Edisi III Tahun 2019
DIMANA...? ARISTOTELES MASOKA
MENANTI KKR & PENGADILAN HAM
"Kalau tidak mau bertanggung jawab, JANGAN jadi pemimpin karena kerja anda hanya akan saling menyalahkan.
JUSUF KALLA
Penanggung Jawab. Komnas HAM, Pemimpin Umum/Redaksi. Frits B. Ramandey, Redaktur Tamu Krist Ansaka, Redaksi. Frits B. Ramandey, Melchior Weruin, Livand Breemer, Ronald S. Rumbiak, Yan Hamadi,Yohana M. Tukayo, Nareky Kogoya, Yorgen Numberi, Yudha Aprilyanto, Tito A. Verliyanto, Christine Mansawan, Cherly Lenny Sagas, Naomi Nasadit, Sekretaris Redaksi. Heru Yulianto, Keuangan. Livand Breemer, Distribusi. Ronald F. Kabes, Desain & Printing. Zara Advertising, Penerbit. Komnas HAM Papua, Jalan Soa Siu Dok V Bawah, Telp/Fax. 0967-521592, E-Mail. [email protected]. Redaksi menerima tulisan/liputan tentang HAM. Setiap artikel yang dimuat akan dihargai Rp. 250.000,-
Kepala Perv Kegiatar Pulhukam
Lapangan Yang Dilakukan Oleh Sekolah Harapan Sentani Di Kantor Komnas Ham Papua Kegiatan Study
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Bersama Kajati Papua Niko Kondomo diskusi persiapan peringatan hari anti korupsi dan hari HAM tgl 9_10 Desember /19, Komnas HAM RI Perwakilan Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua, mewujutkan komitmen penegakan HAM dan Hukum di tanah Papua.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Diskusi Publik, Otsus papua suatu perspektif sosiologi "menakar jilid 2 kepemimpinan jokowi atas pembangunan papua" tanggal 29 November 2019
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua mengunjungi Markus Haluk Aktifis ULMWP di Polresta Jayapura
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua mendengarkan keterangan Philipus Robaha, Ketua Panitia HUT 1 Desember 2019 yang ditahan di Polresta Jayapura
Pertemuan Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua dengan 34 aktifis TPN OPM yang ditahan pada 1 Desember di Polres Sentani
Koordinator TPN OPM Wilayah perbatasan Lamber Pekikir
Pertemuan dengan perwakilan para pekerja yang mengalami PHK oleh PT. Satrindo Jaya Agropalma
Pengantar
Dunia yang kini menjadi satu dalam sekejap pandangan mata atas berbagai peristiwa telah mengantar bahasan Hak Asasi Manusia Menjadi Perbincangan paling sering digumuli dalam kalangan birokrasi, militer, polri atas berbagai perbincangan dan tuduhan masyarakat sipil kepada Negara karena berbagai peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Negara langsung maupun tidak langsung atau kelalaian. Apabila penanganan kasus belum dapat menjadi batu sandaran, maka ranah lain harus di soal. Fokus dapat beralih pada upaya pencegahan. Lalu seperti apa pencegahan yang efektif. Tentu saja tidak hanya terbatas pada upaya pencegahan. Lalu seperti apa pencegahan yang efektif. Tentu saja tidak hanya terbatas pada pencetakan berbagai macam leaflet, booklet, buku, poster (yang menyeramkan) dengan materi/konten yang tidak tepat serta testimony untuk mengingatkan dan menyadarkan masyarakat betapa pentingnnya membekali diri dengan wawasan yang memadai tentang pentingnya HAM.
Pendidikan adalah pintu masuk dalam menumbuhkan kesadaran secara efektif karena merupakan upaya mempromosikan nilai, keyakinan dan sikap yang mendorong individu, masyarakat, komunitas dan aparat Negara untuk lebih menghormati dan menegakkan Hak Asasi Manusia.
Komas HAM Perwakilan Papua adalah lembaga mandiri dalam mengembangan wacana HakAsasi Manusia di Papua memiliki peran penting dalam menjembatani diskursus perdebatan soal peristiwa HAM yang terjadi baik dilakukan oleh aparat Negara maupun oleh masyarakat sipil, penerbitan Warta HAM Edisi 3 ini menjadi bahan bacaan dan rujukan untuk memahami kondisi pemajuan penegakkan dan promosi HAM Papua.
Sesuai dengan amanat UU No 39 tahun 1999, Pasal 89 ayat 3 untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: pengamatan pelaksanaan HAM dan menyusun laporan hasil pengamatan tersebut; penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya paut diduga terhadap pelanggaran HAM; pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak
Jayapura, November 2019 KepalaPerwakilan Komnas HAM Perwakilan Papua
Frits B. Ramandey, S.Sos. M.H
Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi ii Ketika KKR dan Pengadilan HAM Belum Dibentuk Hari HAM : Menanti KKR dan Pengadilan HAM di Papua 2 Berburu Emas, Pendulangnya Dibantai 3 Ungke, Sang Pemodal yang Ditangkap 5 Lagi-Lagi, Napi Kabur 5 Letusan Peluru yang Menewaskan 7 Serka Fajar : "Saya Terdesak, Jadi Saya Menembak" 8 Pemerintah Berikan Santunan 9 Tembakan Peringatan yang Membuat Marah 9 Ketika Salah Bayar untuk Tanah Bandara Mopah 10 76 Karyawan Dipecat Perusahaan Keluarkan Surat Kematian 11 Mengungkap Fakta, Menelusuri Rimba Sawit 12 Letusan Senapan Pak Polisi, Yulianus Mote Tewas 14 Berawal dari Orang Mabuk 16 Posisi Komnas HAM 18 Dari Nduga: Mengungsi karena Terhimpit 18 TNI – Polri Dianggap Musuh, Bantuan dari Pemerintah Ditolak 21 22 Dari Kuyawage Mengungsi ke Lanny Jaya Dari Melayat sampai Ditodong 23 Perlu Ada Mediasi antara Pemerintah dan Pegiat HAM 24
Penutup
Sebagai makhluk social kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di pelanggaran HAM. Dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injakoleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan saran sebagaiberikut:
1. Sebagai makhluk social kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri.
2. Kerjasama antara Pemerintah daerah dan warga masyarakat Daerah perlu ditingkatkan.
3. Kita harus bias menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM dan Jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain
4. Pemerintah khususnya pihak kepolisian harus bias menjadi sarana dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM.
5. Pemerintah harus bias bekerjasama dengan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Pelanggaran hak asasi manusia di negara Indonesia khususnya di Daerah Papua, seharusnya ditanggapi dengan cepat dan tanggap oleh pemerintah dan disertai peran serta masyarakat.
7. Dalam menjaga HAM kita harus mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua dan Tim melakukan pemantauan di Kampung Braf, Bonggo
pelayanan pendidikan sekolah di Kuyawage sini tidak berjalan baik karena kesulitan tenaga pengajar. Guru terbatas sehingga anak-anak yang berasal dari Kuyawage maupun anak-anak dari pengungsi tidak semua dapat belajar atau mendapatkan pelayanan pendidikan dengan baik
Ketua Klasis Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua Wilayah Kuyawage, Arigi Wenda juga menjelaskan tentang pengungsih yang meninggal antara lain: 2 orang tua berjenis kelamin laki-laki, 1 orang ibu baru melahirkan meninggal dengan bayi baru lahir, dan 1 orang ibu meninggal karena sakit.
Selain itu, para pengungsi yang datangn ke Uwome dari arah kampung Liwaren dan sempat berhenti dan bertemu dengan Komnas HAM Perwakilan Papua di dekat pagar SD Negeri Kuyawage. Para pengungsi itu berjumlah 72 orang terdiri dari : Anak-anak 35 orang, ibu-ibu 22 orang, dan laki-laki dewasa 15 orang.
Saat bertemu, Komnas HAM Papua sempat berinteraksi dan berencana mau mewawancarai mereka tetapi kami mengalami kesulitan
Tapi ada seorang anak muda yang namanya tidak mau disebutkan menjelaskan bahwa mereka, para penggungsi ini baru dari datang dari Nduga dua minggu lalu di Kuyawage dan hendak mau ke Wamena
orang yang diduga merupakan anggota kelompok sipil bersenjata yang sedang mengawal dan mengantar para pengungsi dari Nduga ke Distrik Kuyawage.
Tim Komnas HAM sempat ditodong oleh tiga orang dengan senjata api dan alat tajam. "Kalau kalian mau mendata pengungsi, silahkan ke Wamena dan bertemu dengan relawan pegiat HAM yang mengkoordinir para pengungsi di Wamena. Kami tidak ijinkan kalian bertemu dengan para pengungsi sehingga," tegas salah seorang penodong itu.
(Tim Komnas HAM Papua)
Perlu Ada Mediasi antara Pemerintah dan Pegiat HAM
BERDASARKAN hasil penelusuran di lapangan, Komnas HAM Perwakilan Papua mengungkap sejumlah fakta, yaitu:
1. Adanya korban pengungsi Nduga di kabupaten Lanny Jaya dan Jayawijaya.
2. Adanya Bantuan yang telah disiapkan oleh Kementrian, TNI-Polri, Pemda Provinsi dan Kabupaten yang belum tersalurkan kepada para pengungsi
3. Adanya Pegiat HAM Wilayah Pegunungan, Pihak Gereja dan Tokoh-Tokoh dari Pengungsi yang melakukan advokasi, pendampingan dan mengkoordinir para Pengungsi.
4. Belum adanya data valid terkait persebaran, lokasi dan jumlah keseluruhan pengungsi di kab. Lanny Jaya dan Jayawijaya.
5. Belum adanya kerjasama yang baik antara pihak Pemerintah baik dari pusat, Provinsi, daerah dan TNI- Polri dengan pihak Pegiat HAM wilayah Pegunungan, Gereja, Tokoh dari Pengungsi dalam penyaluran Bantuan Kemanusiaan.
Berdasarkan fakta-fakta ini, maka Komnas HAM Perwakilan Papua berkesimpulan, bahwa para Pengungsi Nduga yang berada di Lanny Jaya dan Jayawijaya merupakan korban yang mengungsi akibat perang dari operasi militer yang terjadi di Kabupaten Nduga sehingga perlu penanganan serius. Untuk itu, perlu adanya pihak netral yang melakukan mediasi Antara pihak Pemerintah dan pihak Pegiat HAM wilayah Pegunungan dalam penyaluran bantuan dan pelayanan Pemenuhan HAM bagi Pengungsi. Kemudian, perlu adanya investigasi menyeluruh terhadap konflik kasus Nduga dalam rangka Penegakah HAM dan pemulihan situasi di Nduga.
(Ronald S Rumbiak, Nareki R Kogoya, dan Heru Y Nurprasetyo/KA)
Ketika KKR dan Pengadilan HAM Belum Dibentuk
Sudah 18 tahun Undang -Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, berlaku. Tapi amanat dari undang-undang ini, untuk bentuk Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua, belum terlaksana.
Hearing dengan Anggota DPRP Papua
AU Diapakan Kasus-Kasus M Pelanggaran HAM di Papua," demikian tema diskusi yang digelar DPRP Papua pada 13 Desember 2018. Dalam diskusi itu, anggota DPRP Papua, John Gobai menyatakan, hingga kini Peradilan HAM dan KKR belum dibentuk di Papua. Diduga ini akibat tumpang tindih aturan perundang-undangan lain dengan Undang-
Menurutnya, dalam UU nomor 26 tahun 2000 tentang pembentukan Peradilan HAM, hanya ada di Jakarta, Surabaya dan Makassar. Sementara UU nomor 27 tahun 2004 tentang pembentukan KKR, telah dibatalkan Mahkamah Konsitusi (MK). Namun dalam Bab XII pasal 45-47 UU Otsus Papua, memberikan kewenangan pembentukan Peradilan HAM di Papua dan KKR.
"Ini pekerjaan bersama DPR Papua dan pemprov, menanyakan ke pemerintah pemerintah pusat untuk mempertegas maksud
UU Otsus yang memberikan kewenangan pembentukan Pengadilan HAM di Papua dan KKR. Apakah perintah UU Otsus masih berlaku, atau dibatalkannya UU terkait KKR oleh MK menghapus perintah dalam UU Otsus itu,"kata John Gobai.
Untuk itulah, pada 20 Juni 2019, DPRP menggelar rapat kerja dengan eksekutif atau pemerintah daerah untuk membahas Raperda/Raperdasus tahun 2019.
Peneyelesaian pelanggaran HAM di Provinsi Papua.
Dalam rapat kerja itu, dibahas tentang implementasi program bantuan hukum di Provinsi Papua. Dan dalam rapat itu, salah satu organisasi bantuan hukum di Provinsi Papua yaitu LBH Apik menjelaskan tentang kendala dalam upaya memberikan bantuan hukum di Tanah Papua. Kendala itu berupa faktor geografis dan mahalnya biaya transportasi sehingga dirasakan cukup menyulitkan dalam hal biaya pendampingan.
Selain itu, pemerintah masih kurang memperhatikan korban kejahatan khususnya kaum rentan. Pemberi bantuan hukum masih difokuskan pada aspek litigasi, sedangkan aspek non litigasi kurang mendapatkan perhatian. Ini bisa dilihat dari pelaku diberi bantuan hukum sedangkan korban tidak ada ganti rugi.
mengeluarkan dana bantuan hukum diperlukan akreditasi dan verivikasi. Untuk terakreditasi dan verifikasi persyaratannya sangat sulit dan dikaitkan dengan dana anggaran yang sangat minim dan kondisi wilayah Papua yang mempunyai 28 kabupaten dan 1 kota.
persyaratannya sangat sulit. Salah satu syaratnya diharuskan berbadan hukum. Sehingga pemerintah pusat melalui Kemenkumham berkeinginan ada bantuan hukum yang difasilitasi oleh pemerintah daerah apalagi nominalnya hanya 5 juta dari perkara masuk sampai inkract. Dan untuk non litigasi tidak sampai 2 juta. Tapi dalam kenyataanya, pendampingan itu membutuhkan biaya hanya sekitar Rp 150 ribu.
Sedangkan menurut pendapat Pemerintah Provinsi Papua, bahwa pengaturan dalam pasal 19 UU Bantuan Hukum untuk pemda sediakan anggaran dalam APBD belum dapat direalisasikan. Sebabnya Pasal 19 ini belum merupakan suatu informasi yang penting bagi kepala daerah. harus jelas. Antara lain yaitu, Pertama, bantuan hukum diberikan kepada siapa dan siapa penyelenggaranya. Kedua, mekanisme penyediaan anggaran oleh pemda (terkait perencanaan). Ketiga, daerah terbagi atas Pemprov dan pemkab atau pemkot, maka alokasi anggaran dilihat berdasarkan urusan, penempatan. Keempat, perlu pola untuk menyalurkan dan mempertanggungjawabkan.
Dijelaskan juga, Pemprov Papua dalam beberapa tahun ini menjadi binaan KPK. Sehingga harus jelas alokasi, penggunaan, pemanfaatan dan perencanaan. Raperdasi ini diharapkan dapat mengakomodir permasalahan tersebut.
Alasan DPRP tentang perlunya Perdasus KKR dan Penyelesaian Pelanggaran HAM di Provinsi Papua, yaitu untuk mendorong pembuatan Perdasus pembentukan KKR ini berawal penyelesaian pelanggaran HAM di Papua belum ada rasa keadilan untuk Orang Asli Papua.
Amanat dari UU Otsus Papua sangat jelas pasal 45 kewajiban pemerintah, Pemerintah Papua maupun penduduk Papua untuk memajukan, menghormati, menegakkan dan memenuhi Hak Asasi Manusia. Pasal 45 Ayat (2) menyebutkan Pemerintah Provinsi Papua membentuk Komisi Nasionl Hak Asasi Manusia perwakilan Papua, pengadilan HAM Papua, dan Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi sesuai dengan perUUan yang berlaku. Pasal 46 ayat 2 KKR dibentuk dengan Keputusan Presiden.
Sementara itu, Kontras meminta posisi Komnas HAM harus jelas karena kewenangan penyelesaian hak asasi manusia diberikan mandat yang kuat kepada Komnas HAM perwakilan Papua. Komnas Perwakilan Papua tidak mempunyai kewenangan membentuk tim ad hoc, berlaku khusus.
Menurut Komnas HAM Perwakilan Papua, bahwa posisi perwakilan Komnas HAM di seluruh Indonesia hanya terdapat kantor dengan tentang perwakilan.
Ketika rapat kerja itu, Tim dari Komnas HAM Perwakilan Papua terdiri dari Frits B Ramandey, Melkior Weruin, Ronald Rumbiak, dan Yudha.
Untuk Perdasus KKR pasal 7 sangat berat implementasinya. Dikhawatirkan disetujui namun tidak dijalankan. Karena bicara mengungkapkan kebenaran sejarah integrasi Papua, lalu menyebutkan keterlibatan organisasi International yang dimana pemerintah Indonesia sangat sensitive dengan isu Papua. (***)
Hari HAM : Menanti KKR dan Pengadílan HAM dí Papua
Hari Hak Asasi Manusia dirayakan tiap tahun oleh banyak negara termasuk Indonesia di seluruh dunia setiap tanggal 10 Desember. Ini dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU) sebagai hari resmi perayaan kaum Humanisme.
ANGGAL 10 Desember dipilih untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah pernyataan global tentang hak asasi manusia, pada 10 Desember 1948. Peringatan dimulai sejak 1950 ketika Majelis Umum mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk merayakan.
Setiap kali Perayaan hari Hak Asasi Manusia di mana saja, termasuk di Papua, kita pasti akan kembali membuka lembaran hitam tentang pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan sejak tahun 1963 hingga 2019.
Bahkan lebih tragis lagi, kalau sampai saat ini, letusan peluru dari moncong senapan anggota TNI dan Polri, masih saja melukai dan menewaskan warga sipil.
Sementara itu, perangkat hukum untuk mendorong terbentuknya Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sudah ditegaskan dalam Undang -Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua. Dan kini, sudah 18 tahun pelaksanaan Otsus di Papua, tapi amanat dari undang-undang ini untuk bentuk Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua, belum terlaksana.
Pada akhir 2008, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) pernah membuat penelitian untuk memetakan masalah
utama di Papua. Berdasarkan penelitian tersebut, LIPI memetakan empat isu utama di Papua, salah satunya, kekerasan yang dilakukan oleh negara dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Peneliti LIPI Adriana Elisabeth mengatakan, hingga saat ini siklus kekerasan di Papua belum bisa dihentikan. Kekerasan yang dialami warga Papua secara berkelanjutan tidak hanya berasal dari negara atau aparat keamanan, tetapi juga kelompok sipil bersenjata.
Menurut Adriana, faktor kekerasan itu juga menjadi pemicu gejolak yang terjadi di Papua belakangan ini. Nah itu menunjukkan siklus kekerasan di Papua itu memang belum bisa dihentikan," ujar Adriana dalam diskusi 'Mengurai Akar Masalah dan Kondisi Terkini Papua', di Menara Kompas, Jakarta Barat, Kamis (5/9/2019).
Catatan Kompas.com, pada periode 1998 hingga 2016, tercatat lima kasus pelanggaran berat HAM terjadi di Papua. Lima kasus itu adalah kasus Biak Numfor pada Juli 1998, peristiwa Wasior pada 2001, peristiwa Wamena pada 2003, peristiwa Paniai pada 2014, dan kasus Mapenduma pada Desember 2016. Secara umum, kasus pelanggaran HAM itu terkait cara aparat keamanan dalam menangani aksi demonstrasi masyarakat Papua. Isu disintegrasi yang membayangi Papua memperparah keadaan. Namun, hingga saat ini tidak jelas upaya penuntasan seluruh kasus tersebut.
Adriana mengatakan, jika pemerintah ingin menuntaskan
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>PENEGAKKAN HAM :2Tahun Umur
pengungsi, sebab sejak awal mereka sudah mulai membangun Honai untuk tempat tinggal mereka, membuka kebun dan sudah membaur dengan masyarakat di tempat yang diberikan kepada mereka. Untuk kesehatan sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas medis secara rutin, karena faktor wilayah yang jauh. Anak-anak yang mengungsi ikut bergabung dengan anak-anak dari distrik belajar disekolah yang ada di distrik. Tenaga guru tetap belum ada dari pemerintah yang mengajar, sementara ini pihak gereja dan anak-anak kampung yang sudah lulus sekolah yang mengajar.
Papua berupa beras 2 ton, minyak goreng, super mie, tenda 10 buah dan lainnya diantar ke kampung terdekat di distrik Kuyawage, lalu kami yang mengangkut dan menyalurkan ke para pengungsi.
Dari Palang Merah Indonesia (PMI) pernah memberikan bantuan. Dari UNICEF pernah minta data via telepon melalui Danramil tapi sampai sekarang belum ada kunjungan.
Menurut Kepala Distrik Kuyawage, Yafet Kogoya, bahwa pihak gereja mengusulkan agar bantuan yang terpenting bagi para pengungsi itu adalah tempat tinggal barulah bantuan lain-lainnya.
(Tim Komnas HAM Perwakilan Papua)
Dari Melayat sampai Ditodong
ADA 25 Agustus 2019, Tim Komnas HAM Perwakilan P Papua mengujungi Sekolah Darurat di DistriK Sinakma, Kampung Sapale. Sekolah itu, berada di lokasi gereja yang sudah dibuat ruang-ruang kelas dari seng. Tim Komnas HAM Perwakilan Papua sempat bertemu dengan guru, anak-anak sekolah dan pihak gereja.
Dalam proses belajar mengajar, guru yang mengajar dari Nduga dan ada juga dari pihak Gereja
Komnas HAM juga menyempatkan diri mengujungi para pengungsi di Kampung Yelekme (Misi) dan ikut melayat salah seorang korban pengungsi yang meninggal atas nama : Eniana Kogoya (P), umur 25 tahun, meninggal pada 25 Agustus 2019, pukul 08:00. Meninggal akibat sakit dan tidak pernah dirawat. Eniana, Pengungsi dari distrik Mam, Kabupaten Nduga.
Menurut keterangan Gembala Gereja Kemah Injil, Mikael Nirigi, beberapa pengungsi yang sudah meninggal:
1. Nama :Aini Gwijangge (L)
Wafat : 14 agustus 2019
Riwayat : Meninggal akibat sakit muntah darah
Status : Pengungsi asal Distrik Mam, Nduga
2. Nama : Terten Nirigi (P) Umur :17Tahun Wafat :20 agustus 2019 Riwayat : Meninggal karena kelaparan dan sakit Status : dari Distrik Mugi, Nduga
Selain itu, menurut penelusuran Tim Komnas HAM Perwakilan Papua, bahwa kondisi para pengungsi belum mendapat perhatian serius oleh pihak terkait, terutama Pemerintah.
Menurut Ketua Klasis Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua Wilayah Kuyawage, Arigi Wenda bahwa, sejak Desember 2018, pasca peristiwa penembakan pekerja jembatan oleh kelompok TPN OPM Egianus Kogoya, para pengungsi dari Nduga yang tinggal di distrik-distrik yang berdekatan dengan Kabupaten Lanny Jaya, mereka menyeberang ke Distrik Kuyawage di Lanny Jaya. Diperkirakan ada sekitar 700 orang. Pihak gereja belum mendata secara detail.
Sejak para pengungsi datang dari Nduga mereka diterima dan ditangani oleh pihak gereja Baptis di 7 kampung Distrik Kuyawage
Liwaren, Gereja Baptis Kampung Ageowak, Gereja Baptis Kampung Yugume, Gereja Baptis Kampung Bobonime, Gereja Baptis Kampung Alea, Gereja Baptis Kampung Tunikele, Gereja Baptis Wupaga dan sekitarnya.
Banyak pengungsi yang datang di distrik Kuyawage jadi pihak Gereja meminta mereka membagi ke setiap kepala keluarga di Kuyawage sehingga masing-masing tiap keluarga pengungsi yang datang ditanggung oleh setiap kepala keluarga di Kuyawage. Akan tetapi kebiasaan social budaya dari masyarakat suku Nduga agak sedikit berbeda dengan di Lanny Jaya, sehingga cara mereka dengan Ngduga juga berbeda, namun dari beberapa keluarga pengungsi ada yang paham dan bisa berbahasa Lanny Jaya.
Hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari sehingga bagi warga yang tidak bisa berbahasa Lanny Jaya, mereka kerap membentuk komunitas atau kelompok-kelompok mereka sendiri di tengah masyarakat di Kuyawage sesuai yang mereka mau sehingga para pengungsi menjadi bertumpuk dan terpisah-pisah pendataan agak susah serta bisa akan berpengaruh pada pesebaran dan persediaan makanan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang agak sulit.
Bagaimana pelayanan pemerintah dalam hal bantuan Kemanusiaan?
Tentang bantuan yang diberikan pihak pemerintah, menurut Ketua Klasis Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua Wilayah Kuyawage, Arigi Wenda, bahwa Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya hanya sekali saja dan itu jumlahnya kami tidak tahu persis tapi tapi lebih lengkapnya, kepala Distrik Kuyawage yang lebih tahu.
Memang para penggungsih kesulitan persediaan makanan, hal ini mengakibatkan sebagian besar pengungsih keluar dari Kuyawage pindah ke Wamena dan ada juga yang dijemput oleh keluarga mereka dari Wamena.
Bagaiman Pelayanan Kesehatan, menurut Arigi Wenda, bahwa pelayanan kesehatan berjalan baik di beberapa puskesmaspuskesmas yang ada distrik Kuyawage berjalan baik karena ada paramedis yang bertugas untuk melayani pengungsi di Kuyawage. Memang tidak terlalu maksimal namun ada, dan itu dilakukan oleh petugas medis Lani Jaya.
Tentang pelayanan pendidikan, menurut Arigi Wenda, bahwa
Dari Kuyawage Mengungsi ke Lanny Jaya
Kondisi Sekolah Darurat Pengungsi Nduga Di Wamena
ELAIN dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Tim S Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya pada Jumaat, 23 Agustus 2019. Dari Lanny Jaya diwakili oleh Asisten III, Alvius Jigibolom.
Berikut ini, ikutilah tanya jawab Tim Komnas HAM Perwakilan Papua dengan Alvius Jigibolom, Asisten III :
Di mana lokasi Penguangsian dan berapa jumlah pengungsi di wilayah Lanny Jaya?
Pengungsi yang datang dari Nduga ke wilayah Kabupaten Lanny Jaya, sebagian besar berasal dari Distrik Kuyawage. Distrik ini berada di batas wilayah Lanny jaya dengan Kabupaten Nduga. Jadi para pengungsi sebagian besar ada di Distrik Kuyawage
Pengungsi tinggal dan bergabung dengan warga sekitar, ada pula yang tinggal di kamp yang mereka buat dari bantuan tenda yang diberikan Pemerintah Lanny Jaya.
Untuk jumlah pengungsi sendiri, pihak pemerintah belum mengetahui dengan pasti. Karena dari pihak Pemda Nduga belum memberikan data yang pasti namun kami sudah memerintahkan kepala distrik dan kepala kampung untuk melakukan pendataan jumlah pengungsi.
Yang kami ketahui, jumlah pengungsi sudah sekitar 700 kepala keluarga sejak pertama datang ke distrik Kuyawage. Tapi sekarang sisa 300-an KK di distrik Kuyawage. Sebagian sudah ke Wamena.
Bantuan apa yang sudah dilakukan oleh Pemda Lanny Jaya ?
Kami Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya sudah pernah memberikan bantuan dua kali kepada para pengungsi, tetapi tidak sampai di wilayah Kuyawage. Bantuan itu berupa sembako, berupa beras kurang lebih sebanyak dua ton, supermi serta sejumlah tenda, pakaian dan obat-obatan dari Pemda Lanny Jaya dan ProvinsiPapua.
Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya diantar oleh pihak TNI dan Polri yang bertugas di wilayah Lanny Jaya. Namun pada saat pendistribusiannya, kami tidak sampai ke
Distrik Kuyawage karena lokasi jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan darat. Kami hanya antar ke kampung Malagai yang dekat dengan Distrik Kuyawage. Selanjutnya kepala distrik dan kepala kampung beserta warga yang pikul dan mebawa bantuan tersebut ke distrik untuk dibagikan ke pengungsi.
tapi mereka yang membawanya langsung ke tempat pengungsian, dan Pemda Lanny Jaya hanya memfasilitasi saja rute dan perjalanan ke lokasi pengungsian.
Bantuan dari pemerintah pusat atau dari kementrian, melalui Pemda Lanny Jaya, belum pernah ada. Kami dengar mereka akan mengantarnya tapi sampai sekarang belum terealisasi.
Pemda Nduga sampai sekarang belum berkoordinasi dan komunikasi dengan kami untuk penanganan para pengungsi yang ada disini. Jadi sampai hari ini, kami belum tahu persis bagaimana mereka makan dan bagaimana kesehatan mereka.
memberikan bantuan karena sudah terprogramkan penggunaannya di APBD Lanny Jaya sehingga kami tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi saudara-saudara kita
Bagaimana bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada para pengungsi ?
Dinas Kesehatan Lanny Jaya pernah langsung bertemu dengan para pengungsi serta memberikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi.
Selain itu, sampai sekarang para medis yang bertugas di kampung-kampung di Distrik Kuyawage masih tetap melayani walaupun masih banyak kekurangan baik dari segi fasilitas sarana prasarana, obat dan tenaga medis yang disediakan dan bertugas di sekitar kampungkampung yang ada di Distrik Kuyawage.
Apakah ada perhatian bagi anak-anak pengungsi untuk pelayanan pendidikan?
Anak-anak pengungsian, mereka ikut terlibat di sekolah yang ada didistrik. Jumlah anak-anak sekolah juga kami tidak tahu persis tapi kami akan memberikan pelayanan bagi mereka agar bisa belajar di sekolah yang ada di Distrik Kuyawage.
Selain dengan Asisten III, Alvius Jigibolom, Tim Komnas HAM juga melakukan pertemuan dengan Kepala Distrik Kuyawage, Yafet Kogoya dan dan Kepala Kampung Liwaren, Iwenus Telenggen pada 25 agustus 2019. Berikut ini, ikutilah
Berapa jumlah pengungsi yang ada di Distrik Kuyawage dan bagaimana kondisinya ?
Di Distrik Kuyawage, ada 9 kampung dan para pengungsi berada di 6 kampung yaitu Kampung Liwaren, Yugunuba, Tunigele, Upaga, Kuyawage dan Wome
Sejak awal pengungsi datang, jumlah kepala keluarga (KK) di 6 Kampung sebanyak 714 KK. Sekarang yang masih tersisa kurang lebih 400 kk dan 300 Kk lebih sudah ke Wamena. Sementara janda, duda dan anak-anak sebanyak 200 jiwa. Para pengungsi yang datang ke Kuyawage diantar oleh gembala dari Gereja Kemah Injil dan Baptis.
Menurut Kampung Liwaren, , Iwenus Telenggen , bahwa sejak adanya pengungsi di Kuyawage, ada 5 orang yang sudah meninggal karena sakit. Rinciannya : 3 orang di kampung Liwaren, 1 orang di Kampung Tunigele dan 1 orang di Kampung Upaga.
Hingga kini para pengungsi tidak lagi menetap di kamp
akar permasalahan di Papua, maka kasus kekerasan dan pelanggaran HAM harus berujung pada mekanisme penyelesaian.
pengadilan HAM. Meski UU KKR telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun inisiatif pemerintah untuk memulai rekonsiliasi penting dilakukan agar dapat memutus rantai kekerasan di Papua.
"Kekerasan di Papua dan masalah HAM ini harus menuju pada terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan Pengadilan HAM. Memang UU KKR dibatalkan, tapi kalau situasi di Papua terus seperti begini, maka harus ada KKR.
kasus penembakan terhadap warga sipil dan kasus pelanggaran HAM yang tidak dituntaskan oleh pemerintah. Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Indonesia memang sangat rendah dan pemerintah menjadi kesulitan dalam mengantisipasi gejolak yang terjadi di Papua.
(Krist Ansaka)
Berburu Emas, Dendulangnya Dibantai
Emas yang tersimpan di belantara suku Korowai, dikeruk para pendulang. Ratusan juta rupiah, melayang keluar, sementara kehidupan suku Korowai, hanya menjadi penonton yang menyaksikan hartanya dirampas para pendulang.
IMANA ada gula, di situ ada semut. D Ungkapan ini cocok buat para pendulang emas yang melakukan penambangan emas secara liar di tengah hutan, di kawasan Suku Korowai yang berada di perbatasan Kabupaten Yahukimo, Asmat, Boven Digoel, dan Pegunungan Bintang.
Mereka berbondong-bondong berburu emas di hutan suku Korowai. Ratusan orang silih berganti mendulang emas tanpa izin sejak 2017 di sepanjang Sungai Deiram Hitam, kawasan hutan di bagian Selatan Papua.
Ratusan juta rupiah pun telah diangkut keluar dari pedalaman Papua itu. Sementara suku Korowai tetap hidup apa adanya.
Sementara itu, para pendulang terus beraksi menggunakan air raksa beracun atau merkuri untuk membersihkan emas. Akibatnya, air Sungai Deiram yang dulu bening kini berubah kecoklatan.
Penduduk yang menggunakan air sungai sebagai sumber utama air minum, kini harus "menelan pil pahit" karena air sungai yang dulunya bersih kini sudah coklat. Akibatnya, muncul berbagai macam penyakit.
Sementara kekayaannya dibawa kabur keluar. Persoalan ini membuat Trevor Johnson, pendeta asal Amerika Serikat yang belasan tahun bekerja sosial di Korowai, menulis surat terbuka soal dampak penambangan emas tak berizin tersebut bagi warga lokal.
Dok : Istimewa
Begitu surat terbuka beredar di berbagai media, barulah semua pihak kaget, kalau ada terjadi pembantaian di areal penambangan emas itu.
Untuk sampai ke lokasi penambangan itu, hanya bisa ditempuh dengan helikopter atau berjalan kaki selama satu hari dari Kampung Danowage, di Distrik Yaniruma.
Informasi tentang penambangan liar ini sudah sampai ke Pemerintah Provinsi Papua. Tapi pemerintah Provinsi belum punya kemauan untuk menertibkan penambangan emas ilegal itu.
Di lokasi penambangan liar ini, segera transaksi terjadi di sini. Baik itu transaksi jual beli tempat mendulang hingga transaksi seks. Semua kegiatan itu terjadi di mata penduduk suku Korowai atau juga suku-suku lain yang mendiami hutan yang menjadi areal penambangan emas itu.
Akibatnya, muncul kecemburuan, sehingga pada awal 22 Desember 2018, masyarakat di Yahukimo melakukan demo dan meminta pemerintah untuk melarang kegiatan dulang itu.
Rasa cemburu dan dendam dari penduduk Korowai dan suku-suku lain ketika melihat para pendulang membawa emas dan ratusan juga rupiah keluar dari wilayahnya. Cemburu dan dendam ini disalurkan melalui aksi pembataian terhadap pendulang non Papua yang terjadi pada 1 September 2019.
Aksi penyerangan ini membuat para pandulang "kabur" meninggalkan lokasi dulang dan sebagian dari para pendulang itu, masuk ke daerah Kabupaten Boeven Digoel, dan mereka meminta perlindungan di kabupaten ini.
Pendulang emas di pedalaman Kabupaten Yahukimo, Papua dikabarkan telah dibantai sekelompok orang beberapa waktu lalu. Polisi menyebut setidaknya ada lima jasad diduga pendulang ditemukan mengenaskan.
Pasca serangan tersebut, seribuan lebih pendulang emas menyelamatkan diri. Mereka tersebar dari Korowai, wilayah terasing Papua yang berada di antara lima kabupaten: Boven Digoel, Asmat, Mappi, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.
Peristiwa ini tentu saja telah menguak keberadaan ribuan penambang ilegal yang bersembunyi di hutan belantara Papua. Sebab, sejauh ini belum ada pihak yang menyatakan aktivitas penambangan itu legal.
Lokasi tambang Korowai terletak di antara lima kabupaten: Boven Digoel, Asmat, Mappi, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.
Ones, penginjil yang atas pertimbangan keamanan meminta nama aslinya disembunyikan, adalah satu dari sedikit saksi mata yang berhasil mencapai lokasi tambang ilegal itu.
Tak seperti pendulang yang menyewa helikopter untuk sampai ke penambangan, pertengahan Juli lalu Ones berjalan kaki selama satu hari dari Danowage, menembus hutan hujan tropis Papua.
Perjalanan yang ditempuh Ones menggambarkan kesukaran akses menuju tambang ilegal itu, sekaligus keterasingan Suku Korowai. Tidak adajalur bagikendaraan darat menuju wilayah tersebut.
"Saya jalan satu hari penuh, tidur di jalan, lalu lanjut jalan kaki empat jam sebelum sampai lokasi," tuturnya.
Aplikasi Google Map yang berbasis sistem pemosisi global (GPS) misalnya, tidak mampu mengukur jarak Yaniruma dari kota terbesar di Papua, Jayapura.
Akses udara ke lokasi tambang yang tak terdaftar di Dinas Pertambangan Papua itu berawal dari Bandara Oksibil di Pegunungan Bintang, Bandara Nop Goliat di Yahukimo, dan Bandara Tanah Merah di Boven Digoel.
Dari sana, perjalanan udara ditempuh dengan helikopter berharga sewa minimal belasan juta rupiah, lalu turun ke landasan yang dibangun penambang ilegal.
Pesawat perintis yang terbang dari sejumlah bandara besar di Papua juga bisa mendarat di landasan Kampung Danowage yang dibangun Ones, Trevor Johnson, dan sejumlah misionaris lainnya. Namun para pendulang tak menggunakan akses ini.
Dari Danowage, selain jalan kaki, akses menuju lokasi tambang dapat ditempuh dengan ketingting alias perahu kayu bermesin, selama delapan jam. Setelah menyusuri Sungai Deiram, perjalanan kembali dilanjutkan dengan berjalan kaki.
"Di lokasi saya melihat pendulang memiliki alkon. Saya melihat banyak emas," kata Ones.
(Fritz B Ramandey, Nareki R. Kogoya, Ronald. S. Rumbiak, dan Ronald Kabes.)
TNI – Polri Dianggap Musuh, Bantuan dari Pemerintah Ditolak
Belum ada koordinasi yang baik untuk penanganan pengungsi asal Nduga di Kabupaten Jayawijaya.
Pertemuan Dengan Bupati Jayawijaya Dan Asisten 1
EMERINTAH Kabupaten P Jayawijaya menyebutkan nama Theo Hesegem sebagai pegiat HAM Pegunungan Tengah yang mengkoordinir para pengungsi untuk menolak bantuan dari Pemerintah kepada Pengungsi asal Nduga yang berada di Kabupaten Jayawijaya.
Lalu bagaimana tanggapan Theo Hesegem terhadap tuduhan itu dan apa saja yang dilakukan untuk pemenuhan HAM bagi para pengungsi ? Berikut ini, ikutilah Tanya jawab tim Komnas HAM Perwakilan Papua dengan Theo Hesegem sebagai pegiat HAM Pegunungan Tengah dan juga Koordinator Korban Pengungsi Nduga di Wamena pada 24 Agustus 2019 :
Apa tanggapan Anda dengan penyaluran bantuan yang diberikan oleh pihak Pemda Jayawijaya, Kementrian dan pihak terkait lainnya serta bentuk pelayanan pemerintah yang sudah dilakukan dalam rangka pemenuhan HAMparapengungsi?
Saya dan beberapa teman relawan serta salah seorang wartawan Kompas, kami telah ke Jakarta dan melakukan koordinasi dengan Pak Joko (Dirjen) Kementrian Sosial terkait kondisi pengungsi dan bantuan kemanusiaan.
Dalam pertemuan antara Dirjen Kementrian Sosial itu, kami tidak libatkan pihak Kodim, Polres, Pemda Jayawijaya, Gereja, LSM maupun tokoh dari perwakilan Pengungsi serta pihak terkait untuk membicarakan proses penyaluran bantuan dari Kementrian Sosial.
Kami dan pengungsi tidak menghalangi dan menolak penyaluran bantuan tersebut. Tapi kami tidak setuju dengan proses dan cara penyaluran yang dilakukan Kodim Wamena. Kami menilai, kalau Kodim atau TNI maupun Polri yang terlibat dalam penanganan pengungsi, justru akan menambah trauma bagi pengungsi. Para pengungsi belum bisa menerima kehadiran pihak militer akibat perang di Nduga dan juga dari sisi adat, mereka tidak bisa menerima bantuan dari pihak militer yang dianggap sebagai lawan perang terkecuali sudah ada perjanjian perdamaian.
Jayawijaya. Tapi saya tidak tahu, siapa yang menolak bantuan dari pihak Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak karena pada saat itu saya sedang di Jakarta.
dan pelayanan yang diberikan oleh Pemda
Kami dan para tokoh-tokoh agama, masyarakat, dan Pemda sudah bertemu dan sepakat untuk penyaluran bantuan.
Pengungsi ini bukan karena korban bencana alam, tapi karena konflik perang sehingga cara penanganan dan penyaluran bantuan bagi mereka berbeda karena mereka masih trauma dan sensitif menerima bantuan karena faktor budaya perang di wilayah gunung.
Bagaimana dengan pelayanan pendidikan bagi anak-anak pengungsi?
Kami sudah identifikasi, ada sekitar 661 siswa pengungsi yang ada di Wamena. Sebagian pengungsi ada di lokasi Gereja di Distrik Yelekme, Misi dan ada juga yang tinggal dengan keluarga mereka di Wamena jadi mereka tidak di satu tempat saja.
Sekolah darurat, sudah kami bangun dan sementara sudah digunakan dan ada guru dari Nduga yang mengajar.
Jumlah korban meninggal 184 orang dan kami sudah membuatnya dalam laporan resmi yang sudah kami serahkan ke Presiden, Amnesty Internasional, Komnas HAM RI dan Polri.
Laporan tersebut berdasarkan investigasi kami di lapangan dan sudah kami kofirmasikan dengan pihak keluarga korban, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Nduga, Wamena, Timika, Puncak Jaya, Lanny Jaya dan Jayapura.
Apakah ada pengungsi di Wamena yang sakit dan yang meninggal ?
Untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan bantuan lainnya, sebenarnya ada Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah sehingga tidak bisa dibebankan kepada Bupati Nduga saja.
Pada dasarnya, kami ingin menggunakan jalur Gereja dan LSM yang dilihat netral dan bisa diterima oleh pengungsi dalam menyalurkan bantuan karena kami ingin menghindari faktor Adat.
Selain Theo Hesegem, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua juga bertemu dengan Pdt. Alexander Maury, Sekertaris Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKAUB) Kabupaten Jayawijaya pada 24 Agustus 2019. Berikut ini, ikutilah
Baginama dengan penyaluran bantuan untuk pengungsi?
Terkait penyaluran bantuan kemanusiaan bagi korban pengungsi dari Nduga di Wamena, sejak awal adanya pengungsi di Wamena, saya ikut terlibat bersama Pemda Jayawijaya dalam penyaluran bantuan kemanusiaan seperti makanan, kesehatan, pendidikan dan saya juga mendoakan umat (pengungsi).
perhatian secara baik bagi pengungsi karena mereka bukan obyek. Harus melepas ego masing-masing dari pihak Pemerintah, Pegiat HAM wilayah Pegunungan, Gereja, Kodim dan Polres dan Pemda Jayawijaya untuk bersamasama bersinergi membantu korban pengungsi.
(Ronald S Rumbiak, Nareki R Kogoya, dan Heru Y Nurprasetyo/KA)
sekolah.
Namun hingga kini mereka masih menggunakan tenda sebagai sekolah darurat di lokasi pengungsian. Kami siap saja untuk memfasilitasi pelayanan pendidikan bagi para pengungsi. Tenaga gurunya, bias tenaga guru dari Nduga yang mengajar tapi kami juga akan fasilitasi pengajar apabila diperlukan.
Pasca pertemuan itu hingga sampai sekarang, pemerintah Nduga tidak pernah menunjuk Tim Koordinator yang akan bekerjasama dengan Pemkab Jayawijaya untuk penanganan berkelanjutan dan komunikasi tidak berjalan baik karena kurangnya respek dari Pemda Nduga.
Seperti apa, bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Jayawijaya?
Untuk pemerintah Kabupaten Jayawijaya siap memberikan pelayanan kesehatan, kapan saja bagi para pengungsi namun lagilagi banyak hambatan yang kami temui karena disatu sisi tidak berjalan baik komunikasi antara kami dan dinas kesehatan Nduga serta ada kesulitan bagi kami untuk masuk ke kamp pengungsi karena dihalangi oleh tim relawan.
Tapi sejak awal keberadaan mereka di Wamena, kami sempat melakukan pelayanan kesehatan. Kamijuga menyiapkan fasilitas puskesmas, rumah sakit bagi pengungsi yang membutuhkan perawatan medis di Wamena.
Kami tidak punya data yang pasti jumlah pengungsi yang meninggal sejak berada di Wamena. Namun ada pasien yang kami layani. Mereka berobat di rumah sakit maupun puskesmas di Wamena yang berasal pengungsi Nduga
Adakah perhatian dan bantuan dari pihak lain yang diketahui oleh Pemda Jayawijaya?
Kementerian Sosial, melalui Dirjen Kemensos pernah datang untuk memberikan bantuan baik berupa sembako atau makanan instan, pakaian dan lain-lain. Begitu juga bantuan dari Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak ( KPPPA) yang diantar oleh Ibu Menteri sendiri yang turun untuk memberikan bantuan, akan tetapi ditolak oleh pengungsi. Tim Psikolog pun pernah diturunkan untuk memberikan penanganan khusus bagi para pengungsi dan lagi-lagi ditolak oleh pengungsi. Jadi segala bantuan dari pemerintah ditolak oleh pengungsi. Data yang kami dapat, mereka akan menerima bantuan dari Pemerintah kalau semua pasukan TNI – Polri yang melakukan operasi militer di Nduga, supaya ditarik keluar dari Kabupaten Nduga.
Secara kemanusiaan kami ikut prihatin dan peduli terhadap mereka (pengungsi) yang ada di Wamena sehingga ingin memberikan bantuan, serta memfasilitasi bantuan yang diberikan oleh pihak kementrian dan provinsi. Namun kami perlu juga berkordinasi dengan pihak Pemda Nduga karena bagaimanapun, para pengungsi adalah warga Nduga yang ada di wilayah pemerintahan kami. Selain itu, kami juga menyesali Tim relawan yang mengatur penolakan bantuan daripemerintah.
Di mana saja dan berapa jumlah para pengungsi di Kabupaten. Jayawijaya?
Untuk lokasi para pengungsi, pemerintah tidak mengetahui dengan pasti dimana saja letaknya. Apalagi para relawan tidak bias dimintai keterangan tentang jumlah dan lokasi pengungsian. Yang kami dengar, kemungkinan para pengungsi berada di wilayah Yelekmane di lokasi Gereja Kingmi. Selain itu, ada juga yang sudah tinggal dengan keluarga mereka yang ada di Wamena. Kami juga belum mendapat data resmi dari Pemda Nduga terkait jumlah pengungsi yang ada di Wamena dan juga dari tim relawan. Sementara bantua yang kami terima, hingga kini kami masih
menyimpan bantuan-bantuan seperti, sembko, pakaian, obatobatan dan lainya.
Untuk penyerahan bantuan, kami telah melakukan beberapakali pertemuan untuk proses pemberian bantuan, namun saat kami mau memberikan bantuan yang berasal dari Pemda Jayawijaya, Dirjen Kemensos melaluai Kodim dan Polres Wamena, maupun bantuan dari ibu Mentri KPPPA, namun para pengungsi menolak. Penolan ini dimotori oleh Pegiat HAM di Wamena, Theo Hesegem sebagai tim Relawan pengungsi. Alasan, TNI / Polri tidak boleh masuk ke tempat pengungsian untuk menyerahkan bantuan.
Selain itu juga beberakali kami telah mendapat kunjungan dan pertemuan dari berbagai pihak seperti Dubes Amerika, Belanda Dewan Gereja-gereja sedunia, dan pemerhati HAM lainnya dan kami menjelaskan semua yang telah kami lakukan. Asisiten I Setda Jayawijaya, Tinggal Wasono menyarankan agar pihak Komnas HAM menghubungi Pemerintah Kabupaten Nduga untuk dapat berkoordinasi dengan para relawan supaya bantuan dari pemerintah bisa masuk ke para pengungsi.
Sementara Jhon Banua menyarankan, agar Pemda Nduga dan tim Relawan agar bisa terbuka dan dapat bekerjasama dengan Pemda Jayawijaya untuk pelayanan kemanusiaan dan jika ada bantuan dan pelayanan dari Pemda Provinsi atau lintas kementrian agar terlebih dahulu berkoordinasi melaluai pemda Nduga karena sekalipun pengungsi Nduga berada di wilayah saya di Wamena tetapi mereka merupakan warga Kabupaten Nduga sehigga lebih elok dan baiknya semua pihak terutama Pemda Nduga ikut terlibat dan bekerjasama menangani pengungsi.
(Ronald S Rumbiak, Nareki R Kogoya, dan Heru Y Nurprasetyo/KA)
Kondisi Sekolah Di Kuyawage Tempat Dimana Anak-anak Pengungsi Ikut Belajar
Ungke, Sang Pemodal yang Ditangkap
KSI mengeruk Emas dari Belantara Suku Korowai, A ternyata menjadi bidikan polisi. Dan bidikan polisi menangkap otak penambang emas ilegal di Korowai, Kabupaten Boven Digul. Pelaku Maharun Tarimakase alias Ungke, 54 tahun ditangkap di Kabupaten Asmat.
Polisi menangkap Ungke lantaran ia yang memberikan modal untuk para pendulang beraksi di belantara Suku Korowai.
"Maharun merupakan orang yang memberi modal untuk melakukan ilegal maining di Korowai. Dari pengakuan Ungke, penambangan baru dilakukan enam bulan terakhir. Hasil tambanganya diduga di jual ke Makassar dan beberapa wilayah Jayapura," kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, AKBP Hery Tri Maryadi
Maryadi menjelaskan, dalam melakukan kegiatan pertambangan, Ungke menyewa tiga unit heli jenis Bell dari PT. Pegasus Air dan PT. Carter Daim Aviasi untuk
menyuplai bahan makanan dan alat tambang di Korowai, dengan sistem sewa heli senilai Rp 1,3 miliar. Dalam penangkapan ini, polisi menemukan barang bukti berupa emas seberat 110 gram dari tersangka, uang tunai Rp 107,580 juta dan tiga unit heli yang digunakan untuk
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol A.M Kamal mengatakan, penangkapan tersangka sulit dilakukan sebab berpindah-pindah tempat hingga akhirnya ditemukan disalah satu hotel yang ada di Kabupaten Asmat.
Berdasarkan data lapangan, Kamal menjelaskan, bahwa penambangan emas ilegal di Korowai memiliki 60 karyawan yang dibagi pada enam titik pada satu aliran sungai di Desa Korowai. Dalam sehari, penambang bisa mendapat emas seberat 30 gram.
"Kita akan dalami rekening koran tersangka sebab pengakuannya baru enam bulan. Jika itu sudah terjadi selama satu tahun maka penghasilannya, lebih dari Rp 985 miliar,"jelas Kamal
hukuman diatas 5 tahun penjara dan denda lebih dari Rp1 milyar
(Else/krist)
Lagi-Lagi, Napi Kabur
ARI itu, Rabu, 24 April 2019, H sekitar pukul 11.00 WP, suasana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, gaduh. Pasalnya, ada 10 orang warga binaan berhasil melarikan diri. Dua orang meninggal dan satu orang masih buron.
narapidana atau yang disebut warga binaan itu? Ceritanya begini : Sekitar hari Minggu, 21 April 2019, seorang warga binaan, Michael Ilian Tamol mengajak JH dan SL untuk kabur dari dari lapas. Lalu pada 24 April pukul 11.00 WP, JH dan SL mengajak 7 rekannya. Ketika mereka sudah sepakat, lalu Maikel Ilian Tamol naik tembok Lapas dan membobol pagar kawat dengan menggunakan besi. Kemudian Maikel mengikat kain sarung di tembok lalu turun
ke sisi kanan tembok Lapas. Mereka berhasil kabur.
Ada 10 orang warga binaan yang kabur. Mereka melarikan diri ke arah Kampkey dan Kuburan Tanah Hitam, Abepura, Kota Jayapura.
AKBP Gustav R Urbinas, penyebab kaburnya narapidana tersebut bermula dari adanya keributan di dalam Lapas. Lalu Michael Ilian Tamol yang merencanakan dan memimpin pelarian.
Dari 10 warga binaan yang kabur, 9 orang diantaranya berhasil ditangkap kembali berkat bantuan aparat kepolisian, petugas Lapas dan masyarakat.
Ketika ditangkap, Michael Ilian Tamol sudah babak belur diamuk massa dan sempat dilarikan ke rumah sakit namun
naas, Michael Ilian Tamol meninggal dunia.
Jauh sebelum peristiwa ini terjadi, almarhum Michael Ilian Tamol mengeluhkan dirinya sakit. Pihak Lapas pun telah membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan.
(Napi) atas nama Ambo Mompo belum ditangkap. Untuk itu, pihak Kepolisian Resort Jayapura Kota, terus terus mencari Ambo Mompo, satu narapidana lapas kelas IIA Abepura yang kabur pada Rabu. Penjagaan di pintu keluar dari Jayapura, kini diperketat karena diyakini napi tersebut masih berada di Kota Jayapura.
Selain itu, Ambo Mompo, juga telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dan informasinya disebar ke berbagaipihak.
Lalu pada 24 April 2019, Komnas HAM Perwakilan Papua menerima pengaduan dari pihak keluarga tentang kematian Michael Ilian Tamol. Menurut pihak keluarga, Michael meninggal karena ditembak. Bahkan pada saat penyerahan jenazah dari pihak Lapas kepada pihak keluarga, pihak keluarga tidak mendapatkan penjelasan mengenai kronologis kematiannya terutama penyebabnya, sehingga keluarga sempat bingung.
Oleh sebab itu, pihak keluarga menduga, penyebab kematian Michael itu karena ditembak. Pernyataan pihak keluarga itu, dibantah Kalapas IIA Abepura, Korneles Rumboirusi, BC.IP.SH. "Michael Ilian Tamol setelah berusaha melarikan diri dari lapas Abepura dan diduga meninggal dunia karena diamuk massa. Bukan pegawai Lapas yang menganiayanya," tegas Korneles Rumboirusi yang saat itu didampingi Kapolres Jayapura Kota, AKBP Gustav R Urbinas (Cendrawasih Pos, Sabtu 4 Mei 2019).
Dari 9 orang yang ditangkap itu, Michael Ilian Tamol yang meninggal. Kemudian satu lagi warga binaan yang meninggal, yaitu Sellius Logo. "Sellius Logo meninggal dunia dikarenakan almarhum sakit. Untuk jenis penyakitnya pihak Lapas masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter," kata Kalapas.
Warga Binaan atau Narapisdana yang melarikan diri, yaitu :
1. John Haluk (berhasil ditangkap)
2. Agustinus Haluk (berhasil ditangkap)
3. Selyus Logo (berhasil ditangkap)
4. Steven Jibili (berhasil ditangkap)
5. Amoldus Alua (berhasil ditangkap)
6. Lasarus Matuan (berhasil ditangkap)
7. Michael Ilian Tamol (berhasil ditangkap)
8. Jakson Haluk (berhasil ditangkap)
9. Alen Haluk (berhasil ditangkap)
10. Ambo Mompo (DPO).
Setelah mendapat pengaduan dari keluarga korban Michael Ilian Tamol, lalu pihak Komas HAM Perwakilabn Papua langsung "turun tangan" untuk memantau dan meminta keterangan dari berbagai pihak. Dari hasil pantauan itu, Komas
Ø Saksi JH mengaku rencana pelarian keluar dari lapas dirancang oleh almarhum Michael Ilian Tamol, tiga hari sebelum mereka kabur dan rancangan ini melibatkan JH dan SL.
Ø Pelarian keluar lapas Klas IIA Abepura, pada 24 April 2019 sekitar pukul 11.10 WIT. Saat itu, Tujuh orang narapidana diajak oleh MI, JH, SL.
Ø Michael Ilian Tamol yang membobol pagar/kawat dengan menggunakan besi.
Ø Di tempat peristiwa di dalam lapas, Ada batu-batu yang berserakan di dalam pagar.
Ø Ditemukan juga alat-alat yang digunakan untuk membobol pagar kawat berupa tiga buah besi dan kain sarung sepanjang 7 meter yang digunakan untuk memanjat tembok lapas.
Ø Ada temuan 1 pucuk senjata soft gun yang digunakan oleh petugas piket di menara jaga pada saat memberikan tembakan peringatan sebanyak 7 kali bagi narapidana yang berusaha melarikan diri keluar dari tembok Lapas Klas IIA Abepura.
Ø Ditemukan bekas-bekas lokasi persembunyian narapidana yang melarikan diri di rumah warga dan pantai Asuhan di Kamkey.
Ø Ada bekas luka dan memar di wajah dari 7 narapidana yang melarikan diri dan kemudian ditangkap oleh warga dan petugas lapas Klas IIA Abepura yang dibantu oleh aparat Kepolisian SektorAbepura.
Ø Ada dua korban meningal dunia dari 10 narapidana yang melarikan diri.
Ø Ada temuan bekas luka di bagian kepala yang masih mengeluarkan darah dari salah satu almarhum yang meninggal dunia.
Ø Ada potensi penganiayaan yang dilakukan secara massal dan berkelanjutan di beberapa tempat yang berbeda-beda terhadap sembilan orang narapidana.
Ø Patut diduga adanya tindakan medis yang terlambat terhadap korban meningal dunia.
Berdasarkan hasil pantauan itu, lalu Komnas HAM Perwakilan Papua mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:
Y Komnas HAM RI Perwakilan Papua meminta Kepala Kepolisian Resort Kota Jayapura untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebap kematian dua narapidana yang meninggal dunia setelah melarikan diri dari Lapas Klas IIA Abepura pada 24 April 2019.
Komnas HAM RI Perwakilan Papua meminta kepada semua pihak yang mengetahui rangkaian peristiwa ini agar kooperatif untuk menyampaikan informasi atau keterangan atau kesaksiannya kepada pihak yang berwenang untuk mengungkap peristiwa kematian dua narapidana tersebut secara transparan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
Komnas HAM RI Perwakilan Papua meminta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua agar petugas jaga yang bertugas pada tanggal 24 April 2019 mengenai penerapan Standar Operasional Prosedur Lapas narapidana serta hasilnya disampaikan secara terbuka kepada publik.
Y Komnas HAM RI Perwakilan Papua meminta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua untuk mengevaluasi dan membenahi sistem mengenai penerapan prinsip dan standar pemenuhan HAM bagi para tahanan dan narapidana di lingkungan Lapas Klas IIA Abepura. ***
Mereka mengungsi karena peristiwa penembakan yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata dan diidentifikasi dibawah pimpinan Egianus Kogoya pada tanggal 1 Desember 2018 terhadap karyawan PT. Ista Karya sehingga sejumlah karyawan pembangunan jembatan di Ditrik Yigi meninggal. Akibat dari peristiwa tersebut membuat Negara mengambil tindakan hukum dengan operasi Militer yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Operasi ini dilakukan dengan cara menyisir dan mengejar kelompok sipil bersenjata yang bercokol di kabupaten Nduga hingga saat ini.
Berbagai pendekatan keamanan yang dilakukan negara ini tentunya sangat beresiko tinggi karena akan menimbulkan korban lainnya dan dari operasi yang dilakukan tersebut sangat berdampak luas dan sangat rentan terjadi pelanggaran HAM bagi warga negara, terutama bagi masyarakat di kabupaten Nduga yang berada disekitar wilayah operasi militer.
Terkait dengan operasi militer tersebut sudah menelan korban baik dari pihak masyarakat sipil Nduga maupun dari pihak TNI/Polri. Selain itu juga berbuntut pada warga Nduga yang mengungsi untuk mengamankan diri karena mereka merasa sangat rentan akan menjadi korban dari operasi tersebut. Para korban pengungsi ini akhirnya memilih keluar dari kabupaten Nduga dan mengunsi ke beberapa wilayah yang dekat dengan kabupaten Nduga yakni, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Jayawijaya. Bukan hanya itu, tapi operasi militer telah membuat sebagian masyarakat Nduga beranggapan, TNI dan Polri sebagai musuh.
Selain itu, sikap tertutup yang ada pada masyarakat Nduga ini, menjadi satu tantangan bagi berbagai pihak untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang diderita oleh masyarakat Nduga. Untuk itu. Komnas HAM Perwakilan Papua sangat berkepentingan untuk memastikan keberadaan serta situasi korban pengungsi yang ada di kedua wilayah tersebut agar dapat dipenuhi HAM-nya oleh para pihak yang terkait dengan keberadaan pengungsiitu.
Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan
Komnas HAM bertujuan untuk mengembangkan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM, dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia yang seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sesuai dengan amanat UU No 39 tahun 1999, Pasal 89 ayat 3 untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: pengamatan pelaksanaan HAM dan menyusun laporan hasil pengamatan tersebut; penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terjadi pelanggaran HAM; pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
Berdasarkan landasan hukum ini, maka Komnas HAM Papua merasa penting untuk melakukan Koordinasi Pemantauan terkait Kondisi HAM pada para pengungsi Nduga yang berada di Jayawijaya (Wamena) dan Lanny Jaya.
Pada Kamis, 22 Agustus 2019, Komas HAM Perwakilan Papua
melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
Dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dihadiri oleh Bupati, Asisten I dan Kepala Biro Hukum Setda Jayawijaya. Sedangkan Tim Komnas HAM Papua terdiri dari Ronald S Rumbiak, Nareki R Kogoya, dan Heru Y Nurprasetyo.
Dalam pertemuan itu, Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua mengatakan, awalnya pemerintah Jayawijaya sudah mencoba masuk untuk melakukan pendataan dengan para pengungsi. "Tepi kami mengalami kesulitan karena para pegiat HAM yang sejak awal mengakomodir dan melakukan investigasi dan advokasi para pengungsi, tidak memperbolehkan pemerintah untuk masuk ke lokasi dengan berbagai alasan yang kami anggap sangat politis sehingga hak-hak dasar dari pengungsi terabaikan,"tegas Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua. Berikut ini, ikutilah tanya jawab Antara Komnas HAM Perwakilan Papua dengan Bupati Jayawijaya:
Apa yang telah dilakukan Pemda Jayawijaya untuk penanganan Pengungsi Nduga?
Sejak awal, kami selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya sudah mendatangi tempat pengungsi dan memberikan bantuan dan pelayanan kepada para pengungsi dan mengambil langkah untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Nduga serta para pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) guna membahas penanganan para pengungsi, terutama membahas terkait pelaksanaan ujian untuk anak sekolah dan pelayanan pendidikan karena saat itu sudah mendekati pelaksanaan ujian nasional (UN) bagi siswa SD, SMP dan SMA.
Dari pertemuan itu, pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menyiapkan sekolah dengan jumlah kelas sebanyak 9 ruangan, akan tetapi sekolah tersebut tidak digunakan oleh pengungsi karena terjadi penolakan oleh pihak relawan pegiat HAM Daerah Pegunungan yang didalamnya ada Theo Hesegem, Pater Jhon Jonga dan Pdt. Esmon. Kami belum bisa menyediakan sekolah yang permanen sehingga kami menawarkan agar beberapa sekolah di Wamena bisa dipakai untuk proses belajar dan ujian, tinggal bagaimana mengatur jadwal dan jam penggunaan gedung
Kondisi Sekolah Di Kuyawage Tempat Dimana Anak-anak Pengungsi Ikut Belajar
Posisi Komnas HAM
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; menyebutkan bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.
Komnas HAM bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Sesuai dengan amanat UU No 39 Tahun 1999, Pasal 89 ayat 3 untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: pengamatan pelaksanaan HAM dan menyusun laporan hasil pengatamatan tersebut.
Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM; pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya.
Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan.
Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
Pemantauan terkait kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Polsek Tigi terhadap warga sipil yang mengakibatkan 1 (satu) warga sipil meninggal dunia dan 2 (dua) orang lainya mengalami luka serius dalam sebuah insiden yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2019 di Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai dilakukan dalam kerangka hukum seperti yang disebutkan di atas. (***)
Dari Nduga: MENGUNGSI KARENA TERHIMPIT
Ratusan penduduk dari Kabupaten Nduga di Papua, mengungsi ke Kabupaten Jayawijaya dan juga Kabupaten Lanny Jaya. Mereka terhimpit dengan operasi militer yang dilakukan TNI-Polri. Perlu adanya pihak netral yang mediasi pihak Pemerintah dan pihak Pegiat HAM wilayah Pegunungan.
UDAH satu tahun sejak awal Desember 2018, ratusan S penduduk dari Kabupaten Nduga mengungsi ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan juga ke Kabupaten Lani Jaya. Mereka mengungsi karena terhimpit dengan operasi militer yang mengejar kelompok sipil bersenjata yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan pekerja dari PT. Ista Karya yang melakukan pekerjaan pembangunan jalan Trans Papua.
Penduduk Nduga kalau bertahan di kampungnya masingmasing, akan dituduh sebagai anggota kelompok sipil bersenjata. Kalau mereka ke kebun untuk mencari makan, akan diperas oleh kelompok sipil bersenjata. Oleh sebab itu, tak ada jalan lain untuk bertahan hidup, selain mengungsi ke daerah lain yang dianggap aman, yaitu Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya. Ada ratusan orang yang mengungsi dan mereka menderita kelaparan. Persoalan ini mencuat dan menjadi sorotan media massa. Oleh sebab itu, Komnas HAM Perwakilan Papua mengutus tiga orang anggota, terbang ke wamena untuk melakukan kordisasi terhadap kondisi HAM para korban pengungsi dari kabupaten Nduga yang berada di Jayawijaya dan Lanny Jaya.
Pertemuan Dengan Bapak Kepala Distrik Kuyawage
Letusan Peluru yang Menewaskan
AGI itu, 27 Mei 2019, warga Kampung Fayit di Distrik P Fayit, Kabupaten Asmat, berduka lantaran empat warga kampung itu tewas dan satu dirawat di RSUD Agats karena diterjang tima panas yang meletus dari moncong senjata milik anggota TNI, Serka Fajar dari Bamin Renkonbang Denzibang XVII/Cenderawasih.
Warga Fayit yang tewas yaitu Xaverius Sai (40), Nikolaus Tupa (38), Matias Amunep (16), dan Frederikus Inepi (35). Sedangkan yang dirawat di RSUD Agats saat itu, adalah Jhon Tatai (25) karena luka tembak di siku tangan kanan dan kiri.
Menurut penelusuran Komnas HAM Perwakilan Papua, bahwa peristiwa itu bermula ketika sejumlah anggota masyarakat dari beberapa kampung melakukan pengrusakan rumah salah satu caleg. Penyerangan dan pengrusakan itu karena salah satu anggota Calon Legislatif (Caleg) dari PDI-P berinisial JK yang menurut perhitungan suara, mendapatkan suara terbanyak dan mendapatkan jatah satu kursi. Namun diganti caleg PDI-P lain dengan inisial FA
mengirim tim investigasi untuk mengungkap kasus penembakan warga oleh oknum TNI saat terjadi rusuh di Distrik Fayit, Kabupaten Asmat, Papua. Tim yang dipimpin oleh Brigjen TNI R. Agus Abdurrauf, S.I.P, terdiri dari 16 anggota TNI daru Kodam XVII/Cenderawasih, 2 anggota dari Polda Papua dan 2 orang dari Komnas HAM Perwakilan Papua serta tim Kesehatan Kodam XVII/Cenderawasih.
Utusan dari Komnas HAM Perwakilan Papua yang tergabung dalam Tim Investigasi itu adalah Frits B. Ramandey (Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua) dan Yorgen Numberi.
Tim Investigasi ini bertolak menuju Asmat dengan menggunakan helikopter milik TNI AD dari Lanud Silas Papare Jayapura, pada Selasa, 28 Mei 2019. Berikut ini, ikutilah fakta-fakta yang terungkap dari hasil wawancara Tim Investigasi:
88110498 dari Polsek Fayit, Kesatuan Polrek Asmat. Menurut pengakuan Brigpol Dimas Bayu Aditama, saat kejadian, ia berada di lokasi kejadian. Untuk itu, penjelasannya sebagai berikut:
Ada massa kurang lebih 350 orang naik dari sungai menuju rumah Muhammad Mulla dan langsung melakukan pengerusakan serta penjarahan. Brigpol Dimas Bayu pada saat itu berada di Polsek dan berusaha menghadang massa di depan Polsek tapi massa maju terus sambil mengatakan, "jangan menghalangi kami."
Selanjutnya Brigpol Dimas Bayu mengikuti rombongan demo itu ke arah pelabuhan. Dalam perjalan ke pelabuhan, Brigpol Dimas Bayu mendengar suara tembakan satu kali, tak lama kemudian terdengar tembakan semi otomatis, lalu Brigpol Dimas Bayu
berjalan menuju ke arah suara tembakan dan melihat seorang masyarakat yang keluar dari arah samping rumah milik Bidan menuju badan jalan dan korban minta tolong.
Kemudian Brigpol Dimas Bayu menolong korban dinaikkan ke atas badan jalan selanjutnya dinaikan ke atas gerobak dan dibawa ke Puskesmas. Tak lama kemudian salah seorang masyarakat meminta tolong kepada Brigpol Dimas Bayu agar menolong saudaranya yang tertembak.
Brigpol Dimas Bayu membantu dan mengangkat korban kedua naik ke atas badan jalan dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas.
Muhammad Mulla, pemilik kios di Kampung Fayit di dekat dermaga. Saat kejadian, pemilik kios ini berada di lokasi kejadian. Muhammad Mulla menjelaskan kronologis kejadian pengrusakan kios miliknya : Pertama kali mendengar suara massa yang berteriak-teriak sambil berkata, "hancurkan." Lalu massa mendekati kios miliknya. Muhammad Mulla bersembunyi di bawah kolong kiosnya dan mengintip dari kolong rumahnya ketika massa merusak dan menjarah seluruh isi kiosnya.
Sekitar satu jam kemudian, Muhammad Mulla keluar dari kolong rumahnya dan memeriksa isi kios yang telah porak poranda. Muhammad Mulla memperkirakan kerugiannya mencapai Rp 800 juta.
Fatir Rahman, pemilik kios. Ketika massa mulai beraksi, Fatir Rahman berada di lokasi kejadian. Untuk itu, ia menjelaskan kronologis tentang kiosnya dipanah: "Pertamatama saya melihat ada sekitar 30 orang Kampung Akan Tampa. Saya kenal mereka. Tapi ada beberapa yang saya tidak tahu namanya. Mereka melewati di depan kios. Mereka melempar kios dan memanah ke arah kios. Kemudian, saya melihat massa bergerak menuju ke arah Kantor Distrik."
Iptu Zakarudin, Kasat Reskrim Polres Asmat. Saat kejadian, Iptu Zakarudin berada kios milik Sofian, tempat Serka Fajar mengeluarkan tembakan. Kepada Tim Investigasi, Iptu Zakarudin menunjukkan tempat ditemukan enam selongsong peluru caliber 5.56 di enam titik yang terpisah.
Jarak antara selongsong peluru dengan yang lainnya, kurang lebih tiga meter. Dua selongsong peluru berada di atas lantai dan empat selongsong peluru berada di atas rumput
Iptu Zakarudin menyampaikan bahwa dari hasil rekonstruksi Serka Fajar memang menembak korban karena dalam posisi terdesak.
Sofian, pemilik kios. Usia 30 Tahun, suku Bugis. Ketika massa beraksi, Sofian berada di lokasi kejadian dan ia menjelaskan kronologis kejadian ketika massa mendatangi kios miliknya untuk mengepung Serka Fajar.
Sofian melihat banyak massa di depan rumahnya. Ada sekitar 200 orang dengan membawa senjata tajam berupa kampak, anak panah, tombak dan parang. Hal ini yang membuat Sofian ketakutan dan menutup serta mengunci pintu kiosnya. Selang berapa lama, Sofian mendengar suara tembakan sekitar lima kali. Dan ia melihat beberapa orang memanah ke arah kiosnya sehingga anak panah masuk kedalam kios mengenai pakaian yang tergantung di dalam kiosnya.
Kapten Roni, Danramil Pantai Kasuari Kodim 1707 memberi keterangan tentang kerusakan Pos Ranmil. Aksi massa itu telah menyebabkan daun pintu Pos Ranmil rusak dan jebol, kaca nako depan dan kiri pecah. Ada dua buah anak panah menancap di dinding triplek kamar serta BBM jenis Premium sebanyak dua jerigen atau 60 liter hilang diambil massa.
Blasius Item, Kepala Kampung Aan Tapak. Blasius Item menjelaskan, bahwa benar adanya anggota TNI diserang oleh lima orang masyarakat. Mereka yang menyerang itu yang tertembak.
Selain itu, Blasius Item menjelaskan, bahwa pada hari minggu, 26 Mei 2019, ia mendapat telepon dari John Tatai yang menjelaskan bahwa sebelum penetapan hasil pemilihan legislatif, kami dari partai PDIP tidak dapat kursi dan tidak memilikiharapan lagi.
Kemudian pada hari itu juga, Blasius Item turun ke Distrik Agats bersama seluruh masyarakat dari tiga kampung untuk melaksanakan demo dan mempertanyakan kemana suara kami pada saat memilih. Setelah demo, kami kembali ke kampung. Besoknya, Senin 27 Mei 2019, kami berencana turun lagi menuju
Kabupaten Agats tetapi mampir di Kampung Fayit untuk pengisian BBM.
Saat itu, emosi masyarakat memanas dan langsung melakukan pengrusakan di kios pedagang dan selanjutnya beraksi keliling kampung untuk melampiaskan kemarahan dengan membuang anak panah, membacoki pagar dan tiang yang dilewati serta berteriak-teriak.
"Pada saat massa hendak keliling Kampung Fayit, dari arah belakang ada anggota TNI yang menembak. Pertama tembakannya ke atas dan kedua ke arah bawah. Kemudian kami mengejar tentara yang menembak itu dengan membawa tombak, panah, parang dan kampak, lalu tentara itu mundur sambil memegang senjata ke arah kios Sofian dan masyarakat terus mengejar sampai tentara itu tersudut di pojok kios Sofian," kata Blasius Item.
Lebih lanjut, Blasius Item menjelaskan, setelah anggota TNI itu menghilang di pojok Kios Sofyan, lalu terdengar tembakan beberapa kali. "Lalu saya melihat dua orang masyarakat yang tertembak, kemudian saya melihat tentara tersebut lari naik ke arah badan jalan menuju Pos Ranmil dan kami masyarakat terus mengejar tentara tersebut tetapi tidak mendapatkan tentara tersebut,"ungkap Blasius Item.
Kemudian, massa mencari anggota TNI tersebut di kios Sofyan namun sudah tidak ada. Saat itu, hanya ada Kopda Eko dan Sersan Jamadu Rettop yang kami kenal dengan baik. (***)
Serka Fajar : “Saya Terdesak, Jadi Saya Menembak”
ENEMBAK atau dibunuh. M Begitulah pilihan terberat yang harus dilakukan Anggota TNI, Serka Fajar ketika ia dikepung massa yang mengamuk di Kampung Fayit, pada 27 Mei 2019.
Bagaimana kisahnya ? Berikut ini, ikutilah penuturan Serka Fajar: Pada Senin, 27 Mei 2019 sekira pukul10.00 WIT, saya mendengar ada massa dari tiga Kampung melakukan pengrusakan dan penjarahan di rumah Muhammad Mulla. Mendengar informasi itu saya mendatangi Serda Rettop yang berada didepan Pos Ramil dan menanyakan dimana senjata api. Lalu Serda Rettop mengatakan, senjata api berada di rumah Kopda Eko.
Saya ke rumah Kopda Eko untuk mengambil senjata. Setelah senjata saya ambil, lalu saya lanjut menuju ke pertigaan jalan.
Serda Rettop mengikuti saya sampai di pertigaan jalan. Tujuan saya untuk menenangkan atau menghimbau massa agar tidak masuk ke arah obyek vital. Akan tetapi massa tidak mengindahkan himbauan tersebut dan semakin mendekat ke arah saya.
Massa membawa senjata berupa panah, tombak dan parang. Lalu, ada salah satu masyarakat Kampung Fayit yang berada di belakang saya berteriak "Pak.. kasih tembakan saja supaya meraka bubar." Lalu saya mengeluarkan tembakan peringatan ke atas. untuk peringatan sebanyak satu kali.
Mendengar tembakan itu, massa bukan bubar, malahan semakin beringas dan menyerang Serka Fajar. sehingga Serka Fajar mundur tapi massa maju menyerang Fajar.
Serka Fajar lari ke pinggir warung sampai tidak bisa mundur lagi karena ada dinding dibelakangnya. Saat itu, Serka Fajar diserang oleh massa dari dua arah secara bergantian menggunakan senjata tajam. "Saya terdesak jadi mengeluarkan tembakan dua kali ke arah massa yang menyerang."Ungkap Serka Fajar.
Setelah menemukan celah dari kerumunan massa, Serka Fajar lari menuju tanggul dekat tiang listrik akan tetapi karena tinggi, Fajar tidak dapat naik sehingga ia kembali ke arah tanggul yang rendah dan berlari menuju ke depan Pos Ranmil. Pada saat lari ke depan Pos Ranmil, massa terus mengejar. Fajar lari ke belakang Pos Ranmil dan menuju ke arah rawa-rawa lalu bertemu dan diselamatkan oleh Mama-Mama karena disembunyikan di dalam kamarnya. Saat itu, massa bertambah beringas berteriak, "Bunuh dia."Tetapi massa tidak masuk ke rumah.
Serka Fajar, Nrp 21040229480585, jab Baur Renkonbang Urbang Mil Denzibang- 2/Jayapura. Serka Fajar bertugas di Kampung Fayit berdasarkan Sprint Kazidam XVII/Cend Nomor : Sprin/37/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang pelaksaan tugas sebagai Direksi dan Pengawas lapangan pada pekerjaan bangfas, harbang dan
temukan adanya bekas petunjuk, juga tidak ada saksi yang dapat menunjukan lokasih di temukannya korban meninggal dunia. Tim Komnas HAM Papua memastikan adanya kuburan korban meninggal dunia yang di bukur bakar.
Berdasarkan hasil investigasi tim pemerkosaan maka di temukan adanya pemerkosaan di lakukan secara masal yang oleh korban menyebutkan pelaku sebanyak 10 orang melakukan pemerkosaan terhadap dua perempuan dewasa dan satu anak usia 10 tahun.
Berdasarkan mengkaji dan fakta dari pemantauan di lapangan, keterangan saksi dan korban, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
Pertama; Ada pelanggaran HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tentang HAM Pasal 9 Ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup hilangnya nyawa orang dan luka-luka adalah salah bentuk pelanggaran HAM; karena akibat perbuatannya orang lain tidak bisa dan atau terganggu pemenuhan hak asasinya.
Dalam perspektif hukum HAM POLRI) merupakan aktor utama HAM internasional merupakan pihak yang berkewajiban dalam menjamin dan menegakkan HAM. Dalam bahasa memenuhi. Artinya negara memiliki aturan HAM yang berlaku di dunia internasional dan melindungi warga negaranya dari pelanggaran HAM dan memenuhi HAM warga negaranya.
Dalam pasal 71 UU 39/1999 melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dlm UU lain, dan hukum internasional tentang Republik Indonesia.
Selanjutnya dalam pasal 72 tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.
Dalam ketentuan hukum HAM posisi negara adalah sebagai berikut; pertama; menempatkan negara sebagai dan tanggung jawab (duty bearer). Sedangkan individu yang menjadi warga negara sebagai pemegang hak (right holder). Kedua; dengan demikian negara tidak memiliki hak, negara responsibility) untuk memenuhi hakhak warga negara yang dijamin dalam instrumen HAM.
Kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut meliputi 3 hal utama yaitu menghormati (obligation to fulfill) HAM warga negaranya.
Dengan demikian tindakan anggota Brimob tersebut menunjukan bentuk kelalaian atau kegagalannya sebagai representasi dari negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM para korban.
Kedua, Kapolsek Tigi tidak arahan kepada anggotanya sesuai dengan SOP.
Tahapan negosiasi mestinya dilakukan informasi awal yang diperoleh dari 3 orang anggota brimob yang telah lebih Namun tahapan ini tidak dilakukan.
Rangkaian tindakan yang dilakukan oleh anggota Polsek dan anggota dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Negara Republik Indonesia.
Dari data-data itu, Komnas HAM Perwakilan Papua mengeluarkan rekomendasi : Pertama, Komnas HAM RI Perwakilan Papua meminta Kapolda Papua agar pelaku penembakan dimintai pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku secara transparan
dengan tetap memegang teguh prinsip fairdemi keadilan dan kemanusiaan.
Kedua, Komnas HAM RI Perwakilan Papua meminta Kapolda Papua agar meningkatkan pengawasan terhadap semua anggota POLRI yang mengenai penggunaan senjata api.
Ketiga, Komnas HAM RI Perwakilan Papua meminta Kapolda Papua agar melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban meninggal dunia atas nama Yulianus Mote dan kepada pelaku diproses secara hukum.
Keempat, Komnas HAM RI Perwakilan Papua meminta Bupati Deiyai agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap peredaran minuman keras di Kabupaten Deiyai.
Kelima, Komnas HAM RI Perwakilan Papua meminta kepada pihak korban, saksi maupun keluarga agar bersikap kooperatif untuk memberikan keterangan dan kesaksiannya kepada pihak yang berwenang sehingga proses penegakan hukum terhadap para pelaku bisa berjalan dengan cepat sesuai dengan ketentuan hukum formal yang berlaku.
(Tim Komnas HAM Perwakilan Papua)
Pertemuan Dengan Pihak TNI
Berawal dari Orang Mabuk
MPAT anak muda yang E sedang mabuk mencegat sebuah mobil yang sedang melintas di jalan. Mereka meminta uang kepada sopir untuk membeli rokok. Sopir katakan, tidak punya uang. Empat anak itu, terus memaksa sehingga adu mulut. Lalu sopir turun dan mengejar mereka dengan parang. Keempat anak muda tadi melarikan diri dan sopir
Meminta Keterangan Dari Para Tahanan
Tiba-tiba anak muda lari kabur tadi, datang lagi dan langsung mobil tersebut dengan cara ketakutan, sopir langsung melarikan diri dan melapor ke Polsek Tigi.
Menurut data yang dihimpun dari Kapolsek Tigi, bahwa pada hari itu, Selasa 21 Mei ada laporan ke Polsek bahwa terjadi pemalangan kemudian direspon oleh beberapa anggota untuk meninjau TKP.
Pada saat tim berada di TKP, pelaku ada di sana, namun pelaku melarikan diri. Lalu sore hari turunlah tim kedua untuk patroli sekalian ke TKP. Saya menyampaikan agar yang tertua atau senior melakukan APP yakni Bripka Michael Bobby.
APP bagi anggota wajib dilaksanakan sebelum dan sesudah melakukan patroli atau tugas. Pada saat tim kedua ke TKP, saat menyusuri jalan belakang, pelaku terlihat sedang terbaring atau tergeletak, diperkirakan karena kondisi miras sehingga mau diamankan oleh anggota.
Pemalangan dilakukan dengan memegang batu dan berteriak.
Sementara pemicu penembakan, menurut pengakuan Polisi, pada saat di TKP ketika hendak mengamankan pelaku tersebut agar tidak melakukan upaya lain yang
kemungkinan memanggil teman-temannya. Biasanya setiap kejadian seperti ini pelakunya lebih dari satu orang.
Ketika hendak ditangkap untuk diamankan pelaku melarikan diri dan masuk ke rumah, lalu pelaku keluar dengan memegang anak panah dan melepaskan tembakan sebanyak dua kali ke arah kami. Untung saja ada pagar seng sehingga kami bisa berlindung. Atas tindakan pelaku ini tiga kali. Karena situasinya sudah tidak bisa dikendalikan maka anggota yang memegang senjata secara langsung atau spontan memberikan tembakan peringatan. Tidak ada perintah atau petunjuk, semua terjadi secara spontan
Tembakan untuk melumpuhkan dilakukan dalam jarak sekitar 10 meter. Tindakan diskresi ini dilakukan oleh anggota yang memegang senjata tanpa perintah. Pilihan untuk melumpuhkan kami lakukan karena berada dalam ancaman yang dapat mengancam keselamatan jiwa kami. Pelaku sudah diperingatkan sampai lebih dari 4 kali dengan tembakan peringatan, namun pelaku malah berontak dan memegang panah untuk menembak anggota.
Untuk kegiatan patroli saat itu, kami membawa dua pucuk senjata laras panjang SS1 yang masing-masing dipegang oleh Briptu Pungky dan Brigadir David. Masingmasing senjata tersebut berisi megazine sesuai protap yakni peluru hampa, karet dan tajam.
Brigadir David menyampaikan bahwa selama melakukan patroli sampai di TKP sampai pada peristiwa baik untuk peringatan maupun untuk melumpuhkan. Briptu Pungky mengakui bahwa telah melakukan tembakan untuk peringatan dan tembakan terakhir yang diarahkan ke bagian kaki untuk melumpuhkan pelaku.
Setelah pelaku tertembak dan jatuh, kami hendak mengamankannya untuk di bawah ke rumah sakit, namun
cukup banyak, kami menyadari bahwa kekuatan kami tidak seimbang dengan massa yang dihadapi sehingga kami memutuskan untuk kembali ke Polsek.
Berdasarkan fakta, data dan keterangan yang berhasil dihimpun maka di bawah ini diuraikan analisis insiden penembakan terhadap warga sipil di Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai yang dilakukan oleh anggota Brimob BKO Kabupaten Deiyai dalam perspektif hukum HAM.
Sebelum peristiwa, masyarakat tidak bereaksi, kondisi kamtikmas normal tidak ada rekasi berlebihan dari masyarakat dan aktivitas di pasar dan lokasi tempat penjualan berjalan normal.
Pelaku yang melakukan pengrusakan terhadap mobil dan melakukan pemalangan di jalan juga melakukan pemalakan terhadap beberapa mobil penumpang yang melintas. Saat melakukan pengrusakan terhadap salah satu mobil dan pemilik mobil melaporkan ke polsek , saat petugas polsek datang yang bersangkutan melakukan perlawanan dan membawa panah serta busur untuk menyerang petugas dalam jarak yang sangat dekat, petugas kemudian memberikan tembakan perigatan, namun tetap ada reaksi dan menyerang petugas sehingga dilakukan tembakan melumpuhkan.
Sementara itu, Pembakaran Polsek Tigi setelah adanya penembakan terhadap pelaku pembalakan di jalan, warga melakukan aksi protes di sertai dengan pembakaran polsek, setelah kejadian pembakaran lalu di dunia)
Tentang korban meninggal dunia yang di kuburkan di Kantor Polsek Tigi yang di bakar, dari informasi yang di peroleh tim komnas HAM jenazah di temukan
Pemerintah Berikan Santunan
UPATI Kabupaten Asmat, Elisa Kambu S. Sos punya kiat sendiri untuk meredam amarah dari keluarga korban. Kepada para Kepala B Kampung sebagai perwakilan korban, Bupati mengatakan, bahwa Pemda siap memberikan uang duka. Apabila masyarakat tidak menerima, maka peristiwa ini akan dilanjutkan ke jalur hukum. Lalu bersama keluarga korban disepakati bersama, bahwa tiap korban yang meninggal mendapat santunan uang duka sebesar Rp. 250 juta rupiah dan yang luka mendapat uang santunan sebesar Rp. 150 juta rupiah. "Dengan adanya pemberian uang duka, semua pihak termasuk keluarga korban harus dapat menerima kesepakatan ini untuk tidak menuntut dalam bentuk apapun di kemudian hari," tegas Bupati Asmat, Elisa Kambu S. Sos. (***)
TEMBAKAN PERINGATAN YANG MEMBUAT MARAH
ARGA dari tiga kampung di W Distrik Fayit mengamuk pada 27 Mei 2019, pukul 10.00 WP. Saat itu, Serda Jumadu Rettob berada di Pos Ranmil Kampung Fayit. Ia mendapat informasi dari masyarakat bahwa massa dari tiga kampung telah melakukan pengrusakan terhadap rumah Muhammad Mulla.
Setelah mendapat informasi itu, Serda Jumadu Rettob langsung ganti pakaian dan ia memakai pakaian dinas lengkap. Setelah itu, Serda Jumadu Rettob memerintahkan Kopda Eko untuk berganti baju dengan pakaian dinas lengkap.
Saat itu, Serka Fajar datang dan menanyakan di mana senjata, lalu Serda Jumadu Rettob menjawab bahwa senjata ada di rumah Kopda Eko.
Selanjutnya Serka Fajar mendatangi rumah Kopda Eko untuk mengambil senjata lalu diberikan. Setelah mendapat senjata, Serka Fajar menuju ke pertigaan jalan untuk menghadang massa sehingga tidak masuk ke arah rumah sakit, Bank Papua, Kantor Distrik dan PLN. Sesampainya Serka Fajar di pertigaan jalan, Serda Jumadu Rettob menyusul ke pertigaan.
"Saya menghimbau kepada massa agar berhenti dan tidak bertindak anarkis. Tapi massa tidak diindahkan. Dengan membawa senjata tajam berupa kampak, panah, parang dan tombak massa terus beraksi. Saat itu, posisi Serka Fajar berada di belakang saya, kurang lebih tiga meter," kata Serda Jumadu Rettob.
Lebih lanjut Serda Jumadu Rettob menjelaskan, m assa pun bertambah beringas. Oleh sebab itu, Serka Fajar mengeluarkan tembakan peringatan ke atas
sebanyak satu kali. Massa tidak mundur tetapi malah semakin brutal dan mengejar Serka Fajar. Selanjutnya Serka Fajar mundur namun tetap dikejar sampai Serka Fajar berada di depan rumah sdr Sofyan massa semakin banyak dan mengeluarkan kata-kata, "bunuh saja orang baru itu."
Mendengar ancaman itu, Serka Fajar mengeluarkan tembakan yang kedua kali. Selanjutnya Serda Jumadu Rettob mendengar tembakan ke tiga dan melihat ada korban jatuh dan tembakan berikutnya Serda Jumadu Rettob tidak melihat atau mengetahui ada korban atau tidak.
Selain Serda Jumadu Rettob, ada juga Kopda Rezeki Ramadhan Eko S yang menyaksikan peristiwa itu. Menurut Kopda Rezeki Ramadhan Eko S, ia mendengar massa akan masuk ke arah obyek vital.
Ketika Serka Fajar ke rumah untuk meminta senjata api, lalu Kopda Rezeki Ramadhan Eko S. mengatakan, "sebentar ya, Bang. Saya jemput istri dulu di Puskesmas." Setelah kembali menjemputnya istrinya, Serka Fajar sudah masuk ke kamar mengambil satu pucuk senjata api yang terletak di atas meja. Kemudian Serka Fajar menuju ke pertigaan jalan. Sesaat kemudian Kopda Rezeki mendengar suara tembakan. Setelah mendengarkan suara tembakan yang kedua, Kopda Rizki mendengar massa berteriak "bakar dan bunuh dia". Kopda Rizki tidak keluar rumah karena mengamankan istri dan anaknya yang sedang ketakutan.(***)
dirawat di Rumah Sakit Daerah Deiyai.
Ketika Salah Bayar untuk
TANAH BANDARA MOPAH
TANAHVAGIBARÉK INI MLIK SIMSON TIOTRA BERDASARKAN 1. SK. LMA MARIND ANIM HA KAS. MERAUKE NO.113/LMA-MLD/MRK/IX/2013 2: BUKTLKEPEMILIKAN TÁNAH BEKAS HAK MILUADAT NO.001/LMA-MLD-ANIM-HA/MRK/I/2014
Pemerintah Kabupaten Merauke dinilai salah membayar hak atas tanah Bandara Mopah. Keluarga yang dirugikan mengadu ke Komnas HAM Perwakilan Papua.
EMBAYARAN ganti rugi P atas tanah bandara Mopah Merauke yang dilakukan oleh Kabupaten Merauke masih menyisakan masalah. Beberapa pemilik hak ulayat belum mendapatkan ganti rugi tahap II dari tahun 2010 sampai saat ini.
Seperti yang terjadi pada Donatus dua dusun yang masuk dalam pembayaran ganti untung tahap ke II tanah bandara Mopah Merauke.
Donatus Sopor Mahuze menuntut Pemerintah Kabupaten Merauke
sejak 8 September 2010 sd tahun 2019 tetapi sekarang belum ada kepastian penyelesaian masalah salah bayar.
Keluarganya sampai sekarang belum menerima pembagian hak dari uang Rp.4.875.000.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari pembayaran ganti untuk tahap ke II tanah bandara Mopah Merauke.
Kondisi seperti ini sangat merugikan kepada pemilik ulayat khususnya masyarakat adat kampung Kayakai (suku marind). Terlebih Pemkab Merauke belum meberikan jawaban atas masalah belum menerima ganti rugi hak atas tanah Bandara Mopah Merauke tahap ke II.
Setelah berjuang tapi tak ada hasil, akhirnya Andrew Donatus Mahuze mengadu kepada Komnas HAM perwakilan Papua pada 18 Januari 2019 dengan Nomor Pengaduan 002/STTP-HAM/2019 dan salah satu wakil pengadu datang kembali pada 5 September 2019 untuk menanyakan kembali proses pengaduan kepada Komnas HAM atas permasalahan ini.
Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia yang diatur dalam UU No.39/1999 tentang HAM.
Berkaitan dengan masalah tersebut, Komnas HAM RI Perwakilan
Papua merasa penting untuk melakukan koordinasi dengan berberapa pihak terkait dengan data, informasi dan fakta tentang masalah salah bayar ganti untuk tanah bandara Mopah Merauke tahap II.
Mencermati situasi ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua memandang penting untuk melakukan tindak lanjut pengaduan sengketa penyelesaian salah bayar ganti untung tanah Bandara Mopah Merauke tahap II.
Berikut ini, ikutilah komentar sejumlah pihak terkait penyelesaian salah bayar ganti rugi Tanah Bandara Mopah Merauke tahap II.
Andrew Donatus Mahuze , Kepala Kampung Nassem
Pada 19 September 209, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua bertemu dengan Kepala Kampung di Balai Kampung Nassem beserta Bapak Donatus Sopor Mahuze dan keluarganya.
Dalam pertemuan itu, Kepala Kampung Nassem, Andrew Donatus Mahuze, mengatakan, bahwa pembayaran hak ulayat ganti untung tanah bandara Mopah tahap ke II, Donatus Sopor Mahuze belum mendapatkan haknya dalam pembayaran tanah bandara tahap ke II seluas 12,5 Ha.
Berikut beberapa poin dari akar permasalahan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pengajuan klarifikasi laporan Bapak Kepala Kampung kepada
Berdasarkan data-data itu, keluarga dan masyarakat meminta Komnas HAM Perwakilan Papua untuk mengawal dan
Pemantauan Tim Kedua
kedua dipimpin oleh Frits B Ramandey. Tim melakukan pemantuan, peninjauan di lokasi kejadian, bertemu dengan beberapa korban dan keluarganya, bertemu dengan Kapolres Paniai, Kapolsek Tigi dan beberapa anggotanya. Dalam pemantauan ini Tim memperoleh informasi dan
Kapolres Paniai
Setelah menerima informasi ini dan Kapolres tiba di TKP. Saya langsung melapor kepada Kapolda, ijin jenderal situasi sudah landai, masyarakat sepi, dan Polsek terbakar hangus.
Perintah Kapolda: Pak Kapolres supaya konsolidasikan. Kalau sudah tidak ada kegiatan masyarakat dalam artian yang berlawanan, stand by, redahkan emosi anggota.
Kapolres perintahkan Kabagops untuk konsolidasi dan sampaikan pesan Kapolda kepada anggota dan dilanjutkan dengan cek amunisi dan APP.
Setelah melakukan konsolidasi, cek amunisi dan APP, kami stand by di lingkungan Polsek. Lalu munculah masyarakat sambil melakukan waita.
yang melakukan waita, situasi semakin tidak bisa dikendalikan karena masyarakat menggunakan batu, kayu dan panah. Lalu Kapolres perintahkan untuk melakukan tembakan gas air mata secara bertubi-tubi dan melempar flashball. Sesungguhnya flasball cukup berbahaya karena asapnya agak tebal dan sangat mengganggu, tetapi apa boleh buat, Kapolres terpaksa memberi perintah seperti itu karena situasi sulit untuk dikendalikan.
Mengenai senjata, selain berisi protap juga tajam. Prinsipnya selama tembakan itu tidak mengarah maka tentu tidak mematikan. Setelah melepaskan gas air mata dan flashball tidak ada petunjuk atau perintah untuk melumpuhkan.
Terkait korban yang meninggal dunia, datanya sebagai berikut: Pada saat kami sedang rapat dengan Forkompimda Deiyai, tiba-tiba ada informasi dari anggota dewan yang menyampaikan bahwa ada satu orang korban. Kepala suku juga menegaskan bahwa benar ada korban di Waghete 2.
Semua peserta rapat bersama Bupati, Kapolres, Dandim, dan lain-lain langsung menuju ke ke Waghete 2 untuk mengecek informasi tersebut. Sampai di sana ternyata benar ada korban yang meninggal dunia. Tetapi saat itu, rombongan bupati belum bisa memastikan apakah korban ini meninggal karena kena tembak atau penyebab lain, karena belum dilakukan autopsi.
Pihak keluarga menyimpulkan bahwa korban tersebut meninggal dunia karena tembakan, ada bekas luka/ lobang di sebelah kanan tubuh korban. Keluarga korban meminta agar korban dikuburkan di Polsek. Permintaan ini disampaikan oleh
Bupati menjawab permintaan masyarakat tersebut dengan menyampaikan bahwa
Pihak keluarga maupun masyarakat sama sekali tidak memberikan informasi mengenai korban yang meninggal dunia. Padahal kami aparat (Polres Paniai) sudah stanby sejak 21 Mei sekitar jam 21.00 -sekitar pukul 00.30 (selesai evakuasi dan konsolidasi). Sepanjang waktu ini, tidak ada laporan soal ini. Informasi mengenai ada korban yang meninggal dunia baru kita terima 22 Mei, sekitar pukul 15.00 WP.
"Informasi yang kurang dan tidak jelas ini tentu sangat menyulitkan kami untuk melakukan olah TKP. Kami bersama Pemda sudah menyampaikan kepada keluarga agar dilakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya, namun keluarga tidak mau,"kata Kapolres Paniai.
Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat bahwa korban pertama kali ditemukan di depan kantor BPD. Tapi berdasarkan hasil tinjauan ke lokasi di
Kapolres menegaskan, bahwa pada saat kejadian hanya ada polisi di TKP yang melakukan konsolidasi dan pengamanan. Di Deiyai, selain polisi ada juga satuan lain seperti, Koramil, Tim Raider, Kopassus. Namun untuk peristiwa ini, kami tidak melibatkan satuan lain. Mereka hanya stand by saja.
Kesebelas; Dari hasil pengamatan secara kasat mata di rumah duka, bahwa pada tubuh korban terdapat satu luka atau lubang menganga.
Kapoles menyarankan, agar terhadap korban dilakukan pemeriksaan oleh dokter, namun ditolak oleh keluarga.
Menurut Kapolres, pihak polisi bertemu dengan massa sekitar jam 21.00, chaosnya hanya berlangsung sekitar 1 jam, namun proses evakuasi (bagi masyarakat yang panik dan ketakutan) berlangsung sampai kira-kira pukul 00.30.
Kapolres menegaskan, bahwa tidak ada perintah untuk melumpuhkan. Setelah anggota mengeluarkan tembakan gas air mata dan flashball masyarakat langsung kocar kacir namun masih ada juga lemparan batu dan panah yang bertebaran di udara. Pada waktu itu suasana gelap sehingga agak sulit untuk melihat posisi masyarakat, apabila suasana terang dan bisa terlihat jelas bisa saja saya perintahkan untuk lumpuhkan.
Menurut Kapolres, bahwa peristiwa ini bermula karena ada ancaman serius kepada anggotanya, sehingga anggota mengambil tindakan diskresi untuk melumpuhkan pelaku.
Kapolres membenarkan tindakan diskresi tersebut karena sudah dilakukan sesuai dengan protap. Diawali dengan menggunakan tembakan peringatan.
Anggota mengeluarkan beberapa kali tembakan yang langsung diarahkan ke bagian bawah untuk melumpuhkan dalam jarak 10–15 meter.
(Tim Komnas HAM Perwakilan Papua)
Letusan Senapan Pak Polisi, Yulianus Mote Tewas
Lagi-lagi letusan peluru dari senjata aparat keamanan, menewaskan warga sipil. Begitupun yang terjadi di Tigi, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai.
APUA kembali dikagetkan dengan P insiden penembakan warga sipil yang diduga dilakukan oleh aparat negara, anggota Polsek Tigi, di Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai pada 21 Mei 2019.
Tigi itu, telah menewaskan satu warga sipil Yulianus Mote, dua orang lainnya, Melianus Dogopia dan Madai mengalami luka-luka.
protes keras terhadap kepolisian yang berujung pada pembakaran Kantor Polsek Tigi.
Banyak pihak mengecam dan mengutuk keras tindakan brutal ini. Aparat negara itu seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat bukan menjadi musuh. Fasilitas negara itu seharusnya digunakan untuk melindungi rakyatnya dari ancaman bukan disalahgunakan untuk "memakan"rakyatnya sendiri.
Setelah insiden ini, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menerima pengaduan dari keluarga korban yang intinya meminta agar kasus ini dibuka secara terang benderang dan pelakunya diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
korban dan masyarakat secara umum, Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan pemantauan pada tanggal 23 - 25 Mei 2019.
Pantauan Tim Pertama
Pada 23 Mei 2019, Tim pertama ini berangkat ke Paniai untuk tujuan penyelidikan lanjutan kasus Paniai Berdarah 2014 silam. Tidak ada jadwal untuk melakukan pemantauan terhadap peristiwa penembakan di Deiyai. Setelah mendapat informasi penembakan di Deiyai, lalu Tim memutuskan untuk melakukan peninjauan ke tempat kejadian peristiwa.
Saat itu, 23 Mei, sekitar pukul 14.30, Tim tiba di Kabupaten Deiyai dan langsung menuju kantor Polsek Tigi. Pada saat itu
hujan deras sehingga cukup mengganggu untuk melakukan peninjauan lokasi. Kondisi saat itu, kantor Polsek sudah hangus terbakar. Dan Nampak, kerumunan masyarakat yang sedang berteduh di deretan Ruko sepanjang jalan depan Kantor Polsek Tigi.
Beberapa warga yang ditemui menyampaikan bahwa mereka baru saja melakukan pemakaman salah seorang korban yakni Julius Mote. Korban Julius Mote dimakamkan di lokasi kantor Polsek Tigi.
Masyarakat yang sedang berteduh di ruko itu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Peristiwa ini bermula dari empat anak muda yang sedang mabuk mencegat sebuah mobil yang sedang melintas di jalan. Mereka meminta uang kepada sopir untuk membeli rokok. Sopir menyampaikan tidak punya uang, tetapi mereka terus memaksa sehingga adu mulut. Lalu sopir turun dan mengejar mereka dengan parang. Keempat anak muda tadi melarikan diri sehingga sopir kembali ke mobilnya.
Tiba-tiba anak muda lari kabur tadi, datang lagi dan langsung melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut dengan cara melempar kaca mobilnya. Karena ketakutan, sopir langsung melarikan diri dan melapor ke Polsek Tigi.
Anggota Polsek Tigi yang menerima informasi atau laporan tersebut langsung turun ke lokasi dan membubarkan kerumunan anak-anak. Polisi lantas mengeluarkan tembakan Akibatnya, Elianus Dogopia, terkena tembakan di paha bagian depan.
Aksi polisi ini membuat warga marah. Warga kemudian mendatangi kantor Polsek Tigi melakukan protes lalu membakar kantor Polsek Tigi. Polisi mencoba menghalau aksi massa tersebut dan beberapa kali melepaskan tembakan peringatan. Namun massa tidak bisa dikendalikan.
Masyarakat menduga bahwa tembakan tersebut mengenai Julius Mote yang menyebabkan Julius meninggal dunia. Jenazahnya sudah dimakamkan di halaman Kantor Polsek Tigi pada hari Kamis, 23 Mei 2019 sekitar pukul 13.30. Sedangkan dua orang lainnya mengalami luka serius atas nama Elianus Dogopia dan Madai. Keduanya saat ini
Pertemuan Dengan Asisten 3 Pemda Merauke, Yaitu Dengan Bapak Agust Joko Guritno
dinas terkait terutama kepada Bapak Bupati menyampaikan bahwa, masalah pembayaran yang dilakukan pemerintah melalui dokumen tim 7 kepada dishub ada keluarga yang belum menerima.
2. Pertemuan tanggal 14 September 2010 di kantor Bupati dijelaskan bahwa tanah-tanah yang ada didalam dokumen yang diajukan tim 7 bukan 4 dusun melainkan 8 dusun terdiri dari 7 pemilik dusun antara 4 marga. Keempat marga yaitu Bazik-bazik, Gebze, Mahuze dan Balagazik.
3. Satu pemilik tanah ulayat yang belum mendapatkan haknya adalah Bapak Donatus Sopor Mahuze. Beliau merupakan garis keturunan dari pemilik tanah yaitu Sopar Mahuze. Sopar Mahuze mempunyai Mahuze dan Bapak Donatus Sopor Mahuze merupakan ahli waris dari keturunan Matias Ndoka Mahuze.
4. Dalam tanah seluas 12,5 Ha tersebut Bapak Donatus Sopor Mahuze
mempunyai dua dusun yang masuk namun belum ada pembayaran kepada beliau.
5. Belum diterimanya penggantian hak dari Pemda dikarenakan dalam dokumen yang diajukan oleh Tim 7 hanya menyertakan sebanyak
pembayaran maka Sekda pada masa itu memerintahkan untuk melakukan pemblokiran terhadap 213 nomor rekening karena Pemkab merasa dokumen yang diajukan oleh Bapak Donatus Sopor Mahuze adalah benar dan dokumen yang dijukan oleh tim 7 adalah yang terbukti salah. Namun dari masa Bupati bapak Romanus sampai Bupati bapak Freddy belum ada tanggapan baik perihal pembukaan blokir dan pembayaran kepada Bapak Donatus Sopor Mahuze.
7. Diantara 7 pemilik, 6 pemilik sudah menerima uangnya yang terdiri dari Yarsem Basik-Basik, Kanai Bus Gebze, Uramba Balagaize, Mboti Onggat Gebze, Gerem Mahuze, dan Mias Mahuze telah menerima haknya dari seluruh 213 no rek telah menerima uang. Dan terblokir dari tanggal 14 September 2010 sd sekarang.
76 KARYAWAN DIPECAT Perusahaan Keluarkan Surat Kematian
Perusahaan kelapa sawit, PT. Satrindo Jaya Agropalma yang beroperasi di Kampung Lereh, Distrik Kaureh, Kabupaten Papua melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 76 karyawannya. Tapi perusahaan itu mengeluarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 28 Juni 2018 untuk 76 orang itu supaya mereka mengurus Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Tenaga Kerja.
UPUS sudah harapan dari 76 karyawan PT Satrindo Jaya P Agropalma untuk menghidupkan keluarganya dengan bekerja di perusahaan kelapa sawit ini. Mereka didepak keluar dari perusahaan tanpa ada peringatan. Setelah aksi main pecat atau tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 76 karyawan, lalu PT Satrindo Jaya
Agropalma mengeluarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 28 Juni 2018 untuk 76 orang itu supaya mereka mengurus Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Tenaga Kerja. Sunggguh aneh. 76 orang itu masih hidup, tapi PT Satrindo Jaya Agropalma sudah menyatakan, bahwa para mantan karyawannya itu meninggal.
Surat keterangan dari perusahaan ini membuat nelantara sawit di Lereh menjadi gaduh. Para karyawan resah melihat nasib rekan-rekannya yang di PHK itu. Persoalan inilah yang membuat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago Provinsi Papua mengaduh kepada Komnas HAM Perwakilan Papua. Setelah mendapat pengaduan ini, Komnas HAM Perwakilan Papua tidak tinggal diam. Lembaga kemanusiaan ini langsung mengutus tim yang beranggotakan lima orang berangkat ke Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura untuk melakukan koordinasi kasus tindak lanjut pengaduan dari Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago Provinsi Papua.
Koordinasi ini penting lantaran negara diserahi tugas dan tanggungjawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggungjawab Negara meliputi langkah politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamananan dan bidang lainnya. Untuk itulah, Komas HAM Perwakilan Papua hadir di belantara sawit di Lerah, Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura.
Dari koordinasi itu, lalu Komnas HAM Perwakilan Papua dapat memberikan saran kepada pemerintah daerah atau pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah yang efektif guna memulihkan kembali kondisi pemenuhan HAM bagi warga negara sesuai dengan amanat konstitusi. Berdasarkan hasil penelusuran Tim Komnas HAM Perwakilan Papua, teruangkap bahwa pihak
Pertemuan Dengan Perwakilan Karyawan Yang mengalami PHK
perusahaan mengakui atas kesalahannya dan momohon maaf.
pengantar ke BPJS. Untuk itu, perusahaan memberikan kompensasi sebersar Rp. 250.000.000 untukl 76 orang dan perusahaan bersedia menerima kembali para karyawan yang diPHK itu sesuai dengan ketentuan perusahaan.
Perusahaan sudah membayar dana kompensasi itu. Tapi untuk bisa bekerja kembali, para karyawan PHK harus membawa Surat Lamaran, KTP, KK, SKCK, dan pemerikasaan kesehatan dari perusahaan.
kelahiran. Sementara para karyawan yang dipecat itu, banyak yang tidak memiliki dokumen tersebut.
(Heru Yulianto, Cherly Lenny Sagas, Ronald F. Kabes, Marikus Sikoway, & Andika S. Ramandey)
Mengungkap Fakta, Menelusuri Rimba Sawit
ARI masih pagi. Tapi kesibukan pada 18 November H 2019 itu, di kota Jayapura sudah mulai nampak. Saat itu, Tim Komans HAM Perwakilan Papua harus meninggalkan Kota Jayapura menuju Kampung Lereh di Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura yang berjarak sekitar 100 km dari titik nol Kota Jayapura.
Tim Komnas HAM Perwakilan Papua meninggalkan Kota Jayapura menuju ke Kampung Lereh untuk menunaikan tugas dan tanggungjawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.
Untuk sampai ke Lereh, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua yang terdiri dari Heru Yulianto, Cherly Lenny Sagas, Ronald F. Kabes, dan Marikus Sikoway harus menempuh waktu 8,5jam.
Dari Kota Jayapura, Tim Komnas HAM Papua berangkat pukul 09.00 Waktu Papua dan tiba di Lereh pukul sekitar pukul 18.00 WP. Sekitar 9 jam perjalanan yang melelahkan itu.
Hari sudah mulai malam, ketika Tim ini tiba di Lereh. Walaupun lelah karena perjalanan, tapi demi memajukan HAM di Tanah Papua, Tim ini langsung bekerja untuk mendapatkan informasi tentang Badan Pengurus Pusat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago Provinsi Papua dan juga mempersiapkan surat pemberitahuan ke PT Satrindo Jaya Agropalma.
Perjalanan dimulai dari menelusuri keberadaan dari pengadu yaitu Badan Pengurus Pusat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago Provinsi Papua. Setelah melakukan perjalanan kurang lebuh dua jam, kami bisa bertemu Japson, Sekretaris
Menurut Japson, pada 28 Juni 2018, perusahaan mengeluarkan surat keterangan ke BPJS menyatakan 76 karyawan meninggal dunia. Kemudian para karyawan tersebut mengadu ke pengurus Badan Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapogo pada bulan Oktober 2018.
Data dari Badan Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapogo, bahwa ada banyak masalah di sana mulai dari ketersediaan air minum, rumah, obat-obatan yang tidak layak, banyak karyawan yang meninggal tapi tidak mendapat santunan. Belum lagi, ada banyak karyawan yang di-PHK tanpa surat peringatan (SP1, SP2, SP3). Tindakan main pecat ini diikuti
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan ini, maka pengurus Badan Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago pada bulan November mengundang semua pihak terkait seperti Polres Jayapura, Perusahaan, dan para karyawan yang mengalami PHK untuk melakukan pertemuan.
Dari hasil pertemuan itu, pihak perusahaan mencabut surat keterangan kematian yang sudah dikeluarkan dan memohon maaflalu memberikan kompensasi sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada karyawan yang di-PHK dan pihak perusahaan bersedia menarik bekerja kembali para karyawan yang dipecat itu.
"Tapi sampai sekarang, kami pengurus Badan Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago belum mengetahui, apakah uang kompensasi itu sudah dibayarkan semua atau belum
dan apakah karyawan sudah bekerja kembali atau belum," ungkap Sekretaris Badan Pengurus Pusat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago Provinsi Papua itu.
Untuk mengkonfirmasi data yang disampaikan Japson, maka Tim memutuskan untuk meninjau ke lokasi PT. Satrindo Jaya Agropalma pada keesokan harinya.
Tim berangkat menuju ke PT. Satrindo Jaya Agropalma pada hari Selasa, 19 November 2019 pukul 09.00. Perjalanan ternyata cukup memakan waktu sehingga kami baru sampai di PT. Satrindo Jaya Agropalma kurang lebih pada pukul 17.30. Karena waktu sudah sore kami titipkan surat permohonan pertemuan ke security setempat. Dan kami menginap pada rumah karyawan yang kebetulan saat itu tidak di tempati.
Pada Rabu 20 November 2019, pukul 08.30 WP, tim mulai bergerak. Diawali dengan bertemu perwakilan karyawan yang mengalami PHK. Menurut para karyawan, mereka sendiri tidak mengetahui kenapa mereka di pecat tanpa ada peringatan terlebih dahulu seperti (SP1, SP2, SP3) dari perusahaan. Waktu dipecat, para karyawan langsung menerima surat pemberhentian kerja yang berisi surat keterangan meninggal dunia untuk BPJS.
Para karyawan juga mengaku, kalau mereka sudah menerima dana kompensasi sebesar Rp 250 juta untuk 76 orang dan perusahaan sudah minta maaf. Tapi komitmen perusahaan untuk menerima kembali 76 karyawan yang dipecat itu, ternyata agak sulit terealisasi karena perusahaan meminta sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi. Sementara itu, banyak diantara para karyawan yang dipecat itu, tidak memiliki ijazah dan akta kelahiran.
Setelah bertemu dengan beberapa karyawan tersebut kemudian Tim melanjutkan perjalanan untuk bertemu pihak perusahaan, sesuai surat yang telah kami kirimkan kemarin. Setelah sampai di perusahaan, kami disana bertemu langsung dengan manajer perusahaan, Bapak Norris Okuk Menhue dan Hendra Mapasa selaku Regional Kontrol Perusahaan.
Menurut Hendra, kenapa karyawan mengalami PHK dikarenakan perusahaan mengubah metode kerja yang tadinya memerlukan banyak karyawan sekarang sudah menggunakan
alat bantu sehingga pihak perusahaan memutuskan untuk memberhentikan beberapa karyawannya. Untuk prosedur PHK, sudah sesuai aturan yang berlaku dan perusahaan sudah melapor ke Dinas Tenaga Kerja. Akan tetapi pada saat semua administrasi pemberhentian kerja tersebut sudah selesai, untuk mengambil hak para karyawan yaitu jaminan hari tua di BPJS memerlukan surat pengantar dari perusahaan.
Pada saat surat pengantar itu dibuat, ada kesalahan redaksi dalam pembuatannya yaitu yang seharusnya berbunyi : "Akibat PHK" tetapi berbunyi "karena meninggal dunia." Dari kesalahan ini, maka pihak perusahaan sudah melakukan pertemuan dengan karyawan yang di-PHK itu.
Hasil pertemuan itu, ada kesepakatan dan pernyataan, bahwa pihak perusahaan memohon maaf dan bersedia memberikan kompensasi atas terjadinya kesalahan pembuatan surat pernyataan tersebut dengan uang sebesar Rp 250.000.000 untuk 76 orang. Selain itu, pihak perusahaan bersedia mempekerjakan kembali para karaywan yang mengalami PHK.
Untuk kompensasi uang sendiri sudah terealisasikan atau sudah diberikan kepada semua karyawan yang mengalami kesalahan administrasi, akan tetapi untuk menarik mereka bekerja kembali memang untuk sekarang diperlukan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi, tidak seperti dulu lagi, diantaranya Surat Lamaran, KTP, KK, SKCK, dan pemerikasaan kesehatan dari perusahaan.
Persyaratan tersebut sendiri sesuai dari ketentuan Dinas Tenaga kerja setempat, disamping itu juga untuk mengurus jaminan di BPJS. Sampai sekarang, baru ada dua karyawan yang sudah melengkapi surat lamaran yang diminta perusahaan. Selama ini yang datang melamar bekerja hanya membawa KTP dan KK saja.
Untuk kesulitan karyawan yaitu dalam membuat SKCK karena di dalamnya harus membawa Akta kelahiran dan Ijazah terakhir. Karena keterbatasan mereka terdahulu, kebanyakan dari mereka tidak memiliki akta Kelahiran dan Ijazah. Sehingga sampai sekarang mereka banyak yang belum bisa membuat SKCK sebagai syarat melamar ke perusahaan.
Dan terkait obat – obatan yang ada di klinik perusahaan, menurut Hendra Mapasa sudah sesuai dengan ketentuan Dinas Kesehatan setempat, dan selalu ada kontrol dari Dinas Kesehatan.
Setelah mendapat data dari karyawan dan perusahaan, Tim
Pertemuan Dengan Pihak Perusahaan PT Satrindo Jaya Agropalma