PIMPINAN DAN SEGENAP STAF KOMNAS HAM RI PERWAKILAN PAPUA
TurutBerduka Cita atas meninggalnya ALM. BPK. SILAS RAMANDEI Ayahanda dari FRITS RAMANDEY KEPALA KOMNAS RI PERWAKILAN PAPUA
LAS.RAMANDEI
MGL 15 08 LIVAND BREIMER Kasubag Umum Komnas HAM RI Perwakilan Papua MORAN
Edisi 1 2020
xWartaAmPAPUA Mewarta Untuk Damai
Dimana...? Aristoteles Masoka
Penanggung Jawab. Komnas HAM, Pemimipin Umum/ Redaksi. Frits Ramandey, Redaktur Tamu. Kris Ansaka, Minggus Mampioper. Redaksi Frits Ramandey, Nareki Kogoya, Melchior Weriun, Ronald Rumbiak, Yorgen Numberi, Lenny Sagas, Christin Mansawan, Naomi Nasedit, Yuda, Tito, Yohana Tukayo. Sekretaris Redaksi. Heru. Keuangan. Lifan Bremer. Distribusi. Ronald Kabes. Desain & Printing Zara Advertising. Penerbit. Komnas HAM Papua.Alamat Redaksi. Jalan Soasiu Dok V Bawah, Telp/Fax. 0967-521592. E-Mail. [email protected]. Redaksi menerima tulisan / liputan tentang HAM. Setiap artikel yang dimuat akan dihargai Rp. 250.000,-
KOMNAS HAM Pdt. Yeremias Zanambani Di Tembak dan di aniaya dari jarak dekat
Tim Komnas HAM melakukan rekonstruksi di Hitadipa, Intan Jaya
Komnas HAM Ungkap Kasus Pembunuhan Pdt Yeremia
ORE itu, Sabtu 19 September 2020, S sekitar pukul 15.00 Waktu Papua, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, bak arena perang. Bunyi senapan terdengar di mana. Rakyat ketakutan. Tentara sedang melakukan operasi. rumah dinas kesehatan pun dibakar.
Sekitar pukul 17.30, Pdt. Yeremia Zanambani ditemukan telungkup berlumuran darah di kandang babi miliknya. Di tangan kiri, ada luka terbuka yang mencucurkan darah cukup banyak. Hamba Tuhan itu, sempat memberi pesan-pesan kepada istrinya, sebelum ia menghembuskan napas terakhir.
Sontak, peristiwa ini tersebar ke seluruh penjuru. Lalu, baku tuduh tentang pelaku penembakan pun terjadi. TNI menuduh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menembak. Tapi kelompok lain menuduh TNI yang menembak pendeta Yeremia.
Komnas HAM yang terdari Komnas HAM RI dan Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua menerjunkan timmnya untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan.
Tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM berhasil menyelesaikan penyelidikan atas peristiwa kematian Pdt. Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, pada 19 September 2020 lalu.
TIM juga telah menyusun seluruh temuan, merekonstruksi peristiwa dengan melakukan olah tempat kejadian peristiwa (TKP), olah sudut, lubang dan jarak tembak, mengindetifikasi karakter tembakan, permintaan keterangan saksi-saksi dan informasi terkait lainnya serta mengujinya dengan keterangan ahli.
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, TIM menemukan fakta-fakta peristiwa antara lain:
1. Terdapat rangkaian peristiwa menjelang kematian Pdt. Yeremia Zanambani. Peristiwa tersebut terjadi pada 17 – 19 September 2020 siang. Penembakan dan kematian Serka Sahlan serta perebutan senjatanya mendorong penyisiran dan pencarian terhadap senjata yang dirampas oleh TPNPB/OPM. Bahkan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekitar pukul 10.00 dan 12.00 WIT warga Hitadipa dikumpulkan dalam pencarian senjata dan mengirim pesan agar senjata
segera dikembalikan dalam kurun waktu 2-3 hari.
Dalam pengumpulan massa tersebut, nama (alm.) Pdt. Yeremia Zanambani disebut-sebut beserta 5 (lima) nama lainnya dan dicap sebagai musuh salah satu anggota Koramil di Distrik Hitadipa. Tidak lama, sekitar pukul 13.10 WIT, terjadi penembakan terhadap di pos Koramil Persiapan Hitadipa atas nama Pratu Dwi Akbar Utomo. Pratu Dwi Akbar dinyatakan meninggal dunia pada pukul 16.45 WIT setelah dievakuasi ke RSUD Kabupaten Intan Jaya.
Sementara tim lainnya yang terdapat Sdr. Alpius Hasim Madi diduga melakukan operasi penyisiran guna mencari senjata api yang dirampas. Penembakan Pratu Dwi Akbar juga memicu rentetan tembakan hingga sekitar pukul 15.00 WIT. Penyisiran Sdr. Alpius dan pasukannya juga dilihat oleh warga sekitar, termasuk di antaranya istri korban alm., menuju kandang babi sekitar waktu penembakan terhadap korban. Di saat bersamaan, juga terdapat pembakaran terhadap rumah dinas kesehatan Hitadipa karena diduga sebagai asal tembakan terhadap Pratu Dwi Akbar atau lokasi persembunyian TPNPB/OPM. Setidaknya, 2 (dua) orang saksi melihat api dan asap, serta sisa bara api dari lokasi kebakaran.
Sekitar pukul 17.50 WIT, korban ditemukan istri korban di dalam kandang babi dengan posisi telungkup dan banyak darah di sekitar tubuh korban. Di lengan kiri korban terdapat luka terbuka dan mengeluarkan darah.
2. Penyebab Kematian.
Kematian korban bukan disebabkan langsung akibat luka di lengan kirinya ataupun luka yang disebabkan tindak kekerasan lainnya. Menurut Ahli, penyebab kematian korban karena kehabisan darah. Hal ini dilihat dari yang mematikan dan korban masih hidup ±5 – 6jam pasca ditemukan.
Komnas HAM juga meyakini adanya potensi sayatan benda tajam lainnya pada lengan kiri korban. Diduga kuat adanya penyiksaan dan atau tindakan kekerasan lainnya dilakukan terduga pelaku yang bertujuan meminta keterangan atau pengakuan dari korban, bisa soal senjata yang hilang atau keberadaan TPNPB/ÓPM.
3. Kondisi Tubuh yang Dialami Pdt. Yeremia. maupun luka akibat tindakan lain. Luka pada lengan kiri bagian dalam korban dengan diameter luka sekitar 5-7 cm dan panjang sekitar 10 cm merupakan luka tembak yang dilepaskan dalam jarak kurang dari 1 (satu) meter dari senjata api. Meskipun demikian, Tim berkeyakinan bahwa luka tersebut juga dimungkinkan akibat adanya kekerasan senjata tajam lainnya, karena melihat posisi ujung luka yang simetris.
Selain itu, juga potensial ditemukan tindakan lain berupa jejas intravital pada leher, luka pada leher bagian belakang berbentuk bulat dan pemaksaan korban agar berlutut untuk mempermudah eksekusi. Diduga terdapat kontak fisik langsung antara korban dengan terduga pelaku saat peristiwa terjadi.
1. Jarak dan Lubang Tembakan
Dari hasil olah TKP, Komnas HAM menemukan setidaknya terdapat 19 titik
lubang dari 14 titik tembak pada bagian luar dan dalam kandang babí, maupun pada atap kandang dan luka pada pohon akibat tembakan.
Sementara berdasarkan penghitungan jarak tembak dengan posisi lubang peluru, diperkirakan jarak tembak berkisar 9 – 10 meter yang berasal dari luar kandang dan diarahkan ke TKP maupun sekitar TKP. Arah dan sudutnya pun tampak tidak beraturan/acak. Komnas HAM menduga kuat adanya unsur kesengajaan dalam membuat arah tembakan yāng acak/tidak beraturan dan tidak mengarah pada sasaran, tetapi untuk mengaburkan fakta peristiwa penembakan yang sebenarnya.
Di TKP juga ditemukan bekas-bekas tembakan di dinding gubuk tempat korban ditemukan dan proyektil peluru. Namun dari POLRI belum menjelaskan keberadaan peluru yang ada di lubang kayu balok (terdapat bekas congkelan proyektil peluru pada balok). POLRI hanya memberikan penjelasan menemukan proyektil peluru di sekitartungku.
2.Peristiwa kematian Pdt. Yeremia Zanambani merupakan bagian dari berbagai kekerasan bersentaja yang telah berlangsung di Intan jaya dengan pola dan karakter yang mirip satu dengan yang lain.
Berdasarkan temuan dan analisa peristiwa di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pdt. Yeremia Zanambani mengalami penyiksaan dan/atau tindakan kekerasan lainnya berupa tembakan ditujukan ke lengan kiri korban dari jarak kurang dari 1 (satu) meter/jarak pendek pada saat posisi korban berlutut. Korban juga mengalami tindakan kekerasan lain berupa jeratan, baik menggunakan tangan ataupun alat (tali, dll) untuk memaksa korban berlutut yang dibuktikan dengan jejak abu tungku yang terlihat pada lutut kanan korban. Dan /atau kematian pendeta Yeremia dilakukan dengan serangkaian tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa diluar proses hukum / extra judicial killing.
2. Pdt. Yeremia Zanambani diduga sudah menjadi target atau dicari oleh terduga pelaku dan mengalami penyiksaan dan/atau tindakan kekerasan lainnya untuk memaksa keterangan dan/atau pengakuan dari korban atas keberadaan senjata yang dirampas TPNPB/OPM maupun keberadaan anggota TPNPB/OPM lainnya. Hal ini secara tegas disampaikan Sdr. Alpius, anggota TNI Koramil Hitadipa, yang menyebutkan nama Pdt. Yeremia Zanambani sebagai salah satu musuhnya. Pdt. Yeremia Zanambani juga cukup vokal dalam menanyakan keberadaan hilangnya 2 (dua) orang anggota keluarganya kepada pihak TNI.
3. Pelaku langsung penyiksaan dan atau extra judicial killing terhadap Pdt. Yeremia Zanambani diduga merupakan anggota TNI dari koramil persiapan Hitadipa dilihat dari bekas luka tembakan yang diduga dengan jarak kurang dari 1 meter, ruang terbatas pada kandang babi, tembakan berasal dari senjata api jenis shut gun atau pistol atau jenis lainnya yang memungkinkan digunakan dalam ruang tersebut. Diduga bahwa pelaku adalah Sdr. Alpius, Wakil Danramil Hitadipa, sebagaimana pengakuan langsung korban sebelum meninggal dunia kepada 2 (dua) orang saksi, dan juga pengakuan saksi-saksi lainnya yang melihat Alpius berada di sekitar TKP pada waktu kejadian dan 3 atau 4 anggota lainnya.
4. Dengan melihat kronologi atas peristiwa yang dialami Pdt. Yeremia Zanambani, patut di duga terdapat perintah pencarian senjata yang telah dirampas pada peristiwa tgl 17 dan anggota TPNB /OPM. Pemberi perintah ini patut diduga merupakan pelaku tidak langsung.
5. Bahwa terdapat upaya mengalihkan/ mengaburkan fakta-fakta peristiwa penembakan di TKP berupa sudut dan arah tembakan yang tidak beraturan yang dibuktikan dengan banyak titik lubang tembakan dengan diameter yang beragam, baik dari luar TKP (sekitar pohon), di bagian luar dan dalam serta bagian atap/seng kandang babi. Komnas HAM meyakini bahwa tembakan dilakukan dalam jarak dekat jarak 9-10 meter dari luar kandang
6. Bahwa terdapat barang bukti berupa pengambilan proyektil peluru dari lubang kayu balok di TKP yang tidak diketahui keberadaannya saat ini. Selain itu terdapat upaya agar korban segera dikuburkan tidak lama setelah kejadian juga sebagai upaya untuk tidak dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban untuk menemukan penyebab kematian.
7. Terdapat fakta pendekatan keamanan yang melanggar hukum dan tata kelola keamanan yang kurang tepat di Hitadipa Salah satu contohnya adalah menggunakan msyarakat menjadi bagian dari kekerasan bersenjata, men stigma yang menimbulkan rasa ketakutan dan ketidak percayaan.
Berdasarkan data, fakta dan informasi yang dipaparkan di atas, Komnas HAM memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Kematian Pdt. Yeremia Zanambani di ungkap sampai aktor yang paling bertanggung jawab dan membawa kasus tersebut pada peradilan KONEKSITAS. Proses hukum tersebut dilakukan dengan profesional, akuntable dan transparan.
2. Proses hukum dilakukan di Jayapura dan atau tempat yang mudah dijangkau dan aman oleh para saksi dan korban.
3. Memberikan perlindungan para saksi dan Korban oleh LPSK.
4. Penting untuk melakukan pendalaman informasi dan keterangan terkait:
a. Kesaksian Alpius dan seluruh anggota TNI di Koramil persiapan hitadipa, termasuk stuktur komando efektif dalam peristiwa tersebut dan yang melatarbelakangi.
b. Mendalami upaya pengalihan dan atau pengaburan fakta-fakta peristiwa.
Menciptakan kondisi yang menjamin rasa aman seluruh masyarakat di Hitadipa
1. melalui:
a. Tidak menggunakan security approach dan membenahi tata kelola keamanan
b. Menghormati hukum HAM dan Hukum Humaniter dengan memastikan bahwa
Komnas HAM bersama DPRD dan Pemda Intan Jaya
rasa aman bagi masyarakat sipil secara keseluruhan d engan tid a k mengembangkan rasa takut, stigmatisasi dan m e n ja d i k a n masyarakat sipil dalam instrument kekerasan bersenjata.
c.Penguatan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum di polres dan polsekpolsek yang ada di Intan Jaya.
d.Penegakan hukum yang kredible, akuntable dan transparan
2. Menghidupkan SD-SMP YPPG untuk kegiatan belajar mengajar yang saat ini digunakan sebagai Pos Koramil Persiapan Hitadipa.
3.Mendorongdan mem percepat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan umum dan publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya danjajaran.
Laporan Penyelidikan ini akan di sampaikan kepada Presiden dan Menkopolhukam. Komnas HAM berharap
pengungkapan peristiwa kematian Pendeta Yeremia zanambani secara tranparan, proses keadilan yang professional dan kredible dapat diselenggrakan. Secara keseluruhan berharap segala bentuk kekerasan dapat di hentikan dan perbaikan kesejahteraan bagi warga Intan jaya , khsusunya hitadipa segera terwujud.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menemukan sejumlah fakta terkait kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua, pada 19 September 2020 Berikut beberapa fakta hasil investigasi Komnas HAM:
1. AlamiPenyiksaan
Komnas HAM menyebut Yeremia mengalami penyiksaan yang berujung pada kematiannya."Pendeta mengalami penyiksaan dan/atau tindakan kekerasan lainnya berupa tembakan ditujukan ke lengan kiri korban dari jarak kurang dari 1 (satu) meter/jarak pendek pada saat posisi korban berlutut," kata Ketua Tim Investigasi Komnas HAM untuk kasus ini, Choirul Anam, dalam konferensi pers,
Senin, 2 November 2020.
Anam menduga penyiksaan dan atau tindakan kekerasan lainnya dilakukan terduga pelaku yang bertujuan meminta keterangan atau pengakuan dari korban.
Anam menuturkan korban juga mengalami tindakan kekerasan lain berupa jeratan, baik menggunakan tangan ataupun alat. Hal ini diduga dilakukan untuk memaksa korban berlutut yang dibuktikan dengan jejak abu tungku yang terlihat pada lutut kanan korban.
"Kematian pendeta Yeremia dilakukan dengan serangkaian tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa di luar proses hukum atau extra judicial killing," kata Anam.
2.Sempat Berkomunikasi dengan Keluarga Sebelum Tewas
Anam mengatakan Pendeta Yeremia tak langsung tewas usai dianiaya. la diketahui sempat berkomunikasi dengan keluarga kandang babi dalam kondisi berlumuran darah.
yang menemukan dia di Kejadian itu mengakibatkan
"Kematian korban bukan disebabkan langsung akibat luka di lengan kirinya ataupun luka yang disebabkan tindak kekerasan lainnya. MenurutAhli, penyebab kematian korban karena kehabisan darah," ujar Anam.
Anam mengatakan hal ini disimpulkan dari luka pada tubuh korban yang bukan di titik yang mematikan. Selain itu, Anam mengatakan Pendeta Yeremia juga disebut masih hidup sekitar 5-6 jam setelah ditemukan.
Selain itu, Komnas HAM juga meyakini adanya potensi sayatan benda tajam lainnya pada lengan kiri korban. Diduga kuat Yeremia mengalami penyiksaan dengan mencari keterangan atau pengakuan dari Yeremia, yang diduga terkait senjata yang hilang atau keberadaan TPNPB/OPM.
Baca selanjutnya: Ada keterlibatan TNI dan Pengaburan Fakta
3. Dugaan Keterlibatan Anggota TNI
Anam mengatakan kematian Yeremia bermula dari rangkaian kejadian sejak 17 September. Saat itu, terjadi kontak senjata antara TNI dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM)
kematian seorang anggota TNI, yakni Serka Sahlan, dan perampasan senjata TNI. Pencarian senjata dilakukan TNI hingga dua hari selanjutnya dengan cara mengumpulkan warga Hitadipa.
"Bahkan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sekitar pukul 10.00 dan 12.00 WIT warga Hitadipa dikumpulkan dalam pencarian senjata dan mengirim pesan agar senjata segera dikembalikan dalam kurun waktu 2-3 hari," ujarAnam dalam laporannya, Senin, 2 November 2020.
Dalam pengumpulan massa tersebut, Anam mengatakan nama Pendeta Yeremia Zanambani disebut-sebut beserta 5 nama lainnya dan dicap sebagai musuh salah satu anggota Koramil di Distrik Hitadipa.
Tidak lama, sekitar pukul 13.10 WIT, terjadi penembakan yang menewaskan seorang Anggota Satgas Apter Koramil di pos Koramil Persiapan Hitadipa atas nama Pratu Dwi Akbar Utomo. "Penembakan Pratu Dwi Akbar juga memicu rentetan tembakan hingga sekitar pukul 15.00 WIT," kataAnam.
Pada saat yang sama, anggota TNI lain, termasuk anggota bernama Alpius Hasim Madi diduga melakukan operasi penyisiran guna mencari senjata
api yang dirampas. Alpius kemudian bertemu dengan Miryam Zoani, istri dari Pendeta Yeremia. Alpius disebut Anam menanyakan lokasi keberadaan Pendeta Yeremia yang saat itu sedang ada di kandang babi. "Bahkan Alpius disebut menuju kandang babi sekitar waktu penembakan terhadap korban," kataAnam.
4. Ada Upaya Pengaburan Fakta Komnas mengatakan ada upaya pengaburan fakta kejadian dalam kasus kematian Pendeta Yeremia.
"Terdapat upaya mengaburkan fakta-fakta peristiwa penembakan di TKP berupa sudut dan arah tembakan yang tidak beraturan yang dibuktikan dengan banyak titik lubang tembakan dengan diameter yang beragam, baik dari luar TKP (sekitar pohon), di bagian luar dan dalam serta bagian atap/seng kandang babi," kata Anam.
la mengatakan dari temuan Komnas HAM di lapangan, setidaknya terdapat 19 titik lubang dari 14 titik tembak pada bagian luar dan dalam kandang babi, maupun pada atap kandang dan luka pada pohon akibattembakan.
Berdasarkan penghitungan jarak tembak dengan posisi lubang peluru,Anam mengatakan diperkirakan jarak tembak berkisar 9-10 meter
yang berasal dari luar kandang dan diarahkan ke TKP maupun sekitar TKP.
"Arah dan sudutnya pun tampak tidak beraturan/acak. Komnas HAM menduga kuat adanya unsur sasaran, tetapi untuk mengaburkan fakta peristiwa penembakan yang sebenarnya," kata dia.
Selain itu, Anam juga mengatakan di TKP juga ditemukan bekas-bekas tembakan di dinding gubuk tempat Pendeta Yeremia ditemukan dan proyektil peluru. la pun menyebut terdapat barang bukti berupa pengambilan proyektil peluru dari lubang kayu balok di TKP yang tidak diketahui keberadaannya saat ini.
"Selain itu terdapat upaya agar korban segera dikuburkan tidak lama setelah kejadian juga sebagai upaya untuk tidak dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban untuk menemukan penyebab kematian,"kata dia.
Jakarta, 02 November 2020 Tim Pemantauan dan Penyelidikan Kasus Kematian Pdt. Yeremia Zanambani
Pak Brigpol Main Pukul, Marius Betera Meninggal
*Hasil Pemantauan Komnas HAM Perwakilan Papua di Boven Digoel
OMISI Nasional Hak Asasi Papua K Perwakilan Papua pada 17 Mei 2020 menerima pengaduan dari SKP Keuskupan Agung Merauke dan Yayasan Pusaka Bentara Rakyat bersama gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya melalui surat yang teregistrasi dalam data base pengaduan Nomor 023/STTP-HAM/V/2020.
Dalam pengaduan itu dijabarkan, bahwa peristiwa pemulukan itu terjadi pada 16 Mei 2020 di areal perkantoran PT. Tunas Sawa Erna (TSE) POP (Plam Oil Plantation) Blok A atau yang sering disebut PT. TSE POP A yang berada di Camp 19, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua.
Dalam surat pengaduan dijelaskan tentang kronologis peristiwa itu sebagai berikut: Pada Sabtu, 16 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Marius Betera (MB) bersama istri pergi ke kebun di Camp 19, areal perkebunan kelapa sawit milik PT. TSE POP A. Setibanya di sana, MB melihat kebun pisangnya sudah digusur. MB langsung mendatangi Kapospol Camp 19 untuk
Lagi-lagi, aksi main pukul pukul yang dilakukan oknum polisi terjadi lagi. Kali ini, terjadi di Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua. Oknum anggota polisi, Brigadir Polisi Melkianus Yowei (MY) pada 16 Mei 2020 memukul dan menganiaya Marius Betera (MB) sehingga meninggal dunia
melaporkan soal kebun pisang miliknya yang sudah digusur. Namun Kapospol tidak berada di tempat.
Sekitar pukul 11.00 MB bersama istrinya mendatangi Kantor PT. TSE POP A dan bertemu dengan Andi Suparna (AS), Manager Perencanaan, untuk meminta klarifikasi soal kebun pisang miliknya yang sudah digusur. MB menduga penggusuran itu dilakukan oleh PT. TSE POP A. Saat itu MB tidak mendapat penjelasan secara detail dari AS. Selanjutnya AS menghubungiBrigpol MY.
Karena tidak puas dengan respon AS, MB memutuskan untuk pulang. Saat keluar dari kantor, MB mengambil parang, busur dan panah yang disimpannya di depan kantor bermaksud untuk kembali ke rumah. Namun, MY merampas parang, busur dan panah, lalu memukul MB. Peristiwa ini disaksikan oleh Andi, seorang Satpam dan beberapa karyawan PT. TSE POP A yang berada di situ.
Setelah itu, sekitar pukul 12.00 MB kembali ke
Tim Komnas HAM Di Boven Digoel
Pospol untuk melaporkan penggusuran kebun dan kekerasan yang dilakukan oleh MY. Namun K a p o s p o l sedang istirahat. MB tidak bisa bertemu dan memutuskan untuk kembali ke rumahnya.
Sekitar pukul 13.00 MB merasakan kondisi badannya sakit. MB menggunakan motor langsung bergegas ke Klinik PT. TSE POP A. Setibanya di pos security, MB langsung jatuh. MB langsung di bawah ke dalam klinik untuk dilakukan pertolongan medis. Namun upaya ini tidak berhasi dan MB dinyatakan meninggal dunia.
Banyak pihak mengecam dan mengutuk keras tindakan ini. Administrator Apostolik Keuskupan Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC, sebagai pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Agung Merauke menyatakan bahwa pembunuhan pada siapapun adalah kejahatan melawan kemanusiaan. Siapapun yang melakukan pembunuhan itu, apalagi kalau dia adalah aparat keamanan, harus segera ditangkap, diadili dan dihukum seberat-beratnya. Jika ada masalah, dialog harus diutamakan, bukan diselesaikan dengan kekerasan.
Dalam sebuah pernyataan di beberapa media, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy menyatakan dugaan penganiayaan terhadap Marius Betera harus diusut tuntas. la menyatakan diduga penganiayaan terhadap Betera melibatkan oknum anggota polisi. Warinussy mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi
Merespon peristiwa ini, Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan pemantauan sesuai amanat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada 29 Juni-03 Juli 2020
Pemantuan ini dilakukan untuk mengumpulkan
bahan-bahan, informasi, data dan keterangan dari pihak-pihak terkait untuk memastikan apakah peristiwa tersebut merupakan pelanggaran HAM atau tidak.
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; menyebutkan bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.
Pasal 89 Ayat (3) menegaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:pengamatan pelaksanaan HAM dan menyusun laporan hasil pengamatan tersebut; penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM; pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
Adapun temuan Komnas HAM RI Perwakilan Papua berdasarkan fakta, data dan keterangan yang berhasil dihimpun dari sejumlah saksi dan beberapa pihak terkait, termasuk peninjauan lokasiyaitu:
Pertama;bahwa terkait status lahan/kebun/tanah yang digunakan Marius Betera untuk menanam pisang; lahan tersebut merupakan areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tunas Sawa Erma POP A Camp 19. Namun mengenai posisi atau letak pohon pisang di lokasi perkebunan, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menerima tiga informasi yang berbeda, yakni menurut Manager Kebun berada di Block antara 718 – 719. Menurut Bagian Bina Marga berada di Block antara 719 – 720. Sedangkan menurut keluarga atau istri korban berada di Block 716.
Tim Komnas HAM Di Boven Digoel
Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa pohonpohon pisang tersebut merupakan milik korban, namun secara legalitas bahwa status tanah/lahan tersebut dibawa penguasaan PT. TSE POP A yang digunakan sebagai areal perkebunan kelapa sawit.
Kedua; bahwa dalam kaitan dengan kebijakan perusahaan, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menemukan bahwa di dalam areal perkebunan PT. TSE POP A Camp 19 terdapat tanaman/ pohon pisang milik warga/ karyawan/ buruh dalam jumlah yang lumayan banyak. Artinya PT. TSE POP A belum memiliki ketegasan yang pasti soal apakah diperbolehkan setiap orang untuk menanam di dalam areal perkebunan atau tidak.
Selain itu, pihak perusahaan menegaskan
bahwa apabila dilakukan penggusuran atau pembersihan pada lahan sawit, pemberitahuan dari perusahaan kepada warga pemilik tanaman itu bersifat umum bukan secara personal dengan harapan bahwa setiap orang yang memiliki tanaman telah mengetahuinya.
Ketiga; Marius Betera marah karena ia merasa tidak terima atas penggusuran tanaman pisang miliknya. Sebagai bentuk protes Marius Betera mendatangi Pospol Camp 19 untuk melapor namun tidak bertemu Kapospol. Karena tidak bertemu Kapospol, Marius Betera mendatangi Kantor PT. TSE POP A dengan tujuan untuk meminta penjelasan dari Manager Perencanaan. Dalam kesempatan tersebut Marius Betera tidak bertemu dengan Manager Perencanaan. Puncak kemarahan Marius Betera terjadi pada saat mengalami tindakan kekerasan (pemukulan) dari oknum anggota Polisi Melkianus Yowei. Atas tindakan kekerasan Marius Betera mendatangi Pospol untuk melapor. Namun lagi-lagi tidak bisa bertemu Kapospol karena tidak berada di tempat.
Keempat; bahwa berdasarkan keterangan pelaku dan saksi-saksi, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menilai bahwa kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi Melkianus Yowei terhadap Marius Betera dapat dikategorikan sebagai tindakan yang berlebihan, sewenang-wenang dan tidak profesional. Kekerasan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 33 Ayat (1): “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya." Pemukulan yang dilakukan oleh Melkianus Yowei merupakan salah bentuk kekerasan yang sepatutnya tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota Polri.
Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 11 huruf g menegaskan bahwa “anggota polisi dilarang melakukan penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum". Dalam konteks ini Marius Betera bukanlah seorang tersangka atau orang yang sedang melakukan tindakan kejahatan. Oleh karena dapat dikatakan bahwa tindakan Melkianus Yowei dalam kapasitasnya sebagai anggota Polri dinilai telah melanggar standar-standar dan prinsip HAM yang diatur dalam Peraturan Kapolri tersebut.
Kelima; bahwa berdasarkan keterangan dokter Klinik POP A Camp 19 serta pihak lainnya yang dibuktikan dengan hasil visum, Komnas HAM RI Papua menilai bahwa secara medis dapat dikatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan atau menguatkan dugaan bahwa kematian Marius Betera disebabkan karena kekerasan yang dialaminya.
Keenam; bahwa menyikapi peristiwa ini, pada pertemuan pertama pihak keluarga yang diwakili oleh Kepala Marga Betera, Canisius Benbop telah bertemu Kapolres Boven Digoel dan Managemen Perusahaan PT. Tunas Sawa Erma POP A Camp 19 (Grup Korindo). Pihak keluarga menuntut uang sebesar Rp. 500.000.000 dan dua unit rumah layak huni kepada pihak perusahaan. Sedangkan terhadap Polri pihak keluarga menuntut agar oknum anggota pelaku dipecat serta membayar uang kepala sebesar Rp.200.000.000.
Kemudian pada pertemuan kedua tanggal 11
Benbop, di fasilitasi Kapolres Boven Digoel dan di hadiri Managemen Perusahan PT. Tunas Sawa Erma POP A Camp 19 (Grup Korindo), menyerakan bantuan kepedulian duka kepada keluarga almarhum Marius Betera uang sebesar Rp. 200.000.000 , dan komitmen membangun 1 Unit rumah permanen type 36.
Ketujuh; bahwa menurut keterangan kepala Marga Betera Bapak Canisiua Banbop mewakili keluarga kepada tim pemantau Komnas HAM Papua, bahwa telah menerima uang kepedulian/duka Rp. 200.000.000 dan ada kesepakatan untuk pihak perusahan membangun satu rumah layak huni dari PT. Tunas Sawa Erma, sehingga pihak keluarga korban menyatakan urusan dengan pihak perusahan telah selesai dan tidak menuntut perusahan di kemudian hari atas kematian almarhum Marinus Betara.
Kedelapan; bahwa atas tuntutan keluarga terhadap pelaku, hingga saat ini belum direalisasikan. Terhadap kondisi ini pihak keluarga meminta agar pelaku segera membayar uang kepala dengan cara mencicil dan pelaku segera dipecat.
KESIMPULAN
Dari sejumlah temuan tersebut, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyimpulkan hal-hal
Juni 2020 di Tanah Merah pihak keluarga di wakili oleh kepala Marga Betera, Bapak Canisius
sebagaiberikut:
REKOMENDASI
Pertama; telah terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan, sewenang-wenang dan tidak profesional yang dilakukan oleh oknum anggota Polri atas nama Brigpol Melkianus Yowei terhadap Marius Betera pada 16 Mei 2020 di Camp 19, Distrik Jair, Asiki, Kabupaten Boven Digoel.
Kedua; tidak ditemukan bukti yang menunjukan atau menguatkan bahwa kematian Marius Betera disebabkan karena kekerasan yang dialaminya. Hal ini berdasarkan hasil visum no. 01/TSE/BP- TSE/VER/V/2020, yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik POPACamp 19.
Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan Rekomendasi sebagai berikut:
1) Meminta Kapolda Papua melakukan proses penegakkan hukum bagi oknum anggota polisi yang melakukan kekerasan kepada warga sipil di Camp 19, Asiki, Boven Digoel
2) Meminta Kapolda Papua meninjau kembali keberadaan Pos Polisi Camp 19 di areal perusahaan PT. Tuna Sawa Erma POPA
3) Meminta Kapolres Boven Digoel melakukan kontrol dan pembinaan secara periodik bagi anggota polisi yang ditempatkan di areal perusahaan agar bertindak sesuai protap dan menjunjung tinggi profesionalitas sesuai dengan nilai-nilai dasar dan prinsip HAM.
4) Dalam kaitan dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya perlu dilakukan pertemuan antar stakeholder yakni Pemda Boven Digoel, Pemda Merauke, segenap korporat yang berinvestasi di wilayah Boven Digoel dan Merauke, Para Pemilik Hak Ulayat, Tokoh Agama bersama Komnas HAM untuk memastikan pemenuhan hak-hak ekonomi social budaya bagi para pemilik hak ulayat.
5) Meminta PT.Tunas Sawa Erma (Korindo Papua) untuk menerapkan mekanisme bisnis dan HAM dalam pengelolaan usahanya yang memungkinkan dilakukan penilaian terhadap penerapan standar, nilai-nilai dan prinsip HAM oleh Komnas HAM termasuk pendidikan dan pelatihan HAM bagi security pihak-pihak terkait lannya.
Sebaga.imana salah satu temuan tim pemantauan Komnas HAM Perwakilan Papua bahwa PT Tunas Sawa Erma (Korindo grup) telah membangun klinik kesehatan di Asiki dan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada penduduk setempat Orang Asli Papua (OAP) serta penduduk non papua dan memberikan perlakuan pelayanan kesehatan khusus kepada pemilik hak ulayat. ** Frits, Melky, Yuhda**
Lima Rumah Sakit Tolak Korban Kecelakaan, Hanafi Rettob Meninggal
IANG itu, Selasa 23 Juli S 2020, menjadi hari yang naas bagi Hanafi Rettob (35 tahun), warga APO Bukit Barisan, Kota Jayapura Pasalnya, siang itu, sekitar pukul 12.20 Waktu Papua, Hanafi mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy nomor polisi DS 5104 RK dengan kecepatan tinggi dari arah Kota Jayapura menuju APO. Ketika sampai di
depan Kantor Bank Indonesia Jalan Sam Ratulangi Distrik Jayapura Utara, Hanafi hilang kendali dan menabrak Taman As Jalan. Hanafi tergeletak berlumuran darah.
Saat itu, Hanafi langsung di bawah ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Tapi usaha untuk menolong Hanafi itu sia-sia. Soalnya, lima rumah
sakit, yaitu : Rumah Sakit Provita Jayapura, RSUD Dok II Jayapura, Rumah Sakit Marthen Indey,Rumah Sakit Bhayangkara dan RSUD Abepura, semuanya menolak korban yang kritis itu, dengan berbagaialasan.
Selanjutnya, Hanafi dibawa ke Rumah Sakit Dian Harapan.
Namun, kondisi korban sudah cukup parah akhirnya Hanafi Rettob meninggal dunia.
Tindakan penolakan dari lima rumah sakit itu mengundang kecaman dan kutukan dari berbagai pihak. Mereka yang memberi kecaman itu menilai, negara melalui rumah sakit harus memberi jaminan kesehatan maksimal bagi setiap warga negara. Apa pun alasannya, pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien, apalagi pasien dalam kondisi kritis dan sangat membutuhkan penanganan medis.
Atas peristiwa itu, keluarga Hanafi Rettob mengadu kepada Komnas HAM RI Perwakilan Papua. Keluarga meminta agar Komnas HAM memberi perhatian sesuai kewenangannya.
Menanggapi pengaduan keluarga Hanafi, Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan investigasi pada tanggal 26 - 29 Juni2020.
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan, bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM. Komnas HAM bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya
dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Sesuai dengan amanat UU No 39 Tahun 1999, Pasal 89 ayat 3 untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
P e n g a m a t a n pelaksanaan HAM dan menyusun laporan hasil pengamatan tersebut;
Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM;
Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan tempat-tempat
lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
Dan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
Dari hasil investigasi pada tanggal 26 - 29 Juni 2020, Tim Pemantau Komnas HAM Perwakilan Papua menemukan fakta, data dan keterangan sebagai berikut:
Pertama. Berdasarkan data informasi dan keterangan dari saksi serta pihak rumah sakit, Komnas HAM Papua menemukan bahwa telah terjadi upaya atau tindakan penolakan oleh lima rumah sakit untuk menangani korban gawat darurat.
Kedua. Alasan penolakan oleh lima rumah sakit tersebut disampaikan dengan kondisi atau alasan yang berbeda-beda, yaitu:
Rumah Sakit Provita menyampaikan alasan penolakan karena tidak memiliki Dokter Spesialis Orthopedi.
Rumah Sakit Dok II menyampaikan alasan penolakan karena kondisi ruangan perawatan penuh.
Rumah Sakit Marthen Indey menyampaikan alasan penolakan karena kondisi ruangan perawatan penuh.
Rumah Sakit Bhayangkara menyampaikan alasan penolakan karena kondisi ruangan perawatan penuh.
Rumah Sakit Abepura menyampaikan alasan penolakan karena RSUD Abepura khusus menangani pasien Covid- 19.
Ketiga. Merespon peristiwa ini Komite Medik akan melakukan investigasi terhadap tenaga medis yang bertugas saat itu dalam upaya penanganan medis.
Keempat. Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengakui bahwa saat ini sistem rujukan terhadap pasien di Provinsi Papua belum berjalan efektif.
Kelima; akses hak atas pelayanan kesehatan bagi warga negara di Provinsi Papua, khususnya di Kota Jayapura saat ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 sehubungan dengan beberapa tenaga kesehatan yang terpapar Covid- 19.
Atas sejumlah temuan tersebut, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyimpulkan hal-hal sebagaiberikut:
Pertama; telah terjadi upaya/tindakan penolakan penanganan medis oleh RS Provita, RSUD Dok II, RS Marthen Indey, RS Bhayangkara dan RSUD Abepura terhadap korban kecelakaan lalulintas yang dalam situasi gawat darurat dan sangat membutuhkan penanganan
medis segera.
Kedua; bahwa terhadap peristiwa ini Komnas HAM RI Perwakilan Papua menilai telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak asasi manusia dalam rumpun hak ekonomi, sosial dan budaya terkait akses hak atas pelayanan kesehatan yang memadai bagi warga negara, sebagaimana telah diatur di dalam beberapa instrumen HAM dan instrumen hukum lainnya, sebagai berikut ini:
7 Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia(DUHAM) menyatakan Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang me madai untu k kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan perawatan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaankeadaan lain yang m e n ga ki b a t k a n merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluarkekuasaannya.
> UUD 1945, Pasai 28 H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tin g ga l, d a n mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
UU Nomor 39 Tahun 1999 >
tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 menyatakan bahwa Setiap orang berhak u ntu k hid u p, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, etiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin, Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
> UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 32 secara tegas menyatakan bahwa dalam keadaan darurat pelayanan fasilitas kesehatan,baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 8 menyatakan bahwa Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina. (Pasal ini menerangkan jika karantina diberlakukan disuatu daerah orang didalamnya tetap wajib dipenuhi atau mendapatkan pelayanan kesehatan dasarnya dari pemerintah melalui rumah sakit2 yang ada atau di luar daerah yang dikarantina melalui prosedur yang ketat)
Kewajiban memberikan pertolongan kepada pasien ini juga berlaku bagi tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pimpinan rumah sakit atau tenaga kesehatan yang menolak pasien dalam keadaan darurat bisa dipidana dan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 190 UU Kesehatan.
Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas, Komnas HAM RI Perwakilan Papua memberikan rekomendasisebagai berikut:
1. Komnas HAM RI Perwakilan Papua meminta Manajemen RS Provita, RSUD Dok II, RS Marthen Indey, RS Bhayangkara, RSUD Abepura memastikan agar tidak mengulangi tindakan penolakan semacam ini dikemudian hari.
2. Komnas HAM RI Perwakilan Papua meminta
Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk melakukan kontrol terhadap kinerja rumah sakit untuk memastikan penerapan standar pelayanan kesehatan yang maksimal bagi warga negara.
3. Komnas HAM menyerahkan sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mencari keadilan.
4. Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan keprihatinan terhadap 140 tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19. Oleh karena itu Komnas HAM meminta Gubernur Papua untuk mengambil langkahlangkah yang cepat tepat dan terukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga negara di Papua dalam situasi pandemiCovid-19.
5. Komnas HAM Perwakilan Papua meminta Komite Medik agar segera menyampaikan hasil investigasi kepada publik. Tim Komnas HAM Papua**
Kasus yang Melibatkan TNI-Polri Belum Tersentuh Hukum
*Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah Timika Periode Januari - September 2020
IMIKA, kota yang dijuluki Negeri Dolar itu, T tak pernah lepas dari berbagai kasus hukum termasuk dugaan pelanggaran HAM.
Sepanjang Januari hingga September 2020 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Perwakilan Papua menerima beberapa pengaduan secara langsung dari keluarga korban maupun pengaduan pro aktif tentang beberapa peristiwa yang patut diduga terjadi pelanggaran HAM.
Beberapa peristiwa diantaranya melibatkan aparat negara yakni anggota TNI/Polri dengan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Situasi seperti ini kerap kali berulang setiap tahun dan tak jarang menimbulkan korban baik dari
Tim Komnas HAM bersama 5 jendral Kogabwilham di Timika
warga sipil maupun aparat Negara.
Kasus penembakan yang diduga kuat dilakukan oleh oknum anggota TNI Satgas Yonif Rider 712 dan Yonif Rider 900 saat melakukan operasi penindakan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Mile 34, area PTFI, Timika, Papua pada 13 April 2020 yang menyebabkan warga sipil Eden Bebari dan Rony Wandik meninggal dunia, penembakan karyawan PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana dan Pembakaran Gereja Opitawak.
Untuk pengaduan kasus yang melibatkan anggota TNI/Polri, Komnas HAM Perwakilan Papua telah meminta klarifikasi dari Pangdam XVII Cenderawasih. Pangdam XVII
Cenderawasih menegaskan bahwa, tidak semua anggota TNI yang bertugas di Papua berada di bawah kendalinya.
Ada beberapa pasukan, misalnya pasukan pengamanan perbatasan (Pamtas) dan pasukan pengamanan daerah rawan (Pamrahwan) berada di bawah kendali Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Ill (Pangkogabwilhan III). Oleh karena itu, Komnas HAM dapat meminta klarifikasi lebih lanjut sesuai dengan kewenangannya kepada Pangkogabwilhan III.
Dalam pertemuan dengan lima jenderal di lingkungan Pangkogabwil IIl di Timika. Jenderal Ganit Warsito dalam sambutan menyebutkan bahwa pertemuan dengan Komnas HAM adalah baik dalam menjelaskan dan memberikan berbagai peristiwa kepada tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM Papua dan telah meminta klarifikasih penting terhadap berbagai peristiwa pelanggaran HAM di wilayah Papua.
Dalam kasus yang melibatkan oknum anggota TNI-Polri dengan warga sipil ataupun antara anggota TNI-Polri dengan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) sampai saat ini belum diselesaikan melalui mekanisme hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Selain itu, PT Freeport Indonesia juga masuk dalam data pengaduan yang dilaporkan oleh LBH Papua mewakili 8.300 buruh karena diduga telah melakukan pemutusan hubungan kerja
secara sepihak pada Juni 2017.
Kasus ini telah menjadi perhatian pihak-pihak terkait dan diupayakan penyelesaiannya namun belum tuntas. Sejak
diberhentikan hingga saat ini telah mengakibatkan 70 karyawannya meninggal dunia.
Berdasarkan kondisi tersebut di atas dan sesuai mandat atau kewenangan Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 Ayat (3) UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia maka Komnas HAM melaksanakan fungsi pemantauan. Komnas HAM Perwakilan Papua memandang penting untuk melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait selain sebagai upaya menindaklanjuti pengaduan tetapi juga sebagai upaya untuk mengumpulkan data, informasi dan fakta sehingga dapat menyimpulkannya secara objektif dan menyampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.
Hal ini penting dilakukan oleh Komnas HAM untuk memastikan negara atau badan-badan terkait memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab Negara meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamananan dan bidang lainnya. Upaya ini secara terus menerus perlu dilakukan untuk meminimalisir segala pelanggaran yang berujung pada tidak terpenuhinya atau terjadinya pelanggaran HAM. ** Frits , Melky, Yuhda***
Di Kuala Kencana, Timika
Massa merusak, Kantor Disnaker Keerom (Wilpret Siagian/detikcom)
Kecewa Tak Lulus CPNS, Keerom Membara
kondisi HAM di Keerom Pasca Kerusuban Massal pada 1 Oktober 2020
ARA-gara kecewa terhadap hasil seleksi Calon G Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018 Kabupaten Keerom, ratusan pencari kerja unjuk rasa dan melakukan pengusakan Kantor Bupati dan membakar Kantor Disnaker dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) pada Kamis 1 Oktober 2020.
Untuk mengamankan massa yang sedang mengamuk itu, polisi mengerahkan Brimob Polda Papua dan Polres Keerom untuk mengendalikan situasi. Tindakan ini mengakibatkan dua orang terluka terkena peluru karet.
Selain itu, polisi juga telah mengamankan lima orang tersangka yang tertangkap tangan pada saat melakukan aksi pengrusakan dan pembakaran di lapangan. Walau begitu, polisi masih mencari siapa provokator di balik aksi anarkis tersebut.
Untuk memantau dan menyelidiki peristiwa itu, Komnas HAM Perwakilan Papua mengutus satu tim untuk memantau dan menyelidiki peristiwa di Keerom itu. Hasilnya, Komnas HAM Papua menemukan bahwa massa yang anarki itu mengunakan bensin untuk membakar gedung kantor, tapi juga merusak bangunan lain.
Bhayangkara Polda Papua di Kota Raja.
Tim juga menyempatkan bertemu para tahanan di Polres Keerom dan korban penembakan di rumah sakit
Merespon peristiwa ini, berdasarkan UU No 39 Tahun 1999 pasal 89 ayat 3 huruf a, b, c dan e, Komnas HAM Perwakilan Papua membentuk tim pemantauan dan mendatangi lokasi kejadian atau peristiwa tersebut.
Kegiatan ini bertujuan untuk mencari data, informasi dan fakta yang sebenarnya untuk mengungkap kasus tersebut secara terang benderang.
Diharapkan dengan kegiatan pemantauan ini Komnas HAM Perwakilan Papua dapat mengungkap peristiwa dan menyampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini secara jujur, adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip HAM. ** Frits, Melky, Yuhda, Andika, Maxs**
Bom Molotov Yang Digunakan Membakar Kantor
Kemelut Pelanggaran HAM di Merauke
Tim Komnas HAM Papua Bersama Kapolres Merauke
*Pemantauan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di Kabupaten Merauke Periode Januari – September 2020
TERIAKAN dalam bentuk pengaduan tentang pelanggaran HAM sejak Januari
- September 2020 dari Kabupaten Merauke, sampai juga di Komnas HAM Perwakilan Papua.
Pengaduan pertama dari aktivis lingkungan yang mempersoalkan pencemaran lingkungan oleh beberapa perusahan kelapa sawit yang beroperasi di Merauke dan sekitarnya.
Ada sekitar enam perusahaan sawit dalam proyek Merauke Integrated Food Energy and Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke,Papua,yang mencemari tiga sungai yang mengalir di kawasan Suku besar Malind Bian di Kota Merauke.
Tiga sungai itu masing-masing, Sungai Kum, Bian, dan Maro. Akibat pencemaran limbah perusahaan, ikan-ikan mulai banyak mati, seperti gabus dan mujair. Tak hanya ikan, buaya juga naik ke daratan.
Enam perusahaan sawit berskala besar beroperasi di kawasan Malind Bian, Merauke, yaitu PT Dongin Prabhawa (Korindo Group), PT Bio Inti Agrindo (Korindo Group), PT Central Cipta Murdaya (CCM), PT Agriprima Cipta Persada, PT Hardaya Sawit Papua dan PT Berkat Cipta Abadi. Keenam perusahaan ini telah beroperasi di kawasan Malind Bian.
Pengaduan kedua datang dari 60 orang warga atas ketidaknyamanan karena akses jalan umum yang dihalangi oleh oknum pemilik tanah. Kondisi ini telah berlangsung selama bertahun
Berbagi pihak termasuk aparat Polres Merauke sudah berusaha untuk mentelesaikan tapi masih belum terselesaikan.
Dan pengaduan yang lain mengenai tindakan penghentian gaji sepihak oleh Pemda Kabupaten Merauke atas nama Yetty Y. Mahuze, seorang ASN yang bekerja pada Pemda
Kabupaten Merauke.
Selain itu, adanya persoalan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung pada Desember 2020 di beberapa wilayah di Papua, Komnas HAM juga berkepentingan untuk memantau situasi dan juga tahapan pemilihan sehubungan dengan menguatnya isu orang asli Papua (OAP) dalam momentum pelaksanaan PILKADA dihampir seluruh wilayah Papua termasuk juga di Kabupaten Merauke serta menyingkapi pelaksanaan Pilkada di tengah situasi pademik Covid-19.
Komnas HAM berdasarkan mandat yang diatur dalam pasal 89 ayat (3) UU No 39 / 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu melaksanakan fungsi pemantauan.
Komnas HAM Perwakilan Papua memandang penting untuk melakukan pemantauan dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait selain sebagai upaya menindaklanjuti pengaduan tetapi juga sebagai upaya untuk mengumpulkan data, informasi dan fakta sehingga dapat menyimpulkannya secara objektif dan menyampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.
Atas pengaduan tersebut Komnas HAM Perwakilan Papua memandang perlu untuk turun ke lapangan dan melakukan koordinasi, komunikasi dengan para pihak terkait untuk memperoleh keterangan, data dan fakta sesunggunya terhadap pengaduan yang dilaporkan sehingga dapat disusun suatu rekomendasi yang bertujuan untuk promosi, pemajuan dan penegakan HAM bagi pengadu khususnya dan masyarakat pada umumnya. **Yorgen Johana Jan Nareki***
Komnas HAM Papua:
Kasus Pelanggaran HAM Fayit Tuntas, Šerka Fajar Telah Divonis
Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat menerima putusan sidang di Pengadilan Militer
omnas HAM Papua meminta salinan K keputusan di Pengadilan Militer perihal kasus penembakan yang dilakukan oleh Serka Fajar yang menewaskan empat orang warga diKabupaten Asmat beberapa tahun silam.
Hal ini guna memberikan kepastian hukum kepada keluarga korban Fait. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menjelaskan dalam salinan itu Serka Fajar divonis 1 tahun 10 bulan.
"Kami tidak menilai berapa berat yang bersangkutan dijatuhkan hukum karena itu bukan wewenang kami, akan tetapi kami hanya ingin mengawasi sejauh mana proses ini berjalan. Dan kenyataan tersangka sudah di vonis dan ini akan di teruskan kepada para keluarga korban," bebernya ketikan
diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (28/9) malam.
Dengan berakhirnya hingga di jatuhkan vonis terhadap terdakwa, Frits menilai kasus Fait yang masuk dalam pelanggan HAM telah selesai, meski vonis yang diberikan tidak sebanding dengan perbuatannya.
"Sekali lagi kami tidak bisa berkomentar terkait vonis, kalau merasa tidak sebanding dengan perbuatannya silahkan pihak keluarga yang menyampaikan hal itu melalui jalur hukum yang ada, tapi kasus ini kami nilai terlah usai," jelasnya.
la pun menambahkan meski telah usai hingga putusan, saat ini yang menjadi pekerjaan akhir Komnas HAM yakni memastikan apakah yang bersangkutan saat ini benar benar menjalani proses atau tidak.
"Kami akan mengecek secara langsung kepada yang bersangkutan apakah betul menjalani hukumannya atau tidak,"kata Frits.
Komnas HAM Papua: TNI BERJANJI TUNTASKAN KASUS PENEMBAKAN DUA PEMUDA DI MIMIKA
Papua, Suasana pertemuan Tim Komnas HAM Papua dengan Kogabwilhan III di Timika, Rabu (7/10/2020) Dok Komnas HAM perwakilan Papua Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua menyatakan pihak TNI dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Papua-Maluku berjanji menuntaskan kasus penem bakan yang menewaskan dua pemuda di Kabupaten Mimika, Papua pada 13April 2020.
Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan pernyataan tersebut disampaikan perwakilan Kogabwilhan Ill kepada pihaknya dalam pertemuan di Timika, Kabupaten Mimika, Rabu (7/10/2020).
Menurutnya, pertemuan tim Komnas HAM perwakilan Papua dengan pihak Kogabwilhan itu, untuk mengklarifikasi beberapa kasus penembakan.
Kasus itu di antaranya penembakan terhadap dua pemuda, Eden Armando Bebari (19 tahun) dan Ronny Wandik
(20 tahun) di Mile 34, Tembagapura. Terduga pelaku adalah oknum TNI dari Satuan Tugas atau Satgas yang berada di bawah Komando Kogabwilhan III.
"Kami mendapat sedikit titik terang,terutama pada penembakan Eden Bebari dan Ronny Wandik. [Kogabwilhan III menyatakan] para oknum anggota Satgas yang diduga terlibat dalam kasus itu segera akan diproses," kata Ramandey kepada Jubi melalui panggilan teleponnya usai pertemuan.
Kata Ramandey, Sub Den POM Timika telah tiga kali memanggil beberapa oknum TNI yang diduga terlibat penembakan, untuk dimintai keterangan. Akan tetapi mereka belum memenuhi panggilan tersebut.
Katanya, ketika Komnas HAM perwakilan Papua menanyakan sebab ketidakhadiran oknum terduga memenuhi panggilan Sub Den POM Timika, pihak Kogabwilhan III menyatakan penyebabnya berkaitan dengan
garis komando dalam kesatuan.
“Namun ada komitmen Pangkogabwilhan III segera menuntaskan kasus ini. Anggotanya yang diduga terlibat sudah ditarik dari pos [penjagaan di Mile 34 ke Timika] untuk bisa memenuhi panggilan Denpom Timika,"ujarnya.
Selain itu kata Ramandey, Komandan Kogabwilhan III, Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito yang berkedudukan di Jakarta telah menginstruksikan kepada jajarannya di Timika segera memproses kasus itu lebih lanjut.
"Kogabwilhan III telah mengirim bagian hukum untuk mendampingi mereka, dan ada komitmen terduga akan proses secepatnya secara terbuka. Memberi akses kepada publik dan juga kepada keluarga," ucapnya.
Dilansir dari suarapapua.com, Deminikus Beberi, ayah korban Eden Bebari belum lama ini mengatakan pihaknya bersama dengan keluarga korban Ronny Wandik telah memberikan kuasa kepada Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari sebagai kuasa hukum pihaknya.
“Kami sudah bikin surat kuasa ke direktur LP3BH Manokwari. Kami lakukan itu supaya suarakan dan perjuangkan suara-suara kami keluarga pelanggaran HAM. Bagi kami pembunuhan terhadap Eden dan Roni adalah pelanggaran HAM," kata Deminikus Bebari. (*)
Komnas HAM Papua :
Pimpinan OPM Paniai Bantah Lakukan Penyerangan dan Perampasan Senjata Api
Komnas HAM Papua dan Papua Barat Frits Ramandey saat melakukan komunikasi dengan D.Yogi pimpinan TPNPB Kodap IV Paniai
AYAPURA,wartaplus.com - Staf Komnas J HAM Papua dan Papua Barat Frits Ramandei mengungkapkan pelaku penyerangan, penganiayaan dan perampasan empat pucuk senjata api milik anggota Polri di Pos Pol 99 Ndeotadi Kabupaten Paniai bukan dilakukan oleh TPN-OPM. Hal itu diungkapkannya usai melakukan pertemuan dengan D.Yogi di markas pimpinan TPNPB Kodap IV di Wodeido, Senin (18/5) siang.
“Saya sudah bertemu dengan Yogi yang merupakan pimpinan TPNPB Kodam IV dan dia (Yogi red) klarifitakasi kalau penyerangan itu bukan dilakukan pihaknya melainkan orang terdekat di seputaran Pos Pol 99 yang diserang,"ujarnya ketika dikonfirmas wartaplus.com melalui telepon seluler, Sanin (18/5) malam.
Menurutnya dari pengakuan Yogi selaku pimpinan TPNPB Kodap IV Paniai, pelaku penyerangan, penganiayaan dan perampasan empat pucuk senjata api dilakukan oleh orang yang berada di seputaran Pospol
"Yogi sampaikan kalau di Distrik Bogobaida lokasi kejadian ada empat kelompok, namun yang jelas pelaku penyerangan merupakan orang dekat, bahkan pelaku sendiri diketahui merupakan anak dari salah satu ondo di situ,"bebernya.
Frist yang saat ini sedang mengukuti diklat sehingga pelaksana tugas harian Komnas HAM diemban oleh salah satu staf Komnas. Dikatakannya, bahwa pimpinan TPNPB Kodap IV Paniai D.Yogi meminta agar Komnas HAM bernegosiasi dengan Kapolda Papua terkait kasus tersebut mengingat pelaku penyerangan
dan perampsan senjata api bukan dilakukan pihaknya.
Bahkan Komnas HAM sendiri pun telah membangun nogosiasi dengan pimpinan kelompok tersebut untuk membuka komunikasi agar senjata hasil rampasan dapat di kembalikan.
“Dia (Yogi red) meminta agar Komnas HAM untuk menyampaikan dan bernegosiasi kepada Kapolda. Termaksu saya juga sudah membangun komunikasi dengan mereka agar mambantu untuk senjata itu dapat di kembalikan dan mereka bersedia memberikan informasi termaksud dengan motif dari penyerangan itu," terangnya.
Sementara itu terkait upaya pendekatan persuasif dan dialog oleh Kapolda Papua terkait Kasus tersebut, Komnas HAM menyampaikan apresiasi dan terima kasih.
“Upaya pendekatan yang dilakukan saat ini oleh Kapolda Papua, kami sampaikan apresiasi kerena mau berkomunikasi dengan tokoh masyarakat setempat termasuk pemda agar senjata itu bisa dikembalikan," tuturnya.
Diketahui aksi penyerangan Pospol 99 Ndeotadi Kabupaten Paniai yang mengakibatkan satu anggota Polisi bernama Briptu Kristian menjadi korban penganiayaan dengan senjata tajam hingga mengalami kondisi kritis serta empat pucuk senjata api dirampas terjadi Jumta (15/5) lalu di distrik Bogobaida Kabupaten Paniai.
Komnas HAM Papua memantau sejumlah peristiwa kekerasan di Sorong
Tim Komnas HAM bersama keluarga korban
Komnas HAM Perwakilan Papua dalam periode 10 bulan terhitung sejak Januari hingga September 2020 telah menerima beberapa pengaduan secara langsung oleh masyarakat maupun pengaduan proaktif, perihal dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah Sorong Raya, beberapa wilayahnya adalah kota Sorong, Kab. Sorong, dan RajaAmpat.
Beberapa pengaduan tersebut terkait dengan peristiwa, penembakan, kekerasan fisik maupun verbal, penyerangan perampasan secara sewenangwenang yang melibatkan/ dilakukan oleh oknum aparat TNI POLRI maupun oleh kelompok masyarakat terhadap masyarakat sipil sebagai korban dugaan pelanggaran HAM.
Diantaranya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dari Koramil (persiapan) Kwoor kabupeten Tambrauw pada tanggal 28 juli 2020 terhadap 4 orang pemuda ( Neles Yenjau (35), Karlos Yeror (35), Harun Yewen (30), Piter Yengres (27), di kampung Donan Distrik Kosyefo, Tambrauw.
Selain itu pengaduan dari LBH Kaki Abu tentang tindakan Represif yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Sorong terhadap Abdul Manaf Rumodar pada tanggal 16 Maret 2020 pada saat demonstrasi yang dilakukan masa dan mahasiswa yang mengakibatkan korban mengalami luka bakar.
Pengaduan lain yang melibatkat oknum anggota Polres Sorong Kota lainnya juga, terkait kekerasan terhadap Abdul Kadir Lokolomin pada tanggal 30 Maret 2020 di ruang SPKT Polres Sorong
Kota.
Dalam pelaksanaan kordinasi pemantauan dengan LBH Kaki Abu, TIM juga mendapat laporan pengaduan langsung dari ibu. Urbinas terkait hasil putusan hukum dari sidang etik Polda Papua Barat tentang kasus kematian anaknya almarhum Riko di dalam tahanan Polres Sorong Kota yang belum diterima. Pengaduan lainnya dari sdr. Rival dan La Ode kepada TIM di Sorong tentang penembakan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap klien mereka atas nama Muhammad Hasma dan tindakan penyiksaan terhadap sdr. La Mahembu, Corneles Rumbiak dan Ramadan yang hingga kini belum ada pertanggungjaban secara hukum maupun pengobatan terhadap korban.
Selain kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI/POLRI, juga terjadi peristiwa kekerasan, pengerusakan dan perampasan yang dilakukan oleh oknum warga masyarakat Pegunungan Tengah terhadap pengadu (Valentina R Rumakiek dan keluarganya) pada 6 juli 2020 di Distrik Aimas, Sorong Selatan yang hingga kini belum ada tindakan hukum oleh Polres kab. Sorong yang juga menambah eskalasi jumlah pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Sorong Raya.
Berdasarkan pengaduan tersebut di atas dan sesuai mandat
atau kewenangan Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 Ayat (3) UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia maka Komnas HAM melaksanakan fungsi pemantauan. Komnas HAM Perwakilan Papua memandang penting untuk melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait selain sebagai upaya menindaklanjuti pengaduan tetapi juga sebagai upaya untuk mengumpulkan data, informasi dan fakta sehingga dapat menyimpulkannya secara objektif dan menyampaikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.
Terkait dengan kegiatan tersebut, maka, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Papua adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang mandat dan fungsi untuk melakukan atau melaksanakan Pengkajian, Penelitian,Penyuluhan, Pemantauan, dan Mediasi terhadap persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UU No.39/1999 tentang HAM.
Berkaitan dengan mandat dan fungsi Komnas HAM tersebut, Komnas HAM RI Perwakilan Papua merasa penting untuk melakukan fungsi Pemantauan terhadap laporan pengaduan tersebut dalam rangka Pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Komnas HAM.
Tim Komnas HAM bersama korban
JAYAPURA, wartaplus.com – Launching Layanan Terintegritas Aplikasi Kas Tau Komnas HAM Papua akan dilakukan Komnas HAM Papua, Rabu (8/7) siang ini. Launching ini dilakukan melalui aplikasi zoom pukul 14.00 WIT.
Staf Senior Komnas HAM Papua Frits Bernard Ramandey kepada wartaplus.com, ini tuntutan era digitalisasi hingga kebutuhan berbasis teknologi digitalisasi menjadi kebutuhan modern sekarang.
"Tapi juga memperpendek jarak masyarakat untuk tidak harus ke Komnas HAM Papua, walaupun boleh juga secara fisik bisa ke Komnas HAM,"ujar mantan Jurnalis Jubi ini di era tahun 1999-2004.
Nah, kita harapkan masyarakat agar menggunakan fasilitas media sosial untuk melaporkan ini kepada Komnas HAM Papua
Lalu yang kedua, sekarang adalah Indonesia juga Papua sedang dihadapkan pada virus Corona, sehingga standar-standar WHO harus dilakukan.
“Misalnya jaga jarak, hindari kerumanan juga tatap muka,"ujarnya. Sekaligus memberi edukasi standar-standar kerja Komnas HAM Papua,"ujar Frits yang mengaku aplikasi menjadi project perubahan Komnas HAM khususnya organisasi dalam pelayanan publik
Diharapkan aplikasi ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Tanah Papua bila ingin melaporkan kasus-kasus yang terjadi di Tanah Papua.*
LAYANAN PENGADUAN Kas Tau Komnas HAM Papua didukung oleh : PEMERINTAH PROVINSI PAPUA POLDA PAPUA -DPR PAPUA MRP KODAM XVII/CENDERAWASIH NOMORPENGADUAN ELSHAM PAPUA LP3AP 0813 1499 1525 TOMAS PAPUA
Komnas HAM : Papua Butuh Perhatían Khusus Penanganan Covid-19
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA Komnas HAM menilai Papua dan daerah tertinggal lainnya membutuhkan perhatian khusus dalam penanganan wabah Covid-19.
"Yang tidak kalah penting menurut saya memberikan perhatian khusus, tidak bisa diperlakukan sama satu daerah dengan daerah lain misalnya tadi disebutkan Papua, Maluku, dan daerah yang kita anggap daerah yang tertinggal," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam video konferensi, Selasa (21/4).
Perhatian khusus diperlukan karena masyarakat di daerah-daerah tertinggal tidak semua dapat menjangkau fasilitas kesehatan. Menurut dia, selama wabah Covid-19, tidak hanya penting untuk dilakukan pencegahan penyebaran, tetapi juga momen memperbaiki fasilitas kesehatan di Papua yang terbatas.
Sementara itu, Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua dan Papua Barat Frits Bernard Ramandey dalam kesempatan itu mengatakan bahwa di Kota Jayapura serta kota dan kabupaten lain di Papua terjadi kelangkaan alat kesehatan serta tenaga medis terlatih. "Pada kasus penolakan jenazah positif Covid-19, penanganan tidak ada tenaga terlatih yang dapat mengubur jenazah sehingga menggunakan alat berat, ini tidak manusiawi," kata Frits.
Ada Jaringan Internasional Pemasok Senjata dí Papua
AYAPURA-Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menyebut, bukan hanya oknum anggota TNI-Polri yang terlibat dalam jual beli senjata dan amunisi di Papua. Melainkan ada dugaan keterlibatan kelompok swasta, oknum birokrat dan oknum anggota
rantainya. Sindikasi ini dikategorikan sebagai kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Buktinya sudah ada warga sipil dan TNI-Polri yang tertembak akibat jual beli senjata ilegal," ucap Frits kepada Cenderawasih Pos, Selasa (3/11).
Kota Jayapura bisa menjadi pintu masuk dan disalurkan ke wilayah pegunungan mengunakan jalur darat. Kemudian Kabupaten Mimika melalui pelabuhan dan Kabupaten Nabire yang yang disalurkan ke Teluk Cenderawasih dan daerah pegunungan.
Sementata penjualan senjata dari luar negeri bisa dari Filipina dan negara lainya, serta dari sisa konflik di Ambon dan produksi senjata rakitan yang semi otomatis.
SKEMA BISNIS “Komnas HAM dewan. PENGGELAPAN SENJATA p e r n a h menyebutkan Penyampai bahwa pada a n TELUK CENDERAWASIH ta hun Komnas & SORONG RAYA/MANOKWARI RAYA 2014, H A M PHILIPINE PNG diperkir Papua ini pasca TIMIKA a k a n a d a terbongkar nya sindikat senjata mesin jual beli JAKARTA JAYAPURA sekira 100 senjata dan pucuk di luar amunisi di senjata rakitan Kabupaten dipasok di Papua. Nabire pada akhir Oktober lalu NABIRE WAMENA Jadibisa dibayangkan 2014 Dimana tiga orang ditetapkan sebagai hingga saat ini sudah tersangka yakni MJH berapa puluh senjata yang dipasok ke Papua," oknum anggota polisi, FAS WIL. PEGUNUNGAN paparFrits pecatan TNI AD dan DC seorang swasta.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, ini merupakan ancaman yang serius. Ancaman nyata terhadap hak rasa aman masyarakat di Kabupaten/Kota tempat dimana senjata api disalurkan, termasuk ancaman terhadap hak hidup masyarakat dan TNI-Polri yang bekerja di lapangan.
“Kalau kita lihat modelnya, ada sebuah jaringan internasional pemasokan senjata di Papua. Sehingga ini harus diputus mata
Lanjut Frits, membayangkan sindikasi ini sejak 2017 sudah melakukan bisnis jual beli senjata. Tidak menutup kemungkinan sudah ada sejumlah senjata dan amunisi yang dipasok kepada kelompok tertentu.
Sebagaimana data Komnas HAM, indikasi mafia penjualan senjata terjadi di beberapa tempat yang menjadi pintu masuk dari luar ke Papua yakni
Menurut Frits, Papua menjadi wilayah yang sangat subur terkait bisnis penjualan senjata dan peluru. Baik itu yang melibatkan oknum anggota yang bertugas di Papua yaitu organik maupun non organik.
"Kita mengingatkan tentang pengawasan anggota yang bertugas di Papua harus dicek soal peluru dan senjata pasca mereka bertugas dan pasca mereka pulang. Ini dalam rangka memutus mafia bisnis penjualan senjata api di tanah Papua,"tegasnya.
Sebagaimana data yang dimiliki
Komnas HAM. Pada tahun 2017, ada pengungkapan pembelian peluru yang melibatkan oknum anggota TNI dan ditahun yang sama pengungkapan penjualan peluru di Kota Jayapura melibatkan oknum anggota TNI hingga terakhir pengungkapan di Kabupaten Nabire. Hal ini menunjukan jaringan ini terus berlangsung.
Menurut Frits, pemasokan senjata untuk penciptaan kondisi di beberapa tempat di Papua. Namun dirinya yakin Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan visi misi dan perjuangannya tidak seperti itu. "Komnas punya pengalaman dengan beberapa pimpinan OPM. Mereka menyatakan dengan tegas ada operasi yang bukan menjadi komando perintah dari mereka. Sehingga ini menunjukan ada oknum pejabat tertentu yang punya kepentingan untuk cipta kondisi dengan kepemilikan senjata," tuturnya.
menunjukan bahwa pengawasan terhadap dana desa di wilayah terpencil di Papua harus diperketat. “Komnas HAM mengusulkan untuk wilayah tertentu penggunaan dana desa harus diawasi, jika tidak maka dana desa berpotensi untuk penyalahgunaan pembelian senjata atau kepentingan yang lain,' pungkasnya. (fia/nat)
Komnas HAM Perwakilan Papua serahkan laporan terkait Intan Jaya kepada DPD RI
YORIS RAWEYAI
Ketua Komite II DPD RI
Dalam kunjungan MPR for Papua ke Komnas HAM Papua untuk mendengarkan masukan terkait kondisi ham dan keamanan di tanah Papua yang berlangsung pada tanggal 18 November 2020 bertempat di Kantor Komnas HAM Papua, Yoris mendapat masukan dan diserahkan laporan soal situasi ham di tanah papua sepanjang tahun 2019 dan diserahkan laporan investigasi kasus penembakan Pdt. Yeremias Zanambani di Hitadipa, Intan Jaya.
Yoris Raweyai yang juga Ketua Komite II DPD RI menyampaikan apresiasi kepada kerja Komnas HAM dan berjanji akan meneruskan laporan tersebut kepada Menteri Politik Hukum Dan Ham di Jakarta. pertemuan tersebut juga dihadiri oleh direktur ALDP, latifa Anum Siregar dan Kepala Biro Umum Komnas HAM RI, Dr. Hendri Silak.
Komnas HAM Bersyukur Tak Terlíbat TGPF Papua Bentukan Mahfud
akarta, CNN Indonesia -- Komnas HAM bersyukur tidak dilibatkan dalam Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengusut rentetan peristiwa penembakan dan kekerasan yang terjadi di wilayah Intan Jaya, Papua dalam beberapa waktu terakhir.
Komisioner Komnas HAM bidang Pemantauan atau Penyelidikan Choirul Anam mengatakan hal itu menegaskan bahwa pemerintah mengetahui posisi lembaganya yang independen.
"Soal Komnas HAM tidak dilibatkan itu langkah baik. Saya yakin Prof Mahfud mengerti posisi itu makanya kami tidak dilibatkan," kata Anam saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (2/10).
"Akan menjadi susah bagi Komnas HAM dan posisi Menko Polhukam,"tambah dia.
Meskidemikian,dia mengatakan bahwa pembentukan TGPF itu akan memberi harapan besar bagi masyarakat sehingga harus diikuti oleh kerja-kerja yang profesional dan imparsial.
Dalam hal ini, d a mengingatkan t a n t an g a n besar terkait pengungkapa n kebenaran di balik peristiwa itu yang sangat berpengaruh terhad ap kepercayaan publik.
"Tantangan tersebut bisa dija w a b
dengan kerja-kerja yang kredibel, profesional dan terbuka. Prof Mahfud menjadi modalitas awal yang baik dalam menjawab tantangan tersebut," kata dia.
Anam pun mewanti-wanti agar TGPF bentukan mantan Ketua Hakim Konstitusi itu dapat memantau dan memastikan kinerja TGPF selalu transparan.
"Tanpa kerja kredibel dan terbuka, sulit dibayangkan pengungkapan kebenaran akan terjadi dan sekaligus sulit dibayangkan apapun hasilnya akan bisa menjawab rasa keadilan korban dan masyarakat Papua,"ujardia.
Terkait insiden itu, Anam menjelaskan bahwa pihak Komnas HAM bakal tetap melaksanakan investigasi independen. Dia menuturkan bahwa penyelidikan itu masih berjalan saat ini, di mana tim yang terbentuk sedang mengumpulkan sejumlah informasi.
Dia mengatakan memang belum ada tim dari Jakarta yang diterjunkan Komnas HAM untuk
langsung ke Papua. Namun, di Jayapura sendiri, tim Komnas HAM sudah menggali dan mendalami berbagai pengaduan terkait insiden tersebut.
Sementara itu, Mahfud menyatakan pemerintah sebelumnya sudah berbicara dengan Komnas HAM dan berpikir untuk mengajaknya bergabung dalam TGPF tersebut.Namun ada pertimbangan lain yang berkaitan dengan independensi Komnas HAM sehingga pemerintah tak melibatkannya. Pembentukan TGPF itu resmi diumumkan Mahfud MD pada Jumat (2/10). Tim itu dibentuk guna menginvestigasi rentetan peristiwa penembakan yang terjadi di wilayah Intan Jaya, Papua.
Insiden itu setidaknya telah menewaskan dua Anggota TNI, satu Warga Sipil dan seorang Pendeta bernama Yeremia Zanambani.
"TGPF Kasus Intan Jaya dengan nomor keputusan 83 Tahun 2020. Di dalam lampiran 1 kami itu angkat tim investigasi lapangan. Ketuanya Pak Benny Mamoto, Wakil Ketua Sugeng Purnomo," kata Mahfud dalam konferensi pers secara daring, Jumat (2/10).
Secara keseluruhan, TGPF itu beranggotakan sebanyak 30 orang yang terbagi dalam dua tim, yakni Penanggung Jawab, Pengarah dan Tim Investigasi Lapangan yang berjumlah 18 orang.