Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): WARTA HAM PAPUA : Demo Anarkis Menelan Banyak Korban Jiwa dan Harta Benda di Tanah Papua

20 halaman · 20 halaman diproses dengan OCR · 42.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. SELAMAT ATAS DILANTIKNYA
  2. A. Rekomendasi
  3. AMANAT UU UNTUK KOMAS HAM
  4. RASIS... OH.. RASIS
  5. 1.2 Peristiwa Nduga
  6. A. Simpulan
  7. A. Temuan Data, Fakta, dan Informasi
  8. 1. Fakta Peristiwa
  9. 1.1PeristiwaWamena
  10. DARI SURABAYA, KATA RASIS ITU MENYULUT AMARAH
  11. "KAMI MENOLAK SEMUA KUNJUANGAN"
  12. Letupan Rasis yang Menembes
  13. DEMO MENENTANG RASIS, MUNCUL JUGA DI NTT
  14. PERTEMUAN DENGAN WALIKOTA DENPASAR
  15. PERTEMUAN DENGAN POLRESTA DENPASAR
  16. DARI MANADO KEMBALI KE PAPUA AKSI MAHASISWA PULANG KAMPUNG
  17. ASRAMACENDERAWASIH
  18. Asrama Kamasan V
  19. Asrama Lokon
  20. Asrama Yapen
  21. Asrama Kaimana
  22. KISAH PILU PEDAGANG PAKAIAN YANG SELAMAT DARI KERUSUHAN WAMENA
  23. REKOMENDASI
  24. Kembali ke Jayapura
  25. Bertemu Lurah Bato
  26. Kapolsek Malalayang
  27. MASSA MENGAMUK, MANOKWARI MEMBARA
  28. APA KATA MEREKA
  29. Roberth R.Rumbekwan
  30. Dewan Adat Saireri/KAP Manokwari
  31. “SIAPA YANG ADA DI BALIK AKSI BRUTAL DI WAMENA?"
  32. KESAKSIAN KORBAN LUKA-LUKA YANG DI RAWAT DI RS WAMENA
  33. NOVIL YOHAME (14 THN)
  34. SISWA SMP YPK WAMENA KELAS II
  35. KORBAN KERUSUHAN WAMENA SENIN, 23 SEPTEMBER 2019
  36. IDENTITAS KORBAN LUKA-LUKA YANG DIRAWAT DI RSUD WAMENA
  37. Ronald Mambieuw
  38. KETERANGAN KORBAN
  39. Ibu IdaYewun (Saksi atas penembakan)
  40. TEMUAN KOMNAS HAM
  41. NELPINUS YANDO 16 TAHUN SISWA SMA PGRI WAMENA KLAS I
  42. PENGAKUAN PARA PENGUNGSI
  43. Jhon Wondi, 52 tahun, Asal Toraja, Supir Truk
  44. Reni, 34 tahun, asal Toraja,
  45. PENGAKUAN IBU GURU RIRIS
  46. DEBORA AGAPA
  47. AMUKAN MASSA DI KOTA SORONG
  48. Bertemu Kapolres Kota Sorong
  49. Sembilan Point Tuntutan
  50. Bertemu Kalapas Sorong
  51. Bertemu Pemda Kota Sorong
  52. KACA-KACA DI BANDARA PECAH
  53. KANTOR LAPAS DIBAKAR, KANTOR DPRD RUSAK PARAH
  54. Bandara Domine Eduard Osok (DEO)
  55. Lapas Kota Sorong
  56. Kantor DPRD Kota Sorong
  57. Kantor Disdukcapil
  58. KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PAPUA DAN GUBERNU PAPUA BERTEMU 735 MAHASISWA DI MAKO BRIMOB KOTA RAJA
  59. FAKFAK JUGA RICU
  60. Berikut data korban yang diterima di RSUD Madi
  61. DEYAI JUGA RUSUH
  62. LETUPAN AMARAH ITU MEMBARA

SEGENAP STAF KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PAPUA MENGUCAPKAN

SELAMAT ATAS DILANTIKNYA

FRITS B. RAMANDEY, S.Sos., MH

SEBAGAI KEPALA KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PAPUA OLEH SEKJEN KOMNAS HAM RI PADA 10 OKTOBER 2019 DI JAKARTA

Edisi 1 2019 xWartaAmPAPUA Mewarta Untuk Damai DIMANA...? ARISTOTELES MASOKA RASIS..OH ...RASIS DOC.ISTIMEWA

PEMERINTAH DAN MASYARAKAT PROVINSI PAPUA mengucapkan Selamat Dan Sukses Atas Dilantiknya

Frits B. Ramandey, S.Sos, MH Oleh Sekjen Komnas HAM RI Pada Hari Kami, 10 Oktober 2019 Di Jakarta

LUKAS ENEMBE, S.IP, MH GUBERNUR PAPUA

KLEMEN TINAL, SE, MM WAKIL GUBERNUR

T.E. A. HERY DOSINAEN, S.IP. M.KP SEKRETARIS DAERAH

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BESERTA STAF STAF DAN BHAYANGKARI

IRJEN POLDrS.PAULUSWATERPAUW KAPOLDAPAPUA

Frits B. Ramandey, S.Sos, MH Sebagai Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Oleh Sekjen Komnas HAM RI Pada Hari Kami, 10 Oktober 2019 Di Jakarta

KUNJUNGAN KETUA KOMNAS HAM RI KE REKTOR UNCEN

PERTEMUAN KETUA KOMNAS HAM RI DENGAN AKTIVIS HAM DI PAPUA

KUNJUNGANKAPOLDAPAPUAIRJENPAULUSWATERPAUW KEKANTORKOMNASHAMRIPERWAKILANPAPUA

2. Komnas HAM RI mendorong adanya pelaksanaan Otonomi Khusus Papua secara konsekuen dimana didalamnya ada mekanisme mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bisa menjadi mekanisme yang mempercepat proses perdamaian di Papua dengan dasar hukum pembentukannya melalui Peraturan Presiden;

3. Komnas HAM RI meminta proses penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh Kepolisian Daerah Papua Cq Kepolisian Resor Jayawijaya untuk tetap dilanjutkan kepada siapapun yang diduga menjadi pelaku perusakan, pembakaran, penganiayaan, dan pembunuhan dalam Peristiwa Wamena dengan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan serta menghormati hak asasi manusia yang melekat pada para tersangka;

1. Komnas HAM mendorong adanya proses investigasi yang lebih mendalam untuk mengungkap penyebab peristiwa Wamena, pelaku yang terlibat, serta pihak-pihak yang secara hukum dapat dimintaipertanggungjawabannya;

2. Komnas HAM RI meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua untuk melakukan proses pemulihan secara menyeluruh kondisi di Wamena baik pembangunan/perbaikan bangunan maupun infrastruktur yang rusak dan terbakar dan juga kondisi masyarakat Wamena baik fisik maupun psikis melalui program-program kesehatan, pendidikan, maupun trauma healing serta pemulihan kegiatan perekonomian masyarakat;

A. Rekomendasi

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua data, fakta, informasi dan temuan di lapangan, keterangan saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Komnas HAM menyampaikan rekomendasisebagaiberikut:

1. Komnas HAM RI meminta Presiden RI melakukan proses dialog di Papua dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Papua mulai dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat Sipil, dan pihak-pihak lainnya yang mewakili keseluruhan masyarakat Papua dalam kerangka perdamaian dan rekonsiliasi;

3. Komnas HAM RI meminta Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Papua termasuk Kepolisian untuk memastikan jaminan rasa aman, nyaman serta memastikan/meminimalisir tidak terulangnya kembali peristiwa yang sama di masa yang akan datang;

1. Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM RI)

2. Amiruddin (Kordinator Subkomisi Penegakan HAM)

4. Terkait dengan Pengungsi Nduga, Komnas HAM RI meminta Kementerian Dalam Negeri RI untuk memastikan adanya optimalisasi peran Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Nduga dan juga Pemerintah Kabupaten yang menjadi lokasi pengungsian dalam proses distribusi bantuan dan juga pemenuhan hak-hak dasar pengungsi seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal.

3. Beka Ulung Hapsara (Kordinator Subkomisi Pemajuan HAM)

Jakarta, 170ktober 2019 Tim Pemantauan Peristiwa Wamena-Papua

AMANAT UU UNTUK KOMAS HAM

Kata monyet dan tindakan pengepungan terhadap mahasiswa di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, telah berdampak luas terhadap dugaan berbagai tindakan pelanggaram Hak Asasi Manusia (HAM).

enurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat M dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.

Tujuan dari Komnas HAM melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM. Selain itu, untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Sesuai Pasal 89 ayat 3 dari UU No 39 Tahun 1999 disebutkan : "Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: pengamatan pelaksanaan HAM dan menyusun laporan hasil pengatamatan tersebut". Pemantauan mengenai kondisi HAM di Asrama Mahasiswa di berbagai kota Studi adalah bagian dari tugas dan fungsi Komnas HAM.

Sementara itu, dalam dalam UU yang sama Pasal 11 disebutkan : Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12 : Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13 : Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

Kemudian Pasal 30 : Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 35 : Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. (***)

BUM SATU KAMI NKRI DISKRIMIN TOLAK Kampanye rasis di p RASISME

Penanggung Jawab. Komnas HAM, Pemimipin Umum/ Redaksi. Frits Ramandey, Redaktur Tamu. Kris Ansaka, Minggus Mampioper. Redaksi Frits Ramandey, Nareki Kogoya, Melchior Weriun, Ronald Rumbiak, Yorgen Numberi, Lenny Sagas, Christin Mansawan, Naomi Nasedit, Yuda, Tito, Yohana Tukayo. Sekretaris Redaksi. Heru. Keuangan. Lifan Bremer. Distribusi. Ronald Kabes. Desain & Printing Zara Advertising. Penerbit. Komnas HAM Papua.Alamat Redaksi. Jalan Soasiu Dok V Bawah, Telp/Fax. 0967-521592. E-Mail. [email protected]. Redaksi menerima tulisan/liputan tentang HAM. Setiap artikel yang dimuat akan dihargai Rp. 250.000,-

RASIS... OH.. RASIS

Kalasan No. 10, Surabaya, Jawa Timur. Ketegangan itu terjadi lantaran ada sejumlah anggota TNI, Polisi, Satpol PP dan sejumlah anggota Ormas mengepung Asrama Papua itu sambil melontarkan kata-kata rasis dan diskriminatif.

eorang anggota TNI muncul dan mulai menggedor pintu S asrama, seraya mengeluarkan kata-kata rasis dan diskriminatif. Tak lama, puluhan orang yang diduga berasal dari ormas, ikut datang dan mengepung asrama.

Aksi pengepungan yang diiringi pelemparan batu, teriakan rasis dan diskriminatif, terus terjadi. Hingga akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk masuk ke dalam asrama, dengan terlebih dulu menembakan gas air mata ke dalam asrama.

Sedikitnya 42 mahasiswa asal Papua itu pun digelandang ke Polres untuk diperiksa. Namun hingga malam berselang, mereka kemudian dikembalikan ke asrama. Beberapa mahasiswa mengalami luka fisik akibat kejadian ini.

Para mahasiswa Papua itu dituduh telah melecehkan simbol negera - bendera merah putih, dengan mematahkan tiang bendera dan membuang benderanya ke parit.

Kabar perusakan tiang bendera Merah Putih di asrama mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa Timur menyeruak cepat pada Jumat, 16 Agustus 2019. Massa yang terdiri dari berbagai macam ormas itu kemudian memadati halaman depan asrama itu sejak siang hingga malam hari.

Padahal saat massa datang, tiang bendera Merah Putih masih tegak di depan asrama itu. Ketegangan terjadi setelah aparat keamanan masuk ke dalam asrama. Beredar kabar, mereka sempat mengeluarkan kata-kata bernada rasisme kepada mahasiswa yang ada di dalam asrama.

Setelah peristiwa itu, media sosial ramai dengan pengecaman tindakan rasisme pada mahasiswa Papua. Suhu panas di media sosial merambat hingga ke Papua dan Papua Barat.

Kata bernada rasis yang dilontarkan di Surabaya itu telah menyulut amarah orang asli Papua. Pada Senin, 19 Agustus 2019, massa tumpah di jalanan Kota Manokwari, Papua Barat. Gedung DPRD Papua Barat jadi sasaran amukan massa. Mereka membakar gedung tersebut.

Amarah menjalar ke Sorong. Bandara di sana pun ikut dirusak massa. Selain itu lembaga pemasyarakatan juga ikut dirusak.

Kata rasis ini telah menyulut kemarahan orang asli Papua itu, sehingga massatrun ke jalan, mulai di Manokwari lalu Sorong. Lalu kemarahan ini merembes terus ke daerah lain, seperti Fakfak, Timika, Jayapura, Wamena dan sejumlah daerah di kawasan pegunungan Tengah Provinsi Papua.

Letupan kemarahan itu, telah menelan korban, baik itu korban jiwa maupun korban harta benda. Bahkan tetesan darah dan air mata pun kembali tercucur di Tanah Papua, hanya gara-gara kata rasis.

(Krist Ansaka)

3. Bahwa peristiwa kerusuhan di Wamena juga telah menyebabkan masyarakat pergi keluar atau eksodus/mengungsi dari Wamena dengan total sebanyak 7.339 (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh Sembilan). Kondisinya saat ini hampir seluruh masyarakat yang eksodus/pengungsi telah kembali ke rumah atau ke rumah Saudara dan kerabatnya;

4. Bahwa Kepolisian Daerah Papua Cq Kepolisian Resor Jayawijaya telah melakukan proses penegakan hukum terhadap para terduga pelaku perusakan, penganiayaan, dan pembunuhan dalam Peristiwa Wamena dimana saat ini telah ditetapkan Tersangka sebanyak 14 (empatbelas) orang;

5. Bahwa Pemerintah Daerah Papua Cq Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berkoordinasi dengan seluruh instansi termasuk pihak keamanan Polri dan TNI sedang melakukan proses pemulihan keamanan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, trauma healing untuk masyarakat/pengungsi, serta pemberian bantuan bahan sandang dan pangan;

1.2 Peristiwa Nduga

1. Bahwa para pengungsi Nduga masih tersebar dibeberapa wilayah di Papua seperti di Kabupaten Lani Jaya dan Kabupaten Jayawijaya dan masih membutuhkan bantuan kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari;

2. Bahwa pemberian bantuan kepada para pengungsi Nduga sudah sangat banyak dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota dimana para pengungsiitu berada;

3. Bahwa pemberian bantuan yang dilakukan mendapat kendala karena para pengungsi Nduga menolak pemberian bantuan dikarenakan distribusi bantuan-bantuan tersebut melibatkan aparat Kepolisian dan TNI;

4. Bahwa ada sebagian pengungsi Nduga yang meninggal dunia akibat sakit seperti yang meninggal dunia di Kabupaten Lani Jaya sebanyak 7 (tujuh) orang karena kondisi kesehatannya yang memburuk.

A. Simpulan

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua data, fakta, informasi dan temuan di lapangan, keterangan saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Komnas HAM RI menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Komnas HAM RI menilai bahwa peristiwa Wamena merupakan sebuah tragedi kemanusiaan yang telah mengakibatan jatuhnya korban jiwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, korban luka 53 (lima puluh tiga) orang, rusak dan terbakarnya 530 (lima ratus tiga puluh) unit bangunan milik masyarakat, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) unit kendaraan, dan 17 (tujuh belas) unit gedung pemerintah;

2. Komnas HAM RI menilai bahwa peristiwa Wamena tidak lepas dari peristiwa diskriminasi ras dan etnis yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua Surabaya yang kemudian dipicu adanya komunikasi verbal seorang Guru di SMA PGRI yang dituduhkan bertendensi negatif dan didasarkan pada rasa kebencian terhadap ras dan etnis Papua;

3. Komnas HAM RI menilai dalam peristiwa tersebut terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan perundangundangan yang relevan di bidang hak asasi manusia khususnya UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Aasai Manusia. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam Peristiwa di Wamena yaitu Hak atas Hidup (Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 jo Pasal 9 UU No 39 Tahun 1999), Hak Atas Kepemilikan (Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999), dan Hak Atas Rasa Aman (Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 30 UU No 39 Tahun 1999).

KETERANGAN PERS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI TENTANG PERISTIWA WAMENA DAN PERKEMBANGAN KONDISI PENGUNGSI NDUGA. PROVINSI PAPUA

Komnas HAM RI mendapatkan informasi dan pengaduan tentang peristiwa yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua pada tanggal 23 September 2019 yang menimbulkan korban jiwa, luka, hancurnya bangunan rumah, toko, fasilitas publik dan juga fasilitas pemerintahan. Menindaklanjuti informasi dan pengaduan tersebut, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang yang dimandatkan dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI melakukan investigasi awal tanggal 25-26 September 2019 di Wamena dan ditindaklanjuti dengan pemantauan ke Jayapura dan Wamena Jayawijaya, Provinsi Papua pada Senin s/d Kamis, 14 s/d 17 Oktober 2019.

Dalam menjalankan tugasnya, selain investigasi lapangan, Tim Komnas HAM RI juga melakukan serangkaian koordinasi dan permintaan keterangan kepada Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kelompok Masyarakat Sipil dan Tokoh Agama Papua, Kapolres Jayawijaya, Dandim 1702/Jayawijaya, Bupati Jayawijaya, dan Rektor Universitas Cenderawasih.

Selain memantau peristiwa Wamena, Tim Komnas HAM RI juga melakukan monitoring peristiwa Nduga, Papua. Fokus monitoring dilakukan terhadap kondisi para pengungsi Nduga yang tersebar dibeberapa wilayah di Provinsi Papua.

A. Temuan Data, Fakta, dan Informasi

Berdasarkan permintaan keterangan dari para pihak, tinjauan lokasi dan kegiatan lainnya dalam rangka pemantauan dan penyelidikan diperoleh sejumlah data, fakta dan informasi sebagai berikut:

1. Fakta Peristiwa

Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI setelah menganalisa seluruh keterangan dan dokumen yang terkait memperoleh temuan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1.1PeristiwaWamena

1. Bahwa komunikasi/kata-kata yang disampaikan Ibu Guru Riris Tiodora Panggabean pada Rabu, 18 September 2019 kepada beberapa siswa SMA PGRI telah mengalami distorsi menjadi kata-kata yang bertendensi negatif serta mengumbar rasa kebencian terhadap ras dan etnis tertentu khususnya orang asli papua sehingga menimbulkan gelombang protes dari para siswa yang berujung pada tindakan anarkis;

2. Bahwa peristiwa kerusuhan di Wamena telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang meskipun ada informasi yang cukup kredibel yang menyatakan bahwa jumlahnya lebih dari 33, korban luka 53 (lima puluh tiga) orang, rusak dan terbakarnya 530 (lima ratus tiga puluh) unit bangunan milik masyarakat, 238 (dua ratus tiga puluh delapan) unit kendaraan, dan 17 (tujuh belas) unit gedung pemerintah;

DARI SURABAYA, KATA RASIS ITU MENYULUT AMARAH

Pemantauan di asrama mahasiswa kamasan surabaya

ORE itu, Jumat, 16 Agustus 2019, sekitar pukul pukul S 15.20 WIB, suasana tegang terjadi di seputar Asrama Mahasiswa Papua di Jl. Kalasan No. 10, Surabaya, Jawa Timur. Ketegangan itu terjadi lantaran ada sejumlah anggota TNI, Polisi, Satpol PP dan sejumlah anggota Ormas mengepung Asrama Papua itu.

Pengepungan itu terjadi karena diduga, para penghuni Asrama Papua telah melecehkan dengan merusak tiang bendera dan membuang bendera merah putih ke dalam selokan, dekat Asrama Mahasiwa Papua. Dugaan yang disertai dengan tuduhan itu, membuat salah seorang dari kelompok yang mengepung asrama itu (anggota TNI, Polisi, Satpol PP dan sejumlah anggota Ormas) melontarkan kata "Monyet" kepada penghuni Asrama Mahasiswa Papua. Kata bernada Rasis itu dinilai telah merendahkan martabat manusia Papua yang berada di Asrama Mahasiswa Papua. Menanggapi peristiwa pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya menyusul pernyataan rasis, Gubernur Papua, Lukas Enembe menghimbau kepada para mahasiswa, jika tempat studinya tidak aman, pemerintah akan pulangkan (JawaPos.Com, 10 September 2019).

Setelah pernyataan Gubernur Papua, lalu Majelis Rakyat Papua (MRP) mengeluarkan maklumat No. 05/MRP/2019, tertanggal 21 Agustus 2019. Isinya tentang seruan kepada mahasiswa di semua kota studi untuk kembali ke Tanah Papua, karena di daerah kota studi tidak ada jaminan. Sementara itu, kata bernada rasis itu telah tersebar melalui media sosial sehingga menyulut amarah orang asli Papua, baik yang berada di Tanah Papua (Provinsi Papua Barat dan Papua), di Pulau Jawa, Pulau Bali, Sulawesi, bahkan orang asli Papua yang berada di luar negeri.

Letupan Amarah itu bermula pada Senin, 19 Agustus 2019 di Kota Manokwari, Ibu Kota Provinsi Papua Barat. Kemudian muncul di Kota Jayapura pada 29 Agustus lalu merembes hingga ke sejumlah kabupaten, seperti, Kabupaten Deyai, Pegunungan Bintang dan amarah itu membarah di Kota Wamena pada Senin, 23 September 2019 sehingga menelan korban puluhan jiwa.

Selain letupan amarah terjadi mana-mana, muncul lagi aksi pulang ke tempat asal yang dilakukan para mahasiswa dari berbagai kota study seperti Surabaya, Manado, dan Bali, dan lain-lain di seluruh Indonesia. Sementara itu, pemerintah, Polri, dan TNI di kota-kota study sudah memberikan jaminan keamanan bagi mahasiswa Papua, tapi para mahasiswa tetap saja kembali ke Papua. Jumlah para mahasiswa yang kembali ke Papua, belum ada data yang akurat. Tapi Gubernur Papua, Lukas Enembe menyebutkan, sudah 3000 mahasiswa yang kembali ke Papua. Dari jumlah yang disebutkan itu, diperkirakan jumlah terbesar mahasiswa yang kembali ke Papua berasal dari kota study Manado, Sulawesi Utara, Bali dan Surabaya.

Berbagai letupan yang terjadi itu, telah mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya untuk melakukan atau melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia seperti yang diatur dalam UU No.39/1999 tentang HAM.

Berkaitan dengan mandat dan fungsi Komnas HAM tersebut, Komnas HAM RI Perwakilan Papua merasa penting untuk melakukan fungsi pemantauan terhadap penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM seperti adanya dugaan Indikasi diskriminasi, tekanan dan ujaran rasis kepada mahasiwa dan pelajar Papua yang berada di Kabupaten Manado, Bali dan Surabaya.

Komnas HAM RI Perwakilan Papua ingin memastikan hak-hak para mahasiswa dan Pelajar dijamin oleh negara melalui pemerintah, baik dari pusat hingga daerah. Untuk itulah, Komnas HAM RI Perwakilan Papua turun langsung untuk mengecek situasi para mahasiwa pelajar dan masyarakat Papua di Surabaya, Bali dan Manado.

"Tujuan kunjungan ini, untuk memastikan penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak bagi para Mahasiswa, palajar dan Masyarakat Papua di Surabaya, Bali dan Manado," ungkap Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits B Ramandey, S.Sos, MH. (***)

"KAMI MENOLAK SEMUA KUNJUANGAN"

EDAMAIAN di Pulau dewata, Bali K terusik. Pasalnya, para Mahasiswa asal Papua yang kuliah di Bali merasa tak aman, pasca kejadian pengepungan dan pernyataan rasis yang dilontarkan sekelompok orang dari ormas, anggota TNI dan Polri kepada mahasiswa asal Papua yang berdomisili di Asrama Mahasiswa di Surabaya pada 19 Agustus 2019.

Tindakan terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya itu menjadi viral di media sosial sehingga menyulut berbagai aksi yang dilakukan orang asli Papua, baik di Tanah Papua maupun para Mahasiswa Papua di sebagaian kota studi di luar Tanah Papua.

Dalam berbagai aksi itu, para mahasiswa memprotes tindakan polisi menangkap sejumlah Mahasiswa Papua di Surabaya karena diduga telah melakukan pengrusakan terhadap bendera merah putih.

Pernyataan rasis, dan penangkapan para mahasiswa serta pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya itu, telah memicu Gubernur Papua Lukas Enembe, S.I.P, M.H. mengeluarkan pernyataan bagi seluruh Mahasiswa Papua yang sedang melaksanakan studi di luar pulau Papua, bahwa bila para mahasiswa merasa atau mendapatkan tekanan atau intimidasi, mereka diperintahkan untuk pulang ke Papua.

Pernyataan Gubernur Papua itu langsung mendapatkan respon dari Mahasiswa Papua yang sedang study di luar Papua. Para Mahasiswa secara bertahap pulang dari kota tempat studi mereka, seperti yang terjadi di Manado, Makasar, Bali, Surabaya dan kota-kota studi lainya.

Melihat aksi mahasiswa yang pulang kampung itu, menuntut Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan pemantauan terhadap kondisi para Mahasiswa Papua di sejumlah kota studi untuk memastikan, apakah adakah pelanggaran HAM berupa tekanan atau intimidasi yang diterima oleh para Mahasiswa Papua?

Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua yang diterjun ke Bali, yaitu Livand Breemer, Ronald S Rumbiak, dan Tito Andy Verliyanto.

"Dari hasil pantauan itu, Komnas HAM Perwakilan Papua dapat memberikan saran kepada pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah yang efektif guna memulihkan kembali kondisi pemenuhan HAM bagi warga Negara sesuai dengan amanat konstitusi," kata Frist B. Ramandey. Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua.

Atas dasar inilah Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan pemantauan di Kota Bali. Untuk itu, pada 18 September 2019, Tim bertemu dengan Mahasiswi Papua di Asrama Putri JL. Dokter Goris, Gang Teknik II No 15 untuk memastikan kondisi Mahasiswa- MahasiswidiAsrama ini.

Pada saat tim datang ke asrama itu, nampak di depan gerbang asrama terdapat sepanduk yang bertuliskan : "Kami Menolak Semua Kunjungan dari Berbagai Pihak." Walau begitu Tim tetap mencoba masuk dan berhasil menemui,

Joice, salah satu Mahasiswi di asrama itu.

Ketika Komnas HAM Perwakilan Papua ingin menggali keterangan dari Joice, yang bersangkutan tidak berkenan memberikan keteragan apapun.

Menurut Joice, seluruh aliansi mahasiswa Papua sepakat untuk tidak memberikan informasi apapun kepada siapapun. "Saya takut, kalau pernyataan yang saya keluarkan ketika dimuat di media, bisa muncul berbagai tanggapan yang negatif,"kata Joice.

Ketika Tim mengamati Kondisi di lingkungan di sekitar asrama, ternyata berbeda. Kondisi Mahasiswa di Bali sangat baik, terlihat dari sikap penduduk di lingkungan asrama santun dengan para pendatang di Bali. Bahkan di samping asrama putri terdapat warung yang dijadikan tempat berkumpul para mahasiswa dan tidak ada tindakan yang mengancam bagi para mahasiswi.

Sedangkan keberadaan Asrama Putra di kompleks perumahan, tak ada masalah. Keberadaan mereka, terlihat pintu asrama yang selalu terbuka dan nampak dari luar bendera bintang kejora berada di dalam asrama tapi tidak ada masyarakat sekitar yang mempermasalahkan hal tersebut.

Walau begitu, para mahasiswa bersikap terturup untuk memberikan informasi tentang kondisi mereka.

Selain berkunjung ke asrama Mahasiawa, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua juga melakukan pertemuan dengan Walikota Denpasar dan Kapolresta Denpasar.

Pertemuan dengan Polresta Bali

keseluruhan di Kota Kupang dapat dikatakan semua dalam keadaan baik. Kami merasa sangat diterima di kota ini. Kami diterima barangkali karena aspek ras kita yang hampir sama dan dari segi iman kita memiliki kepercayaan yang sama. Tidak ada intimidasi oleh warga setempat. Kami semua bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik. Rata-rata kami kuliah di UNDANA, selain itu ada yang kuliah di UNKRIS serta perguruan tinggi swasta lainnya. Secara keseluruhan kami berjumlah sekitar 120 orang. Masing-masing tinggal di kos atau kontrakan karena kami tidak memiliki asrama. Rata-rata kami memperoleh bea siswa afirmatif. Pasca aksi damai ini sudah ada beberapa mahasiswa, sekitar 10 orang yang sudah kembali ke Papua. Mereka pulang ke Papua karena berkaitan dengan isu rasis tersebut.

Ke depan kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk mengupayakan tempat tinggal yang layak bagi kami mahasiswa sehingga dapat menunjang perkuliahan kami. Selain itu kami juga menginginkan adanya perhatian dari pemerintah, paling kurang ada jadwal kunjungan bagi mahasiswa Papua di setiap kota studi.

Setelah itu, utusan Komnas HAM Perwakilan Papua bertemu dengan Kapolres Kota Kupang Kota di Kantor Polres Kota Kupang. Komnas HAM Perwakilan Papua ingin mengetahui sejauh mana skema pengamanan yang dilakukan oleh Polres Kota Kupang terhadap pelaksanaan aksi damai oleh mahasiswa Papua dan ingin memastikan adanya aspek keamanan bagi mahasiswa Papua selama berada di Kota Kupang untuk melaksanakan perkuliahannya. Dalam pertemuan tersebut Kapolres Kota Kupang, AKBP Satrya Perdana PT Binti, SIK, menyampaikan bahwa pada, 24-25 Agustus 2019 puluhan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Papua-Kupang (KASPA-KUPANG NTT) dengan Koordinator Aksi, Mickel Mirin, melakukan aksi damai di depan Mapolda NTT. Sebelumnya koordinator aksi telah mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan aksi ke Mapolres Kupang Kota. Kami telah bertemu dengan mereka dan sesuai dengan penjelasan koordinator aksinya bahwa aksi damai ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ujaran rasis di Surabaya dan murni dilakukan oleh mahasiswa asal Papua di Kota Kupang. Atas penjelasan ini kami aparat memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi damai tersebut dan kami berkomitmen untuk melakukan pengamanan sesuai dengan SOP.

Dalam aksi damai tersebut para mahasiswa yang tergabung dalam KASPA-KUPANG NTT membacakan 14 pernyataan sikap yakni:

1). Mengutuk pelaku pengepungan Asrama Kamasan Papua Surabaya dan penyerangan aksi damai di Malang, pemaksaan pemasangan spanduk dan bendera di Asrama Papua Semarang serta pemukulan yang berujung pada penangkapan di Ternate dan Ambon;

2). Pengepungan di Surabaya pembungkaman ruang demokrasi di Malang dan Semarang, merupakan bagian dari kelanjutan penjajahan di Papua. Maka kami menyatakan: Lawan Militerisme – dalang Rasisme, Hapuskan Kolonialisme dan Hancurkan Imperialisme; 3). Revolusi Nasional harus dipimpin oleh gerakan rakyat;

4). Seluruh komponen gerakan yang mencintai kebebasan dan kemerdekaan segera mengevaluasi diri dan mendorong terbentuknya persatuan nasional yang lebih luas, demokratis, partisipatif di dalam negeri West Papua untuk memimpin Perjuangan Pembebasan Rakyat;5). Menolak seluruh tanggapan kolonial, termasuk seruan Mahasiswa Papua di luar Papua pulang oleh Majelis Rakyat Papua (MRP), Pemerintah Kolonial Provinsi Papua serta menolak seruan "Papua Pulang maka orang Indonesia Pulang dari Papua";

6). Menolak rencana kedatangan Tim Pemerintah Kolonial Provinsi Papua ke Jawa dan Bali serta seluruh Indonesia (tidak hanya di Malang dan Surabaya) sebelum semua elit politik dan Pejabat Orang Papua melepaskan Garuda dan menuntut referendum di Tanah Papua;

7). Mahasiswa Papua akan pulang ke tanah air, jika dan hanya jika, keputusan referendum diberlakukan di West Papua;

Penentuan Nasib Sendiri melalui mekanisme referendum;

yang telah merdeka;

10). Maka kami menuntut agar adanya intervensi dari dunia Internasional;

11). Buka akses wartawan dan jurnalis asing meliput di Papua;

12). Hentikan Rasisme!! Manusia Papua Bukan Monyet!!;

pendidikan;

14). Tarik TNI-POLRI organik maupun non-organik dari seluruh Tanah Papua.

Selain menyampaikan 14 pernyataan sikapnya, dalam aksi damai tersebut para mahasiswa juga melakukan orasi dan membawa atribut menyampaikan tuntutannya sesuai dengan isi surat pemberitahaun. Saya ingin mereka konsisten dengan sikap awalnya. Namun demikian demo berjalan aman sampai selesai. Kapolres memastikan bahwa, meskipun isi tuntutan melenceng dari isi surat pemberitahuan namun tidak ada satu mahasiswa atau peserta aksi damai yang ditangkap atau ditahan. Kami memberikan pengamanan secara maksimal sehingga aksi tersebut bisa berjalan dengan aman hingga selesai.

Kapolres Kupang Kota, juga menyampaikan bahwa terkait informasi soal adanya intimidasi terhadap para mahasiswa Papua itu tidak mereka dalam keadaan aman menjalani rutinitasnya sebagai mahasiswa hingga selesai dan kembali mengabdi di daerah asalnya dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, Kapolres juga meminta agar adanya perhatian dari pemerintah daerah asal agar para mahasiswa bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik. Pemerintah daerah asal mestinya memikirkan juga tempat tinggal yang representatif dan nyaman bagi mahasiswa. Selain itu gerakan orang tua asuh bagi mahasiswa Papua di Kota Kupang juga mesti mulai dipikirkan sehingga ada dukungan nyata bagi mereka terutama dari hal-hal negatif yang dapat mengganggu proses perkuliahannya. (Melchior S Weruin)

Letupan Rasis yang Menembes

Pasca pernyataan atau ujaran rasis di Surabaya oleh sekelompok massa reaksioner, masyarakat Papua yang dimotori oleh mahasiswa dan beberapa elemen pemuda lainnya meresponnya dengan melakukan demonstrasi di beberapa kota di Provinsi Papua dan Papua Barat diantaranya, Kota Jayapura, Manokwari, Sorong, Fak-Fak, Nabire, dan kota lainnya.

Letupan rasis itu merembes melalui media sosial dan akhirnya, massa pun mengamuk di mana-mana, mulai dari Tanah Papua hingga ke daerah

Aksi demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap peristiwa penangkapan sejumlah mahasiswa Papua di Surabaya oleh aparat keamanan karena ada dugaan mahasiswa Papua melakukan pengrusakan terhadap bendera merah putih.

Dalam penangkapan tersebut, sejumlah mahasiswa Papua mengalami tindakan kekerasan oleh aparat. Selain itu dalam proses penangkapan tersebut diduga aparat melontarkan kata-kata bernada rasis. Ujaran rasis ini sudah beredar luas di media sosial.

Selain itu dalam kesempatan lain, Wakil Walikota Malang dalam pernyataannya menyampaikan opsi untuk memulangkan oknum mahasiswa Papua yang melakukan aksi anarkis. Pernyataan ini disampaikan untuk merespon aksi kericuhan pada saat demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Papua di Malang pada 15 Agustus 2019. Sekelompok mahasiswa Papua tersebut mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar demo untuk memperingati 57 tahun Perjanjian New York.

Penangkapan sejumlah mahasiswa asal Papua oleh aparat yang disertai dengan dugaan tindakan kekerasan, ujaran bernada rasis dan pernyataan Wakil Walikota Malang inilah yang menjadi pemicu gelombang aksi protes tersebut. Awalnya semua aksi demo berlangsung aman. Namun belakangan, hampir semua demo berakhir anarkhis. Yang paling parah seperti yang terjadi di

DEMO MENENTANG RASIS, MUNCUL JUGA DI NTT

Gelombang amuk massa ini tidak hanya di Tanah Papua. Tapi aksi yang menentang rasis itu terjadi di kota lain di Indonesia, seperti di Jakarta, Makassar, Manado, Bali, bahkan sampai di Kota Kupang, NTT.

KOTA Kota Kupang, Provinsi NTT, aksi demo dilakukan oleh puluhan mahasiswa D yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Papua-Kupang (KASPA- KUPANG NTT). Mereka menggelar aksinya pada 24 dan 25 Agustus 2019 di depan Mapolda NTT. Aksi demo ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap tindakan persekusi, represif dan ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur, belum lama

Aksi demo semula berjalan dengan aman namun diwarnai dengan ketegangan antara Kapolres Kota Kupang dengan koordinator demo maupun peserta lainnya. Hal ini dipicu oleh adanya peserta demo yang membawa atribut bendera Bintang kejora dan adanya pernyataan soal referendum. Polres Kota Kupang menilai bahwa orasi-orasi yang disampaikan maupun atribut yang digunakan sudah melenceng dari kesepakatan awal sesuai dengan isi Surat Pemberitahuan yang diterima. Namun pada akhirnya aksi mahasiswa tersebut bisa berjalan baik dan berakhir dengan aman pula. Untuk merespon peristiwa demontrasi yang berujung pada anarkis, yang

disertai dengan kembalinya sejumlah mahasiswa Papua yang berada di kota studi di luar Papua kembali ke Papua (eksodus) dan adanya informasi mengenai intimidasi yang dialami oleh mahasiswa Papua maka Komnas HAM RI Perwakilan Papua memandang penting untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi HAM secara keseluruhan terutama untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara.

Selain itu dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, berdasarkan hasil pengamatannya Komnas HAM Perwakilan Papua akan memberikan saran kepada pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah yang efektif guna memulihkan kembali kondisi pemenuhan HAM bagi warga negara. Atas dasar inilah Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan pemantauan terhadap mahasiswa asal Papua di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.Untuk itu, utusan Komnas HAM Perwakilan Papua bertemu dengan perwakilan mahasiswa asal Papua di kontrakan, perumahan Baumata, Kota Kupang. Komnas HAM Perwakilan Papua ingin mengetahui bagaimana kondisi mahasiswa pasca demonstrasi menentang rasisme, memastikan apakah ada intimidasi oleh aparat

Dalam pertemuan tersebut, Yosep Mote, salah satu mahasiswa senior di Universitas Nusa Cendana (UNDANA), penasihat FORMAPA (Forum Mahasiswa Papua Kota Kupang) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Kota Kupang menyampaikan bahwa pada, 24 – 25 Agustus 2019 kami yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Papua-Kupang (KASPA-KUPANG NTT) melakukan aksi demo damai di depan Mapolda NTT. Aksi demo ini kami lakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap mahasiswa Papua yang adalah temanteman dan saudara kami atas tindakan persekusi, represif dan ujaran rasisme yang dialami oleh mereka di Surabaya dan sekitarnya. Kami kami ingin menyatakan bahwa kami ada bersama mereka dan berjuang untuk menegakan keadilan.

Selain itu, pada kesempatan tersebut, Michel Mirin, selaku koordinator aksi (KASPA KUPANG NTT) dan ketua AMP Kota Kupang menegaskan bahwa selain menunjukan solidaritas terhadap sesama mahasiswa Papua, melalui aksi damai ini kami ingin menyampaikan kepada negara bahwa kami menentang keras pernyataan rasis tersebut dan meminta agar kasus ini segera dilakukan penegakan hukumnya. Aparat harus segera menangkap pelakunya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan disampaikan secara terbuka kepada publik tentang proses dan hasilnya. Memang benar, bahwa pada saat pelaksanaan aksi damai tersebut, kami sempat bersitegang dengan Kapolres melanjutkan aksi damai tersebut. Kami bersyukur aksi damai tersebut akhirnya berjalan dengan aman sampai selesai. Kami pastikan bahwa pasca aksi tersebut tidak ada satu pun dari peserta yang ditangkap atau ditahan oleh aparat. Namun demikian kami merasa bahwa sampai saat ini aparat berpakaian sipil masih sering mendatangi kami, meskipun mereka tidak melakukan intimidasi secara langsung atau pun secara fisik namun kami merasa tidak nyaman. Oleh karena itu kami meminta Komnas HAM agar menyampaikan keberatan kami ini

PERTEMUAN DENGAN WALIKOTA DENPASAR

ada 19 September 2019, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua bertemu dengan Walikota Denpasar yang diwakilkan oleh Asisten I, P I Made Toya. Pada pertemuan ini Komnas HAM RI Perwakilan Papua ingin memastikan tentang perlakuan Pemda Bali terhadap Mahasiswa Papua yang melaksanakan studi di Bali.

“Bali sendiri merupakan Kota wisata yang sangat mengutamakan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh masyarakat yang tinggal HAM Perwakilan Papua.

I Made Toya mengungkapkan bahwa pasca peristiwa Surabaya dan Malang, mahasiswa Papua di Bali tidak melakukan aksi yang berlebihan di Bali. Demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa Papua berjalan dengan damai dan tidak ada keributan antar Mahasiswa Papua dengan penduduk Bali, hal tersebut juga ditegaskan kembali oleh Kesbag Pol Pemda Bali.

Jauh sebelum peristiwa Surabaya dan Malang terjadi, tidak pernah ada laporan atau kasus antara penduduk asli Bali dengan para

Made juga mengemukakan bahwa langkah-langkah Pemda Kota Bali dalam menjaga kerukunan, yaitu bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), forum kerukunan umat beragama, dan desa adat untuk merangkul seluruh komponen masyarakat yang tinggal di wilayahnya.

PERTEMUAN DENGAN POLRESTA DENPASAR

etelah bertemu dengan Asisten I Setda Kota Bali, pada tanggal yang sama (19/9), Tim Komnas HAM Perwakilan Papua bertemu S dengan Kapolresta Denpasar.

Pertemuan ini untuk memastikan, tidak ada intimidasi dan tekanan yang diberikan oleh Polresta Denpasa kepada para Mahasiswa Papua di Bali.

"Mahasiswa Papua di Bali tidak melakukan aksi yang berlebihan di Bali. Demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa Papua berjalan dengan damai dan tidak ada keributan yang dilakukan Mahasiswa Papua dengan penduduk Bali. Para mahasiswa Papua melakukan dua kali aksi demo. Demo pertama berjumlah 70 orang dan demo ke dua berjumlah 25 orang,"kata Kapolresta Bali, Benny.

Pernyataan Benny itu dibenarkan oleh Kabag OPS, INyoman Gatra dan Kasat Intel A.A Oky Kusuma. Menurut Kasat Intel A.A Oky Kusuma, bahwa untuk menjamin keamanan mahasiswa Papua di Bali, maka pilhak Polresta Bali telah melakukan pendataan para mahasiswa, baik yang ada di asrama-asrama maupun di kost atau kontrakan.

"Semua ini kami lalukan hanya untuk menjamin keamaman para mahasiswa Papua. hal Tujuannya untuk dapat memantau dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi kepada para mahasiswa asal Papua," kata Oky Kusuma.

Dijelaskan juga, berdasarkan hasil pendataan polresta Bali, jumlah mahasiswa asal papua sebanyak 188 orang. Dari jumlah ini, 14 orang sudah pulang. "Mereka yang pulang itu, bukan karena permasalahan rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang. Tapi mereka pulang karena adanya Izini cuti dan izin-izin lainnya,"kata Oky Kusuma.

Dijelaskan juga, tidak diskriminasi yang terhadap Mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di Bali.

Walau begitu, Kabag OPS juga memberi catatan, bahwa para Mahasiswa Papua yang ada di bali, sering kali mereka melanggar aturanaturan di Bali, seperti mabuk-mabukan tidak pada tempatnya, seringkali berkendaran tanpa kelengkapan surat-surat. (***)

DARI MANADO KEMBALI KE PAPUA AKSI MAHASISWA PULANG KAMPUNG

ERNYATAAN rasis tidak hanya dirasakan para penghuni P Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya. Di Sulawesi Utara di Kota Manado dan Kota Tumahon pun, para mahasiswa asal Papua merasakan langsung tindakan intimidasi, teror dan ucapan kebencian dengan pernyataan rasis.

Untuk mengkaji dugaan persoalan yang dirasakan para Mahasiswa di Manado dan Tomohon, maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mengutus satu tim yang terdiri dari tiga orang untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia, seperti yang diatur dalam UU No.39/1999 tentang HAM.

Ketiga anggota tim itu adalah Nareki R. Kogoya SE, Krisrin Mansawan,SE dan Naomi Nasadit,SE. Berikut ini, ikutilah cacatan perjalanan dari Tim Komnas HAM Perwakilan Papua di Kota Manado dan Kota Tomohon sebagai berikut :

Hari pertama, Rabu, , 11 September 2019, pukul 06.00 Waktu Papua, tim melakukan perjalanan dimulai dari Bandara Sentani Jayapura menuju Bandar Udara Internasional Manado melalui Bandar udara Internasional Hasanudin Makasar

Tim Tiba di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, pada 11 September 2019, pukul 22.00 Waktu Manado dan langsung mencari tempat penginapan.

ASRAMACENDERAWASIH

Manado, tim menuju ke Asrama Cendrawasih I. Di asrama ini, Tim bertemu dengan Ketua IMAPA (Ikatan Mahasiswa Papua) Sulut. Menurut pengakuan Ketua IMAPA, sebagian besar mahasiswa sudah pulang. "Kalau Mahasiswa di Asrama Lanny Jaya, Asrama Puncak, Asrama Tolikara, dan Asrama Timika, semua sudah Pulang,"kata Ketua IMAPA Sulut itu.

Tentang rasis, Ketua IMAPA menejelaskan bahwa orang Manado, biasa mengatakan Yakis (kera) untuk orang Papua yang ada di Manado.

Setelah bertemu Ketua IMAPA Sulut, lalu pukul 10.00 Waktu Manado, Tim bertemu dengan Pdt. Thomas di Gereja GIDI Anugrah Manado.

Pukul 13.00, Tim melanjutkan perjalanan ke Asrama Kamasan V Tumohon. Di Asrama ini, tim menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah pulang.

Asrama Kamasan V

Bersama mahasiswa Papua Cendrawasih 5

Asrama Lokon

Pukul 15.00 Waktu Manado, Tim bertemu dengan Ketua Yayasan Pendidikan Lokon SulawesiUtara, Dolfi Rumondor.

Menurut Dolfi Rumondor, untuk menekan dampak dari kasus rasialis di Surabaya, maka ada aparat datang ke asrama dan meminta para pelajar untuk membuat rekaman video yang isinya

: "Kami di sini baik-baik dan aman-aman saja." Tujuannya, supaya orang tua di Papua tahu, kalau anak-anaknya anakanaknya baik-baik saja dan aman."

Lebih lanjut Dolfi Rumondor menjelaskan, untuk anak SMP, rekaman videonya sudah dilakukan pada Jumat, 6 September 2019. Dan menurut rencana, siswa SMA akan melakukan perekaman video pada Senin, 9 September 2019. Tapi siswa SMAprotes sehingga seluruh isi video dihapus.

menjelaskan, bahwa sebagian anak-anak, sudah dipulangkan sesuai permintaan orang tua dan yang lain masih ada. Sedangkan yang sudah pulang ke Timika, kami dari Yayasan ke Timika untuk urus mereka pindah sekolah di sana," kata Ketua Yayasan Pendidikan Lokon Sulawesi Utara itu.

Asrama Yapen

Pada Jumat , 13 September 2019, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua melanjutkan pemantauannya di Asrama Yapen. Di asrama ini, para mahasiswa menjelaskan, bahwa di asrama ini tidak terpengaruh dengan kasus rasis di Surabaya. "Kami di asrama Yapen pada umumya baik-baik saja. Situasi aman-aman saja. Belum ada mahasiswa pulang ke Papua," ungkap salah satu mahasiswa.

Tentang pernyataan Rasis, mahasiswa itu menjelaskan, bahwa mahasiswa Yapen tidak pernah rasakan ungkapan rasis itu.

mahasiswa Yapen di Manado tidak ada sangkut paut dengan kasus yang terjadi Surabaya dan Malang. Namun pada Sabtu 7 September, pukul 13.00, ada anggota Polisi dari Polsek Malalaya datang memaksa kami untuk merekam video yang isinya, kami hanya mengikuti pernyataan yang sudah ditulis. "Kami membaca, apa yang sudah mereka tulis yaitu "Kami di sini baik-baik dan aman-aman saja."

Anggota polisi itu memaksa mahasiswa Yapen untuk buat rekaman video, tapi mahasiswa Yapen menolak.

Menyinggung tentang pemilihan presiden yang sudah lalu, para mahasiswa Yapen menjelaskan, Mahasiwa Yapen di Manado tidak bisa memberikan hak suara dalam pemilihan, sekalipun dengan menggunakan KTP.

Asrama Kaimana

Setelah dari Asrama Yapen, lalu Tim Komnas HAM Perwakilan Papua menuju Asrama Kaimana dan bertemu dengan para Mahasiswa Kaimana. Di asrama ini, tidak ada hal yang menonjol. Kondisinya biasa-biasa saja dan para mahasiswa asal Kaimana tidak terpengaruh dengan peristiwa di Surabaya dan Malang.

Kami biasa-biasa saja. Tapi pada 7 September, seorang anggota polisi datang ke asrama dan memaksa para mahasiswa untuk membuat pernyataan dan direkam melalui video. Isi pernyataan itu, "Kami di sini aman-aman saja." Anggota polisi itu terus memaksa tapi para mahasiswa Kaimana menolak.

Selain itu, mahasiswa Kaimana mengungkapkan, bahwa mereka di Manado mereka kesulitan untuk mengurus surat domisili, bahkan dalam Pilpres yang lalu, para mahasiswa tidak diberikan hak konstitusional sebagai warga untuk memberikan hak suara dalam pemilu.

Penghuni Asrama Kaimana ada 19 orang. Dari 19 orang ini, 3 diantaranya pulang ke Kaimana. Tapi mereka pulang tidak ada kaitan dengan maklumat MRP.

KISAH PILU PEDAGANG PAKAIAN YANG SELAMAT DARI KERUSUHAN WAMENA

AGI itu, 23 September, sekitar pukul P 06.00 Waktu Papua, kabut di Kota Wamena masih mengambang di atas permukaan rumput. Suhu udara sekitar 25 derajat Celsius sehingga rasa dingin menembus kulit. Saat itu, aktivitas di kota itu belum berjalan lancer.

Ketika waktu menunjukan pukul 07.00, tampak di Pasar Lama Wamena, ada beberapa angkutan kota (angkot) dan becak yang lalulalang menurunkan dan mengangkut penumpang. Semua berjalan aman, damai dan tentram.

Sekitar pukul 09.00 WIT suasana aman dan damai yang diselimuti udara dingin, tiba-tiba berubah. Pekik perang terdengar di mana-mana. Massa yang mencapai ratusan orang turun ke jalan dengan membawa kapak, tombak, busur dan anak panah.

Kantor-kantor milik pemerintah dan juga sejumlah Ruko dibakar. Orang-orang non Papua, berlarian pontang panting dikejar massa. Begitu pun dengan Sri dan Darno - pasangan suami istri yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang pakaian keliling.

"Saat itu masih pagi, sekitar jam 09.00 WIT. Saya baru saja pulang dari pasar. Setelah masuk ke kontrakan belum juga saya duduk, kita sudah dengar tetangga ada yang teriak tawurantawuran," kata Sri Lestari dengan suara terbata saat menceritakan kisah yang dialaminya kepada Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Silas Papare, Marsma TNI. Tri Bowo Budi Santoso setibanya di Base Ops Lanud Silas Papare, Jayapura dengan menumpangi pesawat CN 235 TNI-AU.

Meski berpikir itu hanyalah tawuran antar sekolah, namun kepanikan melandanya. Sri dan Darno pun bergegas meninggalkan kontrakannya di Pasar Lama Wamena yang kebetulan juga jaraknya tak jauh dari tempat masa berkumpul hanya sekitar 700-800 meter. Saat hendak meninggalkan kontrakan dan ingin mencari perlindungan di Polres Jayawijaya, Sri dan Darno di tahan oleh pemilik kontrakan.

"Katanya tidak apa-apa ini hanya tawuran biasa. Jadi kita tidak jadi pergi dan tetap bertahan sambil waspada di rumah" kata Sri sambil berderai air mata.

Tak lama kemudian, masa yang berjumlah ratusan orang tersebut mendekati kontrakan tempat Sri dan Darno bernaung, mereka membawa panah, parang, pisau dan berbagai senjata tajam lainnya.

Melihat masa yang tengah beringas, Darno langsung menyuruh Sri untuk naik ke mobil Strada milik tetangganya untuk segera mengungsi ke Polres. Sementara Darno terpaksa harus bersembunyi di loteng untuk menyelamatkan diri.

"Waktu itu saya sudah bersyukur lihat istri saya naik di ke Mobil. Karena mobil sudah tidak muat jadi saya sembunyi di loteng karena masa saat itu sudah tidak bisa mengendalikan diri mereka sudah bakar-bakar gedung dan lain-lain"kata Darno.

Dalam persembuyiannya di dalam loteng rumah kontrakan, Darno sempat membuka selembar seng guna memantau kendaraan yang ditumpangi istrinya menuju Kantor Polisi itu.

Namun harapan Darno akan keselamatan istrinya itu seketika pupus. Dari kejauhan Darno melihat sendiri bahwa mobil yang ditumpangi istrinya dan beberapa tetangganya itu dihadang masa dan dilemparkan ke jurang.

"Saya tidak sanggup lihat itu dan kebetulan ada mobil patroli (Polisi) yang lewat saya langsung bobol seng dan teriak pak polisi tolong"kisah Darno.

Sementara itu, kata Sri, usai mobil yang ditumpanginya itu masuk ke dalam jurang, masa pun masih mengejar mobil tersebut ke dalam jurang.

"Ini mobil sudah di dalam jurang, tapi mereka masih kejar kita, saat kita keluar dari dalam mobil dan berusaha lari saya dipanah satu kali di pinggang belakang ini, saat itu saya jatuh tapi masih diserang lagi dengan cara di tikam kurang lebih 10 di dada, satu kali di kening dan satu kali di dagu. Kebetulan dari atas jurang itu ada polisi jadi orang-orang yang serang kita itu langsung lari" ucap Sri.

(Krist Ansaka dari Catatan : Ari Bagus Poernomo)

Sri juga mengatakan bahwa ia menyaksikan langsung tetangganya yang mengendarai mobil tersebut harus mergang nyawa akibat penyerangan yang dilakukan warga terhadap mobil tersebut. "Beruntung ada Polisi, kalau tidak kita semua yang menumpang di mobil itu meninggal, "tukasnya.

Kasus di Wamena

penggungsi pemda akan memperhatikan makan meraka, kalaupun ada yang mau eksodus silakan di atur baik dengan pihak maskapai penerbangan agar bisa di fasilitasi.

Dandim Wamena, Candra dan Kapolres Jayawijaya Toni Ananda, menegaskan bahwa pihak TNI dan Polri akan terus meningkatkan patrol bersama untuk memulikan kondisi kota wamena, mendekati kelompokkelompok masyarakat yang masih berkumpul di masing-masing tempat untuk kembali kerumah masing-masing agar tidak menimbulkan rasa saling curiga diantara masyarakat. Dandim Wamena, Candra menegaskan bahwa di kodim sedang menampung 2700 pegungsi dengan ratusan fasilitas mobil dan motor yang di amankan di dalam halamam kodimm Kodim juga menyiapkan makan untuk mereka yang menggungsi sedangkan kebutuhan lain terus dibicarakan dengan Kodam XVII cenderawasih.Kapolres Wamena Toni Ananda, apparat kepolisian terus meningkatkan patrol terhadap masyarakat dan cepat merespon informasih yang menyangkut kemungkinan terjadinya susulan aksi demo anarkis, serta melakukan pengolahan berbagai lokasi kejadian dan menghimpun data korban dan mencari siapa pelaku yang menyebarkan berita hoax dan yang mengerakan aksi anarkis tersebut, kami punya informasih kalua ada beberapa orang yang mengaku sebagai pemuda gereja yang pagi itu datang ke SMA PGRI lalu mengerakan siswa-siswa untuk melakukan aksi demo anarkis, penegakan hukum menjadi tugas polisi. para pengungsi di polres sedang di buka dua dapur umum masak untuk 5000 orang, bahan makanna berupa berasa mie dan lain sebagainya di bantu oleh pemda juga adanya sumbangan dari warga pengungsi.

Ada potensi pengungi untuk melakukan eksodus keluar wamena ini karna mereka trauma dan takut adanya kejadian yang sama terulang lagi, polres wamena mendapat tambahan pasukan BKO brimob dari Jayapura dan untuk pemulihan kondisi akan di laksanakan patrol secara rutin oleh pihak polisi dan TNI. ***

REKOMENDASI

Perkuatan apparat keamanan untuk memulikan kondisi kamtikmas di wilayah Wamena sebagai upaya negara untuk

Penaganan para pengungsi di Wamena dan mereka yang eksodus

Penaganan korban luka-luka yang sedang berobat di wamena maupun yang di rujuk keluar Wamena

Rekonsiliasi dalam masyarakat di Wamena

Membangun kembali gerakan perekonomian di Wamena dan sekitarnya

Aparat mengantisipasi adanya potensi kelompok militant yang mempersipkan aksi-aksi kekerasan

Pembagunan kembali fasilitas publik untuk kepentingan pelayanan

Bertemu Dandim dan Danrem di posko pengungsian di Kodim Jayawijaya Wamena

Setelah dari Asrama Kaimana, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua melanjutkan pemantauan ke Asrama Mahasiswa Biak. Berikut ini, ikutilah pernyataan para mahasiswa Biak :

Kami selalu aktif dalam kegiatang di gereja. Jadi, kami baik baik saja dengan warga di Manado. Warga di sini semua beragama Kristen sehingga kami aman-aman saja di sini. Bukan hanya di gereja saja, tapi kegiatan di lingkungan pun, kami selalu terlibat.

Hubungan kerja dengan berbagai pihak, termasuk polisi, cukup baik. Kami selalu menjaga hubungan baik dengan semua orang.

Terkait dengan hak konsitusional sebagai warga Negara, kami merasa sedikit dibatasi hak kami dalam memberikan hak suara dalam pemilihan umum Manado.

Sedangkan untuk pengurusan administrasi kependudukan, kurang berjalan baik. Untuk itu, perlu ada kerjasama Pemerintah di Papua dan Manado.

Bersama perangkat kelurahan

Bersama Polsek Tomohon

Kembali ke Jayapura

Bertemu Lurah Bato

Setelah dari Asrama Biak, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua bertemu Lurah Bato, John Sampul S.Sos.

Berikut ini, ikutilah komentar Lurah Bato, John Sampul S.Sos :

Kehidupan Mahasiswa asal Papua di Kelurahan Bato baik-baik saja. Kami sering proses surat keterangan domisili dari para mahasiswa Papua di sini. Dan para mahasiswa selalu ikut kegiatankegiatan dari tingkat RT dan Lurah. Kehidupan mahasiswa Papua sudah membaur dengan orang M an a d o . T en t ang administrasi kependudukan, ada sedikit hambatan bagi mahasiswa Papua.

Kapolsek Malalayang

Setelah dari Kelurahan Bato, lalu Tim Komnas HAM Perwakilan Papua bertemu Kapolsek Malalang, Frengky Manos, SH. Berikut ini, ikutilah penuturan Kapolsek:

Di wilayah Hukum Polsek Malalayang ada s e j u m l a h A s r a m a Mahasiswa Papua yaitu : Asrama Jayawijaya, Sorsel, Mambramo, Kaimana, Serui, Biak, Lanny Jaya, Cenderawasih Lima Putra dan Putri, Timika dan beberapa asrama lainya.

Jumlah warga papua di sini, cukup banyak tapi kondisi di Manado amanaman dan selama tujuh bulan saya menadi kapolsek, tidak ada mahasiswa Papua yang

Hambatan itu terjadi karena pada umumnya, mereka dating kuliah di Manado, tidak bawah surat pindah dari daerah asal. Hal inilah yang membuat, kami kesulitan proses rekaman e- KTP jadi kami hanya berikan surat keterangan domisili saja.

Masalah administrasi kependudukan inilah yang membuat mahasiswa asal Papua tidak ikut dalam pencoblosan saat pemilu.

Demikian hasil pantauan Tim Komnas HAM Perwakilan Papua di Manado dan Tomohon.

Kami di kota ini dari panitia atau Panwas memberikan batasan bagi mahasiswa. Kami akui bahwa ada kejadian dalam Pilpres kemarin, bahwa para mahasiswa itu punya hak pilih hanya memilih presiden.

melakukan tidakan pidana.

Saya perlu jelaskan juga, bahwa baru-baru ini ada anggota saya yang ke asrama-asrama untuk melakukan perekaman video. Isinya rekaman video itu menceritakan tentang kondisi mahasiswa Papua di Manado itu aman-aman saja.

kami lalukan dengan masud baik terkait dengan kasus di Surabaya dan Malang.

Sedangkan untuk mahasiswa Papua yang pulang menurut data inteljen, ada sekitar 62 orang. Dan rata-rata, mereka yang pulang itu karena tidak drop out.

Pada 14 September 2019, Tim kembali ke Jayapura. Dari Manado, transit di Makasar 15 jam lalu hari Minggu 15 September 2019, Tim tiba di Bandara Dortheus Hiyo Eluay, Sentani di Jayapura.

MASSA MENGAMUK, MANOKWARI MEMBARA

Nama KorbanUsiaAsal SukuKeterangan
1Gestanus Hisag21 thnWamenaLuka Bakar
2Eliakim Wetap20 thnWamenaLuka Bakar
3KetronKogoya23 thnWamenaDiambil keluarga
4Marius Wend18 thnWamenaLuka Bakar
5MisonLokber15 thnWamenaLukaBakar
6Yus Asso20 thnWamenaDiambil Keluarg
7Manu Meage16 thnWamenaLuka Luka
8Gestanus Hisage21 thnPopukobLuka Luka
9Sofyan32 thnMaduraLuka Bakar
10Elis Hima20 thnMaduraLuka Bakar
11Muri50 thPasuruanLuka Bakar
12Untung30 thnPasuruanLuka Bakar
13Bambang35 thnLumajangLuka Bakar
14dr. Soeko45 thnJogyaianiaya
15Anto32 thnPadangLuka Baka
1625 thr
LNamaUsiaAsal SukuKeterangan
Hendra21 thnPadangLuka Bakar
LLinda23 thnPadangLuka Bakar
LIbnu8 thnPadangLuka Bakar
Yog30 thrPadangLuka Bakar
LIwan27 thrPadangLuka Bakar
LArinornad27PadangLuka Bakar
Risky3 thnPadangLuka Bakar
YohanisKarang32 thnTorajaLuka Bakar
2Yunus Tidingh40 thnTorajaLuka Bakar
Rahul21 thiPosoLuka Bakar
2MuhSubharMakasarDianiaya
2Rysda24MakasarDianiaya
2Rustam33EndrekangLuka Bakar
3Irma25EndrekangLuka Bakar
3Erwin17 thEndrekangLuka Bakar
32IHm2 thnEndrekangLuka Bakar

ARA-GARA ucapan bernada rasis dan tindakan G kekerasan yang dialamatkan kepada Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang pada 16 – 17 Agustus 2019, membuat seantero penduduk asli Papua, marah. Misalnya di Kota Manokwari. Penduduk asli Papua di Kota Manokwari turun jalan melakukan aksi demo pada Senin 19 Agustus 2019.

Massa yang terlibat dalam aksi terdiri dari mahasiswa dan masyarakat biasa, baik dewasa dan anak-anak. Dalam aksi itu, massa memblokir sejumlah ruas jalan yaitu Jalan Yos Sudarso, Jalan Merdeka, Jalan Trikora, Jalan Esau Sesa, Jalan Condro Negoro, Jalan Swafen Perkebunan, Jalan Gunung Salju Amban dan Jalan Brawijaya.

Pemblokiran jalan protokol dilakukan dengan menebang pohon serta membakar ban. Hal ini membuat situasi Kota Manokwari lumpuh total dari segala aktivitas.

Bukan hanya jalan-jalan utama yang diblokit, tapi massa melakukan aksi pengrusakan dan membakar sejumlah Ruko (rumah toko) serta membakar beberapa gedung Pemerintahan.

Dalam aksi yang cenderung anarkis itu, massa menyampaikan pernyataan sikap yaitu :

Permintaan maaf secara terbuka oleh pihak-pihak yang diduga mengintimidasi Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang termasuk kepada Wakil Walikota Malang untuk mencabut pernyataan untuk memulangkan Mahasiswa Papua di Malang.

Permintaan maaf atas sebutan monyet yang dilontarkan oleh sejumlah oknum anggota Ormas saat penggrebekan di Asrama

Dalam aksi tersebut beberapa Forkompinda melakukan upaya mediasi diantaranya Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak dan Wakil Gubernur PB Mohamad Lakotani namun mediasi tersebut belum menemui kata sepakat. Massa kemudian melempari aparat kemanan dengan batu,kayu dan botol minuman kemasan dan aparat menembakan gas air mata. Situasi berhasil diredam massa akhirnya bisa bernegosiasi dengan Wakil Gubernur Mohamad Lakatoni dan massa menyampaikan aspirasi mereka untuk diteruskan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Menurut hasil penelusuran Komnas HAM Perwakilan Papua, bahwa situasi pasca aksi 19 Agustus di Manokwari, yaitu : Situasi kota Manokwari terpantau lengah. Hampir seluruh aktivitas pemerintahan, persekolahan, perekonomian, bisnis maupun aktivitas warga masyarakat lainnya tidak berjalan.

Pada hari kedua pasca aksi demo (20/10), masyarakat sudah mulai beraktivitas lagi tapi pasar dan toko-toko terlihat tutup. Mereka kuatir dengan aksi susulan. Pemerintah daerah melalui instansi terkkait bersama anggota TNI dan Polri telah melakukan pembersihan dan penataan kembali Kota Manokwari. Dari aspek kemanan dan ketertiban dalam masyarakat terlihat adanya penambahan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) dari Kepolisian dan juga TNI dalam rangka pengamanan keadaan pasca aksi demo. ***

APA KATA MEREKA

Amarah orang asli Papua di Manokwari muncul lantaran, harga diri dan martabatnya sebagai manusia diabagaikan. Untuk itulah, sejumlah pihak angkat bicara soal aksi itu. Berikut ini, ikutilah komentar mereka

Roberth R.Rumbekwan

Dewan Adat Saireri/KAP Manokwari

Aksi ini dikoordinir oleh sejumlah organisasi diantaranya BEM Universitas Negeri Papua (UNIPA) dan juga beberapa BEM Kampus di Manokwari, Parlemen Jalanan (Parjal) Manokwari Kelompok-kelompok Sayap Kiri yang berada di Manokwari, KNPI dan beberapa kelompok pemuda lain di Manokwari. Pertemuan dan gagasan untuk mekakukan aksi dilakaukan di Gedung Dewan Adat dan dari pihak adat mendukung sepenuhnya rencana aksi damai untuk memberi dukungan terhadap adik-adik mahasiswa di Surabaya dan Malang tetapi juga.

Kami berharap, kepada Pemerintah Indonesia untuk memberi respon cepat terhadap aksi penyerangan dan tindakan rasisme terhadap Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Dalam rapat persiapan aksi disepakati bersama bahwa tidak akan ada tindakan anarkis, pengrusakan dan juga pembakaran. Alur yang disepakati adalah semua massa berjalan bersamam-sama dan kemudian menyampaikan dan menyerahkan seruan dan pernyataan sikap kepada pihak Pemerintah.

Aksi semula berjalan aman dan terkendali tetapi kemudian menjadi kacau karena campur tangan aparat yang menembak gas air mata. Negara harus bertanggung jawab tidak boleh membiarkan. Di internal Dewan Adat ada diskusi yang kami lakukan untuk merespon kondisi di Malang dan Surabaya. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa ada kepastian hukum maka potensi konflik horizontal pasti akan muncul bahkan bisa lebih parah.

KORBAN MENINGGAL MINGGU, 29 SEPTEMBER 2019

NoNama KorbNama KorbanUUriz1 Aral Sukn KateraneKateranaanLtart frlyKetoransan
日Gestanus Hisage21 thnWamenaLuka BakarHandaaRoran21 thnPadangaLuka Bakar
2Eliskim Wetano20 thnWamenaLuka Bakar18Linda23 thmPadangLuka Bakar
KetronKogova23 thnWamenaDiambil keluarga19Ibnu8 thnPadangLuka Bakar
41Marius Wenda18 thnWamenaLuka Bakar20Yoga30 thnPadangLuka Bakar
5MironLokbere15 thnWamenaLukaBakar21Iwan27 thnPadangLuka Bakar
MisonLokbere20 thnWamenaDiambil Keluarga22Arinornadi27PadangLuka Bakar
16 thnWamena aDuam bu Keluarga23Risky3 thnPadangLuka Bakar
8Gantanmesage21 thnPopukobLuka Luka24YohanisKarangan32 thnTorajaLuka Bakar
9Sefvanus Hisage32 thnPopukobLuka Bakar25Yunus Tidingbua40 thnTorajaLuka Bakar
20 thaMedenLcby Bokar26Rahul21 thnPosoLuka Bakar
10Elis Himan20 thnMaduraLuka Bakar27MuhSubhanMakasarDianiaya
11Muri50 thPasuruanLuka Bakar28Rysda24MakasarDianiaya
123Untunan30 thnPasuruanLuka Bakar29Rustam33EndrekangLuka Bakar
14Bambang35t hLumajangLuka Bakar30Irma25 thmEndrekangLuka Bakar
14drSoeko ek)45 thmJogyaDianiaya32Ewin27 thEndrekangLuka Bakar
15Anto32 thnPadangLuka Baka32 lim12 thh Enarekang 1 Luka Bakar

FASILITAS YANG DIBAKAR PADA 23 SEPTEMBER 2019

NoFasilitas yangJumlah
1Ruko145
2Rumah w arga150
3Kantor Bupati1 Unit
4Kantor PLN Dibaka1 Unit
5Halaman Parkir1 Unit
6Mobil & Truk124 Buah
7Motor165 buah

JUMLAH PENGUNGSI

NoLokasiJumlah
1Kodim Wamena2.700 orang
2Polres Wamena5.000 orang
3Bandara Wamena500 orang
Total8.200

“SIAPA YANG ADA DI BALIK AKSI BRUTAL DI WAMENA?"

Amuk massa di Wamena, ibukota K a b u p a t e n Jayawijaya, pada 23 September 2019, telah membuat semua pihak terperangah, melihat sebuah unjukrasa atas nama anti rasisme dari para pelajar, bisa berubah menjadi amuk massa yang men e w a s k a n sedikitnya 32 korban j i w a d a n menghancurkan separuh kota Wamena. Lalu, apa Komentar Bupati Jayawijaya Jhon Banua terhadap aksi brutal itu? Ikutilah, apa kata Bupati berikut ini :

EMUA orang, terutama masyarakat asli S wamena punya hubungan baik dengan saya sebagai bupati. Kalua mereka mau melaksanakan sesuatu, mereka pasti memberitahukan kepada saya.

Kehidupan masyarakat asli dengan masyarakat non Papua berjalan baik. Interaksi di dalam pemerintahan, di pasar dan dunia usaha berjalan baik, termasuk mereka kelompok-kelompok LSM, aktivis dan KNPB. Beberapa kelompok masyarakat sipil bersenjata juga kami kenal, tidak ada masalah diantara masyarakat asli Papua dengan non Papua

Tapi mengapa sampai ada kejadian sebesar ini bias terjadi ? Kami masih mencari tahu, siapa yang ada di balik gerakan anarkis ini ? Pasti ada yang mengerakan. Saya sebagai bupati bertemu mereka yang datang di halaman kantor bupati. Mereka meminta agar teman mereka yang diamankan oleh Polres bisa di bebaskan. Usulan massa yang demo itu, saya setujui. Disaat ada aktivis HAM Theo Hesegem bersama kami menerima aksi massa, mereka yang melakukan aksi di halaman sekolah SMA PGRI itu mengaku sebagai pemuda gereja. Tapi saya dan Theo Hesegem, tidak mereka. Mereka yang lakukan aksi brutal itu, orang asli Wamena atau orang dari daerah lain yang masuk ke Wamena dan mengerakan massa untuk aksi demo serta melakukan aksi brutal dan membunuh warga sipil.Ada sekitar 32 orang yang meninggal karena dibakar dan dianiaya. Ada ratusan bangunan ruko yang dibangun dengan biaya mahal tapi dibakar massa. Ratusan kendaraan juga dibakar baik kendaraan roda dua maupun roda empat, milik pribadi dan milik pemerintah. Kantor bupati pun dibakar.

Setelah permintaan mereka pada bupati untuk bicara dengan kapolres agar teman mereka di bebaskan, saya pergi meninggalkan kantor bupati dan meminta wakil untuk bicara baik-baik dengan masa justru saya pergi mereka bakar kantor bupati secara merata dan tidak ada ruangan yang tersisa, kondisi ini menunjukan bahwa pembakaran dilakukan dengan mengunakan bahan bakar dan ada yang memang sudah mempersiapkan

Pemerintah daerah bergerak cepat mengurus korban meninggal dunia untuk di kubur di wamena, sedangkan yang mau di kirim ke daerah asalnya kami bicara dengan pihak maskapai untuk menamba penerbangan untuk angkut jenasajenasa ke jayapura dan trus di terbangkan ke daerah tujuan, sedangkan korban yang menjalani pengobatan di RS Wamena menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, jadi baik yang korban meninggal dunia dan yang berobat biaya di tanggung pemerintah daerah, kami juga sedang bicara dengan pihak bandarah untuk menamba waktu penerbangan selain untuk membawah pengungsi yang mau keluar tapi juga bagaimana adanya suplai makanan dari jayaura, kami juga sudah menghimbau masyarakat untuk kembali beraktifitas seperti biasa dan meminta agar jangan ada lagi aksi-aksi demontrasi dan anarkis.

Sejak kejadian hari pertama tanggal 23, kota wamena sangat mencekam tapi besoknya langsung kami berkordinasi dengan berbagai pihak terutama tokoh tokoh masyarakat untuk tenang, gubernur juga suda datang dan melihat secara langsung kondisi wamena dan para korban, mereka yang menggungsi leboh pada rasa trauma dan takut atas tindakan anarkis, untuk para

KESAKSIAN KORBAN LUKA-LUKA YANG DI RAWAT DI RS WAMENA

NOVIL YOHAME (14 THN)

SISWA SMP YPK WAMENA KELAS II

AKTU itu saya pakai sepeda menuju sekolah. Belum sampai sekolah, saya ketemu banyak W orang lari sambil berteriak, "bakar... bakar..." Mereka paksa saya untuk bergabung, tapi karena saya pakai sepeda jadi tidak bisa ikut mereka karena saya takut nanti orang-orang bikin sepeda rusak. Karena saya tidak mau ikut, lalu mereka tolak saya jatuh ke dalam got di samping jalan. Saya sudah jatuh, mereka masih lempar saya dengan batu dan mau bakar saya dengan minyak. Saya berteriak minta ampun sambil angkat sepeda untuk ikut mereka tapi saya kemudian dikejar oleh orangorang itu. Tapi kemudian, saya dengar ada bunyi tembakan oleh polisi. Saya kaget kalau kaki saya ada

KORBAN KERUSUHAN WAMENA SENIN, 23 SEPTEMBER 2019

IDENTITAS KORBAN LUKA-LUKA YANG DIRAWAT DI RSUD WAMENA

NDNalnaKorbUsaAamaAgamPekerjaKondisi Luka
Yusaso Asso20 thnMegapuraProtestanPetanielah kanan
2Aman Hubi43 thnJI. PisugiKatolikASNelah kanan
3Manuel Gombo18 thnMusaimaProtestanPelajarbela Kiri
4Riki Wanimbo18 thnSinakmaProtestanMahasiswabelah Kanan
5Rukani43 thnJl. IrianIslamSwastaLuka Lebam
6Kriswandar28 thnHom-HomKatolikSwastadi Lutut dan
Sri Lestari38 thnJl. JB WenasIslamSwastadada kiri, dagu kanan robek & kanan terkena
8Nurkolis32 thnJl PanjaitanIslamSwastaBagian
9Manu Miage13 thnWoma AtasProtestanPelajarka di bagia
10Budi Wenda19 thnHom-HomProtestanMahasiswagian pha
11Anis Siet28 thnAMAProtestanHononerpaha sebelah
12Elies Heman20 thnSinakmaProtestanPetanika babelha
13Nope16 thnJl PikeyProtestanPetaniha psebelah
14Yandris Wenda20 thnJl Ahmad YaniProtestanMahasiswaikapada
15RolfiHonomi14 thnPoliketekProtestanPelajarhakaa an
16Riko Penggo20 thnJl DiponegoroProtestanPelajarLuka pada bagianruk
17Daud Matuan17 thnWomaKatolikPetani
18Geningga Tabun17 thnHom HomProtestanPelajarsebelah
19Ruben Asso17 thnWomaKatolikPelajara pada pab
20Adidas Elopere17 thnPolikelekProtestarPelajarluka pada
21iSelak19 thnPolikelekProtestanPelajarikisedeah
Airul Kogoya19 thnWomaProtestanMahasiswauka bagian
1KorbanUsiaAlamatAgamaPekerjaanKondisi Luka Luka bakar
2buni4 KamaProtestanPelajaragiankanan kgan
24Yohanes Payage20 Hom HomProtestanPetani
25PayagehWomaProtestanPelajaragiankang g
26Paner GombothMusaimaProtestanPelajaraha kirik
27Dan Matuan24 mMaplimaProtestaSwastabagian tangan
28Distanis HisagethmKamaKatolikSwastaLuka robek
29M. Aditia10mJB WeIslamPelajar
30Saipul42 thnSafri DarwinIslamSwastabagian wajah, kepala, tangan
31Putri Yanti28 WomaIslamSwastagruna
3Andrian Ambo40 thnJL. PapuaProtestanSwastabagian bahu Luka robek
33Nurssada40 thnSD PercobaanIslamSwastadan jari tangar
34Micu15mmPolikelekProtestanPelajarpaha bagian
35Yubel YelemakenthPolikelekProtestanPelajarbagian paha
36Kirinus Yikwa25h mWalaniProtestanMahasiswabagian paha
37NepiKogoya20 KarujayaProtestanMahasiswatangan kanan,
3855mHom HomIslamSwastabagian kepala
39Hariono40 Hom HomHinduASNbesiankkeal
40Anderson Waga17WomaKatolikSwastabagian
41Paulus Wenda17Hom HomProtestanPelajarpanat kana
42Ahman40 theBhayangkIslamOjekdan tangan
3Keni Indrawat26Hom-HomIslamSwastapatah kaki kiri

Ronald Mambieuw

PalemenJalanan (Parjal) Manokwari

Kerusuhan yang terjadi khususnya di wilayah Manokwari karena Pemerintah dianggap tidak serius menangani aksi demonstrasi dan pihak keamaman lambat melakukan pengamanan, padahal, info untuk aksi sudah tersebar melalui medsos, satu hari sebelumnya.

Massa terdiri dari 3 kelompok, pertama kelompok lem aibon, kelompok kedua disebut Maluku dan kelompok ketiga berisi elemen masyarakat dan mahasiswa.

Kelompok pertama disebut sebagai kelompok sakit hati. Merekalah yang diduga sebagai dalang pengrusakan dan pembakaran gedung DPRD dan Kantor Gubernur Papua Barat.

Kelompok ini mengorganisir dirinya sendiri dibanding dengan 2 kelompok lainnya yang berada dalam koordinir Solidaritas Papua Bergerak.

Dari aksi ini, Solidaritas Papua Bergerak meminta kepada negara untuk memberikan ganti rugi terhadap warga yang mempunyai bangunan bangunan ruko yang rusak dan terbakar. Menolak pendropan pasukan dalam jumlah besar ke Papua Barat.

Bagi Solidaritas Papua Bergerak, aksi ini bisa menjadi anarkis lantaran cukup banyak masyarakat yang menyimpan kekecewaan akhirnya massa melakukan aksi anarkis. Dalam aksi pembakaran tersebut ada dua orang yang ditahan oleh pihak kepolisian.

Awalnya, Parlemen Jalanan sebagai koordinator umum dan Solidaritas Papua Bergerak merencanakan, massa kumpul di satu titik di Habi lalu membacakan pernyataan sikap. Dan dua kelompok ini akan meminta MRP, DPR dan Gubernur untuk hadir dan mendengarkan pernyataan sikap.

Namun rencana itu gagal karena kelompok satu atau kelompok aibon sudah membakar ban dan bergerak ke depan kantor DPRD dan kantor lama gubernur Papua Barat untuk membakar bangunan tersebut. Kelompok satu sudah bergerak dari pagi sekitar pukul 06.30 WIT dan di luar koordinir Solidaritas Papua Bergerak.

Menurut keterangan Parlemen Jalanan Masyarakat Papua Barat, aksi yang akan dilakukan tanggal 19 Agustus 2019 sudah direncanakan dari semalam dan hasil rapat langsung di upload di Facebook dan di share di komunitas grup-grup whatssap. Dalam aksinya tidak ada rencana aksi bakar-bakar karena aksi tersebut merupakan aksi damai.

Data yang diperoleh dari Parlemen Jalanan Masyarakat Papua Barat, bahwa untuk bangunan yang terbakar dan kaca rusak, pemicunya adalah karena massa emosi melihat drone melintas-lintas di atas kepala mereka. Massa marah dan menjadi anarkis lalu membakar beberapa bangunan dan merusak serta melempari kaca-kaca dengan batu. Massa juga menjarah beberapa isi toko serta memakan makanan yang ada.

Pada saat aksi berlangsung, disekitar kantor pos ada dua orang warga terkena tembakan peluru polisi. ***

KETERANGAN KORBAN

Aksi demo oleh berbagai elemen masyarakat tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga korban jiwa, berikut identitas korban berdasarkan investigasi Tim;

Korban I Nama Lengkap : Diana EnjelAyomi Jenis Kelamin : Perempuan Usia 13 Tahun/12 September 2003 Anak ke- :5 Status : Pelajar (Putus Sekolah) Ket. Lain : HP.082198874137 Keterangan korban : Terkena Tembakan

Diterangkan bahwa pada saat aksi, korban sedang berada di warung (jual pinang) milik Ibu Ida Yewun yang berlokasi di Jl...Manokwari karena korban sehari-hari bekerja menjaga warung tersebut. Posisi massa berada di depan Kantor Pos atau depan warung, korban tidak melihat, mendengar dan mengetahui adanya penembakan dan baru sadar dirinya tertembak pada betis kiri ketika diberitahu oleh korban lain, Leander Naraha bahwa ada darah yang keluar dari kaki korban dan akhirnya korban pingsan dan diantar oleh warga sekitar ke Rumah sakit Angkatan laut Mankowari.

Korban II Nama Lengkap : Leander Naraha Jenis Kelamin Laki-laki Usia 42 Tahun Pekerjaan Swasta Status : Menikah

Keterangan korban : Terkena Tembakan

Korban menerangkan bahwa pada saat peristiwa (aksi) berlangsung korban sedang berada di tempat terjadinya penembakan, korban juga semula ikut dalam aksi bersama anak dan istri. Korban melihat ada massa dan juga ada aparat Polisi, posisi anggota dan massa berlawanan. Saat itu korban berada di pinggir jalan tepatnya di depan warung milik Ibu Ida Yewun dan kira-kira Pukul 15.00 Wit karena situasi mulai memanas sejumlah massa mulai membakar sebuah pondok kecil di Pasar dan beralih hendak membakar sebuah tempat foto copy terdengar bunyi tembakan secara beruntun tetapi tidak melihat arah tembakan tersebut. Pada saat korban terkena tembak tidak melihat dan mengetahui dari arah mana tembakan namun diperkirankan tembakan berasal dari arah kiri posisi korban berdiri atau dari arah aparat keamanan berada karena korban melihat sekitar 6-7 orang apaparat kemaanan yang memegang senjata dan berseragam Polisi pada saat aksi. Korban baru menyadari tertembak setelah melihat kondisi kaki tepatanya paha kanan korban terasa sakit dan mengeluarkan darah. Korban kemdudian mengamankan diri dan pergi ke Rumah Sakit untuk perawatan luka yang terkena serpihan termbakan.

Ibu IdaYewun (Saksi atas penembakan)

Saksi menerangkan pada saat terjadi aksi pada hari Senin,19 Agustus 2019 saksi berada di warung miliknya di dekat Kantor Pos Manokwari bersama dengan korban Diana Ayomi karena korban sehari-hari bekerja menjaga warung milik saksi. Saksi datang daru rumah bermaksud untuk menutup warung miliknya karena melihat situasi yang mulai memanas dan karena posisi massa yang pada saat itu sudah berada di depan warung miliknya. Pada saat terjadi penembakan ternhadap korban Diana Ayomi saksi tidak melihat dan mengetahui dari mana arah tembakan dan baru menyadari telah terjadi penembakan setelah melihat pada kaki sebelah kanan mengeluarkan darah dan korban jatuh pingsan dan kemudian saksi menolong korban untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat.

Daftar Kerusakan Barang, Gedung dan Fasilitas Umum

UmimJmlKondisiKeteranganKeterangan Lain
ntoran
Cantor Satpol PP Manokwari1sak BeratTerbakar
antor Sekretariat MRP Prov1sak BeratTerbakar
1antor BNPI PB1usak BeratTerbakar
Kantor Dinas Lingkungan Hidup1usak BeratTerbakar
antor DISPENDA Prov.PB1usak BeratTerbakar
一Kantor Arsip Daerah⁻usak BeratTerbakar
Kantor DPR Prov. PB1usak BeratTerbakar
LKantor PELNI1usak BeratTerbakar
Kantor Pos1usak BeratTerbakar
一Kantor/Ruang Gubemur Lama
unkanwak Pingen
Bank BRI一Sak KinganKaca Pecah
Bank Mandiri一sak KinganKaca Pecah
Bank Papua一sak KinganKaca Pecah
3SekBNI一sak RinganKaca Pecah
RlBisnis/Usaha
Rukousak BeratTerbakar
sak RinganKaca Pecah
Restoran/Café一sak RinganKaca Pecah
Hotel一sak RinganKaca Pecah
Sunermarket/swalayan一esak RinganKaca Pecah
Wanung/kios/nondok一usak BeratTerbakar
1usak RinganKaca Pecah
Dealer/Showroom1usak RinganKacah Pecah
4Rumah Wargausak RinganKaca pecah
5Fasilitas Umum
_Sarana Lapangan Boras1sak BeratTerbakar
6Kendaraan1
Bis7sak RinganKaca pecahMilik DPR Provinsi PB,6 milik Pemda PB
Mobil Rescue2usak RinganSdailik Dinas Sosial PB
Mobil Patroli Satpol PP1asak BeratTerbakark Satpol PP PB
Mobil Pick up Hilux1seak BecatTerbakarlik anggota Dewan PB
Mobil Avansa1sak RinganKaca Pecahlik Anggota DPR PB
_Mobil Aylasak BeratTerbakarlik pribadi
6endaraan1
is7scak RinganKaca necahMilik DPR Provinsi PB,6 milik Pemda PB
IMobil Rescue7Rusak RingarSdaMilik Dinas Sosial PB
Mobil Patroli Satpol PPRusak BecatTerbakarMilik Satpol PP PB
Aobil Pick un HiluyLPweak BeratTerbakarlik anggota Dewan PB
1
Moooi AvansaKusak KingaKaca PecanMina Anggota DPK PS

Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat yang lama hangus terbakar

TEMUAN KOMNAS HAM

Berdasarkan temuan Komnas HAM pada saat aksi demo masyarakat Manokwari pada 19 Agustus 2019, Komnas HAM dapat memberikan kesimpulan sementara sehubungan dengan situasi HAM di Manokwari, diantaranya:

Adanya tindakan anarkis oleh sejumlah warga dalam aksi demo 19 Agustus 2019 yaitu pengrusakan beberapa bangunan gedung usaha (Ruko) dan juga membakar bangunan pemerintahan serta kendaraan pribadi dan kendaraan dinas milik Pemerintah

Dalam aksi demo tersebut juga banyak anak yang terlibat

- Aparat keamanan diduga tidak sigap menyikapi situasi dan kondisi sehingga terjadi aksi anarkis pada saat demo

Selain kerugian materi akibat aksi demo, juga menimbulkan 2 orang menjadi korban yang terkena tembakan yang diduga berasal dari Aparat keamanan.

Pemerintah daerah diduga kurang memberi perhatian yang baik terhadap anak-anak jalanan dan anak-anak terlantar sehingga aksi anarkis pada saat demo dianggap sebagai pelampiasan kepada Pemerintah.

(Yudha Aprilianto, Frits Ramandey, Lenny Sagas, Johana Tukayo)

tentang kegiatan ujian hari senin. Di lapangan itu, saya kembali mengingatkan untuk masalah ini sampai di sini selesai. Semua berdoa dan setelah itu semua pulang ke rumah masing -masing.

NELPINUS YANDO 16 TAHUN SISWA SMA PGRI WAMENA KLAS I

Kemudian pada hari Senin, 21 September 2019 saat saya sampai di sekolah keadaan sekolah sudah lain, tiang bendera jatuh ditanah halaman sekolah dan beberapa kaca jendela pecah. Tetapi saat itu sudah ada pihak kepolisian yang menanganinya. Dan kemudian semua diminta pergi ke Kantor Polisi untuk menyelesaikan masalah. Setibanya di Kantor Polisi Keadaan di luar sudah memanas sehingga semua berlindung di dalam Kantor Polisi.

Kami dari pihak sekolah, pada hari Sabtu dan Minggu tidak mendengar, kalau bakal ada Demo terkait masalah di sekolah.

S

Waktu mereka keluar dari kelas. Setelah mendengar pengumuman untuk ujian, kami semua pulang dengan baik-baik.

Hari senin, saya pakai sepeda sampai di sekolah jam setegah delapan lalu masuk kedalam halaman. Saat itu, ada guru yang pakai pengeras suara bicara bahwa hari ini ujian jadi semua siswa tetap ada dalam halaman sekolah.

Saya lihat beberapa kaca jendelah sekolah peca, tapi tidak tau siapa yang bikin rusak. Bapa guru masih bicara, ada dua orang bukan anak sekolah, masuk ke halaman sekolah. Ada lain di luar pagar. Dua orang yang masuk ke halaman sekolah langsung merampas pengeras suara dari bapak guru lalu mereka bertanya, "mana ibu guru yang bilang "kera? Guru itu harus dihukum."

Kakak kelas yang lain langsung berteriak dan kami semua di suruh keluar. Lalu tidak lama, polisi datang dan ada bawah beberapa anak sekolah.

Guru-guru minta kami semua kepolisi supaya urus dengan baik. Tapi orang yang rampas pengeras suara itu, berteriak dan suruh kami keluar dari sekolah untuk jalan. Disepanjang jalan, ada siswa dari sekolah lain gabung dan saya lihat ada orang di bakar, kantor bupati dan ruko dibakar, rumah juga dibakar oleh massa. Mereka bawah minyak dan korek.

Kami diancam. Kalau tidak ikut akan dipukul. Saya takut jadi saya tinggalkan sepeda di halaman sekolah.

PENGAKUAN PARA PENGUNGSI

Ketika aksi massa kian anarkis, penduduk di Kota Wamena pun, ada yang bersembunyi da nada yang mengungsi ke tempat yang dinilai aman. Berikut ini, ikutilah pengakuan para pengungsi di Bandara Wamena

SAINAL, 42 tahun: Sejak hari Senin 23 September, kami tidak tahu kalau ada demonstrasi. Nanti sekitar jam 10 pagi barulah kami mendapat informasih, ada demo ke kantor Bupati Wamena, entalah masalahnya apa kami tidak tau.

Tapi kami lihat ke langit, ada kepulan asap, lalu berita mulai rameh kalau anak-anak sekolah turun jalan demo dan bakar-bakar. Orangorang mulai berlarian di jalan dan membawa alat tajam lalu mereka berteriak: "bakar-bakar." Kami dengar, ada bunyi-bunyi seperti tembakan, saya langsung tutup kios dan berusaha menyelamatkan diri karena masa sudah banyak di jalan-jalan dan menyerang orang yang menggunakan kendaraan. Ada suara dari jalan yang menyebut: "Bunuh-bunuh, bakar-bakar."

mencari informasih, bagaimana keadaan di luar rumah, kami tidak bisa keluar rumah massa begitu sangat brutal melakukan tindakan untuk membakar dan melukai orang lain. Saat itu keadaannya sangat mencekam di mana-mana asap karena rumah , kios , ruko, motor, mobil segalah barang yang di depan massa mereka bakar dan kalau orang pendatang mereka siksa ada yang dibakar tapi juga ada yang langsung dibunuh di tempat. Sangat mencekam.

Kami baru bisa menyelamatkan diri lari lewat bagian ujung bandarah lewat belakan setelah keadaan sudah meredah dan aparat keaman wamena duluh karna jangan sampai mereka melakukan menyerang lagi kepada kami orang non Papua.

Jhon Wondi, 52 tahun, Asal Toraja, Supir Truk

Kami sudah berada disini halaman Kodim Wamena sejak Senin 23 September. Kami menyelamatkan diri dan tidur empat malam di atas truk ini, kejadian demo waktu ini masa sangat anarkis mereka banyak sekali lari sepanjang kota bakar bangunan, mobil motor dan menganiaya dan menyerang orang pendatang untuk di bunuh, orang seperti kami ini tidak tau apa-apa dengan masalah yang terjadi, hanya dengan orang asli, sudah lama kami ada di sini, bekerja sebagai supir dan tidak ada masalah dengan orang asli di Wamena. Kami saling bekerja sama dan kenal, tapi waktu kejadian orang-orang datang dengan jumlah banyak lalu melakukan bakar-bakar dan menyerang orang pendatang.

Reni, 34 tahun, asal Toraja,

Perwakilan CV Maju Makmur, Distributor Sembako ke Wamena,

Puji Tuhan... rumah kami tidak dibakar. Tetangga kami orang asli di sini turut menjaga rumah dan melarang massa untuk melempar, kami keluarga sejak kejadian di larang keluar oleh tetang orang asli sampai keadaan sudah sepi dan apparat melakukan patroli dan memberikan banyak tembakan. Massa bubar. Sekitar jam lima sore, kami keluar dan di antar oleh warga disi untuk datang kepenggungsian supaya menghindar, jangan sampai malam atau ada lagi peyerangan berikut seperti kebiasaan orang asli dalam berperang. Mereka istirahat lalu kembali perang

SMA PGRI Wamena

APA KATA MEREKA?

PENGAKUAN IBU GURU RIRIS

pemuda tersebut kemudian mengarahkan siswa-siswi dan menuntut agar Ibu guru Riris diberikan hukuman, serta mengancam akan merusak sekolah.

Mendengar ancaman itu, para guru menelpon ke Polres. Tak berapa lama, anggota Polres datang dan mengamankan situasi.

Lalu sekelompok orang mendesak para siswa untuk membuat laporan ke Polres. Mereka menggiring para siswa ke Polres. Tapi di perempatan menara Salib para siswa berpencar menjadi dua kelompok. Sebagian ke SMA Yapis dan sebagian ke SMA Negeri.

Setelah itu, mereka yang bukan siswa dan para siswa melempar petugas yang mengawal. Petugas mencoba menenangkan tetapi para siswa tambah brutal, lalu petugas melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan para siswa.

Mendengar tembakan peringatan itu, lalu perik perak pun terdengar di mana-mana. Saat itu, para siswa sudah bergabung dengan kelompok lain. Mereka bertindak brutal lalu mulai menyebar ke pinggiran kota yaitu Jalan Irian, Jalan Hom-Hom, jalan Wouna, dan jalan Jibama.

Menurut Bupati Jayawijaya, Jhon Banua bahwa massa yang datang ke kantor bupati meminta agar agar beberapa teman mereka yang ditahan polisi supaya dilepaskan. Bupati menghubunggi pihak Polres Wamena dan meminta supaya mereka yang ditahan itu dilepaskan.

Ketika tawar menawar antara bupati dan pihak kepolisian masih berlangsung, massa yang beraksi

Kemudian pukul 10:00 WP, masyarakat mulai bergabung dan memulai melakukan penganiayaan, pengerusakan, serta pembakaran ruko-ruko, rumah, dan kendaraan milik orang non Papua. Pukul 16:00 WIT aksi mulai redah dan massa berangsur-angsur membubarkan diri.****

IRIS Teodora Panggabean, guru kontrak yang mengajar bidang studi ekonomi. Riris mengganti Ibu R guru Elfrida Panjaitan yang mengajar di kelas XI IPS 2 di SMA PGRI. Selain, mengajar di kelas XI IPS, Riris juga mengajar di kelas X dan XII. Berikut ini, ikutilah pengakuan Ririrs:

Pada Rabu, 18 September 2019, pukul 08:00 WP, saya mulai mengajar. Setelah berdoa, saya menanyakan kepada siswa-siswi tentang materi yang dipelajari sebelumnya. Kemudian saya meminta salah satu murid laki-lakinya untuk membaca mengenai materi yang sedang dipelajari

Murid itu tersendat-sendat membacanya. Jadi saya meminta murid itu, untuk sekali lagi membaca dengan susra lebih "Keras". Terus, saya kembali meminta para murid untuk memberikan contoh dari materi pelajaran yang sedang diajarinya. Tapi mereka tidak memberi jawaban sehingga saya menyatakan, bahwa kalau para murid tidak menjawab, akan mempengaruhi nilai PTS (Penilaian Tengah Semester).

Saya menjelaskan ulang tentang materi yang diajarkan itu. Tapi para muridnya belum mengerti. Saya menyatakan, kepada para murid, "Jika kalian tidak mengerti, bagaimana nanti nilai-nilai mu ?" Setelah jam pelajaran seleasai, tidak ada masalah atau perdebatan apapun yang terjadi saat itu.

Di hari-hari berikutnya (Kamis dan Jumat) juga kegiatan mengajar berjalan seperti biasanya, tidak ada masalah yang terjadi.

Tapi foto yang beredar di media social, nampak saya sedang mengajar di kelas XII IPS 2 pada Jumaat, 20 September 2019. Sebenarnya, di kelas XII, tidak ada masalah. Tapi, dalam keterangan foto di media sosial itu disebutkan, saya sedang mengajar di kelas XI pada Rabu, 18 September 2019.

Saya tidak mengetahui, siapa yang mengambil foto tersebut. Tapi tiba-tiba ada foto saya yang beredar di media sosial.

DEBORA AGAPA

Demikian pengakuan Riris. Guru kontrak ini juga meresa heran karena hari Rabu, 18 September 2019, peristiwa yang dituduhkan kepadanya, sudah diselesaikan sehingga tidak ada persoalan. Kalau masih ada persoalan, Kenapa tidak melaporkannya kepada kepala sekolah atau guru pembina kurikulum?

GURU MATEMATIKA YANG MENANGANI BIDANG KESISWAAN

abtu, 21 September 2019, Bapak Kepala Sekolah memberikan saya tugas untuk memberikan S informasi kepada anak-anak tentang persiapan ujian. Setelah itu, saya melihat anak-anak sudah berkumpul di ruang sebelah, setelah beberapa menit, saya kesana untuk menghampiri anak-anak yang berkumpul tadi. Saya bertanya "Ada masalah apa ini?",

Kemudian Jawab seorang nak, "Ibu ini kita ada masalah, dengan ibu guru Ekonomi". Terus saya katakana,“Kalau begitu, kalian yang tidak ada urusan masuk ke kelas, dan yang punya masalah ikut ibu" Anak yang bermasalah bernama Anton. Kemudian saya menghampiri Ibu Guru Ekonomi yang dimaksud. Dan kami bertiga masuk ke ruangan guru. Kemudian saya tanya ke Ibu Guru Ekonomi "Apakah Ibu bilang bahasa yang kurang pantas kepada anak ini?" "Ah saya tidak bilang seperti itu" Jawab Ibu Guru Ekonomi.

Saya mengumpulkan semua anak-anak di dalam kelas untuk mengklarifikasi, apakah ada anak yang lain mendengar atau tidak, perkataan Ibu Riris. Setelah semua berkumpul, saya tanya ke anak yang barisan di depan dan mereka menjawab tidak mendengarnya. Tetapi menurut anak-anak yang lain, mereka menjawab mendengar.

Kemudian dengan tegas, saya meminta anak-anak dan Ibu Riris saling meminta maaf dan saya pesan kepada mereka supaya masalah ini selesai cukup sampai disini saja. Saat itu semua setuju saling memaafkan. Setelah itu, saya meminta semua anak untuk berkumpul di lapangan untuk mendengar pengumuman

UA hari setelah perayaan D peringatan kemerdekaan Indonesia ke 74, masyarakat Papua yang dimotori oleh mahasiswa dan beberapa elemen pemuda lainnya melakukan demonstrasi di beberapa kota yakni Jayapura, Manokwari, Sorong, Fak- Fak, Biak, Serui, Nabire, Merauke, Yahukimo, Timika dan daerah lainnya.

Demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penangkapan sejumlah mahasiswa Papua yang tinggal di Asrama Kamasan, Surabaya oleh aparat gabungan TNI dan POLRI. Penangkapan ini dipicu karena adanya tiang bendera yang patah persis di depan asrama Kamasan yang menyebabkan bendera merah putih jatuh ke parit. Aparat keamanan menduga bahwa hal itu dilakukan oleh oknum mahasiswa Papua yang tinggal di asrama itu.

Dalam penangkapan tersebut, sejumlah mahasiswa Papua mengalami tindakan kekerasan oleh aparat. Ketika melakukan penangkapan itu, diduga aparat melontarkan kata-kata bernada rasis. Lalu ujaran rasis ini menjadi "viral" di media sosial.

Selain itu dalam kesempatan lain, Wakil Walikota Malang dalam pernyataannya menyampaikan opsi untuk memulangkan oknum mahasiswa Papua yang melakukan aksi anarkis. Pernyataan ini disampaikan untuk merespon aksi kericuhan pada saat demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Papua di Malang pada 15 Agustus 2019. Sekelompok Mahasiswa Papua tersebut mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar demo untuk memperingati 57 tahun Perjanjian New York.

Penangkapan sejumlah mahasiswa asal Papua oleh aparat yang disertai dengan dugaan tindakan kekerasan, ujaran rasisme dan pernyataan Wakil Walikota Malang inilah yang menjadi pemicu gelombang aksi protes tersebut. Awalnya, aksi di Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Yahukimo, Nabire dan Timika aksi demonstrasi ini berakhir dengan aman. Namun berbanding terbalik dengan kondisi di Manokwari, Sorong dan Fak- Fak. Aksi massa tersebut berkahir dengan rusuh.

AMUKAN MASSA DI KOTA SORONG

Unjuk rasa semula berjalan dengan damai, namun situasi berubah dan tidak bisa dikendalikan oleh aparat. Massa pengunjuk rasa memblokir beberapa ruas jalan protokol dan membakar ban bekas. Selain itu massa juga melempari pejabat daerah dan aparat keamanan pada saat dilakukan negosiasi.

Di Manokwari, dilaporkan bahwa dalam aksi massa tersebut gedung DPRD dibakar.

Belum diketahui secara pasti, siapa pelaku pembakaran atas gedung tersebut. Sedangkan di Sorong dilaporkan bahwa massa melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap beberapa perkantoran dan fasilitas publik.

Dalam kaitannya dengan aksi demontrasi di Kota Sorong, maka Komnas HAM RI Perwakilan Papua memandang penting untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi HAM secara keseluruhan untuk memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara terutama hak atau kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh undang-undang nomor 09 tahun 1998 dan bagaimana respon negara dalam hal ini aparat keamanan menghadapi aksi massa tersebut.

Selain itu, dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, berdasarkan hasil pengamatannya Komnas HAM Perwakilan Papua dapat memberikan saran kepada pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah yang efektif guna memulihkan kembali kondisi pemenuhan HAM bagi warga negara sesuai dengan amanat konstitusi.

Atas dasar inilah Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan pemantauan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM. Komnas HAM bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Sesuai dengan amanat UU No 39 Tahun 1999, Pasal 89 ayat 3: "untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: pengamatan pelaksanaan HAM dan menyusun laporan hasil pengatamatan tersebut". Pemantauan mengenai kondisi HAM di Kota Sorong pasca aksi massa yang berakhir ricuh adalah bagian dari tugas dan fungsi Komnas HAM.

Selain itu sesuai dengan Pasal 8 Ayat

(1), UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menegaskan bahwa pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM. Salah satu fungsi yang diamanatkan pada Komnas HAM adalah pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan

Bertemu Kapolres Kota Sorong

dan Kapolres Sorong Kota AKBP. Mario Siregar

Tim Komnas HAM Perwakilan Papua bertemu dengan Kapolres Kota Sorong di Kantor Polres Kota Sorong. Komnas HAM Perwakilan Papua ingin mengetahui sejauh mana skema pengamanan yang dilakukan oleh Polres Kota Sorong terhadap pelaksanaan aksi massa tersebut.

Dalam pertemuan tersebut Kapolres Kota Sorong, AKBP Mario Siregar, menyampaikan bahwa pada, Minggu 18 Agustus 2019 sudah beredar informasi bahwa di Kota Sorong akan dilakukan aksi massa oleh kelompok Solidaritas Masyarakat Se-Sorong Raya Peduli Mahasiswa Malang dan Surabaya pada hari Senin, 19 Agustus 2019. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap ujaran rasis dan kekerasan yang dialami oleh beberapa mahasiswa Papua di Surabaya. Informasi berupa ajakan atau himbauan untuk melakukan aksi demo ini disebar melalui "dunia maya" seperti facebook, wa group dan media social lainnya.

Menyikapi informasi ini, Polres Kota Sorong menyiapkan skema pengamanan sesuai dengan protap dan berharap agar aksi massa ini bisa berjalan dengan aman, lancar dan damai.

Senin, 19 Agustus, sekitar pukul 12.00 Waktu Sorong, massa sudah berkumpul di beberapa titik, sampai sekitar pukul 14.00, massa mulai mulai melakukan long march melewati jalan utama atau jalan protokol, J1. Ahmad Yani. Aksi massa ini berlangsung selama tiga hari berturutturut, Senin – Rabu (19 – 21 Agustus 2019).

Dalam aksi demo ini, massa melakukan pemblokiran di jalan utama dan membakar ban bekas. Selain itu beberapa perkantoran dirusaki dengan cara dilempar dan dibakar seperti, Kantor DPRD, Lapas dan Kantor Disdukcapil.

Selanjutnya massa melakukan pelemparan di area bandara Domine Eduard Osok. Massa juga membakar salah satu toko butik (Toko Batik Papua Ilham) yang berada tepat di pinggir jalan utama, samping Rumah Makan Wong Solo.

Dalam aksi massa tersebut, Solidaritas Masyarakat Se-Sorong Raya Peduli Mahasiswa Malang dan Surabaya menyampaikan sembilan point tuntutan yang dibacakan di halaman Kantor Walikota Sorong di hadapan Walikota dan unsur Muspida. Sembilan Point Tuntutan yang disampaikan yakni:

Sembilan Point Tuntutan

Sejak tahun 1963-2019 Indonesia memperingati HUT kemerdekaan yang ke 74 tahun, dan Bangsa Indonesia menyatakan secara terbuka kepada orang Papua bahwa orang Papua adalah monyet sehingga kami orang Papua keluar dari Bangsa Indonesia dan berdiri sebagai suatu bangsa

Pemerintah Republik Indonesia segera pulangkan mahasiswa Papua dari tanah Jawa ke tanah Papua dan pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat segera pulangkan rakyat Indonesia, baik legal maupun ilegal dari tanah Papua.

Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia mewakili segenap bangsa Indonesia segera meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua.

Pemerintah segera bubarkan ormas Banser dari negara Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia segera tarik militer organik dan non organik dari tanah Papua.

Biarkan monyet hidup sendiri di bangsanya sendiri.

Kami minta Presiden Joko Widodo segera memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement kalimat monyet terhadap mahasiswa Papua.

Berikan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri (the right of self the determination for West Papua) kepada rakyat Papua.

Apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan kami lalu melakukan hal yang sama maka kami akan duduki seluruh orang Papua dari Sorong sampai Samarai dan dengan paksa mengusir pemerintah Indonesia dari tanah Papua.

Ketika massa berada di kantor walikota, saat bertemu dengan Pemda Kota Sorong, massa sempat melakukan lemparan ke arah Walikota Sorong. Situasi saat itu cukup mengkhawatirkan sehingga dilakukan penembakan gas air mata untuk menghalau

Ketika massa melakukan lemparan di areal bandara DEO, Kapolres langsung melaporkannya kepada Kapolda Papua Barat dan meminta petunjuk. Kapolda memberi petunjuk kepada Kapolres agar tetap melakukan upaya persuasif dalam menghalau massa, tidak menggunakan senjata tajam namun tetap berupaya agar mengamankan bandara.

Secara keseluruhan aksi massa ini tidak menimbulkan korban jiwa kecuali ada satu orang pun dari massa tersebut yang ditahan oleh aparat kepolisian.

Terkait pengamanan dan pemulihan kondisi Kota Sorong secara keseluruhan Kapolres menyampaikan bahwa saat ini sudah ada penambahan pasukan sejumlah 6 SSK dari Polri. Kita berharap agar situasi Kota Sorong bisa segera kondusif sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala.

Bertemu Kalapas Sorong

ada 23 Agustus 2019, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua mendatangi P kantor Lembaga Pemasyarakatan Sorong dan bertemu dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), Nunus Ananto. Dalam pertemuan tersebut, Kalapas menyampaikan kronologis sebagai berikut:

Senin, 19 Agustus 2019 kira-kira pukul 15.00 sudah mulai ada pergerakan massa melakukan unjuk rasa. Sekitar pukul 16.00 menjelang penguncian blok tahanan, saya melihat dari arah samping sebelah kanan Lapas ada lemparan batu dalam jumlah sangat banyak dari luar, mengarah ke dalam lapas ke arah sehingga melakukan perlawanan dengan membalas lemparan ke luar Lapas.

Dalam situasi seperti ini saya bersama staf yang ada berusaha untuk menjaga pintu utama atau pintu I dan pintu III kita pertahankan. Namun situasi semakin terdesak oleh para narapidana dan tahanan lalu saya mengarahkan pegawai ke pintu II agar langsung dikunci. Ternyata para penghuni lapas keluar semua staf jaga untuk segera mengamankan pintu I. Setelah dikunci, kami berjumlah 7 orang yakni Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Seksi Kamtib, KPLP dan beberapa pegawai. Setelah mulai ricuh pegawai Lapas yang berada di rumah dinas datang bergabung dengan kami.

Namun tiba-tiba dari arah ruangan registrasi perkantoran temboknya jebol. tidak berani memberikan statemen kalau pagar tembok tersebut dijebol dari arah luar. Namun faktanya, runtuhan batu-batu tembok tersebut ke arah dalam Lapas.

JARAN rasis yang terlontar dari mulut oknum U anggota TNI kepada mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya itu, telah tersebar begitu cepat ke seantero Indonesia.

Ujaran yang merendahkan martabat, telah menyulut itu berubah jadi anarkis dan terjadi di sejumlah daerah di Tanah Papua.

Di Provinsi Papua Barat terjadi di Manokwari dan Sorong pada 10 Agustus 2019 dan Fakfak pada 21 Agustus. Di Provinsi Papua terjadi di Deyai pada 28 Agustus, Jayapura pada 29 Agustus dan di Wamena pada 23 September 2019.

Aksi anarkis ini telah menelan korban jiwa dan harta. Bahkan pelayanan publik pun terhenti. Hal ini telah menyulut rasa benci dan dendam kelompok masyarakat Non Papua sehingga konflik horizontal nyaris meletus. Untuk meredam aksi anarkis itu, sedikitnya 8.000-an pasukan Polri dan TNI didrop ke Papua dan perlahan-lahan, situasi kembali normal. ***

KEDAMAIAN DI WAMENA YANG TERUSIK

ANTARA "KERAS" DAN "KERA"

IRIS Theodora Panggabean, guru kontrak mata pelajaran Ekonomi, siang itu, Rabu, 18 R September 2019, pukul 12:00 Waktu Papua, sedang mengajar di kelas 12 IPS. Saat itu, Ibu Riris meminta para muridnya untuk mengumpulkan tugas.

Ada 10 siswa yang tidak mengerjakan tugas. Mereka diberi hukuman berdiri di depan kelas dan membaca tugas yang diberikan itu, berulang-ulang. Kemudian, ibu guru menyuruh salah satu siswa laki-laki yang duduk untuk membacakan tugas itu. Tapi siswa itu tidak lancar membaca. "Kenapa kamu bacanya terbata-bata? Ayo ! Baca ulang dengan suara Keras,"pinta Ibu Guru Riris.

Setelah itu, proses belajar mengajar, berjalan seperti biasa. Interaksi antara murid dan guru pun,

Pada Sabtu (21/9), para siswa diminta kerja bakti untuk persiapan ulangan atau PTS (Penilaian Tengah Semester). Tapi ada sebagian siswa berkumpul di lapangan sekolah dan menuduh ibu Riris telah mengatakan kata "Kera" kepada temannya pada Rabu (18/9).

Melihat gelagat para siswa di lapangan, lalu Guru bagian kesiswaan, Debora Agapa mendatangi para siswa itu. "Ibu Guru Riris katakan "kera" kepada siapa dan siapa saksinya?" Tanya Ibu Debora kepada para murid yang berkumpul di lapangan itu.

Ketika Ibu bertanya ulang kepada Nikon, Thomas, Novri, Bastian, dan Rustam, mereka tidak bisa menjawab dan memberikan buktinya. Para siswa itu tidak mendengar kata "Kera" yang diucapkan Ibu Riris.

Setelah itu Ibu Debora meminta para guru berkumpul di kelas lalu memberikan penjelasan tentang tuduhan dari para siswa. Lalu, Ibu Debora meminta para siswa untuk menjelaskan. Ada siswa yang mengatakan, mereka tidak mendengar, Ibu Riris menyebut kata "Kera". Para siswa itu menyebutkan, Ibu Riris hanya meminta temannya untuk membaca dengan "keras"

Tapi ada juga yang menyatakan, kalau Ibu Riris menyebut kata "Kera" kepada salah satu murid. Walaupun ada perbedaan dalam mendengar, tapi tidak terjadi perdebatan. Bahkan, para siswa dan guru saling bermaafkan serta bersalaman. Saat itu juga, para siswa pun meminta maaf kepada Ibu Riris. Setelah itu, mereka menyanyikan lagu ulang tahun karena ada salah satu siswa kelas 11 yang berulang tahun lalu diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Ibu Guru Debora Agapa.

Keesokan harinya, Minggu 22 September 2019, penjaga sekolah menelpon kepala sekolah dan memberitahukan bahwa, sejak semalam (malam minggu hingga subuh) ada sejumlah orang memanjat pintu gerban lalu masuk ke sekolah melakukan pengrusakan. Sebagian kaca sekolah pecah dan umbul-umbul serta bendera merah putih, rusak.

Berdasarkan laporan penjaga sekolah ditambah informasi dari inteleljen, maka Kepala SMA PGRI Wamena, Heri Max Kasiha, menelpon ibu guru Riris Theodora Pangabean, supaya hari Senin (23/9) jangan masuk sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga menelpon dan menanyakan, Ibu Deborah Agapa seputar kejadian siswa yang melakukan protes.

Hari Senin, 23 September 2019 Pukul 07:00 WIT kepala sekolah sedang memberikan arahan kepada siswa untuk persiapan ujian. Lalu tiba-tiba, muncul dua orang menerobos pagar sekolah lalu masuk dan mengambil-alih pengeras suara. Mereka mengaku sebagai pemuda gereja (?).

Sementara di bagian luar pagar, sudah ada sejumlah pemuda (bukan siswa) yang berkumpul. Dua

Di tempat yang sama, Ketua Komnas HAM Provinsi Papua, Frits Ramandey mengaku telah mendampingi mahasiswa sejak diamankan, Senin sore kemarin untuk memastikan mereka dalam keadaan baik.

"Permintaan mahasiswa, mereka meminta Gubernur dan Komnas HAM tetap berada disini untuk memastikan kepulangan mereka ke rumah masing masing,"ungkap Frits.

Di kesempatan itu, Frits mengimbau warga nusantara tidak melakukan penyerangan balik pasca insiden bentrok kemarin.

"Saya juga ingin mengimbau warga lain yang kemudian berpotensi lakukan serangan balik untuk menahan diri," imbaunya. Menurut Frits, demo terkait pembukaan posko untuk pelajar dan mahasiswa eksodus yang digelar di halaman Rektorat Kampus Uncen bawah, Senin kemarin berlangsung aman dengan penjagaan ketat aparat keamanan.

"Namun berubah rusuh, saat mahasiswa dipulangkan ke asrama kawasan Ekspo Waena. Kalau sudah rusuh itu berarti kan kriminal, maka penegakan hukum penting untuk memberikan rasa aman bagi setiap warga Negara,"katanya.

Seperti diketahui bentrok yang terjadi antara mahasiswa dan aparat keamanan mengakibatkan seorang anggota TNI, Praka Zulkifli Karim dan empat warga sipil lainnya meninggal dunia. Sementara korban luka sebanyak 24 orang dari warga, tujuh anggota Brimob luka berat. (Andi/Frida)

NASEHAT Gubernur Lukas Enembe kepada Mahasiswa 1. Kalian mahasiswa datang kembali ke Papua tidak boleh berbuat kriminal yang dapat melanggar hukum. harus segera kembali ke tempat masing-masing untuk melanjutkan belajar/kuliah. 3. Masa depan Papua ada ditangan mahasiswa, untuk itu kalian harus kembali belajar dan berprestasi 4. Gubernur sebentar lagi akan selesai maka kalian mahasiawa yang akan melanjutkan pembangunan Papua. 5. Pemerintah Papua siap membantu mengembalikan semua mahasiswa ketempat asal kalian belajar. 6. Bagi yang tidak mau kembali maka Pemerintah Papua akan putus beasiswa belajar agar Papua maju. Jayapura, 24 September 2019

Akhirnya para penghuni menyebar ke arah pintu perkantoran registrasi dan keluar lewat dinding tembok sebelah kanan yang sudah dijebol.

Mengenai sumber atau titik api saya tidak bisa memberikan klarifikasi, karena saat itu saya tidak melihat secara langsung, kami masih bertahan dan siaga di pintu utama. Sepintas saya melihat kepulan asap dari arah ruang registrasi, entah dari luar atau dari dalam saya tidak tahu secara pasti.

Saat peristiwa ini terjadi saya terus berkoordiansi dengan pihak keamanan yakni Kapolres dan Komandan Kodim. Namun saat itu Kapolres pun sedang menangani massa sehingga beberapa kali panggilan telepon tidak dijawab.

Untuk saat ini aspek pengamanan sudah cukup. Kami mendapat dukungan dari Komandan Kodim Sorong dengan menempatkan 5 personil setiap harinya

Bertemu Pemda Kota Sorong

Pertemuan ini berlangsung di Kantor Walikota Sorong yang dipimpin langsung oleh Asisten II Setda Kota Sorong, Staf Ahli Walikota Sorong, Kabag Humas Pemerintaan Kota Sorong.

Hal-hal yang dibahas adalah menyangkut situasi dan kondisi pemenuhan HAM pasca unjuk rasa. Pada prinsipnya Pemda Kota Sorong sangat intens dan serius dalam menyikapi persoalan ini.

Pada kesempatan tersebut Asisten II menyampaikan bahwa aksi massa ini sudah berlangsung selama tiga hari. Secara moral ya seluruh Papua merasakan apa yang terjadi di Surabaya, Malang, dan Semarang.

Siapa pun manusia di dunia ini apabila disebut dengan nama sebutan "monyet" pasti marah. Unjuk rasa ini dilakukan secara spontanitas hal ini perlu kami garis bawahi agar tidak meluas ke mana-mana. Massa yang melakukan aksi unjuk rasa karena merasa kecewa atas sebutan bernada rasis itu. Aksi massa ini menyebabkan pelayanan pemerintah di Kota Sorong dihentikan sementara.

bergantian sesuai piket. Ada jugadukungan dari Brimob Polda Bali sebanyak kurang lebih 12 atau18 orang.

Sementara itu aspek pelayanan admnistrasi sudah mulai pulih karena kami sudah memiliki back up data yang baik. Administrasi terkait pembebasan para narapidana tetap dilayani seperti biasa. Sejak hari pertama setelah peristiwa ini terjadi sampai sekarang sudah ada 4 orang yang dibebaskan.

Jumlah para narapidana dan tahanan sebanyak 547 orang. Data per hari ini (23 agustus 2019) dikurangi 4 yang dibebaskan berjumlah 543 orang. Sementara saat ini jumlahnya sebanyak 279 orang. Sisanya masih kami upayakan melalui tim kami yang menyebar dan pihak kepolisian. Kami telah membuat posko operator untuk berkomunikasi secara intens dengan pihak keluarga warga binaan. Jika ada yang mau kembali secara baik maka kami akan jemput, datang sendiri, datang dengan keluarga kami perlakukan secara baik dan tidak ada sanksi administrasi. Kami tidak bisa berikan informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Selanjutnya Kalapas menyampaikan bahwa sampai saat ini belum bisa dipastikan, apakah peristiwa di lapas ini ada hubungannya dengan aksi massa di Kota Sorong atau tidak. Tetapi melihat dari situasi yang ada saat itu, kami menduga ada hubungan dengan aksi massa tersebut.

Aksi massa pada Senin, 19 Agustus 2019 adalah aksi yang terjadi secara spontanitas karena situasi, terkait harga diri orang Papua. Aksi ini boleh dibilang demo damai dan karena berjalan dengan aman sampai di halaman kantor Walikota Sorong dan bertemu walikota secara baik. Sebelum memberikan kesempatan kepada Walikota para pengunjuk rasa membacakan pernyataan sikap setelah itu menyerahkannya kepada Walikota Sorong. Dalam aksi ini, tidak ada palang memalang disepanjang jalan maupun fasilitas umum.

Pada saat kejadian, pegawai yang bertugas jumlah pegawai tujuh orang, Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Seksi Kamtib, KPLP saat itu keluar makan namun saat peristiwa kembali bergabung dengan kami, dan mulai ricuh, pegawai yang berada di rumah dinas bergabung dengan kami.

Bersama Asisten II Pemda Kota Sorong

Pada Selasa 20 Agustus 2019, ada 2 undangan atau surat pemberitahuan bahwa ada 2 kegiatan yaitu hari Selasa dan Rabu untuk mengajak masyarakat berkumpul kembali melakukan unjuk rasa dengan titik kumpul mulai dari Sorpus Kampung Baru sampai Kilometer 12 Kota Sorong.

Hari itulah situasi dan kondisi mulai memanas yang mengakibatkan pembakaran dan pengrusakan. Masa melanjutkan perjalanan ke Kantor Walikota Sorong dan bertemu Forkopimda Kota Sorong. Pada saat itu tidak ada pernyataan sikap. Pada hari Rabu, 23 Agustus 2019, masa kembali berkumpul dan melakukan unjuk rasa tetapi terkoodinir dengan baik.

Terkait aspek kambtibmas kami berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Namun menyangkut penambahan pasukan dari luar Papua Walikota Sorong tidak memintanya. Saat ini sudah ada penambahan pasukan tetapi atas kebijakan negara untuk menjaga dan memulihkan kondisi keamanan sehingga pemenuhan HAM bisa berjalan dengan aman pula.

Walikota Kota Sorong terus berkoordinasi dengan Forkompimda dan semua pihak yang berkepentingan di Kota Sorong. Terkait pemulihan kondisi Kota Sorong, terutama terkait pengrusakan dan pembakaran, Walikota telah memberikan instruksi agar segera dilakukan pendataan terhadap aset-aset pemerintahan, fasilitas publik, objek vital atau pun tempat usaha pribadi yang rusak. Setelah diidentifikasi kami segera memperbaiki sesuai dengan aturan yang ada.

Menurut sejumlah warga yang ditemui Tim Komnas HAM Perwakilan Papua, bahwa masyarakat Sorong marah karena kata Monyet.

Dijelaskan juga, selama ini, masyarakat yang berada di Kota Sorong hidup dari dahulu sampai sekarang, tidak ada masalah.

Letupan amarah masyarakat Sorong terungkap melalui pernyataan sejumlah masyarakat. "Tapi dengan adanya ujaran rasis ini, membuat masyarakat merasa sangat kecewa dan marah. Apa yang menyadi perbedaan bagi kami di negara ini sehingga kami disamakan dengan "Monyet." Negara ini memiliki undang-undang, kenapa kami harus begini. Apa salah kami. Aksi yang kami lakukan beberapa hari ini berturut-turut adalah spontanitas karena kami marah dan kecewa dengan negara ini."

(Melchior S Weruin, Yorgen Numberi & Tito Andy Verliyanto)

KACA-KACA DI BANDARA PECAH

KANTOR LAPAS DIBAKAR, KANTOR DPRD RUSAK PARAH

IANG itu, 19 Agustus 2019, sekitar pukul 14.00 WP, S Kota Sorong tegang. Pasalnya, massa sudah berkumpul di beberapa titik, lalu mereka long march melewati jalan utama - Jl. Ahmad Yani. Aksi massa ini berlangsung selama tiga hari berturut-turut, Senin– Rabu (19 -21 Agustus 2019).

Bukan hanya sekedar Long March, tapi massa memblokir jalan utama dan membakar ban bekas. Lalu amukan massa itu bertambah dengan melempar kaca-kaca dan merusak sejumlah kantor dan dibakar Kantor Lapas.

Belum puas juga, massa lalu bergerak melakukan pelempanran di area bandara Domine Eduard Osok dan membakar Toko Batik Papua Ilham yang berada tepat di pinggirjalan utama.

Berikut ini, ikutilah hasil pantauan Tim Komnas HAM Perwakilan Papua di Kota Sorong

Kondisi Kantor DPRD Kota Sorong

Bandara Domine Eduard Osok (DEO)

Secara keseluruan Bandara DEO hanya mengalami kerusakan pada bagian depan, area keberangkatan. Beberapa kaca hancur. Saat ini bagian jendela kaca yang hancur, sudah ditutup sementara dengan tripleks

Selain itu, pos kecil yang berada di pintu keluar bandara menuju jalan raya utama, kacanya juga hancur. Saat dilakukan pemantauan, belum dilakukan perbaikan.

Walau begitu, aktivitas penerbangan tetap berjalan normal seperti biasa. Namun tampak aparat keamanan lengkap dengan senjata masih siaga di area sekitar bandara.

Lapas Kota Sorong

Seluruh ruang perkantoran Lembaga Pemasyarakat barak atau sel bagi para narapidana dan tahanan. Kebakaran terjadi pada, Senin 19 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00. Beberapa bagian tembok dijebol dari dalam maupun dari luar. Kalapas Kota Sorong, Nunus Ananto, menyampaikan bahwa kebakaran di Lapas berawal dari adanya sekelompok massa yang datang di area Lapas dan melakukan lemparan ke arah bagian dalam Lapas

Tak lama berselang, api tiba-tiba muncul dari ruang registrasi. Pada saat kebakaran semua narapidana berusaha menyelamatkan diri. karena situasi kantor yang sedang terbakar. Tidak semua narapidana dan tahanan berniat untuk melarikan diri. Terbukti bahwa setelah api berhasil dipadamkan para narapidana dan tahanan yang tidak berniat lari, kembali ke lapas.

Jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 547 orang. 3 orang diantaranya memperoleh status bebas per 20 Agustus. Saat ini per 23 Agustus 2019 jumlah narapidana dan tahanan yang berada di lapas sebanyak 279 orang. Sedangkan 264 orang narapidana dan tahanan melarikan diri. Kalapas sudah melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Saat ini Lapas Kota Sorong menunggu penyelidikan dari pusat untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Beberapa bagian tembok yang dijebol sudah ditutup kembali dengan campuran semen dan batu. Selain itu beberapa bagian jendela yang pecah sudah ditutup sementara dengan seng dan tripleks.

Suplay makanan untuk kebutuhan para narapidana dan tahanan mengalami kendala karena beras yang berada di gudang pun ikut terbakar habis. Untuk sementara Kalapas telah berkoordinasi dengan Kakanwil Hukum dan HAM

Provinsi Papua Barat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan narapidana dan tahanan. Selain itu Kalapas meminta pihak PLN untuk melakukan sambungan listrik sementara menunggu perbaikan jaringan listrik secara keseluruan.

dukungan pengamanan dari TNI maupun Polri. Tampak di area Lapas beberapa anggota TNI dan Brimob lengkap dengan senjata berjaga-jaga.

Kantor DPRD Kota Sorong

Gedung DPRD Kota Sorong mengalami kerusakan yang cukup parah. Beberapa ruangan yang berada di lantai 1 Ruangan Waket II, Ruangan Sekwan terbakar habis. Api sudah menjalar ke lantai II, beruntung saja cepat dipadamkan. Hampir semua bagian jendela kaca di bagian depan maupun belakang kantor lantai I dan sebagian di lantai II hancur akibat lemparan massa. Massa juga membakar satu buah mobil dan duah buah sepeda motor yang diparkir di parkiran kantor DPRD.

Tidak ada satu pun pimpinan dewan atau para pegawai yang ditemui oleh Tim Komnas HAM Perwakilan Papua. Menurut informasi saat peristiwa terjadi, semua anggota dewan dan Sekwan sedang berada di Jakarta. Sedangkan para pegawai tidak masuk kantor karena alasan keamanan.

Brimob lengkap dengan senjata dan beberapa anggota TNI sedang berjaga-jaga.

Kantor Disdukcapil

yang berada di belakang kantor Walikota juga mengalami kerusakan. Hampir semua jendela kaca hancur akibat dilempar massa.

Saat Tim Komnas HAM Perwakilan Papua mendatangi Kantor Disdukcapil, tampak para tukang sedang melakukan perbaikan yakni menutup atau menambal lubang jendela tersebut menggunakan tripleks. Sedangkan para pegawai membersihkan pecahan-pecahan kaca.

Salah seorang pegawai menyampaikan bahwa semuanya terjadi begitu cepat. Massa yang melewati jalan di depan kantor tiba-tiba saja melakukan lemparan ke arah kantor.

(Melchior S Weruin, Yorgen Numberi & Tito Andy Verliyanto)

2Rako Depan Ofimpus CollectioKaca Pecah3nio
2Ko Deretan Olimpus CollectioKaca Pecah3 nko
2PT. Sukses Maju Ahaca PecahBanguman
2Rummh Depan YPPKKaca Pecah1 rumah
5iMar dom Ruko Tanjungerbakar Hangas1 moto
Rurmh Makan PadangKaca Pecah1 Rurruh
2Kios disamping Viola HotKaca Pecah1 Kios
8Hotel ViolaKaca PecahHotel
9RukoKaca Pecahnuko
Hotel AgungKaca Pecahhote
1TTgtalar3 Mesin ATM
Podgang BensinTebalar1 rumah
LRummh delat Nabila LaundryKaca PecahI rumah
1Ruko Toko Rak & FashionKaca Pecah1 niko
Loko Batik IlhamKaca Pecah1 nuko
1Mobil di Toko Batik IlhamTebakarmobil
1Toko Distributor PertaminaKaca PecahRuko
2Agen Garuda CargoKaca PecahI riko
PeadaianKaca Pecah niko
2Bengkel MKaca Pecahpenglel
21.Pis Spkming Bran Polsek KP. Kaaca Pecah1 Pos
22RumhKaca Pecahrumah
2Geregja Behel IndonesiaKaca Pecah1 Gereja
2Rumh delat GBIKaca Pecahnumah
5Ruko Naga LogistikKaca PecahI niko
2Beauty StudioKaca PecahI nikp
Zinar AluminiumKaca Pecah1 niko
28Apnk BN Brk Mindn, BankKaca Pecah3ATM
29Kafe BakinKaca Pecalnuip
3Kilinik Sehat PlaKaca Pca1 nuko
3Cito Laboratorium KlinKaca Paca1 Ruko
3RummhK Pnumah
One LaundryKaca Pecah1 Kios
ufa PropertyCaca Pecah1 Ruko
3Warung Makanaca Pecah1 Kios
3Warung MakaKaca Pecah1 Kios
3KiosKaca Pecah1 Kios
3Tukang CukurKaca Pecah1 Kios
39Hotel Humbold BayKaca Pecah1 Hotel
40Bengk1 Bengkel
41Rumah dan tempat usahaahis mata dengan1 rumah
4Ruko PT. Soney nayaKaca Pecah3 Ruko
43PT. Salam Pacific IndonesiaKaca Pecah1 Ruko
44Kios Depan Polsek Pelabuhantanah tesakar5 Kios
4Mobil di B -OneTerbakarMobil
8Motor di B -OnerbekaMotor
GPos di tanah MesraTerbakar1 Pos
48Gedung Kememhub Lantalaca PecahGedung
49Ruang Tunggu PelabuhanTerbakarGedung
50Ruko Surya, Honda, dan sekitamTerbakar6 Ruko
51Kantor Bea CukaierbakarGedung
52Ruko depan Kantor Bea CuTerbakar2 Ruko
5Rumah depan Pintu PelabuhanTerbakarrumah
54Kios depan Pintu PelabuhanTerbakar4 Kios
55ATM Bank PapuaKaca Pecah1 ATM
56ATM Bank BNI & Bank BRIKaca Pecah2 ATM
57Rumah di depan Balai KartinaTerbakar4 rumah
58Tempat Kos 4 lantaierbakar dan hancur1 Gedung
59.Gedung Balai Kartika Menterierbakar dan hancurGedung
60Kios depan Pelabuhan Conineferbakar dan hancur3 Kios
61Kutan Susin di depin PelabunanTerbakarrumah susun
6umah depun Pelabuhan ContainerKaca Pecah1 rumah
63Ruko dekat Polsek PelabuhanKaca Pecah4 Ruko
64Rumah disamping Polsek PelabuhaKaca Pecal1 rumah
65Klinik Keselatan pelabuhan LantaiKaca Pecah1 Ruko

(Tim pelapor : Tito A. Verliyanto, Christine Mansawa, Naomi Nasadit, Heru Yulianto Nurprasetyo)

KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PAPUA DAN GUBERNU PAPUA BERTEMU 735 MAHASISWA DI MAKO BRIMOB KOTA RAJA

AYAPURA- Sebanyak 733 mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang sebelumnya diamankan karena terlibat bentrok dengan aparat keamanan di Expo Waena, Kota Jayapura, Senin (23/9) kemarin, 726 di antaranya telah dipulangkan, Selasa (24/9) siang.

Ini setelah Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama Komnas HAM menemui mereka di Mako Brimob Kotaraja, Abepura. Gubernur memberikan jaminan untuk pemulangan mahasiswa yang sebagian besar merupakan mahasiswa eksodus. Sementara tujuh di antaranya masih ditahan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, terkait bentrok yang menyebabkan adanya korban jiwa dan korban luka luka.

"Mereka ini mahasiswa terkait kejadian kemarin di Waena, kemudian polda tahan mereka disini. Hari ini dipulangkan dari 733, tujuh di antaranya masih ditahan untuk pendalaman karena kejadian kemarin ada kematian dan luka-luka, nanti hasil pendalaman dari polda kalau tidak ada bukti akan dibebaskan,"ujar Gubernur kepada pers usai menemui mahasiswa yang ditahan

Gubernur yang didampingi Kapolda Papua, Irjen Pol Rudolf A Rodja, Pangdam Cenderawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Apalagi kabarnya masih akan ada lagi mahasiswa yang kembali ke Papua. Gubernur menyayangkan sikap mahasiswa eksodus yang menolak untuk bertemu dirinya.

tidak datang. Nanti sudah kejadian seperti ini, baru bisa bertemu. Kita harap ke depan tidak akan terjadi lagi,"ungkap Gubernur.

"Mahasiswa kita ini kan tunggu teman-teman yang masih sisa di pulau Jawa. Informasi terakhir saya dengar mereka masih akan lakukan demonstrasi disana. Ini mereka pulang semua baru ada kegiatan apa, kita belum tau karena mereka belum informasi kepada kita,"sambungnya.

Sekali lagi Gubernur mengingatkan, agar mahasiswa tidak boleh melakukan tindakan kriminal sebab telah banyak korban yang berjatuhan.

"Tidak boleh lagi ada tindakan yang merugikan orang banyak. Apalagi anarkis itu kita minta mahasiswa yang ada hari ini harus kembali ke tempat studi mereka. Kita sudah siap untuk angkut mereka kalau sudah siap,"seru Gubernur.

diambil massa. Dua hari setelah peristiwa ini dengan bantuan Pemda setempat massa sudah mengembalikan 9 pucuk senjata secara bertahap. Saya sudah melapor peristiwa ini kepada pimpinan kami dan saat ini kami sedang menunggu Tim dari Mabes TNI untuk melakukan invetigasi juga melakukan komunikasi dan koordinasi kepada semua pihak dalam upaya mencari 1 pucuk yang hingga hari ini belum dikembalikan

Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua tidak hanya meminta keterangan dari berbagai sumber. Tapi juga melihat langsung Deiyai, tempat terjadinya peristiwa anarkis tersebut. Pada kesempatan tersebut Tim menemukan beberapa fakta sebagai berikut:

Terdapat 34 lubang bekas tembakan di dinding kantor Bupati Deiyai bagian belakang, 4 diantaranya mengenai kaca jendela dan 1 diantaranya mengenai dinding yang terbuat dari kayu atau papan yakni Pos Satpam.

Melihat lubang bekas tembakan tersebut dapat dikatakan bahwa secara kasat mata tembakan berasal dari arah luar menuju ke dalam kantor.

Selain itu Tim juga menemukan beberapa bagian kantor yang dirusak massa, 3 buah jendela kaca hancur seperti dipukul dengan benda keras. Sementara di beberapa sisi gedung terlihat bekas-bekas patahan anak panah, dua buah noken dan batu-batu yang diduga

Sementara di jalan bagian belakang kantor Bupati Deiyai ke arah kiri kira-kira 20 meter masih terlihat mobil inova hitam dalam keadaan rusak berat terperosok ke arah parit. Ada batu-batu di dalam mobil yang diduga digunakan untuk melempar dan merusakan mobil. Terlihat bekas darah di bagian depan mobil tepatnya di dekat perneling, masih terasa bau amis darah dari tempat tersebut. Di tempat itu juga terlihat beberapa bekas patahan anak panah.

Sementara di halaman depan kantor Bupati, tiang bendera masih kokoh berdiri tanpa tali dan tanpa bendera. Sementara masih terlihat tali rafiah yang digunakan oleh massa sebagai tali komando.

sejak peristiwa 28 Agustus 2019 hingga hari ini para pegawai belum masuk kantor untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga pelayanan publik tidak bisa berjalan normal. Kalau pun para pegawai datang, mereka hanya sekedar absen lalu kembali ke rumahnya.

Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan kepada Asisten III agar segera dilakukan pemulihan dan berkomunikasi dengan semua pihak agar pelayanan publik dapat berjalan secara normal.

belum berjalan optimal sebagaimana mestinya. Pihak aparat kemanan pun masih berjaga-jaga. Sementara di pihak TNI masih berupaya untuk mencari 1 pucuk senjata yang hingga saat ini belum dikembalikan. Komnas HAM mendorong upaya rekonsiliasi terhadap semua pihak dan penindakan hukum bagi para pelakunya. (Frits B Ramandey, Melchior S Weruin, Yan C H Hamadi)

Mobil kijang milik TNI yang sudah dirusak dan didorong ke arah parit, salah seorang anggota TNI mening

ATA bernada rasis yang K diskriminatif itu, telah menyulut amarah orang asli Papua. Tidak hanya di Manokwari dan Sorong, Provinsi Papua Barat. Di Kabupaten Fakfak pun, orang asli Papua marah.

Pada 20 Agustus 2019, aksi di Kabupaten Fakfak berjalan damai. Tapi aksi ini kemudian berlanjut pada 21 Agustus 2019 dan akhirnya bermuara ricuh.

Bagaimanakah dampak dari aksi di Kabupaten Fakfak itu? Berikut ini, ikutilah laporan Tim Komnas HAM Perwakilan Papua, Sebagai berikut:

HAM Perwakilan Papua melakukan perjalanan dimulai dari Bandara Sentani Jayapura menuju Bandar Udara Domine Ueduard Osok Kota Sorong. Perjalanan ke Sorong karena penerbangan tidak ada yang langsung ke Fakfak. Untuk itu, tim harus transit dan menginap di Kota Sorong.

Kamis. 12 September 2019, pukul 09.10, Tim tiba di Bandar Udara Torea Kab. Fakfak dan langsung mencari tempat penginapan. Hari pertama di Fakfak ini, Tim membagikan undangan permohonan audiensi kepada sejumlah instansi dan dewan adat.

Pada hari, 23 September 2019, pukul 08.45, tim menuju RSUD Fakfak untuk meminta data korban yang dirawat di rumah sakit. Di RSUD, tim bertemu dengan Direktur Rumah Sakit dr. Maulana K. Patiran, MM.Kes. Menurut Direktur Rumah Sakit itu, bahwa hanya ada 1 pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut, bernama Manarson Ndrot Ndrot, umur 20 tahun, korban ditemukan di sekitar kantor Bank Papua, pukul 13.00 pada 21 Agustus 2019. Hasil didiagnose korban terkena benda tajam di daerah perut sampai menembus ke usus dan saluran kemih. Karena itu, dilakukan penangan operasi sekitar 6 jam. Setelah 4 hari dari masa oprasi dilakukan operasi kembali. Karena dirasa kondisi pasien tidak membaik lalu dirujuk ke rumah sakit di Makasar.

Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua bersama Direktur RSUD Fakfak

FAKFAK JUGA RICU

Dokter Maulana K. Patiran, MM.Kes menjelaskan, kondisi pasien di Makasar sudah membaik tetapi belum. Tapi hingga kini, pihak rumah sakit dan polisi belum bisa dipastikan benda tanjam apa yang menyebabkan korban terluka. Untuk dana perawatan pasien sendiri bersumber dari dana BPJS dan bantuan dana dari pihak RSUD Kabupaten Fakfak dan Pemerintah Daerah setempat.

Setelah dari Rumah Sakit, pada 24 Agustus 2019, sekitar pukul 10.15, Tim menuju ke Kantor Polres Fakfak. Tim bertemu Bapak Misbahul Munir Kasat Reskim Polres Kabupaten Fakfak. Menurut beliau demo berlangsung dua hari, demo pertama yaitu tanggal 20 Agustus 2019 dan berlangsung aman, kemudian pada tanggal 21 Agustus 2019 terjadi demo kembali, dan demo kedua itulah yang berlangsung ricuh dan bentrok dengan warga sekitar.

Dari pihak kepolisian sendiri sebenarnya tidak mengeluarkan surat izin untuk demo kedua tersebut dikarena pihak kepolisian sudah mengidentifikasi akan ditungguangi isu Papua Merdeka. Pada demo kedua ini, pada pagi hari demo sudah dimulai dengan diawali

n Polres Kab. Fakfak Misbahul Munir

Saat itu pihak kepolisian berupaya dengan pendekatan persuasive. Kekuataan aparat saat itu sekitar 100-200 personil Polri yang di backup TNI. Tapi jumlah aparat ini tidak bisa aliasi merah putih sehingga terjadi ben trok dengan kelompok penduduk asli.

Akibatnya, terjadi pengrusakan pada sejumlah gedung pemerintah dan fasilitas umum seperti gedung pasar Thumburuni, Gedung Dewan Adat, Kantor Perindo Kabupaten Fakfak, Kantor Pegadaian, Bank Papua, Bank Mega, ATM BNI, ATM Bank Mandiri.

Untuk meredam aksi massa yang kian anarkis, akhirnya polisi melakukan tindakan pembubaran aksi masa dengan tembakan gas air mata dan peluru hampa.

Dari kerusuhan itu, hanya ada korban luka berat satu orang yang sudah dirujuk ke rumah sakit di Makasar. Untuk korban luka ringan sendiri mungkin banyak tetapi tidak ada yang melaporkan ke pihak Kepolisian.

Langkah yang sudah dilakukan pihak kepolisian untuk selanjutnya, yaitu Bimas dan Brimob ke sejumlah kampung untuk memberikan pengertian bahwa keadaan sekarang sudah aman dan agar saling menjaga kedamaian.

Dari kerusuhan itu, pihak kepolisian sudah menahan tiga orang tersangka kasus pengrusakan, pembakaran dan kasus makar. Mereka berinisial JE, MT dan RR dengan klasifikasi kasus berbeda–beda.

Tim sempat sempat melakukan pertemuan dengan tiga orang tersangka di tahanan Polres Kabupaten Fakfak.

Pukul 14.00, Tim melanjutkan pertemuan ke Kantor Bupati Fakfak, Di sini, Tim bertemu dengan Asisten II Bapak Charles Kambu, S.Sos. Msi. Saat itu Bapak Bupati dan sejumlah pejabat Kabupaten sedang ada dinas di luar kota, dan menurut beliau pada saat itu pemerintah langsung mengeluarkan pengumuman keadaan darurat, terutama pada segi keamanan.

Dari kerusuhan tersebut yang mengakibatkan kebakaran pada pasar Thumbui ada sekitar 1021 los/lapak pedagang yang mengalami kerugian, dan untuk sementara mereka berjualan di tempat seadanya di sekitar jalan pasar.

Pemerintah Kabupaten Fakfak sendiri pada tanggal 31 Agustus 2019 di Rumah Negara sudah melakukan rekonsiliasi dengan beberapa elemen diantaranya Dewan Adat Fakfak, Aliansi Merah Putih, dan para kepala kampung dengan menggunakan proses adat dengan semboyan yakni 1 tungku 3 bantu dalam arti didalamnya masyarakat majemuk didalamnya ada Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katholik, prosesi adat dilakukan dengan cara penyembelihan 3 kambing dan doa bersama

Dari kegiatan tersebut mereka sudah sepakat untuk berdamai. Pemerintah berjanji akan melakukan gelar/pertemuan bersama yang melibatkan semua unsur yang melibatkan Kampung – kampung, tokoh agama, dewan adat untuk dilakukan Konsensus bersama.

Dampak dari amukan massa itu, Pemerintah daerah telah menyurati Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden memerintahkan Kementerian Keuangan, PUPR dan Kementerian Sosial sempat datang ke Fakfak untuk pengambilan data.

Dari pendataan itu, Kabupaten Fakfak sendiri mendapat sejumlah bantuan dana untuk permodalan dan dipergunakan sebagai perbaikan terhadap pasar Thumburuni, Kantor Dewan Adat dan beberapa fasilitas umum yang terkena dampak.

Pada hari selanjutnya, Sabtu 14 September 2019 tim melakukan ke lokasi ke beberapa tempat yang mengalami pengrusakan, seperti Pasar Thumburuni hangus terbakar, Kantor Dewan Adat juga hangus terbakar, Kaca Gedung Kantor Perindo pecah, Kaca Kantor PSUP pecah, Kantor Pegadaian kaca pecah, Bank Mega kaca pecah, Bank BNI kaca pecah, Bank Papua Kaca pecah, Gedung dan mesin ATM Bank BNI rusak, ATM Bank Mandiri rusak, ATM Bank BRI rusak dan mobil, truk milik Atlantik. (Tim Komans HAM Perwakilan Papua : Livand Breemer, Ronal S. Rumbiak, Heru Yulianto Nurprasetyo, RonaldF Kabes)

Pertemuan Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua bersama Asisten II Pemda Fakfak Charles Kambu, S.Sos. Msi

Menurut informasi dari korban Bernadus Kotoki, ia ditembak dari arah kantor bupati saat berada di luar tembok kantor bupati. Sedangkan Leander Doo mengalami luka tembak di paha kanan dalam yang menyebabkan patah tulang sehingga harus dipasang pent. Leander Doo ditembak di halaman kantor bupati Deiyai. Leander Doo merupakan salah satu tersangka dan saat ini sedang dijaga oleh aparat kepolisian.

Berikut data korban yang diterima di RSUD Madi

Korban yang meninggal dunia: 1) Mr. X, 30 tahun, alamat Waghete (sipil) 2) Mr. XX, 28 tahun, alamat Waghete (sipil) 3) Mr. Alpius Pigai, 24 tahun, alamat Waghete ( sipil) 4) Mr. Kotouki, 35 tahun, alamat Waghete (sipil) 5) Mr. Ericson Edi Chandra, 37 tahun, alamat Palembang (TNI)

Korban yang dirawat di RSUD Madi: 1) Yos Iyai, 26 tahun, Waghete (sipil) 2) Simon P Ukago, 27 tahun, Waghete (sipil) 3) Stepanus Goo, 29 tahun, Waghete (sipil) 4) Melanus Mote, 34 tahun, Waghete (sipil) 5) Yunes Kayame, 26 tahun, Waghete (sipil) 6) Step Pigai, 26 tahun, Waghete (sipil) 7) Gergorius Tekege, 25 tahun, Waghete (sipil) 8) Samuel Edowai, 27 tahun, Waghete (sipil) 9) Yohanis Adii, 47 tahun, Waghete (sipil) 10) Akmal Riyadi, 25 tahun, Madi (polisi) 11) Habelino Sawaki, 25 tahun, Madi, (polisi) 12) RifkiAprianto, 19 tahun, Madi, (polisi) 13) Dedi Taine, 21 tahun, Madi (polisi) 14) Sunendra, 31 tahun, Waghete, (TNI) 15) Arip, 37 tahun, Waghete, (TNI) 16) Elisabeth Mote, 29 tahun, Waghete, (sipil) 17) Mr. X, Waghete, (sipil) 18) Juven Pekei, 35 tahun, Waghete, (sipil) 19) Leander Doo, 24 tahun, (sipil) 20) Alex Pakage, 50 tahun, Waghete 21) Jhon Badii, 20 tahun, Waghete, (sipil) 22) Bernadus Kotoki, 50 tahun, Waghete, (sipil) 23) Mikael Bukega, 26 tahun, Waghete, (sipil) 24) Andreas Doo, 30 tahun, Waghete, (sipil)

Priambodo. Dalam kesempatan tersebut mereka menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Kami berasal dari berbagai Kodam yang pada intinya mempersiapkan pembentukan Kodim.

Terkait peristiwa ini, kami diminta oleh pihak kepolisian Resor Paniai untuk turut membantu pengamanan aksi demo tersebut. Saat itu, 28 Agustus 2019, kami tugaskan 10 orang anggota untuk turut membantu pihak kepolisian. Tiga anggota menggunakan mobil inova hitam

Tidak ada satu pun anggota TNI yang memegang senjata. Hal ini sesuai dengan arahan dari pimpinan kami agar mengedepankan pendekatan persuasif. Selain itu khusus untuk di Deiyai ada surat permintaan dari Bupati agar aparat keamanan yang bertugas di Deiyai tidak boleh memperlihatkan senjata api saat sedang melaksanakan tugas.

Ketika massa sudah mulai demo di halaman kantor bupati bagian depan, tiba-tiba saja datang massa dalam jumlah yang sangat banyak dan merusaknya secara brutal. Dua anggota kami terdesak karena massa mengepung dan dipaksa mundur dan masuk ke dalam halaman

Sedangkan satu anggota kami dibunuh oleh massa menggunakan kampak dan anak panah. Massa berhasil mengambil 10 pucuk senjata dan lari. Setelah itu, massa mendorong mobil dari tempat parkir ke arah parit sejauh kira-kira tujuh meter.

Pertemuan dengan pihak TNI

Setelah mendapat laporan dari salah seorang anggota TNI bahwa satu anggota TNI meninggal dunia dan senjata dirampas, saya segera melapor ke pimpinan, arahan dari pimpinan agar kami tetap persuasif dan tetap waspada untuk menjaga keselamatan diri kami.

Sebagai komandan, saya bertanggung jawab penuh atas meninggalnya salah satu anggota kami dan hilangnya 10 pucuk senjata tersebut. Namun saya juga dengan jiwa kstaria mengakui bahwa semua anggota saya taat pada arahan pimpinan. Tidak ada satu pun yang memegang dan menggunakan senjata dalam peristiwa tersebut. Seandainya ada anggota saya ada yang menggunakan senjata tersebut maka tentu akan berbeda ceritanya.

Setelah peristiwa ini, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, tokoh-tokoh adat, agama dan rekan-rekan dari kepolisian untuk mencari senjata yang

Berdasarkan data ini, rekapitulasinya sebagai berikut:

Bangunan Terbakar 12 Bangunan

Bangunan yang pecah kaca 154 Bangunan

ATM yang hancur ada 3 unit

Kios yang ludes terbakar 40 unit

Rumah makan yang terbakar berjumlah 8 unit

Kerndaraan yang terbakar berjumlah 5 unit.

Aksi kemarahan pengunjuk rasa Kantor KPU Provinsi Papua hangus terbakar. Kamis, 29 Agustus 2019

Kerusakan di Waena, Perumnas I-III, Padang Bulan, Abepura

Kerusakan di Waena, Perumnas I-III, Padang Bulan, Abepura
NUraian WaenaJmlKondisiKeteranganKet Tambahan
FWaena Rumah18Rusak RinganKaca jendela12 Ruko,6 Warung
(Ruko) Hotel1Rusak Ringanpecah Kaca jendelaHotel Metta Star
Bank1Rusak Sedangpecah Seluruh kacaBank BTN
Rumah SusunRusak ringanpecah termasuk mesin ATM pecah Kaca jendelaMilik TNI
Perkantoran2Rusak Ringanpecah Kaca jendelaKantor Diklat Kota
pecahJayapura, PTUN
²Perumnas I
III
3Padang Bulan_
Ruko80Rusak RinganKaca jendela pecah
Rumah Tinggal6Rusak Ringanpecah Kaca jendela
Rumah Ibadah1Rusak Ringanpecah Kaca jendela
Sekolah STIKES1Rusak RinganKaca jendela
FBank2Rusak Ringanpecah Kaca jendelaBank BRI, Bank
PerkantornRusak Ringanpecah Kaca pecahMandiri,ATM BNI Kantor BIN,Kantor Bantuan Hukum Ahimsa, Kantor Pengacara Piter Ell,dkk, Kantor Partai Gerindra,Kantor Partai
4AbepuraHanura,Kantor PAK HAM
Ruko30Rusak RinganKaca jendela
Hotel3RusakRinganpecah Kaca jendela pecahHotel Grand, Hotel Matos, Hotel Green
FPerkantoran3Rusak RinganpecahAbepura Kantor Pos, Kantor Notaris Jhon Lui,
5Kendaraan/4Rusak RinganKaca mobil necahKantor Samsat
AlatMobileti n diin
1RusakberatTerbakarMobil patroli Polisi

DEYAI JUGA RUSUH

Kabupaten Deyai Rusuh. Sedikitnya 4000 orang yang melakukan aksi demo damai itu, berubah jadi brutal. Empat orang warga sipil dan satu anggota TNI meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Untuk itu, Komnas HAM RI Perwakilan Papua turun langsung melakukan pemantauan terhadap kondisi HAM di kabupaten ini.

EDAMAIAN yang menyelimuti K masyarakat Kabupaten Deyai, tiba-tiba terusik. Pasalnya, gelombang demonstrasi menentang rasisme yang dilakukan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Rasisme di Kabupaten Deiyai itu, berakhir anarkis. Korban jiwa pun berjatuhan. Ada yang meninggal dunia dan luka-luka, baik masyarakat sipil maupun aparat keamanan.

Aksi demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap ujaran rasisme yang dilontarkan kepada mahasiswa Papua di Surabaya.

Awalnya, demonstrasi dilakukan di halaman Kantor Bupati Deiyai pada 26 Agustus 2019. Aksi yang diwarnai dengan pengibaran Bendera Bintang Kejora itu, berjalan damai. Tapi pada 28 Agustus 2019, massa kembali demo. Awalnya, demo ini berjalan damai. Tapi situasi berubah secara tiba-tiba dengan hadirnya kelompok massa yang mencapai ribuan dan langsung melakukan waita mengelilingi halaman kantor Bupati Deiyai. Pihak kemananan tidak bisa mengendalikan massa hingga akhirnya terjadi chaos antara massa dengan pihak aparat keamanan.

Ketika mendengar kabar, bahwa Deyai rusuh, maka Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua turun langsung melakukan pemantauan terhadap kondisi HAM di kabupaten ini. Tim yang dipimpin Frits B Ramandey bertemu dengan Pastor Santon Tekege di Kompleks Pastoran Enarotali.

Pada saat aksi demo, Pastor Santon berada di Deiyai. Pastor banyak memperoleh informasi dari masyarakat berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Menurut Pastor Santon, demonstrasi menentang rasisme dalam bentuk aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya di Deiyai saja. Pada 26 Agustus 2019 aksi damai dilakukan secara serempak di Paniai, Deiyai dan Dogiyai.

Saat itu massa menyampaikan beberapa tuntutan yaitu mereka menentang atau menolak dengan keras segala bentuk rasisme dan menuntut dilakukannya referendum. Aksi damai ini dikawal oleh pihak kepolisian sampai selesai.

Pada hari tersebut aksi damai di tiga wilayah ini berjalan dengan aman. Tapi khusus di Deiyai aksi damai tersebut diwarnai dengan berkibarnya bendera

Bintang Kejora yang diawali dengan penurunan bendera merah putih di tiang bendera depan halaman Kantor Bupati Deiyai dan diganti dengan bendera Bintang Kejora. Kejadian ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam.

Menurut Pastor, berkibarnya bendera Bintang Kejora ini diluar kendali atau kesepakatan massa Front Rakyat Anti Rasisme dengan kelompok yang menaikan bendera.

Dalam aksi ini, massa menuntut Bupati Deiyai, Ketua DPRD Deiyai dan Tokoh Adat agar turut menandatangani petisi yang sudah dibuat Front Rakyat Anti Rasisme.

Pada saat massa melakukan waita mengitari halaman di dalam kantor Bupati maupun di luar. Tiba-tiba ada mobil fortuner putih yang melintasi jalan di belakang kantor Bupati menabrak salah seorang massa bernama Justinus Takimai. Pengendara mobil tersebut diduga aparat keamanan yakni dua orang tentara dan dua orang polisi.

Tabrakan inilah yang memicu terjadinya aksi anarkis. Massa marah dan melakukan bentrokan dengan aparat yang saat itu berada di depan Gedung Kantor Bupati.

Karena situasi tidak bisa dikendalikan polisi menembakan gas air mata. Ada pula gas beracun yang dilempar dengan menggunakan botol (serupa botol sprite) berwarna merah. Situasi malah semakin anarkis. Terdengar bunyi tembakan dari beberapa arah, dari arah belakang dan seputaran depan kantor bupati.

warga sipil dan satu orang anggota TNI meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka.

Dari peristiwa itu, ada 9 orang yang telah ditangkap dan ditahan oleh pihak Polres Paniai untuk dimintai pertanggung jawaban.

"Saya meminta Komnas HAM Papua melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengetahui sebabsebab terjadinya bentrokan ini," pintah Pastor Santon Tekege.

Untuk itu, Tim komnas HAM RI Perwakilan Papua bertemu dengan Sembilan orang yang diduga sebagai penanggung jawab aksi demo di Deiyai. Kesembilan orang adalah: Sem Pigay, Yos Iyai, Mikael Pigay, Stefanus Goo, Yufen Pekey, Alex Pakage, Melianus Mote, Simon Petrus Ukago, dan Andreas Douw.

Kepada Tim Komnas HAM Papua,

kesmbilan orang itu menyampaikan keterangan sebagai berikut: Aksi damai ini yang kami lakukan sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap ujaran rasisme. Kami tergabung dalam kelompok Front Rakyat Anti Rasisme dengan Koordinator Utama Yulianus Mote dan Koordinator Lapangan Sem Pigay.

Foto bersama para tahanan di Ruang Tahanan, Polres Paniai

Sebelum aksi pertama, 26 Agustus 2019, kami telah melakukan rapat persiapan pada 25 Agustus 2019. Dalam rapat tersebut kami membahas mengenai persiapan, pembagian tugas dan diakhiri dengan pembacaan tuntutan. Ada beberapa point tuntutan, diantaranya, menentang rasisme, menuntut referendum dan mendirikan monumen berbentuk monyet di Tigido, Deiyai.

Pada rapat persiapan tersebut, kami sepakat agar dalam aksi nanti semua peserta yang jumlahnya kira-kira seratus orang berada dalam satu komando. Tidak ada pembahasan mengenai pengibaran bendera Bintang Kejora.

Aksi pertama, 26 Agustus 2019 kami lakukan sesuai dengan kesepakatan rapat. Ketika berada di halaman kantor Bupati Deiyai, kami membuat tali komando dan semua peserta aksi berada dalam komando tersebut. Namun tiba-tiba ada satu kelompok yang datang membawa bendera Bintang Kejora dan bendera KNPB.

Secara tiba-tiba massa KNPB memaksa untuk menaikan bendera Bintang Kejora. Kami sempat melarang namun kami diancam dengan menggunakan panah. Dalam keadaan tersebut kami tetap meminta agar bendera Bintang Kejora diturunkan, akhirnya bendera berhasil diturunkan.

Bendera bintang Kejora berkibar kurang lebih 30 menit di depan halaman kantor Bupati Deiyai. Setelah bendera Bintang Kejora diturunkan, kami membaca tuntutan dan meminta agar pihak Pemda ikut menandatanganinya. Namun karena sudah sore permintaan tersebut tidak dilaksanakan. Akhirnya kamibubar dengan aman.

Untuk aksi kedua, 28 Agustus 2019. kami lakukan rapat pada, 27 Agustus 2019. Pada intinya kami membahas soal pembagian tugas dan bersepakat agar Pemda dalam hal ini Bupati dan Ketua DPRD maupun tokoh adat turut menandatanginya. Semua peserta tetap dalam satu komando.

Kami meminta mereka agar masuk dalam tali komando. Massa tidak mendengar arahan kami tersebut karena jumlahnya sangat banyak. Karena berdesakan, akhirnya tali komando putus. Di luar halaman kantor bupati pun ada massa dalam jumlah yang banyak pula. Saat itu massa sangat sulit untuk dikendalikan. Secara tiba-tiba mereka melakukan waita mengitari halaman kantor bupati. Massa membawa panah terutama yang berpakaian adat koteka. Massa yang berada di luar kantor bupati pun melakukan waita.

Setelah itu secara tiba-tiba terjadi bentrokan dengan pihak aparat. Kami tidak tahu apa penyebabnya. Aparat langsung menembak gas air mata ke arah kami. Kami langsung tiarap dan yang lainnya lari untuk menyelematkan diri. Setelah peristiwa ini terjadi baru kami tahu bahwa ada yang meninggal dunia dan luka-luka.

Setelah itu polisi menangkap dan menahan kami dalam hubungan dengan peristiwa tersebut. Kami sudah mendapat penjelasan tentang alasan penangkapan dan penahanan tersebut. Terhadap kami disangkakan undang-undang darurat dan menyerang aparat saat melaksanakan tugas.

Sejak kami ditangkap dan ditahan kami diperlakukan secara baik. Salah satu dari kami yang ditahan ini memiliki riwayat sakit asma dan pihak kepolisian rutin melakukan pemeriksaan baginya di rumah sakit.

Usai bertemu Sembilan orang yang ditahan, lalu Tim Komnas HAM RI Perwakilan Papua bertemu dengan Kapolres dan Kasat Reskrim. Dalam pertemuan tersebut, Kasat Reskrim menyampaikan informasi sebagai berikut:

Aksi damai di Deiyai dilakukan sebanyak dua kali. Pertama dilakukan pada, 26 Agustus 2019 di halaman kantor Bupati Deiyai. Dalam aksi ini kami melaksanakan tugas untuk melakukan pengamanan sesuai dengan SOP.

Dalam rangka pengamanan tersebut, pimpinan, Kapolres, mengingatkan agar selalu mengedepankan pendekatan budaya. Setiap anggota yang bertugas di lapangan agar tetap persuasif.

Kami bersyukur karena aksi tersebut berjalan dengan damai, meskipun

diwarnai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, namun kami tetap berupaya agar tidak melakukan upaya paksa.

Aksi kedua, 28 Agustus 2019 masih dilakukan di tempat yang sama yakni halaman kantor Bupati Deiyai. Aksi ini melibatkan massa yang sangat banyak, sangat tidak sebanding dengan jumlah aparat yang melakukan pengamanan. Dalam keadaan tersebut saya tetap berkomunikasi dengan Kapolres dan meminta petunjuk serta arahan. Kapolres tetap meminta agar pengamanan dilakukan secara persuasif dengan mengedepankan komunikasi.

Namun secara tiba-tiba, terjadi bentrokan dari arah jalan belakang Kantor Bupati dan massa mulai memaksa masuk, menuju ke halaman bagian dalam. Aparat tetap dalam barisan sambil mundur secara perlahan-lahan.

Tiba-tiba saja terdengar bunyi tembakan dari arah belakang kantor Bupati, tembakan diarahkan menuju ke arah aparat. Selain bunyi tembakan massa melempar dan memanah secara membabi buta. Polisi langsung menembakan gas air mata. Namun massa semakin tidak bisa dikendalikan

Ada satu anggota TNI meninggal dunia dengan cara dikampak, beberapa anggota polisi dan TNI luka-luka. Dalam situasi tersebut kami berupaya untuk melakukan perlawanan sambil yang lainnya mengevakuasi para korban.

Peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba tanpa ada tahapan-tahapan yang dilalui misalnya negosiasi dan lain-lain. Dalam peristiwa tersebut ada 10 pucuk senjata milik TNI yang berhasil dirampas oleh massa. Diduga massa menembak menggunakan senjata hasil rampasan tersebut.

Setelah peristiwa ini, kami melakukan penangkapan dan penahanan terhadap sembilan orang yang diduga sebagai penanggung jawab kegiatan aksi damai tersebut untuk selanjutnya diminta pertanggung jawaban secara hukum.

Setelah itu, Tim Komas HAM RI Perwakilan Papua menemui korban yang

di rawat di RSUD Madi di Enarotali. Kemudian Tim ini bertemu dengan pihak RSUD Madi. Dari pihak RSUD diwakili Direktur RSUD Madi, dr. Agus yang didampingi oleh Kepala Seksi Pelayanan, Ibu Pebur.

Dalam pertemuan itu, pihak RSUD Madi menyampaikan informasi sebagai berikut: Kami hanya menerima korban yang dievakuasi ke RSUD Madi. Dalam pelayanan kami tidak membedakan korban berdasarkan status sosialnya, baik TNI/Polri maupun warga sipil dilayani sama.

Semua pasien diperlakukan sama sesuai dengan kebutuhan medisnya. Sedangkan bagi korban yang meninggal dunia kami layani sesuai dengan prosedur umum yang berlaku, yakni mengidentifikasi, membersihkan/ memandikan jenasahnya, menjahit lukalukanya lalu diberikan formalin dan diletakan di kamar jenazah. Selama kami menangani korban peristiwa Deiyai, tidak ada intervensi dari pihak mana pun, baik TNI/Polri atau masyarakat pada umumnya.

Sebanyak 24 orang yang dirawat inap, yakni 4 anggota Polri, 2 anggota TNI dan 19 orang dari masyarakat sipil.

Korban sedang dirawat di RSUD Madi

Sejak 29 Agustus 2019 korban dari pihak Polri maupun TNI dirujuk ke RS. Bhayangkara di Jayapura. Sedangkan 19 pasien dari pihak masyarakat sipil, 16 orang sudah dipulangkan. Saat ini hanya ada 3 orang pasien. Salah satu diantaranya masih dirawat di ruang ICU atas nama Yance Dawapa yang sampai saat ini belum sadarkan diri. Sedangkan 2 pasien lainnya dirawat di Ruang Bedah Pria atas nama Bernadus Kotoki dan Leander Doo. Bernadus Kotoki mengalami luka tembak di bagian paha kiri luar yang

LETUPAN AMARAH ITU MEMBARA

IANG itu, 29 Agustus 2019, Kota S Jayapura tersengat terik mentari. Di saat itu, ribuan warga Papua turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa. Mereka marah lantaran adanya dugaan tindakan rasis yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya pada

dari Waena menuju Kota Jayapura.

Aksi ini membuat suasana Kota Jayapura mencekam. Masyarakat besar perkantoran dan pertokoan tutup. Entah apa pemicunya, tapi massa yang sehingga aksi turun jalan jalan berubah menjadi anarkis.

Pembakaran dan penjarahan terjadi di mana-mana. Bangunan pemerintah dan tempat usah (ruko) dibakar. Kota Jayapura mencekam. yang terjadi di lapangan pasca aksi demonsrasi tersebut.

Sesuai dengan surat tugas Nomor 007/ST.3.5.6.APBD/IX/2019 tanggal 4 September 2019 Plt Kepala Komnas Ham Perwakilan Papua menugaskan Livand Breemer dan Yudha Aprilianto untuk memantau dan mendata bangunan yang rusak dan terbakar di sekitar daerah Entrop sampai dengan Hamadi.

Menurut laporan Livand Breemer dan Yudha Aprilianto, bahwa seluruh bangunan dan toko yang rusak dan terbakar di daerah Entrop dan Hamadi sebagai berikut:

Bangunan dan Toko di Kawasan Entrop dan Hamadi yang Rusak dan Dibakar

PTC Entrop 40 kios
3Terbakar habis
3Pagar Bangunan Ruko (Tidak ada nama) Dealer SuzukiTerbakar Kaca Pecah
47 Bangunan Ruko (Ahli gigi jaya dan ChristiaKaca pecah
Salon)
5.Bengkel sinar sakti motorKaca pecah
7.Dealer Daihatsu 4 ruko (apotik mekarsari, toko hijrah)Kaca pecah Kaca pecah
8ATM Bank BCA, Bank BRI, Bank PapuaHancur
(deretan toko mekarsari)
101 rumah warga (warna hijau)Kaca pecah
15 ruko miracle salon dkkKaca pecah
121 rumah samping bengkel 69Kaca pecah
13.bangunan depanKaca pecah 5 kaca pecah
14.perbatasan Badan perbatasan ditambah satuKaca pecah
15disampingnya Kantor kelurahan entropKaca pecah
16.3 ruko (hino, IRJA, depanKaca pecah
1kelurahan Entrop 7 ruko deretan apotek entrop sejahtera
181 ruko apotek entrop sejahteraKaca pecah Kaca pecah
19.2 rumah kos disamping aKaca pecah
20.3 Ruko ayam geprekKaca pecah
21Hotel malindaKaca pecah
22Ruko samping hotel MalindaKaca pecah
232 ruko PT Angkasa JayaKaca pecah
24Ira Jaya CollectionKaca pecak
252 Ruko SepenlinKaca pecah Kaca pecah
263 Ruko Nippon PaintKaca pecah
273 ruko Rumah Makan Moro SenenRaca pecal
28.Bank BRI ditambah 3 rukoKaca pecah Kaca pecah
29.Mie JakartaCaca peca
29Toko Sejati ditambah TokoPalapa (4 Ruko)Kaca pecah
30. 31.Ruko samping Mujair bakar Glory ditambah 3Kaca pecah Kaca pecah
rukoBangunan
32Toko Papua Grosir eceran ditambah bengkel motorterbakar
34.9 ruko deretan roman royalKaca pecah Kaca pecah dan
35.dibakar
36.2 Ruko sumber cahaya 7 ruko deretan escabela ditambah bank BRIKaca pecah 1 rusak terbakar
Bank Mandiri Syariah 2 rukodan kaca pecah
381 ruko karya baruRusak berat
39.4 ruko IndotumaKaca pecah Kaca pecah
43 puko compino Cinte BuoneKaca pecan
43 ruko samping Cipta Buana Bank BNIKaca pecah Kaca pecah
4Kedutaan PNGKaca pecah
41 ruko apotik pelita jaya farmaKaca pecah
4Hotel Le Premiere Jaya laKaca pecah
4Astra Honda MotorKaca pecah
46.Cellini Sagita FurnitureRusak ringan
47.Philip Jaya Motor4 Kaca Pecah
48.Jaya Mart4 Kaca Pecah
49At here cafe2 Kaca pecah
50.RomanPagar dibakar
514 ruko deretan toko zainalKaca pecah
55 ruko depan toko zainalKaca pecah
5Bank Papua 2 rukoHancur
5Samping Bank Papua 2 rukoKaca pecah
55Depan bank Papua 1 rukoKaca pecah
56.Karya electric 1 rukoKaca pecah
57FIF grupKaca pecah
58.SMS Finance 3 pukoterbakar
59.Depan SMS Finance 2 rukoKaca pecah
60.Apotik kesuma 1 rukoKaca pecah
616 ruko Enduro expressKaca pecah
625 ruko disamping Enduro express
Rumah fashionKaca pecah
63Kaca pecah
64Tuko jalan mau masuk Tinung tendrawasKaca pecah
65.8 rumah makan yang terbakarterbakar
66.5 mobilterbakar