Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Wacana HAM Tahun 2024

12 halaman · 12 halaman diproses dengan OCR · 9.9 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Dari Menteng
  2. Daftar Isi
  3. Wacana Utama:
  4. Penegakan:
  5. Pemajuan:
  6. Pengawasan Internal:
  7. Perwakilan:
  8. Teropong:
  9. Pindai disini
  10. Susunan Redaksi
  11. Redaksi:
  12. Wacana Utama
  13. Komnas HAM Jelas! (Jelajah Universitas) Ruang Pendidikan HAM Bagi Orang Muda
  14. Penilaian Ahli, Upaya Komnas HAM dalam Menindaklanjuti Aduan
  15. Ritus Kekerasan dalam Penegakan Hukum
  16. Kick-Off Meeting Program Penilaian HAM
  17. Mendorong Keberlanjutan Melalui Bisnis dan HAM
  18. Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja di Komnas HAM
  19. Sosialisasi HAM Bagi Guru dan Siswa SMA di Kota Solok Sumatra Barat
  20. "Mencegah Perdagangan Perempuan dan Anak dalam TPPO"
  21. TOGETHERWEARESTRONGER

WACANAHAM KOMNAS HAM RI 1

MEDIAKOMUNIKASIDANINFORMASIKOMNASHAM

KOMNAS HAM JELAS!

(JELAJAH UNIUERSITAS)

“RUANGPENDIDIKANHAM BAGI ORANG MUDA"

Wacana Utama

Penegakan

Pemajuan

Pengawasan Internal

Perwakilan

Teropong

Dari Menteng

ahasiswa sebagai generasi muda dan calon pemimpin M masa depan dinilai memiliki peran vital dalam membentuk tatanan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam upaya memperluas pemahaman dan kesadaran tentang hak asasi manusia (HAM) di kalangan generasi muda, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memulai program "Komnas HAM Jelajah Universitas" (Komnas HAM Jelas!). Program ini bertujuan untuk mendekatkan isu-isu HAM ke lingkungan akademis dengan harapan menciptakan agen perubahan yang lebih sadar dan kritis terhadap pentingnya pelindungan dan penghormatan terhadap HAM.

Komnas HAM berharap melalui program "Komnas HAM Jelas!" dimaksud, akan terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya HAM di kalangan mahasiswa. Diharapkan pula bahwa mahasiswa yang terlibat dalam program ini akan menjadi duta-duta HAM yang mampu mengadvokasi dan membela HAM tersebut di berbagai sektor kehidupan mereka nantinya. Selain itu, dengan kolaborasi antara Komnas HAM dan universitas, diharapkan terbentuk jaringan yang kuat antara akademisi, mahasiswa, dan praktisi HAM yang dapat terus berkontribusi dalam upaya penegakan dan penghormatan terhadap HAM di Indonesia.

Tim redaksi Wacana HAM memandang perlu untuk menyampaikan ke publik terkait upaya partisipatif serta sinergi Komnas HAM Jelas! dalam rangka menjalankan mandat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Tim redaksi sepakat untuk mengangkat isu 'Komnas HAM Jelas! (Jelajah Universitas) Ruang Pendidikan HAM Bagi Orang Muda' sebagai Wacana Utama. Selain itu, Wacana HAM ini juga akan mengangkat upaya Komnas HAM lainnya dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pemajuan HAM. Selain itu, melalui rubrik kelembagaan serta perwakilan juga akan melihat dinamika kerja-kerja Komnas HAM dalam menjalankan fungsi penyebarluasan wawasan HAM dan peningkatan kesadaran HAM masyarakat lainnya.

Tak lupa pada Wacana HAM edisi kali ini, tim redaksi sepakat untuk mengangkat rubrik 'Teropong' Mencegah Perdagangan Perempuan dan Anak dalam TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling serius dan meresahkan. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak hanya melanggar HAM, tetapi juga merampas masa depan dan martabat para korban. Baca artikel selengkapnya di rubrik Teropong. (Pemred)

WACANA HAM 2024 KOMNAS HAM JELAS! (JELAJAH UNIUERSITAS) *RUANG PENDIDIKAN HAM BAGIORANGMUDA" Pemajuan -Terapong

Daftar Isi

Wacana Utama:

Komnas HAM Jelas! (Jelajah Universitas) Ruang Pendidikan HAM Bagi Orang Muda | 3-4

Penegakan:

Penilaian Ahli, Upaya Komnas HAM dalam Menindaklanjuti Aduan | 5

Ritus Kekerasan dalam Penegakan Hukum | 6

Pemajuan:

Kick-Off Meeting Program Penilaian HAM |7

Mendorong Keberlanjutan Melalui Bisnis dan HAM | 8

Pengawasan Internal:

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja di Lingkup Komnas HAM | 9

Perwakilan:

Sosialisasi HAM Bagi Guru dan Siswa SMA di Kota Solok Sumatra Barat | 10

Teropong:

Mencegah Perdagangan Perempuan dan Anak dalam TPPO | 11

Pindai disini

Bantu buletin Wacana HAM untuk terus menyebarkan HAM dengan mengisi survei ini

Pengarah: Putu Elvina

Penanggung Jawab: Esrom Hamonangan

Pemimpin Umum: Utari Putri W dan Annisa Radhia M

Pemimpin Redaksi: Feri Lubis dan RR Niken Sitoresmi

Editor: Roni Giandono dan Adrianus Abiyoga P.

Susunan Redaksi

Redaksi:

Andri Ratih, Hajbudin Hekmatiar, Arief Ramadhan, Rumpun Simorangkir, Darmadi, Lidiya, Meirizon Sandy

Korespondensi: Musthofa Kamal

Artistik: Andi Prasetyo dan Feri Lubis

Sekretariat: Wahyu Eko Putra dan Yeni Ernawati

Alamat Redaksi: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat.

Telp: 021-3925230 Fax: 021-3925227

Wacana Utama

Komnas HAM Jelas! (Jelajah Universitas) Ruang Pendidikan HAM Bagi Orang Muda

Suasana saat sesi Diskusi "Bumi di Tengah Kepungan Plastik" bersama narasumber berlangsung di ruang multiguna Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Selasa, 28 Mei 2024

aat ini dunia berada di era society S 5.0 di mana masyarakat berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Pada era ini, masyarakat diharapkan mampu menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan inovasiinovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Nah, dalam menghadapi era society 5.0, pendidikan berperan penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pendidikan terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Peserta didik diharapkan dapat memiliki kecakapan hidup abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C, yakni creativity, critical thinking, communication, dan collaboration.

Untuk menghadapi era society 5.0, Komnas HAM melakukan berbagai inovasi untuk memudahkan masyarakat menerima pendidikan HAM terutama bagi orang muda yang mayoritasnya adalah Generasi Z. Generasi Z atau biasa dikenal dengan sebutan Gen Z, adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1998 sampai 2012. Gen Z itu sendiri artinya generasi peralihan yang berasal dari generasi milenial dengan teknologi yang semakin berkembang.

Pendidikan HAM bagi Gen Z sangatlah penting, Mengapa? sebab generasi sekarang merupakan generasi penerus bangsa di mana mereka harus mengetahui pentingnya HAM serta penerapannya di dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Dengan mengetahui urgensi HAM, Gen Z lebih peka terhadap penghormatan atas penikmatan HAM orang lain. Terutama dalam menghadapi tantangan di era society 5.0.

Pendidikan HAM merupakan kontribusi penting untuk pencegahan jangka panjang terjadinya pelanggaran HAM. Pendidikan HAM mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan isu HAM saat ini. Perkembangan ini termaktub pada Program Kerja yang diinisiasi oleh Kantor Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) pada 2014 ini memasuki Fase ke II dari Rencana Aksi PBB dalam Program Dunia untuk Pendidikan HAM (The United Nations Plan of Action (2010 - 2014) of World Programme for Human Rights Education). Program ini mendefinisikan pendidikan HAM sebagai upaya pembelajaran, pendidikan, pelatihan dan penyebaran informasi yang bertujuan untuk membangun budaya HAM yang universal. Pendidikan HAM disini tidak hanya mempelajari tentang instrumen dan mekanisme HAM yang berlaku, namun juga terkait keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menerapkannya untuk kehidupan sehari-hari. Pada Fase II, Program Dunia untuk Pendidikan HAM tersebut, berfokus pada pendidikan tinggi termasuk di dalamnya pendidikan bagi aparat dan tenaga profesional dalam masyarakat.

Tujuan Program Dunia (WPHRE) diatas, sejalan dengan tujuan Komnas HAM dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Melalui fungsi penyuluhan yang dimandatkan, Komnas HAM melakukan penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat Indonesia, peningkatan kesadaran upaya masyarakat HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya, dan kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam

bidang HAM. Ketiga fokus kegiatan tersebut dapat diartikan sebagai upaya melakukan pendidikan HAM sebagaimana dinyatakan oleh Program Dunia untuk Pendidikan HAM.

Menilik hal tersebut, Komnas HAM melalui bidang Pendidikan dan Penyuluhan menginisiasi program "Komnas HAM Jelas! (Jelajah Universitas)". Melalui program Komnas HAM Jelas!, Komnas HAM memberikan ruang pendidikan HAM bagi orang muda yang dikemas dengan metode yang dinamis dan popular ke Universitas di Indonesia. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan 4C, yakni creativity, critical thinking, communication, dan collaboration terkait isu-isu HAM di era society 5.0.

Komnas HAM Jelas! secara perdana diselenggarakan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada 28 Mei 2024. Melalui program tersebut, serangkaian kegiatan kemudian dirancang untuk menarik animo peserta yang sebagian besar adalah mahasiswa. Beberapa kegiatan yang menjadi rangkaian program Komnas HAM Jelas! diantaranya adalah Diskusi Tanggap Rasa"BumidiTengah Kepungan Plastik", Podcast Ruang Tanggap Rasa dengan UNPAR Radio Station (URS), Komnas HAM Fair (Promosi Program-Program Komnas HAM) serta Booth Pameran. Salah satu praktik baik yang dilakukan yaitu, kolaborasi dan kerja sama antara unit-unit di internal Komnas HAM serta dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kemahasiswaan UNPAR, dan UNPAR Radio Station (URS) demi terselenggaranya kegiatan Komnas HAM Jelas! ini.

Dari kiri ke kanan: Rendy Aditya Wachid, Founder Parongpong RAW Lab @parong.pong; Yuliana Maria Mediatrix, Dosen Universitas Katolik Parahyangan; Putu Elvina, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan dan Andri Ratih, Komnas HAM sebagai moderator diskusi yang berlangsung di ruang multiguna Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Selasa, 28 Mei 2024

Tema diskusi "Bumi di Tengah Kepungan Plastik" diambil untuk memberikan informasi dan menyadarkan seluruh lapisan masyarakat, pembuat kebijakan, serta orang muda. Kesemuanya agar turut berkontribusi menjaga kesehatan bumi dari polutan plastik yang berimbas pada kehidupan makhluk hidup, termasuk kita sebagai manusia. Hal ini sebagai salah satu upaya konkret Komnas HAM dalam penyebarluasan wawasan HAM, khususnya penghormatan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pada kesempatan itu, selain membuka acara Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Putu Elvina hadir juga sebagai narasumber pada sesi diskusi. Dia menyampaikan bahwa lingkungan yang baik dan sehat itu, merupakan salah satu HAM. "Mendapatkan lingkungan sehat dan layak merupakan salah satu hak asasi manusia. HAM bukan pemberian dari pemerintah atau negara manapun, tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa," kata Putu Elvina.

Lebih lanjut Putu Elvina menerangkan bahwa menjaga lingkungan yang baik dan sehat, kita turut melakukan penghormatan terhadap HAM, serta bagi menjaga kebermanfaatannya generasi mendatang. Penting untuk memastikan bahwa hidup yang baik dan layak menjadi tanggung jawab Negara dalam melindungi hak warganegara. Upaya kita untuk memulihkan lingkungan dengan melakukan konservasi, reboisasi, rehabilitasi lahan, dan lain sebagainya itu penting. Hal ini untuk memastikan anak cucu kita hidup di lingkungan yang lebih baik. Karena jika kita tidak memperhatikan lingkungan, maka anak cucu kita akan mendapat lingkungan yang beracun dan kotor," terang Putu Elvina.

Senada dengan Putu Elvina, narasumber lain yang hadir diantaranya Yuliana Maria Mediatrix, Dosen Universitas Katolik Parahyangan, Rendy Aditya Wachid,

Founder Parongpong RAW Lab @parong. pong, dan Indra Darmawan, Founder @beningsaguling menyampaikan hal serupa. Secara umum sesuai tema yang diangkat, narasumber menyampaikan tentang realita kondisi lingkungan dan iklim saat ini, bagaimana penyebab serta dampaknya, praktik-praktik baik yang telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat, serta urgensi keselarasan hidup antara manusia dengan alam demi kelangsungan hidup kedepannya. Tak lupa secara persuasif juga mengajak peserta untuk mendorong pemerintah membuat kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Para peserta tampak antusias saat sesi tanya jawab berlangsung maupun saat sesi kuis. Kepada para narasumber, beberapa peserta menanyakan apa

yang menjadi keingintahuannya seputar pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai hadiah, merchandise menarik serta sertifikat kegiatan, juga diberikan oleh Komnas HAM bagi peserta maupun panitia yang terlibat. Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan, terutama bagi peningkatan kesadaran HAM dan partisipasi aktif mahasiswa dalam agenda advokasi HAM, serta mendorong kolaborasi dan inovasi antara Komnas HAM, universitas, serta organisasi mahasiswa untuk menciptakan inisiatifinisiatif baru dalam pemajuan HAM.

Program Komnas Jelas! ini kedepan kembali akan berkolaborasi dengan universitaslainnyadiIndonesia. Hal ini merupakan langkah strategis Komnas HAM dalam mengintegrasikan pendidikan HAM kepada orang muda di lingkungan akademik. Dengan melibatkan mahasiswa secara aktif, program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang HAM, tetapi juga mempersiapkan orang muda untuk menjadi pemimpin yang peduli dan berkomitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia di masa depan. Melalui upaya ini, Komnas HAM berharap dapat membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan menghormati hak asasi setiap individu.

So, tunggu Komnas HAM Jelajah ke Universitas kamu ya!

Antusiasme mahasiswa saat berkunjung ke booth pameran Komnas HAM di selasar ruang multiguna Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Selasa, 28 Mei 2024

Penulis : Feri Lubis & Niken Sitoresmi Editor : Roni Giandono

Penilaian Ahli, Upaya Komnas HAM dalam Menindaklanjuti Aduan

Konsultasi dengan Fakultas Hukum UGM bersama narasumber Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, SH., MCL., MPA, Richo Andi Wibowo dan jajaran dari Departemen Hukum Administrasi Negara FH UGM pada Kamis, 25 April 2024

enilaian ahli merupakan salah P satu bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh fungsi mediasi sebagaimanadimandatkan dalam Undang - Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia kepada Komnas HAM dan diatur dalam Pasal 76 ayat (1) juncto. Pasal 89 ayat (4) huruf b. Sehubungan dengan fungsi mediasi tersebut, Komnas HAM telah menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat berkaitan dengan permasalahan hak atas lingkungan hidup, hak atas ketenagakerjaan, hak atas kepegawaian, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), hak atas lahan, hak atas Pendidikan, persoalan Barang Milik Negara (BMN), dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pengaduan yang berkaitan dengan isu BMN dan PSN pada umumnya yang diadukan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian dan BUMN/BUMD. Sedangkan yang diadukan pada umumnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan persoalan rumah dinas, pemanfaatan tanah/lahan yang tercatat sebagai aset proyek pembangunan: jalan tol, jalan nasional non tol, bendungan, fasilitas Pendidikan, dan revitalisasi bandara. Terkait hak KBB, isu toleransi masih sangat rentan memicu terjadinya konflik terbuka bila tidak segera memperoleh penanganan yang sungguh -sungguh.

Dalam cakupan tersebut, Komnas HAM kemudian melakukan konsultasi penilaian ahli dengan akademisi. Hasil masukannya diharapkan dapat memberikan ide, sekaligus alternatif solusi bagi Komnas HAM dalam menindaklanjuti aduan terkait isu BMN, PSN dan KBB.

Lebih lanjut, pada Kamis 25 April 2024 tim mediasi Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo, Eri Riefika, Desiderius Ryan, Rumpun M Simorangkir, Sri Harmoko dan Nur Faizah melakukan konsultasi terkait isu BMN & PSN dengan Fakultas Hukum UGM bersama narasumber. Diantaranya adalah Prof. Dr. Maria SW. Sumardjono, SH., MCL., MPA, Richo Andi Wibowo dan jajaran dari Departemen Hukum Administrasi Negara FH UGM. Selain itu, pada Jumat 24 Mei 2024 Komnas HAM juga melakukan konsultasi terkait KBB dengan Center for Religious & Cross- Cultural Studies (CRCS) UGM dengan narasumber Dr. Zainal Bagir dan Dr. Samsul Maarif.

Dari konsultasi yang dilakukan bersama dengan para ahli, menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

a. Sebagai upaya pencegahan konflik, seyogianya aset negara didaftarkan, agar terjamin pengamanannya dari segi administratif;

b. Perlu segera dilakukan "penyesuaian" atasperaturan perundang-undangan tertentu sebagaidampak berlakunya Perpres Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dan

c. Dalam upaya mengurangi kerumitan penyelesaian permasalahan aset negara yang berkonflik dengan Masyakarat Hukum Adat (MHA), perlu segera didorong penerbitan UU tentang MHA. Kejelasan tentang eksistensi MHA akan mempermudah jalannya musyawarah karena kedua belah pihak dapat "duduk bersama" untuk mencari solusi yang disepakati kedua belah pihak;

d. Terkait PSN perlu dipikirkan untuk melakukan pendekatan/atau advokasi terhadap Peraturan Tata Usaha Negara (Peratun) agar:

1) Berkenan menurunkan standar/ ambang batas yang memungkinkan penundaan keputusan/perbuatan; dan

2) Lebih kritis atas asas presumptio iustae causa (keputusan - perbuatan badan pejabat administrasi dianggap benar), sehingga ekses negatif PSN dapat ditekan.

e. Dalam hal KBB perlu diadakan pendidikan dan penyebarluasan terkait pentingnya toleransi terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang dimana hal tersebut bisa dilakukan dengan menggandeng berbagai stakeholders.

Beberapa hasil rekomendasi yang diperoleh tim dari hasil konsultasi penilaian dengan ahli tersebut, selain dinilai bisa meryegarkan kembali terkait pengetahuan dalam isu tersebut, nantinya bisa digunakan sebagai acuan dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang diterima oleh fungsi mediasi Komnas HAM.

Penulis : Rumpun Mutiarasari S.

Editor : Roni Giandono

Konsultasi dengan Center for Religious & Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM bersama narasumber Dr. Zainal Bagir dan Dr. Samsul Maarif pada Jumat, 24 Mei 2024

Ritus Kekerasan dalam Penegakan Hukum

raktik-praktik pembunuhan P di luar proses hukum (extra judicial killing/unlawful killing), penyiksaan dan jenis kekerasan lainnya yang merendahkan martabat manusia masih mewarnai proses penegakan hukum di Indonesia. Padahal konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya telah menjamin proses penegakan hukum yang menghadirkan akses keadilan untuk semua orang.

Penemuan barang bukti (selongsong) Peluru di Lokasi Pembunuhan terhadap Sdr. Qidam Al Fariski oleh Satgas Tinombala di Poso.

Praktik kekerasan oleh aparat penegak hukum seolah-olah telah menjadi sebuah ritus tradisi yang terus berulang. Relasi kuasa menjadi faktor utama terjadinya kekerasan, di mana seseorang warga negara yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dihadapkan pada otoritas negara yang memiliki kewenangan, atribut dan perlengkapan senjata. Semestinya, seseorang yang telah berada dalam penguasaan petugas setelah dilakukan upaya paksa, selayaknya diperlakukan sesuai prosedur bukan dengan sewenangwenang.

Kita masih menemukan kasus saat seseorang ditangkap dalam keadaan hidup, kemudian mati saat berada dalam penguasaan petugas. Orang yang ditangkap dalam keadaan sehat, kemudian mengalami luka fisik (tembak, patah, memar, dan lainnya) akibat penyiksaan. Belum lagi praktik-praktik kriminalisasi, salah tangkap atau bahkan rekayasa hukum atas sebuah perkara. Padahal proses paradigma penegakan hukum di Indonesia telah menggunakan konsep dan pendekatan modern dalam penanganan suatu perkara. Mulai dari perubahan mindset dan culture set penegak hukum yang berbasis pada integritas, profesionalitas dan transparansi, serta akuntabilitas hingga mengedepankan pembuktian secara ilmiah(Scientific Crime Investigation) atas perkara yang ditangani.

Baru-baru ini, seorang warga a.n. Saiful (51) di Kabupaten Aceh Utara meninggal dunia usai ditangkap personil Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara. Diduga terjadi rekayasa dalam kasus ini, dimana korban ditangkap dan dituduh menguasai narkotika. Namun, pengakuan keluarga, korban tidak menggunakan/menguasai narkoba,

bahkan setelah ditangkap pihak keluarga dihubungi melalui seseorang dan dimintakan semacam 'uang tebusan' sebesar 50 juta rupiah agar korban dibebaskan.

Selama dalam penguasaan petugas korban diduga mengalami sejumlah tindakan kekerasan hingga meninggal dunia. Sama seperti dibanyak kasus lainnya, Polisi berdalih dan mencari alibi yang terkadang sulit diklarifikasi akibat minim bukti dan saksi. Pola yang hampir sama dengan kasus lainnya, kasus akan selesai setelah adanya perdamaian dengan keluarga korban diberikan sejumlah uang pengganti ganti rugi dengan istilah tali asih. Padahal secara hukum, penyelesaian dalam bentuk apapun, tidak akan menggugurkan tindak pidana pembunuhan/penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pada kasus lainnya, jika oknum petugas maka akhirnya diproses hukum, prosesnya cenderung akan berjalan lambat, menguap dan bahkan akhirnya hilang dari daftar perkara. Praktik impunitas dengan dalih penegakan hukum tersebut akan terus melahirkan kekerasan baru.

Pada April 2020, penembakan yang diduga dilakukan oknum Satgas Tinombala di Poso menewaskan Qidam Alfarizki (20). Ia tewas dengan luka tembak saat berada di belakang

Polsek Poso Pesisir Utara pada malam hari. Keluarga korban terus menuntut keadilan. Komnas HAM telah melakukan investigasi dan menemukan unsur kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan terbunuhnya warga sipil dalam operasi Tinombala di Poso serta telah mengeluarkan rekomendasi kepada Kapolri. Sayangnya hingga saat ini tidak ada proses hukum terhadap para pelaku sekaligus berulangnya praktik impunitas.

Upaya penyadaran dan penguatan sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan penyuluhan maupun pencegahan melalui sistem teknologi informasi dalam rangka memutus tradisi kekerasan di lembaga penegak hukum. Fungsi pembinaan dan pengawasan internal, termasuk teknis kendali penggunaan senjata api juga penting ditingkatkan.

Menghilangkan praktik impunitas dengan melakukan penegakan disiplin dan kode etik serta penegakan hukum secara objektif terhadap oknum aparat yang melanggar menjadi keharusan yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan reformasi penegakan hukum secara berkelanjutan. Hal tersebut penting untuk mewujudkan wajah penegakan hukum di Indonesia yang berkepastian hukum, berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Penulis : Darmadi

Editor : Roni Giandono

Pemajuan

Kick-Off Meeting Program Penilaian HAM

LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA JAKARTA, 30 APRIL 2024

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah saat memberikan sambutan pada Kick-Off Meeting dan Seminar Penilaian Hak Asasi Manusia pada Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia, di hotel Artotel Senayan Jakarta pada Selasa, 30 April 2024

rinsip - prinsip HAM sudah P seharusnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, peraturan serta pengambilan keputusan di Indonesia. Namun, hal itu dinilai belum secara masif dan optimal dilaksanakan. Komnas HAM kemudian menginisiasi adanya Penilaian Hak Asasi Manusia ("Penilaian HAM").

Penilaian HAM merupakan rangkaian proses yang terencana dan sistematis untuk melakukan penilaian terhadap situasi HAM melalui kebijakan dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian dan Lembaga negara. Melalui penilaian HAM diharapkan Kementerian dan Lembaga (K/L) dapat mewujudkan kewajiban menghormati, memenuhi dan melindungi HAM setiap warga negara dengan mengadopsi prinsip-prinsip HAM.

Komnas HAM sejak tahun 2023 telah menyusun buku pedoman penilaian HAM yang terdiri dari 4 (empat) buku. Buku – buku ini berisi indikator - indikator HAM dan juga menjadi acuan Komnas HAM dalam melakukan penilaian kepatuhan Kementerian dan Lembaga dalam pengimpletasian prinsip-prinsip HAM.

Tahun 2024, Komnas HAM akan melaksanakan uji coba dengan 7 (tujuh) K/L dalam penilaian HAM. 7 (tujuh) K/L tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran.

Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan penilaian HAM tahun 2024, Komnas HAM melaksanakan Kick-Off Meeting yang dilaksanakan pada 30 April 2024 bersama seluruh K/L yang

ada untuk memberikan penjelasan dan pemahaman secara mendalam tentang program penilaian HAM. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah, saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut menyebutkan bahwa terdapat 127 Indikator dalam pedoman penilaian HAM yang terbagi ke dalam 5 (lima) hak yang menjadi dasar dalam penilaian HAM di tahun ini. Diantaranya sebagai berikut:

a. Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi; 18 indikator b. Hak Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi; 16 indikator c. Hak Atas Kesehatan; 10 Indikator d. Hak Atas Pendidikan; 41 Indikator e. Hak Atas Pekerjaan; 42 Indikator

127 indikator ini juga secara implementatif digolongkan kedalam tiga kategori, yaitu:

a. Kategori Indikator Struktural, mengukurpenerimaan, niat dan komitmen terhadap HAM. Indikator ini untuk mengukur keberlakuan instrumen hukum dan adopsi kebijakan untuk pelaksanaan HAM.

b. Kategori Indikator Proses, mengukur upaya untuk mengubah komitmen menjadi hasil yang diinginkan. Indikator ini menilai kebijakan dan tindakan yang diambil untuk mengimplementasi komitmen lapangan.

c. Kategori Indikator hasil, mengkaji capaian yang mencerminkan perwujudan HAM atau pelanggaranpelanggaran HAM.

Untuk selanjutnya, bisnis proses yang akan ditempuh dalam kegiatan Penilaian HAM adalah sebagai berikut:

Tahap pertama Pengumpulan Data (data collection) dilakukan dengan metode;

Studi Dokumen berupa kebijakan, regulasi, laporan dan catatan yang berkaitan dengan HAM; Survei publik; Focus Group Discussion dan Indepth Interview bersama 7 K/L yang dipilih serta Expert Judgment.

Tahap kedua Pengelolaan dan Analisis Data; untuk menilai sejauh mana K/L mematuhi standar HAM yang berlaku berdasarkan hasil data yang telah diperoleh.

Tahap ketiga Penilaian dan Skoring; untuk memberikan rekomendasi dan spesifik kepada K/L yang dinilai. Penilaian ini juga harus dilakukan secara obyektif dan jelas yang didukung dengan bukti-bukti yang ditemukan selama penilaian.

Tahap keempat Consultative Meeting bersama 7 K/L yang dinilai dan akan dijelaskan detail terkait temuan dan rekomendasi yang bersifat terbuka dan transparan. K/L juga diberikan kesempatan untuk memberikan respon atau tanggapan terhadap laporan hasil penilaian HAM.

Tahap Akhir Rekomendasi dikeluarkan melalui sidang paripurna Komnas HAM. Tahap ini adalah peluncuran hasil penilaian HAM berupa ringkasan eksekutif yang memuat kesimpulan dan tingkat presentase kepatuhan HAM.

Hasil dari penilaian HAM ini dapat digunakan sebagai dasar tolok ukur untuk secara bersama-sama melakukan kerja - kerja kolaboratif dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia serta menjadikan prinsip HAM sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan di Indonesia.

Penulis : Arief Ramadhan Editor : Adrianus Abiyoga

Pemajuan

Mendorong Keberlanjutan Melalui Bisnis dan HAM

Seminar, Kelas Inspirasi dan Kunjungan ke Dinas Pariwisata Provinsi Bali "Mendorong Pariwisata yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan mengundang para pelaku usaha, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Komunitas Lokal yang bergerak di bidang Pariwisata Bali, pada 18-21 Maret 2024

ektor Industri memiliki S yang penting dalam peran keberlangsungan kehidupan manusia melalui pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Industri menjadi sektor yang berkontribusi besar terhadap Product Domestic Bruto (PDB) di Indonesia terutama pada sektor pengolahan, industri perdagangan, pertanian, pertambangan dan konstruksi. Jumlah angkatan kerja di Indonesia terus meningkat dengan peningkatan sebesar 7,56 juta orang atau 5,39 persen selama Tahun 2021 hingga 2023¹. Namun tingkat Pendidikan Angkatan kerja Indonesia sebagian besar merupakan lulusan SD sebanyak 52,84 Juta Jiwa (35,78%) yang tentunya berpengaruh pada skill dan upah yang diberikan.

Para telah mulai stakeholder memperhatikan isu ini dengan mengesahkan Resolusi PBB Nomor 17/4 tahun 2011 terkait "Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)". Hal tersebut merupakan komitmen negara dan aktor non-negara dalam upaya menghormati, melindungi dan mengembalikan hak warga negara dalam konteks Bisnis dan HAM. Pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang mengatur mengenai Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

Komnas HAM memiliki perhatian terkait bisnis dan HAM dengan memasukan

Bisnis dan HAM menjadi isu priotitas 2022-2027. Berdasarkan data aduan ke Komnas HAM, Korporasi menempati urutan 2 teratas dengan total 313 aduan yang terdiri dari 183 aduan pada isu agraria, 105 aduan pada isu ketenagakerjaan, dan 25 Aduan pada isu Pencemaran Lingkungan. Selain itu, terdapat 1.434 Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang ditangani oleh Kemenaker sepanjang Tahun 2024 (Januari – April). Kasuskasus tersebut diantaranya adalah Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan PHK serta Perselisihan Antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Komnas HAM telah melakukan upaya dalam memopulerkan isu bisnis dan HAM. Komnas HAM juga telah beberapa kali melaksanakan kegiatan diskusi dan pelatihan yang berkaitan dengan topik Bisnis dan HAM. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Komnas HAM seperti Workshop Penyusunan Modul Pelatihan Bisnis dan HAM yang diselenggarakan di Jakarta, Training on UNGPs and Access to Remedy for Komnas HAM yang diselenggarakan oleh UNDP di Bandung, FGD penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Bisnis dan HAM, hingga Kelas Inspirasi Bisnis di Bali yang menarget para pelaku usaha Pariwisata di Pulau Dewata hingga kegiatan diskusi nasional yang diselenggarakan oleh ILO dengan tema "Dialog Nasional Strategi Promosi dan Pengembangan Tenaga Kerja di Sektor Elektronik".

"Tidak boleh ada yang tertinggal dalam berkembangnya pembangunan pariwisata di Bali, inilah prinsip dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," Ucap Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Putu Elvina pada kegiatan Inspirasi Bisnis di Bali.

Komnas HAM telah menyelesaikan Standar Norma dan Pengaturan tentang Bisnis dan HAM yang dapat digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah dan Perusahaan. Dengan hadirnya berbagai kegiatan Bisnis dan HAM diharapkan para pemangku kepentingan dapat senantiasa memperhatikan aspek HAM dalam setiap pengambilan dan implementasi kebijakan.

: Hajbudin Hekmatiar Penulis Editor : Adrianus Abiyoga

Pengawasan Internal

Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja di Komnas HAM

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing, Komisioner Mediasi Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Pengaduan Hari Kurniawan, Sekretaris Jenderal Henry Silka Innah, Kepala Biro Imelda Indriani Saragih berserta jajaran Biro Dukungan Penegakan HAM dalam acara penandatanganan Pakta Integritas di Hotel Le Eminence Cianjur pada Selasa, 30 Januari 2024

omnas HAM sebagai Lembaga K mandiri yang setingkat dengan Lembaga negara lainnya berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, berkinerja tinggi dan anti korupsi, Komnas HAM melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Unit Kerja di Lingkup Komnas HAM.

Sebagai langkah awal Komnas HAM telah melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Desember 2020 yang disaksikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Ombudsman RI dan Deputi Bidang RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.

Pada Oktober 2023, Ketua Komnas HAM telah mengeluarkan Instruksi Ketua Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai Unit Kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkup Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 295 Tahun 2023.

Penetapan Biro Dukungan Pemajuan HAM dan Biro Dukungan Penegakan HAM sebagai unit kerja percontohan yang melakukan pembangunan Zona Integritas dikarenakan kedua unit kerja tersebut memenuhi kriteria antara lain melaksanakan layananan utama (core business) Komnas HAM, memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima serta mempunyai dampak luas pada masyarakat.

Pada Januari 2024, Biro Dukungan Penegakan HAM melaksanakan penandatanganan pakta integritas di Hotel Le Eminence Cianjur, dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM beserta jajaran dan disaksikan oleh Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Komisioner Mediasi serta Komisioner Pengaduan.

Sekretaris Jenderal juga mendorong dan memberi perhatian khusus dalam upayamencapaiWBK/WBBMdiKomnas HAM. Ia Bersama Komisioner Komnas HAM menyaksikan penandatanganan

Pakta Integritas di Unit Kerja Percontohan (Biro Penegakan).

Dalam upaya meningkatkan kualitas HAM, Biro layanan pengaduan Dukungan Penegakan HAM melakukan berbagai inovasi yang dapat diakses oleh para stakeholder/pengadu antara lain dalam bentuk DUHAM (Pengaduan HAM) online, smartmap data aduan, SuLAPP (Survei Layanan Penerimaan Pengaduan), E-Katalog Pelanggaran HAM, Klinik HAM, Mekanisme Rujukan dan Sentra Layanan Informasi Pengaduan. Sedangkan guna mengukur kepuasan penerima layanan aduan dan persepsi anti korupsi, dilakukan survey mandiri melalui kanal surveipengaduan. komnasham.go.id.

Sementara dalam itu, upaya meningkatkan kualitas layanan publik dalam hal penyebarluasan wawasan HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM membuat inovasi berupa layanan perpustakaan online serta Pusat Data dan Informasi HAM Nasional (PUSDAHAMNAS).

Proses Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja di lingkup Komnas HAM dilakukan secara berkelanjutan untuk kemudian dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) maupun Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penulis : Lidiya

Editor : Adrianus Abiyoga

Perwakilan

Sosialisasi HAM Bagi Guru dan Siswa SMA di Kota Solok Sumatra Barat

Kepala kantor Komnas HAM Perwakilan Sumatra Barat, Sultanul Arifin bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, Guru serta Siswa SMA Negeri 4 Kota Solok di SMA Negeri 4 Kota Solok Sumatra Barat, pada Kamis, 16 Mei 2024

araknya tindak kekerasan, M diskriminasi, bullying dan bahkan penyebaran paham radikalisme yang terjadi di lingkungan sekolah cukup menyita perhatian media massa dan menjadi perbincangan publik yang sangat hangat bahkan menjadi viral di media sosial bersanding dengan kasus-kasus yang lain. Banyak pakar pendidikan yang membuat pernyataan baik di media cetak maupun elektronik, selain menyatakan keprihatinannya juga mencoba menelaah penyebabnya.

Menyikapi kondisi tersebut dapat disebutkan bahwa lingkaran kekerasan dan potensi pelanggaran HAM dalam dunia pendidikan justru berasal dari internal dunia pendidikan sendiri. Saat ini pun masih ada pola pembelajaran yang masih mengedepankan kekerasan, diantaranya seperti bentuk sanksi atau hukuman atas pelanggaran tata tertib/ disiplin yang masih berupa hukuman fisik.

Pendidikan yang berperspektif HAM telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 4 ayat (1) bahwa "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Artinya, bahwa pendidikan yang dilakukan di Indonesia haruslah mengedepankan hak asasi manusia, tidak boleh ada tindakan diskriminatif apalagi kekerasan, karena

kekerasan apapun bentuknya adalah sebuah tindakan yang berpotensi memunculkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), apalagi kekerasan yang dilakukan di lingkungan pendidikan oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan atas diri anak sebagai peserta didik.

Komnas HAM sebagai lembaga mandiri yang berdasarkan pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki mandat untuk melakukan penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran hak asasi manusia masyarakat. Komnas HAM Perwakilan Sumatra Barat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Solok yang diinisiasi oleh Komnas HAM dan

juga permintaan dari sekolah yang bersangkutan menyelenggarakan Sosialisasi dan Pelatihan hak asasi manusia untuk guru dan siswa di kota Solok khususnya SMA negeri 4 Kota Solok Sumatra Barat.

Penyelenggaraan Sosialisasi HAM di SMA Negeri 4 Solok ini bertujuan agar peserta memahami tentang Hak asasi manusia dan prinsip-prinsip Hak asasi manusia secara komprehensif serta mengupayakan penerapan nilainilai Hak asasi manusia di lingkungan sekolah khususnya di SMA negeri 4 Kota Solok. Tujuan lain dari kegiatan ini yang tidak kalah pentingnya yaitu meningkatnya kesadaran untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan Hak Asasi Manusia di kalangan guru dan siswa di lingkungan SMA N 4 Kota Solok Sumatra Barat.

Sosialisasi ini diikuti oleh 45 orang peserta, hadir sebagai narasumber dari kegiatan ini yaitu, Kepala Komnas HAM Perwakilan Sumbar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok serta perwakilan SMA Negeri 4 Kota Solok sebagai moderator.

Kegiatan ini telah dilaksanakan secara luring dalam bentuk sosialisasi oleh narasumber yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Indikator yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu agar terjalinnya kerjasama dengan pemangku kepentingan pendidikan di kota Solok.

Penulis : Meirizon Sandy

Editor : Adrianus Abiyoga

Kegiatan Sosialisasi HAM untuk Guru dan Siswa SMA di SMA Negeri 4 Kota Solok Sumatra Barat, pada Kamis, 16 Mei 2024

"Mencegah Perdagangan Perempuan dan Anak dalam TPPO"

alam rubrik teropong Wacana D HAM 2024 ini, penulis akan membahas isu terkait dengan perdagangan orang atau saat ini dikenal dengan sebutan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berbicara isu TPPO di Indonesia, praktik TPPO di Indonesia dinilai kian mengkhawatirkan dan mengancam masyarakat Indonesia lho, terutama perempuan dan anakanak. Hal itu juga pernah diucapkan oleh Anis Hidayah, Anggota Komnas HAM RI yang mengatakan bahwa "Komnas HAM telah menerima peningkatan pengaduan terkait dengan kasus TPPO. Dalam kasus TPPO, Perempuan dan anak menjadi korban terbanyak," ujarnya1.

Menggali lebih dalam terkait kasus TPPO. Dalam lima tahun terakhir saja, sedikitnya 657 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal di luar negeri. Pekerja yang meninggal itu sebagian besar merupakan pekerja ilegal. Data yang penulis dapatkan tersebut diperoleh berdasarkan jumlah peti jenazah yang dibawa ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Bandara El Tari Kupang². Wah mengerikan ya! Bahkan, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa Indonesia sudah mengalami darurat perdagangan manusia³. Kok bisa ya? Tentu bisa, karena mereka menggunakan modus-modus baru untuk menjerat para korban. Misalnya saja dengan modus yang beberapa waktu ini viral, para pelaku menggunakan modus penawaran pekerjaan atau beasiswa ke luar negeri tentu banyak masyarakat yang tergiur untuk ikut, Eh ternyata jadi korban TPPO. Miris kan!

FaktanyaIndonesiamenjadiladangsubur negara asal dan tujuan perdagangan orang terutama bagi perempuan dan anak. Hal itu berdasarkan data dari Kementerian PPA, sejak 2019 – 2021, di mana sebanyak 1.331 orang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di mana 97% korbannya

adalah perempuan dan anak4. Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan periode Oktober 2019 - 1 Februari 2024, juga menegaskan bahwa Kejahatan TPPO merupakan kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia (HAM) sehingga dibutuhkan strategi pencegahan dan penanganan yang serius dan komprehensif oleh negara5. Nah dari yang disampaikan oleh Pak Mahfud, kita bisa simpulkan bahwa TPPO itu merupakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, kita harus bersamasama untuk mencegah dan menangani TPPO.

Terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO, Indonesia bisa belajar dari negara lain nih, misalnya negara Amerika Serikat. Dalam menghadapi human trafficking, Amerika Serikat menciptakan undang-undang domestiknya yakni Trafficking Victim Protection Act (TVPA). Amerika Serikat berusaha menerapkanya di dunia internasional, terutama di Meksiko yang merupakan negara asal dan transit dari korban human trafficking ke Amerika Serikat.

TVPA dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengatasi human trafficking melalui program bantuan internasional dan domestik bagi korban maupun penegak hukum, membuatundang-undangkriminal baru, dan melakukan pengawasan efektivitas dan implikasi kebijakan anti human trafficking6. Dengan landasan TVPA, pemerintah Amerika Serikat memerintahkan Luar Departemen Negeri Amerika Serikat untuk membuat laporan tahunan yang menilai kemajuan yang dimiliki oleh berbagai negara dalam mencapai standar minimal perlawanan 30 terhadap human trafficking (www. state.gov). Laporan tersebut dinamakan Trafficking in Person Report atau TIP Report.

Dalam Trafficking in Persons Report, terdapat 4 tier merujuk pada Trafficking Victims Protection Act (TVPA), yaitu:

1. Tier 1: Negara yang memenuhi seluruh standar pada standar minimum TVPA;

2. Tier 2: Negara yang tidak memenuhi standar minimum TVPA, tapi memiliki upayayangsignifikan menuju pemenuhan standar minimum tersebut.

3. Tier 2 Watchlist: Negara yang tidak memenuhi standar minimum TVPA, tapi memiliki upaya yang signifikan menuju pemenuhan standar minimum tersebut.

4. Tier 3 merupakan negara yang tidak memenuhi minimum standar dan tidak membuat upaya yang signifikan untuk menghapus TPPO.

Dalam laporan tahunan TIP Report Departemen Luar Negeri Amerika pada tahun 2022, ternyata peringkat Indonesia diturunkan nih menjadi tier 2 watchlist7. Berdasarkan TIP report tersebut Indonesia dinilai sebagai negara yang tidak memenuhi standar minimum TVPA, tapimemilikiupaya yang signifikan menuju pemenuhan standar minimum tersebut. Untuk mencapai Tier 1, Indonesia masih harus berusaha lebih keras lagi nih. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik, harus peka terhadap lingkungan sekitar. Pencegahan dan penanganan terhadap TPPO akan mengurangi potensi keluarga, kerabat, bahkan teman kita sebagai korban TPPO.

Demikianlah sedikit bahasan terkait isu TPPO di Indonesia. TPPO itu merupakan isu HAM yang kompleks dan banyak persoalan di dalamnya. Semoga informasi yang penulis tulis kali ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Sampai berjumpa di isu-isu HAM lainnyaa!

Penulis:

Feri Lubis Penyuluh Sosial Pertama Komnas HAM

6 KEBERAGAMAN HARMONI DALAM DAN BERSAMA MEMBANGUN TERCINTA TANAH AIR KEUTUHAN LINDUNGINYA DEMI TER-

STRONGER!" "TOGETHER KARENA: WE ARE RAAAH! INTEGR TEROR KONFU @HELENAJN_ OLEH: #BEDAABILITIESUNTUKBERSATU #BEDALUNTUKBERSATU

MARI, PERKOKOH PERSATUAN DAN LAWAN PERPECAHAN! BERBEDA-BEDA ABILITIES UNTUK BERSATU...

KRIMIN KEKERASAN GRRR!!! BANGSA INI... KEMAJEMUKAN DI TENGAH ENCE PELANGR CIAN KONFLIK SEPARATIS MEMBEDAK MEREI NTOLERA DISINTEGRASI... ANCAMAN BERBAGAI DENGAN DIHADAPKAN SELALU KITA BERDAYA TIDAK MERASA ADA YANG MASIH BALIK ITU, MILIKINYA YANG DI- DISABILITY DENGAN

1 Komnasham.go.id, "Jadi Perhatian Publik, TPPO Masuk Isu Prioritas Komnas HAM," available at: komnasham.go.id/n/2496, diakses pada tanggal 29 Mei 2024

2 Kompas.id, "Lima Tahun Terakhir, 657 Jenazah Pekerja Migran dari NTT Dikirim Pulang," available af: https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/16/5-tahun-terakhir-657-peti-jenazahpmi-ntt-dikirim-pulang, diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

3 Tempo Online, "Puan Maharani Sebut Indonesia Darurat Perdagangan Manusia," available at: https://nasional.tempo.co/read/1618059/puan-maharani-sebut-indonesia-darurat-perdaganganmanusia,diakses pada tanggal 29 Mei 2024.

4 Rakyat Merdeka Online, "Indonesia Darurat Perdagangan Orang," available at: https://rm.id/baca-berita/government-action/140608/1331-warga-jadi-korban-indonesia-darurat-perdaganganorang, diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

5 School Media News, "2.356 Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terlaporkan, 50,97 % Dialami Anak," available at : .https://news.schoolmedia.id/berita/2356- Korban-Tindak-Pidana-Perdagangan-Orang-Terlaporkan-5097-Dialami-Anak-4712, diakses pada Kamis 29 Mei 2024.

6 Siskin, Alison dan Lyana Sun Wyler. (2013). Trafficking in Persons: U.S. Policy and Issues for Congress. Dalam https://media.neliti.com/media/publications/135263- ID-none.pdf. Diakses pada 29 Mei 2024

7 Voa Indonesia, "Berada di Tier 2 Laporan Perdagangan Manusia, Apa yang Sedianya Dilakukan Indonesia?", available at: https://www.voaindonesia.com/a/berada-ditier-2-laporan-perdagangan-manusia-apa-yang-sedianya-dilakukan-indonesia-/7163873.html, diakses pada tanggal 29 Mei 2024

TOGETHERWEARESTRONGER

MEMILIKI ABILITY-NYA MASING-MASING MESKI BEGITU, SEMUA ORANG TETAP MELENGKAPI BAGIAN YANG ADA SEHINGGA... KITA BISA SALING