WACANAHAM 5 8 6 9 7
MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM
MENCARI PEMBELA HAM YANG KREDIBEL DAN BERINTEGRITAS
Dugaan Pelanggaran HAM dalam Kerangkeng Manusia di Langkat Upaya Komnas HAM dalam Penguatan Kualitas Rekomendasi
Koordinasi Penanganan Pengaduan dengan KemenPPPA
Diseminasi HAM Bersama Pemangku Kepentingan di Kalimantan Barat Mendorong Pembangunan IKN Berbasis HAM
Dari Menteng
asa jabatan anggota Komnas HAM periode 2017-2022 M akan segera berakhir pada November 2022. Sejak didirikan pada 1993, Komnas HAM telah mengalami enam periodisasi keanggotaan, yaitu 1993-1998, 1998-2002, 2002-2007, 2007-2012, 2012-2017, dan 2017-2022. Di Tahun 2022 ini Komnas HAM akan melakukan pemilihan anggota yang ketujuh kalinya untuk periode 2022-2027.
Komnas HAM sebagai Lembaga Nasional HAM perlu diperkuat agar mampu bekerja secara optimal dengan tetap mempertahankan independensinya. Hal ini dapat terwujud apabila Komnas HAM periode 2022-2027 diisi oleh para Komisioner yang kredibel dan berintegritas. Oleh karena itu melalui Sidang Paripurna, telah diputuskan Tim Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komnas HAM periode 2022-2027.
Berdasarkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Perkomnas) Nomor 3 Tahun 2016 pasal 6, salah satu persyaratan menjadi Tim Pansel adalah berpengalaman dalam bidang HAM minimal 20 (dua puluh) tahun dan merupakan mantan pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif, mantan anggota Komnas HAM. Tim Pansel yang telah terpilih tersebut: Prof. Dr. Makarim Wibisono, S.H., M.A. (Ketua); Kamala Chandrakirana, S.Sos., B.A., M.A. (Wakil Ketua); Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., CBE; Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A.; dan Dr. Ichsan Malik.
Berangkat dari hal tersebut, tim redaksi Wacana HAM Edisi I Tahun 2022 memandang perlu menulis tentang seleksi anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Tema yang dipilih adalah "Mencari Pembela HAM yang Kredibel dan Berintegritas".
Wacana HAM kali ini juga menyajikan beberapa tulisan menarik terkait kerja-kerja yang dilakukan oleh Komnas HAM. Selain itu, pada rubrik teropong, tim redaksi memperkenalkan Plt. Sekretaris Jenderal Komnas HAM yang baru. (Pemred).
PINDAI DISINI
Bantu buletin WACANA HAM untuk terus menyebarluaskan HAM dengan mengisi survei ini
Pemimpin Umum: Liza Yolanda
Pemimpin Redaksi: Feri Lubis & Andri Ratih
WACANA HAM MENCARI PEMBELA HAM YANG KREDIBEL DAN BERINTEGRITAS Edisi
Editor: Banu Abdillah, Rusman Widodo
Wacana Utama
Daftar Isi
Mencari Pembela HAM yang Kredibel dan Berintegritas | 3-4 Pemantauan
Pengarah: Beka Ulung Hapsara
Penanggung Jawab: Mimin Dwi Hartono
Dugaan Pelanggaran HAM dalam Kerangkeng Manusia di Langkat | 5
Mediasi
Pengaduan
Upaya Komnas HAM dalam Penguatan Kualitas Rekomendasi | 6
Koordinasi Penanganan Pengaduan dengan KemenPPPA | 7 Penyuluhan
Diseminasi HAM Bersama Pemangku Kepentingan di Kalimantan Barat | 8
Pengkajian / Penelitian
Mendorong Pembangunan IKN Berbasis HAM | 9 Pimpinan
Penguatan Kapasitas Penulisan di Kantor Perwakilan | 10 Perwakilan
Diseminasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat di Maluku | 11
Teropong
Sang Pendorong Mimpi Besar Kelembagaan | 12
Susunan Redaksi
Redaksi:
Annisa Radhia Muhidha, Avokanti Nur A. Devi Kusumawardhani, Dewi Retna Dita, Devi Kusumawardhani, Dita Verdiana, Ismeti SH Lita Anggareni, Muhamad Arief Yaenudin, RR Niken Sitoresmi, Rudi Kurniawan, Rumpun Mutiarasari Simorangkir, Satrio Dani Triyoga, Sri Mauliani, Utari Putri W, Yan Christofel Habel Hamadi
Koresponden:
Indah Wulandari, Andi Prasetyo
Sekretariat:
Yeni Ernawati, Muhamad Arief Yaenudin
Alamat Redaksi: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat. Telp: 021-3925230, Fax: 021-3925227 Twitter: @KomnasHAM; Instagram: @komnas.ham Facebook: Komnas HAM; Website: www.komnasham.go.id
Mencari Pembela HAM yang Kredibel dan Berintegritas
untuk mewujudkan antangan T pemajuan dan penegakan HAM 2022-2027 akan semakin berat dan kompleks. Dibutuhkan pembela HAM yang kredibel dan berintegritas untuk menjadi Anggota Komnas HAM periode 2022-2027.
Sekretariat Pansel Calon Anggota Komnas HAM RI 2022-2027 menyelenggarakan tes tertulis obyektif dan penulisan makalah secara daring pada 13 Mei 2022. Sebanyak 96 orang peserta dari seluruh Indonesia berpartisipasi.
Tantangan Pemajuan dan Penegakan HAM 2022-2027
Komnas HAM sebagai lembaga yang diberi mandat pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia memiliki tantangan yang berat untuk lima tahun mendatang. Kelanjutan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat agar tidak berulang; semakin menyempitnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil sebagai erosi demokrasi; meluasnya krisis ekologis sebagai dampak perubahan iklim dan pembangunan eksploratif yang berdampak pada kian menyempitnya ruang hidup (hak ekonomi dan sosial) merupakan tantangantantangan yang dihadapi oleh Komnas HAM.
Tantangan lainnya adalah terkait inovasi dan perkembangan teknologi yang berdampak pada umat manusia seperti pelindungan data pribadi; menguatnya aktor non negara, khususnya korporasi yang berpengaruh besar pada perubahan hubungan negara dengan masyarakat dalam relasi right holders dan duty bearer; risiko keamanan dan konflik, baik terkait dengan tantangan baru ekstremisme kekerasan maupun faktor lainnya (Papua, pembangunan ekonomi, dan lain-lain); memperkuat partisipasi politik secara bermakna agar tidak terjebak dalam proseduralisme; dan pelindungan kelompok rentan dan marjinal, untuk memastikan mereka mendapatkan akses dan perlindungan yang setara.
Komnas HAM sebagai lembaga HAM perlu diperkuat agar mampu bekerja secara optimal dengan tetap mempertahankan independensinya. Hal ini dapat terwujud apabila Komnas HAM mendapat Komisioner yang kredibel dan berintegritas untuk menjadi Anggota Komnas HAM periode 2022-2027.
Pembentukan Tim Seleksi Anggota Komnas HAM periode 2022-2027
Anggota Komnas HAM periode 2017-2022 akan habis masa jabatannya pada November 2022 mendatang. Melalui Sidang Paripurna, telah diputuskan lima sosok Tim Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Komnas HAM periode 2022-2027.
Sesuai Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Perkomnas) Nomor 3 Tahun 2016 pasal 6, salah satu persyaratan menjadi Tim Pansel adalah berpengalaman dalam bidang HAM minimal 20 (dua puluh) tahun dan merupakan mantan pejabat legislatif, eksekutif, yudikatif, mantan anggota Komnas HAM, penggiat HAM, tokoh masyarakat ataupun akademisi. Tim Pansel yang telah terpilih tersebut antara lain: Prof. Dr. Makarim Wibisono, S.H., M.A. (Ketua); Kamala Chandrakirana, S.Sos., B.A., M.A. (Wakil Ketua); Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A., CBE; Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A.; dan Dr. Ichsan Malik.
Tim Pansel bertugas untuk menyusun syarat dan tata cara seleksi; melakukan seluruh tahapan seleksi mulai dari penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon; memastikan partisipasi publik dan keterbukaan dalam setiap tahapan proses seleksi; memilih dan menetapkan calon terpilih; serta melaporkan setiap tahapan dan hasil akhir pelaksanaan tugas Pansel kepada Sidang Paripurna Komnas HAM. Untuk mendukung kerja-kerja pansel Komnas HAM juga telah membentuk Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan operasional dan administrasi kepada Pansel.
Calon Anggota Komnas HAM
Dibandingkan dengan proses seleksi komisioner Lembaga sampiran negara (state auxiliaries agency) seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, dan Ombudsman RI, animo masyarakat untuk mendaftar sebagai anggota Komnas HAM sangat minim. Selama masa pendaftaran tiga bulan, jumlah pendaftar hanya 199 pelamar.
Upaya Pansel agar semakin banyak masyarakat yang mendaftar sebagai calon anggota Komnas HAM adalah dengan menyosialisasikan proses seleksi ke berbagai media massa. Untuk melaksanakan mandatnya Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM RI 2022-2027 (Pansel) Makarim Wibisono dan Anggota Pansel Ichsan Malik menjadi pembicara talkshow "Tantangan dan Peran Strategis Komnas HAM RI" di studio TVRI Jakarta.
Berdasarkan survei yang dilakukan melalui Twitter Komnas HAM, hal yang paling utama sebagai Komisioner Komnas HAM harus mempunyai dan mampu membangun integritas!
Komnas HAM yang berintegritas artinya membenahi tata kelola kelembagaan. Tata Kelola yang berbasis prinsip kolektif kolegial yaitu proses pengambilan keputusan dilakukan secara bersama (kolektif) dan dilakukan dengan setara tanpa ada pendapat yang bobotnya lebih tinggi dari yang lain (kolegial), harus dijabarkan dan didefinisikan agar tidak terjadi salah tafsir yang mempengaruhi kinerja Komnas HAM secara keseluruhan.
Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM RI 2022-2027 (Pansel) Makarim Wibisono dan Anggota Pansel Ichsan Malik menjadi pembicara talkshow "Tantangan dan Peran Strategis Komnas HAM RI" di studio TVRI Jakarta. Sebuah upaya Pansel untuk menyosialisasikan proses seleksi ke berbagai media massa.
Selain berintegritas, kredibilitas calon anggota komnas HAM juga penting. Komnas HAM telah berhasil mendapatkan dan mempertahankan akreditasi A dari GANHRI- Aliansi Global Lembaga-Lembaga HAM- sampai saat ini sehingga menjadi salah satu contoh baik bagi komisi HAM di Asia tenggara dan Asia Pasifik. Komnas HAM pun aktif terlibat dalam kepemimpinan di Asia Tenggara sebagai salah satu pendiri Forum Komisi HAM Asia Tenggara.
Prestasi ini tentu harus dipertahankan dan ditingkatkan agar Komnas HAM terus berkembang menjadi institusi HAM yang kredibel dan dipercaya secara nasional dan internasional. Hal ini dapat diwujudkan apabila Komnas HAM memiliki calon anggota yang kredibel.
Kriteria dan Harapan bagi Calon Anggota Komnas HAM periode 2022-2027
Dalam salah satu program TVRI, diskusi perspektifl, "Tantangan dan Peran Strategis Komnas HAM", 4 April 2022, Pansel menggarisbawahi kemampuan serta hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh para Calon Anggota terpilih.
Pertama, anggota terpilih perlu mempersiapkan diri untuk memperkuat dan mengembangkan kelembagaan Komnas HAM; Kedua memiliki integritas dan keberanian; Ketiga mampu memaksimalkan kewenangan penyelidikan pro justisia;
Keempat memiliki kemampuan untuk mendorong dan mengupayakan terobosan melawan impunitas terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu; Kelima memiliki perspektif korban pelanggaran HAM; Keenam memiliki pemahaman dan jeli dalam menilai bahwa saat ini telah terjadi penyempitan ruang demokrasi dan kebebasan partisipasi masyarakat sipil. Kondisi ini harus direspon dengan bijak agar mampu merangkul, membangun relasi dan kerja sama yang baik dengan para stakeholder sebagai upaya pemajuan HAM.
Kemampuan tersebut dinilai hanya dimiliki oleh orang berkompeten yang telah berkecimpung puluhan tahun di bidang HAM. Oleh karena itu, sebagai bentuk parameter bagi para pendaftar, salah satu persyaratan yang diberikan oleh Tim Pansel adalah memiliki pengalaman sekurangkurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang HAM.
Untuk mendorong dan mewujudkan hal tersebut, diseminasi informasi proses pendaftaran telah dilakukan oleh Tim Pansel. Misalnya, dengan melakukan sosialisasi ke beberapa wilayah di Indonesia serta diskusi bersama beberapa unsur. Diantaranya, jejaring lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, akademisi, Serikat Pengajar HAM Indonesia (SEPAHAM), diskusi bersama media serta sosialisasi melalui media sosial. Upaya jemput bola juga telah dilakukan dengan
mengirim surat kepada sejumlah kampus yang memiliki Pusat Studi HAM serta bersurat kepada organisasi profesi aparat hukum.
Proses seleksi tersebut, diumumkan seluasluasnya melalui media massa dengan menggandeng peran serta masyarakat sipil serta jurnalis. Hal ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Pansel yang dimandatkan untuk bekerja secara transparan, akuntabel, dan mementingkan prinsip kehati-hatian. Meskipun tidak dapat dipungkiri, tim pansel juga memiliki keterbatasan waktu, tenaga, serta anggaran.
Perlu disampaikan bahwa Tim Pansel membuka masa pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM RI periode 2022-2027 yang semula dijadwalkan mulai 8 Februari s.d. 8 Maret 2022, diperpanjang hingga 8 April 2022. Pada saat artikel ini disusun, proses seleksi masih dalam tahap masa pendaftaran. Siapakah nanti calon Anggota Komnas HAM periode 2022-2027 yang akan memenuhi kriteria ideal tersebut dan mampu menjawab tantangan pemajuan, pelindungan penegakan HAM 2022-2027?
Seluruh persyaratan, teknis pendaftaran serta untuk mendapatkan informasi/ pengumuman terkini terkait proses seleksi secara terbuka dapat diakses di laman resmi https://www.komnasham.go.id/seleksianggota/. (Feri Lubis dan Niken Sitoresmi/ Sumber Foto: Humas Komnas HAM RI)
Dugaan Pelanggaran HAM dalam Kerangkeng Manusia di Langkat
Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM meninjau lokasi kerangkeng manusia di belakang rumah Bupati Langkat Nonaktif, Selasa (26/01/2022).
erbudakan merupakan persoalan P serius dalam Hak Asasi Manusia. Terungkapnya kasuskerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat non-aktif, Terbit Rencana Perangin Angin (TRP,) menjadi fakta nyata masih adanya praktik perbudakan di era modern. Komnas HAM saat melakukan pemantauan dan penyelidikan kasus ini menemukan banyak indikasi terjadinya pelanggaran HAM.
Komnas HAM segera menindaklanjuti kasus perbudakan ini setelah menerima pengaduan dari Migrant Care. Sejumlah langkah telah dilakukan oleh tim, seperti meminta keterangan para pihak, melakukan pemantauan lapangan, meminta pendapat ahli, dan langkah-langkah pemantauan dan penyelidikan lainnya.
Prosespemantauandan penyelidikan dimulai dengan meninjau lokasi secara langsung, yang kemudian dilanjutkan dengan meminta keterangan dan informasi, koordinasi serta berbagi informasi, pemantauan dan pendalaman sosial media, pendalaman ahli, serta penerimaan dokumen dan bukti lainnya.
Saat Komnas HAM melakukan pemantauan lapangan ditemukan fakta-fakta bahwa kerangkeng terletak di belakang rumah TRP, bangunan kerangkeng terdiri dari 2 (unit) bangunan yang menyerupai ruang tahanan
dengan luas ± 6 x 6 Meter per unit ruangan. Ruang tersebut berlantai keramik dan terdapat tempat tidur dengan konstruksi papan kayu di kedua sisi ruangan. Kemudian terdapat rak dan laci barang serta satu unit kamar mandi (setengah dinding) tanpa pintu seluas ± 1 x 2 Meter dengan satu buah toilet dan satu bak penampung air. Selain itu terdapat juga sejumlah perangkat ibadah dan sejumlah buku bacaan.
Sebelum adanya kerangkeng satu dan dua di belakang rumah TRP diperoleh informasi bahwa kerangkeng itu awalnya berada di atas rumah TRP. Namun karena penghuni kerangkeng semakin banyak, bangunan kerangkeng lama dibongkar dan seluruh penghuni dipindahkan ke kerangkeng belakang rumah TKP.
Komnas HAM juga mengunjungi pabrik tempat para penghuni kerangkeng bekerja. Dalam tinjauan lokasi pabrik PT Dewa Rencana Perangin-angin milik TRP diperoleh informasi bahwa penghuni kerangkeng dimanfaatkan bekerja untuk melakukan sortasi, loading ramp, proses perebusan, seling, dan menjadi petugas pengamanan Pabrik. Selain itu, beberapa penghuni diminta bekerja di bagian mesin yang membutuhkan keahlian khusus. Penghuni kerangkeng bekerja dari mulai pagi hingga sore dan dalam periode tertentu mereka diminta untuk lembur.
Komnas HAM juga meninjau langsung makam dan ekshumasi (menggali kuburan) dua orang korban meninggal di kerangkeng milik TRP pada Sabtu, 12 Februari 2022. Tim yang melakukan proses ekshumasi ini melibatkan personil dari Bidang Laboratorium Forensik, RS Bhayangkara Polda Sumut, Seksi Identifikasi (INAFIS) dan Ahli Forensik dari Universitas Sumatera Utara.
Berdasarkanhasil pemantauan dan penyelidikan yang telah dilakukan Komnas HAM setidaknya terdapat 12 bentuk pelanggaran HAM yang ditemukan. Hak Asasi yang dilanggar adalah Hak untuk hidup, Hak atas kebebasan pribadi, hak untuk berkomunikasi, hak untuk tidak diperbudak dan praktik serupa perbudakan.
Lalu ditemukan juga pelanggaran hak untuk bebas dari kerja paksa, hak atas Kesehatan, hak atas rasa aman, hak untuk bebas dari penyiksaan penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia, hak memperoleh keadilan, hak atas anak, hak atas pekerjaan, dan hak atas upah yang layak dan adil. (Feri Lubis/Sumber Foto: Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI)
Upaya Komnas HAM dalam Penguatan Kualitas Rekomendasi
Bidang Mediasi melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Penguatan Kualitas Rekomendasi Komnas HAM " yang diselenggarakan secara daring dan luring, Senin (07/02/2022)
alam menangani kasus/ D sengketa, Bagian Dukungan Mediasi ditindaklanjuti melalui beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu pra mediasi, mediasi dan pasca mediasi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator Komnas HAM memfasilitasi pertemuan dan perundingan para pihak serta berusaha untuk mendorong tercapainya perdamaian dan rekonsiliasi para pihak untuk mengakhiri sengketa. Suatu sengketa juga dimungkinkan dapat diselesaikan melalui penyampaian rekomendasi kepada pemerintah dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Selama tahun 2021 Bagian Dukungan Mediasi menghasilkan 43 (empat puluh tiga) rekomendasi, namun implementasi asas dan nilai hak asasi manusia dalam kebijakan pemerintah masih sangat terbatas.
Dalamrangkaupayauntukmeningkatkan implementasi asas dan nilai hak asasi manusia dalam kebijakan pemerintah, pada 7 dan 9 Februari Subkomisi Mediasi melakukan FGD dengan tema Penguatan Kualitas Rekomendasi Komnas HAM RI yang dilakukan secara daring dan luring, dengan melibatkan ahli dalam proses evaluasi dan strategi penyusunan rekomendasi baik secara kualitas maupun substansinya, sehingga penerima rekomendasi dapat secara optimal melaksanakan rekomendasi dimaksud. FGD yang dilaksanakan 2 hari tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Internal Komnas HAM Munafrizal Manan,
Komisioner Mediasi Komnas HAM Hairansyah, Plt. Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI Aris Wahyudi, seluruh Staf Bagian Mediasi, Herlambang dari Fakultas Hukum UGM, dan Prof. Basuki Rekso Wibowo dari Fakultas Hukum UNAS sebagai Narasumber.
Untuk penguatan kewibawaan Lembaga serta untuk menjamin kualitas rekomendasi Komnas HAM diperlukan kemauan, kemampuan serta upaya secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan dari Komnas HAM dalam memeriksa setiap "dugaan" kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan secara mendasar dan menyeluruh terhadap kasus yang bersangkutan dengan tetap bersikap mandiri, independent, objektif, imparsial, "audi et alteram partem" dan menghormati asas praduga tak bersalah.
Dengan batas kewenangan Komnas HAM RI, rekomendasi sebagai produk hukum merupakan upaya yang dapat diberikan kepada masyarakat korban pelanggaran HAM atas harapan yang besar pada Komnas HAM untuk dapat memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan pelanggaran HAM yang dihadapi masyarakat. Rekomendasi Komnas HAM pada dasarnya bersifat "moral binding" sekaligus “moral obligation" bagi Pemerintah maupun DPR yang yang menerima penyampaian rekomendasi tersebut. Rekomendasi Komnas HAM pada dasarnya bukan merupakan "legal obligation" yang
bersifat imperative sebagai suatu keharusan untuk dijalankan oleh Pemerintah atau DPR, sehingga kepatuhan dalam menjalankannya masih tergantung pada keseriusan pihak yang menerima rekomendasi untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM tersebut.
Dalam rangka penguatan kedudukan, fungsi dan kewenangan Komnas HAM RI ke depan, perlu dilakukan ikhtiar-ikhtiar konstitusional dengan mengamandemen Undang – Undang Dasar 1945 dengan memasukan pengaturan tentang kedudukan dan kewenangan Komnas HAM dalam Bab XA. Seandainya ikhtiar konstitusional tersebut berhasil, selajutnya segera ditindaklanjuti dengan pengaturan kedudukan dan kewenangan Komnas HAM dalam Undang – Undang khusus, bukan diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana dalam Ius Constitutum yang berlaku pada saat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Basuki Rekso Wibisono Ahli Hukum Acara Perdata pada kesimpulan yang ia sampaikan pada FGD tentang penguatan kualitas rekomendasi Komnas HAM.
Mungkinkah di masa yang akan datang Rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM RI akan bisa berimplikasi pada pemberian sanksi bagi Pemerintah atau DPR RI jika tidak dijalankan ? (Rumpun Simorangkir)
Koordinasi Penanganan Pengaduan dengan KemenPPPA
Pertemuan Komnas HAM RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Kantor KemenPPPA, Senin (01/11/2021).
epanjang tahun 2021, Komnas S HAM telah menerima 2.729 aduan dari berbagai wilayah di Indonesia dengan berbagai permasalahan. Terdapat sekitar 119 aduan terkait dengan permasalahan gender di Indonesia.1Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak menaruhperhatianatas aduan permasalahan gender yang diterima oleh layanan pengaduan Komnas HAM.
Jumlah tindakan terkait permasalahan gender yang paling banyak diadukan berhubungan dengan intimidasi seksual (20 aduan), ketidakpekaan aparat penegak hukum dalam penanganan tindakpidanaberbasisgender(19aduan), dan kekerasan dalam rumah tangga (18 aduan). Selain itu, bentuk tindakan aduan terkait permasalahan gender lainnya yang diadukan di antaranya pelecehan seksual,perdagangan perempuan untuk tujuan seksual dan sebagainya, kekerasan dalam pacaran, intoleransi agama, proses hukum yang tidak sesuai prosedur (termasuk disertai intimidasi dan penghukuman yang tidak manusiawi).
Menindaklanjuti permasalahan gender tersebut, Komnas HAM telah melakukan koordinasi bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI pada 1 November 2021 terkait aduan berdimensi kekerasan perempuan dan anak. Pertemuan membahas mengenai perkembangan aduan-aduan yang diterima oleh Komnas HAM, khususnya terkait perempuan dan anak. Pada pertemuan tersebut, Komisioner Munafrizal Manan menjelaskan bahwa aduan-aduan terkait kekerasan atau tindak pidana terhadap perempuan dan anak sebagian besar disarankan untuk melapor kepada kepolisian maupun meminta pendampingan dan konsultasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) setempat. Namun, mengingat tidak semua P2TP2A di daerah eksis maka perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh pihak kementerian dan hasil
pemetaan tersebut akan diinformasikan kepada Komnas HAM agar tidak salah dalam memberikan rujukan.
terkait intimidasi Aduan seksual didominasi dengan laporan adanya ancaman penyebaran foto atau video korban perempuan dalam keadaan tidak berpakaian dan sebagainya oleh mantan pacar, bahkan oleh akun di media sosial yang tidak dikenal para perempuan tersebut, termasuk ancaman dengan tujuan seksual oleh majikan yang mempekerjakan buruh migran di negara penempatan. Di sisi lain, adanya tidak pekanya aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana berbasis gender. Hal ini dilakukan oleh aparat kepolisian yang seringkali menghentikan penanganan laporan dari para perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dengan alasan tidak cukup bukti.
Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga masih sering dilaporkan kepada Komnas HAM dan mengalami peningkatan aduan sejak terjadinya pandemi Covid-19 pada 2020. Terkait permasalahankekerasandalampacaran, banyak yang melaporkan bahwa sang pacar meminta berhubungan seksual
dan kemudian sang perempuan hamil, tetapi sang pacar meninggalkannya saat mengetahui kehamilan tersebut. Terkait dengan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual banyak juga dialami oleh para perempuan buruh migran yang ditempatkan pada panti pijat seksual dan menjadi pengantin pesanan bagi lelaki di luar negeri dengan tujuan sebagai penghasil keturunan.
Selain pertemuan dengan KemenPPPA RI, Unit DPP juga melakukan kegiatan lainnya, yaitu membuat klasifikasi aduan secara khusus atas kasus dengan isu kekerasan terhadap kelompok marginal, khususnya korban kategori perempuan, anak, buruh migran, dan LGBTIQ; memberikan masukan dalam penyusunan sejumlah Standar Norma dan Prosedur (SNP) yang dirilis oleh Unit Pengkajian dan Penelitian; dan turut serta dalam bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh KemenPPPA terkait Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Agustus 2021 bersama sejumlah kementerian/ lembaga yang bergerak pada isu hukum dan HAM. (Avokanti Nur)
Diseminasi HAM Bersama Pemangku Kepentingan di Kalimantan Barat
NingsiniSeonar-Lumban Toruan Syarfah Ema Rahmanian
ecara etimologi, Diseminasi diartikan S sebagai kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh informasi, menerima timbul kesadaran, dan akhirnya memanfaatkan informasi hingga mengubah perilaku sasaran. Kegiatan diseminasi bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap, hingga keterampilan kelompok target atau individu.
Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Sandrayati Moniaga (kanan atas) saat menghadiri kegiatan diseminasi nilai-nilai HAM dengan tema "Memperkokoh Toleransi dan Mewujudkan Kehidupan yang Harmonis", Rabu (23/03/2022).
Komnas HAM sebagai Lembaga Negara yang memiliki platform hak asasi manusia turut melakukan kegiatan diseminasi hak asasi manusia. Tujuannya untuk melaksanakan mandatnya dalam penyebarluasan wawasan hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia, dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak asasi manusia.
Setiap tahunnya, Bidang Dukungan Penyuluhanselalu berinovasi dalam melakukan penyuluhan hak asasi manusia, agar lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Pada 2022, Bidang Dukungan Penyuluhan HAM membuat sejumlah program kegiatan untuk menyebarluaskan nilai-nilai HAM, melalui kegiatan diseminasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang bersinergi dengan 4 (empat) kantor perwakilan Komnas HAM. Diantaranya, kantor perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat, Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, dan Komnas HAM Perwakilan Papua.
Dari empat kegiatan diseminasi nilai-nilai HAM tersebut, dua diantaranya sudah dilaksanakan. Yakni, Diseminasi nilai-nilai HAM yang bekerjasama dengan kantor perwakilan Kalimantan Barat, dan Sumatera Barat. Sedangkan, diseminasi nilai-nilai HAM yang bersinergi dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM Sulawesi Tengah dan Papua masih dalam tahap persiapan.
Kegiatan Diseminasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang bersinergi dengan kantor perwakilanKalimantan Barat telah dilaksanakan secara online pada 23 Maret 2022 lalu. Konsep kegiatan tersebut berbentuk webinar dengan mengusung tema Mewujudkan Pontianak sebagai Kota HAM : "Memperkokoh Toleransi dan Mewujudkan Kehidupan yang Harmonis".
Webinar dihadiri oleh Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Wakil Ketua DPRD Pontianak Firdaus Zar'in, Perwakilan
Anggota DPRD Pontianak dan Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pontianak, Kepala Kantor Perwakilan Kalimantan Barat Komnas HAM, Nelly Yusnita, Plt. Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Mimin Dwi Hartono, serta unit kerja Komnas HAM lainnya.
Sandrayati Moniaga menyampaikan bahwa dalam mendukung upaya pengembangan Kabupaten/Kota HAM, Komnas HAM telah bekerja sama dengan masyarakat sipil dan pemerintah untuk mengembangkan Kabupaten/Kota HAM sejak 2014. Kerja sama tersebut turut menghasilkan beberapa dokumen, mulai dari kertas posisi, koordinasi dan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, kampanye kabupaten/Kota HAM, hingga penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP).
"Komnas HAM mendorong adanya Kabupaten/Kota HAM di berbagai daerah, oleh karenanya kami bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah," ungkap Sandra.
Sandra berharap SNP yang disusun oleh Komnas HAM dan Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) serta aktivis HAM tersebut dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan di pusat dan daerah. Tidak hanya sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum, SNP juga dapat menjadi rujukan bagi masyarakat sipil untuk memahami bagaimana seharusnya hak asasi manusia diimplementasikan.
Lebih lanjut, Sandra memberikan catatan positif terhadap Pemerintah Kota Pontianak. Menurutnya, Pontianak, lanjut Sandra terus mencoba mengejar pendidikan yang inklusif untuk anak-anak penyandang disabilitas. Selain itu, catatan positif lainnya ialah Kota Pontianak telah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang toleransi.
"Saya sangat optimis bahwa Kota Pontianak nantinya akan menjadi kota yang membahagiakan bagi warganya. Kami mendukung sepenuhnya upaya Pemerintah Kota, warga semua yang memang berkomitmen mewujudkan Pontianak sebagai kota yang menghormati, melindungi, dan memajukan HAM," kata Sandra.
Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono yang turut menghadiri webinar kali ini menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pontianak akan terus berkomitmen untuk menjadikan Kota Pontianak layak sebagai Kota tempat hunian bagi warganya serta ramah HAM. "Ini menjadi kewajiban Pemerintah kota untuk menjadikan Pontianak sebagai Kota HAM berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku dan didukung dengan regulasiregulasi yang dibangun bersama DPRD untuk mem-backup Kota HAM tersebut," ucap Edi Rusdi Kamtono. (Annisa Radhia Muhidha)
Mendorong Pembangunan IKN Berbasis HAM
omnas HAM bersama dengan K perwakilan beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan perwakilan akademisi melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Dekanat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Kamis, 7 April 2022. FGD ini dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan pengumpulan data, informasi, dan fakta "Kajian Potensi Pelanggaran HAM di dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Baru" yang dilaksanakan Komnas HAM mulai tanggal 4 hingga 9 April 2022.
Focus Group Discussion (FGD) bersama perwakilan dari JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Kalimantan Timur, serta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman pada Kamis, 7 April 2022 di Ruang Dekanat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Diskusi ini dihadiri perwakilan dari JATAM (Jaringan Advokasi Tambang),Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Kalimantan Timur, serta Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab dalam sambutannya menyampaikan begitu besarnya program pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), namun masih banyak hal yang belum terjawab dengan jelas seperti informasi dan keresahan masyarakat yang beberapa telah ditemui Komnas HAM di sekitar IKN. "Oleh karenanya, Komnas HAM mencoba mencari tahu lebih dalam bersama teman-teman LSM serta akademisi Kalimantan Timur," ucap Amir.
Saiduani Nyuk, perwakilan dari AMAN Kalimantan Timur mengungkap bahwa program pembangunan IKN ini akan memperburuk kondisi masyarakat adat. "Sebelum adanya IKN ini masyarakat adat juga sudah sering merasa terintimidasi dan adanya diskriminasi," jelasnya.
Lebih dari itu, menurut Saiduani, masyarakat adat saat ini semakin sempit ruang produksinya yang disebabkan banyak diterbitkannya izin-izin usaha di daerah mereka. Pembangunan IKN menjadi permasalahan baru bagi mereka.
Warkhatun Najidah, mewakili akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman menyampaikan bahwa ia melihat cara dan strategi Pemerintah dalam upaya pembangunan IKN ini pada praktiknya mengancam, baik kepada manusianya ataupun habitat makhluk hidup lainnya. "Kami juga melihat Pemerintah dalam pembentukan peraturan-peraturan turunan dari UU IKN seperti peraturan pelaksana dan peraturan presiden belum maksimal membuka ruang publik, terutama bagi masyarakat sipil. Di Balikpapan, dalam hal
permintaan aspirasi hanya dihadiri lebih banyak Instansi Pemerintah," imbuhnya.
Perwakilan Walhi Kalimantan Timur, Yohana Tiko kemudian menyampaikan pendapatnya dalam diskusi. la menyebut soal krisis ekologi di Kalimantan Timur apakah selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan apakah ruang partisipasi pada pembahasan dan konsultasi UU IKN ini sudah melibatkan masyarakat secara penuh serta apakah pembangunan IKN akan memberikan dampak yang signifikan kepada Provinsi Kalimantan Timur. "Karena ruang hidup Kaltim sendiri sudah penuh sesak dengan tumpang tindih konsesi perizinan," jelas Yohana.
Penataan masyarakat yang berada di wilayah IKN juga menjadi perhatiannya. Masih belum terjawab kemana kurang lebih 200 Kepala Keluarga masyarakat adat Suku Balik, Paser, dan masyarakat yang telah menetap dan berproduksi akan dipindahkan.
Lebih lanjut, perwakilan JATAM Kalimantan Timur, Pradarma Rupang menyampaikan titik berat perhatian mereka kepada permasalahan lubang tambang yang sampai saat ini sudah menelan beberapa korban jiwa yang belum juga terselesaikan. la menambahkan, krisis yang sebelumnya terjadi seperti lubang tambang saat ini akan diambil alih oleh Pemerintah, mereka sebut dengan pemutihan dosa.
"Terdapat 149 Lubang Tambang di dalam wilayah IKN yang tersebar di 5 Kecamatan. Total luas konsesi hingga 49.000 ha. Lubanglubang tambang ini ketika hujan akan berdampak pada kerusakan sumber air baku warga," terang Pradarma.
Selain diskusi yang dilakukan bersama dengan perwakilan beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan perwakilan akademisi, Komnas HAM juga melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat di beberapa wilayah pembangunan IKN, seperti Kecamatan Sepaku, Kecamatan Pemaluan, Kampung Nelayan Jenebora, dan Pesisir Balikpapan. Komnas HAM juga melakukan pertemuan dan wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pokja Pesisir Balikpapan, Akademisi Institut Teknologi Kalimantan, Badan Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Dharma Wirawan (Yapenti DWK), Universitas Balikpapan, dan Kadin Kota Balikpapan.
Data-data yang telah didapatkan Komnas HAM melalui kegiatan ini kemudian akan diolah, dikaji dan dirumuskan kesimpulannya untuk memastikan bahwa dalam pembangunan IKN, Negara melakukan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak asasi warganya. (Utari Putri Wardanti)
Penguatan Kapasitas Penulisan di Kantor Perwakilan
KOMNASHAM KOMNASHAM BerAKHLAK di Lingkungan Sekretarj NUSIA OMISINASIC
Plt.Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI, Aris Wahyudi (kanan bawah) menghadiri diskusi bersama Kantor Perwakilan untuk pengenalan penulisan jurnalisme atau artikel berita kegiatan Komnas HAM di kantor perwakilan, Senin (11/04/2022).
alam menjalankan tugas dan D wewenangnya, penting bagi Komnas HAM untuk mengomunikasikan kerjakerjanya yang sedang dan telah dilakukan ke publik. Dengan begitu, publik akan mengetahui kinerja Komnas HAM sejauh ini.
Publikasi terkait kerja-kerja yang dilakukan Komnas HAM ini akan menumbuhkan rasa percaya publik terhadap lembaga. Lebih jauh lagi, dalam jangka panjang akan menumbuhkan citra positif lembaga di mata publik.
Untuk itu dibutuhkan program-program yang berkontribusi pada publikasi kerja Komnas HAM di publik. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan penulisan artikel berita atau pemberitaan terkait kegiatan substansi Komnas HAM.
Penulisan artikel berita sudah dilakukan, tetapi sejauh ini masih hanya berpusat pada kegiatan Kantor Pusat Komnas HAM, belum menjangkau kantor-kantor perwakilan yang tersebar di 6 wilayah Indonesia. Padahal banyak keberhasilan kerja Komnas HAM yang berasal dari kantor Perwakilan.
Bidang Humas yang menggawangi publikasi pimpinan di Komnas HAM menginisiasi kegiatan "Diskusi bersama Kantor Perwakilan untuk Pengenalan Penulisan Jurnalisme atau Artikel Berita Kegiatan Komnas HAM di kantor perwakilan". Diskusi ini juga dilakukan untuk meminimalkan gap komunikasi
antara Kantor Pusat Komnas HAM RI dan kantor perwakilan. Juga meningkatkan skill penulisan pegawai Komnas HAM RI.
Kegiatan diskusi ini dibagi pada 3 sesi dengan sesi pertama dihadiri oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM RI di Padang dan di Ambon (Senin, 11/04/2022). Pembagian sesi ini dengan pertimbangan agar peserta diskusi lebih fokus dan interaktif selama berlangsungnya diskusi.
Plt.Sekretaris Jenderal Komnas HAM RI, Aris Wahyudi yang turut hadir dalam diskusi menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memperkuat Komnas HAM baik ditingkat Pusat maupun Kantor Perwakilan. Tanpa adanya Humas, aktivitas Komnas HAM tidak bisa dilihat dan diketahui oleh publik sehingga akuntabilitas kinerja Komnas HAM bisa dipertanyakan oleh publik.
PIt.Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama Imelda Saragih dalam sambutan pembukaannya ini menyampaikan bahwa forum ini bukanlah untuk menggurui para pegawai Komnas HAM di perwakilan, namun sebagai bentuk semangat bersama untuk publikasi Komnas HAM yang lebih baik.
Sementara, Pranata Humas Ahli Madya Sasanti pun menyampaikan materi pengetahuan dasar dalam penulisan Pada jurnalisme. pemaparannya disampaikan unsur Berita yang baik dengan
memenuhi unsur 5W 1H, yaitu What/apa peristiwa apa yang terjadi? Who/siapa? : siapa orang yang terlibat dalam peristiwa itu?When/kapan peristiwa itu terjadi?Why/ mengapa peristiwa itu bisa terjadi? serta How/bagaimana kejadian itu berlangsung?. Selain itu, dijelaskan pula langkah-langkah pembuatan berita yang benar.
Pranata Humas Ahli Pertama, Siska Purba menambahkan penjelasan tambahan terkait Penulisan Jurnalisme lembaga, terutama teknis produksi artikel berita di Situs Resmi Komnas HAM RI. Mulai dari penyusunan artikel berita yang mengandung unsur 5W+1 H, pemilihan insight dalam penulisan, pemilihan isu yang layak dipublikasikan, serta pemilihan dokumentasi foto kegiatan.
Bidang Humas juga mengusulkan untuk penunjukan PIC tiap kantor Perwakilan yang akan menjadi narahubung dalam penulisan artikel berita kegiatan Kantor Perwakilan. Hal ini disambut oleh kedua kantor Perwakilan yang sangat proaktif. Kedua kantor perwakilan, Ambon dan Padang bersepakat bahwa yang menjadi PIC dalam penulisan berita adalah Staf PPID Kantor Perwakilan yang dicantumkan pada SK PPID Komnas HAM. Namun, jika mengalami kendala, kedua Kepala Kantor Perwakilan Benediktus Sarkol (Ambon) dan Sultanul Aripin (Padang) bersedia menjadi narahubung atau PIC penulisan artikel berita.(Siska Purba)
Perwakilan
Diseminasi Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Maluku
enyikapi mandeknya M penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, Komnas HAM RI bersama Komnas HAM Perwakilan Maluku pada tanggal 30-31 Maret 2022 melaksanakan kegiatan "Penyebaran Gagasan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat".
Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Amiruddin (bawah) menghadiri FGD "Penyebaran Gagasan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat" secara daring dan luring di Maluku, Rabu (30/03/2022).
Kegiatan berupa pemutaran film dan diskusi ini dilaksanakan di tiga lokasi, yakni Universitas Pattimura, Universitas Kristen Indonesia Maluku, dan Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Maluku. Sasanti Amisani, Koordinator Bidang Humas dan Kerjasama Komnas HAM, menjelaskan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat dan masih menggantung hingga saat ini.
"Kegiatan ini adalah salah satu ikhtiar Komnas HAM dalam upaya mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Hingga saat ini, dari lima belas kasus pelanggaran HAM yang berat yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM, baru tiga kasus saja yang berhasil sampai ke meja persidangan, yaitu kasus Timor-timur, kasus Tanjung Priok, dan Kasus Abepura," ungkap Sasanti.
Sedangkan dua belas kasus lainnya masih mandek di kejaksaan, yaitu peristiwa '65-'66, peristiwa Petrus, peristiwa Talangsari, peristiwa Trisakti dan Semanggi I-II, peristiwa kerusuhan Mei '98, penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, peristiwa Wasior dan Wamena, peristiwa dukun santet 1998, peristiwa simpang KKA, peristiwa Jambo Keupok, peristiwa Rumoh Geudong, dan kasus Paniai.
Diharapkan, dengan target audiens sebagian besar adalah mahasiswa, acara ini dapat memberikan pemahaman mengenai realita mengenai kasuskasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, status penyelesaiannya hingga saat ini, serta upaya-upaya mendorong penyelesaian secara berkesinambungan di masa depan.
"Mahasiswa saya rasa memiliki peran sangat penting dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, baik untuk saat ini maupun di masa depan." lanjut Sasanti.
Karena itu, narasumber yang diundang adalah para narasumber yang memang paham danterjun langsungdalam upayaupaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Di Universitas Kristen Indonesia Maluku, yang menjadi pembicara antara lain yaitu Joanny Pesulima, jurnalisaktivis yang selama kurang lebih tiga tahun melakukan investigasi terhadap eks-tahanan politik peristiwa '65- '66 di Ambon. Beliau membeberkan hasil investigasinya mendeteksi dan mendokumentasikan narasi-narasi para eks-tapol dan keturunannya yang hingga saat ini masih tinggal di Ambon.
Narasumber berikutnya adalah Benediktus Sarkol, Ketua Komnas HAM Provinsi Maluku yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar normatif proses advokasi HAM yang selama ini telah dilakukan oleh Komnas HAM. Serta contoh-contoh peristiwa pelanggaran HAM di Maluku yang telah dan sedang ditangani oleh Komnas HAM.
Sedangkan Narasumber ketiga adalah Dr. Steve Gaspersz, MA. Wakil rektor IV UKIM, yang mengulas perspektif HAM dalam kepentingan konstruksi ilmu pengetahuan yang menjadi arena pergulatan perguruan tinggi, serta
kontribusinya bagi penegakan HAM.
Di Universitas Pattimura, tiga narasumber yang diundang antara lain adalah Baihajar Tualeka, direktur LAPPAN, Sasanti Amisani, Koordinator bidang humas dan kerjasama Komnas HAM RI, dan Dr. Renny Heronia Nendissa, S.H., M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Dalam presentasinya, Baihajar Tualeka memaparkan tentang pengalamannya melakukan riset terhadap para ex-tapol peristiwa '65-'66 di pulau Buru. Beliau juga memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk merehabilitasi para ex-tapol sehingga mereka dapat menjalani hari tuanya dengan lebih baik.
Sementara itu, Sasanti Amisani lebih menekankan pada peran dan upaya Komnas HAM dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, Ia juga menjelaskan berbagai masalah dan tentang hambatan yang menyelimuti upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Indonesia.
Terakhir, Dr. Renny Heronia Nendissa, S.H.,M.H, menjelaskan mengenai posisi dan tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, dia juga menekankan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab moril terhadap penyelesaian pelanggaran HAM yangberat. (Rudi Kurniawan)
Sang Pendorong Mimpi Besar Kelembagaan
khir tahun 2021 lalu, keluarga A besar Komnas HAM RI mempunyai seorang pimpinan baru yang menduduki kursi Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal. Sejumlah tugas yang diemban sosok pejabat baru ini cukup beragam dalam bidang pemajuan dan penegakan hak asasi manusia.
"Penugasan saya disini meaningful. Saya excited ditugaskan diKomnas HAM karena banyak hal menyangkut kehidupan kita semua. Tapi, nantinya tugas saya berakhir hingga terpilih pejabat tinggi madya yang baru di Komnas HAM," ujar Plt. Sesjen Komnas HAM RI Drs. Aris Wahyudi, M.Si. saat ditemui di ruangannya beberapa waktu lalu.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan RI ini langsung merasakan sebuah kesamaan ideologi dengan spirit yang dibangun di Komnas HAM RI. Pemikiran tentang sebuah kepekaan tentang rasa kemanusiaan, menjunjung tinggi praktik-praktik baik hak asasi manusia di lingkungan kantor hingga cara memperjuangkan suara masyarakat.
"Tagline Tanggap Rasa, 'Apa rasamu terhadap rasaku' pas banget. Selain kita harus taat dan konsisten pada aturan yang berlaku, orang Komnas HAM sendiri harus meninggikan antena sensitivitas atau empati agar seolah-olah merasakan apa yang dirasakan seperti orang lainnya," sebut Aris.
Di kementerian asalnya, pria asal Yogyakarta ini rupanya telah memegang prinsip memanusiakan manusia. Artinya, dalam setiap pelayanan kepada publik harus dilakukan dengan baik, taat aturan namun tidak melupakan obyek yang dilayani dengan sikap menghormati sebagai sesama manusia.
"Sedangkan di Komnas HAM ini menjadi tempat pengaduan terakhir masyarakat sehingga tidak fokus terhadap prioritas karena semuanya bisa menjadi urusan HAM," jelas Aris.
Dari sinilah Aris mengamati kerja Komnas HAM selama beberapa bulan. Ia pun mempunyai sejumlah kesan sekaligus ide-ide untuk pengembangan kelembagaan secara garis besar.
Sebuah Mimpi Besar
Sosok Aris yang bijak mampu melihat secara jernih adanya sebuah potensi besar di dalam sumber daya Komnas HAM RI. Salah satu program yang menarik perhatiannya, yaitu melalui Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas).
Selain berfungsi sebagai sistem database HAM yang lengkap dan akuntabel, diharapkan mampu Pusdahamnas menjadi pusat data dan informasi hak asasi manusia yang kredibel sebagai acuan bagi pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di tingkat nasional hingga internasional.
"Mimpinya,Pusdahamnas sebagai pusat sumber daya di dalamnya dapat menyediakan berbagai hal seperti tempat pelatihan, penyediaan tutor, master trainer, sumber referensi, peningkatan kapasitas, pusat kajian, dan menjadi think tank lembaga lainnya. Pusdahamnas sebagai learning resource penegakan dan pemajuan HAM," ujar Aris.
Pusdahamnas, katanya, menjadi semacam corporate university bagi dua jabatan, yakni Penata Mediasi dan Analis Pelanggaran HAM. Selain itu, kelompok pembela HAM dapat memanfaatkan Pusdahamnas sebagai tempat pendidikan. Ia juga terpikir untuk memperkuat serta mengembangkan fungsi Pengkajian dan Penelitian.
"Mimpi terdekat, kita harus punya Pusdiklat. Sebelumnya harus punya pusat pembinaan SDM HAM. Bahkan jika bisa
mimpi lagi bukan hanya satu Sesjen, tapi juga Deputi memperkuat Biro Pemajuan HAM," ungkap Aris.
Pengembangan organisasi semacam ini, ia runut dari pola segitiga pembagian kerja. Kelompok dreamer ditempati oleh Komisioner dan eselon I yang ide-idenya diwujudkan oleh kelompok thinker yang direplikasi oleh eselon II. Kelompok selanjutnya, worker ditempati para Koordinator yang didukung oleh para Subkoordinator sebagai helper.
Selain dituntut memenuhi capaian kelembagaan, Aris berharap para staf Komnas HAM harus diajak keluar dari zona nyaman dengan membuka berbagai kesempatan belajar. Komnas HAM, katanya, harus berinvestasi melalui pemberdayaan sumber daya manusia.
"Komnas HAM harus investasi dengan menyediakan anggaran diklat melalui APBN untuk sekolah, benchmarking. Jangan hanya berada di zona nyaman, ini nanti akan membuat penegakan dan pemajuan HAM nggak maju-maju karena SDM tidak dibuat maju. Kita akan maju kalau orang-orang di dalamnya diberi kesempatan belajar," jelas Aris.
Beberapa pegangan dalam mengelola sumber daya manusia di bidang HAM juga ia bagikan. Teori pertama disebut 3C (Competence, Confidence, Connected). Staf Komnas HAM, katanya, harus menguasai masalah HAM dan mengasah sensitivitasnya agar dapat mengasah kesungguhan staf untuk berkarya di Komnas HAM. Kemudian, wajib memiliki rasa percaya diri dengan meyakini yang dilakukan sudah benar sesuai prinsip sekaligus terhubung dengan berbagai jejaring.
Teori selanjutnya disebut sebagai 3M (Mastery, Membership, Meaning). Staf idealnya bisa menguasai secara tuntas instrument dan berbagai hal terkait HAM, setiap individu berkontribusi dalam sistem, dan dapat berperan penting bagi lembaga.
"Berinovasilah terus dengan banyak membaca agar mendapatkan banyak pembelajaran. Wawasan harus banyak dan menjadi sosok kritis, jadi jika orang Komnas HAM tidak kritis patut dipertanyakan," ujar Aris berpesan. (Indah Wulandari)