KOMNAS HAM RI
SUSR 1999
NOMOR 2 TAHUN 2025
MEMPERKUAT DAN MENJAGA NILAI HAM DALAM UNDANG UNDANG NO 39 TAHUN 1999
Sengketa Lahan di Nusa Tenggara Timur: Antara Kepentingan Pembangunan dan Hak Asasi Manusia
UU No. 39 TAHUN 1999
Menyoal Online Scam dalam Konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Dampak terhadap Hak Ásasi Manusia
Pelatihan HAM & Humaniter 2025: Transformasi Pemajuan HAM Di Tengah Tugas Militer
Jurnalis Profesi Paling Aman Asal Tidak Menulis Apa-Apa
TATA CARA PENGADUAN KOMNAS HAM RI
Surat permohonan yang dltujukan langsung kepada Komnas HAM RI,
IDENTITAS PENGADU
RINCIAN KRONOLOGI PENGADUAN
Meliputi nama lengkap, alamatrumah, alamat surat (apabila berbeda dengan alamat rumah), nomor telepon rumah dan/atau tempat kerja dan/atau telepon selular (handphone), nomor faksimili, dan surat elektronik (apabila ada)
Meliputi peristiwa yang terjadi, lokasi, waktu dan pihak yang terlibat
UPAYA
Informasi upaya yang telah pengadu lakukan
1 Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat JI. Daeng Abdul Hadi, No 146, (Belakang PLN) Pontianak Tlp /Fax: +62-561-736112
Sallnan Surat Kuase apablle pengadu dlwakllkan
Pengadu dapat memlllh Salah Satu untuk melakukan pengaduan
Sallnan Dokumen
Sallnan Identitas
TANDA TANGAN
Salinan dokumen dan bukti pendukung pengaduan
DATANGLANGSUNG DATANG LANGSUNG
Salinan identitas pengadu yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
Tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa
Senin-Kamis: 08.30 s.d 15.30 WIB Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB Jumat : 08.30 s.d 16.00 WIB Istirahat : 11.30 s.d 13.00 WIB Kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional
JASA POS ATAU KURIR
FAKSIMILI
Gedung Komnas HAM RI Jalan Latuharhary No. 4B Menteng. Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
Faksimili ke nomor 021-3925227
AUDIENSI
Surat permohonan audiensi diterima paling lambat 5 hari kerja sebelum waktu pelaksanaan
PENGADUAN DARING
SURAT ELEKTRONIK
Pengaduan daring di pengaduan.komnasham.go.id
Surat elektronik yang ditujukan ke [email protected]
Datangi Kami:
Komnas HAM RI JI. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat Tlp:+62-21-3925230 Fax:+62-21-3925227 Email : [email protected]
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh Jl. Krueng Arakundo No. 01, Gampong Geuceu Komplek, Banda Raya, Banda Aceh Tlp. +62-651 - 8086030 Email : [email protected]
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat JI. Rasuna Said No 74, Padang Tlp:+62-751-7050320 Fax:+62-751-7050528 Email : [email protected]
E-mail: [email protected]
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Letjen Soeprapto No 48. Palu, Sulawesi Tengah Tlp:+62-451-4214255 Fax:+62-451-453671 E-mail : [email protected]
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku JI. Dr Malaiholo No. 57 Airsalobar Kec Nusaniwe - Ambon Tlp:+62-911-351463 Fax:+62-911-316003 E-mail : [email protected]
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua JI. Soasio, Dok V Bawah Jayapura, Papua Tlp / Fax : +62 - 967 -521592 E-mail : [email protected]
Dari Redaksi
i tengah dinamika sosial-politik yang semakin cepat, Undang-Undang D Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia kembali menjadi sorotan. Kasus-kasus pelanggaran hak perempuan, anak, serta kelompok minoritas yang muncul dalam beberapa bulan terakhir menegaskan bahwa keberadaan UU ini belum cukup bila hanya menjadi teks di lembaran negara. Kita perlu menggandakan upaya perlindungan, memperkuat mekanisme penegakan HAM, dan memastikan setiap instansi pemerintah serta swasta menyesuaikan kebijakan internal dengan standar HAM yang termaktub dalam pasal 1-3 UU tersebut.
Laporan Utama kami kali ini adalah tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang tetap menjadi fondasi penting bagi perlindungan hak dasar warga negara. Namun, di tengah meningkatnya kasus pelanggaran HAM — terutama terhadap perempuan, anak, dan kelompok marginal — terungkap keterbatasan dalam pelaksanaannya. Masalah utama termasuk akses ke mekanisme pengaduan yang terhambat, koordinasi antar lembaga yang kurang sinergi, dan pengawasan yang masih lemah.
Hanya dengan partisipasi aktif dari masyarakat, sistem hukum dan tata kelola publik bisa mewujudkan UU No. 39/1999 sebagai bukan hanya teks hukum, tapi pilar nyata keadilan dan kebebasan di Indonesia.
Rubrik lain dalam edisi ini juga mencoba memotret wajah HAM kita hari ini-dari esai yang menggugah tentang Hak Anak dengan segala dinamikanya dan menuntut adanya kepastian hukum serta keadilannya, hingga opini tentang Beban Ganda Perempuan Pekerja. Selanjutnya ada juga Komnas HAM Gelar Pelatihan Pembela HAM Sebagai Rangkaian Kegiatan Technical Working Group II SEANF 2025, Selain itu, kami juga membawa topik-topik lainnya seperti Perlindungan terhadap Pembela HAM, jalannya pengesahan UU TNI, serta isuisu lain yang terjadi di Daerah seperti Pemenuhan Hak Ekosob Masyarakat Perbatasan Kabupaten, Sengketa Agraria hingga Kesejahteraan Pengemudi Online dalam Perspektif Hak Asasi
Kami berharap edisi ini bisa menjadi pengingat bahwa di tengah banyaknya masalah, masih ada harapan dan langkah yang bisa diambil. Semoga tulisantulisan di sini bisa memberi semangat, mendorong kita untuk peduli, dan percaya bahwa Komnas HAM akan terus memperjuangkan pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersama masyarakat. Salam Redaksi. (Pemred)
Pindai disini
Editor: Louvikar Alfan Cahasta Eka Christiningsih Tanlain Sri Rahayu
Susunan Redaksi
Pengarah: Abdul Haris Semendawai
Penanggung Jawab: Endang Sri Melani
Pemimpin Umum: RR. Niken Sitoresmi
Pemimpin Redaksi: Tri Hastomo Akbar
Redaksi:
Hajbudin Hekmatiar, Liza Yolanda, Rr. Niken Sitoresmi, Utari Putri Wardanti, Feri Lubis, Fajar Ahmad Setiawan, Sasanti Amisani, Nurliyanti Ritiyana L, Lita Anggareni, Rudy Kurniawan, Johana Tukayo, Andri Ratih, Sri Rahayu, Sari Melati, Reza Perdana, Meirizon Sandy.
Ilustrator: Hari Reswanto Kholiq Ardiansyah
Koresponden:
Kania Rahma Nureda, Hilda Rahman, Haris Agung Setyawan, Okta Rina Fitri, Anisa Arum Putri, Roni Giandono, T.R Arafah, Zsabrina Marchsya Ayunda, Hilda Rahman.
Alamat Redaksi
Desain dan Artistik (Lay Out dan Cover): Fahreis Hertansyah P
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 021-3925230 Fax. 021-3925227
www.komnasham.go.id
Komnas HAM
Daftar Isi
"Memperkuat dan Menjaga Nilai Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999"
Melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993, dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang didukung dengan ketetapan MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
Pemajuan
Pelatihan HAM & Humaniter 2025: Transformasi Pemajuan HAM di Tengah Tugas Militer
Pemajuan
Menyikapi Online Scam dalam Konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Dampak terhadap Hak Asasi Manusia
Penegakan (Pemantauan)
Jurnalis Profesi Paling Aman Asal Tidak Menulis Apa-Apa
Sekretariat Sumatra Barat
Insiden Pengrusakan Rumah Doa Milik Gereja Kristen Indonesia (GKI) Anugerah di Padang Sarai, Kota Padang
Sekretariat Kalimantan Barat
Sekretariat Papua
Pemantauan Pemenuhan Hak Ekosob Masyarakat Perbatasan Sanggau
Komnas HAM Sekretariat Papua Mendorong Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah yang Damai dan Ramah HAM di Provinsi Papua
Pimpinan
Komnas HAM Gelar Pelatihan Pembela HAM Menyusul Sebagai Rangkaian Kegiatan Technical Working Group II SEANF 2025
Esai II
Perempuan dan Perdamaian
Opini
All Male Panel
Penegakan (Pengaduan)
Kesejahteraan Pengemudi Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Refleksi pada Peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-80
Penegakan (Mediasi)
Sengketa Lahan di Nusa Tenggara Timur: ntara Kepentingan Pembangunan dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Aceh
Isu Agraria dan Lingkungan Hidup Mencuat di Aceh Tengah, Komnas HAM Aceh Lakukan Pengamatan Situasi HAM
Sekretariat Sulawesi Tengah
Hasil Pemantauan Sekretariat Komnas HAM Sulawesi Tengah Pada Aktivitas Pertambangan di Kayuboko
Sekretariat Maluku
Komnas HAM Maluku Kawal Penanganan Konflik Sosial di Kepulauan Tanimbar
Resensi
Di Tanah Lada: "Kesunyian Luka Perempuan dan Seruan HAM"
Berjalan Aman, Berjalan Bebas: Hak Pejalan Kaki dalam Perspektif HAM
Essai I
Esai III
Hak Anak di Indonesia: Antara Regulasi dan Realita Regulasi Negara tentang Hak Anak
Opini
Beban Ganda Perempuan Pekerja
MEMPERKUAT DAN MENJAGA NILAI HAKASASIMANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999"
KOMNAS HAM Komnas HAM Kritisi Rancangan Revisi UU HAM Versi Pemerintah UNDANG-UNDANG REPUBUIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASIMANUSIA DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ISA PRESIDEN REPUDLIK INDONESIA. Meninorg bahraa manunia. sebegao makhlek cptaan Tehas Yang Masa Esa yang mengerobat tagaa menpelola dan memolihara alan semesta dengat penh ketaprasn dan ponah tanggung jawab ustuk koejahteraat smat munzsia, oleh petpta-Nya daruprahi hak asasi setak monjaron keherdaan Jurkar dan emartabat kermdiuss darinya surta kehamamesan lingkuagannyz babwa hak asasi mamusia merupukan hak daver yong secara kodrari
Dokumentasi : Komnas HAM kritisi rancangan Revisi UU HAM
ak Asasi Manusia (HAM) adalah H hak-hak dasar yang secara inheren melekat pada setiap manusia sejak lahir. Hak ini tidak dapat dipisahkan karena merupakan bagian dari martabat kemanusiaan yang harus dihormati dan dilindungi oleh siapa pun. Oleh karena itu, sangat penting untuk adanya regulasi atau aturan hukum yang mengatur HAM agar hak-hak tersebut dapat dijamin terlindungi dari pemenuhannya, pelanggaran, serta ditegakkan secara konsisten oleh negara dan masyarakat.
Sebagai wujud komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi demokrasi dan hak-hak individu, telah lahir Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini muncul pasca era reformasi sebagai tonggak utama dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas HAM. Dengan adanya UU ini, negara memiliki amanah dan kewajiban untuk melindungi, menghormati, serta memenuhi hakhak setiap warga negara secara adil.
Sejarah dan Latar Belakang Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
Undang Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, tidak terlepas dari faktor kesejarahan politik di Indonesia. Rezim Orde Baru.
Nomor 39 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) lahir tidak terlepas dari perubahan besar dalam politik Indonesia setelah rezim Orde Baru jatuh. Saat itu, isu HAM dianggap sebagai pedoman untuk menilai seberapa baik tingkat demokrasi dalam sebuah pemerintahan. Dengan merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan laporan dan dokumen OHCHR, dunia Internasional melihat HAM sebagai indikator kemajuan dan tingkat perkembangan sebuah negara.
Perspektif ini semakin kuat sejak Deklarasi HAM ditandatangani tanggal 10 Desember 1948. Pemerintah yang tidak memberikan perhatian optimal terhadap isu hak asasi manusia akan mendapatkan citra buruk, tidak demokratis dan tidak represif. Sebaliknya, keberhasilan dalam perlindungan HAM menggambarkan adanya masyarakat atau bangsa yang menjunjung tinggi nilaikemanusiaan.Tidaklama setelah Deklarasi itu ditandatangani, pemerintah Indonesia langsung memberikan reaksi positif terhadap isu hak asasi manusia dengan mendirikan lembaga resmi yang khusus menangani masalah HAM.
Melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993, dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang didukung dengan ketetapan MPR RI No XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, kedua keputusan tersebut menjadi landasan nilai dan prinsip yang digunakan untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pada masa pemerintahan
Dokumentasi : Rapat Koordinasi LN HAM di Kantor Komnas HAM LN HAM, 3 September 2025
Presiden B.J. Habibie, yang menekankan keterbukaan, DPR menyetujui undang-undang tersebut pada tanggal 23 September 1999, yaitu Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undangundang ini dibuat dalam waktu yang relatif singkat dan berfungsi sebagai dasar hukum bagi semua peraturan perundang-undangan di bidang Hak Asasi Manusia.
Dengan demikian, keberadaan regulasi seperti UU No. 39 Tahun 1999 ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi yang kuat agar nilai-nilai kemanusiaan dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara nyata dan berkesinambungan.
Mengapa Undang-Undang HAM Sangat Penting bagi Indonesia
Hak Asasi Manusia (HAM) mutlak perlu diatur dalam Undang-Undang karena hak-hak dasar tersebut harus ada kepastian hukum, perlindungan, dan penegakan yang jelas agar dapat dijamin
oleh negara dan tidak dilanggar oleh individu atau lembaga manapun. Dengan diaturnya HAM dalam Undang- Undang, maka negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut, sehingga menjaga keadilan,
dan kebebasan, martabat setiap manusia.
Undang-Undang memberikan kepastian hukum untuk HAM, sehingga hak-hak setiap orang tidak hanya menjadi teori atau janji kosong, tetapi mendapatkan perlindungan nyata secara hukum. Hal ini penting agar orang dapat menuntut haknya jika terjadi pelanggaran dan agar pelanggaran tidak terjadi secara sewenang-wenang.
Dalam sebuah sistem hukum, negara memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan dan melindungi HAM. Undang-Undang menjadi alat hukum yang mengatur mekanisme penegakan, sanksi bagi pelanggar, dan sistem pengawasan.
Dengan adanya Undang- Undang yang mengatur HAM, negara memastikan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang adil dan setara, tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain.
Banyak instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mendorong setiap negara untuk membuat aturan hukum domestik sebagai pengikat pelaksanaan HAM secara lebih konkret.
Dengan demikian, pengaturan HAM dalam Undang-Undang adalah langkah penting untuk menjamin hak setiap
FGD Kajian "Korupsi dan Pemulihan HAM", Pleno utama lt. 3, 25 September 2025
ULIPARULIAN SIHOMBING PENELITIAN KOMNAS HAM
individu terlindungi secara nyata dan berkeadilan.
Setelah reformasi 1998, Indonesia menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat dan komprehensif untuk perlindungan HAM, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, dibentuk lembagalembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berperan sebagai pengawas dan penegak HAM. Reformasi mengantarkan era demokrasi dengan kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpendapat yang lebih luas. Media massa dan masyarakat sipil aktif mengawasi pelanggaran HAM dan mendorong transparansi serta akuntabilitas pemerintah.
Menghadapi Tantangan Penegakan HAM: Realita dan Harapan
Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sudah berlaku selama dua dekade terakhir, masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih banyak belum terselesaikan. Sejumlah kasus pelanggaran HAM masih ditangani oleh Komnas HAM. Berdasarkan catatan akhir tahun 2024, Komnas HAM menerima total 2.305 laporan
terkait HAM di seluruh Indonesia Pihak yang paling banyak diadukan adalah Polri dengan 663 laporan, Pemerintah Daerah dan Kementerian 433 laporan, serta korporasi 321 laporan
Jenis pelanggaran HAM yang paling tertinggi yang diadukan adalah hak atas kesejahteraan dengan 813 laporan, hak atas keadilan dengan 758 laporan, dan hak atas rasa aman dengan 212 laporan. Daerah dengan jumlah laporan terbanyak adalah DKI Jakarta dengan 337 laporan, Jawa Barat dengan 232 laporan, dan Sumatera Utara dengan 227 laporan. Masalah agraria masih menjadi isu terbanyak yang dilaporkan.
Dari total 17 kasus pelanggaran HAM berat yang diteliti oleh Komnas HAM, yang meliputi Peristiwa 1965-
1966, Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, Peristiwa Talangsari 1989, Trisakti 1998, [1998-1999], Semanggi dan II Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Wasior 2001-2002, Peristiwa Wamena 2003, Pembunuhan Dukun Santet 1998- 1999, Peristiwa Simpang KAA 1999, Jambo Keupok 2003, Rumoh Geudong 1989-1998, Timang Gajah 2000-2003, Kasus Paniai
2014, Peristiwa Abepura, dan Peristiwa Tanjung Priok, 4 kasus sudah diputuskan oleh Pengadilan HAM/ Ad Hoc yang terdiri dari Timor-Timur, Tanjung Priok, Abepura, dan Paniai.
Sementara 13 kasus lainnya telah diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dilanjutkan proses penyidikannya. ada Namun, hingga kini belum
TEMPO
NASIONAL HAK ASASIMANUSUA KOMNAS HAM JL LATUHARHARY NO. 4B MENTENG JAKARTA PUSAT KEWENANGANDIKEBIR PASALKONTRADIKTIF Pasal 109 menghilangkan Komnas HAM juga menyoroti kewenangan Komnas HAM urusan kontradiksi dalam Pasal 112 yang pendidikan, penelitian, pemantauan, menyatakan rekomendasi Komnas penyidikan, serta mediasi kasus. mengikat pemerintah. Menurut An Dalam draft yang disusun pasal tersebut tak relevan karena pemerintah, wewenang tersebut kewenangan dan independensi diberikan kepada Kementerian HAM. Komnas HAM sudah dilemahkan lewat pasal lain. MENGANCAMINDEPENDENSI Pasal 100 ayat 2 (b) menyatakan RESPONSPEMERINTAH panitia seleksi anggota Komnas HAM Sekretaris Jenderal Kementerian ditetapkan Presiden. Padahal dalam Hak Asasi Manusia Novita llmaris aturan sekarang penetapan panitia mengatakan pasal-pasal yang dinilai bermasalah dalam revisi seleksi melalui sidang paripurna Komnas HAM, Ketentuan baru ini dianggap mengancam independensi dia, Kementerian HAM masih Komnas HAM. merumuskan draf paling ideal. "Substansinya masih dalam NASKAH: TEMPOMEDIALAB pembahasan. Kami masih butuh diskusi mendalam dan akan mendengarkan pendapat dari FOTO: TEMPO/JATI
UPAYA MELEMAHKAN KOMNAS HAM
REVISI Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menuai kritik dari pelbagai pihak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat 21 pasal bermasalah dari sisi norma maupun soal kelembagaan. Menurut Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, revisi UU HAM berpotensi melemahkan peran lembaganya.
Dokumentasi : Artikel Tempo & Narasi Newsroom November 2025
Pelemahan regulasi HAM dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap negara dalam melindungi hak-hak dasar, sekaligus berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.
kemajuan dalam penyelesaian secara hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Dari setiap kasus tersebut, Undang- Undang No. 39 Tahun
1999 menjadi dasar hukum untuk upaya penegakan HAM, baik melalui pengawasan oleh Komnas HAM maupun proses hukum di pengadilan.
Situasi tersebut mencerminkan HAM bahwapenanganan kasus di Indonesia masih menghadapi hambatan serius, baik di tingkat penyidikan maupun proses pengadilan. Hambatan ini menunjukkan bahwa persoalan HAM di Indonesia tidak hanya terjadi secara tiba-tiba, tetapi
narasi Pelemahan Fungsi Komnas HAM Hilangnya Komnas HAM mendesak kewenangan pemerintah agar Komnas HAM substansi revisi UU HAM dalam pendidikan tidak memperlemah dan penyuluhan lembaga, tetapijustru HAM dinilai akan memperkuat. Merekajuga melemahkan telah menyiapkan naskah fungsipencegahan akademik dan daftar pelanggaran inventarisasimasalah HAM di masyarakat. (DIM) yang menekankan Selain itu, pentingnya penguatan pembatasan kerja norma HÁM. perlindungan sama internasional kelompokrentan, dan juga disebut menutup penegasan peran Komnas ruang kolaborasi HAM dalam sistem dengan lembaga perlindungan HAM di HAM dunia. Indonesia.
menjadi tantangan yang bersifat komprehensif. Jumlah laporan yang cukup tinggi terhadap aparat keamanan, pemerintah daerah, serta korporasi perlu diberikan perhatian serius. Dari situ, tantangan dalam melindungi HAM dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu:
1. Pelanggaran HAM Masih dan akan terus Terjadi.
Meski ada kemajuan, pelanggaran HAM seperti kekerasan aparat keamanan, pembatasan terhadap kelompok minoritas, pelanggaran kebebasan beragama dan berpendapat, serta konflik agraria masih terjadi. Kasuskasus lama seperti pelanggaran HAM pada masa Orde Baru juga belum sepenuhnya diselesaikan.
2. Penegakan Hukum dan Keadilan yang Belum Maksimal.
Penuntasan kasus pelanggaran HAM sering mengalami hambatan, baik dari aspek politik maupun hukum, termasuk lambatnya proses penyelidikan dan peradilan, serta ketidakberanian aparat menindak pelaku pelanggaran HAM.
Perkembangan Terkini Kondisi Hak Asasi Manusia
Hak Perkembangan Asasi Manusia (HAM) di Indonesia saat ini menunjukkan dinamika yang cukup positif meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Berikut, dua hal penting yang perlu dilakukan untuk kemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia adalah:
1. Komitmen Internasional dan Nasional. Indonesia semakin dalam memperkuat komitmen kerangka HAM melalui ratifikasi berbagai instrumen internasional serta penguatan peran Komnas HAM. Pemerintah juga mulai mengadopsi kebijakan dan program yang berorientasi pada perlindungan dan pemajuan HAM.
2. Kesadaran dan Partisipasi Publik Meningkat.
Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah lebih aktif mendorong transparansi dan menuntut akuntabilitas.Teknologiinformasi memungkinkan penyebaran informasi pelanggaran HAM lebih cepat serta mobilisasi yang lebih efektif.
Wacana Revisi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999: Antara Kekhawatiran Pelemahan dan Upaya Penguatan HAM
Isu pelemahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) akibat rencana revisi undang-undang tersebut menguat di tengah berbagai laporan dan tulisan di media cetak maupun internet. Wacana revisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa perubahan yang dilakukan bisa berpotensi memperlemah
Setelah reformasi 1998, Indonesia menciptakan kerangka hukum yang lebih kuat dan komprehensif untuk perlindungan HAM, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, dibentuk lembagalembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berperan sebagai pengawas dan penegak HAM. Reformasi mengantarkan era demokrasi dengan kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpendapat yang lebih luas. Media massa dan masyarakat sipil aktif mengawasi pelanggaran HAM dan mendorong transparansi serta akuntabilitas pemerintah
フラ
perlindungan HAM yang sudah ada, terutama jika revisi tidak dilakukan dengan cermat dan hatihati. Beberapa pihak khawatir revisi bisa mempersempit ruang lingkup HAM, melemahkan posisi lembaga pengawas seperti Komnas HAM, dan mengurangi efektivitas penegakan hukum atas pelanggaran HAM.
Namun, di sisi lain, pemerintah menjelaskan bahwa revisi UU HAM yang direncanakan bertujuan untuk melakukan penguatan, bukan pelemahan. Salah satu fokus utama adalah memberikan penguatan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar rekomendasi yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat, sehingga memiliki "taring dan gigi" atau kekuatan hukum yang nyata, berbeda dengan kondisi saat ini di mana rekomendasi Komnas HAM bersifat administratif dan sering tidak ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Menteri HAM juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan pelayanan pengaduan masyarakat agar penegakan HAM lebih efektif dan berkeadilan.
Meski demikian, wacana revisi ini harus dilakukan dengan sangat hatihati dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mendengar suara korban pelanggaran HAM dan publik luas, agar revisi benar-benar menjadi solusi untuk masalah struktural dan tidak justru menimbulkan pelemahan perlindungan HAM di Indonesia.
Pelemahan regulasi HAM dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap negara dalam melindungi hak-hak dasar, sekaligus berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penguatan komitmen politik, revisi kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip HAM, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum agar perlindungan HAM dapat terjaga secara berkelanjutan.
1. Upaya Revisi dan Pembatasan Ruang Lingkup Terdapat desakan dan wacana terkait revisi UU HAM yang dianggap dapat mempersempit ruang lingkup perlindungan HAM atau menimbulkan tumpang tindih dengan regulasi melemahkan lainnya sehingga posisi UU yang sudah ada. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis HAM bahwa komitmen negara pada perlindungan HAM bisa berkurang.
2. Penegakan Hukum yang Belum Optimal.
Kondisi ini diperparah dengan masih lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran HAM. Kasuskasus pelanggaran HAM berat kerap mengalami masalah dalam proses penyelidikan dan penuntutan, yang juga diperburuk oleh situasi regulasi yang tidak konsisten atau tidak kuat.
Selain wacana revisi, muncul juga upaya terkait penggabungan beberapa lembagaHAM nasional, sepertiKomnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menjadi satu lembaga tunggal untuk efisiensi dan penguatan kelembagaan. Namun, sinergi antara Kementerian HAM dan Komnas HAM menjadi faktor krusial yang harus dijaga agar revisi tidak melemahkan independensi pengawas HAM dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang justru menghambat penegakan hak asasi manusia.
Berikut sumber resmi terkait
isu-isu dalam usulan revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: 1. Pemerintah, melalui Kementerian Hak AsasiManusia,sedang menyiapkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tahap awal yang dilakukan adalah menyusun naskah akademik dan daftar masalah yang perlu diperbaiki sebagai dasar utama dala proses perubahan ini. Proses pembahasan perubahan rencananya dimulai pada tahun 2025 atau 2026 sesuai dengan jadwal Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
2. Salah satu isu utama dalam perubahan ini adalah penguatan mandat Komnas HAM. Diharapkan, rekomendasi yang dihasilkan Komnas HAM tidak hanya berupa saran atau himbauan, tetapi memiliki daya hukum yang kuat dan bisa diterapkan secara langsung. Dengan begitu, penegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM menjadi lebih efektif dan mampu menjawab masalah nyata.
3. Dalam hal kelembagaan, ada usulan
1 Sumber : link website : https://www.hukumonline. com/berita/a/revisi-uu-ham-harus-antisipasi-
pergeseran-pelaku-dan-perluas-cakupan-hakasasi-lt686f976bcad06/)
²Sumber link website : https://www.hukumonline. com/berita/a/revisi-uu-ham-harus-antisipasipergeseran-pelaku-dan-perluas-cakupan-hakasasi-lt686f976bcad06/)
22
Melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993, dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang didukung dengan ketetapan MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, kedua keputusan tersebut menjadi landasan nilai dan prinsip yang digunakan untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yang menekankan keterbukaan, DPR menyetujui undangundang tersebut pada tanggal 23 September 1999, yaitu Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
untuk menggabungkan beberapa lembaga yang menangani isu HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi satu lembaga. Hal ini untuk memastikan proses lebih efisien dan memperkuat kemampuan lembaga-lembaga dalam menjaga serta mewujudkan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, usulan ini perlu diperhatikan dengan cermat oleh aktivis HAM karena bisa jadi berpotensi melemahkan perlindungan terhadap kelompok rentan jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan tetap memperhatikan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM
4. Secara umum, tujuan utama dari perubahan Undang-Undang HAM ini adalah memperkuat aturan hukum dan lembaga pendukungnya agar nilainilai HAM tetap dijaga dan ditegakkan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan perubahan yang tepat dan menyeluruh, diharapkan UU ini dapat menyelesaikan berbagai tantangan dalam perlindungan HAM di Indonesia serta memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi seluruh masyarakat.
Untuk memastikan perubahan UU HAM benar-benar meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, dibutuhkan komitmen politik yang kuat, kebijakan yang didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, lembaga peningkatan kapasitas hukum, serta kerja sama yang efektif antara pemerintah. Dengan demikian, tujuan memperkuat dan menjaga nilai-nilai hak asasi manusia dapat terimplementasi secara nyata dan berkelanjutan.
Memperkuat dan Menjaga Nilai HAM Dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999
Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 merupakan jantung dari keadilan, martabat, dan hidup yang setara. UU No. 39 Tahun 1999 hadir sebagai komitmen negara Indonesia untuk menjamin bahwa setiap warga, tanpa terkecuali memiliki hak untuk hidup, bebas dari penindasan, ketakutan, dan diskriminasi. Hak ini melekat sejak manusiahadir, hidup, dan berkembang. la tidak pernah hilang, karena tertanam dalam setiap pribadi manusia.
Namun, realitas hari ini masih jauh dari cita-cita tersebut. Diskriminasi berbasis agama, gender, suku, dan
TEMPO KontraS: Revisi UU HAM Bisa Melemahkan Perlindungan Perempuan dan Anak Rovisi UU HAM akan angan Anak Indomesia (KPAT) menjadi sats 13 Au8 2025 ) 06.00 WB KontraS Rilis Wacana Revisi Undang-Undang HAM Harus Menjawab Masalah Struktural dan Dengarkan Suara Korban Pelanggaran HAM AHAN SIA Indonesia Baik Sierial SAGA Podcasts Artikel Ratru 23 Jull 2025 pukul 11.58 w18 Revisi UU HAM, Menguatkan atau Melemahkan? x ngan mam," jetaya Edior: RESKY NOVEANTO HAOM1 LYANDRA Dengarkan TEGAKKAN HUKUM PEL HAM LAWAN AKSI DIAM MELAWAN IMPUNITAS IMPUNITAS!
ekspresi masih sering terjadi. Baik antara manusia, instansi pemerintahan dengan halus maupun terangterangan di lakukan. Banyak sekali bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di indonesia secara offline maupun online. Contoh secara online yang ada di media sosial, dunia nyata atau secara offline, minoritas masih sering merasa terpinggirkan. Ironisnya, pelanggaran HAM kadang dilakukan oleh lembaga yang seharusnya menjadi pelindung. Walaupun sering terjadi pelanggaran, masyarakattetapmempercayakan keadilan dan meminta perlindungan Hak melalui lembagalembaga yang hadir seperti Komnas HAM. Masyarakat sadar akan hak yang di milikinya sehingga memiliki keinginan untuk memperkuat dan menjaga nilai HAM.
Masyarakat sadar bahwa HAM bukan hanya di pahami oleh ahli
hukum saja tetapi setiap individu juga harus paham, sehingga sedari dini diajarkan pada sekolah-sekolah, kampus dan komunitas. Salah satunya bentuk edukasi melalui literasi HAM sebagai fondasi agar generasi muda sebagai penerus bangsa tumbuh dengan kesedaran untuk menghargai sesama.
Selain dengan kesadaran melalui pembelajaran yang dilakukan, Optimalisasi lembaga penegak dan pengawas HAM seperti Komnas HAM, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan Komnas Perempuan yang dimana diberi ruang penuh dengan independen dan otoritas kuat agar bisa membantu masyarat secara optimal tanpa adanya hambatan birokrasi untuk membantu. Karena lembaga tersebut bukan pelengkap hukum saja tetapi garda terdepan melawan ketidakadilan.
Karena terdapat masyarakat yang kehilangan hak nya tapi masih takut untuk melapor karena ketimpangan status sosial di masyarakat sehingga adanya lembaga tersebut hadir, berfungsi sebagai harapan ini merupakan langkah pencegahan yang penting untuk membentuk pola pikir dan kesadaran bersama masyarakat yang lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara menyeluruh.
Salah satu bentuk lain dari memperkuat dan menjaga nilai HAM yaitu membuka ruang partisipasi masyarakat sipil. Di karenakan masyarakat memiliki peran vital. Lewat adanya advokasi, rakyat untuk didukung dan dibela.
Dokumentasi: 13/14 Oktober 2025 Penguatan Koordinasi, Pemantauan Situasi Pengungsi di Lokasi Konflik Distrik Ilaga dan Gome, Puncak, Papua Tengah.
Selain fungsi pengawasan dan penegakan hukum, Komnas HAM juga berperan penting dalam pemajuan HAM melalui penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM aktif mengedukasi publik, meningkatkan kesadaran melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal, serta menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi nasional maupun internasional. Fungsi pelaporan, kampanye publik hingga gerakan solidaritas. Publik hadir bisa sebagai pengawas dan penjaga nilai HAM. Sistem demokrasi akan hidup dan berjalan jika warganya aktif dan sadar akan haknya. Hal ini juga bisa berjalan dengan membangun budaya toleransi ditengah keberagman
masyarakat. Karena HAM tidak bisa berjalan sendiri, ia harus di sertai kesadaran sosial, menghormati berbedaan keyakinan, ras, suku, latar belakang hingga pandangan hidup sebagai bentuk nyata dari penerapan nilai HAM yang dimana bisa terpatri sebagai karakter bangsa.
Sehingga jika disimpulkan. Meskipun UU No. 39 Tahun 1999 telah menetapkan prinsip-prinsip luhur Hak Asasi Manusia, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terwujud. Pelanggaran HAM masih terjadi dalam berbagai bentuk baik melalui tindakan aparat, ketimpangan hukum, diskriminasi sosial, maupun regulasi yang belum berpihak pada kelompok rentan.
Pertentangan ini menunjukkan kehadiran undang-undang saja tidak
cukup untuk menjaga dan memperkuat nilai HAM, dibutuhkan komitmen nyata darinegara, partisipasi aktif masyarakat sipil, serta pengawasan publik yang berkelanjutan agar nilai-nilai HAM tidak hanya hidup di atas kertas, tetapi benarbenar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Edukasi dan kampanye tentang HAM harus ditingkatkan agar setiap orang memahami hak-haknya dan bisa menjadi bagian dari perubahan. Dengan semangat gotong-royong, kita bisa membangun Indonesia yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan, di mana hak setiap orang dihargai dan dilindungi dengan baik.
3 Sumber link website https://www.hukumonline. ham-usulkan-perbaikan-lt67581811a1345/) 4 Sumber link website : https://berkas.dpr.go.id/ pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---/- PUSLIT-Februari-2025-193.pdf)
Penulis: Tri Hastomo Akbar & Liza Yolanda
Editor: Louvikar Alfan Cahasta & Zsabrina Marchsya Ayunda
JALAN KELUAR YANG TERHAMBAT: SOROTAN KOMNAS HAM ATAS ATURAN BARU HUKUMAN MATI DAN SEUMUR HIDUP
KUHP Baru dan Janji Kemanusiaan
dokumentasi dialog kebijakan Kajian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup dan Pidana Mati
ulai 2 Januari 2026, Kitab M Undang-Undang no 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undangundang Hukum Pidana [KUHP] baru akan efektif berlaku. Kebaruan KUHP baru diantaranya mengatur tentang [komutasi] perubahanhukuman terhadap hukuman mati, Dimana hukuman mati ditempatkan sebagai pidana alternatif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 98 s/d Pasal 101. Langkah ini, yang disambut baik Komnas HAM, merupakan upaya negara untuk melindungi hak hidup, sejalan dengan pandangan bahwa hukuman mati adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena mencabut hak hidup, selain perubahan hukuman mato, KUHP baru juga memuat perubahan hukuman pidana seumur hidup menjadi hukuman pidana 20 tahun.
Pengaturan teknis perubahan hukuman (komutasi) bagi terpidana mati dan seumur hidup diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah [RPP] Komutasi.
Ancaman "Fenomena Deret Tunggu"
Kebutuhan RPP ini sangat mendesak, mengingat ada 579 terpidana mati (data Juni 2025) yang terjebak dalam "Fenomena Deret Tunggu" (death row phenomenon). Kondisi menunggu eksekusi yang bisa memakan waktu belasan tahun ini menimbulkan penderitaan psikologis sehingga dianggap tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. RPP diharapkan menjadi solusi HAM.
Poin Kritis Komnas HAM dalam RPP
Meskipun bertujuan baik, hasil kajian Komnas HAM 2025 menemukan tiga kendala utama dalam RPP ini yang dikhawatirkan justru menghambat asas kemanusiaan:
1. Masa hukuman yang hangus: RPP mengatur bahwa pidana penjara seumur hidup (setelah komutasi) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Ini mengabaikan belasan hingga puluhan tahun masa hukuman yang telah dijalani narapidana di penjara. Komnas HAM menilai
ketentuan ini problematik dan tidak adil.mekanisme perubahan pidana harusdiatur lebih manusiawi, dengan mempertimbangkan masa hukuman yang telah dijalani, perilaku narapidana,dan prinsip-prinsip keadilan korektif.
2. Kewajiban grasi yang diskriminatif: Bagi terpidana mati yang divonis sebelum KUHP baru, mereka diwajibkan mengajukan grasi sebagai syarat komutasi. Grasi seharusnya adalah hak, bukan kewajiban. Aturan ini berpotensi membatasi hak narapidana untuk otomatis dipertimbangkan mendapat perubahanhukuman. Sehubungan dengan ini, asas lex favor reo yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) KUHP baru memberikan dasar normative yang kuat agar ketentuan pemidanaan yang lebih ringan dalam KUHP baru, termasuk hak Komutasi, dapat diterapkan.
3.Syaratkomutasipidanaseumurhidup yang lebih berat: untuk narapidana pidana seumur hidup, KUHP baru mengatur komutasi menjadi 20 tahun jika telah menjalani minimal 15 tahun. Ini adalah kemunduran, sebelumnya karena peraturan 174/1999] (Keppres menetapkan syarat minimal hanya 5 tahun. Dengan demikian terjadi benturan regulasi antara Keppres tersebut dan Pasal 69 KUHP baru, Dimana norma yang lebih tinggi dalam KUHP baru berpotensi
mengabaikan ketentuan yang lebih ringan bagi narapidana. Untuk itu RPP Komutasi perlu memperjelas dan meluruskan persyaratan tersebut agar tidak terjadi kemunduran dalam penerapan asas kepastian hukum bagi narapidana seumur hidup.
Rekomendasi: Menjunjung Keadilan Restoratif
Komnas HAM merekomendasikan agar RPP Komutasiini disempurnakan. Perlu memastikan bahwa proses komutasi bersifatadil, nondiskriminatif, dan memperhitungkan masa hukuman yang telah dijalani narapidana. Komutasi harus menjadi langkah nyata negara untuk memenuhi hak hidup dan martabat manusia, bukan sekadar prosedur formalitas yang menciptakan ketidakpastian hukum baru. Keputusan akhir dalam RPP ini akan menentukan apakah sistem pemidanaan Indonesia benarbenar bergerak menuju sistem yang lebih manusiawi dan berkeadilan restoratif.
Penulis: Tri Hastomo Akbar
Editor: Okta Rina Fitri
PELATIHAN HAM & HUMANITER 2025: TRANSFORMASI PEMAJUAN HAM DI TENGAH TUGAS MILITER
Pelatihan HAM dan Humaniter 2025
Nota enindaklanjuti M Kesepahaman antara Komnas HAM dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Komnas HAM bersama Badan Pembinaan Hukum TNI menyelenggarakan Pelatihan HAM dan Hukum Humaniter bagi 25 perwira dari 20-22 Mei 2025 yang dilaksanakan di Mabes TNI, Cilangkap - Jakarta Timur. Kegiatan tiga hari ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan titik temu penting antara dua ranah yang sering dipandang berbeda: struktur dan disiplin militer serta nilai keadilan dan kemanusiaan HAM. Para peserta berasal dari tiga matra dan berbagai satuan—mulai Sintel, Ster, Sops, Babinkum, Puspom, PMPP, Satsiber, Ditkum AD/AL/AU, hingga Akademi TNI-termasuk dua alumni pelatihan sebelumnya, menunjukkan jangkauan komprehensif pelatihan ini.
Sejak UU No. 39/1999 berlaku, Komnas HAM memiliki mandat untuk menyebarluaskan wawasan HAM. Nota Kesepahaman 2024 antara Komnas HAM dan TNI kemudian mempertegas komitmen bersama untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam proses operasional di lingkungan militer. Dalam konteks itu, pelatihan menitikberatkan pada kombinasi teori, instrumen hukum nasional dan internasional, serta
ANU BUTA AKAN ADANYA HUKUM YANG ANU TAU Bagaimanaa Bisa bertahan b MEMBUNUN alau DIBUHUN
studi kasus pengalaman nyata dalam operasi. Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan salah satu kategori operasi yang dilaksanakan bukan untuk perang antar negara, melainkan untuk tugas tugas non perang yang tetap memerlukan kemampuan militer. Seperti penanggulangan bencana alam, bantuan kemanusiaan, pengamanan peristiwa besar, penanganan ancaman separatis, operasi kontra terorisme di wilayah tertentu (dengan payung hukum khusus), operasi siber, dan dukungan kepada penegakan hukum ketika diperlukan oleh otoritas sipil.
Hari pertama Pelatihan dibuka oleh Dr. Atnike Nova Sigiro., M.Sc, Anggota Komnas HAM, yang menegaskan, "HAM bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sambutan dilanjutkan Laksamana Muda TNI Farid Ma'ruf, S.H., M.H., Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, yang menambahkan, "Kita harus menjadi pelindung, bukan penjajah." Pada sesi awal diisi oleh paparan narasumber dari Komnas HAM dan Babinkum TNI. Putu Elvina sebagai Anggota Komnas HAM menyampaikan mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam upaya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM.
Pelanggaran HAM merupakan setiap perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi, serta tidak memberikan penyelesaian hukum yang adil" - Pasal 1 Ayat 6 UU No. 39/1999. Kolonel Deni Nugraha R. menjelaskan fungsi TNI dalam operasi serta tanggung jawab melindungi warga sipil; "Setiap operasi harus selaras dengan prinsip hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi," ujarnya, merujuk pada Deklarasi Universal HAM.
Di hari kedua, fasilitator Komnas HAM mengajak peserta menelaah instrumen perlindungan HAM, mekanisme penegakan, dan peran lembaga negara maupun non-pemerintah. Kolonel Wensuslaus Kapo berbagi pengalaman tentang peran TNI dalam pemajuan perdamaian internasional — menegaskan bahwa TNI bukan sekadar kekuatan bersenjata tetapi juga agen perdamaian yang memberi contoh bagi negara lain.
Pada hari terakhir, Donny Putranto dari ICRC menjelaskan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan urgensi ketaatan terhadap Konvensi Jenewa. Hukum Humaniter merupakan istilah yang menggantikan nama Hukum Perang (Laws of War) atau Hukum
Sengketa Bersenjata (Laws of Armed Conflict) untuk mencerminkan prinsipprinsip kemanusiaan yang berlaku dalam konflik bersenjata dan bertujuan melindungi korban serta membatasi cara-cara berperang (Roberts & Guelff, 2000) . Hukum Humaniter juga dikenal sebagai International Humanitarian Law [IHL). Hukum Humaniter mengatur konflik bersenjata antar negara atau antar negara dengan entity lain, sementara Human Rights Law mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya di dalam negara tersebut. Masa berlaku hukum humaniter adalah ketika perang atau konflik bersenjata, sementara HAM berlaku setiap saat.
Dr. Jayadi Damanik kemudian membedah pelanggaran HAM yang berat sesuai UU No. 26/2000, menunjuk elemen-elemen hukum, yurisdiksi, dan perbedaan antara hukum HAM dan hukum pidana. Diskusi menyoroti tantangan penegakan hukum-seperti penundaan dan kasus yang belum terselesaikan— serta perlunya perbaikan prosedural untuk mempercepat penyelidikan dan persidangan. Sesi lanjutan mengupas akuntabilitas atas kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama dalam konteks aksi militer dan perpindahan paksa. Peserta dibawa memahami bahwa komandan memiliki tanggung jawab atas tindakan bawahan dan harus mampu mengidentifikasi unsur tindakan luas atau sistematis yang mengarah ke kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pada penutup, Irfan Abubakar (Center for the Study of Religion and Culture) menegaskan pentingnya mengintegrasikan nilai HAM ke dalam tupoksi TNI: "Setiap kebijakan dan keputusan operasional harus mencerminkan nilai keadilan. Prinsipprinsip yang dijadikan pedoman dalam pelatihan meliputi kesetaraan & non-diskriminasi, hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, hak atas larangan penyiksaan, adil, kebebasan pengadilan yang
berpendapat & berkumpul, serta hak atas pendidikan yang menegaskan pelatihan sebagai bagian dari pengembangan profesional.
Hasil pengukuran pre-test dan post-test menggunakan metode The Most Significant Change menunjukkan peningkatan signifikan: mayoritas peserta naik dari level "Memahami" ke "Menerapkan" bahkan "Menganalisis". Peningkatan paling menonjol terlihat pada area kunci seperti peran TNI dalam OMSP dan kewajiban negara terhadap HAM. Peserta kini menilai HAM bukan beban administratif, melainkan alat strategis untuk memperkuat legitimasi operasi dan membangun kepercayaan publik.
Pelatihan ini menjadi fondasi bagi penyebaran kultur HAM di dalam barisan TNI-dari satu satuan ke
satuan lain-menjadi agen perubahan yang menyeimbangkankekuatan dengan kemanusiaan. Rekomendasi peserta meliputi pengulangan program secara periodik, penambahan jam pelajaran, serta pendalaman topiktopik khusus seperti penanganan krisis kemanusiaan, prosedur investigasi internal, dan integrasi HAM dalam operasi teknologi informasi.
nilai- Dengan internalisasi nilai tersebut, TNI tidak hanya meningkatkan profesionalisme, tetapi juga memperkuat peran institusi dalam menegakkan keadilan, perdamaian, dan keamanan bagi seluruh warga negara — selaras dengan semangat Deklarasi Universal HAM.
Penulis: Hajbudin Hekmatiar Editor: Louvikar Alfan Cahasta
Pelindungan martabat manusia Berlaku setiap saat • Utamanya berlaku saat konflik Perawatan bagi bersenjata Kemungkinan pengesampingan yang luka, sakit kewajiban Tak ada pengesampingan Mengikat secara hukum pada Larangan kewajiban (kec. Ps 5 KJ IV) penyiksaan dan Mengikat secara hukum Negara perlakuan buruk Hak perbaikan individu kepada Negara dan individu lainnya Tak ada perbaikan individu Acuan terhadap soft low Fasilitasi bantuan secara spesifik medis dan • Tidak banyak soft law kemanusiaan
Irisan antara Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional Sumber : ICRC, 2024
Referensi Roberts, A., & Guelff, R. (Eds.). (2000). Documents on the Laws of War. Oxford University Press. ICRC. (2023, September 1). HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL PERSAMAAN DAN PERBEDAAN. Komite Internasional Palang Merah. https://blogs. icrc.org/indonesia/wp-content/uploads/sites/97/2023/10/Persamaan-dan-Perbedaan-Hukum- Humaniter-dan-Hukum-HAM.pdf
MENYOAL ONLINE SCAM DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG SERTA DAMPAK TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
Terbatasnya lapangan Kemiskinan kerja Lowongan pekerjaan palsu; Manipulasi Syarat dan ketentuan yang mudah. Penipuan oleh Pemberi kerja, terjadinya eksploitasi, Online scam penahanan, kekerasan, dan pemerasan dII.
Alur Online Scam dalam Konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
nline scam ("penipuan secara 0 daring")merupakan skema penipuan yang menggunakan platform digital dengan tujuan utama menipu individu demi keuntungan finansial, pencurian data pribadi, atau tujuan eksploitatif lainnya. Online scam telah berkembang menjadi modus yang lebih terorganisir dan transnasional, lintas negara. Online scam seringkali bersinggungan dengan jaringan perdagangan manusia dan kerja paksa. Tercatat bahwa data kasus online scam semakin meningkat pasca Covid-19. Pada era tersebut mengharuskan manusia untuk beradaptasi menggunakan teknologi dan internet yang lebih masif untuk menghindari infeksi yang ditularkan melaluipertemuantatapmuka. Pada sisi lain, penggunaan teknologi ini menjadi menjadi media dalam berbagai kasus online scam, misalnya penyebaran lowongan kerja palsu.
Online scam yang terkait dengan perdaganganmanusiamemiliki beragam bentuk, termasuk skema perjudian, investasi bodong, penipuan asmara/pengantin pesanan, pencucian uang dll. Modus operandi yang sering ditemukan di kalangan pelaku perdagangan manusia adalah menginstruksikan calon pekerja untuk memberikan informasi palsu selama proses keberangkatan. Bepergian tanpa visa kerja yang sah atau memanfaatkan fasilitas bebas visa untuk negara di kawasan ASEAN.
Pemerintah Indonesia telah melaporkan peningkatan tajam kasuskasus di mana warga negaranya menjadi korban online scam. Data Kementerian Luar Negeri (2025), menunjukkan jumlah kasus online scam yang dilaporkan melonjak drastis dari hanya 15 pada tahun 2020 menjadi 7.628 pada Maret 2025. Kamboja, Myanmar, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam mendominasi sebagai negaranegara utama terjadinya online scam. Komnas HAM [2025] mencatatkan pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait TPPO sejak Januari 2022 sampai dengan Juni
2025 sebesar 112 aduan, 92 aduan dikategorikan online scam.
Online scam telah menimbulkan konsekuensi hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
1. Pelanggaran Hak atas Pekerjaan
Korban direkrut dalam pekerjaan yang ilegal. Mereka juga mengalami jam kerja yang berlebihan (overtime), tidak diberi upah, dan bekerja di bawah ancaman atau penahanan. Hal ini melanggar Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
2. Pelanggaran Hak atas Kebebasan dan Keamanan Pribadi
Banyak korban melaporkan ditahan oleh pemberi kerja, paspor disita, serta mendapatkan ancaman kekerasan. Praktik-praktikinimelanggarhak atas kebebasan dan keamanan pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 DUHAM dan Pasal 9 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
3. Perbudakan dan Kerja Paksa
Korban yang terjebak dalam online scam seringkali melakukan tugas di bawah tekanan dan penipuan. Kondisi tersebut memenuhi definisi internasional tentang kerja paksa dan perdagangan manusia dalam Protokol Perdagangan Manusia PBB [2000]. Praktik-praktik
ini merupakan pelanggaran hak untuk bebas dari perbudakan atau kerja paksa [DUHAM, Pasal 4].
4. Minimnya Akses terhadap Keadilan dan Penegakan Hukum
Korban tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum dan dikriminalisasi atau dideportasi alih-alih dilindungi hakhaknya. Hal ini melemahkan hak mereka atas proses hukum yang semestinya dan perlindungan yang setara di hadapan hukum (ICCPR, Pasal 14 dan 26).
5. Dampak Psikologis dan Emosional
Korban menderita trauma jangka panjang akibat kekerasan psikologis, isolasi/ penahanan, ancaman, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Hal ini berdampak pada hak mereka atas kesehatan, termasuk kesehatan mental (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 12).
6. Dampak Ekonomi dan Stigma Kepada Keluarga dan Sosial Masyarakat
Eksploitasi dan kekerasan terhadap korban sangat memengaruhi keluarga mereka di Indonesia. Keluarga korban mengalami kesulitan keuangan, stigma sosial dari masyarakat, dan tekanan emosional-yang berdampak pada sklus kemiskinan dan marginalisasi bagi korban dan keluarganya.
Kesimpulan
Online scam yang menargetkan Warga Negara Indonesia merupakan pelanggaran HAM yang kompleks. Penipuan ini menjadi pintu gerbang menuju perdagangan manusia, kerja paksa, dan eksploitasi sistematis. Para korban mengalami penahanan fisik yang berkepanjangan, pelecehan, trauma psikologis, dan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental mereka. Hal ini meliputi kebebasan dari perbudakan, hak atas kondisi kerja yang adil, dan keamanan pribadi. Kurangnya perlindungan hukum yang memadai dan mekanisme penegakan hukum yang efektif semakin memperparah kerentanan ini. Oleh karena itu, upaya untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia ini harus dilakukan multi pihak, dengan fokus pada pencegahan, perlindungan, penuntutan, dan kemitraaan antar negara.
Vietnam,62 Malaysia,91 Myanmar, 1187 Thailand, 464 Laos, 690 Kamboja, 4,300 Philippines, 770
Rekomendasi untuk Para Pemangku Kebijakan di Indonesia
Data Kasus Online Scam di Asia Tenggara 2021- Maret 2025 (Kementerian Luar Negeri, 2025)
1. Memperkuat Kerangka Hukum dan Kebijakan
- Meninjau dan memperbaruiperjanjian bilateral dengan negara di ASEAN untuk perlindungan bagi pekerja Indonesia dan mekanisme investigasi bersama atas perdagangan manusia terkait online scam;
- Menetapkan pedoman yang jelas untuk perlindungan repatriasi korban, dengan menekankan pendekatan yang fokus pada korban dan penyembuhan dari trauma.
2. Meningkatkan Layanan Perlindungan dan Dukungan Korban
- Memperkuat program orientasi prakeberangkatan yang mencakup literasi digital dan kesadaran akan modus online scam;
- Memperluas layanan sosial dan program reintegrasi bagi korban yang telah kembali, termasuk inisiatif pemberdayaan ekonomi.
3. Mempromosikan Kerja Sama Regional dan Internasional
- Memfasilitasi peningkatan pembagian data, investigasi bersama, dan operasi lintas batas antara lembaga penegak hukum Indonesia dan negara-negara di ASEAN;
- Melibatkan organisasi internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), International Organization for Migration [IOM], dan lembaga hak asasi manusia untuk menyediakan bantuan teknis,
dan pengembangan kapasitas, kerangka kerja pemantauan;
- Mengadvokasi kebijakan regional untuk mengatur platform rekrutmen digital dan transaksi keuangan daring, yang bertujuan untuk mencegah kerja para pelaku perdagangan manusia.
4. Kesadaran Publik dan Pemberdayaan Masyarakat
- Melakukan penyebaran informasi di wilayah-wilayah berisiko tinggi di Indonesia (misalnya, Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat dll) untuk mengedukasi calon migran tentang bahaya online scam dan metode para pelaku perdagangan manusia;
- Bermitra dengan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi untuk keagamaan menciptakan jaringan akar rumput yang mendukung praktik migrasi yang aman dan identifikasi korban;
- Mempromosikan program literasi
digital yang memberdayakan populasi rentan untuk menilai secara kritis tawaran pekerjaan dan interaksi di ranah daring.
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan - Memberikan pelatihan bagi petugas imigrasi, kepolisian, dan peradilan tentang standar hak asasi manusia dan kompleksitas perdagangan manusia melalui online scam;
- Membentuk satuan tugas khusus di dalam lembaga-lembaga Indonesia yang berfokus pada kejahatan perdagangan manusia melalui ruang digital;
- Mendukung inisiatif penelitian dan pengumpulan data untuk memantau tren, profil korban, dan efektivitas untuk melakukan perlindungan kepada korban.
Penulis: Kania Rahma Nureda Editor: Louvikar Alfan Cahasta
Referensi
CNN Indonesia. 2025. Kasus Kematian WNI di Kamboja "Meledak' Hingga 75 Persen. [online] di publikasi pada 25 April 2025, diakses pada https://www.cnnindonesia.com/ internasional/20250425132636-106-1222580/kasus-kematian-wni-di-kamboja-meledak-hingga-75-persen Human Rights Watch. (2023). Cambodia: Trafficked into Scams., diakses pada https://www.hrw.org Komnas HAM. 2024. Kajian Tim TPP0 Komnas HAM: Jalan Terjal Efektivitas Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Jakarta: Komnas HAM.
Kesejahteraan Pengemudi Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Refleksi pada Peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-80
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dan Wakil Ketua Eksternal Putu Elvina menerima pengaduan mitra pengemudi di Komnas HAM
emerdekaan adalah hak asasi K yang paling fundamental, yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk hidup, bekerja, dan berkembang sesuai dengan martabatnya. Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia menegaskan dirinya sebagainegarayang berdaulat, berlandaskan konstitusi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, delapan dekade setelah kemerdekaan,tantangan untuk memastikan bahwa setiap warga negaramenikmatikesejahteraan yang layak masih terus mengemuka, termasuk bagi kelompok pekerja di sektor informal seperti para pengemudi ojek online (ojol).
Fenomena maraknya pekerjaan sebagai pengemudi online dalam satu dekade terakhir adalah potret perubahan lanskap ketenagakerjaan nasional. Pekerjaan ini lahir dari inovasi teknologi dan kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi cepat, murah, dan fleksibel. Namun, di balik itu, terdapat dinamika yang kompleks, mulai dari skema kemitraan yang tidak sepenuhnya mengakomodir perlindungan hak pekerja, hingga persoalan kesejahteraan yang sering kali diabaikan.
Bagian DukunganPelayanan Pengaduan, sebagai unit yang menjadi pelaksana kewenangan komnas HAM dalam penerimaan pengaduan dugaan peristiwa pelanggaran HAM menerima pengaduan terkaiit hal ini dari para mitra pengemudi ojol pada tanggal 4 Juli 2025, dalam prespektif hak asasi manusia (HAM) disepahami Bersama bahwa isu ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan hubungan bisnis antara perusahaan aplikator dan mitra pengemudi.
Tempo. 2024. Kasus Penipuan Onliine dan Perdagangan Orang di Asia Tenggara Naik Signifikan. [online] di publikasi pada 13 Desember 2024, diakses pada https://www.tempo.co/internasional/kasus-penipuanonline-dan-perdagangan-orang-di-asia-tenggara-naik-signifikan--1181067 Universal Declaration of Human Rights.
Latar Belakang dan Konteks Permasalahan
Pengemudi online bekerja di bawah skema kemitraan dengan perusahaan penyedia aplikasi transportasi dan layanan berbasis digital seperti
Gojek, Grab, atau platform serupa. Skema ini secara hukum berbeda dari hubungan kerja formal yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam kemitraan ini, pengemudi disebut sebagai "mitra" dan bukan "karyawan", sehingga hak-hak pekerja formal—termasuk jaminan sosial, upah minimum, perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak, serta asuransi kerja-tidak secara otomatis berlaku.
Hal-hal yang diadukan para mitra pengemudi antara lain:
1 Potongan pendapatan yang cukup besar dari pihak aplikator, sekitar 20% atau lebih, yang mengurangi penghasilan bersih.
2 Beban biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, dan pulsa yang sepenuhnya ditanggung sendiri.
3 Skema asuransi yang terbatas hanya saat menjalankan pesanan, sementara risiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja.
3 Ketidakpastian penghasilan karena sifat pekerjaan yang berbasis komisi dan tergantung jumlah order.
4 Potensi intimidasi atau pemutusan kemitraan sepihak dari pihak aplikator.
Masalah-masalah tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pekerjaan sebagai pengemudi online
saat ini mampu memenuhi standar kehidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"?
Perspektif Hak Asasi Manusia
Dalam perspektif HAM, terdapat sejumlah instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan untuk menilai permasalahan ini:
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
Menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan pelayanan kesehatan.
2. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)
Indonesia telah meratifikasi kovenan ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang mengakui hak atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil, upah yang memadai, dan perlindungan dari pengangguran.
3. UUD 1945 Pasal 28I ayat (4)
Menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Pasal 38 menyatakan bahwa setiap orang, pria maupun wanita, yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah dan syarat kerja yang sama.
Demo Pengemudi Online (Tribunnews.com)
Melihat kondisi pengemudi online saat ini, terdapat indikasi bahwa hak-hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Potongan pendapatan yang signifikan, beban biaya operasional pribadi, dan keterbatasan perlindungansosial menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip HAM dan realitas lapangan.
Kemerdekaan dan Kesejahteraan: Hubungan yang Tak Terpisahkan
Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukan hanya tentang lepas dari penjajahan fisik, tetapijuga kemerdekaan untuk hidup bermartabat. Sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan mandat untuk memastikan kesejahteraan merata.
Bagi pengemudi online, "kemerdekaan" dalam arti sebenarnya akan terwujud jika mereka:
1 Memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2 Terlindungi dari risiko pekerjaan, baik melalui asuransi maupun kebijakan pemerintah.
3 Memiliki ruang tawar yang seimbang dalam hubungan kemitraan dengan perusahaan aplikator.
4 Dapat bekerja tanpa takut kehilangan mata pencaharian secara sepihak.
Tantangan Utama yang Dihadapi Pengemudi Online
1. Potongan Pendapatan dan Beban Biaya Operasional
Berdasarkan pengaduan, potongan yang dikenakan perusahaan aplikator mencapai 20% atau lebih dari tarif yang dibayarkan konsumen. Ditambah biaya operasional yang harus ditanggung pengemudi (bensin, servis kendaraan, pulsa), pendapatan bersih menjadi relatif kecil.
2. Skema Kemitraan yang Tidak Melindungi
Hubungan kemitraan memang memberikan fleksibilitas waktu, tetapi tidak menjamin stabilitas pendapatan atau perlindungan hak. Tidak ada jaminan upah minimum, tunjangan,
atau pesangon. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip kerja layak (decent work). 3. Perlindungan Asuransi yang Terbatas
Asuransi yang diberikan aplikator umumnya hanya berlaku saat pengemudi sedang menjalankan pesanan. Padahal, risiko kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja, termasuk saat perjalanan menuju titik penjemputan atau pulang ke rumah.
4. Potensi Intimidasi dan Pemutusan Kemitraan
Karena sifat hubungan yang berbasis kesepakatan perdata, perusahaan aplikator dapat memutus kemitraan secara sepihak jika pengemudi dianggap melanggar kebijakan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan kerentanan.
5. Peran dan Tanggung Jawab Negara
Negara memiliki kewajiban tiga lapis (threefold obligation) dalam HAM:
a. Menghormati [to respect): Tidak melakukan tindakan yang mengurangi atau melanggar hak warga negara.
b. Melindungi [to protect): Mencegah pihak ketiga (dalam hal ini perusahaan aplikator) melakukan pelanggaran hak.
c. Memenuhi[to fulfil]: Mengambil langkah positif untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara.
Dalam konteks pengemudi online, tanggung jawab ini dapat diwujudkan melalui:
a. Regulasi khusus yang mengatur hubungankemitraanagar tetap melindungi hak dasar pengemudi.
b. Penetapan batas minimum tarif yang mempertimbangkan biaya operasional dan standar hidup yang layak. KHL (Kebutuhan Hidup Layak).
c Penyediaan program jaminan sosial yang inklusif untuk pekerja sektor informal.
d Fasilitasi dialog antara pemerintah, aplikator, dan perwakilan pengemudi.
6. Momentum Kemerdekaan ke-80: SaatnyaReformasiKesejahteraan Pekerja Digital
Reformasi kebijakan yang diperlukan meliputi:
a. Pengakuan Legal Pekerja Platform Mengkategorikan pengemudi online sebagai pekerja dengan perlindungan minimal tertentu, meski tetap mempertahankan fleksibilitas kerja.
b. Regulasi Tarif yang Adil
Menetapkan tarif minimum yang memastikan penghasilan pengemudi di atas KHL setelah potongan dan biaya operasional.
c. Perlindungan Sosial
Menyediakan skema BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang terintegrasi dan terjangkau bagi pengemudi.
d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif
Memperkuat peran mediasi sebagai jalur cepat dan murah untuk menyelesaikan perselisihan antara pengemudi dan aplikator.
Tanpalangkah nyata untuk memperbaiki kesejahteraan pengemudi online, kita berisiko membiarkan ketimpangan sosial terus melebar dan semangat kemerdekaan menjadi slogan tanpa substansi.
Penulis: Reza Perdana
Editor: Louvikar Alfan Cahasta
Sengketa Lahan di Nusa Tenggara Timur: Antara Kepentingan Pembangunan dan Hak Asasi Manusia
Pramediasi dengan Warga di Kabupaten Belu
i banyak daerah Indonesia, tanah D adalah sumber kehidupan yang lebih dari sekadar aset ekonomi. la menjadi ruang tumbuh keluarga, penanda identitas budaya, hingga warisan yang dijaga lintas generasi. Namun, ketika pembangunan berjalan, tanah sering diperlakukan hanya sebagai objek yang bisa dialihkan demi kepentingan umum. Ketegangan pun muncul, terutama ketika warga berhadapan langsung dengan pemerintah daerah. Fenomena ini
terlihat jelas di Nusa Tenggara Timur (NTT), provinsi yang dalam beberapa tahun terakhir diwarnai sengketa lahan antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Kasus-kasus yang muncul di Belu, Timor Tengah Selatan, dan Flores Timur memperlihatkan pola yang serupa: pemerintah daerah menggunakan tanah untuk pembangunan fasilitas publik tanpa mekanisme konsultasi dan ganti rugi yang jelas. Dari sisi pemerintah,
pembangunan puskesmas, kantor pemerintahan, atau penertiban aset dianggap sebagai kewajiban. Tetapi dari sisi warga, tindakan itu berarti hilangnya hak kepemilikan, hak atas tempat tinggal, bahkan hak budaya. Inilah titik di mana persoalan sengketa lahan berubah menjadi isu hak asasi manusia.
Di Kabupaten Belu, sengketa melibatkan ahli waris Gaspar Tae. Tanah keluarga yang telah bersertifikat resmi digunakan pemerintah daerah untuk membangun puskesmas desa. Bagi masyarakat luas, kehadiran puskesmas tentu membawa manfaat. Namun, pembangunan dilakukan tanpa persetujuan pemilik lahan, sehingga mengabaikan hak kepemilikan yang sah. Dalam konteks hak asasi manusia, pengabaian ini berpotensi melanggar hak atas kepemilikan, yang seharusnya dilindungi negara. Ketika sertifikat tanah warga tidak lagi dihormati, legitimasi hukum negara dipertanyakan.
Situasi berbeda namun serupa dialami Robi Damianus Mela di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Rumah permanen yang ia bangun dengan biaya sendiri, dibongkar pemerintah daerah pada 2021 dengan alasan berdiri di atas aset negara. Rumah tidak hanya berarti tempat tinggal, tetapi juga ruang aman dan simbol stabilitas keluarga. Pembongkaran tanpa solusi alternatif membuat keluarga kehilangan tempat bernaung dan menghadapi tekanan psikologis. Dalam perspektif hak asasi manusia, tindakan ini bersinggungan langsung dengan hak atas perumahan yang layak. Hilangnya rumah berarti hilangnya jaminan dasar untuk hidup bermartabat.
Pertemuan dengan Warga di Kabupaten Belu
Kasus lain di Flores Timur menunjukkan dimensi yang lebih kompleks karena berkaitan dengan tanah adat. Keluarga Maks Labina memperjuangkan tanah almarhum Aloysius Boki Labina yang sejak 1977 digunakan untuk pembangunan kompleks perkantoran pemerintah daerah. Meskipun sempat memenangkan perkara di pengadilan negeri tinggi, danpengadilan putusan kasasi Mahkamah Agung justru memenangkan pemerintah daerah. Sengketa yang panjang ini memperlihatkan kerentanan masyarakat adat di hadapan hukum formal. Tanah adat memiliki nilai kultural yang tak bisa digantikan dengan nominal rupiah. Hilangnya tanah adat berarti hilangnya bagian dari identitas kolektif. Potensi pelanggaran HAM di sini bukan hanya soal hak kepemilikan, melainkan juga hak budaya.
Mengapa sengketa semacam ini terus berulang? Salah satu jawabannya terletak pada ketidakseimbangan relasi antara warga dan pemerintah daerah. Pemerintah memiliki perangkat hukum, anggaran, dan aparat untuk menegakkan klaimnya. Warga, sebaliknya, sering hanya berpegang pada dokumen kepemilikan atau tradisi adat tanpa dukungan sumber daya hukum yang memadai. Ketika terjadi sengketa, posisi warga jauh lebih lemah. Hal ini diperparah oleh kurangnyakonsultasipublik.Keputusan pembangunan diambil secara sepihak, dengan logika "kepentingan umum" yang didefinisikan sempit.
Dari perspektif hak asasi manusia, ada beberapa dimensi yang rentan dilanggar dalam sengketa semacam ini.Pertamaadalahhakatas kepemilikan, yang terancam ketika tanah diambil tanpa persetujuan
atau ganti rugi. Kedua adalah hak atas tempat tinggal, ketika rumah warga dibongkar tanpa relokasi atau kompensasi. Ketiga adalah hak atas rasa aman, sebab ketidakpastian hukum membuat warga hidup dalam ketakutan kehilangan tanah atau rumahsewaktu-waktu.Keempat adalah hak budaya, terutama bagi masyarakat adat yangtanahnya memiliki nilai identitas dan spiritual.
Faktor sosial-ekonomi di NTT turut memperkuat kerentanan ini. Provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi ini menjadikan tanah sebagai sumber utama penghidupan. Kehilangan tanah berarti kehilangan akses pada pangan, pekerjaan, dan pendidikan anak. Dalam kondisi seperti ini, sengketa lahan tidak hanya memengaruhi aspek hukum, tetapi juga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.
Politik lokal juga memainkan peran penting. Sengketa lahan sering kali melibatkan pejabat daerah, aparat desa, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dinamika politik dapat membuat penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut, karenakeputusan tidak hanya dipengaruhi pertimbangan hukum, tetapi juga kepentingan politik dan relasi kekuasaan.
Komnas HAM telah berupaya merespons kasus-kasus tersebut dengan melakukan pramediasi dan mediasi di Belu, Timor Tengah Selatan, Flores Timur, dan Kota Kupang. Upaya ini penting untuk membuka ruang dialog antara warga dan pemerintah daerah. Namun, mediasi hanyalah langkah awal. Tanpa perubahan struktural dalam
tata kelola pertanahan dan kebijakan pembangunan,potensi sengketa serupa akan terus berulang.
Sengketa lahan di NTT juga mencerminkan persoalan agraria secara nasional. Data menunjukkan ratusan konflik agraria terjadi setiap tahun di berbagai daerah, melibatkan jutaan hektar tanah. Polanya serupa: klaim pemerintah atau perusahaan berhadapan dengan klaim warga atau masyarakat adat. Dalam kerangka hak asasi manusia, negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warganya. Pembangunan yang mengorbankan hak dasar justru bertentangan dengan kewajiban ini.
Akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah pembangunan dapat dijalankan tanpa mengorbankan hak-hak warga? Sengketa di Belu, Timor Tengah Selatan, dan Flores Timur menunjukkan bahwa jawaban itu belum sepenuhnya ditemukan. Selama tanah masih dipandang hanya sebagai aset pembangunan, sementara dimensi sosial, budaya, dan kemanusiaannya diabaikan, potensi pelanggaran hak asasi manusia akan terus membayangi.
Sengketa lahan bukan sekadar persoalan siapa yang memiliki sebidang tanah, melainkan bagaimana negara memperlakukan warganya.Apakah warga diposisikan sebagai mitra dalam pembangunan, atau sekadar objek yang harus menyesuaikan diri dengan kebijakan sepihak. Dari jawaban atas pertanyaan ini, masa depan pembangunan yang berkeadilan di Indonesia akan ditentukan.
Penulis: Fajar Ahmad Setiawan Editor: Louvikar Alfan Cahasta
Jurnalis Profesi Paling Aman Asal Tidak Menulis Apa-Apa
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Abdul Haris Semendawai, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Saurlin P. Siagian, Kepala Biro Penegakan HAM Imelda Saragih dan Tim Pemantauan Komnas HAM saat melakukan permintaan keterangan dan peninjauan lokasi kejadian di kantor Redaksi Tempo, Selasa, 25 Maret 2025
ebebasan pers merupakan salah satu prasyarat utama bagi K demokrasi. Tanpa pers yang bebas, ruang publik akan kehilangan salah satu intrumen pentingnya untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga negara. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan pers juga bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi menusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 19 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Namun, dibalik label yang manis sebagai pilar demokrasi dan merupakan garda terdepan dalam pengawasan kekuasaan, jurnalis kerap menghadapi ancaman, intimidasi, bahkan kekerasan ketika menjalankan tugasnya. Komnas HAM, melalui Bidang Pemantauan, menerima sekitar 39 kasus terkait dengan isu kebebasan
berpendapat dan berekspresi, dalam kurun waktu 2024-2025
Pada 27 Juni 2024 misalnya, terjadi pembakaran rumah jurnalis Tribrata TV yang berlokasi di Kawasan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam peristiwa tersebut, 4 (empat) orang meninggal dunia, yaitu Rico Sempurna Pasaribu (47 Tahun), Elfrida Boru Ginting (48 Tahun, istri Rico Sempurna Pasaribu), Sudi Investasi Pasaribu (12 Tahun, anak), dan Loin Situkur (3 Tahun, cucu). Pembakaran dilatarbelakangi oleh berita yang dituliskan Rico Sempurna Pasaribu mengenai lapak perjudian yang diduga milik anggota Batalyon 125 Simbisa, Koptu HB.
Setelah pemberitaan,muncul ancaman dan desakan agar berita diturunkan. Hingga saat ini, kepastian hukum atas dugaan keterlibatan HB belum diusut secara tuntas. Padahal, terdapat sejumlah indikasi yang menunjukan adanya relasi langsung
antara yang bersangkutan dengan korban sebelum peristiwa terjadi. Terjadinegosiasi antara HB dengan korban mengenai aktivitas perjudian, kemudian HB meminta dan mendesak agar berita diturunkan. Meski keterlibatan ini secara substansial tampak sigifikan, proses hukum masih berfokus pada pelaku lapangan dari sipil. Belum ada langkah transparan dari aparat penegak hukum pada institusi militer untuk menindaklanjuti keterkaitan HB pada peristiwa pembakaran tersebut.
Kasus lainnya mengenai teror kepala babi dan bangkai tikus terhadap Tempo. Target teror nyaris tidak masuk akal. Pertama sebuah paket berisi kepala babi ditunjukan kepada jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana. Beberapa hari kemudian, muncul kiriman lain berupa enam bangkai tikus dengan kepala terpenggal yang dikemas dengan kertas kado warna merah muda dengan motif bunga mawar. Pihak Tempo menduga enam tikus itu melambangkan enam orang pembawa acara program podcast Tempo, Bocor Alus Politik.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, saat melakukan permintaan keterangan dan peninjauan lokasi kejadian di kantor Redaksi Tempo, Selasa, 25 Maret 2025
Program Bocor Alus Politik merupakan podcast investigasi dan analisis politik yang bertujuan seputar menyampaikan informasi dunia politik. Dalam temuan Komnas HAM, peristiwa serangan, ancaman, dan intimidasi terhadap jurnalis Tempo diduga kuat berhubungan dengan substansi program podcast Tempo. Respon pemerintah terhadap peristiwa ini menunjukkan ketidakseriusan dan meremehkan ancaman dengan menyarankan agar kepala babi tersebut dimasak. Impunitas berpotensi menguat dan kerentanan jurnalis terhadap kekerasan, semakin tinggi.
Dalam pelaksanaan fungsi Komnas HAM, bidang Pemantauan telah mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan penyelidikan terhadap serangan yang terjadi serta pendalaman atas kemungkinan adanya rangkaian serangan. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian hukum mengenai pelaku maupun sumber ancaman. Belum terlihat adanya keseriusan aparat dalam penegakan hukum. Jika dilihat polanya, selalu berulang. Intimidasi ketika memberitakan isu-isu sensitif, kriminalisasi lewat pasal karet, kekerasan fisik dan pembatasan akses informasi. Pola ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis tidak berdiri
sendiri, melainkan merupakan bagian dari praktik pembungkaman kebebasan sipil yang lebih luas.
Profesi jurnalis masih rentan terhadap praktik-praktik HAM pelanggaran terutama terkait hak atas rasa aman, kebebasan berekspresi, hak hidup, serta hak atas informasi. Padahal, pentingnya perlindungan bagijurnalis telah ditekankan melalui berbagai instrumen, termasuk UN Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity. Namun, praktik impunitas dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan serius. Tidak berlebihan bila kemudian bahwa profesi jurnalis adalah profesi paling aman, sejauh ia tidak menulis apa-apa.
Kekerasan, kriminalisasi, ancaman, serangan fisik, hingga pembunuhan adalah ancaman bagi jurnalis dalam menjalankan fungsi kritisnya. Kekerasan terhadap jurnalis adalah cermin dari rapuhnya demokrasi. Ruang publik belum sepenuhnya menjamin hak masyarakat atas informasi. Ketika jurnalis tidak bisa bekerja dengan rasa aman, yang terancam bukan hanya individu jurnalis itu sendiri, tetapi juga masyarakat luas yang kehilangan haknya atas informasi.
Penulis : Hilda Rahman Editor : Louvikar Alfan Cahasta
Isu Agraria dan Lingkungan Hidup Mencuat di Aceh Tengah, Komnas HAM Aceh Lakukan Pengamatan Situasi HAM
IN KN AEN TENGAH NECANATAN LINGE NTOR REJE LAMPUNG LINGE
Pertemuan dengan Reje Kampung Linge Serta Jajaran dengan agenda Sharing Informasi dan tinjauan lapangan terhadap isu konflik agraria/sumber daya alam dan lingkungan hidup (6/Mei/2025)
encuatnya isu konflik agraria M dan lingkungan hidup di Aceh Tengah menjadi perhatian Komnas HAM karena adanya kekhawatiran timbulnya dampak negatif dari aktivitas tambang dan kegiatan investasi, baik oleh swasta dan BUMN. Merujuk pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia Atas Tanah dan Sumber Daya Alam (SDA), Komnas HAM mencermati adanya konflik agraria sektor kehutanan dan/atau sektor perkebunan antara masyarakat Desa Linge dengan PT Tusam Hutani Lestari (PT THL); konflik sektor pertambangan antara Masyarakat Kemukiman Pameu dengan PT Pegasus Mineral Nusantara (PT PMN); dan konflik agraria khusus menyangkut Proyek Strategis Nasional (PSN) antara masyarakat beberapa desa di Kecamatan Silih Nara dengan PT PLN c.q. PLTA Peusangan 1 dan 2.
Pemanfaatan dan pengelolaan SDA industri tanah dan oleh pertambangan di Aceh Tengah berpotensi menimbulkan risiko penurunan kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, terbatasnya jaringan informasi serta konflik antara manusia dengan satwa liar juga menjadi atensi Komnas HAM, karena merupakan permasalahan yang
berkepanjangan. Sesuai dengan salah satu fungsi dan kewenangan Komnas HAM yang dimandatkan dalam Pasal 76 jo. Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu pemantauan, maka pada Juli 2025 Komnas HAM Aceh melakukan pengamatan situasi HAM ke Aceh Tengah.
Tim menemui beberapa pihak diantaranya perwakilan masyarakat Desa Linge, perwakilan masyarakat Kemukiman Pameu, masyarakat terdampak dari pembangunan PLTA Peusangan di Aceh Tengah, dan Lembaga Ikatan Pemuda Gayo Antara (LIPGA) untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitaspertambangan di wilayah tersebut dan keberadaan perusahaan negara di wilayah mereka
Pertemuan dengan Lembaga Ikatan Pemuda Gayo Antara (LIPGA) di Aceh Tengah (8/Mei/2025)
Didapatkan akar permasalahan yang dihadapi masyarakat antara lain terganggunya masyarakat atas keberadaan PT THL yang sudah ada sejak 1996, dan telah dilakukan perpanjangan HGU hingga 2045. Masyarakat menuntut lahan HGU dikembalikan karena masyarakat telah mendiami wilayah tersebut terlebih dahulu. Masyarakat telah melakukan berbagai upaya terkait permasalahan HGU dengan perusahaan, diantaranya sudah mengadukan ke DPRK dan Bupati Aceh Tengah. Masyarakat juga didampingi oleh Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA) untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Keberadaan PT PMN juga berpotensi menyebabkan konflik horizontal di masyarakat karena kondisi saat ini ada sebagian masyarakat yang menolak tambang, dan sebagian lainnya mendukung keberadaan PT PMN. Tidak ada sosialisasi terkait beroperasinya PT PMN dan perusahaan mengklaimwilayahpertambangan seluas 1900 Ha dimana mencakup lahan milik masyarakat.
Kerusakan lingkungan di Kemukiman Pameu masih terjadi, misalnya ada penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan lahan menjadi tandus dan banjir serta konflik antara satwa (gajah) dengan manusia yang
Keberadaan PT PMN juga berpotensi menyebabkan konflik horizontal di masyarakat karena kondisi saat ini ada sebagian masyarakat yang menolak tambang, dan sebagian lainnya mendukung keberadaan PT PMN. Tidak ada sosialisasi terkait beroperasinya PT PMN dan perusahaan mengklaim wilayah pertambangan seluas 1900 Ha dimana mencakup lahan milik masyarakat.
Pertemuan dengan Imam Mukim Pameuh, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah beserta jajaran dan perwakilan masyarakat (7/Mei/2025)
disebabkan masuknya sekumpulan gajah ke lahan sawah dan kebun masyarakat hingga mengakibatkan kerusakan lahan pertanian.
Sementara itu,penyelesaian sengketa lahan masyarakat (ganti rugi) oleh PLTA Peusangan kepada masyarakat terdampak sudah dilakukan sejak 2020 namun hingga kini belum terselesaikan. Masalah tambang di Aceh Tengah menjadi isu yang sensitif karena adanya perbedaan baik pandangan pemerintah, perusahaan dan masyarakat, sehingga apabila isu tersebut tidak ditangani secara tepat maka berpotensi menyebabkan konflik antar pihak.
Kompetisi atas penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan atas tanah sering kali menjadi penyebab sengketa, konflik, dan kekerasan sehingga menjadi penghambat dalam mewujudkan pelindungan dan pemenuhan HAM, perdamaian, dan
pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam amanat Konstitusi yang menjamin hak warga negara bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H UUD1945 dan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya bumi harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Saling klaim atas penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan atas tanah sering kali menjadi penyebab sengketa, konflik, dan kekerasan sehingga menjadi penghambat dalam mewujudkan pelindungan dan pemenuhan HAM, perdamaian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Penguasaan dan pengusahaan tanah wajib mempertimbangkan prinsipprinsip HAM diantaranya prinsip kepastian dan pelindungan hukum, prinsip anti monopoli/anti akumulasi, prinsip distribusi dan redistribusi serta prinsip keberlanjutan dan prinsip kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Terkait hak ekosob, jaringan komunikasi (internet dan telepon) di Kemukiman Pameu masih terbatas. Reje Tanjung telah menyurati Kementerian Kominfo pada 2023, namun hingga kini belum mendapat tanggapan. Selain itu, kabel listrik Pamue dalam diKemukiman kondisi terbuka sehingga rawan/ dikhawatirkan terjadi korsleting listrik dan menimbulkan keresahan di masyarakat karena kurangnya rasa aman.
Permasalahan sampah di TPA Uwer Tetemi di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, serta konflik satwa (harimau dan gajah) dan manusia yang terjadi di Desa Linge dan Kemukiman Pameu juga mengakibatkan terganggunya penikmatan hak-hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak dan tidak amannyalingkunganmasyarakat, sehingga diharuskan mengungsi yang berpotensi hilangnya pendapatan. Hal ini bertentangan dengan SNP Nomor 11 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak dan Pasal 12 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) menyebutkan bahwa "Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut".
Komnas HAM akan berkoordinasi berbagai pihak baik dengan pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat dalam penyelesaian permasalahan ini dan meminta agar situasi tetap kondusif selama proses penyelesaian dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM, serta menjadikan SNP Nomor 7 dan SNP Nomor 11 sebagai panduan bagi pengemban kewajiban dalammenghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas tanah, SDA dan tempat tinggal.
Ditulis Oleh : Sari Melati dan TR Arafah B
Editor : Louvikar Alfan Cahasta
Insiden Pengrusakan Rumah Doa Milik Gereja Kristen Indonesia (GKSI) Anugerah di Padang Sarai, Kota Padang
Pertemuan dengan Reje Kampung Linge Serta Jajaran dengan agenda Sharing Informasi dan tinjauan lapangan terhadap isu konflik agraria/sumber daya alam dan lingkungan hidup (6/Mei/2025)
ada minggu 27 Juli 2025, telah P terjadi serangan mendadak terhadap sebuah Rumah Doa Kristen di Jalan Teratai RT 002 RW 09, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Sekelompok warga tiba-tiba datang dengan membawa kayu, batu, pisau sambil meneriakkan "bubar", ke arah rumah doa. Rumah Doa tersebut sebenarnya digunakan sebagai tempat pendidikan agama Kristen bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pelajaran agama disekolah negeri.
Pendeta F. Dachi selaku pemilik rumahdoa menjelaskanbahwa warga melakukan tindakan anarkis, seperti memukul jendela kaca dengan kayu, melempar kursi, merusak fasilitas rumah doa. Puluhan anakanak yang sedang belajar agama di dalam bangunan itu jadi panik dan berhamburan keluar dalam keadaan histeris. Dua anak berusia 9 dan 11 tahun telah menjadi korban kekerasan
fisik dalam insiden tersebut. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran dan keresahan dikalangan umat kristen yang sedang melakukan kegiatan ibadah secara damai dan tertib.
Menurut Dachi, trauma terberat justru dirasakan oleh 30 anakanak yang berada dilokasi saat kejadian. la khawatir mereka enggan kembali belajar agama Kristen. la mengaku menerima ancaman dari warga agar kegiatan ibadah dihentikan sepenuhnya. Menyikapi peristiwa tersebut, Komnas HAM Kantor Sumatera Barat melakukan pemantauan ke lokasi dan bertemu dengan Camat Koto Tangah beserta jajaran untuk meminta keterangan terkait langkah-langkah yang telah dan akandilakukan pemerintah terkait penyelesaian peristiwa. Dari koordinasi dengan Camat Koto Tangah tersebut diperoleh informasi bahwa awal kejadian bermula adanya informasi pemasangan listrik oleh pihak rumah doa ke PLN. Di dalam
struk PLN ada keterangan Rumah ibadah (gereja). Keterangan struk PLN yang menuliskan rumah ibadah (gereja) inilah yang membuat reaksi dari masyarakat sekitar. Namun hal ini juga sudah dijelaskan oleh Pendeta F. Dhaci kepada RT dan RW bahwa rumah tersebut adalah rumah doa untuk aktivitas pendidikan keagamaan bagi anak-anak warga Nias bukan gereja (rumah ibadah).
Tindakan Yang Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Padang
Pada tanggal 27 Juli 2025 malam pukul 19.30 WIB, Walikota Padang, Kapolsek Koto Tangah, Camat, Ketua FKUB Kota Padang, Kasat Intel Polresta Padang, Kasi Intel Kejari Padang, Brimob Polda Sumbar, Ka Binda Padang, Lurah, LPM, RT, RW dan Tokoh Masyarakat beserta Jemaat GKSI Nias hadir melakukan mediasi di kantor Camat Koto Tangah. Pukul 00.00 WIB Wakapolda Sumatera Barat, Kapolresta Padang, Dandim Padang,
Menurut Dachi, trauma terberat justru dirasakan oleh 30 anak-anak yang berada dilokasi saat kejadian. la khawatir mereka enggan kembali belajar agama Kristen. la mengaku menerima ancaman dari warga agar kegiatan ibadah dihentikan sepenuhnya.
Kasat Brimob meninjau lokasi kejadian bersama Tim Inavis Polda Sumatera Barat.
Sampai tanggal 28 Juli 2025, lokasi kejadian diawasi oleh Brimob Polda Sumbar, guna antisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Sebelumnya Walikota PadangBersamaForkompimda dan FKUB sudah melakukan upaya mediasi pada hari Minggu 27 Juli 2025 dengan hasil kesepakatan bahwa tindakan ini murni masalah sosial atau miskomunikasi dari kedua belah pihak.
Telah juga dilakukan Rapat Forkopimda Kota Padang pada tanggal 28 Juli 2025 Pukul 16.00 WIB yang dihadiri FKUB, Kakan Kemenag Kota Padang, BINDA Sumbar Koordinator Wilayah Padang, FKP dan OPD terkait di lingkungan Pemko Padang dengan keputusan rapat untuk melakukan upaya preventif dan dukungan ke semua pihak, serta mendorong upaya duduk bersama antara kedua belah pihak agar terciptanya kondisi damai dan kondusif. Pemerintah Kota Padang kemudian menjadwalkan pelaksanaan kegiatan Trauma Healing bagi anak-
anak korban pada saat kejadian bersama psikolog.
Pada tanggal 29 Juli 2025 FKUB, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Camat beserta Forkompimda, BINDA Sumatera Barat melakukan rapat mediasi mencari jalan damai bersama Pihak Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Kota Padang dan Pendeta Daichi (Pihak Warga Nias) sepakat mencari kedamaian terkait insiden yang terjadi dan FKUB akan membuat kesepakatan bersama. Pada tanggal yang sama juga dilakukan rapat pimpinan bersama pihak warga kelurahan Padang Sarai RT.02 RW.09 beserta niniak mamak dan tokoh agama yang menghasilkan kesepakatan damai. Kesepakatan damai ini yang dituangkan dalam kesepakatan bersama pada Rabu, 30 juli 2025.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam, Tim Pemantau Komnas HAM Sumbar bersama KPAI dan NHRI lainnya juga melaksanakan kegiatan case conference yang dilakukan secara daring. Disamping untuk menggali informasi lebih dalam, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan informasiterbaru pasca kejadian. Dalam pertemuan tersebut, Camat Koto Tangah melaporkan bahwa sejak kejadian tersebut pemerintah sudah melakukan trauma healing terhadap dua anak yang menjadi korban yaitu Olivia dan Nurlim. Kegiatan trauma healing dilakukan pada tanggal 29 Juli 2025 oleh Polda Sumbar, tanggal 30 Juli 2025 oleh Dinas Sosial Kota Padang, dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus dan 5 Agustus 2025. Kemudian tanggal 10 Agustus 2025 juga dilakukan trauma healing oleh psikolog.
Informasi dari pemerintah menyatakan bahwa situasi sudah kondusif, dan sudah ada kesepakatan damai bagi kedua belah pihak. Pada tanggal 7 Agustus 2025, Kakanwil Kementerian Agama Sumbar turun ke lokasi dan akan melakukan kegiatan trauma healing lanjutan. Dari pihak kepolisian melaporkan bahwa telah dilakukan visum terhadap korban dan pemeriksaan saksi-saksi. Sampai saat ini pemeriksaan belum mengarah kepada pelaku. Korban terkena ujung kayu sebelah kiri akibat pukulan kayu sebelah kanan. Pada saat kejadian terdapat 23 korban langsung dan 20 orang korban tak langsung, sehingga
terdapat 43 orang anak yang harus ditangani. Menurut perwakilan LPSK, saat ini perlindungan untuk lima orang yang diajukan sedang diproses oleh LPSK. Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana anak-anak ini bisa berbaur kembali di masyarakat baik anak yang menjadi korban maupun anak yang orang tuanya pelaku dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Keberadaan rumah doa diperlukan dalam rangka pembinaan keagamaan mengingat lokasi gereja yang berjauahan di Kota Padang. Disisi lain anak-anak harus diberikan penilaian oleh sekolah sehingga diperlukan kehadiran dari lembaga yang disebut Rumah Doa.
Saat ini 11 Agustus 2025, lima orang tersangka kasus pengrusakan rumah doa di Padang Sarai resmi dibebaskan setelah tercapai kesepakatan damai lanjutan yang ditandatangani pada Sabtu malam, 9 Agustus 2025, di Balai Kota Padang. Kesepakatan ini menjadi penutup ketegangan yang pecah pada Minggu, 27 Juli 2025, dan melibatkan tokoh lintas suku, pemuka agama serta unsur Pemerintah Daerah. Dalam perjanjian tersebut pihak pertama Fatiaro Dachi (56), pembina rohani asal Nias sekaligus pemilik rumah doa, dan pihak kedua yang terdiri dari tokoh adat dan masyarakat Padang Sarai sepakat menempuh jalur musyawarah mufakat. Salah satu poin penting, rumah milik Fatiaro di Jalan Taratai akan dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan agama kristen bagi anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan formal di sekolah
Pemerintah Kota Padang dan instansi terkait juga diminta bertanggung jawab atas pemulihan fisik dan psikis dua anak korban. Oliviani Hulu dan Nurlim Manao, serta menjamin keberadaan tempat ibadah resmi Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di wilayah tersebut. Sebagai bagian dari perdamaian, pelaku diminta menyampaikan permintaan maaf terbuka dan korban bersedia menerima. Dengan dicabutnya laporan dan pengaduan tersebut, proses hukum dihentikan, dan lima tersangka yang sempat ditahan dibebaskan. Naskah kesepakatan yang dibuat tersebut disaksikan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, dan FKUB. MS.
Ditulis Oleh : Meirizon Sandy Editor: Eka C Tanlain
Hasil Pemantauan Sekretariat Komnas Ham Sulawesi Tengah pada Aktivitas Pertambangan di Kayuboko
Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah, Livand Breemer Bersama Tim Pemantauan, saat melakukan konsultasi di Polres Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 24 Juni 2025.
ersoalan pertambangan emas P di Parigi Moutong, Sulawesi memantik Tengah, terus kekhawatiran publik. Persoalan yang berlatar belakang kompleks ini dimulai ketika aktivitas pertambangan memicu terjadinya dualisme yang berujung pada konflik sosial dalam masyarakat itu sendiri. Kekhawatiran akan dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pertambangan terhadap sumber air dan lahan pertanian menjadi sumber keresahan yang mencuat di masyarakat.
Maraknya aktivitas pertambangan di Parigi Moutong, baik yang legal maupun ilegal, akhirnya menciptakan situasi yang sulit untuk dikendalikan. Bahkanaktivitas pertambangan di Parigi Moutong mengancam keberadaan beberapa sentra produksi beras di daerah tersebut. Perubahan fungsi lahan menjadi pertanian menjadi arealpertambangan,perubahan sedimentasi sungai, dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan berbahaya ini dapat mengancam kesehatan masyarakat.
Tim Komnas HAM Sulteng melaksanakan kegiatan pemantauan pertama terhadap masalah pertambangan yang terjadi ini pada 23-27 Juni 2025. Tim menemukan bahwa banyak alat berat jenis excavator yang beroperasi di lokasi pertambangan Desa Kayuboko.
Kepala Perwakilan Komnas HAM Sulteng, Livand Breemer, mengungkapkan bahwa meski sebelumnya pihak Kepolisian Resor (Polres) Parigi Moutong telah mengamankan beberapa alat berat di lokasi tersebut dan memasang plang larangan kegiatan, namun aktivitas pertambangan masih tetap terjadi.
Menurut informasi yang diterima dari tim di lapangan, alat berat tersebut saat ini sedang dalam perjalanan menuju Mapolres Parigi Moutong untuk
disita dan pemeriksaan lebih lanjut. "Berkat perintah tegas dari Kapolres Parigi Moutong, AKBP Hendrawan, kepolisian telah mengamankan 3 alat berat, dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju Polres," pungkas Livand.
Selanjutnya, pada 31 Juli - 3 Agustus 2025, tim Komnas HAM Sulteng kembali melaksanakan pemantauan aktivitas yang kedua terhadap pertambangan di Desa Kayuboko. Hasil dari pemantauan ini menunjukan bahwa,di area milik Koperasi Kayuboko Rakyat Sejahtera, ditemukan lebih dari lima belas unit ekskavator, beberapa mesin pengolahan emas, kolam tailing, dan fasilitas tambang lainnya yang jumlahnya melebihi batas yang direkomendasikan dalam Kepmen ESDM Nomor 150.K/MB.01/ MEM.B/2024.
"Komnas HAM menilai kondisi ini mengancam keselamatan warga sekitar, terutama karena tanggultanggul sementara yang dibangun dengan material lepas mudah tergerus
aliran sungai. Jika tidak segera ditangani secara menyeluruh dari hulu ke hilir, kawasan ini beresiko terjadi banjir bandang
Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menghentikansementaraseluruh aktivitas Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Wilayah Pertambangan Rakyat [WPR) Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana tertuang dalam surat edaran Gubernur Sulteng nomor 500.10.2.3./243/Ro.Hukum. Dalam SE Gubernur tersebut menyatakan bahwa tiga koperasi pemegang IPR - Koperasi Sinar Emas Kayuboko, Koperasi Kayuboko Rakyat Sejahtera, dan Koperasi Cahaya Sukses Kayuboko - diminta menghentikan semua aktivitas pertambanganhingga memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil kajian teknis dari instansi terkait.
Ditulis Oleh : Nurliyanti Ritiana L. Editor: Louvikar Alfan Cahasta.
Jalin Silaturahmi dengan Walikota Palu, Kepala Komnas HAM Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Kunjungi Kantor Balaikota Bahas Masalah Pertambangan
Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah, Livand Breemer bersama beberapa Staf, saat melakukan pertemuan dengan Walikota Palu (10/6).
ebagai pejabat yang baru S bertugas di wilayah provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah, Livand Breemer, beserta beberapa staff melakukan silaturahmi ke Balaikota Palu pada 10 Juni 2025. Kunjungan ini diterima secara hangat oleh Walikota Palu, Hadiyanto Rasyid, di ruang Walikota Palu di Jalan Balaikota No.1 (10/6). Kunjungan ini juga merupakan ajang silaturahmi ke-dua dengan unsur Forkopimda yang berada di Kota Palu, setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke Mapolresta Palu pada Kamis, 5 Juni 2025.
Permasalahan tambang di Kelurahan Poboya dan tambang Galian C yang beberapa waktu ini menjadi bahan perbincangan di media massa menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan antara kedua pimpinan Lembaga tersebut. Pertambangan tanpa izin (PETI) ini telah memakan 2 korban meninggal dunia karena terkena longsoran pada area Kijang 30, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
"Kami akan konsen di hak lingkungan, Pak Walikota, karena memang kami telah melakukan investigasi dan kami punya data terkait tambang di Poboya ini", ungkap Livand Breemer.
Terkait dengan izin konsesi lahan untuk pertambangan di Poboya, sejauh ini Komnas HAM Sulteng mengungkap bahwa terdapat 'cukong' yang mengatasnamakan rakyat dalam melakukan pengolahan emas, dan adanya penadah bahan bakar solar di wilayah pertambangan Poboya. Selain itu, terdapat oknum' aparat yang menjadi backing dalam 'bisnis gelap ini, sehingga kasus PETI Poboya kurang tersentuh oleh aparat penegak hukum. Komnas HAM Sulteng juga memberi masukan terkait dengan pertambangan di Poboya apabila memang diusahakan
oleh rakyat, meminta untuk dibuatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
"Sebagai pemangku wilayah di Kota Palu ini, tugas kami yang di bawah hanya mengamankan untuk menjaga wibawa pemerintah di hadapan investor" tegas Walikota Palu, Hadiyanto Rasyid, ketika merespon persoalan tambang di Poboya dan tambang Galian C. Namun, persoalan lingkungan yang diakibatkan oleh adanya kegiatan pertambangan tersebut juga menjadi hal yang menjadi perhatiannya. "Kami telah mengambil sikap tegas, bahwa maksimal akhir tahun apabila tidak ada tindak lanjut dari pengusaha akan kami lakukan penindakan", lanjutnya.
"Sejauh ini celah yang bisa kita gunakan untuk mengambil tindakan hanya kami tidak menandatangani berita acara pengukuran lahan", ungkapnya. Sikap ini diambil oleh
pemerintah Kota Palu mengingat bahwa dampak lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan tambang galian C cukup memprihatinkan. Dengan menyitir ayatayat suci Al Qur'an, ia mengungkapkan bahwa dengan adanya pengerukan di gunung menyebabkan perubahan kontur/ topografi tanah, sehingga menyebabkan kerusakan semacam longsor dan perubahan sedimentasi sungai.
Menutup pertemuan tersebut, Walikota Palu Hadiyanto Rasyid, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Palu sangat terbuka dengan masukan yang disampaikan oleh Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah dan berharap adanya kolaborasi antar unsur pemerintah dalam rangka memajukan Kota Palu kedepannya.
Ditulis Oleh : Nurliyanti Ritiana L. Editor: Louvikar Alfan Cahasta.
Pemantauan Pemenuhan Hak Ekosob Masyarakat Perbatasan Kabupaten Sanggau
kantor PLBN GPS Map Camera Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat, Indonesia JI. Lintas Malindo No.97, Entikong, Kec. Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78557, Indonesia, Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat 78557, Indonesia Lat 0.98518* Long 110.350425* Google 18/06/2025 09:41 AM GMT +07:00
Tim pengamatan situasi HAM (hak atas ekosob) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan Kasubin Aduan PLBN Entikong Kabupaten Sanggau pada 18 Juni 2025 di PLBN Entikong Kabupaten Sanggau
Barat rovinsi Kalimantan P memegang peranan strategis di Indonesia, dengan garis perbatasan sepanjang 966 km yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia. Posisi geografis ini menjadikan Kalimantan Barat sebagai gerbang penting yang tidak hanya mendorong kegiatan sosial dan ekonomi kedua negara, namun juga menunjukkan kemiripan budaya yang erat antara masyarakat di kedua sisi perbatasan. Meskipun demikian, wilayah perbatasan ini masih sering dikategorikan sebagai daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Ini menimbulkan tantangan serius dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakatnya.
Salah satu upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah adalah pembangunan perbatasan 5 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), salah satunya adalah PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN ini dirancang untuk menjadi simpul pembangunan yang menopang daerah sekitar. Namun, realitanya, masih banyak jalur tidak resmi di luar PLBN yang tetap digunakan masyarakat. Jalur-jalur non-resmiinirentan terhadap kerawanan, potensi konflik, dan peningkatan tingkat kriminalitas, yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi Ekosob pemenuhan hak-hak masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan kondisi ini, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan pengamatan situasi HAM, khususnya terkait pemenuhan hak Ekosob pada 16-19 Juni 2025 di Kabupaten Sanggau.
Pendidikan dan Kesehatan
Dari segi kriminalitas, kasus yang sering terjadi di wilayah perbatasan adalah tindak pidana narkotika. Kendala penanganannya yang dihadapi aparat penegak hukum (APH) antara
lain belum ada peralatan canggih untuk mendeteksi keluar masuknya barang ilegal, belum tersedianya Pos Pengamanan Terpadu (POSPAM) POLRI di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia, dan terdapat beberapa desa serta dusun yang sangat sulit dijangkau oleh kendaraan roda dua maupun roda empat, terutama yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Ini mengakibatkan anggota BHABINKAMTIBMAS sulit untuk menyentuh masyarakat desa binaannya.
Secara umum, pemerintah (negara) telah menunjukkan komitmen dasar dalam memenuhi hak atas pendidikan di Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau yang terletak di perbatasan. Secara kuantitatif, ketersediaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan rasio murid-guru di kedua kecamatan tersebut sudah cukup baik. Namun, terdapat masalah serius pada jenjang SMA di Kecamatan Entikong yang memiliki jumlah murid sangat rendah yang mengindikasikan kurangnya daya tarik atau kualitas. Hal ini berbanding terbalik dengan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) di Entikong yang sangat diminati karena relevan dengankebutuhanketerampilan yang diperlukan. Tantangan lainnya adalah efisiensi alokasi sumber daya guru beberapa madrasah yang perlu menjadi perhatian.
Di bidang Kesehatan, Entikong memiliki satu puskesmas rawat inap untuk 18.507 jiwa, lebih baik dari standar ideal 1:30.000 jiwa. Namun Sekayam justru memiliki beban layanan yang lebih besar karena satu 1 Puskesmas untuk 42.858 jiwa, melampaui standar ideal yang ditetapkan. Namun demikian, Kecamatan Sekayam memiliki keunggulan dengan adanya satu rumah sakit umum, sementara di Kecamatan Entikong sama sekali tidak memiliki fasilitas rumah sakit sehingga menjadi hambatan besar dalam aksesibilitas layanan rujukan. Rasio dokter umum di kedua kecamatan masih jauh di bawah standar ideal nasional (1:2.500- 5.000), terutama di Kecamatan Entikong (1:18.507) yang menunjukkan kekurangan tenaga dokter yang parah. Kedua kecamatan juga tidak memiliki
Tim pengamatan situasi HAM (hak atas ekosob) Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan Kabag Hukum, Analis Kebijakan, Analis Hukum, dan Subag kkp Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada 17 Juni 2025 di Kantor Bupati Sanggau
dokter spesialis maupun dokter gigi. Hal ini menandakan absennya layanan kesehatan gigi dasar dan layanan medis lanjutan.
Infrastruktur dan Ekonomi
Terkait hak atas infrastruktur di bidang telekomunikasi, terdapat upaya peningkatanaksesketeknologijaringan terbaru (5G/4G/LTE) di sebagian besar desa di kedua kecamatan. Namun, masalah kualitas sinyal masih lemah di beberapa desa di Entikong (Nekan, Pala Pasang, Suruh Tembawang) dan Sekayam (Malenggang, Sei Tekam). Beberapa desa di Sekayam (Sotok, Raut Muara) masih tertinggal secara teknologi dengan hanya sinyal yang lemah.
Di bidang jaringan jalan juga masih belum memadai jika dibandingkan dengan pusat kabupaten dan jalan utama perbatasan. Terdapat jalan tikus/jalan setapak yang sering digunakan sehingga rawan terjadinya penyelundupan barang ilegal, narkoba, TKI ilegal dan kejahatan transaksional lainnya. Berdasarkan data, terdapat 13 jalan tikus di kedua kecamatan tersebut dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi apparat.
Hak atas kesejahteraan terkait isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural menjadi perhatian serius di PLBN Entikong. Pada 2024 tercatat 187 kasus yang seluruhnya bertujuan ke Malaysia. Kasus PMI non-prosedural tersebut berasal dari Kalimantan Barat maupun luar Kalimantan Barat. Di sisi lain sebenarnya terdapat potensi besar dari komoditas pertanian dan
perikanan untuk mendukung ekonomi lokal melalui ekspor, namun fluktuasi nilai ekspor menunjukkan perlunya penguatan sistem monitoring dan pengelolaan berkelanjutan.
Tantangan Keamanan
Dari segi kriminalitas, kasus yang sering terjadi di wilayah perbatasan adalah tindak pidana narkotika. Kendala penanganannya yang dihadapi aparat penegak hukum (APH) antara lain belum ada peralatan canggih untuk mendeteksi keluar masuknya barang ilegal, belum tersedianya Pos Pengamanan Terpadu (POSPAM) POLRI di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia, dan terdapat beberapa desa serta dusun yang sangat sulit dijangkau oleh kendaraan roda dua maupun roda empat, terutama yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Ini mengakibatkan anggota BHABINKAMTIBMAS sulit untuk menyentuh masyarakat desa binaannya.
Temuan pemantauan menunjukkan perlunyalangkahstrategis:optimalisasi distribusi guru, peningkatan kualitas pendidikan menengah atas di Entikong, penambahantenagamedisdan fasilitas rujukan, perbaikan kualitas sinyal telekomunikasi, serta penguatan penegakan hukum terkait pekerja migran non-prosedural. Penguatan ekonomi lokal berbasis pertanian dan perikanan juga penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat perbatasan.
Masyarakat perbatasan bukan hanya"penjaga terdepan" negara,
tetapi juga warga negara yang hak-haknya harus dijamin penuh. Memenuhi hak ekosob mereka berarti menegakkan martabat kemanusiaan di garis terluar republik.
Berdasarkan temuan-temuan di atas, tim mengidentifikasi beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan. Terkait hak atas pendidikan antara lain, langkah yang perlu dilakukan adalah optimalisasi sumber daya guru, meningkatkankeberterimaandan adaptabilitas pendidikan menengah atas di Entikong, serta koordinasi lintas sektor antara Kementerian pusat dan daerah. Terkait hak atas kesehatan, peningkatan fasilitasi rujukan di Entikong, serta peningkatan jumlah dan distribusi tenaga medis perlu menjadi perhatian pemerintah. Sedangkan terkaithak atas infrastruktur, langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat kualitas sinyal dan peningkatan standar teknologi. Langkah strategis untuk menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan yang dikaitkan dengan migrasi adalah dengan penguatan pengawasan dan penegakan hukum, sosialisasi dan edukasi yang komprehensif, koordinasi antar instansi, peningkatan pelayanan migrasilegal. Timjuga mengidentifikasi perlunya penguatan ekonomi lokal untuk menjawab tantangan pemenuhan hak atas kesehatan di Kabupaten Sanggau.
Ditulis Oleh : Lita Anggareni Editor: Eka C Tanlain
Komnas HAM Maluku Kawal Penanganan Konflik Sosial di Kepulauan Tanimbar
Tim Pemantauan Komnas HAM Provinsi Maluku meminta keterangan Kapolres Kepulauan Tanimbar terkait kasus bentrok Selaru
ebagai bentuk pelaksanaan S amanat Pasal 89 Ayat 3 Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap penanganan konflik sosial antara warga Desa Lingat dan Desa Kandar di Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Tim Komnas HAM yang turun melakukan pemantauan diketuai oleh Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, Edy Sutichno dan anggota tim Djuliyati Toisuta, Jusmalinda Holle, Rudy Kurniawan, dan Aditya Arisandi. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 9 - 13 Juni 2025 tersebut bertujuan menggali informasi dan keterangan mengenai penyebab, situasi, dan penanganan pasca peristiwa bentrok antara warga Desa Lingat dan Desa Kandar pada tanggal 29 April 2025.
Komnas HAM Provinsi Maluku meminta keterangan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam konflik tersebut, seperti Pemerintah Desa Lingat, Pemerintah Desa Kandar,
Camat Selaru, Polsek Selaru, Polres Selaru, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tim Komnas HAM Provinsi Maluku mendapat penjelasan dari masingmasing pihak, terutama terkait dengan akar masalah konflik yang diduga karena sengketa agraria kepemilikan lahan di Batinduan yang terletak di wilayah perbatasan kedua desa. Sengketa ini memuncak dan akhirnya terjadi bentrok fisik pada tanggal 29 April 2025 yang menyebabkan tujuh orang luka-luka dan satu orang meninggal dunia.
Berbagai upaya penanganan konflik yang sudah dilakukan dari sisi rehabilitasi dan rekonsiliasi terus dilakukan, diantaranya melalui penandatanganan kesepakatan damai oleh kedua desa yang bentrok dan upaya penegakan hukum oleh pihak keamanan dalam hal ini Polres Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan pengamatan, situasi di wilayah terdampak konflik di kedua desa juga sudah relatif aman dan masyarakat sudah kembali melaksanakan kegiatan sehari-hari mereka seperti biasa.
"Dari sisi Komnas HAM sendiri, sesuaidengan mandat dan kewenangan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dua mekanisme tindak lanjut penanganan kasus Hak Asasi Manusia, yaitu melalui rekomendasi atau mediasi. Kita analisa apakah nanti akan ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi atau mediasi," jelas Edy Sutichno.
Lebih lanjut, Edy Sutichno menekankan bahwa upaya penyelesaian konflik harus menyentuh akar masalah, sehingga kesepakatan perdamaian yang dibuat nantinya tidak bersifat sementara saja. Karena itu, Komnas HAM juga mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar segera membentuk tim penyelesaian konflik sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial sehingga upaya pemulihan pasca konflik dapat terlaksana dengan lebih efektif. (RK]
Ditulis Oleh : Rudy Kurniawan Editor: Eka C Tanlain
Komnas HAM Provinsi Maluku Dorong Kerjasama Antar Lembaga Demi Pemenuhan, Perlindungan, dan Penghormatan HAM
berbincang dengan Walikota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si.,
Tim Komnas HAM Provinsi Maluku bertemu dengan Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H.
erja-kerja pemenuhan, K perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia tidak bisa terlaksana tanpa adanya kerjasama yang baik antar lembaga. Karena itu, koordinasi yang baik antar lembaga mutlak diperlukan sehingga terwujud kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, Edy Sutichno di selasela kegiatan kunjungan antar lembaga yang dilaksanakan pada 11 Juli 2025- 13 Juli 2025. Dalam kegiatan tersebut, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku menyambangi sejumlah lembaga antara lain Polda Maluku, Walikota Ambon, dan DPRD Provinsi Maluku. Kunjungan antar lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kerjasama di bidang HAM terutama terkait penanganan kasus-kasus HAM dan peningkatan pemahaman HAM baik di masyarakat maupun lembaga-lembaga negara.
"Negara adalah pemangku kewajiban terhadap pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dan lembaga-lembaga negara adalah representasi negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemangku kewajiban tadi," jelas Edy Sutichno.
Sebagai negara yang berkonsep kesejahteraan, Indonesia memiliki
tanggung jawab penuh terhadap hak asasi warga negaranya. Karena itu, pemahaman HAM bagi aparatur negara menjadi penting agar mereka benar-benar dapat menjadi representasi negara dalam menyejahterakan rakyat, bukan justru menjadi pelanggar HAM.
Pada pertemuan dengan Polda Maluku, tim Komnas HAM Provinsi Maluku diterima oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H. Kedua pihak membahas situasi terkini hak asasi manusia di Provinsi Maluku terutama dari segi keamanan dan penegakan hukum. Kedua lembaga juga menyepakati kerjasama dengan berpedoman pada nota kesepahaman antara Komnas HAM RI dan Kepolisian Republik Indonesia. Diharapkan, adanya kerjasama ini dapat meningkatkan kualitas pemahaman aparat penegak hukum di lingkup Polda Maluku dalam menjalankan tugas-tugasnya menegakkan hukum dan melindungi hak-hak asasi manusia.
Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku juga menyambangi Kantor Walikota Ambon dan diterima langsung oleh Walikota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., bersama dengan jajaran. Pada kesempatan tersebut,Bodewin menyampaikan berbagai masalah hak asasi manusia yang terjadi di Ambon serta kendalakendala yang kerap dihadapi oleh
pemerintah terutama berkaitan dengan penerapan kebijakan.
"Jadi Komnas HAM dapat menjadi rekan dalam memastikan kebijakankebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Ambon, terutama penerapannya di lapangan, tetap sejalan dengan hak asasi manusia," harap Bodewin.
Selain itu, Bodewin juga menyampaikan ketertarikannya menjadikan Kota Ambon sebagai tuan rumah dalam kegiatan Hari HAM pada tahun 2026. Dia berharap dengan statusnya sebagai kota ramah HAM, Kota Ambon menjadi lebih kondusif dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak penduduknya.
Agenda terakhir, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku mengadakan pertemuan dengan DPRD Provinsi Maluku. Tim Komnas HAM diterima oleh ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G Watubun. Ketua DPRD menyampaikan kondisi terkini terkait dengan hak asasi manusia di Provinsi Maluku. Terutama di daerah-daerah terjauh dan terpencil. Dia juga berharap Komnas HAM dapat menjalankan perannya secara maksimal sehinggapemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Maluku dapat terwujud hingga ke daerah-daerah pelosok. (RK)
Ditulis Oleh : Rudy Kurniawan Editor: Eka C Tanlain
Komnas HAM Perwakilan Papua Mendorong Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kepala Daerah yang Damai dan Ramah HAM di Provinsi Papua
4 SASIMANUSIA OMISINASIONAL Ag Ps Rrawaen theat to
Komnas HAM Perwakilan Papua mengadakan FGD Upaya Pemilu Damai dan Ramah HAM dalam Perspektif Mahasiswa, bertempat di Kantor Komnas HAM dihadiri oleh Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional dari Perwakilan Beberapa Perguruan Tinggi di Kota Jayapura, pada 29 Juli 2025.
HAM RI Perwakilan omnas K Papua memberi perhatian serius pada pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di Papua, yang dilaksanakan pada 06 Agustus 2025, berdasarkan putusanMahkamah Konstitusi No: 304/PHPU.GUB- XXIII/2025.
Dalam konteks pemilihan Gubernur Papua pada 2025, terdapat indikasi kuat ketidaknetralan penyelenggara pemilihan umum in casu Ketua KPU Kota Jayapura beserta anggota lainnya sebagaimana Putusan DKPP No.: 74-PKE-DKPP/11/ 0025 yang amar putusan pada intinya menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap karena KPU Jayapura tidak menindaklanjuti keberatan pasangan calon nomor urut 1, serta tidak menindaklanjuti saran/rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua terkait
pencocokan data formulir Model D di Distrik Jayapura Selatan, yang oleh DKPP dinilai sebagai bentuk penggelembungan suara yang disengaja dan dibiarkan terjadi tanpa upaya koreksi. Adapun perbedaan suara antara paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 sebesar 9.140 suara.
Isu lainnya terkait permasalahan pembiayaan penyelenggaran PSU yang pada akhirnya diputuskan untuk menggunakan dana APBD pada Kabupaten/Kota. Apabila tidak memiliki dana maka akan menggunakan APBD Provinsi Papua. Padahal, saat ini sedang ada efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Bawaslu Provinsi Papua menyatakan hingga kini diduga terjadi pelanggaran menjelang PSU yang telah dilaporkan di antaranya berkaitan dengan administrasi, kode etik, pidana Pemilu, politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye, dan
netralitas aparatur sipil negara atan ASN.
Beberapa kondisi di atas berpotensi menimbulkan pelanggaran pemenuhan Hak atas Turut Serta dalam Pemerintahan, dengan turunan hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu yang berlangsung berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).
Merespon kondisi ini, Komnas HAM RI Perwakilan Papua melakukan rangkaian kegiatan untuk mendorong pelaksanaan PSU yang ramah HAM serta mendorong peran penyelenggara dan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan diawali dengan diskusi terfokus (FGD) yang dilaksanakan pada 31 Juli 2025 di Kantor Setkom Papua, dengan mengundang Mahasiswa
Hubungan Internasional (HI) dari Uncen dan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura [USTJ]. Diskusi ini merumuskan potensi kerawanan dalam PSU, yaitu penyalahgunaan undangan atau jual beli undangan, penyebaran isu hoax dan SARA di media sosial, intimidasi oleh birokrasi dan saksi Paslon, penggiringan opini melalui mimbar agama, pembagian paket sembako yang menggunakan nama paslon, distribusi logistik yang terlambat, TPS berjalan untuk kelompok rentan, politik uang (serangan fajar), independensi penyelenggara dan pengawas, mobilisasi pemilih lokal dan warga negara asing (WNA) di wilayah perbatasan, kurangnya pengawasan, penyalahgunaan surat suara, manipulasi jumlah suara, kurangnya pembekalan kepada penyelenggara, keselamatan penyelenggara dan netralitas aparat. Diskusi diakhiri dengan pernyataan bersama Mahasiswa dan Komnas HAM untuk menuju PSU damai dan ramah HAM:
Komnas HAM Perwakilan Papua mengadakan FGD Peran Media dalam Mewujudkan Pemilu Damai dan Ramah HAM, bertempat di Kantor Komnas HAM pada tanggal 30 Juli 2025. Kegiatan dihadiri oleh Ketua AJI Papua, Pimpinan Redaksi Media dan Jurnalis dari berbagai media di Papua.
1. Penggunaan medsos secara bijak untuk menuju PSU damai dan ramah HAM
2. Netralitas penyelenggara, pengawas dan aparat
3. Para pihak menerima hasil dan melakukan upaya hukum apabila menemukan pelanggaran dalam Pemilu 4. Menjaga PSU yang inklusif dan damai
5. Pasang calon (paslon) dan partai pendukung menertibkan pendukung
6. Adanya TPS khusus bagi kelompok rentan
7. Pengawasan terhadap TPS khusus luar negeri
8. Pemilih menjaga harga diri di PSU
Selanjutnya Komnas HAM Papua melaksanakan FGD bersama Jurnalis di Papua sebagai bagian dari upaya media dalam mendorongperan pemberitaan dan publikasi untuk upaya penyebaran pesan demokrasi damai untuk menciptakan PSU yang yang ramah HAM. Kegiatan dilaksanakan pada 29 Juli 2025 di Kantor Komnas HAM. Hadir dalam kegiatan ini beberapa jurnalis diantaranya KetuaAJIPapua,Cenderawasih Pos,LKBN Antara, Warta Plus, SCTV, Jubi dan Nokel Live. Diskusi diakhiri dengan merumuskan hasil diskusi, yaitu: Bawaslu harus lebih aktif melakukan pengawasan, KPU harus terbuka pada media dan akademisi, media mainstream perlu konsisten dalam pemberitaan PSU yang damai.
Selanjutnya Komnas HAM melakukan koordinasidengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPUD Papua,
Bawaslu Papua dan Polda Papua pada 01 Agustus 2025. Koordinasi dengan penyelenggara dilakukan untuk memberi dukungan moral kepada penyelenggara untuk bertindak profesional dengan memaksimalkan segenap sumber daya yang tersedia untuk penyelenggaraan PSU yang jujur, adil, aman, tertib dan sukses.
Rangkaian kegiatan diakhiri dengan melakukan Pemantauanpelaksanaan PSU yang dilaksanakan pada 05 - 07 Agustus 2025 di Kota Jayapura. Pemantauan dilaksanakan di lima distrik, yaitu: distrik Heram, distrik Abepura, distrik Muara Tami, distrik Jayapura Selatan dan distrik Jayapura Utara. Pemantauan dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hakhak warga konstitusional negara yang difokuskan pada beberapa isu yaitu, diantaranya, pemenuhan hak pilih kelompok marginal/rentan; isu diskriminasi, kekerasan, dan intimidasi; dan netralitas penyelenggara pemilihan dan aparat negara, dan juga potensi
kerawanan pada masa -masa persiapan, pelaksanaan dan perhitungan suara.
Upaya ini merupakan salah bentuk komitmen Komnas HAM RI Perwakilan Papua untuk memastikan aspek pemenuhan HAM terutama pemenuhan hak masyarakat untuk dipilih dan/atau memilih dapat berjalan secara optimal, sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 Juncto Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini juga sejalan dengan mandat Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 89 Ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yaitu menjalankan fungsi pemantauan pelaksanaan HAM. Hasil pemantauan atas kondisi tersebut dapat menjadi bahan bagi Komnas HAM RI Perwakilan Papua untuk melakukan upaya lebih lanjut melalui rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.
Ditulis Oleh : Johana Tukayo Editor: Eka C Tanlain
Komnas HAM Gelar Pelatihan Pembela HAM Menyusul Sebagai Rangkaian Kegiatan Technical Working Group II SEANF 2025
Suasana Diskusi pada Pelatihan Pembela HAM "Enhancing Capacity of NHRI on Human Rights Defender Issues" di Yogyakarta, 24 Juli 2025
ebagai bagian dari Technical S Working Group II SEANF yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 22-23 Juli 2025, Komnas HAM menyelenggarakan Pelatihan Pembela HAM "Enhancing Capacity of NHRI on Human Rights Defender Issues". Pelatihan ini menghadirkan Office of the High Commissioner for Human Rights Southeast Asia Regional Office dan dibuka oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai. Pelatihan ini menegaskan peran krusial para pembela HAM dalam mempromosikan, melindungi dan memenuhi HAM. Mereka secara aktif telah berkontribusi bagi pemajuan dan penegakan HAM di kawasan Asia Tenggara.
Capacity of National Human Righ on Human RiaDefender Issue Yogyak July 24 2025
Semendawai dalam kegiatan Pelatihan Pembela HAM di Yogyakarta, 24 Juli 2025
Data Kasus dan Urgensi Perlindungan
Dalam sambutannya, Semendawai menyampaikan bahwa selama kurun waktu 2020 hingga Agustus 2023, Komnas HAM telah menerima 39 laporan pengaduan formal terkait pelanggaran HAM terhadap pembela HAM. Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran hak atas hidup, keamanan pribadi,keadilandankebebasan berekspresi. Pada periode 2021-2022, konflik lahan dan isu lingkungan yang terkait dengan pembela HAM menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan.
Peran NHRI
Dalam situasi yang kurang
menguntungkan bagi pembela HAM, Lembaga Nasional HAM (NHRI) dapat menggunakan mekanisme Universal PeriodicReview(UPR)untukmelindungi para pembela HAM. Keterlibatan NHRI ini merupakan perwujudan mandat unik dan posisi independen NHRI yang sangat dianjurkan oleh Dewan HAM PBB karena menjadi elemen kunci untuk memastikan proses UPR yang komprehensif, partisipatif dan efektif.
Hal senada disampaikan Dr. Pichamon Yeophantong, Chairperson of the UN Working Group on Business and Human Rights [UNWG], yang menjelaskan tentang pengalamannya dalam UNWG. Dr. Yeophantong berbagi perjalanannya menggunakan mekanisme UN di dalam memotret situasi HAM suatu negara, hal-hal yang dapat menjadi kendala dalam kerja UNWG, maupun kemungkinan keterlibatan NHRI dalam mekanisme UNWG.
lingkungan dan hak asasi manusia, serta memahami mengapa mereka berada dalam situasi penuh risiko.
Sementara Romchat Wachirarattanakornkul, Regional Focal Point for Climate Change and Environment on the OHCHR Southeast Asia Regional Office, menjelaskan peran NHRI dan pembela HAM di dalam isu perubahan iklim. la menekankan pentingnya menghubungkan antara pelindungan
Apresiasi Peserta
"Melalui kegiatan ini, saya sebagai pekerja HAM di Indonesia menjadi lebih memahami bagaimana penanganan isu-isu HAM dilakukan di negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN. Selain itu, saya juga memperoleh pengetahuan mengenai instrumen-instrumen yang digunakan serta mekanisme-mekanisme yang tersedia dalam menangani kasuskasus HAM. Saya berharap kegiatan semacam ini dapat dilakukan secara sebagai bentuk berkelanjutan peningkatan kapasitas bagi kami yang bekerja di LNHAM. Pelatihan ini dapat menjadi wadah berbagi pengalaman dan pembelajaran mengenai strategi penanganan isu HAM dari berbagai Negara," tutur Isna.
Penulis: Sasanti Amisani/Haris Agung Setyawan/Anisa Arum Putri Editor : Eka C Tanlain
Di Tanah Lada: "Kesunyian Luka Perempuan dan Seruan HAM"
i Tanah Lada merupakan novel yang D mengangkat kisah seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang bernama Salva dan menjalani kehidupan yang pahit. Melalui novel fiksinya, sang penulis, Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie, seakan merangkai kisah yang menjadi pesan untuk menggugah kesadaran atas realitas luka yang dialami oleh banyak perempuan dan anak sejak dulu hingga saat ini. Di Tanah Lada merupakan novel yang mengangkat kisah seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang bernama Salva dan menjalani kehidupan yang pahit. Melalui novel fiksinya, sang penulis, Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie, seakan merangkai kisah yang menjadi pesan untuk menggugah kesadaran atas realitas luka yang dialami oleh banyak perempuan dan anak sejak dulu hingga saat ini.
G Di Tanah Lada Pemenang II Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2o14 Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie
Melalui tokoh Salva, gadis kecil yang hidup dalam bayangan seorang ayah yang abusif dan ibu yang hanya diam seribu bahasa ketika kekerasan menimpa keduanya, menjadi gambaran luka yang jarang disuarakan. Salva menjalani kehidupan yang keras, tak selayaknya anak kecil yang menikmati masa kecil nya dengan bermain dan penuh kasih sayang di rumah. Kehidupan Salva dipenuhi oleh kekerasan, kesunyian emosial dan diperkeruh dengan kemiskinan. Melalui narasinya, Ziggy menyampaikan isu kekerasan yang mengakar, hak asasi yang diabaikan, negara yang tidak hadir serta
perlindungan yang tidak diterima oleh korban.
Dalam kesunyiannya, Salva memiliki satu teman bernama Beka, seorang anak laki-laki yang memiliki keterbatasan berbicara. Pertemanan yang sederhana itu, membuat Salva dapat menemukan sudut kecil tempatnya dapat memiliki sedikit harapan, berimajinasi, dan kabur sejenak dari realita yang ada.
Sebagai seorang anak dan perempuan, Salva menanggung dua lapis ketidakadilan. Kekerasan yang ia alami tidak berdiri sendiri, tetapi berakar dari budaya patriarki. Di mana suara perempuan dibungkam, dianggap rendah dan tidak penting untuk didengar, serta seorang anak yang dilihat sebagai milik orang tua dan harus tunduk dengan apapun yang diperintahkan.
Tahun Rilis : 2015 Judul Di Tanah Lada Pengarang : Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie Penerbit : Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015 Bentuk Karya : Novel
Oleh: Annisa Radhia Pemantau Aktivitas HAM
Jika dilihat melalui perspektif HAM, novel karya Ziggy ini menggambarkan pelanggaran terhadap hak kelompok rentan, yakni perempuan dan anak. Tokoh Salva kehilangan haknya untuk dapat hidup dengan aman, mendapatkan pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan,penganiayaan danpengabaian. Tak lepas dari itu, Salva juga kehilangan hak nya untuk berpendapat, dan tidak diberi ruang untuk mengungkapkan isi hatinya.
Sementara itu sang ibu, yang hanya diam atau pasif ketika mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya tersebut memperlihatkan bahwa masih banyak perempuan yang terjebak dalam kekerasan domestik, hal ini menggambarkan banyaknya tantangan dalam mewujudkan hak perempuan. Hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, hak atas kesetaraan rasanya tidak tersentuh oleh sang ibu. Budaya patriarki yang kuat membuat dirinya di diskriminasikan dan terbatas untuk memperoleh hak-hak dasarnya. Kekerasan berbasis gender yang dialami oleh banyak perempuan di luar sana tidak hanya kekerasan fisik, tetapi psikis, sosial dan struktural.
Penulis : Annisa Radhia Editor : Eka C Tanlain
“Berjalan Aman, Berjalan Bebas: Hak Pejalan Kaki dalam Perspektif HAM"
Oleh: Feri Lubis Penyuluh Sosial Ahli Pertama
anusia pada hakikatnya adalah M makhlukyang bergerak. Sejak era nomaden, manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari sumber daya, berinteraksi sosial, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Mobilitas ini adalah bagian dari sejarah peradaban yang terus berlanjut hingga sekarang. Bahkan di era modern, pergerakan fisik termasuk berjalan kaki tetap menjadi aktivitas fundamental, baik untuk bekerja, bersekolah, maupun mengakses layanan publik. Pergerakan ini bukan hanya fungsi biologis, tetapi juga kebutuhan sosial dan ekonomi yang menentukan kualitas hidup seseorang (Sheller & Urry, 2006).
Hak untuk bergerak telah diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bergerak dan berpindah tempat, baik di dalam suatu negara maupun melintasi batas negara. Hak ini tidak hanya mencakup perjalanan jarak jauh, tetapi juga mobilitas sehari-hari yang sederhana seperti berjalan kaki. Oleh karena itu, memastikan keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas bagi pejalan kaki sesungguhnya merupakan bentuk penghormatan terhadap hak dasar manusia untuk bergerak bebas.
Pejalan kaki adalah setiap orang yang menggunakan kakinya untuk berpindah dari satu titik ke titik lain, baik jarak dekat maupun jauh, termasuk mereka yang menggunakan alat bantu seperti tongkat, kursi roda, atau kereta bayi. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa pejalan kaki adalah pengguna jalan yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Hampir semua orang, tanpa memandang usia,jenis kelamin, pekerjaan, atau status sosial, pada titik tertentu menjadi pejalan kaki-bahkan pengendara kendaraan bermotor pun memulai dan mengakhiri perjalanannya dengan berjalan.
Perlindungan terhadap pejalan kaki memiliki implikasi luas terhadap kualitas hidup masyarakat. Penelitian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO] menunjukkan bahwa kota yang ramah pejalan kaki cenderung memiliki tingkat kesehatan publik yang lebih baik, kualitas udara yang lebih tinggi, dan interaksi sosial yang lebih kuat (WHO, 2018). Selain itu, keberadaan jalur pedestrian yang aman dan nyaman dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor, sehingga menekan polusi dan kecelakaan lalu lintas. Dengan kata lain, perlindungan hak pejalan kaki bukan hanya persoalan lalu lintas, melainkan juga strategi pembangunan berkelanjutan.
Hak Pejalan Kaki
Hak pejalan kaki merupakan bagian dari hak atas mobilitas dan aksesibilitas yang dilindungi oleh hukum nasional maupun instrumen HAM internasional. Secara prinsip, hak ini mencakup keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan perlindungan dari risikokecelakaansaatberjalan. Di tingkat internasional, Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengakui hak setiap orang untuk bergerak bebas. Sementara itu, Pasal 24 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR]
menegaskan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak, yang sering menjadi pejalan kaki di ruang publik. Di Indonesia, hak pejalan kaki diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan pemerintah menyediakan trotoar, penyeberangan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Pemenuhan hak pejalan kaki tidak hanya soal penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penegakan hukum dan kesadaran publik. Tanpa sanksi tegas bagi kendaraan yang menyerobot trotoar atau parkir sembarangan, hak pejalan kaki akan terus terlanggar. Lebih jauh, konsep universal design yakni perancangan fasilitas publik yang dapat digunakan semua orang tanpa diskriminasi harus menjadi acuan utama. Dengan demikian, hak pejalan kaki bukan hanya milik warga kota besar, tetapi juga warga di daerah, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau keterbatasan mobilitas.
Pemenuhan Hak Pejalan Kaki di Dunia
Banyak negara telah menjadikan pemenuhan hak pejalan kaki sebagaibagian integral dari kebijakan transportasi dan tata kota. Jepang, misalnya, secara konsisten menerapkan desain jalur pedestrian yang ramah disabilitas, dilengkapi guiding block untuk tuna netra dan lampu penyeberangan dengan sinyal suara. Belanda mengembangkan konsep shared space, yakni pengaturan ruang jalan yang mengintegrasikan kendaraan, pesepeda, dan pejalan kaki dengan batas kecepatan rendah, sehingga mengutamakan keselamatan pengguna jalan yang paling rentan. Sementara itu, Singapura menegakkan hukum secara ketat bagi pelanggaran yang menghalangi jalur pejalan kaki, termasuk denda tinggi bagi kendaraan yang parkir di trotoar.
Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa negara-negara dengan investasi tinggi pada infrastruktur pedestrian
Beberapa pesepeda motor terlihat menggunakan trotoar saat macet
mengalami penurunansignifikan pada angka kematian pejalan kaki. WHO (2018) mencatat, di kawasan Eropa, strategi pembangunan kota yang memprioritaskan pejalan kaki dapat menurunkan risiko kecelakaan hingga 40%. Laporan UN-Habitat (2020) juga menekankan bahwa kota yang ramah pejalan kaki berkontribusi pada kesehatan publik, penurunan emisi karbon, dan penguatan interaksi sosial. Praktik baik dari negaranegara tersebut menjadi bukti bahwa perlindungan hak pejalan kaki dapat berjalan seiring dengan tujuan pembangunan berkelanjutan [Sustainable Development Goals), khususnya SDG 11 tentang "Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan."
Pelanggaran HAM kepada Pejalan Kaki
Pelanggaran hak pejalan kaki seringkali luput dari perhatian publik, padahal dampaknya sangat nyata terhadap keselamatan dan kualitas hidup. Di banyak kota di Indonesia, trotoar kerap dialihfungsikan menjadi lahan parkir liar, lapak pedagang kaki lima, atau bahkan jalur sepeda motor. Kondisi ini memaksa pejalan kaki turun ke badan jalan, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Data Korlantas Polri (2023) mencatat bahwa pejalan kaki menyumbang sekitar 17% dari total korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Situasi ini jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan hak atas mobilitas yang dijamin oleh instrumen HAM internasional maupun undang-undang nasional.
Di tingkat internasional, Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2021-2030 yang dikeluarkan oleh WH0 dan PBB menegaskan bahwa setiap negara harus memastikan keamanan bagi pengguna jalan yang paling rentan, termasuk pejalan kaki. Namun, pelanggaran hak ini masih sering terjadi, terutama di negara-negara berkembang yang infrastrukturnya belum ramah pedestrian. Selain faktor fisik seperti minimnya trotoar yang layak, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran pengendara juga berkontribusi pada tingginya pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan hak pejalan kaki bukan sekadar masalah tata kota, tetapi juga cerminan sejauh mana sebuah
negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warganya.
Upaya Pemerintah
Pemerintah Indonesia telah berupaya memenuhi hak pejalan kaki melalui regulasi dan pembangunan infrastruktur. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan penyediaan trotoar, penyeberangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya. Di tingkat pelaksanaan, beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya telah merevitalisasi trotoar, membangun skybridge, dan memperluas area pedestrian. Jakarta, misalnya, melalui Dinas Bina Marga, mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah untuk memperlebar trotoar di kawasan Sudirman Thamrin dan Harmoni. Program ini diklaim tidak hanya meningkatkan kenyamanan pejalan kaki, tetapi juga mendorong penggunaan transportasi publik.
Namun, berbagai upaya tersebut masih menghadapi tantangan signifikan. Laporan Kementerian Perhubungan(2022) menunjukkan bahwa banyak kota di Indonesia belum memiliki standar desain trotoar yang seragam dan ramah bagi semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran, seperti kendaraan yang parkir di trotoar atau melintas di jalur pejalan kaki, masih lemah. Tanpa pengawasan ketat dan sanksi tegas, infrastruktur yang sudah dibangun rawan kembali diserobot. Oleh karena itu, pemenuhan hakpejalankakimembutuhkan pendekatan yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga
penguatan regulasi, edukasi publik, dan koordinasi lintas sektor.
Pemenuhan hak pejalan kaki di Indonesia memerlukan perubahan paradigma perencanaan kota, dari yang semula berorientasi kendaraan bermotormenjadiberorientasimanusia (people-centered urban planning). Kota yang ramah pejalan kaki bukan hanya menyediakan trotoar yang layak, tetapi juga menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, terhubung dengan transportasi umum,dan inklusif bagi semua kelompok, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Prinsip Complete Streets yang banyak diterapkan di negara maju dapat menjadi inspirasi, di mana semua pengguna jalan seperti pejalan kaki, pesepeda, pengguna transportasi umum, hingga kendaraan bermotor mendapat ruang yang adil dan aman.
Pemerintah pusat dan daerah perlu mengintegrasikan pemenuhan hak pejalan kaki ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya SDG 11 tentang"Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan" dan SDG 3 tentang"Kehidupan Sehat dan Sejahtera". Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci, baik melalui pengawasan, advokasi, maupun kampanye kesadaran publik. Dengan sinergi antara regulasi, infrastruktur, penegakan hukum, dan keterlibatan warga, berjalan kaki dapat kembali menjadi aktivitas yang aman, menyenangkan, dan bermartabat bagi semua orang.
Editor: Eka C Tanlain
Perempuan dan Perdamaian
“There can be no peace without women" - Prof. Asc. Maria Lourdes Veneracion, Ph.D."
Oleh: Utari Putri Wardanti Pemantau Aktivitas HAM
alam sejarah perjuangan hak D asasi manusia (HAM] dan pembangunan perdamaian, perempuan kerap kali diposisikan sebagai korban yang pasif. Padahal, kenyataannya perempuan merupakan aktor penting dalam proses perdamaian. Kalimat "there can be no peace without women" merupakan sebuah pengakuan atas kontribusi nyata perempuan dalam menciptakan, menjaga, dan merawat perdamaian yang berkelanjutan.
Perdamaian dan HAM merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, walaupun di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tidak secara eksplisit disebutkan tentang hak atas perdamaian. Dalam Pasal 3 DUHAM menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Hal ini diperkuat pada Pasal 28 menyatakan setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya (DUHAM, 1948).
HAM sendiri pada dasarnya terdiri atas seperangkat hak yang berbedabeda. Karel Vasak menggunakan istilah "generasi" untuk memberikan
gambaranyangjelasmengenai perkembangan substansi hak dalam konsep hak asasi manusia. Adapun generasi-generasi hak tersebut terdiri atas: (1) Generasi HAM Pertama, terdiri atas hak-hak sipil dan politik, (2) Generasi HAM Kedua, terdiri atas hakhak ekonomi, sosial dan budaya, (3] serta Generasi HAM Ketiga, yang terdiri atas hak-hak kolektif atau hak-hak solidaritas. Hak atas perdamaian atau the rights to peace termasuk dalam hak asasi manusia generasi ketiga bersama dengan hak-hak kolektif lainnya (Cornesu dalam Zunnuraeni dkk., 2022).
Mengapa Perempuan Penting dalam Perdamaian?
Dalam konteks hak atas perdamaian, keterlibatan perempuan menjadi hal yang sangat penting. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa negosiasi yang melibatkan perempuan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencapai kesepakatan yang berlangsung dan efektif. Perempuan sering membawa perspektif yang berbeda, dan dapat memperluas cakupan isu-isu yang dibahas dalam negosiasi. Perempuan juga memiliki wawasan, pengalaman, dan akses yang unik dalam konteks konflik dan
WOMEN SERVING IN MILITARY CONTINGENTS 4.7% WOMEN MILITARY OBSERVERS AND STAFF OFFICERS WOMEN INDIVIDUAL POLICE OFFICERS WOMEN SERVING IN FORMED POLICE UNITS WOMEN SERVING AS JUSTICE AND CORRECTIONS GOVERNMENT-PROVIDED PERSONNEL 10.8% 16.7% 2019 26.8% 29%
"as of 31 December 2019
UNIFORMED WOMEN IN PEACE OPERATIONS
perdamaian (Firman dkk, 2023).
Tidak hanya itu, dalam laman United Nations Peacekeeping disebutkan "women peacekeepers often have greater access to communities and serve as role models, inspiring local women to participate in peace and political processes." Hal ini menegaskan bahwa perempuan memiliki akses yang lebih besar ke masyarakat dan berperan sebagai panutan, sehingga dapat menginspirasi perempuan setempat untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian dan politik.
Dalam kerangka internasional, pentingnya partisipasi perempuan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik ditegaskan dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsas (PBB) Nomor 1325 tahun 2000 (DK PBB 1325) tentang Women, Peace, and Security (WPS). Hal ini diintegrasikan pula dalam tingkat regional dimana ASEAN juga telah berkomitmen untuk menjadikan WPS
UNIFORMED WOMEN IN called for doubling the number of women in uniformed components PEACE OPERATIONS of peace operations by 2028. MILITARY Currently, only 7.8% of all uniformed military, police and justice and corrections personnel in field missions are women. Even though remarkable progress 15% has been achieved since the adoption of the Uniformed Gende Parity Strategy, efforts are still eeded to reach our targets for 28 and beyond and sustain those that have been met. POLICE JUSTICE AND CORRECTIONS 42% As part of the Action for Peacekeeping initiative, the UN 29% Secretariat and Member States are collectively committed to increase ACTION the number of civilian and uniformed women in peacekeeping at all levels FOR PEACEKEEPING and in key positions. This is also a priority in the Secretariat A4P+ plan
Pada tahun 2002, kelompok Women of Liberia Mass Action for Peace, yang dipimpin oleh aktivis perempuan sepertiLeymah Gbowee,mengorganisir demonstrasi damai di Monrovia, ibu kota Liberia. Mereka melakukan protes yang mencolok, termasuk mogok seksual, untuk memaksa para pihak yang bertikai untuk duduk bersama dan bernegosiasi perdamaian. Tindakan ini menarik perhatian media internasional dan mendorong tekanan internasional yang akhirnya mempercepat proses perdamaian. Hal ini menjadi salah satu contoh nyata keberhasilan perempuan yang dapat memainkan peran kunci dalam mengakhiri konflik bersenjata danmencapai perdamaian yang berkelanjutan (Firman dkk, 2023).
Agenda Global dan Nasional
Prof. Maria Asc. Lourdes Veneracion, Ph.D. dari Department of Political Science Ateneo de Manila University dalam Peluncuran Buku the Right to Peace: Asean Perspectives and Prospects juga memberikan contoh bagaimana perempuanberperan besar dalam perdamaian Bangsamoro di Filipina. Dalam proses perdamaian Bangsamoro, pertimbangan gender dan partisipasi perempuan masuk dalam dokumen-dokumen perjanjian, bahkanmereka juga memiliki Bangsamoro Regional Action Plan on Women, Peace and Security (RAP WPS).
Sumber : https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping
sebagai agenda prioritas regional
Di tingkat nasional, Indonesia mengadopsi agenda Resolusi DK PBB 1325 melalui pengesahan Perpes Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial sebagai turunan dari Undang Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menjalankan beberapa strategi dalam mendorong kebijakan kesetaraan gender, partisipasi perempuan, dan perdamaian, seperti dengan adanya Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) melalui Permenko PMK Nomor 5 tahun 2021 dan penerbitan Permen PPPA Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial [SMERU, 2024].
Walau demikian, realitas yang ada saat ini masih menunjukkan ketimpangan akses dan partisipasi perempuan dalam forum-forum terkait pengambilan keputusan perdamaian dan keamanan, termasuk jumlah personel perempuan dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian
PBB walaupun sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
Suara Perempuan, Suara Perdamaian
Tantangan perempuan dalam perdamaian ke depan masih sangat besar. Masih adanya budaya patriarki, diskriminasi, posisi pengambilan keputusan yang didominasi oleh lakilaki, minimnya akses pendidikan dan sumber daya, serta kekerasan berbasis gender menjadi hambatan serius dalam partisipasi perempuan pada agenda perdamaian.
Perdamaian yang berkelanjutan tidak hanya membutuhkan perubahan pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat sistemik. Salah satu langkah penting adalah dengan mengubah konstruksi sosial tentang gender, khususnya maskulinitas (SMERU, 2024), agar lebih mendukung kesetaraan.
Perempuan adalah pilar utama perdamaian. Pengakuan dan penguatan peran dan pelibatan perempuan sangat dibutuhkan dalam proses menciptakan, menjaga, dan merawat perdamaian yang berkelanjutan. Ketika suara perempuan didengar dan menjadi bagian utama dalam narasi perdamaian, maka dunia yang damai lebih mungkin diwujudkan.
Editor: Eka C Tanlain
Hak Anak di Indonesia: Antara Regulasi dan Realita Regulasi Negara tentang Hak Anak
Oleh: Roni Giandono Penyuluh Sosial Ahli Madya
etiap kali bicara tentang masa S depan bangsa, anak selalu disebut sebagai "tunas potensi" atau "masa depan bangsa". Frasa itu terdengar klise, tapi di baliknya ada tanggung jawab besar yang sering kali hanya berhenti di tataran retorika. Indonesia punya berbagai regulasi yang menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak. Regulasi tersebut di antaranya adalah UUD Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asai Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, Indonesia juga telah jauh meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tanggal 25 Agustus 1990. Ratifikasi ini bukan sekadar simbol politik, tetapi landasan yang mengikat Indonesia sebagai negara pihak untuk menunaikan kewajiban internasionalnya. KHA menegaskan empat prinsip utama: non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
Sebagai negara pihak KHA, Indonesia memikul empat kewajiban pokok yang harus dijalanka. Pertama adalah kewajiban menghormati, yaitu memastikan setiap kebijakan dan
tindakan pemerintah tidak membatasi akses anak terhadap hak-haknya serta menjamin semua anak diperlakukan tanpa diskriminasi. Kedua, kewajiban melindungi, yang berarti negara harus aktif mencegah dan menindak segala bentuk ancaman maupun pelanggaran hak anak, baik oleh individu, kelompok, maupun institusi. Ketiga, kewajiban memenuhi,yaknimenyediakan kondisi yang memungkinkan anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan mengembangkan diri secara optimal dengan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Terakhir adalahkewajibanmemfasilitasi, yaitu menyediakan dukungan konkret bagi kesejahteraan anak, mulai dari pemberian kewarganegaraan sejak lahir, akses pada layanan kesehatan yang memadai, pendidikan dasar yang gratis dan inklusif, hingga membangun kerja sama nasional dan internasional untuk meningkatkan kualitas hidup anak.
Realitas dan Tantangan
Hak pejalan kaki merupakan bagMeski kerangka hukum sudah tampak kokoh, realitas di lapangan kurang dari ideal. Data KPAl 2024 menunjukkan sebanyak 2.057 aduan masuk yang bersumber baik dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), dan media on line. Selain data KPAl, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga melaporkan peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang signifikan pada 2023. Data KPPA mencatat 24.158 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2023. Kasus kekerasan tersebut mencakup kekerasan fisik, psikis, penelantaran, eksploitasi, dan perdagangan manusia. Angka-angka itu hanyalah puncak gunung es karena mungkin saja masih banyak kasus yang tak tercatat karena dianggap urusan domestik atau tabu untuk dilaporkan.
Dari fakta tersebut, masalahnya
memang bukan pada ketiadaan aturan. Persoalannya ada pada tataran implementasi. Regulasi memang melimpah, tetapi praktiknya terjebak dalam birokrasi yang tumpang tindih, program sektoral yang berjalan sendirisendiri, serta minimnya koordinasi antar lembaga. Alih-alih menghadirkan perlindungan yang menyeluruh, negara justru menampilkan wajah paradoks. Semakin banyak aturan dibuat, semakin terlihat jurang antara teks hukum dan realita. Perlindungan anak akhirnya menjadi fragmentaris, sementara anak tetap rentan menghadapi kekerasan di rumah, di sekolah, maupun di ruang publik.
Kesenjangan antara aturan dan realita ini semakin nyata di tingkat daerah. Hal ini karena para pemangku kewajibanbelummenempatkan hak anak sebagai prioritas, apalagi menjadikannya arus utama dalam pembangunan daerah.Minimnya pemahaman perangkat daerah dan kurangnyasosialisasimembuat perlindungan anak berjalan setengah hati. Di sini terlihat bahwa negara lebih sibuk merumuskan aturan daripada membangun kapasitas institusi dan sumber daya manusia untuk mewujudkan berbagai macam aturan.
Situasi ini menunjukkan adanya masalah struktural, yaitu, perspektif hak anak belum dianggap sebagai fondasi dalam kebijakan publik. Perlindungan anak masih dipandang sebagai urusan sosial, bukan sebagai isu politik dan pembangunan nasional yang strategis. Salah satu akar masalah yang jarang disentuh adalah logika pembangunan yang elitis. Hak anak sering tenggelam dalam prioritas pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, atau agenda politik jangka pendek. Anak memang dipandang sebagai "investasi masa depan" yang nilainya baru diakui ketika sudah dewasa dan produktif secara ekonomi. Padahal, kegagalan negara melindungi anak hari ini justru akan menghasilkan generasi yang rapuh dan tidak berdaya di masa depan.
Freepik.com
Dengan kata lain, orientasi pembangunan yang mengabaikan hak anak sama saja menyiapkan kegagalan jangka panjang.
Selain itu, dimensi sosial budaya memperkuat hal ini. Pola pikir patriarki dan relasi kuasa dalam keluarga sering melanggengkanpraktikkekerasan dengan dalih mendidik. Ungkapan seperti "anak harus patuh" atau"kekerasan untuk mendisiplinkan" menjadi legitimasi yang menormalisasi pelanggaran hak anak. Situasi ini membuat kasus kekerasan kerap tidak dilaporkan, karena dianggap wajar atau tabu dibicarakan di ruang publik. Dengan demikian, tantangan perlindungan anak tidak hanya terletak pada kelemahan hukum, tetapi juga pada transformasi budaya yang lebih luas.
Dimensi lain yang kerap diabaikan adalah partisipasianak. KHA menegaskan pentingnyapenghargaanterhadap pendapat anak. Tetapi dalam praktiknya, suara anak jarang didengar dalam proses pengambilan kebijakan. Anak masih diperlakukan sebagai objek kebijakan, bukan subjek yang bisa menyampaikan pandangan tentang kebutuhan dan pengalaman mereka sendiri. Padahal, melibatkan anak secara aktif dalam kebijakan pendidikan, kesehatan, atau lingkungan sosial akan menghasilkan pendekatan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Karena itu, perlindungan anak perlu ditempatkan sebagai
inti dari pembangunan demokratis dan berkelanjutan.Mengutamakan kepentingan terbaik anak bukan hanya soal memenuhi kewajiban konstitusional atau komitmen internasional, melainkan juga soal memastikan masa depan bangsa berdiri di atas fondasi yang adil dan manusiawi. Anak adalah cermin kualitas peradaban: bila negara gagal menjamin hak mereka, maka ia gagal membuktikan dirinya sebagai bangsa yang beradab.
Menjembatani Jurang Regulasi dan Realita
Pertanyaannya, bagaimana cara menjembatani jurang itu? Pertama, komitmen politik harus nyata bukan sekadar formalitas. Komitmen ini perlu diikuti oleh politik anggaran untuk kepentingan anak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kedua, perlu ada pergeseran paradigma. Anak bukan sekadar "aset bangsa" di masa depan, tapi manusia utuh di masa kini yang haknya harus dipenuhi tanpa syarat. Ketiga, membangun ekosistem perlindungan yang melibatkan semua pihak seperti orang tua, sekolah, masyarakat, dan negara.
Pada akhirnya, perlindungan anak bukan sekadar urusan teknis kebijakan, melainkan soal orientasi politik negara. Selain merupakan amanat konstitusi,
perlindungan; pemenuhan; dan penghormatan hak anak juga adalah ukuran moral bangsa. Bangsa yang membiarkan anak-anaknya tumbuh dalam kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran pada dasarnya sedang merusak dirinya sendiri. Anak bukan sekadar "masa depan bangsa" atau "tunas potensi" dalam retorika politik, melainkan manusia seutuhnya yang berhak menikmati kehidupan layak di masa kini. Menghormati dan memenuhi hak anak berarti menjaga martabat kemanusiaan itu sendiri.
Oleh karena itu, komitmen perlindungan anak harus diwujudkan dalam langkah konkret berupa politik anggaran yang berpihak, kebijakan publik yang inklusif, serta partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman dan suportif. Negara, orang tua, sekolah, dan komunitas memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan kepentingan terbaik anak selalu menjadi pertimbangan utama. Hanya dengan cara itu Indonesia bisa sungguh-sungguh menyebut dirinya sebagai bangsa yang beradab, yang tidak sekadar menulis hak anak dalam konstitusi, tetapi menjadikannya realitas yang hidup bagi setiap anak.
Editor: Sri Rahayu
All Male Panel (“Panel Tanpa Perwakilan Perempuan"): Ruang Diskusi yang Tergenderkan
Oleh: Sri Rahayu Penyuluh Muda Komnas HAM
etelah runtuhnya rezim Orde Baru, S Indonesia masuk ke era demokrasi yang membuka banyak ruang diskusi publik. Mulai dari seminar, workshop, debat, sampai forum akademik. Tapi, terbukanya ruang tidak otomatis membuat diskusi jadi inklusif. Masalah muncul ketika ruang-ruang ini sering didominasi oleh laki-laki atau populer dengan istilah all male panel.
All male panel merupakan fenomena ketika panel diskusi hanya diisi oleh lakilaki, sementara perempuan dan kelompok gender lain absen sama sekali. Ketiadaan ini membuat diskusi kehilangan perspektif yang beragam. Bayangkan, isu yang menyangkut semua orang tapi hanya dibicarakan dan didiskusikan oleh satu kelompok aja. Hasilnya? Ruang diskusi makin memperkuat kuasa patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas pengetahuan.
Fenomena ini sebenarnya sudah lama dikritik. Tempo pernah merilis riset [2018] yang menunjukkan hanya 11 persen perempuan yang menjadi narasumber isu ekonomi-politik di media. Padahal jumlah perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda, dan ahli perempuan pun tidak kehilangan jumlah. Jadi masalahnya bukan karena "tidak ada pakar perempuan," tapi lebih ke hierarki patriarki yang masih menganggap laki-laki lebih layak didengar. Bahkan pernah ada kasus absurd: diskusi soal menstruasi, panelisnya semua lakilaki!
Jika meminjam kacamata Doreen Massey (1994), ruang merupakan hasil
konstruksi sosial. All male panel jadi contoh nyata bahwa ruang diskusi dibangun dari relasi kuasa yang timpang. Bukan hanya soal siapa yang bicara, tapi juga bagaimana ruang fisik dan simbolik diatur. Laki-laki menempati "panggung" sebagai pusat, sementara perempuan didorong ke pinggir atau mungkin tidak dianggap sama sekali.
Judith Butler (2003) membantu kita melihat hal ini melalui konsep performativitas gender. All male panel pada dasarnya adalah pertunjukan gender yakni pengulangan norma patriarki bahwa laki-laki lebih cocok jadi suara otoritatif di ruang publik. Ruang diskusi berubah jadi ruang yang tergenderkan, norma sosial menentukan siapa yang boleh dominan.
Tapi,sebagaimanadisampaikan Michel Foucault, di mana ada kuasa selalu ada resistensi. Fenomena all male panel pun memicu perlawanan. Misalnya, Hivos pernah membuat Unlimited (2016, platform Women diperbarui 2021) yang berisi ratusan profil pakar perempuan dari berbagai bidang. Platform ini untuk membuktikan
bahwa perempuan ada, mampu, dan layak jadi narasumber. Ada juga bentuk resistensi individu seperti menolak hadir di panel jika semua pembicaranya laki-laki, atau membalikkan poster acara all male panel lalu menyebarkannya di media sosial sebagai kritik. Namun memang, resistensi ini kadang cuma membuat penyelenggara diskusi terpaksa' mengajak perempuan supaya terlihat seimbang. Tapi, sekecil apapun, aksi kolektif bisa menggeser kesadaran publik.
Akhirnya, all male panel bukan cuma soal ketidaksetaraan di panggung diskusi, tapi cermin dari struktur sosial yang masih bias gender. Jika ruang diskusi tetap dipertahankan sebagai arena yang maskulin, kita akan terus kehilangan suara penting dari separuh populasi. Sedangkan, kepakaran memang tidak memiliki gender, kan? Perubahan hanya mungkin kalau kita berani membongkar norma lama, dan membangun ruang yang betul-betul inklusif bagi semua.
Editor: Eka C Tanlain
Beban Ganda Perempuan Pekerja
idak sedikit perempuan berumah T tangga yang selain melakukan pekerjaan domestik yang dilekatkan padanya oleh tuntutan budaya patriarki - juga melakukan pekerjaan publik, baik di sektor profesional atau informal. Perempuan pekerja ini biasanya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi dan keadaan perekonomian saat ini. Namun di sisi lain, perempuan pekerja saat ini pun juga sebagai bentuk aktualisasi dirinya.
Indonesia yang kental dengan budaya patriarkinya masih menuntut seorang perempuan pekerja juga mengurus pekerjaan domestiknya sebagai kewajiban seorang istri sekaligus seorang ibu. Memasak,mencuci,membersihkan rumah, serta merawat anak-anak, bahkan mengurus kebutuhan suami, dianggap sebagai pekerjaan rutin yang wajib dilakukan oleh seorang perempuan.
Ironisnya, pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan di rumah ini sering dianggap "tidak bekerja" karena tidak menghasilkan uang secara langsung. Padahal, asisten rumah tangga saja diupah untuk melakukan tugas-tugas serupa, sementara perempuan yang telah berumah tangga dibebankan pekerjaan yang terkadang lebih berat namun tanpa upah dan masih dianggap tidak berkontribusi pada perekonomian keluarga.
Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Februari 2024, jumlah pekerja perempuan di Indonesia 36,3% dari total 142,18 juta angkatan kerja. Persentase ini memang masih rendah dibandingkan laki-laki karena banyak perempuan yang bekerja di sektor publik secara informal atau pekerjaan bidang jasa dan perdagangan sehingga tidak masuk dalam survei.
Setiap harinya jutaan perempuan pekerja ini memulai hari lebih awal dari pada anggota keluarga lainnya untuk mempersiapkan kebutuhan keluarga, lalu berjibaku dengan padatnya lalu lintas jalanan dan beban kerja kantor. Setelah sepanjang hari menghadapi tuntutan pekerjaan yang sama beratnya dengan pekerja laki-laki, sepulangnya pun masih harus menjalani "shift kedua" yaitu menjadi ibu rumah tangga. Ini sekelumit realitas beban ganda yang hingga kini masih dipikul perempuan pekerja: kerja yang tak terlihat, tidak dibayar, tapi menopang kehidupan sehari-hari.
Minimnya dukungan struktural di tempat kerja juga semakin memperparah kondisi perempuan pekerja. Tidak tersedianya fasilitas penitipan anak (daycare) di tempat kerja misalnya. Hal ini menyebabkan perempuan pekerja memutar otak karena berkalikali dihadapkan pada pilihan dilema antara anak atau pekerjaan. Tidak jarang, mereka terpaksa membawa anak ke kantor sehingga bekerja sambil mengurus anak yang kadang menimbulkan stigma tidak professional. Atau mereka terpaksa meninggalkan anaknya dalam pengasuhan seadanya sehingga menimbulkan stigma ibu yang tidak becus urus anak.
Isu lain perempuan pekerja yang tidak kalah penting adalah soal cuti kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak memang telah mengatur cuti ibu melahirkan dan cuti suami mendampingi istri melahirkan juga ada, namun cutinya masih sangat terbatas dan tergantung pula pada kesepakatan perusahaan atau atasan dan pejabat berwenang untuk suami berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Faktanya sering kalihanya disetujui beberapahari. Hal ini lagi-lagi memperkuat anggapan bahwa pengasuhan anak sepenuhnya tanggung jawab perempuan.
Beban ganda ini pun masih harus dihadapkan dengan kebijakan cuti yang belum mengakomodir kebutuhan perempuan pekerja. Masih banyak kantor swasta bahkan pemerintahan yang sulit atau tidak menerima pengajuan cutiuntuk mendampingianak sakit. Perempuan pekerja tersebut akan
dianggap tidak profesional atau kurang berkomitmen karena terlalu sering meminta cuti keluarga. Nasib perempuan pekerja di bidang informal lebih miris karena hak cutinya bahkan nyaris tidak ada. Mereka harus tetap bekerja meski kondisi tubuh sakit atau di saat anaknya sakit. Semua beban dan situasi ini tidak dipungkiriberpeluangmenyebabkan perempuan pekerja mengalami gangguan kesehatan, kelelahan, bahkan depresi.
Tantangan perempuan pekerja belum usai. Kerja pontang panting hingga mengabaikan anak dan keluarga tidak menjamin perempuan pekerja mudah naik jabatan. Saat meninggal dunia pun kantor biasanya hanya akan mengirimkan karangan bunga bertuliskan"turut berduka cita" dan segera mencari pengganti sang perempuan pekerja. Kehilangan mendalam justru akan dialami oleh anak dan keluarga kita, yang kadang sering dikorbankan karena pekerjaan, dimana waktu kebersamaan dengan mereka pun tidak dapat terulang kembali.
Narasi soal kerja domestik harus diubah. Pekerjaan domestik tidak hanya tugas perempuan tetapi juga laki-laki dan anggota keluarga lainnya. Selama negara belum hadir dengan kebijakan yang berpihak dan laki-laki belum mau berbagi tanggung jawab domestik, perempuan akan terus dipaksa menjadi dua orang sekaligus: perempuan pekerja di sektor publik dan perempuan pekerja di rumah sendiri.
Editor: Eka C Tanlain
GAMES MENCARI KATA SAMBIL BELAJAR HAK ASASI MANUSIA
| P | E | M | B | I | A | R | A | N | G | D | |
| A | X | E | O | M | G | L | O | L | H | A | C |
| R | A | T | A | P | A | N | P | A | A | R | C |
| T | J | Y | T | U | H | A | G | N | T | R | D |
| ' | A | E | U | N | ' | V | E | R | S | A | L |
| S | V | A | M | ' | S | N | N | E | E | S | L |
| ' | A | N | E | T | T | W | O | T | A | A | |
| A | M | A | R | Y | A | ' | S | A | K | S | |
| S | P | K | E | U | R | T | S | M | E | ||
| I | R | A | M | 一 | C | D | 一 | T | E | H | |
| B | R | K | O | V | E | N | A | N | K | A | U |
| F | E | B | R | Y | A | R | Y | E | N | E | G |
TEMUKAN ISTILAH TERKAIT HAK ASASI MANUSIA DAN PAHAMI MAKNANYA
JIKA APARAT NEGARA MELAKUKAN PEMBIARAN TERHADAP SUATU KEJAHATAN YANG MENGANCAM JIWA MASYARAKAT, MAKA NEGARA DAPAT DIANGGAP MELAKUKAN PELANGGARAN HAM
IMPUNITY KEADAAN DI MANA PELAKU PELANGGARAN HAM, KEJAHATAN BERAT, ATAU PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN TIDAK DIHUKUM, TIDAK DISELIDIKI, ATAU TIDAK DITUNTUT SESUAI HUKUMYANG BERLAKU
PRINSIP UNIVERSAL BERARTI BAHWA HAK ASASI MANUSIA BERLAKU UNTUK SEMUA ORANG, DI MANA PUN, KAPAN PUN, DAN TANPA PENGECUALIAN
| GENOSIDA ADALAH SETIAP PERBUATAN YANG DENGAN MAKSUD UNTUK | |||
| DILAKUKAN | DENGAN | ||
| MENGHANCURKAN | URKAN | ||
| SELURUH ATAU | AU SE | ||
| BANGSA, RAS, ETNIS, ATAU AGAMA, | |||
ICC, (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) ATAU MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL ADALAH LEMBAGA PERADILAN PERMANEN YANG DIBENTUK BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998. BERTUGAS MENGADILI INDIVIDU, BUKAN NEGARA, ATAS EMPAT KEJAHATAN INTERNASIONAL BERAT: (1) GENOSIDA (2) KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (3) KEJAHATAN PERANG (4) KEJAHATAN AGRESI. ICC BERKEDUDUKAN DI DEN HAAG, BELANDA.
HITLER DAN IDEOLOG NAZI MEMELINTIR ISTILAH "ARYA" MENJADI KONSEP RASIAL PALSU, UNTUK MENUNJUK PADA RAS MANUSIA "SUPERIOR", TERUTAMA: ORANG JERMAN UTARA, BERKULIT PUTIH, BERMATA BIRU, BERAMBUT PIRANG
SAKSI ADALAH ORANG YANG MELIHAT, MENDENGAR, ATAU MENGALAMI LANGSUNG PERISTIWA DUGAAN PELANGGARAN HAM DAN DAPAT MEMBERIKAN KETERANGAN YANG RELEVAN UNTUK MEMBUKTIKAN TERJADINYA PELANGGARAN TERSEBUT.
PARTISIPASI BUKAN HANYA HAK TAPI JUGA FONDASI DEMOKRASI DAN KEADILAN. TANPA PARTISIPASI, TIDAK ADA HAM YANG SEJATI.
KOVENAN ADALAH PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERSIFAT MENGIKAT SECARA HUKUM ANTARA NEGARA-NEGARA, KHUSUSNYA DALAM KONTEKS HAK ASASI MANUSIA.
RASISME ADALAH KEYAKINAN, SIKAP, ATAU TINDAKAN YANG MENGANGGAP BAHWA SATU RAS LEBIH UNGGUL DARI RAS LAINNYA, YANG MENGARAH PADA DISKRIMINASI, KETIDAKADILAN, DAN PERLAKUAN TIDAK SETARA TERHADAP INDIVIDU ATAU KELOMPOK BERDASARKAN RAS ATAU ASAL ETNISNYA.
ANAK TERMASUK DALAM KELOMPOK RENTAN, YAITU KELOMPOK YANG LEBIH MUDAH MENGALAMI PELANGGARAN HAK, PENELANTARAN, KEKERASAN, ATAU EKSPLOITASI KARENA KONDISI FISIK, PSIKOLOGIS, SOSIAL, ATAU HUKUM MEREKA YANG BELUMMATANG.
RATAPAN DALAM KONTEKS HAM BUKAN HANYA TANGISAN ATAU KESEDIHAN SEMATA, TETAPI MERUPAKAN SIMBOL PENDERITAAN YANG MENDALAM AKIBAT KETIDAKADILAN, KEKERASAN, PENINDASAN, ATAU PELANGGARAN HAK-HAK DASAR MANUSIA.
Untuk informasi lebih lanjut dapat hubungi:
https://bit.ly/Pengaduan Komnas_HAM_RI
UU NO 39 TAHUN 1999
HARI HAM
MEMULIAKAN KEMANUSIAAN MERAWAT PERDAMAIAN
KONFERENSI NASIONAL
Diskusi Pleno "Memuliakan Kemanusiaan, Merawat Perdamaian" Diskusi Paralel 1 “Memori dan Pemulihan untuk Merawat Perdamaian” Diskusi Paralel 2 "Jembatan Kemanusiaan: Peran CSO dalam Perdamaian" Diskusi Paralel 3 "Estafet Memori, Energi Muda untuk Perdamaian" Diskusi Paralel 4 "Solidaritas dalam Merawat Perdamaian"
Lomba mewarnai & Dongeng Anak
Donor Darah & Cek Kesehatan
Penampilan Seni
Bazar UMKM & Booth Layanan Publik
Site Visit: Museum Tsunami, Museum i Aceh, Ruang Memorial Perdamaian Aceh, PLTD Apung, & KKR Aceh