Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Wacana HAM Edisi II/Tahun XIX/2021

12 halaman · 12 halaman diproses dengan OCR · 9.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, PPID Komnas HAM Bangun Sinergi
  2. DARIMENTENG
  3. Wacana Utama
  4. Penegakan
  5. DAFTAR ISI
  6. Pemajuan
  7. Kerja Sama Antar Lembaga
  8. Perwakilan
  9. Sosok
  10. Alamat Redaksi:
  11. SUSUNAN REDAKSI
  12. Pengarah:
  13. Editor:
  14. Redaksi:
  15. Koresponden:
  16. Artistik:
  17. Sekretariat:
  18. MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, PPID KOMNAS HAM BANGUN SINERGI
  19. Pengembangan Kapasitas Staf PPID
  20. PPID Komnas HAM Bangun Sinergi
  21. Merawat Kesehatan Mental, Merawat Pelayanan Publik
  22. Jalan Panjang Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM
  23. Komnas HAM Respon Dugaan Penganiayaan di SPN Malut
  24. Komnas HAM melanjutkan Kajian Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Tahun Anggaran 2021
  25. Komnas HAM Lakukan Penyuluhan Melalui Podcast
  26. Pemetaan Stakeholder untuk Pengarusutamaan HAM
  27. Komnas HAM Perwakilan Maluku Kerja Sama dengan LBH GP Ansor Maluku
  28. 力 Watchdoc Meraih “Nobel Asia

MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM WACANAHAM

KOMNAS HAM ASONAL HAK ASAS PEJAHA PENGELOLA INFORMASI DAN PPID DOKUMENTASI

HAK ATAS INFORMASI ADALAH HAK ASASI MANUSIA

I. Laaharay N Meten, Jaarta Pusa To, Indnes

Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, PPID Komnas HAM Bangun Sinergi

Komnas HAM Merespon Aduan Dugaan Penganiayaan di SPN Malut

Komnas HAM Lakukan Penyuluhan Melalui Podcast

Pemetaan Stakeholder untuk Pengarusutamaan HAM

Komnas HAM Perwakilan Maluku Kerja Sama dengan LBH GP Ansor Maluku

Edisi 2

Tahun XIX/2021

DARIMENTENG

ak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasiyang diatur dalam Pasal 28 F Undang- H Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi ini juga tercantum pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 14 ayat (1) dan (2). Hal tersebut kembali ditegaskan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerapan atas UU Nomor 14 tahun 2008, kemudian diturunkan dalam Peraturan Komnas HAM Nomor 001C Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik yang menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komnas HAM. Melalui PPID, Komnas HAM telah melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi. Selain itu, juga membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam rangka pengelolaan informasi publik yang baik dan efisien agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Komnas HAM melalui PPID terus berupaya untuk melakukan optimalisasi mekanisme kerja, layanan dan permohonan informasi (database dan pengelolaannya), serta sistem dan dukungan kelembagaan. Sinergi yang baik dalam pelaksanaan setiap kegiatan senantiasa dibangun. Baik secara internal, antar bagian dan kantor perwakilan Komnas HAM, maupun pihak eksternal terkait, seperti Komisi Informasi Pusat (KIP), PPID Kementerian/Lembaga lainnya serta masyarakat umum. Hal ini dilakukan karena PPID dapat menjadi ujung tombak Komnas HAM dalam memberikan informasi kepada publik. Keberhasilan PPID bisa menjadi tolok ukur keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan Komnas HAM.

Tim redaksi Wacana HAM memandang perlu untuk menyampaikan ke publik terkait upaya Komnas HAM dalam membangun keterbukaan informasi, perbaikan pelayanan maupun media layanan, serta sinergi yang di bangun dalam rangka menjalankan mandat undang-undang. Tim redaksi sepakat untuk mengangkat isu "Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, PPID Komnas HAM Bangun Sinergi" sebagai Wacana Utama. Wacana HAM edisi ini juga mengangkat upaya Komnas HAM lainnya dalam menyebarluaskan wawasan HAM, meningkatkan kesadaran HAM, serta kerja sama HAM yang menyesuaikan perkembangan teknologi, kekinian, populer dan membumi melalui artikel bertajuk "Komnas HAM Lakukan Penyuluhan Melalui Podcast".

Tak lupa pada HAM edisi kali ini, tim redaksi Wacana juga mengangkat rubrik perdana 'Sosok' yang berisi profil Watchdoc sebagai pembela HAM. Watchdoc merupakan sebuah rumah produksi yang banyak menghasilkan film-film tentang gerakan penyadaran hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup, meraih penghargaan Ramon Magsaysay Award 2021. Penghargaan ini sering disebut sebagai "Nobel Asia" yang sangat prestisius. (Pemred)

Wacana Utama

3 - 4 Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, PPID Komnas HAM Bangun Sinergi

Penegakan

DAFTAR ISI

5 | Merawat Kesehatan Mental, Merawat Pelayanan Publik

6 Jalan Panjang Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM

7 Komnas HAM Merespon Aduan Dugaan Penganiayaan di SPN Malut

Pemajuan

8 Komnas HAM melanjutkan Kajian Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Tahun Anggaran 2021

9 Komnas HAM Lakukan Penyuluhan Melalui Podcast

Kerja Sama Antar Lembaga

10 | Pemetaan Stakeholder Untuk Pengarusutamaan HAM

Perwakilan

11 Komnas HAM Perwakilan Maluku Kerja Sama dengan LBH GP Ansor Maluku

Sosok

12 |Watchdoc Meraih "Nobel Asia"

www.komnasham.go.id @KomnasHAM @komnas.ham Komnas HAM

Alamat Redaksi:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat Telp: 021 - 3925230 Fax: 021 - 3925227

SUSUNAN REDAKSI

Pengarah:

Beka Ulung Hapsara

Penanggung Jawab: Mimin Dwi Hartono

Pemimpin Umum: Liza Yolanda

Pemimpin Redaksi: RR Niken Sitoresmi

Editor:

Rusman Widodo Banu Abdillah

Redaksi:

Andri Ratih, Annisa Radhia Muhidha, Feri Lubis, Utari Putri Wardanti, Nisa Arralinar, Rumpun Mutiarasari Simorangkir, Dita Verdiana, Devi Kusumawardhani, Rudi Kurniawan

Koresponden:

Lidya Corry Tampubolon, Kania Rahma Nureda, Indah Wulandari

Artistik:

Fahreis Hertansyah Pohan, Andi Prasetyo

Sekretariat:

Novalia Febiola, Yeni Ernawati, Iman Supandi

MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, PPID KOMNAS HAM BANGUN SINERGI

Kegiatan rapat koordinasi online PPID Komnas HAM yang turut dihadiri oleh Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Munafrizal Manan, Selasa, 13 Juli 2021

ejalan dengan pelaksanaan S Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap badan publik wajib menyediakan informasi publik kepada masyarakat. Komnas HAM sebagai badan publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sejak tahun 2014. PPID Komnas HAM dibentuk berdasarkan Peraturan Komnas HAM (Perkom) No.001C/PerKomnas HAM/II/2014.

Sejak dibentuk tahun 2014, Komnas HAM terus mengembangkan PPID untuk memberikan layanan keterbukaan informasi yang prima kepada masyarakat. Halinisesuaidengan fungsi PPID Komnas HAM yakni membina dan mengelola informasi di lingkungan Komnas HAM. Selain itu, hak memperoleh informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam perjalanannya, PPID Komnas HAM memiliki banyak kendala dalam memberikan layanan yang prima kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena PPID Komnas HAM merupakan unit baru yang

belum terkelola dengan baik. Setelah ada dukungan sumber daya manusia dan alokasi anggaran, PPID Komnas HAM kembali bergerak dengan memutakhirkan struktur tim PPID yang ada. Struktur PPID yang semula, sejak 2014 diisi dengan nama orang (sifatnya terbatas), menjadi posisi jabatan struktural yang lebih mengikat mulai 2018. Struktur Tim PPID Komnas HAM tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 007/Komnas HAM/IV/2018.

Dengan adanya struktur tim dimaksud, PPID Komnas HAM mulai bergerak untuk membuat mekanisme permintaan informasi publik yang terafiliasi dan bersinergi dengan baik antar unit di lingkungan Komnas HAM. Saat ini PPID Komnas HAM telah mempunyai ruang layanan permintaan informasi di Kantor Komnas HAM, Jl. Latuharhary Nomor 4B Menteng untuk pemohon yang datang secara langsung.

Pengembangan Kapasitas Staf PPID

Pengembangan staf PPID dibutuhkan untuk memberikan pemahaman

yang sama antar staf PPID, baik staf pendukung maupun pelaksana PPID di masing-masing unit/bagian sehingga mempercepat laju sinergi. PPID Komnas HAM telah melakukan beberapa kali pengembangan kapasitas kepada staf PPID dengan mengundang praktisi PPID yang kredibel.

Sekretaris Jenderal Komnas HAM Tasdiyanto menerangkan bahwa pengembangan kapasitas staf PPID Komnas HAM dibutuhkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait keterbukaan informasi publik serta memperkuat pemahaman terkait tugas dan fungsinya.

"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komnas HAM harus selektif dan cerdas dalam mengumpulkan informasi karena hal tersebut sangat penting untuk masyarakat. Informasi adalah keutamaan dan sumber kemampuan," ucap Tasdiyanto.

Pada tahun 2020, PPID Komnas HAM telah menyelenggarakan beberapa focus group discussion (FGD). Tema FGD yang diangkat antara lain, keterbukaan informasi publik, pemutakhiran Daftar informasi Publik (DIP), serta perlindungan data dan informasi dalam era digital dan keterbukaan informasi. Dalam FGD yang pernah diselenggarakan, PPID Komnas HAM menghadirkan beberapa narasumber di antaranya, Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Teguh Arifiyadi, Deputi Bidang Proteksi Badan Siber dan Sandi Negara, Akhmad Toha, serta Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat, yakni Annie Londa dan Fathul Ulum.

Sementara itu pada Maret 2021, PPID Komnas HAM kembali melakukan FGD

Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Mimin Dwi Hartono (kiri) dan Widyaiswara PPID Pusdiklat Kominfo, Sukartono (kanan) saat menghadiri FGD terkait e-PPID yang diselenggarakan secara daring dan luring pada Senin (22/03/2021).

yaitu terkait pelayanan informasi publik di masa pandemi. Hal ini sesuai Surat Edaran (SE) Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (covid -19).

Melalui FGD yang bertajuk "Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Melalui Media Online", PPID Komnas HAM mulai mengembangkan e-PPID. Melalui e-PPID, layanan permintaan informasi publik ke Komnas HAM dapat diakses secara online. Hadir sebagai narasumber dalam FGD tersebut, Widyaiswara PPID Pusdiklat Kominfo, Sukartono. Ia memaparkan bagaimana tata cara pelayanan PPID secara online.

Masih pada Maret 2021, PPID Komnas HAM mengikuti Bimtek PPID yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Tangerang. Bimtek ini bertujuanuntukmemberikanpemahaman tentang tata kelola keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setiap Badan Publik.

Selain memberikan pengembangan kapasitas, PPID Komnas HAM juga menyelenggarakan rapat bulanan untuk membahas program-program yang sedang berjalan dan akan dilakukan. Bentuk koordinasi antar unit yang telah dilakukan antara lain membuat Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan

(DIK) serta pembuatan Smart Map Pengaduan Komnas HAM. Selain itu, PPID Komnas HAM juga dilibatkan dalam alur permintaan data/informasi pelayanan pengaduan Komnas HAM yang telah dibuat dalam sebuah aplikasi berbasis web oleh Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM. Hal ini dilakukan untuk memastikan data/ informasi yang dimintakan termasuk data yang dikecualikan (rahasia) atau diperbolehkan untuk diberikan.

PPID Komnas HAM Bangun Sinergi

Sejak 2018, PPID Komnas HAM telah membentuk staf pendukung PPID untuk setiap bagian di Komnas HAM Pusat. Kemudian pada 2020, PPID Komnas HAM turut melibatkan staf pendukung di setiap perwakilan yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) penunjukkan staf pendukung dan staf pelaksana. Untuk mempermudah komunikasi maupun koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi, PPID Komnas HAM membuat Whatsapp group (WAG).

PPID Komnas HAM terus berupaya untuk maju dan berkembang dalam memberikan pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, PPID Komnas HAM akan memaksimalkan layanan(permintaan informasi) berbasis daring (online). Oleh karena itu pada 2021, PPID Komnas HAM melakukan pengembangan website PPID (ppid.komnasham.go.id), salah satunya untuk menyediakan layanan permintaan informasi secara online. Sinergi positif

yang dibangun, baik internal Komnas HAM pusat maupun perwakilan serta eksternal juga sangat dibutuhkan.

Untuk mempercepat tumbuh kembangnya, PPID Komnas HAM juga telah melakukan kerja sama eksternal antara lain dengan Komisi Informasi Pusat (KIP), PPID Pemprov DKI Jakarta, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), juga Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komnas HAM harus selektif dan cerdas dalam mengumpulkan informasi karena hal tersebut sangat penting untuk masyarakat. Informasi adalah keutamaan dan sumber kemampuan

Kominfo (Pusdiklat Kominfo). Studi bandingkebeberapalembagayangtelah mengelola PPID dengan baik juga telah dilakukan. Beberapa lembaga tersebut misalnya, PPID Badan Geologi bandung dan PPID Kota Tangerang Selatan. Hal ini sebagai upaya menambah wawasan dan mengadopsi praktik baik yang telah dilakukan oleh PPID lembaga-lembaga lain. Dalam cakupan tersebut, berbagai upaya sinergi akan terus dilakukan untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang informatif, transparan, dan akuntabel, inovatif sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. (Feri Lubis/Niken Sitoresmi).

Merawat Kesehatan Mental, Merawat Pelayanan Publik

Situasi diskusi offline di Gambir Room, Hotel Jambuluwuk Thamrin pada Diskusi Kelompok Terarah tentang Bantuan Psikologi Awal, 29 Maret 2021

ungsi penerimaan laporan dan L pengaduan di Komnas HAM RI dijalankan oleh Staf Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan (Bagian DPP). Saat menerima pengaduan, Staf Bagian DPP mengalami beberapa tantangan. Salah satu tantangannya adalah ketika memberikan layanan konsultasi di pengaduan mana pengadu dalam kondisi tertekan secara psikologis atau mengalami kondisi kejiwaan tertentu. Tantangan lainnya adalah kondisi pekerjaan di mana Staf Bagian DPP harus menghadapi pengaduan setiap harinya dengan berbagai karakteristiknya; ada kalanya menimbulkan tekanan dan perasaan negatif dalam diri Analis Pengaduan. Pada waktu tertentu kondisi pekerjaan ini dapat menumpuk dan mengganggu kondisi psikis dan emosional Staf Bagian DPP.

Menyadari hal tersebut, Bagian DPP mengadakan Diskusi Kelompok Terarah pada 29-30 Maret 2021 dengan menghadirkan narasumber dari Yayasan Pulih untuk melatih Staf Bagian DPP memberikan bantuan psikologi awal/ psychology first aid bagi para pengadu. Yayasan Pulih juga memberikan arahan bagi Staf Bagian DPP untuk merawat kesehatan mentalnya sehingga dapat memberi layanan prima untuk para pengadu.

Dalam menghadapi para pengadu yang mengalami trauma, Staf Bagian DPP didorong untuk terlebih dahulu mengembalikan kondisi pengadu pada jendela toleransi "comfort zone", yaitu kondisi di mana pengadu mampu mengendalikan emosinya. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan grounding atau membantu pengadu menyadari kondisi lingkungan sekitar atau melalui teknis pernapasan yang memberikan rasa tenang dan nyaman.

Setelah pengadu merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan pengaduannya, Staf Bagian DPP kemudian dapat memberikan layanan pengaduan/konsultasi dengan mengimplementasikan 3 tahapan dalam bantuan psikologi awal, yaitu look (memperhatikan), listen (mendengarkan), dan link (menghubungkan). Dalam prinsip memperhatikan, Staf Bagian DPP diharapkan untuk sungguh-sungguh memperhatikan kondisi, kebutuhan praktis dan emosional pengadu, serta risiko/ potensi risiko apa yang dihadapi oleh pengadu. Dalam prinsip mendengarkan, Staf Bagian DPP diharapkan untuk menjadi pendengar aktif yang memberi perhatian penuh, peduli, dan menunjukan sikap hormat serta empati kepada pengadu. Staf Bagian DPP juga diharapkan untuk memberikan dorongan apresiasi dan dukungan secara aktif kepada pengadu secara intensional dan tulus agar pengadu semakin merasa aman dan nyaman. Dalam prinsip menghubungkan, Staf Bagian DPP diharapkan mengidentifikasi kebutuhan pengadu dan menghubungkan pengadu dengan bantuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Bantuan tersebut dapat berupa upaya hukum lain yang lebih efektif maupun bantuan psikologis yang professional.

Narasumber juga memberikan prinsipprinsip dasar yang dapat dilakukan Staf

Bagian DPP dalam merawat kesehatan mentalnya. Narasumber menghimbau para pekerja kemanusiaan yang rentan tekanan dan stres karena kondisi pekerjaannya untuk mengetahui batasan kondisi pribadinya dan mengambil waktu untuk beristirahat secara intensional. Istirahat atau kegiatan bersantai sangat penting untuk menghindari burnout yang rentan dialami para pekerja kemanusiaan. Selain itu, narasumber juga mendorong untuk menjalankan hobi untuk bersenangsenang dan memulihkan kondisi pribadi. Narasumber juga mengajarkan teknik relaksasi seperti teknik pemapasan yang dapat digunakan sewaktu-waktu ketika menghadapi situasi yang stressfully.

Kegiatan ini memberikan pengetahuan dasar mengenai bantuan psikologis awal kepada Staf Bagian DPP sehingga dapat memberikan pelayanan pengaduan yang melek kesehatan mental dan mindful bagi para pengadu. Kegiatan ini juga seperti memberikan angin segar bagi Staf Bagian DPP untuk lebih memperhatikan dan merawat kesehatan mental yang rentan akibat kondisi pekerjaan. kesehatan Dengan memperhatikan mental pengadu maupun Staf Bagian DPP, diharapkan Komnas HAM dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada para pengadu. Merawat kesehatan mental, merawat pelayanan publik. (Lidya Corry Tampubolon)

Jalan Panjang Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM

Komisioner Mediasi Hairansyah (kiri) dan Wakil Ketua Internal Munafrizal Manan (kanan) saat menghadiri rapat harmonisasi pembentukan jabatan fungsional mediator HAM di hotel Ayana Midplaza, Jakarta 23 Februari 2021

ediasi merupakan salah satu M fungsiKomnasHAMberdasarkan mandat yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Sejak tahun 2015 Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Mediasi telah mengupayakan untuk mewujudkan jabatan fungsional mediator. Pada November 2017 dilakukan FGD dengan mengundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai narasumber. Salah satu butir penting hasil FGD tersebut adalah pentingnya Bagian Dukungan Mediasi untuk melakukan ekspose jabatan fungsional mediator di Kemenpan RB.

Januari 2019 Komnas HAM melakukan ekspose jabatan fungsional mediator bertempat di Kemenpan RB. Salah satu hal penting dalam ekspose tersebut yaitu, keputusan Kemenpan RB yang menyatakan bahwa jabatan fungsional mediator di Komnas HAM dapat dipertimbangkan untuk dibentuk dengan terlebih dulu diperlukan penyesuaian terhadap Naskah Akademik. Kemudian Desember 2019, Komnas HAM kembali mengadakan rapat koordinasi lanjutan untuk finalisasi nomenklatur jabatan fungsionalmediator HAM dengan Kemenpan RB di Bogor.

Februari 2021 Komnas HAM RI memfasilitasi rapat koordinasi tindaklanjut finalisasi pembentukan mediator HAM jabatan fungsional yang setelah melalui proses panjang, kemudian disetujui dengan nomenklatur Jabatan Penata Mediasi Sengketa HAM. Dalam rapat tersebut hadir Wakil Ketua Internal, Komisioner Mediasi, Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM, Kepala Biro Umum, Koordinator Bidang, Koordinator Subbidang serta staf Bagian Mediasi dan

Bagian Kepegawaian Komnas HAM. Turut diundang juga dari Kementerian PANRB dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang memberikan masukan dan arahan atas Rancangan Permenpan RB tentang Jabatan fungsioal Penata Mediasi Sengketa HAM. Kementerian PANRB dan Kementerian Hukum dan HAM memberikan dukungan penuh atas upaya pengajuan pembentukan jabatan fungsional di setiap Kementerian/ LembagaNegara sebagaibagian reformasi dan penyederhanaan birokrasi. Hal tersebut selaras dengan maksud, tujuan dan keinginan pemerintah yang berupaya memberikan penghargaan kepada ASN/PNS dalam bentuk jabatan fungsional. Sehingga dengan jabatan fungsional tersebut setiap ASN/PNS akan memberikan dampak positif bagi pengembangan kariernya.

Proses serta jalan panjang yang telah dilalui oleh Bagian Dukungan Mediasi Komnas HAM RI pun, akhirnya membuahkan hasil. Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM telah

diundangkan pada tanggal 31 Maret 2021 melalui Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia.

Jabatan fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM termasuk dalam rumpun jabatan hukum dan peradilan, yang mempunyai 3 kategori keahlian yaitu: Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama, Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda dan Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya. Pengangkatan ASN ke dalam jabatan fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM dapat dilakukan melalui perpindahandarijabatanlain,penyesuaian/ impassing dan promosi. Tentunya dengan dibentuknya jabatan fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM ini, besar harapan akan semakin membawa hal yang positif dan semangat kerja yang semakin kuat di Komnas HAM RI, khususnya Bagian Dukungan Mediasi sehingga pengabdian serta pelayanan terhadap masyarakat menjadi semakin baik. Sekali lagi, selamat untuk Bagian Dukungan Mediasi Komnas HAM! (Rumpun Mutiarasari Simorangkir)

Komnas HAM Respon Dugaan Penganiayaan di SPN Malut

Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM meninjau lokasi guna menggali informasi dan melakukan reka ulang kejadian di Sekolah Polisi Negara (SPN) Maluku Utara pada Selasa (20/04/2021).

uhammad Rian Assidiq, siswa M Pendidikan Pembentukan (Diktukba) Polri Bintara diduga mengalami penganiayaan yang berakibat pada kematian. Hal tersebut dilaporkan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kepada Komnas HAM. Pada surat aduannya KontraS mengungkapkan dugaan penganiayaan yang terjadi di Sekolah Polisi Negara (SPN) Maluku Utara.

Berdasarkan laporan, pihak keluarga menduga kuat kematian Rian diakibatkan oleh tindak kekerasan karena terdapat luka-luka pada pelipis, dagu, dan kakinya. Rian dilaporkan mengalami sakit dan telah berobat di poliklinik SPN Maluku Utara pada 26 November 2020. Kemudian pada 29 November 2020 dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasan Boesoirie. Pihak RSUD Chasan Boesoirie mengungkapkan jika Rian mengalami infeksi yang sangat tinggi dan telah menyebar ke seluruh tubuh hingga paru-paru dan otak.

Menindaklanjuti aduan tersebut, Komnas HAM melalui Subkomisi Penegakan HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan melakukan kegiatan pemantauan lapangan ke Provinsi Maluku Utara pada

19 – 23 April 2021. Tim melakukan kunjungan ke rumah keluarga Rian di Kota Ternate dan berhasil menemui ibunya. Ibu Rian berkeyakinan bahwa anaknya mengalami kekerasan berdasarkan lukaluka yang dilihatnya pada 29 November 2020 saat Rian mengalami koma di RSUD Chasan Boesoirie. Keluarga telah melaporkan kasus ini kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) dan Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Maluku Utara dengan hasil Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang sama, yaitu menerangkan belum ditemukan tandatanda kekerasan. Pada SP2HP tindak lanjut Reskrimum Polda Maluku Utara adalah berkomunikasi dengan keluarga untuk meminta autopsi, namun pihak keluarga menolak untuk autopsi karena khawatir hasil autopsi tidak transparan.

Tidak hanya itu, tim Komnas HAM melanjutkan kunjungannya ke SPN Maluku Utara untuk meminta keterangan dari sejumlah pihak dan meninjau lokasi serta melakukan reka ulang kejadian berdasarkan versi SPN Maluku Utara. Berdasarkan keterangan yang didapatkan, temuan sementara tim adalah tidak terdapat unsur kekerasan terhadap Rian selamamenjalani pendidikan di SPN Maluku Utara namun

ada kelalaian dari pihak SPN Maluku Utara.

RSUD Chasan Boesoirie pun tim datangi dan bertemu dengan dokter jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang bertugas saat Rian meninggal dunia, serta perawat yang bertugas saat Rian datang pertama kali kesana. Tim menanyakan kronologis kejadian mulai dari kondisi pertama Rian datang ke RSUD Chasan Boesoirie hingga dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan hasil keterangan, Rian bukan mengalami epilepsi sebagaimana pernyataan Kepala Biro SDM Polda Maluku Utara, namun Rian didiagnosa mengalami syok sepsis yang disebabkan oleh meningoensefalitis dengan ciri-ciri kejang, mengigau/meracau, kesadaran menurun, dan demam.

Pada kegiatan pemantauan ini, guna mendapatkan keterangan dan informasi yang lebih akurat dalam percepatan penanganan aduan masyarakat, sesuai mandat Komnas HAM di Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), tim Komnas HAM juga melakukan pertemuan dengan para pihak dari Polda Maluku Utara. Pertemuan ini membahas pola rekrutmen calon siswa polisi negara di Polda Maluku Utara dan terkait kasus kematian Rian. (Andri Ratih)

Komnas HAM melanjutkan Kajian Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Tahun Anggaran 2021

ahun 2020 Komnas HAM RI T telah mengkaji pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUu Cipta Kerja) dalam perspektif HAM. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Komnas HAM pada 13 Agustus 2020 telah mengeluarkan Kertas Posisi yang telah dikirimkan kepada presiden dan DPR RI yang berisi rekomendasi agar pembahasan RUU Cipta Kerja tidak dilanjutkan.

Wawancara dan Diskusi daring Tim Kajian bersama Faisal Basri, S.E.,M.A., 24 Maret 2021.

Pada 2 November 2020, Presiden RI mengundangkan RUU Cipta Kerja menjadi UU No. 11 Tahun 2020 ("UU Cipta Kerja") dan peraturan pelaksanaannya. Pasca disahkan, Komnas HAM memutuskan untuk melanjutkan kajian pada UU tersebut yang berfokus pada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam perspektif HAM" pada semester I 2021. Isu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dipilih menjadi fokus kajian berdasarkan analisis dampak yang ditimbulkan serta analisis kemanfaatan bagi masyarakat khususnya tenaga kerja.

Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2020 yang berdampak pada pengurangan jam kerja hingga menjadi pengangguran dan PHK. Lebih lanjut, angka tersebut merupakan 14,28% dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta. Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pada 2020 pandemi berakibat pada jumlah pengangguran terbuka yang mencapai 9,77 juta orang dan pada Agustus 2020 tingkat pengangguran terbuka telah mencapai 7,07%.

Berangkat dari asumsi awal, pada RUU Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja yang telah

dilakukan kajian sebelumnya oleh Tim Kajian pada tahun 2020 lalu, maka Tim meragukan substansi UU Cipta Kerja. Keterangan Pers UU Cipta Kerja pada 9 Oktober 2020 di Istana Bogor, Presiden RI menyatakan secara umum bahwa 11 klaster pada UU Cipta Kerja bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.

Apakah benar UU Cipta Kerja ini dapat menciptakan pekerjaan seluas-luasnya atau malah menggusur pekerjaan, khususnya dalam kondisi Covid-19. Sejauh mana dampak yang ditimbulkan terhadap jenis pekerjaan-pekerjaan yang telah ada, baik sebelum dan setelah diundangkannya UU Cipta Kerja. Tim mempertanyakan apakah UU Cipta Kerja ini dapat menjadi obat mujarab bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, khususnya akibat pandemi Covid-19. Di saat yang sama, mempertanyakan juga apakah UU Cipta Kerja dapat melindungi, mempertahankan atau menyelamatkan jenis pekerjaan yang telah ada saat ini.

Pada saat artikel ini ditulis, Tim sedang dalam tahap penulisan laporan. Adapun metode pengumpulan data dalam

kajian ini dilakukan baik secara primer maupun sekunder. Komnas HAM juga turut melaksanakan beberapa rangkaian wawancara dan diskusi dengan para ahli yang turut melakukan penelitian tentang UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, antara lain: Drs. Hari Nugroho, M.A. (Sosiolog dan Akademisi), Faisal Basri, S.E.,M.A. (Ekonom dan Akademisi), Bhima Yudhistira Adhinegara, S.E., M.Sc. (Peneliti INDEF), dan Rita Olivia Tambunan, S.H., L.LM (Peneliti Hak-hak Perburuhan).

Tim juga akan melakukan Konsinyering Penyusunan Kajian UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya terkait Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak dengan mengundang narasumber ahli untuk memberikan masukan dan saran atas rancangan kajian yang telah dipersiapkan. Harapannya, Tim dapat menyajikanlaporankajian dengan komprehensif, merampungkan dan mendiseminasikan hasil kajian. Untuk kemudian menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah c.q. Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Ketenagakerjaan. (Kania Rahma Nureda)

Komnas HAM Lakukan Penyuluhan Melalui Podcast

#tanggaprasa Ruang Tanggap Rasa Apa Rasamu Terhadap Rasaku?

Salah satu tampilan gambar pada halaman muka website tanggap rasa, www.tanggaprasa.id

ungsi Komnas HAM sesuai mandat L Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM salah satunya adalah melakukan penyuluhan HAM. Penyuluhan HAM dilakukan melalui penyebarluasan wawasan hak asasi manusia (HAM) kepada masyarakat, peningkatan kesadaran HAM, dan melakukan kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya dalam bidang HAM. Dalam melakukan penyuluhan, Komnas HAM terus berupaya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta menjadikan pendidikan dan penyuluhan HAM menjadi lebih populer dan membumi.

Sejak tahun 2020 lalu, Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Pendidikan dan Penyuluhan HAM telah menyelenggarakan Kampanye HAM yang bertajuk "Tanggap Rasa; Apa Rasamu Terhadap Rasaku?". Kampanye ini dikemas melaui berbagai kegiatan, meliputi Diskusi Tanggap Rasa, hingga pembuatan Ruang Tanggap Rasa yang tersaji pada tautan www.tanggaprasa. id.

Pada 2021, Komnas HAM mengembangkan kampanye tanggap rasa sebagai wadah untuk berbagi rasa yang dimiliki oleh korban pelanggaran HAM, keluarga korban maupun komunitas yang peduli dengan hak asasi

manusia. Kampanye ini dapat dituangkan dalam berbagai media seperti foto, narasi, cerita pendek, video, puisi, hingga podcast. Podcast sendiri merupakan media baru yang digunakan oleh Komnas HAM.

Podcast merupakan media rekam digital yang dipublikasikan melalui internet dan dapat menjangkau khalayak yang lebih beragam dan salah satu media baru yang kian diminati masyarakat. Format yang digunakan parapodcaster dalam mengemas konten podcast cukup beragam, mulai dari wawancara,teater/drama,repurposed content, dialog/talkshow, hingga solo atau monolog podcast. Biasanya, konten tersebut dikemas secara lebih personal agar para pendengar dapat lebih merasakan pengalaman dari cerita atau tema yang diangkat. Selain itu, podcast memiliki banyak kelebihan, salah satunya ialah dapat didengarkan kapan pun atau didengarkan secara ulang yang dapat diakses dengan mudah menggunakan aplikasi, seperti apple podcast, spotify, google play music, pocket cast, overcast, dan lain-lain.

Podcast persembahan Bagian Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, mengusung nama "Ruang Tanggap Rasa". Podcast ini dikemas dengan format rekaman audio yang diunggah setiap seminggu sekali pada hari Rabu, pukul 16:00 WIB. Podcast Ruang

Tanggap Rasa dapat didengarkan kapanpun dan di mana pun, yang dapat diakses melalui kanal Spotify dan tautan www.tanggaprasa. id.

Secara garis besar, Podcast Ruang Tanggap Rasa terbagi menjadi dua segmen besar. Pertama, "Human Rights Talk". Segmen ini menyajikan episode-episode khusus untuk membahas konsep hak asasi manusia, yang berdasarkan pada instrumen nasional maupun instrumen internasional. Tematema yang akan dibahas pada segmen Human Rights Talk ini seperti HAM dalam konteks sosial, prinsip-prinsip HAM, dinamika HAM, hukum HAM, dan tema HAM lainnya.

Segmen kedua pada Podcast Ruang Tanggap Rasa ialah "Bincang Rasa". Segmen ini menyajikan episode yang akan mengundang masyarakat, tokoh, pendamping korban pelanggaran HAM, komunitas yang peduli hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Segmen ini akan membicarakan berbagai hal seperti implementasi dari upaya penjaminan hak asasi manusia oleh negara, berbagi kisah dan cerita tentang persoalan HAMsehari-hari,pelanggaran HAM,maupun kisah-kisah para human rights defender.

Melalui Podcast Ruang Tanggap Rasa, Komnas HAM berharap masyarakat dapat lebih memahami dan menerapkan nilainilai serta prinsip-prinsip HAM dalam kesehariannya. Selain itu, diharapkan Podcast Ruang Tanggap Rasa dapat membangun simpati serta empati kepada para korban pelanggaran HAM. Melalui podcast ini diharapkan pula dapat mengembalikan ingatan masyarakat dan pemerintah terkait persoalan HAM yang belum terselesaikan serta memunculkan narasi-narasi kebenaran atas hak asasi manusia korban pelanggaran HAM. (Annisa Radhia Muhidha)

Pemetaan Stakeholder untuk Pengarusutamaan HAM

onsep kerja sama dalam konteks K pengembangan jejaring hak asasi manusia (HAM) berkaitan erat dengan pemetaan formulasi kebijakan. Jika penentuan stakeholder yang ingin disasar bersifat strategis, maka terbentuklah pola-pola kerja sama saling menguntungkan serta produktif. Demikian yang diupayakan oleh Subbidang Kerja Sama Antar Lembaga dalam memenuhi mandat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dari kiri ke kanan: Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ketua KPAI Susanto, dan Ketua ORI Mokhammad Najih dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerja sama di Kantor Komnas HAM Menteng, 17 April 2021

Pemetaan stakeholder yang akan menjadi mitra kerja sama Komnas HAM ini pada dasarnya dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama yang bersifat resmi, misalnya lembaga pemerintahan seperti birokrasi, presiden (eksekutif), DPR/D (legislatif), Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung beserta badan peradilan di bawahnya(yudikatif) serta aparat keamanan negara seperti Kepolisian RI dan TNI. Sedangkan, kelompok kedua mencakup lembaga swadaya mandiri, media massa, dan manajemen individu.

Kedua kelompok stakeholder tersebut berusaha digandeng dalam ikatan kerja sama oleh Komnas HAM karena dapat berkontribusi dalam perumusan ataupun kebijakan lembaga pengembangan bagi kepentingan publik. Dalam proses pembuatan suatu kebijakan, perlu keterlibatan para pembuat kebijakan, baik pelaku yang resmi maupun yang tidak resmi.

Bagi Komnas HAM, kerja sama dengan universitas merupakan salah satu langkah strategis untuk kajian pendidikan dan pengembangan ide serta konsep HAM. Sebab selama ini sebagian orang menganggap jika HAM tidak dapat dikembangkan lebih luas. Padahal HAM merupakan pandangan, nilai, dan teori yang konsepnya dinamis dan dapat

dikembangkan menjadi pedoman bagi kedua lembaga dalam melakukan kerja sama untuk memajukan dan menegakkan HAM melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Upaya ini diperlukan dalam rangka mendukung peran Komnas HAM, melalui fungsi penyuluhan, pengkajian, pemantauan serta mediasi berkontribusi dalam penegakan HAM di Indonesia.

"HAM bukan sebuah konsep mati, ia dinamis dan dapat dikembangkan. Kampuslah yang menjadi harapan agar isu HAM dapat terus berkembang," ujar Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dalam sambutan usai penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Universitas Jember pada 31 Mei 2021.

Stakeholder lainnya yang bersifat resmi, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Kepolisian RI. Komnas HAM berharap dengan adanya nota kesepahaman dengan kedua lembaga tersebut,dapatmemaksimalkantugasnya dalam memastikan pelaksanaan kerja kepolisian sesuai dengan standar dan norma HAM. Sejatinya, penandatanganan nota kesepahaman tersebut, dilatarbelakangi banyaknya laporan

masyarakat terkait kepolisian. Sepanjang tahun 2020, Komnas HAM menerima 2.524 aduan. Aparat kepolisian menjadi salah satu pihak yang paling banyak dilaporkan dengan jumlah 741 kasus.

Varian stakeholder lainnya adalah kerja sama lima Lembaga Nasional HAM untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP). Lima lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Ombudsman RI (ORI).

Harapan perbaikan diwujudkan melalui dua kesepakatan yang dihasilkan oleh KuPP. Pertama, mengurangi – bahkan menghapuskan praktik-praktik penyiksaan dan yang merendahkan martabat manusia di seluruh institusi, termasuk di lapas, rumah tahanan (rutan), hinggatempat penampungan menyerupai rutan yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Kedua, mendorong pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT). (Indah Wulandari)

Komnas HAM Perwakilan Maluku Kerja Sama dengan LBH GP Ansor Maluku

Suasana pertemuan LBH GP Ansor Provinsi Maluku saat mendatangi kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku, Senin 22 Maret 2021

embaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Maluku menyambangi kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku, Senin 22 Maret 2021. Selain untuk menjalin silaturahmi LBH GP Ansor juga bermaksud melakukan kerja sama menyikapi isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Maluku, Ambon. Termasuk kasus-kasus HAM yang pernah ditangani, baik oleh Komnas HAM Perwakilan Maluku maupun LBH Ansor Provinsi Maluku.

Pada pertemuan tersebut sebagai pembuka kerja sama, Komnas HAM GP Perwakilan Maluku dan LBH Ansor Provinsi Maluku bersepakat mengadakan kegiatan bersama dalam upaya peningkatan standar HAM. Kegiatan kerja sama dimaksud antara lain pembukaan layanan pengaduan pro aktif dan penyuluhan HAM. Hal ini guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penghormatan dan pentingnya penegakan HAM, khususnya di Provinsi Maluku.

Menurut Ketua LBH GP Ansor Provinsi Maluku, Al Walid Muhammad, sebagai

lembaga bantuan hukum, LBH GP Ansor Provinsi Maluku sangat perhatian terhadap isu-isu HAM yang terjadi di Maluku. Oleh karenaitu, pihaknya merasa kesepakatan untuk melakukan kegiatan kerja sama dengan Komnas HAM adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan.

"Kerja sama kegiatan pengaduan proaktif dan penyuluhan HAM di kawasan pulau Ambon bersama dengan Komnas HAM adalah satu bentuk nyata upaya peningkatan standar HAM di Maluku," ujar Al Walid - sapaan akrab Al Walid Muhammad.

Komnas HAM sendiri menyambut dengan sangat baik kerja sama tersebut. Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku, Benediktus Sarkol, menegaskan institusinya sangat terbuka terhadap kerja sama peningkatan standar Hak Asasi Manusia di provinsi Maluku dengan lembaga/institusi lain.

"Pada dasarnya, Komnas HAM tidak hanya bekerja sendiri dalam upaya penegakan HAM di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku. Tetapi Komnas HAM butuh kerja sama dengan lembaga, LSM maupun stakeholder yang lain. Jadi kalau

ada teman-teman seperti dari LBH GP Ansor Maluku ingin mengadakan kerja sama dalam penegakan HAM, maka Komnas HAM membuka diri," jelas Benediktus.

Kegiatan layanan pengaduan proaktif dan penyuluhan HAM itu sendiri rencananya akan dilakukan pada bulan Juni akhir di daerah desa atau negeri seputaran kota Ambon. Komnas HAM mengakui bahwa tingkat kesadaran masyarakat desa atau negeri seputaran kota Ambon terhadap Hak Asasi Manusia masih kecil.

"Memang perlu ada satu sinergi antara lembaga-lembaga yang concern terhadap HAM di Maluku, sehingga dapat meningkatkan efiktivitas penegakan dan pengimplementasian HAM di Maluku," kata Benediktus.

Sebelumnya pada 2019, Komnas HAM Perwakilan Maluku pernah melaksanakan kegiatan pelayanan pengaduan proaktif dengan LBH Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (LBH AMAN) dikawasan Jazira Leihitu, Ambon. Pada 2020 dengan Klasis Gereja Protestan Maluku (GPM) dikawasan Pulau Saparua, Maluku, Ambon. (Rudi Kurniawan)

力 Watchdoc Meraih “Nobel Asia

2021 Ramon Magsaysay Awardee for Emergent Leadership di bidang jurnalisme investigatif

WATCHDOC

2021 Ramon Magsaysay Awardee INDONESIA

Emerging Leadership in an Organization

atchdoc, sebuah rumah produksi W yang banyak menghasilkan film-film tentang gerakan penyadaran hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup, meraih penghargaan Ramon Magsaysay Award 2021. Penghargaan ini sering disebut sebagai "Nobel Asia" yang sangat prestisius.

Watchdoc didirikan oleh Andhy Panca Kurniawan dan Dandhy Dwi Laksono, dua orang aktivis pro demokrasi dan hak asasi manusia, pada 2008. Mereka mendirikan Watchdoc di tengah sangat terbatasnya ruang ekspresi dan karya di media mainstream.

Setiap tahun, Yayasan Magsaysay yang berasal dari Filipina memberikan penghargaan bagi mereka yang dianggap berkontribusi di bidangnya masing-masing. Penghargaan yang diberikan kepada Watchdoc di bawah kategori Emergent Leadership.

Beberapa film yang diproduksi Watchdoc di antaranya adalah "Sexy Killers" yang menyoroti masalah tambang batubara dan kerusakan lingkungan hidup.Kemudian "Kinipan" yang membedah kaitan antara bencana, kerusakan lingkungan, wabah

Covid-19, dan gerakan masyarakat adat. Selain itu adalah "The EndGame" yang menyoal para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan, "The Mahuzes", "Asimetris", dan ratusan karya lain yang sebagian besar dapat diakses secara online.

Film-film Watchdoc yang sukses menggugah dan mengetukhatinuranisertakemanusiaanitutelah berhasil mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan. Pada saat "Sexy Killers" diluncurkan di kanal Youtube, dalam tempo tidak kurang dari sebulan, telah ditonton oleh lebih dari 20 juta orang! Sangat layak jika Magsaysay Award Foundation memberi Watchdoc penghargaan untuk kategori "Emergent Leadership".

Menurut Yayasan Magsaysay, film-film Watchdoc dianggap masuk ke dalam jurnalisme investigasi yang menggunakan platform baru dan kreatif dalam menyoroti masalah sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia. Melalui karyanya, Watchdoc telah berhasil mengkampanyekan hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan hidup, dalam karya film yang mudah dipahami, membumi, dan sangat populer.

Magsaysasy Award pernah diberikan kepada Dalai Lama dari Tibet pada 1958, "Bunda"

Theresia di India pada 1962. Demikian pula kepada Gubernur Jakarta Ali Sadikin (1971), Abdurrahman'Gus Dur'Wahid (1993), sastrawan Pramoedya Ananta Toer (1995), serta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK (2013).

Sebelum menerima penghargaan Ramon Magsaysay, Watchdoc juga menerima Gwangju Prize for Human Rights di awal 2021. Penghargaan ini juga menunjukkan pengakuan dan apresiasi atas karya-karya Watchdoc yang sangat berkontribusi dalam merawat demokrasi dan mengembangkan sikap kritis warga dalam membela hak-hak asasinya.

Dalam konteks pemajuan dan penegakan HAM, Watchdoc termasuk sebagai Pembela HAM karena merupakan organisasi yang secara konsisten mempromosikan dan menegakkan hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai universal hak asasi manusia, dan menjalankan kegiatannya secara damai.

Seluruh jajaran Komnas HAM mengucapkan selamat untuk Watchdoc!

Terus berkarya untuk hak asasi manusia dan demokrasi!

(Mimin Dwi Hartono)