Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Sekolah Ramah HAM : Solusi Menghapus Pelanggaran HAM di Sekolah

28 halaman · 28 halaman diproses dengan OCR · 14.2 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia (SR HAM): SolusiMenghapus Pelanggaran HAM di Sekolah
  2. Resume
  3. Pelanggaran HAM di Sekolah
  4. Bentuk Pelanggaran HAM di Sekolah
  5. Korban dan Pelaku
  6. Faktor-Faktor Penyebab
  7. Dampak Pelanggaran HAM di Sekolah
  8. 1. Bagi Anak Didik yang Menjadi Korban
  9. 2. Bagi Tenaga Kependidikan yang Menjadi Korban
  10. 3. Bagi Tenaga Non Kependidikan yang Menjadi Korban
  11. 4. Bagi Orang Tua Anak Didik
  12. 5. Bagi Pemerintah/Negara
  13. Solusi oleh Lembaga Pemerintah
  14. 1. Sekolah Toleran.
  15. 2. Sekolah Sehat.
  16. 3. Sekolah Hijau.
  17. 4. Sekolah Ramah Anak.
  18. Solusi oleh Masyarakat
  19. Sekolah Ramah HAM sebagai Solusi
  20. Bagan 6 Konsep Sekolah Ramah HAM
  21. Prinsip-Prinsip SR HAM
  22. A. Non Diskriminasi dan Inklusi
  23. B. Partisipasi
  24. C. Akuntabilitas
  25. D. Pemberdayaan melalui Proses Belajar dan Mengajar
  26. Ruang Lingkup SR HAM
  27. Wilayah Utama (Key Areas)
  28. 1. Wilayah I Kebijakan dan Manajemen Sekolah
  29. 2. Wilayah Il Relasi, Komunikasi, Interaksi dan Koordinasi
  30. 3. Wilayah Ill Kurikulum dan Ekstrakurikuler
  31. 4. Wilayah Lingkungan, Etos dan Budaya Sekolah
  32. Manfaat SR HAM
  33. 1. Tenaga Kependidikan dan Siswa
  34. 2. Pihak Sekolah
  35. 3. Masyarakat
  36. 4. Nasional
  37. 5. Pendidikan HAM
  38. Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara
  39. 1. Ing Ngarsa Sung Tuladha.
  40. 2. Ing Madya Mangun Karsa.
  41. 3.Tut Wuri Handayani.
  42. Implementasi SR HAM
  43. Penutup
  44. Daftar Pustaka
  45. Riwayat Hidup Penulis
  46. I. Pendidikan dan Pelatihan
  47. II. Prestasi
  48. III. Karier
  49. IV. Pengalaman Organisasi
  50. V. Buku
  51. VI. Artikel
  52. VII. Film
  53. VIII. Digitalisasi
  54. IX. Program Kegiatan
  55. X. Seminar
  56. XI. Penyuluh dan Fasilitator
  57. XII. Supervisi

Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia (SR HAM):

Solusi Menghapus Pelanggaran HAM di Sekolah

Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia (SR HAM): SolusiMenghapus Pelanggaran HAM di Sekolah

Oleh Rusman Widodo*

Resume

Pelanggaran HAM di sekolah dalam beragam bentuk telah menjadi keprihatinan nasional karena kasusnya dari tahun ke tahun cenderung meningkat jumlahnya, lebih beragam bentuk perbuatannya, lebih beragam pelaku, lebih beragam korban serta modus operandinya. Persoalan ini telah menimbulkan gejolak sosial dan hukum di masyarakat yang serius, menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua, dan hilangnya suasana kondusif di sekolah (aman, nyaman dan menyenangkan). Bila terus dibiarkan persoalan pelanggaran HAM di sekolah bisa menimbulkan dampak terhambatnya pencapaian tujuan pendidikan nasional, terhambatnya program revolusi mental, serta hancurnya masa depan bangsa.

Beragam upaya telah dilakukan oleh sejumlah kementerian/lembaga pemerintah dan masyarakat untuk memutus, menghilangkan atau menghapus mata rantai pelanggaran HAM di sekolah. Tapi upaya-upaya tersebut belum bisa berjalan optimal karena konsep yang mereka tawarkan cenderung sektoral, tematik, tidak terintegratif, tidak partisipatif dan tidak berkelanjutan.

Sekolah Ramah HAM (SR HAM) merupakan pendekatan baru dan berbeda untuk menyelesaikan beragam pelanggaran HAM di sekolah. Sekolah Ramah HAM (Human Rights Friendly School) adalah sebuah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsipprinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah, di mana nilai atau prinsip HAM menjadi pusat atau ruh dari proses pembelajaran dan pengalaman serta hadir di semua sisi kehidupan sekolah tersebut. Pendekatan konsep SR HAM ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di sekolah yang kompleks dan multi dimensi.

Pelanggaran HAM di Sekolah

Saat ini kondisi dunia pendidikan di Indonesia - dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA) – sangat memprihatinkan. Mengapa memprihatinkan? Karena sekolah yang mestinya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk tumbuh kembang anak malah berubah menjadi tempat yang menakutkan, tidak nyaman, dan membosankan. Hal itu terjadi karena di sekolah dari tahun ke tahun terus terjadi beragam bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (Pasal 1 Angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Salah satu contoh pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah adalah tindakan kekerasan.

Marilah kita tengok kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. Data dari Susenas memperlihatkan bahwa secara nasional pada tahun 2006 telah terjadi kekerasan sebanyak 2,81 juta kasus dan 2,29 juta dari kasus tersebut merupakan kekerasan terhadap anak. Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan jumlah anak menunjukkan besamya angka korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2006 mencapai 3%, yang berarti setiap 1.000 anak terdapat sekitar 30 anak berpeluang menjadi korban tindak kekerasan. Di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan yakni 3,2 berbanding 2,8%. Di kalangan anak-anak, angka korban kekerasan lebih tinggi pada anak laki-laki dibandingkan perempuan, yaitu 3,1% berbanding 2,9%. Sementara jumlah kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua adalah sebanyak 61.4% dari total kekerasan yang terjadi pada anak, sisanya dilakukan oleh tetangga, rekan kerja, guru dan lain-lain. 1

Pada tahun 2013 Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) melakukan riset yang hasilnya menunjukkan 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%. Riset ini dilakukan di 5 negara Asia, yakni Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia yang diambil dari Jakarta dan Serang, Banten. Survei diambil pada Oktober 2013 hingga Maret 2014 dengan melibatkan 9.000 siswa usia 12-17 tahun, guru, kepala sekolah, orangtua, dan perwakilan LSM.²

Data pengaduan KPAI Tahun 2015, menunjukkan bahwa anak korban kekerasan sebanyak 127 siswa, sementara anak menjadi pelaku kekerasan di sekolah 64 siswa. Anak korban tawuran 71 siswa, sementara anak menjadi pelaku tawuran 88 siswa.3

Hasil temuan KPAI pada tahun 2012 mencatat dari 1.026 responden anak (SD/Madrasah Ibtidaiyah(MI), SMP/MTS (Madrasah Tsanawiyah). dan SMA/MA (Madrasah Aliyah) di sembilan provinsi, 87,6 persen anak mengaku mengalami tindak kekerasan fisik dan psikis di sekolah mulai dari dijewer, dipukul, dibentak, dihina, diberi stigma negatif hingga dilukai dengan benda tajam.

Menurut Apong Herlina Wakil Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAl) mengatakan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah terjadi dalam berbagai hal, baik yang dilakukan oleh guru, teman sekelas maupun teman lain kelas. Sementara itu, dikatakan Apong, sebanyak 78,3 persen anak mengaku pemah melakukan tindak kekerasan dari bentuk yang ringan sampai yang berat.

Dia mengatakan kekerasan fisik dalam bentuk tawuran, perpeloncoan saat matrikulasi organisasi siswa (MOS) dan bullying masih sangat memprihatinkan dari segi kuantitas maupun kualitas.4

Menurut Global School-based Student Health Survey (GSHS), atau survei kesehatan global berbasis sekolah, pada 2007 sekitar 40% murid berusia 13-15 tahun di Indonesia melaporkan telah diserang secara fisik selama 12 bulan terakhir di sekolah mereka.

"Ini adalah salah satu angka yang tertinggi di Indonesia. Setengah dari anak-anak yang disurvei melaporkan telah mengalami perundungan (bully) di sekolah, sementara 56% anak lakilaki dan 29% anak perempuan di institusi - termasuk panti asuhan, pusat rehabilitasi, pesantren dan asrama serta tempat tahanan anak-anak - melaporkan telah mengalami kekerasan fisik," kata Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB dalam hal Kekerasan Terhadap Anak Marta Santos Pais dalam kunjungannya ke Indonesia, Februari 2015.5

Data dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak mengatakan sekolah sering menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak, dan biasanya dilakukan oleh sesama siswa. Kekerasan emosional (terutama dalam bentuk penggunaan bahasa yang melecehkan/mengejek) adalah bentuk yang paling sering dilaporkan, diikuti oleh kekerasan fisik. Menurut sebuah studi yang dilakukan Intemational Center for Research on Women dan Plan Intemational kepada 1.739 siswa berusia 12-15 tahun, 84 persen siswa menyatakan pernah mengalami bentuk kekerasan di sekolah, dan 75 persen mengaku pernah melakukannya dalam 6 bulan terakhir (ICRW, 2015). Selain itu, 60 persen siswa laki-laki dan 40 persen siswi perempuan berusia 12-15 tahun diketahui menjadi pelaku kekerasan emosional terhadap siswa lainnya. Anak merupakan korban dari kekerasan seksual di sekolah, termasuk di antaranya dipeluk secara paksa atau disentuh secara tidak senonoh oleh gurunya. Meski demikian, hampir 80 persen korban melaporkan bahwa pelakunya merupakan siswa laki-laki dari sekolah yang sama (ICRW, 2015).

Studi lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan (2013) menunjukkan bahwa kekerasan fisik menjadi bentuk paling umum dari segala bentuk kekerasan yang dialami anak di sekolah, yang dilakukan paling banyak oleh sesama siswa. Pelaku lainnya adalah guru (Hom, 2011). The Global

School-based Health Survey, sebuah survei global yang dilakukan pada tahun 2007 juga mencatat 45 persen anak Indonesia mengalami kekerasan fisik oleh sesama siswa di sekolah, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan persentase kekerasan tertinggi di dunia (Kementerian Kesehatan, 2007).6

Berdasarkan fakta dari berbagai hasil survei atau penelitian tersebut tampak jelas bahwa pelanggaran HAM di sekolah sudah sangat mengkhawatirkan.

1 http://www.kompasiana.com/ryanmuthiara/miris-kekerasan-terhadap-anak-dikeluarga_5529d7dff17e612f30d623cd

2 Sumber:http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah. Unduh: 22 September 2016.

4 Sumber:http://www.voaindonesia.com/a/kpai-imbau-pemerintah-lebih-serius-atasi-kekerasan-anak-dalamlingkup-pendidikan/1562622.html.

Bentuk Pelanggaran HAM di Sekolah

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah, yaitu:

1. Tindakan intoleransi,

2. Tindakan diskriminatif,

3. Tindakan kekerasan (fisik dan psikis),

4. Tindakan pelecehan seksual,

5. Tindakan perusakan lingkungan,

6. Tindakan perusakan fasilitas sekolah,

7. Pengabaian hak-hak anak penyandang disabilitas,

8. Pengabaikan terhadap kesetaraan hak anak perempuan.

DISKRIMINASI PENGABAIAN TERHADAP PERUSAKAN KESETARAAN LINGKUNGAN JENDER PELANGGARAN HAM DISEKOLAH PENGABAIAN HAK-HAK ANAK PEMBUNUHAN PENYANDANG DISABILITAS KEKERASAN (FISIK, NON INTOLERANSI FISIK, SIMBOLIS)

Bagan 1 Bentuk Pelanggaran HAM di Sekolah

Korban dan Pelaku

Saat ini pelanggaran HAM di sekolah telah terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, meliputi semua jenjang pendidikan dari PAUD hingga SMA. Korban pelanggaran HAM di sekolah adalah anak didik, tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah), dan tenaga non kependidikan (penjaga sekolah, penjaga kantin, petugas kebersihan, supir jemputan).

ANAK DIDIK KORBAN PELANGGARAN HAM DI SEKOLAH TENAGA NON TENAGA KEPENDIDIKAN KEPENDIDIKAN

Bagan 2 Korban Pelanggaran HAM di Sekolah

Adapun pelakunya adalah anak didik, tenaga kependidikan (guru, kepala sekolah), tenaga non kependidik (penjaga sekolah, penjaga kantin, petugas kebersihan, supir jemputan), pihak dari luar sekolah (anak didik dari sekolah lain, alumni sekolah, orang tak dikenal).

Teman sebaya tercatat sebagai salah satu pelaku utama dari kekerasan terhadap anak (ICRW, 2015). Secara khusus, remaja yang ditindas (dibully) dianggap sebagai kelompok yang memerlukan perhatian khusus. Sebuah studi mencatat bahwa rata-rata 67 persen siswa (73 persen laki-laki dan 62 persen perempuan) dari kelas 5 SD hingga kelas 8 SMP melaporkan pemah melakukan kekerasan di sekolah dalam 6 bulan terakhir. Bentuk paling umumnya adalah kekerasan emosional. Anak korban kekerasan umumnya tidak mencari bantuan kepada teman yang lain, yang menunjukkan minimnya reaksi saksi mata ketika kekerasan terjadi (ICRW, 2015).

Guru/Petugas di sekolah menurut dua studi yang dilakukan oleh ICRW dan Plan Intermational menunjukkan 45 persen laki-laki dan 22 persen perempuan yang terlibat dalam studi menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan fisik di sekolah. Secara spesifik, 27 persen laki-laki dan 17 persen perempuan mengaku guru atau petugas sekolah yang melakukan kekerasan fisik tersebut (ICRW, 2015).7

ANAK DIDIK PELAKU PELANGGARAN TENAGA PIHAK DARI LUAR SEKOLAH HAM DI KEPENDIDIKAN SEKOLAH TENAGA NON KEPENDIDIKAN

Bagan 3 Pelaku Pelanggaran HAM di Sekolah

6 Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak, 2016-2020. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015. Halaman 20.

7 Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak, 2016-2020. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015. Halaman 21.

Faktor-Faktor Penyebab

Penyebab, pemicu, pencetus munculnya beragam bentuk pelanggaran HAM di sekolah yaitu:

1. Adanya kebijakan sekolah yang tak sesuai dengan nilai-nilai dasar (prinsip-prinsip) HAM. Misal, ada kebijakan sekolah yang diskriminatif terhadap anak penyandang disabilitas.

2. Tenaga kependidikan yang tidak profesional dan tidak bertanggungjawab. Misal, ada tenaga pendidik yang tidak memahami teknik atau cara mendidik anak didik dengan baik dan benar. Pemahaman tenaga pendidik tentang nilai-nilai dasar HAM masih kurang.

3. Tenaga non kependidikan yang bermasalah. Tenaga non kependidikan yaitu penjaga sekolah, penjaga kantin, supir jemputan, petugas kebersihan.

4. Anak didik yang bermasalah. Misal, ada anak didik yang mempunyai masalah dari rumah, permasalahannya tersebut dibawa ke sekolah.

5. Pola pembelajaran. Adanya pola pembelajaran yang masih menggunakan kekerasan atau kekerasan dianggap suatu yang galib atau umum.

6. Faktor ekstemal (dari luar sekolah).

a. Provokasi Alumni Sekolah. Di beberapa sekolah ada alumni sekolah yang memprovokasi anak didik untuk melakukan perkelahian, pemukulan, tawuran dengan sekolah lain yang menjadi musuh bebuyutannya.

b. Pornografi. Pornografi yang saat ini menjadi persoalan intemasional juga telah menembus dinding-dinding sekolah. Beragam bentuk pomografi sering sangat mudah diakses oleh anak-anak melalui beragam cara. Tampilan pomografi ini sering mempengaruhi anak-anak untuk melakukan beragam tindakan pelanggaran HAM bahkan kriminal.

c. Narkoba. Narkoba juga menjadi penyebab munculnya beragam tindakan pelanggaran HAM. Anak didik yang terkena narkoba biasanya tidak mampu mengendalikan dirinya sehingga dia berpotensi melakukan tindakan pelanggaran HAM.

d. Media Elektronik: gadget, smartphone, tayangan televisi, internet.

ANAK DIDIK YANG BERMASALAH KEBJAKAN SEKOLAHYANG TENAGA BERMASALAH KEPENDIDIKAN (TIDAK SESUAI YANG DENGAN NILAI- BERMASALAH NILAI HAM) PENYEBAB PELANGGARAN HAM DI SEKOLAH POLA TENAGA NON PEMBELAJARAN KEPENDIDIKAN YANG TIDAK YANG TEPAT BERMASALAH PENGARUH DARI LUAR SEKOLAH

Bagan 4 Penyebab Pelanggaran HAM di Sekolah

Dampak Pelanggaran HAM di Sekolah

Bila persoalan pelanggaran HAM di sekolah ini tidak segera dicarikan solusi secara tuntas maka persoalan ini akan membawa dampak yang sangat serius bagi nasib bangsa Indonesia di masa depan. Dampak dari pembiaran terhadap persoalan pelanggaran HAM di sekolah, yaitu:

1. Bagi Anak Didik yang Menjadi Korban

a. Dampak fisik.

Kekerasan yang dialami anak didik dapat menimbulkan dampak buruk secara fisik, misal ada organ tubuh yang mengalami cidera berupa memar, luka-luka, patah tulang, dan lain-lain.

b. Dampak psikologis.

Selain menimbulkan kerusakan fisik, kekerasan juga berdampak pada psikis anak seperti trauma, merasa takut, tidak nyaman, dendam, turunnya rasa percaya diri, stres, menurunkan semangat belajar. Dalam jangka panjang, dampak kekerasan dapat terlihat dari menurunnya prestasi anak dan adanya perubahan perilaku pada anak.

c. Dampak sosial.

Anak didik yang mengalami tindak kekerasan di sekolah bila tidak ditangani dengan baik dapat membuat si anak tidak mau bergaul atau mengucilkan diri. Hal tersebut muncul karena si anak ada perasaan takut, merasa terancam, malu dan merasa tidak senang atau tidak nyaman saat berada di tengah teman-temannya. Dampak lanjutannya si anak menjadi pendiam, menutup diri, susah berkomunikasi dengan teman atau dengan guru. Tingkat kepercayaannya kepada orang lain juga akan turun.

2. Bagi Tenaga Kependidikan yang Menjadi Korban

a. Dampak fisik.

Tenaga pendidik yang menjadi korban kekerasan akan mengalami dampak fisik, antara lain, berupa luka-luka, cidera tulang, retak atau patah tulang, memar atau lebam.

b. Dampak psikologis.

Secara psikologis tenaga pendidik yang menjadi korban kekerasan akan mengalami stres, perasaan tertekan, berkurangnya rasa percaya diri, menurunnya semangat dalam mengajar, bisa juga muncul perasaan dendam.

c. Dampak sosial.

Secara sosial tenaga pendidik yang mengalami kekerasan akan mengambil jarak dalam pergaulan, kenyamanannya dalam bersosialisasi terganggu, merasa enggan untuk mengajar di lingkungan sekolahnya, dan ada keinginan untuk pindah ke tempat lain dalam rangka menghilangkan trauma.

3. Bagi Tenaga Non Kependidikan yang Menjadi Korban

a. Dampak fisik.

Pada fisik korban akan terlihat bekas kekerasan berupa memar, lebam, luka-luka, patah atau retak tulang, dan kerusakan fisik lainnya.

b. Dampak psikologis.

Psikologis korban akan terganggu, korban akan merasa stres, muncul perasaan takut, muncul perasaan tidak nyaman dan tidak aman, semangat kerja juga akan menurun.

c. Dampak sosial.

Korban merasa tidak nyaman dalam lingkungan tempatnya bekerja. Muncul kecenderungan untuk pindah tempat kerja. Korban jadi malas bersosialisasi dengan orang lain di lingkungan sekolah.

4. Bagi Orang Tua Anak Didik

Menimbulkan kekhawatiran atau rasa tidak aman bagi para orang tua anak didik. Menurut hasil survai yang dilakukan KPAl pada Juli-Agustus 2015 terhadap 800 responden ibu di

33 provinsi di Indonesia, hasilnya menunjukkan sebanyak 52% ibu sangat khawatir akan keamanan anaknya di sekolah.8

5. Bagi Pemerintah/Negara

Terhambatnya upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum di dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Solusi oleh Lembaga Pemerintah

Setelah mengetahui ada beragam tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah maka sejumlah lembaga pemerintah dan komisi negara berupaya mencarikan jalan keluar (solusi). Dari penelusuran yang dilakukan Tim Sekolah Ramah HAM (SR HAM) Komnas HAM tercatat ada beberapa konsep sekolah karakter yang bertujuan untuk mengurangi beragam bentuk pelanggaran HAM di sekolah. Sekolah-sekolah karakter tersebut, antara lain, yaitu:

1. Sekolah Toleran.

Konsep sekolah ini diprakarsai oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sekolah Toleran berupaya mendorong pihak sekolah agar mampu menciptakan iklim atau suasana belajar yang penuh toleransi, saling menghargai, mampu menerima keragaman, dan tidak diskriminatif. Melalui konsep Sekolah Toleran diharapkan tidak ada lagi tindakan kekerasan, tawuran, dan pelanggaran HAM lainnya di sekolah.

2. Sekolah Sehat.

Konsep ini dicetuskan oleh Kementerian Kesehatan. Sekolah Sehat ini mengajak sekolah untuk mampu menciptakan lingkungan yang sehat, cara hidup yang sehat, dan mencintai kesehatan di semua aktivitas sekolah. Intinya semua warga sekolah diajak untuk mampu hidup sehat secara jasmani dan ruhani. Melalui Sekolah Sehat diharapkan tercipta kondisi sekolah yang kondusif untuk belajar. Dengan jiwa dan raga yang sehat diharapkan muncul tindakan dan perilaku yang baik sehingga bisa mengurangi atau menghilangkan beragam bentuk pelanggaran HAM di sekolah.

8 Sumber:http://metro.sindonews.com/read/1060215/170/kpai-52-ibu-khawatir-anak-jadi-korban-kekerasandi-sekolah-1447081057.Unduh:26 Juli 2016.

3. Sekolah Hijau.

Konsep ini diciptakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sekolah Hijau mengajak semua penghuni sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, hijau, dan bersih. Melalui konsep Sekolah Hijau diharapkan lahir kesadaran penghuni sekolah untuk ikut berpartisipasi menciptakan lingkungan pembelajan yang sehat, hijau dan menyenangkan. Berbekal lingkungan hidup yang hijau, bebas polusi diharapkan mampu mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif dan penghuni sekolah juga nyaman untuk berinteraksi. Selanjutnya dengan lingkungan yang hijau diharapkan mampu mendukung lahirnya tindakan atau perbuatan yang baik sehingga beragam bentuk pelanggaran HAM bisa diredam.

4. Sekolah Ramah Anak.

Konsep Sekolah Ramah Anak ditawarkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sekolah Ramah Anak menawarkan konsep sekolah yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak di sekolah. Sekolah harus mampu memberikan atau menciptakan suatu suasana yang kondusif sehingga anak didik dapat tumbuh dan berkembang dengan sebaik mungkin. Melalui konsep ini diharapkan tidak ada lagi pelanggaran HAM terhadap anak didik.

Beberapa kementerian/lembaga yang lain juga menawarkan konsep sekolah karakter. Misal, Sekolah Jujur yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sekolah Aman yang ditawarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

SEKOLAH HIJAU ( KLH ) SEKOLAH SEKOLAH SEHAT KARAKTER LAINNYA (KEMENKES) SOLUSIOLEH KEMENTERIAN & LEMBAGA SEKOLAH SEKOLAH TOLERAN JUJUR ( KPK ) (POLRI) SEKOLAH SEKOLAH RAMAH ANAK AMAN ( BNPB (KEMENEG PPA)

Bagan 5 Solusioleh Lembaga Pemerintah

Solusi oleh Masyarakat

Mengetahui ada beragam pelanggaran HAM di sekolah, masyarakat tidak berpangku tangan. Berbagai komunitas maupun individu berusaha mengembangkan sebuah proses pembelajaran yang lebih humanis, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak, proses pendidikan yang menyeimbangkan kemampuan akademis dengan perkembangan psikologis, karakter, mental/jiwa serta sosial anak dan pendidikan yang "membebaskan" anak dari tuntutan akademis. Serta yang terpenting mencoba menerapkan nilai-nilai dasar HAM di sekolahnya. Sekolah-sekolah tersebut yaitu:

1. Sekolah Qoriyah Thayyibah di Salatiga, Jawa Tengah.

2. Sekolah Serikat Petani Pasundan, Jawa Barat.

Sekolah Perdikan yang dikembangkan oleh Insist, Yogyakarta. 3.

4. Sekolah Anak Rimba, Jambi.

5. Sekolah Darurat Kartini, Jakarta Utara.

6. Sekolah Kandang Jurang, Dick Doang.

Itu hanya beberapa contoh sekolah alternatif yang dibangun untuk mengembalikan dunia pendidikan untuk anak-anak menjadi dunia yang menyenangkan, dunia menjadi "taman" bagi anak-anak yang mampu menjauhkan anak-anak dari beragam pelangggaran HAM

Sekolah Ramah HAM sebagai Solusi

Upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah/komisi negara dan masyarakat pada tingkatan tertentu telah memberikan kontribusi positif untuk mengurangi beberapa pelanggaran HAM di sekolah. Tapi karena yang mereka upayakan masih bersifat sektoral, tematik, dan tidak terintegratif dalam menerapkan nilai-nilai dasar (prinsip-prinsip) HAM maka hasilnya juga tidak akan bisa maksimal. Selain itu upaya yang dilakukan lembaga pemerintah / komisi negara masih belum terkoordinasikan dengan baik, masih jalan sendiri-sendiri maka hasilnya juga tidak akan maksimal.

Agar upaya pencegahan dan penanganan beragam bentuk pelanggaran HAM di sekolah berjalan maksimal maka sekolah-sekolah di Indonesia patut untuk mencontoh, mengadopsi atau menerapkan konsep Sekolah Ramah HAM (SR HAM). Konsep ini terinspirasi program dari Amnesty Internasional yaitu Human Rights Friendly School. Program dilaksanakan dari 2009 hingga 2011 di 14 negara di kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa. Program itu telah mampu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih manusiawi: ramah terhadap anak, lingkungan, komunitas sekolah dan masyarakat sekitar.

Apa itu SR HAM? A Human Rights Friendly School is a school that embraces human rights as core operating and organizing principles. It is a school community where human rights are leamed, taught, practiced, respected, protected and promoted. It is a place in which all are included and encouraged to take part, regardless of status or role, where cultural diversity is celebrated. In short. a Human Rights Friendly School ensures that human rights values and principles are at the heart of the learning experience and present in all major areas of school life; it is a school that is "friendly" to human rights.9 (Sekolah Ramah HAM adalah sebuah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip-prinsip utama dalam pengorganisasian dan pengelolaan sekolah. Ini adalah komunitas sekolah di mana hak asasi manusia dipelajari, diajarkan, dipraktikkan, dihormati, dilindungi, dan disebarluaskan. Ini adalah tempat di mana semua pihak terlibat dan diajak untuk mengambil bagian, tanpa memandang status dan perannya, tempat bagi keragaman budaya dirayakan. Secara singkat, Sekolah Ramah HAM adalah sekolah yang menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai jantung atau pusat pengalaman belajar dan hadir di semua sendi-sendi kehidupan sekolah tersebut. Inilah sekolah yang "ramah" terhadap hak asasi manusia.)

SENDI-SENDI KEHIDUPAN SEKOLAH LAINNYA PROSES OPREGARESA 4 ST & PENGELOL OL AAN DASAR (PKOIP LA H RA MA H

Bagan 6 Konsep Sekolah Ramah HAM

Di dalam konsep SR HAM, pendidikan HAM (human rights education/HRE) berperan sebagai materi pelajaran yang diajarkan dan sebagai metode atau pendekatan untuk menerapkan atau mempraktikkan nilai-nilai HAM di sekolah. Pendekatan ini disebut pendekatan berbasis HAM. Pendekatan ini berupaya membangun budaya HAM di sekolah melalui proses pembelajaran, tindakan nyata, penghormatan terhadap sesama, memberikan perlindungan kepada seluruh penghuni sekolah, dan menyebarluaskan HAM. Agar upaya pembudayaan HAM itu berhasil dibutuhkan peran aktif dari semua unsur sekolah, terutama para siswa-siswinya.

Adapun karakteristik sekolah yang diharapkan dapat tercipta melalui penerapan konsep SR HAM yaitu:

a. Terciptanya lingkungan sekolah yang mampu menerapkan nilai-nilai kesetaraan, non diskriminasi, penghormatan, partisipasi, dan menghargai martabat manusia.

b. Adanya suasana yang kondusif untuk berkembangnya nilai-nilai demokrasi. Misal, ada partisipasi dari semua pihak dalam pengambilan keputusan di sekolah.

c. Ada tindakan untuk memberdayakan guru, siswa, tenaga non kependidikan dan penghuni sekolah yang lain untuk berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan kebijakan sekolah.

d. Ada kepedulian untuk meningkatkan rasa empati di antara para penghuni sekolah sehingga muncul solidaritas dan rasa tanggung jawab bersama untuk memberikan yang terbaik bagi sekolah.

e. Ada tindakan untuk mendorong para siswa untuk berpikir kritis dan dialogis dalam menghadapi persoalan HAM dan persoalan lainnya yang mereka hadapi setiap hari.

f. Ada upaya untuk melakukan pengkayaan dalam pembelajaran dan pengalaman tentang HAM di dalam dan di luar kelas.

9 Becoming a Human Rights Friendly School: A Guide for Schools Around the World. London, United Kingdom: AmnestyInternational, 2012. Halaman 3.

Prinsip-Prinsip SR HAM

A. Non Diskriminasi dan Inklusi

1. SRH mengenalkan, menerapkan dan mengembangkan pendidikan inklusi di lingkungan sekolah.

2. SRH menjadikan nilai-nilai non diskriminasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai-nilai fundamental di sekolah

3. SRH menghadirkan suasana sekolah yang mampu menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM semua penghuninya

B. Partisipasi

1. SRH mengajak semua penghuni sekolah terlibat aktif dalam tata kelola sekolah terutama dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan

2. SRH mampu memastikan semua penghuni sekolah dapat mengakses informasi yang dibutuhkan sehingga dapat berperan serta dalam tata kelola sekolah

C. Akuntabilitas

1. SRH mau dan mampu membuat dirinya terbuka dan akuntabel dalam proses perencanaan, pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di sekolah

2. SRH memberikan jaminan keamanan, kenyamanan kepada seluruh penghuni sekolah sehingga proses pembelajaran dapat berjalan menyenangkan

D. Pemberdayaan melalui Proses Belajar dan Mengajar

1. SRH mengintegrasikan nilai-nilai HAM di semua aspek pendidikan dan kurikulum

2. SRH memberdayakan semua siswa untuk mengembangkan potensinya, khususnya para siswa yang termarjinalkan karena alasan jender, status sosial dan alasan yang diskriminatif

3. SRH memberdayakan siswa, staf pengajar dan penghuni sekolah yang lain untuk aktif di berbagai komunitas lokal dan global, ikut berbagi pengetahuan, dan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai HAM.

Ruang Lingkup SR HAM

Wilayah Utama (Key Areas)

SR HAM bukan sekadar mengajarkan nilai-nilai HAM, tetapi harus mampu mempraktikkan dan menerapkan nilai-nilai HAM dalam proses pembelajaran, tata kelola sekolah, dan mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam wilayah utama yang ada di kehidupan sehari-hari sekolah. Ada empat wilayah utama di sekolah yaitu:

1. Wilayah kebijakan dan manajemen

2. Wilayah relasi, komunikasi, koordinasi dan interaksi.

3. Wilayah kurikulum dan ekstra kurikuler

4. Wilayah lingkungan sekolah, etos dan budaya sekolah.

Tindakan mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam empat wilayah utama sekolah harus dilakukan secara simultan atau terus menerus dan berkelanjutan. Keempat wilayah tersebut harus mampu dan mau menerima nilai-nilai HAM dalam perencanaan, proses pelaksanaan, dan evaluasi kegiatannya. Proses pengintegrasiannya juga harus melibatkan seluruh penghuni sekolah dan pihak terkait lainnya. Hal ini dimaksudkan agar segala sesuatu yang diputuskan bisa sesuai dengan keinginan semua pihak dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dengan SRH.

1. Wilayah I Kebijakan dan Manajemen Sekolah

Di wilayah ini fokus pada upaya sekolah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dan nilainilai HAM ke dalam unsur-unsur dari kebijakan dan manajemen sekolah. Di wilayah ini dipastikan bahwa semua penghuni sekolah bisa ikut berpartisipasi dalam menentukan bagaimana sekolah harus diatur dan dikelola, apa visi dan misi sekolah, aturan tentang kepemimpinan, bagaimana pelaksanaan dari kebijakan yang telah diputuskan, prosedur pengelolaan sekolah dan mekanisme pertanggungjawabannya.

2. Wilayah Il Relasi, Komunikasi, Interaksi dan Koordinasi

Di wilayah ini ditekankan arti penting membangun relasi atau hubungan yang positif kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan SR HAM. Relasi akan terbangun positif bila ada jalinan komunikasi yang baik di antara para pihak. Berbekal komunikasi yang baik bisa dijalankan interaksi yang sehat di sekolah. Interaksi yang sehat adalah interaksi yang dibangun di atas nilai-nilai kesetaraan, non diskriminasi, inklusi, empati dan penghormatan terhadap martabat manusia di antara semua penghuni sekolah.

Bila interaksi yang sehat telah berjalan dengan baik maka upaya koordinasi untuk melaksanakan program kegiatan atau untuk menyelesaikan beragam persoalan yang muncul di sekolah akan dapat diselesaikan dengan lebih mudah.

3. Wilayah Ill Kurikulum dan Ekstrakurikuler

SR HAM akan lebih mudah mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam jiwa para siswa melalui kegiatan-kegiatan positif dan menyenangkan, misal, memasukkan nilai-nilai HAM ke dalam kegiatan ekstrakurikuler: pramuka, OSIS, bina lingkungan, jurnalistik, bela negara, dan lain-lain.

Tentu yang tak kalah penting adalah memasukkan nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Nilai-nilai HAM sebisa mungkin masuk ke seluruh mata pelajaran yang ada, bukan hanya ada di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Jadi di wilayah ini adalah perjuangan secara sungguh-sungguh untuk memasukkan nilainilai HAM ke dalam kurikulum formal dan mengajarkan nilai-nilai HAM di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.

4. Wilayah Lingkungan, Etos dan Budaya Sekolah

Di wilayah ini fokus pada menciptakan suasana lingkungan sekolah yang kondusif untuk tumbuh kembang dari penanaman nilai-nilai HAM di sekolah. Lingkungan sekolah yang kondusif tercipta melalui penataan dan penciptaan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman untuk belajar. Penataan lingkungan bisa dimulai dari penataan fisik. Selain itu agar lingkungan fisik mampu terus terjaga keasriannya maka perlu dilakukan pembiasaan untuk mau peduli dan mau merawat lingkungan.

Pembiasan untuk merawat lingkungan yang baik dilakukan dengan menerapkan nilainilai dasar HAM. Pembiasaan ini juga merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungn non fisik yang sehat. Lingkungan non fisik yang sehat antara lain ditandai dengan tidak ada tindakan kekerasan verbal atau pun non verbal. Tidak ada caci maki, penghinaan, ejekan, dan tidak ada kata-kata negatif yang terucap di seluruh lingkungan sekolah.

Di wilayah ini ruang kelas menjadi basis utama dalam menumbuhkembangkan lingkungan fisik dan non fisik yang sehat bagi semua penghuni sekolah. Dari ruang kelas semua kebaikan itu menyebar ke ruang-ruang yang lain, koridor, taman, lapangan olah raga, kantin, perpustakaan, dan lain-lain.

Manfaat SR HAM

SR HAM bila berhasil diterapkan dengan baik akan membawa manfaat positif bagi sekolah yang menerapkannya dan para pihak yang terkait. Pada giliran selanjutnya, perubahan positif yang terjadi di sekolah akan menular kepada masyarakat sekitar dan masyarakat yang lebih luas di seluruh negeri. Berikut adalah beberapa manfaat positif SR HAM bagi berbagai pihak:

1. Tenaga Kependidikan dan Siswa

a. Tenaga Pendidik memiliki pengetahuan HAM dan ketrampilan yang memadai dalam mengembangkan metode pengajaran dan pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan kreatif.

b. Tenaga Pendidik mempunyai modul pegangan yang berkualitas untuk penyelenggaraan pendidikan HAM.

c. Terjadi peningkatan kapasitas siswa dalam berpikir positif, kritis dan pemahamannya terkait hak maupun tanggung jawab.

d. Terjadi peningkatan kepekaan siswa dalam merespon persoalan kelompok dan masyarakat serta berpartisipasi dalam aktivitas dan kebijakan sekolah.

e. Terjalin dan tumbuh kembangnya kerja sama yang positif antara tenaga pendidik dan siswa dalam proses pembelajaran.

2. Pihak Sekolah

a. Sekolah mempunyai Panduan Pelaksanaan SR HAM.

b. Sekolah mampu menjadi percontohan dan mengembangkan SR HAM.

a. Seluruh unsur sekolah memiliki pemahaman HAM dan keterampilan dalam melakukan diskusi, inovasi dan bekerja untuk perubahan di tingkat lokal dan global terkait penerapan nilai-nilai HAM.

c. Terciptanya suasana yang kondusif di sekolah yang mampu meminimalisir tindakan kekerasan seperti bullying dan tawuran.

d. Munculnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam tata kelola sekolah yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara seluruh penghuni sekolah dan para pihak terkait

3. Masyarakat

a. Masyarakat merasa nyaman dan aman dengan keberadaan sekolah yang menerapkan konsep SR HAM karena tidak ada gangguan

b. Masyarakat makin percaya kepada kualitas dari sekolah yang menerapkan SR HAM.

c. Masyarakat mau memberikan kontribusi positif untuk lebih memajukan sekolah yang menerapkan SR HAM.

4. Nasional

a. SR HAM akan meningkatkan citra positif pemerintah karena SR HAM merupakan salah satu wujud dari implementasi program Revolusi Mental yang dicanangkan Jokowi – JK melalui revolusi karakter bangsa dengan program aksi di bidang pendidikan.

b. SRH dapat mendorong semua pihak (kementerian/lembaga) untuk bersama-sama peduli dan mau berpartisipasi aktif guna menghapus kekerasan yang terjadi di sekolah

c. SR HAM dapat menjadi model sistem pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan HAM dalam sistem pendidikan formal.

5. Pendidikan HAM

a. Konsep SR HAM akan memberikan sumbangan positif bagi proses penyusunan program strategis pendidikan nasional dan penyebarluasan nilai-nilai HAM.

b. Implementasi SR HAM akan mampu memberikan contoh bagi model pengintegrasian nilai-nilai HAM ke dalam dunia pendidikan nasional.

c. SRH akan mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan cara-cara yang humanis, menyenangkan, aman, dan nyaman

Secara umum dapat dikatakan SR HAM akan memberi manfaat nyata yaitu mampu memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi, menghapus atau minimal mengurangi secara signifikan jumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah.

Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara

Konsep SR HAM seperti yang sudah penulis paparkan akan lebih kaya dan lebih berdaya bila dipertajam dengan ajaran luhur yang pernah digagas oleh Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hadjar Dewantara. Siapakah Ki Hadjar Dewantara?

Menurut catatan dari www.wikipedia.org Ki Hadjar Dewantara atau nama aslinya Raden Mas Soewardi Soerjaningrat lahir di Pakualaman, Yogyakarta, 2 Mei 1889. Soewardi berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari GPH Soerjaningrat, dan cucu dari Pakualam III. la menamatkan pendidikan dasar di ELS (Sekolah Dasar Eropa/Belanda). Kemudian sempat melanjut ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain, Sediotomo, Midden Java, De Expres, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer, dan Poesara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat antikolonial.

Soewardi pernah diasingkan ke Belanda (1913). Dalam pengasingan di Belanda, Soewardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia). Di sinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europeesche Akta, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini Soewardi terpikat pada ide-idesejumlahtokohpendidikan Barat, seperti Froebel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan India, Santiniketan, oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri.

Soewardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922: Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa atau Perguruan Nasional Tamansiswa. Saat ia genap berusia 40 tahun menurut hitungan penanggalan Jawa, ia mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara. la tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa.

Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. ("di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan"). Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah Perguruan Tamansiswa. Bagian dari semboyan ciptaannya, tut wuri handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia.

Dalam kabinet pertama RepublikIndonesia,Ki Hadjar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia (posnya disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) yang pertama. Pada tahun 1957 ia mendapat gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa, Dr.H.C.) dari Universitas Gadjah Mada. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional (Surat Keputusan Presiden RI no. 305 tahun 1959, tanggal 28 November 1959). la meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata.

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan proses pembudayaan yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan dimulai sejak anak dilahirkan dan berakhir setelah meninggal dunia.

Menurut Ki Hajar Dewantara, metode pendidikan yang cocok dengan karakter dan budaya orang Indonesia tidak memakai syarat paksaan. Orang Indonesia termasuk ke dalam bangsa timur. Bangsa yang hidup dalam khazanah nilai-nilai tradisional berupa kehalusan rasa, hidup dalam kasih sayang, cinta akan perdamaian, persaudaraan, serta menghargai kesetaraan derajat kemanusiaan dengan sesama. Nilai-nilai itu disemai dalam dan melalui dunia pendidikan sejak usia dini anak. Dalam praksis penyemaian nilai-nilai itu, pendidik menempatkan peserta didiknya sebagai subjek, bukan objek pendidikan. Artinya, peserta didik diberi ruang yang seluas-luasnya untuk melakukan eksplorasi potensi-potensi dirinya dan kemudian berekspresi secara kreatif, mandiri dan bertanggung jawab. Pendidik atau pamong adalah orang yang menuntun proses pengekspresian potensi-potensi diri peserta didiknya agar terarah dan tidak destrktif bagi dirinya dan sesamanya.

Bagi Ki Hajar Dewantara, para guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau pengajar.10

Ki Hajar Dewantara, dalam proses pembelajaran menerapkan teori Trikon yaitu: Kontinyu, Konvergen dan Konsentris. Teori ini telah dipraktikkan sejak menuntut ilmu di Belanda. llmu pendidikan barat disaringnya dan yang bermanfaat dipakainya tetapi tetap berpijak pada akar budaya tanah air sehingga konsep tentang Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berakar ke dalam budaya nusantara

Tujuan dari pendidikan nasional menurut Ki Hadjar Dewantara yaitu: 1. Memanusiakan manusia dalam rangka memerdekakan manusia dari lingkaran perbudakan; 2. Membentuk pribadi yang mandiri dengan 3 indikator: (1) mampu berdiri sendiri; (2) tidak bergantung pada orang lain; (3) dapat mengatur dirinya sendiri.

Ki Hadjar Dewantara menggunakan metode pembelajaran sistem among. Sistem among yaitu sistem pendidikan yang senafas dengan nilai budaya lokal yang mengfungsikan pendidik tidak lagi sebagai komandan dengan tradisi bentakmembentak tetapi mengembalikan peran guru sebagai insan yang lembut untuk membimbing dan memimpin anak didik dalam pengembangan bakat dan potensi dirinya serta menemukan karakteristiknya. Metode pembelajaran sistem among dapat digambarkan dalam semboyan filsafat kependidikan Ki Hadjar Dewantara yang sangat terkenal, yaitu:

1. Ing Ngarsa Sung Tuladha.

Artinya di depan seorang pendidik harus mampu menjadi teladan atau contoh bagi peserta didiknya. Dalam pengertian ini harus dipahami bahwa proses pembelajaran contoh atau teladan menjadi kata kunci kesuksessan dalam pembelajaran. Pembelajaran di sekolah senantiasa terjadi proses imitasi atau proses peniruan dari contoh atau teladan, sehingga ketika pembelajaran berlangsung seorang pendidik harus mentransfer pengetahuan tentang sesuatu yang dipelajari siswa dengan benar dan tepat.

Selain itu siswa tidak hanya mempelajari mengenai pengetahuan saja melainkan belajar dengan lingkungannya seperti belajar mengenai pribadi pendidiknya. Oleh karena itu pendidik selain menguasai pengetahuan dia juga harus mempunyai pribadi yang baik yang dapat dijadikan contoh.

2. Ing Madya Mangun Karsa.

Artinya ditengah seorang pendidik harus mampu memberikan kesempatan untuk berkarya kepada peserta didiknya. Dalam proses pembelajaran di sekolah, berarti seorang guru harus dapat menciptakan prakarsa dan ide para siswanya ketika mereka dalam proses pembelajaran. Sehingga kata kunci kesuksesan dalam pembelajaran adalah pendidik bisa membangkitkan minat dan semangat belajar siswa, disini guru dituntut menjadi penggali minat dan pemompa semangat belajar anak.

Sehingga setiap anak mampu berfikir kritis dan belajar mandiri. Jadi guru sebetulnya tidak perlu banyak mengajar justru lebih perlu menggagas tentang beragam bintang prestasi yang perlu setiap siswa gapai.

10 Sumber:http://anastasiakristanti.blogs.uny.ac.id/2015/09/27/pengertian-pendidikan-menurut-kh-dewantaradan-driyarkara/. Unduh: 26 September 2016.

3.Tut Wuri Handayani.

Artinya di belakang seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan dan arahan yang baik dan tepat kepada peserta didiknya. Dalam proses pembelajaran, guru harus memberi dorongan kepada siswanya untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan. Sehingga kata kunci sukses dalam pembelajaran adalah belajar tuntas dan berkelanjutan. 11

Selanjutnya menurut Ki Hadjar Dewantara kesuksesan pendidikan tergantung dari kesuksesan interaksi yang saling mendukung dari tiga pranata, yaitu pranata keluarga, pranata sekolah, dan pranata masyarakat yang disebut dengan konsep tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ini harus saling kerja sama dan saling melengkapi agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.

Implementasi SR HAM

Konsep Human Rights Friendly School yang digagas Amnesty International dan Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara bila digabungkan akan melahirkan Konsep SR HAM yang berkualitas dan unggul. Konsep SR HAM yang unggul ini butuh implementasi secara tepat dan benar. Bila salah dalam penerapan maka akan terjadi kesia-siaan.

Agar konsep mampu diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan lembaga yang tepat untuk mengusung konsep ini. Lembaga yang tepat untuk menjalankan konsep ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mengapa? Karena kementerian inilah yang memiliki kewenangan di dalam dunia pendidikan nasional.

Kemendikbud harus secepatnya pro aktif menyerap inti sari dari konsep SR HAM ini, mempelajari, memperkuat, dan menyempumakannya. Hal itu perlu dilakukan karena SR HAM merupakan salah satu altematif yang tepat sebagai senjata untuk menyelesaikan beragam persoalan yang muncul di sekolah.

Kemendikbud harus menggandeng Komnas HAM dalam implementasi konsep SR HAM ini. Mengapa? Komnas HAM memiliki sejumlah mandat yang mewajibkan bersikap pro aktif terk ait pencegahan dan penanganan beragam bentuk pelanggaran HAM. Mandat yang dimiliki Komnas HAM yaitu:

1. Menurut Undang-Undang No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 75 menyatakan Komnas HAM bertujuan:

a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asai manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan.

2. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Komans HAM memiliki empat fungsi: penyelidikanpemantauan, pengkajian-penelitian, mediasi, dan penyuluhan. Terkait fungsi penyuluhan, menurut Pasal 89 Angka 2 UU No.39 Tahun 1999, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;

b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan

c. Kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

3. Selain itu juga ada mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang di dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pendidikan dan Pelatihan HAM, Pasal 1 Angka 2 yang berbunyi: "Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia sangat penting bagi pemajuan penghormatan universal dan kepedulian pada semua aspek hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua, yang sesuai dengan prinsipprinsip kesatupaduan, universalitas, dan saling ketergantungan hak asasi manusia."

4. Hal lain yang menjadi pertimbangan penting agar SRH ini diterapkan adalah Program Nawacita Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla, khususnya program prioritas ke-8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa melalui 4 program aksi di bidang pendidikan. Komnas HAM merasa perlu untuk mendukung program tersebut melalui penerapan nilai-nilai HAM di sekolah khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya serta membangun sinergi dalam penerapannya. Hal tersebut sejalan juga dengan Sasaran dan Arah Kebijakan Komnas HAM yang tertuang dalam Rencana Strategis Komnas HAM 2015-2019, yakni "Meningkatkan Pendidikan HAM" bagi aparat penegak hukum, penyelenggara Negara dan masyarakat melalui pendidikan formal maupun informal.

5. Alasan lainnya, adalah Komnas HAM sejak 2012 telah aktif bergerak di seputar isu pengarusutamaan nilai-nilai HAM melalui dunia pendidikan. Komnas HAM telah puluhan kali menggelar kegiatan penyuluhan, pelatihan dan training on trainer kepada para tenaga pendidik di berbagai kota dan berbagai provinsi di Indonesia. Komnas HAM juga telah membuat buku-buku terkait pendidikan HAM, bahkan sudah mempersiapkan panduan SR HAM. Artinya, Komnas HAM telah memiliki rekam jejak yang memadai seputar isu SR HAM.

Kerja sama antara Kemendikbud dan Komnas HAM tak cukup untuk memuluskan implementasi SR HAM di seluruh sekolah-sekolah di Indonesia. Masih dibutuhkan peran serta dan kontribusi dari pihak terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kementerian/lembaga lainnya yang terkait isu pendidikan, khususnya penanganan kekerasan di sekolah.

11 Sumber: http://aris140284.blogspot.co.id/2009/12/konsep-pendidikan-indonesia-menurut-ki.html

Penutup

Beragam bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah telah memunculkan keprihatinan nasional yang harus direspon dengan cepat, tepat, dan benar. Respon tersebut sangat diperlukan agar kasus-kasus serupa tidak lagi muncul di masa depan.

Beberapa cara dan upaya telah ditempuh kementerian / lembaga untuk menghapus kasus-kasus pelanggaran HAM di sekolah. Tapi, upaya tersebut belum mampu menunjukkan hasil yang optimal. Persoalannya karena upaya tersebut dijalankan secara sektoral, tematik, tidak terintegratif, tidak partisipatif, dan tidak berkelanjutan. Sekolah Ramah HAM (SR HAM) merupakan pendekatan baru dan berbeda untuk menyelesaikan beragam pelanggaran HAM di sekolah. Sekolah Ramah HAM (Human Rights Friendly School) adalah sebuah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsipprinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah, di mana nilai atau prinsip HAM menjadi pusat atau ruh dari proses pembelajaran dan pengalaman serta hadir di semua sendi-sendi kehidupan sekolah tersebut. Pendekatan konsep SRH yang dipadukan dengan konsep pendidikan dari Ki Hadjar Dewantara diharapkan mampu memberikan jawaban riil untuk menyelesaikan beragam persoalan HAM yang ada di sekolah. Secara konsep, ide tentang SRH yang Human Rights Friendly School yang dilahirkan Amnesty International dan Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara memang sangat bagus untuk mendukung upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tapi, konsep yang bagus itu akan menjadi sia-sia bila tak mampu diimplementasikan dengan tepat dan benar. Implementasi Konsep SRH akan berjalan optimal bila dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Kemendikbud dengan dukungan Komnas HAM, kementerian/lembaga terkait, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga intenasional, dan partisipasi aktif dari seluruh stake holder yang terkait dengan sekolah.

Semoga.

* Penyuluh HAM Komnas HAM

Daftar Pustaka

Amnesty International. Becoming a Human Rights Friendly School: A Guide for Schools Around the World. London, United Kingdom: AmnestyInternational, 2012.

AB Susanto. KPAl: 'Quo Vadis' Perlindungan Anak di Sekolah: Antara Norma dan Realita. http://aris140284.blogspot.co.id/2009/12/konsep-pendidikan-indonesia-menurut-ki.html.

http://kabar24.bisnis.com/read/20150226/19/406778/pbb-40-anak-indonesia-jadi-korban-bully-disekolah. Unduh: 22 September 2016.

http://www.kompasiana.com/ryanmuthiara/miris-kekerasan-terhadap-anak-dikeluarga_5529d7dff17e612f30d623cd.

http://www.voaindonesia.com/a/kpai-imbau-pemerintah-lebih-serius-atasi-kekerasan-anak-dalamlingkup-pendidikan/1562622.html.

Kekerasan yang Terjadi di Sekolah. http://ibudanmama.com/pola-asuh/kekerasan-yang-terjadi-disekolah/.Unduh: 22 September2016.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak, 2016-2020. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015.

KPAI: 52% Ibu Khawatir Anak Jadi Korban Kekerasan di Sekolah. http://metro.sindonews.com/read/1060215/170/kpai-52-ibu-khawatir-anak-jadi-korban-kekerasan-di-sekolah- 1447081057.Unduh:26Juli2016.

Komnas HAM. Deklarasi PBB tentang Pendidikan dan Pelatihan HAM. Jakarta: Komnas HAM, 2013.

Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah. http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah. Unduh: 22 September 2016.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Riwayat Hidup Penulis

Nama : Rusman Widodo, S.Sos

Tempat,Tgl Lahir : Wonosobo, Jawa Tengah, 4 Januari 1973

Alamat Kantor: Komnas HAM, Jalan Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat, Indonesia

Telepon :(6221)392 5230,Faksimili:(6221)391 2026

Handphone : 0888 8511 804/ 0812 949 1047, Email: [email protected]

I. Pendidikan dan Pelatihan

1. Mengikuti pelatihan desain grafis program adobe photoshop di Nurul Fikri Depok, Jawa Barat pada 7-9 Desember 2015.

2. Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial HAM, Bogor, Jawa Barat, 19-21 September 2014.

3. Pelatihan Kepemimpinan untuk Pembangunan Sistem Kesehatan Jiwa Indonesia di Jakarta, 2009.

4. Training on Trainer (ToT) Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, 2008.

5. Sub Regional Training Workshop on National Human Rights Institutions and Human Rights Defenders, Bangkok, 19-23 Februari 2007.

6. Pelatihan Penyelidikan Proyustisia oleh Komnas HAMbekerja sama dengan Norwegian Human Rights Centre, Cisarua, Bogor, 28 Agustus - 1 September 2006.

7. Lulus dengan kategori L2 Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama, Jakarta, 19 Mei 2006.

8. Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah oleh Sekretariat Jenderal Komn as HAM, di Jakarta, 27-28 Februari 2006 dan 1-2 Maret 2006.

9. Training Project Design & Implementation, Performance monitoring & Reporting oleh Aus AlD dan Komnas HAM, Jakarta, 29 Agustus - 1 September 2005.

10.Pelatihan Hak Asasi Internally Displaced Persons (IDPs) oleh Komnas HAM-Norwegian Refugee Council- Norwegian Human Rights Centre, Purwakarta, 27-29 Juni 2005.

11.Human Rights Training (Pelatihan HAM Dasar) oleh Komnas HAM - Canadian International Development Agency, Ciawi, Jawa Barat, 16-19 Maret 2005.

12.Pelatihan "Workshop Politik dan Ekonomi Bagi Wartawan Muda" oleh Freedom Institute, Jakarta, 26 Oktober 2002.

13.Sarjana Fakultas llmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, 29 Agustus 1998.

14.Workshop Strategi Kampanye Publik dengan tajuk Human Rights "Learn by Doing" Campaign, Kerja sama Komnas HAM - IALDF - Ogilvy Public Relations, 2006-2007.

II. Prestasi

1. Juara Il Lomba Penulisan Artikel LG Elektronik Indonesia, 2000.

2. Lulusan Terbaik Mahasiswa Fikom Unpad, 29 Agustus 1998.

3. Juara I Lomba Riset Institusional (Kelompok) Tingkat Fikom Unpad, 1997.

4. Juara Il Lomba RisetInstitusional (Kelompok) TingkatUnpad, 1997.

5. Mahasiswa Berprestasi III Tingkat Fikom Unpad, 1997.

III. Karier

1. Penyuluh HAM Komnas HAM, 2014 - kini.

2. PIt Kepala Subbagian Pelaporan Penyuluhan dan Publikasi Komnas HAM, 2011-2014.

3. PIt Kepala Subbagian Teknologi dan Informasi, Bagian Penyuluhan, Biro Pemajuan HAM, Komnas HAM, 1 Februari 2009 - 2010.

4. Pimpinan Redaksi Majalah SUAR, Komnas HAM, 2006-kini.

5. Pimpinan Redaksi Buletin Wacana HAM, Komnas HAM, 2006-2015.

6. Sekretaris Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, 1 Juli 2008 - 31 Januari 2009.

7. KoordinatorHumas dan Kampanye Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, 1 Septem ber 2007– kini.

8. Staf Fungsional (Penyuluh) Pusat Dokumentasi dan Informasi Kom nas HAM, 1 Februari 2005- 31 Agustus 2007.

9. Dosen Luar Biasa Mata Kuliah Teknik Mencari dan Menulis Berita, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid, Jakarta, September 2004 - 2005.

10. Dosen di Institut Business Information Technologi, Cendrawasih Mitra Sejahtera International Business Leaning, Kemang, Jakarta, Desember 2004 - April 2005.

11. Redaktur Majalah Suar, Januari 2005 - 2006.

12. Redaktur Pelaksana Buletin Wacana HAM, Januari 2005 - 2006.

13. Penulis Lepas Tabloid Pasarinfo, Agustus 2004 -2005.

14. Penulis diMajalah all aboutKemang, Maret 2003 - 2005.

15. Jurnalis Majalah Business & BUMN Review, September 2004 - Desember 2004.

16. Redaktur Eksekutif Majalah Berita FOKUS Indonesia, November 2003 -Juli 2004.

17. Redaktur Pelaksana Majalah FORUM Keadilan, Januari 2003 - November 2003.

18. Koordinator Reportase Majalah FORUM Keadilan, Januari 2002 -Desember 2002.

19. Redaktur/Penanggungjawab Rubrik Majalah FORUM Keadilan, Januari 2001 - Januari 2002.

20. ReporterMajalah FORUM Keadilan, Oktober 1999 - Januari 2001.

21. Pemimpin Redaksi Kebangsaan On Line, Desember 1998 -Mei 1999.

22. Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kebangsaan, Desember 1998 - Mei 1999.

23. Wakil Pemimpin Redaksi Tabloid Media Ka' bah, Desember 1998 - Mei 1999.

24. Analis Data dan Informasipada Proyek LP3ES di Cirebon, September 1998 -Oktober 1998

25. Direktur Data dan Informasi di KLIP Clipping Service dan Library Consultants, Bandung, Oktober 1 997 - September 1998.

IV. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Ikatan Penyuluh Sosial Indonesia (Ipensi), 2014-kini

2. Anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 2003 – kini.

3. Koordinator Forum Wartawan Berpuisi (FWB), April 2002-kini.

4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fikom Unpad, 1997-1998

5. Anggota Dewan Redaksi Buletin Suara BPM Fikom Unpad, 1997-1998

6. Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengembangan Pers Mahasiswa Faktum (LP4MF), 1996-1997

7. Anggota Presidium SenatMahasiswa Unpad, 1995-1998

8. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Perpustakan (Himaka), 1995-1996

9. Anggota Dewan Redaksi Majalah Otonomi Kopma Unpad, 1995-1996

10. Anggota Dewan Redaksi Majalah Ekspos Sema Fikom Unpad, 1995-1996

11. Anggota Dewan Redaksi Buletin Pustaka 2 Fikom Unpad, 1994-1995

12. Anggota Kelompok Penulis Cerpen Fikom Unpad, 1994-1995

13. Anggota Kelompok Grafis Fikom Unpad, 1993-1994

14. ReporterTabloid Cikal Fikom Unpad, 1993-1994

15. Anggota English Speaking Union (ESU) Unpad, 1993-1994

V. Buku

1. Menulis Buku Kertas Posisi Mendorong Pengesahan Optional Protocol Convention on the Rights Persons with Disabilities (CRPD) dalam rangka Pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas, 2016.

2. Menulis Buku Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016.

3. Menulis Buku Manual Pelatihan Kota/Kabupaten HAM, 2016.

4. Menulis Buku Profil Komnas HAM, 2015.

5. Menuis Buku Terjemahan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pendidikan dan Pelatihan HAM, 2015.

6. Menulis Buku Pedoman Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial HAM Komnas HAM, 2015 8. Menulis Buku Pendamping untuk Guru dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA/MA dan SMK, 2015. 9. Menulis Buku Manual Pelatihan Dasar HAM: Pegangan Fasilitator, 2015. 10. Menulis Buku Manual Pelatihan DasarHAM: Pegangan Partisipan, 2015. 13. Menulis Buku Terjemahan Prinsip-Prinsip dan Pedoman untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Orang-Orang yang Terkena Kusta dan Anggota Keluarga Mereka, 2014 16. Menulis Buku tentang Potret Buram HAM di Indonesia, (Kumpulan Tulisan Rubrik Utama Wacana HAM Tahun 2005), Jakarta, 2006. 17. Menulis Buku Panduan Buruh Migran di Malaysia, 2005. 18. Menulis Buku Panduan Buruh Migran di Arab Saudi, 2005. 19. Menulis Buku Panduan Buruh Migran di Taiwan, 2005. 20. Membuatbuku komik Super DUHAM, 2005.

7. Menulis Buku Pendamping untuk Guru dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA/MA dan SMK, Edisi Revisi, 2016.

11. Menulis Buku Berjudul "Seruan Global 2014: Hentikan Stigma dan Diskriminasi terhadap Orang Yang Pernah Mengalami Kusta dan Anggota Keluarga Mereka", Jakarta, 2014. (Bersama Tim).

12. Menulis Buku Berjudul "The Global Appeal 2014: To End Stigma and Discrimination against Persons Affected by Leprosyand Their FamilyMembers, Jakarta, 2014."

14. Menulis Buku tentang Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Kiai Terkait Kusta; Studi Kasus di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, 2012.

15. Menulis Buku Clerics' Knowledge, Attitudes, and Behaviors Regarding Leprosy: A case study in the district of Sampang, Madura, EastJava, 2012.

21. Menulis Buku Antologi Puisi Forum Wartawan Berpuisi bersama Tim dengan judul "Maka Gumamku Adalah Bahasa", 2002.

VI. Artikel

1. Menulis artikel berjudul"Hentikan Perusakan Hutan", dimuatdi website: www.puspensos.kemsos.go.id tanggal 3 Agustus 2017. 5. Menulis artikel berjudul"Rumah", dimuatdi website:www.puspensos.kemsos.go.id, tanggal 1 Agustus 2017. 6. Menulis artikel berjudul "Babyklappe: Solusi Menyelamatkan Nyawa Bayi", dimuat website: www.puspensos.kemsos.go.id, tanggal 1 Agustus 2017. 7. Menulis artikel berjudul "Antre", dimuat di website: www.puspensos.kemsos.go.id, tanggal 03 Juni 2017. 8. Menulis artikel berjudul "Fasilitas Publik yang Aksesibel untuk Penyandang Disabilitas", dimuat di website:www.puspensos.kemsos.go.id, tanggal 10 Maret 2016. 9. Menulis artikel berjudul “Aktualisasi Nilai-Nilai HAM di Sekolah", dimuat di website:

2. Menulis artikel berjudul "Kejahatan Perkosaan: Hostis Humani Generis", dimuat di website: www.puspensos.kemsos.go.id, tanggal 2 Agustus 2017.

3. Menulis artikel berjudul “Darurat Kekerasan Terhadap Anak", dimuat di website: www.puspensos.kemsos.go.id, tanggal 2 Agustus 2017.

4. Menulis artikel berjudul "Korupsi: Pelanggaran HAM Sangat Serius," dimuat di website: www.puspensos.kemsos.go.id, tanggal 2 Agustus 2017.

www.puspensos.kemsos.go.id, tanggal 03 Maret 2017.

VII. Film

1. Membuat Film Profil Komnas HAM bersama Tim, Jakarta, 2010.

2. Film Forgotten Voices bersama Tim, Jakarta, 20...

3. Film SUPER DUHAM (Film Animasi untuk Anak-Anak) bersama Tim, Jakarta, 2005.

VIII. Digitalisasi

1.Membuat digitalisasi terhadap terbitan-terbitan Komnas HAM, 2014-2016.

IX. Program Kegiatan

1. Koordinator Tim Program Sekolah Ramah HAM Komnas HAM, 2017 - 2018.

2. Anggota Tim Program Human Rights City, 2017-2018.

3. Koordinator Peringatan Hari HAM Se-Dunia yang ke-60 pada 10 Desember 2008.

4. Koordinator Peringatan Hari HAM Se-Dunia yang ke-59 pada 10 Desember 2007.

5. KoordinatorLomba KarikaturHAM oleh Komnas HAM, September - Desember 2007.

6. Koordinator Kegiatan Workshop Strategi Kampanye Publik dengan tajuk Human Rights "Leam by Doing" Campaign, Kerja sama Komnas HAM - IALDF - Ogilvy Public Relations, 2006-2007.

7. Panitia Lomba Pembuatan Logo Komnas HAM, Juni - Agustus 2007.

8. Koordinator Program Talkshow Komnas HAM di Global TV, Jakarta, 2007.

9. Anggota Tim pembuatan film animasi HAM"Petualangan di Dunia 1012, Jakarta, 2006-2007.

10. Anggota Tim Penerbitan Buku Potret Buram HAM Indonesia (Kumpulan Tulisan Rubrik Utam a Wacana HAM Tahun 2005), Jakarta, 2006.

11. Anggota Tim Penyusun Laporan Tahunan Komnas HAM, 2005-2006.

12. Koordinator Panitia Lomba Penulisan HAM Populer, Jakarta, 2006.

13. Anggota Tim kampanye sosialiasiKonvensi Anti Penyiksaan (Convention AgainstTorture), 2005-2006.

14. Anggota Tim untuk Penerbitan Jurnal Komnas HAM, 2005-kini.

15. Anggota Tim Website Komnas HAM, 2005-kini.

16. Koordinator Tim pembuatan komik "Petualangan di Dunia 1012", Jakarta, 2005.

17. Anggota Tim Penerbitan Buku Panduan Buruh Migran di Malaysia, di Arab Saudia, di Taiwan, Jakarta, 2005.

18. Pembicara pada acara Pendidikan dan Pelatihan Jurnalistik di sejumlah kampus di Bandung tahun 1996 dan di Jakarta tahun 2003.

X. Seminar

Mengikuti beberapa kegiatan seminar nasional dan internasional di dalam dan luarnegeri.

XI. Penyuluh dan Fasilitator

1. Menjadi penyuluh, narasumber dan fasilitator di kegiatan penyuluhan atau pelatihan HAM yang dilaksanakan oleh Komnas HAM dan pihak non Komnas HAM di berbagai daerah di Indnesia.

2. Menjadinarasumber dan atau fasilitator saat Komnas HAM menerima kunjungan studi dari lembaga lain seperti sekolah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakatdan individu.

XII. Supervisi

1. Memberikan bimbingan substansi kepada mahasiswa yang magang belajar di Komnas HAM, 2006 -2017. Misal, mahasiswa dari UI, IISIP Jakarta, Unas Jakarta, Unpad.