HAM
Pusdahamnas, Menjadikan Komnas HAM Lembaga Rujukan HAM Nasional
Komnas HAM Serahkan Rekomendasi Peristiwa Penembakan Brigadir J
Meminimalisasi Kekerasan Seksual Melalui Penerapan UU TPKS
BHRT Untuk Calon Pegawai Negeri Sipil Komnas HAM
Serikat Buruh di Kalbar Tuntut Keadilan
Yap Thiam Hingga Gus Dur, Inspirator Lahirnya SNP Pembela HAM
Dari Menteng
omisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah berupaya K untuk membangun suatu sistem informasi yang diberi nama Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas). Tujuan pembangunan Pusdahamnas adalah untuk menyediakan sistem informasi berbasis elektronik, sertamenjadisistemrujukandalam pengelolaan danpemanfaatan sumber daya HAM.
Pusdahamnas telah ditetapkan sebagai salah satu program Prioritas Nasional Tahun 2022 s.d. 2024 karena memiliki terobosan atau inovasi dalam kemudahan mengakses dokumen atau data yang transparan dan akuntabel. Data dan informasi yang tertuang pada Pusdahamnas akan dikelola dan diolah sebagai bahan pengambilan kebijakan dan evaluasi.
Untuk mendukung kerja-kerjanya, Komnas HAM melalui Pusdahamnas, selain melakukan pengembangan secara internal, juga melakukan pengembangan jejaring mitra/calon mitra. Perluasan jejaring dilakukan dengan berbagai lembaga negara, institusi penelitian, organisasi masyarakat sipil, dan asosiasi profesi yang relevan dalam kerja-kerja pelindungan dan pemajuan HAM. Komnas HAM optimis Pusdahamnas akan bermanfaat sebagai sumber daya baik data, informasi, dokumen, instrumen HAM, dan sumber daya manusia yang kredibel dan tepat tentang HAM terutama untuk mendukung fungsi Komnas HAM dalam penyebarluasan wawasan HAM dan peningkatan kesadaran HAM masyarakat.
Tim redaksi Wacana HAM memandang perlu untuk menyampaikan ke publik terkait upaya partisipatif serta sinergi yang dibangun oleh Komnas HAM untuk membangun Pusdahamnas dalam rangka menjalankan mandat Undang- Undang. Tim redaksi sepakat untuk mengangkat isu 'Pusdahamnas, Menjadikan Komnas HAM Lembaga Rujukan HAM Nasional' sebagai Wacana Utama. Selain itu, Wacana HAM ini juga akan mengangkat upaya Komnas HAM lainnya dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pemajuan HAM melalui rubrik pengaduan, mediasi, pemantauan, pengkajian & penelitian serta penyuluhan HAM. Melalui rubrik pimpinan serta perwakilan juga akan melihat dinamika kerja-kerja Komnas HAM dalam menjalankan fungsi penyebarluasan wawasan HAM dan peningkatan kesadaran HAM masyarakat lainnya.
Tak lupa pada Wacana HAM edisi kali ini, bertepatan dengan hari Pembela HAM 7 September, Tim Redaksi mengangkat rubrik 'Teropong' Yap Thiam Hien Hingga Gus Dur, Inspirator Lahirnya SNP Pembela HAM. Pembela HAM memiliki peran yang luar biasa dalam pendampingan korban pelanggaran HAM, namun sangat rentan serta kerap mengalami ancaman dan serangan. Perlu ada pelindungan khusus bagi para pembela HAM. Sesuai kewenangannya, Komnas HAM telah mengesahkan dan menetapkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi HAM dan sebagai tanggapan atas situasi belum adanya standar norma HAM yang operasional dan implementatif dalam kerangka penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak Pembela HAM. (Pemred)
Pengarah: Beka Ulung Hapsara
Penanggung Jawab: Mimin Dwi Hartono
Pemimpin Umum: Liza Yolanda
Pemimpin Redaksi: Annisa Radhia Muhidha & RR Niken Sitoresmi
Editor: Banu Abdillah & Sri Rahayu
PINDAI DISINI
Bantu buletin WACANA HAM untuk terus menyebarluaskan HAM dengan mengisi survei ini
Pusdahamnas, Menjadikan Komnas HAM Lembaga Rujukan HAM Nasional Edisi
Daftar Isi
Wacana Utama
Pusdahamnas, Menjadikan Komnas HAM Lembaga Rujukan HAM Nasional | 3-4
Pengaduan
Sosialisasi Pengaduan HAM Online dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM | 5
Mediasi
Mediasi Kasus Hak atas Tanah di Manggarai Timur | 6 Pemantauan
Komnas HAM Serahkan Rekomendasi Peristiwa Penembakan Brigadir J | 7
Pengkajian
Rancangan Perubahan UU ITE Harus Berperspektif HAM | 8 Penyuluhan
BHRT untuk Calon Pegawai Negeri Sipil Komnas HAM | 9 Pimpinan
Meminimalisasi Kekerasan Seksual Melalui Penerapan UU TPKS | 10
Perwakilan
Serikat Buruh di Kalbar Tuntut Keadilan | 11
Teropong
Yap Thiam Hien Hingga Gus Dur, Inspirator Lahirnya SNP Pembela HAM | 12
Susunan Redaksi
Redaksi:
Andri Ratih, Avokanti Nur A., Dita Verdiana, Feri Lubis, Lita Anggareni, Rumpun Mutiarasari Simorangkir, Utari Putri W.
Koresponden: Amanda Cythia Maholetti, Indah Wulandari, Okta Rina Fitri, Arief Rahman Thamrin
Artistik: Muhamad Arief Yaenudin
Sekretariat: Yeni Ernawati, Muhamad Arief Yaenudin
Alamat Redaksi: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat Telp. 021 - 3925230 Fax. 021- 3912026 Twitter: @KomnasHAM Instagram: @komnas.ham Facebook: Komnas HAM Website : www.komnasham.go.id
Wacana Utama
Pusdahamnas, Menjadikan Komnas HAM Lembaga Rujukan HAM Nasional
Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Sandrayati Moniaga dan Plt. Kabiro Dukungan Pemajuan HAM, Mimin Dwi Hartono, serta Tim Pusdahamnas saat Lokakarya dan Pelatihan untuk Kerja Sama dalam Sistem Informasi Pusdahamnas yang diselenggarakan secara hybrid dari Aviary hotel Tangerang Selatan, 29 Agustus s.d. 1 September 2022.
omnas HAM sedang membangun K Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas) untuk menyediakan data daninformasiberbasis elektronik. Diharapkan menjadi rujukan HAM nasional yang dimanfaatkan para pemangku kebijakan dan masyarakat.
Pemahaman dan kesadaran terhadap hak asasi manusia (HAM) sejatinya harus dimiliki oleh setiap individu. Tidak hanya di masyarakat, kesadaran HAM harus turut ditingkatkan pada aparatur negara hingga para pemangku kebijakan atau pengambil keputusan. Untuk mendukung peningkatan pemahaman HAM, serta pencegahan maupun penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM, tentunya dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan sumber daya yang dikelola, khususnya meliputi data, informasi, dokumen yang valid hingga sumber daya manusia untuk pemajuan dan penegakan HAM.
Dari tahun ke tahun, Komnas HAM telah menyusun atau mengolah berbagai jenis data, dan dokumen yang dihasilkan dari data pengaduan, pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi. Data atau dokumen HAM yang telah diolah oleh Komnas HAM kerap kali menjadi rujukan masyarakat dan para pemangku kebijakan. Namun, data-data yang dimiliki tersebut belum dikelola dengan optimal karena adanya keterbatasan sistem dan sumber daya.
Oleh karena itu, Komnas HAM berupaya untuk membangun suatu sistem informasi guna menyediakan sistem data dan informasi berbasis elektronik. Pusdahamnas diharapkan menjadi sistem rujukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya HAM untuk peningkatan kesadaran HAM aparatur negara dan masyarakat secara nasional.
Sehingga mendukung pengambilan keputusan HAM yangberbasis pada bukti. Sistem informasi Pusdahamnas akan dibangun dan dikembangkan dengan memperhatikan kemudahan dalam simpan temu kembali yang aksesibel dalam berbagi-pakai data. Sehingga nantinya, sistem informasi Pusdahamnas dapat dimanfaatkan oleh semua pihak dan memberikan kemudahan juga bagi penyandang disabilitas.
Pusdahamnas telah ditetapkan sebagai salah satu program Prioritas Nasional tahun 2022 - 2024. Hal ini karena Pusdahamnas memiliki terobosan atau inovasi dalam kemudahan mengakses dokumen atau data yang transparan dan akuntabel. Data dan informasi yang tertuang pada Pusdahamnas akan dikelola dan diolah sebagai bahan pengambilan kebijakan serta evaluasi. Hal ini tentunya sangat bermanfaat dalam memberikan pengaruh positif bagi berbagai pihak, dalam diplomasi HAM maupun sebagai rekomendasi penyusunan kebijakan pada tingkat nasional, regional, hingga internasional.
Pusdahamnas akan menjadi penghubung data dan informasi yang berasal dari internal,maupun eksternal agar dapat saling bersinergi. Pusdahamnas mendukung fungsi Komnas HAM dalam meningkatkan kesadaran HAM masyarakat melalui sumber daya berupa data, informasi instrumen HAM, hingga sumber daya manusia yang kredibel dan telah dikelola dengan baik.
Kolaboratif dan Partisipatif
Prosespembangunandanpengembangan Pusdahamnas secara internal dilakukan dengan bekerjasama antar biro dan bidang yang ada di Komnas HAM. Setiap unit kerja yang ada memiliki peran
masing-masing untuk dapat mendukung pembangunan Pusdahamnas. Selain itu, untuk mendukung kerja-kerjanya, tim Pusdahamnas Komnas HAM juga melakukan pengembanganjejaring mitra/calon mitra. Perluasan jejaring dilakukan dengan berbagai lembaga negara, NHRI, institusi penelitian, organisasi masyarakat sipil, dan asosiasi profesi yang relevan dalam kerja-kerja pelindungan dan pemajuan HAM.
Dalam cakupan tersebut, konsolidasi tim untuk penyusunan desain awal (grand design) Pusdahamnas yang kolaboratif dan partisipatif dilakukan dengan melibatkan kantor perwakilan dan jejaring Komnas HAM untuk memperoleh masukan. Proses penyusunan Grand Design tersebut, juga turut melibatkan pihak ketiga sebagai konsultan survei untuk membantu menurunkan dalam bentuk cetak biru (blue print).
Proses kolaboratif yang partisipatif ini dilakukan dengan berbagai macam metodologi seperti workshop, diskusi kelompok terfokus, wawancara mendalam, studi literatur, kunjungan studi banding, konsultasi, serta Survei Pemetaan Sumber Daya dalam Pembangunan Pusdahamnas yang dilakukan baik secara online maupun offline. Partisipasi publik serta pemetaan sumberdaya tersebut sangat penting untuk mendapatkan masukan terkait sistem operasi teknologi, mekanisme pengelolaan data dan informasi HAM, pengembangan pengetahuan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, maupun konten yang akan dibangun serta dikelola di dalam Pusdahamnas.
Sumber daya yang dihimpun dalam Pusdahamnas tidak terbatas pada sumber daya internal Komnas HAM saja. Pusdahamnas direncanakan
Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Sandrayati Moniaga dan Plt. Kabiro Dukungan Pemajuan HAM, Mimin Dwi Hartono dalam acara Lokakarya dan Pelatihan untuk Kerja Sama dalam Sistem Informasi Pusdahamnas yang diselenggarakan secara hybrid dari Aviary hotel Tangerang Selatan, 29 Agustus s.d. 1 September 2022
juga mencakup sumber daya baik data, pengetahuan, dan sumber daya manusia yang berada di masing-masing mitra Komnas HAM. Oleh karena itu, pengembangan jejaring dan penguatan peran dari mitra perlu dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti pembuatan kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, pelibatan mitra individu/organisasi dalam berbagai aktivitas pemajuan dan penegakan HAM, serta upaya kolaboratif lainnya.
Sepanjang rentang tahun 2022 – 2024, Pusdahamnas akanmelaksanakan kerja sama dan sosialisasi di 34 wilayah secara bertahap dengan para pemangku kepentingan. Dalam Laporan Survei Pemetaan Sumber Daya untuk Pembangunan Pusdahamnas pada April hingga Juni 2022, program Pusdahamnas mendapat respon positif dan dukungan dari berbagai mitra karena berperan sebagai simpul pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya HAM.
Tidak hanya pengembangan dari sisi kerja sama, Pusdahamnas juga akan mengembangkan instrumen untuk melakukan penilaian kondisi HAM secara periodik di Indonesia. Sumber data dan informasi Pusdahamnas yang berasal dari hasil integrasi berbagai instrumen HAM, hasil pengkajian dan penelitian, serta implementasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas HAM, akan dimanfaatkan untuk mendorong pengarusutamaan norma HAM dan mengukur situasi HAM di Indonesia.
Komnas HAM optimis, optimalisasi Pusdahamnas nantinya akan bermanfaat sebagai sumber daya baik data, informasi, dokumen, instrumen HAM, dan sumber daya manusia yang kredibel serta presisi tentang HAM. Utamanya untuk mendukung fungsi Komnas HAM dalam penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM masyarakat. Komnas HAM melalui Pusdahamnas akan terus berkembang dan terus berupaya untuk memenuhi dinamikaserta tantangan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.
"Mengapa pelanggaran HAM masih tinggi, kesadaran masyarakat juga masih terbatas, saya melihat salah satunya adalah soal pengetahuan. Pengetahuan esensinya ada pada informasi. Jadi, saya meyakini bahwa kalau Pusdahamnas ini betul kita kembangkan dengan baik, maka akan berkontribusi besar pada upaya pemajuan HAM dan perbaikan kualitas pelindungan HAM di Indonesia," ungkap Sandrayati Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian pada acara Lokakarya dan Pelatihan untuk Kerja Sama dalam Sistem Informasi Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional yang diselenggarakan secara hybrid dari Aviary hotel Tangerang Selatan, 29 Agustus s.d. 1 September 2022.
dilakukan dalam Kolaborasi yang agenda tersebut diantaranya adalah pelatihan yang memberikan dasardasar tentang dokumen/dokumentasi, data, dan informasi untuk kemudian dikelola menjadi sumber pengetahuan. Selain itu, juga membahas bagaimana membangun mekanisme dalam sharing, pengelolaan dan pemanfaatan data, serta Memorandum ofUnderstanding (MoU) antar lembaga. Langkah yang lebih teknis dilakukan kemudian adalah rencana penyusunan rencana tindak lanjut (RTL), seperti sharing data dan informasi.
Hadir dalam kegiatan tersebut delapan lembaga mitra dan tiga kantor sekretariat perwakilan Komnas HAM. Diantaranya Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Papua. Sedangkan untuk lembaga mitra dimaksud adalah Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Negeri Medan, Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia serta Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet).
Tercatat salah satu masukan terkait Pusdahmnas dalam acara tersebut, disampaikan oleh salah seorang mitra. Masukan yang disampaikan adalah terkait perlu adanya tim untuk memfilter data yang dimasukkan ke dalamPusdahamnas. Selain itu menurutnya, perlu adanya data tambahan terkait mekanisme internasional, pengalaman Komnas HAM, UPR (Universal Periodic Review), Treaty Bodies, peran NHRI (National Human Rights Institutions) dan civil society. Ia juga berharap kedepan Pusdahamnas akan memiliki virtual museum dan tidak harus berupa suatu ruangan.
Respon positif dan harapan juga sempat diutarakan oleh salah satu peserta dari mitra eksternal yang hadir. Sebagaimana yang diungkapkan, Pusdahamnas adalah terobosan dalam mengumpulkan resources HAM di Indonesia. Menurutnya, jika Indonesia memiliki satu simpul untuk resources HAM dan dapat mengambil bahan informasi dari sana, hal tersebut akan jauh lebih baik. Selain sebagai sumber data, menurutnya Pusdahamnas diharapkan juga dapat menjadi awal indikator pelanggaran HAM.
Lebih lanjut hingga artikel ini ditayangkan, tim Pusdahamnas juga telah melakukan kunjungan kerja Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) serta Sosialisasi Pusdahamnas pada 20 s.d. 23 September 2022 di Surabaya dan Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan langkah membangun kerja sama dengan Universitas Surabaya dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam mengimplementasikan Standar Norma dan Pengaturan serta memanfaatkan Sistem Informasi Pusdahamnas.
(Annisa Radhia/Niken Sitoresmi/ Andri Ratih).
Sosialisasi Pengaduan HAM Online dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM
ikasyafitri Ronald R Rumblak Aprilianti Bayu Cah. Sutaryono RA
idang Dukungan Pelayanan B Pengaduan (DPP) sebagai garda terdepan dalam penerimaan aduan di Komnas HAM terus mengembangkan diri dalam rangka peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat yang mengadukan permasalahannya kepada Komnas HAM. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dukungan Pelayanan Pengaduan (DPP) adalah mengembangkan teknologi berbasis aplikasi, untuk kerja-kerja penanganan kasus yang diberi nama Pengaduan HAM Online.
Perlu disampaikan, aplikasi penanganan pengaduan telah beberapa kali mengalami penyesuaian sejak tahun 2006 dan sempat mengalami karena kerusakan permasalahan server pada yang tidak sudah tua, sehingga dapat digunakan. Selanjutnya, pada tahun 2011 dibangunlah aplikasi pengaduan yang kemudian dapat digunakan untuk penanganan pengaduan hingga tahun 2019. Namun, aplikasi ini belum dapat digunakan secara maksimal karena masih terbatas untuk merekam berkas pengaduan.
Bimbingan Teknis Penggunaan Pengaduan HAM Online yang diselenggarakan oleh Bidang DPP bersama dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM Rabu, 13 Juli 2022
Dinamika HAM dan kompleksitas penanganan aduan memberikan tantangan agar aplikasi ini disesuaikan dan dikembangkan lebih lanjut. Tuntutan masyarakat akan akurasi, kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam penanganan aduan/kasus menjadi lecutan semangat Komnas HAM untuk semakin berbenah. Ketersediaan ruang interaksi publik yang memadai dan kemudahan akses masyarakat dalam menjangkau Komnas HAM perlu ditingkatkan, serta menjangkau dan terintegrasi dengan kantor sekretariat Komnas HAM di provinsi.
Peningkatan jangkauan kepada masyarakat ini termasuk dengan kemudahan akses atas penelusuran mandiri terhadap proses penanganan aduan melalui aplikasi Pengaduan HAM Online. Selain itu, keberadaan aplikasi Pengaduan HAM Online menjadikan penanganan aduan secara efisien dan kemudahan akses baik secara internal
maupun eksternal, serta menjadi tempat penyimpanan data aduan secara digital.
Sejak akhir tahun 2021, Bidang DPP telah memulai penjajakan dengan kantor perwakilan terkait rencana penggunaan aplikasi di kantor perwakilan. Hal ini dilakukan dalam rangka integrasi penanganan kasus antara pusat dan perwakilan. Sosialisasi berupa bimbingan teknis secara langsung terhadap masingmasing kantor perwakilan dimulai pada Maret 2022.
Sesi bimbingan teknis tersebut mengundang staf dari masing-masing kantor perwakilan untuk sosialisasi penggunaan Pengaduan HAM Online. Pada bimbingan teknis ini, diketahui bahwa di Kantor perwakilan memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini tentunya berdampak pada analis maupun subkoordinator yang berperan merangkap, baik menjadi subkoordinator pengaduan merangkap subkoordinator arsip, maupun analis pelanggaran HAM merangkap menjadi pengelola arsip, sehingga mereka memiliki lebih dari satu akun. Kondisi tersebut berbeda dengan peran yang dilaksanakan di kantor pusat, yang di mana masing-masing jabatan hanya memiliki satu akun sebagai 1
(satu) peran. Pasca bimbingan teknis, Bidang DPP terus mengawal proses adaptasi penggunaan Pengaduan HAM Online di kantor perwakilan, termasuk melakukan diskusi berkala secara virtual.
Diskusi besama kantor perwakilan dilakukan secara berkala, baik secara online dalam bentuk diskusi besar yang dilakukan pada 13 Juli 2022, maupun ketika masing-masing kantor perwakilan mengubungi Tim Pengaduan HAM Online untuk membahas teknis penggunaan Pengaduan HAM Online.
Bidang DPP telah menyampaikan memorandum kepada seluruh kepala perwakilan Komnas HAM untuk mulai menggunakan aplikasi Pengaduan HAM Online secara aktif di masingmasing wilayah, dan tidak perlu lagi mengirimkan surat-surat tembusan penanganan kasus kepada kantor pusat seiring penggunaan aplikasi Pengaduan HAM Online sebagai pendataan aduan. Kantor perwakilan juga cukup aktif dan turut memberikan saran untuk pengembangan aplikasi Pengaduan HAM Online. Lebih lanjut, Bidang DPP akan terus memantau penggunaan Pengaduan HAM Online oleh masing-masing kantor perwakilan dan kantor pusat. (Avokanti Nur)
Mediasi
Mediasi Kasus Hak atas Tanah di Manggarai Timur
Komisioner Mediasi, Hairansyah saat melakukan pertemuan dengan Masyarakat Adat Kalang Maghit (Suku Kende) untuk Pramediasi kasus Hak atas Tanah, Selasa (19/07/2022).
ada 2021, Komnas HAM P menerima pengaduan kasus dari pengacara Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) yang bertindak atas nama Masyarakat Adat Kalang Maghit (Suku Kende). Masyarakat adat ini merupakan komunitas adat yang tinggal di wilayah Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.
Perlu diketahui, kronologi dari kasus dugaan pelanggaran hak atas tanah ini telah terjadi sejak tahun 1999 ketika Kepala Desa Gunung Maxi Din datang untuk mengukur luas tanah wilayah Adat Kalang Maghit. Setelah itu, pada tahun 2002, berbagai instansi dari Kabupaten Manggarai turun untuk menerima lahan yang sudah diukur sebelumnya. Setahun kemudian, Dinas Perkebunan Kabupaten Manggarai melakukan pembabatan tanah milik masyarakat dan pembajakan kubur.
Atas pembabatan dan pembajakan tersebut, masyarakat adat telah mencoba berkomunikasi dengan Dinas Perkebunan, kemudian pihak Dinas menawarkan uang ganti rugi namun Masyarakat Adat Kalang Maghit menolak. Selanjutnya, tahun 2011 berbagai pihak kembali datang. Mulai dari Camat Kota Komba, Kepala Desa Gunung, TNI/Polri, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, dan Pastor Paroki Wae Lengga untuk meminta Masyarakat Adat Kalang Maghit meninggalkan lokasi dan pindah ke Tanah Ngi'l Wea. Masyarakat Adat kembali menolak
yang berujung pemukulan kepada salah satu warga. Selang berapa belas tahun kemudian, tepatnya pada 2020, Pemerintah daerah Manggarai Timur datang kembali dan meminta masyarakat adat keluar dari lokasi.
Pada 19 Juli 2022, Tim Mediasi Komnas HAM yang terdiri dari Komisioner Mediasi, Hairansyah; Penata Mediasi Sengketa HAM Muda, Desiderius Ryan Kharismaputra; Penata Mediasi Sengketa HAM Pertama, Rumpun Mutiarasari Simorangkir; Penata Mediasi Sengketa HAM Pertama, Riski Marita Eka Saputri melakukan Pramediasi dengan turun langsung menemui Masyarakat Adat Kalang Maghit (Suku Kende).
Hasil dari pramediasi tersebut, masyarakat menyampaikan beberapa harapan di antaranya : 1). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur agar keluar dari lahan Kalang Maghit; 2). Memberikan ganti rugi atas lahan pertanian milik Masyarakat Adat Kalang Maghit yang dirusak oleh hewan ternak milik Pemda; 3). Masyarakat Adat Kalang Maghit (Suku Kende) berharap tidak lagi merasa terancam, terintimidasi, dan tidakadalagipenganiayaan;4).Berharap dapat dikembalikan hak administrasi seperti adanya RT/RW untuk wilayah Kalang Maghit, mengingat pada tahun 2011 RT/RW sudah ditiadakan oleh Pemda; 5) Menghentikan aktivitas penanaman pohon jati oleh Pemkab karena membuat sumber mata air masyarakat menjadi kering.
Komnas HAM kemudian melakukan mediasi bertempat di Kantor Bupati Manggarai Timur pada 20 Juli 2022. Hairansyah yang bertindak sebagai Mediator menuturkan bahwa Komnas HAM sesuai kewenangannya akan membuat saran dan rekomendasi agar para pihak terutama Masyarakat Adat KalangMaghit dan Pemkab Manggarai Timur tetap menjalin komunikasi dan membuka dialog sehingga proses yang belum mencapai kesepakatan bisa menemukan titik terang. Selain itu, Komnas HAM akan terus mendorong Pemkab Manggarai Timur untuk melakukan komunikasi dengan mengedepankan pendekatan persuasif yang humanis terhadap Masyarakat Adat Kalang Maghit dalam penyelesaian kasus tanah ulayat.
Berkaitan dengan tawaran Masyarakat Adat Kalang Maghit agar Pemkab Manggarai Timur mengembalikan tanah Suku Kende, Hairansyah menjelaskan akan melakukan proses verifikasi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komnas HAM mendorong Pemkab Manggarai Timur lebih maksimal dalam membuka diri untuk melihat dari berbagai sisi akar persoalan agar persoalan tersebut dapat diselesaikan. "Kita berharap pemerintah melihat persoalan dari berbagai sisi lainnya untuk mendapatkan jalan tengah agar kasus dapat diselesaikan", tutup Hairansyah. (Rumpun Mutiarasari Simorangkir)
Pemantauan
Komnas HAM Serahkan Rekomendasi Peristiwa Penembakan Brigadir J
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik (kanan) didampingi Komisioner Beka Ulung Hapsara, saat menyerahkan hasil laporan pemantauan dan penyelidikan atas kematian Brigadir J kepada Menkopolhukam, Mahfud MD (kiri) di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin (12/09/2022).
omisi Nasional Hak Asasi K Manusia telah selesai melakukan pemantauan terhadap peristiwa dugaan pembunuhan Brigadir J. Laporan dan rekomendasi telah diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD untuk diteruskan ke Presiden pada Senin, 12 September 2022.
"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, isu-isu atau kasus-kasus HAM tertentu yang diselidiki oleh Komnas HAM memang memiliki kewajiban untuk melaporkan hal itu kepada Presiden RI dan DPR RI," ucap Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM RI.
Taufanmenyampaikan bahwa ini adalah laporan hasil pemantauan dan penyelidikan dari Komnas HAM. Dalam beberapa isu, Komnas HAM meminta bantuan Komnas Perempuan untuk memperkuat laporan.
"Komnas HAM akan menyampaikan secara umum laporan dari seluruh penelusuran, investigasi, pengumpulan fakta, dan data permintaan keterangan yang sudah dilakukan beberapa waktu terakhir," lanjutnya.
Berdasarkan data tersebut, Komnas Ham mengambil kesimpulan; pertama, diduga telah terjadi extra judicial killing yang dilakukan terhadap Almarhum Brigadir J.; kedua, diduga telah terjadi secara sistematis yang kami sebut obstruction of justice yang sekarang juga sedang ditangani oleh penyidik maupun Tim Khusus Mabes Polri.
Selanjutnya, Taufan menyampaikan hasil Komnas HAM rekomendasi kepada Presiden RI. Terdapat 5 (lima) yang diberikan, antara lain; pertama, Komnas HAM meminta untuk melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja di kepolisian RI untuk memastikan tidak terjadinya penyiksaan, kekerasan atau pelanggaran HAM lain.
"Kami sebutkan ini bukan semata-mata karena kasus Brigadir J, tetapi juga berdasarkan data-data pengaduan atau kasus-kasus yang selama ini kami tangani terutama selama 5 tahun ini," jelas Taufan.
Kedua, Komnas HAM meminta Presiden RI untuk memerintahkan
Kapolri dalam menyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait kasus penanganan kekerasan, penyiksaan atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri. "Seperti yang saat ini kita alami, anggota Polri dan Pejabat tingginya yang melakukan tindakan kekerasan atau penyiksaan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala," tutur Taufan.
Ketiga, lanjut Taufan, melakukan pengawasan bersama Komnas HAM dalam menangani berbagai kasus kekerasan, penyiksaan atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri. Keempat, mempercepat proses pembentukan direktorat pelayanan perempuan dan anak di Polri.
Kelima adalah memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan UU tindak pidana kekerasan seksual termasuk kesiapan kelembagaan, dan ketersediaan peraturan pelaksanaan. "Kita tahu ini Undang-Undang baru yang diputus tahun ini masih membutuhkan kelangkapankelengapan infrastruktur. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah RI dapat memastikan penyiapan infrastruktur dan peraturan pelaksanaan dari Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang merupakan hasil perjuangan dari begitu banyak pembela HAM terutama pembela HAM perempuan.
Mengakhiri Konferensi Pers, Taufan mengucapkan terima kasih kepada
Menkopolhukam, Mahfud MD yang selama ini sudah bekerja sama dan berkoordinasi dengan sangatbaik,sehingga Komnas HAM dapat menyelesaikan tugastugas penyelidikan dan pemantauan sebagaimana mandat Komnas HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tukas Taufan. (Feri Lubis)
Rancangan Perubahan UU ITE Harus Berperspektif HAM
ak atas kebebasan berpendapat H dan berekspresi merupakan hak yang telah dijamin di dalam Konstitusi Indonesia. Di tengah semakin tingginya tingkat pemanfaatan internet di Indonesia, negara wajib menghormati dan melindungi hak tersebut. Instrumen hukum yang menjamin pemanfaatan teknologi dan informasi penting untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dan penyelenggara teknologi informasi.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian; Sandrayati Moniaga saat menjadi narasumber webinar publik RUU Perubahan UU ITE Harus Berorientasi Pada Pelindungan Hak atas Kebebasan Berekspresiyang diselenggarakan pada Rabu (27/07/2022).
Akan tetapi dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lebih banyak digunakan untuk membatasi hak kebebasan berekspresi warga negara di dunia elektronik secara berlebihan sehingga merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Sepanjang 2016-2021, Komnas HAM menerima 108 pengaduan terkait UU ITE. Merespon banyaknya kasus pemidanaan menggunakan UU ITE, pada Desember 2021 Presiden Jokowi menyampaikan kepada DPR terkait usulan Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU Perubahan UU ITE) untuk memperjelas norma-norma yang masih dianggap menimbulkan multitafsir. Dengan adanya pembahasan RUU Perubahan UU ITE oleh Pemerintah dan DPR, Komnas HAM sesuai dengan fungsinya melakukan pengkajian terhadap RUU Perubahan UU ITE.
Dari hasil pengkajian itu, Komnas HAM menilai bahwa RUU perubahan UU ITE, belum menjawab permasalahan yang disebabkan oleh undang-undang tersebut. Hal ini dilihat dari usulan pasal-pasal perubahan yang diajukan belum sesuai dengan norma hukum HAM sehingga perlu dikritisi lebih mendalam. Pengkajian ini menilai bahwa RUU perubahan UU ITE belum memuat secara eksplisit norma pembatasan hak kebebasan berekspresi yang sah dan proporsional.
Pembatasan yang berlebihan dan tidak perlu tersebut dapat dilihat dalam sejumlah pasal RUU Perubahan UU ITE. Misalnya, rumusan Pasal 27 Ayat (2)
dan (3) RUU Perubahan UU ITE masih mengindikasikan adanya rumusan norma yang ambigu. Frasa "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang" tidak diikuti dengan unsur "akibat" yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Artinya, seseorang bisa diancam pidana melakukan pencemaran nama baik, apabila dengan sengaja menyebarkan informasi yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik, meskipun tidak ada akibat yang ditimbulkan dari tuduhan pencemaran nama baik tersebut.
Dengan demikian, subjektivitas pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan yang akan menentukan. Selain itu, konsep "pencemaran nama baik" seringkali dirancukan dengan "kritik" yang disampaikan oleh seseorang. Apabila merujuk pada standar norma pembatasan yang sah, ketidakjelasan rumusan norma yang belum selaras dengan asas lex certa (rumusan delik pidana itu harus jelas) yang terdapat dalam ketentuan pasal ini berpotensi multitafsir. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk melaporkan orangorang yang menyampaikan kritik.
Ketentuan Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP) menyebutkan bahwa hak
berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut.Negaradiizinkanuntuk melakukan pembatasan terhadap hak tersebut. Tetapi pembatasan itu adalah pembatasanyangterbatas, artinyahanya bisa dilakukan dengan penuh kehatihatian, dengan memperhatikan syaratsyarat yang secara ketat, syarat-syarat yang digunakan juga bersifat tertentu, pasti, tidak mengandung multitafsir, didasarkan pada undang-undang yang telah ada, dan hanya dilakukan untuk tujuan-tujuan yang jelas sebagaimana diatur di dalam undang-undang.
Pembentuk RUU Perubahan UU ITE perlu mencantumkan pasal khusus tentang pembatasan yang sah dan proporsional. Ketentuan mengenai norma pembatasan ini akan menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menyikapi sejauh mana laporan atas suatu kasus memenuhi kriteria sebagai suatu tindak pidana ataukah tidak. Hal ini penting untuk menghindari judicial harassment bahkan kriminalisasi yang berdampak pada pembungkaman kritik dan menimbulkan efek ketakutan yang meluas (chilling effect). (Okta Rina Fitri)
Penyuluhan
BHRT untuk Calon Pegawai Negeri Sipil Komnas HAM
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik (kiri), bersama dengan Plt. Sekretaris Jenderal Komnas HAM, Aris Wahyudi (Kanan) saat membuka kegiatan Basic Human Rights Training (BHRT) kepada Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komnas HAM, bertempat di Kantor Komnas HAM, Plaza Hayam Wuruk, Senin (29/08/2022).
asic Human Rights Training B (BHRT) atau Pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) Dasar merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh Komnas HAM untuk memenuhi persyaratan kompetensi yang dibutuhkan pegawai. Di lingkungan Komnas HAM, BHRT dilaksanakan khususnya kepada pegawai baru, seperti CPNS, PPNPN, termasuk satpam dan pramusaji. Sebagai institusi yang fokus pada penegakan dan pemajuan HAM, BHRT diharapkan dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap pegawai Komnas HAM sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Salah satunya dengan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai bidang kerja masing-masing. BHRT juga berperan sangat penting untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sensitifitas terhadap isu dan nilai hak asasi manusia.
Kegiatan BHRT Komnas HAM dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan dan Penyuluhan bersama dengan Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi dengan menggunakan metode pembelajaran orang dewasa. Tidak hanya menggunakan metode ceramah, namun juga ada metode lain yang tentunya membuat kelas menjadi semakin seru, misalnya dengan role play. Materi yang disampaikan kepada peserta pun terkait konsep HAM dasar, seperti HAM dalam Konteks Sosial, Prinsip-Prinsip HAM, Dinamika HAM,
serta Instrumen dan Mekanisme HAM Nasional dan Internasional.
BHRT di Komnas HAM biasanya dilaksanakan secara tatap muka selama lima (5) hari sebelum pegawai mulai mengerjakan tugas pokok dan fungsinya pada Biro masing-masing. Selama masa pandemi, Komnas HAM terus berupaya agar BHRT tetap terlaksana yaitu dengan menggunakan media daring, yakni Zoom Meeting. Penyesuaian-penyesuaian waktu pelaksanaan pun dilakukan agar kegiatan BHRT tetap maksimal dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam pelatihan, fasilitator seringkali melemparkan humor serta diselingi dengan beberapa kuis agar suasana lebih cair walaupun dilaksanakan secara online.
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Beka Ulung Hapsara ketika menjadi narasumber kegiatan Basic Human Rights Training (BHRT) kepada CPNS Komnas HAM, bertempat di Kantor Komnas HAM, Plaza Hayam Wuruk, Rabu (31/08/2022).
Subkoordinator Peningkatan Kesadaran HAM Bidang Pendidikan dan Penyuluhan HAM, Eka Christiningsih Tanlain, menyebutkan pentingnya pelaksanaan BHRT. "Kalau Gatotkaca ditempa di Kawah Candradimuka, staf Komnas HAM disiapkan untuk melakukan kerjakerja pemajuan dan penegakan HAM di BHRT. Sehingga, BHRT ini sangat penting dilakukan. Komnas HAM merupakan NHRI yang memberikan BHRT kepada seluruh pegawai tanpa terkecuali. Belum semua NHRI seperti ini lho," tegasnya.
Iapun menambahkan, pelatihan initidak hanya meningkatkan pengetahuan HAM para pegawai, namun juga menginspirasi dan mendorongimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, HAM tidak hanya sekadar wacana ataupun pekerjaan, namun juga tercermin dalam budaya kerja.
Pelatihan HAM dasar semacam ini pun telah dilaksanakan dengan peserta dari beberapa lembaga lain, seperti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman HAM bagi hakim dan calon hakim, polisi, jaksa, petugas pemasyarakatan dan imigrasi, aparatur pemerintah baik pusat dan daerah, serta para guru. Harapannya, setiap lembaga negara juga melaksanakan kegiatan serupa untuk membangun kesadaran dan pemahaman terkait HAM pada setiap aparatur negara. (Utari Putri Wardanti)
Meminimalisasi Kekerasan Seksual Melalui Penerapan UU TPKS
ekerasan seksual marak terjadi K dan menjadi ancaman serius di Indonesia. Lahirnya Undangundang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi salah satu komitmen Negara dalam memberikan jaminan pelindungan dari ancaman tindak kekerasan seksual.
Kehadiran UUTPKSselamainidinantikan oleh banyak pihak sebagai bentuk keseriusan negara dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. UU ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; serta keberulangan kekerasan seksual.
Peristiwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang tertutup namun juga di ruang publik. Pada 2021, Komnas Perempuan menerima 2.204 kasus kekerasan seksual berupa pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan aborsi dan pemaksaan kontrasepsi, baik di ranah rumah tangga/personal maupun di ranah publik.
Peristiwa kekerasan seksual bahkan marak terjadi di lingkungan pendidikan. Melansir dari Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2021 Komnas Perempuan, telah terjadi sejumlah kasus kekerasan di tempat pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Lembaga layanan menerima pengaduan kekerasan di lembaga pendidikan berjumlah 213 kasus dan Komnas Perempuanmenerima pengaduan kekerasan di lembaga pendidikan sebanyak 12 kasus, di antaranya berbentuk kekerasan seksual.
Kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Makassar, kasus pemerkosaan 13 santriwati, kasus pelecehan seksual di Malang, kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, menjadi pemberitaan
Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin, saat Diskusi Terfokus Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemantauan LNHAM terhadap Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual., Senin 18 Juli 2022
yang mengerikan. Pemberitaan kasuskasus tersebut pada dasarnya hanyalah puncak gunung es dibandingkan dengan kasus lainnya yang tidak terekspos. Ini menunjukkan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat kenaikan signifikan permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual. Angka permohonan pada 2020 sebanyak 245 permohonan. Sedangkan pada 2021, angka permohonan melonjak tajam menjadi 486 permohonan.
UU TPKS sendiri mengatur setidaknya sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksualnonfisik;pelecehanseksualfisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan strerilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; kekerasan seksual berbasis elektronik; dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan. Komnas HAM bersama dengan tiga lembaga HAM lainnya (Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, dan Komisi
Penyandang Disabilitas) dalam UU TPKS mendapat kewenangan pemantauan efektivitas pencegahan dan penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Wakil Ketua Komnas HAM RI Amiruddin mengatakan peristiwa kekerasan seksual marak terjadi di Indonesia dan menjadi ancaman serius bagi perempuan dan anak-anak. Kelompok minoritas, salah satunya penyandang disabilitasjugamenjadipotensial korban. "Kekerasan seksual sungguh menjadi momok di Indonesia. Itu kenyataan pahit yang menampar wajah kita bersama," ujarnya.
Amir menegaskan pentingnya menerapkan UU TPKS untuk menindak para terduga pelaku kekerasan seksual. "Tidak ada tempat berlindung bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual," tegas Amir. Penerapan UU TPKS dalam menindak para terduga pelaku guna memberikan efek jera dan mencegah kekerasan seksual tidak terulang kembali.
Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, Amir juga mendorong pihak kepolisian untuk berhati-hati dalam memperlakukan korban dan saksi korban. Begitu pula Jaksa dan Hakim ketika proses pemberian keterangan oleh korban di Pengadilan, diharapkan mampu memperlakukan korban dan saksi korban dengan baik.
Amir juga mendorong peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera menyelesaikan peraturan turunan dari UU TPKS. Hal ini penting agar instansiinstansi lain dapat menggunakan sebagai pedoman pelaksanaan. Ia juga mengajak semua pihak menyadari penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual merupakan bentuk upaya melindungi HAM dan harkat serta martabat setiap orang. (Amanda Cythia Maholetti)
Serikat Buruh di Kalbar Tuntut Keadilan
omnas HAM Perwakilan K Kalimantan Barat (Kalbar) menerima audiensi dari Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Kalimantan Barat terkait hak atas kesejahteraan dari 29 pekerja PT HPI-Agro, pada Rabu, 06 Juli 2022.
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat, Nelly Yusnita (kerudung ungu) saat melakukan pemanggilan PT HPI-Agro untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan, pada Kamis, 28 Juli 2022, bertempat di Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat.
Permasalahan bermula saat 29 pekerja yang terdiri dari satpam, pengemudi, dan pramubakti akan dialihkan dari Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) menjadi pegawai outsourcing. Dalam hal ini, perusahaan hanya akan membayar tali asih sebesar satu sampai tiga kali gaji tergantung dari lamanya PKWTT bekerja. Para pekerja menyetujui adanya pengalihan status, namun tidak dengan jumlah tali asih yang diberikan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Para pekerja telah melakukan beberapa kali demonstrasi di depan kantor PT HPI- Agro. Upaya bipartit dan tripartit pun telah dilakukan, namun masih belum menemukan kesepakatan. Terkait permasalahan tersebut, Komnas HAM Perwakilan Kalbar telah meminta keterangan dari berbagai pihak.
"Bulan Mei 2022 (sebelum surat mutasi keluar) pihak perusahaan datang ke kami untuk konsultasi terkait ketiga jenis pekerjaan akan dialihkan menjadi outsourcing." ujar Muhaimenon selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HIJSTK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalbar. Menurut Muhaimenon, jika perusahaan akan mengalihkan status para pekerja, maka harus ada pemutusan kontrak dan pembayaran hak-hak pekerja.
Keterangan lebih lanjut yang didapat dari audiensi tersebut, pihak perusahaan membatalkan pengalihan status kemudian mengeluarkan surat mutasi kepada 22 pekerja yang terdiri dari satpam dan pengemudi. "Indikasinya pihak perusahaan tidak mau bayar pesangon atas pengalihan status sehingga terbitlah surat mutasi di mana kalau pekerja tidak berangkat ke lokasi mutasi maka dikeluarkan
Surat Peringatan", ujar M. Amin selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja (Hubinsyaker) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kubu Raya. M. Amin juga menjelaskan kasus ini telah dilimpahkan dari Disnakertrans Provinsi Kalbar ke Disnakertrans Kabupaten Kubu Raya sejak 04 Juli 2022.
Saat memenuhi panggilan Komnas HAM Perwakilan Kalbar pada Kamis, 28 Juli 2022, pihak perusahaan menjelaskan permasalahan berawal dari para pekerja yang tidak setuju dimutasi ke kebun. "Jika mereka mau dimutasi, kami juga akan memperhitungkan masa kerja karyawan dan mutasi yang kami lakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan", kata Frederikus S. selaku Industrial Relationand EmployeeRelationManager. Pihak perusahaan juga telah memenuhi panggilan dari Disnakertrans Provinsi Kalbar, Disnakertrans Kabupaten Kubu Raya, dan DPRD Provinsi Kalbar. Namun, dalam hal ini pihak perusahaan masih berupaya untuk melakukan perundingan bipartit kembali dengan serikat buruh demi mendapatkan kesepakatan sesuai dengan surat Kepala Disnakertrans Provinsi kepada pimpinan PT HPI-Agro.
Komnas HAM Perwakilan Kalbar menilai apa yang telah dilakukan perusahaan
tersebut bertentangan dengan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di mana para pekerja tidak mendapatkan syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Selain itu, juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
"Kami menghargai saat ini perusahaan beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara bipartit dengan tetap berkomunikasi dengan serikat buruh", kata Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalbar, Nelly Yusnita, saat meminta keterangan kepada manajemen PT HPI-Agro. Nelly juga menekankan bahwa selain negara, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak asasi para pekerjanya. Komnas HAM Perwakilan Kalbar berharap upaya bipartit mencapai kesepakatan dan perusahaan terus melaporkan proses yang berlangsung serta hasil yang dicapai. Komnas HAM Perwakilan Kalbar juga akan tetap memantau proses penyelesaian kasus. (Lita Anggareni)
Yap Thiam Hien Hingga Gus Dur, Inspirator Lahirnya SNP Pembela HAM
paya pelindungan bagi U para pembela hak asasi manusia (HAM) di Indonesia memerlukan perhatian khusus melalui hukum formal. Situasi kerentanan yang mereka hadapi ternyata dialami para pembela HAM di seluruh dunia. Ragam praktik penanganannya patut dicermati.
Pembela HAM merujuk kepada setiap orang yang memperjuangkan, memajukan, dan menegakkan HAM sesuai prinsip universalitas HAM serta cara-cara damai tanpa kekerasan. Upaya para pembela HAM dilandasi oleh Deklarasi Pembela HAM pada 1998 yang disahkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (UN Declaration on Human Rights Defenders).
Pasal 5 pada Deklarasi tersebut menyebut bahwa pembela HAM mempunyai hak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama, di tingkat nasional dan internasional untuk keperluan pemajuan dan pelindungan HAM, memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Klasifikasi kegiatan mereka, antara lain: bertemu atau berkumpul secara damai; membentuk, bergabung, dan ikut serta dalam organisasi-organisasi non-pemerintah, perhimpunan atau kelompok; serta berkomunikasi dengan organisasi non-pemerintah atau antar pemerintah.
Berbekal deklarasi ini, setiap orang berhak untuk memajukan dan memperjuangkan pelindungan HAM yang wajib dilindungi oleh pemerintah dan organisasi manapun dari aksi intimidasi, ancaman, kekerasan, dan pembunuhan.
Pembela HAM di Indonesia juga memiliki hak yang secara khusus dijamin dalam Pasal 100-103 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM sebagai lembaga negara independen berkontribusi memperjuangkan hak
Oleh: Indah Wulandari (Analis Kerja Sama Komnas HAM).
pembela HAM dengan mengesahkan dan menetapkan Standar Norma Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM pada 7 September 2021.
Di dalam SNP keenam yang diterbitkan oleh Komnas HAM, disebutkan definisi Pembela HAM adalah setiap orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersamasama dengan yang lain (kelompok), atau organisasi yang melakukan kerjakerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memajukan dan memperjuangkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM serta kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dengan mengakui universalitas HAM dan dengan cara damai.
Kontribusi maupun eksistensi para Pembela HAM dinilai sangat penting dalam upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM. Lantaran berbagai kontribusinya masuk dalam ranah memajukan dan menegakan HAM di Indonesia, baik di tataran kebijakan, maupun di tataran implementasi.
Sebagian kontribusi Pembela HAM di antaranya pendampingan korban dalam memperjuangkan HAM,
pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas, pengajaran dan peningkatan kapasitas HAM, peningkatan kesadaran publik dan kampanye HAM, serta peliputan, pemantauan dan dokumentasi peristiwa pelanggaran HAM.
Dari beragam kategorisasi dimaksud, tersebutlah beberapa sosok Pembela HAM di Indonesia. Di bidang hukum ada nama Yap Thiam Hien yang berjuang sebagai advokat, Baharuddin Lopa yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung RI dan Komisioner Komnas HAM periode 1993-1998, Asmara Nababan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komnas HAM 1993- 1998 yang vokal memperjuangkan penyelesaian kasus, serta sang advokat martir kemanusiaan Munir Said Thalib.
Selain itu, nama KH Abdurrahman Wahid juga menjadi tokoh toleransi antarumat beragama sekaligus pembela HAM. Juga ada buruh perempuan asal Sidoarjo Marsinah, jurnalis 'Bernas' Udin, hingga perempuan adat suku Maybrat Papua Barat, Matelda Baho, masing-masing berperan dalam memperjuangkan HAM.
Merujuk pada SNP Pembela HAM terkait proses-proses pembaruan, kebijakan, penegakan hukum, dan pelindungan para Pembela HAM, maka, harapannya SNP ini dapat menjadipedoman untuk memudahkan dalam menafsirkan hak, memberikan cakupan dan pembatasan pada hak-hak tertentu, serta tugas dan kontribusi para Pembela HAM dalam mendorong terwujudnya situasi pelaksanaan HAM. SNP juga dapat dalam digunakan pembelaanpembelaan hukum. Segala upaya ini bertujuan agar situasi HAM di Indonesia semakin kondusif, terbuka, dan diakui.