Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): 11 TAHUN RAKYAT ARSO TIMUR MENJERIT BAKU TEMBAK MASIH SAJA TERJADI DI ILAGA

12 halaman · 12 halaman diproses dengan OCR · 18.6 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. 11 TAHUN RAKYAT ARSO TIMUR MENJERIT BAKU TEMBAK MASIH SAJA TERJADI DI ILAGA
  2. BAKU TEMBAK MASIH SAJA TERJADI DIILAGA
  3. KATA PENGANTAR
  4. DAFTAR ISI
  5. JERITAN RAKYAT DARI ARSO TIMUR
  6. KEBERADAAN MoU DIPERTANYAKAN
  7. Harga CPO Jatuh Upah Buruh Tak Menentu
  8. Upah Buruh Tak Menentu
  9. Ketika Masyarakat Adat di Arso Timur Menuntut
  10. Upaya Pemerintah Kabupaten Keerom
  11. Kabid Perkebunan
  12. Produktifitas Buah Sawit
  13. Mantan Kepala Distrik Manem
  14. Kabid di Dinas Lingkungan Hidup
  15. Kadis Tenaga Kerja
  16. Pertemuan dengan Masyarakat
  17. Anton Number
  18. Jack Mekawa, Ketua Dewan Adat Suku Manem
  19. Ketika Baku Tembak, Terus Terjadi di llaga
  20. Testimoni korban Distrik Mawugi Ilaga Puncak
  21. Gaji Tak Dibayar, Guru Mengadu ke Komnas HAM
  22. Bertemu dengan masyarakat
  23. Pertemuan diMapolres Mamberamo Raya
  24. Kapolres AKBP Alexander Louw, SH
  25. Kasat Reskrim Polres Mamberamo Raya, Iptu. Muh. Ridwan,SH
  26. Kasat Intelkam Polres Mamberamo Raya (Ipda. John De Fretes)
  27. Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya
  28. Pengrusakan Kantor Dinas Pendidikan
  29. Noak Doromi, Koodinator Guru Korban
  30. Kunjungan ke sekolah-sekolah
  31. SMA Negeri 1 Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya
  32. SD Negeri Inpres Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya
  33. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya
  34. MENYUSUI BAYI DI DALAM SEL
  35. HASIL KOORDINASI DENGAN PARAPIHAK
  36. Pertemuan dengan Kapolres Manokwari
  37. Frits Ramandey
  38. Meredam Konflik, Komnas HAM Jadi Negosiator
  39. PENUTUP

Edisi II Tahun 2019 xWartanAmPAPUA Mewarta Untuk Damai DIMANA...? ARISTOTELES MASOKA 11 Tahun RAKYATARSOTIMUR MENJERIT

BAKU TEMBAK MASIH SAJA TERJADI DIILAGA

PEMAJUAN DAN PENEGAKKAN

HAM

adalah TANGGUNG JAWAB

NEGARA

Pertemuan Komnas HAM dengan jajaran PJU Polda Papua

Md Pa rsan Uskup Keuskupan Jayapura, Sinode GKI di Tanah Papua, dan PWNU Pap ialog Solusi Pemenu

om sioner Komnas HAM beserta Staf KHP saat meninjau ke perbatasan PNG

11 TAHUN RAKYAT ARSO TIMUR MENJERIT BAKU TEMBAK MASIH SAJA TERJADI DI ILAGA

11 TAHUN RAKYAT ARSO TIMUR MENJERIT

BAKU TEMBAK MASIH SAJA TERJADI DIILAGA

Judul 11 TAHUN RAKYAT ARSO TIMUR MENJERIT BAKU TEMBAK MASIH SAJA TERJADI DI ILAGA

Penanggung Jawab Komnas HAM

Pemimpin Umum/Redaksi Frits B. Ramandey

Redaktur Tamu Krist Ansaka

Redaksi Frits B. Ramandey Melchior Weruin Livand Breemer Ronald S. Rumbiak Yan Hamadi Yohana M. Tukayo Nareky Kogoya Yorgen Numberi Yudha Aprilyanto Tito A. Verliyanto Christine Mansawan Cherly Lenny Sagas Naomi Nasadit

Sekretaris Redaksi Heru Yulianto

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PAPUA 2019

Keuangan Livand Breemer

Distribusi

Desain & Printing Zara Advertising

Penerbit Komnas HAM Papua Jalan Soa Siu Dok V Bawah, Telp/Fax. 0967-521592 E-Mail. [email protected].

KATA PENGANTAR

Penerbitan Warta HAM ini dimaksud sebagai pendokumentasian mengenai peran serta Komnas HAM Perwakilan Papua dalam mendorong perbaikan situasi HAM terutama di wilayah tanah Papua ini.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; menyebutkan bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM. Komnas HAM bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Sesuai dengan amanat UU No 39 tahun 1999, Pasal 89 ayat 3 untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: pengamatan pelaksanaan HAM dan menyusun laporan hasil pengamatan tersebut; penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya paut diduga terhadap pelanggaran HAM; pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Jayapura, November 2019 Kepala Perwakilan Komnas HAM Perwakilan Papua

DAFTAR ISI

Frits B. Ramandey, S.Sos. M.H

Halaman Judul Kata Pengantar iii Daftar Isi iv Isi Jeritan Rakyat dari Arso Timur Keberadaan MoU Dipertanyakan 2 Ketika Masyarakat Adat di Arso Timur Menuntut 3 Ketika Baku Tembak, terus Terjadi di Ilaga 6 Gaji Tak dibayar, Guru Mengadu ke Komnas HAM 7 12 Menyusui Bayi di dalam Sel Meredam Konflik, Komnas HAM Jadi Negosiator 14 Penutup

JERITAN RAKYAT DARI ARSO TIMUR

PT Tandan Sawita Papua (PT TSP) beroperasi dan menggunakan tanah adat milik Suku Manam di Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom. Tapi belum ada perjanjian kerjasama dengan pemilik tanah. Sementara itu, masyarakat pemilik hak atas tanah adat itu, hanya menjadi buruh harian lepas dengan upah yang dirasakan sangat mencekik.

UDAH 11 tahun, sejak Januari S 2008, masyarakat suku Manam menjerit lantaran impiannya untuk hidup layak, belum terwujud. Berbagai iming-iming yang dilontarkan PT TSP, belum dipenuhi. Bahkan haknya sebagai pemilik tanah adat, nyaris hilang.

Hal inilah yang membuat pemilik tanah adat dan para pekerja (buruh) yang tergabung sebnagai anggota Koperasi Koperasi Tani Sawita Susjetkri, menjerit dan melayangkan jeritannya melalui mengadu kepada ke Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, pada 9 September 2013. Saat itu, pengaduannya menitik beratkan tentang sistem upah yang

Jeritan anggota Koperasi Tani Sawita Susjetkri kembali terdengar ketika sebagian anggota melayangkan surat pengaduan ke Komnas HAM Perwakilan Papua. Kali ini, pengaduannya bukan hanya soal upah buruh saja tapi juga soal hak adat atas tanah milik Suku Manam.

Pro dan kontra pun terjadi. Sebagian anggota koperasi menyetujui untuk mengadu ke Komnas HAM Perwakilan Papua tapi ada juga anggota koperasi yang mendukung PT. TSP untuk tetap beroperasi di tanah Suku Manam.

Bagi mereka yang mendukung PT. TSP meminta anak perusahaan PT. Rajawali ini untuk terus beroperasi lantaran Perjanjian Kerjasama telah dibuat dan ditandatangani oleh para ondoafi dan juga pihak manajemen.

Sementara anggota Koperasi Tani Sawita Susjetkri yang kontra dengan perusahaan kepala sawit itu, mereka meminta PT TSP untuk menyerahkan satu salinan dokumen Perjanjian Kerjasama dengan para ondoafi itu kepada koperasi. Dan PT TSP diminta untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan koperasi sehingga hak masyarakat atas tanah, upah buruh dan masalah hak serta kewajiban lainnya diatur dalam perjanjian itu.

Berdasarkan pengaduan itu, Tim Komas HAM Perwakilan Papua, sejak 8 – 12 Oktober 2019 turun ke lapangan untuk

memantau dan memfasilitasi perselisihan antara angggota yang diwakili pengurus Koperasi Tani Sawita Susjetkri dengan PT Tandan Sawita Papua (PT. TSP).

Tim Komas HAM Perwakilan Papua yang terdiri dari Ronald S Rumbiak, Yorgen Numberi, Yudha Aprilyanto, Ronald Kabes, Tito A Verliyanto, Heru Prasetyo dan Andika, telah melakukan koordinasi dengan masyarakat adat, anggota dan pengurus Koperasi Tani Sawita Susjetkri, manajemen PT TSP dan juga pihak pemerintah Kabupaten Keerom. Selain persoalan kerjasama antara masyarakat yang diwakili oleh koperasi Tani Sawita Susjetkri dengan PT. TSP, tapi pernah juga santer diberitakan diberbagai media massa, tentang derita buruh sawit dari anak perusahaan Rajawali Grup itu. Para buruh sawit menjerit lantaran beban kerja yang begitu berat dapat berakhir dengan pemecatan.

Menurut pengakuan para buruh, pekerjaan mereka bertambah berat dua kali lipat tapi upah tetap. Kalau protes, perusahaan semena-mena memecat mereka.

Berdasarkan lapor ke Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, bahwa sejak tahun 2010, TSP merekrut buruh harian kerja dengan sistem pembayaran upah per hari kerja Rp68 ribu.

Memasuki 2013, perusahaan menerapkan sistem pembayaran upah kerja tak berdasarkan hari kerja, melainkan

Jika membersihkan atau membabat rumput dan tanaman liar di sekitar area 27 pohon sawit, para buru mendapat upah Rp68 ribu. Tetapi pada Agustus 2013, perusahaan menaikkan lagi target kerja dari areal 27 pohon sawit menjadi 54 pohon sawit. Dua kali lipat. Jika pekerja berhasil membersihkan 54 pohon, dihargai Rp68 ribu. "Jika buruh tidak sanggup sesuai target yang ditentukan perusahaan, tidak membayar.

Beban kerja yang berat dan sistem upah yang tidak adil ini, pernah mendapat

perlawanan atau protes dari pekerja di areal devisi kebun II Dahlia, sehingga pada akhir September 2013, pekerja di di devisi Kebun II Dahliam, mogok kerja.

Berdasarkan penelurusan Warta HAM Papua, baik di kebun sawit milik PT TSP maupun dari berbagai sumber, bahwa praktek pembayaran upah buruh yang tidak adil itu, masih terjadi hingga saat ini.

Jeritan para buruh sawit di Arso Timur itu, masih terus terdengar. Untuk itu, pemerintah diminta turun tangan untuk menjamin hak-hak masyarakat adat dan juga hak-hak para buruh yang bekerja di kebun sawit milik PT TSP itu. Semoga !

(Krist Ansaka)

KEBERADAAN MoU DIPERTANYAKAN

Harga CPO Jatuh Upah Buruh Tak Menentu

Berbagai tudingan yang ditonlarkan masyarakat kepada PT. Tandan Sawita Papua, ternyata ditepis pihak perusahaan.

ANGAN berharap untuk meraih hal-hal J manis jika kamu tidak mau berkeringat untuk berlari mengejar impian manismu itu. Ungkapan inilah yang terus mendorong PT TSP untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat adat di Arso Timur supaya mereka terus berlari mengejar impian manismu itu. Untuk itulah, berdasarkan hasil pertemuan Tim Komnas HAM Perwakilan Papua dengan pihak manajemen PT TSP pada 17 Oktober 2019, terungkap bahwa pihak persusahaan pernah melakukan MoU (Memorandum of Understanding) atau perjanjian kerjasama dengan pihak adat, yaitu ondoafi dan para kepala suku. Tapi pihak PT. TSP tidak bisa menunjukan bukti fisik dari MoU itu. Akibatnya, keberadaan MoU itu dipertanyakan.

Menurut salah seorang dari manajemen PT. TSP yang ikut dalam pertemuan itu, bahwa MoU pernah dibuat oleh pihak perusahaan dan ondoafi tapi MoU itu disimpan oleh Ronald, tim legal dari perusahaan. Sementara Ronald sendiri sedang menjalani cuti sehingga saat pertemuan dengan Komnas HAM Perwakilan Papua, pihak perusahaan tidak bisa menunjukan bukti fisik MoU itu.

Akibatnya, muncul berbagai tanggapan tentang MoU itu. Ada anggota masyarakat adat

yang mengatakan, MoU tidak ada, karena sampai saat ini, masyarakat pemilik ha katas tanah adat, belum pernah melihat MoU itu. Sementara ada juga masyarakat adat yang mengatakan, bahwa MoU antara perusahaan dan masyarakat adat, sudah pernah dibuat dan ditandatangani oleh pihak perusahaan dan Ondoafi.

Upah Buruh Tak Menentu

buruh tergantung dari harga jual minyak sawit mentah (Crude Palm Oil - CPO). Saat ini, harga CPO lagi turun. Sementara menurut penelusuran Warta HAM Papua, bahwa harga CPO pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 13% dari tahun 2017. Penurunan harga CPO ini berdampak langsung pada perolehan total pendapatan PT Tandan Sawita Papua.

Bukan hanya persoalan harga jual CPO yang mempengaruhi upah buruh, tapi pihak perusahaan saat ini sedang dalam proses kredit bank.

koperasi terpisah dengan perusahaan kebun inti.

melakukan pengelolaan sawit kebun plasma dan hasilnya dibagi dengan porsi : 80 persen untuk perusahaan dan 20 persen untuk masyarakat.

untuk kesejahteraan masyarakat seperti membantu para tenaga kerja berasal dari warga sekitar, membantu beasiswa bagi anak-anak sekolah dari SD sampai perguruan tinggi.

meningkat. Tenaga kerja asal PNG ini selalu mengklain, bahwa mereka juga punya hak ulayat yang dipakai PT. TSP.

Untuk menangani tenaga kerja PNG, pihak Perusahaan meminta kepada pemerintah Kabupaten Keerom untuk menertibkan dan mengeluarkan aturan terhadap pekerja dari PNG, sehingga kesempatan kerja itu diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat kampung di sekitar areal perusahaan. (Tim Keerom)

Ketika Masyarakat Adat di Arso Timur Menuntut

Masyarakat Adat di Distrik Arso Timur, Kabupaten Kereem melayangkan pengaduan Komanas HAM Perwakilan Papua tentang kasus perselisihan pengurus koperasi Tani Sawita Susjetkri dengan PT. Tandan Sawita Papua (PTTSP).

ERDASARKAN pengaduan itu, B Komnas HAM Perwakilan Papua mengutus satu tim ke Arso, Kabupaten Keerom untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan persoalan PT TSP itu. Tim yang diutus itu terdiri: Ronald S Rumbiak, Yorgen Numberi, Yudha Aprilyanto, Ronald Kabes, Tito A Verliyanto, Heru Prasetyo dan Andika.

Pada tanggal 16 sampai 18 Oktober 2019, Tim Komnas HAM melakukan serangkaian kegiatan monitoring dan pra mediasi untuk melakukan pertemuan dengan Pemerintah daerah Keerom, masyarakat Adat Arso Timur, Pengurus Koperasi Tani Sawita Susjetkri dan pihak perusahaan.

Dari data yang dihimpun, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menilai penting untuk melakukan pra mediasi antara pihak perusahaan dengan masyarakat adat Arso Timur serta Pengurus Koperasi Tani Sawita Susjetkri (masyarakat adat adalah bagian dari koperasi) yang dibina secara bertahap oleh manageman PT. TSP.

Berkaitan dengan kegiatan pra mediasi itu, maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia yang diatur dalam UU No.39 /1999 tentang HAM.

kesepakatan bersama oleh para pihak yang berselisih. Kemudian, tujuan lainnya adalah untuk melihat sejauh mana PT Tandan Sawita Papua menjawab pemenuhan hak atas kesejahteraan masyarakat adat pemilik ha katas tanah adat juga para buruh sawit.

Upaya Pemerintah Kabupaten Keerom

Tujuan dari Tim Komas HAM Perwakilan Papua turun ke Arso, yaitu : untuk melihat, mendengar dan melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan dari berbagai pihak untuk melakukan pra mediasi agar mendapatkan

Pada tanggal 16 Oktober 2019, Tim bertemu dengan Asisten 1 Setwilda Kabupaten Keerom, Sucahyo Agung, beserta stafnya. Perrtemuan ini untuk membahas permasalahan antara PT Tandan Sawita Papua dan masyarakat sekitar. Kegiatan tim ini bertujuan untuk mencari informasi dan klarifikasi apakah pihak pemkab mengetahui dengan jelas permasalahan dan penanganan kasus tersebut. Namun pada pembahasan kali ini, Sucahyo Agung tidak dapat memberikan klarifikasi apapun karena sebelumnya

Pertemuan dengan Pemda Kabupaten Keerom pada hari Rabu, 17 Oktober 2019

menjelaskannya.

Kabid Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Keerom, Cucu menjelaskan, bahwa PT Tandan Sawita Papua menghadapi beberapa masalah, yaitu tentang harga jual minyak sawit mentah (Crude Palm Oil - CPO). Saat ini, harga CPO lagi turun.

Kabid Perkebunan

beliau belum mempelajari kasus ini. Namun menurutnya pihak Pemkab Keerom bersedia membantu Komnas Ham untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Sementara itu, sampai Oktober 2018 PTPN II Kebun Arso, sudah tidak sanggup beli produksi sawit milik PT TSP karena bermasalah dengan keuangan. Untuk itu, PTPN memberikan kepada pengusaha Cina Medan untuk membeli TPS di petani plasma dan KPA. Ternyata dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan bahkan harga semakin menurun dan banyak petani belum dibayarkan.

Melihat persoalan yang dihadapi PT TSP, maka Pemerintah Kabupaten Keerom telah berusaha mempertemukan pihak PTPN dengan TSP. Tujuannya, supaya PTPN dapat kembali membeli sawit dari PT TSP. Setelah tiga kali pertemuan, pihak pemerintah mengharapkan supaya ada surat kesepakatan jual beli. Tapi setelah tiga bulan, belum ada surat kesepakatan itu. Akhirnya Pak Bupati langsung memutuskan untuk berkomunikasi dengan

Untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai PT. Tandan Sawita Papua ini dan permasalahan dengan pemilik ulayat yang ada di sekitar lokasi, maka Asisten I, Sucahyo Agung memberikan kepercayaan kepada sejumlah kepala bidang (Kabid) untuk

Grup Eagle Rajawali di Jakarta dan bertemu dengan direktur pemasaran.

Kemudian direktur pemasaran, Sonarko berniat akan membeli. Melihat pertemuan itu, Pemerintah Keerom mengadakan pertemuan lanjutan yang dipimpin oleh Asisten dua untuk membuat kesepakatan jual beli antara TSP dengan Apasindo.

Produktifitas Buah Sawit

Perkebunan Kelapa Sawit di Keerom

sudah berumur di atas 35 tahun. Produksi buah sawit pun dibawah 1 ton. Untuk itu, pihak perusahaan perlu dibuat peremajaan pohon sawit. Tapi sudah enam tahun yang lalu sudah diajukan peremajaan namun terkendala dengan masalah hak ulayat atas tanah adat.

Kondisi yang dihadapi PT TSP perlu dijelaskan dengan baik dan dengan menggunakan Bahasa yang mudah dipahami masyarakat adat, sehingga masyarakat pemilik hak atas tanah adat dan juga para Buruh dapat memahami kondisi yang dihadapi perusahaan. Masyarakat harus tahun, pihak perusahaan lagi kesulitan pasar, harga jual CPO yang turun, produktivitas sawit yang turun karena sudah berusia 35 tahun dan persoalan kerjasama antara pihak perusahaan dengan masyarakat pemilik hak atas tanah adat.

pihak PTTSP dengan masyarakat pemilik ha katas tanah, maka Kabid Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Keerom, Cucu tidak mengetahui persis keberadaanya.

Mantan Kepala Distrik Manem

Menanggapi persoalan MoU antara pemilik hak atas tanah adat dengan PT TSP, maka mantan Kepala Distrik Manem, Malen mengungkapkan, bahwa MoU antara TSP dengan masyarakat ondoafi sekitar, sudah pernah ada.

Malen menjelaskan, bahwa perjanjian sudah dibuat dengan masyarakat, tapi mengapa masyarakat menyangkal. 'Masyarakat yang bilang belum ada MoU itu, omong kosong. Sebab perjanjian itu sudah dibuat dan MoU itu ada di masyarakat adat itu sendiri,"kata Malen. Tentang batas tanah yang tidak jelas pada kebun 1, yaitu antara suku Marep (Wambes Sukun ) dengan suku Manem (Kampung Yetty) ternyata persoalan itu terjadi karena kedua suku ini saling mengklaim sebagai pemilik hak atas tanah adat. "Sebenarnya yang punya hak itu suku Marep. Tapi pembagian hak dalam suku Marep tidak merata sehingga muncul persoalan.

Dalam suku Marep itu, ada banyak marga dan suku inilah yang punya hak atas tanah adat itu. Untuk itu, hanya marga tertentu yang haknya digunakan oleh PT. TSP, maka hanya marga itu yang berhak menerima kompenasi dari tanah yang dipakai itu.

menjelaskan, permasalahan lain yang muncul, yaitu koperasi. Masyarakat adat yang tergabung dalam koperasi, mereka ingin mengelola secara mandiri namun skill managent untuk pengelolaan kelapa sawit belum mumpuni.

Sementyara Perusahaan hanya ingin melepas saja dan menyerahkan pengurusan murni kepada koperasi Susjetkri karena perusahaan tidak mau ambil resiko kepada para pemilik ulayat namun karena SDM yang terbatas.

Selain itu, Malen, mantan Kepala Distrik Manem, mengatakan perusahaan sudah memberikan pelatihan-pelatihan kepada koperasi namun kemampuan sumber daya manusia tidak mampu menyerap ilmu sehingga sampai sekarang koperasi belum bisa berjalan mandiri dan masih meminta-minta kepada perusahaan

Malen menegaskan, bahwa masyarakat harus menentukan batas-batas wilayah adat untuk marga-marga. Sementara itu, persoalan tenaga kerja. PT TSP hanya memakai masyarakat di sekitar perusahaan (pemilik hak atas tanah adat), hanya sebagai security. Sedangkan tenaga kerja yang lainnya diambil dari luar.

Kabid di Dinas Lingkungan Hidup

Berikut ini, penjelasan Kepala bidang (Kabid) Dinas lingkungan Hidup, Iriyanto sebagai berikut : Untuk TSP izin AMDAL keluar tahun 2011 untuk lahan seluas 26.048 ha kemudian HGU keluar tahun 2016 namun untuk detailnya ada di PT SP. Untuk izin AMDAL dikeluarkan oleh provinsi, untuk pemda Keerom hanya keluarkan izin lingkungan.

Izin lingkungan adalah syarat dari pembuatan AMDAL. Kemudian kewajiban dari TSP setiap tahun dua kali laporan tentang kegiatan lingkungan yang dikelola. Untuk Pemda menerima laporan terakhir semester 2 tahun 2018 sedangkan tahun 2019 belum menerima. Dari data laporan semester dua tahun 2018 ada beberapa data

yang bisa di sampaikan antara lain :

1. Jumlah tenaga kerja sebanyak 1.791 orang yang terdiri dari OAP 1.141

yang non Papua berjumlah 650 orang atau 36,3 %.

2. Membentuk 4 koperasi yang terdiri dari koperasi induk dan 3 koperasi unit kampung (KUK) yang berada di kampung Suskun,Yetty dan Kriku. Koperasi ini dibina oleh Perindagkop Kabupaten Keerom.

3. Izin lingkungan seluas 26.048 ha dan yang sudah ditanam dan menghasilkan sejumlah 11.300 ha terdiri dari lahan inti 9.035 ha, lahan plasma 2.256,58 ha.

4. Kapasitas produksi 45 ton perjam.

5. TSP sudah memangun rumah type 54 sebanyak 51 unit untuk ondoafi, kepala suku dan kepala kiret.

Kadis Tenaga Kerja

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Keerom menjelaskan, bahwa ada tenaga kerja yang tidak terdaftar atau yang disebut dengan pekerja harian lepas dan namun jumlahnya lebih banyak dari pegawai TSP. Mereka bekerja pada saat musim panen dan mereka termasuk juga para pelintas batas warga PNG ada sekitar 200 orang lebih Tenaga kerja asal PNG ini menjadi permasalahan bagi pemerintah, karena tenaga kerja ini dianggap illegal.

Sebenarnya ada aturan untuk mempekerjakan warga PNG. PT. TSP harus mengurus ke IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing). Tapi para pekerja dari PNG ini berdalil bahwa mereka punya hak ulayat atas tanah areal perkebunan sawit milik TSP.

Masalah lain yaitu keterlambatan gaji yang dilakukan oleh TSP kepada para tenaga

Pertemuan dengan Masyarakat

kerjanya selalu terlambat. Pembayaran gaji yang biasanya dibayarkan tanggal 16 setiap bulannya, bias molor hingga tanggal 20 ke atas setiap bulannya.

Pada 17 Oktober 2019, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua kembali melanjutkan pertemuan. Kali ini, Tim melakukan pertemuan dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Turut hadir, Ondoafi Suskun, Ketua Dewan Adat, Kepala Kampung Pikerey, Pengurus Koperasi Susjetkri dan Kapolsek Arso Timur. Pertemuan

dilakukan di Balai Pertemuan Kampung Pikerey. Berikut ini, ikutilah pernyataan sejumlah anggota masyarakat :

Anton Number

Tahun 2010 pernah ada pertemuan untuk membahas poinpoin perjanjian antara ondoafi namun sampai sekarang tidak ada perjanjian tertulis yang diperlihatkan. Dalam pertemuan tersebut hanya disepakati secara lisan.

Anton Number mengharapkan, agar perlu ada perjanjian tertulis yang mengikat tentang hak dan kewajiban dan perjanjian itu, dipegang juga oleh kepala suku.

"Kami sudah berulang kali menuntut tidak tepati. Apalagi, sampai sekarang, tidak ada kerjasama untuk bagi hasil. Untuk itu, kami menyesal telah memberikan tanah kepada PT TSP. Sementara hutan yang kami berikan itu adalah tempat kita mencari makan," kata Anton Number.

Tidak ada perjanjian kerjasama antara masyarakat pemilik hak atas tanah adat dengan PT TSP. Ada pernyataan-pernyataan yang dibuat sepihak dan itu bukan perjanjian. Untuk itu, pihak perusahaan diminta untuk segera membuat perjanjian kerjasama.

Jack Mekawa, Ketua Dewan Adat Suku Manem

Jack Mekawa menyampaikan, bahwa tanah seluas 26.000 hektar itu adalah tanah milik masyarakat adat suku Manem. Di atas tanah ini, Suku manem mencari makan untuk kelanjutan hidupnya.

"Saya menolak PT TSP untuk dibuat lahan sawit karena kami masih trauma dengan PT PN II yang dihadirkan di wilayah Kerom karena alasan Daerah Operasi Militer (DOM).

Berdasarkan hasil pertemuan dengan berbagai pihak, maka Komnas HAM Perwakilan Papua berkesimpulan :

1. Masyarakat belum memahami tentang hubungan antara perusahaan dengan masyarakat

2. Masyarakat ingin ada kesepakatan yang jelas antara masyarakat dan perusahaan.

Untuk itu, Komas HAM Perwakilan Papua memberikan saran :

1. Perlu ada pertemuan dengan para pihak sehingga jelas posisi masyarakat dalam pengelolaan kebun sawit.

2. Perlu dibuat perjanjian kerjasama untuk mendapatkan kesepakatan sehingga ada hak dan kewajiban yang megikat Antara penduduk asli dan perusahaan.

(Tim Arso)

Pertemuan dengan Masyarakat Pemilik Hak Ulayat di Kampung Pikere padahari Kamis, 18 Oktober 2019

Ketika Baku Tembak, Terus Terjadi di llaga

Gara-gara baku tembak antara kelompok sipil bersenjata dengan Tim Gabungan TNI - Polri pada 17 September 2019 di Kampung Olenki, Ilaga, Kabupaten Puncak, seorang Eriton Mom, bayi berusia 6 tahun itu, tewas diterjang timah panas.Warga Ilaga Mengungsi. Perempuan dan anak selalu jadi korban.

RITON Mom, anak berusia 6 E dari baku tembak antara kelompok sipil bersenjata dengan tim gabungan TNI Polri. di Kampung Olenki Distrik Mawugi Ilaga Kabupaten Puncak.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol CPL Eko Daryanto melalui keterangan tertulis, Kamis, 19 September 2019, menjelaskan, kejadian tersebut berawal ketika kelompok bersenjata mulai menembak secara sporadis ke arah tim gabungan TNI-Polri. Saat itu tim gabungan sedang berada di sebuah honai di dekat sungai. Tim gabungan pun melancarkan tembakan balasan ke arah kelompok bersenjata.

Mereka melarikan diri berpencar ke arah hutan sambil terus menembak secara sporadik, Setelah kontak tembak selesai, Tujuh warga sipil ditemukan dalam kondisi luka tembak. Tim gabungan TNI - Polri bersama masyarakat lainnya selanjutnya melakukan evakuasi korban ke Puskesmas Ilaga untuk melakukan perawatan medis. Tiga dari tujuh korban kemudian dinyatakan meninggal. Sementara empat warga lainnya di bawah ke Puskesmas Ilaga untuk menjalani pegobatan

Selain Eriton Mom, tiga korban yang dinyatakan meninggal adalah Tekiman Wonda, Edison Mom dan Rudi Mom juga tewas.

Peristiwa ini menyebabkan kondisi di Ilaga Kabupaten Puncak memanas. Hal ini terjadi lantaran kontak tembak yang terjadi antara TNI-Polri dengan Kelompok Sipil Bersenjata (KSB).

Sesudah peristiwa baku tembak yang menyebabkan Eriton tewas, lalu satu minggu kemudian, tepatnya 26 September 2019, Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) kembali beraksi dengan menembak mati dua orang tukang ojek di Kampung Amungi, Distrik Ilaga Utara.

Belum cukup sampai di situ, dua hari kemudian tepatnya 28 September 2019, KSB kembali beraksi dengan menembak seorang pedagang bernama Cahrudin alias Oyong di kiosnya di sekitar Bandara Aminggaru, Ilaga.

Terkait insiden penembakan Oyong, Kapolres Ery Purwanto

Lerina Tinal, korban penembakan dipaha kanan, dan anaknya Eriton Mom, 6 bulan juga kena tembak dan meninggal dunia.

mengungkapkan, pelaku penembakan diduga KSB pimpinan Lekagak Telenggen. Penembakan terjadi di Kios Oyong dekat Bandara Aminggaru Ilaga, sekira pukul 12.30 WP.

Saat itu, ada dua orang saksi dari masyarakat sedang berbelanja makanan di Kios Oyong milik Cahrudin. Tibatiba datang dua orang KSB yang masuk kios dan langsung mengeluarkan senjata api jenis pistol. Pelaku kemudian mengarahkan pistol ke korban dan melepaskan tembakan sebanyak tiga kali, sehingga Cahrudin tewas di tempat. Dua anggota KSB itu melarikan diri menuju sungai Ilame. Pukul 12.35 WP, saksi lapor ke Mapolsek Ilaga dan aparat keamanan langsung mengevakuasi korban. Pukul 13.05 WP, aparat gabungan TNI-POLRI berkekuatan 50 personel menuju TKP melakukan pengejaran dan penyisiran dan penyidik juga telah meminta keterangan terhadap dua saksi yang saat itu

Dari keterangan saksi diduga pelaku penembakan merupakan adik dari Lekagak Telenggen. Sebelum melarikan diri pelaku menyampaikan kepada saksi bahwa mereka (KSB) bertanggung jawab atas kejadian penembakan tersebut.

Menurut Bupati Willem Wandik, dalam waktu dekat, pihaknya akan mengirim masyarakat ke Timika. Hal ini untuk menjaga agar masyarakat tetap merasa aman dan tidak mengalami trauma.

(28/9), kelompok ini masuk ke kota Ilaga dalam jumlah besar dan membakar di Kampung Kimak. Ada beberapa kios yang dibakar.

Pagi hari, sekitar pukul 09.00 WP pada 29 September 2019, Tim gabungan TNI-Polri angkat senjata lalu baku tembak dengan KSB Sementara itu, KSB terus melakuakn aksi brutalnya dengan membakar

Suasana Kota Ilaga mencekam. Penduduk di daerah itu ketakutan sehingga terpaksa 500 orang warga mengungsi ke sejumlah Pos Pengamanan TNI-POLRI di wilayah Ilaga. Aktifitas pendidikan di wilayah Pucak belum berjalan atau diliburkan akibat kondisi ini. Para pedagang juga memilih berdiam diri untuk tidak berjualan sampai situasi yang dirasa kondusif.

Sementara Bupati sudah mengunjungi para pengungsi yang berada di pos-pos TNI-POLRI. Bupati menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada.

Testimoni korban Distrik Mawugi Ilaga Puncak

Juprina Mom,(perempuan) adalah perempuan yang sejak lahir mengalami catata pada kaki bagian kanan sehingga tidak bisa berjalan normal, dia terkena tembak pada dada bagian kanan saat kontak tembak antara kelompok sipil bersenjata dengan apara TNI yang sedang melakukan patrol di wilayah Distrik Mawugi Ilaga pada tanggal 17 September, 2019 akibat tertembak Juprina Mom jenis kelamin perempuan menjalani pengobatan serius di rumah sakit Mimika, saat tim komnas HAM mendatangi korban, pihak rumah sakit oleh dokter Ais spesialis bedah memberikan keterangan bahwa pasien tersebut belum bisa dimintai keterangan atau di ajak bicara karena belum sadar, kondisi korban masih mengunakan alat-alat bantu pernapasan dan oksigen yang di pasang pihak rumah sakit.

Ibu Lerina Tinal,(perempuan) (bayinya di tembak sambil di gendong), waktu kejadian saya dengar tembakan membuat saya keluar dari honai karena di kampung masih ada perang suku dan saya punya laki pimpin perang waktu keluar tembak banyak sekali, sudah berteriak minta tolong tapi tembak dari belakang langsung kena anak saya namanya Eriton Mom dia baru umur 6 bulan jadi masih digendong untuk minum susu. Saya punya laki Rumanus Mom lari dengan orang laki-laki lain kehutan di belakan rumah untuk sembunyi. Waktu mereka tembak setelah itu langsung saya jatu karena kena tembak lagi dipaha, anak saya berteriak sedikit langsung diam, berteriak minta tolong semua lari orang-orang kena tembak jatu lari lagi ada yang mati juga jatu tidur, mereka pegang senjata tentara dan polisi datang baru ada mantri dan orang-orang datang bawa saya dan anak, tapi anak suda mati didalam honai.

disana juga masih perang jadi belum selesai jadi masyarakat masih takut-takut duduk sama-sama jaga jangan sampai peran lagi, tiba-tiba bunyi tembakan banyak sekali orang-orang lari saya keluar dari honai liat orang pegang senjata jadi berteriak-berteriak tapi tembakan trus saya mau lari langsung kena tembak di kaki saya jatu,setelah itu baru polisi datang bawa saya untuk berobat dan kirim ke Timika. Ada yang kena tembak itu anak kecil 1 orang, lalu ada dua orang besar saya tau nama mereka itu, Tenya Mom dan Kalianus Mom, suda kena tempak dari tentara dan polisi jadi mati.

Dimitus Pinim (laki-laki) Dari keterangan narasumber ; Yang bersangkutan mengetahui ada 3 korban terbakar namun tidak mengetahui mengenai kronologis 3 korban terbakar, 5 kritis, 1 balita. Pasca kejadian 3 orang terbakar yang bersangkutan sedang duduk – duduk dan sisanya yang lain sedang berkebun kemudian datang Polisi sambil menanyakan ada OPM atau tidak, Para warga menjawab tidak ada diantara mereka yang menjadi anggota OPM namun blum selsai warga menjawab Polisi langsung meluncurkan tembakan terhadap para warga yang sedang duduk – duduk dan berkebun. Mendengar tembakan tersebut para masyarakat berlarian berhamburan serta yang bersangkutan melihat ada beberapa orang yang tertembak termasuk yang bersangkutan, tertembak dibagian kaki kanan. ***

Gaji Tak Dibayar, Guru Mengadu ke Komnas HAM

Gaji guru belum dibayar. Guru Mogok Mengajar. Proses belajar mengajar di 98 sekolah di Kabupaten Mamberamo Raya, selama satu bulan lumpuh. Orangtua kecewa. Para Guru mengadu ke Komnas HAM Perwakilan Papua.

UDAH satu bulan, anak-anak S sekolah di Kabupaten Mamberamo Raya, tidak berada di ruang kelas. Ada yang mengikuti orangtuanya ke kebun, apa pula yang asyik bermain. Mereka tak bersekolah karena para guru mogok mengajar lantaran gajinya belum dibayar. Kondisi inilah yang membuat para guru di Kabupaten Mamberamo Raya mengaduh ke Komnas HAM Perwakilan Papua. Lalu berdasarkan pengaduan ini, Komnas HAM RI Perwakilan Papua merasa penting untuk melakukan koordinasi dan monitoring terhadap hak atas pendidikan di Kabupaten Mamberamo Raya.

Berdasarkan keputusan rapat Komnas HAM RI Perwakilan Papua pada 6 september 2019, ditetapkan tim untuk melakukan koordinasi dan monitoring di Kabupaten Mamberamo Raya pada 10 - 14 September 2019.

Bertemu dengan masyarakat

“Kondisi pendidikan di Kabupaten Mamberamo Raya,sangat memprihatinkan. Kami sangat menyangkan kondisi ini bisa terjadi. Tapi kami juga mendukung kebijakan Dinas Pendidikan Mamberamo Raya yang membayar gaji guru secara manual bagi guru yang lalai mengajar atau tidak berada di tempat tugas. Tapi kebijakan ini jangan mengorbankan anak-anak didik." Pernyataan ini terungkap dari pertemuan Tim Komnas HAM Papua dengan masyarakat di Mamberamo Raya.

Masyarakat yang ditemui saat tim berada di Mamberamo Raya sangat menyayangkan situasi dan kondisi yang dialami oleh para guru yang bertugas di Kabupaten Mamberamo Raya. Bahwa masyarakat tetap mendukung kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya tentang proses pembayaran gaji dan tunjangan lainnya secara manual namun tidak mengorbankan para guru yang selalu berada di tempat tugas (sekolah) sehingga mengorbankan anak-anak.

Selain itu, dalam pertemuan itu, terungkap juga, bahwa proses belajar mengajar di Kabupaten Mamberamo Raya sudah bulan yaitu Juli-Agustus 2019 tidak berjalan sesuai dengan kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dampak dari persoalan ini anak-anak tidak mendapatkan pendidikan secara baik dan benar.

Sebagai orang tua kami merasa rugi dan kecewa mengapa anak-anak kami diperlakukan seperti ini. Jika ada persoalan, sebagaiknya pemerintah Kabupatem Mamberamo Raya harus bijak menyikapinya. Bupati dan Dinas Pendidikan perlu koordiansi bersama sehingga tidak merugikan pihak lainya khusus para guru dan anak-anak kami.

Sebagai masyarakat dan orang tua anak, kami tetap mendukung langkahlangkah penegakan hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh Polres Mamberamo Raya dan Polda Papua atas pengaduan yang diadukan oleh para guru.

Untuk itu, langkah penegakan hukum perlu diambil sehingga menjadi

pelajaran bagi yang lainnya. Kami sebagai orang tua tidak bisa mengklaim bahwa pihak Dinas bersalah tetapi hal ini terjadi karena semua pihak kurang membangun komunikasi yang baik sehingga dampaknya anak-anak kami yang menjadi korban kebijakan yang diambil oleh pihak dinas pendidikan terhadap guru-guru dan pegawai lainnya.

Walau ada masalah, sebagai orang tua murid, kami berterima kasih karena tidak ada pemalangan sekolah-sekolah yang dilakukan oleh orang tua siswa/i selama situasi dan kondisi ini terjadi di Mamberamo Raya. Tidak ada gunanya sekolah-sekolah dipalang yang mengakibatkan kerugian bagi kita semua.

Pertemuan diMapolres Mamberamo Raya

Dalam pertemuan ini dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Alexander Louw, SH, dan didampingi oleh Kasat Reskrim Iptu. Muh. Ridwan, SH, dan Kasat Intelkam Ipda. John De Fretes. Mereka menjelaskan tentang s langkah-langkah yang telah dilakukan sejak menerima pengaduan dari para guru tentang hak-hak guru yang terjadi kekeliruan dalam proses pembayaran.

Kapolres AKBP Alexander Louw, SH

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak Polres adalah telah menerima pengaduan. Lalu membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan berkas pengaduan,

yang diduga terlibat dalam persoalan ini.

Langkah ini pihak Polres lakukan dalam rangka penyelidikan untuk memastikan duduk perkara yang diadukan. Pihak Polres telah memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya serta beberapa bendahara wilayah (Wilayah I, 2 dan 3) sedangkan bendahara gaji (Frits Weriko/FW) pihak Polres telah memanggil dengan mengeluarkan surat panggilan untuk menghadap Reskrim Polres Mamberamo Raya namun sampai saat tim Komnas HAM Perwakilan Papua bertemu kami, yang bersangkutan belum hadir untuk memenuhi panggilan dari Polres Mamberamo Raya.

Pihak Polres belum tahu alasan apa Frits Weriko sehingga belum hadir. Posisi terakhir yang kami peroleh yang bersangkutan saat ini berada di Kabupaten Biak Numfor. Polres Mamberamo Raya sangat serius dan tetap fokus terhadap persoalan ini.

Hal-hal yang perlu Komnas HAM Papua ketahui bahwa dalam kasus ini para guru telah mengajukan pengaduan juga ke Polda Papua melalui Reskrimum Polda dan Tipikor Polda Papua sehingga menjadi dilema bagi Polres Mamberamo Raya. Kami mau mengambil langkah-langkah selanjutnya tetapi ada pengaduan lagi ke Polda Papua. Polda Papua secara struktur masih setingkat di atas Polres sehingga kami tidak bisa melampaui struktur komando di institusi Polri. Sehingga kami mengharapkan agar

Sampai saat ini Polres Mamberamo Raya belum menetapkan seseorang menjadi tersangka. Kami sangat berhati-hati karena menyangkut uang dan hak asasi para pihak yang diadukan.

Kasat Reskrim Polres Mamberamo Raya, Iptu. Muh. Ridwan,SH

Kasat Reskrim menjelaskan tentang penanganan pengaduan dari para guru. Prinsipnya dalam rangka menindaklanjuti pengaduan dari para guru di Kabupaten Mamberamo Raya pihak Polres Mamberamo Raya telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan kewenangan Polri. Langkah penyelidikan. Kami telah lakukan dan sampai saat pertemuan ini kami belum memeriksa bendara gaji Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya (FW) karena yang bersangkutan belum hadir ke Polres atas surat panggilan dari Polres. Kami belum tahu alasan apa sehingga yang bersangkutan belum bisa hadir. Informasi terakhir yang bersangkutan berada di Kabupaten Biak Numfor.

Kasat Intelkam Polres Mamberamo Raya (Ipda. John De Fretes)

Dengan adanya persoalan ini kami dari tim Intelkam Polres Mamberamo telah melakukan pencarian informasi tentang posisi para pihak yang diadukan. Untuk situasi dan kondisi Kamtibmas di Kabupaten Mamberamo Raya dari persoalan ini tidak berdampak luas terhadap Kamtibmas. Kami datangi para guru dan orang tua

dan kasat Intel (John De Fretes). Lokasi : Ruang Kerja Kapolres/Burmeso, Kamis 12 september 2019

memanggil para pihak yang diduga berdasarkan laporan para guru melalui surat panggilan, melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang

dari hasil koordinasi dan monitoring melalui pertemuan saat ini bisa menjadi langkah yang konkrit terhadap persoalan ini.

dari anak-anak untuk memberitahukan agar persoalan ini sementara telah ditangani oleh pihak Reskrim Polres Mamberamo Raya sehingga masyarakat tetap tenang, jangan membuat hal-hal yang merugikan kita bersama. Untuk sementara wilayah hukum Mamberamo Raya situasi dan kondisi Kamtibmas aman atas kerja sama yang baik bersama masyarakat.

Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dan Menegah, Drs. Ketut Sudita, Kepala Bidang PNFI, Menase Rumaikewi, Kepala Bidang Ketenagaan, Marthen Deidosae, Kepala Seksi PLS, Markus Sembai, Kepala Seksi Kurikulum, Yustus Awarawi, S.Pd, para guru PNS dan guru kontrak lainnya. Kepala Dinas Pendidikan tidak berada di Mamberamo Raya.

Hal-hal yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah menyangkut sejahumana perkembangan proses belajar mengajar di Kabupaten Mamberamo Raya Pasca terhambatnya persoalan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya.

Sejak 15 Juli 2019 sesuai dengan jadwal Kementerian Pendidikan Nasional, sekolah-sekolah di seluruh Indonesia memulai proses belajar mengajar, setelah libur nasional. Untuk Kabupaten Mamberamo Raya terjadi permasalahan, proses belajar mengajar belum dimulai karena menyangkut hak-hak para guru.

Gaji bulan Juni, Juli, gaji ke 13 dan ke 14 tahun 2019, belum dibayar. Hal ini terjadi ada ada perubahan system pembayaran yaitu dari transasksi antar bank (langsung ke rekening tiap-tiap guru) ke pembayaran gaji secara manual. Perubahan pembayaran ke manual karena banyak Guru yang tidak bertugas tapi tiap bulan terima gaji.

Dari persoalan ini, para guru PNS melakukan mogok kerja dengan tuntutan sampai gaji dan hak-hak lainnya dibayarkan maka mereka akan membuka sekolah dan proses belajar mengajar kembali dilaksanakan secara normal.

Para pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya ada yang mendukung persoalan ini dan ada juga yang tidak mendukung dengan pandangan dan alasan yang berbeda-

beda. PNS yang mendukung aksi spontanitas ini karena menilai persoalan ini sangat serius dibijaki oleh Kepala Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo Raya dalam hal ini Bupati. Hal ini lakukan dalam rangka perbaikan perilaku PNS, proses belajar mengajar dan sistem penggajian ke depan. Para PNS guru, tetap mendukung proses dan langkahlangkah penegakkan hukum berdasarkan pengaduan yang sudah dilakukan kepada pihak berwajib dalam hal ini Polres Mamberamo Raya agar menjadi efek jerah dan pembelajaran ke depan nanti.

PNS guru dan PNS Dinas pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya yang tidak mendukung, menilai bahwa dengan persoalan boikot atau mogok mengajar akan berdampak pada proses belajar mengajar di sekolahsekolah yang ada di pemda Kabupaten Mamberamo Raya. Kerugian dari situasi dan kondisi ini akan berdampak pada anak-anak peserta didiknya, terutama yang mau mengikuti Ujian Nasional (UN) pada tahun 2020 nanti. Sistem UN diseluruh Indonesia dilaksanakan secara serentak. Anakanak peserta didik yang dinyatakan lulus apa manfaat ilmu yang akan dibawa pada jenjang pendidikan selanjutnya dan juga mau melamar pekerjaan nanti. Menyangkut UN nanti, para kepala sekolah sudah harus menyelesaikan adminitrasi dari peserta ujian yang harus dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta. Apabila para kepala sekolah tidak melaporkan maka akan berdampak luas dan menjadi kerugian kita bersama terutama anak-anak didik. Kami sebagai guru dan pegawai sudah menduga bahwa apabila pembayaran gaji secara manual sangat rawan sebab hak-hak para pegawai akan hilang. Fakta saat ini telah terjadi.

Pengrusakan Kantor Dinas Pendidikan

Kunjungan tim ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya ditemukan ada kerusakan kantor yang diduga dilakukan salah satu oknum PNS Kantor Dinas Pendidikan yang berinisial FW dalam jabatan

sebagai bendahara gaji. Informasi pengrusakan ini diperoleh dari para pegawai kantor tersebut. Para pegawai meminta agar selain persoalan gaji namun persoalan pengrusakan kantor harus diusut oleh Polres Mamberamo Raya sehingga ada efek jerah dikemudian hari bagi yang merusak. Kerusakan yang ditemukan adalah sebagian kaca jendela, dinding tripleks kantor, grandel pintu ruangan kantor, lemari ruangangan bendahara gaji.

Data sekolah di Kabupaten Mamberamo Raya terdiri dari : TK/PAUD sebanyak 51 yang masuk DPA 30 PAUD, PKBM sebanyak 20 terdata, yang memiliki NPSN sebanyak 3 yang berjalan proses belajar mengajar 2 PKBM keseteraan paket A, B, dan C. SD sebanyak 75 sekolah, SLTP 17 sekolah, SMA 4 sekolah. Total : 96 sekolah. Belum lagi di tambah dengan TK/PAUD.

Noak Doromi, Koodinator Guru Korban

Pertemuan ini hanya membahas tentang mengapa terjadi aksi mogok belajar mengajar di Kabupaten Mamberamo Raya. Dalam penjelasan koordinator aksi ini bahwa situasi ini mereka sebagai PNS guru, tidak menginginkan terjadi aksi mogok karena akan berdampak pada peserta didik.

Pemboikotan atau mogok mengajar ini sudah melalui kesepakatan bersama para guru di Mamberamo Raya karena tidak terbayarkannya sebagian hak kami sebagai PNS guru mulai dari gaji bulan Juni, Juli, gaji ke 13 dan ke 14 tahun 2019.

Kami guru-guru di Kabupaten Mamberamo Raya sepakat untuk memboikot. Ada guru yang telah dibayarkan dan ada juga sama sekali tidak dibayarkan. Ada sebagian guru yang telah dibayarkan gaji bulan Juni tetapi bulan Juli, gaji ke 13 dan ke 14 tidak dibayarkan. Ada sebagian guru yang telah dibayarkan gaji bulan Juli namun bulan Juni, gaji ke 13 dan ke 14 tidak dibayarkan. Ada guru yang dibayarkan gaji bulan Juni, Juli namun gaji ke 13 dan ke 14 tidak dibayarkan. Ada guru yang dibayarkan gaji ke 13 dan ke 14 namun gaji bulan Juni dan

Juli tidak dibayarkan. Ada guru yang sama sekali belum terbayarkan gaji bulan Juni, Juli, gaji ke 13 dan ke 14 sampai persoalan ini kami tanggapi dengan serius. Setelah kami cek dan persoalkan alasan bendahara gaji adalah uang tidak ada di kas Dinas Pendidikan kabupaten Mamberamo Raya.

Hal yang membuat kami para guru tidak terima adalah Kepala Dinas Pendidikan dan bendahara gaji tidak berada di Kabupaten Mamberamo Raya sejak persoalan ini muncul.

Bersama Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Mamberamo Raya. Lokasi : Ruang Kerja Kabag Umum/Burmeso, 12 september 2019.

Langkah-langkah yang kami para guru telah lakukan adalah :

1. Mogok atau boikot kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Mamberamo Raya sampai hakhak terbayarkan.

2. Kami telah melaporkan hal ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya melalui pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas berjanji akan memanggil bendahara gaji agar mempertanggung jawabkan persoalan ini dengan menandatangani surat pernyataan diatas meterai 6000.

3. Kami para guru telah bertemu Bupati Mamberamo Raya dan menyampaikan persoalan ini kepada Bupati. Bupati berjanji akan menyelesaikan secepatnya namun meminta agar para guru segera membuka kembali sekolah dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa.

4. Kami para guru telah mengajukan pengaduan kepada Polres dan Tipikor Polda Papua. Langkah-langkah penegakkan hukum telah berjalan baik di Polres Mamberamo Raya maupun di Polda Papua.

5. Kami para guru telah sepakat untuk membuka kembali sekolah-sekolah di Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 02 September 2019 dengan catatan apabila hak-hak kami

para guru tidak terbayarkan maka kami bersepakat untuk kembali melakukan aksi mogok besar-besaran untuk waktu yang tidak ditentukan.

Kunjungan ke sekolah-sekolah

Pada hari jumaat tanggal 13 September 2019. Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan koordinasi dan monitoring ke beberapa sekolah yang ada di Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya, diantaranya :

SMA Negeri 1 Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya

Pada saat kunjungan tim ke SMA Negeri 1 Kasonaweja pukul 07.30- 07.45. WIT telah hadir sebagian siswa/i di sekolah namun belum ada guru di sekolah. Kegiatan belajar mengajar belum berjalan secara normal seperti biasanya.

SMP Negeri 1 Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya

Pukul 08.00-08.15 WIT tim berada di SMP Negeri 1 Kasonaweja bertemu salah sorang guru dan menjelsakan tentang situasi dan kondisi pasca mogok mengajar para guru menyangkut hak gaji guru dan hak-hak lainnya. Para guru yang bertugas di SMP Negeri 1 Kasonaweja telah menerima hak-haknya. Gaji bulan Juni, Juli, gaji ke 13 dan gaji ke 14. Sebenranya kami para guru di sekolah ini tidak ada masalah tetapi sebagai guru dan rasa solidaritas sehingga kami ikut mogok mengajar. Ada sebagian guru PNS yang sampai saat ini belum ada sekolah untuk melakukan kegiatan

belajar mengajar.

SD Negeri Inpres Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya

Pukul 08.30-08.40 tim melakukan koordinasi dan monitoring ke SD Negeri Inpres Kasonaweja. Dalam kunjungan ke sekolah tersebut kegiatan belajar mengajar telah berjalan. Sehingga tim tidak bertemu salah seorang guru maupun Kepala Sekolah. Dari pantauan tim ruang kelas 1 sampai dengan kelas 6 telah terbuka pintunya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Raya

a. Pemerintah Kampung Trimuris (Agus Kotame)

Saya sebagai kepala kampung mewakili para kepala kampung yang ada di Kabupaten Mamberamo Raya sangat menyesal dengan persoalan ini. Hal ini terjadi dan sangat merugikan kita semua terutama anak-anak kami dan masa depannya. Harapan saya sebagai kepala kampung agar kegiatan belajar mengajar segera kembali normal mengingat anak-anak nasional di tahun 2020 nanti.

b. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya (Onesimus Windesi)

Tim bertemu Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Mamberamo Raya, Onesimus Windesi. Kabag Umum sangat menyayangkan situasi dan kondisi ini. Hal ini menjadi perhatian serius Bupati

Mamberamo Raya. Buapti telah melakukan pertemuan dengan para guru tentang permasalahan gaji bulan Juni, Juli, gaji ke 13 dan ke 14 tahun 2019. Selaku K a b ag U m u m, sa y a m e n g h a r a p k a n a g a r permasalahan cepat terselesaikan dan para guru dapat segera kembali ke tempat tugas masing-masing untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang orang guru. Anak-anak tetap harus belajar apapun persoalan yang kita hadapi. Peserta didik di Mamberamo Raya saat ini adalah harapan masa depan bangsa dan khusus Mamberamo Raya.

Dari hasil koordinasi dan monitoring dengan berbnagai pihak di Mamberamo Raya, tim dapat menyimpulkan :

1. Diduga ada penyelewengan anggaran dalam hal pembayaran gaji kepada para guru di kabupaten Mamberamo Raya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya.

2. Belum terbayarnya sebagian gaji guru bulan Juni, Juli, gaji ke 13

dan ke 14 tahun 2019

3. Para guru di Kabupaten Mamberamo Raya telah mengajukan pengaduan ke Polres Mamberamo Raya dan Polda Papua tentang belum terbayarnya sebagian hak para guru.

4. Tidak ada kegiatan belajar mengajar sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan dibukannya kembali sekolah-sekolah pada tanggal 02 september 2019.

5. Proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Mamberamo Raya dibuka kembali sejak tanggal 02 september 2019 namun sampai saat tim berada di Mamberamo Raya sebagian para guru PNS belum ada di tempat tugas dan sebagian sekolah belum melaksanakan proses belajar mengajar secara normal.

a.Saran

Berdasarkan hasil koordinasi dan monitoring tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua pada tanggal 10-14 september 2019 di Kabupaten Mamberamo Raya maka saran tim atas pengaduan ini adalah :

1. Meminta kepada pihak Polres Mamberamo Raya untuk melakukan langkah-langkah penegakkan hukum berdasarkan pengaduan yang diadukan oleh para guru. Dengan tujuan agar persoalan pembayaran gaji para guru mendapat titik terang.

2. Meminta kepada pihak Polres Mamberamo Raya untuk mengusut kasus pengrusakan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya.

3. Meminta kepada Bupati Mamberamo Raya agar memanggil dan meminta pertanggung jawaban Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya atas persoalan pembayaran gaji para guru PNS yang bertugas di Kabupaten Mamberamo Raya.

Mengingat kalender pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional

maka diminta untuk segera dibuka kembali sekolah di Kabupaten Mamberamo Raya sebab hak atas pendidikan bagi anak adalah hak asasi manusia yang tertuang dalam bagian kesepuluh pasal 60 ayat 1 UU

RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1) setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

(Yorgen Numberi, Yudha Aprilyanto, Cherly L. Sagas)

Pertemuan bersama Kabid-Kabid Dan Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya. Lokasi : Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mamberamo Raya. Kasonaweja, 12 september 2019.

MENYUSUI BAYI DI DALAM SEL

Foto saat memintai keterangan dengan Ibu Sayang

EREMPUAN berinisial SM itu, baru P melahirkan tiga bulan lalu, tepatnya Juni 2019. Tetapi awal September lalu, SM diduga terlibat kasus makar sehingga ia dijebloskan ke tahanan Polres Manokwai. Dan di balik jeruji besi itu, SM menyusui bayinya. Ketika SM menyesui, ada yang memotret dan fotonya disebarkan di media sosial sehingga jadi heboh.

Pada 12 September 2019 jagat dunia maya dihebohkan dengan beredarnya foto SM yang sedang menyusui anaknya di dalam tahanan di Polres Manokwai. Foto tersebut membuat siapa saja, terutama kaum perempuan pasti marah dan kesal.

Komnas HAM Perwakilan Papua selaku lembaga yang menangani kasus-kasus mengenai pelanggaran HAM menganggap kasus ini sangatlah penting untuk dikonfirmasi kebenaranya, mengingat hebohnya foto ini menimbulkan komentar-komentar negatif yang menyudutkan pihak Polres Manokwari.

Perwakilan Papua ingin mendapatan keterangan secara langsung dari Polresta Manokwari, sebab hak asasi manusia bagi warga negara terutama hak perumpuan dan hak anak sebagaimana dijamin oleh undang-undang nomor 39 tahun 1999.

Selain itu, dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, berdasarkan hasil pengamatannya Komnas HAM Perwakilan Papua nantinya dapat memberikan saran kepada pemerintah daerah atau pihakpihak terkait untuk mengambil langkahlangkah yang efektif guna mengantisipasi agas permasalahan yang serupa tidak terulang kembali.

Perwakilan Papua melakukan pemantauan di Kabupatem Manokwari, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan amanat UU No 39 Tahun 1999, Pasal 89 ayat 3: "untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: pengamatan pelaksanaan HAM dan menyusun laporan hasil pengatamatan tersebut".

Selain itu sesuai dengan Pasal 49 Ayat (1-3), UU Nomor 39 tahun 199 tentang hak wanita, (1)Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. (2)Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. (3)Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

HASIL KOORDINASI DENGAN PARAPIHAK

Pertemuan dengan Kapolres Manokwari

Tim Komnas HAM Perwakilan Papua bertemu dengan Kapolres Manokwari di Kantor Polres Manokwari pada tanggal 14 September 2019. Komnas HAM Perwakilan Papua ingin mengetahui informasi yang sebenarnya terkait foto tahanan menyusui yang telah tersebar, serta Komnas HAM perwakilan Papua juga ingin memastikan ketersediaan ruangan bagi tahanan yang menyusui di Polres Manokwari.

Dalam pertemuan tersebut Kapolres Manokwari, AKBP Adam Erwindi, menyampaikan bahwa pada,

Menurut Kapolres Manokwari, AKBP Adam Erwindi, bahwa pada Selasa 10

September 2019 tahanan atas nama ibu SM dikunjungi oleh 4 kerabatnya. Saat kunjungan itu petugas yang sedang piket, Dance Robert Mauri mempersilahkan salah satu dari 4 pembesuk tersebut atas nama Siti Mariam yang masuk ke ruang besuk sambil menggendong bayi berusia 3 bulan.

Kata Kapolres, bahwa saat itu Dance Robert Mauri mengira bahwa bayi yang digendong itu anak dari Siti Mariam (pembesuk), sehingga petugas piket tanpa bertanya lagi mempersilahkan pembesuk masuk ke dalam tahanan. Setelah itu, Dance Robert meningalkan pembesuk di ruang besuk yang berada satu ruangan dengan sel, hanya saja antara sel dengan ruang besuk dibatasi pintu jeruji.

Dari keterangan Dance Robert, ia meninggalkan pembesuk dengan tersangka sekitar 30 menit dan diduga foto tersebut diambil saat itu.

Foto saat memintai keterangan petugas piket atas nama Dance Robert Mauri

"Saya sudah memberikan sangsi disiplin kepada anggota saya, Dance

Robert karena dianggap lalai untuk menanyakan perihal anak yang dibawa oleh pembesuk itu," Kata Kapolres Manokwai AKBP Adam Erwindi ketika pertemuan dengan Tim Komnas HAM Perwakilan Papua pada 14 September 2019 di ruang kerjanya.

Selain itu, Kapolres juga menegaskan tidak ada konfirmasi baik dari tersangka ataupun pembesuk bahwa tersangka ingin menyusui anaknya. "Jika tersangka atau pembesuk memberi tahu kami bahwa tersangka ingin menyusui anaknya, tentu saja pihak Polres akan mempersilahkan tersangka untuk menyusui anaknya, di tempat khusus. Ada tiga ruang khusus untuk menyusui bagi para tahanan," kata Kapolres.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa di Polres Manokwari, ada SOP tahanan yang akan menyusui anak.

AKBP Adam Erwindi berkesimpulan, bahwa penyebaran foto SM yang sedang menyusui itu, merupakan propaganda yang diciptakan oleh tersangka agar mendapat simpati halayak luas dan berhasil menciderai nama baik Polresta Manokwari. Mengingat tersangka merupakan tahanan politik yang tentunya paham akan situasi politik yang sedang terjadi sekarang.

korban dari orang tertentu yang mengambil fotonya diam-diam menyebarkan di media soaial sehingga menjadi viral.

Setelah mendapat keterangan dari Kapolres, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua bertemu dengan SM.

Menurut SM, ia tidak mengetahui bahwa adanya pemotretan foto tersebut, yang bersangkutan hanya fokus menyusui anaknya sambil berbincang dengan rekanya yang membesuk. "Saya lagi menyusui anak saya jadi saya tidak tahum siapa yang foto," ujar SM.

SM menjelaskan, bahwa pada 6 September 2019, petugas atas nama Arifin menyatakan bahwa SM tidak boleh keluar ke area ruang besuk. SM dibolehkan sampai pintu sel tahanan saja. "Karena larangan itu, saya terpaksa menusui bayi saya sel," ujar SM.

Selain itu juga, SM mengungkapkan kronologi menyusui anaknya, yaitu Pada hari Selasa 10 September 2019 berawal

setelah petugas piket atas nama Dance Robert Mauri meninggalkan tersangka dengan pembesuk dengan mengunci pintu kayu yang merupakan pintu masuk ruang besuk dan ruang sel tanpa mengunci ruang sel. Lalu pembesuk, Ibu Siti Mariam menyerahkan bayi itu di batas pintu sel dan ruang besuk. Bayi itu diserahkan bukan di ruang besuk tapi di dalam sel

"Saya mematuhi larangan yang diberikan Arifin. Jadi saya menyusui bayi saya dalam sel saja, kita sekitar 20 menit," kata SM.

Tentang fasilitas di Polres Manokwari, menurut pantauan Tim Komnas HAM Perwakilan Papua, bahwa fasilitas Polres Manokwari telah menyediakan 3 ruangan untuk menyusui bagi tahanan yang memiliki anak di usia menyusui. Kondisi sel tahanan juga cukup baik dengan design sel tahanan lama yang menyatukan antara sel dan ruang besuk.

menyatakan bahwa aktifitas menyusui di dalam sel dilakukan karena adanya larangan yang di tunjukan kepadanya untuk tidak keluar sel, sedangkan dalam prakteknya saat tersangka dikunjungi oleh rekanya pintu sel yang menghubungkan ruang sel dan ruang besuk tidak di kunci oleh petugas piket. Tidak di kuncinya pintu yang menghubungkan sel dengan ruang besuk itu sesuai SOP agar tahanan dapat bertemu dan berinteraksi langsung dengan pembesuk tanpa ada halangan jeruji besi.

Selain itu, tersangka juga menyatakan bahwa menerima anaknya yang diberikan oleh rekannya yang menjenguk di dalam ruang sel, sedangkan keterangan dari petugas piket atas nama dance tersangka menerima anaknya di lokasi ruang tunggu

(Tim Komnas

HAM : Frits B Ramandey, Tito Andy Verliyanto, Andika)

Foto saat mencocokan keterangan pihak Polres Manokwari dengan Ibu Sayang

Selain itu, Polres Manokwari juga memiliki SOP yang jelas mengenai hakhak yang didapatkan oleh para tahanan selama menempati sel tahanan di kawasan Polres Manokwari.

Kecocokan Keterangan antara Kapolres Manokwari dengan Tersangka

HAM Perwakilan Papua terhadap Kapolres Manokwari dan tersangka terdapat keterangan yang tidak sama. Tersangka

Frits Ramandey

“Mesti Ada Protap Pengambilan

Gambar di Tahanan

OMNAS HAM perwakilan K Papua berharap ada protap (prosedur tetap) pengambilan gambar terhadap tahanan kepolisian maupun warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Hal itu dikatakan Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua kepada Jubi, Minggu petang (15/9/2019), pascaviralnya foto SM, seorang tahanan wanita Polres Manokwari, Papua Barat yang menyusui bayinya dalam sel tahanan, b e l u m l a m a i n i . "Polisi atau pihak Lapas mesti menerapkan protap terhadap tahanan. Foto diambil di mana, dan siapa yang boleh mengambil foto atau gambar seorang tahanan," kata Frits Ramandey.

Menurutnya, diduga foto SM yang menyusui bayinya dalam sel tahanan Polres Manokwari viral setelah ada pengunjung mengambil foto tahanan tersebut, mengedit dan menambahkan beberapa tulisan kemudian memviralkannya.

Katanya, dari hasil investigasi Komnas HAM perwakilan Papua menemukan jika sejak foto itu viral, bayi SM berusia tiga bulan yang disusuinya dalam foto ini sudah dibawa kembali keluarganya ke Sorong, Papua Barat.

"Jadi bayi yang merupakan anak ketiga SM itu hanya dibawa ke sel Polres Manokwari bertemu ibunya. Setelah ibunya melihat bayinya, ia langsung menggendong dan menyusuinya di tempat para tahanan wanita beristirahat dalam ruang sel tahanan,"ujarnya.

Komnas HAM perwakilan Papua berharap tidak terjadi lagi hal seperti yang dialami SM. Jika ada pihak yang ingin memviralkan kondisi seorang tahanan dalam sel atau lapas, mesti mempertimbangkan privasi, hak-hak asasi tahanan, dan mempertimbangkan kepentingan hukum.

Kata Ramandey, SM ditangkap Polres Manokwari dan Polda Papua Barat pada 2 September 2019, karena kedapatan membawa asosoris bendera Bintang Kejora dari Sorong ke Manokwari.

Akan tetapi, Komnas HAM perwakilan Papua meminta polisi memperlakukan SM yang terancam pasal makar itu dengan perlakuan khusus, dengan standar yang tepat dan terukur. Hak-haknya mesti dipenuhi meski kini ia sedang ditahan.

"SM mengakui ia membawa bendera. Namun ia mesti difasilitasi untuk tetap mendapat hakhaknya. Kami harap polisi menangani kasus SM secara khusus, tetap berpegang pada prinsip HAM dan keadilan,"ucapnya.

Sementara Kapolres Manokwari, AKBP Adam Erwindi mengatakan, pihaknya akan mengejar oknum penyebar foto SM yang menyusui bayinya dalam ruang tahanan khusus wanita Polres Manokwari.

"Ini ulah pihak yang mungkin bertolak belakang dengan NKRI. Sengaja melakukan propaganda dengan foto yang seakan-akan telah terjadi penyimpangan oleh Polres Manokwari terhadap hak tersangka," kata AKBP Adam kepada Jubi beberapa hari lalu. Katanya, kalau saja ketika itu tersangka mengatakan akan menyusi bayinya, bagian tahanan dan titipan akan mengarahkan SM ke ruang khusus ibu menyusui. (Tabloid Jubi)

Meredam Konflik, Komnas HAM Jadi Negosiator

Komas HAM RI Perwakilan Papua ditunjuk jadi tim negoisasi dan mediasi untuk meredam amarah umat Kristiani lantaran bekas Panglima Laskar Jihad Indonesia, Jafar Umar Thalib dan enam orang pengikutnya mengancam dan merusak rumah penduduk di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura pada Kamis, 28 Februari 2019.

EKAS Panglima Laskar Jihad Indonesia, Jafar Umar B Thalib (JUD) kembali berulah. Kali ini, JUD memerintah enam orang pengikutnya untuk mengancam dan merusak rumah penduduk di Koya, Kota Jayapura pada Kamis, 28 Februari 2019.

Aksi dari Jafar Umar Thalib sempat membuat umat Kristiani di Kota Jayapura, marah umat Kristen di Kota Jayapura sehingga mereka turun ke jalan berunjuk rasa dan meminta Polda Papua segera bertindak untuk memproses hukum JUD ini.

Untuk itu, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua menangkap dan menetapkan Jafar Umar Thalib bersama 6 pengikutnya sebagai tersangka dalam kasus pengancaman disertai perusakan rumah warga di kawasan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Kamis (28/2/2019) malam. Jafar merupakan Panglima Laskar Jihad Indonesia dan pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Ihya As-Sunnah.

Menyikapi kejadian pengrusakan yang dilakukan JUT bersama pengikutnya, telah membuat reaksi spontan dari masyarakat di sekitar Koya Barat membakar ban di depan rumah keluarga Henok Niki di Koya Barat, Kota Jayapura.

Untuk menyikapi timbulnya pertikaian antar umat beragama, Kapolda Papua Irjen Martuani (saat itu) mengambil langkah cepat, mengundang rapat dengan pihak gereja-gereja dan pengurus MUI di Polda Papua. Sementara di tingkat Kota Jayapura pun, Walikota Jayapura juga mengelar pertemuan dengan berbagai pihak untuk meredam amarah warga Kristiani.

Dalam pertemuan antara Kapolda dengan pihak gereja dan MUI di Kota Jayapura, telah disepakati, bahwa Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Penatua. Frits Ramandey yang juga sekertaris Jemaat GKI Maranatha Polimak I-III, sebagai tim negosiasi dan mediasi bersama Kapolda Papua Irjen Martuani (saat itu).

Setelah pertemuan itu, JUD dan anak buahnya ditanggap dan dijebloskan ke tahanan. Selain JUD - Jafar Umar Thalib (58), ada orang enam pengikutnya yang menjadi tersangka yakni AJU (20), S alias AY (42), AR (43), IJ (29), MM alias Z (31), AR alias A (20). Sementara satu terduga Fauzi Maqsud, dipulangkan lantaran tidak terbukti terlibat.

Dalam penetapan tersangka itu, polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya 5 bilah pedang samurai, parang berukuran panjang, dan beberapa buku.

Kombes Pol Tonny Harsono mengungkapkan, tiga dari tujuh tersangka yakni Jafar Umar Thalib, AB dan AY dikenakan pasal berlapis. Selain pasal perusakan, mereka juga disangkakan dengan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam.

"Penetapan ketujuh tersangka tersebut setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi-saksi serta gelar perkara," kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat, Humas Polda Papua, Ajun Komisaris Besar Suryadi Diaz dalam keterangan tertulis, Jumat, 1 Maret 2019.

Diaz menjelaskan perusakan terjadi pada Rabu, 27 Februari 2019. Sasaran perusakan adalah rumah keluarga Henock

Niki di Jalan Protokol Koya Barat, Distrik Muara Tami.

Menurut Diaz, peristiwa berawal saat Henock memutar musik dengan suara keras di rumahnya. Tiba-tiba segerombolan orang berbaju putih datang membawa samurai. Massa mengatakan musik yang dinyalakan Henock mengganggu ibadah di masjid. Massa lalu merusak pengeras suara yang digunakan untuk menyetel musik dan pergi dengan menggunakan mini bus.

Diaz mengatakan dalam peristiwa itu Jafar berperan sebagai pemilik dua bilah samurai yang digunakan untuk merusak dan selalu dibawa di mobilnya. Selain itu, Jafar disangka menghasut santri untuk memperingati korban agar mematikan musik.

Sementara dua santrinya, AJU, 20 tahun dan AY (42) disangka berperan membawa samurai dan melakukan pengrusakan terhadap speaker di rumah korban. Adapun empat anggota Jafar sisanya, yakni AR (43), IJ (29), MM (31) Dan AR (20) disangka berperan ikut mendatangi rumah korban dan memperingati korban untuk mematikan musik.

dan 6 orang pengikutnya dijerat dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang membawa, menguasai dan memiliki senjata tajam tanpa ijin dan pasal 170 ayat (2) ke-1 tentang barang siapa dengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Selama di tahan Polda Papua Ustat Jafar Umar Talip sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bahyangkara untuk mendapat pengobatan akibat sakit yang dideritanya sejak lama, tim Komnas HAM Perwakilan

papua mengunjunginya mendegarkan beberapa harapan dan permintan yang disampaikan JUD yang saat itu didamping istrinya. Pesan yang JUD sampaikan menyangkut keberadaan istri dan anaknya serta bagaimana JUT bisa berobat.

Penyampaian JUD itu langsung direspon Kapolda Papua saat itu, dengan memberikan jaminan keamanan kepada istri dan anak-anak JUD serta menjamin agar JUD dapat berobat.

kamtikmas di Kota Jayapura atas beberapa aksi umat yang dilakukan atas tindakan JUT dan kelompoknya, maka Komnas HAM Papua sebagai tim mediasi dan negosiasi memberikan rekomendasi kepada Polda Papua agar yang bersangkutan disidangkan di luar Jayapura. Rekomendasi itu diberikan karena sebelumnya, Komnas HAM RI Perwakilan Papua dan Pemda Keroom sudah melakukan upaya untuk menertipkan kelompok JUT, tapi belum juga mendapatkan hasil maksimal akibat sikap melawan yang dilakukan oleh kelompok Jafar Umar Talib.

Dalam pertemuan tokoh agama dengan Kapolri di Jakarta bersama Komnas HAM RI Perwakilan Papua diberikan masukan agar kelompok JUT di sidangkan di Makasar, proses sidang berlangsung di pengadilan negeri makasar, dan komnas HAM mendampingi keluarga korban pada siding tersebut.

(Frits Ramandey)

PENUTUP

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.

Tuntutan untuk menegakkan HAM kini sudah sedemikian kuat, baik dari dalam negeri maupun melalui tekanan dari dunia internasional, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu perlu adanya dukungan dari semua pihak, seperti masyarakat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan pers, agar upaya penegakan HAM bergerak ke arah positif sesuai harapan kita bersama.

Penghormatan dan penegakan terhadap HAM merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak mana pun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negaranya. Diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan para elite politik agar penegakan HAM berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan memastikan bahwa hak asasi warga negaranya dapat terwujud dan terpenuhi dengan baik. Dan sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran HAM di masa lalu tidak terulang kembali di masa kini dan masa yang akan datang.