambore tersebut dihadiri sekirar 25 ribu pramuka tingkat penggalang (usia 11-15 tahun) dari 34 provinsi di Indonesia dan 225 peserta dari luar negeri. Pelaksanaan jambore yang mengusung tema "Keren, Gembira, Asyik" itu bertujuan untuk menjalin persaudaraan dan persahabatan dengan cara berbagi pengetahuan dan pengalaman.

"Advokasi HAM". Stan Komnas HAM menghadirkan tema "Perlindungan Kelompok Minoritas dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika."

"Pramuka merupakan kelompok sasaran yang penting dalam rangka membantu Komnas

Partisipasi Komnas HAM dalam acara jambore tersebut adalah dengan membuka stan bernama

ke stan Komnas HAM terbilang tinggi. Tercatat ada puluhan kelompok peserta dari beragam provinsi dari Provinsi Aceh sampai Papua yang berkunjung ke stan Komnas HAM.

Selama berada di stan Komnas HAM, kelompok peserta pramuka yang berkunjung mendapat paparan materi tentang perlunya menghargai perbedaan, menjunjung tinggi keragaman, dan menciptakan Indonesia yang aman dan damai tanpa diskriminasi. Selain itu Tim Komnas HAM yang terdiri dari para Penyuluh HAM Komnas HAM juga mengajak kepada seluruh peserta jambore untuk mau menghormati dan peduli kepada hak-hak kelompok minoritas seperti minoritas beragama, minoritas etnis, penyandang disabilitas, orang dengan masalah kejiwaan, para penyandang kusta dan lain-lain.

Tim Komnas HAM menyampaikan materi melalui beragam bentuk permainan, role play, pemaparan materi dan bermain kuis. Bagi pemenang kuis, Komnas HAM menyediakan sejumlah hadiah,

antara lain, berupa pin, Dok. Komnas HAM HAM untuk Tim Komnas HAM bersama kelompok pramuka peserta Jambore Nasional Pramuka X Tahun 2016.

menyebarluaskan nilai-nilai

HAM kepada masyarakat luas," ujar Imdadun Rahmat Ketua Komnas HAM yang sempat meninjau stan Komnas HAM.

Komnas HAM membuka stan dari pagi hari hingga sore hari. Antusiasme peserta yang berkunjung

buku, kaos, topi. Model penyampaian materi seperti itu ternyata mendapat tanggapan positif dari kelompok pramuka yang berkunjung ke stan Komnas HAM. Rusman Widodo.

Polemik Batas Usia Perkawinan

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memperbolehkan seseorang yang masih berusia anak – di bawah usia 18 tahun -- untuk melangsungkan perkawinan.

Keputusan tersebut dinilai bertentangan dengan undang-undang lain tentang usia anak, berdampak pada hak kesehatan reproduksi perempuan, tingginya angka perceraian, mengakibatkan putus sekolah, adanya ancaman terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi anak, ada pengabaian hak tumbuh dan kembang anak.

Perlu antisipasi serius dari kementerian/lembaga, lembaga swadaya masyarakat, institusi internasional dan masyarakat umum untuk tetap menjamin hak-hak anak bisa tetap terpenuhi.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/design 2016/img/slider

ksaminasi publik terkait putusan Mahkamah E Konstitusi (MK) No. 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Permohonan Uji Materiil Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945 menunjukkan beberapa hal krusial dan patut menjadi perhatian publik. Mengapa demikian? Karena putusan MK menegaskan bagaimana negara melegalkan kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak melalui peraturan atau kebijakan. Putusan MK ini memperbolehkan seseorang yang masih berusia anak - di bawah usia 18 tahun -- untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan sebagai sebuah institusi harus dilaksanakan atas dasar persetujuan dengan penuh kesadaran, dan seseorang di bawah 18 tahun masih dianggap belum memiliki kesadaran secara penuh.

Dalam konteks peradilan (dakwaan, putusan), eksaminasi berarti melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap surat dakwaan (jaksa) atau putusan pengadilan (termasuk MK).1 "Eksaminasi sering juga disebut dengan legal annotation, yaitu pemberian catatan-catatan hukum terhadap putusan pengadilan yang bisa dilakukan oleh publik di mana publik diberikan peluang untuk melakukan

pengujian atau pemeriksaan terhadap putusan gadilan." ² Dengan standar yang telah ada dan berkembang sejak lama, eksaminasi publik juga bisa menjadi salah satu bentuk pengawasan (publik), dan dapat dimanfaatkan sebagai dissenting opinion (pendapat berbeda) terkait putusan hakim yang dianggap tidak sesuai atau melukai rasa keadilan masyarakat.3

Eksaminasi publik terkait putusan MK No. 30- 74/PUU-XII/2014 diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) - Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) pada 25 Februari 2016 di Hotel Acacia, Jakarta. Acara dihadiri oleh pihak-pihak terkait, yaitu Komnas HAM, Ombudsman RI, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta, KUA, Pengadilan Agama Se-DKI, Pengadilan Negeri se-DKI, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian, Jaringan perempuan dan pemerhati anak. Salah satu pihak pemohon uji materiil MK, Zumrotin K Soesilo, dihadirkan pada eksaminasi publik. Sedangkan para eksaminator terdiri dari Prof. Irwanto, Ph.D (Akademisi), Erna Sofwan (Mantan Hakim Pengadilan Negeri tahun 1964-2001), dan

Nursyahbani Katjasungkana (Pengacara Publik, Aktivis HAM Perempuan). Para eksaminator menyampaikan pendapatnya menurut keahliannya. Secara umum mereka mengemukakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan MK di mana putusan MK tersebut pada dasarnya bertolak belakang dengan UUD 1945.

1 https://bukuicw.files.wordpress.com/2008/10/

bukukumpulantulisaneksaminasi.pdf

2 http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/ Modul/Modul-Eksaminasi-Publik-terhadap-Perkara-Kasus- Korupsi-Edisi-Revisi-tahun-2011.pdf

3 ibid

Dasar Pengujian dan Alasan- Alasan Uji Materiil

Ada dua pemohon dari dua perkara yang diajukan pada uji

Zumrotin K. Susilo

http://www.parmusinews.com

materiil ke Mahkamah Konstitusi. Untuk perkara nomor 30/PUU-XII/2014 diajukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan yang diwakili oleh Zumrotin K. Soesilo selaku Ketua Dewan Pengurus terkait pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Adapun dasar pengujiannya terhadap UUD 1945 mencakup Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 28l ayat (1) dan (2). Adapun untuk perkara nomor 74 /PUU-XII/2014 diajukan oleh individu dan organisasi. Individu diajukan oleh Indry Oktaviani, Fr Yohana Tantria, Dini Anitasari Sa'Baniah, Hadiyatut Thoyyibah, dan Ramadhaniati. Sedangkan organisasi diajukan oleh YPHA dan KPI. Kedua pihak mengajukan uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan, "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita."

Pada proses eksaminasi publik, Zumrotin K. Soesilo menyampaikan alasan-alasan pengajuan uji materiil, yakni bertentangan dengan undang-

undang lain tentang usia anak, berdampak pada hak kesehatan reproduksi perempuan, tingginya angka perceraian, mengakibatkan putus sekolah, adanya ancaman terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi anak, ada pengabaian hak tumbuh dan kembang anak. Sedangkan alasan-alasan pemohon untuk perkara nomor 74/PUU-XII/2014 adalah batas “usia anak" tidak memiliki kesesuaian dengan sejumlah peraturan perundang-undangan nasional yang ada di Indonesia. Frasa "16 (enam belas) tahun" telah melahirkan banyaknya praktik perkawinan anak khususnya anak perempuan, frasa "dalam hal penyimpangan" dimaknai berbeda-beda oleh hakim sehingga mengandung ketidakjelasan tentang apa saja kriteria yang termasuk dalam penyimpangan tersebut. Batas usia perkawinan anak perempuan telah secara jelas melahirkan adanya tindakan diskriminatif dalam perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya sejumlah hak-hak konstitusional khususnya bagi anak perempuan.

Adapun alasan penolakan MK terhadap Judicial Review pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di antaranya terkait perbedaan budaya mengenai usia perkawinan dan hal ini tidak bisa dibatasi oleh usia, UU perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional/kebijakan hukum

http://harianandalas.com

sehingga yang diperlukan adalah revisi UU, dan keyakinan hakim MK bahwa masalah-masalah konkrit akibat perkawinan anak tidak murni disebabkan aspek usia semata.4

Dari sembilan hakim MK, delapan menolak permohonan mengenai batas usia bagi anak perempuan dalam UU perkawinan, dan hanya satu hakim perempuan di MK yang dissenting opinion (berbeda pendapat) terhadap perkara tersebut.

Keganjilan Para Pihak dan Ahli dalam Sidang MK

Menilik alasan-alasan pemohon atas uji materiil atas pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, bisa dipastikan bahwa alasan-alasan dimaksud berangkat dari data dan fakta di mana perkawinan di bawah umur telah terjadi dan sudah berlangsung cukup lama. Hasil kajian dan penelitian yang dilakukan individu maupun organisasi/lembaga pada dasarnya sudah cukup kuat untuk mendorong

dilakukannya uji materiil atas pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut. Dengan kata lain, data dan fakta yang ada sulit untuk disanggah karena secara umum perkawinan di bawah umur mengindikasikan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan atas perkawinan usia dini.5

Para eksaminator menyampaikan bahwa penolakan MK atas Judicial Review tentang batas usia perkawinan sangat di luar dugaan. Terdapat beberapa keganjilan dari sidang MK tersebut, mengingat mereka sangat yakin bahwa sejatinya hakim MK akan menerima permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974. Erna Sofwan Sjukrie, S.H., menyampaikan bahwa penolakan Judicial Review tentang usia perkawinan oleh MK sangat bertolak belakang dengan pasal 26 1 (c) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Anak menurut pasal 1 UU Perlindungan Anak adalah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan Nursyahbani Katjasungkana, S.H., sebagai aktivis HAM/Ahli Hukum dengan tegas, menyatakan para hakim konstitusi itu juga lupa bahwa hukum kolonial (Pasal 288 KUHP) ada ketentuan bahwa menikahi perempuan di bawah umur adalah kejahatan. Informasi yang menarik adalah bahwa kolonial Belanda sejak 100 tahun lalu kenyataannya sudah mampu melakukan intervensi berdasarkan fakta sosial terkait batas usia perkawinan. Terakhir, Prof. Irwanto, Ph.D sebagai Pakar Bidang Perlindungan Anak, sangat menyesalkan putusan MK, dan beliau menyampaikan bahwa sebaiknya Putusan MK sebagai kelengkapan negara berbasis rencana pembangunan nasional yang dilandasi oleh Konstitusi dan bukan oleh kitab suci.

Terkait apa yang disampaikan Prof. Irwanto, Ph.D bahwa putusan MK tidak dilandasi Konstitusi patut ditelusuri, terutama terkait pihak-pihak terkait yang dihadirkan MK. Berikut identifikasi pihak-pihak yang diajukan pemohon dan pihak-pihak terkait yang dimintakan keterangannya oleh MK:

Diajukan PemohonDiminta oleh Hakim MK
Women Research InstituteMajelis Ulama Indonesia (MUI)
PKBIParisada Hindu Dharma
KalyanamitraKonferensi Waligereja Indonesia
Perhimpunan RahimaPP Muhammadiyah
Aliansi Remaja IndependentPB NU
Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia
Perwakilan Umat Budha Indonesia
Persekutuan Gereja Gereja Indonesia

Sumber: Bahan presentasi LBH APIK pada Eksaminasi Publik 25 Februari 2016

Berdasarkan tabel di atas, terungkap bahwa seluruh pihak yang diundang oleh MK adalah organisasi/lembaga yang berafiliasi atau berlatar belakang agama. Sedangkan pihak pemohon mengundang sejumlah organisasi/lembaga masyarakat yang selama ini dikenal telah berkutat dengan isu-isu anak dan perempuan, kekerasan atau kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Hal yang kemudian cukup kontroversial adalah dari proses pemberian keterangan para pihak terkait tersebut adalah bahwa mayoritas sikap yang diambil para pihak yang diajukan pemohon maupun MK adalah menerima atau mendukung Judicial Review pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Artinya, minimum batas usia perkawinan disetujui untuk direvisi dari 16 tahun ke 18 tahun. Di lain pihak, hanya tiga pihak terkait yang mengambil sikap menolak Judicial Review. Berikut tabel sikap pihak terkait pasca pemberian keterangan:

SikapPihak Terkait
Mendukung usia 18 tahunParisada Hindu Dharma Women Research Institute [WRI] Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalyanamitra Perhimpunan Rahima Konferensi Waligereja Indonesia Perwakilan Umat Budha Indonesia Majelis Tinggi Agama Konghucu
Menolak PermohonanAliansi Remaja Independen Majelis Ulama Indonesia PP Muhammadiyah PB Nahdatul Ulama

Sumber: Bahan presentasi LBH APIK pada Eksaminasi Publik 25 Februari 2016

Selain para pihak terkait, dalam sidang, MK dan pemohon juga berkenan menghadirkan para ahli untuk dimintakan keterangan sehubungan dengan keahliannya. Pihak ahli yang diundang oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

Majelis Ulama Indonesia, PP Muhammadiyah, dan PB Nahdatul Ulama dibandingkan 10 organisasi/ lembaga lainnya. Selanjutnya, yang tidak kalah kontroversial, kenyataan bahwa hakim MK juga lebih bisa menerima keterangan satu ahli pihak terkait,

AHLI PEMOHONAHLI PIHAK TERKAIT
Julianto Witjaksono (Dokter spesialis kandungan/IDI)Elli Risman (MUI)
Kartono Mohammad (Dokter/mantan ketua IDI]
Saparinah Sadli (Tokoh Hak Perempuan)
Roichatul Aswidah Rasyid (Komnas HAM)
Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan)
Maria Ulfah Abshor (KPAI)一
Muhadjir Darwin (UGM)
Ninuk Priambudhi (Jurnalis)
M Quraish Shihab (Cendekiawan muslim)
Fransisca Handy (Dokter spesialis anak)
Misiyah (Aktivis Kapal Perempuan)
Kristi Poerwandari (Kajian Wanita UI)
Antarini Arna (Tokoh HAM dan Hak Anak)

Sumber: bahan presentasi LBH APIK pada Eksaminasi Publik 25 Februari 2016

Berdasarkan data ketiga tabel di atas, bisa dipahami kiranya apa yang disampaikan oleh Prof. Irwanto, Ph.D di atas bahwa sebagai kelengkapan negara nampak bahwa putusan MK berbasiskan agama, mulai dari pihak-pihak terkait dan ahli yang diundang untuk diminta memberi ketarangan. Terkait sikap para pihak terkait, bisa diasumsikan bahwa putusan MK dipengaruhi oleh keterangan

yakni Elli Risman dari Majelis Ulama Indonesia dibanding 13 ahli lain yang dihadirkan pemohon.

4 http://www.hukumpedia.com/18coalition/delapanhakim-mahkamah-konstitusi-masih-pro-perkawinananak-di-indonesia

5 http://web.bkkbn.go.id/po-content/po-upload/ hasil_pernikahan_usia_dini_BKKBN_PPT_RS_%5BRead- Only%5D.pdf

Refleksi atas Eksaminasi Publik

Atas pelaksanaan eksaminasi publik terkait putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014, terdapat tiga poin penting sebagai bahan pembelajaran umum dan khusus terkait upaya pencegahan perkawinan

Pelatihan HAM untuk para Hakim Peradilan

http://multimedia.elsam.or.id

di bawah umur. Pertama, faktor-faktor non-hukum yang ternyata ikut andil dan berpengaruh terhadap putusan para hakim MK. Terkait, hal ini perlu kiranya penelusuran tentang integritas dan kapasitas para hakim MK terlebih dalam rangka pemahaman fungsi melindungi hak konstitusional warga negara. Refleksi kedua adalah mencermati kebijakan-kebijakan publik dalam konteks keberpihakan terhadap hak asasi manusia (HAM) (termasuk hak anak); perlu pemetaan kekuatan dan benefit yang diterima oleh kelompok-kelompok tertentu atas desain dan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks ini, UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dikategorikan sebagai kebijakan (publik) terkait batas usia perkawinan kenyataannya tidak mampu mendistribusikan benefit (perlindungan dan pemenuhan hak) kepada kelompok anak. Terakhir, refleksi terkait eksistensi institusi atau lembaga pengawas independen yang bekerja untuk memperjuangkan hak-hak anak yang dirasa perlu untuk semakin diperkuat seiring dengan semakin maraknya upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Lebih lengkapnya, berikut penjabaran tiga refleksi dimaksud:

1. Peningkatan integritas dan kapasitas hakim MK terkait pemahaman fungsi melindungi hak konstitusional warga negara

Faktor-faktor non-hukum sangat mungkin mempengaruhi putusan-putusan yang dikeluarkan oleh hakim MK, dan bukan rahasia umum, jika banyak putusan-putusan hakim MK yang kontroversial yang melukai rasa keadilan korban dan masyarakat, sebut saja di antaranya putusan MK tentang KKR (Nomor 006/PUU-IV/2006 dan Nomor 020/PUU-IV/2006), tentang hukuman mati (Nomor 2-3/PUU-V/2007), dan tentang batas usia perkawinan (Nomor 30-74/PUU-XII/2014).

Pembahasan persyaratan hakim MK sudah lama diperbincangkan6. Tuntutan untuk mendapatkan hakim MK yang memiliki integritas dan kapasitas yang baik adalah tujuan utama sehingga putusanputusan yang dikeluarkannya tidak melukai rasa keadilan masyarakat. Terkait dengan hal ini,

https://aliansiremajaindependen.org

MELEGALKAN ANAK MELAHIRKAN ANAK? STOPPERKAWINANANAK

salah satu upaya yang perlu didorong adalah meningkatkan pemahaman tentang fungsi melindungi hak konstitusional warga negara dari kemungkinan pelanggaran yang dilakukan cabangcabang kekuasaan negara.

Salah satu contoh relasi dengan hak konstitusional warga negara dengan berkaca pada putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 terkait batas usia perkawianan. Hak atas pendidikan dasar merupakan hak konstitusional warga negara. Dampak yang ditimbulkan dari putusan MK terkait penolakan usia 18 tahun sebagai batas usia perkawinan bisa berakibat pada tidak adanya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara di sektor pendidikan. Kelompok anak perempuan adalah pihak yang sangat terdampak mengingat putusan tersebut sangat diskriminatif, dan berpotensi menjadi faktor terjadinya kekerasan terhadap anak perempuan, dan menghambat akses atas pendidikan dasar mengingat pernikahan anak menyebabkan tertutupnya akses pendidikan dasar untuk belajar 12 tahun wajib belajar.

Ada beberapa contoh lain dari putusanputusan MK yang patut dikaji lebih jauh, dan ini dilakukan sebagai bagian dari proses identifikasi pemahaman hakim MK terkait fungsi melindungi hak

6 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index. php?page=web.Berita&id=12012#.V8MLrPl97IV, http:// www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web. Berita&id=11780#.V8MMefl97IU, https://m.tempo.co/ read/news/2014/02/21/063556332/anggota-dpr-calonhakim-mk-ky-asal-penuhi-syarat

2. Kebijakan Publik

konstitusional warga negara.

Terinspirasi dari apa yang dikemukakan Prof. Irwanto, Ph.D selaku eksaminator dalam eksaminasi publik, beliau menyatakan bahwa putusan MK 'bias' pada nilai-nilai tertentu (agama). Saat putusan MK berelasi dengan kebijakan-kebijakan yang mengatur masyarakat, tidak ada jaminan bahwa putusanputusan tersebut menjadi bola liar yang 'bias' pada nilai-nilai tertentu.

Dalam putusan MK terkait batas usia perkawinan, hakim-hakim MK telah berperan sebagaimana fungsinya dalam ranah yuridis, namun dalam konteks kebijakan publik, keberadaan mereka pada hakikatnya turut menentukan keberlanjutan atas kebijakan-kebijakan publik -- dan di antaranya diajukan oleh para pemohon uji materiil.

Putusan MK yang menolak Judicial Review terhadap pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah salah satu best practice dalam rangka pembahasan terkait relasi antara kebijakan publik dan putusan MK. Langkah sederhananya dimulai dengan mengidentifikasi siapa saja kelompok atau individu yang menjadi pihak terkait dan ahli yang dihadirkan oleh MK dalam sidangnya. Bercermin pada perkara sidang MK terkait batas usia perkawinan, sangat mungkin para hakim MK memiliki preferensi 'tingkat tinggi' pada individu dan kelompok tertentu berlandaskan nilai-nilai tertentu (agama). Jika demikian, para hakim bisa memiliki potensi untuk tidak mengacu pada konsep dan kaidah kebijakan publik di mana distribusi benefit atas kebijakan harus dibagi sama rata kepada semua (kelompok) target kebijakan.

Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 terkait batas usia perkawinan menurut para pakar hak anak dan perempuan menjadi luka ketidakadilan bagi kelompok anak perempuan usia 16 tahun. Karena putusan MK tersebut memperbolehkan usia anak 16 tahun untuk kawin sementara pada usia tersebut menurut para pakar anak belum bisa mengambil keputusan secara penuh kesadaran untuk menikah. Dalam koridor HAM, anak perempuan dalam perkawinan di bawah umur adalah korban tindak kekerasan atau kejahatan seksual. Jika demikian, anak perempuan menjadi kelompok yang paling tidak diuntungkan atas pemberlakuan kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebaliknya, kelompok yang sangat diuntungkan atas putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 adalah para pelaku dan calon pelaku perkawinan di bawah umur. Dari penelusuran media dan artikel7

menunjukkan bahwa para pelaku perkawinan di bawah umur tidak jarang menggunakan argumentasi nilai-nilai ajaran agama tertentu yang memperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan di bawah umur sejauh anak perempuan tersebut sudah akil balig. Argumentasi ini pada dasarnya sudah terpatahkan karena sejumlah hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi akil balig tidak serta merta menjadikan anak perempuan menjadi dewasa, dan mampu mengambil keputusan sendiri secara penuh kesadaran.8

3. Memperkuat Fungsi Pengawasan Perlindungan Anak

Putusan MK memiliki kedudukan tertinggi pada tingkatan upaya hukum9, langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh setelahnya. Sifat final dalam putusan Mahkamah

Konstitusi mencakup kekuatan hukum mengikat (final and binding). Dengan demikian, penolakan MK terhadap Judicial Review Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait batas usia perkawinan memiliki kekuatan hukum mengikat dan final. Artinya negara melegalkan bentuk kekerasan atau kejahatan terhadap anak melalui perkawinan di bawah umur.

Pada konteks perlindungan hak anak, putusan MK tersebut menimbulkan keprihatinan mendalam, dan bagi penggiat hak anak, putusan MK tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dilakukan terkait upaya pengawasan agar kekerasan atau kejahatan seksual lewat perkawinan di bawah umur tersebut dapat dicegah.

Harapan besar kiranya dapat dibebankan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Komisi ini memiliki peran yang sangat strategis mengingat fungsinya melakukan sosialisasi dan pengawasan dalam rangka perlindungan hak anak, termasuk upaya mencegah perkawinan usia di bawah umur. Pertanyaannya kemudian, sejauh ini apakah KPAI telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik?

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).10 Rekomendasi ini mengemuka bukan tanpa sebab mengingat selama ini ada rasa pesimistis di sebagian besar penggiat hak anak terhadap fungsi pengawasan KPAI. Alasannya terkait struktur, mengingat KPAl hanya berada di pemerintah pusat, sehingga menyulitkan untuk menjangkau (pengawasan) sampai ke pelosok daerah. Argumentasi lain, terkait belum berjalannya koordinasi yang baik dengan pihak lain, salah satunya dengan penegak hukum yang sebenarnya sangat berhubungan dengan kerja-kerja KPAI. Terakhir, minimnya pengetahuan masyarakat terkait fungsi pengawasan KPAl yang berakibat kecilnya laporan pengaduan masyarakat terkait perlindungan anak kepada KPAl dibanding kepada penegak hukum (polisi).

Laporan UNICEF 2012 menyebutkan salah satu rekomendasi tentang pentingnya penguatan fungsi pengawasan yang independen oleh Komisi

Dengan adanya upaya perbaikan internal terkait struktur, peningkatan koordinasi, dan peningkatan program sosialisai, diharapkan fungsi pengawasan oleh KPAI dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, maka upaya mencegah perkawinan di bawah usia dapat dijalankan dengan efektif mengingat masyarakat yang mengadukan kasusnya dipastikan sudah tersosialisasi tentang fungsi pengawasan KPAI, meskipun mereka berada di pelosok daerah. Yossa AP Nainggolan.

com/baca/2016/08/09/anak-arifin-ilham-menikahalasan-ustaz-arifin-ilham-ijinkan-pernikahan-dinianaknya-743580

8 http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt536ced2eafaf5/batas-usia-kawin-cegah-pernikahandini, http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_co ntent&view=article&id=1331:lies-marcoes-natsir-madewasa-itu-aqil-baligh-bukan-hanya-baligh-opini-2- edisi-49-&catid=33:opini-suara-rahima&ltemid=305

7 http://www.antaranews.com/berita/127708/belajardari-kasus-syekh-puji, http://www.harianjogja.

9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

10 http://www.unicef.org/indonesia/id/A7_-_B_Ringkasan_ Kajian_Perlindungan.pdf & http://harianterbit.com/ read/2014/06/21/4042/0/29/Meneg-PP-PA-KPAI-Tak- Bisa-Seperti-KPK

Mendorong Pembangunan Infrastruktur Berbasis HAM1

Oleh: Mimin Dwi Hartono²

residen Joko Widodo P telah menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas dalam pemerintahannya dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) 2015 s/d. 2019 telah menetapkan target pembangunan berupa tersedianya infrastruktur yang memadai untuk mencapai target pembangunan yaitu pendapatan per kapita 14.000 USD, pengangguran di bawah 5 persen dan penduduk miskin di bawah 5 persen.

Jenis-jenis infrastruktur yang masuk di dalam proyek strategis nasional sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional antara lain, pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 Km, jalan tol sepanjang 1.000 Km, 15 bandara baru, 24 pelabuhan baru, jalur kereta api sejauh 3.258 Km, 49 waduk baru, dan pembangunan pembangkit listrik dengan daya 35.000 MW.

Ketimpangan sosial dan ekonomi antar pulau dan antar wilayah barat dan timur Indonesia terutama

disebabkan oleh ketimpangan infrastruktur sehingga mobilitas ekonomi menjadi tersendat. Selama ini, pembangunan infrastruktur terkonsentrasi di Pulau Jawa dan daerah lain diabaikan. Menurut pemerintah, pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi kunci bagi tercapainya target pembangunan tersebut.

Berkaitan dengan proses perencanaan dan pembangunan proyek-proyek infrastruktur tersebut, Komnas HAM menerima banyak pengaduan dari berbagai kelompok masyarakat dan individu dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka mengadukan tentang pelanggaran HAM sebagai akibat dari proyek infrastuktur, di antaranya hak atas informasi, hak atas tanah, dan hak atas rasa aman.

Pengaduan atas pembangunan infrastruktur tersebut terutama terjadi sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mencanangkan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Di era Presiden Joko Widodo, kebijakan tersebut dinamai Proyek Strategis Nasional.

Beberapa pengaduan terkait pembangunan infrastruktur yang dilaporkan kepada Komnas HAM di antaranya kasus Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang didanai oleh investor swasta yang

tergabung dalam konsorsium PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) yang terdiri atas J-Power, PT Adaro Group, dan PT Itochu, senilai 40 juta US Dollar.

Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat berdampak ditenggelamkannya puluhan desa. Beberapa kelompok masyarakat menolak kelanjutan pembangunan waduk Jatigede sebelum sejumlah permasalahan diatasi, yang meliputi sosial, ekonomi dan budaya khususnya masalah relokasi, pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi yang layak dan tuntas kepada seluruh warga yang terkena dampak, maupun diselamatkannya peninggalan-peninggalan budaya di bakal areal genangan waduk.

Perluasan dan pembangunan Bandara Sultan Hasanuddin Makasar yang berdampak pada dugaan perampasan tanah atas nama alm. H Rombeng seluas 4,7 Ha, di Makkaraeng, Desa Tenrigangkae, Kec. Mandai, Kab. Maros, Sulawesi Selatan. Pembangunan dan perluasan Bandara Labuan Bajo, NTT, yang diadukan oleh 59 (limapuluh sembilan) orang pemilik tanah seluas sekitar dua hektar yang terkena dampak perluasan dan perpanjangan Bandara Komodo pada 2013 yang hingga saat ini diduga belum mendapatkan ganti rugi.

Dari beberapa contoh kasus tersebut nampak bahwa pembangunan infrastruktur berdampak pada penikmatan HAM dan berpotensi pelanggaran HAM. Untuk itu, diperlukan mekanisme untuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat yang terdampak oleh pembangunan infrastruktur, lebih khusus bagi kelompok yang marjinal dan rentan, seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan perempuan serta anak-anak.

Pembangunan semestinya berkaitan dengan langkah-langkah memajukan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan manusia. Bahkan lebih jauh lagi, pembangunan sebagai manifestasi dari pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, semestinya merupakan upaya perluasan kemampuan rakyat. Lebih jauh lagi pembangunan merupakan upaya pembebasan (Komnas HAM, 2013).

Tulisan ini bagian dari konsep awal Panduan Pembangunan Infrastruktur Berbasis HAM yang sedang disiapkan oleh Komnas HAM

2 Staf Bagian Pendidikan/Penyuluhan Komnas HAM

Dampak Proyek Infrastruktur Terhadap HAM

Dampak-dampak pembangunan infrastruktur terhadap HAM berdasarkan temuan-temuan di banyak negara adalah sebagai berikut³:

Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, khususnya pada saat kegiatan konstruksi;

Masuknya tenaga kerja dari luar wilayah proyek;

Dampak terhadap masyarakat dan penghidupannya karena pembangunan infrastruktur dalam skala wilayah yang luas dan mengurangi akses terhadap air;

Pemindahan paksa penduduk termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan;

Dampak lingkungan di antaranya debu, kebisingan, sampah, pencemaran, selama dan setelah konstruksi berlangsung;

Mobilisasi tenaga keamanan swasta dan pelibatan aparat negara selama konstruksi dan selama berjalannya proyek;

Sedangkan dalam konteks Indonesia, ditemukan juga dampak-dampak lain yaitu di antaranya4:

G Kriminalisasi terhadap masyarakat dan/atau korban yang menolak dan/atau bersikap kritis terhadap proyek infrastruktur;

Pemberangusan kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi;

Intimidasi oleh aparat negara.

Prinsip, Norma, dan Petunjuk HAM Terkait Infrastruktur

Pemerintah Indonesia telah menjadi negara pihak dari instrumen HAM internasional, yang sifatnya mengikat seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, maupun yang tidak mengikat seperti Deklarasi Hak atas Pembangunan. Selain negara, juga telah disahkan instrumen yang menjadi panduan bagi korporasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya khususnya yang lintas bangsa (multinasional).

Instrumen tersebut pada dasarnya menjadi standar norma dan nilai yang wajib diikuti oleh negara dan korporasi dalam melaksanakan pembangunan, termasuk di antaranya infrastruktur. Berikut beberapa instrumen HAM yang relevan dalam konteks pembangunan infrastruktur.

Prinsip SubstantifElemen KunciInstrumen
Partisipasi, Pemberdayaan, dan Non DiskriminasiJaminan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam penikmatan hak sipil dan politik (Pasal 3).Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
swastayaitu: negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dan kebebasan mendasar; peran dari korporasi untuk mematuhi hukum yang berlaku dan menghormati HAM; perlunya mekanisme yang tepatNations Guiding Principles on Business and Human Rights)
kesetaraan HAM dan kebebasan mendasar bagi penyandang disabilitas dengan segala martabatnya.Disabilitas (ICRPD)
Kewajiban bagi negara untuk menghindari terlibat dan melindungi warganya atas pemindahan secara paksa atas rumah dan tanah. Pemindahan secara paksa adalah bentuk dari pelanggaran berat HAM karena melanggar hak atas tempat tinggal yang layak, pangan, air, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keamanan, kebebasan dari tindakan yang merendahkanDUHAM Kovenan Hak Ekosob (Pasal 11 ayat 1) Konvensi Hak Anak (Pasal 27 ayat 3) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Pasal 14 ayat 2h) H Kovenan tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Pasal 5 (e)).
hak yang melekat (tidak dapat dicabut) yang ada pada setiap orang dan komunitas secara kolektif, di mana mereka berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, di mana HAM danPembangunan (United Nations Declaration on the Right to Development)
strategi terhadap pembangunan yang akan berdampak pada diri mereka. Hal ini meliputi partisipasi di dalam membangun program sosial, ekonomi, danMasyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)

3 UNEP Finance Initiative: Human Rights Guidance Tool for Financial Sector.

4 Hal ini diduga diantaranya terjadi dalam kasus pembangunan PLTU Batang dan pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo Yogyakarta.

Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur berakibat pada pengurangan, pembatasan, dan pencabutan HAM, di antaranya hak atas tanah, hak atas tempat tinggal, dan hak atas lingkungan hidup yang baik serta sehat. Untuk itu, sebelum melangkah lebih jauh melakukan pembangunan infrastruktur yang sangat berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, maka pemerintah harus terlebih dahulu mempersiapkan mekanisme dan perangkat untuk memastikan

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Pembangunan berbasis HAM bukan menjadi hambatan bagi pembangunan infrastruktur, justru akan membantu proses

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan infrastuktur supaya lebih transparan, partisipatif, dan memiliki aspek keberlanjutan secara sosial, ekonomi, dan ekologi.

Sistem Pendidikan Berbasis Budaya Asli

Penyunting: Bungaran Antonius Simanjuntak KORELASI KEBUDAYAAN & PENDIDIKAN Membangun Pendidikan Berbasis Budaya Lokal Penulis: Ade Putra Panjaitan, Alan Darmawan, Maharani, Ikhwan Rivai Purba, Yopi Rachmad, Ridayani Simanjuntak

Buku ini lahir dari pemikiran bahwa Program Studi Antropologi Sosial tidak selalu menulis tentang fakta dan kenyataan yang berbau antropologis, sosiologis saja. Tetapi sebagai lembaga yang berkecimpung dalam penelitian fakta-fakta sosial budaya, ada baiknya mahasiswa yang mengambil keahlian Antropologi Sosial dan Budaya juga melakukan penulisan yang berhubungan dengan perkembangan pendidikan di negara ini. Alasannya karena

Program Studi Antropologi Sosial berada di lembaga yang asal - usulnya adalah lembaga pendidikan yang bertanggung jawab untuk memproduksi guru. Guru yang akan mendidik anakanak Indonesia untuk menyongsong masa depan.

Dalam rangka mempersiapkan kader calon guru, ada kewajiban sosial moral untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hubungan pengaruh antara kebudayaan yang dimiliki oleh rakyat yang

sangat multikulturalis dengan perkembangan pendidikan sebagai lembaga, sebagai rumah pendidikan pengajaran, sebagai lembaga yang menyediakan nilainilai budaya dan nilai-nilai sosial untuk resources materi bahan ajar pendidikan.

Sejak kemerdekaan hingga masa kini, pengalaman Indonesia selalu bergonta-ganti model dan sistem pendidikan. Tampaknya, negara asing mana yang dekat hubungannya dengan Indonesia,

maka negara meniru sistem pendidikan negara "sahabat" tersebut. Dari negara mana asal pendidikan pejabat tertinggi kementerian pendidikan, maka model negara tersebut yang dipergunakan di Indonesia. Jadi tampaknya kita selalu memberi kepada sistem pendidikan negara "induk" yang mewarnai pendidikan akhir sang pejabat tinggi.

Dalam kaitan dengan pembentukan karakter yang diharapkan, maka kebudayaan maupun pendidikan saling mendukung. Kebudayaan memiliki nilai-nilai budaya yang berfungsi dan mampu membentuk karakter manusia pendukungnya. Yang diperlukan ialah para pendidik dan pemerintah harus berkemauan dan mampu menggali nilai-nilai kebudayaan yang dibutuhkan untuk membangun karakter yang dibutuhkan oleh bangsa. Namun yang paling utama ialah pendidikan harus mampu membentuk kepribadian yang memang berkeinginan keras untuk memiliki karakter yang baik dan berguna bagi bangsa. Karakter yang dilandasi moral yang baik. Moral yang diperoleh dari nilai-

http://ldiijatim.com

nilai budaya dan terutama mendapat dukungan dari ajaran agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap manusia Indonesia.

Menurut penelitian penulis ada 10 fungsi pendidikan asli milik bangsa Indonesia yang dilaksanakan di dalam pendidikan dan pengajaran di lembagalembaga sekolah dan universitas. Bila ditambah dengan 8 yang dikemukakan oleh Metta Spencer dan Alex Inkeles maka kita memiliki 18 fungsi pendidikan yang sangat fungsional.

Secara umum buku ini di bagi dalam 7 Bab. Bab pertama di paparkan tentang Landasan Teori dan Refleksi Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan. Bab kedua dipaparkan tentang Tradisi Adat Simalungun Manorduk Dayok Nabinatur, Motivasi Usaha Mencapai Kesuksesan Pendidikan. Bab ketiga dipaparkan tentang Berhias Songket, Berbingkai

Pantun (Konsepsi Pendidikan Berbasis Kebudayaan Pada Etnik Melayu Batubara). Bab keempat dipaparkan tentang Bergurindam di Sekolah Internalisasi Nilai Sastra Adat Melayu Melalui Pembelajaran di Sekolah untuk Menumbuhkan Identitas Lokal dan Nasional. Bab kelima dipaparkan tentang Habonaron, Do Bona dan Kemajuan Pendidikan. Bab keenam dipaparkan tentang Belajar dari Cerita Rakyat Melayu (Peran Cerita Rakyat Sebagai Ekspresi dalam Meningkatkan Pendidikan Nasional). Bab ketujuh dipaparkan tentang Esensi Pendidikan Tarian Serampang Dua Belas.

Akhirnya buku ini dimaksudkan untuk memberitahu kita semua, bahwa sistem pendidikan Indonesia dapat dibangun setelah menggali nilai-nilai pendidikan yang dikandung oleh kebudayaan asli yang diwariskan nenek moyang kita. Yang dibutuhkan ialah kerja sama di antara

program-program studi untuk menggalinya. Lalu pemerintah pusat mengkoordinasikannya, sehingga penelitian dan hasil yang ditemukan merupakan temuan bersama yang dihayati dan disetujui bersama dan kemudian diterapkan oleh pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah setelah melalui serangkaian "try out" di semua daerah. Roni Giandono.

Judul Buku:

Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan: Membangun Pendidikan Berbasis Budaya Lokal

Penulis:

Ade Putra Panjaitan, Alan Darmawan, Maharani, Ikhwan Rivai Purba, Yopi Rachmad, Ridayani Simanjuntak.

Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2014

K O L O M

Oleh Rusman Widodo

KN D

ancangan Undang-Undang R Penyandang Disabilitas (RUU PD) telah disahkan dan diundangkan menjadi UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU PD) memuat sejumlah tuntutan yang selama ini diperjuangkan para penyandang disabilitas di Indonesia. Meskipun demikian beberapa muatan UU PD perlu mendapat catatan, salah satunya tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Status KND yang tercantum di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 merupakan prestasi tersendiri dari perjuangan komunitas Penyandang Disabilitas. Namun, prestasi tersebut bisa dibilang belum maksimal karena hanya ada 4 pasal yang berbicara tentang KND yaitu pasal 131, 132, 133 dan 134. Padahal dalam RUU PD yang diusulkan kelompok kerja RUU PD yang terdiri dari 432 pasal terdapat 32 pasal yang memuat tentang KND.

Empat pasal di dalam KND hanya mengatur tentang status KND sebagai lembaga non struktural dan bersifat independen; mengatur tentang tugas KND; mengatur tentang fungsi KND. Sedangkan soal organisasi dan tata kerja serta keanggotaan diatur dengan peraturan presiden.

Soal peraturan presiden tentang KND, sejatinya telah muncul rasa khawatir di kalangan penyandang disabilitas bahwa Perpres itu nanti justru akan memandulkan atau

membuat KND tidak independen. Mengapa? Sebab pembuat perpres yaitu pemerintah dikhawatirkan tidak mau mendengar saran atau pendapat dari kalangan penyandang disabilitas. Hal itu mungkin terjadi karena pemerintah memiliki keleluasaan menyusun struktur organisasi, tata kerja, dan keanggotaan KND. Bila hal itu terjadi, maka harapan yang dipercayakan kepada KND untuk mengawal pelaksanaan UU PD dengan sebaik mungkin, niscaya tidak bakal terwujud.

Agar perpres tentang KND bisa memenuhi harapan dari penyandang disabilitas, maka ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan:

I. Kewenangan

KND harus mendapat mandat seluas mungkin yang mencantumkan komposisi dan bidang kewenangannya yang disebutkan secara jelas dan tegas.

II. Keanggotaan

a) Keanggotaan KND untuk periode awal (pertama) dipilih oleh sebuah panitia seleksi (Pansel) yang dibentuk oleh presiden. Untuk periode berikutnya pansel dibentuk oleh KND.

b) Pansel bertugas menyeleksi calon anggota KND. Hasil seleksi pansel selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) untuk di fit and proper test. Fit and proper test dilakukan DPD RI agar tidak ada intervensi kepentingan politik

c) Hasil fit and proper test diserahkan oleh DPD RI kepada presiden untuk disahkan.

d) Pansel melaksanakan seleksi secara independen, transparan, jujur, adil dan memperhatikan keragaman.

e) Anggota KND berasal dari beragam kelompok masyarakat, seperti kelompok organisasi non pemerintah; kalangan akademisi; komunitas jurnalis; tokoh agama; tokoh masyarakat; dan pihak lain yang memiliki kepedulian pada upaya memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Untuk wakil dari pemerintah sebaiknya ditempatkan pada posisi sebagai penasihat bukan sebagai anggota KND.

f) Anggota KND harus memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi, jujur, paham tentang disabilitas, dan memiliki pengalaman yang memadai dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia penyandang disabilitas.

g) Jumlah anggota KND adalah ganjil. Minimal jumlahnya adalah 11 orang dengan rincian minimal 4 orang harus penyandang disabilitas, 7 orang bisa penyandang disabilitas atau bukan penyandang disabilitas.

h) Satu periode keanggotaan KND lamanya adalah 5 tahun. Anggota KND paling lama hanya boleh menjabat selama dua periode.

III. Sekretariat Jenderal

a) KND memiliki sekretariat jenderal sebagai unsur pelayanan dan supporting system guna menjamin terlaksananya tugas, fungsi dan wewenang anggota KND.

b) Sekretariat Jenderal KND, selanjutnya disebut setjen, dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang selanjutnya disebut sesjen.

IV. Pendanaan

Anggaran KND berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat dan sah menurut undang-undang.

V. Perwakilan

a) Bila dipandang perlu demi efektivitas pelaksanaan tugas dan menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, KND dapat membentuk perwakilan di daerahdaerah di seluruh Indonesia.

b) Ketentuan tentang pembentukan perwakilan ditetapkan oleh Komisi Nasional Disabilitas.

Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam membentuk KND. Selanjutnya, agar upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM penyandang disabilitas dapat segera berjalan maka KND harus secepat mungkin direalisasikan. Pembentukan KND harus berjalan transparan, jujur, dan partisipatif.

PERPUSTAKAAN KOMNAS HAM

Layanan Terbuka Untuk Umum Buka: Senin - Jum'at Jam : 09.00 - 16.00 WIB

http://perpustakaan.komnasham.go.id/ Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Telp: 021-3925230 Fax: 021-3925227

STOP HUMAN TRAFFICKING

Perdagangan Manusia (Human Trafficking) adalah Perbuatan Biadab, Hina dan Nista yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia (HAM)