SUSR KOMNAS HAM RI NOMOR11 TAHUN 2022
Pemindahan IKN dalam Dimensi HAM
Sengketa Hak atas Tanah Berujung Peñembakan
Peristiwa Paniai: Modalitas Bangun Kepercayaan Masyarakat
Ruang Tanggap Rasa
Ruang Tanggap Rasa Eps. #13 Perempuan, Kekerasan Seksual dan HAM
Season 2 Ruang Tanggap Rasa Eps. #16 Menyapa Papua dengan HAM
Happy Humans, jangan lupa dengerin terus episode Podcast Ruang Tanggap Rasa setíap hari Rabu, pukul 16.00 WIB di Spotify atau diwww.tanggaprasa.id. Podcast ini adalah ruang untuk berbagi rasa dan berbagi cerita soal HAM dan keseharian kita, supaya kita makin tahu apa rasamu terhadap rasaku.
tanggaprasa.id
Dari Redaksi
ajalah SUAR tahun ini terbit M sebanyak 1 (satu) edisi. Pada edisi kali ini, redaksi mencoba untuk meneropong pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Borneo dalam dimensi hak asasi manusia. Tema Laporan Utama tersebut disajikan dalam beberapa bagian tulisan,yaituurgensipemindahanIKN, tantangan pemindahan IKN dilihat dari sisi HAM, potensi masalah yang muncul, peluang bagi masyarakat adat, serta langkah yang dilakukan Komnas HAM terkait perpindahan IKN melalui kajian dan rekomendasinya bagi pemerintah.
Untuk menunjang fungsi Komnas HAM dalam Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999, SUAR edisi ini menyajikan Rubrik Pengkajian dan Penelitían, Rubrik Penyuluhan, Rubrik Pemantauan, dan Rubrik Mediasi.
Rubrik Pengkajian dan Penelitian artikel terkait menyuguhkan Pusat Sumber Daya HAM Nasional (PUSDAHAMNAS) yang digagas tengah Komnas HAM dan saat ini dilakukan persiapan dalam pembuatan aplikasinya. Rubrik Penyuluhan menyajikan artikel tentang fungsi penyuluhan yang terus berupaya untuk merambah dunia literasi digital. Rubrik Pemantauan menyampaikan hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM terkait kematian tersangka tindak pidana terorisme, dr. Sunardi pasca penangkapan Detasemen Khusus 88 Anti Teror POLRI pada 9 Maret 2022 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara itu, Rubrik Mediasi menyajikan artikel tentang upaya Komnas HAM untuk memperkuat fungsi mediasi HAM.
Dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya itu, Komnas HAM didukung oleh unit-unit kerja dan bersinergi dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM yang ada di 6 (enam) provinsi di Indonesia yaitu: Kantor Perwakilan Aceh, Kantor Perwakilan Sumatra Barat, Kantor Perwakilan Kalimantan Barat, Kantor Perwakilan Sulawesi Tengah, Kantor Perwakilan Maluku dan Kantor Perwakilan Papua. SUAR menyediakan ruang bagi Kantor Perwakilan untuk menulis di Rubrik Kantor Perwakilan berisikan seputar kegiatan yang dilakukan di Kantor Perwakilan Komnas HAM.
SUAR edisi kali ini redaksi rubrik untuk menyediakan
beberapa unit kerja di Komnas HAM seperti Pengaduan, Pimpinan dan Kelembagaan. Rubrik Pengaduan diisi dengan artikel terkait sinergi yang dilakukan Komnas HAM bersama Stakeholders di Nusa Tenggara Timur. Rubrik Pimpinan diisi dengan tulisan mengenai penyelesaian pelanggaran HAM yang berat yaitu peristiwa Paniai. Rubrik Kelembagaan diisi dengan artikel terkait Hasil Evaluasi RB Komnas HAM 2021 yang mendapatkan kategori Sangat Baik.
Lebih dari itu, dalam rangka mewadahi antusiasme para penulis internal Komnas HAM, redaksi SUAR menyediakan Rubrik Esai, Rubrik Kolom dan Teka Teki Silang HAM yang dapat diisi oleh pembaca SUAR sekalian. Pada Rubrik Esai ini terdapat beberapa isu menarik yang diangkat seperti, memorialisasi HAM, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas tanah serta mediasi HAM dalam upaya percepat penyelesaian kasus pidana. Kemudian untuk Rubrik Kolom, penulis membahas tentang board games sebagai media pendidikan HAM. Selain itu ada beberapa iklan yang disampaikan melaluí SUAR edisi kali ini, salah satunya aplikasi yang digagas Komnas HAM yaitu Publikasi HAM Berbasis Androíd (PUHBA) yang dibuat dalam rangkapenyebarluasanwawasan HAM kepada masyarakat luas, juga terkait aplikasi DUHAM Online yang merupakan inovasi dari Komnas HAM untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengaduan ke Komnas HAM.
Demikian gambaran isi Majalah SUAR edisi tahun 2022, semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca setia SUAR. Mari membangun situasi yang kondusif dalamupayapemajuandanpenegakan HAM di Indonesia khususnya melalui upaya penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat.
SUAR ditujukan bagi masyarakat umum, kementerian, lembaga dan stakeholder Komnas HAM lainnya. Apabila menginginkan terbitan SUAR silakan menghubungi tim redaksi melalui email: info@komnasham. go.id atau berkirim surat ke Kantor Komnas HAM Jakarta.
Salam Utari Putri Wardanti | Pemimpin Redaksi
KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
Pengarah: Beka Ulung Hapsara
Penanggung Jawab : Mimin Dwi Hartono
Pimpinan Umum : Liza Yolanda
Pemimpin Redaksi : Utari Putri Wardanti
Editor :
Banu Abdillah, Sri Rahayu, Yuli Asmini, Rusman Widodo, Hari Reswanto
Redaksi :
Andri Ratih, Annisa Radhia Muhidha, RR Niken Sitoresmi, Feri Lubis, Rumpun Mutiarasari S, Dita Verdiana, Devi Kusumawardhani, Sri Mauliani S, Satrio Dani Triyoga, Lita Anggareni Ismety, Avokanti Nur A, Rudy Kurniawan, Dewi Retna Dita, Yan Hamadi.
Koresponden :
Wahyu Pratama Tamba, Amanda Chintya Mahollety, Prasetyo Adinugroho, Febriana Ika Saputri, Ade Angela Marbun, Zsabrina Marchsya Ayunda, Yudha Aprilianto, Melchior S. Weruin, Mulia Robby Manurung.
Artistik : M. Arief Yaenudin
Sekretariat: Yeni Ernawati, M. Arief Yaenudin
Alamat Redaksi : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jl. Latuharhary No 4B, Menteng, Jakarta Pusat Telp:021-3925230 Fax:021-39252274
@KomnasHAM @komnas.ham
Komnas HAM
www.komnasham.go.id
Pindai Disini
Bantu Majalah SUAR untuk terus menyebarluaskan HAM dengan mengisi survei ini.
Daftar Isi
Dari Redaksi 3 Laporan Utama Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Dimensi HAM 5 Pemajuan HAM Penyuluhan Merambah Dunia Literasi Digital 14 Wujudkan Rujukan HAM Nasional Melalui Pusdahamnas 16 Penegakan HAM Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Kematian dr. Sunardi 18 Sinergi Peningkatan Layanan Pengaduan di Nusa Tenggara Timur 20 Upaya Penguatan Fungsi Mediasi 22 Kantor Perwakilan Meningkatkan Wawasan HAM bagi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala 24 Diseminasi SNP Pembela HAM di Sumatra Barat 26 Sengketa Hak atas Tanah Berujung Penembakan 28 Mendorong Implementasi Pedoman Bisnis dan HAM PBB untuk Keadilan Bersama 30 Pemahaman HAM untuk Komunitas LGBTQ+ 32 Sosialisasi SNP Hak atas Kesehatan di Ambon 33 Survei Pembangunan Pusdahamnas di Papua 34 Pimpinan dan Kelembagaan Peristiwa Paniai: Modalitas Bangun Kepercayaan Masyarakat 36 Hasil Evaluasi RB Komnas HAM 2021 Sangat Baik 37 Esai Memorialisasi HAM sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban 38 Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak atas Tanah 40 Mediasi HAM Percepat Penyelesaian Kasus Pidana 42 Kolom Pendidikan HAM Melalui Media Board Games 43 Opini Mempertahankan dan Meningkatkan Kredibilitas Komnas HAM 44 Teka Teki Silang 46
Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Dimensi HAM
Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) di Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Dok. Foto : Febriana Ika S).
emindahan Ibu Kota Negara (IKN) P di Indonesia sebelumnya sudah pernah dilakukan. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1946, Pemerintah memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada masa Presiden Soeharto, alasan pemindahan ibu kota lebih kepada alasan internal Jakarta yang tidak lagi dianggap representatif sebagai ibu kota sehingga membutuhkan kota baru yang mampu mengakomodasi kegiatan pemerintahan tanpa menghilangkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional. Keinginan memindahkan ibu kota mencuat kembali saat era reformasi yang mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggagas pemindahan ibu kota di luar pulau Jawa.
Tahun 2019, isu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta kembali muncul saat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Isu pemindahan Ibu kota negara ini bukanlah isu baru dan sudah ada sejak zaman pemerintahan presiden pertama Indonesia, yakni Ir. Soekarno yang akan memindahkan ibu kota dengan
alasan kondisi politik saat itu serta untuk mendistribusikan pembangunan yang merata bagi tiap-tiap wilayah, sehingga memunculkan nama Palangka Raya.
Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, selain sebagai pusat pemerintahan, juga menjadi pusat bisnis dan perdagangan. Berbagai aktivitas ekonomi baik yang bersifat nasional maupun internasional banyak dilakukan di Jakarta. Hal ini membuat Jakarta menjadi penggerak perekonomian dan pembangunan secara nasional.
Menengok dari hal tersebut, pandangan adanya keterbatasan Jakarta sebagai ibu kota sudah muncul sejak zaman pemerintah Hindia-Belanda dan berlanjut ketika Indonesia merdeka sampai dengan saat ini. Berbagai alasan menjadi dasar adanya keinginan untuk memindahkan ibu kota.
Pada 29 April 2019 Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (Ratas) mengenai tindak lanjut rencana
pemindahan Ibu Kota Negara. Ia optimis pemindahan ibu kota akan terwujud bila dipersiapkan dengan matang.² Semenjak saat itu, isu pemindahan ibu kota negara kembali mencuat di masyarakat. Ditambah lagi setelah itu, Presiden Joko Widodo juga meminta izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan dalam Pidatonya pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, 16 Agustus 2019.
"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia," ucap Jokowi.3
1 Jati, dkk pada Dian Herdiana. 2022. Jurnal Transformative Vol.
8 No.
1 Tahun 2022. Pemindahan ibu kota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik., hlm. 2.
2 Dikutip dari artikel Kembali Mencuat, Ini Deretan Fakta Rencana Pemindahan Ibu Kota - News Liputan6.com.
3 https://www.youtube.com/watch?v=p6HnGTrA9R4, 16 Agustus 2019.
PETA DELINEASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL IBU KOTA NEGARA
Peta Wilayah IKN dan Batas Kabupaten Eksisting (Lampiran I UU Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN)
Dalam rangka terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi, Presiden Jokowi mengungkap bahwa saat ini, 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi atau perputaran uang ada di Pulau Jawa. Padahal, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Masyarakat berbondong-bondong ingin tinggal di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, karena daya tarik ekonominya tinggi. Harapannya, memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat menjadi magnet baru ekonomi, sehingga perputaran uang tidak hanya berpusat di Jakarta atau Pulau Jawa saja. "Bukan sekadar pindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan di situ. Kalau magnetnya tidak hanya Jakarta, ada Nusantara, magnetnya ada dua bisa ke sana, bisa ke sini. Artinya perputaran ekonomi tidak hanya di Jawa," ujar Jokowi pada Rapim TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).4
Sebelumya, Presiden mengungkap setidaknya ada 5 (lima) alasan yang mendasari pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dalam
konferensi pers di Istana Merdeka, Senin (26/8/2019).5 Pertama risiko bencana yang minimal, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, maupun tanah longsor. Kedua, lokasi yang dinilai strategis yang mana jika ditarik koordinatnya, lokasinya berada di tengah wilayah Indonesia. Ketiga, lokasinya berada di dekat perkotaan yang sudah berkembang,yaitu Balikpapan dan Samarinda. Keempat, sudah ada infrastruktur yang lengkap. Kelima, di lokasi tersebut terdapat lahan pemerintah seluas 180.000 hektar.
Pemerintah kemudian menyiapkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Penyusunan RUU ini dilatarbelakangi tidak adanya undangundang yang secara khusus mengatur mengenai ibu kota negara di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU ini hanya mengatur penetapan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
RUU IKN ini kemudian resmi disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) oleh DPR pada 18 Januari 2022. Dalam UU IKN, disebutkan pembuatan UU IKN ini menimbang bahwa upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan pada Pancasila.
Disebutkan pula bahwa tata kelola Ibu Kota Negara selain menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia juga untuk mewujudkan Ibu Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia.
Tantangan HAM
Disebutkan di dalam Pasal 3 (1) UU IKN bahwa UU ini dibentuk dan dilaksanakan salah satunya berdasarkan atas asas kemanusiaan. Berdasarkan hal tersebut, rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari proses pembangunan di Indonesia, dipandang perlu mengedepankan dimensi hak asasi manusia (HAM). Dengan kata lain, manusia (warga negara) harus diperhatikan dan dipandang sebagai subjek aktif. Selalu ada dimensi manusia dan masyarakat dalam prosesnya, baik masyarakat umum maupun kelompok marjinal. Hal ini dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif bagi warga negara.
Dari hasil penelitian tim dosen Universitas Palangka Raya tahun 20186, adatujuanyangharusdiperhatikandalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah yang memiliki relevansi dengan kesejahteraan masyarakat, yaitu: 1. Mengantisipasi,mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. 2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat dipenuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif. 3. Meningkatkan intrasosial hubungan manusia denganmengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor - faktor internal personal maupun eksternal struktural. 4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan. 5. Menggali, mengalokasikan, dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.
Berdasarkan penjelasan di atas, lima (5) komponen tersebut sangat penting sebagai salah satu acuan rencana pemindahan IKN dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat. Perspektif tersebut dipandang perlu dalam menelaah rencana pemindahan IKN. Tentu saja dengan harapan dapat membawa dampak positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan dan daerah lainnya di
Indonesia. Dalam cakupan tersebut, tujuan dan urgensi dari pemindahan IKN menjadi penting untuk dilihat kembali. demi Pemerataan pembangunan meminimalisasi kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan dinilai menjadi salah satu faktor pendorong rencana pemindahan IKN.
Dalam dokumen audio podcast Tanggap Rasa Komnas HAM7 "Perpindahan Ibu Kota: Tantangan atau Peluang bagi Masyarakat Adat?", Komisioner Mediasi Komnas HAM RI, Hairansyah, mengemukakan bahwa jika tujuan dari pemindahan IKN adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di ibu kota baru atau dalam rangkapemerataan pembangunan dan pemenuhan HAM, hal tersebut menjadi sesuatu yang bernilai positif. Interpretasi soal kemanusiaan yang tercantum dalam UU IKN sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, itu harus dilakukan oleh negara dengan sangat baik agar tidak hanya menjadi jargon saja. IKN baru Nusantara yang mengusung kebinekaan dan aspek keberlanjutan serta kemanusiaan harus mampu diterjemahkan lebih lanjut.
4 Dikutip dari artikel https://nasional.kompas.com/read/2022/03/01/20232691/alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-negara-pemerataan-ekonomi-hingga-populasi?page=all
5 Dikutip dari artikel Mengapa Ibu Kota Negara Dipindah ke Kaltim? Ini Penjelasan Jokowi (kompas.com)
Potensi Masalah
Di lain pihak, pemindahan IKN tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga meliputi seluruh sumber daya yang ada. Sebagai kota yang nantinya akan berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan dengan mendatangkan ratusan ribu pegawai pemerintah pusat beserta keluarga masing-masing, maka potensi permasalahan pembangunan IKN juga akan semakin besar. Dalam prosesnya, tentu akan ada potensi masalah-masalah yang akan muncul terkait dengan pemindahan secara fisik. Menurut Hairansyah sendiri yang paling penting adalah mengantisipasi permasalahan yang akan timbul, seperti adanya potensi pelanggaran HAM, baik karena proses perpindahan, penyiapan suprastruktur,perundang-undangan, dan lain-lain termasuk juga aspek-aspek terkait dengan lingkungan hidup.
"Saya kira yang paling penting itu adalah soalmengantisipasipermasalahan yang akan muncul di setiap program pembangunan sebagaimana programprogram pembangunan lain. Apalagi ini
melibatkan sumber daya yang cukup besar, sumber daya alam maupun anggaran," ungkap Hairansyah.
Tantangan lain bagi pemindahan IKN adalah terkait hak bagi masyarakat adat. Sebagai sebuah IKN baru, tentu kebutuhan akan lahan menjadi salah satu masalah yang akan dihadapi terutama lahan-lahan perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat, termasuk juga potensi terjadinya pencemaran lingkungan.
Jauh sebelum ada rencana pemindahan ibu kota, permasalahan di Kalimantan sendiri sudah cukup banyak. Salah satu nya karena Kalimantan sebagai penyangga wilayah yang terkait dengan industri ekstraktif di Indonesia. Kalimantanjugatermasukdalam kepulauan terbesar di Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang sudah dieksploitasi sejak tahun 1970 s.d. 1980-an. Sebagian besar penggunaan lahan di Kalimantan Timur didominasi oleh investasi dari sektorsektor yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan ruang di antaranya sektor pertambangan dan penggalian.
Kalimantan Timur yang terkenal sebagai wilayah dengan potensi pertambangan dan penghasil batu bara terbesar di Indonesia, menyebabkan pemerintah pusat maupun daerah mengobral konsesi pertambangan. Hal tersebut dilakukan tentu saja untuk menarik investor berinvestasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber energi murah dalam mengeruk keuntungan. Hal ini tentu menyisakan persoalan sendiri terkait dengan pengelolaan lingkungan termasuk masyarakat adat yang hidup di dalamnya. Eksploitasi yang masif terhadap sumber daya alam secara terbuka itu disinyalir merupakan dampak dari pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan, ekosistem, dan hak asasi manusia (HAM).
Aktivitas eksploitasi yang sudah ada sejak dulu tersebut sudah mengancam kelestarian lingkungan hidup di Pulau Kalimantan, terlebih dengan adanya rencana pemindahan IKN saat ini. Alih fungsi lahan hutan menjadi pemukiman, juga tentu akan memunculkan masalah ekologis baru yang dapat mengancam keberlangsungan IKN baru Indonesia.
Tim Kajian Komnas HAM sesaat setelah melakukan diskusi dengan AMAN dan Ketua Adat di wilayah Sepaku. Pada kegiatan ini tim sekaligus melakukan observasi dan interview dengan masyarakat sekitar wilayah yang akan dibangun PN Bendungan Semoi, (Rabu, 6/4/2022).
Permasalahan akibat aktivitas pertambangan dan hilangnya nyawa manusia akibat lubang bekas tambang telah mencederai prinsip dan norma HAM, terutama hak hidup, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas keadilan, hak atas rasa aman, dan juga hak atas informasi.
Hairansyah pun menuturkan bahwa menurut penelitian tim advokasi Komnas HAM, ada kurang lebih 39 orang korban meninggal di mana 36 orang di antaranya adalah anak-anak yang masuk ke ex-lubang tambang. "Jadi, sebenarnya sudah ada permasalahanpermasalahan itu, termasuk kelompok masyarakat adat yang terampas wilayah kelola adatnya. Di Kalimantan Timur, spesifik sebenarnya masyarakat adatnya itu ada dan memang eksis. Ketika ada berbagai macam perusahaan yang masuk, memang yang paling terkena dampaknya adalah mereka (masyarakat adat)," jelasnya.
Menggarisbawahi hal tersebut, maka sebaiknya yang harus diselesaikan pertama kali adalah masalah-masalah yang sudah ada sejak dulu. Karena kalau tidak, tantangan baru lainnya akan muncul dan menambah rumit
persoalan. Lokasi ibu kota baru, mungkin tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat adat, namun ketika sebuah ibu kota baru muncul, biasanya akan menarik minat orang untuk datang ke wilayah itu. Baik kaitannya dengan pembangunan perumahan, infrastruktur, atau bahkan industriindustri lainnya. Kondisi itu akan menimbulkan potensi permasalahan yang tidak hanya ada di wilayah di mana ibu kota negara itu dibangun, tetapi juga wilayah di sekitarnya. Hal inilah yang memungkinkan munculnya potensi dampak-dampak terkait dengan masyarakat asliatau masyarakat adat. Berkaca pada beberapa kondisi tersebut, pemetaan potensi masalah terutama dari segi HAM menjadi suatu poin yang sangat penting.
Posisi IKN baru Kalimantan Timur yang terletak di tengah-tengah, dekat dengan Kalimantan Tengah, Selatan, Barat, maupun Utara, dinilai cukup strategis bagi masyarakat adat. Hal ini karena akses untuk mencapai ibu kota menjadi lebih dekat sehingga masalah besar selama ini, terutama yang terkait akses ke ibu kota, dapat diselesaikan.
Rencana pemindahan IKN tentu saja
tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara personel atau sumber daya manusia yang akan pindah. Perkantoranperkantoran ibu kota, beberapa pusat bisnis, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lainnya tentu juga akan pindah ke IKN baru. Oleh karena itu, akan ada penambahan jumlah orang yang signifikan antara pendatang dan penduduk lokal. Problem demografi tersebut, bisa menjadi potensi masalah, namun juga bisa menjadi peluang usaha bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha lokalnya.
Kondisi tersebut mampu menciptakan peluang yang baik ataupun potensi bagi masyarakat lokal untuk bisa beraktivitas atau berkreasi lebih lanjut. Peluang yang baik tersebut dapat dikembangkan apabila ada pemberdayaan kelompok masyarakat, seniman, dan kebudayaan di tingkat lokal, termasuk pengembangan kulinernya. Hal tersebut merupakan bagian dari peluang karena banyak orang yang akan masuk di wilayah IKN baru sehingga akan menimbulkan kebutuhan-kebutuhan terkait sandang, pangan, dan lain-lain.
Peluang lainnya, pada era digital seperti saat ini, penggunaan teknologi
Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab bersama dengan Tim Kajian IKN berdiskusi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, (Kamis, 7/4/2022).
informasi menjadi salah satu dari sebuah kebutuhan. Data dan informasi masyarakat bertransformasi dalam bentuk digital. Dengan demikian, IKN baru dituntut untuk menjadi kota yang cerdas sehingga dibutuhkan kecakapan internet. Instansi-instansi pemerintah di IKN baru dituntut untuk menggunakan teknologi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya, penting untuk membentuk masyarakat melek teknologi melalui kegiatan literasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah perlu pembangunan infrastruktur internet.
Untuk mempersiapkan peradaban baru tersebut,peningkatankemampuan masyarakat mengenai teknologi informasi dan komunikasi, pemahaman mengenai lingkungan, dan kemampuan daya saing ekonomi bagi masyarakat asli atau masyarakat adat maupun pendatang mutlak dibutuhkan.
Salah satu kunci dalam mewujudkan hal tersebut adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi antara lain memanfaatkan bahan baku lokal yang berwawasan lingkungan, penguatan ekonomi masyarakat asli yang didominasi masyarakat penghasilan rendah, dan menguatkan kelembagaan sosial. Ada kebutuhan lintas aktor dan sektoral, sehingga tidak hanya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang membangun atau swasta/korporasi yang mendukung rencana pemindahan itu. Namun, juga kelompok-kelompok lain, pemerintah daerah terutama,
kelompok masyarakat termasuk kelompok masyarakat adat, serta paguyuban. Karena potensi problem sosial hubungan kemasyarakatan dinilai juga cukup tinggi, sehingga perlu adanya sinergi antar kelompok-kelompok tersebut.
6 Usop Sidik R, dkk. 2018. Pemindahan ibu kota Negara Dalam Perspektif Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kajian Aspek Sosial Budaya (Wacana Palangka Raya Sebagai ibu kota Republik Indonesia). Palangkaraya., hlm 4.
S2E3 tanggap Rasa. Perpindahan Ibu Kota : Tantangan atau peluang bagi masyarakat adat?. Youtube, diunggah oleh Komnas HAM, 16 Maret 2022. https:// www.youtube.com/watch?v=NKqFSqRuWBE&t=1s
Langkah yang Perlu Dilakukan oleh Masyarakat
Bagi seluruh masyarakat Indonesia, hal yang penting untuk dilakukan adalah berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan supaya berjalan sesuai dengan tujuan awal. Masyarakat diharapkan senantiasa aktif menyumbangkan segala potensi dirinya untuk pembangunan. Konsep partisipatif harus dipastikan tidak hanya dari proses perencanaan, pembuatan perundangundangan, tetapi juga pelaksanaan pembangunan hingga implementasi. Bahkan juga aksi nyata dari IKN baru sebagai sebuah ibu kota yang memiliki keberagaman nusantara dan smartcity yang lebih baik dari kota-kota yang lain di Indonesia.
"Saya kira itu harus dipastikan pelaksanaannya, tanpa meninggalkan entitas-entitas lokal dan kebudayaankebudayaan lokal yang ada di situ supaya budaya-budaya kalimantan itu tetap menghiasi," ungkap Hairansyah.
Peran kritis yang lebih konstruktif dari masyarakat juga diharapkan terutama dari segi HAM. Menurut Hairansyah, aspek HAM nya harus benar-benar diperhatikan sebagai
bagian dari kewajiban konstitusional negara, terutama di wilayah ibu kota baru. "Kalau sekarang kan memang wilayah yang dibangun dari awal, berarti memang sudah seharusnya kesiapan pelaksanaan, penegakan, dan pelindungan HAM juga menjadi bagian yang harus diperhatikan. Karena kita berkeyakinan bahwa ketika itu dilakukan berdasarkan asas kemanusiaan di dalamnya dan implementasinya benar, maka tentu ibu kota negara baru yang dimaksud ini memang memiliki aspek kenusantaraan, keberlanjutan, dan sebagai sebuah kota yang pintar di Indonesia," tegasnya.
Di samping itu, penting juga adanya persiapan inisiasi dari forum-forum mediasi yang mampu menyediakan ruang tukar suara untuk berbagai macam kepentingan.Tidak hanya organisasi Pemuda Lintas Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang memediasikan forum lintas agama saja, tetapi juga untuk perbedaan etnis dan golongan. Nuansa keakraban yang erat antar individu di masyarakat wilayah sekitar IKN baru yang kuat juga dapat menjadi suatu modal penting dalam pembentukan masyarakat yang berdaya saing.
Sebagaimana dikutip dari Pustaka Aditya® dengan perencanaan yang sudah sangat matang dan melibatkan berbagai pihak yang capable di bidangnya masing-masing, maka prospek keberhasilan pembangunan ibu kota juga akan semakin besar. Hal ini menjadi perhatian yang sangat penting, bukan hanya dari segi penegakan aturan atau hukum untuk peruntukan lahan, namun sebagai wajah ibu kota negara yang letaknya berada di paru-paru dunia. Maka sudah menjadi keharusan bagi ibu kota negara baru untuk bisa memberi pelindungan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup di Kalimantan. Keberhasilan IKN untuk melindungi lingkungan hidup dalam wilayah administrasinya, kelak akan menjadi perhatian dunia jika manusia dan alam bisa hidup berdampingan tanpa perlu mengorbankan kelangsungan hidup dari salah satu di antaranya.
8 Hidayat, Ar Rohman Taufik, dkk. 2020. Pustaka Aditya: Perpindahan Ibu Kota Negara Di Mata Diaspora Jepang. IPB Press. Bogor. hlm 87.
Langkah Komnas HAM
Sehubungan dengan telah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), Komnas HAM sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian seperti yang tertuang dalam pasal 89 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melakukan penelitian atas potensi dampak pembangunan IKN terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Penelitian dengan tema: "Kajian Potensi Pelanggaran HAM di dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru" ini dilaksanakan guna memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan agar tata kelola dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara Baru sesuai dengan standar Hak Asasi Manusia.
Standar yang dimaksud yaitu baik secara muatan maupun praktik di lapangan dengan menjamin hak partisipasi secara luas. Kajian ini menganalisis dampak pengesahan UU IKN yang berpotensi mengakibatkan adanya penurunan kualitas penikmatan hak-hak asasi warga negara.
Pada 4 s.d 9 April 2022 lalu, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, Komisioner Mediasi, Hairansyah, Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Sandrayati Moniaga, Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Mimin Dwi Hartono bersama dengan tim peneliti melakukan kunjungan lapangan ke wilayah calon ibu kota negara, di Kalimantan Timur. Penelitian ini melakukan telaah atas proses
pembangunan IKN baik dari sisi regulasi dan kebijakan, dan fakta yang ditemukan di lokasi IKN yaitu di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Alat analisis yang dipergunakan adalah prinsip-prinsip Kota HAM, yaitu bagaimana agar proses pembangunan IKN berbasis pada penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM.
Sebagai bagian dari pengumpulan data dan informasi penelitian, Tim menyelenggarakan sejumlah wawancara mendalam, Diskusi Kelompok Terbatas, dan Observasi di sejumlah wilayah seperti Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda. Dalam kegiatan ini dihadirkan narasumber dari berbagai unsur seperti AMAN Kalimantan Timur, Aman Penajam Paser Utara, JATAM Kalimantan Timur, Pokja Pesisir Balikpapan, Akademisi Institut Teknologi Kalimantan, Akademisi Universitas Balikpapan, dan Akademisi Universitas Mulawarman.
Wawancara mendalam pun dilakukan dengan Ketua Adat di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Pemaluan, Kampung Nelayan Jenebora dan Pesisir Kutai Kartanegara. Tim juga
Tim Kajian Komnas HAM yang dipimpin Komisioner Mediasi, Hairansyah, dan didampingi Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, saat berdiskusi dengan masyarakat pesisir di Balikpapan, (Selasa, 5/4/2022).
Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, dan Komisioner Mediasi, Hairansyah, melakukan Focus Group Discussion (FGD) bersama perwakilan dari JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Kalimantan Timur, serta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman di Ruang Dekanat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, (Kamis, 7/4/2022).
mengadakan pertemuan dengan Bupati Kutai Kartanegara, Plt. Bupati Penajam Paser Utara, dan Camat wilayah Sepaku. Adapun aspek yang disasar dalam penelitian yang dilakukan Komnas HAM kali ini yaitu terkait aspek proses pembentukan UU IKN. Sebagai proses legislasi apakah proses pembentukannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma HAM serta potensi pelanggaran HAM terhadap individu dan kelompok-kelompok yang terdampak dari pemberlakuan UU IKN ini.
Potensi pelanggaran yang dimaksud mencakup wilayah, pemerintahan, hak atas tanah, masyarakat adat dan kelompok rentan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas informasi, hak atas kebebasan berpendapat, administrasi kependudukan, hak atas pelayanan
dasar, hak untuk memilih, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah, hak atas rasa aman, penggunaan anggaran, serta partisipasi publik.
Pada wawancara bersama Pokja Pesisir Balikpapan, Komnas HAM berfokus melakukan wawancara terkait Pembangunan Ibu Kota Negara dalam Perspektif Masyarakat Pesisir dan Nelayan. Tim kemudian mendapatkan sejumlah informasi dari masyarakat terkait adanya potensi kerusakan lingkungan akibat pembangunan IKN di sejumlah titik.
Tak hanya itu, dalam Focus Group Discussion (FGD) Komnas HAM bersama dengan perwakilan beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan perwakilan akademisi, salah seorang peserta mengungkapkan bahwa pembangunan IKN ini menjadi permasalahan baru bagi mereka.
Setelah pengumpulan bahan-bahan
melalui kunjungan langsung ke Kalimantan Timur kali ini, tim peneliti Komnas HAM melakukan analisis dan pengolahan data, lalu menuliskannya dalam draf kertas kebijakan. Dilakukan beberapa kali perbaikan atas draf kertas kebijakan dan dibahas bersama pada sidang paripurna yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas HAM. Hasil kajian yang telah dilakukan yang berupa Kertas Kebijakan, akan disampaikan kepada Pemerintah dan Presiden sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan agar tata kelola dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara Baru sesuai dengan standar hak asasi manusia.
Berdasarkan hasil temuan Komnas HAM baik yang bersifat normatif maupun empiris di wilayah IKN serta analisis yang dilakukan bersumber dari pengkajian perundang-undangan, yaitu UU IKN dan aturan-aturan turunannya
Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Sandrayati Moniaga, bersama dengan Peneliti Komnas HAM, Ade Angela, melakukan wawancara dengan masyarakat pesisir di Balikpapan, (Selasa, 5/4/2022).
ditambah dengan informasi empiris di lapangan, Komnas HAM memberikan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara dalam Bingkai Kota HAM. Konsep pembangunan berbasis HAM, yaitu Human Rights City atau Kota HAM adalah kerangka pembangunan kota yang berbasis pada partisipasi seluruh pemangku kepentingan dimana HAM menjadi nilai-nilai dan prinsipprinsip yang mendasari pembangunan kota.9 Pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM berdasarkan konstitusi, termasuk dalam pembangunan IKN, menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah yang meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.10 Pembangunan berbasis HAM mengakui dan menerapkan prinsip partisipasi, pemberdayaan, akuntabilitas, nondiskriminasi dan transparansi.11
Beberapa poin rekomendasi dari Komnas HAM adalah sebagai berikut :
1. Hak atas kota
Komnas HAM merekomendasikan untuk memperbaiki diksi di beberapa Pasal, yaitu yang mencantumkan diksi 'dapat', 'memperhatikan' dan 'mempertimbangkan' diubah menjadi
diksi 'wajib' dan 'harus' atau 'berhak'. Hal ini karena norma penghormatan dan pelindungan HAM haruslah ditulis atau dinayatakan secara tegas dan eksplisit, agar penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM benar-benar termanifestasi secara nyata lewat UU IKN dan dalam pelaksanaan pembangunan IKN.
2. Non diskriminasi dan tindakan afirmatif
Komnas HAM merekomendasikan untuk mengkaji kembali ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU IKN karena pengaturan dan pemberian kewenangan yang terlalu besar pada suatu lembaga yaitu Otorita IKN dapat berpotensi pada praktek diskriminasi. Dalam UU IKN dan aturanaturan turunannya, masih banyak terlihat ambiguitas terkait kedudukan Kepala Otorita dan ketiadaan lembaga legislasi daerah atau DPRD. Pengaturan dan pemberian kewenangan yang terlalu besar pada suatu lembaga yaitu Otorita IKN dapat berpotensi pada praktek diskriminasi.
3. Inklusi sosial dan keragaman budaya
Komnas HAM merekomendasikan untuk mengkaji Kembali Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dalam Perpres tersebut terdapat
pengaturan strategi pembangunan sosial yang seharusnya mencakup pengaturan tentang upaya integrasi masyarakat adat dan lokal secara umum ke dalam kehidupan di IKN nantinya yang tidak hanya berfokus pada aset-aset yang memiliki nilai budaya sehingga perlu untuk dilestarikan. Lebih khusus terkait keberadaan masyarakat hukum adat, pemerintah daerah perlu segera melakukan 'terobosan hukum' dengan membuat produk legislasi yang memberi kepastian hukum terkait proses verifikasi dan penetapan status hukum masyarakat adat tersebut dengan melakukan proses penetapan Desa Adat.
4. Demokrasi dan partisipatoris pemerintahan yang akuntabel
Komnas HAM merekomendasikan untuk melakukan revisi Pasal 5 ayat (3) UU IKN yang bertujuan untuk menghadirkan prinsip demokrasi partisipatoris dan pemerintahan yang akuntabel, yaitu menekankan pentingnya keberadaan lembaga perwakilan sebagai mekanisme kontrol demokrasi di IKN. Norma partisipasi publik harus ditekankan secara tegas dalam perundangpartisipasi undangan, agar norma masyarakat berorientasi pada deliberasi dua arah antara rakyat dengan pemerintah (partnership). Rakyat diberi daya tawar (delegated power) untuk melakukan kontrol demokrasi kepada pemerintah (citizen control) sehingga tercipta partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
Wakil Ketua Eksternal, Amiruddin Al Rahab bersama dengan tim Kajian IKN Komnas HAM saat melakukan diskusi dengan masyarakat pesisir di Balikpapan, (Selasa, 5/4/2022).
9 Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City (Gwangju Principles).
10 Buku Panduan Kabupaten/Kota HAM Human Rights Cities (Edisi III) Komnas HAM, 2018, hlm. 5.
11 Leaflet Human Rights Cities (Kota HAM) Komnas HAM, Hlm. 1.
5. Keadilan sosial, solidaritas, dan keberlanjutan
Komnas HAMmerekomendasikan perbaikan ketentuan pasal 18 ayat (1) UU IKN seharusnya berorientasi kepada penyelesaian masalah-masalah keadilan sosial eksisting terlebih dahulu, agar fondasi sosial-kemasyarakatan IKN lebih siap dalam menyongsong migrasi penduduk dan dinamika sosial yangpasti terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini dikarenakan prinsip keadilan social, solidaritas dan keberlanjutan masih belum termanifestasi, isu-isu keadilan sosial belum diatur dan diberi solusi secara komprehensif dalam UU IKN. Aspek keberlanjutan terutama dalam sektor lingkungan hidup juga hampir tidak terjamah dalam UU IKN.
6. Kepemimpinan politik dan pelembagaan
Komnas HAM merekomendasikan adanya revisi Pasal 4 ayat (1) huruf b jo. 5 ayat (4), pasal 5 ayat (3) jo Pasal 13 ayat (1), pasal 5 ayat (6) UU IKN sehingga dapat melahirkan pengaturan yang mengarah ke paradigma demokrasi, memperkuat partisipasi publik, dan meningkatkan adanya transparansi atas proses pengambilan kebijakan publik. Absennya institusi perwakilan rakyat dan hilangnya hak untuk dipilih dan memilih DPRD di wilayah IKN melemahkan political leadership and institutionalization yang diamanahkan dalam prinsip kepemimpinan dan pelembagaan, sehingga perlu diperjelas dan dipertegas mekanisme pembentukan dan fungsi dari Forum Musyawarah Masyarakat (local council) untuk meneguhkan hak masyarakat berpartisipasi dalam pemerintahan. Di samping itu, perlu juga dibicarakan kembali posisi Kepala Badan Otorita setelah proses pemindahan IKN selesai di tahun 2045 nanti.
7. Pengarusutamaan HAM
Komnas HAM merekomendasikan adanya revisi pengaturan yang mengarah ke paradigma demokrasi, memperkuat partisipasi publik, dan meningkatkan adanya transparansi atas proses pengambilan kebijakan publik. Berkaca pada potensi pembatasan hak sipol
yang masif terutama hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk turut dalam pemerintahan, hak untuk berpartisipasi, serta hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.
8. Koordinasi lembaga-lembaga dan kebijakan yang efektif
Komnas HAM merekomendasikan untuk mengkaji kembali ketentuan Pasal 14 ayat (4) Perpres No. 62/2022 mengatur tentang pengangkatan dua Deputi oleh Kepala Otorita IKN. Pembentukan UU IKN dan aturan turunannya sangat sentralistik karena minimnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, padahal pembentukan IKN tidak dilakukan di atas wilayah baru, melainkan terdapat masyarakat dan pemerintahan daerah existing yang memiliki kepentingan dan hak untuk dilibatkan ketika terjadi perubahan yang fundamental seperti pembangunan dan pemindahan IKN.
9. Pendidikan dan pelatihan HAM
Komnas HAM merekomendasikan untuk mengikutsertakan skema Pendidikan HAM, karena berdasarkan kajian atas UU IKN dan aturan turunannya, belum terdapat pengaturan yang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah atau Otorita IKN secara khusus terkait skema pendidikan HAM bagi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat di IKN. Pemerintah dapat membentuk kurikulum pengajaran dan pelatihan
berdasarkan SNP yang diterbitkan oleh Komnas HAM, seperti SNP Nomor 1 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, SNP Nomor 2 yang mengatur tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, dan SNP Nomor 5 yang membahas tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi.
10. Hak atas pemulihan
Komnas HAM merekomendasikan untuk mengkaji kembali Pasal 16 ayat (1) dan (2), (7) dan (9) UU IKN terkait mekanisme pengadaan tanah dan melakukan penambahan ketentuan khususnya terkait pengaturan spesifik mengenai mekanisme banding dan pemulihan hak, karena masih belum ada norma yang spesifik mengatur bagaimana mekanisme banding dan pemulihan hak (effective remedy) masyarakat ketika berhadapan dengan kebijakan pengelola IKN. Selain itu, hasil pemantauan dan/atau mediasi Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Timur, belum semua dapat diselesaikan dengan baik, sehingga diperkirakan akan menambah kompleksitas persoalan di wilayah lokasi pemindahan tersebut.
Penulis : Niken Sitoresmi & Utari Putri Wardanti
Editor : Sri Rahayu
Dok : Tim Kajian IKN Komnas HAM & Tim Tanggap Rasa
Penyuluhan Merambah Dunia Literasi Digital
teknologi dan erkembangan P pandemi Covid-19 membuat Bidang Penyuluhan Komnas HAM mencari inovasi guna tetap menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Inovasi menggunakan teknologi Informasi di Komnas HAM dilakukan oleh perpustakaan, unit penerbitan dan publikasi, juga oleh para penyuluh HAM. Kegiatan yang dilakukan antara lain Layanan Perpustakaan Online, aplikasi Publikasi HAM Berbasis Android (PUHBA), website Ruang Tanggap Rasa, dan Pendidikan serta penyuluhan secara online/hybrid. Upaya-upaya Inovasi yang dilakukan Bidang Penyuluhan Komnas HAM tersebut tetap mengangkat isu hak asasi manusia dengan tujuan untuk menyebarluaskan wawasan HAM dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait HAM.
hanya kepada anggota perpustakaan (staf Komnas HAM), sedangkan pengunjung eksternal dapat membaca di tempat atau fotokopi bahan bacaan yang diinginkan.
Masyarakat umum yang berada di luar Jakarta atau bahkan berbeda negara pun tidak perlu khawatir, karena tetap dapat menikmati berbagai koleksi perpustakaan Komnas HAM melalui websitenya di https://perpustakaan. komnasham.go.id. Perpustakaan Komnas HAM menyediakan gratis pengunduhan untuk koleksi-koleksi yang berkapasitas kecil, sedangkan untuk koleksi yang berkapasitas besar dapat diberikan kepada para pengunjung (pemustaka) dengan terlebih dahulu mengisi tautan formulir permintaan yang tersedia di website atau menghubungi para pustakawan perpustakaan Komnas HAM melalui email perpustakaankomnasham@gmail.
JEJAK MEI ANTARA KOREA SELATAN 1980 & INDONESIA 1998 ANTARA KOREA SELATAN 1980 &INDONESIA 1998
Diskusi Tanggap Rasa melalui media Digital bertajuk "Jejak Mei antara Korsel 1980 & Indonesia 1998" dengan narasumber Wakil Ketua Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab; Anggota DPR RI, Taufik Basari; Gwangju International Center Korsel, Kim So Hee dan Human Rights Enthusiast juga Keluarga Korban 1998, Binar Mentari.
Koleksi yang dimiliki dan dikelola oleh perpustakaan Komnas HAM beraneka ragam, mulai dari buku, majalah, surat kabar, laporan, dokumen lepas, bahkan kliping yang berisi kumpulan informasi terkait HAM. Berbagai koleksi ini dapat dinikmati oleh masyarakat umum, namun untuk peminjaman terbatas
com. Perpustakaan Komnas HAM telah melakukan digitalisasi berbagai bahan bacaan koleksinya sejak 2011. Selain memenuhi kebutuhan para pemustaka yang tidak dapat datang langsung ke Komnas HAM, digitalisasi ini Komnas HAM lakukan sebagai usaha pelestarian substansi dari koleksi fisik perpustakaan
yang makin berumur dan keterbatasan ruang penyimpanan koleksi.
Nur Afifa, Subkoordinator Perpustakaan HAM Komnas HAM yang diwawancarai penulis pada 6 Juni 2022 mengungkapkan jika fokus digitalisasi saat ini dilakukan pada koleksi yang berupa dokumen lepas seperti makalah, laporan, dan bahan bacaan yang berbentuk lembaran. "Kalau buku harus dilihat pernyataan hak cipta yang tercantum, apakah memungkinkan didigitalisasi atau tidak. Buku yang ada lisensi CC-nya (Creative Commons-red) akan lebih baik," imbuhnya.
Berdasarkan data, perpustakaan Komnas HAM memiliki dokumen lepas sejumlah 181 eksemplar dan e-book sejumlah 19 eksemplar. Pemustaka yang datang langsung ke perpustakaan Komnas HAM pada 2020 tercatat sebanyak 404 kunjungan, 2021 sebanyak 398 kunjungan, dan Januari hingga Mei 2022 sebanyak 177 kunjungan yang terdiri dari pemustaka internal dan eksternal Komnas HAM.
Sedangkan pemustaka yang menikmati e-book bahan bacaan perpustakaan Komnas HAM melalui email ataupun tautan formulir permintaan ada sebanyak 33 permintaan pada 2021, dan 30 permintaan di Januari hingga Mei 2022.
Aplikasi Publikasi HAM Berbasis Android (PUHBA)
Aplikasi PUHBA milik Komnas HAM ini merupakan cerminan dari upaya Komnas HAM di bidang literasi digital terkait hak asasi manusia. PUHBA singkatan dari Publikasi HAM Berbasis Android adalah aplikasi android yang berisi semua terbitan-terbitan Komnas HAM, baik berupa buku, buletin, majalah, policy brief, dan terbitan Komnas HAM lainnya.
Aplikasi PUHBA menunjang kerja-kerja Komnas HAM dalam menjalankan mandatnya, terutama pasal 89 Ayat 2 Undang-Undang 39 Tahun 1999 dalam bidang penyuluhan. Literasi HAM berbasis android ini mempermudah dalam pendidikan dan pemajuan HAM di Indonesia karena bersifat masif dan cocok dengan konturnya yang luas, merupakan negara kepulauan, dan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.
Masyarakat umum maupun staf Komnas HAM yang membutuhkan literatur terkait hak asasi manusia dapat menjelajah berbagai bahan bacaan yang terdapat di dalam aplikasi ini. Bermodalkan gadget berbasis android dan jaringan internet, dimana pun mereka berada, informasi seputar HAM dapat dengan mudah diperoleh.
Penyebarluasan wawasan HAM melalui aplikasi PUHBA memang menjadi alternatif media dalam meliterasikan HAM, namun tidak dipungkiri jika penggunaannya terbatas kepada mereka yang memiliki gadget berbasis android saja. Hal ini menjadi perhatian tim publikasi di Bidang Penyuluhan Komnas HAM. Tim akan mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih baik, dapat menjangkau publik lebih luas tidak hanya di playstore namun juga di appstore dan menyokong PC (personal computer), dan tentunya lebih ramah disabilitas.
Bidang Penyuluhan menyakini bahwa Literasi dapat mengubah pola pikir, oleh karena itu, aplikasi PUHBA yang berisi sumber-sumber bacaan terkait HAM diharapkan dapat membuat orang yang membacanya menjadi lebih memahami HAM, lebih toleran, mencegah hoax, dan ujaran kebencian. Adanya aplikasi ini juga dapat membuat Komnas HAM menjadi wadah dan sumber dalam literasi digital tentang HAM.
Bidang Penyuluhan Komnas HAM memiliki sebuah platform kampanye bernama Ruang Tanggap Rasa dalam bentuk website, podcast, dan diskusi daring yang tentu saja mengangkat tema seputar isu hak asasi manusia namun dibungkus secara ringan, santai, dan lebih populer. Platform pendidikan dan penyuluhan HAM ini bermula pada 2020 saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Berbekal ide dan teknologi yang ada, maka terbentuklah website www.tanggaprasa.id dan berlanjut 2021 dengan podcast-nya yang dapat diakses melalui aplikasi spotify dengan nama Ruang Tanggap Rasa.
Ruang Tanggap Rasa
Ruang Tanggap Rasa merupakan sebuah ruang kampanye tentang HAM yang dapat dimiliki publik untuk
berbagi cerita, membangun empati, dan memunculkan narasi-narasi HAM dengan media populer dan karya-karya yang ada. Berdasarkan hal ini pula jargon "Apa Rasamu terhadap Rasaku" dipilih agar penikmat dan pengguna Ruang Tanggap Rasa yang dipanggil "Happy Humans" dapat saling berbagi rasa.
Website ini menyuguhkan berbagai kontenberupafilmHAM,fotonarasiHAM, cerita pendek, podcast, dan puisi HAM. Tidak hanya itu, website juga ditunjang dengan menu live chat bagi yang ingin bertanya seputar info program Tanggap Rasa ataupun mengenai penyebarluasan wawasan HAM, dan fitur layanan listen untuk teman disabilitas netra.
Podcast Ruang Tanggap Rasa tayang setiap hari Rabu pukul 16.00 WIB. Berdasarkan data, podcast ini telah menghasilkan 32 episode di season I (2021), dan di season II hingga Juni 2022 sudah ada 16 episode dengan berbagai tema HAM yang menarik. Penentuan temanya sendiri disesuaikan dengan hari besar yang ada dan belum pernah diangkat sebelumnya.
Ruang Tanggap Rasa mendapat respon positif dari lembaga-lembaga yang bergerakdalam mengkampanyekan HAM. Dalam rangka pengembangan dan perbaikan agar dapat menjangkau dan menyentuh publik lebih luas lagi, termasuk anak muda, tim kampanye tanggap rasa selalumengadakan evaluasi rutin.
Tim berharap suatu saat nanti platform Ruang Tanggap Rasa lebih banyak melibatkan para pihak, dapat mengakomodir setiap orang memiliki akunnya masing-masing, dapat membuat ruang diskusinya sendiri, dan mengunggah hasil karyanya di website yang telah disediakan. Namun sebelum menuju ke sana Tim merasa, perlu dibuatnya koridor-koridor yang jelas dan wajib dipatuhi oleh pengguna, serta dibutuhkan adanya sistem penyaring untuk kata atau konten yang kurang pantas.
Penyuluhan - Penyuluhan secara Online / Hybrid
Sepanjang 2022 Bidang Penyuluhan Komnas HAM telah mengadakan berbagai penyuluhan secara daring maupun hybrid berbentuk webinar/ talkshow/workshop dengan berbagai topik seputar hak asasi manusia. Upaya
penyebarluasan wawasan HAM dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait HAM ini telah dilakukan sebanyak lima kali, diantaranya online webinar "MewujudkanPontianak bertajuk Sebagai Kota HAM: Memperkokoh Toleransi dan Mewujudkan Kehidupan yang Harmonis" pada 23 Maret 2022 dan bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya ada "Workshop Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pembela HAM dalam Konflik Agraria" yang diadakan secara hybrid di Padang, Sumatra Barat dan melalui aplikasi zoom pada 29 s.d. 31 Maret 2022 yang bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatra Barat.
Literasi digital berupa penyuluhan daring sekaligus kampanye Tanggap Rasa diselenggarakan dengan tajuk "Tanggap Rasa: Menyelisik Perbudakan di Era Modern" melalui zoom webinar pada 23 Maret 2022. Lalu dilanjutkan dengan webinar yang mengangkat "Jejak Mei antara Korsel 1980 & Indonesia 1998" pada 25 Mei 2022. Terakhir pada 30 Mei 2022, talkshow "Bincang Santai Bersama Publikasi: Literasi Digital melalui Aplikasi PUHBA" yang diadakan secara online melalui aplikasi zoom.
Penyuluhan yang dilaksanakan secara online dan hybrid ini menghadirkan narasumber-narasumber kompeten sesuai dengan tema pembahasan yang diangkat. Rencana diskusi daring Tanggap Rasa akan hadir kembali pada Juli dan September 2022, kemudian akan ada dua lagi kegiatan diseminasi HAM yang bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua.
Penulis : Andri Ratih
Editor : Yuli Asmini
Wujudkan Rujukan HAM Nasional Melalui Pusdahamnas
Tim Pelaksana Survey Pemetaan Sumber Daya Internal dan Eksternal dalam Pembangunan Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas) saat melaksanakan Survei Pemetaan Sumber Daya HAM kepada perwakilan Kementerian/ Lembaga di Tangerang Selatan, Banten, (Rabu s.d Jum'at, 20 s.d 22 April 2022)
omnas HAM tengah berupaya K menyukseskan tahun pertama pembangunan Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional (Pusdahamnas). Adapun Pusdahamnas merupakan program prioritas nasional pada tahun 2022 hingga 2024 dengan dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ke depannya, Pusdahamnas diharapkan dapat menjadi rujukan utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya HAM untuk peningkatan kesadaran HAM aparatur negara maupun masyarakat, serta mendukung pengambilan keputusan HAM berbasis pada bukti (evidencebased policy) yang berbasis HAM. "BAPPENAS mendukung penuh program ini untuk turut memudahkan para mitra atau pemangku kepentingan dalam
mendapatkan sumber data dan informasi HAM secara terpusat karena selama ini data dan informasi tersebut sangat sulit didapatkan karena tersebar," ungkap Ghea, staf bidang Hukum dan Regulasi BAPPENAS.
Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai institusi HAM nasional, Komnas HAM telah memproduksi berbagai data, informasi dan pengetahuan (DIP) berupa dokumen-dokumen HAM yang dimanfaatkan sebagai referensi bagi penyelenggara negara hingga masyarakat. DIP yang dihasilkan diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan yang berasal dari fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi.
Namun demikian, pada praktiknya terdapat berbagai tantangan internal
maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya dan sistem penyimpanan data. Kapasitas dan pengetahuan sumber daya manusia mengenai HAM masih sangat minim, sehingga pemajuan danpenegakan HAM seringkali terhambat dan tidak menjadi prioritas.
Selain itu, kurangnya sumber data dan informasi HAM ditambah tidak terpusatnya penyimpanan data juga menjadi penyebab berbagai DIP belum dapat dikelola secara optimal dalam mendorong peningkatan kesadaran HAM aparatur negara dan masyarakat. Permasalahan tersebut tentunya berdampak pula pada kepentingan perumusan kebijakan yang berbasis pada bukti demi mendorong lahirnya kebijakan yang berperspektif HAM.
Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Komnas HAM memandang adanya urgensi pembangunan sistem untuk pengembangan kapasitas dan kapabilitas lembaga untuk menerima,mengolah,mengelola, dan memanfaatkan sumber daya hak asasi manusia untuk pemajuan dan penegakan HAM, yang diwujudkan melaluiPusdahamnas. Hadirnya Pusdahamnas tentu akan memperluas jangkauan dan mempercepat proses penyebarluasan, diseminasi nilai dan pengetahun HAM, serta jejaring sumber daya HAM ke seluruh daerah di Indonesia maupun internasional. Pembangunan Pusdahamnas ini juga sejalan dengan implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Informasi (SPBE), Keterbukaan Publik dan Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Secara bertahap, Pusdahamnas akan diintegrasikan dengan mitra atau pemangku kepentingan di 34 provinsi seluruh Indonesia, di antaranya enam kantor perwakilan Komnas HAM, perguruan tinggi, pusat studi HAM, lembaga riset dan pendidikan, media, serta organisasi masyarakat sipil. Melalui Pusdahamnas, Komnas HAM akan berperan sebagai pengelola utama atau wali data untuk mengatur arus keluar masuk data dan informasi, demi mempermudah proses penyebarluasan pengetahuan, pengelolaan data dan informasi HAM bersama, pengolahan dan verifikasi data HAM yang terpercaya, serta untuk kepentingan penilaian kondisi HAM secara periodik di Indonesia.
Pusdahamnas sebagai pusat pengarusutamaan sumber daya HAM akan menjadi antarmuka atau penghubung (interface) berbagai data dan informasi yang berasal dari internal daneksternalagardapatsalingbersinergi dan efisien, sehingga dapat diterima dengan baik oleh publik. Data dan informasi mentah dari berbagai sumber akan diolah dalam Pusdahamnas, hingga menjadi suatu data dan informasi yang dapat diandalkan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan demi mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Dengan adanya Pusdahamnas, maka DIP HAM akan mempunyai koordinasi yang baik, baik di tingkat tata kelola maupun di tingkat
produk. Dukungan penuh diberikan oleh Plt Sekertaris Jenderal Komnas HAM, Aris Wahyudi, yang mengapresiasi Pusdahamnas sebagai program nasional untuk memantabkan posisi Komnas HAM sebagai lembaga rujukan HAM Nasional. "Kolaborasi internal dan eksternal menjadi basis pembangunan Pusdahamnas, dengan memanfaatkan resources agar selain menjadi simpul data dan informasi HAM, juga menjadi learning center bagi pemajuan HAM," tegas Aris.
Proses pembangunan Pusdahamnas dilakukan dengan pembentukan dan konsolidasi tim, penyusunan desain awal (grand design) yang aksesibel dan partisipatif dengan melibatkan kantorkantor perwakilan Komnas HAM, Pusat Studi HAM, ahli, akademisi, aktivis HAM, perwakilan organisasi masyarakat sipil, dan K/L/D/S untuk memperoleh masukan. Partisipasi publik tersebut sangat penting untuk memberikan masukan terkait sistem operasi teknologi, mekanisme pengelolaan data dan informasi HAM, pengembangan pengetahuan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan maupun konten yang akan dibangun dan dikelola di dalam Pusdahamnas. Proses penyusunan Grand Design tersebut juga turut melibatkanpihakketigasebagai konsultan survei untuk membantu menurunkannya dalam bentuk cetak biru (blue print).
Demi mengakomodir kepentingan nasional, survei pemetaan sumber daya HAM dilakukan secara daring maupun luring di berbagai wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur, antara lain Jakarta, Tangerang, Bogor, Malang, Surabaya, Jayapura, dan Samarinda. Eksistensi Pusdahamnas mendapatkan dukungan positif dari berbagai pemangku kepentingan dan meningkatkan semangatkolaborasi demi pemajuan dan penegakan HAM.
"Dengan adanya Pusdahamnas ini juga dapat membantu baik Pusat Studi HAM dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mendistribusikanbebagai macam dokumen yang selama ini telah diproduksi," ujar Ketua Serikat Pengajar HAM, Muktiono.
Para pimpinan dan anggota Komnas HAM juga senantiasa mengawal pembangunan Pusdahamnas. "Kami optimis dengan semangat dan harapan para pihak untuk kerja
sama pengembangan Pusdahamnas. Tantangan ke depan bagaimana Komnas HAM memastikan catatan penting dari mereka semua betul diakomodir dalam finalisasiblueprintpengembangan Pusdahamnas." ungkap Sandrayati Moniaga, Komisioner Pengkajian dan Penelitian.
Dalam prosesnya, akan dilakukan integrasi DIP, soft launching oleh pimpinan dan komisioner Komnas HAM, pengembangan kapasitas, kerja sama, monitoring dan evaluasi, serta sosialisasi ke beberapa wilayah kepada K/L/D/S agar mengetahui keberadaan, fungsi, dan manfaat Pusdahamnas. Pusdahamnas akan bekerja dalam domain pengetahuan dengan cara memfasilitasi kegiatan pengetahuan seperti lokakarya, pelatihan, hingga diskusi publik. Dukungan dapat berupa penyimpanan bahan-bahanhasil kegiatan, penyediaan sarana prasarana, serta penyebarluasan kegiatan.
Pada tahun berikutnya, pengembangan Pusdahamnas akan berfokus pada integrasi, kerja sama, sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi. Kerja sama seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembanganPusdahamnasagar dapat terus berlanjut kelangsungannya ke depannya sebagai sumber rujukan utama dalam kepentingan kerja-kerja HAM.
Penulis : Zsabrina Marchsya Ayunda Editor : Yuli Asmini
Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Kematian dr. Sunardi
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik bersama Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, M. Choirul Anam pada konferensi pers hasil pemantauan dan penyelidikan terhadap kasus kematian dr. Sunardi di Kantor Komnas HAM, (Senin, 11/4/2022).
omnas HAM adalah lembaga K negara mandiri yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif terkait hak asasi manusia. Tujuan tersebut diupayakan Komnas HAM untuk tercapai dengan melakukan pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Pada bidang penegakan HAM, Komnas HAM menerima dan melayani pengaduan pelanggaran HAM, pemantauan dan penyelidikan kasus, serta melakukan mediasi HAM. Pada kasus-kasus tertentu, Komnas HAM membuat Tim-Tim khusus atau bahkan Tim Ad Hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat.
Pada 2022 ini, Komnas HAM telah membentuk Tim-Tim penanganan kasus. Salah satunya yang terbaru dan untuk merespons peristiwa yang mendapat perhatian nasional adalah peristiwa kematian dr. Sunardi, tersangka tindak pidana terorisme. Pembentukan Tim ini dilakukan Tiga (3) jam pasca penangkapan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88) pada Rabu, 9 Maret 2022 di Sukoharjo, Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM telah melakukan serangkaian pemantauan dan penyelidikan atas kasus tersebut sesuai dengan mandat pada UU.
Berdasarkan mandat pada UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 89 poin (3) Komnas HAM berwenang melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut yang berupa penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; pemanggilan terhadap pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; pemanggilan saksi untuk diminta dan dan didengar kesaksiannya, kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; peninjauan ditempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan pemberian pendapatberdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses pengadilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan
yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
Merujuk pada mandat yang disebutkan di atas, Komnas HAM melakukan rangkaian proses pemantauan dan penyelidikan pada kasus kematian dr. Sunardi tersebut. Rangkaian proses tersebut antara lain monitoring media, permintaan keterangan dari berbagai pihak, peninjauan lokasi penangkapan dr. Sunardi di Sukoharjo, pemeriksaan mobil dr. Sunardi yang digunakan dalam penangkapan, serta penerimaan dokumen dan barang bukti yang diberikan kepada Komnas HAM secara sukarela.
Langkah awal yang dilakukan Komnas HAM adalah mengumpulkan informasi melalui data-data sekunder terkait profil dr. Sunardi, dugaan keterlibatan dan peran dr. Sunardi dalam jaringan terorisme, serta mengumpulkan kronologis penangkapan dr. Sunardi hingga kematiannya yang dihimpun dari berbagai media. Data sekunder ini digunakan sebagai bahan dasar untuk melengkapitemuan-temuan di lapangan pada proses selanjutnya, dan juga data ini untuk dikonfirmasi pada temuan di lapangan.
Permintaan keterangan dari berbagai pihak selalu dilakukan Komnas HAM pada setiap menangani kasus agar mendapatkan gambaran utuh dari satu peristiwa. Permintaan keterangan bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan informasi langsung dari pihak-pihak maupun melakukan pendalaman keterangan atas peristiwa tersebut. Pada kasus dr. Sunardi ini, Komnas HAM meminta keterangan kepada Densus 88, Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta,Dokkes RS dari Bhayangkara Semarang, saksi masyarakat sekitar, serta yang juga penting adalah dari pihak keluarga dr. Sunardi.
Dari pihak Densus 88, Komnas HAM mendapatkan keterangan maupun pendalaman keterangan terkait data penegakan hukum tindak pidana terorisme, profil dr. Sunardi dan keterlibatannya dalam jaringna terorisme, administrasi penyidikan yang dilaksanakan, kronologi peristiwa penangkapan, sketsa TKP, rekaman video CCTV di tempat publik, video keterangan saksi, dokumentasi kondisi kendaraan milik dr. Sunardi, masyarakat, dan pihak Densus 88, serta dokumentasi pagar rumah warga yang ditabrak oleh kendaraan milik dr. Sunardi pada saat penangkapan.
Selain itu, proses kegiatan surveillance terhadap dr. Sunardi dan rencana operasi penangkapan juga dimintakan dan diperdalam keterangannya oleh Komnas HAM. Termasuk pada jumlah personil Densus 88 yang terlibat, jenis senjata dan kendaraan yang digunakan, serta penanganan medis terhadap dr. Sunardi dan catatannya sejak awal diserahkan Densus 88 hingga meninggal dunia di RS. Bhayangkara Surakarta. Selanjutnya, penting bagi Komnas HAM untuk mendapat informasi dan keterangan yang berimbang dalam melakukan
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M. Choirul Anam, menunjukkan bukti-bukti temuan saat konferensi pers atas hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap kasus kematian dr. Sunardi, (Senin, 11/4/2022).
pemantauan dan penyelidikan kasus dengan melakukan permintaan dan pendalaman keterangan dari saksisaksi dari masyarakat umum dan pihak keluarga dr. Sunardi.
Proses lainnya selain permintaan dan pendalaman keterangan,Komnas HAM juga melakukan peninjauan lokasi penangkapan dr. Sunardi dan pemeriksaan mobil dr. Sunardi secara langsung. Berdasarkan peninjauan dan penelusuran tempat kejadian peristiwa, Komnas HAM memperoleh sejumlah informasi yaitu rute yang digunakan dr. Sunardi saat hari penangkapan, lokasi pencegatan, lokasi mobil dr. Sunardi menabrak sejumlah kendaraan masyarakat, lokasi CCTV masyarakat yang berhasil merekam proses pengejaran mobil tersangka, serta lokasi mobil dr. Sunardi yang menabrak beton bagian pagar rumah masyarakat. Khusus pada proses peninjauan lapangan, Komnas HAM juga mencari dan berhasil mengumpulkan data-data terkait kerusakan mobil, titik-titik bekas tembakan, video dan dokumentasi serta barang-barang bukti untuk kemudian dilakukan penelaahan dan analisis oleh Tim.
Setelah melewati berbagai rangkaian proses serta penulisan laporan, Tim Pemantauan dan Penyelidikan untuk kasus kematian dr. Sunardi merumuskan sejumlah substansi fakta temuan yang bermuara pada pada empat kesimpulan yaitu :
1. Pengerahanpetugasuntukmelakukan surveillance dan penangkapan
terhadap dr. Sunardi oleh Densus 88 merupakan bagian dari rangkaian penyidikan tindak pidana terorisme yang menetapkan dr. Sunardi sebagai tersangka tindak pidana terorisme.
2. Proses penangkapan yang dilakukan oleh petugas Densus 88 terhadap dr. Sunardi telah memenuhi prinsip legalitas, terutama penetapan tersangka dan penangkapan dr. Sunardi.
3. Proses penangkapan yang dilakukan oleh petugas Densus 88 terhadap dr. Sunardi memenuhi prinsip nesesitas dan kehati-hatian. Hal ini ditunjukkan dengan potensi bahaya yang dialami oleh masyarakat sekitar dan petugas.
4. Melihat prinsip legalitas, nesesitas, dan kehati-hatian dalam proses penangkapan dr. Sunardi sampai kematian sudah sesuai dengan prosedur dan tidak terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan agar Densus 88 meningkatkan segala upaya dalam semua penindakan untuk tetap menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip HAM, terus mengembangkan pendekatan humanis dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme, dan terus mengupayakanakuntabilitas dan transparasi dalam seluruh proses penegakan hukum tindak pidana terorisme.
Penulis : Sri Rahayu Editor : Yuli Asmini
Sinergi Peningkatan Layanan Pengaduan di Nusa Tenggara Timur
Pembukaan Pos Konsultasi dan Penerimaan Aduan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
omnas HAM melalui Bidang K Dukungan Pelayanan Pengaduan menyelenggarakan Sinergi dengan Stakeholders dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM di Nusa Tenggara Timur pada 17-21 Mei 2022.
Hadir dalam kegiatan ini, Komisioner Beka Ulung Hapsara bersama Tim Dukungan Pelayanan Pengaduan yang terdiri dari Bayu Pamungkas, Avokanti Nur, Ika Syafitri, dan Gracia Dumaria. Kegiatan ini merupakan upaya menjangkau masyarakat untuk mengakses informasi layanan pengaduan Komnas HAM sekaligus menggaungkan tugas dan fungsi Komnas HAM di daerah.
Kegiatan dilakukan dalam bentuk kampanye melalui media televisi dan radio di wilayah setempat, pembukaan pos konsultasi dan aduan masyarakat bersama NGO Lokal, serta pemberian kuliah umum bagi kampus setempat.
Kampanye dilakukan di TVRI Kupang dan RRI Atambua oleh dengan menjelaskan pentingnya bekerja sama dengan stakeholders, khususnya di Nusa Tenggara Timur, mengingat jumlah aduan di wilayah tersebut yang diterima oleh Komnas HAM pada tahun 2021 tidak terlalu banyak sehingga patut diduga hal tersebut mengarah fenomena gunung es: permasalahan yang ada di lapangan lebih banyak daripada yang diadukan kepada Komnas HAM.
Kerja sama denganstakeholders diperlukan karena Komnas HAM memiliki keterbatasan jumlah kantor wilayah dan sumber daya manusia sehingga perlu bersinergi dengan stakeholders yang ada di luar kantor wilayah guna menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia. Selain itu, dalam kampanye juga diserukan agar masyarakat tidak ragu untuk konsultasi dan melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Kampanye juga menghimbau agar massyrakat dapat saling menguatkan
dan menumpulkan keberanian, terutama dalam pengumpulan data dan bukti ketika terjadi dugaan pelanggaran HAM.
Konsultasi dan Pembukaan Pos Penerimaan Aduan
Pembukaan pos konsultasi dan penerimaan aduan pun dilaksanakan bekerja sama dengan Non-government Organization (NGO) Lakmas Cendana Wangi untuk di Kabupaten Belu (Kota Atambua) dan sekitarnya, serta bersama Wahana Visi Indonesia dan Sanggar Suara Perempuan untuk di Kab. Kupang (Kota Oelamasi) dan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kegiatan ini disambut dengan baik oleh masyarakat dan para aktivis di lingkungan Kabupaten Belu, termasuk pemuka agama setempat, serta masyarakat di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Masyarakat di Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Kupang menyampaikan
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Timor, Kabupaten Timor Tengah Utara
situasidanisuHAMyangdihadapiseharihari, di antaranya kekerasan terhadap perempuan dan anak (termasuk tindak perdagangan orang untuk eksploitasi seksualdsb),ketidakprofesionalan kepolisian dalam penanganan aduan terkait tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat termasuk dugaan keberadaan mafia di kalangan aparat penegak hukum. Selain itu Masyarakat Kabupaten Belu mengungkapkan adanya permasalahan lapangan pekerjaan dan pemenuhan hak para pekerja yang kerap dilanggar, sengketa tanah terkait hutan tanaman industri pemerintah yang merampas tanah adat masyarakat, dan sebagainya. Masyarakat juga meminta agar adanya kantor perwakilan Komnas HAM di wilayah Nusa Tenggara Timur sehingga mereka tidak mengalami kesulitan untuk mengakses layanan publik yang dimiliki oleh Komnas HAM.
Atas berbagai permasalahan tersebut, Komisioner Beka Ulung Hapsara beserta Tim Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan menjelaskan mengenai sejumlah bentuk tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Komnas HAM dalam penanganan aduan sejenis sebagaimana yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Belu. Beka Ulung Hapsara juga menyampaikan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM dalam rangka penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah edukasi HAM bagi aparat penegak hukum (khususnya kepolisian) yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
Informasi lain yang diberikan yaitu, tim juga menjelaskan mengenai mekanisme penerimaan aduan beserta tugas
dan fungsi Komnas HAM, termasuk layanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Komisioner Beka Ulung Hapsara juga menyambut baik usulan pengadaan kantor perwakilan Komnas HAM di Nusa Tenggara Timur yang tentunya memerlukan inisiatif dan itikad baik dari pemerintah daerah untuk pengajuannya, serta perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lembaga.
Kuliah Umum dengan Mahasiswa FISIP, Universitas Timor
Komnas HAM bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melaksanakan Kuliah umum bertajuk "Sinergi dengan Stakeholder dalam Rangka Peningkatan dan Percepatan Layanan Pengaduan Komnas HAM" di Universitas Timor pada Jum'at, 20 Mei 2022. Turut hadir, Direktur Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC), yaitu Sdr. Dominggus Elcid Li sebagai narasumber bersama dengan
Komisioner Beka Ulung Hapsara.
Pada kuliah umum juga turut hadir Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menyampaikan bahwa fakultas mereka berencana untuk memasukkan HAM menjadi salah satu mata kuliah di fakultas tersebut dan meminta arahan Komnas HAM, serta berencana melakukan sosialisasi terkait layanan penerimaan pengaduan yang dimiliki oleh Komnas HAM bila mereka melakukan kegiatan perjalanan di masyarakat sekitar Kabupaten Timor Tengah Utara.
Para narasumber menekankan agar mahasiswa turut aktif dan kreatif dalam mengembangkan diri, terutama dalam mencari materi terkait HAM yang kemudian dibutuhkan sebagai kajian lebih lanjut untuk pengembangan pengetahuan tentang HAM di kampus.
Penulis : Avokanti Nur Editor : Yuli Asmini
SINERGI DENGAN STAKHOLDER DALAM RANGKA PENINGKATAN LAYANAN PENGADUAN KOMNAS HAM RI DI NTT
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara saat menjadi narasumber di TVRI Kupang.
Upaya Penguatan Fungsi Mediasi
Komisioner Mediasi Komnas HAM, Hairansyah bersama dengan staf Mediasi Komnas HAM pada workshop mekanisme penanganan kasus mediasi dalam rangka peningkatan Kualitas, Kapasitas dan Pengembangan Mediasi HAM, (Selasa s.d Kamis, 17 s.d 19 Mei 2022).
omisi Nasional Hak Asasi Manusia K Republik Indonesia (Komnas HAM RI) adalah Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan Lembaga Negara lainnya, bisa jadi sebagian masyarakat mengetahui kalau Komnas HAM adalah Lembaga yang mengurusi persoalan HAM. Namun boleh jadi lebih sedikit yang mengetahui bagaimana kerja-kerja Komnas HAM dalam rangka menangani dan menyelesaikan persoalan HAM.
Di tengah kewenangan Komnas HAM yang terbatas, tak sedikit kasus pelanggaran HAM yang penyelesaiannya mandek dan mediasi digunakan sebagai upaya memecah permasalahan tersebut. Dalam melakukan mediasi Komnas HAM bertindak sebagai mediator. Mengacu pada Pasal 89 ayat (4) huruf b Undang - Undang Nomor 39 tahun 1999, mediasi yang dapat dilakukan yaitu mediasi pelanggaran HAM yang bersifat perkara perdata di luar pengadilan dan atas dasar kesepakatan para pihak. Namun pada kenyataannya fungsi mediasi Komnas HAM belum menjadi perhatian utama
bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
Komnas HAM merupakan Lembaga Negara yang melaksanakan fungsi mediasi. Sebelum ada Peraturan MA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Komnas HAM sudah punya dasar hukum fungsi mediasi dan sudah mempraktikkan mediasi HAM. Terkait fungsi mediasi sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM bertugas dan berwenang melaksanakan fungsi mediasi yaitu: a. perdamaian kedua belah pihak, b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli, c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya, dan e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
untuk ditindaklanjuti.
Pemanfaatan mediasi dapat dikategorikan untuk beberapa hal: menyelesaikan perselisihan, menegosiasikan kontrak, merumuskan suatu kebijakan, dan untuk menghindari perselisihan. Berdasarkan pengalaman mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM ada hal yang menjadi kelemahan dari pelaksanaan fungsi mediasi seperti, pihak yang bersengketa lebih memilih jalur penyelesaian melalui pengadilan dibandingkan mediasi, karena penyelesaian melalui pengadilan lebih memiliki kepastian hukum dibandingkan mediasi yang difasilitasi Komnas HAM. Selain itu proses mediasi terkadang berlarut - larut yang disebabkan mulai dari rumitnya masalah, posisi tawar korban, besarnya konflik, sengketa yang aktornya melibatkan Negara dan Korporasi. Tak luput juga persoalan anggaran menjadi hambatan subkomisi mediasi melaksanakan tugasnya. Dengan jumlah pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin meningkat serta membutuhkan penyelesaian melalui mediasi, maka Komnas HAM harus semakin mempertajam dan memperkuat fungsi mediasi Komnas HAM.
Workshop mekanisme penanganan kasus mediasi dalam rangka peningkatan Kualitas, Kapasitas dan Pengembangan Mediasi HAM, (Selasa s.d Kamis, 17 s.d 19 Mei 2022).
Untuk memperkuat peranan fungsi tersebut tentu dibutuhkan dukungan dari organ – organ pelaksananya, baik dari sistem kerja organisasi, sarana dan prasarana sekaligus kapasitas sumber daya manusia baik softskill maupun hardskilll yang berperan penting dalam mengoptimalkan peranan fungsi mediasi. Terkait upaya peningkatan sumber daya manusia pada fungsi mediasi Komnas HAM, telah diawali dengan hal baik yaitu disahkannya Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui Permenpan Nomor 12 Tahun 2021. Namun tidak berhenti sampai disitu, sebab aspek kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia memerlukan pembelajaran, praktik, dan penambahan wawasan yang berkelanjutan agar semakin terasah dan bisa mengikuti perkembangan zaman.
Peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia menjadi salah satu hak bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang diatur Pasal 21 huruf e dan Pasal 22 huruf d Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Pasal 203 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, diatur juga bahwa pengembangan kompetensi menjadi upaya pengembangan karir dan pemenuhan standar kompetensi jabatan karena kualitas sumber daya manusia yang baik melalui pengembangan kompetensi berpengaruh besar terhadap kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagai bentuk ikhtiar memperkuat fungsi mediasi Komnas HAM, maka pada 17-19 Mei 2022 dilakukan workshop mekanisme penanganan kasus mediasi dalam rangka peningkatan Kualitas, Kapasitas dan Pengembangan Mediasi HAM di Jakarta.
Ada 5 tema yang diambil pada kegiatan workshop tersebut yaitu tentang Restorative Justice, Mediasi dan Teknik Mediasi, ResolusiKonflik, Praktik Mediasi HAM dan mengenai Perkembangan Mediasi di Indonesia. Narasumber yang diundang pada kegiatan tersebut sudah
dikenal kompeten pada bidang terkait, yakni Munafrizal Manan Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Hairansyah Komisioner Mediasi Komnas HAM, Dr. Wirdyaningsih, SH., MH staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. I Nyoman Sudira staf pengajar Departemen Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Bandung, dan Ahmad Fahmi Shahab Direktur Eksekutif Pusat Mediasi Nasional (PMN). Dari workshop tersebut para staf bagian mediasi sebagai peserta workshop banyak mendapatkan wawasan baru dimana hal tersebut akan berguna pada kerja-kerja menangani pelanggaran HAM.
Beberapa hal penting didapat dari workshop tersebut, seperti terkait Resolusi Konflik mediasi sebagai upaya penyelesaian konflik dengan pelibatan pihak ketiga yang dipercaya, tidak bias, tanpa kewenangan mengambil keputusan, mempermudah pihak yang berkonflik mencapai resolusi yang bisa diterima semua pihak. Terkait Restorative Justice, dimungkinkan mediasi penal dimana penyelesaian perkara pidana melalui perundingan dengan melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan yang dibantu seorang mediator. Namun dalam penerapan Restorative Justice itu perlu memperhatikan Perma No. 2 Tahun 2012, SE Kapolri No. 8 Tahun
2018 jo. Perkap No. 6 Tahun 2019 serta SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/ PS.00/12/2020 tentang Pemberlakukan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Terkait Teknik melakukan mediasi, mediator harus meningkatkan kemampuan seperti Inisiator, Trust Builder, Fasilitator, Rekonsiliator, Komunikator dan Pemisah. Serta masih banyak hal yang harus dikuasai oleh seorang mediator dalam menangani pelanggaran HAM.
Untuk menjadi pendorong semangat bagi Komnas HAMmelaksanakan fungsi mediasi, perlu diketahui bahwa mediasi HAM tidak hanya dilakukan oleh Komnas HAM, sejumlah NHRI di 17 Negara lain juga melaksanakan fungsi mediasi HAM, kita tidak berjuang sendiri dalam menangani kasus pelanggaran HAM menggunakan fungsi mediasi. Oleh sebab itu baik dari pihak internal maupun eksternal Komnas HAM diharapkan ikhtiar lebih kuat untuk semakin memperkuat fungsi mediasi yang dimiliki. Namun perlu diingat bahwa sebetulnya tujuan puncak mediasi bukanlah kesepakatan, tetapi perdamaian. Kesepakatan adalah jalan menuju perdamaian. Perdamaian dapat saja tercapai tanpa harus dengan kesepakatan, namun tercapainya kesepakatan menjadi tak bermakna jika tidak terwujud perdamaian.
Penulis : Rumpun M. Simorangkir Editor : Hari Reswanto
Meningkatkan Wawasan HAM bagi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala
shaja Tain INSTRUMEN HAM NASIONAL SEPRIADY UTAMA.SH M. Dufr ku Ne Dlairs Pust
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, Sepriady Utama saat memberikan kuliah kepada mahasiswa Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Aceh.
alam Pasal 76 ayat 1 Undang- D Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan beberapa fungsi yang salah satunya yaitu fungsi penyuluhan. Untuk melaksanakan fungsinyadalamhalpenyuluhan sesuai dengan mandat pada Pasal 89 ayat 2, Komnas HAM terus berupaya untuk melaksanakan penyebarluasan wawasan mengenai Hak Asasi Manusia kepada masyarakat Indonesia dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang Hak Asasi Manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya.
Sebagaisalahsatuupayapenyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran masyarakat - khususnya mahasiswa dan lingkungan perguruan tinggi, tentang hak asasi manusia melalui lembaga formal, Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh, Sepriady Utama, pada 13 April 2022, kembali diundang menjadi dosen tamu pada mata kuliah PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) untuk mahasiswa Prodi Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah
Kuala, Aceh. Sebelumnya pada tahun 2020, Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh juga menjadi dosen tamu PKN secara virtual Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala.
Ditengah mewabahnya virus Covid-19 beberapa waktu terakhir, upaya penyebarluasan wawasan HAM harus tetap berjalan. Salah satunya dilakukan dengan menggunakan media daring dan memanfaatkan secara optimal peralatan digital yang ada seperti yang dilakukan kepada puluhan mahasiswa Universitas Syiah Kuala ini.
Dalam kuliah virtual tersebut, Sepriady Utama, yang didampingi oleh Dosen HAM dan Resolusi Konflik Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam, S.H. MA menjelaskan secara ringkas definisi hak asasi manusia (HAM), pelanggaran HAM, pelanggaran HAM berat, sumber hukum HAM, kewajiban dasar manusia dan bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM.
"Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan
tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain," terang Sepriyadi.
Dijelaskan pula oleh Sepriyadi, dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam Undang-Undang, peraturan perundang-undangan lainnya dan hukum internasional tentang HAM yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia."
Dalam paparannya, Sepriyadi menjelaskan perbedaan pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat. Dijelaskan olehnya, istilah Pelanggaran HAM berat (Groos Violation on human rights) menjadi bagian dari hukum
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, Sepriady Utama saat memberikan kuliah kepada mahasiswa Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala, Aceh.
positif nasional sejak diundangkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pada tanggal 23 November 2000.
"Undang-Undang tersebut menyebutkan kategori kejahatan yang merupakan pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan Genosida pada Pasal 1 angka 2, juncto Pasal 7 beserta penjelasannya dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada Pasal 1 angka 2, juncto Pasal 9 beserta penjelasannya," terang Sepriyadi.
Selain hal tersebut di atas, Sepriady juga menjelaskan mengenai lembaga Komnas HAM, fungsi dan tugas wewenangnya berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undangundang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi ras dan Etnis, serta menjelaskan tentang bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dapat diadukan/ dilaporkan dan siapa saja yang dapat mengadu dan yang diadukan.
"Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis kepada Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh, yaitu individu, Kelompok orang, organisasi masyarakat, organisasi politik, LSM atau lembaga kemasyarakatan lainnya," jelas Sepriady.
Lebih dari itu, menyinggung hal-hal apa dan siapa saja yang dapat diadukan/ dilaporkan, Sepriyadi menjelaskan bahwa setiap perbuatan seseorang atau
kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh negara, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku dapat diadukan/ dilaporkan.
Dalam sesi diskusi ditanyakan oleh para mahasiswa tentang hubungan hukuman mati, syariat Islam, perempuan dan HAM serta bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM selama konflik Aceh. Menurut Sepriady, meskipun secara legal dan dilihat dari aspek peraturan perundanganundangan, Indonesia pada dasarnya masih menerapkan hukuman mati sebagai hukum positif, misalnya dalam Tindak Pidana Terorisme, Kejahatan seksual terhadap anak, pelanggaran HAM berat yang berat yang meliputi Kejahatan Apartheid dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, namun Komnas HAM sebagai lembaga negara dan Lembaga nasional di bidang Hak Asasi Manusia, terus berupaya mendorong adanya moratorium terhadap pelaksanaan hukuman mati sebagaimana yang diamanatkan oleh Protokol Opsional kedua Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
Sementara yang berkaitan dengan Hakhak Perempuan, Sepriady mengatakan bahwa Indonesia sejak tanggal 24 Juli 1984 telah meratifikasi Konvensi
mengenai penghapusan Segala Bentuk Diskriminasiterhadap Perempuan melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984.
Lebih lanjut, terkait penyelesaian pelanggaran HAM yang berat selama konflik Aceh, Sepriady menegaskan pentingnya mensinergikan penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial melalui Undangundang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan mekanisme non yudisial melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kedua mekanisme tersebut harus saling melengkapi sebagai bagian dari upaya penegakan keadilan dan pengungkapan kebenaran dalam rangka rekonsiliasi danmengharmoniskan kembali hubungan yang rusak di masa lalu di Aceh antara negara dan kelompok bersenjata menyerupai negara dan antar kelompok masyarakat.
Diakhir pembahasannya tidak lupa Sepriady Utama memberikan informasi mengenai ketentuan prosedur penanganan pengaduan yang berlaku di Komnas HAM, termasuk informasi tentang Nomor Whatsapp (WA) pengaduan yang memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduannya kepada Komnas HAM Perwakilan Aceh.
Saat ini pun, masyarakat semakin dipermudah dengan adanya aplikasi Pengaduan HAM (DUHAM) Online yang merupakan portal layanan aduan Komnas HAM yang terintegrasi dengan Sentra Layanan Informasi Pengaduan (SeLIP). Dalam aplikasi DUHAM Online ini terdapat beberapa vitur seperti formulir daring, telusur penanganan aduan, serta konsultasi aduan menggunakan pesan teks.
Penulis : Sri Mauliani Siregar Editor : Hari Reswanto
Diseminasi SNP Pembela HAM di Sumatra Barat
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Beka Ulung Hapsara; Asisten Satu Gubernur Sumatra Barat Devi Kurnia; perwakilan Ditreskrimsus Polda Sumatra Barat Gusnedi; Direktur Walhi Sumatra Barat Wenki Purwanto; Akademisi Universitas Andalas Afrizal saat Diskusi Panel bertajuk Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pembela HAM dalam Konflik Agraria di Hotel Grand Basko Padang, Kota Padang, Sumatra Barat, Rabu, 30 Maret 2022
elalui Sidang Paripurna, M Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengesahkan dan menetapkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM pada Selasa, 7 Februari 2021 lalu. Pengesahan dan penetapan ini sebagai salah satu upaya dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak-hak Pembela HAM. Setelah ditetapkan dan disahkan, Komnas HAM masih mempunyai tugas untuk melakukan diseminasi, yaitu menyebarluaskan informasi tersebut kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, muncul kesadaran, dan akhirnya memanfaatkan informasi yang diperoleh hingga mengubah perilaku sasaran.
Kantor Komnas HAM Perwakilan Sumatra Barat bersama dengan Biro Dukungan Pemajuan HAM bersinergi dalam melaksanakan salah satu fungsi Komnas HAM yaitu penyebarluasan wawasan HAM melalui Workshop Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak
Pembela HAM dalam Konflik Agraria pada Rabu - Kamis, 30 - 31 Maret 2022 bertempat di Hotel Grand Basko Padang, Kota Padang, Sumatra Barat. Kegiatan ini merupakan salah satu dari sejumlah kegiatanpenyebarluasan program wawasan HAM melalui diseminasi bersama dengan 4 (empat) Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah.
Dalam diskusi panel, hadir sebagai narasumber, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Beka Ulung Hapsara; Asisten Satu Gubernur Sumatra Barat Devi Kurnia; perwakilan Ditreskrimsus Polda Sumatra Barat Gusnedi; Direktur Walhi Sumatra Barat Wenki Purwanto; akademisi Universitas Andalas Afrizal; serta peserta workshop. Beka Ulung Hapsara menyampaikan dalam pembukaannya bahwa pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM yaitu kepolisian, sektor swasta/ bisnis, dan pemerintah daerah. Data ini yang menjadi fokus utama Komnas HAM. "Salah satu upaya Komnas HAM yaitu dengan mengeluarkan Standar Norma
dan Pengaturan (SNP) hak-hak yang paling sering menjadi masalah bersama kita, salah satunya masalah agraria. Inilah yang akan kita bahas dalam dua hari ini. Komnas HAM akan belajar dan membuka ruang untuk komunikasi dan koordinasi terkait masalah yang ada," kata Beka.
Beka Ulung Hapsara menambahkan pada Pasal 28I ayat 4 UUD 1945, penghormatan terhadap hak masyarakat seperti pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah, kewajiban masyarakat hanya menghormati hak orang lain. Pemerintah berperan sebagai pemangku kewajiban dan masyarakat sebagai pemangku hak. Sementara itu, pada kenyataannya saat ini banyak sekali masyarakat dan/atau aktivis sebagai Pembela HAM yang mengalami serangan dan ancaman. Lebih lanjut, Pembela HAM memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pembelaan hak-hak masyarakat. "Pada titik itulah
Diskusi kelompok pada sesi hari ke-2 Workshop Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Pembela HAM dalam Konflik Agraria, Kamis, 31 Maret 2022.
Komnas HAM memandang penting agar ada mekanisme khusus. Komnas HAM mengeluarkan mekanisme pelindungan untuk kawan-kawan Pembela HAM. Komnas HAM punya SNP untuk kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat," ucap Beka Ulung Hapsara.
Bedah SNP Pembela HAM dan Pemutaran Film "Pembela HAM dalam Sunyi Pelindungan Negara"
Pada kegiatan ini Tim Diseminasi SNP juga melakukan Bedah SNP Pembela HAM dan pemutaran film "Pembela HAM dalam Sunyi Pelindungan Negara." Subkoordinator Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Delsy Nike menyampaikan garis besar SNP, khususnya SNP Pembela HAM. Menurutnya, pembuatan SNP ini telah melalui proses konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari mereka terhadap SNP yang sedang disusun. SNP juga sebagai tolok ukur atau pembanding terhadap norma hukum.
Delsy Nike menyampaikan maksud dan tujuan SNP yang ditujukan untuk berbagai kalangan yaitu: untuk negara; korporasi; dan penegak hukum. "Pada tahun 2022 ini, Komnas HAM mempunyai 2 (dua) dokumen SNP yang sedang disusun. Dokumen SNP lainnya dapat diunduh dan diakses di website Komnas HAM. Komnas HAM juga telah mempunyai infografis dan videografis mengenai SNP agar teman-teman lebih mudah memahami SNP, " ucap Delsy.
Imbuh Delsy Nike, Pembela HAM adalah setiap orang maupun kelompok yang melakukan kerja-kerja terkait pembelaan HAM. Kategori Pembela HAM ada profesional yang diberi gaji seperti pengacara dan non-profesional yang tidak diberi gaji seperti masyarakat dan mahasiswa. Selain itu ada juga Pembela HAM dari dan untuk kelompok rentan.
Plt. Koordinator Bidang Dukungan Penyuluhan Rusman Widodo yang juga hadir menyampaikan bahwa dalam perjuangan Pembela HAM rangka mengingatkan dan mendorong negara melaksanakan kewajiban HAMnya. Kewajiban negara ada tiga, yaitu: menghormati; melindungi; dan memenuhi HAM warganya. "Kenapa hak rakyat harus dipenuhi? Karena rakyat sudah melakukan kewajibannya. Kewajiban rakyat yaitu membayar pajak dan menaati aturan. Kalau negara tidak melakukan tiga kewajiban itu maka akan terjadi pelanggaran HAM. Negara yang tidak mau memenuhi hak-hak rakyatnya berarti sudah melakukan pelanggaran HAM," kata Rusman Widodo.
Salah satu peserta yang hadir, Lique, perwakilan dari Pelita Padang turut menyampaikan apresiasinya.
"Soal SNP saya sangat apresiasi, saya percaya semua SNP ini lahir dari banyaknya dokumen yang dikumpulkan oleh Komnas HAM. Karena tidak tahu mau dijadikan apa maka dijadikanlah modul. SNP ini bagi saya adalah tool
semacam buku saku untuk memahami HAM. Tapi masalahnya adalah SNP ini banyak tidak dipahami oleh pemangku HAM. Saya rasa penting kita bicara bagaimana SNP ini bisa dipahami oleh para pemangku dan Pembela HAM dari atas sampai bawah," ujarnya.
Dipandu oleh Penyuluh HAM Komnas HAM Sri Rahayu, peserta diajak untuk menonton film pendek yang berkisah tentang Pembela HAM, tanah dan sumber daya alam, konflik agraria, bagaimana seorang warga yang memperjuangkan haknya. Setelah pemutaran film, Ayu -- sapaan akrab Sri Rahayu -- menyampaikan walaupun sudah berkali-kali menonton tetap saja merinding dengan kata-kata ibu yang ada di film bahwa meskipun tidak ada hukum yang melindungi kami akan tetap berjuang, karena ini adalah hak kami. Ia pun percaya bahwa kerja-kerja Pembela HAM ini tidak bisa dilakukan sendiri, ini adalah kerja-kerja kolektif.
Lusi Anggraini, salah satu perwakilan peserta dari LP2M Sumatra Barat pada sesi diskusi menyampaikan bahwa di era saat ini tidak cukup hanya segala sesuatu dilakukan dengan partisipatif saja, akan tetapi harus mulai dengan membangun dialog. Hal ini penting dilakukan bagi yang menjadi pendamping masyarakat, sehingga yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan seperti suara perempuan yang dapat disampaikan dan didengar. Hal penting lainnya adalah setiap orang harus menyadari bahwa setiap orang bisa menjadi Pembela HAM dan harus kita perjuangkan.
Pada sesi akhir workshop perwakilan masing-masing kelompok menyampaikan rekomendasi dan strategi yang diusulkan demi mendorong tercapainya kondisi HAM yang kondusif dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak-hak pembela HAM, khususnya di wilayah Sumatra Barat.
Penulis: Utari Putri Wardanti. Editor: Rusman Widodo.
Sengketa Hak atas Tanah Berujung Penembakan
Kepala Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat, Nelly Yusnita saat meminta keterangan kepada warga Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, (01/06/2022).
epala Kantor Perwakilan Komnas K HAM Kalimantan Barat Nelly Yusnita didampingi Analis Pelanggaran HAM Aji Nurcahyo, dan Analis Pengaduan Sutaryono pada Selasa, 31 Mei - Jum'at, 03 Juni 2022, melakukan pemantauan ke lapangan dan permintaan keterangan kepada pihak terkait, yaitu: masyarakat setempat; Kepala Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Ketapang; dan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang. Langkah tersebut diambil untuk menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran HAM pada peristiwa penembakan masyarakat oleh Satuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar) yang terjadi Sabtu, 28 Mei 2022, di lokasi perkebunan PT. Arrtu Plantation Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Kasus tersebut berasal dari pengaduan proaktif yang sebelumnya termuat di media cetak, media online, televisi, dan media sosial.
Selain itu, Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat juga melakukan
pemanggilan untuk meminta keterangan kepada PT. Arrtu Plantation dan Satuan Brimob Polda Kalbar pada Rabu, 08 Juni 2022.
Dalam pemantauan dan permintaan keterangan terkuak fakta terdapat dua kasus besar, yaitu: sengketa lahan dan penembakan masyarakat. Sengketa lahan berawal dari laporan masyarakat kepada Polres Ketapang tahun 2016 terkait tindakan melanggar hukum 385 KUHP PT. Arrtu Estate Kemuning karena telah menggusur dan menanam ditanah milik pelapor seluas 18 hektar.
Proses hukum sempat berjalan dengan adanya permintaan keterangan dari saksi-saksi dan peninjauan lokasi oleh polisi, namun hingga kini solusinya belum jelas.
"Berdasarkan informasi yang kami terima terjadi saling klaim kepemilikan lahan antara warga dengan PT. Arrtu Plantation di mana berdasarkan dokumen penguasaan lahan masingmasing terdapat perbedaan letak desa, yaitu warga mengklaim tanah seluas 18 hektar sesuai dengan Surat Keterangan
Tanah (SKT) berada di Desa Segar Wangi, sedangkan tanah yang diklaim perusahaan yang telah ber-Hak Guna Usaha (HGU) ini berada di Desa Nanga Kelampai," kata Nelly Yusnita.
Tahun 2022 Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang juga telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama salah satu pelapor.
"BPN telah mengeluarkan SHM sehingga indikasinya adalah tanah tersebut berada di luar HGU perusahaan, namun BPN harus memastikan kembali apakah tanah yang diklaim warga masuk dalam HGU perusahaan," ucap Nelly Yusnita.
Pada 04 Mei-03 Juni 2022, 17 personil Satuan Brimob Polda Kalbar diturunkan untuk melakukan pengamanan di lingkungan perkebunan atas permintaan dari perusahaan dikarenakan sering terjadi pemanenan liar dan pencurian buah sawit. Pada 28 Mei 2022 saat warga hendak melakukan pemanenan di atas tanah seluas 18 hektar milik masyarakat yang masih bersengketa, suasana menjadi tidak kondusif dikarenakanSatuan Brimob Polda
Kepala Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat, Nelly Yusnita didampingi staf pengaduan, Sutaryono saat memantau lokasi penembakan, (01/06/2022)
Kalbar melihat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang telah berstatus sebagai tersangka. "Penembakan ini terjadi saat Satuan Brimob Polda Kalbar yang sedang melakukan patroli di sekitar perkebunan milik perusahaan melihat DPO yang telah berstatus sebagai tersangka atas tindak pidana Pasal 107 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan," ujar Nelly Yusnita. Terdapat 16 orang manajemen PT. Arrtu Estate, 17 orang BKO Brimob, dan 3 marinir di lokasi pemanenan.
Saat satuan Brimob akan melakukan penangkapan terhadap DPO, terjadi perlawanan oleh yang bersangkutan karena tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan atas tanah yang digarap dan dipanen. Suasana semakin memanas karena anggota Brimob melepaskan tembakan peringatan ke udara dan beberapa anggota keluarga dari DPO berusaha mencegah Brimob untuk membawa DPO sehingga terjadi kontak fisik yang berujung pada penembakan jarak dekat oleh anggota Brimob kepada adik kandung DPO dan terlukanya abang kandung DPO akibat terkena senjata Brimob. Anggota Brimob hendak menembak ke kaki adik kandung DPO, namun meleset ke punggung sebelah kiri tanpa ada lapis baju penghalang dengan peluru hampa. Adapun satu anggota Satuan Brimob Polda Kalbar menjadi korban dengan mengalami luka memar di kepala. Warga yang menjadi korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Fatimah,
Kabupaten Ketapang dan kini menjalani rawat jalan. Saat ini, Satuan Brimob Polda Kalbar yang bertugas di wilayah perkebunan PT. Arrtu Plantation telah ditarik untuk melakukan evaluasi dan agar tidak terjadi hal serupa dikemudian hari.
Nelly Yusnita menyatakan terdapat indikasi pelanggaran HAM atas penggunaan kekuatan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Kepala Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat, Nelly Yusnita didampingi Sub Koordinator Layanan Fungsi Penegakan HAM, Tian Sandu Arista meminta keterangan kepada Dansat Brimob Polda Kalbar, (08/06/22)
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian terkait hak atas rasa aman Pasal 29 ayat 1, hak untuk memperoleh keadilan Pasal 17 ayat 1, dan hak atas kesejahteraan Pasal 36 ayat 1.
Selanjutnya, Komnas HAM RI akan mengeluarkan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait,yaitu: agar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan akuntabel terhadap seluruh anggota yang terlibat dan memberikan sanksi etik maupun pidana jika terbukti terdapat pelanggaran; mempertimbangkan secara proporsional dalam penggunaan kekuatan brimob atas dasar permintaan perusahaan; memastikan adanya koordinasi dalam pelaksanaan fungsi kepolisian dalam hal ini Polres Ketapang dan BKO Brimob di Ketapang; dan mengevaluasi proses hukum para pihak dan mempertimbangkan penegakan hukum restorative justice dalam proses hukum yang memiliki latar belakang permasalahan sengketa lahan masyarakat dan perusahaan.
Penulis: Lita Anggareni. Editor: Rusman Widodo.
Mendorong Implementasi Pedoman Bisnis dan HAM PBB untuk Keadilan Bersama
Pertemuan Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah dengan multi pihak di ruangan asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Senin 6 Juni 2022.
ak asasi manusia (HAM) selalu H identik dengan negara, di mana negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. HAM bukan hanya soal relasi antara negara dan warga negara (rakyatnya), namun lingkup HAM lebih luas dari pada itu. Entitas korporasi atau pelaku bisnis (perusahaan) juga memiliki kewajiban untuk melindungi HAM.
Pada tahun 2011 lahir The Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP BHR) atau Asas-Asas Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang menjadi pedoman bagi negara-negara di dunia yang mengatur hubungan antara pelaku bisnis dan HAM. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah
meratifikasi instrumen HAM tersebut.
UNGP BHR mengusung tiga pilar. Pertama, pelindungan, yakni kewajiban negara untuk melindungi HAM, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk entitas bisnis. Upaya pelindungan oleh negara harus dituangkan dalam bentuk kebijakan, regulasi, dan sistem peradilan yang efektif. Kedua, penghormatan, yakni tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM yang berarti tidak melanggar HAM yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi. Ketiga, pemulihan yaitu perluasan akses bagi korban untuk mendapatkan
pemulihan efektif melalui yang mekanisme yudisial maupun nonyudisial. UNGP BHR juga menegaskan bahwa korporasi atau perusahaan juga memiliki kewajiban yang sama dalam menghormati dan melindungi HAM.
Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah tiap tahun menerima pengaduan masyarakat terkait korporasi salah satunya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan PT. Agro Nusa Abadi (ANA) yang sejak tahun 2015 2022 masihbermasalah sampai dengan masyarakat wilayah areal perkebunannya. Sengketa lahan antara PT. ANA dan masyarakat di 5 (lima) desa yakniDesa Tompira, Bunta, Bungintimbe, Towara, dan Malino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali
KOMISI NASIONAL HAK ASASIMANUSIA PERWAKILAN SULAWESITENGAH
Utara masih menjadi permasalahan. Ketika masyarakat hendak mengambil kelapa sawit di lahan plasma mereka, perusahaan melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian sehingga masyarakat ditangkap dan ditahan.
Pertemuan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) membahas pelindungan kepada masyarakat yang berkonflik dengan korporasi pada sektor sawit di Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah. (Dok: AMAN)
Dikarenakan permasalahan tersebut terus berulang dan berlarut-larut, pada Senin, 6 Juni 2022, Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Dedy Askari menghadiri rapat multi pihak dengan kelembagaan dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di ruang asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Rapat multi pihak ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat serta kasus kriminalisasi petani oleh PT. ANA dibeberapa desa di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari Badan Pertanahan, Dinas Perkebunan, Biro Hukum dan Komnas HAM, serta beberapa perwakilan lainnya. Pertemuan tersebut digelar karena usulan dari Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah terkait maraknya laporan warga terhadap kasus kriminalisasi dan tindakan represif yang dilakukan oleh kepolisian dan security PT. ANA di Kabupaten Morowali Utara.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi Askary menyampaikan bahwa Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah telah menerima pengaduan dari masyarakat terkait sepak terjang PT. ANA sejak tahun 2015, di mana PT ANA diduga melakukan penyerobotan lahan masyarakat dan melakukan kriminalisasi petani dengan
melaporkan ke pihak kepolisian. Petani yang dilaporkan adalah mereka yang mengambil tandan buah segar di tanah milik mereka di wilayah areal perkebunan PT. ANA, padahal sebelumnya telah ada kesepakatan tentang skema atau sistem pengolahan perkebunan sawit.
Selain itu, Dedy Askari juga meminta kepada pemerintah provinsi agar mendorong dilakukannya langkah dan upaya hukum terhadap PT. ANA. "Pemerintah provinsi boleh mendukung investasi, namun di sisi lain investasi harus memiliki nilai keadilan bagi masyarakat setempat, jangan sampai dengan dalih investasi, hak-hak masyarakat terus di abaikan," ujar Dedy Askari.
SERIKAT PETANI PETASIA TIMUR KABUPATEN MOROWALI MAN MEMPERTAHANKAN AK ATAS TANAHNYA GUSMAN
Aksi solidaritas Petani Desa Bunta, Tompira dan Bungintimbe, Kab. Morowali Utara, Prov, Sulawesi Tengah yang tengah berkonflik dengan PT. ANA. (Dok: sulawesion.com)
Sering kali dilaporkan oleh masyarakat adanya investasi yang mengabaikan hak-hak masyarakat sekitardan menimbulkan kerusakan lingkungan hingga efek polusi yang merusak kesehatan. Namun pihak perusahaan seperti menutup mata dan hati terkait akibat yang terjadi. Tidak hanya itu, pemerintah daerah pun enggan membuka suara karena takut perusahaan angkat kaki dari daerahnya dan akhirnya kehilangan investasi.
HAMtidaklagisematamenjaditanggung jawab negara, namun juga tanggung jawab korporasi. Pelaku bisnis tidak bisa mengabaikankan hak masyarakat. Pemerintah dan pelaku bisnis kini seharusnya bersama bergandengan tangan dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM rakyatnya. Menjadi tanggung jawab kita untuk mendorong UNGP BHR bukan hanya menjadi fatamorgana, tapi paling tidak menjadi oasis di gurun pasir bagi warga negara, khususnya bagi masyarakat sekitar. UNGP BHR harus diimplementasikan secara nyata sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.
Penulis: Ismety. Editor: Rusman Widodo.
Pemahaman HAM untuk Komunitas LGBTQ+
Pertemuan Perwakilan Komnas HAM Maluku dengan Komunitas Gaya Warna Lentera Maluku (30/6/2022)
asih banyak aparat penegak M hukum dan pemerintah daerah di Maluku pada umumnya dan kota Ambon pada khususnya yang masih belum memahami prinsipprinsip hak asasi manusia (HAM) dalam menjalankan terutama tugasnya, terhadap kelompok rentan seperti komunitas LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer dan lainnya). Hal ini diungkapkan Rudy Kurniawan Subkoordinator Pelayanan Fungsi Pemajuan Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku dalam pertemuan antara Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku dengan komunitas Gaya Warna Lentera Maluku, bertempat di Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku, Senin, 30 Juni 2022. "Bagaimana kita bisa mendorong pemenuhan HAM bagi kelompok rentan seperti komunitas LGBTQ+ di masyarakat jika aparat hukum dan aparat pemerintah yang harusnya melindungi hak asasi mereka justru ikut-ikutan mendiskriminasi," ujar Rudy Kurniawan.
Permasalahan utama yang kerap dialami komunitas LGBTQ+ adalah tindakan diskriminasi. Dan tindakan diskriminasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tapi juga oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Tindakan diskriminasi tersebut sangat mungkin terjadi karena kurangnya pengetahuan mereka tentang prinsipprinsip HAM.
Pasalnya, beberapa waktu lalu, anggota komunitas yang melaporkan masalahnya ke aparat hukum justru mendapat perlakuan yang sifatnya melecehkan identitas mereka sebagai kaum LGBTQ+. Di samping itu, anggota komunitas Gaya Warna Lentera juga pernah mengalami tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM oleh aparatur Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) kota Ambon yang mengangkut mereka pagi-pagi dari salon tempat mereka bekerja dan berkumpul, tanpa diberitahukan untuk keperluan apa. Bahkan alat komunikasi mereka sempat diambil. Pada malam harinya mereka diberitahu bahwa mereka akan diikutkan pemeriksaan
HIV (Human Immunodeficiency Virus) keesokan paginya. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Padahal selama ini mereka sudah melakukan pemeriksaan rutin HIV secara mandiri.
Upaya-upaya membumikan prinsipprinsip HAM bagi kaum LGBTQ+ memang harus dilakukan secara bertahap. Yang pertama perlu dipastikan adalah bagaimana aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan dapat memahami tugas mereka yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM seluruh masyarakat, termasuk komunitas LGBTQ+.
"Jika aparat keamanan dan aparat pemerintahan telah memahami HAM prinsip-prinsip dan mampu menjalankan kewajiban HAMnya, khususnya kelompok marjinal seperti komunitas LGBTQ maka mereka akan menjadi bagian dari solusi, bukan malah menjadi biang masalah terhadap upaya pemajuan dan penegakan HAM," kata Rudy Kurniawan.
Memang, adanya penentangan terhadap komunitas LGBTQ+ di masyarakat saat ini tidak bisa dihindari. Hal ini bisa disebabkan oleh latar belakang doktrin agama, budaya, maupun sosial. Namun yang perlu ditekankan adalah fakta bahwa komunitas LGBTQ+ juga manusia, maka HAMnya sebagai seorang manusia tetap harus dihormati, dilindungi, dan
dipenuhi.
Di sisi lain, Vhiandra, anggota komunitas Gaya Warna Lentera Maluku, juga menjelaskan kurangnya pemahaman HAM yang dimiliki oleh para anggota komunitas, karena mereka sendiri tidak menyadari bahwa apa yang sedang menimpa mereka adalah sebuah tindakan pelanggaran HAM, sehingga mereka tidak berupaya mengadukannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mendapat perlindungan. Hal ini menyebabkan tindakan pelanggaran HAM yang mereka alami berulang kali terjadi. "Dari pertemuan ini kami baru menyadari, pentingnya pemahaman HAM terhadap anggota komunitas kami sendiri. Sehingga kami tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi pelanggaran HAM terhadap kami," ucap Vhiandra.
Dalam pertemuan tersebut, selain membahas mengenai berbagai pelanggaran HAM yang dialami oleh anggota komunitas Gaya Warna Lentera, juga dibahas tentang kemungkinan kerja sama dalam memberikan pemahaman HAM kepada para anggota Gaya Warna Lentera, serta kemungkinan kerja samakerja sama lainnya di masa depan.
Penulis: Rudy Kurniawan Editor: Rusman Widodo.
Sosialisasi SNP Hak atas Kesehatan di Ambon
Kegiatan Koordinasi dan Workshop Situasi Pelaksanaan Hak Atas Kesehatan di Kota Ambon bertempat di Kantor Komnas HAM Perwakilan Maluku, (19/05/2022).
ntuk menjalankan fungsinya U dibidang penyuluhan HAM dalam bentuk penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat, Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Maluku melaksanakan kegiatan koordinasi dan workshop "Situasi Pelaksanaan Hak atas Kesehatan di Kota Ambon" bertempat di Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Maluku, Kamis, 19 Mei 2022. Kegiatan yang bekerja sama dengan RS Sumber Hidup GPM ini diikuti oleh perwakilan Puskesmas Air Salobar, Puskesmas Benteng, Perwakilan Kelurahan Benteng, Perwakilan Kelurahan Kudamati, Pegiat Kesehatan, dan perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) di kota Ambon.
Dalam pembukaan kegiatan Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Maluku Benediktus Sarkol menjelaskan selain bertujuan memberikan gambaran situasi hak atas kesehatan di kota Ambon, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada para petugas kesehatan yang terjun langsung di masyarakat mengenai asasasas HAM dalam bidang kesehatan. Terutama terkait dengan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kesehatan. "Kedepannya, diharapkan para petugas kesehatan dan aparat kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memiliki bekal pengetahuan HAM dalam melaksanakan tugasnya, terutama terkait dengan hakhak atas kesehatan," ujar Benediktus Sarkol. Jadi, meskipun secara fasilitas kesehatan, kota Ambon masih jauh di bawah kota-kota besar lain di Indonesia, namun semangat pelayanan para petugas dalam memenuhi hak-hak atas kesehatan di Kota Ambon tidak boleh kalah dari kota-kota besar.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Subkoordinator Pelayanan Fungsi Pemajuan, Rudy Kurniawan. Dalam materi yang disampaikan Rudy Kurniawan menjelaskan tiga pilar penting kewajiban negara dalam konteks hak atas kesehatan, yaitu: menghormati; melindungi; dan memenuhi. Yang dimaksud menghormati adalah negara
wajib untuk tidak melakukan tindakan yang menihilkan atau mengurangi kemampuan setiap orang untuk menikmati hak atas kesehatan. Kewajiban melindungi adalah negara harus memastikan tidak ada orang atau kelompok orang, termasuk aparat negara dan korporasi dapat menihilkan atau mengurangi kesempatan setiap orang untuk menikmati hak atas kesehatan. Sedangkan untuk kewajiban memenuhi, negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak atas kesehatan semua rakyat terpenuhi hingga pencapaian yang maksimal. "Dalam hal ini, termasuk kebijakan, dan pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan institusi kesehatan lain," kata Rudy Kurniawan.
Lebih lanjut, menurut Rudy Kurniawan, ada empat faktor penting terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, keberterimaan, dan kualitas. Namun harus diakui, pelayanan kesehatan di Ambon pada khususnya dan di Maluku pada umumnya masih minim terkait empat faktor tersebut. "Kita bisa lihat bersama, dari sisi ketersediaan, aksesibilitas, keberterimaan, dan kualitas, pelayanan kesehatan di Ambon masih jauh dari kata ideal. Namun
jangan sampai keterbatasan tersebut membuat kita enggan memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal," lanjut Rudy Kurniawan.
Di sisi lain, Komnas HAM berperan dalam memastikan terpenuhinya hak atas kesehatan melalui fungsi yang dimilikinya dibidang pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. Salah satu yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait dengan hak atas kesehatan ini adalah penyusunan SNPHakatas Kesehatan yangdiharapkan dapat menjadi kerangka normatif bagi negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan terhadap masyarakat.
"Kami menyosialisasikan SNP Hak atas Kesehatan kepada para pemegang kebijakan, sehingga diharapkan SNP ini bisa menjadi acuan bagi mereka dalam menentukan arah kebijakan dan implementasinya di bidang kesehatan di Indonesia, termasuk di Kota Ambon," ucap Rudy Kurniawan.
Penulis: Rudy Kurniawan Editor: Rusman Widodo
Survei Pembangunan Pusdahamnas di Papua
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Sandrayati Moniaga didampingi Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Mimin Dwi Hartono dan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat Survei Pemetaan Sumber Daya Internal dan Eksternal dalam rangka pembangunan Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas) di Jayapura, Papua, Rabu-Kamis, 15-16 Juni 2022.
im Pusat Sumber Daya Hak Asasi T Manusia Nasional (Pusdahamnas) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dipimpin Komisioner Pengkajian dan Penelitian Sandrayati Moniaga dan dikoordinasikan Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Mimin Dwi Hartono melakukan Survei Pemetaan Sumber Daya Internal dan Eksternal dalam rangka Pembangunan Pusdahamnas di Kota Jayapura, Papua, pada Rabu-Kamis, 15-16 Juni 2022. Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey beserta jajarannya turut berkontribusi dalam pelaksanaan survei.
Pusdahamnas merupakan Program Prioritas Nasional 2022-2024 yang sedang dibangun Komnas HAM sebagai rujukan sumber daya hak asasi manusia nasional. Pusdahamnas diharapkan menjadi rujukan mampu dalam
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya HAM untuk peningkatan kesadaran HAM aparatur negara dan masyarakat secara nasional serta mendukung pengambilan keputusan HAM berbasis pada fakta, data, dan informasi. Dalam rangka pembangunan Pusdahamnas, Tim Pusdahamnas melakukan survei pemetaan sumber daya HAM di 34 provinsi di Indonesia. Papua menjadi salah satu provinsi yang dipilih untuk survei secara langsung oleh Tim Pusdahamnas.
Dalam survei yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih (Uncen), hadir perwakilan dari Pusat Studi Hukum dan HAM Uncen, Pusat Studi Konstitusi dan HAM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Umel Mandiri, Lembaga Bantuan Hukum (LBH Papua), Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua,
Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), KontraS Papua, Yayasan Anak Dusun Papua (Yadupa), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Papua, dan lain-lain.
"Komnas HAM, dengan dukungan Bappenas dan Kemenkeu, berikhtiar membangun Pusdahamnas sebagai Program Prioritas Nasional mulai tahun ini," ujar Komisioner Pengkajian dan Penelitian Sandrayati Moniaga.
Sandra juga menyampaikan bahwa saat proses membangun Pusdahamnas ini ia mencermati realita permasalahan hak asasi manusia di Indonesia, terutama di Papua yang cukup kompleks. Namun, ia optimis dengan semangat dan harapan dari para pihak di Papua. Upaya pengelolaan sumber daya hak asasi manusia merupakan unsur penting untuk pemajuan dan pelindungan HAM.
Sebelum pelaksanaan survei di Papua, Tim Pusdahamnas telah melaksanakan Survei Pemetaan Sumber Daya HAM di Tangerang Selatan, Banten, pada 20-22 April 2022. Survei dilaksanakan melalui wawancara mendalam dan pengisian kuesioner untuk memetakan kondisi pengelolaan data dan informasi, serta ketersediaan sumber daya manusia terkait HAM. Kegiatan ini diikuti enam Kantor Perwakilan Komnas HAM dan biro terkait di Komnas HAM, serta perwakilan kementerian/lembaga.
Pembukaan survei Pemetaan Sumber Daya Internal dan Eksternal dalam Pembangunan Pusat Sumber Daya HAM Nasional di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, (Rabu, 15/06/2022).
Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey yang turut hadir menyampaikan bahwa Pusdahamnas penting sebagai bank data dan informasi dalam upaya pemajuan dan promosi HAM di Papua. Tak hanya itu, Pusdahamnas bisa digunakan sebagai rujukan bagi semua pihak khususnya pemerintah dalam menetapkan kebijakan di Papua. "Satu hal yang penting yang harus disiapkan terlebih dahulu untuk mendukung bekerjanya Pusdahamnas ini adalah menyiapkan sumber daya manusia dan perangkat pendukungnya untuk memastikan bahwa semua data yang dikelola melalui Pusdahamnas ini aman dan valid," ucap Frits Ramandey.
Frits Ramandey juga menyampaikan harapannya kepada semua stakeholder yang hadir, terutama para pembela HAM. Menurutnya, masukan dan
kritikan bagi program Pusdahamnas masih sangat dibutuhkanuntuk menjadikan Pusdahamnas sebagai bank data yang baik dan benar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada survei di Jayapura, Papua, Tim Pusdahamnas melakukan pendalaman terkait survei yang telah dilakukan sebelumnya dengan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey. "Hasil survei akan diolah untuk menyempurnakan grand
desain dan membangun blueprint Pusdahamnas," kata Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM Mimin Dwi Hartono.
Penulis: Utari Putri Wardanti. Editor: Rusman Widodo. Foto: Komnas HAM Perwakilan Papua, Tim Pusdahamnas.
Tim Pusdahamnas bersama dengan jajaran Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua.
Peristiwa Paniai: Modalitas Bangun Kepercayaan Masyarakat
ecercah harapan terhadap S penyelesaian pelanggaran HAM yang berat hadir tatkala Peristiwa Paniai akan segera disidangkan. Peristiwa Paniai menjadi satu dari 12 berkas peristiwa pelanggaran HAM yang beratyangditindaklanjutiolehKejaksaan Agung. Melalui Surat Keputusan Nomor 267 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, Papua, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk menangani peristiwa tersebut.
Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin saat gathering dengan media bertema Peristiwa Paniai: "Potret Penegakan HAM, Sebuah Harapan Bagi Korban", Jakarta, Senin (30/05/2022).
Kini, Peristiwa Paniai memasuki babak baru. Direktorat Pelanggaran HAM Berat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara Paniai atas nama tersangka IS Nomor: 01/BERKAS- PEL.HAM.BERAT/04/2022 telah lengkap. Hasil putusan persidangan atas peristiwa tersebut sangat dinantikan banyak pihak terutama korban. Komitmen negara dan proses pengadilan akan jadi faktor penentu munculnya keadilan bagi korban. Sehingga tidak ada praktik impunitas seperti Peristiwa Timor-Timur, Abepura dan Tanjung Priok dimana pelaku diputus bebas.
Komnas HAM menyambut baik langkah Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat, menurut Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin merupakan agenda reformasi.
"Ini adalah agenda nasional yang harus dilaksanakan namun belum berjalan. Ini adalah Keputusan Negara berdasarkan TAP MPR No. V Tahun 2000," ucapnya. Untuk menjalankan agenda reformasi, Amir menegaskan kasus-kasus pelanggaran HAM harus diselesaikan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.
Lebih lanjut, Amir menekankan penyelesaian peristiwa Paniai menjadi modal pemerintah membangun kepercayaan masyarakat, khususnya warga Papua.
"Peristiwa pengadilan untuk Paniai akan menjadi modalitas pemerintah untuk membangun kepercayaan saudara kita di Papua bahwa masalah penyelesaian kasus HAM berat di Papua bisa diselesaikan secara fair."
Amiruddin berharap hakim yang bertugas mengadili kasus Paniai memiliki perspektif HAM. "Jadi ini bukan hanya sekedar mengadili satu orang dan sebuah peristiwa. Ini adalah wajah hukum HAM kita. Ini akan menunjukkan kualitas dari hukum HAM kita ke depan dan juga masa depan dari penerapan Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," kata Amir.
Sebelumnya, Komnas HAM melalui Sidang Paripurna telah menetapkan Peristiwa Paniai sebagai pelanggaran HAM yang berat. Keputusan ini berdasarkan temuan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai.
Peristiwa Paniai dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusian sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyebutkan "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: a) kejahatan genosida; b) kejahatan terhadap kemanusiaan".
Tragedi Paniai merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dikarenakan peristiwa tersebut menyebabkan empat orang meninggal dan, 21 orang lainnya terluka. Dimana tindakan penganiayaan dan pembunuhan dalam peristiwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik dan ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil.
Penulis : Amanda Cinthya Maholetty Editor : Hari Reswanto
Hasil Evaluasi RB Komnas HAM 2021 Sangat Baik
Rapat Koordinasi Pembahasan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Implementasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Rencana Kerja RB 2022.
eformasi Birokrasi (RB) bagi R seluruh Kementerian/Lembaga mulai berlaku sejak Presiden menerbitkan Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada hakikatnya reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan. Pembaharuan dan perubahan mendasarini menyangkut aspekaspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan business process dan aparatur sumber daya manusia.
Menilik hal tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan evaluasiatas pelaksanaan RB Tahun 2021 pada Selasa (07/03/2022). Pelaksanaan evaluasi itu berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif dan analisis yang holistik.
Melalui evaluasi tersebut Komnas HAM melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang akuntabel, kompeten, serta mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal. Selain itu, evaluasi ini bertujuan memberikan saran perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen Komnas HAM.
Indeks RB di Komnas HAM Tahun 2021 adalah 71,54 dengan kategori BB atau sangat baik. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Komnas HAM telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik. Meskipun aspek antara area perubahan mengalami penurunan, dan komponen hasil menunjukkan penurunan kualitas pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.
Berdasarkan hasil pengukuran dari
instansi leading sector, Komnas HAM mengalami peningkatan kualitas hasil antara yaitu kualitas pengelolaan arsip, serta terdapat beberapa hasil antara yang baru dilakukan pengukuran tahun 2021, yaitu sistem merit dan kualitas pengelolaan aset. Pengukuran hasil antara yang tidak dilakukan pada tahun 2021 diperbolehkan menggunakan data tahun sebelumnya jika data tersebut tersedia.
Komnas HAM juga telah melakukan berbagai perbaikan dari hasil evaluasi di tahun sebelumnya. Salah satunya adalah melakukan upaya transformasi digital dengan menggunakan aplikasi SRIKANDI sebagai alat penyampaian surat elektronik dan menerapkan e-sign.
Dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola birokrasi, Komnas HAM juga melakukan beberapa langkah untuk menumbuhkanbudayaintegritas, kinerja, dan pelayanan publik. Salah satu hal yang perlu disempurnakan adalah melakukan internalisasi Core Values ASN BerAkhlak dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 (delapan) area
pembangunan RB dan budaya kerja yang telah diinternalisasiatau disosialisasikan terhadap seluruh pegawai.
Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum dan pemerintahan pembangunan nasional.
Penulis : Feri Lubis
Editor : Hari Reswanto
Memorialisasi HAM sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban
ak asasi manusia adalah H seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap umat manusia sejak dalam kandungan yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dihormati oleh negara. Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa "hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."
Sejalan dengan pengertian pada pasal UU tersebut, ada tiga kata kunci yang paling penting untuk diperjelas dari pengertian tentang HAM ini. Pertama adalah seperangkat hak, artinya adalah terdapat lebih dari satu hak karena menggunakan kataseperangkat. Setidaknya, masih dalam UU yang sama, ada sepuluh (10) hak dasar yang diatur di antaranya adalah hak atas rasa aman, hak anak, hak perempuan, hak atas pekerjaan, dan lain-lain. Berdasarkan salah satu prinsip HAM, antara satu hak dengan hak lainnya bersifat tak dapat dibagi dan saling terkait. Seperangkat hak tersebut adalah mutlak dipenuhi, dilindungi, dan dihormati oleh negara tanpa terkecuali.
Kedua adalah setiap umat manusia, artinya tanpa terkecuali tanpa memandang suku, agama, ras, warna kulit, identitas gender, orientasi seksual, dan lainnya yang menjadi pembeda dari satu manusia ke manusia lainnya (non-diskriminasi). Prinsip HAM jelas merumuskan bahwa seperangkat hak tersebut melekat pada setiap umat manusia tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial, yang kemudian dirumuskan menjadi prinsip martabat manusia.
Ketiga adalah, wajib dipenuhi,
Sri Rahayu - Penyuluh Pertama Komnas HAM
dilindungi, dan dihormati oleh negara. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa HAM dijamin dalam instrumen HAM nasional, seperti UU No. 39 Tahun 1999 dan yang lainnya, serta instrumen HAM internasional, seperti DUHAM. Berdasarkan fakta tersebut, HAM akhirnya mendapatkan pemaknaan legal dan jaminan seperangkat hak tersebut memberikan hak hukum kepada seluruh umat manusia. HAM yang bersifat universal selalu dijamin oleh hukum dalambentuk perjanjian-perjanjian internasional. Dan bagi seluruh negara yang menyetujui melekatkan diri pada perjanjian tersebut, otomatis terikat kontrak untuk memenuhi kewajibannya sebagai negara dalam penjaminan HAM. Negara dalam hal ini adalah pemerintah atau seluruh pihak yang merupakan representasi dari negara. Kewajiban yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut adalah memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect), dan menghormati (to respect).
Ketiga kata kunci ini penting untuk dipahami oleh setiap orang, baik warga masyarakat maupun negara, untuk penciptaan kondisi yang kondusif bagi hak asasi manusia. Nilai-nilai hak asasi
manusia (HAM) merupakan nilai-nilai yang tidak secara spesifik terdapat dalam lingkup kebudayaan atau agamaagama tertentu, tetapi merupakan nilainilai yang ada di seluruh kebudayaan dan agama di dunia. Hampir seluruh nilai-nilai yang ada di dunia mengagungkan penghormatan pada kehidupan dan martabat manusia. Meski demikian, perjuangan untuk mengakui serta menerima hak asasi manusia merupakan perjuangan panjang, dan seringkali menjadi bagian dari sejarah sosial politik bangsa-bangsa di dunia yang terus mengalami perkembangan.¹
Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat
Jika melihat dan memahami tentang kewajiban negara dalam penjaminan HAM, menjadi mudah juga untuk memahami pengertian pelanggaran HAM, yaitu ketika negara tidak melakukan atau mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM.
melakukan Negara dianggap pelanggaran HAM yang berat (gross violation of human rights) jika : (1) negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yangdigolongkan sebagai nonderogable rights; atau (2) negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melakukan melalui aparataparatnya tindak-tindak kejahatan internasional (international crime) atau kejahatan serius (serious crimes) yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang; dan atau negara tersebut gagal atau tidak mau menuntut pertanggungjawaban dari para aparat negara pelaku tindak kejahatan tersebut. Peristiwanya sendiri, tetap merupakan sebuah tindak kejahatan (pidana) yang harus dituntut pertanggungjawaban pidananya secara individu (individual criminal responsibility) karena para pelaku tindak pidana internasional merupakan "musuh bersama umat manusia" (hostis humanis generis), di mana mengadili mereka merupakan kewajiban umat manusia secara keseluruhan (obligatio erga omnes).²
Perbedaan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran pidana biasa, terletak pada pelaku dari pelanggaran tersebut. Jika pelakunya adalah aparat negara, sebagai pemangku kewajiban HAM, dalam konteks "exercise of authority", maka hal tersebut adalah pelanggaran HAM. Jika pelakunya adalah warga negara biasa (sipil) maka pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana. Meskipun demikian secara konsep, saat ini terjadi beberapa perkembangan penting dalam wacana hukum HAM internasional terkait pelaku pelanggaran HAM.
Handout 1.1 Pengantar HAM pada Pelatihan Kabupaten/Kota HAM 2020 yang diselenggarakan oleh Komnas HAM dan INFID. Disadur dari Manfred Nowak, "Pengantar Pada Rezim HAM Internasional"
Korban dalam Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat
Definisi korban dan konsep pemulihan korban yang adil telah jauh dibahas pada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang disahkan PBB melalui Resolusi Majelis Umum 40/34 pada 29 November 1985. Pada deklarasi tersebut dikonsepkan bahwa yang disebut korban adalah orang-orang yang secara individu atau kolektif telah menderita kerugian baik luka fisik atau mental dan telah terenggut hak-hak dasarnya lewat tindakan atau pengabaian oleh negaranegara anggota.
Korban berdasarkan Deklarasi ini adalah dia atau mereka tanpa menghiraukan apakah pelakunya dikenali, ditahan, diajukan ke pengadilan, atau dihukum dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaanantarapelakudan korban. Sangat tegas dalam Deklarasi ini menyebutkan bahwa korban harus diperlakukan dengan rasa kasih dan dihormati martabatnya. Korban juga mencakup keluarga atau tanggungan korban langsung dan orang-orang yang ikut menderita kerugian dalam campur tangan untuk membantu korban dalam kesusahan.
Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM diperkuat dengan adanya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000).
Undang-undang ini mengatur bahwa penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang Berat dilakukan dengan Pengadilan HAM dan untuk perkara pelanggaran yang berat di masa lalu dilakukan dengan mekanisme Pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden berdasarkan rekomendasi dari DPR RI. Dalam undang-undang ini juga disebutkan jaminan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, juga terbentuk UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 yang menjamin dan mengakui serta memperkuat prosedur atas akses pada hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat, termasuk hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi serta hak atas bantuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi psikososial.
Pemulihan Korban melalui Memorialisasi HAM
Korban pelanggaran HAM perlu dipulihkan dan dikembalikan situasinya menjadi saat sebelum dilanggar hakhaknya. Pemulihan korban tidak terlepas dari pemenuhan hak-hak korban. Pada Standar Norma dan Pengaturan SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat yang diputuskan melalui Keputusan Sidang Paripurna No 06/ PS/00.04/IV/2022 tanggal 12 April 2022, hak-hak korban yang dirumuskan oleh hukum internasional terdiri dari hak korban untuk mengetahui; hak korban atas keadilan; hak korban atas reparasi; dan hak korban juga mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk pencegahan dan menjamin tidak terulangnya pelanggaran.
Pemenuhan hak-hakkorban ini merupakan tanggung jawab negara. Mekanisme dan model remedi bagi korban pelanggaran berat hak asasi manusia haruslah diberikan dengan upaya yang mendekati pada dampak untuk mengembalikan pada kondisi semula (restitutio in integrum). Kondisi semula di sini harus dipandang sebagai pemulihan dalam makna luas, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi akibat
pelanggaran HAM yang dialami, dan juga sebagai upaya transformatif dalam konteks yang lebih luas - baik secara sosial, ekonomi, maupun politik, yang memberikan jaminan atas ketidak berulangan. 3
Salah satu bentuk upaya pemulihan korban adalah pendokumentasian beruapa memorialisasi. Memorialisasi adalah sebuah bentuk pemulihan kolektif dan simbolik, yang dibentuk untuk mendorong pengakuan terhadap keberadaan dan hak asasi setiap orang. Memorialisasi bertujuan untuk memberikan ruang bagi komunitas korban untuk menjelaskan masa lalu yang penuh dengan kekerasan, dan sekaligus mengajak masyarakat untuk mengenang pengalaman masa lalu demi situasi yang lebih damai di masa depan. Memorialisasi bahkan dianggap sebagai Pilar Kelima keadilan transisional setelah Pengungkapan Kebenaran, Penuntutan, Reparasi, dan reformasi Institusi. Ini adalah pilar yang berdiri sendiri dan lintas sektoral, karena berkontribusi pada implementasi empat pilarlainnya dan merupakan instrumen vital untuk memungkinkan masyarakat keluar dari siklus kebencian dan konflik dan mulai mengambil langkah pasti menuju pembangunan budaya damai. Beberapa bentuk memorialisasi diantaranya:pembangunan tugu peringatan, pameran, museum dan penetapan hari-hari peringatan terkait peristiwa pelanggaran HAM maupun bagi korban. 4
Pembangunan tugu peringatan, pameran, museum dan penetapan harihari peringatan, adalah bentuk-bentuk memorialisasi yang memiliki peran penting dalam memperlihatkan ekspresi penyesalan dalam permintaan maaf publik.5
Penulis : Sri Rahayu
Editor : Banu Abdillah
2 dan Soetandyo Wignjosoebroto, "Hak Asasi Manusia, Konsep Dasar dan Perkembangan pengertiannya dari Masa ke Masa" Modul 3 : Instrumen dan Mekanisme HAM, Manual Pelatihan Dasar HAM - Pegangan Partisipan, halaman 55-57, 2015
3 SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, No. 119, Hal 47, Komnas HAM, 2022
4 SNP tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, No. 182, Hal 58, Komnas HAM, 2022
5 Dewan HAM PBB, Promotion of Truth...Op.Cit., para 43. Pada draft SNP Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Komnas HAM
Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak atas Tanah
erlindungan terhadap kepemilikan P atas tanah dijamin oleh konstitusi. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menentukan sebagai berikut : "Bumi air dan kekayaan alam yang dikandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Negara diberikan kewenangan dan tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengadakan pengaturan pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pasal tersebut menjadi dasar dan sekaligus arahan bagi politik pembangunan hukum agraria nasional.
Amanah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebutkemudianditindaklanjuti melalui kebijakan Presiden Sukarno mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar- Dasar Pokok Agraria (UUPA) pada 24 September 1960. UUPA merupakan instrumen hukum yang penting dalam hal pengelolaan agraria untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Di dalam Penjelasan Umum UUPA menyatakan asas-asas hukum pengelolaan agraria yang terdapat dalam undang-undang ini menjadi dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional selanjutnya baik berupa undangundang, peraturan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
Cita-cita UUPA adalah melaksanakan perubahan mendasar terhadap relasi agraria yang ada agar menjadi lebih adil danmemenuhikepentinganrakyatpetani dilakukan melalui program Land Reform atau Reforma Agraria.¹ Reforma Agraria bertujuan menciptakan keseimbangan distribusi tanah dan melenyapkan eksploitasi atas manusia oleh sesama manusia seperti yang terjadi pada masa penjajahan. Sebagaimana tertulis di dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah
dan Pemberian Ganti Kerugian, Reforma Agraria bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang
Mulia Robby Manurung - Analis Kebijakan Muda Komnas HAM Perwakilan Aceh
adil. Diharapkan dengan redistribusi tanah, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat menjadi adil dan merata.
Program Reforma Agraria melalui redistribusi tanah juga menjadi program kerja Presiden Jokowi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019, Presiden Jokowi menegaskan komitmen untuk menjalankan Reforma Agraria melalui redistribusi tanah sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang meliputi tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan, dan tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar yang ditujukan bagi para petani.
Namun dalam perkembangannya, konflik agraria tetap marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia hingga saat ini. Berdasarkan data pengaduan masyarakat kepada Komnas HAM, dalam periode tahun 2014 sampai 2019, lebih dari 30% kasus teridentifikasi
sebagai kasus/konflik agraria yang tersebar di seluruh Indonesia. Tercatat sebanyak 444 desa dan 200 kota yang terdampak oleh konflik agraria. Konflik di sektor perkebunan meningkat 4 (empat) kali lipat dibandingkan dengan luasan di sektor lainnya. Jumlah luasan konflik agraria di sektor ini mencapai 591.640,32 Ha. Luasan konflik tersebut disusul di sektor kehutanan mencapai 65.669,52 Ha, pesisir 54.052 Ha, pertambangan 49.692 Ha, properti 13.004,763 Ha, dan infrastruktur 4.859 Ha. ²
Hukum Tinjauan Instrumen Internasional
Perjuangan masyarakat khususnya petani untuk memiliki tanah tetap berlanjut walaupun konstitusi telah menjamin pemenuhan hak atas tanah melalui Reforma Agraria. Reforma Agraria merupakan bentuk kewajiban negara mewujudkan pengakuan HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). indonesia Sebagai negara yangjuga telah meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 maka berkewajiban melindungi akses masyarakat atas tanahnya. Apabila masyarakat tidak memiliki akses terhadap tanah (yang berarti tidak memiliki akses terhadap pangan yang layak sebagaimana Pasal 11 ayat (2) Kovenan Ekosob), maka negara berkewajiban menciptakan akses terhadap tanah. Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban ini merupakan pelanggaran HAM.3
Hak atas tanah merupakan bagian yang melekat di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Terdapat 4 pasal utama di dalam Kovenan Internasional Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang memiliki kaitan erat dengan pengakuan dan pemenuhan hak atas tanah yaitu Pasal 6 (hak atas pekerjaan), Pasal 7 (kondisi kerja), Pasal 11 (hak atas standar hidup yang layak: termasuk sandang, pangan, dan papan), Pasal 12 (hak setiap orang untuk mengakses kesehatan fisik dan mental).4
Andik Hardiyanto, Agenda Land Reform Di Indonesia, Konsorsium Pembaharuan Agraria, Bandung, 1998, hlm. 38.
2 Laporan Kinerja Komnas HAM Tahun 2019, Jakarta, Komnas HAM, hlm. 36.
3 Gunawan Wiradi, "Reforma Agraria Tuntutan Bagi Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia," Jurnal Analisis Sosial, Vol. 6, No. 2, Akatiga, Bandung, 2001, hlm. 16-17.
Prinsip Perwujudan Secara Bertahap
Di dalam Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat dilakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang ada pada negara. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menyatakan bahwa:
"Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkahlangkah, baik secara individual maupun melaluibantuandankerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, dengan maksud untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk dengan pengambilan langkah-langkah legislatif".
Walaupun pemenuhan hak-hak yang diatur dalam Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dilakukan secara bertahap, negara wajib berupaya secara maksimal agar hak-hak tersebut dipenuhi secara maksimal. Tidak ada hak-hak yang sengaja dihilangkan atau sengaja tidak dipenuhi. Kebijakan pembangunan negara harus sejalan kepentingan-kepentingankelompok masyarakat sebagaimana diatur dalam kovenan. Jika hal ini tidak terlaksana, maka negara telah melakukan pelanggaran.
Prinsip perwujudan secara bertahap menyadari bahwa perwujudan penuh dari seluruh hak-hak ekonomi sosial dan budaya umumnya tidak bisa dicapai dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan hak-hak Sipil dan Politik. Kewajiban untuk menghormati dan menjamin
pelaksanaan hak-hak dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik harus dipenuhi dengan segera. 5
Prinsip perwujudan yang bersifat bertahap mengakuiadanya keterbatasan yang diakibatkan oleh kurangnya sumber daya. Akan tetapi Kovenan Ekosob juga membebankan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan secepatnya. Sifat perwujudan bertahap membebankan kewajiban bagi negara untuk bergerak secara cepat dan seefektif mungkin menuju terpenuhinya perwujudan hak yang ada dalam Kovenan. Segala tindakan yang bersifat retrogresif (kemunduran) hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan yang hati-hati dan dapat dibenarkan dengan acuan keseluruhan hak yang diatur dalam Kovenan dan dalam konteks bahwa seluruh sumber daya yang tersedia telah dipergunakan.
Negara harus secara serius melaksanakan kewajibannya dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang ada. Cara-cara yang digunakan untuk memenuhi kewajiban "mengambillangkah-langkah"ini dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1), Kovenan yaitu "semua cara yang dianggap layak, termasuk khususnya tindakan-tindakan pengambilan legislatif". Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Kovenan Ekosob yang menyatakan bahwa negara berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan seefektif mungkin sehingga hak-hak masyarakat yang diatur dalam Kovenan Hak-hak Ekosob dapat dipenuhi.
Berdasarkan uraian di atas, Pemenuhan hak atas tanah harus dilakukan secara progresif sebagaimana amanah Pasal 2 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang meminta negara dalam hal ini pemerintah untuk melakukan langkah-langkahyang progresif untuk melakukan pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Yang dimaksud dengan progresif yaitu mengambil langkah-langkahyangtepatdan
memaksimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya maupun peluang yang ada dalam mendorong implementasi secara penuh dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
Pemenuhan hak atas tanah amat terkait dengan nilai martabat yang harus dilindungi dari setiap manusia sehingga masyarakatdapathidupdengan damai, tentram dan sejahtera. Hak milik berupa tanah dan pemanfaatan agraria merupakan bentuk pengakuan terhadap eksistensi manusia. Negara menjamin pemenuhan hak tersebut dengan memperlakukan setiap warga negara sama di depan hukum sebagai bentuk perlindungan hak-hak pribadi. Negara harus menjamin kebebasan masyarakat untuk memanfaatkan tanah miliknya. Hal ini dikarenakan negara merupakan satu-satunya yang diberikan kewenangan berdasarkan hukum untuk dapat menggunakan kekuatan pemaksa agar sumber daya agraria diatur sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Karena memiliki kewenangan tunggal dalam pengaturan agraria, maka negara pulalah yang paling potensial dalam melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Penulis : Mulia Robby Manurung Editor : Banu Abdillah
4 https://referensi.elsam.or.id, "Komentar Umum Nomor 3 Sifat-Sifat Kewajiban Negara Anggota Pada Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya,"
5 https://referensi.elsam.or.id, "Komentar Umum Nomor 3 Sifat-Sifat Kewajiban Negara Anggota Pada Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya"
Mediasi HAM Percepat Penyelesaian Kasus Pidana
eragam kasus dugaan pelanggaran B HAM yang diadukan oleh masyakarat ke Komnas HAM. Kasus terkait hak memperoleh keadilan merupakan aduan yang dominan dilaporkan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, disamping itu juga kasus terkait hak atas kesejahteraan. Kategori hak untuk memperoleh keadilan bersinggungan erat dengan kinerja Kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilaporkan masyarakat. Bentuk kasushak memperoleh keadilan yang diadukan masyarakat antara lain: lambatnya penanganan Laporan Polisi (LP) di Kepolisian, penangkapan sewenangwenang, kriminalisasi, akses bantuan hukum dan administrasi keadilan.
Merujuk pada data penanganan kasus di Komnas HAM Tahun 2021, jumlah aduan terkait hak memperoleh keadilan mencapai 145 kasus dari total keseluruhan kasus Kepolisian sebanyak 208 kasus. Tipologi kasus tersebut membutuhkan penanganan yang cepat dan responsif. Jika dalam penanganannya Komnas HAM lambat dan tidak responsif, tidak bisa dielak pandangan publik dan Pengadu yang menilai Komnas HAM merupakan bagian dari berlarutnya pemenuhan keadilan masyarakat.
Pada umumnya masyarakat Pengadu menyampaikan komplain keberatan atas kasus yang telah dilaporkan dan ditangani oleh Kepolisian. Keberadaan rujukan ketentuan di Kepolisian untuk bertujuan mewujudkan akuntabilitas dan penanganan kasus sesuai prosedur, misal dengan adanya Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Kepolisianmenjadikannya sebagai rujukan prosedur kerja, dan sekaligus dapat juga diketahui oleh masyarakat apabila terjadi pelanggaran prosedur.
Dengan adanya pelanggaran prosedur penanganan kasus dan komunikasi yang tidak baik antara masyarakat Pelapor dengan Penyidik menjadi faktor utama masyarakat melaporkan Penyidik Kepolisian ke lembaga pengawas internal juga pengawas
Wahyu Pratama Tamba Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda Komnas HAM
eksternal. Komnas HAM sebagai pengawas eksternal menjadi salah satu tempat untuk upaya mencari keadilan, disamping itu ada juga Kompolnas, dan unit pengawas internal Polri seperti Divisi Propam, Bagian Wassidik Reskrim, dan Inspektorat Pengawasan.
4 (empat) mandat fungsi Komnas HAM di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM berperan penting dalam mengupayakan pemenuhan keadilan masyarakat. Fungsi Mediasi Komnas HAM dapat menjadi peluang strategis lembaga dan para pihak terkait yakni Penyidik Kepolisian dan masyarakat Pelapor, dalam rangka kepastian dan percepatan penanganan kasus.
Meskipun adab demokrasi sangat menghormati hak upaya masyarakat dalam mencari keadilan, tidak bisa dipungkiri pelaporan masyarakat atas kerja-kerja pihak Kepolisian sedikit banyak menguras energi Penyidik. Atas pelaporan tersebut, Penyidik tentu berharap pelaporan beserta penanganan kasus yang dikomplain masyarakat segera tuntas. Sebaliknya, ditengah proses penanganan kasus di Kepolisian yang lambat dan tidak ada kepastian, masyarakat Pelapor berhak untuk melaporkannya kepada pengawas internal Kepolisian dan lembaga pengawas eksternal.
Merujuk Pasal 89 ayat (4) Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dalam fungsi Mediasi Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian kasus melalui cara
konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli dan penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
Dengan mandat kewenangan mediasi, Komnas HAM dapat memberikan kesempatan kedua pihak yakni pihak Kepolisian dan masyarakat Pelapor untuk menyampaikan keterangan dan informasinya masing-masing, kemudian mempertemukan kedua belah pihak untuk mencapai titik temu keduanya. Melalui mediasi terbuka kesempatan untuk membahas hal-hal yang menjadi keberatan masyarakat Pelapor agar diketahui dan diakomodir Penyidik, dan Penyidik juga berkesempatan untuk menjelaskan informasi yang sebelumnya tidak pernah disampaikan kepada Pelapor, misalnya kendala penanganan perkara dan rencana tindak lanjut penyidikan.
Catatan pokok terhadap proses pelaksanaan mediasi tersebut tentu harus menempatkan kedua pihak setara dan membuka sumbatan komunikasi untuk menunjukkan peran mediator yang netral dan tidak condong kesalah satu pihak. Catatan lainnya adalah mediasi tidak sedang mengintervensi substansi perkara dan objektivitas Penyidik yang sedang menangani perkara tindak pidana tersebut. Hal ini penting dipahami segenap pihak, terhadap pelaksanaan fungsi MediasitersebutKomnas HAM tidak sedang menggantikan wewenang Kepolisian sebagai Penyidik perkara tindak pidana. Satu-satunya kepentingan Komnas HAM melalui fungsi mediasi adalah dalam rangka percepatan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran hak masyarakat untuk memperoleh keadilan di Kepolisian. Catatan terakhir, penanganan kasus aduan masyarakat di Komnas HAM juga harus memberikan kepastian bagi masyarakat Pengadu sehingga Komnas HAM tidak turut mengabaikan hak atas keadilan masyarakat Pengadu.
Penulis : Wahyu Pratama Tamba Editor : Banu Abdillah
Pendidikan HAM Melalui Media Board Games
Board games SuperDUHAM, kerjasama Komnas HAM dengan Hompimpa Book and Games.
ak asasi manusia dapat diartikan H sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak dalam kandungan dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Undang- Undang No. 39 tahun 1999 menjelaskan secara garis besar hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hingga hak anak. Dalam upaya pemenuhan HAM setiap manusia, Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM. Sementara itu, sebagai sesama manusia, masyarakat pun harus saling menghormati, menghargai dan melindungi hak asasi orang lain.
Tidak dapat dipungkiri, perkembangan kasus dugaan pelanggaran HAM semakin marak terjadi. Salah satunya disebabkan oleh kurangnya wawasan masyarakat dan penegak hukum tentang Hak Asasi Manusia.
Oleh karena itu, pendidikan terkait hak asasi manusia menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan sejak dini, yang bertujuan untuk menanamkan nilainilai dasar hak asasi manusia, agar setiap individu memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Pendidikan hak asasi manusia juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran untuk membina pengetahuan, dan kesadaran atas HAM bagi setiap individu agar dapat memperjuangkan haknya, dan juga tidak melanggar hak orang lain. Deklarasi Wina tahun 1993 menyebutkan bahwa Pendidikan HAM merupakan bagian dari tanggung jawab negara khususnya dalam pemajuan HAM.
Pada deklarasi tersebut, ditegaskan bahwa negara wajib untuk memasukkan HAM, hukum humaniter, demokrasi dan negara hukum sebagai mata pelajaran di dalam sekolah formal maupun non formal. Pendidikan HAM dapat dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari pendidikan formal yang diterapkan di sekolah, maupun pendidikan non formal melalui aspek budaya atau pop culture.
Pembahasan terkait hak asasi manusia kerap kali dianggap sebagai isu yang berat dan membosankan untuk diangkat. Padahal, hak asasi manusia merupakan aspek penting dalam kehidupan, dan pelanggaran HAM pun sering kali terjadi di kehidupan sehari-hari. Oleh karena ini, seiring perkembangan zaman, pendidikan HAM melalui aspek budaya atau pop culture menjadi media yang tepat untuk menjangkau masyarakat lebih luas, meliputi anak muda, hingga anak-anak. Pendekatan budaya dapat
lebih mudah diterima oleh anak muda karena menggunakan media-media yang digemarinya, mulai dari Film, music, podcast, hingga yang berupa permainan baik di aplikasi maupun dalam bentuk papan permainanboard games.
Peluang pendidikan HAM melalui media board games sangat besar, karena setiap peserta didik baik anakanak sekolah dasar, remaja hingga dewasa sangat memiliki ketertarikan terhadap games. Seperti yang dikutip dalam Podcast Tanggap Rasa, hak asasi manusia sesuatu yang sulit dibayangkan oleh anak-anak, padahal penanaman pendidikan HAM sejak dini sangat penting untuk pembentukan karakter mereka. Oleh karena itu, pendidikan HAM dapat disimulasikan melalui berbagai hal yang dapat diterima dengan mudah, salah satunya melalui board games. Permainan ini menjadi salah satu media yang efektif untuk mengajarkan HAM, board games itu sendiri dapat menjadi simulasi belajar yang dilakukan dengan cara menyajikan pengalaman belajar untuk memahami konsep atau keterampilan tertentu. Board games pun dapat membuat peserta lebih aktif dalam mempelajari hak asasi manusia.
Penulis : Annisa Radhia Muhidha Editor : Banu Abdillah
Mempertahankan dan Meningkatkan Kredibilitas Komnas HAM
Mimin Dwi Hartono Analis Kebijakan Ahli Madya Komnas HAM
"Seleksi calon komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 menjadi sangat krusial. Para komisioner yang terpilih nanti akan menentukan hitam putihnya wajah Komnas HAM di mata publik nasional dan internasional."
Aliansi Global Institusi HAM Nasional atau Global Alliance of National Human Rights Institution (GANHRI) mengancam akan menurunkan akreditasi Komisi HAM Australia dari A ke B, dari posisi yang strategis sebagai panelis aktif dalamforum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi hanya sebagai pengamat (pasif).
Penghukuman tersebut menyusul kebijakan Pemerintah Australia yang menunjuk langsung tanpa pemilihan terbuka dua orang komisioner Komisi HAM Australia. Padahal, selama ini Komisi HAM Australia menjadi salah satu komisi HAM teladan di Asia Pasifik.
GANHRI adalahjejaring HAM internasional yang bermitra erat dengan Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB yang berpusat di Geneva. Misi GANHRI adalah mengoordinasikan dan meningkatkan kapasitas komisi-komisi HAM di seluruh dunia dalam mempromosikan HAM. Hingga saat ini, ada 110 komisi HAM di seluruh dunia yang menjadi anggota GANHRI.
Dalam standar internasional tentang tata kelola institusi HAM nasional, yaitu Prinsip-prinsip Paris (Paris Principles) yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 1993 dan telah menjadi acuan bagi komisi HAM seluruh dunia, pemilihan anggota atau komisioner Komisi HAM harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel, melalui seleksi terbuka oleh panitia seleksiindependen.
Apa yang tengah terjadi dengan Komisi HAM Australia menjadi pembelajaran bagi komisi HAM secara umum, termasuk Komisi Nasional HAM Republik Indonesia (Komnas HAM). Dengan diturunkannya akreditasi dari A ke B, komisi HAM hanya akan menjadi pengamat dalam forum-forum PBB.
Sementara itu, jika mendapatkan akreditasi A, sebagaimana Komnas HAM RI, memiliki hak untuk menyampaikan pandangan secara langsung (oral statement) dalam forum-forum PBB. Perolehan akreditasi A tidak mudah karena melalui berbagai persyaratan dan dilakukan review secara berkala oleh GANHRI.
Makna nilai akreditasi tentu juga tidak sembarangan karena menjadi indikator bagi berfungsinya komisi HAM dalam menjalankan fungsinya dalam memajukan dan menegakkan HAM. Dengan akreditasi A, komisi HAM memiliki kesempatan luas dalam membangun jejaring HAM secara global dan menjadi prestasi tersendiri bagi sebuah negara, tidak terkecuali Indonesia.
Seleksi Komnas HAM
Saat ini Komnas HAM tengah melakukan seleksi atas calon komisioner untuk periode 2022-2027. Panitia seleksi independen yang diketuai Prof Makarim Wibisono telah menjaring calon-calon yang akan melalui berbagai tahap sebelum disampaikan kepada sidang paripurna Komnas HAM.
Setelah itu, Komnas HAM akan menyampaikan calon-calon yang lolos seleksi kepada Komisi III DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Calon yang dipilih DPR akan disampaikan kepada Presiden untuk diresmikan sebagai komisioner Komnas HAM periode 2022-2027 melalui keputusan presiden.
Komnas HAM telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan
Sekretariat Pansel Calon Anggota Komnas HAM RI 2022-2027 menyelenggarakan Tes Tertulis Obyektif dan Penulisan Makalah secara daring kepada 96 orang peserta dari seluruh Indonesia pada Jum'at, 13 Mei 2022.
akreditasi A dari GANHRI sampai saat ini sehingga menjadi salah satu contoh baik bagi komisi HAM di Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Komnas HAM aktif terlibat dalam kepemimpinan di Asia Tenggara sebagai salah satu pendiri Forum Komisi HAM Asia Tenggara.
Di wilayah Asia Pasifik, kerja-kerja Komnas HAM dalam pemajuan dan penegakan HAM, di antaranya dipercaya menjadi koordinator untuk program HAM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Prestasi ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan agar Komnas HAM terus berkembang menjadiinstitusi HAM yang kredibel dan dipercaya secara nasional dan internasional.
Dengan demikian, seleksi calon komisioner Komnas HAM untuk periode 2022-2027 ini menjadi sangat krusial karena para komisioner terpilih nanti yang akan menentukan putih hitamnya wajah Komnas HAM di mata publik nasional dan internasional.
Panitia seleksi harus cermat dan cerdas dalam memilah dan memilih calon komisioner agar tidak salah mengambil keputusan. Dengan kredibilitas dan kapasitasnya,kita percaya panitia seleksi akan bekerja keras dan cerdas untuk memilih dengan obyektivitas dan jam terbangnya yang tinggi dalam dunia HAM.
Dalam proses seleksi, publik akan
dilibatkan secara penuh untuk memberikan saran dan masukan atas rekam jejak para calon, khususnya dalam kerja-kerja pemajuan dan penegakan HAM. Selain itu, masyarakat bisa memberikan dan menyaksikan kapasitas para calon melalui uji publik yang akan dilakukan secara daring (online) dan luring (offline).
Tugas dan kerja-kerja Komnas HAM ke depan akan semakin menantang dan dinamis karena setidaknya ada beberapa peristiwa yang sangat krusial dalam menentukan masa depan pemajuan dan penegakan HAM republik. Di antaranya adalah pemilihan umum serentak pada 14 Februari 2024, pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur, dan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Nasional 2025-2045.
Partisipasi publik akansangat menentukan secara substansial dan menjadi hal yang sangat berharga bagi Komnas HAM. Hal ini agar calon komisioner yang terpilih untuk periode 2022-2027 adalah para pembela HAM, bukan para pencari kerja atau bahkan sosok yang justru menjadi ancaman bagi Komnas HAM dalam mempertahankan dan meningkatkan kredibilitasnya.
Bagi negara, gangguan atas kredibilitas Komnas HAM tidak hanya akan berpengaruh secara internal bagi kelembagaan Komnas HAM, tetapi juga
bagi demokrasi dan kondisi pelaksanaan HAM secara nasional, bahkan reputasi bangsa Indonesia di tingkat internasional.
Penulis : Mimin Dwi Hartono
*Artikel ini pernah dimuat di situs Kompas.id pada Kamis, 14 April 2022
Teka-Teki silang HAM 6 B 9 10 11 12 H A K 5 M N U s A A A 5 I A 13 14 15 16 18 19 MENDATAR
4. ... setiap manusia sebagai nilai tertinggi. (Global Charter Agenda for Human Rights Cities)
6. Badan usaha yang sah; badan hukum; Perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.
11. Perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa (kota kecil, daerah) ke kota besar (pusat pemerintahan).
12. Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
M E N U R UN
13. Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan ...
14. Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. (UU Nomor 39 Tahun 1999)
15. Percekcokan; perselisihan; pertentangan.
17. Pengembalian atau pemulihan ke keadaan semula (tentang gedung bersejarah, kedudukan raja, negara); pemugaran.
18. Pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).
19. Situasi pasar yang sebagian pembelinya dapat mempengaruhi pasar (penentu harga) secara tidak berimbang.
1. Salah satu kelompok utama dan terbesar jumlahnya yang paling banyak dirugikan dan menjadi korban dari politik pembangunan.
23 Nama ibu kota negara baru yang telah disepakati oleh pemerintah.
Perpindahan penduduk dari satu daerah (pulau) yang berpenduduk padat ke daerah (pulau) lain yang berpenduduk jarang.
5. Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya.
7. Prasarana.
8. Salah satu prinsip kabupaten/kota HAM dalam konteks Indonesia adalah demokrasi ..., keadaan memberi kesempatan berpartisipasi.
9. Pada tahun 2017, kota ini menempati peringkat ke-9 kota terpadat di dunia (UN, 2017).
10. Pemenuhan hak atas ... hidup yang baik dan sehat dalam pembangunan IKN harus menjadi perhatian pemerintah karena "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". (UU Nomor 39 Tahun 1999)
16. Dalam sistem hukum HAM, pemangku kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia adalah ...
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
KOMNAS HAM RI Selamat Datang Pengguna Baru Rilis Pers KOMNAS HAM RI DUHAM Online Cari Statistik Tahunan versi 10713 1800 Home
Sampaikan permasalahan dugaan pelanggaran HAM kepada Komnas HAM melalui aplikasi Pengaduan HAM (DUHAM) Online. Aplikasi ini merupakan portal layanan aduan Komnas HAM yang terintegrasi dengan Sentra Layanan Informasi Pengaduan (SeLIP). DUHAM Online memiliki fitur seperti formulir daring, telusur penanganan pengaduan, dan konsultasi aduan menggunakan pesan teks.
Download on the App Store ANDROID APP ON Google play
DOWNLOAD PUHBA
APLIKASI PUBLIKASI HAM BERBASIS ANDROID
INFORMATIF
CANGGIH
PRAKTIS
EFISIEN
Login
Password LOGIN
UNDUH SEGERA DI:
Forgot your jpass