SUR SUAR NOMOR 1 I TAHUN 2024
Temuan Komnas HAM pada Pemilu 2024
"Eksil" Terasing di Negeri Asing
Komnas HAM Kembangkan Pendidikan HAM Lewat Kemah Generasi
Racun Industri dan Pelanggaran HAM
Isu Bisnis dan HAM jadi Perhatian Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat
Upaya Mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Komnas HAM
Pendidikan Bebas Kekerasan
TATA CARA PENGADUAN KOMNAS HAM RI
Surat permohonan yang ditujukan langsung kopada Komnas HAM RI. yang memuat
IDENTITAS PENGADU
A≡
Meliputi nama lengkap, alamat rumah, alamat surat (apabila berbeda dengan alamat rumah), nomor telepon rumah dan/atau tempat kerja dan/atau telepon selular (handphone), nomor faksimili, dan surat elektronik (apabila ada)
RINCIAN KRONOLOGI PENGADUAN
UPAYA
Meliputi peristiwa yang terjadi, lokasi, waktu, dan pihak yang terlibat
Informasi upaya yang telah pengadu lakukan
Sallnan Surat Kuasa apablla pengadu diwakllken
Pongadu dapat memillh Salah Satu untuk melakuken pengaduan
Sallnan Dokumen
Sallnan Identitas
TANDA TANGAN
Salinan dokumen dan bukti pendukung pengaduan
Salinan identitas pengadu yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
Tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa
DETOMASSHARO
FAKSIMILI
JASA POS ATAU KURIR
Senin-Kamis: 08.30 s.d 15.30 WIB Jumat : 08.30 s.d 16.00 WIB Kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional
APLIKASI DUHAM ONLINE (ANDROID/IOS)
Gedung Komnas HAM RI Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
Faksimili ke nomor 021-3925227
AUDIENSI
PENGADUAN DARING
Surat permohonan audiensi diterima paling lambat 5 hari kerja sebelum waktu pelaksanaan
SURAT ELEKTRONIK
Pengaduan daring di pengaduan.komnasham.go.id
Surat elektronik yang ditujukan ke [email protected]
Dari Redaksi
ndonesia kembali memasuki tahun politik, dengan dilaksanakannya Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Untuk menyongsong Pemilu Serentak 2024, Komnas HAM melalui Sidang Paripurna membentuk Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara (Tim Pemilu Ramah HAM), guna memantau kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak yang berfokus pada pemenuhan hak pilih kelompok marginal/rentan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemilu telah menetapkan 18 (delapan belas) kelompok marginal/rentan yang menjadi fokus dalam Pemantauan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang meliputi, Kelompok Disabilitas dan Penyandang Disabilitas Mental (PDM); Tahanan; Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP); Pekerja Perkebunan dan Pertambangan; Pekerja Migran Indonesia [PMI); Pekerja Rumah Tangga (PRT]; Masyarakat Perbatasan; Masyarakat Adat/Suku Terasing; Kelompok Minoritas Agama/Penghayat Kepercayaan/Keyakinan; Kelompok Lanjut Usia (Lansia); Kelompok Keragaman Seksual dan Identitas Gender (KSIG); Orang dengan HIV (ODHIV]; Penyintas Konflik Sosial/Bencana Alam; Tunawisma; Perempuan; Tenaga Kesehatan dan Pasien di Rumah Sakit; Pemilih Pemula; dan Penghuni Panti Rehabilitasi.
Berangkat dari permasalahan yang kerap terjadi terkait pemenuhan hak warga negara khususnya kelompok rentan saat Pemilu, Komnas HAM melalui Tim Pemilu Ramah HAM pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 melakukan pemantauan dengan 3 gelombang pengamatan, mulai dari Pra Pemilu, hari H Pemilu, dan Pasca Pemilu.
Proses pemantauan ini tentunya akan menarik jika tim redaksi SUAR mengangkatnya pada edisi No. 1 Tahun 2024 untuk menggambarkan hasil Temuan Komnas HAM pada Pemilu 2024. Temuan ini meliputi Hak Pilih Kelompok Marginal/Rentan, Netralisasi Aparatur Negara, Hak Kesehatan, hingga Hak Hidup Petugas Pemilu.
SUAR edisi ini juga menyajikan beberapa tulisan menarik terkait kerja-kerja yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dari berbagai Bidang maupun Kantor Perwakilan Komnas HAM. Selain itu, tim redaksi SUAR turut menyediakan Rubrik Esai, Opini, Poster, Resensi Novel/Film, dan pada halaman terakhir disajikan hasil karya juara 1 Kompetisi Komik HAM Digital. (Pemred)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Pindai disini
Susunan Redaksi
Pengarah: Putu Elvina
Penanggung Jawab: Esrom Hamonangan
Pemimpin Umum: Utari Putri Wardanti Annisa Radhia Muhidha
Pemimpin Redaksi: Annisa Radhia Muhidha
Editor:
Hari Reswanto
Louvikar Alfan Cahasta
Banu Abdillah
Redaksi:
Feri Lubis, Utari Putri Wardanti, Arief Ramadhan, Reza Perdana, Darmadi, Rumpun Mutiarasari, Yacub Ubaidillah, Meirizon Sandy, Lita Anggareni, Nurliyanti Ritiana L, Rudy Kurniawan, Johana Tukayo, Sasanti, Lidiya, Liza Yolanda, Rebeca Amelia Susanto, Muhamad Arief Yaenudin, RR Niken Sitoresmi, Andri Ratih.
Kontributor:
Muhamad Arief Yaenudin, Hajbudin Hekmatiar, Anastasia Tamaro, Tri Hastomo Akbar, Sari Melati, Abdul Azis Pratama, Lisnawati.
Artistik: Andi Prasetyo
Sekretariat: Yeni Ernawati Wahyu Eko Putra
Alamat Redaksi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 021-3925230 Fax. 021-3925227
www.komnasham.go.id
©@komnas.ham Komnas HAM
@KomnasHAM
Komnas HAM
Daftar Isi
Temuan Komnas HAM pada Pemilu 2024
Hak pilih warga negara merupakan hak konstitusional yang menjaditanggungjawab negara. Pada Pemilu 2024 Komnas HAM menemukan bahwa hak pilih kelompok rentan belum dijalankan dengan maksimal.
Pemajuan
Komnas HAM Kembangkan Pendidikan HAM Lewat Kemah Generasi
Pemajuan
Komnas HAM Dorong Pemenuhan Hak atas Pekerjaan yang Layak
Penegakan
Racun Industri dan Pelanggaran HAM
Penegakan
Jalan Panjang Menuju Perkom tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komnas HAM
Perwakilan Sumatera Barat
Pelatihan Sekolah Ramah HAM di Kota Padang
Perwakilan Palu
Dugaan Pelanggaran HAM atas Aktivitas Pertambangan
PT Keinz Ventura
Perwakilan Papua
Penegakan
Kolaborasi Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM
Penegakan
Mengawali 2024
dengan Kesepakatan Perdamaian
Kelembagaan
Kelembagaan
Perwakilan Aceh
Esai
Upaya Mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Komnas HAM
Komnas HAM Perwakilan Aceh Tanamkan Pentingnya Pendidikan HAM
Resensi Novel
28 Isu Bisnis dan HAM jadi Perhatian Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat
Perwakilan Kalimantan Barat
Laut Bercerita Novel Karya Leila S Choduri
Perwakilan Maluku
Pendidikan Bebas Kekerasan
Komnas HAM Perwakilan Maluku 32 Pantau Penuh Rangkaian Pemilu
34 Komnas HAM Perwakilan Papua Melakukan Pra Mediasi atas Tanah Sengketa di Entrop ,Kota Jayapura
Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat: Peluang Demokrasi yang Sesungguhnya
Esai
Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Sosial Dasar (PSD)
Opini
Kesehatan Mental sebagai Pilar Utama Pegawai Komnas HAM
Resensi Film
"EKSIL" Terasing di Negeri Asing
Temuan Komnas HAM pada Pemilu 2024
Ketua Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara, Pramono Ubaid Tanthowi saat melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilu ke Rusun Kampung Bayam, Jakarta Utara, Rabu (14/02/2024).
Hak pilih warga negara merupakan hak konstitusional yang menjadi tanggungjawab negara. Pada Pemilu 2024 Komnas HAM menemukan bahwa hak pilih kelompok rentan belum dijalankan dengan maksimal.
erbicara tentang Hak Asasi B Manusia(HAM),HAMmerupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bentuk-bentuk pelindungan dan pemenuhan HAM juga senantiasa berkembang, termasuk di Indonesia. Indonesia dalam semangat melaksanakan Hak Asasi Manusia pada sendi-sendi berbangsa dan bernegara, telah menuliskannya pada landasan konstitusi negara, yakni Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 yang tersusun sebagai bentuk tercapainya kebebasan Indonesia dari segala bentuk penjajahan, merupakan tonggak dari upaya memanusiakan setiap warga negara agar menjadi
manusia yang sama derajatnya dengan warga negara atau bangsa lain. Melalui Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal di dalamnya juga telah menggambarkan bagaimana negara menjaminpelaksanaankehidupan kebangsaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Selain itu, tujuan penyusunan UUD 1945 juga merupakan wujud dari penghormatan atas semangat penerapan negara yang berdasarkan Hak Asasi Manusia.
Sebagai Negara Demokrasi, Indonesia menempatkan kepentingan keterlibatan masyarakat dan
dalam sistem pemerintahan dan pembangunannya.Terkaitdengan hal tersebut, penting bagi negara untuk memastikan pemenuhan dan pelindungan bagi setiap warga negara untuk ikut serta dan berpartisipasi aktif dalam sistem pemerintahan. Hal ini termasuk jaminan pelindungan dan pemenuhan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), Komnas HAM secara aktif terlibat dalam kegiatan pemantauan penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, maupun Pemilihan Legislatif. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam teknis penyelenggaraan pesta demokrasi rakyat tersebut, Komnas HAM sesuai dengan mandat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berkewajiban untuk memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect) dan menghormati (to respect) Hak Asasi Manusia, termasuk hak konstitusional setiap warga negara.
Implementasi Penghormatan, Pemenuhan, dan Pelindungan HAM dalam Pemilu
Tahun 2024 merupakan tahun penyelenggaraan Pemilu serentak. Pelaksanaan Pemilu pada dasarnya adalah sebuah penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan konsekuensi dari pelaksanaan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan Pemilu, negara harus mampu mengambil tindakan yang efektif guna memastikan bahwa setiap orang yang berhak memilih dapat melaksanakan haknya tersebut tanpa hambatan, batasan, dan paksaan dari pihak tertentu sehingga menghasilkan proses Pemilu yang adil, tidak memihak, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan." Lebih lanjut, ayat (2-3) juga menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam perundangundangan. Setiap warga negara juga dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan."
Selain hal yang disebutkan diatas, kewajiban negara untuk melindungi hak memilih dan dipilih dalam Pemilu
juga tertuang dalam Kovenan Hak- Hak Sipil dan Politik yang kemudian telah diratifikasi menjadi Undang- Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 25 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak:
1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakilwakil yang dipilih secara bebas;
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk kebebasan menjamin menyatakan keinginan dari para pemilih.
Tugas Pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia dapat diamati dari pelaksanaan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (free and fair election).
Pemenuhan dan pelindungan hak konstitusional warga negara tercermin dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Komnas HAM telah berpartisipasi aktif sebagai pemantau dan pendamping bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 sebagai bentuk komitmen Komnas HAM dalam mewujudkan pemenuhan dan pelindungan terhadap hak konstitusional setiap warga negara. Selain itu, Komnas HAM juga berperan aktif dalam upaya pemenuhan dan pelindungan hak-hak setiap warga negara untuk dapat terlibat aktif dalam pemerintahan, untuk dipilih dan untuk memilih.
Temuan Komnas HAM dalam Pengamatan Situasi Terhadap Pemenuhan dan Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara pada
tahun 2019 terkait hal peristiwa sakit dan meninggalnya para penyelenggara Pemilu 2019, khususnya Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pengawas Pemilu dan Petugas Keamanan yang menjadi perhatian nasional menunjukan bahwa meskipun keberadaan mereka dalam peran dan fungsinya untuk mendukung tata kelola dan kebijakan pemerintahan yang lebih baik, namun keberadaan mereka sebagai pembela HAM sangatlah rentan, walaupun posisinya telah dijamin oleh hukum. Pasal 101 Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan lainnya berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka pelindungan, penegakan dan pemajuan HAM".
Komnas HAM Membentuk Tim Pemilu Ramah HAM
Untuk menyongsong Pemilu Serentak 2024, Komnas HAM melalui Sidang Paripurna membentuk tim guna memantau kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang berfokus pada pemenuhan hak pilih kelompok marginal/rentan. Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara (Tim Pemilu Ramah HAM) pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 telah menetapkan 18 (delapan belas) kelompok marginal/rentan yang akan menjadi fokus pantauan pada Pemantauan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 sebagai berikut:
1. Kelompok Disabilitas dan Penyandang Disabilitas Mental (PDM);
2. Tahanan;
3. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP);
4. Pekerja Perkebunan dan
Wakil Ketua Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara, Saurlin P. Siagian saat melakukan pemantauan Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (14/02/2024).
Pertambangan;
5. Pekerja Migran Indonesia (PMI);
6. Pekerja Rumah Tangga (PRT);
7. Masyarakat Perbatasan;
8. Masyarakat Adat/Suku Terasing;
9. Kelompok Minoritas Agama/ Kepercayaan/ Penghayat Keyakinan;
10. Kelompok Lanjut Usia (Lansia);
11. Kelompok Keragaman Seksual dan Identitas Gender (KSIG);
12. Orang dengan HIV (ODHIV);
13. Penyintas Konflik Sosial/Bencana Alam;
14. Tunawisma;
15. Perempuan;
16. Tenaga Kesehatan dan Pasien di Rumah Sakit;
17. Pemilih Pemula;
18. Penghuni Panti Rehabilitasi.
Melalui Pemantauan pra, pelaksanaan, dan pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Tim bentukan paripurna ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi bagi Pemerintah dan penyelenggara Pemilu agar
menghasilkan sebuah pesta demokrasi rakyat yang tidak hanya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL) saja, tetapi juga ramah HAM dan inklusi bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih, terutama kelompok marginal/rentan.
Rekomendasi yang dihasilkan oleh Komnas HAM diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pemerintah dan penyelenggara Pemilu untuk mencegahkeberulanganberbagai bentuk pelanggaran dan permasalahan pada penyelenggaraan pemilihan sebelumnya, terutama permasalahan yang berkaitan dengan pengabaian terhadap pelindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, terutama terhadap kelompok marginal/rentan. Rekomendasi ini penting untuk disampaikan Komnas HAM, baik kepada Pemerintah maupun penyelenggara Pemilu, mengingat dasar hukum penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 masih sama dengan pemilihan umum sebelumnya, yaitu Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal ini tentu tidak akan membawa banyak perubahan
dalam tata laksana penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, sementara terdapat beberapa permasalahan yang harus diatur secara lebih spesifik dan menyeluruh, terutama pemenuhan hak pilih bagi kelompok marginal/ rentan dan hak atas kesehatan serta keselamatan penyelenggara Pemilu.
Pentingnya Hak Pilih Kelompok Rentan dalam Pemilu
Istilah kelompok rentan muncul di Undang-undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), kelompok rentan dikategorikan sebagai orang yang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Pada pasal 5 ayat (3] Undang-undang yang sama, dijelaskan bahwa kelompok rentan memiliki hak yang sama dengan kelompok lainnya, mereka juga berhak memperoleh dan mendapatkan pelindungan lebih karena mereka rawan untuk didiskriminasi dan stigma.
Perlakuan dan pelindungan lebih bagi kelompok rentan tersebut tidak terbatas pada: a. regulasi yang melindungi kelompok rentan dalam menjalankan hak untuk memilih, hak untuk dipilih dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu; b. pendataan serta pemutakhiran data secara berkala, proaktif dan partisipatif terhadap kelompok rentan; c. pemenuhan hak atas informasi serta sosialisasi terkait Pemilu; d. tindakan afirmatif, seperti pengecualian secara positif, pendampingan, dan lain-lain dalam penyelenggaran pemilu; e. kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam partai politik maupun pemerintah; f. instrumen pelaksanaan Pemilu meliputi sosialisasi, kampanye, mekanisme dan tempat pemungutan harus memperhatikan suara kekhususan situasi dan kondisi masing-masing kelompok rentan.
Dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang telah diratifikasi dan disahkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, dan Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan tentang pentingnya pemilu yang sejati (genuine election), yang di mana setiap individu yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan maupun minoritas, memiliki hak politik yang sama dengan individu lainnya dalam pemilu.
Meskipun telah tertuang dengan secara eksplisit pada berbagai Undang-undang dan Kovenan Internasional, namun kelompok rentan kerap kali terabaikan hak-haknya, baik hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Dalam konteks hak politik, Komnas HAM memiliki tugas dan fungsi untuk memastikan bahwa hak politik setiap warga negara dapat dipenuhi dan dilindungi, terutama bagi kelompok marginal-rentan.
Dalam upaya pelibatan kelompok
rentan dalam Pemilu, Komnas HAM telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak-Hak Kelompok Rentan dalam Pemilihan Umum. SNP disusun guna menjadi panduan bagi berbagai pihak, baik penyelenggara negara maupun penyelenggara pemilu untuk dapat memahami dan melaksanakan pelindungan dan penghormatan, pemenuhan hak-hak kelompok rentan.
“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, atau organisasi kemasyarakatan lainnya berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM"
Melalui SNP tersebut, Komnas HAM menjelaskan terkait 18 kelompok rentan dalam pemilu yang telah disebutkan sebelumnya. Delapan belas (18) kelompok ini memiliki tingkat kerentanan yang berbeda-beda. Misalnya, untuk penyandang disabilitas yang masih terabaikan hak-haknya dalam pemilu seperti salah satunya minimnya ketersediaan instrumen pemilu yang ramah disabilitas. Selanjutnya bagi masyarakat adat kerentanan yang dialami ialah keterbatasan informasi atas pemilu, pendataan sebagai pemilih, dan ketersediaan sarana serta prasarana penunjang penyelenggaraan pemilu. Terlebih lagi, masyarakat
adat umumnya tidak memiliki kartu tanda penduduk [KTP], membuat eksistensi masyarakat adat dalam Daftar Pemilih kerapkali terabaikan. Contoh kerentanan lainnya pada tenaga kesehatan dan pasien rumah sakit ialah ketidakmampuan dan pembatasan mereka untuk bergerak secara bebas dari satu tempat ke tempat lainnya, baik tanggung jawab pekerjaan, maupun kondisi kesehatan fisik pasien.
Komnas HAM melakukan Pemantauan Pemilu dengan 3 Gelombang Pengamatan
Berangkat dari permasalahan yang kerap terjadi terkait pemenuhan hak warga negara khususnya kelompok rentan saat Pemilu, Komnas HAM melalui tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara (Tim Pemilu Ramah HAM) pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 melakukan pemantauan dengan 3 gelombang pengamatan, mulai dari Pra Pemilu, hari H Pemilu, dan Pasca Pemilu.
Pemantauan Pra Pemilu telah dilakukan pada bulan Maret - April 2023 lalu, dengan 5 daerah yang menjadi fokus utama pemantauan, yakni Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Banten. Menurut Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM yang juga merupakan Ketua Tim Pemantauan Pemilu/Pilkada 2024, Pramono Ubaid Thantowi, pemilihan lokasipemantauan ini dikarenakan masing-masing daerah tersebut memiliki karakteristik kerentanan yang berbeda-beda.
"Sumatera Utara ada wilayah perkebunan, di sana ada kelompok rentan para pekerja perkebunan. Selain itu, ada penghayat kepercayaan atau agama lokal di sana. Untuk Kalimantan Barat merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia, sehingga warga negara yang berada di wilayah
Ketua Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara, Pramono Ubaid Tanthowi saat melakukan pemantauan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Pemilu di Bima, NTB, Sabtu (24/02/2024).
perbatasan harus dipastikan hak nya dalam pemilu. Jawa Timur, ada lokasi pengungsian ahli keagamaan. Jawa Barat, terdapat lokasi pengungsi bencana alam seperti di Cianjur, serta kelompok agama lokal juga ada di Indramayu. Sementara itu, di Banten ada masyarakat suku terasing dan wilayah industri yang mewakili beberapa kelompok rentan yang menjadi fokus pemantauan dari Komnas HAM," ucap Pramono.
HAM Komnas mendapatkan berbagai temuan saat umum melakukan pemantauan Pra Pemilu dan Pilkada 2024. Apabila dilihat berdasarkan wilayah pantauannya, untuk Sumatera Utara, beberapa temuan salah satunya meliputi pendataan pemilih di Sumatera Utara sudah cukup baik termasuk terhadap kelompok marginal/rentan,namun belum menyeluruh. Mengingat hanya terdapat 6 kelompok rentan yang menjadi fokus KPU dari 18 kelompok rentan yang menjadi fokus pemantauan Komnas HAM pada pemilu dan pilkada serentak 2024.
Sementara itu, salah satu contoh permasalah umum dalam persiapan Pemilu di wilayah Kalimantan Barat ialah lemahnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara pemilu. Wilayah Jawa Timur, di Kabupaten Sidoarjo, antisipasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sidoarjo untuk mengurangi beban kerja petugas pada Pemilu adalah dengan membatasi usia maksimal 55 tahun, mewajibkan memiliki surat keterangan sehat bebas diabetes, tekanan darah dan kolesterol, menggunakan perangkat digital dan penyederhanaan formulir.
Temuan di wilayah Jawa Barat, Kabupaten Kuningan salah satu kendala paling umum ialah minimnya alat kampanye dan sosialisasi pemilu, khususnya alat kampanye yang sesuai dengan kebutuhan kelompok disabilitas. Sejalan dengan hal tersebut, di Kabupaten Cianjur juga ditemukan masalah umum yakni persoalan terkait lokasi TPS yang sulit dijangkau, terutama bagi pemilih disabilitas, dikarenakan wilayah yang mayoritas perbukitan menjadi kendala
untuk mendirikan TPS yang ramah disabilitas.
Untuk wilayah Banten, salah satu temuan Komnas HAM adalah terdapat kerentanan terhadap pemilih pemula disabilitas, dalam penentuan usia mental pada disabilitas grahita kerap kali tidak sesuai dengan usia lahir sesungguhnya, hal ini dipandang lebih rentan dalam pencoblosan. Selain itu, tidak tersedianya surat suara braille di TPS juga membuat disabilitas netra kesulitan dalam pelaksanaan pencoblosan.
Setelah melakukan pemantauan pra pemilu, gelombang pengamatan selanjutnya ialah pemantauan di hari H pemilu, dan pasca pemilu. Pada hari H pemilu berlangsung, Komnas HAM melakukan pengamatan situasi penyelenggaraan pemilu serentak di 14 Provinsi yang menyangkut 50 Kabupaten/Kota. Tim Pemantauan juga bersinergi dengan 6 Kantor Perwakilan Komnas HAM yakni Kantor Perwakilan Aceh, Kantor Perwakilan Sumatera Barat, Kantor Perwakilan Kalimantan Barat, Kantor Perwakilan
Sulawesi Tengah, Kantor Perwakilan Maluku, dan Kantor Perwakilan Papua, agar daya jangkauan dari pemantauan lebih luas. Selain dari 6 wilayah dari kantor perwakilan, wilayah yang turut dilakukan pengamatan situasi pemilu seperti Sulawesi Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan beberapa wilayah lainnya.
Pengamatan situasi penyelenggaraan Pemilu oleh Komnas HAM tidak berhenti hanya pada saat Pemilu berlangsung, namun Komnas HAM juga melakukan pemantauan lanjutan yang dilakukan pada 24 Februari 2024. Fokus dari pemantauan lanjutan tersebut ialah konflik Pasca Pemilu dan kematian petugas Pemilu 2024. Komnas HAM memfokuskan pada 3 daerah, yaitu Langkat Sumatera Utara, Bima Nusa Tenggara Barat dan Demak Jawa Tengah.
Temuan Komnas HAM pada Pemilu Serentak 2024
Setelah melakukan pengamatan situasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, Komnas HAM mencatat beberapa hasil temuan dengan fokus pengamatan yang mencakup pemenuhan hak pilih kelompok marginal/rentan, netralitas Aparatur Negara, diskriminasi dan intimidasi, serta hak kesehatan dan hak hidup petugas Pemilu.
Untuk aspek kelompok rentan, Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM yang juga merupakan Tim Pemantauan Pemilu/Pilkada 2024, Pramono Ubaid Thantowi menyampaikan bahwa Komnas HAM mendapatkan beberapa temuan kelompok rentan masih terabaikan hak pilihnya. Hampir seluruh Rumah Sakit tidak memiliki TPS Khusus, serta Warga Binaan baik di lapas maupun rutan kehilangan hak pilihnya karena tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTb. Sebanyak 1.804 Warga Binaan
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki e-KTP. Kejadian serupa terjadi di Rutan Kelas IIB Kabupaten Poso sebanyak 205 WBP, dan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado 101 WBP yang terdaftar dalam DPTb tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara.
"Tenaga Kesehatan atau pasien di Rumah Sakit banyak yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Karena KPU membuat kebijakan tidak mendirikan TPS khusus di Rumah Sakit. Untuk warga binaan di lapas maupun rutan, meskipun sebagian mereka sudah bisa menggunakan hak pilih, sebagian lain nya masih terhambat untuk menggunakan hak pilihnya. Karena mereka tidak memiliki KTP setempat, atau tidak memiliki identitas kependudukan. Sehingga, mereka tidak masuk dalam DPT. Bisa jadi dia masuk di lapas satu kota tapi sebenernya dia warga dari daerah lain. Kalau di pengaturan KPU, mereka harus mengurus pindah pilih. Untuk kategori warga binaan yang bukan penduduk setempat, mereka terhalang untuk menggunakan hak pilihnya," kata Pramono
Sektor pekerja di industri, pertambangan, maupun perkebunan banyak yang tidak dapat memilih dan kehilangan hak pilihnya karena harus bekerja di hari pemungutan suara. Hal ini juga sehubungan dengan diedarkan SE Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang tidak mewajibkan Perusahaan untuk meliburkan para pekerja pada hari H Pemilu. Di sektor tersebut, para pekerja lebih memilih untuk tetap masuk kerja dan mendapatkan upah lembur, dibandingkan menggunakan hak pilihnya dan datang ke TPS. Selain
itu, Komnas HAM juga mencatat bahwa banyak pekerja di IKN yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak tersosialisasi dengan baik untuk mengurus surat pindah memilih.
Kendala lainnya turut dialami oleh kelompok disabilitas, Komnas HAM mencatat selain sarana dan prasarana di lokasi TPS yang tidak ramah disabilitas, Pemilu serentak ini juga tidak terdapat surat suara braille bagi pemilih netra.
"Ada lokasi menuju TPS yang harus melewati selokan sehingga sulit untuk dijangkau kursi roda/ tongkat kruk. Selain itu, ada juga yang pintu TPS nya tidak cukup untuk kursi roda, hingga ketinggian meja yang cukup tinggi sehingga menyulitkan pengguna kursi roda. Belum lagi, pengeras suara yang tidak ramah bagi disabilitas", terang Pramono.
lain Kelompok rentan yang pemenuhan hak pilihnya masih minim ialah Masyarakat Adat. Ditemukan sebanyak 600 orang Masyarakat Adat Baduy Luar belum memiliki Ektp, sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih. Selain itu, kekhususan wilayah masyarakat adat menjadi tantangan yang belum mampu diatasi oleh Penyelenggara Pemilu.
Hal ini turut dirasakan oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan [PMKS] di berbagai panti sosial yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena tidak terdaftar sebagai DPTb dan minimnya sosialisasi Penyelenggara Pemilu ke setiap Panti Sosial, serta banyak yang Panti Sosial yang tidak dibentuk TPS Khusus oleh KPU.
"Panti Sosial itu kan banyak yang tidak dibentuk TPS Khusus oleh KPU. Karena, TPS Khusus dibentuk harus dengan minimal 100 pemilih. Sementara, banyak Panti Sosial yang penghuninya tidak sampai 100 orang.
Mereka tersebut hak pilihnya disebar di TPS sekitar Panti, sehingga mereka mengalami kesulitan keluar dari Panti untuk menggunakan hak pilihnya di TPS sekitar. Belum lagi mereka warga panti yang tidak punya identitas kependudukan, atau punya KTP dengan domisili daerah lain, itu mereka tidak bisa menggunakan hak pilih," ungkap Pramono
“Tenaga Kesehatan atau pasien di Rumah Sakit banyak yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Karena KPU membuat kebijakan tidak mendirikan TPS khusus di Rumah Sakit. Untuk warga binaan di lapas maupun rutan, meskipun sebagian mereka sudah bisa menggunakan hak pilih, sebagian lain nya masih terhambat untuk menggunakan hak pilihnya. Karena mereka tidak memiliki KTP setempat, atau tidak memiliki identitas kependudukan."
Tidak hanya terkait kelompok rentan, temuan Komnas HAM pada Pemilu Serentak 2024 juga meliputi netralitas Aparatur Negara. Temuan terkait hal ini sangat berhubungan dengan politik uang dan mengarahkan dukungan untuk pemenangan peserta Pemilu/Caleg tertentu.
Salah satu fokus pemantauan Lanjutan Komnas HAM pasca Pemilu
adalah terkait kematian petugas Pemilu. Pramono menyampaikan bahwa KPU dan Bawaslu sebenarnya sudah membuat langkah-langkah mitigasi, seperti, KPU telah melakukan pembatasan usia petugas KPPS yang maksimal 55 tahun walaupun Komnas HAM merekomendasikan batas usia 50 tahun, sedangkan Bawaslu tidak menerapkan batas usia maksimal. KPU dan Bawaslu juga melakukan koordinasi yang cukup baik dengan Dinas setempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon KPPS dan Pengawas TPS.
Selain itu, kesiapan tenaga kesehatan, penyediaan vitamin dan ambulance juga sudah cukup baik di beberapa tempat. Serta, semua Petugas KPPS telah diberikan asuransi ketenagakerjaan, dengan premi asuransi yang dibayarkan oleh Pemda, hasil koordinasi KPU dan Pemda setempat. Namun, meskipun begitu masih ada beberapa hal rekomendasi Komnas HAM belum dilakukan oleh KPU dan Bawaslu.
"Data dari KPU ada sekitar 250-an petugas Pemilu yang meninggal dunia. Memang rentangnya cukup menurun dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Tetapi, angka segitu kan masih cukup tinggi. Jika KPU dan Bawaslu membuat langkah mitigasi yang lebih baik, seharusnya potensi kematian dapat ditekan lebih tinggi lagi," ujar Pramono.
Rekomendasi Komnas HAM yang paling penting belum dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, seperti KPU tidak berhasil membuat kebijakan untuk mengurangi beban kerja KPPS. Sehingga, petugas KPPS memiliki beban kerja yang tidak wajar. Sebagian besar petugas KPPS begadang dua malam, sejak sehari sebelum pelaksanaan Pemilu untuk mendirikan TPS dan menyiapkan logistik, hingga di hari H Pemilu. Kebijakan baru dalam penyalinan form C-Hasil yang semula
dilakukan secara manual diubah menjadi elektronik/fotocopy, nyatanya tidak berhasil menurunkan beban kerja dan durasi kerja petugas KPPS.
"Harusnya KPU berkaca dari pengalaman Pemilu 2019 untuk membuat langkah-langkah penyederhanaan beban pekerjaan. Langkah KPU dengan mengganti penyalinan formulir C-Hasil menjadi fotocopy sebenarnya sudah langkah baik. Tetapi, ternyata pekerjaan di TPS tetap saja selesainya dini hari, karena petugas Pemilu lebih sibuk dibagian akhir untuk menyelesaikan prosesi rekap. Di Lapangan, ternyata rekap tersebut masih banyak kendala, jadi yang awalnya ada langkah penyederhanaan dengan penyalinan C-Hasil, tetapi kemudian tambah beban baru adalah merekap yang membutuhkan waktu cukup panjang, sehingga beban pekerjaannya tidak berkurang dibandingkan 2019 lalu," ungkap Pramono
Hal penting lainnya yang belum dilakukan oleh KPU ialah tidak memasukan materi Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support) untuk menjadi materi Bimtek Petugas KPPS. Sehingga, petugas tidak dibekali pengetahuan dan keterampilan dan menghadapi situasi darurat di TPS sebelum ditangani oleh petugas kesehatan.
"Materi ini sebenarnya direkomendasikan Kementerian Kesehatan, tetapi KPU tidak memasukan materi Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support) di bimtek mereka. Nah, itu juga menurut Komnas HAM merupakan bagian kegagalan KPU dalam membuat langkah mitigasi, atau membuat manajemen krisis", kata Pramono.
Komnas HAM juga menemukan bahwa lingkungan TPS secara umum masih tidak sehat. Seperticontoh masih terdapat suguhan berupa gorengan, kopi dan minuman berenergi, hingga asap rokok. Hal-hal tersebut dapat memperburuk kesehatan petugas Pemilu yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid.
Rekomendasi Komnas HAM akan Disampaikan kepada Kementerian/ Lembaga Terkait
Setelah Pemilu berakhir, bulan November mendatang Indonesia masih akan melaksanakan Pilkada Serentak. Dalam hal ini, Komnas HAM belum menentukan wilayah mana saja yang akan dijadikan fokus pemantauan. Tetapi Tim Pengamatan Situasi Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara (Tim Pemilu Ramah HAM) pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 merencanakan sekurang-kurangnya akan pemantauan 2 kali, baik Pra Pilkada terutama terkait pendataan pemilih, dan pada hari H pemilihan.
"Untuk lokasi memang belum ditentukan, tetapi kita dapat belajar dari pengalaman pilkada lalu, dan Pemilu sebelumnya. Beberapa daerah di Indonesia ini memang memiliki tingkat kerentanan yang berbedabeda. Komnas mengambil daerahdaerah tertentu dengan karakteristik tadi sesuai dengan fokus Komnas HAM. Disamping kita tetap bersinergi dengan kantor perwakilan Komnas HAM. Nanti, tim akan mengambil wilayah lain selain yang menjadi fokus pemantauan dari kantor perwakilan," ujar Pramono.
Sampai artikel ini dirilis, Komnas HAM masih menyusun keseluruhan hasil pemantauan Pemilu menjadi langkah-langkahrekomendasidanakan disampaikan kepada penyelenggaran Pemilu, serta Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM dan lain-lain. Karena, pada dasarnya persoalan Pemilu dan HAM bukan hanya menjadi tanggung
jawab KPU dan Bawaslu. Beberapa poin rekomendasi tersebut terkait pelindungan dan pemenuhan hakhak kelompok rentan sebagaimana temuan Komnas HAM dalam Pemilu, petugas KPPS yang lebih terjamin hak atas Kesehatan dan hidupnya, hingga netralitas aparatur negara yang lebih adil.
"Dalam pelaksanaan Pemilu, warga binaan juga menjadi wilayah Kemenkumham, panti-panti merupakan binaan Kementerian Sosial, terkait daftar pemilih dari Kementerian ada kontribusi dalam Negeri, dan lain sebagainya. Terkait hal ini, Komnas HAM akan menyampaikan rekomendasi tersebut sebagai lesson learn yang kita ambil dari penyelenggaraan Pemilu kemarin, untuk disampaikan ke Kementerian/ Lembaga terkait untuk memperbaiki penyelenggaraan Pilkada 2024 nanti",
kata Pramono
Tantangan dan Harapan untuk Pemerintahan Baru
Setelah Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berakhir, Indonesia akan memasuki pemerintahan yang baru. Dalam hal ini, secara umum baik pemerintahan lama maupun baru memiliki tantangan yang sama. Yakni, menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang Berat masa lalu, serta bagaimana pemerintahan yang terpilih dalam menjalankan pemerintahannya dan menjalankan proses-proses pembangunan tetap menjunjung tinggi, menghormati dan melindungi HAM.
"Bagaimana pembangunan infrastruktur tidak boleh mengabaikan, menyingkirkan, apalagi melanggar hak warga negara. Bagaimana pemerintahan yang berjalan tetap menjunjung tinggi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi misalnya. Sehingga Undang-undang ITE yang selalu menjadi pembincangan harus didiskusikan ulang untuk mencari jalan tengah yang paling moderat. Bagaimana kita menata kelola transaksi elektronik tentang digital kita, tetapi kebebasan dan berekspresi tetap dihormati dan dilindungi", ucap Pramono
Terkait Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, lanjut Pramono menjadi tantangan pemerintahan yang sekarang berjalan dan ke depan. Bahwa, persoalan dunia maya perlu diperlukan pengaturan, sehingga tidak menjadi wilayah yang tidak diregulasikan sama sekali. Tetapi, dalam membuat pengaturan soal dunia digital/dunia maya tidak boleh eksesif sehingga cenderung malah membatasi atau mengekang kebebasan warga negara untuk berpendapat dan berekspresi.
Penulis : Annisa Radhia dan Feri Lubis Editor : Banu Abdillah
MUSIK IE 儿 REDFEST 2 900900 INDONESIA J BERSATH DALAM SEMANGATKH! E Cmnu +62 MERAH DARAHKU 8 PUTIH THLANGKU
SORRY BRAY, TELAT... UDAH DARI TADI KALIAN 2
NGGA, BARUSAN NYAMPE JUGA KOK KITA.
HARMONIYANGINDAH Cerita & Gambar: Toyib Widarto
GASSS YUK LATIHAN- NYA!
BENTAR,GERAH NIH. AC-NYA BELUM DIBENERIN JUGA NIH STUDIO ??
BELUM TUH!
LHOH ??
YA SUDAHLAH, ASIKIN AJA...
KALIAN MILIH NOMOR ITU?!
HAHAHA BISA BEDA SEMUA GINI! TAPI BIARPUN BEDA PILIHAN, KITA TETAP HARUS BERSATU LHO!!
JELAS DONG!
SEPERTI MUSIK, KETIKA INSTRUMEN YANG BERBEDA BISA BERSATU DAN BER- SENYAWA...
MAKA HARMONI YANG INDAH BISA TERCIPTA.
Komnas HAM Kembangkan Pendidikan HAM Lewat Kemah Generasi
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Memperkuat Kolaborasi dan Partisipasi Menuju Kemah Generasi Komnas HAM di Ashley Hotel Jakarta pada Senin, (01/10/2023).
Pendidikan HAM menjadi unsur penting untuk membangun keadaban di masa modern. Periode ini Komnas HAM berfokus kepada anak muda dalam pendidikan HAM
omnas HAM Sesuai dengan K mandat pada Pasal 89 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berwenang untuk melakukan penyebarluasan wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Hak Asasi Manusia kepada masyarakat Indonesia. Dalam upaya tersebut, Komnas HAM terus mengembangkannya ke dalam bentuk kegiatan yang lebih populer dan dapat dinikmati generasi muda.
Hal ini sejalan dengan The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) yang menyebutkan bahwa program dunia disusun dalam fase berturut-turut, untuk lebih memfokuskan upaya pendidikan HAM nasional pada sektor atau isu tertentu. Tahap pertama (2005-2009) berfokus pada Pendidikan HAM dalam sistem sekolah dasar dan menengah. Tahap kedua (2010-2014) berfokus pada pendidikan HAM untuk pendidikan tinggi dan program pelatihan hak asasi manusia untuk guru dan pendidik, pegawai negeri sipil, aparat penegak hukum dan personil militer. Fase ketiga
(2015-2019) berfokus pada penguatan implementasi dua fase pertama dan mempromosikan pelatihan hak asasi manusia bagi para profesional media dan jurnalis. Fase keempat (2020-2024) berfokus pada pemberdayaan anak muda melalui pendidikan HAM.
Pendidikan hak asasi manusia merupakan hal yang sangat penting dalam keadaban masyarakat modern. Pendidikan ini kita pahami sebagai suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HAM, serta bagaimana menjaga, melindungi, dan mempromosikan hak tersebut.
Di Indonesia, terdapat penelitian yang menguatkan pentingnya melakukan pendidikan HAM bagi generasi muda. Dr Muhammad Faisal, seorang peneliti anak muda dan pendiri Youth Laboratory Indonesia menyebutkan dari penelitian yang dilakukannya, ia mendapati bahwa generasi muda pada masa ini merupakan generasiyang akan kembali kepada akarnya, yakni mereka yang
mampu mengawinkan kompetensi global (world class competence) dan pemahaman akar rumput lgrassroot understanding) sebagai modal dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Pada pertengahan 2023, Komnas HAM mulai berfokus dengan mengonsepkan pendidikan HAM bagi generasi muda melalui kegiatan "Kemah Generasi". Kemah Generasi merupakan sebuah program pelatihan HAM untuk anak muda usia 18-22 tahun yang dikemas dalam bentuk camping dan bertujuan untuk memberikan penguatan diri sebagai agen perubahan sosial yang nantinya dapat berkontribusi pada permasalahan sosial, kemanusiaan, dan HAM yang terjadi disekitar mereka. Program Kemah Generasi merupakan program jangka panjang yang dimulai pada 2023 sampai dengan 2028 agar bisa menyasar Indonesia Barat, Tengah dan Timur.
Program ini terinspirasi dari berbagai program pendidikan HAM untuk anak muda termasuk UPSHIFT yang dikembangkan oleh UNICEF, Speaking Rights yang merupakan EQUITAS untuk program dari melakukan pendidikan HAM pada remaja berusia 12 hingga 25 tahun dan program Komisi Eropa yaitu Compass yang kemudian disesuaikan dengan konteks Indonesia/lokal dan arketipe generasi muda di Indonesia. Di Indonesia, beberapa pihak seperti INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), Gusdurian, Solidaritas Perempuan, LBH Masyarakat, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM UBAYA) juga memiliki program Youth Camp dengan fokus tema masing-masing.
Sebelumnya, pada 2017 Komnas
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) masukan atas draf kurikulum Kemah Generasi di Ruang Rapat Komisioner Khusus Komnas HAM pada Kamis, (22/02/2024).
HAM juga pernah melaksanakan kegiatan serupa yaitu Youth Camp di Lampung bersama dengan Pemerintah Daerah Lampung Timur dan INFID. Selain itu, Komnas HAM memiliki beberapa intervensi kepada anak muda, diantaranya melalui Tanggap Rasa, penerimaan kunjungan dari sekolah atau universitas, kunjungan ke sekolah-sekolah, dan program Sekolah Ramah HAM (SRHAM]
Pada 2 Oktober 2023 telah dilaksanakan FGD awal untuk memperkuat kolaborasi dan partisipasi menuju Kemah Generasi Komnas HAM dengan mengundang berbagai pihak. Hadir Ketua PUSHAM UBAYA, Dr Sonya Claudia Siwu; Peneliti anak muda dan pendiri Youth Laboratory Indonesia, Dr Muhammad Faisal; Alumni Pelatihan Kabupaten/Kota HAM dari generasi muda, Mikail Daffa Syahputra Wardana, dan perwakilan Lembaga Partisipasi Perempuan, Evie Permata Sari.
Dari FGD awal yang dilaksanakan, diperoleh banyak masukan terkait konsep Kemah Generasi seperti indikator keberhasilan dari Kemah Generasi untuk pengukuran outcome; pelibatan influencer muda; fokus tema Kemah Generasi yang juga dikaitkan dengan isu terkini; kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan; adanya ruang jumpa antara generasi muda dengan kelompok rentan atau marjinal; penganggaran; serta pertemuan lanjutan untuk pembahasan kurikulum Kemah Generasi.
Tim telah menyusun kurikulum dan dibahas bersama dengan berbagai pihak. Secara keseluruhan dalam kurikulum yang telah disusun akan banyak diskusi kelompok dan menjelajah sekitaran ruang kegiatan. Selain itu, penggunaan bahasa kekinian pada nama-nama sesi diharapkan akan lebih menarik. Banyak apresiasi dan masukan yang disampaikan oleh para peserta yang hadir baik secara daring ataupun onsite.
Pada pertemuan tersebut, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Putu Elvina yang hadir secara daring berharap masukanmasukan dari peserta yang hadir dapat menambah kurikulum Kemah Generasi agar bisa diimplementasikan kepada generasi muda. "Kemah Generasi merupakan upaya Komnas HAM untuk mengenalkan HAM kepada kaum muda yang akan dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan. Kurikulum yang telah disusun diadaptasi dari berbagai program youth camp baik nasional maupun internasional," sebut Putu.
la juga menambahkan dalam kurikulum harus dilihat pula konteks lokal Indonesia, sehingga peserta bisa mengenal diri sendiri, lingkungannya dan hak asasi di sekitarnya. Durasi, tema, keamanan, pelayanan, fasilitas yang layak dan nyaman, prinsip inklusif juga perlu diperhatikan sehingga kurikulum yang disusun bisa diimplementasikan dengan baik.
Dr. Sonya yang juga hadir dalam pertemuan menyampaikan apresiasi dari PUSHAM UBAYA atas inisiatif Komnas HAM untuk program Kemah Generasi. la juga menyampaikan kesiapan PUSHAM UBAYA untuk berkolaborasi dalam Kemah Generasi.
Peserta lain yang hadir, perwakilan INFID, Hendrik Visanto menyampaikan hal serupa. Tujuan pelaksanaan program ini untuk membumikan HAM kepada orang-orang yang belum mengerti, sehingga harapannya setelah semakin banyak orang tahu soal HAM, kehidupan kita juga akan lebih baik. INFID juga sangat terbuka jika ada kesempatan untuk berkolaborasi. Lebih lanjut, Mikail Daffa juga menyampaikan kesiapannya untuk turut berkolaborasi juga berharap agar Kemah Generasi bisa menjadi patokan bagi anak muda untuk mengenal hak asasi manusia.
Menindaklanjuti FGD dan sesuai roadmap yang telah disusun, pada 2024 ini Tim Kemah Generasi Komnas HAM akan berfokus pada finalisasi konsep, kurikulum dan modul sesuai masukanmasukan dari berbagai pihak. Selain itu akan dilakukan rekrutmen dan pelatihan fasilitator muda dan konselor sebelum pelaksanaan uji coba modul/pilot project sebelum pelaksanaan Kemah Generasi di Indonesia barat, tengah dan timur pada 2025-2027.
Penulis: Utari Putri Wardanti
Editor: Banu Abdillah
Komnas HAM Dorong Pemenuhan Hak atas Pekerjaan yang Layak
Komisioner Pengkajian dan Penelitian, Saurlin P. Siagian (kiri), Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah (tengah), Komisioner Pengaduan, Hari Kurniawan (Kanan) saat menyelenggarakan Konferensi Pers "Hasil Kajian tentang Dampak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja" di Kantor Komnas HAM, pada Rabu, 20 September 2023.
Hak atas pekerjaan merupakan hak fundamental yang saling terkait dengan hak asasi manusia (HAM) lainnya, salah satunya hak untuk hidup dalam kesejahteraan. Hak atas pekerjaan telah diakui secara luas dalam kerangka hukum nasional dan internasional yang harusnya dapat memberikan kepastian serta perlindungan terhadap setiap individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
Dalam kerangka hukum nasional, hak atas pekerjaan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (ÚUD RI) tahun 1945 Pasal 27 ayat (2): "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Serta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja terkait dengan upah yang layak, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
Sedangkan dalam hukum internasional, hak atas pekerjaan diatur dalam pasal 6-8 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya memuat pengakuan hak atas
pekerjaan dalam kesempatan kerja untuk mencari nafkah, mendapatkan upah yang adil, kondisi kerja yang aman dan sehat, jaminan pemberian jam kerja yang wajar dan hari libur/ cuti hingga pada jaminan setiap orang untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja.
Ironisnya, walaupun sudah ada berbagai peraturan hukum nasional dan internasional,masih banyak terjadi berbagai pelanggaran HAM dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas pekerjaan. Komnas HAM mencatat selama 2020 - 2022 ada 539 aduan yang Komnas HAM terima terkait ketenagakerjaan baik pekerja di dalam maupun luar negeri.
Hal ini menunjukan bahwa pentingnya peningkatan tanggung jawab dan perhatian dari pemerintah untuk menjalankan komitmen sebagai pemangku kebijakan dalam memenuhi, menghormati dan melindungi hak atas pekerjaan. Terlebih bagi pekerja yang memiliki kerentanan. Mereka tidak hanya dihadapkan pada masalah sulitnya mencari kerja, pemutusan hubungan kerja dan penghidupan yang layak, namun juga kerentanan dalam
lingkup pekerjaannya itu sendiri.
Terkait pekerja, paling tidak ada tiga jenis pekerjaan yang rentan mengalami pelanggaran HAM yaitu pekerja migran, pekerja rumah tangga (PRT), dan pekerja prekariat. Pekerja migran masuk sebagai salah satu jenis pekerjaan yang rentan dikarenakan memiliki resiko tindak pidana perdagangan orang, kekerasan berbasis gender, pemenuhan hak, hingga pada aspek hak atas keadilan. Terkait pekerja migran Indonesia, periode tahun 2020 - 2023, Komnas HAM menerima aduan sebanyak 262 aduan.
Pekerjaan yang rentan mengalami pelanggaran HAM selanjutnya adalah pekerja rumah tangga. Mereka rentan dieksploitasi, mendapatkan kekerasan fisik, upah yang tidak dibayarkan, hingga tidak mendapatkan waktu istirahat dan cuti/libur. Komnas HAM memandang belum ada perundangundangan yang secara komprehensif melindungi dan memenuhi hak-hak PRT.
Peraturan yang ada saat ini terdapat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker PPRT) pada praktiknya lebih banyak mengatur ketentuan Lembaga Penyalur PRT (LPRT) daripada hak-hak PRT. Komnas HAM mendorong adanya regulasi yang konkret memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak PRT'. Dalam kajian atas Konvensi IL0 189 Komnas HAM memberikan tiga rekomendasi yaitu²:
1. Meratifikasi Konvensi ILO-189 yang bertujuan sebagai meta norma kerangka acuan dan standar minimal terkait hak-hak PRT;
2. Mengesahkan Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dengan mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi ILO 189; dan
3. Membuka ruang partisipasi seluas-luasnya khususnya kepada PRT serta kelompok advokasi hak-hak PRT dan umumnya kepada masyarakat luas terkait penyusunan kebijakan pelindungan hak-hak PRT.
Pekerja Prekariat juga menjadi pekerjaan yang rentan mengalami pelanggaran HAM karena mereka tidak memiliki kepastian dalam kontrak kerja, jam kerja hingga jaminan kerja. Terkait dengan pekerja prekariat ini, Komnas HAM juga telah memberikan rekomendasi melalui Kertas Kebijakan Tinjauan Atas Undang Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Peraturan Pelaksanaannya pada klaster ketenagakerjaan terhadap Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang layak bagi pekerja prekariat.
Kajian ini juga bersinggungan dengan aspek materiil dan formail dari pembentukan UU Cipta Kerja. Dalam kertas kebijakan ini Komnas HAM telah memberikan enam rekomendasi kepada Pemerintah dan DPR³, yaitu:
1. Melakukan perubahan atas UU Cipta Kerja pada
klaster ketenagakerjaan dengan mengakomodir dan memberikan pelindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di seluruh sektor baik pekerja sektor formal maupun sektor informal, termasuk pekerja prekariat, dalam rangka penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali;
2. Mengakui dan menginklusi pekerja dengan bentuk hubungan kerja non-standar dan rentan (pekerja prekariat) setara hakhaknya dengan pekerja lain di sektor formal termasuk dalam hal mengakses hak-haknya. Dengan terinklusinya pekerja prekariat sebagai pekerja yang setara dengan kelompok pekerja lainnya, maka kebijakan ketenagakerjaan pun harus bisa menyasar bagi pemenuhan hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, serta jaminan sosial bagi pekerja prekariat;
3. Meratifikasi/mengadopsi berbagai instrumen yang diperlukan untuk melindungi pekerja-pekerja prekariat, seperti Konvensi ILO 177 tahun 1996 tentang Kerja Rumahan;
4. Membentuk regulasi hubungan kerja kemitraan baik pada sektor digital maupun industri kreatif
dalam sebuah payung hukum dengan semangat menjamin bahwa pekerja tersebut mendapat haknya setara dengan pekerja di sektor formal;
5. Memperbaiki sistem pendataan ketenagakerjaan di Indonesia yang tidak hanya terbatas pada pengkategorisasian pekerja formal dan informal saja, namun juga pendataan bagi berbagai jenis pekerjaan lainnya terutama pekerja dengan bentuk hubungan kerja non-standar serta mengalami kerentanan seperti pekerja prekariat; dan
6. Memperkuat kapasitas dan kapabilitas pekerja prekariat untuk mampu melakukan pembelaan atau advokasi jika menghadapi kondisi kerja di bawah standar, melalui peningkatan kesadaran tentang pekerja prekariat sebagai pekerja, non-diskriminasi, hakhak pekerja, dan pentingnya memiliki kontrak tertulis yang detail dengan pemberi kerja, serta pentingnya keselamatan kerja dan kesehatan kerja baik fisik maupun mental.
Komnas HAM sesuai dengan mandat yang diberikan pada pasal 89 Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) melalui fungsi pengkajian dan penelitian telah melakukan kajiankajian dan menghasilkan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah dan DPR terkait dengan Hak atas Pekerjaan. Komnas HAM mendorong agar pemerintah dapat mengadopsi rekomendasi Komnas HAM sebagai salah satu langkah dalam pemenuhan, penghormatan dan perlindungan HAM khususnya hak atas pekerjaan yang layak.
Editor : Louvikar Alfan Cahasta
1 Komnas HAM. Kajian Kebijakan Ratifikasi Konvensi ILO No.
189 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga. Jakarta. 2022.
2 ibid
3. Komnas HAM RI. Kertas Kebijakan Tinjauan Kertas Kebijakan Tinjauan Atas UU 11/2020 dan Peraturan Pelaksanaannya pada klister ketenagakerjaan terhadap Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang layak bagi pekerja precariat. Jakarta. 2021
Penulis : Arief Ramadhan
Kolaborasi Dukungan Pelayanan Pengaduan Komnas HAM
Komisioner Pengaduan Komnas HAM, Hari Kurniawan, bersama Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari saat melakukan siaran diseminasi pengaduan Komnas HAM di RRI Lampung, pada 24 Januari 2024.
esuai dengan ketentuan Pasal S 90 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang dan sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Selama tahun 2023, Komnas HAM melalui Layanan Pengaduan telah menerima sebanyak 5.301 berkas pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dari seluruh Indonesia maupun luar negeri. Berdasarkan total berkas pengaduan tersebut, tercatat sebanyak 2.753 kasus dugaan pelanggaran HAM dilaporkan masyarakat kepada Komnas HAM.
Melihat tingginya angkat aduan dan sebagai bentuk upaya proaktif, Kelompok Kerja Layanan Pengaduan berkomitmen untuk melakukan upaya "jemput bola". Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, serta pemahaman kepada masyarakat mengenai peran dan kewenangan Komnas HAM, khususnya dalam hal penegakan HAM.
Pada tahun 2024 Kelompok Kerja Layanan Pengaduan (Pokja Pengaduan) memulai rangkaian "Kegiatan Sinergi dengan Stakeholders dalam Rangka Peningkatan dan Percepatan Layanan Pengaduan" pada 24-26 Januari 2024 di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kota Metro, Provinsi Lampung.
Latar belakang Komnas HAM memilih melakukan rangkaian kegiatan di Kota Bandar Lampung karena berdasarkan data adua yang Komnas HAM terima pada tahun 2023, tercatat 57 kasus aduan yang diterima merupakan kasus dengan wilayah
kejadian di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Di antaranya Kota Bandar Lampung (22 aduan), Kabupaten Lampung Selatan (6 aduan), Kabupaten Tulang Bawang [5 aduan), Kabupaten Lampung Utara (5 aduan), Kabupaten Lampung Timur (5 aduan), Kabupaten Mesuji (4 aduan), Kabupaten Lampung Tengah (4 aduan), Kabupaten Pesawaran (2 aduan), Kabupaten Way Kanan (1 aduan), Kabupaten Pringsewu (1 aduan), Kabupaten Pesisir Barat (1 aduan), dan Kabupaten Lampung Barat (1 aduan).
Angka ini membuat Provinsi menduduki Lampung peringkat 15 dari 34 Provinsi di Indonesia. Namun kecilnya angka aduan dari wilayah Provinsi Lampung tersebut bukan akibat tidak adanya peristiwa pelanggaran HAM di daerah tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan para korban pelanggaran HAM tidak alasan melapor,beberapa yang
mengemuka yaitu korban maupun pendamping mengalami kesulitan akses, baik informasi maupun transportasi untuk mengadu ke Komnas HAM dan ketidaktahuan masyarakat apabila ternyata haknya telah terlanggar.
Pokja Pengaduan melakukan kolaborasi dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Taufik Basari [Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Pada kolaborasi ini terdapat dua rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, yaitu pada 24 Januari 2024 berupa diskusi dengan organisasi masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kota Metro, serta Siaran Diseminasi Pengaduan Komnas HAM di Radio Republik Indonesia Lampung.
Kegiatan diskusi dengan LBH dan organisasi masyarakat di Kota
Komisioner Pengaduan Komnas HAM, Hari Kurniawan, bersama Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari dan peserta diskusi dari organisasi masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kota Metro, pada 24 Januari 2024
Metro berlangsung dengan lancar dan disambut antusias oleh peserta yang hadir. Diskusi membahas terkait peristiwa-peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Provinsi Lampung, peran pemerintah daerah, hingga potensi Komnas HAM dalam melakukan fungsi penegakan HAM di Provinsi Lampung.
Pada kesempatan ini, ada salah satu kasus yang paling banyak mendapat sorotan. Peserta yang hadir banyak membahas dan mendiskusikan terkait kasus kekerasan seksual, lingkungan hidup, hingga sengketa dan konflik agraria.
Selain menyampaikan terkait kondisi dugaan pelanggaran HAM di Lampung, Komisioner Pengaduan Komnas HAM Hari Kurniawan yang turut hadir juga menjelaskan mekanisme serta kanal pengaduan yang ada di Komnas HAM. Pada kesempatan ini Hari juga membuka ruang bagi peserta untuk langsung membuat pengaduan di lokasi diksusi.
Sebagai penutup, Taufik Basari memberikan respon atas kejadiaan
dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Provinsi Lampung. Taufik juga memberikan masukkan ke Komnas HAM khususnya dalam upaya Penegakan HAM di Indonesia. Taufik Basari berharap Komnas HAM dapat melakukan penanganan aduan secara holistik untuk kemudian disimpulkan dalam satu kasus besar; sehingga rekomendasi yang dikeluarkan dari kasus tersebut bersifat menyeluruh dan di kemudian hari bisa digunakan sebagai bahan kajian Komnas HAM terkait pemenuhan hak asasi manusia.
Selain melakukan diskusi bersama organisasi masyarakat, masyarakat Kota Metro, dan LBH, tim Pokja Pengaduan bersama dengan Taufik Besari melanjutkan kegiatan dengan melakukan dialog interaktif untuk diseminasilayanan pengaduan Komnas HAM di Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Dialog yang berlangsung selama kurang lebih satu jam tersebut dibuka dengan penjelasan mengenai tujuan dilakukannya kegiatan sinergi pengaduan bersama stakeholders di Bandar Lampung, dan sekitarnya.
Hari Kurniawan sebagai salah satu narasumber dalam dialog tersebut menerangkan bahwa penyebaran informasi atas akses masyarakat khususnya di Provinsi Lampung untuk menjangkaulayananPengaduan Komnas HAM merupakan komitmen Pokja Pengaduan. Dalam hal ini, Taufik Besari menambahkan, angka aduan yang disampaikan oleh masyarakat Provinsi Lampung kepada Komnas HAM belum tentu menggambarkan data riil di lapangan, karena kemungkinan pengetahuan masyarakat tentang kewenangan Komnas HAM belum seluruhnya dipahami.
Pada kesempatan ini Taufik Besari juga mengapresiasi upaya kolaborasi yang dilakukan Komnas HAM. Menurutnya, kolaborasi antara para stakeholders yang digaungkan oleh Pokja Pengaduan Komnas HAM merupakan inovasi yang sangat baik demi mewujudkan tindakan preventif dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.
Berdasarkan hasil survei eksternal Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB RI) yang diselenggarakan pada tahun 2021, kinerja pelayanan publik Komnas HAM, salah satunya melalui Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan, mendapatkan nilai kualitas pelayanan sebesar 3,83 dalam skala 5. Sejalan dengan penilaian tersebut, tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan dan penanganan pengaduan di Komnas HAM saat ini semakin meningkat. Hal tersebut terlihat dari pergeseran pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap Komnas HAM yang mengharapkan lembaga lebih profesional, efektif dan efisien dalam menerima pengaduan.
Penulis : Abdul Azis Pratama dan Lisnawati
Editor : Louvikar Alfan Cahasta
Racun Industri dan Pelanggaran HAM
Sampel cairan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang disita Polisi dari Gudang CV. Samudera Chemical di Depok, Jawa Barat (09/11/22).
rama Korea Air Murder (Toxic) D yang diadaptasi dari novel karya So Jaewon merupakan peristiwa yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Obat pembasmi dan pembersih kuman (sanitizer) yang digunakan pada alat pelembab udara (humidifier) mendatangkan bencana mematikan di Korea Selatan.
Berawal pada musim semi tahun 2011, tujuh perempuan hamil yang menderita penyakit pernapasan mendadak dilarikan ke rumah sakit, empat orang meninggal karena kegagalan paru-paru. Gejalanya mirip dengan gejala yang dialami anak-anak pada tahun 2006-2011 dengan angka kematian mencapai 58%.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea melakukan penelitian dengan hasil adanya kandungan senyawa kimia berbahaya di alat sterilisasi pelembab udara tersebut. Kasus ini diperkirakan sudah berlangsung puluhan tahun. Dalam rentang tahun 1994-2011 setidaknya lebih dari 10 juta botol sanitizer terjual dan diprediksi korban meninggal dan penyintas mencapai 1 juta orang.
Sejak terungkap, merek desinfektan udara cair yang dituding sebagai penyebab langsung ditarik dari pasar.
Lima tahun setelahnya, penyelidikan kriminal intensif baru dilakukan dan beberapa perusahaan yang terlibat melakukan permintaan maaf resmi dan menjanjikan kompensasi pada konferensi pers 2 Mei 2016. Deretan tuntutan terhadap para eksekutif dan mantan eksekutif perusahaan sanitizer humidifier di antaranya: kelalaian profesional yang mengakibatkan cedera dan kematian; iklan palsu; penipuan dan pembunuhan.
Tidak hanya di Korea Selatan, penyakit misterius akibat 'bencana kimia' juga terjadi di Indonesia pada tahun 2022 lalu. Ratusan anak mengalami gangguan ginjal akut misterius dan baru terungkap ke publik pada Oktober 2022, setelah kurang lebih 9 bulan sejak kasus pertama ditemukan. Data laporan dugaan kasus gangguan ginjal akut pada anak (GGAPA) yang diterima oleh Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) per 1 Maret 2023 ditemukan sebanyak 408 laporan. Namun yang disampaikan ke publik sejauh ini hanya 326 kasus dengan rincian (46 kasus terkonfirmasi, 106 kasus probable, 36 kasus suspect serta 138 tidak ada keterangan). Dari jumlah tersebut, 204 orang anak dinyatakan meninggal dunia, sisanya menjadi penyintas dengan sejumlah penyakit lanjutan
dan berpotensi mengalami cacat permanen.
World Health Organization (WHO) pada 5 Oktober 2022 mengeluarkan peringatan adanya temuan obat anak berbentuk sirop yang di bawah standar dan terkontaminasi di wilayah Afrika. Hasil analisis laboratorium menunjukkan kandungan kontaminasi Dietilen Glikol (DEG) dan Etilen Glikol (EG) yang melampaui batas.
RI Kemenkes kemudian menindaklanjuti informasi tersebut melakukan penyelidikan dengan epidemiologi lebih lanjut yang berbasis pada penelitian toksikologi. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, diketahui penyebab GGAPA di Indonesia disebabkan oleh keracunan jenis obat sirop (batuk, demam dan pilek) yang juga mengandung cemaran DEG dan EG yang melebihi ambang batas yang dikonsumsi oleh para korban.
Keterangan dari pihak keluarga korban menyatakan adanya pemburukan kondisi kesehatan para korban (anak-anak) setelah mereka mengonsumsi obat penurun demam sirop (parasetamol) yang dibeli maupun didapatkan dari layanan fasilitas kesehatan. Hal ini diamini Kemenkes RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang juga menyebutkan telah menemukan cemaran DEG dan EG dalam sampel obat sirop yang dikonsumsi para korban maupun di dalam darah dan urine korban.
Berdasarkan Farmakope Jilid VI halaman 1446-1447, batas DEG dan EG dalam bahan baku tambahan obat Propilen Glikol (PG) adalah masingmasing tidak lebih dari 0,10%. Namun hasil pengujian terhadap barang bukti (dalam beberapa wadah bahan baku tambahan) oleh Puslabfor Bareskrim
Permintaan Keterangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Komnas HAM RI pada (29/12/22)
Polri ditemukan kandungan EG/DEG mencapai 60-99%.
Hal tersebut menunjukkan senyawa EG dan DEG yang tercampur dalam obat sirop adalah senyawa tersendiri hasil oplosan. Bahan baku obat tersebut dioplos oleh sejumlah oknum yang kemudian disuplai ke sejumlah distributor bahan baku kosmetik dan obat di Indonesia, bahkan yang berstatus sebagai pedagang farmasi besar. Senyawa kimia tersebut kemudian dijual ke sejumlah industri farmasi yang tidak melakukan pengecekan kembali terhadap bahan baku tambahan tersebut sebagaimana standar yang telah diatur Farmakope Indonesia Jilid VI.
Kesengajaan oleh industri bahan baku mengganti bahan baku tambahan Propylane Glikol (PG) menjadi EG dan DEG untuk kepentingan bisnis di tengah menipisnya stok senyawa PG di pasaran dunia. Fakta tersebut menunjukkan suatu konstruksi kejahatan yang dilakukan denganmengabaikan kepentingan keselamatan masyarakat hanya demi kepentingan bisnis.
Fakta tersebut juga menggambarkan pengabaian terhadap kewajiban melakukan pengujian terhadap bahan baku tambahan pada produk obat sirop oleh industri farmasi sebelum digunakan sebagai campuran dalam produksi obat. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum dalam
proses mata rantai industri farmasi yang mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen, khususnya anak.
Tidak hanya pelanggaran hukum, dari hasil pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM RI ditemukan faktor pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kasus tersebut. Praktik bisnis yang diterapkan oleh industri farmasi tidak memenuhi prinsip-prinsip Bisnis dan HAM sebagaimana tertuang dalam Guiding Principles on Business and Human Rights yang telah dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah juga berkonstribusi dalam pelanggaran HAM di kasus ini. Penanganan kasus GGAPA dengan tindakan yang tidak efektif adalah bentuk pembiaran (by omission) pemerintah. Pelanggaran HAM dilakukan karena negara mengabaikan kewajibannya untuk bertindak secara aktif dan efektif dalam melindungi dan/ atau memenuhi HAM warga negaranya.
Dalam temuan tim, pemerintah tidak transparan dalam memberikan akses informasi yang tepat dan kepada publik. Kebijakan cepat dan tindakan surveilans kesehatan (penyelidikan epidemiologis) tidak efektif dalam menemukan faktor penyebab kasus GGAPA sehingga tidak dapat meminimalisir atau mencegah lonjakan kasus serta korban jiwa yang lebih banyak. Tidak hanya itu,
efektivitas koordinasi antara lembaga berwenang (Kemenkes RI dan BPOM) dalam penanganan kasus tersebut juga berpengaruh signifikan dalam proses penyelidikan epidemiologi yang dilakukan.
Selain itu, ditemukan faktor kebijakan dan tindakan pengawasan terhadap sistem kefarmasian (produksi dan peredaran obat) tidak dilakukan secara efektif. Termasuk regulasi yang dapat memastikan adanya mandat dan kewenangan yang jelas (tidak tumpang tindih) dan terpadu (terintegrasi) antar instansi yang berotoritas dalam pengawasan proses produksi, distribusi, dan pemanfaatan senyawa kimia berbahaya dan beracun di Indonesia.
Dalam kasus GGAPA ini setidaknya ada delapan jenis pelanggaran HAM yang mencakup hak hidup, hak atas kesehatan, hak anak, hak atas keadilan, hak atas kesejahteraan ljaminan sosial dan pekerjaan), hak atas informasi, hak konsumen, serta pengabaian terhadap prinsip bisnis dan HAM. Berdasarkan hasil temuan, Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi kepada Presiden RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Asosiasi Industri Farmasi pada 6 Oktober 2023.
Penulis : Darmadi
Editor : Louvikar Alfan Cahasta
Mengawali 2024 dengan Kesepakatan Perdamaian
Komisioner Mediasi Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo bersama Kantor Perwakilan Komnas HAM Kalimantan Barat ketika melakukan mediasi antara perwakilan Warga Dusun Batu Lemen, Desa Batu Sedau, Kec. Manis Mata dengan PT Harapan Hibrida Kalimatan Barat yang menghasilkan kesepakatan perdamaian nomor 002/KP-MD.00.00/II/2024, pada 28 Februari 2024.
omnas HAM memiliki tugas K untuk mengembangkan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM. Salah satu fungsi Komnas HAM guna mencapai tujuan tersebut adalah melaksanakan fungsi mediasi HAM.
Memasukitahun 2024,fungsimediasi Komnas HAM telah menangani 37 kasus dengan rincian 5 kasus baru dan 32 kasus lanjutan. Aduan yang diterima masih didominasi oleh isu agraria dan ketenagakerjaan. Dalam kurun waktu Januari - Maret 2024 Komnas HAM telah berhasil menyelesaikan 3 kasus yang diadukan dengan tercapainya kesepakatan mediasi diantara pengadu dan teradu.
Pertama, Komnas HAM menerima pengaduan dari perwakilan pedagang Pasar 16 Ilir Palembang yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Pengadu mengadukan tindakan Perumda Pasar Palembang Jaya dan Pemerintah Kota Palembang dalam rencana revitalisasi Pasar 16 Ilir Kota Palembang yang berdampak terhadap ancaman hilangnya kepemilikan kios pedagang yang berjumlah kurang lebih 1.124 petak/kios.
Menindaklanjuti aduan tersebut, Komnas HAM memfasilitasi pertemuan mediasi yang dilaksanakan pada 6 Februari 2024, dengan dihadiri oleh pihak pengadu dan pihak teradu. Dalam mediasi tersebut, para pihak pada akhirnya mencapai kesepakatan perdamaian yang kemudian dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian nomor 001/KP/KH-MD.00.01/II/2024.
Selain itu kasus tersebut, Komnas HAM menangani aduan dari kuasa hukum Warga Dusun Batu Leman, Desa Batu Sedau, Kecamatan Manis Mata. Pengadu menyampaikan permasalahan pembangunan kebun sawit Pola Kredit Koperasi Primet Anggota (KPPA) tahap III tahun tanam 2004-2006 yang melibatkan PT Harapan Hibrida Kalbar, PT Lipat Gunting Estate, Koperasi Kusuma Sawit Mandiri, dan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
Permasalahan tersebut sudah diupayakan penyelesaiannya sejak tahun 2009 namun masih belum menemukan titik terang. Komnas HAM kemudian memfasilitasi pertemuan mediasi di KantorPerwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat pada 28 Februari 2024. Dari hasil pertemuan tersebut para pihak pada akhirnya menyepakati beberapa butir komitmen yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian nomor 002/
KP/KH-MD.00.00/II/2024.
Tahun 2024 ini, Komnas HAM turut memfasilitasi mediasi atas aduan terkait Revitalisasi Pasar Banjaran antara Paguyuban Pedagang dengan Pemerintah Kabupaten Bandung beserta manajemen PT Bangun Niaga Perkasa. Pada kesempatan ini para pihak menyepakati beberapa poin-poin penting yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan nomor 003/KP/KH-MD.00.01/ III/2024.
Rentetan keberhasilan Komnas HAM dalam penanganan kasus diatas hingga tercapainya Kesepakatan Perdamaian merupakan bentuk dari perwujudan tujuan Komnas HAM. Selain itu menjadi awal yang baik bagi Komnas HAM khususnya fungsi mediasi, karena memulai tahun 2024 dengan rentetankeberhasilankesepakatan damai. Sekaligus juga menjadi pemacu semangat bagi seluruh staf fungsi mediasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Besar harapan, semoga hal ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para pegawai di Komnas HAM.
Penulis:Rumpun Mutiara Simorangkir Editor : Louvikar Alfan Cahasta
Jalan Panjang Menuju Perkom tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komnas HAM
Komisioner Mediasi Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo ketika melakukan kegiatan Konsultasi Fungsi Mediasi Komnas HAM: Pedoman Pelaksanaan Mediasi HAM sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM" yang diselenggarakan di Jakarta pada 11-12 Desember 2023.
omnas HAM sebagai lembaga K mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya dibentuk pada 7 Juni 1993 berdasarkan Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jika dilihat dari aspek sejarah, Komnas HAM adalah lembaga negara pertama yang memiliki fungsi mediasi.
Mediasi Komnas HAM merupakan mediasi sengketa publik di luar pengadilan yang jenis kasus umumnya berdimensi publik, namun bisa juga berdimensi privat yang berkaitan dengan isu hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak sipil dan politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mediasi HAM tidak hanya berfokus pada kepentingan para pihak yang bersengketa tapi juga fokus pada aspek hak asasi manusia. Dalam menjalankan fungsi mediasi, Komnas HAM telah menginisiasi pertemuan semiloka dengan tema "Refleksi
Implementasi Mediasi di Indonesia: 20 Tahun Fungsi Mediasi oleh Komnas HAM RI" pada 12 Desember 2019 lalu.
Pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM berada di Subkomisi Penegakan HAM yang dalam kerja sehari-harinya didukung oleh staf bagian dukungan mediasi di Sekretariat Jenderal Komnas HAM. Demi optimalisasi fungsi mediasi maka perlu disusun rancangan peraturan untukimplementasinya, salah satunya dengan penyempurnaan atas Peraturan Komnas HAM (Perkom) nomor 59A/KOMNAS HAM/X/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komnas HAM.
Dalam perjalanannya, rancangan peraturan tersebut sudah sampai pada tahap melewati keputusan sidang paripurna Komnas HAM nomor 11/ PS/00.04/IX/2021 tanggal 8 Juni 2022. Kemudian menindaklanjuti hal tersebut, pada 26 Mei 2023 dan 31 Juli
2023 fungsi mediasi telah melakukan pertemuan rapat koordinasi dengan Biro Hukum, Humas dan Kerjasama Komnas HAM yang menghasilkan beberapa catatan dan masukan terkait perkom mediasi HAM tersebut.
Dalam rangkaian upaya penyempurnaan atas Perkom tersebut, Komnas HAM juga menyelenggarakan kegiatan "Konsultasi Fungsi Mediasi Komnas HAM: Pedoman Pelaksanaan Mediasi HAM sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM" di Jakarta pada 11-12 Desember 2023. Hal ini dilakukan untuk dapat menjawab tuntutan perkembangan dalam pelaksanaan mediasi saat ini. Kegiatan ini dihadiri internal Komnas HAM, dan para stakeholder terkait. Kegiatan tersebut menjadi forum belajar, berbagai informasi terkait pelaksanaan mediasi.
Untuk semakin mengerucutkan penyempurnaan atas catatan dan masukan terkait Raperkom Mediasi HAM yang telah diperoleh dari berbagai rangkaian kegiatan di atas, maka Tim Mediasi Komnas HAM telah merencanakan kegiatan lanjutan. Kegiatan dilaksanakan pada 28 Maret 2024 dengan pembahasan Raperkom Mediasi HAM. Kegiatan ini mengundang jajaran kelompok kerja hukum Komnas HAM. Besar harapan dari panjangnya jalan yang sudah ditempuh terkait pembahasan Peraturan Komnas HAM tentangPenyelenggaraanmediasi Hak Asasi Manusia, agar segera menemukan titik akhir dan pada akhirnya raperkom tersebut disahkan.
Penulis: Rumpun Mutiara Simorangkir Editor : Louvikar Alfan Cahasta
Komnas HAM Perwakilan Aceh Tanamkan Pentingnya Pendidikan HAM
KCUNASHAMPERWAKILANACEH FOCUS GROUP DISCUSSION SEKOLAH RAMAH HAM DI ACEH JSI" SIT
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Putu Elvina dan jajaran staf Komnas HAM bersama Dinas Pendidikan Aceh usai kegiatan FGD Sekolah Ramah HAM "Potret, Situasi, dan Solusi" di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, pada 26 September 2023.
emua orang tanpa terkecuali S memiliki hak asasi manusia (HAM) yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi. HAM itu sendiri hadir dalam berbagai kehidupan manusia, baik di lingkungan keluarga, masyarakat termasuk dalam dunia pendidikan. Namun, dalam prakteknya pemenuhan dan perlindungan HAM masih belum optimal dikarenakan sikap abai atau minimnya pemahaman terhadap HAM.
Maraknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekolah dan kurang tepatnya langkah yang diambil dalam penyelesaian kasus tersebut, membuat lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman dan kondusif bagi anak-anak dalam menuntut ilmu masih belum dapat diwujudkan. Sikap senioritas sering kali berujung pada tindakan kekerasan. Kekerasan di lingkungan sekolah baik itu sekolah umum, sekolah yang berbasis agama maupun sekolah kedinasan masih dan ditemukan
menyebabkan terjadinya korbannya meninggal dunia. Beberapa waktu lalu kasus kekerasan yang menjadiperhatian publik adalah kasus meninggalnya seorang Santri Pondok Pesantren [Ponpes] PPTQ Al Hanifiyyah di Mojo, Kediri Jawa Timur yang bernama Bintang Balgis Maulana (14) diduga akibat dianiaya seniornya. Dugaan penganiayaan yang berujung kematian seorang santri di lingkungan pendidikan dapat disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan atau abainya beberapa para pihak dalam memberikan jaminan perlindungan HAM bagi peserta didik sehingga terjadi pelanggaran atas Hak Hidup seseorang1.
Komnas HAM Perwakilan Aceh juga beberapa kali menerima aduan mengenai dugaan pelanggaran HAM di dunia pendidikan. Salah satu yang menjadi perhatian yaitu kasus tentang kekerasan seksualyang dialamiseorang siswi di salah satu dayah/pesantren di
Kabupaten Aceh Utara oleh petugas kebersihan di dayah tersebut. Mirisnya, siswi tersebut tidak mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah justru mendapatkan perundungan/bullying dari oknum pihak sekolah hingga dikeluarkan dari sekolah.
Selain itu, kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM lainnya di dunia pendidikan juga masih terjadi di Aceh. Berdasarkan pantauan media, pernah terjadi kasus pengeroyokan siswa di SMA diwilayah Aceh Besar oleh 21 siswa yang merupakan kakak kelas korban di asrama sekolah tersebut. Walaupun kasus ini berakhir dengan damai antara pihak keluarga pelaku dan keluarga korban pengeroyokan, seyogyanya hal ini menjadi perhatian serius dari berbagai pihak dikarenakan kasus ini terjadi di lingkup pendidikan dan para pelaku juga merupakan peserta didik.
Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai hak asasi manusia dan prinsip-prinsipnya terhadap peserta didik dan semua
Kepala Komnas HAM Perwakilan Aceh, Sepriady Utama memberikan pemahaman HAM kepada beberapa Perwakilan BEM Universitas/Perguruan Tinggi di Banda Aceh (19/12/2023).
elemen yang terlibat dalam dunia diperlukan adanya pendidikan Pendidikan HAM. Pendidikan HAM merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang HAM dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan HAM ini akan membantu individu untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka, serta menghormati hak dan tanggung jawab orang lain. Pendidikan ini juga membantu mengembangkan sikap menghargai dan toleransi terhadap perbedaan yang sangat penting dalam masyarakat yang beragam. Kegiatan Pendidikan HAM ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat dikarenakan Pendidikan HAM ini melibatkan banyak elemen seperti kurikulum, materi ajar, metode pengajaran, dan sumber daya.
Mengingat pentingnya Pendidikan HAM ini dan dalam rangka menjalankan fungsi Pemajuan HAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM Perwakilan Aceh menganggap perlu untuk melakukan penyuluhan HAM kepada peserta didik, tenaga pendidik dan stakeholder terkait.
Sepanjang tahun 2023, Komnas Aceh HAM Perwakilan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan penyuluhan mengenai HAM, misalnya
kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sekolah Ramah HAM (SRHAM) dan Diseminasi bagi Mahasiswa/i di Aceh. FGD SRHAM yang diselenggarakan Komnas HAM Perwakilan Aceh bertajuk "Potret, Situasi, dan Solusi". FGD yang dilaksanakan selama 2haripadatanggal 26-27 September 2023 ditargetkan kepada stakeholder isu pendidikan di Aceh yaitu dari Dinas Pendidikan Aceh (Staf Dinas Pendidikan, Pengawas SMA/ SMK, Kepala SMA/SMK], dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh (Staf Kanwil Kemenag Aceh, Pengawas Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Aliyah).
Dalam FGD tersebut Komnas HAM mengajak berbagai pihak untuk menggali berbagai akar masalah dari terus munculnya beragam bentuk pelanggaran HAM khususnya di dunia pendidikan serta solusi tepat yang bisa diberikan oleh stakeholder isu pendidikan di Provinsi Aceh. SRHAM ini juga diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di sekolah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM di sekolah seperti kasus-kasus perundungan/bullying, kekerasan seksual maupun intoleransi yang kerap dilaporkan.
Selain itu, pada tanggal 19 Desember 2023, Komnas HAM Perwakilan Aceh juga menyelenggarakan Diseminasi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Mahasiswa/i di Aceh, dengan target grup perwakilan BEM dari berbagai
perguruan tinggi di Banda Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala, UIN Ar-Raniry, Universitas Iskandar Muda, Universitas Muhammadiyah, Universitas Serambi Mekkah, Universitas Abulyatama, Universitas Ubudiyah Indonesia, Akafarma Banda Aceh, Akper Kesdam IM Banda Aceh, Poltekkes Kemenkes Aceh, Akbid Muhammadiyah Banda Aceh, Akper Saleha Banda Aceh.
Diseminasi ini membahas seputar konsep dasar dan nilai-nilai filosofis hak asasi manusia, mahasiswa juga diajak untuk mengetahui kondisi bagaimana penegakan hak asasi manusia di lapangan dengan berdiskusi bersama dan melakukan studi kasus pelanggaran HAM. Diseminasi ini bertujuan agar mahasiswa sebagai generasi muda dapat memahami dan HAM mengintegrasikan nilai-nilai sebagai prinsip-prinsip inti dalam dunia pendidikan, organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Selain itu, mahasiswa sebagai entitas yang penting dalam perjuangan HAM diharapkan agar dapat mengembangkan diri sekaligus terlibat aktif memperjuangkan hak asasi manusia guna meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM. Komnas HAM juga berharap diseminasi ini dapat memperkuat kapasitas calon pemimpin bangsa dalam memahami HAM dan memiliki kepekaan terhadap korban pelanggaran HAM.
Kegiatan Diseminasi yang berfokus padatujuan dan sasaranpendidikanyang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia ini juga diakui secara internasional sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 ayat [2] Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan Pasal 13 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
Penulis : Yacub Ubaidillah dan Sari Melati Editor : Louvikar Alfan Cahasta
1 https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20240228065019-20-1068069/kronologisantri-di-kediri-meninggal-diduga-dianiayasenior (diakses pada tanggal 17 Maret 2024)
Pelatihan Sekolah Ramah HAM di Kota Padang
PELATIHAN SEKOLAH RAMAH HAM UNTUK PENDIDIK JENJANG SMA/SMK DIKOTA PADANG Kota Padang, 27-29 Februar
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Putu Elvina ketika memaparkan materi terkait sekolah ramah HAM pada Pelatihan Sekolah Ramah HAM untuk Pendidik Jenjang SMA/SMK di Kota Padang, yang diselenggarakan di Hotel Mercure Padang, pada Rabu 28 Februari 2024.
ak atas pendidikan adalah salah H satu hak yang wajib dijamin pemenuhannya oleh Negara cq. Pemerintah sebagai pemangku kewajiban dalam Hukum Hak Asasi Manusia. Dinamika pendidikan dasar dan menengah tidak luput dari adanya tindak kekerasan baik antara siswa, siswa dan guru dan pihak lain yang ada di lingkungan sekolah.
Dunia pendidikan yang terus berkembang ditandai dengan maraknya pendidikan formal dan nonformal. Sekolah ramah HAM merupakan salah satu program Komnas HAM yang dikenal dengan istilah PAHAMI (Peningkatan Aktualisasi Masyarakat). PAHAMI memiliki 5 pilar yang terdiri dari (Sekolah Ramah HAM, Pelatihan untuk Polisi/ TNI dan Aparat pengambil kebijakan, Kota/Kab HAM dan Kelas Inspirasi Bisnis dan HAM. 5 pilar PAHAMI merupakan salah satu program prioritas lembaga dari 2014 sampai sekarang.
Saat ini, beberapa kasus terjadi di sekolah seperti, perundungan, kekerasan, dan lain-lain. Tidak hanya di sekolah negeri, sekolah swasta yang berstandar internasional dengan
kualitas sarana yang baik pun ternyata mengalami situasi yang sama. Komnas HAM terus mendorong perbaikan situasi HAM dan menciptakan hal - hal baru sebagai upaya pemajuan HAM sesuai yang dimandatkan dalam Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat bekerjasama dengan Biro Dukungan Pemajuan HAM Komnas HAM mengadakan kegiatan Pelatihan Sekolah Ramah HAM untuk pendidik Jenjang Sekolah Menengah Atas/ SekolahMenengahKejuruan(SMA/SMK) di Kota Padang pada 27-29 Februari 2024. Pelatihan ini bertujuan untuk menekan potensi tindak kekerasan di sekolah dan memastikan bahwa sekolah adalah tempat yang aman bagi peserta didik. Harapannya, pemenuhan hak asasi manusia dapat terlaksana sehingga tidak ada kekhawatiran bagi orang tua untuk menyerahkan anaknya ke sekolah.
Selain itu pelatihan ini merupakan Implementasi dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama antara Komnas HAM dengan Kementerian
Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, serta Komisi Disabilitas Nasional dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Satuan Pendidikan.
Pelatihan yang dilakukan pada awal 2024 ini mempunyai target grup kalangan guru SMA dan SMK se Kota padang. Peserta pelatihan berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang guru PPKN sekolah negeri dan sekolah swasta di Kota Padang. Selama kegiatan berlangsung, para peserta terlihat sangat antusias mengikuti pelatihan sekolah ramah HAM.
Hadir sebagai narasumber Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Putu Elvina, Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Esrom Hamonangan Panjaitan dan Koordinator Bidang Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Fourindra Putra Turut hadir pula dalam pelatihan ini Kepala Kantor Perwakilan Sumatra Barat, Sultanul Arifin, Penyuluh HAM, Hari Reswanto dan Adrianus Abiyoga, staf Publikasi,
Koordinator Bidang Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Fourindra Putra saat menjadi narasumber Pelatihan Sekolah Ramah HAM untuk Pendidik Jenjang SMA/SMK di Kota Padang, yang diselenggarakan di Hotel Mercure Padang, pada Rabu 28 Februari 2024.
Banu Abdillah serta Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi, Wahyu Eko Putra.
Pada umumnya peserta pelatihan sudah mengetahui materi dasar tentang Hak Asasi Manusia, karena HAM adalah materi yang mereka ajarkan di sekolah mereka masingmasing, sehingga peserta tidak terlalu sulit untuk menangkap materi yang dipaparkan oleh para narasumber maupun fasilitator.
Narasumber menyampaikan bahwa Pendidikan Ramah HAM adalah lembaga pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM, Pancasila dan UUD 1945 sebagai prinsip-prinsip inti dalam pendidikan dan pengelolaan lembaga pendidikan. Nilai atau prinsip HAM tersebut menjadi arus utama dari proses pembelajaran dalam pendidikan.
Kesemuanya itu berada pada empat area kunci yakni pertama, kebijakan dan manajemen (kebijakan sekolah, kepemimpinan, partisipasi, akuntabilitas dan nilai-nilai). Kedua, Relasi komunikasi interaksi dan koordinasi (hubungan antar staf, hubungan dengan orang tua dan masyarakat luas, hubungan staf dengan siswa, serta membangun hubungan
Dari pengalaman peserta pelatihan didapat informasi bahwa tindakan pelanggaran HAM yang mungkin terjadi di sekolah antara lain berhubungan dengan diskriminasi,kesetaraan gender, intoleransi, pengabaian hak penyandang disabilitas, kekerasan fisik, non fisik maupun simbolis. Pada sesi terakhir pelatihan, peserta diberikan hadiah untuk tiga kategori yakni peserta yang paling aktif, peserta yang paling semangat/disiplin dan peserta yang paling menghibur selama kegiatan berlangsung.
pendidikan ramah Lembaga HAM menggunakan prinsip HAM dan konstitusi Pancasila dalam pengelolaan organisasi dan dan proses pembelajaran. Adapun prinsip HAM pada lembaga pendidikan ramah HAM tersebut antara lain non diskriminasi, mengedepankan martabat manusia, prinsip saling terkait dan bergantung, inklusi, kesetaraan, pemberdayaan, kesamaan akses sumber daya dan informasi,partisipasi,akuntabilitas dantransparansi,sertajaminan perlindungan bagi kelompok minoritas.
Dari kegiatan pelatihan selama 3 (tiga) hari terdebut, para guru PPKN mengharapkan ada tindak lanjut dari pelatihan Sekolah Ramah HAM ini dan mereka mengharapkan agar diundang untuk pelatihan berikutnya tentang sekolah Ramah HAM. Para peserta juga mengharapkan bimbingan dari Komnas HAM untuk menerapkan pelaksanaan
Suasana Pelatihan Sekolah Ramah HAM untuk Pendidik Jenjang SMA/SMK di Kota Padang yang dilaksanakan pada 27 sampai dengan 29 Februari 2024 di Hotel Mercure Padang.
lokal dan global). Ketiga, Kurikulum dan ekstrakurikuler (kebijakan kurikulum dan konten, metodologi pembelajaran, ekstrakurikuler). Keempat, (lingkungan etos dan budaya, kelas yang ramah ham, lingkungan fisik sekolah dan lingkungan masyarakat sekolah).
Dalam kegiatan pelatihan Sekolah Ramah HAM ini fasilitator juga mensimulasikan soal-soalterkait pelanggaran HAM maupun melanggar hukumdalam bentukpermainan(games) bagi peserta sehingga memudahkan peserta untuk memahami materi.
sekolah ramah HAM di sekolah mereka masing-masing sehingga seluruh unsur di sekolah tersebut mendukung terciptanya sekolah ramah HAM.
Komnas HAM pun merespon positif permintaan dari para guru PPKN terhadap bimbingan dalam penerapan sekolah ramah HAM di sekolah mereka.
Penulis : Meirizon Sandy
Editor : Louvikar Alfan Cahasta
Isu Bisnis dan HAM jadi Perhatian Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat
Dugaan pencemaran debu batu bara di sepanjang pantai di sekitar pabrik milik PT. WHW
isnis mempunyai kekuatan B untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, termasuk membawa dampak positif pada para pekerja, masyarakat, stakeholders, dan lingkungan. Salah satunya di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai provinsi yang memiliki luas 146.807 km2 atau 7.53 dari% dari luas Indonesia, Kalimantan Barat memiliki lahan yang cukup potensial di bidang perkebunan atau komoditi lain, seperti kelapa sawit, karet, dan aneka tanaman lain.1 Berdasarkan laporan tahunan 2022 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, realisasi luas komoditi kelapa sawit hingga tahun 2021 paling tinggi mencapai 2.727.432 hektar yang didominasi perkebunan besar mencapai 1.468.421 hektar. Struktur ekomoni Kalimantan Barat tahun 2023 didominasi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,80 persen.² Artinya, banyaknya
perusahaan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Barat mempunyai peran penting dalam memberikan lapangan pekerjaan di provinsi ini. Selain perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan dan penggalian di Kalimantan Barat menyumbang 2,43 % pendapatan daerah. Kalimantan Barat menjadi salah satu penyumbang daerah pertambangan bauksit terbesar di Indonesia.³ Namun, keuntungan yang didapat bagi Kalimantan Barat tidak sebanding dengan maraknya konflik antara perusahaan dengan masyarakat dan juga para pekerja serta pencemaran lingkungan.
Berdasarkan aduan yang masuk ke Komnas HAM Perwakilan Barat tahun 2023, peringkat pertama pihak yang diadukan adalah perusahaan dengan total 13, baik perusahaan kelapa sawit, maupun juga perusahaan smelter pertambangan. Isu tersebut berkaitan dengan isu agraria, ketenagakerjaan, hingga lingkungan.
Kasus sengketa lahan masih sering ditemui di Kalimantan Barat, mulai dari tumpang tindih lahan, penyerobotan lahan, dan lain-lain, juga permasalahan ketenagakerjaan terkait tidak dibayarkannya hak-hak para perkerja. Atas hal tersebut, Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat menindaklanjuti melalui pengaduan dan fungsi pemantauan sesuai mandat pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Salah satunya, kasus sengketa lahan di Kabupaten Sambas antara pengadu dengan PT. Sarana Esa Cita. Pengadu tersebut memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Pernyataan Tanah (SPT), namun sejak tahun 2012 di atas tanah tersebut ditanami kelapa sawit oleh pihak perusahaan dan telah ber-Hak Guna Usaha (HGU). Pengadu masih memegang bukti sah atas kepemilikan tanah, namun perusahaan bisa memiliki HGU. Penerbitan HGU dapat dikatakan tidak clean and clear.
Kasus lain di sektor smelter hak atas pertambangan adalah proses lingkungan terkait aktivitas
Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat melakukan pemantauan guna meminta informasi tambahan ke pengadu di Kabupaten Sambas
produksi PT. Well Harvert Winning (PT. WHW) di Kabupaten Ketapang. Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat menindaklanjuti aduan yang dilaporkan masyarakat Dusun Sungai Tengar yang lokasi perkampungannya berjarak kurang lebih 500-700 meter dari pabrik. Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat menemukan adanya dugaan pencemaran udara dan gangguan kesehatan yang dirasakan masyarakat Dusun Sungai Tengar, termasuk juga dugaan pencemaran lingkungan dengan ditemukannya dugaan debu batu bara di sepanjang pantai sekitar pabrik. Pihak perusahaan menampik temuan dengan menjelaskan bahwa Agustus 2023 telah dilakukan pengujian oleh Tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang dengan hasil uji udara masih di bawah ambang batas standar baku mutu.
Banyaknya kasus serupa yang diadukan ke Komnas HAM menandakan negara dan perusahaan masih abai dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM. Sudah semestinya hal ini membuka mata para khalayak bahwa bisnis dan HAM tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan tiga pilar utama The United Nation Guiding Principles on Business and
Human Rights yaitu, kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, dan akses terhadap pemulihan. Instrumen internasional lain adalah The Corporate Responsibility to Respect Human Rights yang diterbitkan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) terkait tanggung jawab perusahaan atau korporasi untuk menghormati hak asasi manusia dan mendukung proses implementasi dari United Nation Guiding Principle on Business and Humans Rights (UNGP).
Tahun 2023 kemarin, melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM [Stranas BHAM], di mana kebijakan ini diharapkan menjadi acuan tidak hanya bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, namun juga pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dengan memperhatikan perlindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM. Komnas HAM Rl juga telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (SNP Bisnis dan HAM) untuk mengatur tanggung jawab stakeholder untuk melindungi HAM dan diharapkan menjadi rujukan dalam menjalankan bisnis mengingat banyaknya kasus aduan yang masuk.
Salah satu upaya nyata yang dapat dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dan atau komitmen baik kepada masyarakat, lingkungan, maupun stakeholders lain adalah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kegiatan CSR mencakup banyak aspek mulai dari ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Mulai dari memberikan modal kepada kelompok masyarakat, merekrut pekerja dari masyarakat di sekitar lokasi usaha, menjadi sponsor dalam kegiatan Pendidikan, hingga melalui program konservasi.
HAM Perwakilan Komnas Kalimantan Barat memiliki peran penting dalam mendorong pemerintah daerah maupun perusahaan untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM sesuai mandat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan juga merujuk pada instrumen internasional dan instrumen nasional. Kolaborasi stakeholder juga diperlukan untuk meminimalisir keberulangan pelanggaran HAM yang dapat dilakukan negara maupun korporasi.
Penulis : Lita Anggareni Editor : Louvikar Alfan Cahasta
1 https://disbunnak.kalbarprov.go.id/halaman-web/ laporan-tahunan/(diakses pada tanggal 16 Maret 2024)
2 Robby Maulana, S.Kom. M.E., "Ekonomi Kalimantan Barat Pada Tahun 2023 Tumbuh Sebesar 4,46 Persen (C-To-C)" https://kalbarprov. go.id/berita/ekonomi-kalimantan-barat-padatahun-2023-tumbuh-sebesar-446-persen-c-to-c. html (diakses pada tanggal 16 Maret 2024)
3 Ridho Ikhsanul Febri dan Sisi Amalia, "Kontribusi Pendapatan Sektor Pertambangan Bagi Provinsi Kalimantan Barat" Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam, VoL 1, 2023, ISSN 3026-2488. https://feb.untan. ac.id/wp-content/uploads/2023/11/63.pdf (diakses pada tanggal 17 Maret 2024)
Dugaan Pelanggaran HAM atas Aktivitas Pertambangan PT Keinz Ventura
Lokasi sisa material banjir bandang di dusun IV di Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara.
omnas HAM Perwakilan K Sulawesi Tengah menindak lanjuti pengaduan dari Asosiasi Untuk Transformasi Sosial (ANSOS) Sulawesi Tengah terhadap Perusahaan pertambangan nikel, PT. Keinz Ventura. Pegaduan yang dilakukan terkait adanya aktivitas perusahaan pertambangan nikel tersebut di Dusun IV Desa Molino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. ANSOS menyebutkan bahwa situasi dan kondisi lingkungan masih asri sebelum kehadiran PT. Keinz Ventura. Masyarakat yang bertempat tinggal dibantaran sungai dan warga yang berdomisili di Jalan Trans Sulawesi Dusun lV juga tidak merasa khawatir adanya banjir apabila hujan mengguyur dengan deras.
Namun, sejak perusahaan pertambangan tersebut beroperasi di gunung yang berdekatan dengan sungai, terindikasi adanya ancaman keselamatan bagi warga yang ada di wilayah tersebut, khususnya di daerah penyangga dan dibantaran sungai
dusun IV, Desa Molino.
Pada tahun 2019 perusahaan mulai beroperasi dengan melakukan lahan. Setelah pembukaan itu, perlahan dampak lingkungan dan bencana alam mulai dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat yang hidup di bantaran sungai selalu dihantui dengan datangnya banjir disertai lumpur dan kayu gelondongan yang membahayakan mereka.
Pada 17 Desember 2023 terjadi banjir lumpur disertai kayu gelondongan di sungai dusun IV yang melintasi bahu jalan trans sulawesi Desa Molino. Hal tersebut menyebabkan kemacetan kendaraan yang hendak melintas karena arus banjir lumpur begitu deras. Pada 24 Desember 2023, banjir lumpur kembali terjadi bahkan semakin meluas hingga ke areal pekarangan belakang rumah warga dan mengakibatkan matinya tanaman warga.
Terdapat salah satu warga dusun atas nama Jafar yang menjadi
korban terjangan banjir, rumahnya terendam lumpur dan material batu yang mengakibatkan rumah bagian bawahnya tidak bisa lagi ditempati. Tidak hanya itu, warga lainnya atas nama Suriadi juga menjadi korban terjangan banjir. Rumah beserta tanamanya di kebun rusak karena rendaman lumpur.
Menindaklanjuti pengaduan dari Asosiasi Untuk Transformasi Sosial [ANSOS) Sulawesi Tengah tersebut, Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, pada 29 Januari sampai dengan 1 Februari 2024, melakukan pemantauan/ investigasi langsung di Dusun IV Desa Molino. Tim Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah melakukan kunjungan ke rumah warga guna mendapatkan informasi dan keterangan terkait aktivitas pertambangan PT. Keinz Ventura dan dampak yang dirasakan oleh warga. Bergerak sebagai tim Pemantau adalah Subkoordinator Penegakan HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Hidar, SH., Pemantau Aktifitas HAM, Ahmad, SH., dan Analis Pelanggaran
Subkoordiator Penegakan HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Hidar, SH., beserta Tim saat permintaan keterangan dengan Manager Eksternal PT. Keinz Ventura di Desa Malino, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa, 30 Januari 2024.
HAM, Indra Facrozi, SH.
Selain melakukan investigasi/ pemantauan langsung kepada warga yang terdampak, Tim Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah juga mengadakan kunjungan ke Kantor Operasional PT. Keinz Ventura, guna meminta keterangan terkait aduan yang disampaikan oleh warga. Tim diterima langsung oleh Manager Eksternal dan bagian Kehumasan PT. Keinz Ventura. Dari keterangan yang disampaikan Manager Eksternal PT. Keinz Ventura, benar telah terjadi banjir lumpur disertai kayu gelondongan.
PT. Keinz Ventura sudah melakukan upaya untuk me-normalisasi sungai yang terkena dampak dari banjir bandang, salah satunya upaya perluasan fungsi sungai yang diperuntukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan yang akan berdampak pada lingkungan sekitar bantaran sungai. Tak hanya itu, perusahaan juga bersedia mengganti rugi kerusakan pada bangunan dan merelokasi rumah warda yang terdampak, dengan catatan pemilik rumah terdampak memiliki alas hak tanah yang sah secara hukum dan diakui oleh negara.
Berdasarkantemuanyangdiperoleh dilapangan, Tim menyimpulkan adanya indikasi kelalaian aktivitas pada
yang dilakukan PT. Keinz Ventura yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Hal ini tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang dimilikinya, sesuai Pasal 82 B ayat (3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Lebih lanjut, HAM Komnas Perwakilan SulawesiTengah mendesak agar PT. Keinz Ventura melakukan analisis secara kompherensif terhadap kerusakan dan kerugian yang terjadi pada warga terdampak akibat dari banjir bandang kiriman yang berasal dari material sisa galian tambang serta merelokasi beberapa rumah warga yang rusak berat dipinggiran sungai.
Lebih dari itu, negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga cenderung melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga, pemerintah seharusnya mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam suatu wilayah dan/ pembangunan
atau kebijakan, rencana, dan/atau program sebagaimana Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:
"Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup."
Pemerintah juga sudah semestinya bertanggungjawab atas peristiwa yang dialami oleh warga, termasuk dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang berdampak pada warga atau pengadu dengan melakukan audit lingkungan hidup secara komprehensif sebagaimana mandat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penulis : Nurliyanti Ritiana L.
Editor : Louvikar Alfan Cahasta
Komnas HAM Perwakilan Maluku Pantau Penuh Rangkaian Pemilu
Tim Pemantauan Pemilu Komnas HAM Provinsi Maluku melakukan pemantauan langsung di TPS Kecamatan Elpaputih, wilayah tapal batas Maluku Tengah-Seram Bagian Barat (14/02/2024)
elaksanaan pemilihan umum P atau sering disingkat pemilu, merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Namun seringkali ditemui berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penyimpangan tersebut dilakukan baik oleh penyelenggara maupun pihakpihak yang terlibat kontestasi dalam pemilu.
Padahal, pemilu yang demokratis adalah prasyarat penting dan mendasar dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Sehingga Komnas HAM menilai perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu agar tetap berjalan secara jujur, adil, dan demokratis.
Komnas HAM Provinsi Maluku sendiri sangat concern terhadap suksesnya pelaksanaan pemilu mengingat pemilu tidak sekedar memberi legitimasi bagi kekuasaan politik, melainkan mekanisme terpenting untuk pelaksanaan hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia dan
pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi rangkaian kegiatan pemantauan pemilu yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku, mulai dari memantau pra pemilu, pelaksanaan pemilu, dan pasca pemilu di Provinsi Maluku.
Pemantauan pra-pemilu bertujuan untuk menggali informasi terkait persiapan penyelenggara pemilu dan potensi-potensi pelanggaran hak warga negara dalam pelaksanaan pemilu nanti. Komnas HAM Provinsi Maluku memantau kesiapan pemilu di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Selain itu, Komnas HAM Provinsi Maluku juga bertandang ke kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku.
Komnas HAM Provinsi Maluku berkoordinasi dengan pihak kepolisian sebagai penanggung jawab keamanan pada pelaksanaan pemilu guna mengidentifikasi daerah-daerah rawan dan persiapan keamanan yang sudah dilakukan.
Berdasarkan pemantauan tersebut, Komnas HAM Provinsi Maluku melihat pada dasarnya persiapan pemilu yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara tidak mengalami banyak permasalahan yang berarti. Namun demikian, terdapat kekhawatiran terkait dengan distribusi logistik mengingat kondisi geografis Maluku yang lebih dari 90% wilayahnya adalah lautan dan terdiri dari 300 lebih pulau besar, sedang, dan kecil.
"Kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau kecil menyebabkan penyaluran logistik untuk keperluan pemilu menjadi sulit. Apalagi pada saat menjelang pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024, angin yang berhembus adalah angin barat, sehingga menyebabkan ombak tinggi di lautan. Padahal penyaluran logistik itu harus melewati lautan untuk mencapai beberapa pulau terpencil," ujar Anselmus menirukan penjelasan KPU.
Selain itu, terdapat beberapa permasalahan lain seperti adanya warga desa Kataloka di Kecamatan Pulau Gorong, Kabupaten Seram Bagian Timur yang berjumlah lebih dari 150 orang tidak masuk dalam DPT.
"Temuan-temuan tersebut sudah kita sampaikan ke pihak KPU untuk segera ditindaklanjuti," lanjut Anselmus.
Lebih lanjut, Komnas HAM Provinsi Maluku melakukan pemantauan lapangan saat pelaksanaan pemilu pada tanggal 12-15 Februari 2024 di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat, tepatnya di Kecamatan Elpaputih dan wilayah Tanjung Sial. Pemantauan ini dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dalam upaya deteksi dini terjadinya konflik yang diakibatkan oleh pemilu 2024.
Tim pemantauan pemilu Komnas HAM Provinsi Maluku melakukan pemantauan langsung di TPS Tanjung Sial, dimana tidak seorangpun pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS tersebut melakukan pencoblosan (14/02/2024)
Anselmus menyampaikan bahwa pemilihan kedua kabupaten tersebut rawan dikarenakan adanya sejarah konflik yang diakibatkan pemilu pada tahun-tahun sebelumnya.
"Ada masalah tapal batas antara kedua kabupaten yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya, sehingga dikhawatirkan menjadi akan menjadi pemicu konflik pada pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 ini. Hal ini dikarenakan masih ada penduduk di desa-desa perbatasan yang masih ingin memilih di wilayah yang diluar administrasi desanya. Misalnya sebagian penduduk yang secara administrasi berada di Kabupaten Maluku Tengah justru ingin memberikan suaranya di Kabupaten Seram Bagian Barat, begitu pula sebaliknya," jelas Anselmus.
Saat pemantauan pelaksanaan pemilu, Komnas HAM Provinsi Maluku menemukan adanya warga Desa Elpaputih yang secara administrasi berada di Seram Bagian Barat tidak ikut melakukan pencoblosan pada pemilu 2024.
"Ketika pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat, desa mereka secara administratif masuk dalam Kabupaten Seram Bagian Barat, tetapi mereka sendiri masih ingin menjadi warga Kabupaten Maluku Tengah, sehingga membuat KTP Maluku Tengah. Akan tetapi, ketika pemilu kemarin, mereka mendapat undangan TPS Seram Bagian Barat," jelas Anselmus.
Sedangkan di wilayah Tanjung Sial, warga di sana tidak ada yang melakukan pencoblosan karena khawatir terjadi konflik apabila mereka mencoblos. Pasalnya, meskipun secara administratif wilayah tersebut masuk
dalam Kabupaten Seram Bagian Barat, namun secara adat, wilayah mereka masuk dalam Kabupaten Maluku Tengah.
"Untuk Tanjung Sial ini masalahnya memang pelik, jika tidak ditangani secara tepat, bisa menyebabkan pecahnya konflik. Jadi dusun-dusun di Tanjung Sial itu meskipun berada dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, tapi desa induknya berada di Maluku Tengah. Warga di desa induk tidak terima jika warga dusun di Tanjung Sial mencoblos sebagai warga Seram Bagian Barat, karena berarti secara tidak langsung, dusun-dusun di Tanjung Sial tidak lagi berada di bawah desa induk mereka yang berada di Maluku Tengah," jelas Anselmus.
Diseminasi SNP Nomor 12 Tentang HAM dan Kelompok Rentan Dalam Pemilu
Selain melakukan pemantauan, Komnas HAM Provinsi Maluku juga melaksanakan kegiatan Diseminasi SNP Nomor 12 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kelompok Rentan Dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan tersebut dilaksanakan segera setelah Komnas HAM Provinsi Maluku selesai
melakukan pemantauan pelaksanaan pemilu. Diseminasi dilakukan di Hotel Grand Villia, Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 7 Maret 2024.
"Tujuan kami melaksanakan diseminasi ini selain untuk mensosialisasikan SNP, juga bertujuan untuk menyampaikan temuan-temuan Komnas HAM serta mendiskusikan realita pelaksanaan pemilu di berbagai wilayah di Maluku," ungkap Anselmus.
Rencananya, hasil dari diskusi tersebut juga akan dituliskan dalam laporan pemantauan sebagai masukkan-masukkan terkait dengan pelaksanaan pemilu di Maluku. Karena itu, selain mengundang institusiinstitusi negara, Komnas HAM Provinsi Maluku juga mengundang pihak pers, NGO, dan penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu.
"Diharapkan, pemantauan dan diseminasi yang dilakukan oleh Komnas HAM Provinsi Maluku ini dapat menghasilkan masukkan dan rekomendasi yang tepat bagi pelaksanaan pemilu dan pilkada di Provinsi Maluku ke depannya," pungkas Anselmus.
Penulis : Rudy Kurniawan
Komnas HAM Perwakilan Papua Melakukan Pra Mediasi atas Tanah Sengketa di Entrop, Kota Jayapura
Pra mediasi yang dihadiri Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Melchior Weruin, Muhamad Herdika, Christine Mansawan dan Rendy Hallatu, serta pihak Yayasan Shalom Centre Papua dan CV. Bintang Mas., yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, pada 5 Maret 2024.
omnas HAM Perwakilan Papua K menerima pengaduan dari LBH Papua sebagai kuasa dari Yayasan Shalom Centre Papua pada 20 November 2023, pengaduan ini terkait sengketa tanah seluas 6 M2 dengan CV. Bintang Mas Jayapura yang terletak di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
Pada tahun 2004 Pemerintah Kota Jayapura memfasilitasi pimpinan yayasan Shalom Center Papua, dan pimpinan perusahaan CV. Bintang Mas untuk melakukan kesepakatan atas pemanfaatan tanah milik CV. Bintang Mas yang terletak di Kelurahan Entrop. Pemanfaatan tanah ini direncanakanuntukmembangun Sekolah guna menjawab tuntutan masyarakatterkaitketersediaan sarana pendidikan di Kota Jayapura dan juga Gereja. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa yayasan akan menggunakan lahan sesuai kebutuhan, yakni seluas 12 M2 yang
kemudian diberi tanda berupa patok.
Dalam perkembangannya, pada medio 2010 hingga 2012 pihak yayasan membangun secara permanen bangunan Sekolah Anak Hebat Papua yang terdiri atas TK, SD dan juga Gereja. Selain itu, pihak yayasan memperluas dengan menambah fasilitas yang lain yaitu lapangan upacara, kantin, rumah guru dan Asrama bagi siswa.
Di tahun 2021, pihak perusahaan CV. Bintang Mas meminta yayasan untuk mengosongkan tanah seluas 6 M2 karena perusahaan berencana akan menjual lahan tersebut kepada pihak lain. Menurut keterangan pihak perusahaan hanya memberi lahan seluas 858 M2 kepada yayasan sesuai sertifikat yang diterbitkan perusahaan di tahun 2001 bukan seluas 12 M2 seperti dalam kesepakatan awal.
Pihak yayasan sejak tahun 2021- 2023 telah mengupayakan penyelesaian
dengan membangun komunikasi dan negosiasi dengan perusahaan akan tetapi tidak direspon baik oleh pihak perusahaan. Perusahaan sebaliknya melaporkan yayasan ke Polres Kota Jayapura, dan diselesaikan melalui mediasi di mana perusahaan tetap konsisten meminta yayasan untuk mengosongkan lahan seluas 12 M2 yang diatasnya berdiri Sekolah.
Karena terkesan keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan, yayasan meminta atensi Pemerintah Kota Jayapura. Selanjutnya, pada 24 Juli 2023 dilakukan pertemuan mediasi yang dihadiri oleh Walikota Jayapura yang diwakili Asisten I Pemerintah Kota Jayapura, Kepala ATR BPN Kota Jayapura, dan Muspida Kota Jayapura.
Pertemuan ini menyepakati bahwa pihak perusahaan mempersilahkan yayasan untuk menjalankan aktivitas persekolahan diatas lahan seluas 12
M2 selama dua tahun atau selama tahun 2023 - 2025 dan selanjutnya harus mengosongkan lahan tersebut. Namun, sebelum jangka waktu yang ditentukan berakhir, pada tanggal 15 November 2023 pihak perusahaan mendatangi pihak Sekolah Anak Hebat Papua meminta untuk segera mengosongkan serta membongkar semua bangunan diatas lahan seluas 12 M2.
Berdasarkan pengaduan yang telah dilaporkan yayasan, Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan pemantauan dengan meminta keterangan pengadu dan pihak teradu. Selanjutnya, tim melanjutkan melakukan mediasi yang bertempat di Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua. Mediasi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2024, dan dilanjutkan pada 4 Maret 2024 dan nyatanya juga tidak mencapai kesepakatan antara kedua pihak.
Selanjutnya, mediasi ketiga dilakukan dengan dihadiri oleh perwakilan Pihak pengadu dan dari Pihak Teradu. Pertemuan ini memperoleh kesepakatan bahwa kedua pihak akan menyelesaikan secara damai dengan menghormati hak asasi manusia, terutama hak atas pendidikan anak - anak yang bersekolah di Sekolah Anak Hebat Papua. Adapun poin - poin kesepakatan dari hasil mediasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara No.53/ TL.Pengaduan 3.5.6/ III/ 2024 tanggal 5 Maret 2024, yaitu :
1. Bahwa Pihak Sekolah Anak Hebat Papua dengan penuh kesadaran mengakui bahwa sebagian tanah yang berbatasan langsung dengan gedung Sekolah Anak Hebat Papua yang selama ini digunakan sebagai lapangan upacara, kantin sekolah, gudang sekolah, dan tempat tinggal para guru merupakan tanah milik CV. Bintang Mas.
2. Bahwa Pihak CV. Bintang Mas mendukung penuh keberadaan Sekolah Anak Hebat Papua untuk menyelenggarakan persekolahan dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan HAM. Upaya pengosongan sebagian lahan milik CV. Bintang Mas yang selama ini digunakan Pihak Sekolah Anak Hebat Papua untuk menunjang kebutuhan pendidikan tidak bermaksud untuk mengganggu atau menghalangiatau membatasi akses pemenuhan hak atas pendidikan namun semata-mata sebagai upaya mempertahankan hak milik yang juga merupakan bagian dari pemenuhan HAM. Penggunaan tanah atau lahan untuk pembangunan fasilitas persekolahan harus dilakukan sesuai aturan perundangundangan;
3. Bahwa demi menunjang keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan dan mempertimbangkan sumber daya serta manfaat di masa depan, Pihak Sekolah Anak Hebat Papua mengajukan permintaan sewa atas sebagian lahan milik CV. Bintang Mas yang selama ini digunakan sebagai lapangan upacara, kantin sekolah, gudang sekolah, dan tempat tinggal para guru dengan opsi akan mengupayakan pembelian tanah tersebut pada waktu tertentu;
4. Bahwa sebagai bentuk dukungan atas penyelenggaraan pendidikan, Pihak CV. Bintang Mas menyatakan setuju atas permintaan sewa tersebut dengan opsi pembelian pada waktu tertentu oleh Pihak Sekolah Anak Hebat Papua. Selain itu Pihak CV. Bintang Mas mengajukan permintaan kepada Pihak Sekolah Anak Hebat Papua bahwa bangunan sekolah yang menonjol keluar agar diluruskan
sesuai pagar yang sudah ada, dan apabila ada pihak lain yang akan membeli tanah atau lahan tersebut maka Pihak Sekolah Anak Hebat Papua dengan sukarela akan mengosongkan lahan tersebut dan menyerahkan kepada pihak CV. Bintang Mas;
5. Bahwa kedua belah pihak bersepakat mengenai harga sewa sebagian tanah tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dengan ketentuan pembayaran dilakukan setiap tanggal empat (4) pada hari kerja dalam bulan berjalan dapat disetor langsung ke rekening maupun diantar langsung ke kantor CV. Bintang Mas dan berlaku mulai bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat;
6. Bahwa opsi pembelian pada waktu tertentu atas sebagian maupun seluruhnya atas tanah milik CV. Bintang Mas tersebut yang luasnya diperkirakan 6.000 meter persegi dengan harga yang disepakati adalah Rp. 7.000.000 per meter, namun apabila terjadi perubahan nilai tukar rupiah terhadap dollar, maka dilakukan musyawarah kembali antara kedua belah pihak untuk menentukan harga jual sesuai kesepakatan bersama;
7. Bahwa apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, Komnas HAM Perwakilan Papua meminta kepada para pihak agar tetap komunikasi membangun yang baik dan efektif dengan mengedepankan penyelesaian permasalahan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
Penulis: Johana Tukayo
Editor : Annisa Radhia Muhidha
Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat: Peluang Demokrasi yang Sesungguhnya
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dalam kegiatan Komnas HAM Goes to Campus Pengenalan Kelembagaan: Diskusi Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Kampus Universitas Lampung, 27 Februari 2024.
ebebasan berekspresi dan K berpendapat dijamin di dalam undang-undang nasional, antara lain di dalam UUD RI 1945, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU No. 14 Tahun 2009 tentang keterbukaan informasi publik.
Namun pelaksanaannya, kebebasan berekspresi dan berpendapat masih mendapatkanhambatan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (Januari 2021-Desember 2023) Komnas HAM menerima 48 pengaduan terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sementara itu, hingga Februari 2024 Komnas HAM menerima 3 aduan terkait isu yang sama. Adapun pihak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah Polri dan lembaga pendidikan. Pengaduan tersebut berkaitan dengan kasus ekspresi politik, diskusi ilmiah, karya jurnalistik, kesaksian di pengadilan, kritik kebijakan, penyampaian pendapat di muka umum
dan penyebaran informasi.
Pelaksanaan kebebasan berekspresi yang baik adalah yang tetap memperhatikan hal hal sebagai berikut yaitu: (1). menghormati hak atau nama baik orang lain (2). melindungi keamanan nasional [3]. melindungi ketertiban umum (4). melindungi kesehatan atau moral umum (5). melindungi keselamatan publik dan (6). melindungi hak dan kebebasan orang lain. Pembatasan ini pada dasarnya telah diatur di dalam Pasal 19 ayat [3] Kovenan Internasional Hak Sipil Politik yang telah diundangkan di dalam UU No. 12 Tahun 2005. "Hak kebebasan berekspresi yang dilaksanakan tidak boleh mengandung unsur-unsur ajakan genosida, hasutan kebencian untuk propaganda perang, mendiskriminasi, menyerang. Sementara itu kebebasan ekspresi yang harus dilindungi antara lain adalah kritik damai, berbeda pendapat, berita, ekspresi seni, ekspresi simbolis", demikian ditegaskan oleh Atnike Nova Sigiro.
Di kalangan muda, khususnya mahasiswa, pemahaman tentang hak kebebasan berekspresi dan berpendapat memerlukan adanya pemahaman yang utuh. Bagi mahasiswa,kebebasan
berekspresi yang sering dijumpai terkait kasus-kasus pembatasan kebebasan dalam berorganisasi kampus, ancaman terhadap berita-berita yang sudah dimuat oleh mahasiswa, mengemukakan pendapat di media sosial, demonstrasi mahasiswa dan kebebasan akademik. Kebebasanberekspresidikalanganmuda seyogyanya tetap dapat dilaksanakan, apalagi di lingkungan akademik (kampus). kebebasan Sepanjang berekspresi tersebut dilakukan dengan memperhatikan rambu-rambu yang ada serta prinsip kehati-hatian, agar tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan.
Pada dasarnya, adanya kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentukbuktiberjalannyasistem pemerintahan yang berdaulat serta demokrasi yang sesungguhnya. Sebagai negara yang berdaulat kita harus mampu menanamkan betapa pentingnya jaminan atas kebebasan berpendapat tersebut.Ketidakmampuanuntuk mengemukakan pendapat merupakan tanda bahwa kita berada di dalam situasi yang sama seperti di abad kegelapan.
Penulis : Sasanti Amisani Editor : Hari Reswanto
Wakil Ketua Eksternal, Abdul Haris Semendawai dalam kegiatan Komnas HAM Goes to Campus, Pengenalan Kelembagaan : diskusi Kebebasan Berpendapat dan dan Berekspresi di Universitas Nusa Cendana Kupang, 5 Maret 2024.
Upaya Mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Komnas HAM
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, Wakil Ketua Bidang Internal Pramono Ubaid Tanthowi, Sekretaris Jenderal Komnas HAM Henry Silka Innah dan Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan serta Tim Pemeriksa BPK RI saat menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Komnas HAM Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan di Kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta, (20/02/2024)
omnas HAM sebagai lembaga K mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya menjadi salah satu entitas pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Laporan Keuangan (LK) Komnas HAM merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disusun oleh Komnas HAM berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pada 2024, BPK RI kembali melakukan pemeriksaan atas LK Komnas HAM, yang diawali dengan kegiatan Grand Entry Meeting yang telah dilaksanakan pada 18 Januari 2024 di Auditorium BPK RI dan dihadiri oleh Pimpinan 10 (sepuluh) Kementerian/ Lembaga dan Auditorat Keuangan Negara I BPK RI.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana dalam Grand Entry Meeting menyampaikan bahwa arti penting opini WTP antara lain meningkatkan kepercayaan publik atas kredibilitas dan keandalan informasi yangdisajikan dalam Laporan Keuangan, meningkatkan rating dan citra positif pada stakeholder, sebagai
pertimbangan pemberian insentif dan remunerasi; dan merupakan cerminan atas tata kelola keuangan yang baik.
Kegiatan dilanjutkan dengan entry meeting antara Komnas HAM, Komnas Perempuan dan BPK RI pada 20 Februari 2024 di Kantor Komnas HAM. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dalam entry meeting menyampaikan bahwa pada 2023 lalu Komnas HAM meraih opini WTP dari BPK RI atas pemeriksaan LK Komnas HAM TA 2022.
"Itu artinya selama 5 tahun berturut-turut Komnas HAM berhasil mempertahankan opini WTP terhitung sejak tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022. Saya yakin hasil tersebut tidak lepas dari kinerja kawan-kawan BPK yang selama ini senantiasa memberikan pendampingan, masukan dan rekomendasi untuk peningkatan pengelolaan administrasi keuangan yang lebih baik bagi Komnas HAM," kata Atnike Nova Sigiro.
Atnike juga menyampaikan harapan untuk tahun 2024 ini, yaitu agar Komnas HAM dapat meraih Opini yang sama seperti sebelumnya. "Untuk itu, kami beserta jajaran kesetjenan Komnas HAM dan Komnas Perempuan akan mendukung dan membantu
seoptimal mungkin, baik berupa dokumen-dokumen terkait maupun berupa keterangan-keterangan lain yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa," lanjut Atnike.
Rangkaian kegiatan pemeriksaan LK Komnas HAM oleh BPK RI dijadwalkan selesai hingga Juni 2024 meliputi pelaksanaan pemeriksaan, exit meeting, tripartit asersi final dan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan [LHP].
Dalam rangka mengawal opini atas LK Komnas HAM tersebut, Unit Pengawasan Internal di bawah Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal melakukan berbagai aktivitas penjaminan mutu antara lain reviu laporan keuangan periode triwulanan, semesteran dan tahunan. Audit ketaatan, reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), reviu revisi anggaran, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian Negara serta menjadi liaison officer antara BPK dengan Unit Kerja/ pihak terkait selama berlangsungnya proses pemeriksaan BPK.
Penulis : Lidiya
Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Sosial Dasar (PSD)
Nilai Indeks Desa Membangun Tahun 2023
Hajbudin Hekmatiar Penyuluh Sosial Komnas HAM
0,9000 0,7000 0,8000 0,5000 0,6000 0,3000 0,4000 G,00 00 BALI KEPULAUAN RIAU JAMIBI LAMPUNG BENGKULU BANTEN ACEH MALUKU PAPUA PAPUA DAERAH ISTIMEWA.. JAWA TIMUR A AT KALIMANTAN BARAT NUSA TENGGARA KALIMANTAN TIMUR SUMATERA BARAT SULAWESI UTARA KALIMANTAN GORONTALO JAWA TENGAH SULAWESI SELATAN KEPULAUAN RIAU KALIMANTAN SULAWESI TENGAH SUMATERA SELATAN KALIMANTAN UTARA SULAWESI TENGGARA SULAWESI BARAT SUMATERA UTARA MALUKU UTARA PAPUA BARAT AP ETAN PAPUA TENGAH NILAI RATA-RATA IDM PROV 2023 Mandiri - Maju Berkembang
Gambar 1.1 Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2023*
etiap manusia memiliki S kesamaan hak dalam memperoleh pelayanan yang baik dari negara. Sesuai dengan amanat Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28 bahwa setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Kemudian pada pasal 34 ayat 3 Undang - Undang Dasar menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak yang juga diperkuat pada pasal 28H ayat 1 yang mengamanatkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Kewajiban pemerintah dalam memberikan hak pelayanan sosial dasar diatur lebih terperinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam regulasi tersebut, pemerintah wajib memberikan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan sosial. 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Regulasi ini sejalan dengan filosofi hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi baik oleh negara, hukum dan semua orang. Hal ini selaras pula dengan Deklarasi Universal HAM seperti kesetaraan, tanpa diskriminasi, hak untuk memperoleh jaminan sosial serta hak untuk memperoleh Pendidikan yang layak ².
Mandatory Spending serta Kondisi Pelayanan Sosial Dasar di Indonesia
Indonesia, sebagai sebuah negara yang baru dinobatkan sebagai negara maju³, telah melakukan Mandatory Spending untuk berbagai bidang seperti anggaran pendidikan, kesehatan dan sosial. Indonesia sempat mengesahkan Mandatory Spending untuk bidang kesehatan minimal 5% untuk APBN dan 10% untuk APBD, meskipun secara lebih luas WH0 mematok minimal 15% anggaran atau 5% dari PDB negara untuk mandatory spending di bidang kesehatan. Pada bidang pendidikan, Indonesia telah menganggarkan 20%. Namun tampaknya isu pelayanan dasar masih menjadi perhatian serius terutama pada aspek pemerataan dan 2 Poin Poin Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 3 Dikutip dari https://indonesiabaik.id/infografis/ indonesia-jadi-negara-maju (Diakses pada 13 Maret 2024)
keterjangkauan. Kondisi ini dapat terlihat dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Kemendesa PDTT dalam melakukan stratifikasi desa - desa di Indonesia. Indeks Desa Membangun melihat bagaimana berbagai pelayanan dasar seperti ekonomi, sosial dan lingkungan hadir di level desa. IDM menstratifikasi desa berdasarkan kategori Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Semakin tinggi strata IDM maka pelayanan dasar kepada masyarakat dinilai semakin baik.
Pada Tahun 2023, baru dua provinsi yang memiliki nilai Indeks Mandiri [5,56%), Maju 16 Provinsi (44.44%], Berkembang 13 Provinsi [36,11%], Tertinggal 2 Provinsi (5,56%), dan Sangat Tertinggal 3 Provinsi (8,33%). Secara spesifik bahwa daerah dengan Indeks terendah berada di wilayah Indonesia Timur tepatnya di wilayah Papua. Sedangkanwilayah yang memiliki Indeks Mandiri berada di Provinsi Bali dan Yogyakarta yang menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia. Dari data tersebut, kita bisa melihat bagaimana kualitas pelayanan sosial dasar kepada masyarakat masih belum merata dan menjadi perhatian bersama.
Lebih spesifik kita bisa melihat data fasilitas kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Fasilitas kesehatan di Indonesia dikenal dengan beragam tingkatan dari mulai Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) hingga Rumah Sakit. Jumlah Puskesmas di Indonesia pada Tahun 2022 adalah 10.374 Puskesmas.Secararasiosatukecamatan satu Puskesmas secara nasional mungkin telah terpenuhi, namun perlu pula diperhatikan distribusinya di setiap kecamatan. Data menunjukan bahwa di wilayah Papua masih memiliki hambatan terkait rasio jumlah puskesmas per kecamatan dengan skor masih dibawa 1 (0,8 dan 0,7) 5. Sementara pada sektor pendidikan, Data BPS Tahun 2022 menunjukan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia sebagian besar masih SMP dan dibawah SMP (72.70%). Sementara jumlah fasilitas pendidikan khususnya di wilayah Timur Indonesia berdasarkan data BPS Tahun 2022, terdapat 5.155 unit fasilitas SD & SMP atau hanya sebesar 1,67% dari jumlah fasilitas pendidikan dasar di Indonesia. Kondisi - kondisi tersebut di atas menjadi perhatian bersama khususnya bagi pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan akses pelayanan dasar yang terbaik kepada masyarakat khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan.
4 Dokumen Peringkat Indeks Desa Membangun, Kementerian Desa PDTT 2023
Peristiwa terkait Pelayanan Sosial Dasar dan Komitmen Pemerintah
Terdapat beberapa kejadian yang sempat viral di media terkait pelayanan sosial dasar khususnya di wilayah timur. Kasus yang diduga kondisi kelaparan di Papua pada Tahun 2023 dimana puluhan orang diduga mati kelaparan di Distrik Amuma, Yahukimo, Papua Pegunungan Tengah atau kasus yang mencuat seperti Pendeta Leo yang membantu proses melahirkan karena ketiadaan puskesmas di salah satu di wilayah Merauke' mempertegas
Tingkat Pendidikan Masyarakat Indonesia 25,00% Tidak Sekolah 20,00% ☑Tidak Tamat SD 15,00% Tamat SD 10,00% Tamat SMP Tamat SMA 5,00% Tamat D1 dan D2 0,00% Tamat D3 Persentase
keadaan wilayah yang masih belum memperoleh akses pemerataan terhadap pelayanan dasar. Pemerintah Indonesia memiliki target dan komitmen dalam mencapai Indonesia Emas Tahun 2045 yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Presiden Jokowi telah memperkenalkan perspektif NAWACITA atau Sembilan Harapan yang pada poin kedua memberikan penegasan membangun dari wilayah perbatasan atau membangun dari desa.
Membangun dari Desa dan Pinggiran
Pergeseran pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan membangun dari wilayah desa atau perbatasan perlu diapresiasi. Pemerintah perlu terus meneguhkan sikap bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas pelayanan dasar yang diberikan negara kepada dirinya. Target - target secara kuantitatif perlu dipertegas dan dipercepat dengan meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) hingga tidak ada lagi desa dengan status tertinggal atau bahkan sangat tertinggal di Tahun - Tahun berikutnya. Selain itu juga perlu dipastikan bahwa rasio ketersediaan puskesmas di tingkat kecamatan dapat terpenuhi secara nyata. Selain itu, hak atas pendidikan (The Rights of Education) merupakan salah satu dari delapan hak inti yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang hak - hak ekonomi, sosial dan budaya 1966 dengan esensi Ketersediaan (Availability), Keterjangkauan (Accessibility), Keterterimaan (Acceptability) dan Kesesuaian (Adaptability).
melakukan Komnas HAM telah
berbagai diskusi dan penelitian terkait perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan pada tahun 2005. Selain itu, Komnas HAM telah merilis Standar Norma dan Pengaturan [SNP] Nomor 4 Tentang Hak Atas Kesehatan pada Tahun 2021. Komnas HAM meyakini bahwa pelayanan dasar merupakan hak yang secara universal perlu diperoleh oleh masyarakat karena setiap manusia terlahir bebas dan sama. Dengan hadirnya kesetaraan akses pelayanan dasar secara menyeluruh, tentu diharapkan dapat memperteguh Indonesia sebagai negara maju dan mencapai target Indonesia Emas pada 2045.
STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 4 TENTANG HAK ATAS KESEHATAN
SNP Nomor 4 Tentang Hak Atas Kesehatan dapat diakses pada laman SistemInformasiPusatSumberDayaHak Asasi Manusia Nasional (Pusdahamnas) https://dataham.komnasham.go.id/home/ data_snp/data_snp?per_page=6 atau dapat melalui Publikasi HAM Berbasis Aplikasi (PUHBA) yang dapat diunduh aplikasinya melalui Play Store atau App Store.
Penulis : Hajbudin Hekmatiar
Editor : Hari Reswanto
5 Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022, Kemenkes 2022
6 https://www.bbc.com/indonesia/articles/ cv207n5y9pdo (Diakses pada Maret 2024) 7 https://cekfakta.tempo.co/fakta/2606/ benar-klaim-ganjar-soal-pendeta-leo-pernah-
membantu-persalinan-seorang-warga-dimerauke-karena-tidak-ada-puskesmas (Diakses pada 13 Maret 2024)
Pendidikan Bebas Kekerasan
Anastasia Tamaro Penyuluh Sosial Komnas HAM
nak merupakan generasi A penerus bangsa yang harus dijamin dan dilindungi hak-haknya. Salah satu hak yang melekat dalam diri anak adalah hak untuk memperoleh Pendidikan. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh Pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.
Untuk mewujudkan pendidikan yang aman bagi anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menyebutkan secara eksplisit bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (pasal 9).
Namun, perwujudan lingkungan pendidikan yang aman masih menemui berbagai hambatan. Komisi
Kekerasan Seksual 487 kasus Kekerasan Fisik/Psikis 236 kasus Perundungan 87 kasus
Sumber: DPR RI, 2024
Perlindungan Anak Indonesia/KPAI (2023] mencatat adanya 810 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkup satuan pendidikan dengan rincian sebagaimana tergambar1.
Kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling sering terjadi di satuan pendidikan. Dilansir dari majalah harian Kompas.com, terdapat 15 murid Sekolah Dasar di Yogyakarta yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh gurunya sendiri².
Hal ini dinilai sangat ironis mengingat tenaga pendidik/guru merupakan wali atau pengasuh alternatif bagi anak yang memiliki kewajiban penuh untuk mengasuh, mendidik, dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Hambatan lain yang ditemukan adalah relasi kuasa yangmenyebabkan anak takut untuk melapor serta adanya paksaan dari orang dewasa agar anak tutup mulut terhadap kejadian yang menimpanya sehingga menimbulkan trauma yang cukup berat bagi anak.
Selain kekerasan seksual, kekerasan lainnya yang menempati angka yang cukup besar adalah
perundungan (bullying). Majalah Harian BBC News mengemukakan kasus perundungan telah terjadi di Binus School Serpong yang dilakukan oleh 12 anak kepada teman sebayanya³. Selain kasus di Binus School Serpong, BBC News Indonesia juga memberitakan adanya kasus perundungan siswi SD di Gresik yang dilakukan oleh kakak kelasnya yang menyebabkan korban mengalami kebutaan dan trauma psikis.
Melihat dari kacamata HAM, terdapat berbagai pelanggaran hak anak terkait ketiga kasus tersebut, antara lain: (1) hak atas pengasuhan yang layak dan tumbuh kembang. Tenaga pendidik seharusnya menjadi alternatif orang tua/pengasuh bagi anak selama anak berada di sekolah. Sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, orang tua/ wali berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik serta melindungi anak untuk menjamin tumbuh kembangnya; (2) hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/pihak lain. Seluruh pihak perlu bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah bagi anak; dan (3) hak partisipasi anak. Saat terjadi kasus kekerasan di sekolah, orang dewasa cenderung
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Putu Elvina saat melakukan audiensi SRHAM ke satuan pendidikan di Kota Kupang, 16-17 Maret 2023.
memaksa anak untuk bungkam agar tidak mencemari nama baik sekolah sehingga anak harus memendam ketakutannya dan menghambat proses penanganan kekerasan.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah dan menghapus kekerasan terhadap anak,yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Presiden No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak sebagai panduan seluruh pihak dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak.
Kemendikbud Ristek melalui Permendikbud No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan telah mengamanatkan satuan Pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan untuk menghapus tiga dosa besar Pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan, dan intoleransi.
Selain itu, KemenPPPA juga berkontribusi secara aktif dalam dan pencegahan penghapusan kekerasan melalui program Sekolah
Ramah Anak serta penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA].
Komnas HAM selaku lembaga negara terkait HAM juga mengambil peran dalam pencegahan kekerasan melalui di satuan Pendidikan penyebarluasan wawasan HAM kepada tenaga pendidik dan mendorong satuan pendidikan untuk mengintegrasikan nilai HAM di sekolah melalui program Sekolah Ramah HAM.
Penyebarluasan wawasan HAMjuga dilakukan dengan menyasar kepada Pemerintah Daerah melalui program Kabupaten/Kota Peduli HAM untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab daerah dalam perwujudan HAM kepada seluruh aspek masyarakat serta menginisiasi program Kemah Generasi untuk meningkatkan pemahaman kaum muda terkait HAM sehingga dapat menjadi agent of change untuk teman-teman sebayanya.
Komnas HAM juga mendorong efektivitas pelaksanaan serta berperan aktif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual.
Kedepannya, pencegahan dan penanganan kekerasan dalam bentuk apapun perlu menjadi perhatian bagi seluruh pihak dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1. Perlunya peningkatan komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam membentuk mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan anak;
2. Peran aktif orang tua dalam menanamkan nilai-nilai HAM kepada anak (toleransi, nondiskriminasi, dll).
3. Peningkatan pencegahan dan pengawasan kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan dengan melibatkan anak; dan
4. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke kehidupan sehari-hari.
Penulis: AnastasiaTamaro
1 Kekerasan pada anak di Satuan Pendidikan, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2024
2 "Sebanyak 15 Murid SD di Yogyakarta Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual" diakses pada 15 Maret 2024 pukul 09.23 AM (https://www.kompas. id/baca/nusantara/2024/01/08/15-murid-sd-diyogyakarta-diduga-jadi-korban-kekerasan-seksual)
3 "Kasus bullying di Binus School Serpong, motif dan kronologi - Polisi tetapkan empat tersangka" diakses pada 15 Maret 2024 pukul 10.25 AM (https://www.bbc.com/indonesia/articles/ c4njy81z0dno)
4 "Mata siswi SD di Gresik ditusuk hingga buta - Perundungan di Indonesia sudah darurat" diakses pada 15 Maret 2024 pukul 10.26 AM (https://www. bbc.com/indonesia/articles/czr1xkdvk8jo)
Kesehatan Mental sebagai Pilar Utama Pegawai Komnas HAM
Liza Yolanda Penyuluh Sosial Ahli Madya Komnas HAM
alam menjalankan tugas- D tugasnya, pegawai Komnas HAM sering dihadapkan tidak hanya pada tantangan yang teknis dan substansi, tetapi juga emosional. Mereka berinteraksi dengan berbagai individu, terutama akibat kasus pelanggaran HAM, serta harus menangani kasus-kasus yang melibatkan kekerasan dan ketidakadilan. Khusus bagi staf yang bertugas di Biro Penegakan HAM dan terlibat dalam pengungkapan kebenaran dalam kasus pelanggaran HAM, mereka secara tidak langsung harus menghadapi pengorbanan emosional yang besar. Dengan berhadapan dengan penderitaan korban dan keluarganya, mereka harus mempertimbangkan dampak psikologis yang mungkin mereka alami, sambil tetap menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap langkah yang diambil.
Begitu juga dengan pegawai yang bertugas di Bidang Dukungan Pemajuan HAM, mereka menghadapi sejumlah tantangan dan tekanan. Rendahnya tingkat kesadaran
masyarakat tentang HAM membuat proses penyuluhan menjadi sulit, ditambah dengan keterbatasan sumber daya untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan itu sendiri. Tantangan lainnya adalah mencapai target audiens yang memahami pesan HAM. Semua ini menunjukkan pentingnya dukungan kesehatan mental yang memadai untuk mencegah kelelahan atau kejenuhan kerja. Pegawai di berbagai biro Komnas HAM juga menghadapi beragam tantangan, termasuk kompleksitas tugas, keterbatasan sumber daya, dan tekanan kerja yang tinggi baik di internal maupun eksternal.
Guna memastikan kesehatan mental dan emosional dari seluruh pegawai yang berada di semua unit kerja Komnas HAM, kebutuhan dukungan psikososial dari lembaga untuk menyediakan program yang mendukung kesehatan mental sangat dibutuhkan. Kesehatan mental, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental, didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan dirinya sendiri,
mampu mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi bagi komunitasnya.
Menpan RB juga mengemukakan definisi serupa melalui situs resminya. kesehatan mental dipandang sebagai kondisi di mana seseorang memiliki keseimbangan dalam aspek mental, spiritual, dan sosial. Dalam kondisi ini, individu mampu mengenali potensi dirinya, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi positif pada komunitasnya.
Menurut Kajian Vol. 1: Menilik Isu dan Urgensi Kesehatan Mental Pekerja Indonesia yang ditulis oleh Naufal Mohamad Firdausyan, Ahmad Taqiyuddin, Akmal Shalahuddin, Qisha Quarina, Bidang Kajian Microeconomics Dashboard Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM yang diterbitkan dalam https://microdashboard.feb. ugm.ac.id. Survei kesehatan mental pemerintah di Indonesia pegawai telah dilakukan sejak tahun 2017. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia tahun 2018 menunjukkan prevalensi depresi dan gangguan mental emosional bagi berbagai kategori pekerja, termasuk PNS/
Gambar 1. Persentase Indikasi Gangguan Kesehatan Mental Pada Responder Bekerja
2.50% 228% 2.00% 1.89% 1.63% 1.50% 1.00% 0.84% -0.67% 0.61% 0.59% 0.50% 0.00% 2018 2019 2020 Gangguan Mengingat/Konsentrasi Gangguan Perilaku/Emosional Gangguan Berbicara/Memahami Komun kasi Orang lain
Gambar 2A. Persentase Indikasi Gangguan Kesehatan Mental Pada Responden Bekerja Wanita
2.50% 227% 2.00% 1.88% 1.76% 1.69% 1.50% 1% 1.00% 0.85% -0.67% 0.61% 0.50% 0.56% 0.00% 2018 2019 2020 Gangguan Mengingat/Konsentrasi Gangguan Perilaku/Emosional -Gangguan Berbicara/Memahami Komun kasi Orang lain
TNI/POLRI/BUMN/BUMD, pegawai swasta, wiraswasta, petani/buruh tani, nelayan, dan buruh/sopir/pembantu rumah tangga.
Lebih lanjut mengutip dari website https://yankes.kemkes.go.id, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi (Rokom, 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia belum dapat menyelesaikan masalah kesehatan mental secara tepat serta adanya dampak pandemi justru meningkatkan penderita gangguan jiwa, yang jika dibiarkan akan berdampak negatif.
Berdasarkan survei kesehatan mental yang dilakukan kepada seluruh pegawai pada Agustus 2023, isu kesehatan mental yang banyak dialami oleh pegawai Kementerian PANRB adalah jenuh dengan pekerjaan. Hal ini sebagaimana dikutip dari website www.menpan.go.id yang dipublish tanggal 7 November 2023. Demikian pula mengutip dari situs https:// economy.okezone.com dengan judul artikel "Banyak PNS Terkena Serangan Mental Health, Ternyata Ini Penyebabnya", disampaikan bahwa tekanan dalam pekerjaan dan rutinitas
dapat berdampak pada kesehatan seseorang, tidak hanya jasmani tapi juga kesehatan mental.
Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018-2020 data kondisi kesehatan mental bagi pekerja (individu usia 15 tahun ke atas dengan status bekerja) yang dikutip dari website https:// microdashboard.feb.ugm.ac.id .
Secara umum, Gambar 1 menunjukkan bahwa terjadi penurunan prevalensi gangguan kesehatan mental yang dialami oleh penduduk bekerja di Indonesia. (Gambar 2A dan Gambar 2B). Gangguan mengingat/konsentrasi pada tahun 2018 memiliki prevalensi yang lebih tinggi pada wanita, tetapi berubah pada 2019 menjadi untuk pria, dan pada tahun 2020 kembali lebih tinggi untuk wanita. Untuk gangguan perilaku/emosional, awalnyaprevalensi lebih tinggi terjadi pada pria. Namun menariknya, prevalensi ini menjadi mirip antara wanita dan pria pada tahun 2019 dan 2020, mengindikasikan bahwa terjadi konvergensi penurunan berdasarkan jenis kelamin khususnya pada gangguan perilaku/emosional. Penurunan juga terjadi pada gangguan berbicara/memahami komunikasi orang lain, tetapi pada ketiga periode tahun tersebut, prevalensinya samasama lebih tinggi untuk wanita dibandingkan pria.
Gambar 2, Persentase Indikasi Gargguan Kesehatan Mental Pada
Responden Bekerja Pria 2.50% 2.36% 2.00% 1.30% -1.15% 100% 0 1.50% 1.00% 2018 2019 2020
Konferensi Webinar dan Seminar Kesehatan Mental dan Jasmani yang digelar di Kantor Kementerian PANRB pada tanggal 7 November 2023, menggaris bawahi penting bagi setiap organisasi untuk memberikan dukungan kesehatan mental bagi pegawainya, termasuk Komnas HAM. Lingkungan kerja yang sehat dan mendukung adalah kunci untuk menjaga kesejahteraan mental pegawai. Faktor-faktor seperti komunikasi yang buruk, manajemen yang tidak efektif, tugas-tugas yang tidakjelas, dan dukungan antar pegawai yang rendah dapat mengganggu kesehatan mental individu.
Berbagai peran bisa dimainkan oleh Komnas HAM seperti memperkuat komunikasi di tingkat internal, meningkatkan sistem manajemen yang mendukung pegawai, memberikan dukungan kepada pegawai, dan menciptakan kebijakan yang memperhatikan kesehatan mental pegawainya, Komnas HAM dapat menjadi penggerak positif dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan seluruh pegawai, sehingga pegawai merasa dihargai, didukung, dan mampu menjalankan tugas mereka dengan baik dan efektif. Sebagai hasilnya, Komnas HAM tidak hanya dapat memenuhi mandatnya dalam pelaksanaan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia namun juga menciptakan iklim kerja kerja yang inklusif dan dinamis.
Penulis: Liza Yolanda
Tri Hastomo Akbar Penyuluh Sosial Komnas HAM
LAUT BERCERITA SEAI NOVIL CXH A
| Tahun Rilis | : | 2017 |
| Judul | 11 | Laut Bercerita |
| Pengarang | 11 | Leila S.Chudori |
| Penerbit | Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, | |
| Bentuk Karya | 1 | Novel |
."MATILAH ENGKAU MATI,, KAU AKAN LAHIR BERKALI-KALI..."
aut Bercerita, novel karya Leila S. Chudori yang bertutur tentang kisah keluarga yang kehilangan, sekumpulan sahabat yang memiliki visi-misi yang sama, sekelompok
Laut Bercerita Novel Karya Leila S Choduri
orang yang gemar menyiksa, keluarga yang mencari kejelasan nasib anaknya dan cinta yang tak akan luntur. novel ini mengisahkan kejadian tragedi yang terjadi di tahun 1998 atau pada zaman orde baru.
Novel ini bergenre historical fiction, tetapi Leila S. Chudori sendiri menuliskan berdasarkan pada fakta yang ada, beliau juga melakukan banyak riset yang mendalam mengenai karakter dari tokoh-tokoh yang ada, tempat-tempat dan peristiwa yang sudah berlalu. Isi cerita yang ada di dalam novel ini pun ada yang berdasarkan kesaksian nyata dari aktivis yang berhasil dibebaskan, selanjutnya Novel ini terdapat 2 bagian atau berdasarkan 2 sudut pandang , yakni sudut pandang tokoh yang bernama Asmara yang merupakan adik dari tokoh yang bernama Laut..
Laut bercerita mengisahkan tentang kelompok aktivis mahasiswa di masa orde baru. Laut adalah seorang mahasiswa program studi Sastra Inggris di Universita Gadjah Mada, Yogyakarta. Laut suka membaca berbagai buku karangan Pramoedya Ananta Toer yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia.
Dalam novel ini, diceritakan bahwa Laut beserta teman-temannya melaksanakan beberapa aksi untuk membela rakyat yang telah diambil haknya oleh pemerintah. Singkat cerita, pada 13 Maret 1998, Laut di bawa oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Kemudian disusul oleh Alex dan Daniel yang dibawa oleh orang orang tersebut. Mereka diculik dan disekap, mereka juga mengalami siksaan yang tidak manusiawi seperti dipukuli,
disetrum, digantung dengan kaki di atas dan kepala di bawah, disundut rokok, disiram dengan air sedingin es dan berbagai siksaan lainnya yang membuat saya merinding ketika membaca dan membayangkannya.
Memasuki bagian kedua, mulai diceritakan darisudut pandang Asmara, di tahun 2000. Tepatnya 2 tahun setelah Laut beserta 13 temannya menghilang. Keseharian dikeluarga Asmara menjadi timpang semenjak mereka kehilangan Laut. Sampai akhirnya Asmara dan teman temannya memutuskan untuk membangun sebuah lembaga khusus menangani orang yang dihilangkan secara paksa, seperti Laut. Lembaga itu didirikan dengan harapan agar Laut juga rekan-rekannya yang hilang tak habis dimakan waktu dan pemerintah segera menuntaskan persoalan ini. Hingga akhirnya hanya Asmara lah yang berpikiran logis dan tangguh, Asmara tidak menaruh harap sebab ia yakin Laut tidak akan pulang, Laut tidak akan Kembali.
Novel ini menggambarkan secara gamblang tentang HAM yang direnggut dari para aktivis ini. Tentang bagaimana kaum yang berkuasa bisa bertindak semena-mena untuk mengamankan posisinya. Dan bagaimana kita harus mengetahui sejarah ini agar tidak dilupakan, agar tidak ada yang lupa, Berdasarkan laporan dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Kerusuhan Mei 1998, data Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menunjukkan 451 orang meninggal dan korban luka-luka tidak tercatat [Komnas Perempuan, 1999].
Penulis : Tri Hastomo Akbar Editor : Hari Reswanto
(E) ()() ia adalah tanah airku Di sana, aku láhiz. Apspun skan kulakukan untuk EKSIL
| Tahun Rilis | 2022 | |
| Penulis | Lola Amaria | |
| Sutradara | 1 | Lola Amaria |
| Pemeran | Alm. Asahan Aidit, Alm. Chalik Hamid, Alm. Kusian Budiman, Alm. Sardjio Mintardjo, Hartoni Ubes, I Gede Arka, Kartaprawira, Sarmadji, Tom Iljas, Waruno Mahdi. |
Film Eksil merupakan bentuk menolak lupa dari Peristiwa 1965, saat itu menjadi tahun yang kelam bagi Indonesia karena terjadi pembantaian kurang lebih setengah juta orang di Indonesia tahun 1965-1966 yang dituduhsebagaipendukungkomunisme setelah peristiwa 30 September 1965, yang dianggap dalangnya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI).
Tema yang diangkat dalam film dokumenter ini sangat penting diketahui oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut menyebabkan para eksil yang kala itu sedang belajar di negara lain tersangkut paut, ada ribuan kaum intelektual muda saat itu terdampak yang diasingkan oleh negerinya sendiri di negeri orang, baik itu yang aktif di PKl ataupun yang
EKSIL" Terasing di Negeri Asing
menyatakan netral karena dianggap berlawanan dengan pemerintah saat itu.
Eksil yang berpuluh tahun stateless menanti kejelasan nasibnya karena begitu cintanya mereka pada tanah air namun tidak bisa pulang karena karena dicap terkait dengan Partai Komunis Indonesia oleh Orde Baru. Mereka tidak menyangka akan selama itu nasib mereka terkatung-katung. Film ini telah diproduksi sekitar tahun 2015 selama 3 bulan di Eropa, namun baru rilis pada tahun 2022 di JAFF Indonesian Screen Awards festival film Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2022 sekaligus memenangkan Film Indonesia Terbaik.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD pernah mengatakan, ada sekitar 134 eksil korban tragedi 1965-1966 yang tinggal di berbagai negara seperti Rusia, Belanda, Ceko, Swedia dan tempat lainnya (data merupakan data sementara). Fakta inilah yang membuat Lola Amaria selaku penulis dan sutradara film Eksil berjuang cukup lama untuk melakukan riset dari 2010, belum lagi membangun kepercayaan dengan para narasumber yang sudah berusia sepuh, dengan rasa percaya pada orang asing yang minim karena pahitnya pengalaman hidup mereka. Lola berhasil mengumpulkan 10 orang narasumber yang masih mengaku cinta tanah air Indonesia meski akhirnya ada yang sudah berwarga negara lain.
Film yang memenangkan Film Dokumenter Panjang Terbaik di Festival Film Indonesia 2023, mengambil sudut pandang yang sebenarnya kecil dibanding peristiwanya. Namun membawa dampak besar bagi perasaan penonton, karena menceritakan efek dari perlakuan negara terhadap para
Rebeca Amelia Penyuluh Sosial Ahli Pertama Komnas HAM
eksil yang tidak hanya mengubah kehidupan para eksil namun juga keluarga kerabat mereka.
Hak untuk mendapat pengakuan sebagai warga negara tidak mereka dapatkan sehingga mereka hidup bagai bayangan. Rasa trauma, takut, rindu, namun tetap cinta tanah air begitu bergejolak dalam hati mereka, mencari jalan pulang selama berpuluh-puluh tahun sangat gamblang terlihat pada film ini.
Sejatinya, eksil dari muda hingga usia senja hanya mencari keadilan dan permintaan maaf dari penguasa negeri ini, namun seolah semua siasia. Pula ditambah negeri yang mereka rindukan, saat mereka pulang terasa sudah berbeda. Ada yang dicari oleh aparat, ada yang diusir oleh keluarga sendiri karena takut dianggap PKI juga, juga kota yang sudah berubah sehingga terasa asing bagi mereka yang telah pergi lama. Bahkan ada pernyataan dari salah satu eksil: Orba masih ada, hanya berubah wujud, namun hanya berganti wajah.
Penulis : Rebeca Amelia
Social Bullying
Melibatkan banyak aktor atau kelompok dilakukan dengan mengabaikan, mengisolasi atau menghindari.
Physical Bullying
Korban menerima berbagai perlakuan fisik yang keras seperti tersandung ,memukul, merusak, benda
Verbal Bullying
Perundungan verbal keluar dengan nama panggilan katakata yang menyakitkan
Cyber Bullying
Dalam bentuk ancaman komentar kasar yang berniat menyakiti hati seseorang di media sosial
STOPBULLYING
Meniup lilin orang lain tidak membuat lilinmu bersinar lebih terang.
QUIZ HAM!
Haiii... Sahabat Publikasi, Majalah SUAR kali ini kembali akan membagikan hadiah menarik loh! Caranya, silakan jawab Teka Teki Silang (TTS) HAM dan isi formulir secara lengkap serta jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan melalui scan barcode di bawah ini. Pastikan Sahabat Publikasi telah membaca Majalah SUAR Nomor I Tahun 2024 ini agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Semoga beruntung!
MENDATAR
2. (BENTUK ATAU SISTEM) PEMERINTAHAN YANG SELURUH RAKYATNYA TURUT SERTA MEMERINTAH DENGAN PERANTARAAN WAKILNYA; PEMERINTAHAN RAKYAT.
4. BADAN PENGAWAS PEMILU.
5. PRINSIP ANTI ... PENTING UNTUK DIKEDEPANKAN DALAM PELAKSANAAN PEMILU.
7. UU NO. 39 TAHUN 1999 PASAL 43 AYAT (1) SETIAP ... NEGARA BERHAK UNTUK DIPILIH DAN MEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERSAMAAN HAK MELALUI PEMUNGUTAN SUARA YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
9. UJARAN ... SALAH SATU TINDAKAN YANG MENCORENG PENYELENGGARAAN PEMILU. 10. INFORMASI BOHONG.
MENURUN
1. SEPERANGKAT HAK YANG MELEKAT PADA HAKIKAT DAN KEBERADAAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK TUHAN YANG MAHA ESA DAN MERUPAKAN ANUGERAH-NYA YANG WAJIB DIHORMATI, DUUNJUNG TINGGI DAN DILINDUNGI OLEH NEGARA, HUKUM, PEMERINTAH, DAN SETIAP ORANG DEMI KEHORMATAN SERTA PERLINDUNGAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA.
6. PERKATAAN BOHONG ATAU TANPA BERDASARKAN KEBENARAN YANG DISEBARKAN DENGAN MAKSUD MENJELEKKAN ORANG (SEPERTI MENODAI NAMA BAIK, MERUGIKAN KEHORMATAN ORANG).
3. AKRONIM PEMILIHAN UMUM.
8. PENDUDUK SUATU NEGARA.
KRITERIAPEMENANG:
1.PESERTA QUIZ TELAH MENJAWAB TTS HAM DAN MENGISI FORMULIR SERTA MENJAWAB PERTANYAAN-PERTANYAAN DENGAN BENAR.
2.QUIZ DITUTUP PADA 31 AGUSTUS 2024.
AKAN DIUMUMKAN 3.TOTAL 30 ORANG PEMENANG QUIZ MELALUI MEDIA SOSIAL KOMNAS HAM.
KONFIRMASIPEMENANG:
1.PEMENANG QUIZ BERHAK ATAS MERCHANDISE MENARIK DARI KOMNAS HAM.
2.PEMENANGAKAN MENDAPAT KONFIRMASIDARITIM PUBLIKASI KOMNAS HAM TERKAIT PENGIRIMAN HADIAH.
3.HADIAH AKAN DIKIRIM OLEH KOMNAS HAM KE ALAMAT PEMENANG.
TERIMA KASIH SAHABAT PUBLIKASI SEMUA ATAS PARTISIPASINYA MENJAWAB QUIZ MAJALAH SUAR INI. IKUTI TERUS SETIAP EDISI MAJALAH SUAR KOMNAS HAM DAN IKUTI QUIZNYA YA!
SCAN DI SINI
AR & NS
Juara 1 Kompetisi Komik HAM Digital I Karya: Nadja Firsty N
INDONESIA DALAM SEBUAH WAJAN
BICARA HARMONI DALAMKEBERAGAMAN DIINDONESIA, SANGAT MUDAHMENGAMBIL CONTOHNYA.RENDANG, MISALNYA. KOK BISA?
INDONESIA NEGARA YANG SANGAT KAYA, BAIK DARI SEGI SUMBER DAYA ALAM MAUPUN KEBERAGAMANNYA.BANYAK BENTUK KEBERAGAMAN DIINDONESIA, MULAIDARIKEBERAGAMAN SUKU, AGAMA DAN KEPERCAYAAN, RAS, BAHASA DAERAH DAN JUGA KEBERAGAMAN ANGGOTA GOLONGAN.
SIAPKAN SAJA DAGING, SERAI, DAUN JERUK, DAUN SALAM, LENGKUAS, KAYU MANIS, GULA MERAH, KALDU SAPI, GARAM, JINTAN, MERICA, JERUK NIPIS, SANTAN
PERBEDAAN DAN KEBE- RAGAMANHARUS DIDASARI DENGANRASA SETARA, SALING MENGHARGAIDAN MEMILIKI, SUPAYA TIDAK MENIMBULKAN KONFLIK KARENA RASA INGIN MENJADIYANG TERBAIK. SEMUA ADIL SESUAI PERANNYA.
0 SPLASH! NVAM NVAM BHINNEKA TUNGGALIKA tamat! SLURP SYUMMY! 2022-2023 (Nadja × Ayah
SIAPKANBUMBU HALUS, BAWANG PUTIH. BAWANG MERAH, KEMRI, KETUMBAR, CABAIMERAH BESAR. KUNYIT, JAHE.
Sebuah komik tentang harmoni dalam keberagaman
MEMBERSIHKAN DIRIDARI PENGARUH-PENGURUHBURUK. SEPERTIMENJAUHI ADUDOMBA, FITNAH, BERSAMA MELAWAN HOAKS, DAN LAIN-LAIN...
CUCI BERSIH DAGING, POTONG SESUAI SELERA, BERI PERASAN JERUK NIPIS, LALU CUCI LAGL
SALINGBERLOMBA DALAM KEBAIKAN,SALINGMENGHOR- MATIDALAMBERIBADAH, ADIL DAN TIDAK MEMAKSAKAN KEHENDAK KEPADA PEMELUK AGAMA YANG LAIN.
HALUSKANBUMBU LALU TUMIS BUMBU HALUS DENGAN SERAI, DAUN JERUK, DAUN SALAM, KAYU MANIS DANLENGKUAS SAMPAI MATANG.
MEMPERTEBAL TENGGANG RASA, SALING MENGINGATKAN, SALING MENGISI SATU DENGAN YANG LAIN.
SEMUA BERGOTONG ROYONG TANPA PAMRIH MELEBURKANDIRIMEN- JADISATU:INDONESIA...
MASUKKAN GARAM, KALDU, JINTAN, MERICA DAN GULA MERAH, DIAMKAN HINGGA BUMBU MERESAP DAN AIRNYA MENYUSUT.
RESAPI, NIKMATI DAN SYUKURIATAS"BENH BAIK' YANG TELAHDITANAMKAN LANJUT DAN WARISKAN UNTUK GENERASI BERIKUTNYA...
MASUKKAN DAGING, ADUK RATA, LALU MASUK- KAN SANTAN. MASAK DENGAN API KECIL SAMBIL SESEKALIDIADUK.
GIMANA? SEDAP KANL RENDANG- NYA?KURANG LEBIHITU- LAH GAMBARAN KEBERA- GAMAN YANG ADA DI INDONESIA.
RENDANG YANG LEZAT DIHASILKANDARIPENYATUAN DAGING DANBERBAGAI MACAMBUMBUDALAM TAKARAN TERTENTU, PAS, TIDAK LEBH TIDAK KURANG.
KATA PEPATAH, BHINNEKA TUNGGAL IKA, BERBEDA-BEDA TETAPI TETAP SATU.
DARIPACA NGEMIL HOAKS, KAN LEBIH ENAK MAKAN RENDANG. YEKAN?SKJY AH, MULAI NGEBAGIBERITA-BERITA POSITIF. NH, CONTOH- NYA. CAKEP, KAN?