SUOR
PHK HE PHK PHK UU NO 39 TAHUN 1999 HAM UU NO 7 TAHUN 2012 PHK DIGNITY PHK 0 KOMNAS HAM RI
'Merayakan' 2025 dengan PHK: Refleksi Hak atas Pekerjaan di Indonesia
Langkah Komnas HAM Melindungi Hak A atas Pekerjaan yang Layak
NOMOR 1 TAHUN 2025
HAM dan Pemerintahan Baru
Menolak Lupa Sejarah Kelam Kekerasan Seksual pada “lanfu” yang Tak Kunjung Mendapatkan Keadilan di Indonesia
Pengesahan UU TNI dan Demokrasi Kita
TATA CARA PENGADUAN KOMNAS HAM RI
Surat permohonan yang dltujukan langsung kepada Komnas HAM RI,
IDENTITAS PENGADU
RINCIAN KRONOLOGI PENGADUAN
Meliputi nama lengkap, alamatrumah, alamat surat (apabila berbeda dengan alamat rumah), nomor telepon rumah dan/atau tempat kerja dan/atau telepon selular (handphone), nomor faksimili, dan surat elektronik (apabila ada)
Meliputi peristiwa yang terjadi, lokasi, waktu dan pihak yang terlibat
UPAYA
Informasi upaya yang telah pengadu lakukan
1 Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat JI. Daeng Abdul Hadi, No 146, (Belakang PLN) Pontianak Tlp /Fax: +62-561-736112
Sallnan Surat Kuase apablle pengadu dlwakllkan
Pengadu dapat memlllh Salah Satu untuk melakukan pengaduan
Sallnan Dokumen
Sallnan Identitas
TANDA TANGAN
Salinan dokumen dan bukti pendukung pengaduan
DATANGLANGSUNG DATANG LANGSUNG
Salinan identitas pengadu yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
Tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa
Senin-Kamis: 08.30 s.d 15.30 WIB Istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB Jumat : 08.30 s.d 16.00 WIB Istirahat : 11.30 s.d 13.00 WIB Kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional
JASA POS ATAU KURIR
FAKSIMILI
Gedung Komnas HAM RI Jalan Latuharhary No. 4B Menteng. Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
Faksimili ke nomor 021-3925227
AUDIENSI
Surat permohonan audiensi diterima paling lambat 5 hari kerja sebelum waktu pelaksanaan
PENGADUAN DARING
SURAT ELEKTRONIK
Pengaduan daring di pengaduan.komnasham.go.id
Surat elektronik yang ditujukan ke [email protected]
Datangi Kami:
Komnas HAM RI JI. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat Tlp:+62-21-3925230 Fax:+62-21-3925227 Email : [email protected]
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Aceh Jl. Krueng Arakundo No. 01, Gampong Geuceu Komplek, Banda Raya, Banda Aceh Tlp. +62-651 - 8086030 Email : [email protected]
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat JI. Rasuna Said No 74, Padang Tlp:+62-751-7050320 Fax:+62-751-7050528 Email : [email protected]
E-mail: [email protected]
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Letjen Soeprapto No 48. Palu, Sulawesi Tengah Tlp:+62-451-4214255 Fax:+62-451-453671 E-mail : [email protected]
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku JI. Dr Malaiholo No. 57 Airsalobar Kec Nusaniwe - Ambon Tlp:+62-911-351463 Fax:+62-911-316003 E-mail : [email protected]
Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua JI. Soasio, Dok V Bawah Jayapura, Papua Tlp / Fax : +62 - 967 -521592 E-mail : [email protected]
Dari Redaksi
emasuki tahun 2025, kita dihadapkan pada kenyataan yang pahit namun M tak bisa diabaikan: gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menyapu berbagai sektor bukan hanya mengguncang stabilitas ekonomi keluarga pekerja, tetapi juga menggugah pertanyaan mendasar tentang pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak atas pekerjaan yang layak di Indonesia. Alih-alih dirayakan dengan harapan, awal tahun ini justru menjadi momentum reflektif-bagaimana negara memperlakukan hak-hak para pekerja. Edisi ini kami dedikasikan sebagai ruang perenungan dan pengingat, bahwa pekerjaan bukan sekadar sarana ekonomi, tetapi juga bagian dari martabat manusia.
Laporan utama kami mengangkat narasi "Merayakan" 2025 dengan PHK— bukan dalam arti harfiah selebrasi, tetapi sebagaiironi atas janji-janjiperlindungan tenaga kerja yang belum sepenuhnya ditepati. Namun di tengah kabut itu, ada secercah langkah maju. Peluncuran Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Pekerjaan yang Layak, yang juga kami ulas secara mendalam, menjadi titik terang yang perlu diawasi pelaksanaannya. Standar ini bisa menjadi alat penting untuk mendorong tanggung jawab negara dan dunia usaha, selama tidak berhenti sebagai dokumen formal tanpa pengaruh nyata.
Rubrik lain dalam edisi ini juga mencoba memotret wajah HAM kita hari ini-dari esai yang menggugah tentang para penyintas kekerasan seksual di masa lalu yang masih terkatung-katung menunggu keadilan, hingga opini tentang bagaimana pemerintah baru diharapkan dapat membawa arah baru bagi pemajuan HAM. Kampanye dan diseminasi HAM, meski sering berada di pinggir wacana publik, kami angkat kembali sebagai bentuk kerja yang terus menyala. Selain itu, kami juga membawa topik-topik lainnya seperti Perlindungan terhadap Pembela HAM, jalannya pengesahan UU TNI, serta isu-isu lain yang terjadi di Daerah seperti Pemaksaan Hijab, Penyelesaian Sengketa Agraria hingga kasus Kekerasan terhadap Anak.
Kami berharap edisi ini bisa jadi pengingat bahwa di tengah banyaknya masalah, masih ada harapan dan langkah yang bisa diambil. Semoga tulisantulisan di sini bisa memberi semangat, mendorong kita untuk peduli, dan percaya bahwa hak atas pekerjaan yang layak serta hak asasi manusia lainnya tetap bisa diperjuangkan, bersama-sama. Salam Redaksi. (Pemred)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Pindai disini
Editor:
Pemimpin Redaksi: Anastasia Tamaro
Mimin Dwi Hartono
Pemimpin Umum: RR. Niken Sitoresmi
Redaksi:
Susunan Redaksi
Hari Reswanto
Anastasia Tamaro, Liza Yolanda, Rr. Niken Sitoresmi, Utari Putri Wardanti, Tri Hastomo Akbar, Eka Christiningsih Tanlain, Reza Perdana, Darmadi, Fajar Ahmad Setiawan, Sasanti Amisani, Nurliyanti Ritiyana L, Lita Anggareni, Rudy Kurniawan, Johana Tukayo, Andri Ratih, Louvikar Alfan Cahasta, Hajbudin Hekmatiar, Annisa Radhia, Feri Lubis, Kania Rahma Nureda, Banu Abdillah, Niko agrida, Sari Melati, Meirizon Sandy, Adrianus Abiyoga, Muhammad Arief Yaenudin, Nur Afifa Fauzia, Rebeca Amelia, Roni Giandono, Wahyu Eko Putra
Pengarah: Putu Elvina
Ilustrator: Hari Reswanto
Penanggung Jawab: Endang Sri Melani
Koresponden: Sepriady Utama, Sultanul Arifin, Ronny Josua Limbong, Okta Rina Fitri, Triasa Nitorizki Hawari, Ratna Utami, Sandra Unan Pangaribuan
Desain dan Artistik (Cover dan Lay Out): Fahreis Hertansyah P
Alamat Redaksi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat
Telp. 021-3925230 Fax. 021-3925227
www.komnasham.go.id
Komnas HAM
Daftar Isi
NAVECASN2024 ASAVECASN2024 PTOLAKKEBIJAKAN SERENTAK
Merayakan' 2025 dengan PHK: Refleksi Hak atas Pekerjaan di Indonesia
Awal tahun 2025 dipenuhi dengan awan kelabu sektor tekstil hingga manufaktur elektronik. Ribuan tenaga kerja terpaksa harus menundukkan kepala dan mengencangkan ikat pinggang karena hilangnya mata pencaharian sumber ekonomi keluarga.
Pemajuan
Langkah Komnas HAM Melindungi Hak atas Pekerjaan yang Layak
Pemajuan
Peran Strategis Kampanye dan Pelatihan untuk Membumikan HAM
Penegakan
Pengaduan Pelanggaran HAM: Tantangan Penanganannya
Penegakan
Mediasi HAM Konflik antara Masyarakat Adat dengan PT Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara
Penegakan
Pembela HAM Tidak Dibutuhkan, Mungkinkah?
Perwakilan Sumatera Barat
Monitoring dan Evaluasi Kasus Pemaksaan Jilbab
Perwakilan Kalimantan Barat
Kupas Tuntas Tantangan 28 Komunitas di Pontianak
Perwakilan Sulawesi Tengah
Dampak Efisiensi Anggaran dan Pengaruh 30 Penanganan Kasus pada Sekretariat Komnas Ham di Provinsi Sulawesi Tengah
Perwakilan Sulawesi Tengah
Sekretariat KH Sulteng Menerima Pengaduan dari Ansos Terkait Kriminalisasi Warğa Morowali Utara
Perwakilan Maluku
Angka HIV Tinggi, Komnas HAM Provinsi Maluku 32 bersama Indonesia AlDS Coalition Adakan Pelatihar Pengembangan Kapasitas Stakeholder di Kota Ambon
Perwakilan Maluku
Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Selidiki Kasus Sengketa Agraria
Perwakilan Papua
Pemantauan Dugaan Kekerasan pada 34 Anak AS di Kota Jayapura
Pimpinan
Pengesahan Undang-Undang TNI 36 dan Demokrasi Kita
Kelembagaan
Kelembagaan Komnas HAM: Penyederhanaan Birokrasi, Menguntungkan atau Merugikan?
Essai I
Menolak Lupa Sejarah Kelam 38 Kekerasan Seksual pada lanfu' yang Tak Kunjung Mendapatkan Keadilan di Indonesia
Essai II
Evaluasi Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Hak atas Pangan
Opini
Urgensi Dominus Litis dalam RUU 42 KUHAP
44 HAM dan Pemerintah Baru
Opini
Resensi Film
45 Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis
Games
46 Mitos atau Fakta
‘Merayakan' 2025 dengan PHK: Refleksi Hak atas Pekerjaan di Indonesia
KAMI KAMI KAM1 AMI INGIN 16 INGIN INGIN KAMI KAMI INGIN BEKERJA BEKERJE KAMI KAM INGIN KEMBA KAMI BEKERJA BEKI KAMI GIN INGIN KEM INGI BEKERJA KEMBALI INGIN EKERJA REVED.. KEMBALI BEKERJA KAMI KAMI INGIN INGIN BEKERJA BEKERJA KEMBALI KEMBALI
Gambar 1. Kondisi Pemenuhan Hak atas Pekerjaan di Indonesia (sumber: Channel9.id)
2025 wal tahun dipenuhi A dengan awan kelabu sektor tekstil hingga manufaktur elektronik. Ribuan tenaga kerja terpaksa harus menundukkan kepala dan mengencangkan ikat pinggang karena hilangnya mata pencaharian sumber ekonomi keluarga.
Hal ini karena gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran berbagai industri di Indonesia. Tidak hanya PHK, pelbagai kebijakan memperparah derita masyarakat. Hal ini menimbulkan tanda tanya mengenai pemenuhan hak atas pekerjaan di Indonesia yang menjadi kewajiban negara.
Kebijakan Pemerintah terkait Ketenagakerjaan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) menegaskan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Pasal 23 Ayat (1) menegaskan setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. Pemerintah Indonesia telah mengatusecara spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, telah diterbitkan kebijakan terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan pengusaha, pekerja/ buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan
kerja. Lebih lanjut, jika dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh atau dengan pekerja/ buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Regulasi ini juga mengatur kewajiban pemberi kerja dalam pemberian pesangon kepada pekerja/buruh yang terkena PHK.
Atensi terhadap ketenagakerjaan juga ditekankan dalam visi misi Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Astacita 3: Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur dengan salah satu upayanya dengan menciptakan lapangan kerja seluas-
Sanken 900 Yamaha 1100 Nike 2400 10000 Sritex 0 2000 4000 6000 8000 10000
Gambar 2. Grafik Kondisi PHK di Indonesia
luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran.
Namun apakah upaya yang selama ini dilakukan sudah sejalan dengan cita-cita yang tinggi ini? Apakah upaya Pemerintah untuk meningkatkan lapangan kerja dan memberikan perlindungan bagi pekerja sudah berjalan dengan optimal?
Kondisi Hak Pemenuhan atas Pekerjaan
Perwujudan Astacita membutuhkan usaha keras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan Indonesia memiliki 215.371.168 penduduk berumur 15 tahun ke atasyang meliputi 144.683.004 angkatan kerja dengan status bekerja pada Agustus 2024 (67,1%). Angka ini meningkat dari data pada Februari 2024 sebanyak 142.179.046 orang. Namun hal ini tidak diikuti dengan angka pengangguran terbuka yang hanya bergerak stagnan dari 4,96 di bulan Februari 2024 menjadi 4,90 di bulan Agustus 2024.
Keadaan ini diperparah dengan
gelombang PHK besar-besaran pada tahun 2025. Merujuk data terbaru yang terverifikasi dari situs resmi Satu Data Kemnaker, terdapat 3.325 pekerja menjadi korban PHK pada Januari 2025. Data lain datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat 44.069 buruh yang di PHK pada Januari-Februari 2025 dari 37 perusahaan . PHK massal pada tahun 2025 menambah angka pengangguran yang sudah tinggi. Kondisi ini tidak datang dari perusahaan kecil/ menengah, tetapi dari perusahaan besar yang sudah lama berkiprah di dunia industri seperti PT. Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT. Yamaha Indonesia (Yamaha), PT. Sanken Indonesia (Sanken), dan PT. Victory Chingluh Indonesia (Nike)1.
PT. Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan nama Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1966. Sritex semakin menunjukkan taringnya pada tahun 1980-an dengan menjadi salah satu pemasok utama bahan baku tekstil berbagai merk global seperti H&M, Uniqlo, dan Zara. Sritex
semakin berkembang pada tahun 2010 dan memasok kebutuhan tekstil untuk berbagai sektor industri, termasuk industri otomotif, militer dan garmen. Pada tahun 2021, Sritex mulai mencatatkan defisiensi modal dan rugi dan berlanjut hingga tahun 2023 dengan total kerugian sebesar US$ 1,07 miliar (2021), US$ 585 juta (2022) dan US$ 395 juta (2023). Pada 2023, penjualan neto sebesar US$ 524,56 juta atau turun 38% dibandingkan tahun sebelumnya dan tidak bisa menutupi beban pokok penjualan yang menembus US$ 791,09 juta saat itu. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kondisi keuangan yang memburuk, beban utang yang tinggi, dan penurunan permintaan global. Di tahun 2025, PT. Sritex mengambil langkah PHK dengan merumahkan lebih dari 10.000 pegawai. Keputusan ini diambil setelah perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024 akibat gagal memenuhi kewajiban utang kepada PT. Indo Bharat Rayon².
Selain Sritex, PT. Yamaha Indonesia juga masuk dalam daftar kelam PHK tahun 2025. PT. gelombang
Yamaha Indonesia memutuskan gulung tikar dengan 700 karyawan menjadi korban PHK. Begitupun dengan PT. Yamaha Musical Product Asia yang memutuskan untuk menutup dua pabriknya di Indonesia pada tahun 2025 dan berdampak pada pemecatan 400 karyawan sehingga 1.100 karyawan PT. Yamaha Indonesia terdampak PHK. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh permintaan pasar yang menurun, produksi yang lebih dialihkan ke China dan Jepang untuk efisiensi biaya, adanya tekanan global serta margin operasional³3.
PT. Sanken Indonesia yang didirikan pada 1997 mengumumkan pabriknya di rencana penutupan Cikarang, Bekasi pada Juni 2025. Adapun faktor pendukung yang melatarbelakangi adalah perubahan kebijakan perusahaan induk yang saat ini lebih berfokus pada pengembangan semikonduktor. Keputusan ini berdampak terhadap sekitar 900 karyawan yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja. Mayoritas karyawan yang terkena PHK telah bekerja selama sekitar 15 tahun dan berusia antara 30-40 tahun yang berpotensi menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan baru4.
Kabarnya, serikat pekerja PT. Sanken Indonesia masih belum mencapai kesepakatan terkait kompensasi pesangon yang ditawarkan oleh manajemen perusahaan. Terkait dengan pemenuhan hak pekerja yang di PHK, Ketua PUK SPEE FSPMI PT. Sanken Indonesia Dedy Supriyanto menyatakan bahwa 459 buruh yang terkena PHK massal menuntut kompensasi yang lebih layak sesuai dengan perjanjian kerja bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat itu, tawaran terakhir dari manajemen PT. Sanken Indonesia adalah kompensasi sebesar 5 bulan upah di mana sebelumnya perusahaan bahkan hanya menawarkan tambahan 3 bulan upah.
Namun, angka ini masih jauh dari tuntutan pekerja. Adapun kompensasi yang diajukan serikat pekerja PT. Sanken Indonesia yakni sebesar 60 bulan upah atau sekitar 5 tahun gaji. Angka ini didasarkan pada referensi dari perusahaan elektronik lain di sekitar Bekasi dan Cikarang yang juga mengalami penutupan. Selain itu, ratarata usia pekerja di PT. Sanken adalah 40 tahun, yang berarti mereka masih memiliki sekitar 15 tahun masa kerja hingga pension pada usia 55 tahun, mengingat menurut aturan seharusnya ganti rugi sebesar sisa masa kerja.
PT. Victory Chinglu Indonesia atau dikenal dengan produksi sepatu Nike juga melakukan PHK terhadap 2.400 pekerja. PHK dilakukan dengan alasan perusahaan sedang melakukan efisiensi tenaga kerja lantaran dampak dari permasalahan dan situasi produksi di perusahaan tersebut mengalami penurunan akibat krisis global. Kabarnya, PT. Victory Chinglu sudah lama memikirkan keputusan ini dikarenakan permasalahan jumlah pekerja dan order yang tidak seimbang. Pihak perusahaan juga sudah melakukan koordinasi dan diskusi baik dengan pemerintah dan serikat buruh dengan menghasilkan poinpoin kesepakatan seperti pemenuhan pembayaran hak-hak pekerja pasca di PHK dan penyaluran manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.
Motif Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari beberapa perusahaan dinilai seragam yaitu minimnya permintaan pasar dan tekanan global. Namun belum ada informasi lebih lengkap terkait dengan pemenuhan jaminan pekerja yang di-PHK.
Selain sektor industri, kabar buruk juga datang dari sektor Pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025 secara resmi telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga untuk membatasi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri dari belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Regulasiinijuga mengatur agarbelanja pegawai dan belanja bantuan sosial dikecualikan dari efisiensi anggaran. Adapun total efisiensi belanja APBN dan APBD pada tahun 2025 sekitar Rp. 306,69 triliun.
Kebijakan yang intensinya untuk menghemat keuanganNegara menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian pihak. Kementerian/ Lembaga harus memutar otak untuk pembayaran belanja operasional rutin (seperti listrik, WiFi, air) dan belanja operasional barang dan jasa lainnya. Seperti diketahui bahwa masih ditemukan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di sebagian Kementerian/Lembaga atau yang kerap kali disapa pegawai honorer dan pegawai outsourcing. Mata anggaran untuk upah/gaji PPNPN dialokasikan pada belanja operasional (belanja
#SAVECASN2024 #TOLAKKEBIJAKAN SERENTAK ECASN2024 LAKKEBIJAKAN SERENTAK #SAVECASN2024 #TOLAKKEBIJAKAN SERENTAK #SAVECASN2024 #TOLAKKEBIJAKAN SERENTAK
Gambar 3. Sejumlah CASN melakukan aksi unjuk rasa penolakan penundaan pengangkatan CASN (Kompas.com)
barang dan jasa) yang menjadi salah satu sasaran efisiensi anggaran sehingga hal ini mengakibatkan adanya ancaman PHK bagi pegawai honorer.
Walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani meyakinkan bahwa tidak akan ada PHK bagi pegawai honorer, namun kenyataan berkata sebaliknya. Dilansir dari laman berita Kontan.co.id, terdapat 18.000 karyawan Kementerian Pekerjaan Umum yang dirumahkan. Hal ini diklarifikasi langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum [PU] Dody Hanggodo yang menyatakan bahwa pemberhentian tenaga kerja di Kementerian PU kemungkinan disebabkan oleh habisnya kontrak kerja dan pihak instansi belum membuat kontrak selanjutnyadikarenakan anggaran masih dalam peninjauan ulang . Peninjauan ulang anggaran ini kemungkinan sebagai dampak dari pelaksanaan Instruksi Presiden terkait dengan Efisiensi Anggaran.
Masih dari sektor Pemerintahan, terdapat polemik lain terkait dengan hak atas pekerjaan. KemenPAN-RB melalui Surat Edaran Nomor B/1043/M. SM.01.00/2025 menyatakan adanya penundaan pengangkatan CPNS menjadi 1 Oktober 2025 dan PPPK pada 1 Maret 2026.
Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu: (a) formasi CASN Tahun Anggaran 2024 hanya terisi 72,69% atau sebanyak 179.090 orang dari jumlah kebutuhan sebesar 246.390 sedangkan calon PPPK 2024 baru terisi 67,3% atau sebanyak 677.638 orang dari formasi sebesar 1.006.153 orang; (b) adanya 207 dari 602 instansi yang meminta penundaan, pengunduran, maupun perpanjangan penetapan Nomor Induk Pegawai [NIP) CPNS maupun calon PPPK.
Pernyataan ini kemudian menuai protes dari masyarakat, khususnya dari CASN yang sudah terlanjur
mengajukan pengunduran diri dari kantorsebelumnyauntukdapat diangkat sebagai CPNS dan PPPK. CASN yang sudah mengundurkan diri dari kantor sebelumnya merasa dicurangi dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak lagi mendapatkan upah bulanan sedangkan pengangkatan CASN belum mendapatkan titik terang.
Merespon kondisi ini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mendorong agar CASN bisa kembali bekerja di tempat sebelumnya sampai pengangkatan CASN serempak. Zudan juga meminta agar instansi pemerintahan calon tempat CASN bekerja dapat mendata nama-nama yang sudah terlanjur mengundurkan diri. Kebijakan ini lagi-lagi menimbulkan kontra di masyarakat karena dinilai tidak masuk akal, sehingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Surat Edaran No. 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 menyatakan bahwapengangkatan
CPNS paling lama dilakukan pada 1 Juni 2024, sedangkan pengangkatan PPPK paling lama dilakukan bulan Oktober 2025.
Menjawab permasalahan ini, Pimpinan Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng berpendapat bahwa penundaan ini berpotensi maladministrasi dalam pelayanan bidang kepegawaian. Robert juga memberikan usulan agar pemerintah dapat mengukur unsur kerugian publik serta memikirkan pendekatan solutif untuk mengatasi penundaan berlarut seperti upaya ganti rugi. Selain itu, Robert juga berharap agar pemerintah dapat menyusun skema penyelesaian melalui mekanisme pengangkatan CASN 2024 secara bertahap bagi instansi yang sudah siap secara administratif dan finansial.
1 https://ekonomi.bisnis.com/ read/20250316/257/1861752/38-pabrik-phk-massalhingga-tutup-dalam-3-bulan-pertama-2025 2 https://news.detik.com/x/detail/ intermeso/20250318/Badai-PHK-Massal-Awal-Era- Prabowo/
3 https://news.detik.com/x/detail/ intermeso/20250318/Badai-PHK-Massal-Awal-Era- Prabowo/
4 https://news.detik.com/x/detail/ intermeso/20250318/Badai-PHK-Massal-Awal-Era- Prabowo/
5 https://www.cnbcindonesia.com/ news/20250220154159-4-612274/kena-phk-massal- 459-buruh-sanken-minta-pesangon-segini
4 https://www.tempo.co/ekonomi/gelombang-phkdi-awal-pemerintahan-prabowo-sritex-yamahahingga-nike-1218991
Mengenal Efek Domino PHK dan Efisiensi Anggaran Pemerintah
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di beberapa sektor industri tidak hanya berdampak pada pegawai yang bersangkutan, namun juga terhadap pihak-pihak di lain yang mendukung pelaksanaan tugas sehariharinya.
Seperti contoh yang terjadi pada PT. Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Terdapat ratusan pelaku UMKM di sekitar pabrik Sritex yang harus mencari cara untuk tetap mengembangkan usahanya, pasalnya selama ini pendapatan mereka dihasilkan dari penjualan makan siang/sarapan bagi buruh pabrik. Tidak hanya makanan, pelaku usaha lainnya di sekitar pabrik juga merasakan efek yang sama seperti pengusaha kos-kosan, tukang parkir hingga laundry. Usaha yang selama ini berjalan lancar karena banyaknya buruh pabrik terpaksa harus gulung tikar mengingat tidak ada konsumen yang menggunakan jasa yang mereka tawarkan karena sebagian besar buruh tidak lagi menetap di kawasan pabrik.
Mereka beranggapan bahwa pegawai korban PHK akan mendapatkan hakhaknya sebagai pekerja, namun pelaku UMKM dan pengusaha kecil lainnya tidak akan mendapatkan perhatian apapun meskipun perekonomian mereka terdampak.
Selain itu, efisiensi anggaran juga menimbulkan dampak dan efek domino yang besar. Kebijakan Efisiensi Anggaran mempersulit pegawai dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari dikarenakan pembatasan pemanfaatan alat-alat kantor, listrik, air, dan WiFi kantor. Banyak pegawai yang merasa kesulitan karena tidak dapat menggunakan lift saat di kantor sedangkan ruangan kerja berada di lantai yang tinggi. Selain itu, pegawai juga merasa terbatas dalam menggunakan alat-alat kantor serta harus bekerja di dalam gelap lantaran lampu dimatikan untuk penghematan anggaran.
Disamping itu, anjuran Presiden untuk memotong anggaran perjalanan dinas berdampak sangat besar bagi sektor perhotelan dan pariwisata mengingat proyeksi PHRI menunjukkan pangsapasar pemerintah menyumbang sektor akomodasi sebesar 40% di industri dalam negeri. Berdasarkan perhitungan PHRI pada 2024, total keuntungan perhotelan seluruh Indonesia dari pasar Pemerintah sebesar Rp. 24,8 triliun yang terdiri dari akomodasi atau keterisian kamar sekitar Rp. 16,5 triliun dan paket meeting sebesar Rp. 8,2 triliun sehingga jika perjalanan dinas dan kegiatan pertemuan dipangkas sebesar 50% maka kerugiannya diperkirakan mencapai Rp. 12,4 triliun.
Survei terbaru yang dilakukan PHRI di 717 hotel di 30 Provinsi menyatakan bahwa mayoritas kinerja perhotelan merosot di awal tahun ini karena kehilangan pendapatan dari sektor pemerintah. PHRI melaporkan
sebanyak 30% responden mengalami kerugian pendapatan lebih dari 40% dibandingkan tahun 2024. Hal ini didukung pula oleh Sekretaris Jendera PHRI Maulana Yusran yang mengatakan bahwa daerah-daerah di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara sangat bergantung kegiatan pemerintah karena pada tidak banyak perusahaan swasta yang melakukan aktivitas ekonomi di daerah-daerah tersebut.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan survei yang diikuti oleh 726 hotel yang menghasilkan bahwa jika pemangkasan anggaran berlanjut maka mayoritas industry hotel akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Hal ini didukung oleh Wakil Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Garna Sobhara
Il
Masih dari sektor Pemerintahan, terdapat polemik lain terkait dengan hak atas pekerjaan. KemenPAN-RB melalui Surat Edaran Nomor B/1043/M. SM.01.00/2025 menyatakan adanya penundaan pengangkatan CPNS menjadi 1 Oktober 2025 dan PPPK pada 1 Maret 2026.
Il
Swara yang mengatakan "jika kondisi tidak membaik, mempertimbangkan PHK secara umum, jumlah karyawan terdampak bisa berkisaran kurang lebih 10 sampai dengan 50 orang di hotel menengah atau lebih banyak lagi di hotel yang lebih besar," ungkap Garna.
Sekretaris Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Bengkulu, Arif Wahyudi turut menyayangkan kebijakan efisiensi anggaran yang berujung pada pemotongan biaya perjalanan dinas. Arif mengungkapkan bahwa selain berdampak pada hotel, kebijakan ini juga berpotensi berdampak besar pada pedagang sayur, peternak ayam, dan pedagang telur yang secara rutin bekerjasama dengan pihak hotel untuk memenuhi kebutuhan hotel dan restoran. Lebih lanjut, Arif mengatakan bahwa jika semua kegiatan pemerintah dihentikan, maka putus pula perputaran ekonomi.
Kasus lainnya terkait dengan penundaan pengangkatan CASN juga menimbulkan dampak yang cukup besar. Menjadi aparatur sipil negara (ASN) saat ini dianggap sebagai opsi terbaik untuk menghadapi dunia ketidakpastian kerja bagi beberapa pekerja baru. Pendapatan yang pasti dan jaminan kesejahteraan menjadi daya tarik utama bagi tenaga kerja pemula ini. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kesempatan untuk menjadi ASN juga semakin sulit. Mayoritas dari CASN yang mengikuti rekrutmen adalah pegawai yang sudah pernah bekerja sehingga banyak dari mereka yang sudah terlebih dahulu mengundurkan diri dari tempat bekerja sebelumnya sehingga mereka tidak lagi mendapatkan upah bulanan dalam rentang waktu menunggu pengangkatan CASN. Semakin lama pengangkatan CASN dilaksanakan, maka semakin lama pula mereka berstatus sebagai pengangguran, sedangkan mungkin saja mereka
adalah tulang punggung di keluarga.
Imbas dari fenomena PHK yang terjadi di Indonesia adalah dalam beberapa waktu terakhir tagar #KaburAjaDulu yang beredar di sosial media menjadi sangat populer sebagai imbas dari berbagai polemik yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah gelombang PHK yang terjadi di awal tahun 2025. Narasi ini mencerminkan banyaknya kaum muda melihat luar negeri sebagai solusi yang lebih menjanjikan dibandingkan bertahan di dalam negeri. Daya tarik upah yang lebih tinggi, pengalaman internasional, kekecewaan terhadap kebijakan Negara saat ini serta peluang mobilitas sosial menjadi factor utama dibalik tren ini. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024, di Indonesia, Upah Minimum Provinsi (UMP) rata-rata berkisar Rp. 3,11 juta per bulan, sementara di negara tujuan pekerja migran, gaji pekerja migran bisa mencapai Rp15 juta hingga Rp. 20 juta per bulan. Kesenjangan ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong anak muda untuk mencari pekerjaan di luar negeri.
Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pada tahun 2024 terdapat 8 (delapan) negara dengan penempatan pekerja migran terbanyak. Pada tahun 2024, Hongkong menjadi negara tertinggi dengan penempatan pekerja migran Indonesia terbatas dengan angka 99.773 orang, diikuti dengan Taiwan dan Malayasia. Kebalikannya, Arab Saudi dan Italia menempati posisi terendah penempatan pekerja migran Indonesia terbanyak.
Kondisi lapangan kerja yang terbatas, ketatnya persyaratan administrasi untuk rekrutmen adalah masalah lain yang dihadapi tenaga kerja pemula. Banyak perusahaan dan instansi menetapkan batas usia yang sempit, pengalaman kerja bertahun-
tahun, hingga persyaratan pendidikan yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pasar. Situasi ini semakin menekan angkatan kerja muda yang baru memulai karier. Sementara itu, di luar negeri, beberapa negara menawarkan kesempatan dengan syarat yang lebih fleksibel, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin mencari peluang baru.
Tagar #KaburAjaDulu dapat menjadi salah satu opsi khususnya juga bagi pekerja-pekerja yang terkena imbas PHK. Hal ini sebenarnya dapat berdampak baik ataupun berdampak buruk bagi masyarakat. Dengan menjadi pekerja migran, masyarakat bisa mendapatkan peluang kerja yang lebih banyak di luar negeri serta dapat menjadi ajang meningkatkan keterampilan dan pengalaman namun terdapat beberapa ancaman lainnya yaitu risiko hukum atau perlindungan kerja yang minim di Negara tujuan yang biasanya berujung pada eksploitasi atau perlakuan tidak adil dan keterbatasan akses layanan kesehatan dan pendidikan.
Selain dampak-dampak yang telah disebutkan, gelombang pemutusan hubungankerja(PHK)massaljugadapat memicu dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Salah satu dampak signifikan lainnya adalah terjadinya penurunan kualitas pendidikan. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, mereka cenderung menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka, termasuk biaya pendidikan anak-anak. Akibatnya, anak-anak yang berasal dari keluarga yang terkena dampak PHK mungkin terpaksa mengurangi atau bahkan menghentikan pendidikannya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Lebih lanjut, PHK massal dapat memperburuk kesenjangan
Datalndonesia.id
8 Negara dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terbanyak (2024) Hong Kong 99.773 84.581 Taiwan Malaysia 51.723 Jepang 12.720 Singapura 10.819 Korea Selatan 10.750 Arab Saudi 7.759 Italia 3.535 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000
Orang
Sumber: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Visualisasi oleh: Theresia Gracia Y Simbolon
Gambar 4. Data 8 Negara dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terbanyak (BP2MI, 2024)
sosial. Masyarakat yang terdampak kehilangan pekerjaan akan semakin terpinggirkan, sementara mereka yang masih memiliki pekerjaan di sektor formal atau pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi cenderung merasa lebih aman dan nyaman. Hal ini dapat menyebabkan polarisasi sosial yang lebih tajam, dengan ketidaksetaraan semakin yang mencolok antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kesenjangan ini dapat memicu ketegangan sosial dan meningkatkan risiko kerusuhan atau konflik sosial, terutama jika pemerintah atau sektor swasta tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mendukung mereka yang terdampak.
Tidak hanya itu, dalam jangka panjang, banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan juga bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah atau kebijakan ekonomi yang ada. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani masalah
PHK massal atau memulihkan ekonomi dapat mengurangi rasa aman dan stabilitas di masyarakat. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan yang lebih besar terhadap sistem politik atau kebijakan yang ada, serta meningkatkan perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat.
Di sisi lain, krisis ekonomi akibat PHK massal juga dapat memperburuk kondisi ketenagakerjaan di sektor informal. Meskipun sektor informal sering dianggap sebagai penyelamat sementara bagi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, sektor ini tidak memberikan jaminan sosial atau perlindungan yang memadai bagi pekerjanya. Pekerja informal yang terpaksa bergantung pada pekerjaan harian atau kontrak sementara sering kali menghadapi risiko yang lebih besar, seperti upah yang rendah, ketidakpastian pendapatan, serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial. Selain itu, peningkatan jumlah pekerja
informal berisiko meningkatkanjumlah kemiskinan struktural di masyarakat, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan ekonomi.
Secara keseluruhan, dampak dari PHK massal tidak hanya terbatas pada penurunan daya beli dan krisis psikologis semata, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial, mempengaruhi kualitas hidup, dan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah ini, baik melalui kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi meningkatkan maupun dengan dukungan terhadap pekerja yang terdampak.
PHK dalam Kacamata Hak Asasi Manusia
Hak atas pekerjaan merupakan salah salah satu hak yang dijamin pemenuhan, penghormatan dan
Sumber: Freepik
pelindungannya oleh Negara melalui berbagairegulasi. Sebagaimana prinsip hak asasi manusia, jika salah satu hak dicederai maka akan berdampak pada pemenuhan hak-hak lainnya. Gelombang PHK massal yang merupakan bentuk dari pencideraan hak atas pekerjaan berpotensi dapat mengganggu pemenuhan hak lainnya. Jika seorang tulang punggung keluarga di PHK dan tidak mendapatkan jaminan sosial atau pesangon, maka bukan tidak mungkin akan berdampak pada pemenuhan hak pendidikan dan hak kesehatan keluarganya.
Dalam pemenuhan hak atas layak, Negara pekerjaanyang tidak hanya memastikan individu mendapatkan pekerjaan yang dipilih secara bebas, tetapi juga hak untuk tidak dikeluarkan dari pekerjaannya secara tidak adil. PHK yang dilakukan tanpa alasan yang jelas atau tanpa prosedur yang adil dapat melanggar
hak seseorang untuk memperoleh mata pencaharian yang layak. Perlu dicermati kembali apakah PHK yang dilakukan oleh perusahaan/instansi sudah melalui komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan pekerja atau serikat pekerja. Hal ini erat kaitannya dengan prinsip hak asasi manusia yaitu akuntabel yang menekankan makna pertanggung jawaban dan transparansi dari suatu tindakan yang diambil dan juga partisipatif dengan menekankan pada keterlibatan seluruh pihak. Pekerja yang akan dipecat harus diberikan pemberitahuan terlebih dahulu (dalam jangka waktu tertentu). Proses ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pekerja untuk mencari pekerjaan lain atau menyesuaikan diri dengan situasi baru. Tanpa pemberitahuan yang layak, pekerja berpotensi terjebak dalam keadaan finansial yang sulit yang dapat melanggar hak mereka untuk
diperlakukan secara manusiawi.
Dalam hal adanya PHK, Pemerintah juga harus memastikan bahwa PHK diawasi dengan ketat oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan tidak hanya menyerahkan kepada mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selain itu, PHK yang disebabkan oleh alasan efisiensi atau kerugian yang terus menerus harus dicermati dan bisa dibuktikan secara transparan, lagi-lagi pentingnya koordinasi dan komunikasi dengan pekerja ataupun serikat pekerja.
Hal terpenting lainnya yaitu setiap pekerja yang diputus hubungan kerjanya berhak atas kompensasi yang layak seperti pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak, tunjangan lain dan jaminan sosial. Pekerja yang diputus secara semena-mena berhak mendapatkan ganti rugi yang lebih di luar hak normatifnya. Negara atau perusahaan harus memberikan akses bagi pekerja yang di PHK serta memastikan mereka mendapatkan tunjangan sosial sesuai peraturan yang berlaku.
Selain hal-hal diatas, baik Negara maupun perusahaan besar memiliki tanggung jawab untuk memitigas dampak sosial dari PHK, termasuk dampaknya terhadap UMKM. Negara harus menyediakan kebijakan yang melindungi pekerja yang kehilangan pekerjaan dan memastikan mereka dapat mengakses perlindungan sosial. Selain itu, Negara perlu memastikan perusahaan yang melakukan PHK juga melakukan tanggung jawab sosial untuk meminimalisir dampak negative terhadap masyarakat.
Respon Komnas HAM terkait dengan Gelombang PHK
Merespon hal ini, Komnas HAM pada 28 Februari 2025 telah mengeluarkan Keterangan Pers Nomor 07/HM.00/ II/2025 tentang Komnas HAM meminta pekerja/buruh untuk tidak di PHK dan memastikan perlindungan hakhak normatif, tunjangan hari raya dan jaminan sosial atas pekerja/buruh yang di PHK.
Komnas HAM menaruh perhatian terhadapadanyaPHKkarenaberpotensi melanggar hak-hak pekerja/buruh baik hak-hak normative, jaminan sosial dan khususnya tunjangan hari raya, jika melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, dan dilakukan secara sewenang-wenang.
Pada tahun 2024, Komnas HAM menerima 67 pengaduan terkait dengan PHK dimana terdapat 3 besar yang diadukan terkait PHK tersebut yaitu korporasi, Badan Usaha Milik Nasional/Daerah (BUMN/BUMD), dan pemerintah provinsi/kota/kabupaten. DKI Jakarta menempati peringkat pertama terjadinya PHK, diikuti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pemantauan Komnas HAM menunjukkan kondisi
Il
Dalam hal adanya PHK, Pemerintah juga harus memastikan bahwa PHK diawasi dengan ketat oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan tidak hanya menyerahkan kepada mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selain itu, PHK yang disebabkan oleh alasan efisiensi atau kerugian yang terus menerus harus dicermati dan bisa dibuktikan secara transparan, lagi-lagi pentingnya koordinasi dan komunikasi dengan pekerja ataupun serikat pekerja.
Il
saat ini yaitu sulitnya mendapatkan pekerjaan formal, kemudian kondisi era digital saat ini dengan kehadiran kecerdasan imitasi (artificial intelligence) yang menggantikan jenis-jenis pekerjaan tertentu makin mempersulit buruh/pekerja yang di PHK untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Begitu juga pekerjaan sektor informal yang muncul di era digital seperti pekerja digital, dan transportasi daring belum mendapatkan perlindungan atas hak-hak normatif, dan perlindungan
sosialnya.
Adapun poin-poin perhatian yang disampaikan oleh Komnas HAM, yaitu:
1. Meminta korporasi tidak melakukan PHK, dan negara khususnya Kementerian Ketenagakerjaan memastikan hak-hak pekerja/buruh untuk dihormati, dan dilindungi;
2. Meminta negara agar memastikan pekerja/buruh yang di-PHK untuk dilindungi hak-hak normatifnya, adanya jaminan sosial selama pekerja/ buruh yang di-PHK tersebut belum mendapatkan pekerjaan, dan hak buruh/pekerja yang di-PHK atas tunjangan hari raya diberikan sesuai tenggang waktu yang telah resmi ditetapkan; dan
3. Meminta adanya transparasi, independensi, dan imparsial jika terdapat penyelesaian permasalahan PHK melalui mekanisme Pengadilan Hubungan Industrial.
Selain Keterangan Pers, Komnas HAM melalui koordinasi dibawah Biro Dukungan Pemajuan HAM saat ini telah menyusun Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak sebagai panduan bagi pemerintah dalam melindungi ha katas pekerjaan, bagi pemberi kerja/ aktor non-negara untuk menghormati hak atas pekerjaan, dan bagi pekerja/ buruh sebagai panduan dalam memperjuangkan haknya sebagai pekerja.
SNP ini nantinya diharapkan menjadi suatu rujukan utama dalam menafsirkan konsep hak atas layak mulai dari pekerjaan yang defisini, kewajiban negara, kewajiban aktor non-negara, dan hak pekerja/ masyarakat. Adapun beberapa hal yang dimuat dalam Standar Norma dan Pengaturan Hak atas Pekerjaan yang Layak yaitu prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pekerjaan yang layak dan kewajiban negara, cakupan hak atas pekerjaan yang terdiri dari akses pekerjaan yang tersedia untuk semua, setara, bebas memilih dan produktif, kondisi kerja yang aman, adil dan menguntungkan, serta kebebasan bersertikat, menjalankan serikat dan perjuangan kolektif.
Selain itu, Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak ini juga memuat tentang hak atas jaminan sosial yang terdiri dari kemudahan dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan (perempuan, disabilitas, perlindungan anak dan remaja, serta orang dengan lanjut usia), kelompok dengan pengaturan khusus (pekerja migran, pekerja rumah tangga, pekerja maritim, pekerja perkebunan, dan pekerja tambang). Dokumen ini juga memberikan gambaran terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab negara, aktor non-negara serta serikat pekerja/serikat buruh terkait hak atas pekerjaan yang layak.
Kesimpulan
Negara perlu mengambil langkah aktif dalam penanganan permasalahan hak atas pekerjaan yang saat ini terjadi di Indonesia. Negara wajib memastikan generasi muda memiliki akses yang lebih luas ke pekerjaan yang menguntungkan. Kebijakan ketenagakerjaan harus berorientasi pada pemerataan kesempatan, bukan hanya berfokus pada jumlah lowongan kerja semata. Tanpa dukungan dari semua pihak, angkatan kerja muda akan terus dibayangi oleh bayang-bayang ketidakpastian untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga akan menghambat mereka untuk berkarya serta memaksimalkan potensi yang dimiliki.
Selain itu, Negara juga perlu aktif menyikapi permasalahan PHK massal yang terjadi di Indonesia dengan beberapa hal, seperti:
1. Program Jaminan Sosial
Penyediaan akses seluasluasnya oleh Negara melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam penyediaan program jaminan sosial seperti jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang bertujuan untuk membantu pekerja yang terkena PHK agar tetap memiliki penghasilan sementara mencari pekerjaan baru. Program ini mencakup tunjangan uang tunai, pelatihan kerja, dan bantuan dalam mencari pekerjaan.
2. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi
dalam Negara berperan menyediakan pelatihan dan program peningkatan keterampilan untuk pekerja yang terkena PHK. Hal ini bertujuan agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan pasar tenaga kerja dan memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan baru.
3. Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Dalam hal terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha mengenai PHK, Negara berperan dalam menyediakan mekanisme penyelesaian, seperti melalui mediasi atau konsiliasi di Lembaga yang berwenang.
4. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja melalui Insentif dan Bantuan
Negara juga berperan dalam memberikan insentif atau bantuan kepada perusahaan yang terpaksa melakukan PHK agar dapat tetap bertahan dan mempertahankan pekerja. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan fiscal atau bantuan langsung.
Il
5. Penerapan Regulasiyang Melindungi Pekerja
Komnas HAM menaruh perhatian terhadap adanya PHK karena berpotensi melanggar hak-hak pekerja/buruh baik hak-hak normative, jaminan sosial dan khususnya tunjangan hari raya, jika melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilakukan secara sewenang-wenang.
Il
Negara perlu secara aktif menyusun dan menerapkan kebijakankebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan pasar serta regulasi untuk perlindungan hak-hak pekerja dengan tetap memperhatikan prinsipprinsip hak asasi manusia.
Hak atas pekerjaan layak bukan sekadar soal membuka lowongan kerja, tetapijuga tentang menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil, melindungi hak pekerja, serta memberikan jaminan agar setiap warga negara memiliki peluang berkembang dan hidup dengan bermartabat. Di tengah tantangan global yang terus berubah, negara harus hadir dengan lebih kuat melalui kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan untuk menjamin masa depan seluruh warga negara.
Penulis: Anastasia Tamaro, Liza Yolanda
PT. EFEKTRAMA 2025 ③N=
DAFTAR KARYAWAN TERKENA PHK
Karikatur Laporan Utama
Langkah Komnas HAM Melindungi Hak atas Pekerjaan yang Layak
ak atas pekerjaan layak berkait H erat dengan hak atas standar hidup yang layak. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas pekerjaan yang layak masuk dalam rumpun hak atas kesejahteraan di Pasal 38 Ayat 1. Hal ini menegaskan prinsip HAM yaitu saling terkait (interrelated) dan saling bergantung (interdependence) yang menyatakan bahwa pemenuhan suatu hak saling memengaruhi dan bergantung pada pemenuhan hak lainnya. Realisasi hak atas pekerjaan yang layak tidak terpisahkan dari martabat manusia.
Komnas HAM luncurkan SNP tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak
Mencermati situasi pemenuhan dan pelindungan hak atas pekerjaan di Indonesia yang sangat penting, serta sebagailangkah dalam mengoptimalisasi peran Komnas HAM sebagai Lembaga HAM Nasional, Komnas HAM telah menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak. SNP ini telah disusun melalui berbagai proses yang partisipatif dan transparan sebagai panduan bagi seluruh pihak dalam memahami dan mengimplementasikan hak atas pekerjaan yang layak berikut elemen dan cakupannya
Hak atas pekerjaan yang layak berlaku untuk semua, baik pekerja sektor formal maupun informal. Hingga Agustus 2024, Indonesia didominasi oleh pekerja informal (57,95%) yang tidak memiliki jaminan pelindungan sosial dan hak-hak ketenagakerjaan yang tidak terpenuhi secara utuh. Persentase pekerja tidak penuh lyang bekerja 1-34 jam dalam seminggu) mengalami kenaikan dibanding Agustus 2023 sebesar 0,94%.
Dari aspek pengupahan yang adil, tahun 2022-2024, persentase buruh/ karyawan/pegawai yang memiliki upah bersih di atas Upah Minimum Provinsi
mengalami penurunan 51,56%.
Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia semakin memprihatinkan ketika pada awal tahun 2025 gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sejumlah perusahaan besar. PT. Sritex Group, PT Yamaha Indonesia, PT Sanken Indonesia, dan PT Victory Chingluh Indonesia mengalami penurunan usaha sehinga memaksa efisiensi yang salah satunya PHK.
Kondisi ketenagakerjaan juga tercermin dari data aduan yang diterima Komnas HAM. Dalam kurun waktu Januari 2023 hingga November 2024, Komnas HAM menerima dan memproses 358 aduan terkait ketenagakerjaan. Isu "tidak dibayarkannya upah" (42,81%) dan "PHK sepihak" (25,63%) merupakan isu yang paling sering ditangani Komnas HAM.
Sementara itu, korporasi (swasta) merupakan kategori teradu tertinggi di Komnas HAM dengan 202 aduan yang kemudian disusul oleh BUMN/BUMD. Data aduan ketenagakerjaan ini menunjukkan bahwa realisasi pelindungan hak atas pekerjaan di Indonesia masih bermasalah.
Kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia juga belum melindungi hak pekerja rentan. Pekerja perempuan menghadapi ketidaksetaran serta ancaman kekerasan seksual di tempat kerja. Lebih lanjut, rata-rata upah perempuan secara umum di Indonesia masih di bawah upah laki-laki. Dalam konteks pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT], Rancangan UU tentang Pelindungan PRT tidak kunjung disahkan. Sementara itu, pekerja disabilitas dan lanjut usia masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi langsung maupun tidak langsung khususnya dalam persyaratan di lowongan kerja.
Dalam konteks pekerja migran, pelindungan hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih mengalami berbagai tantangan di tengah munculnya usulan revisi UU PPMI. Data Kementerian P2MI mengungkapkan pada Maret 2025 terdapat 171 kasus aduan dari PMI yang bila dibandingkan dengan Maret 2024 menunjukkan adanya peningkatan. Jenis aduan tertinggi yang diperoleh pada Maret 2025 adalah PMI yang ingin dipulangkan.
Tantangan di Depan
Pada masa yang akan datang, pemenuhan hak ketenagakerjaan Indonesia menghadapi tantangan dan ancaman antara lain: masifnya 'fleksibilisasi" pekerjaan; adanya potensi dampak negatif akibat penggunaan Akal Imitasi (Al); dan ancaman situasi perekonomian dan politik global.
Dalam beberapa waktu terakhir, hubungan kerja nonstandar (seperti magang dan outsourcing) serta hubungan di luar hubungan kerja (seperti gig worker dan freelancer) semakin marak dilakukan. Semakin maraknya penggunaan Al mulai mengancam keberadaan pekerja khususnya di bidang seni hingga teknologi informasi. Ancaman situasi perekonomian global seperti adanya perang tarif perdagangan mengancam keberlangsungan usaha padat karya seperti industri tekstil dan alas kaki.
Dalam diskusi publik memperingati Hari Buruh Internasional Tahun 2025 tanggal 1 Mei, Komnas HAM meluncurkan SNP Hak atas Pekerjaan yang Layak. Acara yang diadakan pada 2 Mei 2025 ini bertujuan untuk melihat kembali kondisi ketenagakerjaan di Indonesia melalui prinsip dan normanorma HAM.
Acara yang diselenggarakan di Kantor Komnas HAM ini dihadiri Ketua Komnas HAM, Dr. Atnike Nova Sigiro; Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli; Koordinator Subkomisi HAM, Anis Pemajuan Hidayah; Direktur Jenderal Binwasnaker & K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Fahrurozi; National Gender Consultant dari Mondiaal FNV, Rita Olivia Tambunan; dan dimoderatori oleh Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Endang Sri Melani.
Pada acara ini Ketua Komnas HAM untuk menyampaikan pentingnya mewujudkan hak atas pekerjaan yang layak, yang berarti juga berfokus pada upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa pemerintah memperhatikan kondisi dan situasi yang saat ini terjadi yaitu tingginya dominasi sektor informal dan masih rendahnya persentase angkatan kerja yang berpendidikan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk membangun beberapa strategi seperti pembentukan Satgas PHK,
saluran pengaduan, dan perubahan paradigma/budaya baru dalam tubuh Kementerian Ketenagakerjaan.
Pada sesi diskusi, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM menguraikan muatan norma yang telah disusun dalam SNP Hak atas Pekerjaan yang Layak mulai dari definisi hak atas pekerjaan yang layak, cakupan hak, pengaturan bagi kelompok khusus dan rentan, kewajiban negara, dan tanggung aktor non-negara.
Dengan menggunakan susunan norma yang telah dimuat dalam SNP, Anis Hidayah menilai bahwa berbagai fenomena dan kondisi faktual Indonesia ketenagakerjaan menunjukkan masih jauhnya pemenuhan dan pelindungan hak atas pekerjaan yang layak. Dalam paparannya, Rita Tambunan mengemukakan apresiasi atas keberadaan SNP Hak atas Pekerjaan yang dapat mengkompilasi prinsip HAM dalam seluruh instrumen dan regulasi ketenagakerjaan baik internasional, regional, maupun nasional.
Sebagai perwakilan pemerintah, Binwasnaker & Dirjen K3 menyebutkan bahwa kendati masih banyak kekurangan dan tantangan yang dihadapi saat ini, Pemerintah berupaya untuk mendengar masukan, serta potensi kerja sama dalam memanfaatkan SNP untuk membuat perencanaan sistem dan regulasi ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan adil.
Penulis: Ronny Josua Limbong Editor: Mimin Dwi Hartono
Kondisi ketenagakerjaan juga tercermin dari data aduan yang diterima Komnas HAM. Dalam kurun waktu Januari 2023 hingga November 2024, Komnas HAM menerima dan memproses 358 aduan terkait ketenagakerjaan. Isu “tidak dibayarkannya upah” (42,81%) dan “PHK sepihak” (25,63%) merupakan isu yang paling sering ditangani Komnas HAM.
Badan Pusat Statistik Indonesia. (5 November 2024). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,27 juta rupiah per bulan. Diakses pada 29 April 2025, dari https://www.bps. go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkatpengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persendan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-27-jutarupiah-per-bulan-.html Lihat: https://ekonomi.bisnis.com/ read/20250316/257/1861752/38-pabrik-phk-massalhingga-tutup-dalam-3-bulan-pertama-2025
Badan Pusat Statistik Indonesia. (5 November 2024). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,91 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,27 juta rupiah per bulan. Diakses pada 29 April 2025, dari https://www.bps. go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2373/tingkatpengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-91-persendan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-27-jutarupiah-per-bulan-.html
Lihat: https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/ data_22-04-2025_LAPBUL_Laporan_Publikasi_ Data_PMI_Maret_2025.pdf
LPEM FEB UI. 2025. Risiko Ketenagakerjaan Indonesia dalam Bayang-Bayang Reciprocal Tariff AS. Labor Market Brief. https://lpem.org/risikoketenagakerjaan-indonesia-dalam-bayang-bayangreciprocal-tariff-as-labor-market-brief-april-2025/
Peran Strategis Kampanye dan Pelatihan untuk Membumikan HAM
Kunjungan 40 orang mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atmajaya ke Komnas HAM pada Senin, 17 Maret 2025 di ruang Pleno Utama Lt.3 Komnas HAM, Menteng, Jakarta
paya-upaya mendiseminasikan HAM kepada seluruh lapisan masyarakat, memiliki dampak strategis dalam membangun pemahaman HAM. Pemahaman serta penerapan yang baik mengenai HAM menjadi kunci utama menciptakan kondisi yang kondusif di masyarakat.
Dalam upaya memperluas wawasan HAM, Komnas HAM melaksanakan fungsi penyuluhan sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM melalui Bidang Penyuluhan menyelenggarakan berbagai program edukatif dan inovatif untuk memudahkan masyarakat dalam menerima pendidikan HAM. Beberapa diantaranya adalah kunjungan dari berbagai instansi maupun satuan pendidikan, kampanye melalui media sosial dan organisasi kelompok masyarakat, serta pelatihan HAM bagi aparat keamanan, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
Kunjungan dari berbagai instansi maupun satuan pendidikan ke Komnas HAM menjadi salah satu upaya penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman tentang HAM terutama bagi orang muda. Salah satunya, mahasiswa yang memiliki peran signifikan dalam menyuarakan isu-isu sosial, termasuk HAM. Melalui kunjungan ke Komnas HAM, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan pimpinan, pejabat struktural ataupun fungsional penyuluh di Komnas HAM. Adanya dialog tersebut, memungkinkan mahasiswa memperoleh perspektif mendalam mengenai kerjakerja, tantangan dan upaya pemajuan dan pelindungan HAM di Indonesia.
Berikut beberapa respon positif yang disampaikan oleh mahasiswa yang melakukan kunjungan ke Komnas HAM:
"Ya, kami sebagai mahasiswa
mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang bermanfaat, mulai dari pengertian HAM, implementasi HAM, perlindungan, prinsip, perspektif dan penyelesaian terhadap kasuskasus". [Ilham Alhafif, Universitas Islam Indonesia yang berkunjung ke Komnas HAM pada Rabu, 8 Januari 2025).
"lya karena ini merupakan kunjungan kelas pertama ke Komnas HAM dan saya mendapat banyak wawasan dan pengetahuan baru". (Lawrenzo, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya yang berkunjung ke Komnas HAM pada Senin, 17 Maret 2025).
Bidang Penyuluhanjuga melakukan diseminasi HAM bagi mahasiswa melalui Komnas HAM Jelajah Universitas! [Komnas HAM Jelas!) universitasdengan mendatangi universitas yang ada di Indonesia.
Komnas HAM Jelas! (Jelajah Universitas) merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan pada 2024. Kegiatan Komnas HAM Jelas! dilaksanakan pada 28 Mei 2024 pertama kali di Universitas Katolik Parahyangan
Bandung, bekerjasama dengan BEM Universitas Katolik Parahyangan. Melalui kegiatan ini, Komnas HAM melakukan penyebarluasan wawasan HAM dengan metode yang dinamis dan populer. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan 4C, yakni creativity, critical thinking, communication, dan collaboration terkait isu-isu HAM di era society 5.0. Kegiatan yang dilakukan pada Komnas HAM Jelas! di Universitas Katolik Parahyangan Bandung adalah Diskusi "Bumi di Tengah Kepungan Plastik", Podcast Ruang Tanggap Rasa bekerjasama dengan UNPAR Radio Station (URS), Komnas HAM Fair dan Booth, dimana tim melakukan promosi program-program Penegakan dan Pemajuan yang ada di Komnas HAM. Booth Pameran juga berisikan hasil kerja-kerja Komnas HAM juga program yang ada di Komnas HAM.
Kegiatan Komnas HAM Jelajah Universitas! (Komnas HAM Jelas!) berupa diskusi, booth pameran, dan podcast di Universitas Parahyangan Bandung pada Selasa, 28 Mei 2024
Selain itu,kampanye melalui Media Sosial dan rekaman podcast ruang tanggap untuk isu-isu yang sifatnya reflektif dan mendalam juga telah dilakukan. Keunggulan utama kedua tersebut adalah kampanye
Kegiatan Komnas HAM Jelajah Universitas! (Komnas HAM Jelas!) berupa diskusi, booth pameran, dan podcast di Universitas Parahyangan Bandung pada Selasa, 28 Mei 2024
kemampuannya untuk menarik perhatian generasi muda.
Upaya tersebut diantaranya melalui produksi konten-konten media sosial dan pemilihan isu untuk rekaman podcast yang informatif, aktual, humanis, dan menarik agar lebih mudah diterima oleh masyarakat, khususnya kalangan muda. Kontenkonten menarik yang singkat dan padat di media sosial dengan jangkauan yang luas menjadi pelengkap kampanye melalui strategi rekaman podcast ruang tanggap rasa yang mengangkat isu aktual HAM dengan lebih komprehensif.
Kampanye yang dilakukan oleh Komnas HAM, sering kali mengangkat isu-isu seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi, lingkungan, hak perempuan, perlindungan kelompok rentan, dan isu aktual lainnya.
Pelatihan HAM untuk Mewujudkan Aparat yang Humanis
Komnas HAM melalui bidang Penyuluhan juga melakukan program peningkatan wawasan HAM melalui pelatihan-pelatihan HAM bagi aparatur negara dan masyarakat umum. Hal ini sejalan dengan seruan negara melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang
mendukung penguatan programprogram peningkatan kapasitas HAM, khususnya bagi aparatur penegak hukum. Salah satunya yaitu, Pelatihan HAM bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik (POLRI).
Sebagai institusi yang memiliki peran dalam penegakan hukum dan keamanan TNI dan POLRI dalam berbagai situasi, sangat erat dengan HAM. Berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, dugaan pelanggaran HAM terkait POLRI bahkan selalu menjadi yang tertinggi di tiga tahun terakhir. Selain itu, dugaan pelanggaran HAM berat juga masih menjadi perhatian bersama terutama pada isu - isu di lingkungan TNI. Oleh karena itu, pelatihan mengenai HAM bagi TNI dan POLRI menjadi hal yang sangat esensial.
"Program ini ditujukan bagi personel POLRI dan TNI, mengingat banyak laporan yang masuk ke Komnas HAM berasal dari kedua institusi tersebut. Kami merasa perlu melakukan intervensi di bagian ini agar Komnas HAM tidak hanya dilihat sebagai pihak menangani pelanggaran yang HAM semata. Oleh karena itu, bidang Pendidikan dan Penyuluhan (Dikluh) di Komnas HAM, aktif menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas seperti pelatihan ini," kata Putu Elvina - Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan - dalam acara Pelatihan Integrasi HAM Ke dalam Tupoksi Polisi "Menghadapi Pilkada Serentak 2024", Tangerang Selatan, 18-20 November 2024.
Salah satu tujuan utama diselenggarakannya pelatihan HAM bagi TNI dan POLRI adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang HAM serta mencegah terjadinya pelanggaran
HAM oleh aparat keamanan. Selain itu, dari pelatihan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri serta meningkatkan kepercayaan publik. Sikap humanis, menghormati hakhak warga negara, dan transparansi dalam proses hukum merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.
Pelatihan Integrasi HAM ke dalam Tupoksi Polisi "Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024", Tangerang Selatan 18-20 November 2024
Program pelatihan bagi aparat TNI dan POLRI, pada dasarnya sudah sejalan dengan salah satu ruang lingkup Nota Kesepahaman (MoU) Komnas HAM dengan TNI. MoU yang telah ditandatangani pada 28 Oktober 2024 lalu tersebut berkaitan dengan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan HAM. Sebelumnya, Komnas HAM bersama dengan POLRI juga telah menandatangani Nota Kesepahaman sejak tahun 2011 dan ditindaklanjuti kembali pada tahun 2021 untuk pelaksanaan pemajuan dan penegakan HAM.
Penyebarluasan wawasan HAM melalui kunjungan mahasiswa dan pelatihan HAM bagi TNI dan POLRI merupakan langkah strategis dalam membangun keadaban HAM di masyarakat. Mahasiswa sebagai generasi penerus diharapkan dapat menjadi garda depan dalam menyuarakan keadilan dan hak asasi, sementara aparat keamanan yang telah mendapatkan pelatihan HAM dapat menjalankan tugasnya dengan lebih humanis dan profesional. Dengan sinergi antara akademisi, masyarakat, dan aparat keamanan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dapat semakin ditingkatkan.
Penulis : RR. Niken Sitoresmi Editor: Mimin Dwi Hartono
Pengaduan Pelanggaran HAM: Tantangan Penanganannya
WORKSHOP DESAIN PROGRAM Pelatihan untuk Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia ke dalam Tugas dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tongerang Selatan, 13-14 November 2024 CIC URN pokartu www.cur.or @csrcuinjkt official
Komnas HAM bersama dengan Nurani Perdamaian Indonesia dan Center for Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan dukungan dari Kedutaan Besar Belanda berkolaborasi dalam Program Pelatihan dan Pertukaran Pembelajaran Hak Asasi Manusia.
omisi Nasional Hak Asasi K Manusia (Komnas HAM) memiliki peran penting dalam menangani berbagai pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Setiap tahunnya, ribuan pengaduan masuk. Hal ini mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang di tengah kewajiban negara melindungi HAM. Namun, dalam praktiknya, banyak tantangan dalam penanganan pengaduan pelanggaran HAM di Indonesia.
Tren Pengaduan Pelanggaran HAM
Berdasarkan laporan Komnas HAM, sepanjang tahun 2024 terdapat 2.625 pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Mayoritas pengaduan disampaikan melalui surat atau pos sebanyak 1.648 kasus, sementara 360 kasus diajukan secara langsung.
Institusi yang paling banyak diadukan adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan 751 kasus, diikuti oleh pemerintah pusat dan daerah sebanyak 490 kasus, serta korporasi dengan 370 kasus. Dari sisi korban, individu mendominasi dengan 945 kasus, diikuti oleh kelompok masyarakat sebanyak 507 kasus.
Hak yang paling sering dilanggar dalam pengaduan adalah hak memperoleh keadilan (919 kasus) dan hak atas kesejahteraan (856 kasus).
Isu utama dalam pengaduan meliputi ketidakprofesionalan aparat penegak hukum (623 kasus) serta permasalahan agraria (505 kasus).
Sebaran pengaduan menunjukkan bahwa DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah pengaduan tertinggi.
Komnas HAM juga bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Nurani Perdamaian Indonesia dan
Center for Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan dukungan dari Kedutaan Besar Belanda, untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani kasuskasus HAM.
di Selain faktor-faktor atas, HAM tren pengaduan pelanggaran dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan media sosial. Banyak kasus pelanggaran HAM yang sebelumnya sulit mendapatkan perhatian kini dapat tersebar luas melalui platform digital, memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan melaporkan kejadian secara langsung. Namun, hal ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti penyebaran informasi yang belum terverifikasi, yang dapat menimbulkan kebingungan dan kesalahpahaman di masyarakat.
Tantangan
Salah satu tantangan utama dalam menangani pengaduan pelanggaran HAM adalah tingginya volume kasus dengan tingkat kompleksitas yang beragam. Keterbatasan sumber daya manusia di Komnas HAM menyebabkan waktu pengaduan penyelesaian menjadi lebih lama. Selain itu, aksesibilitas layanan pengaduan bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas, masih harus terus diperbaiki.
Tantangan lain adalah keterbatasan sistem teknologi informasi dalam mendukung proses pemantauan dan penyelidikan. Walaupun telah ada pengembangan layanan digital seperti DUHAM Online dan Klinik HAM, masih diperlukan peningkatan integrasi sistem untuk mempercepat respons terhadap pengaduan. Selain itu, kebijakan penghematan anggaran turut mempengaruhi operasional Komnas HAM dalam memberikan layanan yang optimal.
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pengaduan HAM juga menjadi kendala.
Banyak individu yang mengalami pelanggaran HAM tidak mengetahui hak-hak mereka atau bagaimana cara melaporkannya. Hal ini membuat banyak kasus tidak tertangani dengan baik. Selain itu, minimnya jaminan perlindungan terhadap pelapor dan saksi juga menjadi faktor yang menghambat keberanian masyarakat dalam mengajukan pengaduan.
Tantangan lain yang dihadapi adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM. Banyak kasus yang telah dilaporkan namun tidak mendapatkan penyelesaian keterbatasan yang tuntas karena kewenangan Komnas HAM. Meskipun memiliki mandat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM, Komnas HAM tidak memiliki kewenangan eksekutif untuk menindaklanjuti kasus ke ranah hukum tanpa keterlibatan aparat penegak hukum lainnya.
Upaya Perbaikan dan Inovasi
Untuk meningkatkan efektivitas layanan diperlukan pengaduan, langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah peningkatan aksesibilitas dengan mengembangkan infrastruktur digital dan fisik, seperti penyediaan ruang pengaduan yang ramah disabilitas dan penguatan kanal digital agar lebih inklusif.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas. Pelatihan terhadap staf dalam mengelola kasus yang kompleks serta penerapan sistem reward dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas dalam penanganan pengaduan. Penguatan sistem teknologi informasi juga diperlukan agar sistem pengaduan berbasis data dapat lebih responsif dan akurat dalam memetakan tren pelanggaran HAM.
Komnas HAM juga perlu memperluas cakupan sosialisasi mengenai HAM dan mekanisme pengaduan melalui berbagai platform, termasuk media sosial, seminar, dan kerja sama dengan institusi pendidikan. Edukasi yang lebih
luas akan membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan cara melaporkan pelanggaran yang dialami. Selain itu, keterlibatan komunitas lokal dalam memantau kasus pelanggaran HAM dapat mempercepat identifikasi dan penyelesaian masalah.
Platform pengaduan Komnas HAM melalui Portal layanan SIPPN
Penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penegakhukum,organisasimasyarakat sipil, serta media massa juga menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian kasus pengaduan HAM. Dengan koordinasi yang lebih baik, diharapkan setiap pengaduan dapat ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, penting untuk membangun mekanisme perlindungan
Buka website sippn.menpan.go.id untuk mengetahui layanan apa saja yang tersedia di Komnas HAM
bagi pelapor dan saksi agar mereka merasa aman dalam memberikan informasi terkait pelanggaran HAM. Program advokasi hukum serta layanan bantuan bagi korban juga perlu diperkuat untuk memastikan keadilan bagi pihak yang terdampak. Pembentukan satuan tugas khusus dalam menindaklanjuti pengaduan dengan cepat juga dapat menjadi solusi dalam menghadapi tingginya jumlah kasus yang masuk setiap tahun.
Selain peningkatan kapasitas lembaga dan koordinasi antar-instansi, pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap implementasi kebijakan HAM yang lebih efektif
Hak yang paling sering dilanggar dalam pengaduan adalah hak memperoleh keadilan (919 kasus) dan hak atas kesejahteraan (856 kasus)
Il
dan berkelanjutan. Legislasi yang lebih tegas terhadap pelanggaran HAM, disertai dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, dapat membantu mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi di masa mendatang.
Kesimpulan
Pengaduan HAM di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan dinamika sosial dan kemajuan teknologi informasi. Komnas HAM sebagai lembaga utama dalam menangani pengaduan pelanggaran HAM, namun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, aksesibilitas layanan, serta sistem teknologi yang perlu diperbaiki.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Sosialisasi yang lebih luas mengenai HAM dan mekanisme pengaduan juga harus diperkuat agar masyarakat semakin memahami hak-hak mereka.
Dengan evaluasi berkelanjutan dan inovasi dalam prosedur pengaduan, diharapkan sistem perlindungan HAM di Indonesia semakin kuat dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi semua warga negara Indonesia.
Penulis: Reza Perdana
Mediasi HAM Konflik antara Masyarakat Adat dengan PT Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara
Pramediasi dengan Warga Desa Natumingka, Kabupaten Toba
(TPL), T Toba Pulp Lestari P perusahaan bubur kertas yang beroperasi di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan akibatberbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Meskipun perusahaan ini mengklaim berkomitmen pada praktik berkelanjutan, kenyataan di lapangan menunjukkan peningkatan konflik agraria dan degradasi lingkungan yang signifikan. Berbagai laporan dari masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan organisasi hak asasi manusia mengungkap bahwa operasional TPL justru memperburuk kondisi sosial dan ekologi di wilayah tersebut.
Komnas HAM telah menerima beberapa pengaduan terkait konflik lingkungan dan sosial yang melibat PT. Toba Pulp Lestari. Pengaduanpengaduan ini tersebar di Kabupaten Toba, Simalungun, Hombang Hasundutan, dan Samosir. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia terus berupaya menangani konflik lahan antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan masyarakat adat di Sumatera Utara melalui pendekatan alternatif, yakni mediasi sengketa HAM. Konflik yang telah berlangsung selama bertahuntahun ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memicu ketegangan sosial yang berujung pada kriminalisasi warga.
Sebagai lembaga independen yang bertugas melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, Komnas HAM telah melakukan serangkaian investigasi di lapangan untuk mendokumentasikan dugaan pelanggaran yang terjadi. Laporan masyarakat adat tentang intimidasi, perampasan tanah, dan dampak ekologis akibat operasi perusahaan menjadi perhatian utama
dalam proses mediasi yang dijalankan.
Sejak lama, masyarakat adat di sekitar kawasan Danau Toba telah berjuang mempertahankan tanah leluhur mereka dari ekspansi perusahaan. Roganda Simanjuntak, Adat Ketua Aliansi Masyarakat Nusantara [AMAN] Tano Batak, menyebutkan bahwa konflik antara masyarakat adat dan TPL terus meningkat. Warga yang berusaha mempertahankan tanah mereka dari perambahan kerap mengalami intimidasi dan kriminalisasi. Hingga kini, sekitar 70 warga adat dilaporkan mengalami kriminalisasi akibat mempertahankan wilayah adat dan menentang perusakan hutan yang dilakukan TPL.
Salah satu kasus yang mencuat adalah tindakan represif terhadap masyarakat adat yang menuntut hak atas tanahnya. Alih-alih mendapatkan perlindungan hukum, mereka justru dihadapkan pada tekanan dari aparat keamanan yang berpihak kepada perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya pola diskriminatif dalam penegakanhukum,dimanakepentingan korporasi lebih diutamakan dibanding
hak-hak masyarakat adat.
Meski menuai banyak kontroversi, operasional PT. TPL tetap berjalan berkat dukungan keuangan dari bank-bank pemerintah seperti BRI dan BNI. Dukungan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang menyimpan uang di bank-bank tersebut tanpa menyadaribahwa dana tersebut justru digunakan untuk membiayai perusahaan yang merusak lingkungan dan mengancam hak masyarakat adat.
Sebagai bentuk perlawanan, AMAN Tano Batak telah menginisiasi gerakan menarik dana dari bank-bank yang mendukung perusahaan seperti PT. TPL. Selain itu, mereka juga telah mengajukan pengaduan resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar meninjau ulang kebijakan perbankan dalam memberikan kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam konflik agraria dan perusakan lingkungan.
Analisis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara mengungkapkan bahwa PT. TPL menjadi salah satu kontributor utama dalam deforestasi di provinsi tersebut. Laju deforestasi akibat aktivitas perusahaan ini telah menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk hilangnyahutan kemenyan, yang merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat adat.
Pertemuan dengan warga Dolok Parmonangan, Kab. Simalungun
Dari total 167.912 hektar izin konsesi TPL, sekitar 46.885 hektar berada di Bentang Alam Tele, sebuah kawasan dengan nilai ekologis tinggi yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Kerusakan di area ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengancam sumber air bagi masyarakat di sekitarnya.
Selain itu, ekspansi TPL juga berdampak pada penurunan populasi berbagai flora dan fauna endemik. Hutan yang sebelumnya menjadi rumah bagi berbagai spesies kini semakin menyusut akibat konversi lahan menjadi area perkebunan tanaman industri.
Selain dampak sosial dan lingkungan, TPL juga menghadapi dugaan praktik penghindaran pajak yang berpotensi merugikan negara hingga Rp1,9 triliun. Forum Pajak Berkeadilan menemukan indikasi pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak ekspor pulp larut oleh TPL pada periode 2007-2016.
Modus yang diduga digunakan adalah salah klasifikasi jenis ekspor. Produk yang diekspor TPL dilaporkan sebagai pulp grade kertas dengan kode HS 470329, padahal dalam catatan otoritas di Tiongkok, produk yang diterima adalah dissolving pulp (pulp larut). Perbedaan klasifikasi ini menyebabkan perbedaan tarif pajak ekspor yang lebih rendah, sehingga menimbulkan potensi kerugian besar bagi negara.
Menyikapi berbagai pelanggaran yang dilakukan TPL, organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk segera bertindak. Beberapa tuntutan utama yang diajukan adalah:
1. Penghentian operasi TPL di wilayah yang masih menjadi sengketa dengan masyarakat adat.
2. Pemulihan hak-hak masyarakat adat yang selama ini dirampas oleh perusahaan.
3. Penegakan hukum terhadap pelang-
garan lingkungan dan pajak yang diduga dilakukan oleh TPL.
4. Evaluasi kebijakan perbankan agar dana publik tidak lagi digunakan untuk mendukung perusahaan yang terlibat dalam konflik agraria dan perusakan lingkungan.
Situasi ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap praktik perusahaan yang mengklaim berkomitmen pada keberlanjutan, tetapi di lapangan justru merusak ekosistem dan merugikan masyarakat. Tanpa tindakan tegas dari pemerintah dan pihak terkait, konflik ini akan terus berlanjut dan menambah daftar panjang ketidakadilan lingkungan serta pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
Komnas HAM berupaya mempertemukan berbagai pihak yang terlibat-perwakilan masyarakat adat, manajemen PT. TPL, serta pemerintah daerah-untuk membuka ruang dialog yang adil dan konstruktif. Dalam beberapa kesempatan, Komnas HAM juga merekomendasikan agar meninjau izin pemerintah ulang konsesi TPL serta memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mempertahankan hak-haknya.
Namun, tantangan tetap ada. Proses mediasi yang berlangsung tidak selalu berjalan lancar, yang seringkali disebabkan penolakan dari pihak
perusahaan untuk menjalani proses mediasi. Oleh karena itu, Komnas HAM terus mendorong pendekatan berbasis pemulihan hak (restorative justice), di mana penyelesaian konflik tidak hanya mengutamakan kepentingan ekonomi, tetapi juga memastikan hakhak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka dihormati.
Maka atas alasan kemanusiaan, Komnas HAM kemudian merekomendasikan kepada pemerintah daerah setempat dan PT Toba Pulp Lestari untuk tetap perlu mengedepankan aspek hak-hak kesejahteraan bagi masyarakat adat yang terdampak aktivitas ekonomi perusahaan. DI sisi lain, negara juga harus memastikan pihak kepolisian dapat menjamin keamanan terhadap masyarakat adat terdampak, mengedepankan pendekatan persuasif dan mencegah terjadinya benturan. Semua pihak harus memastikan tersedianya opsi-opsi terbaik dalam menangani konflik lingkungan dan sosial di Sumatera Utara yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari dengan mengutamakan pendekatan hak asasi manusia.
Penulis: Fajar Ahmad Setiawan Editor: Mimin Dwi Hartono
Pembela HAM Tidak Dibutuhkan, Mungkinkah?
Daniel Frits Tangkilisan bertemu dengan Tim Komnas HAM sebelum pembacaraan Amicus Curiae Komnas HAM dalam persidangannya di PN Jepara (15/03/2024)
I dunia yang ideal mungkin D pembela HAM tidak dibutuhkan. Bukan karena peranannya tidak penting namun karena semua orang telah memiliki kesadaran akan hak yang ia miliki dan bisa dengan leluasa menyampaikan dan meminta pemenuhan hak-haknya.
Di Dunia ideal, baik pemerintah, perusahaan, maupun pihak lainnya menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Di sana komunikasi antar pihak dan diskusi sebagai metode penyelesaian utama digunakan dalam berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia juga dijadikan dasar dalam setiap keputusan yang diambil
Namun sebagaimana yang kita paham, dunia yang kita tinggali bukan kondisi ideal. Itulah mengapa pembela HAM memainkan peranan yang penting. Mereka adalah orang-orang yang dengan sadar memilih untuk memperjuangkan pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia dengan cara-cara damai, bukan hanya bagi dirinya namun orang lain. Pembela HAM bisa kita temukan pada berbagai bidang. Mulai dari Kuasa Hukum yang membela korban dalam suatu perkara, aktivis yang
mengusahakan kondisi pantai dan lautnya tetap bersih, masyarakat adat yang berusaha mempertahankan wilayah adatnya, jurnalis yang berusaha menyampaikan informasi seakurat mungkin sebagai bagian dari pengawas pemerintah, dan masih banyak lagi.
Kerja-kerja pembelaan HAM tersebut tentu bukannya tanpa Hambatan-hambatan tantangan. terus dihadapi oleh para Pembela HAM mulai dari intimidasi dan serangan yang menyerang psikologis, serangan digital berupa peretasan maupun penyebaran identitas dan informasi pribadi, kekerasan berbasis gender, kriminalisasi, hingga serangan fisik dan penghilangan nyawa.
Di tahun 2024, Komnas HAM menerima beberapa kasus terkait pembela HAM. Salah satunya kasus Sorbatua Siallagan, ketua Masyarakat Adat Ompu Umbak Siallagan yang dikriminalisasi oleh PT Toba Pulp Lestari dengan dugaan pembakaran h utan yang masuk dalam konsesi perusahaan tersebut.
Sebagai tindak lanjut Komnas HAM telah melakukan verifikasi dan menemukan bahwa proses masuk kembalinya warga ke lahan tersebut dilakukan dengan damai dan dilakukan setelah perusahaan selesai memanen pohon eukaliptus. Masyarakat adat tidak hanya menanam tanaman untuk kebutuhan ekonomi namun juga menanami kembali lahan, terutama yang dekat tempat air dulu mengalir dengan tanaman kayu keras seperti kemenyan dan petai guna mengembalikan kondisinya seperti hutan dahulu. Terhadap kriminalisasi yang dihadapi Sorbatua Siallagan, Pengadilan tinggi memvonis yang bersangkutan bebas, namun Kejaksaan negeri Simalungun mengajukan Kasasi sehingga saat ini
prosesnya hukumnya masih berlangsung di Mahkamah Agung.
Kriminalisasi pada Pembela HAM yang menyampaikan kritiknya juga dihadapi oleh Daniel Frits Tangkilisan yang menyampaikan protes atas rusaknya pantai dan laut akibat aktivitas tambak udang yang serampangan di Karimun Jawa di media sosial pribadinya. Daniel kemudian didakwa dengan dugaan menyebar kebencian terhadap suku, ras agama, dan antargolongan.
Komnas HAM menyampaikan Amicus Curiae atau pendapat HAM di persidangannya di Pengadilan Negeri Jepara. Meski sempat dinyatakan bersalah di tingkat Pengadilan Negeri, Daniel kemudian bukan hanya divonis bebas di tingkat Pengadilan Tinggi namun juga dalam putusannya Hakim mengakui perannya sebagai Pembela Hak atas Lingkungan Hidup.
Hal serupa juga terjadi pada Haris dan Fatia yang membahas hasil riset berjudul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya. Keduanya didakwa dengan dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Kasusnya sendiri sudah berproses sejak 2021 dan baru diputus di awal 2024. Dalam putusannya, Hakim juga menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana karena pemikirannya. Pada Kedua kasus ini dapat kita lihat bahwa pasal karet dalam UU ITE digunakan sebagai celah untuk mengkriminalisasi Pembela HAM.
Kriminalisasi juga terjadi pada Meila yang mendampingi korban kekerasan seksual. la dilaporkan balik oleh terduga pelaku karena dianggap mencemari nama baik. Sebagai usaha pelindungan Komnas HAM kemudian menindaklanjuti kasus ini dengan menerbitkan Surat Keterangan Pembela HAM Melia sebagai pengakuan atas perannya sebagai advokat. Dukungan publik yang besar juga akhirnya membuat kasus ini dapat berhenti di tingkat kepolisian tanpa perlu melalui proses
Tim verifikasi status HRD Sdr. Sorbatua Siallagan melakukan peninjauan lokasi pada lahan yang berusaha ditanami kembali oleh Masyarakat Ompu Umbak Siallagan, di Dolok Parmonangan, Kabupaten Simalungun (29/05/2024).
persidangan terlebih dahulu.
Dari kasus-kasus tersebut bisa kita lihat bahwa terdapat pola penggunaan hukum pidana atau kriminalisasi terhadap Pembela HAM sebagai cara pihak yang tidak setuju untuk menghentikan perjuangan mereka. Permasalahan ini tentu bisa dihentikan sejak awal jika kepolisian sebagai pintu pertama bisa menghentikan proses kriminalisasi sejak awal. Dalam beberapa kesempatan penanganan kasus Pembela HAM oleh Komnas HAM, pihak kepolisian kemudian menyatakan bahwa mereka tidak bisa menolak pengaduan atau laporan dari pihak manapun. Celah inilah yang perlu ditutup dengan aturan yang bisa menjamin perlindungan pada Pembela HAM dan juga kebebasan partisipasi publik secara umum.
Indonesia sendiri telah memiliki beberapa pengaturan yang menjamin pelindungan Pembela HAM namun baru sebatas pada Pembela HAM di isu Lingkungan. Lembaga seperti Kejaksaan telah memiliki pedomannya tersendiri dalam menangani perkara dengan isu lingkungan. Mahkamah Agung malah sudah lebih membakukan hal ini dengan memiliki PerMA nomor 1 tahun 2023. Sangat disayangkan kepolisian sebagai pintu pertama dalam proses penegakan hukum sampai saat ini belum memiliki aturan maupun panduan terkait
pembela HAM. Komnas HAM juga telah menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan tentang Pembela HAM.
Menteri LHK juga telah peraturan terkait Anti menerbitkan SLAPP (Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation) yang menjamin pelindungan pada Pembela HAM di isu lingkungan. Aturan ini diharapkan dapat menjamin siapa pun yang mengusahakan pelindungan dan pemajuan HAM dapat terhindar dari gugatan terhadap partisipasi publik dalam pemerintahan, menghapus pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran nama baik, dan memberi kewenangan dismissal process pada penegak hukum.
Dengan terjadinya seranganserangan terhadap Jurnalis yang terus menyampaikan pemberitaannya dengan kritisakhir-akhirinimenunjukkankepada kita bahwa bukan hanya pengaturan terkait pencegahan kriminalisasi yang dibutuhkan para Pembela HAM namun juga jaminan perlindungan oleh negara dan pengusutan serangan yang terjadi melalui penegakkan hukum terhadap pelakunya.
kehilangan pengawasnya namun tentu saja merugikan warga yang terancam kehilangan akses terhadap informasi yang faktual dan akurat tentang apa yang terjadi.
Apa yang terjadi bukan hanya berdampak terhadap penerima serangan. Hal ini juga bisa mendorong terjadinya sensor mandiri yang dilakukan oleh jurnalis lain, hal yang tidak hanya merugikan negara karena
Sebagai usaha menjawab tantangan banyakan kasus yang mengancam Pembela HAM, Komnas HAM bersama dengan Komnas Perempuan dan LPSK telah memiliki mekanisme respons cepat LNHAM untuk perlindungan dan keamanan pembela hak asasi manusia. Melalui mekanisme ini diharapkan Pembela HAM yang berada dalam kondisi darurat tidak perlu berulang kali mengadu di masing-masing lembaga karena aduannya akan dikoordinasi oleh LNHAM penerima aduan dengan lembaga lainnya. Hal tersebut tentu baik dan bisa jadi memberi solusi cepat atas permasalahan yang dihadapi Pembela HAM saat melakukan kerjakerjanya namun tentu hal tersebut bukanlah solusi yang tertuju pada akar permasalahan.
Pengakuan hak asasi manusia oleh seluruh pihak dalam masyarakat , baik pemerintah, swasta, maupun setiap individu adalah solusi atas akar yang permasalahan dihadapi para Pembela HAM. Namun, bagai sebuah siklus tanpa ujung, hal tersebut tentu tidak bisa tidak terjadi tanpa terus dilakukannya pendidikan dan penanaman nilai-nilai hak asasi manusia pada setiap orang, hal yang merupakan salah satu bagian dari kerjakerja Pembela HAM. Mungkin memang dalam membahas hak asasi manusia, perbaikan terus menerus atas kondisi yang ada merupakan keniscayaan yang harus terus diperjuangkan.
Sambil terus berusaha membangun kesadaran hak asasi manusia pada setiap orang, mungkin memang di dunia yang kita tinggali saat ini, kita akan selalu membutuhkan Pembela HAM.
Penulis:
Triasa Nitorizki Hawari, Darmadi Editor: Mimin Dwi Hartono
Monitoring dan Evaluasi Kasus Pemaksaan Jilbab
Kunjungan Komisioner komnas HAM Anis Hidayah, dan kepala kantor Komnas HAM Sekretariat Sumatera Barat tanggal 26 Februari 2025 dirumah orang tua korban pemaksaan Jilbab di kelurahan Belimbing Kecamatan Kuranji Kota Padang.
ada tahun 2021, terjadi peristiwa P dugaan pemaksaan hijab bagi siswi non muslim di salah satu sekolah negeri di Kota Padang. Peristiwa ini cukup menggemparkan dan sudah menjadi isu nasional sehingga banyak pihak baik dari pusat maupun daerah turun melakukan pemantauan. Komnas HAM setelah menerima pengaduan dari keluarga korban segera melakukan pemantauan atas kasus ini.
Hasil pemantauan yang dilakukan pada tahun 2021 yanglalu, Komnas HAM menghasilkan sejumlah rekomendasi antara lain mendorong perubahan Peraturan Daerah (Perda) dan mendorong adanya jaminan kebebasan beragama,berkeyakinanterutama dalam hal seragam sekolah. Komnas HAM Sekretariat Sumatera Barat juga memberikan buku pendamping guru kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk bisa disosialisasikan kepada guru di masing-masing sekolah baik SMA, maupun SMK dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
Adalah Jeni Cahyani Hia, putri dari Elianu Hia menjadi korban dugaan pemaksaan jilbab atau hijab di SMK Negeri 2 Kota Padang. "Kalau saya memaksakan memakai jilbab bagi anak saya, saya membohongi identitas anak saya. Dimana hak asasi agama saya, ini kan sekolah negeri". Itulah perkataan Elianu Hia kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMK Negeri 2 Padang.
Elianu mempertanyakan kebijakan sekolah mewajibkan seluruh siswi mengenakan jilbab. Diketahui bahwa Elianu Hia, orang tua dari siswi Jeni Cahyani dipanggil menghadap pihak sekolah karena anaknya tidak menggunakan jilbab sebagaimana diwajibkan oleh peraturan sekolah. Elianu dan anaknya Jeni Cahyani
menolak penggunaan jilbab karena anaknya bukan kaum muslim.
Karena menolak mengenakan jilbab, Jeni menandatangani surat pernyataan yang juga ikut ditandatangani Elianu. Surat itu berisi dua hal yakni, tidak bersedia memakai kerudung seperti yang telah digariskan oleh peraturan sekolah dan bersedia melanjutkan masalah ini dan menunggu keputusan dari pejabat yang lebih berwenang.
Kasus ini cukup mendapat perhatian publik, dimana video Elianu sendiri viral di media sosial. Video tersebut di rekam pada Kamis 21 Januari 2021 yang memperlihatkan adu argumen Elianu dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 2 Padang. Jeni tercatat sebagai siswi kelas X pada jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Di sekolah tersebut, ia tidak mengenakan jilbab karena bukan muslim. Dalam video tersebut Elianu berusaha menjelaskan bahwa anaknya adalah non muslim sehingga cukup terganggu dengan keharusan mengenakan jilbab.
"Bagaimana rasanya kalau anak Bapak dipaksa untuk ikut aturan yayasan, kalau yayasan tidak kata apa, ini kan sekolah negeri" Elianu Hal mencoba berpendapat.
yang lebih mengherankan Elianu adalah, peraturan sekolah tersebut berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Padang, sementara Sekolah SMA dan SMK harus mengikuti Peraturan Daerah Provinsi karena kewenangan pengelolaannya sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.
Berdasarkan Instruksi Wali Kota Padang No. 451.442/BINSOS- iii/2005 yang diterbitkan tahun 2005 dan kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang, disebutkan bahwa semua siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri di Padang diwajibkan mengenakan jilbab. Meskipun aturan ini ditujukan kepada siswi Muslim, dalam praktiknya, banyak siswi non- Muslim juga mengenakan jilbab untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Hal ini memicu kritik karena dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi.
Wakil kepala sekolah yang menerima kehadiran Elianu menyebut bahwa penggunaan jilbab merupakan aturan dari sekolah, menjadi janggal bagi guru-guru dan pihak sekolah kalau ada anak yang tidak ikut aturan sekolah, kan dari awal kita sudah sepakat katanya dalam video tersebut.
Komnas HAM baik pusat maupun daerah ikut menyelesaikan kasus ini dengan mendatangi berbagai pihak termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mengatakan bahwa tidak ada aturan di Pemprov Sumatera Barat yang mewajibkan murid beragama selain Islam mengenakan jilbab. Kalaupun ada itu merupakan kebijakan internal sekolah. Dinas Pendidikan akan mengevaluasi seluruh aturan serupa untuk dikaji ulang dan direvisi.
Kasus di SMK Negeri 2 Padang menjadi momentum bagi Kemendikbud untuk membereskan persoalan intoleransi di sekolah negeri. Caranya dengan mengevaluasi ulang kapasitas pendidik dalam hal pengetahuan tentang toleransi. Jika dirasa masih kurang maka kementerian harus meningkatkan kemampuan para guru di bidang tersebut.
Disela Kegiatan Pelatihan HAM dan HIV bagi aparatur Pemerintah Kota Padang yang dilaksanakan tanggal 25-27 Februari 2025, Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah didampingi oleh Kepala Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat Sultanul Arifin melakukan kunjungan ke keluarga korban perundungan jilbab, Elianu Hia, orang tua Jeni Cahyani Hia pada tanggal 26 Februari 2025 di Kecamatan Kuranji Padang.
Maksud dan tujuan kunjungan adalah selain untuk silaturahmi, juga ingin mengetahui sejauh mana perkembangan yang terjadi baik dalam keluarga Elianu Hia, di sekolah maupun di Kota Padang serta di Sumatera Barat pada umumnya terkait pemenuhan hak atas pendidikan bagi siswi non muslim terutama pasca kejadian yang menimpa Jeni Cahyani Hia beberapa tahun yang lalu.
Il
Hasil dari pertemuan dengan orang tua Jeni, diperoleh keterangan bahwa saat ini persoalan yang sama sudah tidak ada lagi di Kota Padang, bahkan khusus di SMK Negeri 2 Padang sudah disediakan tempat peribadatan khusus
“Bagaimana rasanya kalau anak Bapak dipaksa untuk ikut aturan yayasan, kalau yayasan tidak apa, ini kan sekolah negeri"
Il
bagi sisiwi non muslim. Peraturan sekolah terkait dugaan intoleransi dalam dunia pendidikan juga sudah diubah termasuk untuk kabupaten kota di Sumatera Barat. Pengakuan Elianu ini juga diamini oleh Kepala Sekretariat Komnas HAM Sumatera Barat Sultanul Arifin karena Komnas HAM Sumatera Barat juga ikut memantau pelaksanaan hasil kesepakatan antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Keluarga Elianu Hia.
Kunjungan Komisioner komnas HAM Anis Hidayah, dan kepala kantor Komnas HAM Sekretariat Sumatera Barat tanggal 26 Februari 2025 dirumah orang tua korban pemaksaan Jilbab di kelurahan Belimbing Kecamatan Kuranji Kota Padang.
Toleransi dan Keberagaman di Sumatera Barat
Mayoritas penduduk di Sumatera Barat beragama Islam, dan memiliki sejarah panjang dalam menjunjung tinggi nilai toleransi. Filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" yang dipegang teguh masyarakat Minangkabau, dan selalu mengedepankan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan sosial, namun tetap memberikan ruang bagi keberagaman dan kebebasan beragama. Dalam praktiknya, masyarakat Minangkabau memiliki hubungan harmonis dengan berbagai kelompok agama lain yang telah lama hidup berdampingan.
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat
Statistik Kota Padang tanggal 23 April 2023, jumlah penduduk beragama Islam di kota Padang pada tahun 2023 mencapai 873.257 jiwa. Dalam dinamika kehidupan masyarakat, kebijakan daerah perlu terus dievaluasi agar tetap selaras dengan prinsip inklusivitas dan hak asasi manusia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, jumlah tempat peribadatan menurut Kabupaten/Kota dan Agama (Unit), yang dipublikasikan tanggal 16 Agustus 2024 didominasi oleh masjid dan mushola, dengan total mencapai 5.558 masjid dan 13.372 mushola, selain itu juga terdapat tempat peribadatan lain. Data ini mencerminkan keragaman kehidupan beragama di wilayah tersebut.
Dampak dan Perubahan
Pasca Kasus Ini
Sejak kasus ini mendapat perhatian publik, berbagai pihak, termasuk Dinas Pendidikan dan sekolahsekolah di Sumatera Barat, semakin meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak asasi manusia dalam dunia pendidikan, dan mengambil langkah untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Komnas HAM Sumatera Barat juga terus memantau dan memastikan bahwa rekomendasi yang telah diberikan benar-benar dijalankan.
Meskipun kasus ini sempat menjadi perbincangan nasional, kondisi terkini di Sumatera Barat menunjukkan bahwa masyarakat tetap mengedepankan nilai toleransi. Dengan evaluasi dan peningkatan pemahaman hak asasi manusia disektor pendidikan, kebijakan publik, dan budaya, diharapkan kasus serupa tidak terulang, dan sekolahsekolah di Sumatera Barat dapat menjadi lingkungan yang inklusif serta nyaman bagi semua siswa.
Ditulis Oleh : Sultanul Arifin, Liza Yolanda
Kupas Tuntas Tantangan Komunitas di Pontianak
Staf Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat sebagai peserta aktif dalam koordinasi memberikan tanggapan atas tantangan yang dihadapi komunitas dari perspektif hak asasi manusia di Hotel Golden Tulip Pontianak pada Rabu, 19 Maret 2025
iskriminasi dan kekerasan D masih kerap dialami beberapa di komunitas Pontianak. Kondisi ini masih sulit terkuak karena layaknya fenomena gunung es. Komunitas yang dimaksud dalam hal ini di antaranya Pekerja Seks Perempuan (PSP], Lelaki Seks Lelaki (LSL), Transgender, Orang Dengan HIV (ODHIV), dan pengguna narkoba. Mereka yang memerlukan bantuan hukum dan informasi terkait hak-hak hukumnya masih kerap mendapatkan stigma yang mengakibatkan hakhaknya tidak terpenuhi. Berangkat dari fakta di lapangan tersebut Lembaga Kemanusiaan Yayasan Pontianak Plus menggelarpertemuan koordinasi antara Lembaga Bantuan Hukum (LBH), paralegal, dan komunitas dengan melibatkan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pontianak, dan lain-lain. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 19 Maret 2025 itu sebagai sarana yang penting untuk berkolaborasi dan berbagi informasi guna memotret dan memahami kebutuhan dan tantangan yang tengah dihadapi oleh komunitas.
Tahun 2024 Paralegal Officer telah melakukan sensitisasi sebanyak 19 kali kepada pelajar dan mahasiswa dan sosialisasi sebanyak 25 kali kepada kawan-kawan komunitas. Total dokumentasi kasus ditemukan sebanyak 18 kasus, dengan rincian 2 kasus di layanan kesehatan dan 16 kasus di luar layanan kesehatan. Penanganan kasus dilakukan sebanyak 4 kali di mana hal itu tidak sebanding dengan jumlah dokumentasi kasus dikarenakan korban lebih memilih untuk tidak memperpanjang proses.
Salah satu pelanggaran HAM yang masih menjadi polemik dialami ODHIV adalah,merekadi-PHKdariperusahaan dengan alasan pihak perusahaan tidak ingin ODHIV tersebut didiskriminasi oleh karyawan lain. Pernyataan manajemen perusahaan bertentangan dengan peraturan perundangundangan, mengingat tidak ada dalam peraturan perundang-undangan manapun yang melarang ODHIV untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Mengutip pasal 38 ayat (1) Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. "Perusahaan abai dalam pemenuhan dan penghormatan hak-hak karyawan serta perlu digarisbawahi bahwa edukasi pada perusahaan perlu menjadi bagian dari prioritas", jelas Lita, staf Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat. "Sebagai saran agar paralegal atau yang mendampingi korban tersebut dapat mengadvokasi Disnakertrans dan juga masuk ke Puskesmas yang terdekat dari perusahaan, karena puskesmas tersebut punya fungsi pembinaan di perusahaan cakupan wilayah kerja K3",
tambah Lusi dari KPA Kota Pontianak.
Di sisi lain, ada kasus yang dialami anggota komunitas di mana oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP] menyita kartu identitasnya. Satpol PP yang merupakan representasi dari negara harusnya memahami bahwa penahanan kartu identitas merupakan salah satu pelanggaran HAM karena hal tersebut merupakan ranah privat. Terlebih sesuai dengan pengakuan pendamping korban di mana saat mencoba mengklarifikasikepada oknum tersebut yang bersangkutan tidak mengakui telah mengambil kartu identitas komunitas.
Kasus selanjutnya di bidang pelayanan publik yang dialami oleh beberapa anggota komunitas dalam mengakses fasilitas kesehatan. Ditemukan adanya stigma dari sebagian tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan (pemberian obat) kepada ODHIV. Termasuk beberapa dokter gigi menolak pasien ODHIV dengan alasan kurang lengkapnya peralatan. Padahal, tenaga kesehatan ini adalah garda terdepan dan memiliki tanggung jawab moril dalam memberikan edukasi dengan pendekatan humanis. Dinas terkait sebagai representasi negara juga harus memastikan setiap orang mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil.
Peserta koordinasi paralegal dan organisasi bantuan hukum yang dihadiri komunitas, staf paralegal, lembaga bantuan hukum, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), dan lain-lain di Hotel Golden Tulip Pontianak pada Rabu, 19 Maret 2025
Kasus keempat yang masih sering dialami adalah kekerasan, baik yang dilakukan oleh pasangan maupun orang lain dalam bentuk kekerasan fisik, hingga mengakibatkan pembunuhan. "Untuk kekerasan yang dialami tersebut masuk ke ranah pidana sehingga korban dapat melaporkan ke kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti", ungkap Lita. Namun, sayangnya, setelah semua proses dilakukan, termasuk visum, korban memilih bungkam dan tidak melanjutkan kembali laporan dengan berbagai alasan.
Dalam pertemuan tersebut baik komunitas, LBH Kalbar, dan paralegal mengkritisi 2 kebijakan publik. Pertama, pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di mana pasal tersebut dianggap membatasi ruang gerak dan masuk ke dalam ranah privat. Inti pasal tersebut adalah melarang setiap orang yang berlainan jenis berada di ruangan tertutup di rumah, kost, hotel/penginapan dan sejenisnya tanpa ikatan pernikahan yang sah. Kedua, pasal 52-56 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi di mana ada dugaan untuk mendiskreditkan kelompok atau komunitas tertentu. "Dalam hal ini, Komnas HAM RI memiliki kewenangan dalam melakukan pengkajian peraturan perundangundangan maupun aturan turunannya, pengkajian tersebut menghasilkan rekomendasi namun Komnas HAM tidak serta merta dapat mencabut kebijakan jika terindikasi melanggar HAM", jelas Lita.
Tantangan internal yang dihadapi oleh komunitas antara lain; adanya ketakutan status diri diketahui oleh orang lain, hal ini mengakibatkan
enggannya mengakses layanan publik, ketergantungan secara emosional serta finansial kepada pasangan, dan kurangnya edukasi terkait hukum dan hak asasi manusia. Sedangkan tantangan ekternal antara lain; stigma negatif dari masyarakat, adanya diskriminasi, Adanya Trust issue kepada masyarakat dan pemerintah, kebijakan di tingkat daerah maupun tingkat nasional yang dirasa kurang berpihak kepada mereka, dan lain-lain.
"Strategi dalam menghadapi tantangan internal dapat dilakukan dengan advokasi, edukasi tentang hukum dan HAM, pendalaman spiritual, juga bantuan dari psikolog dan psikiater tentu akan sangat membantu", ucap peserta diskusi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat.
Hingga saat ini Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat belum pernah menerima aduan dari komunitas ataupun paralegal dan atau lembaga bantuan hukum yang mendampingi komunitas dalam
memperjuangkan pemenuhan HAM mereka. "Pintu kami sangat terbuka bagi kawan-kawan komunitas yang dan berdiskusi ingin konsultasi karena dirasa memang sangat perlu untuk teman-teman mendapatkan pemahaman tentang HAM atau membuatlaporan terkait dugaan pelanggaran HAM di mana tentunya untuk pembuatan laporan harus dipenuhi syarat-syarat administrasi dan kronologis ", jelas Lita.
Penguatan terkait hukum dan HAM sangat diperlukan sebagai pondasi awal agar komunitas lebih berani dalam bersuara dan memperjuangkan hak-haknya dengan harapan meminimalisir keberulangan kasus dugaan pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. Peran pemerintah sebagai representasi negara sangat penting untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM komunitas sebagai wujud kehadiran negara bagi mereka.
Penulis: Lita Anggareni
Dampak Efisiensi Anggaran dan Pengaruh Penanganan Kasus pada Sekretariat Komnas Ham di Provinsi Sulawesi Tengah
KOMISINASIONALHAK ASASIMANUS PYNAKLAN SULAWESI TENGAH AWANGELAP PENEGAKANHAM SELASA, 4 MARET 2025 KOMPAS
Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah, Edy Sutichno, saat wawancara Bersama Harian Kompas TV di Ruang Pertemuan Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 4 Maret 2025.
emerintah melakukan P memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran terhadap berbagai kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah. Kebijakan itu termaktub dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN] dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kebijakan efisiensi anggaran bukanlah hal baru, tujuannya sederhana: memaksimalkan penggunaan dana secara efektif. Namun, dalam praktiknya, efisiensi ini justru mempersulit ruang gerak lembaga HAM untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Komnas HAM mengalami pemangkasan anggaran hampir sebesar 50% yang berdampak cukup signifikan, baik di pusat maupun di Sekretariat Komnas HAM di 6 (enam) provinsi terhadap dukungan substansi maupun operasional.
Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah, Edy Sutichno, saat melakukan wawancara dengan Kompas TV menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas sudah dijalankan sejak awal penyusunan anggaran, dengan
alokasi anggaran sebesar 57,69% dari total anggaran 550 juta, maka program kegiatan yang bisa dibiayai yaitu yang bersifat sangat prioritas dan penting yang memberikan dampak langsung ke masyarakat, yang mana harapan masyarakat agar hadirnya Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah untuk merespon secara cepat atas aduan - aduan yang disampaikan tapi dengan adanya efisiensi ini mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti karena harus dilakuan secara selektif.
Lanjut menurut Edy Sutichno, dampak langsung yang dirasakan yaitu : 1. Belanja Operasional yang mana sampai dengan akhir tahun telah teralokasi namun dilakukan efisiensi khususnya pada biaya Perjalanan Dinas keluar Kota yang dioptimalkan melalui koordinasi dan komunikasi daring
2. Belanja Non Operasional yang dialokasikan untuk penanganan aduan dan kegiatan diseminasi nilai-nilai HAM ke masyarakat yang mengalami dampak hingga 67,62% dengan kata lain dana yang dapat dialokasikan hanya sebesar 32,38% atau sebesar 97 jt.
Mengevaluasidaritahunsebelumnya, Sekretariat Komnas HAM Sulawesi Tengah menerima 24 aduan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti
dengan pemantauan lapangan. Kemudian kegiatan diseminasiHAM dilakukan 2(dua) kali yang melibatkan berbagai pihak yang dari Kementerian/Lembaga, Akademisi, NGO, Jurnalis dan Masyarakat. Maka dengan melihat ketersediaan anggaran, semua kegiatan akan disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada.
Adapun strategi yang saat ini sangat mungkindilakukan adalah mengoptimalkan penggunaan teknologi dan kolaborasi dengan stakeholder agar Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah dapat tetap melaksanakan tugas-tugas Komnas HAM berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Kebijakaninibukansoalpemangkasan hak rakyat, melainkan upaya memastikan bahwa uang negara digunakan sebaikbaiknya dan semangat untuk menegakkan hak asasi manusia tidak boleh surut.
Penulis: Nurliyanti Ritiana L Editor: Hari Reswanto
Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah Menerima Pengaduan Dari ANSOS Terkait Kriminalisasi Warga Morowali Utara
KOMISI NA$IONAL HAK ASA$I MANUSIA PERWAKILAN SULAWESI TENGAH
Kepala Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah bersama Analis Kebijakan Perwakilan Sulawesi Tengah saat menerima pengaduan dari Ansos di Kantor Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Tgl. 07 Maret 2025.
sebagai pemanen/buruh panen dengan upah harian dan berdasarkan surat kuasa dari pemilik lahan. Noval juga menyatakan bahwa delapan warga tersebut telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Morowali Utara itu terkesan sebagai bentuk upaya untuk meredam dan mengkriminalisasi mereka sebagai warga petani yang sedang mempertahankan lahan. Menurut Noval PT. ANA merupakan perusahaan yang sampai dengan aduan ini dibuat belum memperoleh hak atas tanah terhadap perkebunan sawit tersebut.
ekretariat Komnas HAM Provinsi S Sulawesi Tengah menerima pengaduan dari Asosiasi Untuk Transformasi Sosial [ANSOS], Noval A. Saputra, S.Sos, SH, sebagai kuasa dari warga masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara pada 07 Maret 2025, pengaduan ini terkait 8 ( delapan ) warga masyarakat yang dilaporkan oleh Perusahaan Sawit yakni PT. ANA ( Agro Nusa Abadi ) pada Polres Morowali Utara atas dugaan pencurian/perampasan buah sawit yang terletak di Desa Bunta Afdeling Delta Blok 12 seluas 30 Ha.
Pengaduan tersebut diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah, Edy Sutichno, SH bersama Analis Kebijakan, Hidar, SH.
Diketahui bahwa sejak tahun 2023 para warga tersebut telah bekerja dan melakukan pemanenan buah sawit lahan milik Bapak Yermia yang terletak di Desa Bunta, dan sejak 9 Februari 2025 lalu lahan tersebut di klaim oleh PT ANA adalah Lahan Milik Perusahaan PT. ANA sehingga saat warga tersebut melakukan pemanenan buah sawit, PT. ANA melaporkan pada Polres Morowali sebagai bentuk tindak pidana perampasan atau pencurian.
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PERWAKILAN SULAWESITENGAH
Berdasarkan aduan dari PT. ANA tersebut maka Polres Morowali Utara melakukan permintaanklarifikasikepada warga sekaitan dengan penyelidikan tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian di areal perkebunan kelapa sawit.Padapadatanggal24Februari2025, delapan warga menghadiri panggilan itu, dan setelah selesai pemeriksaan oleh penyidik para warga tersebut diminta untuk membawa kendaraan mobil Pick Up milik warga dengan alasan akan dilakukan pemeriksaan nomor mesin, namun faktanya mobil tersebut langsung dilakukan penyitaan sebagai barang bukti.
Menurut Noval ada upaya - upaya Kriminalisasi yang dilakukan oleh Perusahaan dan Polres Morowali Utara terhadap warga yang hanya berprofesi
Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah Edy Sutichno yang menerima pengaduan tersebut menyatakan akan menaruh fokus pada dugaan kriminalisasi yang dialami warga yang sedang memperjuangkan hak-hak atas tanahnya.
Dari laporan tersebut Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Sulawesi Tengah telah meminta keterangan atau klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait berkaitan dengan apa yang dilaporkan oleh ANSOS untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil Langkah-langkah pemeriksaan lebih lanjut.
Penulis: Nurliyanti Ritiana L Editor: Hari Reswanto
Angka HIV Tinggi, Komnas HAM Provinsi Maluku Bersama Komnas HAM RI dan Indonesia AlDS Coalition Adakan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Stakeholder di Kota Ambon
Tim Komnas HAM Berfoto Bersama Peserta Pelatihan
antor Sekretariat Komnas HAM K di Provinsi Maluku bersama dengan Komnas HAM RI melalui Subkomisi Pemajuan HAM bekerja sama denganIndonesia AIDS Coalition menyelenggarakan Pelatihan Pengembangan Kapasitas bagi pemerintah daerah yang menjadi first responder dalam perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak kelompok minoritas/rentan khususnya orang dengan HIV-AIDS di kota Ambon, 17-21 Februari 2025.
Bertugas sebagai fasilitator dalam pelatihan, Lynda Holle Plh. Kasubag Umum Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, Penyuluh Sosial Ahli Pertama Rebeca Amelia, serta fasilitator IAC Abdurokhim Agus Riyadi. Turut hadir dalam pelatihan Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Anselmus Sowa Bolen.
Meskipun menyandang predikat sebagai salah satu provinsi yang memiliki angka orang dengan HIV yang tinggi, penanganan HIV di Maluku masih belum maksimal. Pemahaman masyarakat yang rendah terhadap HIV-AIDS seringkali menyebabkan perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang dengan HIV. Disisi lain, kurangnya pemahaman terhadap HIV ini juga menyebabkan masyarakat kurang awas terhadap potensi penyebarannya. Sehingga menyebabkan angka penyebaran HIV di Provinsi Maluku pada umumnya dan Kota Ambon pada khususnya terus meningkat.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI sepanjang Januari hingga September 2024, terdapat 8.231 orang dengan HIV di Propinsi Maluku, dimana kota Ambon menyumbang angka
tertinggi sejumlah 5.368. Situasi ini mendorong pemerintah daerah Kota Ambon menerbitkan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang penanggulangan HIV.
Pelatihan diikuti oleh 25 orang peserta dari berbagai OPD di lingkup Provinsi Maluku dan Kota Ambon, diantaranya Dinas Sosial Provinsi Maluku, Dinas Sosial kota Ambon, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Ambon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, serta Advocacy Officer dan Paralegal Officer.
Pada pelatihan ini, Komisioner Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah hadir dan menyampaikan materi dengan tema "Konsep Dasar Hak Asasi Manusia: sejarah, prinsip, kewajiban negara, kategori, pelanggaran HAM, pelanggaran HAM Berat serta mekanisme HAM nasional dan internasional".
"Diharapkan, Pelatihan ini dapat memperkuat pengetahuan HAM pemerintah daerah yang menjadi first responder dalam pelindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak kelompok minoritas/rentan khususnya orang dengan HIV-AIDS," jelas Anis
Hidayah dalam paparannya.
Pelatihan dilaksanakan menggunakan metode partisipasi dimana peserta saling bertukar informasi dan pengetahuan terkait kebijakan dan program yang dilakukan dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM populasi kunci.
Situasi Pelatihan
Yang Sedang Berlangsung
Materi yang disampaikan antara lain konsep HAM dasar, HAM dan pemerintah daerah, HAM dan gender, kekerasan berbasis gender, dinamika penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM ODHIV-ODA, HIV dasar dan kondisi populasi kunci di Indonesia, serta peran pemerintah daerah dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak kelompok minoritas.
Pada kesempatan tersebut, Anselmus Sowa Bolen selaku Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku juga menyampaikan "kolaborasi dan sinergitas ini menjadi komponen penting untuk memastikan terlaksananya pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM di Provinsi Maluku.
Penulis: Rudy Kurniawan Editor: Hari Reswanto
Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku Selidiki Kasus Sengketa Agraria
Tim Komnas HAM Meminta Keterangan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV Ambon
Tim Komnas HAM Meminta Keterangan PT WWI
Tim Komnas HAM meminta keterangan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
epanjang tahun 2024 lalu, S pengaduan mengenai kasus konflik agraria menduduki peringkat kedua tertinggi yang diterima oleh Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku. Dan pada awal tahun 2025 ini, Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku kembali menerima pengaduan terkait dengan konflik agraria dari Masyarakat Adat Marga Nurlatu Kakunusa di Desa Waehata, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru
Pengaduan tersebutmengenai dugaan penyerobotan hutan adat milik Mata Rumah Kakunusa Marga Nurlatu oleh PT Wainebe Wood Industry [PT WWI). Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku melakukan rangkaianpermintaan keterangan dengan pihak-pihak yang terlibat, diantaranya Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV Ambon dan PT WWI.
Rangkaian permintaan keterangan dilakukan oleh tim yang terdiri dari Plh. Kepala Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, Anselmus Sowa Bolen, Kasubtimja penegakan dan pemajuan, Djuliyati Toisuta, dan Penata Mediasi Sengketa HAM, Rahajeng Cresti Kumarasari.
Kegiatan permintaan keterangan ini merupakan langkah tindak lanjut yang dilakukan guna membuat terang permasalahan yang terjadi dan menyelidiki apakah benar telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT WWI terhadap masyarakat adat Marga Nurlatu Kakunusa.
Plh. Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku, Anselmus Sowa Bolen menjelaskan bahwa kegiatan permintaan keterangan ini sendiri merupakan rangkaian awal penanganan kasus sengketa HAM melalui fungsi pemantauan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Selain melakukan permintaan keterangan, Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku juga berencana melakukan pemantauan langsung di lokasi guna memastikan apakah benar telah terjadi penyerobotan dan kerusakan terhadap hutan adat oleh PT WWI.
"Kita selidiki dulu secara mendetail, apakah benar telah terjadi pelanggaran HAM dalam kasus ini, karena Komnas HAM tidak bisa mencap seseorang atau organisasi tertentu melakukan pelanggaran HAM tanpa bukti-bukti yang shahih," jelas Anselmus.
PT WWI sendiri mengaku telah mengantongi izin usaha pemanfaatan
hasil hutan kayu pada tahun 2009, dengan luas konsesi mencapai 33.245 hektar di Kabupaten Buru. milik Mata Rumah Kakunusa Marga Nurlatu menuduh PT WWI telah melakukan penyerobotan terhadap hutan adat mereka dan melakukan penebangan illegal pohon Damar (Agathis) dan Meranti milik Mata Rumah Kakunusa.
Tim Komnas HAM Meminta Keterangan PT WWI
Kasus konflik agraria di Maluku sendiri memang tergolong tinggi, masih banyaknya tanah-tanah adat yang tidak memiliki bukti kepemilikan formil menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi sengketa agraria di Maluku. Selain kasus hutan adat milik Mata Rumah Kakunusa Marga Nurlatu, Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku juga menerima banyak pengaduan terkait sengketa tanah adat, antara lain kasus sengketa tanah antara negeri Tawiri dengan TNI AU, kasus PTPN V dengan Negeri adat Tananahu di Maluku Tengah, kasus sengketa tanah adat antara TNI AL dengan Negeri Adat Marfenfen di Kepulauan Aru, dan lainlain.
Penulis: Rudy Kurniawan
Pemantauan Dugaan Kekerasan Terhadap Anak As Di Kota Jayapura
Tim Komnas HAM melihat kondisi korban AS di RS Bhayangkara, Kotaraja, Jayapura pada 6 Januari 2025
ekerasan terhadap anak K merupakan isu yang serius yang mencakup berbagai bentuk tindakan seperti kekerasan fisik, psikis, verbal, pengabaian hak anak dan kekerasan seksual. Fenomena yang berkembang bahwa pelaku kekerasan terhadap anak seringkali adalah yang mempunyai tanggung jawab melindungi anak.
Pada awal tahun 2025 Kota Jayapura dihebohkan dengan peristiwa kekerasan terhadap seorang anak balita berinisia AS pada 03 Januari 2025. Kekerasan diduga dilakukan oleh orang tua angkat (NS) dan (JY) di rumah pelaku di sekitar Kelurahan Hedam, distrik Heram, Kota Jayapura. Akibat tindakan kekerasan, korban mengalami luka pada kepala, bibir robek akibat benda tajam, patah tangan dan kaki akibat pukulan benda tumpul di badan dan kaki korban. Saksi berinisial TA, tetangga pelaku menerangkan bahwa para pelaku
sering melakukan kekerasan terhadap korban dan telah berlangsung hampir satu bulan sehingga Saksi berinisiatif melaporkan tindakan pelaku kepada Kepolisian. Polresta Kota Jayapura menerima laporan pada 03 Januari 2024 dan pada 04 Januari 2024 melakukan penindakan dengan menetapkan tersangka serta menahan terduga pelaku NS dan JY di Rutan Polresta Jayapura untuk selanjutnya dilakukan proses hukum. Selain itu kasus ini telah menjadi viral dan beredar luas di media sosial di Papua dan menjadi perhatian berbagai pihak.
Komnas HAM Perwakilan Papua pada 06 Januari 2025 melakukan koordinasi pemantauan atas peristiwa diantaranyameminta keterangan korban dengan mendatangi korban AS yang menjalani perawatan di RS Bhayangkara Jayapura. Korban menerangkan bahwa korban mengalami kekerasan dengan cara di pukul di beberapa bagian tubuh korban kepala, punggung, tangan dan
kaki dengan memakai tangan juga alat tajam dan kekerasan yang dilakukan berulang.
Tim meminta keterangan Saksi - saksi peristiwa an. TA, JK dan KY. Para saksi sekaligus menjadi relawan yang mengurus korban selama perawatan di RS. Salah satu saksi an. TA menjelaskan bahwa Saksi sering mendengar kekerasan yang dialami korban karena bertetangga dengan rumah korban. Saksi tidak melihat langsung karena tindakan kekerasan dilakukan pelaku di dalam rumah, saksi hanya mendengar suara pukulan dan tangisan korban sehingga pada tanggal 3 Januari 2025 saat terjadi kekerasan saksi berinisiatif melaporkan tindakan pelaku ke Polsek Heram, Kota Jayapura. Saksi JK menerangkan saat mengetahui peristiwa dari saksi TA langsung mendatangi rumah korban dan bersama tetangga korban yang lain mengantarkan korban ke RS untuk mendapat perawatan karena kondisi korban sangat memperihatinkan banyak bekas luka di kepala, tubuh juga tangan patah, bibir luka juga di kaki korban. Saksi lalu membuat narasi singkat terkait peristiwa dan memposting di media sosial yang kemudian menjadi viral di media sosial.
Selain itu juga Tim mendatangi terduga pelaku yang ditahan di Rutan Polresta Jayapura dan meminta keterangan terduga pelaku (NS) yang menerangkan bahwa korban adalah anak (angkat) pelaku yang telah dijaga sejak bayi. Selain itu juga membenarkan telah melakukan kekerasan berulang kepada korban dengan maksud untuk mendisiplinkan korban karena kenakalan korban. Bentuk kekerasan yang dilakukan memukul korban dengan tangan,
dengan kayu dan juga menghukum korban.
Atas peristiwa ini Komnas HAM memberi kesimpulan bahwa telah terjadi tindakan kekerasan terhadap korban AS (5 tahun) berupa pemukulan juga menggunakan benda tajam, benda tumpul untuk menganiaya korban yang diduga dilakukan oleh orang tua angkat korban. Bahwa peristiwa ini juga memenuhi unsur penyiksaan dimana pelaku melakukan kekerasan berulang, secara sadar dan mempunyai maksud untuk menghukum korban atas suatu perbuatan yang dilakukan korban. Atas peristiwa ini komnas HAM merekomendasikan kepada Polresta Jayapura melakukan proses penegakan hukum untuk memastikan jaminan
perlindungan hukum bagi korban sebagaimana dijamin dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga meminta Pemerintah Kota Jayapura untuk dapat membantu proses pemulihan korban secara fisik maupun psikis (akibat trauma) yang dialami korban.
Penulis: Johana Tukayo
Editor: Hari Reswanto
Saksi tidak melihat langsung karena tindakan kekerasan dilakukan pelaku di dalam rumah, saksi hanya mendengar suara pukulan dan tangisan korban sehingga pada tanggal 3 Januari 2025 saat terjadi kekerasan saksi berinisiatif melaporkan tindakan pelaku ke Polsek Heram, Kota Jayapura.
Pengesahan Undang-Undang TNI dan Demokrasi Kita
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro; Wakil Ketua Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai; Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah serta Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada Rabu, 19 Maret 2025.
ada Kamis 20 Maret 2025 DPR P mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengesahan RUU TNI ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pembahasan RUU ini termasuk singkat, dimulai sejak Februari 2025 sementara masyarakat sipil meminta agar pembahasan RUU tersebut tidak terburu-buru dan memberi ruang untuk dilakukan kajian lebih mendalam dan lebih melibatkan partisipasi publik.
Kurangnya transparansi dalam pembahasan RUU TNI juga dinilai bertentangan dengan prinsip pembentukan perundangundangan yang demokratis dan berbasis HAM. Padahal, pelibatan/ partisipasi masyarakat penting dalam menciptakan check and balances dalam negara berdemokrasi dan juga diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Pengesahan ini terlihat kontras dengan pengesahan RUU lain yang lebih memihak kepadarakyat. Masih terdapat beberapa RUU yang terkatung-katung untuk disahkan antara lain RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perampasan Aset. Padahal RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perampasan Aset telah masuk ke dalam Prolegnas 2025-2029.
Komnas HAM memberikan atensi dan menyoroti perkembangan dari RUU TNI mulai dari proses formil hingga substansi. Dalam Konferensi Pers yang dilaksanakan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada Rabu, 19 Maret 2025, disampaikan bahwa setidaknya ada 2 (dua) temuan utama Komnas HAM dalam kajian terhadap RUU TNI.
"Kewenangan pembentukan UU
ada di DPR dan pemerintah. Komnas HAM telah memberikan catatan terhadap resiko perluasan jabatan sipil bagi militer. (Hal ini) dapat beresiko juga terhadap persoalan HAM," ungkap Atnike.
RUU TNI membuka peluang bagi kalangan militer untuk mengisi posisi di kementerian/lembaga yang ada di Indonesia yang sebelumnya ditempati oleh kalangan sipil tanpa perlu mengundurkan diri dari dinas militer. Perubahan Pasal 47 ayat [2) beresiko dapat menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI yang bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi. TAP MPR terebut menegaskan bahwa TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara yang berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan Negara.
Selain itu, perpanjangan usia pensiun prajurit TNl juga dicermati oleh Komnas HAM. Usulan perubahan Pasal 53 yang menaikkan batas usia pensiun prajurit aktif berpotensi menyebabkan stagnasi regenerasi kepemimpinan, inefisiensi anggaran, serta
penumpukan personel tanpa kejelasan penempatan tugas. Usulan perubahan ini akan menjadikan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis dan memperlambat regenerasi di tubuh TNI. Selain itu, alasan jaminan kesejahteraan prajurit tidak dapat dijawab semata-mata dengan perpanjangan usia pensiun prajurit aktif, tetapi melalui penguatan jaminan kesejahteraan yang lebih komprehensif, mulai dari penggajian, tunjangan hingga perumahan.
Pemerintah perlu melakukan audit komprehensif terhadap implementasi UU TNI dan efektivitas peran TNI dalam sistem pertahanan negara sebelum mengusulkan perubahan regulasi. Pemerintah bersama DPR juga perlu memastikan bahwa regulasi yang diusulkan tidak membuka ruang bagi keterlibatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil yang tidak berkaitan dengan tugas pertahanan negara. Terkait dengan perpanjangan usia pensiun, pemerintah harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap struktur organisasi TNI, regenerasi kepemimpinan, serta efisiensi anggaran pertahanan.
Penulis : Sasanti Amisani Editor: Hari Reswanto
Penyederhanaan Birokrasi, menguntungkan atau merugikan?
omnas HAM adalah lembaga K negara mandiri yang setingkat dengan lembaga negara lainnya dan berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur bahwa Komnas HAM memiliki Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh unit kerja yang bertugas menyelenggarakan dukungan teknis operasional, administratif, serta pembinaan bagi seluruh unsur di lingkungannya. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 menetapkan bahwa Setjen dapat dibantu paling banyak oleh 5 biro, yang masing-masing terdiri atas maksimal 4 bagian.
Namun, Pada tahun 2019, kebijakan Presiden mengarahkan penyederhanaan birokrasi menjadi dua level, yaitu Jabatan Struktural yang hanya terbatas Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, selebihnya adalah Jabatan Fungsional yang berbasis keahlian, keterampilan, dan kompetensi. Sehingga seluruh jabatan struktural yang berada dibawah JPT Pratama dilakukan penyetaraan atau pengalihan menjadi jabatan fungsional. Alasannya adalah bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, agile,
dan profesional demi meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelayanan publik.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Sekretaris Jenderal Komnas HAM sebagai unsur pelayanan Komnas HAM menata kembali organisasi dan tata kerja di lingkungannya melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM, serta Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Provinsi. Perubahan ini mencakup penambahan biro dari semula empat menjadi lima, dan pengurangan bagian sehingga tersisa tiga bagian di bawah Biro Umum.
Implementasi penyederhanaan birokrasi di Komnas HAM secara signifikan meningkatkan kemampuan lembaga dalam memaksimalkan penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi [PS0]. Langkah ini berkontribusi positif terhadap keseluruhan penilaian dan citra Komnas HAM sebagai lembaga yang responsif dan berorientasi pada pelayanan.
Pemerintah telah Lebih lanjut,
menerbitkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah, yang kemudian diimplementasikan oleh setjen Komnas HAM melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untukPenyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Sistem kerja yang baru ini memungkinkan ASN untuk ditugaskan secara fleksibel, mudah beradaptasi, dan dapat dipindahkan sesuai kebutuhan, sehingga mereka tidak lagi terpaku pada sekat-sekat jabatan, melainkan fokus pada realisasi tujuan organisasi.
Kebijakan ini menghadirkan dua sisi mata uang bagi Komnas HAM. Di satu sisi, transisi ini berpotensi menimbulkan tantangan adaptasi bagi alur kerja yang telah mapan, termasuk kekhawatiran akan hilangnya rentang kendali dalam pelaksanaan fungsi krusial seperti penanganan kasus di tingkat menengah. Namun perspektif positif perlu dikedepankan. Kehadiran jabatan fungsional justru membuka jalan bagi transformasi organisasi menuju model yang lebih lincah. Dengan memberdayakan timtim kerja melalui pembagian tugas dan fungsi yang terfokus, potensi disrupsi dapat diubah menjadi pendorong peningkatan kinerja Komnas HAM secara keseluruhan. Langkah strategis ini diperkuat dengan pembentukan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM (JF PMSH), yang memperkuat penanganan pengaduan pelanggaran HAM. Integrasi sistem teknologi informasi dalam proses penanganan juga menjadi katalisator untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.
Penulis: Ratna Utami
Menolak Lupa Sejarah Kelam Kekerasan Seksual pada ‘lanfu' yang Tak Kunjung Mendapatkan Keadilan di Indonesia
Oleh: Eka Christiningsih Tanlain Penyuluh Sosial Ahli Madya
ilm Korea yang berjudul "I Can Speak", film "Lola" dari Filipina, atau "Cau-bau-kan" film Indonesia karya Nia Dinata itu ternyata memiliki satu kesamaan. Semua memiliki narasi tentang jugun ianfu, baik sepintas maupun keseluruhan film.
Siapa sebenarnya jugun ianfu itu? Sejarah Kelam Jugun lanfu
Jugun lanfu merupakan salah satu bab kelam dalam sejarah beberapa bangsa, termasuk Indonesia, yang terjadi pada saat pendudukan Jepang. Istilah Jugun lanfu sendiri berasal bahasa Jepang yang berarti "perempuan penghibur militer." Namun, realitanya jauh dari istilah tersebut. Perempuan-perempuan muda, bahkan banyak juga yang remaja, diculik, ditipu, maupun diambil paksa oleh tentara Jepang untuk kemudian dijadikan budak seksual mereka.
Di Indonesia, perempuan ini berasal dari berbagai daerah termasuk Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Mereka dikumpulkan di rumah-rumah bordil yang disebut ianjo, tempat di mana mereka harus melayani tentara Jepang setiap hari
dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Selain kekerasan seksual yang mereka alami, mereka juga diperlakukan dengan kasar, mengalami penyiksaan, dan kekurangan makanan serta perawatan medis.
Sedihnya, meskipun perang telah usai namun sebagian besar perempuan korban yang dijadikan Jugun lanfu tidak bisa kembali ke keluarga mereka. Selain mengalami trauma berat, mereka juga menghadapi stigma kejam dari masyarakat yang tidak memahami penderitaan mereka. Sehingga banyak yang memilih untuk diam dan menyembunyikan masa lalu mereka. Meskipun ada juga yang mencari keadilan meski dihadapkan pada berbagai hambatan.
Upaya Mencari Keadilan yang Tak Kunjung Usai
Sejak tahun 1990-an, beberapa penyintas Jugun lanfu mulai berbicara dan menuntut keadilan, baik kepada pemerintah Jepang maupun Indonesia. Mereka mengajukan tuntutan atas pengakuan, permintaan maaf resmi dari Jepang, serta kompensasi atas penderitaan yang mereka alami.
Nasib penyintas di berbagai negara berbeda satu sama lain. Di Indonesia, penyintas tidak hanya harus menghadapi stigma dari masyarakat. Mereka masih harus menelan pil pahit kebohongan sejarah atas mereka. Mereka disebutkan sebagai "pelacur pada zaman penjajahan Jepang" sehingga stigma dan diskriminasi terus menerus berkembang di masyarakat. Belum sampai disitu saja, bahkan penyintas di Indonesia sering kali tidak dapat mengakses kompensasi
yang diberikan masyarakat Jepang atas penderitaan yang mereka alami, sehingga banyak penyintas akhirnya hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit tanpa dukungan yang memadai dari negara.
Sebaliknya, di Korea Selatan, para penyintas mendapatkan dukungan besar dariwarganya. Pemerintah Korea Selatan secara aktif memperjuangkan kompensasi dan permintaan maaf dari Jepang. Terdapat Monumen Perdamaian di Seoul sebagai pengingat perjuangan para penyintas, serta dukungan masyarakat yang terus mengadvokasi keadilan bagi mereka. Kampanye Wednesday Demonstrations yang dilakukan sejak tahun 1992 di depan Kedutaan Besar Jepang di Seoul menunjukkan bahwa masyarakat tidak melupakan sejarah dan terus menuntut keadilan.
Di Filipina, perjuangan penyintas masih berlangsung dengan berbagai tantangan. Meskipun beberapa penyintas menerima bantuan dari organisasi internasional, pemerintah Filipina sendiri belum secara optimal mengadvokasi hak-hakmereka. Banyak penyintas di Filipina masih hidup dalam kondisi miskin dan tidak mendapatkan dukungan negara. Kekerasan Seksual di Masa Kini
Meskipun peristiwa Jugun lanfu terjadi puluhan tahun lalu, kekerasan seksual masih menjadi masalah serius di Indonesia. Laporan Tim TPKS 2024 mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Namun, implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, layanan pendampingan korban yang belum merata, serta sosialisasi yang masih terbatas. Selain itu, stigma terhadap korban kekerasan seksual masih mengakar kuat, membuat banyak korban enggan melapor atau mendapatkan dukungan yang layak.
Tragedi Jugun lanfu mengajarkan kita bahwa korban kekerasan seksual sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi yang berkepanjangan. Stigma ini tidak hanya berasal dari masyarakat, tetapi juga dari sistem yang seharusnya melindungi mereka. Sejarah menunjukkan bahwa ketika korban tidak mendapatkan keadilan, mereka akan terus mengalami penderitaan yang panjang. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa pengalaman masa lalu ini tidak terulang kembali dengan cara membangun sistem perlindungan yang lebih baik dan mendukung para korban tanpa diskriminasi.
Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Penanganan KS di Negara Lain?
Jika berkaca pada kasus Jugun lanfu, kita dapat melihat bagaimana Korea Selatan menjadi contoh bagaimana solidaritas masyarakat dapat membawa perubahan dalam kebijakan dan diplomasi internasional. Mereka tidak hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga organisasi sipil dan gerakan sosial untuk memperjuangkan hak-hak penyintas.
Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Korea Selatan yang berhasil mengadvokasi keadilan bagi penyintas kekerasan seksual ini. Salah satu langkah utama yang bisa dilakukan adalah mengakui sejarah secara resmi dalam kurikulum pendidikan agar generasi muda memahami peristiwa ini dengan benar. Pendidikan yang mencakup kisah para penyintas akan membantu membangun kesadaran kolektif bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius yang harus dicegah di masa depan.
ini, negara perlu lebih aktif dalam mengadvokasi hak-hak penyintas dengan pendekatan yang lebih serius, termasuk menyediakan bantuan hukum, kompensasi, dan dukungan psikososial yang nyata. Keseriusan ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab moral negara tetapi juga memastikan bahwa korban tidak dibiarkan menghadapi trauma mereka sendirian.
Dalam konteks KS yang saat
Stigma terhadap korban kekerasan seksual masih menjadi penghalang besar dalam upaya pemulihan mereka. Oleh karena itu, kampanye publik yang luas harus dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap para penyintas. Kampanye ini harus mencakup edukasi tentang bagaimana sistem sosial harus mendukung korban dan tidak menyalahkan mereka atas kejadian yang mereka alami. Generasi Muda Pun Harus Berperan
penyintas, baik dari peristiwa sejarah maupun kasus kekinian. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak korban serta melawan stigma yang masih melekat. Dengan memanfaatkan media sosial, generasi muda bisa menyebarkan informasi yang benar dan mendorong kampanye yang berpihak pada korban.
Generasi muda memiliki peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual dan mendukung para
Selain itu, memperkuat solidaritas dengan komunitas yang bergerak di bidang advokasi hak-hak korban menjadi langkah konkret yang dapat diambil. Bergabung dalam gerakan masyarakat sipil, mendukung kebijakan yang melindungi korban, dan memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja secara adil dan sensitif adalah hal-hal yang bisa dilakukan. Generasi muda juga bisa mendorong kurikulum pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi agar lebih banyak membahas isu kekerasan seksual dan cara-cara pencegahannya, sehingga perspektif adil gender dapat tertanam sejak dini.
Dengan belajar dari masa lalu dan mengambil tindakan nyata di masa kini, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih aman dan bermartabat bagi semua, bebas dari kekerasan seksual. Menolak lupa dan terus memperjuangkan hak-hak korban bukan hanya tugas para aktivis, tetapi tanggung jawab bersama. Generasi muda memiliki kekuatan besar untuk mendorong perubahan, memastikan bahwa sejarah tidak berulang, dan membangun masa depan yang lebih adil dan setara bagi semua.
Memahami sejarah Jugun lanfu bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai bangsa belajar dari kesalahan agar tidak mengulanginya. Setiap langkah kecil dalam mendukung korban dan mencegah kekerasan seksual hari ini adalah bagian dari upaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Editor: Mimin Dwi Hartono
Evaluasi Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Hak atas Pangan
Oleh: Okta Rina Fitri Analis Perlindungan Hak Sipil dan HAM
asalah kekurangan gizi dan M stunting menjadi tantangan utama di Indonesia. Prevalensi stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 37,6% pada 2013 menjadi 21,6% pada 2022, dengan ratarata penurunan sebesar 1,55% per tahun. Namun, berdasarkan hasil SKI 2023, angka tersebut stagnan di 21,5%. Capaian ini masih jauh dari target RPJMN 2020-2024, yang menetapkan angka stunting sebesar 14% pada 2024. Dampak jangka panjang stunting melampaui aspek kesehatan, memengaruhi perkembangan kognitif, produktivitas di masa depan, serta kesejahteraan ekonomi individu (Dewey & Begum, 2011).
Sebagai langkah percepatan penurunan stunting, pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Program ini menargetkan siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan anggaran Rp 200.000 per anak per bulan. Meskipun bertujuan baik, MBG menuai kritik karena dinilai tidak menyentuh akar permasalahan stunting dan ketahanan pangan. Tantangan utama program ini mencakup ketidaktepatan sasaran, kualitas makanan, serta risiko
ketergantungan tanpa pemberdayaan ekonomi masyarakat (CELI0S, 2025). Kritik tersebut mencerminkan persoalan yang lebih luas yaitu bagaimana memastikan akses pangan bergizi secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Sumber: Kementerian Kesehatan, "Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023
Aksesibilitas Ekonomi dan Pemenuhan Hak atas Pangan yang Layak
Stunting, yang dapat dicegah sejak kehamilan hingga usia dua tahun, berkaitan erat dengan pemenuhan hak atas pangan yang layak (FIAN, 2021). Akses terhadap makanan bergizi bukan sekadar kebutuhan dasar, tetapi juga investasi bagi pembangunan bangsa. Aksesibilitas ekonomi merupakan salah satu aspek utama dalam pemenuhan Hak atas Pangan yang Layak, sebagaimana diakui dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Aksesibilitas ekonomi mengacu pada kemampuan untuk memperoleh pangan yang layak tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya, seperti sandang, perumahan, dan Kesehatan (General Comment No. 12 ICESCR).
Lebih lanjut, Pasal 11 ayat (2) ICESCR mengamanatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap individu bebas dari kelaparan dan malnutrisi. Kewajiban ini tidak berarti bahwa negara harus memberikan pangan gratis, melainkan menciptakan kondisi yang memungkinkan individu memperoleh pangan secara mandiri dan bermartabat (OHCHR, 2010).
Pemenuhan hak atas pangan juga tidak dapat dilepaskan dari Upaya mengatasi kemiskinan, yang
mencakup kebijakan redistribusi pendapatan, penciptaan lapangan kerja, penetapan upah yang adil, serta alokasi sumber daya ekonomi inklusif. Pemenuhan hak atas pangan yang layak tidak hanya bergantung pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada kemampuan ekonomi masyarakat untuk memperolehnya secara berkelanjutan. Aksesibilitas ekonomi yang terbatas menghambat rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Hal ini berdampak pada kerawanan pangan, yang menjadi faktor utama dalam permasalahan kesehatan masyarakat, seperti stunting.
Akar Permasalahan: Kemiskinan, Ketimpangan, dan Keterbatasan Akses
Selain kekurangan asupan gizi, stunting juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti sanitasi buruk, kesehatan, keterbatasan layanan dan kondisi sosial-ekonomi rendah. Stunting juga berpengaruh terhadap pembangunan manusia dalam jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan ibu berhubungan erat dengan tingginya angka stunting pada anak di bawah dua tahun (Laksono et al., 2022). Ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung memiliki pemahaman terbatas tentang pentingnya gizi selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak, sehingga meningkatkan risiko stunting.
Tantangan utama dalam pemenuhan hak atas pangan adalah kemiskinan, keterbatasan akses ekonomi, serta rendahnya infrastruktur pendukung yang membuat banyak rumah tangga tidak mampu memperoleh pangan secara mandiri. Ketidakstabilan pekerjaan, pengangguran, dan pendapatan rendah meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama bagi kelompok yang mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan dasar lain (Davis et al., 2022). Rumah tangga yang memiliki pendapatan lebih tinggi cenderung lebih mampu memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan, perumahan, dan layanan kesehatan, yang semuanya berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan. Sementara rumah tangga dengan pendapatan dan sumber daya yang terbatas, harus membuat pilihan sulit antara pengeluaran dasar, yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam akses pangan, seperti melewatkan waktu makan, membeli makanan dengan nilai gizi rendah, atau bahkan tidak makan sama sekali (FA0, 2020).
Sumber: Kehi, Denztrial Celvin (Boston University), Stunting in Indonesia: A Critique of Agricultural Homogenization
Keterbatasan MBG dalam Mengatasi Akar Masalah Stunting
Persentase Stunting Pada Balita di Indonesia
Meskipun program MBG bertujuan untuk menekan angka stunting, pendekatan ini belum menjawab akar masalahnya. Program ini tidak menangani faktor fundamental seperti kemiskinan. Tanpa perbaikan masalah ini, risiko stunting tetap tinggi, terutama bagi anak-anak yang tidak memperoleh makanan bergizi di luar program MBG. Selain itu, efektivitas MBG dalam meningkatkan status gizi anak masih menjadi perdebatan karena sifatnya yang jangka pendek. Tanpa edukasi gizi dan peningkatan daya beli, pola konsumsi rumah tangga tidak berubah secara signifikan. Banyak keluarga tetap mengandalkan makanan murah dengan nilai gizi rendah, sehingga ketika bantuan dihentikan, risiko kekurangan gizi tetap tinggi.
37.6 30.8 27.7 24.4 21.6 21.5 2013 2018 2019 2021 2022 2023
MBG juga berpotensi menciptakan ketergantungan tanpa memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat (CELIOS, 2025). Program ini tidak
Sumber: Kementerian Kesehatan, "Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023
mengatasi keterbatasan pendapatan rumah tangga, yang merupakan faktor utama dalam ketahanan pangan keluarga. Tanpa peningkatan pendapatan dan akses pekerjaan yang layak, keluarga berpenghasilan rendah tetap berada dalam kondisi rentan (McIntyre et al., 2014), terutama jika program MBG dihentikan atau mengalami keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, dibandingkan dengan program makanan gratis yang bergantung pada anggaran negara, pendekatan yang lebih efektif adalah memperkuat ekonomi rumah tangga serta membangun infrastruktur pendukung agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri dan berkelanjutan
Memastikan Hak atas Pangan yang Layak untuk Pencegahan Stunting
Agar program seperti MBG benar-benar berkontribusi dalam pengentasan stunting, pendekatan yang lebih berkelanjutan harus diutamakan. Stunting bukan hanya akibat kurangnya asupan makanan dalam jangka pendek, tetapi juga hasil dari kemiskinan struktural, keterbatasan akses ekonomi, serta minimnya edukasi gizi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harusnya bisa lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin, seperti penyediaan
lapangan kerja yang layak, pelatihan keterampilan, serta dukungan bagi usaha kecil agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri.
Selain itu pemerintah juga harusnya mengupayakan langkah perubahan pola konsumsi. Untuk mencegah stunting secara efektif, program seperti MBG perlu diintegrasikan dengan kampanye kesadaran gizi serta akses terhadap bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau. Kombinasi antara peningkatan pendapatan dan pemahaman gizi akan menghasilkan situasi anak-anak tidak kembali mengalami kekurangan gizi setelah bantuan berakhir.
Negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak atas pangan yang layak sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk mengurangi ketimpangan ekonomi, memperbaiki sistem distribusi pangan, serta meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak. Pendekatan ini merupakan upaya pencegahan stunting dengan tidak bergantung pada intervensi sementara, melainkan menjadi bagian dari sistem ekonomi yang memberdayakan masyarakat dalam jangka panjang.
Urgensi Dominus Litis dalam RUU KUHAP?
Oleh: Sepriady Utama Kepala Sekretariat Komnas HAM Prov Aceh
ejak minggu kedua Maret 2025, S beredar soft copy draf RUU KUHAP --yang konon kabarnya-- merupakan usulan inisiatif dari DPR. Dari bacaan ringkas atas draf tersebut, muncul kesan adanya penguatan kewenangan penyidikan oleh Polri. Selain itu, terminologi Penyidik Utama, --yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP--, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Tertentu tidak menjadi diskursus di sebagian akademisi, intelektual, aktivis masyarakat sipil dan pakar hukum. Fokus diskusi justru sering mengarah pada kekhawatiran akan menguatnya kewenangan kejaksaan sebagaimana terdapat dalam RUU Kejaksaan.
Dalam Pasal 6 ayat (1) RUU KUHAP (versi 3 Maret 2025] disebutkan bahwa penyidik terdiri atas Penyidik Polri, PPNS; dan Penyidik Tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) disebutkan Penyidik Polri merupakan penyidik utama yang diberikewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Sementara dalam Pasal 7 ayat
[3] disebutkan bahwa PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Pada ayat (4) dan ayat (5) dinyatakan dengan tegas bahwa PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum, kecuali untuk Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) RUU KUHAP mengatur tentang koordinasi dan pengawasan penyidikan oleh Penyidik Polri. Artinya, semua instansi penyidik, seperti OJK, Bea Cukai dan Imigrasi, secara kedudukan berada di bawah Polri (kecuali penyidik dari Kejaksaan, KPK, dan TNI Angkatan Laut). Para penyidik dengan keahlian khusus ini justru berada di bawah penyidik umum (Polri). Dengan demikian, setiap berkas yang akan dilimpahkan ke Penuntut Umum harus terlebih dahulu "diperiksa" oleh Penyidik Polri. Draf RUU KUHAP juga menyebutkan tidak semua penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan. Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 92 ayat (3) mengatur PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan penangkapan dan penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri. Ketentuan ini dikecualikan bagi Penyidik Tertentu di Kejaksaan Republik Indonesia, KPK dan TNI Angkatan Laut.
Lepas dari itu, RUU KUHAP masih menganut Diferensiasi Fungsional yaitu prinsip pemisahan tugas dalam sistem peradilan pidana, dimana polisi berwenang sebagai penyelidik dan
penyidik, jaksa sebagai penuntut umum yang membawa kasus ke pengadilan, sementara hakim berfungsi sebagai pihak yang mengadili dan menjatuhkan putusan hukum. Asas ini relatif sama dengan KUHAP yang sekarang masih berlaku. Pentingnya diferensiasi fungsional menurut penganut konsep ini adalah untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam setiap tahapan proses hukum, menghindari penyalahgunaan wewenang dengan memisahkan fungsi-fungsi utama dalam sistem peradilan pidana, dan memastikan bahwa setiap tahapan hukum dijalankan oleh pihak yang memiliki kompetensi khusus di bidangnya.
Menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama dimana semua penyidik lainnya berada di bawah koordinasi Polri, kecuali Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia, KPK, dan TNI-AL, menjadikan Polri sebagai lembaga yang super body yang mengendalikan perkara di tingkat penyidikan. Belum lagi jika hal ini dihubungkan dengan kedudukan Polri sebagai institusi yang langsung berada di bawah Presiden, bukan di bawah Kejaksaan Agung atau Kementerian Dalam Negeri. Padahal, idealnya, di sebagaimana banyak negara demokratis seperti Belanda, Korea Selatan atau Amerika Serikat, instansi penegak hukum/penyidik baik itu Kepolisian, Polisi Narkotika, Imigrasi, Polisi Kehutanan, Penyidik Pajak, Bea Cukai maupun penyidik lainnya merupakan instansi penegak hukum yang terpisah, mandiri dan saling mengawasi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum (law onforcement) di bawah kendali Kejaksaan Agung sebagai pengendali perkara atau kementerian lain yang relevan.
Sebagai bentuk pengendalian kekuasaan Polri yang luas dan besar yang cenderung menyebabkan penyalahgunaan wewenang kekuasaan (abuse of power) dan melanggar HAM, dibutuhkan upaya untuk menata kembali kekuasaan Polri dalam sistem hukum pidana, termasuk di dalam ekosistem keamanan nasional. Penyusunan Rancangan KUHAP hendaknya dimaknai sebagai ikhtiar bersama untuk mereformasikepolisian dan memastikan adanya kontrol dari institusi lain atas kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pengawasan Eksternal oleh Kompolnas, Ombudsman dan Komnas HAM yang sifatnya rekomendatif dianggap tidak mampu mengontrol kewenangan Polri secara efektif.
Dalam konteks ini lah, maka penting bagi kita untuk melihat kembali konsep Dominus Litis (berasal dari bahasa
Latin) yang berarti "penguasa perkara" atau "pihak yang mengendalikan jalannya perkara." Dalam konsep ini, Jaksa adalah pemegang kendali penuh atas suatu perkara-utamanya sejak tingkat penyidikan-sebagaimana banyak diterapkan negara-negara di dunia. Hal tersebut sesuai dengan Guidelines on the Role of Prosecutors— yang diadopsi menjadi Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders [1990]-yang menyatakan bahwa Jaksa merupakan Leading Sector dalam penindakan sebuah kasus pidana. Jika jaksa tetap dianggap sebagai Dominus Litis, tetapi tidak memiliki kewenangan dalam tahap penyidikan, maka perannya hanya sebatas pelengkap administratif dalam sistem peradilan pidana, bukan sebagai pengendali perkara yang sesungguhnya.
Mengakhiri tulisan, ada dua rekomendasi awal untuk meningkatkan
kepercayaan publik dalam proses penegakan hukum pidana, yaitu menempatkan instansi pertama, penegak hukum seperti Kepolisian, BNN/Polisi Narkotika, Imigrasi, Polisi Kehutanan, Penyidik Pajak, Bea Cukai dan Polisi Kehutanan sebagai instansi penegak hukum yang terpisah, mandiri dan saling mengawasi dalam menjalankan fungsi penegakan hukum (law onforcement) di bawah kendali Kejaksaan Agung, kedua, pola hubungan polisi/penyidik penegak hukum lainnya dan Jaksa menggunakan model hierarkis dan investigatif, yang menempatkan posisi Jaksa sebagai pengendali perkara (dominus litis) dari sejak penyelidikan/penyidikan atau sebagai instansi kunci (key figure) dalam keseluruhan proses penyelenggaraan hukum pidana dari tahap awal hingga akhir (ab initio ad finem), dan ini perlu diatur dalam RUU KUHAP.
HAM dan Pemerintahan Baru
Oleh: Tri Hastomo Akbar Penyuluh Sosial Ahli Pertama
ak yang bersifat asasi adalah hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Adapun hak yang bersifat relatif adalah hak yang berasal dari pengembangan hak asasi diatas. Terkait dengan hak yang bersifat relatif tentu saja harus memperhatikan hak relatif orang lain, karena sesungguhnya hak kita dibatasi dengan kewajiban menghormati hak orang lain. Berbicara mengenai hak asasi manusia tidak terlepas dari peran aktif sebuah negara.
Ada beberapa poin yang mungkin bisa menjelaskan hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemerintahan baru:
1. Pemerintahan Baru dan Komitmen Terhadap HAM
Setiap pemerintahan, baik yang baru maupun yang sudah lama, memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan, perlindungan, dan terhadap hak asasi penghormatan manusia. Ketika sebuah negara mengalami transisi pemerintahan, seperti melalui pemilihan umum atau perubahan politik, pemerintah baru harus memastikan bahwa komitmen terhadap HAM tetap terjaga.
2. Hak untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan
memiliki akses yang setara dalam proses politik, serta memberikan perlindungan terhadap hak pilih masyarakat.
Salah satu hak asasi manusia yang sangat penting adalah hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Setiap individu memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas, adil, dan transparan. Pemerintahan baru harus menjaga integritas proses demokrasi, memastikan bahwa setiap warga negara
3. Pemerintahan Baru dan Penegakan Hukum
Pemerintahan baru harus menjamin bahwa hukum dijalankan dengan adil dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Hak asasi manusia harus dijamin dalam sistem peradilan, dengan memastikan proses hukum yang transparan, akses ke pengadilan yang adil, serta perlindungan terhadap individu yang mungkin menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan.
4.Penghormatan terhadap Kebebasan Berekspresi
Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap pemerintahan, termasuk baru. Setiap pemerintahan yang individu berhak untuk menyampaikan pendapat, kritikan, atau ide-ide tanpa takut dihukum atau dibungkam oleh pemerintah.
5. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan
Pemerintahan baru memiliki tanggung jawab untuk melindungi kelompokkelompok rentan dalam masyarakat, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan minoritas. Negara harus memastikan bahwa mereka tidak mengalami diskriminasi, atau marginalisasi. kekerasan, 6. Reformasi dan Akuntabilitas Pemerintahan
Pemerintahan baru sering kali dilihat sebagai kesempatan untuk melakukan reformasi, termasuk dalam bidang perlindungan HAM.
7. Penguatan Lembaga HAM
Pemerintahan baru seharusnya memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas untuk memantau dan melindungi hak asasi manusia, seperti komisi hak asasi manusia nasional, lembaga perlindungan perempuan, dan lembaga pemantau independen. Penguatan lembaga-lembaga ini akan
memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM dapat dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan tepat.
8. Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran HAM
Salah satu tanggung jawab pemerintahan baru adalah meningkatkan pendidikan tentang hak asasimanusia, baik dikalangan pejabat negara maupun masyarakat.
9. Pengawasan Internasional terhadap HAM
Pemerintahan baru harus siap untuk diawasi oleh komunitas internasional dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara-negara lain, organisasi internasional, dan lembagalembaga HAM global dapat memberikan tekanan atau mendukung perubahan kebijakan untuk memastikan bahwa pemerintahan baru menghormati kewajiban HAM-nya.
10. Menangani Pelanggaran HAM di Masa Lalu
Dalam beberapa kasus, pemerintahan baru dihadapkan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Pemerintahan baru harus memiliki komitmen untuk menangani pelanggaran HAM tersebut dengan cara yang adil dan transparan. Ini bisa melibatkan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, serta memberikan kompensasi bagi korban.
Selanjutnya....Pertanyaannyaadalah, apakah Rezim Pemerintahan baru dapat mengakomodir pemenuhan segala unsur diatas atau kebutuhan warga Masyarakat lainnya ???? Patut kita nantikan, nyatanya hingga detik ini sudah mulai banyak kebijakan maupun pernyataan dari para pengambil kebijakan negeri ini baik unsur Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kerap menimbulkan yang kekecewaan atau sakit bagi rakyat yang notabene besar atau kecilnya adalah para pendukung rezim terpilih saat ini.. semoga kesempatan yang diberikan rakyat tidak mencederai harapan besar yang diamanahkan rakyat, kepada para pemimpin bangsa ini.
Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis? Tentu, Boleh.
ilm berjudul "Bolehkah Sekali F Saja Ku Menangis" yang dibintangi oleh Prilly Latuconsina dan Dikta Wicaksono tayang di bioskop pada akhir 2024 lalu. Diadaptasi dari lirik lagu "Runtuh" yang dinyanyikan Febi Putri dan Fiersa Besari, film ini mengangkat isu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kesehatan mental. Melalui film ini, penonton diajak untuk memahami dampak psikologis yang dialami oleh orang-orang yang menghadapi situasi tersebut juga untuk mengedukasi penonton terkait pentingnya mencari dukungan dan menyuarakan permasalahan emosional yang dihadapinya.
Film yang diproduksi oleh Sinemaku Pictures dan disutradarai oleh Reka Wijaya ini mengisahkan perjuangan Tari (Prilly Latuconsina) yang menghadapi trauma masa lalu akibat KDRT yang dialami oleh ibunya (Dominique Sanda) dan keluarganya. Pras (Surya Saputra), ayah Tari, merupakan sosok pria yang kasar dan temperamental, bahkan sering melakukan kekerasan fisik kepada keluarganya. Kakak Tari yang sudah tidak tahan dengan keadaan di keluarganya pun memilih untuk meninggalkan rumah, namun ibunya tetap memilih tinggal bersama ayahnya dan mengabaikan perasaannya sendiri. Hal ini membuat hari-hari Tari semakin berat karena harus melindungi ibunya dari KDRT yang sering dilakukan ayahnya sendirian.
Walaupun Tari mempunyai trauma yang mendalam, ia selalu berusaha terlihat kuat di depan orang lain untuk menyembunyikan perasaannya. Di rumahnya, hampir setiap hari ia harus menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya. Namun di kantor, ia harus menjadi seseorang yang ceria di depan teman-temannya.
Tidak ada yang tahu apa yang
dihadapi Tari di rumah, bahkan seringkali Tari masih diminta untuk mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi jobdesknya. Tari merupakan sosok yang lebih mengutamakan kebahagiaan orang lain dan mengesampingkan perasaannya sendiri, sehingga ia terus saja mau melakukannya. Selain itu, semua ia lakukan agar ia bisa diterima di kantor, karena ia merasa tidak dianggap di rumahnya sendiri. Pendapat Tari selalu tidak diterima oleh ayahnya karena merasa ayahnya lah pemimpin di dalam keluarganya.
Suatu hari, Tari bergabung dengan sebuah komunitas yang menjadi wadah untuk saling berbagi kisah dan saling mendukung yang bernama "Support Group" yang digawangi oleh Nina (Widi Mulya). Di komunitas tersebut, awalnya Tari hanya menjadi pendengar dan masih belum berani untuk berbicara. Di sana juga Tari bertemu dengan Baskara (Dikta Wicaksono) yang merupakan teman barunya di kantor yang ternyata juga memiliki permasalahan emosi. Baskara dikenal sebagai sosok yang temperamental dan tidak bisa mengontrol emosinya akibat ekspektasi dalam hidupnya yang tidak bisa ia capai.
Tari dan Baskara semakin dekat dan saling mendukung. Tari mulai belajar untuk mengungkapkan isi hatinya dan Baskara belajar semakin menahan diri untuk tidak menggunakan emosi dalam permasalahan yang dihadapi. Ibu Tari
Oleh: Utari Putri Wardanti Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Komnas HAM
yang awalnya tetap memilih tinggal bersama ayahnya dan mengabaikan perasaannya sendiri, memilih bercerai dan keluar dari rumah bersama Tari. Ayah Tari yang awalnya tidak mau mendengarkan masukan Tari untuk menemui professional terkait masalah temperamennya pun sadar. la ikut bergabung dengan Support Group dan menyesali perbuatannya di akhir film.
Film ini akan membawa perasaan trauma, terutama bagi penonton yang pernah mengalami KDRT. Namun, dari film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis, penonton juga diingatkanbahwa menunjukkan kelemahan, menangis, atau meminta bantuan dari orang yang dipercaya adalah hal yang wajar dan bukan sesuatu yang memalukan. Sangat penting bagi seseorang mendapatkan dukungan dari keluarga maupun orang terdekat.
Tak hanya itu, penonton juga diajak lebih memperhatikan kesehatan mental mereka, karena trauma itu ada dan nyata. Meski sudah banyak masyarakat yang sadar pentingnya masalah kesehatan mental, masih banyak juga yang beranggapan bahwa kesehatan mental adalah hal terlarang dan tabu untuk dibicarakan. Kesehatan mental bukan hanya persoalan medis, tetapi sejatinya kesehatan mental adalah juga hak asasi manusia. (UPW)
Quiz HAM
Mitos atau Fakta?
HAM sama Hak Asasi dengan Manusia hanya kebutuhan berlaku bagi warga negara tertentu Kebebasan berpendapat berarti bebas berkata apa saja Hukuman mati melanggar HAM HAM sudah melekat sejak dari kandungan hingga meninggal Yuk kita cek kebenarannya! https://bit.ly/kuisham mitosfakta
SCAN ME
CALL FOR PAPERS
ISSN 1693 - 6027
E-ISSN : 2962 - 5262
Jurnal Hak Asasi Manusia (HAM) - Komnas HAM RI, Kembali mengundang para pegiat HAM, peneliti, dan akademisi yang memberi perhatian kepada isu-isu HAM untuk mengirimkan naskah ilmiah yang akan dipublikasikan di Tahun 2025 https://jurnalham.komnasham.go.id
Pengumpulan artikel 19 Mei s.d. 11 Juli 2025
Artikel terdiri dari 39.000 s.d. 42.000 karakter di luar spasi atau 6.000 kata
6 penulis artikel yang dipublikasikan di Jurnal HAM akan menerima honorarium @2 juta rupiah (dipotong pajak)
Template artikel, profil penulis dan form pernyataan etik dapat diunduh dihttps: bit.ly/CallofPaperOJS2025
Pengumpulan artikel melalui email [email protected]
Info lebih lanjut [email protected]
DATA ADUAN KOMNAS HAM TOTAL 245 ADUAN PERIODE MARET 2025
Aceh TOTAL 245 ADUAN (5) (20) Sulawesi Kepulauan Utara Riau (4) Kalimantan Gorontalo (2) (0) (3) Kalimantan vlaluku (8) Papua Barat Papua Barat (4) (2) Barat Daya (1) (0) Kalimantan Papua Bangka Sulawesi (2) (12) Tengah (7) (10) Barat (0) (3) (0) Sumatera Kalimantan Papua (9) Selatan Papua Tengah Pegunungan (2) Bengkulu Maluku (0) (1) (2) DKI JAKARTA (33) (4) Lampung (4) Tengal (8) JAWA TIMUR (26) Banten (0) (8) Bali JAWA BARAT (27) DI Yogyakarta (3) NTB NTT (7) 3) (2) LUAR NEGERI: 7ADUAN
Merespon data aduan ini, Komnas HAM telah melakukan berbagai kegiatan
Kampanye dan Penyuluhan HAM
melalui media sosial (IG, YouTube)
terkait lagu Sukatani yang kemudian ditakedown,
Tanggapan Komnas HAM terkait kasus dugaan pelanggaran HAM: PHK dan Sukatani
Komnas HAM telah menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak panduan untuk memastikan semua perlindungan hak yang setara.
Hak atas pekerjaan yang adil, upah layak, dan lingkungan kerja yang aman adalah bagian dari hak asasi manusia.
Dalam SNP ini ditegaskan bahwa pekerjaan layak adalah hak setiap orang. Negara wajib memastikan hak buruh untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.
Video kampanye terkait Keadilan Sosial dalam rangka Hari Keadilan Sosial serta Hak atas Pekerjaan dalam rangka Hari Buruh Internasional
Quiz Time! Perempuan hebat itu adalah ...
KONNASHAM Bvat kasmat yang berhubungan dengan Hak Asesi Manusia dari kata "CINTA"
Season 5 Episode 5 AUTISM BEYOND LABELS AKBAR MAMAH NINA
SONKASRAM Restorative Justice: Jalan Tengahatau Jalan Buntu? Narasumber Host Uli Parulian Sihombi