SUOR KOMNAS HAM RI NOMOR 2 : TAHUN 2021 Menjalin Kemitran demi Pemulihan Hak-Hak Korban SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Mendorong Pembuatan Kebijakan yang Ideal Jalan Terjal Pendidikan HAM di Indonesia
Memopulerkan HAM kepada Generasi Milenialm
FESTIVAL HAM 2021 SUKSES DIGELAR
Penyelanggaraan Festival HAM 2021 di tengah Pandemi Covid-19 berjalan sukses. Festival HAM 2021 yang digelar secara hybrid yaitu luring dan daring berhasil merangkul banyak peserta. Selain itu, tercatat sebanyak 24.461 pengguna dari berbagai negara mengunjungi website festivalham.com dalam periode 16 - 19 November 2021. Panitia Festival HAM 2021 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan Festival HAM 2021 sehingga berjalan meriah dan sukses.
www.festivalham.com
Bergerak bersama Memperkual Kebinek Inklust dan Resi
Paralel Event 7 Perlindungan Pembola HAM untuk Pemajuan don Penegakan HAM" Samarang, 18 November 2021
Ruang Tanggap Rasa
Ruang Tanggap Rasa "DI-GHOSTING NEGARA???" Bersama : Wahyu Susilo Penghelangan Pakae Wigji Thuku) Ruang Tanggap lia paprasaid
三
SEBUAN PUGCAST PERSEMBAHAN BAGIAN DDKURGAN PENYULUNAN KOMNAS HAM Ruang Tanggap Rasa "Rasa Kemerdekaan Hari Ini" Fuang Tangan
Dari Redaksi
ajalah Suar tahun ini terbit M sebanyak 2 (dua) edisi. Pada edisi pertama membahas tema tentang kesehatan, lingkungan, dan hak asasi manusia (HAM). Pada edisi kedua Tim Redaksi Suar sepakat mengangkat tema tentang Generasi Milenial dan HAM sebagai laporan utama. Tema tersebut disajikan dalam beberapa bagian tulisan yaitu: bagaimanacaramemopulerkan HAM kepada generasi milenial; peran generasi milenial dalam pemajuan HAM. Upaya Komnas HAM memopulerkan HAM kepada generasi milenial.
Selain itu untuk menunjang pelaksanaan fungsi Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Suar edisi kedua ini menyajikan Rubrik Pengkajian dan Penelitian, Rubrik Penyuluhan, Rubrik Pemantauan, dan Rubrik Mediasi.
| Rubrik Pengkajian dan Penelitian menyuguhkan berekspresi, Rubrik membagikan pengalaman melakukan penyuluhan secara daring, Rubrik Pemantauan beberapa isu | isu kebebasan Penyuluhan | kebebasan Penyuluhan |
| membagikan pengalaman melakukan penyuluhan secara daring, Rubrik Pemantauan beberapa isu terkait alih status | Penyuluhan | |
| Pemantauan | ring, Rubrik | |
Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, Komnas HAM didukung oleh unit-unit kerja dan juga bersinergi dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM yang berada di enam provinsi di Indonesia, yaitu: Kantor Perwakilan Aceh; Kantor Perwakilan Sumatra Barat; Kantor Perwakilan Kalimantan Barat; Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah, Kantor Perwakilan Maluku, dan Kantor Perwakilan Papua. Suar edisi ke-2 menyediakan ruang bagi Kantor Perwakilan untuk menulis di Rubrik Perwakilan. Rubrik ini disediakan untuk memberikan update seputar kegiatan yang dilakukan di Kantor Perwakilan Komnas HAM.
Terkait dengan kinerja di unit kerja yang ada di Komnas HAM, redaksi menyediakan rubrik untuk beberapa unit kerja di Komnas HAM. Rubrik ini terdiri dari Rubrik Pengaduan, Rubrik Pimpinan, Rubrik Kerja Sama. Sementara itu, dalam rangka mewadahi antusiasme para penulis internal Komnas HAM dan penulis dari eksternal, redaksi Suar menyediakan Rubrik Esai, Rubrik Sosok, dan Rubrik Kolom.
Rubrik Pengaduan membagikan pengalamannya setelah melakukan peningkatan kapasitas bersama AICHR. Rubrik Pimpinan menyampaikan isu ratifikasi OPCAT, penguatan arah kebijakan dan strategi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan regulasi impunitas bagi pejuang lingkungan hidup.
Pada Rubrik Esai, terdapat beberapa isu menarik seperti rangkaian penelitian tentang praktik penyiksaan, pencegahan penyiksaan, dilema pembela HAM, HAM dan Demokrasi, Pendidikan HAM di Indonesia, dan pelanggaran HAM yang berat. Lalu Rubrik Sosok menampilkan perjuangan para pembela HAM serta Rubrik Kolom membahas tentang partisipasi.
Demikian gambaran isi Majalah Suar edisi ke-2, semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca setia Suar. Mari membangun situasi yang kondusif dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia khususnya melalui upaya penyebarluasan HAM kepada masyarakat.
Suar memang ditujukan bagi masyarakat umum, kementerian, lembaga, dan stakeholder Komnas HAM lainnya. Apabila menginginkan terbitan Suar edisi ke-2 silakan menghubungi tim redaksi melalui email: [email protected] atau berkirim surat ke Kantor Komnas HAM Jakarta.
Salam
KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
Feri Lubis | Pemimpin Redaksi
Pengarah: Beka Ulung Hapsara
Penanggung Jawab: Mimin Dwi Hartono
Pimpinan Umum: Liza Yolanda
Pemimpin Redaksi: Feri Lubis
Editor:
Banu Abdilah, Yuli Asmini, Sri Rahayu, Kurniasari Novita Dewi, Eka C. Tanlain, Rusman Widodo
Redaksi:
Andri Ratih, Annisa Radhia M, RR Niken Sitoresmi, Utari Putri W, Nisa Arralinar, Rumpun Mutiarasari S, Dita Verdiana, Devi Kusumawardhani, Sri Mauliani, Satrio Dani T, Lita Anggareni, Fajar Ahmad S, Rudi Kurniawan, Yudha Aprilianto.
Koresponden:
Amanda Cynthia, Annisa Arum putri, Antonio Pradjasto, Indah Wulandari, Okta Rina Fitri, Ono Haryono, Lisnawati, Siska Rannywati Purba.
Artistik:
Fahreis Hertansyah P, Andi Prasetyo
Sekertariat:
Novalis Febiola, Yeni Ernawati, Iman Supandi
Alamat Redaksi:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat
Telp: 021-3925230 Fax: 021-3925227
@KomnasHAM @komnas.ham Komnas HAM www.komnasham.go.id
Pindai Disini
Bantu Majalah SUAR untuk terus menyebarluaskan HAM dengan mengisi survei ini.
Daftar Isi
Editorial 6 Laporan Utama Memopulerkan HAM kepada Generasi Milenial 7 Strategi dan Inovasi Menggandeng Generasi Milenial Strategi dan Inovasi Menggandeng Generasi Milenial 13 Pemajuan: Pengkajian dan Penelitian | Penyuluhan SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Mendorong Pembuatan Kebijakan yang Ideal 16 Penyuluhan HAM Beradaptasi dengan Pandemi Covid-19 18 Penegakan: Pengaduan | Pemantauan | Mediasi Partisipasi Komnas HAM dalam Workshop AICHR 20 Sebelas Bentuk Pelanggaran HAM dalam Penyelenggaraan Asesmen TWK 22 Komnas HAM dan para guru besar membahas TWK 23 Penyelesaian sengketa untuk akses keadilan yang lebih luas 24 Pimpinan Ratifikasi OPCAT Sejalan dengan Amanat Konstitusi 25 Komnas HAM bersama KJRI Kuching Bahas Persoalan HAM WNI/PMI 26 Kolaborasi Penanganan Pengaduan Hak Perempuan dan Hak Anak 27 Menjalin Kemitraan demi Pemulihan Hak-Hak Korban 28 Menjalin Kemitraan demi Pemulihan Hak-Hak Korban 29 Perwakilan Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah 30 Pengawasan Kasus Bentrokan TNI dan Polri di Kasonaweja 31 Menjajaki Pembuatan Perjanjian Kerjasama 32 Penguatan Jejaring HAM di Sumatera Barat 33 Penelitian tentang Praktik Penyiksaan 34 Menyoal Pemenuhan Hak pengungsi Konflik Palauw 35 Esai Dilema Pembela HAM: STS karena Paparan Peristiwa Traumatis 36 HAM dan Demokrasi 38 Jalan Terjal Pendidikan HAM di Indonesia 39 PENCEGAHAN PENYIKSAAN: sebuah pengalaman 40 42 Menanti Negara Hadir Untuk Korban Sosok Merawat Ingatan Perjuangan Para Pembela HAM 44 Kolom Partisipasi 46
Editorial
embaca yang mulia, Suar P edisi ke-2 mengangkat tema Generasi Milenial dan hak asasi manusia (HAM) dalam Rubrik Laporan Utama. Generasi milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1980-an dan 2000-an, generasi yang kehidupannya erat dengan teknologi informasi. Mereka pandai menggunakan media sosial dan smartphone, mereka dinilai malas karena sering bermain ponsel. Mereka juga biasa disebut Generasi Y, anak muda zaman sekarang.
Pertimbangan kami menulis tentang generasi milenial dan HAM adalah karena saat ini generasi milenial kurang peduli terhadap isu-isu HAM. Melaluitulisan tersebut kamiberharap Generasi milenial mengetahui arti penting HAM dan selanjutnya peduli serta mau untuk menerapkan nilainilai HAM dalam kehidupan seharihari mereka.
Berbicara mengenai HAM, perlu kita ingat kembali pengertiannya. HAM adalah seperangkat hak yang secara kodrati dimiliki seseorang sejak dalam kandungan, bersifat universal, melekat pada keberadaan manusia serta tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).
Nah, di era digital ini banyak generasi milenial yang tidak tahu pengertian tentangHAM.Merekajugatidakpaham tentang prinsip-prinsip HAM seperti prinsip non diskriminasi, kesetaraan, transparansi. Hal lainnya mereka juga sering tidak tahu tentang kewajiban HAM mereka yaitu menghormati HAM orang lain. Ketidaktahuan dan ketidak pemahaman tersebut menjadi pemicu berbagai bentuk pelanggaran HAM anak muda zaman now.
Membahas tentang pelanggaran HAM, dalam pasal 1 (satu) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparatur negara baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi,
dan membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undangundang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Memasuki zaman milenial atau era modern sebagian besar kegiatan yang dilakukan manusia tidak lepas dari gadget dan teknologi informasi (TI). Pemanfaatan TI oleh manusia untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya terkadang tidak mengindahkanperaturan.Misal, TI digunakan sebagai alat untuk menyebarluaskan ujaran kebencian. Padahal ujaran kebencian bukan merupakan bagian dari kebebasan berpendapat. Semoga pembaca bukan termasuk di dalamnya ya.
Ujaran kebencian sering menyerang personal, agama, kelompok yang berakibat kepada tindakan diskriminasi yang bertentangan dengan HAM. Tindakan diskriminasi terjadi ketika ada tindakan yang tidak adil seperti pengucilan, pelecehan, dan pengecualian yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung karena didasarkan pada pembedaan agama, ras, suku, etnik, status sosial, jenis kelamin, bahasa, dan lain-lain.
Saat ini, jika pembaca perhatikan, banyak dari ujaran kebencian tersebut dilakukan oleh generasi milenial yang mengarah pada pelanggaran HAM, seperti perundungan, ajakan untuk melakukan tindakankekerasan. Selain itu, ujaran kebencan juga dapat mengancam demokrasi dan HAM.
Hoaks bahasa populer untuk ujaran kebencian, aktif dilakukan di media sosial yang merupakan media yang mayoritas penggunanya adalah generasi milenial. Hal ini merupakanpermasalahanglobal dan sifatnya masif. Untuk mereduksi dampak negatif dari media sosial itu, pemerintah telah mengesahkan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang di dalamnya mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik atau teknologi. Namun
demikian undang-undang ini justru mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi di dunia maya.
Generasi milenial harus mampu berpikir dan bersikap kritis dalam menyerap dan menggunakan informasi di media sosial agar terhindar dari kejahatan/pelanggaran HAM di media sosial, baik sebagai korban maupun pelaku. Apakah pembaca sudah melakukannya?
Dikutip dari opini.id, Norman dan Lindsay (1997: 405-410) menyatakan bahwa ketika kita meminta suatu respon kepada orang lain mengenai benar atau salahnya pernyataan kita, maka orang itu akan menggali memori atau pengetahuannya kemudian mencocokkan dengan pernyataan tadi.
Menurut pandangan dari Piaget (Schunk, 2012:331) terdapat empat faktor yang memengaruhi perkembangan struktur pengetahuan, di antaranya: pertumbuhan biologis, pengalaman di lingkungan sosial, pengalaman di lingkungan fisik, danekuilibrasi.Ekuilibrasiini mengkoordinasikan aksi-aksi dari tiga faktor sebelumnya yang kemudian membuat struktur realitas dan mental (Nadiroh & Budiaman, 2016).
Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat membedakan hal yang benar dan salah dengan mengandalkan pengetahuanyang dimilikinya. Sedangkanpengetahuannya itu didapat melalui faktor yang telah disebutkan di atas.
Oleh karena itu, apabila seseorang secara terus-menerusmenjadi korban atau pelaku pelanggaran HAM sebagai dampak negatif penggunaan teknologi informasi bukan tidak mungkin jika seseorang akan sulit membedakan perbuatan yang benar dan salah.
Sehingga sikap dan tindakan yang akan dilakukan oleh orang itu berpijak pada HAM. Kesadaran akan HAM ini penting sebagai bekal dalam beradaptasi di era milenial. (Feri Lubis)
Memopulerkan HAM kepada Generasi Milenial
Pengenalan lembaga Komnas HAM RI yang diikuti santri Pondok Pesantren Al Manar Azhari, Depok (14/10/2021)
ancasila sebagai dasar negara P Indonesia di dalamnya pemikiran terkandung mengenai penciptaan manusia oleh Tuhan yang Maha Esa. Pancasila terdiri dari dua aspek, yaitu aspek pribadi (individualis) dan aspek bermasyarakat (sosialis).
Setiap individu harus menghormati hak-hak individu lainnya sehingga akan tercipta sikap saling menghargai dan menghormati. Tidak hanya sebagai individu, namun kewajiban menghormati hak orang lain juga menjadi kewajiban negara dan pemerintah. Maka pemerintah dan negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya.
Dewasa ini terutama generasi millenial menghadapi era digitalisasi yang berkembang begitu pesatnya sehingga terkadang belum bijak dalam bertindak dan bersikap dalam menggunakan media sosial. Hal ini mengakibatkan beberapa generasi millenial mudah termakan isu ujaran kebencian, melakukan tindakan diskriminasi, pembulian, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Hal ini
dikarenakan kurangnya pemahaman akan HAM yang menyebabkan mereka tidak mengetahui apa benar atau tidaknya tindakan yang telah dilakukan. Sebagai akibatnya mereka tanpa sadar telah melakukan pelanggaran HAM karena lemahnya pengetahuan akan HAM.
Mengenal Generasi Milenial
Menurut Manheim (1952) generasi adalah suatu konstruksi sosial yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama. Individu yang menjadi bagian dari satu generasi adalah mereka yang memiliki kesamaan tahun lahir dalam rentang waktu 20 tahun dan berada dalam dimensi sosial dan dimensi sejarah yang sama.
Istilah millenial pertama kali dicetuskan oleh William Strauss dan Neil dalam bukunya yang berjudul Millennials Rising: The Next Great Generation (2000). Istilah ini muncul pada tahun 1987, yaitu pada saat anak-anak yang lahir di tahun 1982 masuk pra-sekolah. Saat itu media mulai menyebut sebagai kelompok yang terhubung ke millenium baru di saat lulus SMA di tahun 2000.
Pendapat lain menurut Elwood Carlson dalam bukunya yang berjudul The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the Baby Boom (2008), generasi milenial adalah mereka yang lahir dalam rentang tahun 1983 sampai dengan 2001. Jika didasarkan pada Generation Theory yang dicetuskan oleh Karl Mannheim pada tahun 1923, generasi milenial adalah generasi yang lahir pada rasio tahun 1980 hingga 2000. generasi millenial juga disebut sebagai generasi Y.
Ciri-Ciri Generasi Milenial
Generasi milenial memiliki karakter unik berdasarkan wilayah dan kondisi sosial-ekonomi. Salah satu ciri utama generasi milenial ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Karena dibesarkan oleh kemajuan teknologi, generasi milenial memiliki ciriciri kreatif, informatif, mempunyai passion dan produktif.
Dibandingkan generasi sebelumnya, mereka akrab dengan teknologi. Generasi ini merupakan generasi yang melibatkan teknologi dalam segala aspek kehidupan, buktinya adalah hampir seluruh individu
AWARENESS -HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT & BEREKSPRESI
Masih ada sebagian responden perempuan dan kelompok usia Gen Z, Gen X yang belum mengetahui Hak Kebebasan & Berpendapat dilindungi UUD 1945
Apakah Anda tahu bahwa Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi adalah hak warga negara yang dilindungi oleh UUD 45?
Berdasarkan Gender (%) 81.2 75.2 24.0 17.8 1.0 0.8 Laki-laki Perempuan Tahu Tidak Tahu Tidak Jawab
Laporan Riset Kuantitatif kompas Data tahun 2020
Berdasarkan Usia (%) Gen Z/Centennial (17-25) 76.4 22.0 1.7 Gen Y/Millennial (26-40) 80.7 18.3 1.0 Gen X (41-55) 76.0 23.7 0.3 Baby Boomers (56-59) 80.4 19.6 N = 1,200; SE = ±2,8% 17
dalam generasi tersebut memilih menggunakan ponsel pintar. Dengan menggunakan perangkat itu para milenial dapat menjadi individu yang produktif dan efisien. Dari perangkat tersebut mereka mampu melakukan apapun dari sekedar berkirim pesan singkat, mengakses situs pendidikan, bertransaksi bisnis daring, hingga memesan jasa transportasi online. Oleh karena itu, mereka mampu menciptakan berbagai peluang baru seiring dengan perkembangan teknologi yang mutakhir.
Generasi ini mempunyai karakteristik komunikasi yang terbuka, pengguna media sosial yang fanatik, kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, sertalebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi. Sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya. Karakteristik yang dimiliki generasi milenial dapat dijadikan bekal untuk memajukan HAM secara masif di era digital. Bahkan generasi milenial dapat menjadi agent of change pemajuan HAM. Oleh karena itu, generasi milenial harus memiliki pengetahuan yang mumpuni terhadap HAM agar tidak menjadi pelaku pelanggar HAM
dan dapat menuntut haknya apabila menjadi korban.
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhuk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah- Nya yang wajib dihormati, dijujung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Substansi hukum yang mengatur tentang konsep HAM tersebut sesuai dengan konsep Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948. Dalam deklarasi tersebut secara tegas dicantumkan pegertian dan jenisjenis HAM.
Dalam DUHAM disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, berkeluarga, dan hak untuk mengembangkan diri, hak
keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupan dalam masyarakat.
Secara historis, kemunculan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa dan juga karena tidak seimbangnya posisi negara dengan masyarakat. Negara selalu menjadi pihak yang kuat karena mempunyai wewenang dan kekuasaan sedangkan masyarakat dalam posisi lemah atau dilemahkan karena tidak mempunyai wewenang apapun. Wewenang dan kekuasaan yang melekat itulah yang menyebabkan negara mendapatkan posisi sebagai pemangku kewajiban.
Di Indonesia pun, HAM lahir melalui perjuangan yang panjang. Peran pemuda pada masa pra dan awal kemerdekaan sangat berperan penting dalam penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia. Kebangkitan nasional 20 Mei 1998 merupakan wujud kebangkitan
Antusiasme generasi milenial mahasiswa STAI Al Hikmah dalam pengenalan lembaga Komnas HAM, Jakarta (21/10/2021)
bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajahan bangsa lain. Sumpah pemuda 28 Oktober 1928, merupakan bentuk penyadaran bangsa Indonesia akan haknya sebagai suatu bangsa.
Selanjutnya pada tahun 1993, berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50 Tahun 1993 dibentuklah Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM.
Penyuluhan merupakan salah satu fungsi Komnas HAM dalam melakukan penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat termasuk kepada generasi milenial. Oleh karenanya banyak program-program yang telah dibuat oleh Komnas HAM dalam rangka penyebarluasan wawasan HAM. Program-program gagasan Komnas HAM antara lain Sekolah Ramah HAM, Polisi Berbasis HAM, Festival HAM, Ruang Tanggap Rasa, dan lain-lain. Komnas HAM juga telah melirikplatform-platformpopuler seperti Youtube, Instagram, Facebook, Podcast, Twitter, dan media digital lainnya untuk menyebarluaskan wawasan HAM kepada masyarakat.
Bila ditilik uraian platform-platform yang disebutkan diatas, dapat kita lihat bahwa mayoritas penggunanya itu adalah generasi milenial. Oleh karena itu, peran serta dan
keaktifan generasi milenial dalam HAM menyebarluaskan wawasan sangat dibutuhkan.
Secara historis, kemunculan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas tindakan kesewenangwenangan yang dilakukan oleh penguasa dan juga karena tidak seimbangnya posisi negara dengan masyarakat
Peran Generasi dalam Pemajuan HAM
Milenial
Dikutip dari komnasham.go.id, generasi milenial memegang peranan penting bagi bangsa Indonesia. Jika dilihatdariberagam kajian demografis, generasi milenial Indonesia termasuk
dalam kelompok usia produktif. Artinya mereka merupakan peluang bagi kemakmuran bangsa Indonesia saat ini dan di masa depan. Kondisi tersebut mestinya menjadi peluang bagi pemerintah untuk merancang berbagai program, kebijakan, dan kerangka kerja yang komprehensif untuk kaum milenial.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dalam Forum Internasional "Samarkand human Rights Web- Forum on Youth 2020: Global Solidarity, Sustainable Develpment and Human Rights". Forum itu diselenggarakan secara daring oleh OHCHR, UNDP, ODIHR, dan National Center of Republic of Uzbekistan for Human Rights.
"Sebagai ujung tombak pembangunan, partisipasi kaum muda masih rendah dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan strategis pemerintah. Pemahaman dankesadaran para pemuda Indonesia terhadap hak asasi manusia juga perlu ditingkatkan," ujar Taufan.
Taufan melanjutkan bahwa generasi muda di Indonesia belum menyadari hak-hak dasar maupun peluang yang dimilikinya sebagai warga negara. Salah satunya dalam partisipasi politik. Mereka cenderung skeptis akan pentingnya peran dan suara mereka dalam politik dan hal-hal yang menyangkut pemerintahan.
Untuk itu, Taufan berharap pentingnya wawasan dan penyebarluasan pendidikan hak asasi manusia bagi para pemuda termasuk generasi milenial."Pentinguntukmeningkatkan kesadaran dan memberikan informasi untuk membangun pengetahuan yang lebih luas di kalangan kaum muda mengenai peran mereka terhadap pemajuan hak asasi manusia di Indonesia," tegas Taufan.
Komnas HAM secara reguler mengundang pemuda untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pemajuan HAM, salah satunya dengan melibatkan pemuda dalam Festival HAM, serta aktivitas penyebarluasan wawasan HAM lainnya. Selain itu Komnas HAM juga bekerja sama dengan musisi, organisasi sipil kemasyaraatan, dan organisasi kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman mereka tentang HAM.
Menyebarluaskan HAM kepada Generasi Milenial
Di era globalisasi yang dikuasai oleh generasi milenial ini Komnas HAM terus berupaya membuat inovasi. Hal itu dilakukan agar penyebarluasan wawasan HAM kepada generasi milenial mudah diterima.
Generasi milenial sangat mahir dalam menggunakan teknologi berbasis internet. Adanya teknologi digital ini membuat generasi milenial betah berlama-lama membuka smartphone maupun gadget lainnya untuk terhubung dengan media sosialnya. Media sosial dinilai memudahkan penggunanya dalam berinteraksi dan berbagi informasi tanpa halangan jarak dan waktu.
Hal itulah yang mendasari Komnas HAM melakukan pendekatanpendekatan melalui media populer seperti media sosial, film, musik, puisi, bahkan drama korea. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman generasai milenial terhadap HAM. Media populer tersebut mampu menerjemahkan instrumen-instrumen dan nilai-nilai HAM yang dirasa berat menjadi lebih ringan untuk dicerna generasi milenial.
MAJUDAN TEGAKKAN HAM BERSAMA KOMNASHAMRI PERAN INTELEKTUAL MUDA DALAM PEMAJUAN D PENEGAKAN HAM Kampus STALA Jakart. 2021
Selain itu, para anggota Komnas HAM juga aktif menghadiri undanganundangan untuk memberikan materi dalam kuliah online dan web seminar (webinar) di beberapa Universitas yang tersebar di wilayah Indonesia.
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 2020 justru melahirkan inovasi dalam wawasan HAM penyebarluasan terutama bagi milenial.Webinar menjadi media daring penyebarluasan wawasan HAM yang efektif. Beberapa platformWebinar yang populer diantaranya adalah Zoom, Google Meet, Demio, Livestorm, Eztalk Webinar, EverWebinar, Webex, dan sebagainya. Webinar menjadi media populer yang tidak memiliki batasan tempat dan waktu. Setiap orang dapat berpartisipasi dari berbagai tempat dan dapat memutar ulang tayangan tersebut di media youtube jika telah direkam. Fleksibilitas inilah yang menjadi value added atau keunggulan yang dimiliki Webinar.
Pengenalan Komnas HAM RI di STAI Al Hikmah, Jakarta (14/10/2021)
Memopulerkan HAM kepada Milenial di Dunia
Di Amerika Serikat, generasi milenial terlibat aktif terhadap isu-isu sosial dan politik. Selain turun ke jalan, generasi milenial menggunakan platform lain seperti snapchat dan facebook live sebagai media advokasi. Respon yang didapatkan sangat masif dengan menggunakan media tersebut.
Selain itu, melalui platform media sosial sebagai siaran protes maupun advokasi yang dapat disebarluaskan secara langsung. Melalui platformplatform itu digunakan oleh generasi milenial untuk membela hak asasi manusia secara global dan kreatif.
Penyebarluasan HAM kepada generasi milenial juga dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi ataupun sekolahsekolah dengan menyelenggarakan diseminasi bertema HAM. Dalam diseminasi itu dipilih topik-topik yang menarik mulai dari penahanan massal, penyiksaan, krisis pengungsi global, hak-hak LGBTQ di Tiongkok, dan Holocaust yang memberikan contoh nyata pelanggaran terhadap HAM. Melalui kegiatan diseminasi, diharapkan pengetahuan dan perspektif peserta akan isu hak asasi manusia menjadi lebih luas.
Sebagai contoh ketika membahas persoalan krisis pengungsiglobal. Hak asasi manusia mengharuskan negara lain untuk membayar klaim tertentu
kepada pengungsi, serta melindungi pengungsi agar tidak dikembalikan secara paksa ke tempat asal konflik mereka. Dengan cara tersebut, hak asasi manusia bertindak sebagai pedang dan perisai. HAM menjadi kekuatan pendorong dan pertahanan yang melindungi.
Beralih ke Eropa, generasi milenial di sana bahkan telah membuat ruang dialog yang bernama"Millenial Dialogue on Europe". Dikutip dari feps-europe.eu, generasi milenial di Eropa aktif menuntut haknya di antaranya pemenuhan hak mereka untuk bersuara atau berpendapat, memperhatikan impian, harapan dan masa depan mereka, serta mendorong generasi milenial untuk berpartisipasi dalam politik kepada para pemimpin di negara-negara Eropa. Tuntutan-tuntutan itu dibuat dalam sebuah proyek penelitian dengan objek penelitian 10.000 orang dan 72 orang dari 10 (sepuluh) negara anggota Eropa terlibat dalam proyek penelitian ini. Proyek tersebut merupakan penelitian paling komprehensif yang pernah diselesaikan oleh Milenial Eropa. Hasil penelitian itu menangkap pandangan milenial tentang tantangan besar yang dihadapi Eropa sekaligus dapat menentukan langkah Eropa ke depan.
Dari penelitian tersebut generasi milenial Eropa ingin terhubung dengan pemerintah dan suara mereka didengar dan dihormati.
Mengenalkan Komnas HAM RI pada Komunitas Taring Babi lewat bincang santai bertajuk Seni, HAM dan Kebhinenaan NKRI. (25/10/2021)
Laporan penelitian itu juga sekaligus membuka pandangan pemerintah Uni Eropa terkait apa yang dibutuhkan oleh kaum milenial.
Milenial sering digambarkan sebagai generasi yang apatis, dalam penelitian itu terungkap bahwa mereka bereaksi terhadap isu-isu global, mereka ingin para pemimpin berjuang lebih agresif terhadap perubahan iklim dan mengembangkan solusi yang lebih baik untuk krisis pengungsi.
Melalui ruang dialog itu generasi milenial Eropa ingin diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan terhubung dengan pemerintah. Ada 4 (empat) jendela, sebutan untuk penghubung antara generasi milenial dan pemerintah. Melalui jendela itu milenial dapat melihat dan berpartisipasi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut empat jendela yang dimaksud yaitu:
1. Jendela Demokrasi
Milenial Eropa ingin dilibatkan dan didorong dalam mengambil keputusan. Khususnya pada kebijakan ekonomi, mereka melihat perlunya
warga negara berpartisipasi aktf.
2. Jendela Integrasi
Mayoritas milenial percaya bahwa lebih banyak negara kemungkinan akan meninggalkan Uni Eropa di masa depan. Oleh karena itu, perlu tindakan yang lebih koheren dan efektif pada prioritas utama yaitu mengurangi ketidaksetaraan.
3. Jendela Masyarakat
Milenial sangat mendukung keterlibatan Uni Eropa yang lebih basar dalam isu-isu kesejahteraan sosial. Sebagian besar mendukung upah minimum dan tunjangan pengangguran untuk semua pekerja di serikat pekerja. Kebijakan-kebijakan untuk mengurangi ketidaksetaraan gender. Pelatihan kejuruan untuk pekerja muda. Serta bantuan keuangan yang lebih besar untuk kebutuhan anak-anak.
4. Jendela Dunia
Milenial ingin mengambil tindakan yang lebih kuat secara global terhadap isu perubahan iklim. Selain itu juga menumbuhkan solidaritas yang kuat sehingga Uni Eropa dapat mewakili di
panggung dunia.
Forum-forum dan ruang dialog yang dibuat oleh milenial Eropa itu merupakan salah satu aksi nyata yang dapat dilakukan oleh generasi milenial untuk membuat perubahan dan memopulerkan HAM. Hal ini mungkin dapat menjadi inspirasi bagi milenial-milenial di wilayah lainnya.
Di Asia terdapat Asia Pacific Forum (APF) yang beranggotakan 25 (dua puluh lima) negara anggota yang tersebar di wilayah Asia termasuk Australia di dalamnya. Tujuannya adalah melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.
Beberapa isu yang menjadi perhatian utamanya adalah hak disabilitas, hak anak, hak perempuan, hak masyarakat adat, hak pembela HAM, LGBTQ, dan hak lainnya. Salah satu upaya yang telah dilakukan APF adalah melakukan kolaborasi dan berbagi informasi. APF juga beberapa kali menggelar workshop atau pelatihan dengan mengajak generasi milenial sebagai salah satu upaya menyebarluaskan HAM bagi milenial.
Mengenalkan Komnas HAM RI pada Komunitas Taring Babi lewat bincang santai bertajuk Seni, HAM dan Kebhinenaan NKRI. (25/10/2021)
Selain APF, di Asia juga terdapat Southeast Asia National Human Rights Institution Forum (SEANF) yang merupakan Forum Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara. SEANF awalnya dibentuk melalui penandatanganan Deklarasi Kerja Sama di Bali, Indonesia pada 28 Juni 2007. SEANF saat ini beranggotakan enam lembaga HAM, yaitu: Indonesia (Komnas HAM); Malaysia (SUHAKAM); Filipina (CHRP); Thailand (NHRCT); Myanmar (MNHRC); dan Timor Leste (PDHJ).
SEANF memiliki mandat yaitu dan memajukan, melindungi, memenuhi hak asasi manusia secara efektif di Asia Tenggara. Jaringan ini berperan dalam melindungi dan mempromosikanHAM, termasuk memopulerkannya ke generasi milenial. Beberapa isu yang menjadi perhatian adalah perdagangan manusia, pekerja migran, bisnis dan HAM, penyandang disabilitas, dan korupsi.
Untuk memperkuat jaringan, SEANF juga telah bekerja sama dengan Asia Pacific Forum (APF), Global Alliance of National Human Rights Institution (GANHRI), Office High Commissioner on Human Rights (OHCHR), dan organisasi lainnya untuk lebih mempomosikan dan melindungi HAM di tingkat nasional, regional dan internasional. Generasi milenial yang kreatif dan inovatif diharapkan akan berperan besar sebagai roda penggerak dalam jejaring ini.
Beralih ke wilayah lain, secara global beberapa negara juga membentuk
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak 2020 justru melahirkan inovasi dalam penyebarluasan wawasan HAM terutama bagi milenial. Webinar menjadi media daring penyebarluasan wawasan HAM yang efektif. Beberapa platform Webinar yang populer diantaranya adalah Zoom, Google Meet, Demio, Livestorm, Eztalk Webinar, EverWebinar, Webex, dan sebagainya.
Non-Government Organization (NGO) yang berskala internasional. NGO adalah lembaga non-profit yang bergerak secara independen tanpa campur tangan dari pemerintah. Tujuan dibentuknya NGO adalah untuk kepentingan sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan. NGO yang berskalainternasional,memiliki kantor-kantor cabang di beberapa negara.
Beberapa NGO international itu di antaranya, Amnesty International, INFID, HIVOS, RWI, dan lain sebagainya. NGO tersebut juga aktif menyebarluaskan HAM kepada generasi milenial. Contohnya saja Amnesty International yang berkolaborasi dengan Gray Indonesia untuk membuat kampanye kesadaran seputar hak asasi manusia di kalangan pemuda Indonesia.
Mereka membuat beberapa seri poster. Poster-poster itu di antaranya adalah poster yang menyoroti pernikahananak,penganiayaanterkait gender, dan penindasan kebebasan berekspresi yang divisualisasikan menggunakan ilustrasi garis tunggal.
Poster-poster itu diletakkan di kantor Amnesty International dan sekitarnya (Menteng, yang merupakan salah satu tempat favorit nongkrong bagi anak muda). Selain itu, mereka juga menempatkannya secara bertahap di tempat-tempat strategis yang sering dikunjungi para milenial, seperti kereta api, galeri seni bahkan kedai kopi. (Feri Lubis)
Strategi dan Inovasi Menggandeng Generasi Milenial
Mengenalkan Komnas HAM RI pada Komunitas Taring Babi lewat bincang santai bertajuk Seni, HAM dan Kebhinenaan NKRI. Uniknya, dalam diskusi ini juga disuguhkan dengan alunan musik band Komunitas Taring Babi (25/10/2021)
omnas HAM terus berupaya K untuk melaksanakan penyebarluasan wawasan mengenai Hak Asasi Manusia kepada masyarakat Indonesia. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang Hak Asasi Manusia juga dilakukan melaluilembagapendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya.
Upayapenyebarluasan wawasan HAM terus dilakukan, salah satunya dengan menyasar generasi milenial. Dalam penyebarluasan wawasan HAM, Komnas HAM sudah sejak lama menerima kunjungan siswasiswi sekolah dari jenjang TK sampai SMA hingga mahasiswa yang ingin memahami lebih dalam terkait isu-isu HAM, wewenang dan tugas serta fungsi Komnas HAM. Hal ini menjadi salah satu momentum yang digunakan untuk memperkenalkan HAM kepada generasi muda.
Untuk menjangkau generasi milenial, selain melalui bidang penyuluhan, Komnas HAM pada akhir 2019 turut melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) Universitas Sebelas Maret Solo, Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti N, M.Si. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini ditujukan untuk Pemajuan HAM melalui Program “Melaung Hak Asasi Manusia Bersama Kaum Muda Universitas Sebelas Maret Solo". Tujuan kerja sama ini untuk memastikan terwujudnya Universitas Sebelas Maret yang mengarusutamakan Hak Asasi Manusia.
Tak hanya dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Komnas HAM juga melakukan kerja sama dengan beberapa universitas lain, seperti Universitas Parahyangan, Universitas Sumatera Utara, Universitas Syiah Kuala, Universitas Andalas, Universitas Jember, Universitas GajahMada,Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, serta Serikat Pengajar HAM dari Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Airlangga dan Universitas Jember. Kerja sama yang dilakukan salah satunya dengan Universitas Parahyangan yaitu mengadakan Parahyangan Legal Competition (PLC) 2021 yang juga
bekerja sama dengan Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).
Pada 2019-2021, Komnas HAM bekerja sama dengan Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa) dengan dukungan dari Program Peduli mengadakan rangkaian kegiatan yang bertemakan "Melaung Hak Asasi Manusia bersama Sivitas Akademika UNS". Di sini, banyak rangkaian kegiatan yang dilaksanakan seperti seminar publik dengan metode talkshow, paralel workshop, pameran foto, pentas musik, pemutaran film dan diskusi serta napak tilas reformasi 1998 di Kota Solo. Adanya pentas musik dan pemutaran film dirasa akan dapat lebih membumikan HAM kepada kaum milenial. Film dan musik menjadi salah satu media yang membantu menerjemahkan instrumen dan nilai-nilai HAM yang dirasa pelik menjadi lebih mudah untuk dipahami masyarakat, terutama generasi milenial.
Tidak hanya itu, sebagai kegiatan Pra Festival HAM 2019, Komnas HAM juga melakukan beberapa kali kegiatan yang menggaet generasi milenial.
Komnas HAM dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Universitas Surabaya (UBAYA) mengadakan seminar dengan tema Melaung Hak Asasi Manusia menuju Festival HAM 2019. Bersama dengan Pamflet Generasi juga dilakukan kerja sama dalam mengadakan diskusi publik dengan tajuk Akamsi Digital : Anak Muda, HAM dan Demokrasi Digital.
Di tahun yang sama, dalam memperingati Hari HAM Sedunia Komnas HAM juga melakukan pemutaran film di enam (6) daerah Kantor Perwakilan Komnas HAM. Dikutip dari laman Kabar Latuharhary pada www.komnasham.go.id,kegiatan ini bertujuan untuk membangun serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan isu-isu HAM, khususnya kaum muda yang merupakan agen perubahan. Tidak hanya itu, pemutaran film diyakini sebagai suatu metode memopulerkan hak asasi manusia, sehingga HAM menjadi isu dan kajian yang lebih mudah diterima serta menyenangkan. Kegiatan tersebut turut menggandeng beberapa komunitas film yang memberikan dukungan produksi, ruang putar, maupun lokasi diskusi.
Setiap tahunnya, metode dalam wawasan HAM penyebarluasan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pada tahun 2020, ketika wabah virus COVID-19 muncul di hampir seluruh belahan dunia, masyarakat dihimbau untuk tetap belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Situasi tersebut membuat Komnas HAM menggali kreativitas dan inovasi yang tepat agar penyebarluasan wawasan HAM tetap berjalan.
Dalam situasi pandemi saat ini, Komnas HAM melakukan pendidikan dan penyuluhan HAM dengan menggunakan metode yang berbeda dari biasanya. Apabila sebelumnya penyuluhan dilakukan secara tatap muka, saat ini pendidikan dan penyuluhan dilakukan secara daring dengan menggunakan media-media yang ada secara optimal dengan memanfaatkan peralatan digital dan teknologi informasi.
Komnas HAM juga menginisiasi
Kampanye HAM: Festival Tanggap Rasa "Apa Rasamu terhadap Rasaku?", yang dimaknai sebagai ruang berbagi rasa untuk membangun empati terhadap korban, baik korban pelanggaran HAM yang berat, korban pelecehan seksual, maupun korban pelanggaran HAM lainnya.
Kampanye HAM Tanggap Rasa memiliki berbagai kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020 dengan menyasar generasi milenial, melalui kegiatan Diskusi Tanggap Rasa, Podcast Ruang Tanggap Rasa, hingga pengembangan website tanggaprasa. id. Kampanye HAM Tanggap Rasa ini menjadi salah satu inovasi dan kreativitas Komnas HAM dalam melakukan fungsi penyuluhan dengan memanfaatkan media baru.
Diskusi-diskusi yang diinisiasi oleh Kampanye Tanggap Rasa mencoba untuk menarasikan hak asasi manusia dengan cara yang lebih santai, serta mengangkat tema-tema yang dekat dengan generasi milenial. Seperti New Normal untuk Kembali Ke Akar, Musik dalam Perjuangan Peradaban HAM, Budaya Literasi Sastra dan HAM Masa Kini, Kisah Manusia dalam Film Indonesia, Merdeka Bicara bukan Bebas Bicara, Renjana untuk Pancasila, hingga tema Belajar HAM dari Drakor.
Dengan penggunaan metode dan media penyampaian serta tema yang diangkat tersebut diharapkan generasi muda atau generasi milenial dapat lebih mudah memahami terkait isu-isu HAM. Agar mereka memiliki rasa empati terhadap korban. Selain melalui kegiatan diskusi, Kampanye Tanggap Rasa turut mengkreasikan metode penyuluhan dengan menggunakan media lain, yakni Podcast.
Podcast merupakan media baru yang digunakan Komnas HAM dalam menjalankan fungsinya terkait penyuluhan. Media ini digunakan agar penyebarluasan wawasan HAM lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas dan dapat menjangkau lebih banyak kalangan yang dapat didengarkan kapan pun dan di mana pun. Podcast yang mengusung nama "Ruang Tanggap Rasa" dikemas dengan format rekaman audio, dan terbagi menjadi dua segmen utama, yakni "Human Right Talk" yang membahas
terkait konsep hak asasi manusia. Dan Segmen kedua ialah "Bincang Rasa", segmen ini menyajikan episode yang mengundang narasumber seperti pendamping korban pelanggaran HAM, komunitas yang peduli hak asasi manusia, dan lain sebagainya untuk berbicara mengenai isu-isu hak asasi manusia, berbagi kisah dan cerita tentang persoalan HAM sehari-hari, hingga kisah-kisah dalam perjuangan human rights defender.
Selain menggunakan metode diskusi dan podcast, kampanye HAM tanggap rasa mengembangkan sebuah website tanggaprasa.id yang dijadikan sebuah wadah berbagi rasa. Di dalam website tersebut berisikan berbagai kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan oleh Penyuluh Komnas HAM, mulai dari film atau video pendek, foto narasi, podcast dan lain sebagainya. Website tanggaprasa.id ini juga memberikan ruang bagi masyarakat luas yang memiliki karyanya dengan isu hak asasi manusia, untuk dapat ditampilkan karya-karya nya tersebut di website tanggaprasa.id.
Tantangan dan Hambatan HAM dalam Mengampanyekan kepada Generasi Milenial
Sejalan dengan metode dan contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menyatakan bahwa selama ini Komnas HAM telah melakukan berbagai hal dalam rangka memopulerkan isu Hak Asasi Manusia kepada generasi milenial. Terkait hal ini, Komnas HAM mencoba untuk mendorong lembaga negara lainnya agar memprioritaskan pendidikan HAM kepada generasi milenial.
Meskipun begitu usahayang dilakukan belum cukup untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai narasi utama dalam memecahkan masalah seharihari. Sehingga Komnas HAM masih perlu terus untuk berupaya dalam memopulerkan nilai-nilai hak asasi manusia kepada generasi milenial ini. Ketika disinggung terkait cara dan medium yang paling efektif yang dapat dilakukan, Komnas HAM menyebut akan terus berkolaborasi dengan NGO dan pihak lain. Selain itu, di situasi pandemi ini, memanfaatkan media online menjadi pilihan yang tepat karena bisa lebih menjangkau
PERAN KOMNAS HAM DAN HAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Pengenalan Komnas HAM di Universitas As-Syafi'iyah, Jakarta (11/11/2021).
kalangan luas.
"Narasi benar-benar harus sejalan dengan narasi generasi milenial, jangan pakai istilah yang berat. Dan dapat memanfaatkan media online. Kalau narasinya, pesannya kuat dan membumi akan mudah menjangkau banyak kalangan." ujar Beka.
Lebih dari itu, Beka mengatakan bahwa sebenarnya semua ruang dapat dijadikan media yang efektif untuk kampanye hak asasi manusia. Seperti salah satunya ialah klub hobi, karena erat dengan isu toleran, terbuka dengan perbedaan dan kesetaraan. menjunjung tinggi Selain itu, media sosial atau media konvensional seperti TV, radio, dan memanfaatkan ruang publik untuk memasang billboard atau spanduk juga bisa digunakan dalam kampanye hak asasi manusia kepada generasi milenial.
Terkait peran influencer dalam kampanyehakasasimanusia,menurut Beka akan berpengaruh banyak apabila influencer yang digandeng benar-benar memiliki kepedulian soal hak asasi manusia. "Kalau influencer memiliki kepedulian soal HAM, akan efektif karena dengan sendirinya dia akan menyuarakan HAM. Namun jika influencer menyuarakan HAM hanya sekadar karena tuntutan kerja yang hanya satu dua kali, tidak terlalu berpengaruh. Peranan influencer ini harus betul-betul harus satu paham soal HAM, memiliki kepedulian dan punya konsistensi," ucap Beka.
Beka menyampaikan bahwa peran generasi milenial sangat penting dan memiliki potensi untuk menjadi
core atau inti dari gerakan pemajuan hak asasi manusia. Karena, apabila berbicara mengenai pemajuan, tidak hanya bicaraterkait hariinisaja. Tetapi terkait bagaimana meletakkan dasar yang kuat soal hak asasi manusia di masa depan. Dan, Generasi milenial ini memiliki potensi untuk membawa nilai-nilai atau standar HAM ke depannya, serta akan mempengaruhi lingkungan sekitar maupun dalam proses pembuatan kebijakan, di manapun generasi milenial tersebut berkarya.
Lebih lanjut, Bekamemaparkan bahwa HAM itu dimiliki oleh semua warga negara berapapun umurnya. Namun, jika bicara soal generasi milenial, maka perlu dibahas pula peran mereka di tempat yang mereka diami. Beka memberikan contoh yaitu pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurutnya usia SMP dan SMA harus mulai diberikan pemahaman soal hak asasi manusia, tentunya dengan bahasa yang berbeda, termasuk juga materi dan kurikulum HAM perlu disesuaikan.
Menurut Beka, kelompok milenial yang dianggap paling strategis untuk ditambah pemahaman HAM-nya adalah anak SMA dan mahasiswa. Pada usia SMA, keingintahuan mereka sangat besar, sedangkan saat kuliah mereka mempunyai ruang yang lebih luas untuk mengekspresikan berbagai hal seperti minatnya maupun keberpihakannya terhadap suatu situasi tertentu yang terjadi di masyarakat, ataupun di negara.
Ketika disinggung negara mana saja
yang bisa dijadikan acuan karena telah sukses memperkenalkan HAM kepada generasi milennial, Beka menjawab Korea Selatan dan negaranegara Skandinavia. Menurutnya, Korea Selatan sudah terlihat berhasil dan negara-negara Skandinavia juga baik karena engagement anak-anak muda bisa dikatakan berhasil.
Baru-baru ini, Komnas HAM juga mengadakan Diskusi Tanggap Rasa dengan mengundang Deputy Director NHRC Korea Selatan untuk sharing pengalaman dalam penyebarluasan HAM kepada generasi milenial. Selama ini Korea Selatan menggunakan drama korea sebagai salah satu media penyebarluasan HAM. Korea Selatan menggunakan media populer karena HAM harus diartikan sebagai sesuatu yang tidak berat dan membuat kepala pusing. Sehingga mereka memikirkan bentuk medium untuk menyampaikan HAM agar lebih bisa dipahami. Sebelum masuk ke bidang film, mereka menggunakan media buku, poster, majalah yang dikirimkan ke sekolah dan pusat kegiatan. Selanjutnya mereka mulai menggandeng sutradara-sutradara untuk bebas berekspresi memopulerkan HAM melalui drama dan film.
Lebih lanjut, Beka menambahkan bahwa di Indonesia masih ada beberapa tantangan dan hambatan dalam memperkenalkan HAM kepada generasimilenial, salah satunya karena masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari bahwa hak asasi manusia adalah bagian dari hidup kita yang dibawa kemanapun kita pergi. Selain itu, materi-materi terkait hak asasi manusia baik di lingkungan pendidikan formal dan non formal masih kurang. Menurut Beka, kurikulum pendidikan harus segera direvisi, agar lebih toleran, mengakui keberagaman, dan menumbuhkan ekspresi.
Tak hanya itu, masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa hak asasi manusia berasal dari Barat juga menjadi satu tantangan tersendiri. Oleh karenanya, mengemas bagaimana supaya hak asasi manusia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari harus terus menerus diinovasikan. (Utari Putri Wardanti, Annisa Radhia Muhidha)
SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Mendorong Kebijakan yang Ideal
Diseminasi SNP Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi sebagai upaya mendorong penggunaan SNP sebagai acuan pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip HAM
ur lives begin to end the day 0 we become silent about things that matter". "Kehidupan kita mulai berakhir saat kita bungkam mengenai hal yang penting". Pernyataan dari Martin Luther King Jr. ini menggambarkan betapa pentingnya untuk bersuara demi keberlanjutan suatu negara. Pada konteks Indonesia, kehendak rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi adalah sumber utama pelaksanaan pemerintahan. Dengan demikian suara rakyat adalah faktor paling penting bagi jalannya pemerintahan sehingga kebebasan rakyat untuk bersuara menyampaikan pendapat harus dijamin oleh negara.
Kebebasan untuk bersuara, yang dalam konteks hak asasi manusia (HAM) dikenal dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, telah dijamin oleh konstitusi dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Selain oleh instrumen hukum nasional, kebebasan berpendapat dan berekspresi juga dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional seperti Deklarasi
Universal HAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai hak sipil dasar sangat berperan penting dalam mendorongpemenuhan hak-hak lain oleh negara sebagai pemangku kewajiban. Ekspresi rakyat yang disampaikan dalam berbagai bentuk dan melalui berbagai media, idealnya dapat mempengaruhi pembentukan, perubahan, hingga pencabutan kebijakan.
Contoh terbaru mengenai betapa signifikannya ekspresi yang disampaikan rakyat dapat memengaruhi sebuah kebijakan adalah ketika ditetapkannya Permenkes 19/2021 pada 5 Juli 2021 yang mengatur mengenai vaksin berbayar dalam rangka Covid-19. penanggulangan Permenkestersebut kemudian disambut dengan banyak ekspresi penolakan dari masyarakat yang disampaikan melalui cuitan dan komentar warganet di dunia digital, diskusi virtual, hingga ajakan untuk menandatangani petisi penolakan.
Ekspresi penolakan dilakukan karena vaksin berbayar menunjukan bahwa negara tidak menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi warganya. Setelah ramai ekspresi penolakan atas vaksin berbayar, akhirnya pada 16 Juli 2021, pemerintah mengumumkan bahwa vaksin berbayar dibatalkan dan akan diberikan secara gratis. Ekspresi penolakan terhadap kebijakan vaksin berbayar menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat mendorong pemenuhan bagi hak lain yaitu dalam hal ini hak atas kesehatan.
Walaupun ada contoh ekspresi yang mampu memengaruhi suatu kebijakan, namun banyak juga ekspresi yang diabaikan. Misalnya ekspresi penolakan atas pengesahan Omnibus Law Undang- Undang Cipta Kerja pada 2020 lalu. Kritik keras di berbagai media, aksi unjuk rasa, dan berbagai upaya advokasi lain dilakukan selama bertahun-tahun hingga puncaknya terjadi unjuk rasa tolak Omnibus Law pada Oktober 2020. Atas berbagai penolakan ini, nyatanya ekspresi tolak Omnibus Law tidak berhasil menggagalkan pengesahannya. terhadap ekspresi Pengabaian rakyat bukan hanya tantangan bagi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Angka kasus kriminalisasi terhadap warga atas ekspresi yang disampaikannya semakin mengingkat tiap tahunnya. Pada konteks ranah digital, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat selama 2020 terdapat setidaknya 84 kasus pemidanaan terhadap warganet, di mana 64 di antaranya menggunakan pasal karet UU ITE sebagai dasar pemidanaan¹.
| Kriminalisasi | ini | menimbulkan | |
| dampak | meluas | yang | buruk |
| (chilling effect) di mana | fect) di | mana | warga |
| mengalami | ketakutan | utan | untuk |
LEVEL KEBEBASAN BERPENDAPAT dan BEREKSPRESI
Saat ini kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai lebih baik dibandingkan sebelum 1998, mendekati level yang diidealkan
Menurut penilalan Anda, di level manakah Kebebasan Ber pendapat dan Berekspresidi Indonesie (megs scont) Bebas Tanpa Batas 10 7.08 6.78 6 4.60 Tidak Bebas 1998 hingga 2020 Menurut Anda sendiri Sebelum Reform asi 1998 secara umum secara ideal N=1,200 SE= ±2,8% 28 + Skor disusun berdasarkan skala 1-10 oleh Litbang Kompas
Laporan Riset Kuantitatif Kompas Data tahun 2020
mengekspresikan pendapatnya terhadap jalannya pemerintahan. Chilling effect tersebut tergambar dari hasil survei Komnas HAM bersama Litbang Kompas pada 2020 yang menemukan sebanyak 36,2% masyarakatIndonesia merasa tidak bebas dan tidak aman dalam menyampaikan ekspresi di media sosial (internet). Ketakutan wargauntukmengekspresikan pendapatnya ini berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi di negara Indonesia. Sejumlah produk hukum pun belum sesuai dengan prinsip pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak tersebut. Komitmen negara beserta perangkatnya untuk melindungi, menghormati, dan menegakan HAM warganya perlu terus didorong agar tujuan negara demokrasi dapat terwujud dengan adanya jaminan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Komnas HAM RI telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) No. 5 tentang Hak Atas Kebebasan dan Berpendapat Berekspresi. SNP merupakan penjabarannormaHAMyangberlaku internasional di tingkat nasional dengan tidak menghilangkan prinsip dan karakter Indonesia itu sendiri. SNP berfungsi sebagai pemaknaan, penilaian dan petunjuk atas
kaidah-kaidah dan peristiwa HAM yang terjadi di tengah masyarakat sehingga penggunaannya sangat signifikan bagi upaya pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. 2SNP tersebut menjelaskan berbagai jenis bentuk ekspresi yang dilindungi mulai dari ekspresi politik, ekspresi keagamaan, ekspresi seni, ekspresi simbolis, ekspresi akademik,termasuk kebebasan pers. Dalam mendukung hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak atas pelindungan data pribadi, hak atas internet, serta hak atas informasi.
Dalam hal pembatasan, seringkali aparat penegak hukum menggunakan dasar yang keliru, misalnya terkait reputasi dan ketertiban umum. Salah satu contoh adalah pada Agustus 2021 ketika menyampaikan warga kritik atas jalannya pemerintahan menggunakan mural Presiden Jokowi bertuliskan 404: Not Found. Mural tersebut kemudian dihapus oleh aparat dan pembuat muralnya diburu. Alasannya karena presiden merupakan lambang negara yang harus dihormati dan mural tersebut mengotori pemandangan serta mengganggu ketertiban umum. Kekeliruan yang dilakukan aparat
dalam menanggapi kasus mural ini penting untuk diluruskan agar kejadian yang sama tidak terulang lagi.
Di dalam SNP, ekspresi seni, di mana salah satu medianya adalah mural, merupakan hak yang harus dilindungi. Dalam hal ekspresi terhadap jalannya pemerintahan, para publik figur dan orang-orang dalam jabatan publik adalah subjek yang sah untuk dikritik³. Sementara itu pembatasan hak atas dasar ketertiban umum harus didefinifisikan dengan jelas dan sempit. Hak atas kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak yang bisa dikurangi/dibatasi dalam situasi tertentu (derogable rights).
SNP menjelaskan langkah apa yang harus diambil dalam melakukan pembatasan yang diizinkan (permissible limitation). Pembatasan yang diizinkan tersebut harus merujuk pada pengujian tiga tahap yaitu legalitas (diatur berdasarkan undang-undang), proporsional, dan nesesitas (diperlukan)4. Dengan demikian istilah keamanan nasional, keselamatan publik, dan ketertiban umum tidak boleh ditafsirkan secara ambigu, multitafsir, karet, dan sapu jagat untuk menghindari adanya tindakan kesewenangwenangan.
SNP sebagai acuan dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi warga penting untuk digunakan oleh negara serta perangkatnya menghindari tindakanagar tindakan represif yang mengarah pada pembungkaman. Harapannya dan kebebasan berpendapat berekspresi di Indonesia dapat terlindungi sehingga tujuan Indonesia sebagai negara demokrasi dalam membentuk situasi pelindungan dan penegakan hak asasi manusia dapat terlaksana. (Okta Rina Fitri/Yuli Asmini)
1 A. Ryan Sanjaya dkk, Laporan Situasi Hak-hak Digital Indonesia 2020: Represi Digital di Tengah Pandemi, SAFEnet, Denpasar, 2021, hlm. 12.
2 Komnas HAM RI, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Jakarta, 2021, para 25
3 Komnas HAM RI, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Jakarta, 2021, para 83
4 Komnas HAM RI, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Jakarta, 2021, para 261
Penyuluhan HAM Beradaptasi dengan Pandemi Covid-19
wild wild infid infid Alyaa NZ - INFID Mugiyanto-Kantor Staf. Aura Putri - INFID Amiruddin - Komnas HA Sugeng Bahagijo - INFID Gustika Jusuf - Imparsial Ayu-Komnias HAM Hedi Mardiana Dinsos K. Dwi Dasawati_Bakesban... zainal abidin - Fasilitator Rani Nurmega (LANSKIP) Aep - Bakesbangpol Kot.. Annisa - IMPARSIAL Rudy-DISPERUMKIN KOT Yulia Anita.Bag.Hk dan. Mute hue Abdul Rachmat Saleh (FK Aprian_BKPSDM Abdul Wahab Gusdurian Ardi Manto - Imparsial Delsimon FPK KOTA BO. Jaenudin Kar-Tar Mujiasih Lestari Disdik K... Ema Disdik Kota Bogor Dewi_disdukcapil kota b... Wulan meilani_Dinkes
Komnas HAM terlibat dalam penyelenggaraan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM untuk Kota Bogor bersama Imparsial dan INFID pada Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi zoom.
omnas HAM menjalankan K fungsi penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyuluhan hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh Komnas HAM sebelum pandemi Covid-19 adalah bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan para peserta. Hal tersebut berubah sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Bidang Dukungan Penyuluhan HAM Komnas HAM memutar otak mencari inovasi.
Pandemi Covid-19 dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mendorong Bidang Dukungan Penyuluhan HAM Komnas HAM untuk melirik learning management system (LMS) sebagai media penyuluhan dan pelatihan HAM di tengah pandemic Covid-19.
Pada 2 Februari 2021 melalui aplikasi
zoom meeting, Bidang Dukungan Penyuluhan HAM Komnas HAM Workshop menyelenggarakan Pengelolaan Pelatihan HAM Daring dengan Atikah Nuraini (pendidik HAM dari Datum Indonesia) sebagai narasumber.
Workshop yang dihadiri seluruh staf fungsional penyuluh HAM dan sebagian staf Subbagian Teknologi Informasi (TI) dilakukan guna menambah kapasitas para staf di bidang penyuluhan daring. Hal ini menjadi perhatian khusus karena penting membuat suatu desain penyuluhan atau pelatihan HAM secara daring yang dapat menunjang kegiatan penyuluhan dan pelatihan HAM.
Deretan perangkat dan aplikasi penunjang dalam penyuluhan dan pelatihan HAM daring dipelajari satu persatu, di antaranya jamboard, padlet, miro, moodle, google slide, google class room, serta mentimeter dan kahoot.
Berbekal praktik penggunaan aplikasi tersebut tim penyuluh Komnas HAM menjalankan fungsinya secara daring. Sepanjang 2021, tim penyuluh Komnas HAM telah melakukan beberapa pelatihan HAM secara daring, di antaranya Pelatihan HAM Dasar (Basic Human Rights Training) untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) Komnas HAM, Pelatihan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi kepada Pekerja Seni, Pelatihan Kabupaten/ Kota HAM untuk Kota Bogor dan Kota Semarang.
2021, tim penyuluh Sepanjang Komnas HAM telah melakukan beberapa pelatihan HAM secara daring, diantaranya Pelatihan HAM Dasar (Basic Human Rights Training) untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) Komnas HAM, Pelatihan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi kepada Pekerja Seni, Pelatihan Kabupaten/ Kota HAM untuk Kota Bogor dan Kota
Workshop Pengelolaan Pelatihan HAM Daring yang diikuti oleh seluruh tim penyuluh dan sebagian tim IT Komnas HAM melalui aplikasi zoom, Selasa (02/02/2021).
Pandemi Covid-19 dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mendorong Bidang Penyuluhan Komnas HAM untuk melirik Learning management system (LMS) sebagai media penyuluhan dan pelatihan HAM di tengah pandemi.
Semarang.
Berbagai pertimbangan dijadikan landasan tim penyuluh Komnas HAM, misal pelatihan yang awalnya membutuhkan waktu hari tiga jika bertemu langsung, maka pelatihan daring menjadi lebih lama pelaksanaannya. Tim penyuluh Komnas HAM menilai jika pelaksanaan pelatihan secara daring dilakukan seharian selama tiga hari maka tidak akan efektif. Peserta dirasa akan bosan dan lelah menatap laptopnya, belum lagi kendala-kendala teknis seperti sinyal internet yang sering terputus.
Selain aplikasi google dalam HAM, penyebarluasan wawasan Bidang Dukungan Penyuluhan HAM Komnas HAM juga memanfaatkan media komunikasi yang populer seperti Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, dan podcast yang banyak diminati generasi milenial.
Sejak Mei 2021, Tim Penyuluh HAM Komnas HAM secara rutin pada Rabu setiap minggunya mengunggah konten di podcast-nya yang bernama "Ruang Tanggap Rasa". Konten yang diunggah terkait isu hak asasi manusia yang dikemas secara ringan dan santai dengan menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten.
Selain Dukungan itu, Bidang Penyuluhan HAM Komnas HAM sedang membuat aplikasi android yang bernama PuHBA (Publikasi HAM Berbasis Android). Aplikasi ini memuat semua terbitan Komnas HAM, seperti buku, buletin, majalah, policy brief, jurnal HAM. PuHBA dibuat untuk memudahkan masyarakat mengakses dan mendapatkan informasi tentang HAM yang dimiliki Komnas HAM.
Kegiatan lain yang dilakukan Bidang Dukungan Penyuluhan HAM Komnas HAM untuk menyebarluaskan nilainilai HAM adalah pembuatan artikel bertema HAM yang diunggah ke website Komnas HAM. Pembaca dapat mengaksesnya www.komnasham.go.id khususnya bagian kabar latuharhary.
Berbagai upaya dilakukan Bidang Dukungan Penyuluhan HAM Komnas HAM agar tetap dapat menjalankan fungsi penyuluhan HAM secara optimal di masa pandemi Covid-19. Tujuan utamanya tetap sesuai mandat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu menyebarluaskan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat agar pengetahuan dan pemahaman HAM masyarakat mengalami peningkatan. (Andri Ratih)
Partisipasi Komnas HAM dalam Workshop AICHR
SEAN Intergovernmental A Commission on Human Rights (AICHR) atau Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia pada 23 - 25 Agustus 2021 menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas tentang Perdagangan Manusia dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan kepada para peserta tentang pelaksanaan pemolisian masyarakat dalam upaya identifikasi korban dan pencegahan perdagangan orang.
Workshop ini merupakan bagian dari Program Prioritas AICHR sejak tahun 2019 yang telah disetujui oleh ASEAN Ministers. Workshop yang pada awalnya bernama "AICHR-SOMTC Annual Course on TIP: Community Policing Approach to Victim Identification and Prevention of Trafficking in Persons tersebut, telah secara rutin melibatkan berbagai peserta dari anggota negara-negara ASEAN. Komitmen ASEAN untuk memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara bertahap ditunjukkan seiring dengan diadopsinya Deklarasi ASEAN Menentang Kejahatan Transnasional pada tahun 1997.
Pada tahun 2013, sepuluh Negara Anggota ASEAN (AMS) menjadi negara pihak Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC).
ASEAN telah menghasilkan sejumlah produk tentang Hak Asasi Manusia yang relevan dengan kasus TPPO, di antaranya: (a) Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, (b) Pedoman Sensitif Gender Penanganan Perempuan Korban TPPO, (c) Pedoman Regional dan Tata Cara Mengatasi Kebutuhan Korban Perdagangan Orang, (d) Praktisi ASEAN Pedoman Respons Peradilan Pidana yang Efektif terhadap
Perdagangan Orang, dan (e) Mekanisme Identifikasi dan Rujukan: Pedoman Umum untuk Sub-Wilayah Mekong yang lebih besar. Workshop Peningkatan Kapasitas yang diselenggarakan di masa pandemi Covid-19 ini, dilakukan dengan metoda daring melalui aplikasi zoom meeting room. Workshop diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari berbagai institusi pemerintahan, institusi HAM di tingkat Nasional (NHRIs), para akademisi, Lembaga (LSM) swadaya masyarakat nasional dan regional, anggota dari korps diplomatik. Komnas HAM turut mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti kegiatan ini.
Workshop dibuka Yuyun Wahyuningrum selaku Ketua Kegiatan sekaligus Perwakilan Indonesia untuk AICHR. Kegiatan dilanjutkan dengan
presentasi oleh D.S.P Gina See, Ketua Unit Perdagangan Manusia di Royal Brunei Police Force, dan Darlene Pajarito, Justice System Director ASEAN-ACT. Dua orang narasumber tersebut membawakan materi terkait pendalaman pemahaman tentang perdagangan manusia dan respon dari ASEAN. Pembicara lainnya adalah Karen Gomez Dumpit yang membahas tentang Hak Asasi Manusia dan kaitannya dengan isu kesetaraan HAM dan gender. Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini berakhir pukul 17.00 WIB.
Pada hari kedua kegiatan menghadirkan 5 (lima) pembicara yaitu Dr. Ratchada Jayagupta, Nurul Qoiriah, Wirawan Mosby, Jaksa Lilian Doris Alejo, Among Resi, Wiliem Pretorius, dan Yeni Setiati. Pada hari kedua bahasan fokus pada persoalan gender khususnya perempuan dan anak, serta masalah community policing. Berdasarkan paparan oleh para pembicara ditemukan fakta bahwa anak dan perempuan menjadi pihak yang paling rentan terlibat human trafficking. Selain itu, dijelaskan pula tentang konsep community policing sebagai upaya sistematis denganmerangkul kemitraan untuk masyarakat secara proaktif mengatasi kondisi langsung yang menimbulkan masalah keamanan publik. Hal ini mencakup isu seperti kejahatan, kekacauan sosial, dan ketakutan akan kejahatan. Konsep community policing ini tidak hanya dapat dilaksanakan oleh komunitas khusus unit kepolisian, tetapi juga oleh unit polisi lainnya yang menjalankan peranan sama dalam masyarakat.
Pada hari terakhir, Rabu, 25 Agustus 2021, workshop semakin menarik dengan kehadiran 10 orang pembicara. Adapun materi yang disajikan dikemas dengan
Recording Yuyun, AICHR ID Dollaya - TH Fiari Larasati PJ - ID Leave
Peserta Peningkatan Kapasitas Bersama AICHR tentang Perdagangan Manusia dan Hak Asasi Manusia: Pendekatan Pemolisian Masyarakat untuk Identifikasi Korban dan Pencegahan Perdagangan Orang yang dilaksanakan secara daring.
diskusi interaktif antara pemateri, moderator, dan peserta. Para pemateri masih membahas masalah gender, community policing, dan TPPO di kalangan para pekerja migran serta upaya upaya yang telah dilakukan oleh beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Selain diskusi interaktif berupa tanya jawab, dalam workshop tersebut juga dilakukan diskusi kelompok. Para peserta yang terdiri atas ratusan orang dari berbagai negara anggota ASEAN tersebut, dikelompokkan menjadi tujuh kelompok besar. Masingkelompok diberikan masing materi diskusi berupa pertanyaan maupun masalah untuk dibahas, lalu diharapkan internal kelompok menunjuk salah satu anggotanya untuk menjadi moderator dan reporter dengan tugasnya masingmasing. Moderator sebagai diskusi, pemandu sementara reporter merupakan orang yang
Kegiatan ini pada pokoknya bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan kepada para peserta tentang pelaksanaan pemolisian masyarakat dalam upaya identifikasi korban dan pencegahan perdagangan orang.
nantinya akan menjelaskan hasil diskusi di hadapan para peserta workshop lainnya.
Setelah mengikuti workshop AICHR, para peserta memperoleh pengetahuan tentang konsep community policing dengan pendekatan identifikasi korban sebagai upaya pencegahan TPPO. Selain itu, para peserta juga mendapat kesempatan untuk berinteraksi dan memperoleh berbagai pengetahuan yang berasal dari pengalaman peserta dari berbagai negara di ASEAN ini. (Lisnawati/Yuli Asmini).
Sebelas Bentuk Pelanggaran HAM dalam Penyelenggaraan Asesmen TWK
MISINASIONAL HAK ASASTMANUSIA Hamas Kommas HAM Official zoom
ntukmenjalankan fungsi U pemantauan yang disebutkan dalam Pasal 89 Undang- UndangNomor39Tahun1999tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, melakukan permintaan keterangan, permintaan dan penerimaan barang bukti, penyusunan dan analisis temuan faktual, serta pendalaman ahli, dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan perwakilan Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP-KPK), pada 24 Mei 2021, terkait permasalahan dan dugaan pelanggaran HAM dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status Pegawai KPK. Proses tersebut berdampak pada 75 orang pegawai yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Adapun mekanisme kerja penanganan pengaduan itu berlangsung dalam kurun waktu 25 Mei hingga 15 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam Keterangan Pers Nomor: 027/ HM.00/VIII/2021.
Komnas HAM menyelenggarakan Konferensi Pers: "Laporan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM atas Dugaan Pelanggaran HAM dalam Alih Status Pegawai KPK melalui Asesmen TWK", Konferensi itu dihadiri oleh Ketua dan Seluruh Komisioner Komnas HAM. Acara itu digelar secara luring dan daring pada Senin (16/07/2021).
Pada Senin, 16 Agustus 2021, Komnas HAM menggelar Konferensi Pers penyampaian Laporan atas temuan tim Pemantauan dan Penyelidikan serta rekomendasi Komnas HAM atas pengaduan Wadah Pegawai KPK. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Wakil Ketua Eksternal, Amiruddin, Wakil Ketua Eksternal, Munafrizal Manan, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Beka Ulung Hapsara, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, M. Choirul Anam, Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Sandrayati Moniaga, serta Komisioner Mediasi, Hairansyah.
Dalam kegiatan itu dijelaskan mekanisme kerja tim. Sebagai langkah awal, Tim Pemantauan Komnas HAM melakukan permintaan keterangan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak-pihak terkait. Di antaranya dari pihak pengadu beserta kuasa hukumnya, pegawai dan
pimpinan KPK, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dinas Psikologi Angkatan Darat (Dispsiad), serta satu lembaga yang meminta agar tidak disebutkan.
Komnas HAM juga melakukan permintaan dan penerimaan barang bukti untuk memperjelasdan melengkapi pengaduan yang diterima. Adapun barang bukti yang diterima oleh tim berupa dokumen-dokumen tertulis, seperti berita acara, kontrak, notulensi rapat, salinan surat-surat permohonan koordinasi, dan lain-lain. Dokumen lainnya yang juga diterima antara lain draf Rancangan Peraturan Komisi (Raperkom) dalam beberapa versi beserta catatannya, potongan gambarberupae-mail,grupdiskusidan lainnya. Selain itu terdapat pula, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mandiri yang disiapkan oleh kuasa hukum, salinan peraturan terkait dan klipingan media massa terkait permasalahan tersebut serta kronologis peristiwa dan buktibukti terkait. Dari seluruh hasil temuan yang ada, Tim Komnas HAM kemudian menyusun, menguji dan melakukan
analisis terhadap temuan-temuan faktual tersebut. Selanjutnya, Tim melakukan pendalaman ahli untuk membuat makin terang peristiwanya dengan mengundang ahli Psikologi, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara.
Dalam keterangan persnya Komnas HAM menyatakan jika ditinjau dari prinsip-prinsip dasar HAM, dan melihat keseluruhan konstruksi peristiwa, maka penyelenggaraan asesmen TWK, dinilai sebagai sebuah peristiwa pelanggaran HAM. Setidaknya, terdapat 11 (sebelas) bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, yaitu hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak atas privasi, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, sertahakataskebebasanberpendapat. (Niken Sitoresmi/Yuli Asmini)
Komnas HAM dan Para Guru Besar Membahas TWK
Feri nabilamenam Humas Komnas. Beka Ulung Haps. Ruswiati Suryasa. Sigit Riyanto Remove Pin Recording
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, M. Choirul Anam saat menghadiri diskusi dengan para guru besar. Acara itu diselenggarakan di Ruang Pleno Utama Komnas HAM pada Senin, 14/06/21.
omnas HAM akan terus K berkomunikasi dengan berbagai untuk pihak menguatkan argumentasi Komnas HAM atas kasus yang diadukan oleh 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ucap Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Mohammad Choirul Anam didampingi Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Gatot Ristanto dan Koordinator Bidang Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan Endang Sri Meilani, saat Komnas HAM melakukan audiensi dengan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia.
Audiensi itu digelar untuk melihat pandangan dan sikap para guru besar atas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). Audiensi digelar secara daring melalui aplikasi zoom meeting dan secara luring di Ruang
Pleno Utama, Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021.
Beberapa guru besar yang hadir dalam audiensi itu adalah Azyumardi Azra, Sigit Riyanto, Sukron Kamil, Supriadi Rustad, Susi Dwi Harjanti, Ruswiati Suryasaputra, Atip Latipulhayat, dan Hariadi Kartodihardjo.
Mengawali audiensi Anam mengatakan bahwa Komnas HAM telah melakukan pendalaman dan pemeriksaan ke berbagai pihak terkait pengaduan 75 orang pegawai KPK atas hasil tes TWK. Komnas HAM juga telah mendapatkan sejumlah informasi yang diberikan oleh BKN termasuk alur proses penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Selanjutnya, Komnas HAM akan terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait sebagai respon dari aduan yang telah diterima Komnas HAM.
Azyumardi Arza mengatakan bahwa para guru besar belum membahas persoalan tersebut secara khusus. Guru besar mendukung Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus 75 orang pegawai KPK. Kasus ini akan menjadi negative legacy yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo dalam sistem birokrasi kepegawaian.
Menutup Audiensi, Anam megucapkan terima kasih atas dukungan dan analisis yang diberikan oleh para guru besar. Hal ini sangat membantu Komnas HAM dalam memperkuat argumentasi Komnas HAM. Komnas HAM akan mengungkapkan kasus ini dari hulu ke hilir, tidak hanya diujungnya saja. Komnas HAM saat ini sedang mendalami background dan konteks dari segi prosedur, substansi, hukum, kontekstual dan lain-lain. (Feri Lubis)
Penyelesaian Sengketa untuk Akses Keadilan yang Lebih Luas
unun kholisa Nok Mia Audinia nova nere Rani Setiowati Tri H DPP
emasuki semester II tahun M 2021, pandemi Covid-19 belum juga berakhir. Kondisi tersebut berdampak terhadap penanganan kasus HAM, khususnya terkait mekanisme penanganan mediasi oleh Komnas HAM.
Suasana saat melakukan diskusi online dispute resolution (ODR) yang dilakukan secara daring pada kamis, (22/07/2021).
Menilik hal tersebut, Komnas HAM mulai mengembangkan penyelesaian sengketa secara online atau online dispute resolution (ODR). Hal ini dilakukan agar proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dapat tetap berjalan di masa pandemi Covid-19. Di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan ODR telah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa, "Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui mediasi komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan".
Implementasi ODR memang masih menghadapi tantangan dan hambatan. Untuk mendapatkan informasi, penjelasan, serta masukan terkait tantangan implementasi ODR, Komnas HAM melakukan diskusi dengan para ahli, pendamping pengadu, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Diskusi itu dihadiri oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (Sepaham), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Diskusi itu dilakukan untuk menjawab tantangan terkait pelaksanaan mediasi online.
Komnas HAM RI akan membuat semacam panduan tata tertib atau pedoman pelaksanaan ODR. Pedoman dibutuhkan untuk menciptakan kesamaan pemahaman bagi semua pihak terkait pelaksanaan ODR.
Terkait akses jaringan sinyal serta alat keterampilan penggunaan
komunikasi, dapat memfasilitasinya dengan menyediakan alat penguat sinyal serta membuat pelatihan.
Akan membangun koordinasi dengan jejaring dan komunitas untuk mendampingi masyarakat di wilayah terkait. Selain itu, koordinasi juga dibangun melalui pemerintah daerah (Pemda) setempa. Pemda dapat membantu pelaksanaan ODR dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan apabila pemda tersebut bukan merupakan pihak yang bersengketa dalam kasus yang sedang dimediasi.
Apabila memungkinkan, pengadu dapat didampingi ketika dilaksanakan ODR. Komnas HAM RI melakukan identifikasi terlebih dahulu kepada organisasi dapat yang dianggap memberikan asistensi kepada pengadu. Asistensi diberikan baik sebelum mediasi, saat proses mediasi berlangsung dan setelah mediasi dilakukan Hal itu sangat penting karena akan berimplikasi terhadap kondisi psikologis para pihak. Selain itu juga untuk mencegah adanya intervensi dari luar kepada pengadu.
Mediasi Komnas HAM mulai mengembangkan penyelesaian sengketa secara online atau online dispute resolution (ODR). Hal ini dilakukan agar proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dapat tetap berjalan di masa pandemi Covid-19.
Kehadiran ODR membantu memastikan kerja-kerja Komnas HAM bisa tetap berjalan efektif di masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan ODR menjadi alternatif untuk mewujudkan acces to justice yang lebih luas. (Rumpun Mutiara Simorangkir/Feri Lubis)
Komnas HAM: Ratifikasi OPCAT Sejalan dengan Amanat Konstitusi
raktik dan penyiksaan P perlakuan sewenang-wenang serta merendahkan martabat manusia (ill treatment) masih terus terjadi dan berulang di Indonesia. Banyaknya kasus tindak kekerasan oleh aparat memerlukan kebijakan riil dalam mendukung ratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT).
Foto: Suasana saat Seminar Publik: "Kenali dan Cegah Penyiksaan, Wujudkan Segera Ratifikasi OPCAT" yang berlangsung secara daring, Jumat (25/6/2021)
Berdasarkan data Komnas HAM RI periode Januari-Desember 2020 tercatat 2.841 kasus aduan dari masyarakat. Kepolisian menjadi pihak yang paling banyak diadukan hingga mencapai 758 kasus. Beberapa di antaranya tergolong tindak kekerasan dan/atau tergolong penyiksaan oleh aparat. Oleh karena itu, pada Jumat 25 Maret 2021, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, Ombudsman RI, serta Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, yang tergabung dalam Kerja Sama Untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) menyelenggarakan Seminar Publik: "Kenali dan Cegah Penyiksaan, Wujudkan Segera Ratifikasi OPCAT".
“Saya ingin tegaskan bahwa penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya masih terjadi pada proses penangkapan, pemeriksaan dan penahanan," ujar Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM RI Amiruddin dalam Seminar tersebut. Ketiga jenis tindakan tersebut, diakui Amir, kerap terjadi di tempat-tempat penahanan, tempat-tempat yang tidak bisa diakses secara terbuka atau tempat-tempat menyerupai penahanan di mana kebebasan seseorang tercabut.
Lebih lanjut, Amiruddin juga menyatakan praktik-praktik menjadi salah penyiksaan satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. "Kalau kita bicara tentang realitas yang terjadi, praktik dan tindakan tidak penyiksaan manusiawi lainnya sudah berada di situasi yang mengkhawatirkan," ucap Amiruddin.
Pemerintah RI telah meratifikasi the United Nations Convention Against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) melalui UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Namun, hampir 23 tahun UU ini lahir belum menjadi rujukan dalam pencegahan tindakan penyiksaan dan perlakuan sewenangwenang serta merendahkan martabat manusia (ill treatment) di Indonesia.
Adanya jaminan hak untuk bebas dari penyiksaan melalui ratifikasi OPCAT merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan. “Upaya kita mendorong ratifikasi OPCAT ini sesungguhnya adalah sejalan dengan amanat konstitusi kita," ucap Amiruddin.
OPCAT atau Protokol Opsional Konvensi MenentangPenyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat sejatinya hadir untuk melengkapi upaya pencegahan penyiksaan sesuai dengan UNCAT dan menjadi alat praktis untuk membantu negara-negara dalam melaksanakan kewajiban internasional mereka berdasarkan UNCAT dan hukum kebiasaan internasional.
Upaya kita mendorong ratifikasi OPCAT ini sesungguhnya adalah sejalan dengan amanat konstitusi kita
OPCAT bertujuan mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dengan membentuk sebuah sistem yang terdiri dari kunjungan berkala ke seluruh tempattempat penahanan di dalam yurisdiksi dan kendali dari negara peserta dan, dasar atas kunjungan-kunjungan ini, memberikan rekomendasirekomendasi dari ahli-ahli nasional maupun internasional kepada pihakpihak berwenang dari negara peserta mengenai cara dan langkah-langkah pencegahan penyiksaan.(Amanda Maholeti/Indah Wulandari)
Komnas HAM Bersama KJRI Kuching Bahas Persoalan HAM
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bertemu Plt. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Sarawak, Malaysia, Hasani Edelin membahas Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sarawak Kamis, (04/11/2021).
etua Komnas HAM Ahmad K Taufan Damanik bertemu Plt. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Sarawak, Malaysia,Hasani Edelin untuk membahas persoalan dan kondisi terkini Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal menetap dan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Sarawak pasca gelombangpemulangan akibat pandemi Covid-19. Pertemuan yang berlangsung di Wisma Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat, pada Kamis, 4 November 2021, ini membahas nasib WNI berstatus tidak berdokumen atau pendatang asing tanpa izin.
Pada pertemuan tersebut, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan bahwa Komnas HAM menaruh perhatian terhadap persoalan ini. Oleh karena itu, penting untuk menggali dan memetakanpermasalahanWNI/ PMI di Sarawak guna mencari solusi terbaik.
Pada kesempatan ini, Plt. KJRI
Kuching, Sarawak, Malaysia, Hasani Edelin memaparkan hingga saat ini diperkirakan masih terdapat sekitar 138.952 WNI/PMI yang berada di seluruh Sarawak. Sebelumnya dalam kondisi pandemi Covid-19 terdapat arus kepulangan WNI/PMI yang cukup drastis dari Sarawak, Malaysia, ke Indonesia melalui tiga PLBN resmi yaitu Entikong, Aruk, dan Nanga Badau, di antaranya pada tahun 2020 terdapat sebanyak 45.067 orang dan per-tanggal 30 September 2021 terdapat 28.509 orang.
Dari jumlah 138.952 WNI/PMI yang masih berada di Sarawak tersebut, diperkirakan lebih dari 65.000 WNI/ PMI masih berada di Sarawak, dan dari jumlah tersebut sebanyak 30% atau 23.000 WNI berstatus ilegal atau dalam bahasa setempat Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI). "Keberadaan KJRI merupakan realisasi kehadiran negara dalam perlindungan WNI/PMI di luar negeri," kata Hasani Edelin.
Dalam presentasinya disebutkan bahwa masalah yang dihadapi PMI pada umumnya adalah terkait
permasalahan dokumen paspor, tidak tahan kerja, pengurusan gaji, perlakuan tidak layak, dan lain-lain. KJRI menangani kasus aduan dengan cara negosiasi secara kekeluargaan sampai pelaporan kepada aparat Sarawak dan / atau Indonesia. Karena kedekatan ciri fisik serta budaya, KJRI juga banyak menangani kasus stateless people yang dilaporkan oleh Pemerintah Sarawak.
Selain itu, KJRI memiliki shelter untuk menampung WNI dengan tipologi kasus, yaitu: melarikan diri dari rumah majikan karena pekerjaan tidak sesuai kontrak/yang dijanjikan; kerja terlalu berat/gaji tidak dibayar/ dibayarsebagian;diberhentikan kerja secara sepihak; kasus serahan pihak polisi antara lain korban ketenagakerjaan; korban eksploitasi seks komersial; tidak memiliki dokumen; kekerasan domestik; kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO); dan anak WNI yang dihukum pidana.
Mendengar persoalan-persoalan tersebut, Ahmad Taufan Damanik mencermati proses imigrasi. Menurutnya, perlu ada review terkait dengan imigrasi di Indonesia dan Malaysia sebagai upaya pencegahan dan meminimalisir keberulangan.
Terkait dengan tingginya jumlah WNI/PMI ilegal dengan kategori tanpa dokumen atau undocumented, Ahmad Taufan Damanik mengusulkan adanya review regulasi. "Kita perlu mencari solusi terkait dengan regulasi, agar pemrosesan dokumendokumen lebih cepat dan lebih murah. Biaya mahal menjadi salah satu penyebab besar mengapa banyak pekerja ilegal," ujar Ahmad Taufan Damanik.
Hadir dalam pertemuan ini Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat Nelly Yusnita, Kepala PLBN Entikong Victorius, serta jajaran pejabat dan staf KJRI Kuching. (Anisa Arum Putri)
Kolaborasi Penanganan Pengaduan Hak Perempuan dan Hak Anak
Wakil Ketua Komnas HAM Munafrizal Manan bertemu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KemenPPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Kantor Kementerian PPPA Jakarta, Senin (1/11/2021).
akil Ketua Komnas HAM W Munafrizal Manan, yang juga ex-officio Subkomisi Penegakan HAM, melakukan pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Kantor Kementerian PPPA Jakarta, Senin, 1 November 2021.
Pertemuan ini membahas koordinasi penanganan pengaduan mengenai hak perempuan dan hak anak yang diterima Komnas HAM. Berdasarkan data di Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM, jumlah pengaduan dengan korban perempuan yang diterima hingga September 2021 mencapai 91 kasus. Angka ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 sebanyak 69 kasus dan tahun 2019 sebanyak 36 kasus. Tipologi kasus yang diadukan dengan jumlah tertinggi pada tahun 2021 di antaranya terkait masalah perceraian, kekerasan, dan intimidasi.
Sementara untuk pengaduan dengan korban anak, hingga September 2021 sebanyak 27 kasus, angka ini lebih rendah dibandingkan
tahun 2020 sebanyak 49 kasus. Tipologi kasus dengan korban anak yang diterima Komnas HAM pada 2021, yaitu: dikeluarkan dari sekolah secara sewenang-wenang; dipersulit dan diskriminasi mendapat fasilitas Pendidikan; penahanan ijazah; dikeluarkan dari sekolah karena isu keyakinan; intimidasi keluarga untuk memeluk keyakinan; pelecehan seksual; eksploitasi anak; penganiayaan oleh tenaga pendidik; intimidasi terhadap anak korban pelecehan; diskriminasi terhadap anak disabilitas; dan penelantaran anak oleh orang tua kandung.
Namun tidak semua pengaduan yang diterima Komnas HAM terkait isu perempuan dan anak dapat ditindaklanjutikarenatidakmemenuhi syarat formal sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau tidak memenuhi syarat administratif menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan. Komnas HAM menyarankan pengadu agar menyampaikan pengaduannya ke instansi yang lebih relevan dan efektif untuk menindaklanjutinya. Misalnya, untuk kasus yang terdapat unsur pidana dilaporkan ke kepolisian,
dan untuk kasus yang lainnya agar diadukan pada Pusat Pelayanan Terpadu PengaduanPerempuan dan Anak (P2TP2A). Terkait aduan mengenai anak agar dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atau P2TP2A.
Komnas HAM perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian PPPA guna memastikan efektivitas tindak lanjut pengaduan oleh P2TP2A di berbagai pemerintahan daerah yang berada di bawah supervisi Kementerian PPPA. Kedua belah pihak setuju menjalin sinergi dan kolaborasi atau kerja bersama sesuai ranah tugas dan fungsi masing-masing untuk menindaklanjuti pengaduan dari para korban.
Dalam pertemuan itu turut hadir Staf Khusus Menteri PPPA I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, Deputi Bidang Pelindungan Hak Perempuan Ratna Susianawati, Deputi Bidang Pelindungan Khusus Anak Nahar. Sementaraitu, turut hadir dariKomnas HAM yaitu: Koordinator Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM Imelda Saragih; Analis Pengaduan Ceria Alamiyati dan Nisa Arralinar. (Annisa/Indah Wulandari)
Menjalin Kemitraan demi Pemulihan Hak-Hak Korban
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik melakukan pertemuan khusus dengan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma'mun Amir di Kantor Pemprov Sulawesi Tengah, Selasa (28/9/2021).
ubernur Sulteng “G termasuk kepala daerah yangprogresif yang berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan pelanggaran HAM yang berat," ucap Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam acara konferensi pers usai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Komnas HAM dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin, 30 Agustus 2021.
Sasaran kerja yang bakal ditangani bersama antara Komnas HAM dan Pemprov Sulteng, yaitu: terkait verifikasi permohonan dan menerbitkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKPHAM); pembe-
rian bantuan medis dan psikososial kepada korban pelanggaran HAM yang berat; serta komunikasi dengan SKPD dan UPT terkait pemberian bantuan kepada korban pelanggaran HAM yang berat.
Selain itu, kerja sama dengan Pemprov Sulteng ini juga sebagai upaya mengawal operasi-operasi anti-terorisme yang berpotensi membuka aksi radikalisme di area tersebut. Terutama di lapangan masih didapati warga sipil dan anak-anak yang menjadi korban salah tangkap ataupun terimbas konflik bersenjata dalam penanganan kasus terorisme ini.
Komnas HAM mencermati adanya kecenderungan pemegang mandat penindakan terorisme mengabaikan
prosedur hukum yang berlaku. Hal ini merujuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme (Perkap Penindakan Terorisme) yang menyatakan adanya aspek "proporsional" dan "nesesitas" sebagaimana tertulis pada Pasal 3 huruf b dan huruf c. Selain itu, Perkap tersebut mengatur mekanisme negosiasi demi menghindarkan korban anakanak dalam Pasal 17 ayat (1).
"Komnas HAM dan mitra kerja terkait lainnya akan berupaya memastikan proses penanganan kasus oleh aparat negara di Sulawesi Tengah, terutama di Poso, berjalan secara transparan. Langkah ini diperkuat dengan komitmen pemenuhan atas hak-hak hidup
Komnas HAM bersama LPSK bertemu Pemerintah Provinsi Jateng untuk membahas penegakan dan pemajuan HAM di wilayah Jawa Tengah bertempat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (25/5/2021).
yang mendasar dari para korban sebagai kompensasi atas dasar kemanusiaan," tutur Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik
Seiring dengan proses kerja sama dengan Pemprov Sulteng, Pemprov Jawa Tengah juga telah menyepakati komitmen yang sama. Diawali pertemuan Ketua Komnas HAM RI dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada akhir Mei 2021, pihak Pemprov Jawa Tengah, Komnas HAM RI, dan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan rapat pembahasan substansi. Ketiga pihak berkonsolidasi untuk menyesuaikan kesepakatan dengan pelaksanaan pemberian bantuan bagi korban di sektor kesehatan, administrasi kependudukan, dan penjaminan sosial.
"Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu prosesnya memang panjang. Namun, Komnas HAM optimis dengan kerja sama ini, kita menyepakati upaya assessment dan sinkronisasi unsur-unsur dalam penyelesaian kasus supaya hakhak dasar korban terpenuhi secara optimal bersama pemerintah daerah,"
kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.
Upaya untuk menjalin kemitraan dengan beberapa pemda yang dilakukan oleh Komnas HAM ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025. Di dalamnya, Kepala Negara Republik Indonesia telah memberikan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Namun, afirmasi hak asasi masih terbatas kepada empat kelompok sasaran, yaitu: perempuan; anak; penyandang disabilitas; dan masyarakat adat.
"Di luar empat kelompok sasaran itu, seperti korban pelanggaran HAM yang berat dan korban bencana, pemerintah tetap memiliki kewajiban HAM seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa segala upaya pelindungan, penegakan, dan pemajuan HAM dilaksanakan oleh pemerintah," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.
Setelah menjalin kerja sama dengan Pemprov Sulteng dan Pemprov Jawa Tengah, Komnas HAM akan melanjutkan menjalin kemitraan dengan sejumlah pemda yang potensial untuk diajak bekerja sama seperti Pemprov Sumatra Utara, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Timur. Upaya menjalin kemitraan untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM, terutama korban kasus pelanggaran berat HAM, diharapkan bisa menjadi sinergi yang positif dan dapat diimplementasikan segera.
Bila suatu saat hak-hak korban pelanggaran HAM bisa pulih dan terpenuhi maka itu menunjukkan ada tindakan yang sungguh-sungguh dari negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warga negaranya. Bila itu tercapai maka hal tersebut akan memberikan citra positif Indonesia di dunia internasional. Bahkan sangat mungkin pada suatu saat nanti banyak negara lain yang akan berguru kepada Indonesia dalam pelaksanaan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM. Semoga. (Indah Wulandari, Sri Rahayu).
Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM di Sulawesi Tengah
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik melakukan pertemuan khusus dengan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma'mun Amir di Kantor Pemprov Sulawesi Tengah, Selasa (28/5/2021).
emerintah Indonesia P telah membuka peluang untuk upaya pemulihan dan bantuan penunjang kepada korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat beserta korban bencana supaya mendapatkan hak-hak hidup yang mendasar secara optimal.
Pemerintah Indonesia telah membuka peluang untuk upaya pemulihan dan bantuan penunjang kepada korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat beserta korban bencana supaya mendapatkan hak-hak hidup yang mendasar secara optimal.
Dasar hukum hak atas pemulihan dan reparasi tercantum dalam sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional yang sekarang diterima secara luas oleh berbagai negara di dunia. Di antaranya adalah DeklarasiUniversal HakAsasi Manusia (DUHAM) Pasal 8, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 2, Konvensi Internasional
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Pasal 6, Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.
"Pemulihan terhadap korban kejahatan, termasuk korban pelanggaran HAM yang berat dan korban tindak pidana terorisme, merupakan tanggung jawab negara untuk hadir memberikan pelindungan dan penegakan hak asasi manusia kepada para korban," ucap Presiden RI Joko Widodo dilansir via YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 16 Februari 2020.
Merespon pernyataan dari Presiden RI tersebut Komnas HAM segera melakukan kegiatan pemetaan dengan mengutamakan daerah yang memiliki pengaduan kasus pelanggaran HAM yang berat dan pemimpinnya berkomitmen tinggi melakukan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yangberat. Kegiatan
pemetaan ini dalam rangka untuk mengetahui dan menjalin kemitraan atau kerja sama guna pemulihan hakhak korban. Upaya dari Komnas HAM berhasil mendapatkan data beberapa pemda yang potensial untuk diajak kerja sama yaitu: Sulawesi Tengah; Jawa Tengah; Jawa Barat; Jawa Timur; dan Sumatra Utara.
Berdasar data potensial tersebut, sebagai langkah awal, Komnas HAM melakukan kunjungan kehormatan (audiensi) ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Audiensi tersebut diterima oleh Rusdy Mastura Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam audiensi kedua belah pihak - Komnas HAM dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah – memiliki pandangan yang serupa bahwa jika pimpinan daerah mempunyai perspektif HAM yang komprehensif maka setiap kebijakannya akan berorientasi terhadap pemenuhan hak-hak hidup, hak berpolitik, hak memeroleh sumber perekonomian hak serta berpendapat dan berekspresi secara adil dan berimbang.
Audiensi yang dilakukan dalam rangka penjajakan kerja sama tersebut mendapat respon positif dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng). Pemprov Sulteng berkomitmen untuk mendukung pemulihan program serta memberikan penunjang bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM dan Pemprov Sulteng kemudian menyepakati melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) kerja sama tentang "Pemberian Bantuan kepada Korban Pelanggaran HAM yang Berat." Kerja sama ini merupakan tindak lanjut hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat oleh Tim Pelanggaran HAM yang Berat (Tim PHB) Komnas HAM sebagai upaya nyata mengakselerasi penyelesaian kasus serta mendukung pemulihan korban. (Fajar Ahmad Setiawan, Sri Rahayu)
Monitoring Kasus Bentrokan TNI dan Polri di Kasonaweja
Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan pemantauan sengketa lahan
ada 12 April 2020 telah terjadi P bentrokan antara anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Desa Kasonaweja, Kecamatan Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua. Bentrokan ini diduga disebabkan oleh kesalahpahaman di antara mereka yang berakhir dengan penembakan oleh anggota Satgas Pamrahwan Yonif 755/20/3-Kostrad terhadap anggota Polres Mamberamo Raya sehingga tiga orang anggota Polri yakni Briptu Marcelino Rumaikewi, Bripda Yosias Dibangga, dan Briptu Alexander Ndun meninggal dunia.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, di bulan yang sama, keluarga 3 (tiga) korban bentrokan mengadu ke Komnas HAM Perwakilan Papua. Aduan diterima langsung Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Frits B Ramandey, Kepala Subbagian Pelayanan Pengaduan Melchior S Weruin, Yudha Aprilianto, dan Johana Tukayo.
"Hal-hal yang diminta oleh pengadu kepada Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua saat itu kurang lebih terkait perkembangan kasus, sejauh mana proses hukum terhadap peristiwa ini, perkembangan
proses hukum terhadap aktor yang melakukan provokasi terhadap memfasilitasi peristiwa tersebut, pertemuan dengan Kapolda menyangkutpermintaan keluarga untuk menyampaikan kronologi kejadian yang sejelas-jelasnya, juga untuk memberitahukan informasi sidang lanjutan di Merauke kepada keluarga serta untuk memantau sidang tersebut," kata Yudha Aprilianto, Analis Pelanggaran HAM Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua.
Satu tahun berselang, dilaksanakan sidang pada 3 Agustus 2021 yang merupakan sidang kedua dengan agenda pembacaan dakwaan. Namun, sidang ditunda karena ketidakhadiran terdakwa.
Tim Komnas HAM Perwakilan Papua dipimpin Melchior, bersama Yudha mendatangiPengadilan Militer III-19 Jayapura untuk memantau pelaksanaan sidang kedua tersebut. "Pada sidang pertama tanggal 27 Juli 2021 kami tidak hadir karena kurangnya informasi," ucap Yudha.
Lebih lanjut, Tim Komnas HAM Perwakilan Papua menerima informasi dari oditur pengganti, M. Mulyono bahwa saat ini para terdakwa tidak ditahan karena masa
penahanannya sudah selesai (masa penahanan maksimal 200 hari). Kelima terdakwa saat ini sedang berada di kesatuannya, di Merauke.
Dalam sidang tersebut, salah satu keluarga korban, Merlin Rumaikewi (kakak kandung mendiang Briptu Marcelino Rumaikewi) menyatakan kekecewaannya terhadap Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan Oditur Militer III-19 Jayapura karena sudah dua kali dilakukan penundaan sidang dengan alasan yang sama. Menurutnya, ketidakhadiran terdakwa menunjukkan para ketidakseriusan institusi militer menangani kasus ini.
Komnas HAM Perwakilan Papua memastikan akan terus mengawal kasus ini dan terus memantau agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura dapat mengadili kasus ini secara transparan dan akuntabel demi tercapainya keadilan sesuai nilainilai dan prinsip HAM. "Komnas HAM Perwakilan Papua akan terus memantau perkembangan proses hukumnya, namun saat ini terkendala dengan waktu dan tempat dikarenakan persidangan mulai Agustus kemarin dilaksanakan di Merauke," ucap Yudha. (Utari Putri Wardanti/Sri Rahayu)
Menjajaki Pembuatan Perjanjian Kerja Sama
Pertemuan terkait Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Perwakilan Aceh dengan Kapolda Aceh, Selasa (09/11/2021).
ntuk mewujudkan pemajuan U dan penegakan HAM di Indonesia Komnas HAM tidak dapat bekerja sendiri. Komnas HAM membutuhkan kerja sama dengan lembaga lain, salah satunya Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Jalinan kerja sama Komnas HAM dengan Polri telah dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman pada 20 April 2021. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua Komnas HAM RI (Drs.Ahmad Taufan Damanik, M.A.) dan Kepala Kepolisian Negara RI (Jenderal Polisi Drs.Listyo Sigit Prabowo, M.Si.) dengan Nomor 03/MoU-KH/ IV/2020 dan Nomor NK/9/IV/2021 tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia.
Menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut, pada 9 November 2021, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh Sepriady Utama, didampingi Subkoordinator Pelayanan Pengaduan Komnas HAM Perwakilan Aceh Mulia Robby Manurung beserta staf Eka Azmiyadi dan Sari Melati melakukan pertemuan dengan Kapolda Aceh dalam hal ini diwakili oleh Wakapolda Aceh Brigadir Jenderal Polisi Raden Purwadi. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direskrimum Komisaris Besar (Kombes) Polisi Ade Harianto, Dirintel Kombes Polisi Suharjo, dan Kabid Propam Kombes Polisi Iskandar. Pada pertemuan dibahas penjajakan perjanjian kerja sama dan sharing informasi.
Pada pertemuan tersebut pada prinsipnya Polda Aceh bersedia untuk menindaklanjuti MoU tersebut melalui perjanjian kerja sama dan akan ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang Hukum Kombes Polisi Wika Hardianto
bersama Komnas HAM Perwakilan Aceh untuk segara membahas dan menyusun draf perjanjian kerja sama dengan merujuk pada MoU Komnas HAM dan Polri.
Perjanjian kerja sama bersifat lebih teknis dan dapat ditindaklanjuti bersama, untuk tahap awal Polda Aceh sangat terbuka dalam melakukan kegiatan-kegiatan bersama terutama terkait dengan sosialisasi HAM dikalangan internal Polri (Polda Aceh), termasuk sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta memasuki pemahaman/instrumen
HAM dalam kurikulum Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh.
Padapertemuantersebutjugadibahas terkait kesiapan Polda Aceh untuk terus bekerja sama dengan Komnas HAM dan saling bertukar informasi mengenai kasus-kasus yang ditangani oleh kepolisian namun juga dilaporkan ke Komnas HAM. Komnas HAM dalam kesempatan ini menyampaikan saran dan rekomendasi kepada Polda Aceh untuk menyampaikan ke publik terkait kasus-kasus yang diselesaikan jajarannya melalui mekansime restorative justice1, hal ini dikhususkan pada kasus-kasus yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk diselesaikan melalui restorative justice. (Sri Mauliani).
1 Restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Penguatan Jejaring HAM di Sumatera Barat
D:PENGUATANJEJARINGHAMDISUMBAR Hotel Grand Zuri Padang, I Juli z021
Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat Sultanul Arifin dan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat R. Andika Dwi Prasetya dalam FGD Penguatan Jejaring HAM Sumatra Barat (8/7/2021)
omnas HAM perwakilan K Sumatra Barat mengadakan Forum Group Discussion (FGD) "Penguatan Jejaring HAM di Sumatra Barat" di Hotel ZHM Premiere Padang, 8 Juli 2021. FGD ini dihadiri berbagai instansi dan lembaga masyarakat yang berfokus pada HAM khususnya di Sumatra Barat seperti Kejaksaan Tinggi Padang, Pengadilan Tinggi Padang, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatra Barat, Polda Sumatra Barat, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang, juga lembaga/ organisasi masyarakat seperti LBH Padang, PBHI Sumatra Barat, Nurani Perempuan, dan Walhi Sumatra Barat.
FGD ini bertujuan untuk memenuhi FGD ini bertujuan untuk memenuhi pelindungan,pemenuhan, serta pemajuan HAM di Sumatra Barat
sebagaimana tertuang dalam UU Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Acara terbagi menjadi dua sesi, sesi pertama dibuka oleh Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatra Barat Sultanul Arifin yang membahas mengenai Standar Norma dan Pengaturan (SNP) sebagai acuan prinsip-prinsip HAM. Sesi ini juga menjadi tempat sharing para undangan dan/ataunarasumber mengenai permasalahanpermasalahan HAM yang terjadi di Sumatra Barat.
Permasalahan HAM yang muncul dalam diskusi seperti polemik HAM pembangunan jalan tol di Sumatra Barat, dalam diskusi terungkap bahwa ada oknum yang bermain dalam proyek ini sehingga banyak masyarakat yang menerima ganti rugi yang bukan haknya. Permasalahan lain yang juga dibahas adalah tertutupnya informasi yang rawan
menimbulkan konflik di masyarakat, kriminalisasi yang semakin marak terjadi serta persoalan perempuan dan anak.
Sesi kedua FGD adalah sesi Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatra Barat R. Andika Dwi Prasetya yang memberikan paparan diskusi mengenai Implementasi RANHAM di Sumatra Barat berdasarkan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025. Fokus Aksi HAM Daerah Tahun 2021 adalah empat kelompok sasaran yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Selain itu juga dilaporkan evaluasi aksi HAM tahun 2020 di mana masih ada daerah di Sumatra Barat yang belum melaporkan aksi HAM sesuai dengan format laporan yang sudah disampaikan. (Satrio Dani Triyoga/ Sri Rahayu)
Penelitian tentang Praktik Penyiksaan
Pengumpulan data penelitian di Pontianak (20/08/2021).
erja Sama untuk Pencegahan K Penyiksaan (KuPP) yang terdiri dari lima lembaga, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan(KomnasPerempuan),dan Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan penelitian praktik penyiksaan dan perlakuan buruk dan tidak manusiawi di tiga wilayah, yaitu: Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi); Sumatera Utara; dan Kalimantan Barat. Untuk Wilayah Kalimantan Barat, Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat mengambil peran untuk melakukan penelitian ini.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bagian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM bekerja sama dengan Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat mengadakan kegiatan pengumpulan data penelitian tentang praktik penyiksaan dan perlakuan buruk dan tidak manusiawi di wilayah
Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim peneliti di Pontianak selama tiga hari (Rabu- Jumat, 18-20 Agustus 2021). Data aduan 2018-2020 yang diterima Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat merupakan salah satu data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Tercatat ada tujuh kasus aduan tentang praktik penyiksaan yang dilakukan pihak kepolisian di Kalimantan Barat. Kegiatan pengumpulan data tersebut menghadirkan beberapa narasumber, baik yang mengalami penyiksaan secara langsung maupun yang melihat dan/atau mendengar kejadian penyiksaan. Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat, Nelly Yusnita, memberikan pengantar kepada para narasumber dengan menyampaikan tujuan diadakannya kegiatan tersebut. "Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi dari para narasumber untuk mengidentifikasi pola penyiksaan yang dilakukan pihak kepolisian Kalimantan Barat," kata Nelly Yusnita. Nelly Yusnita menyampaikan bahwa identitas dari para narasumber terjaga kerahasiaannya.
Selama empat hari (24-27 Agustus 2021) di Kubu Raya, Tim Peneliti melaksanakan kegiatan pembuatan laporan awal penelitian tentang praktik penyiksaan dan perlakuan buruk dan tidak manusiawi di wilayah Kalimantan Barat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyimpulkan pola praktik-praktik yang terjadi di lapangan mengenai perlakuan pihak kepolisian dalam memahami batasan atau standar yang berlaku. Juga untuk menyimpulkan faktor penyebab dan pendorong adanya praktik penyiksaan itu.
Hasil dari laporan awal penelitian ini adalah merumuskan beberapa usulan rekomendasi Komnas HAM kepada kepolisian wilayah Kalimantan Barat untuk melarang praktik penyiksaan dan PKTMMM, memastikan seluruh Satuan Kerja Tindak Pidana Umum menjalankan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, dan merekomendasikan unit-unit pengaduan internal kepolisian untuk menyelesaikan kasus penyiksaan dan PKTMMM melalui proses hukum yang berlaku. (Lita Anggareni/Sri Rahayu)
Menyoal Pemenuhan Pengungsi Konflik Pelauw
Audiensi di Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku pada Rabu (08/09/2021)
omnas HAM Perwakilan K Maluku menerima audiensi dari Angkatan Muda Hatuhaha Wailepia Pelauw (AMHW-Pelauw) di Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku, Air Salobar, Ambon, Rabu, 8 September 2021.
Audiensi tersebut diterima oleh Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku Benediktus Sarkol, didampingi staf Jusmalinda Holle, Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Latuconsina. Sedangkan dari pihak AMHW-Pelauw, hadir antara lain ketua umum Erdi Rizal Tualepe didampingi pendiri LAPPAN Baihajar Tualeka.
AMHW-Pelauw menyampaikan bahwa sejak peristiwa konflik di Negeri (Desa) Pelauw sembilan tahun lalu, Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah belum memberikan perhatian kepada korban kerusuhan dan pengungsi. Padahal jumlah pengungsinya mencapai ribuan orang yang tersebar sampai ke Kota Ambon.
"Hingga kini mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah pusat, Provinsi Maluku, maupun Kabupaten Maluku Tengah," ujar Erdi Rizal dalam
audiensi tersebut.
Pihak AMHW-Pelauw berharap Komnas HAM dapat membantu para korban dan pengungsi konflik Pelauw sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi.
Menanggapi hal tersebut, Komnas HAM akan mendesak pemerintah agar segera memenuhi hak-hak pengungsi dari Pelauw. Apalagi, Komnas HAM sendiri telah memantau dan menangani kasus konflik Negeri Pelauw sejak tahun 2012.
"Pada April 2012 Komnas HAM telah melaksanakan pemantauan dan penyelidikan terkait kasus bentrokan antar warga di Negeri Pelauw, di mana pada saat itu telah terjadi eksodus warga yang menempati Negeri Pelauw menuju Negeri Rohmoni dan Negeri Kailolo akibat pertikaian antar warga tersebut," kata Jusmalinda Holle.
Langkah awal yang dilakukan Komnas HAM pada waktu itu adalah memfasilitasi mediasi antar pihak yang bertikai di Pelauw. Namun karena salah satu pihak menolak ikut dalam mediasi, akhirnya Komnas mengeluarkan rekomendasi terkait kasus Pelauw kepada Ketua DPR RI,
Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Agama RI, dan Kepala Kepolisian RI pada tahun 2019.
Benediktus menegaskan bahwa pihak Komnas HAM akan terus mendorong agar pihak-pihak yang menerima rekomendasi dari Komnas untuk segera melaksanakan butirbutir dalam rekomendasi."Kami akan mendesak pemerintah agar melaksanakan rekomendasi yang kami keluarkan terkait kasus Pelauw. Komnas HAM juga akan meminta keterangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten terkait penanganan kasus Pelauw," kata Benediktus Sarkol.
Konflik di Negeri Pelauw terjadi karena perbedaan ideologi yang menyebabkan masyarakat Pelauw terbelah menjadi dua. Kelompok pertama adalah kelompok modernis yang dinamakan 'orang muka', kelompok kedua adalah kelompok yang mengedepankan nilai tradisi dan adat istiadat dalam kehidupannya yang dinamakan 'orang belakang'.
Kedua kelompok ini memiliki perbedaan dalam hal penetapan tanggal satu Muharram atau Tahun Baru Islam. Kelompok 'orang belakang' menggunakan sistem hisab yang biasanya hasilnya berbeda hingga 3-4 hari dibandingkan dengan perhitungan umum/pemerintah. Sedangkan 'orang muka' mengikuti pemerintah dalam hal penetapan satu Muharram.
Perbedaan ini mulai terjadi sejak tahun 1983, kemudian semakin meruncing pada tahun 2004 yang menyebabkan puluhan rumah rusak. Kemudian pada tahun 2011, kembali terjadi konflik yang menyebabkan puluhan rumah dibongkar dan jatuhnya korban jiwa. Puncaknya, pada Februari 2012, konflik terbesar menyebabkan enam korban jiwa, 402 rumah rusak, dan 1.171 jiwa dari 281 kepala keluarga mengungsi ke desadesa tetangga hingga kota Ambon. (Rudi Kurniawan/Sri Rahayu)
Dilema Pembela HAM: STS karena Paparan Peristiwa Traumatis
Eka Christiningsih Tanlain Penyuluh Muda Komnas HAM
rang, yang secara individual 0 maupun bersama-sama, melakukan kerja-kerja promosi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) disebut sebagai pembela HAM. Biasanya pembela HAM ini bekerja pada Lembaga HAM nasional atau pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Non Govermental Organitation (NGO) ditingkat lokal, nasional maupun internasional. Publik seringkali mengenal pembela HAM ini dengan istilah aktivis.
Salah satu pembela HAM yang dikenal masyarakat adalah Munir Said Thalib. Sampai dengan saat ini tragedi meninggalnya Munir masih menyisakan pertanyaan. Bagi sesama pembela HAM, tentu tidak hanya permasalahan bagaimana menuntaskan kasus Munir dan menegakkan keadilan, namun juga munculpertanyaan bagaimana pelindungan harusnya diberikan kepada parapembela HAM. Peristiwa wafatnya Munir pada 7 September 2004 yang melatarbelakangi Komnas HAM mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar tanggal 7 September ditetapkan sebagai Hari Pelindungan Pembela HAM Nasional. Pada 7 September 2021,Komnas HAM melalui keputusan sidang paripurna juga menetapkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM sebagai upaya mendorong pelindungan hak dan keamanan para pembela HAM.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudahmengeluarkan Deklarasi Pembela HAM pada 9 Desember 1998 yang berisi tentang hak pembela HAM dan tanggung jawab negara untuk melindungi upaya pemajuan dan penegakan HAM yang diperjuangakan para pembela HAM. Namun sampai saat ini para pembela HAM masih dihadapkan dengan berbagai ancaman bahkan serangan. Menurut data pengaduan
Komnas HAM, pada tahun 2020 ada 19 kasus pengaduan terkait ancaman dan/atau serangan terhadap pembela HAM.
Risiko lebih besar dihadapi jika pembela HAM itu adalah seorang perempuan. Kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender lainnya rawan dialami para perempuan pembela HAM. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan, pada tahun 2020 ada 36 kasus kekersan yang dialami oleh perempuan pembela HAM. Selain perempuan, risiko lebih tinggi dan spesifik terkait kerentanannya juga dialami oleh pembela HAM yang berasal dari kelompok rentan dan minoritas, yaitu: penyandang disabilitas; masyarakat adat; minoritas suku, agama, serta kepercayaan; minoritas orientasi seksual dan identitas gender; orang lanjut usia; anak-anak; pekerja migran; dan pengungsi atau orang-orang tanpa kewarganegaraan. (Komnas HAM, 2021).
Selain risiko keselamatan, menjadi pembela HAM juga harus berhadapan dengan risiko dampak psikologis karena paparan traumatis peristiwa yang terus menerus. Peristiwa pelanggaran HAM merupakan peristiwa yang traumatis bagi korbannya (OHHR, 2011) karena seringkali melibatkan unsur kekerasan di sana (Giller, 1999). Pembela HAM mendapatkan paparan peristiwa traumatis yang terus menerus ini ketika menerima atau menangani kasus dugaan pelanggaran HAM.
Beberapa dampak psikologis yang dapat terjadi yaitu vicarious trauma, compassion fatigue, dan secondary traumatic stress. Vicarious trauma (VT) menggambarkan perubahan negatif dalam kognisiyang dihasilkan dari mendengarkan pengalaman traumatis dari waktu ke waktu (Pearlman, 1990). VT ini berisiko dialami oleh orang yang sudah beberapa tahun bekerja sebagai pembela HAM. Sedangkan compassion fatigue (CF) mengacu pada kelelahan emosional yang dihasilkan dari tuntutan pekerjaan dan dari hubungan kerja dengan korban (Salston & Figley, 2003). Akibatnya pembela HAM menjadi susah berempati kepada korban.
Dampak psikologis selanjutnya adalah secondary traumatic stress (STS). STS adalah konsekuensi pada perilaku dan emosi karena mengetahui kejadian traumatis yang dialami orang terdekatnya (Figley, 1995). STS ini juga identik dengan "cost of caring".
Meskipun ada beberapa dampak psikologis pada pembela HAM, namun sampai dengan saat ini belum banyak yang mengetahui atau memberikan perhatian pada dampak psikologis karena bekerja sebagai pembela HAM ini. Dalam penelitian pun, masih belum banyak penelitian yang mengangkat isu dampak psikologis pada pembela HAM. Di Indonesia, penelitian pada pembela HAM pernah dilakukan pada tahun 2004 pada 43 staf dari enam NGO yang mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan.
Penelitian ini menemukan bahwa 13 orang mengalami burnout, 12 orang mengalami STS, dan 6 orang mengalami burnout serta STS. Dari 43 orang, hanya 12 orang yang rendah tingkat burnout dan STS-nya.
Penelitian yang didukung oleh Lembaga Penelitian dan Masyarakat Unika Pengabdian Atma Jaya kemudian mencoba mengidentifikasi faktor risiko dan gejala STS pada pembela HAM yang bekerja di salah satu lembaga HAM nasional. Penelitian tersebut menemukan bahwa faktor risiko terjadinya STS tersebut yaitu beban kerja yang berat, jam kerja yang panjang, frekuensi paparan kasus dan kontak dengan pengadu yang meningkat, menangani kasus yang berat, faktor pengadu, kurangnya dukungan dari lembaga dan empati (Tanlain & Sukmaningrum, 2021). Sedangkan gejala STS yang dialami pembela HAM antara lain selalu memikirkan pekerjaan, menjadi mudah emosi, memikirkan hal-hal buruk, menjadi kurang aktif dari biasanya, menghindari korban dan menyendiri.
STS yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak pada personal, profesional dan lembaga itu sendiri (Lusk & Terrazas, 2015). Pada kehidupan personal, pembela HAM seringkali membawa beban pekerjaan dalam kehidupan pribadinya sehingga menjadi mudah marah juga kepada anggota keluarganya. Sedangkan dalam kehidupan dan profesional, STS yang tidak ditangani dengan baik dapat memengaruhi kualitas pekerjaan pembela HAM itu sendiri. Tentu saja hal ini akan berdampak pada performa lembaga. Pembela HAM berkontribusi dalam upaya mendorong penghormatan, pelindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Jika mereka tidak dapat bekerja maksimal, maka upaya mendorong negara menjalankan kewajibannya juga akan terdampak. Sehingga penting untuk membuat mekanisme pencegahan dan penanganan STS maupun dampak psikologis lainnya pada pembela HAM.
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau Office of the United Nations High Commissioner
for Human Rights (OHCHR) telah merekomendasikan setiap lembaga memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan dampak psikologis ini. Tentu saja ini merupakan tantangan besar di Indonesia karena kesehatan jiwa sendiri belum menjadi perhatian pemerintah dan publik. Stigma terkait kesehatan jiwa seringkali membuat orang tidak mau mengakses layanan kesehatan jiwa yang tersedia dan hanya memendam sendiri masalahnya. Pada pembela HAM, hal ini diperberat dengan adanya konstruksi sosial untuk mementingkan kepentingan korban di atas kepentingan diri sendiri (Weinberg, 2013), sehingga tekanan yang dirasakan dianggap sebagai risiko pekerjaan(Tanlain & Sukmaningrum, 2021) dan tidak mau mengakses layanan kesehatan jiwa.
Dampak di atas adalah dampak psikologisyang dapat timbul ketika menangani kasus. Jika pembela HAM sampai mengalami ancaman atau serangan, tentu juga akan menimbulkan dampak psikologis tersendiri seperti posttraumatic stress disorder (PTSD). Kasus ancaman dan serangan pada pembela HAM, tentu akan berdampak juga pada psikologis pembela HAM lainnya. Mereka akan merasakan ikut terancam dan menjadi khawatir dengan keselamatan diri mereka sendiri.
Hadirnya SNP Pembela HAM, diharapkan mampu mendorong penghormatan hak dan pelindungan dari segala ancaman, serangan maupun dampak psikologis yang dapat terjadi pada diri mereka. Sudah saatnya pembela HAM mendapatkanperhatian karena mereka berkontribusi dalam upaya mendorong pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Lembaga dan organisasi HAM juga diharapkan mulaimemberikan perhatian pada dampak psikologis yang mengancam dengan membuat mekanisme pencegahan dan penanganannya.Pelatihan dan akses layanan kesehatan jiwa bagi pembela HAM dapat membantu mengurangi dampak psikologis yang terjadi, sehingga pembela HAM dapat bekerja lebih maksimal bagi pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.
Jalan Terjal Pendidikan HAM di Indonesia
Sri Rahayu Penyuluh Komnas HAM
"HAM HEM HOM HAM HEM HOM, pilih-pilih kasus aja teruus. HAM emang buat golongan tertentu"
"Komnas HAM kerjanya emang tebang pilih gini ya? Yang itu sibuk diurusin, yang ini diem-diem aja"
al senada dengan dua H komentar di atas akan sangat mudah ditemukan di kolom komentar media sosial Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM). Terlebih saat ada kasus-kasus yang menyorot perhatian publik secara luas. Ada banyak kemungkinan yang melatarbelakangi komentarkomentar tersebut. Setidaknya ada dua kemungkinan, satu memang sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja Komnas HAM dan dua adalah tidak meratanya pendidikan HAM. Tentu ada banyak lagi kemungkinan yang lain namun tulisan ini akan menyoroti pada aspek pendidikan HAM.
Apakah pendidikan HAM sepenting itu sehingga masuk dalam kategori kemungkinan di atas? Jawabannya adalah iya. Manusia secara individu pentinguntukmemahamipengalaman mereka dalam mengontrol tindakan dan kondisinya. Pendidikan HAM hadir ditujukan untuk mengembangkan pengetahun HAM, keterampilan, sikap, dan perilaku setiap individu dalam berkontribusi mewujudkan HAM untuk semua. Pendidikan HAM mendorong setiap individu untuk memahami dan menerapkan norma, prinsip, dan nilai HAM.
Pendidikan HAM sama pentingnya dengan penegakan HAM serta memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemajuan dan pelindungan secara efektif pada semua aspek HAM. Pendidikan HAM merupakan faktor strategis dalam
memajukan dan menegakkan HAM yang bukan hanya merupakan upaya untuk menyebarluaskan wawasan HAM saja, namun juga penciptaan agar HAM menjadi bagian terintegrasi dari seluruh lapisan masyarakat dan terinternalisasidalamkehidupan bermasyarakat sehari-hari. Seluruh upaya ini juga merupakan bagian dari pencegahan dan lebih jauh diyakini dapat mengurangi terjadinya pelanggaran HAM. Meskipun jika pelanggaran HAM terlanjur terjadi, pendidikan HAM akan membantu setiaporanguntuk mengetahuihaknya yang terlanggar dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya.
Pendidikan HAM tidak berasal dari ruang hampa, ada proses kesepakatan demi kesepakatan di antara negaranegara di dunia untuk pemberlakuan dan pengembangan pendidikan HAM. Ada beberapa tonggak sejarah dalam perkembangannya, dimulai dari tahun 1948 saat Deklarasi Universal HAM (DUHAM) disepakati dunia. Pada pembukaan deklarasi ini jelas menyampaikan bahwa setiap individu dan setiap organ pada masyarakat berhak berusaha untuk dirinya melalui cara pengajaran dan pendidikan untuk memajukan penghormatan terhadap hak dan kebebasannya. Lebih jauh, DUHAM kembali menguatkan jaminan ini melalui Pasal 26. Pendidikan HAM juga disebutkan dalam kovenan dan beberapakonvensiinternasional seperti pada Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya Pasal 13, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Pasal 7, dan masih banyak lainnya.
Tonggak selanjutnya adalah pada Deklarasi dan Program Aksi Wina tahun 1993 dan merupakan inti dari sejumlah inisiatif lain dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk pada Dekade Pendidikan HAM PBB (1995-2004). Pada 10 Desember 2004, Majelis Umum PBB memprakarsai Program Dunia untuk Pendidikan HAM. Tujuan dari program ini adalah untuk mempromosikan pemahaman bersama tentang prinsip-prinsip dasar dan metodologi pendidikan HAM, juga untuk menyediakan kerangka kerja sebagai panduan dalam beraksi. Program ini dibagi menjadi dua fase yaitu, fase pertama(2005-2009)berfokus pada sekolah dasar dan menengah, sedangkan fase kedua (2010-2014) berfokus untuk pendidikan tinggi dan pada program pelatihan hak asasi manusia yang ditujukan kepada guru dan pendidik, pegawai negeri, aparat penegak hukum, dan militer.
Poinpentingdalam sejarah pendidikan HAM adalah diadopsinya Deklarasi PBB tentang Pendidikan dan Pelatihan HAM pada tahun 2011. Deklarasi ini menegaskan kembali prinsip dan standar perjanjian HAM sebelumnya dan mengakui pentingnya pendidikan dan pelatihan HAM untuk jaminan pelindungan dan pemenuhan HAM. Pasal 1 Deklarasi ini dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengetahui, mencari, dan menerima informasi tentang semua aspek HAM dan kebebasan fundamental dan harus memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan HAM itu.
Sebagaimana dalam Instrumen dan Mekanisme HAM Internasional, meksipun Deklarasi ini bersifat tidak mengikat secara hukum namun mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Deklarasi menekankan negara-negara di dunia memiliki komitmen moral atau komitmen politik untuk mematuhi isi Deklarasi. Begitu juga dengan Indonesia yang merupakan anggota PBB. Komitmen PemerintahIndonesia dalam mematuhi Deklarasi tentang Pendidikan dan Pelatihan Hak Asasi Manusia ini tercermin jelas pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di antara empat fungsi Komnas HAM pada Pasal 89 UU ini, dua fungsi merupakan kerja-kerja pemajuan HAM yaitu pengkajian dan penelitian, serta yang terutama dalam unsur pendidikan HAM adalah fungsi penyuluhan.
Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah apakah hanya cukup dengan komitmen yang terwujud dalam UU tersebut? Tentu jawabannya adalah tidak. Perlu implementasi yang didukung sumber daya mumpuni
serta monitoring dan evaluasi yang baik. Bagaimana upaya-upaya Komnas HAM dalam menjalankan fungsi pendidikan HAM ini? Jauh sekali pada Maret 1997, Komnas HAM menyelenggarakan lokakarya dan menetapkan rencana strategis pendidikan HAM di Indonesia untuk lima tahun ke depan (sampai 2002). Selanjutnya, Komnas HAM terus berupaya melakukan pendidikan HAM melalui berbagai program dengan berbagai media dan berbagai sasaran kelompok.
Pendidikan HAM yang dilakukan Komnas HAM setidaknya dibagi menjadi dua kategori yaitu pelatihan dan kampanye.Untuk pelatihan HAM, kriterianya adalah target jumlah sasaran yang kecil (maksimal 25-30 orangperpelatihan),durasiwaktuyang relatif lama sekitar satu minggu dalam pertemuan luring dan bisa mencapai 3-4 minggu jika dilakukan secara daring, cakupan materi yang luas dan dalam, serta metode monitoring dan evaluasi yang terprogram secara berkesinambungan. Dari segi isu, pelatihan HAMyangdilakukan Komnas HAM setidaknya dibagi menjadi pelatihan HAM dasar dan pelatihan HAM tematik (pelatihan HAM tema kelompokminoritas,pelatihan HAM tema hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, pelatihan polisi berbasis HAM, dll). Sasaran kelompok dari pelatihan HAM ini juga biasanya khusus dan menyesuaikan dengan tema yang diangkat, misalnya pelatihan polisi berbasis HAM tentu sasarannya adalah polisi dan/atau pelatih polisi. PelatihanKabupaten/KotaHAM, sasarannya adalah aparat pemerintah daerah dan masyarakat sipil di daerah tersebut. Untuk memudahkan dan sebagai panduan, pelatihan HAM didukung dengan adanya manual atau modul pelatihan terkait.
Terkait kampanye HAM, Komnas HAM melakukan berbagai upaya melalui penyuluhan, publikasi media cetak maupun digital, atau pun pencetakan alat-alat kampanye yang disebarluaskan kepada khalayak ramai. Berbeda dengan pelatihan HAM, kriteria dari penyuluhan adalah target jumlah sasaran yang besar, durasi waktu yang singkat (sekitar 2-3 jam), cakupan materi yang padat namun terfokus, serta metode monitoring yang spontan
seperti melalui survei singkat dll. Sasaran penyuluhan adalah individu dan kelompok. Komnas HAM juga menerima kunjungan studi atau wawancara dari siswa/mahasiswa/ lembaga/organisasi baik secara luring maupun daring, yang bersurat formal maupun yang tidak. Untuk publikasi cetak, tidak terhitung berapa puluh ribu eksemplar buletin, majalah, jurnal, dan buku yang telah diproduksi oleh Komnas HAM dan telah disebarluaskan kepada masyarakat umum maupun stakeholder terkait. Begitujuga dengan alat-alat kampanye HAM seperti kaos, mug, mousepad, tas, dll.
Sejak Komnas HAM berdiri pada tahun 1993 sampai dengan 2021 upaya-upaya pendidikan HAM terus dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Seluruh sumber daya yang ada dikerahkan oleh Komnas HAM, terutama oleh Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan. Namun secara matematis seluruh sumber dayainitidaksebandingdenganjumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270, 20 juta jiwa. Sedangkan sampai dengan 2021, penyuluh HAM yang dimiliki oleh Komnas HAM adalah sebanyak sepuluh orang. Atau kalau pun kita mau bandingkan dengan jumlah pegawai di Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan yang berjumlah 40 orang, tentu sangat jauh dari jumlah ideal.
Tapi apakah semua akan ideal jika jumlah penyuluh HAM di Indonesia diperbanyak sampai perbandingan dengan jumlah penduduk Indonesia adalah 1:100 orang? Tentu tidak, dukungan lain selain sumber daya manusia sangat diperlukan seperti pemahaman setiap orang tentang pentingnya pendidikan HAM, dukungan anggaran, dan penentuan prioritas lembaga-lembaga HAM nasionaluntukmenjadikanpendidikan HAM memiliki urgensi yang sama dengan penegakan HAM. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah terjadinya kebakaran lebih baik daripada memadamkan api kebakaran?
Pencegahan Penyiksaan: sebuah pengalaman
Anton Pradjasto Program Manager Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan
ersoalan pencegahan P penyiksaan bukan persoalan baru di Indonesia maupun di dunia. Berangkat dari gerakan untuk mengeradikasi penyiksaan masyarakat dunia mendeklarasikan dan kemudian melahirkan konvensi menentang penyiksaan, yang di dalamnya mengatur kewajiban negara untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya penyiksaan dan ill treatment. Pada 1998, Indonesia meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, persis karena tingginya praktik tersebut selama masa-masa represif dan dengan meratifikasi bertekad untuk mengeradikasi, mencegah terjadinya kembali tindak penyiksaan dan ill treatment tersebut. Pada 2008, Pelapor Khusus Manfred Novak yang mengunjungi Indonesia menemukan adanya praktik-praktik penyiksaan di Indonesia terutama di kantor-kantor polisi di Jakarta dan sekitarnya serta sejumlah wilayah lain. Persoalannya apa relevansi membicarakan hal ini hari ini, dan apa yang telah dan harus dilakukan.
Masih berlangsung. Hingga masa kini tindak penyiksaan masih terus terjadi saat penangkapan terduga pelaku kejahatan, interogasi, saat dalam rumah tahanan maupun lapas. Komnas HAM menyebutkan misalnya kasusHerman,diKalimantan Timur dan Lutfie di Jakarta Barat. tahanan penuh Ruang-ruang melebihi kapasitas yang tersedia (overcrowded) mengakibatkan terbengkalainya hak hak dasar hunian, dan dapat dikategori sebagai perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
Masih adanya kondisi yang kondusif bagi terjadinya pelanggaran HAM termasuk tindak penyiksaan, seperti sistem hukum pidana yang ada dan budaya kekerasan yang masih melekat pada sebagian aparat kepolisian. Meski telah terdapat beberapa putusan pengadilan
yang mengeliminir bukti yang diperoleh melalui penyiksaan, belum ada aturan yang tegas yang tidak membenarkan alat bukti yang diperoleh melalui intimidasi, tekanan atau penyiksaan. Adanya peraturan ini dapat mendorong pencarian pembuktian tanpa kekerasan atau penyiksaan.
Apakah ada regulasi yang melarang penyiksaan dan ill treatment?
Sesungguhnya penyiksaan dan tindakan serta hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia merupakan serangan paling serius terhadap harkat dan martabat manusia. Karena seriusnya tindakan ini bagi martabat manusia, hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Larangan melakukan penyiksaan merupakan norma internasional dan memiliki status sebagaijus cogens; status yang langka dalam hukum internasional. Ada konsensus moral di seluruh dunia bahwa penyiksaan tidak bisa dibenarkan dan tidak ada keadaan tertentu yang dapat membenarkan perbuatan tersebut.
Larangan ini dapat ditemukan di ratusan konstitusi negara, dalam berbagai keputusanpengadilan maupun lembaga-lembagahak asasi yang memiliki otoritas tinggi seperti Komite HAM PBB, Komite Anti Penyiksaan, Komisi HAM Eropa dan Amerika, Pengadilan HAM Eropa, Pengadilan Pidana Internasional untuk Eks Yugoslavia dan Pengadilan Pidana Internasional Rwanda. Di Indonesia sendiri larangan ini diatur dalam UUD 1945 (Pasal 28 ...) dan bersifat non-derogable (Pasal ..) yang artinya tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, juga dalam UU HAM (Pasal..) dan UU Pengadilan HAM di mana tindak penyiksaan merupakan salah satu bentuk tindakan dari kejahatan terhadap kemanusian. Instrumen-instrumen HAM yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia seperti KIHSP, CAT, CEDAW, CRC jelas-jelas melarang tindak penyiksaan. Di tataran yang lebih spesifik terdapat Perkap yang melarang tindak penyiksaan oleh aparat kepolisian.
Bagaimana pecegahan yang efektif untuk mengurangi resko terjadinya penyiksaan?
Penyiksaan paling mungkin terjadi ketika korban diasingkan/dijauhkan/ ditutup dari setiap kontak dengan dunia luar. Pengamanan bagi individu yang ditangkap atau ditahan penting untuk mengurangi risiko terjadinya penyiksaan. Pengamanan tersebut berupa pelindungan hukum, penerimaan pengaduan dan kunjungan regular ke tempat-tempat tahanan dalam rangka pengawasan.
Kunjungan ke berbagai tempat tahanan lapas, rutan, rumah tahanan sementara di kantorkantor kepolisian untuk melakukan pemeriksaan memungkinkan ditemukannya potensi-potensi sistemik terjadinya penyiksaan dan ill treatment. Misalnya, persoalan overcrowded yang dapat mencapai 40% hingga 200% dari kapasitas yang tersedia. Di satu sisi menjadi faktor risiko terjadinya perbuatan/ penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan marbat karena berdampak pada buruknya asupan makanan, sanitasi, ketersediaan pencahayaan dan ventilasi, dan keamanan tempat penahanan itu sendiri. Belum lagi besarnya anggaran yang harus disediakan negara untuk menjamin ketersediaan makanan dan minuman yang layak dan keamanan bagi tahanan maupun bagi petugas. Ketika terjadi bencana entah bencana gempa, kebakaran atau bencana lainnya dampak buruk yang mungkin terjadipun semakin besar. Di sisi lain persoalan kepadatan penghuni yang berlebihan ini dipengaruhi oleh sistem penghukuman pidana yang diterapkan. Tidak semua pelanggaran norma-norma hukum harus berujung pada pidana penjara.
Melalui dialog konstruktif persoalanpersoalan seperti ini sesungguhnya bisa dicari jalan keluarnya bersama. Ketersediaan bangunan baru bisa menjadi pilihan; pembatasan
penghukuman pidana penjara, rehabilitasi maupun alternatif penghukuman dapat menjadi pilihanpilihan yang bisa diambil oleh para penegak hukum.
Kunjungan juga menilai kembali berbagai prosedur yang diterapkan agar tidak terjadi penyiksaan maupun illtreatment,sepertiprosedur mengenai penangkapan, penahanan atau detensi, interogasi tersangka, maupun prosedur penerapan disiplin terhadap warga binaan. Misalnya bagaimana pengamanan individu pada jam-jam dan hari-hari pertama penangkapan/penahanan, ketersediaan CCTV saat interogasi, atau kemungkinan kontak dengan pihak luar entah keluarga, teman, dokter maupun pengacara di tahanan sementara di kepolisian maupun penahanan yang berjangka panjang seperti di lapas.
| Ketersediaan individu ditahan secara legal, di | peraturan | bahwa |
| tempat-tempatyangterdokumentasi, keluarga dan teman diberitahu soal | tyangterdok | umentasi, |
| penahanan secepatnya, pengadilan | yang bersangkutan dihadapkan | ke |
| secepatnya, pengadilan memiliki | dihadapkan secara tepat serta | ke |
| pengadilan memiliki pengacara maupun dokter sangat | secara tepat serta hakuntukbertemu | pat serta |
Telur dan ayam
Banyakperjanjianinternasional yang mengharuskan negara untuk mengambil serangkaian tindakan pencegahan guna mengurangi risiko terjadinya penyiksaan. Dua perjanjian terbesar menyangkut hal ini adalah Konvensi Menentang Penyiksaan (biasa disingkat CAT/Convention Against Torture) yang seperti telah dijelaskan di atas, sudah menjadi bagian dari hukum nasional karena sudah diratifikasi oleh Indonesia dan Protokol Pilihan dari Konvensi Menentang Penyiksaan (biasanya disingkat OPCAT/Optional Protocol of the Convention Against Torture).
| Pencegahan menitikberatkan pada kekuasaan | pada | ||
| menitikberatkan | pada | kekuasaan | |
| terhadap | hukum dari negara dan persekusi | ||
| terhadap penyiksaan. Negara misalnya wajib | tindak | kejahatan | |
| untuk membuat regulasi yang | asi yang | ||
| diperlukan dan mengkriminalisasi, | minalicasi. | ||
| menghadapkan | engadilan. | ||
| dan menghukum | pengadilan | ||
penyiksaan. Misalnya tersedianya hukum, aturan, prosedur mengenai penangkapan,detensi/penahanan, atau interogasi serta jaminan hak untuk menantang keabsahan dari penahanan.
Sedangkan OPCAT menekankan pada mekanisme kunjungan ke tempattempat tahanan dan serupa tahanan untuk melakukan pemeriksaan dan menilai kembali berbagai peraturan yang memungkinkan terjadinya penyiksaan dan ill treatment. Jika di CAT terdapat Komite Anti Penyiksaan yang fungsinya mengimbangi negara, dalam OPCAT mekanismenya semata tertuju pada pencegahan. Indonesia belum ada mekanisme tersebut, namun ada inisiasi untuk membentuk mekanisme pencegahan penyiksaan nasional yang dilakukan oleh lima lembaga yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK dan Ombudsman RI yang bekerja sama untuk melakukan pencegahan penyiksaan.
Dari pengalaman dua sampai tiga tahun terakhir melakukan kunjungan ke berbagai lapas dan rutan, KuPP memberi masukan kepada Ditjen PAS dan lembaga terkait di dalamnya bagaimana negara dapat mencegah terjadinya penyiksaan dan ill treatment ditempat-tempat tersebut. Temuan-temuan didialogkan secara konstruktif, disampaikan pada publik sejauh disepakati bersama dan diharapkan ada tindak lanjut yang efektif: sebuah proses sebagaimana prinsip-prinsip NPM dalam OPCAT.
Proses ini paling tidak membangun kembali awareness akan urgensi perbaikan-perbaikan lapas dan rutan demi tidak terjadinya penyiksaan dan ill treatment dan pemahaman yang semakin baik dari semua pihak atas persoalan yang dihadapi secara kontekstual.
Dari pengalaman bersama tersebut pembelajaran yang dapat dipetik bukan pertentangan antara "memperbaiki dahulu kondisi tahanan baru membuka pengawasan“ atau "membuka pengawasan baru memperbaki", namun proses perbaikan dan pengawasan (oversight) dapat terus terjadi hingga akhirnya tercapai kondisi mendekati sempurna.
Menanti Negara Hadir Untuk Korban
Ono Haryono Analis Kebijakan dan Tim Tindak Lanjut Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat
Foto: Proses verifikasi korban melalui wawancara langsung | Sumber: Tim tindak lanjut penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM
omisi Nasional Hak Asasi K Manusia (Komnas HAM) adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwaperistiwa pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, berdasarkan kewenanganyang dimandatkan dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Saat ini ada sekitar 15 berkas hasil penyelidikan yang telah selesai yang telah diserahkan ke Jaksa Agung selaku penyidik dalam peristiwapelanggaranHAMyangberat. Tiga peristiwa pelanggaran HAM yang berat sudah diajukan ke Pengadilan HAM yaitu: Peristiwa Timor Timur; Peristiwa Tanjung Priok; dan Peristiwa Abepura. Seiring berjalannya waktu dan pemerintahan silih berganti, peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang telah selesai dilakukan oleh penyelidikannya Komnas HAM belum pernah diajukan lagi ke Pengadilan HAM.
Peristiwa pelanggaran berat HAM meninggalkanbanyak persoalan kemanusiaan. Hal itu disebabkan karena para korban memiliki posisi yang sangat lemah saat berhadapan dengan negara sebagai pelakunya.
Padahal, sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara, negara harus hadir pasca terjadinya pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran berat HAM. Selama 23 tahun pasca reformasi, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk menggali jalan penyelesaian atas tuntutan keadilan dari para korban. Namun, hal itu belum menghasilkan langkah berarti, baik karena minim dukungan politik maupun karena bersifat parsial dan kurang komprehensif.
Mekanisme penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat yang ada di Indonesia saat ini hanya melalui mekanisme yudisial/pengadilan, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) meng-ultra petita-kan UU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR). Praktis hal ini menambah panjang deretan penderitaan korban. Pintu masuk satu-satunya untuk mendapatkan hak atas keadilan semakin berlarut-larut. Korban sudah semakin banyak yang meninggal akan tetapi negara tak kunjung hadir. Peristiwa Tragedi 1965-1966 merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang tempusnya paling lama, usia peristiwa ini sudah
NIK WAYAT KORBAN ENAHANANdaa PENYIKSAAN Kampang /RW RT Kecamatio. Alamal Kabupaten Provin
mencapai 56 tahun. Para korban umumnya ditahan dan mengalami berbagai bentuk penyiksaan dan kekerasan tanpa proses pengadilan dengan tuduhan terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI).
Foto: Berkas Permohonan Surat Keterangan Korban pelanggaran HAM (SKKPHAM) | Sumber:Tim tindak lanjut penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM
Tambahan deretan panjang jumlah korban juga diperbanyak dengan peristiwa pelanggaran berat HAM yang bersifat massal, seperti Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS) dan beberapa peristiwa lainnya yang sampai sekarang belum ada penyelesaian. Labeling terhadap korban yang dianggap sebagai perusuh bahkan pelaku penjarahan dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998 tentu saja menambah luka dalam bagi keluarga korban. Alih-alih hendak merehabilitasi nama-nama korban, memberikan perhatian sedikit saja tidak ada, negara seperti enggan (unwilling) untuk menyelesaikan persolan peristiwa pelanggaran HAM yang berat.
Kebijakan pemerintah terkait dengan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat ini terlihat memiliki gap/ celah yang cukup dalam dengan korban-korban kejahatan lainnya, misalnya korban peristiwa terorisme, yang bahkan presiden memberikan secara langsung kompensasi kepada para korbannya. Korban peristiwa pelanggaran HAM yang berat, belum sampai pada titik itu (kompensasi) bahkan hanya sekadar meminta negara melakukan rehabilitasi nama baik saja belum bisa.
Kebijakan pemerintah yang ada terkait dengan korban pelanggaran HAM yang berat, masih didasarkan pada UU No. 31/2014 tentang Perubahan atas UU No. 13/2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, dan PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Rehabilitasi dan Restitusi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat serta PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Di mana dalam PP No. 7 Tahun 2018 dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk memberikan surat keterangan kepada korban pelanggaran HAM yang berat sebagai salah satu persyaratan untuk korban mendapatkan bantuan medis dan psikososial.
Atas dasar tersebut kemudian Komnas HAM RI mengeluarkan Peraturan Komnas HAM RI Nomor 004/ Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang terakhir telah diubah dengan Nomor 003 /KOMNAS HAM/ IX/2018.
Surat keterangan tersebut adalah Surat Keterangan Korban pelanggaran HAM atau SKKPHAM. SKKPHAM sedikitnya memuat dua hal penting, yaitu: pertama, sebagai wujud pengakuankeberadaan korban; kedua, membuka akses bagi korban untuk menerima bantuan medis dan psikososial dari LPSK.
Kendala Pemenuhan Hak-Hak Korban
Ada beberapa temuan komnas HAM terkait dengan kendala pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, yaitu:
1.Jumlah SKKPHAM yang dikeluarkan Komnas HAM dengan jumlah korban yang menerima layanan bantuan dari LPSK masih memiliki gap yang cukup besar.
tertentu, sehingga para korban yang berusia lanjut tidak bisa melanjutkan layanan bantuan medisnya.
2.Bantuan yang diberikan LPSK waktu dibatasi dengan rentang
3.Masih banyak korban dan keluarga korban belum mengetahui tentang SKKPHAM dan layanan bantuan yang diberikan LPSK, hal ini terkait dengan sosialisasi dan ketiadaan pendamping lapangan.
4.Pemrintah pusat dan daerah masih "sensitif" dengan isu pelanggaran HAM yang berat khususnya Peristiwa Tragedi 1965-1966.
5.Unit yang menangani pemenuhan hak korban di Komnas HAM masih bersifat ad hoc (terbatas waktu dan anggaran).
Catatan Penutup
Terbatasnya akses korban terhadap program layanan publik seperti kesehatan dan pemberdayaan ekonomi seharusnya menjadi pendorong pemerintah pusat dan daerah atas dasar kemanusiaan untuk memberikan layanan dasar kepada korban melalui program-program yang sudah tersedia sesuai dengan kondisi korban. Adanya sinergi antara Komnas HAM, LPSK dan pemerintah daerah untuk membantu korban melalui skema/program-program yang tersedia di daerah.
Merawat Ingatan Perjuangan Para Pembela HAM
Potret Marsinah (kiri), Salim Kancil (kanan) dan Munir Said Thalib (tengah), sang Pembela HAM di Indonesia.
ada 7 September 2021, Komnas P HAM telah mengusulkan tanggal 7 September sebagai Hari Pelindungan Pembela HAM kepada Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 7 September 2004 tokoh pembela HAM Munir Said Thalib meninggal dunia karena diracun. Usulan Komnas HAM tersebut hingga kini belum mendapat respon. Semangat dan ide pelindungan pembela HAM senantiasa harus terus dijaga dan dirawat agar keadilan dan kesejahteraan berbasis HAM terwujud di Indonesia. Sampai saat ini pembela HAM atau yang kerap disebut Human Rights Defender (HRD) masih sering mengalami berbagai ancaman, teror, tindak kekerasan, kriminalisasi, bahkan pembunuhan.
Tindak kekerasan dan kriminalisasi kepada para pembela HAM dapat dilihat berdasarkan data pengaduan Komnas HAM. Sepanjang 2020 datanya menunjukkan ada 19 kasus pengaduan terkait dengan pembela HAM. Jumlah ini tidak lebih baik dari situasi pembela HAM di tahun-tahun sebelumnya. Pelanggaran, ancaman, atau serangan tidak hanya ditujukan secara langsung kepada pembela HAM, namun dapat juga ditujukan terhadap keluarga, kerabat, sahabat,
atau orang-orang dekat di sekitar para pembela HAM.
Komnas HAM terus mendorong pengesahan Hari Pelindungan Pembela HAM pada 7 September setiap tahunnya. Pada 7 September 2021, Komnas HAM dalam Sidang Paripurna mengesahkan Standar Norma Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM (SNP Pembela HAM) yang telah disusun oleh Tim dari Bagian Pengkajian dan Penelitian.
Komnas HAM akan menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan momentum ini sebagai hari nasional. SNP Pembela HAM sendiri diharapkan bisa menjadi panduan bagi para pihak, khususnya penyelenggara negara dalam memahami peran dan fungsi pembela HAM dan mendukung upaya penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak pembela HAM. Selain itu juga digunakan sebagai kaidah serta tolok ukur untuk menilai kebijakan dan peraturan perundangundangan terkait perlindungan pembela HAM di Indonesia.
7 September Tanggal juga mengingatkan kembali peristiwa meninggalnya sosok aktivis Pejuang HAM Munir Said Thalib atau yang
Ketika saya berani shalat, konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin dan mengambil pilihan hidup yang sulit untuk memeriahkan perintah-perintah itu, seperti membela korban. Tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak berpihak kepada yang tertindas
Munir Said Thalib
akrab disapa Cak Munir. Pada 17 tahun silam, Cak Munir meninggal karena dibunuh dengan cara diracun dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Di masa hidupnya, Cak Munir menjadi pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik oleh Tim Mawar dari Kopassus setelah masa tergulingnya Soeharto dari pemerintahan. Seperti yang informasi dari www.merdeka.com, saat itu Munir menjadi target pembunuhan selanjutnya. Banyak asumsi menyebutkan bahwa dari Munir kebenaran tentang kasus penculikan itu akan terkuak.
Cak Munir dikenal sebagai salah satu Pembela HAM yang berani dalam bertindak. Beberapa kasus
Illustrasi Marsinah
pelanggaran HAM yang berhasil ditanganinya adalah kasus hilangnya 24 (dua puluh empat) aktivis dan mahasiswa di Jakarta (1997-1998), pembunuhan besar-besaran terhadap masyarakat sipil di Tanjung Priok (1984 hingga 1998), dan penembakan mahasiswa di Semanggi, Tragedi I dan II (1998-1999).
Tidak hanya Cak Munir, Salim Kancil yang memprotes penambangan pasir di desanya yaitu Desa Selok Awar- Awar sejak 2013 juga meninggal akibat dikeroyok dan disiksa kelompok preman pada 26 September 2015. Mayatnya hanya dibiarkan tergeletak begitu saja di pinggir jalan.
Sejak 2013, Salim Kancil bersama dengan warga mulai terdampak adanya tambang di daerahnya. Ia
dan warga tidak bisa menanam padi karena pertambangan tersebut yang merusak irigasi pertanian. Ia kemudian membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar yang terdiri dari 12 orang anggota dan mulai bergerak memprotes pertambangan pasir sejak awal 2015.
Memasuki September, Salim Kancil dan teman-temannya masih terusmenyuarakan advokasinya dan menggelar aksi damai untuk menuntut penghentian aktivitas truk bermuatan pasir dan berlanjut pada 25 September 2015 dengan mengadakan konsolidasi aksi penolakan tambang pasir. Namun sayang, aksinya itu berujung pada pengeroyokan dan penyiksaan pada dirinya yang berujung kematian.
Tak berhenti disitu saja, bahkan pada pertengahan 2020 kasusnya kembali mencuat karena Bupati Lumajang Thoriqul Haq yang membela hak tanah dari istri mendiang Salim Kancil, Tijah, dipolisikan ke Polda Jatim.
Jauh sebelum Cak Munir dan Salim Kancil terbunuh, masih banyak aktivis HAM yang memperjuangkan nasibnya dan orang lain lewat jalur independen dan cenderung menentang yang berkuasa yang harus rela hilang dan tidak kembali atau kembali dalam keadaan tidak bernyawa. Marsinah menjadi salah satunya. Seorang yang lantang menyuarakan tuntutan buruh atas kesejahteraan juga harus meregang nyawa di usianya yang cukup muda, 24 tahun. Nama Marsinah kini dikenal
Marsinah itu arloji sejati, tak lelah berdetak memintal kefanaan yang abadi: “kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layak, sebutir nasi."
Sapardi Djoko Damono (1993-1996)
sebagai pahlawan kaum buruh dan simbol keberanian melawan kesewenang-wenangan. Ia dikenang sebagai perempuan pembela hak asasi manusia yang energik dan vokal.
Marsinah memperjuangkan haknya dan kawan-kawan buruh untuk mendapatkan kenaikan upah 20% sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 1992. Namun, keberaniannya dalam membela hak-hak buruh ternyata berakibat buruk pada dirinya. Setelah melakukan aksi demo besama rekanrekannya, Marsinah menghilang dan beberapa hari kemudian, pada 8 Mei 1993 mayatnya ditemukan di hutan jati Wilangan, Dusun Jegong, Desa Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur dengan tubuh penuh luka tandatanda bekas penyiksaan berat.
Sampai saat ini, kasus Cak Munir, Salim Kancil dan Marsinah masih menjadi misteri dan penyelesaiannya menimbulkan kekecewaan bagi banyak pihak. Namun, di balik itu semua, namanya akan selalu terkenang. Semangatnyayang membara akan terus merasuk ke dalam hati setiap insan manusia. (Utari Putri Wardanti)
Partisipasi
Rusman Widodo Penyuluh HAM Komnas HAM
ragedi terbesar adalah T pembuatan kebijakan yang tidak partisipatif. Tanpa partisipasi yang akan lahir adalah kebijakan yang hanya akan menguntungkan sebagian kelompok dan merugikan pihak lainnya. Contoh kebijakan yang pembuatannya tidak partisipatif adalah Undang-Undang (UU) No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini mendapat penentangan dari berbagai pihak yang tidak dilibatkan dalam proses pembuatannya. Bahkan ketika sudah diundangkan pun tetap mendapat protes.
Kasus lainnya adalah UU No.8 Tahun 2016 tentangPenyandang Disabilitas. UU ini boleh dikatakan sebagai produk yang proses pembuatannya adalah partisipatif semu. Mengapa? Karena pada proses pembuatannya sudah melibatkan para pihak terkait terutama para penyandang disabilitas tapi pada saat diundangkan isinya berbeda dengan yang diharapkan para penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan ide, saran, dan gagasan yang disampaikan para penyandang disabilitas hanya diakomodir diawal, dibagian akhir diabaikan. Mengapa ini terjadi? Hal ini terjadi karena frame berpikir para pengambil kebijakan masih setengah peduli, belum sepenuhnya sadardan pedulibahwaparapenyandang disablitas memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya.
Kasus UU Cipta Kerja dan UU Penyandang Disabilitas tersebut menunjukkan para pembuat kebijakan belum sepenuhnya paham tentang perlunya perspektif hak asasi manusia (HAM) dalam pembuatan kebijakan, terutama terkait penerapan
prinsip HAM: partisipasi. Apa itu prinsip partisipasi?
Partisipasi menurut Wikipedia berasal dari bahasa Inggris yaitu "participation" adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta.
Dalam perspektif HAM, setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan terutama kebijakan yang akan berdampak kepada kehidupan dari individu yang bersangkutan. Hal tersebut bisa dilihat di Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas." Juga bisa dilihat di Pasal 28E angka 3 UUD 1945yangberbunyi,"Setiaporangberhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
Dalam pembuatan kebijakan, terdapat limatahapanyaitu:tahapanperencanaan; penyusunan; pembahasan; pengesahan atau penetapan; dan pengundangan.
Setiap warga negara merujuk pada Pasal 96 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berhak
memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan tersebut dapat disampaikan pada tahap perencanaan, tahap penyusunan, dan tahap pembahasan.
Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
Partisipasi masyarakat dalam pembuataan sampai kini terbilang masih rendah. Dengan partisipasi yang rendah maka akan lahir produk kebijakan berupa undang-undang atau peraturan yang tidak berkualitas. Dan tentu bertentangan dengannilai-nilai HAM. Produk kebijakan yang tidak berkualitas akan menimbulkan beberapa dampak, seperti, ketidakpuasan masyarakat, muncul gejolak sosial, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan legislatif, bahkan bisa memunculkan kerusuhan massal yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Partisipasi, sesuatu yang sederhana, yang sebenarnya dapat diterapkan dengan mudah bila ada goodwill dari mereka yang mendapat wewenang untuk membuat kebijakan. Tapi, mengapa mereka sering enggan menjalankannya? Sungguh tindakan mengabaikan prinsip partisipasi dalam pembuatan kebijakan ibarat menyimpan bom waktu yang suatu saat bisa meledak dan meluluhlantakkan negara ini.
RiGt PARTICIPATION THE RICHE TO PANYODAEI
MENDATAR
6. Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).
9. Semua orang adalah setara sebagai manusia. Secara spesifik Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa: "Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya".
10. Salah satu peristiwa pelanggaran HAM yang berat telah ditindaklanjuti hingga tingkat pengadilan HAM.
14. Tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
15. Salah satu prinsip hak asasi manusia dimana negara dan masyarakat di seluruh dunia seharusnya memahami dan menjunjung HAM.
16. Kabupaten yang menjadi pionir Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities) di Indonesia dan menjadi yang pertama memiliki Komnas HAM daerah.
18. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).
19. Forum tahunan yang bertujuan mempromosikan praktik-praktik baik tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis pada hak asasi manusia.
MENURUN
4. Kewajiban dan tanggung jawab negara, dalam sistem hukum HAM yakni menghormati, melindungi, dan ... HAM.
1. Salah satu fungsi Komnas HAM yang bertujuan untuk perdamaian kedua belah pihak.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperolah pengakuan atau keterangan.
3. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama.
5. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat
dan martabat manusia.
7. Program Komnas HAM yang menyasar sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip utama dalam pengorganisasian dan pengelolaan sekolah.
8. Nama akun podcast Komnas HAM.
11. Pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
12. Terbitan Komnas HAM.
13. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
14. Pelanggaran HAM yang dilakukan negara ketika negara tidak melakukan suatu tindakan atau gagal untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya.
17. Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
HariHAM Seduniake-73 10 Desember 2021
HAM, Toleransi dan Resiliensi di Tengah Pandemi Covid-19
Talkshow
Focus Group Discussion
Podcast
Kompetisi
Kuis
Pidato Presiden
Lokakarya Nasional
Pasal 28 J ayat 2 UUD 1945
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis