Redaksi
ebagaisalahsatumedia dalammendukung S pelaksanaan fungsi Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), Majalah SUAR kembali hadir pada tahun 2026 dengan menyajikan berbagai informasi, pemikiran, dan pengalaman mengenai isu-isu HAM yang berkembang di Indonesia. Pada edisi kedua tahun 2026 ini, redaksi mengangkat tema "Pembangunan demi Ruang Hidup yang Aman, Layak, dan Berkelanjutan" sebagai Laporan Utama.
Dari Redaksi
Pembangunan merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan tidak semata-mataberbicaramengenaipertumbuhan ekonomi,pembangunan infrastruktur, maupun peningkatan investasi. Di dalamnya terdapat ruang hidup masyarakat yang perlu dijaga, hak-hak yang harus dihormati, serta kepentingan berbagai kelompok yang perlu dipertimbangkan secara adil dan inklusif. Pembangunan yang berperspektif HAM pada akhirnya perlu memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati manfaat pembangunan tanpa kehilangan hak atas tempat tinggal, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, penghidupan, serta ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depannya.
Melalui Laporan Utama, SUAR edisi ini mencobamelihatpembangunan dari berbagai sudut pandang dengan mengajukan pertanyaan mendasar:pembangunan untuk siapa dan bagaimana pembangunan dapat memastikan ruang hidup yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat? Pembahasan tidak hanya melihat pembangunan sebagai proses fisik, tetapi juga sebagai proses sosial yang memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Berbagai
isu seperti hak atas tempat tinggal yang layak, ruang hidup masyarakat, pembangunan dan lingkungan, kepentingan masyarakat dalam proses pembangunan, serta pentingnya partisipasi dan perlindungan kelompok yang terdampak menjadi bagian dari pembahasan dalam edisi ini.
Dalam cakupan tersebut, SUAR edisi ini tetap menghadirkan rubrik-rubrik yang merefleksikan pelaksanaan fungsi Komnas HAM. Mulai dari rubrik pemajuan, penegakan, pimpinan, hingga pelaksanaan kerja-kerja sekretariat Komnas HAM di enam kantor Provinsi. Berbagai rubrik tersebut diharapkan dapat menunjukkan bahwa pemajuan dan penegakan HAM tidak hanya berlangsung melalui kebijakan dan regulasi, tetapi juga melalui kerja-kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kehadiran kantor sekretariat juga menjadi bagian penting dalam mendekatkan kerja Komnas HAM dengan masyarakat serta memahami persoalan HAM dalam konteks daerah masing-masing.
Untuk memperkaya perspektifpembaca, redaksi juga tetap membuka ruang bagi gagasan dan kreativitas melalui Rubrik Esai, Opini, dan Ruang Pembaca. Rubrik-rubrik tersebut menjadi ruang bagi penulis untuk menyampaikan pemikiran, refleksi, maupun pandangan kritis mengenai berbagai persoalan HAM. Dengan demikian, SUAR tidak hanya menjadi media penyampaian informasi kelembagaan, tetapi juga ruang bertemunya gagasan dan pengalaman dari berbagai perspektif.
Pada edisi kedua tahun 2026 ini, redaksi juga terus berupaya menghadirkan sajian yang informatif, komunikatif, dan dekat dengan pembaca. Berbagai materi pendukung disajikan untuk membantu pembaca memahamiisu HAM
lebih secara sederhana dan kontekstual. D e n g a n mengangkat t e m a pembangunan dan ruang hidup, redaksi berharap SUAR dapat mengajak pem baca melihat bahwa pembangunan
bukan hanya tentang apa yang dibangun, tetapi juga tentang siapa yang mendapatkan manfaat, siapa yang terlibat dalam prosesnya, serta bagaimana hak dan kehidupan masyarakat tetap terlindungi di dalamnya.
Demikian gambaran isi Majalah SUAR Edisi II Tahun 2026. Semoga edisi ini dapat memberikan informasi, pengetahuan, sekaligus ruang refleksi bagi para pembaca dan Sahabat Publikasi. Mari terus menyuarakan nilai-nilai HAM, memperluas wawasan, dan membangun kesadaran bersama bahwa setiap pembangunan pada akhirnya harus bermuara pada penghormatan terhadap martabat manusia dan terpenuhinya hak setiap orang. Selamat membaca dan terus bersuara untuk HAM.
Salam,
RR Niken Sitoresmi dan Liza Yolanda Pemimpin Redaksi
PINDAI DISINI
Mari bantu Majalah SUAR untuk terus menyebarluaskan HAM dengan mengisi survei pada tautan berikut ini : https://bit.ly/SurveiMajalahSUAR2tahun2026
Pengarah: Abdul Haris Semendawai
Penanggung Jawab: Endang Sri Melani
Pemimpin Umum: RR Niken Sitoresmi
Pemimpin Redaksi: Liza Yolanda RR Niken Sitoresmi
Editor: Sri Rahayu, Louvikar Alfan Cahasta, Andri Ratih
Susunan Redaksi
Redaksi:
Annisa Radhia Muhidha, Utari Putri Wardanti, Anastasia Tamaro, Hajbudin Hekmatiar, Tri Hastomo Akbar, Utari Putri Wardanti, Sri Rahayu, Feri Lubis, Eka C. Tanlain, Hari Reswanto, Zsabrina Marschya, Sasanti Amisani, Banu Abdillah, Andika Fernando, Abdul Azis Pratama, Lidya Corry, Fajar Ahmad, Sari Melati, Miranda Syafrina, Marianti Putri, Oktavia Nurdianti, Maria Putri Ayu, Nurliyanti Ritiyana.
Koresponden:
Anis Hidayah, Indah Wulandari, Nadia Farikhati Okta Rina Fitri, TR. Arafah, Mathias Eikel Bremana, Griselda Felita, Shintya Uly Gultom, Syafaruddin Marpaung, Christania Citralia Julia Paruntu, Annisa Arum Putri, Luluk S. Setiawan.
Artistik: Kholiq Ardiansyah, M. Arief Yaenudin
Alamat Redaksi: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jl. Latuharhary No 4B, Menteng, Jakarta Pusat Telp:021-3925230 Fax:021-39252274
Laporan Utama - 5 Pembangunan Demi Ruang Hidup yang Aman, Layak, dan Berkelanjutan
Sketsa Kemanusiaan - 12
Suara dari lembah hijau
Pemajuan Penyuluhan - 14
Membumikan Kemanusiaan di Kota Patriot: Mewujudkan HAM dalam Pelayanan Publik di Kota Bekasi
Komnas HAM Gandeng Pemprov DKI Jakarta. Dorong Pembangunan Ruang Hidup yang Aman dan Layak
Pemajuan Pengkajian - 16
Realita Pahit Pekerja Indonesia, Lelah Seharian Tak Kunjung Sejahtera
Penegakan Pengaduan - 18
Borok Pembangunan Barak
Penegakan Mediasi - 20
Mediasi sebagai Jalan Tengah dalam Sengketa Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Penegakan Pemantauan - 22
Menimbang Hak Asasi Manusia dalam Proyek Strategis Nasional di Merauke, Pembangunan untuk Siapa?
Sekretariat Komnas HAM - Provinsi Aceh - 24
Pascabencana di Aceh Tengah dan Bener Meriah, Menagih Hak Warga Terdampak
Sekretariat Komnas HAM - Provinsi Sumatra Barat - 26
Ketika Tanah Menjadi Ruang Kehidupan
Sekretariat Komnas HAM - Provinsi Kalimantan Barat - 28
Menjaga Ruang Hidup Lewat Hak atas Pangan
Sekretariat Komnas HAM - Provinsi Sulawesi Tengah - 30
Menyoal Pertambangan Rakyat dan Tanggung Jawab Negara atas Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Komnas HAM Sulawesi Tengah Pantau Dugaan Pelanggaran HAM pada Tata Kelola Program Pertanahan Desa Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una
Sekretariat Komnas HAM - Provinsi Maluku - 32
Tata Kelola Agraria Berbasis HAM di Maluku: Jalan Panjang Menuju Keadilan Agraria
Sekretariat Komnas HAM - Provinsi Papua - 34
Mendorong Perlindungan Masyarakat Adat melalui Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan HAM
Pimpinan - 36
Pemulihan yang Tak Kunjung Pasti
Opini - 37
Revisi UU HAM: Seharusnya Memperbaiki dan Memperkuat Perlindungan HAM
Esai I - 38
Tak Cukup Sekadar Terdaftar: Mengapa Hak atas Kesehatan Menuntut Lebih dari Cakupan Kepesertaan?
Esai II - 40
Pemuda dalam Pembangunan Berkelanjutan: Potret Aktif Karang Taruna untuk Pemenuhan Hak Ekosob Kaum Urban
Esai III - 42
Menua di Ruang Hidup yang Layak
Ruang Pembaca - 44
Relokasi Meninggalkan Kehidupan
Suara Ibu sebagai Pilar Pembangunan Kesehatan
Pesan HAM - 46
Apa itu HAM?
Pembatasan Hak
KOMNAS HAM
BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KUNJUNGAN KE KOMNAS HAM?
Kirimkan surat permohonan kunjungan kepada Ketua Komnas HAM Cq Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan
Kirimkan ke alamat kantor Komnas HAM atau email [email protected]
Tuliskan kontak narahubung. jumlah peserta dan tanggal kunjungan
Tunggu konfirmasi dari Komnas HAM dan sampai jumpa di Komnas HAM
Terbuka untuk umum dan GRATIS
Waktu Kunjungan: Senin - Jumat, pukul 09.00 -16.00 WIB
f X
Pembangunan Demi Ruang Hidup yang Aman, Layak, dan Berkelanjutan
Bandara Internasional Yogyakarta. Diakses pada 7 Agustus 2026 dari https://xplorejogja.com/bandara-internasional-yogyakarta-yia/
agi itu, kendaraan melaju lebih cepat P di Jalan Tol Trans-Jawa, membuat perjalanan antarkota menjadi lebih singkat. Di Kabupaten Kulon Progo, Bandara Internasional Yogyakarta mulai membuka akses bagi wisatawan, perdagangan, dan investasi. Di Kalimantan Timur, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), juga terus menjadi prioritas pemerintah yang digadanggadang keberhasilannya akan membuka peluang ekonomi nasional menjadi negara maju dan mandiri. Berbagai pembangunan tersebut membawa harapan berupa jarak antardaerah yang semakin dekat, bertambahnyalapangan kerja,serta terbukanya peluang bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Namun, pembangunan tidak selalu terasa sama bagi semua kalangan. Di Pulau Rempang, Kepulauan Riau misalnya, rencana pengembangan kawasan membuat sebagian warga harus menghadapi kemungkinan kehilangan rumah dan tanah yang telah lama menjadi ruang hidup mereka. Begitu pula dengan apa yang dirasakan oleh warga di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Penambangan batu andesit untuk pembangunan Bandung Bener berpotensi merusak kelestarian lingkungan serta mengancam kelangsungan hidup warga. Di Papua pun begitu, masyarakat adat juga menghadapi perubahan atas ruang hidup dan tradisi yang telah diwariskan
secara turun-temurun. Seperti dalam film dokumenter Pesta Babi, terlihat bagaimana sebuah tradisi penting di Papua mempertemukan keluarga dan komunitas. Bagi masyarakat adat, tanah memiliki makna yang lebih luas karena berkaitan dengan identitas, kehidupan, dan hubungan antaranggota komunitas. Berbagai persoalan tersebut kemudian memunculkan satu pertanyaan mendasar, pembangunan itu sebenarnya hadir untuk siapa?
Pembangunan untuk Siapa?
Pembangunan merupakan proses perubahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, pendidikan, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Dalam pemahaman yang lebih umum, pembangunan sering kali dikaitkan dengan perubahan fisik berupa pembangunan infrastruktur seperti gedung, jalan, bandara, dan fasilitas publik. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan fisik, tetapi juga mencakup upaya untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam konteks kebijakan publik, pembangunan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kementerian PPN/Bappenas, 2025). Dalam pelaksanaannya, pembangunan
hadir dalam berbagai bentuk. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan perkotaan, perluasan industri, pembukaan lahan, hingga peningkatan layanan transportasi dan fasilitas publik. Berbagai kebijakan tersebut membawa harapan besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, pembangunan juga menghadirkan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Ketika pembangunan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada saat yang sama juga pembangunan dapat menghilangkan ruang hidup, mengancam lingkungan, memutus mata pencaharian, atau mengurangi rasa aman masyarakat, maka keberhasilannya patut dipertanyakan.
Sesungguhnya, jika dilihat dari kacamata hak asasi manusia, masyarakat tidak semestinya diposisikan hanya sebagai pihak yang menerima dampak dari sebuah kebijakan. Sebaliknya, mereka harus memperoleh ruang untuk terlibat sejak tahap perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pengawasan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi yang bermakna menjadi prasyarat agar kebijakan publik benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sematamata untuk memenuhi target investasi atau pertumbuhan ekonomi (Komnas HAM, 2020).
PEMBANGUNAN UNTUK MANUSIA, BERSAMA MANUSIA Pembangunan bukan hanya soal gedung dan jalan. Pembangunan hadir di berbagai aspek kehidupan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi PEMBANGUNAN ADA DI BERBAGAI BIDANG TANTANGAN PEMBANGUNAN Pembangunan yang tidak memperhatikan dipertanyakan jika hal ini terjadi HAK ASASI MANUSIA PARTISIPASI BERMAKNA DALAM PEMBANGUNAN SEJALAN DENGAN SDGs Komnas HAa - Stanelar Norme dan SUSTAINABLE GOALS LEAVE NO ONE BEHIND Prayek strategis berskala laesar seperti Keberhasilan pembangunan tidak hanye diskur darl cepatnyn pertumbuhan ekonomsi, tetapi pomenuhan hak atae tompat tinggal juga dari kemampuan negare memastikan OHCHR - Deapnent and Humae Riglts kelompok rentan, menperoleh manfast menompatkan hak ssasi manutts utaga pertumbuhan yang tidk berietanjuten can bendampak pada tak atas ai, pangan, 器 → MENINGKATKAN KUALITAS AMANAT KONSTITUSI INDONESIA PEMBANGUNAN UNTUK KEADILAN SOSIAL Pembukaan UUD 1945 "meldg egrup ban temps kecull Pembanguman pade hakikatmya adalsh Setiap kebijakan pembangunan PEMBANGUNAN seyogianya diawali dengan satu ADALAH TENTANG pertanyaan sederhana: MEMBANGUN "PEMBANGUNAN INI KUALITAS HIDUP UNTUK SIAPA?" MANUSIA
Ilustrasi yang menggambarkan "Pembangunan untuk Siapa?". Dikutip dari berbagai sumber
Hal tersebut sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) yang menempatkan manusia sebagai pusat leave pembangunan melalui prinsip no one behind. Prinsip ini menegaskan tentang keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa cepat pertumbuhan ekonomi dicapai, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, memperoleh manfaat pembangunan secara adil (United Nations, 2015).
Oleh sebab itu, masyarakat harus ambil bagian dalam pengambilan keputusan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta memperoleh manfaatpembangunan secara adil. Pembangunan seharusnya memperkuat kapasitas manusia melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang layak, pengetahuan, keterampilan, serta berbagai
sumber daya yang memungkinkan setiap orang meningkatkan kualitas hidupnya (United Nations Development Programme [UNDP], 1990). Dalam konteks di Indonesia, semangat tersebut juga tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Amanat konstitusi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pada hakikatnya merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan.
Dengan demikian, pembangunan bukan semata tentang membangunjalan, pelabuhan, atau gedung-gedung baru. Pembangunan adalah tentang membangun kualitas hidup manusia. Infrastruktur dapat mempercepat mobilitas, tetapi hanya penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dapat memastikan setiap warga
memperoleh manfaat yang setara dari hasil pembangunan.
Karena itu, setiap kebijakan pembangunan seyogianya selalu diawali dengan satu pertanyaan sederhana: pembangunan ini untuk siapa? Selama jawabannya adalah untuk seluruh rakyat tanpa kecuali, pembangunan akan menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan bangsa Indonesia. Namun, apabila manfaat pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian pihak, sementara kelompok lain harus kehilangan ruang hidup, penghidupan, atau hak-haknya, maka pembangunan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah yang perlu terus diperbaiki.
Hak atas Ruang Hidup dan Tempat Tinggal yang Layak
Berkaca dari refleksi tujuan pembangunan yang telah digambarkan sebelumnya. Belakangan ini kita menyaksikan bagaimana film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita sukses menyita perhatian publik. Film ini mengangkat kisah masyarakat adat di Papua yang harus menghadapi perubahan besar akibat masuknya proyek pembangunan berskala masif. Terlepas dari beragam pandangan yang muncul terhadap film tersebut, satu pesan yang sulit diabaikan adalah pembangunan tidak hanya mengubah bentang alam, tetapi juga mengubah kehidupan manusia yang bergantung pada ruang itu. Hutan yang selama ini menjadi sumber pangan, tanah adat yang diwariskan lintas generasi, sungai yang menopang kehidupan, hingga tempat-tempat yang memiliki nilai budaya dan spiritual bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Fenomena serupa bukan hanya terjadi di Papua. Berbagai konflik pembangunan di Indonesia, seperti di Pulau Rempang Kepulauan Riau, Wadas di Jawa Tengah, hingga berbagai sengketa lahan di daerah lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan yang dipertaruhkan sering kali lebih besar daripada sengketa lahan atau besaran ganti rugi. Di balik setiap konflik tersebut terdapat kehidupan yang terancam berubah. Ada rumah yang harus ditinggalkan, sumber penghidupan yang hilang, serta ikatan sosial dan budaya yang telah tumbuh selama puluhan bahkan ratusan tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap hak atas ruang hidup dan tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Secara konstitusional, pembangunan harus sejalan dengan hak asasi manusia juga telah diatur dalam UUD Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (4), Pasal 28l ayat (3) dan (4) menjamin hak
KEMBALIKAN TANAH & SHM K KEMITRAAN SAWIT PT.HIP MERAMAS TANH
Kegiatan Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2025 di Desa Wiangun, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Diakses pada 7 Agustus 2026 dari https://benua.id/ketikahari-ham-menjadi-ruang-melawan-ketidakadilan-struktural-di-buol/
atas rasa aman, tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak milik, serta penghormatan terhadap identitas budaya masyarakatadat. Konstitusijuga menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara. Jaminan tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6 mewajibkan agar perbedaan dan kebutuhan masyarakat hukum adat diperhatikan dan dilindungi, termasuk identitas budaya serta hak atas tanah ulayat. Pasal 9 menjamin hak setiap orang untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai dan sejahtera, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 40 secara khusus menyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Undang-undang tersebut juga menegaskan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.
Standar penghidupan yang layak lebih dari sekadar terpenuhinya kebutuhan dasar. Di antaranya, kelayakan pangan dan nutrisi, kelayakan pakaian, kelayakan perumahan, air dan sanitasi, serta kelayakan layanan dasar yang dibutuhkan (layanan medis, perlindungan sosial, dan lainnya). Di samping itu, setiap orang berhak berinteraksi dan terlibat sepenuhnya dalam kehidupan bermasyarakat tanpa rasa takut, malu, atau terhalang stigma. Setiap orang juga harus mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara terhormat. Setiap warga harus mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara terhormat, tanpa terdesak untuk merendahkan diri atau mengorbankan kebebasan dasarnya—seperti mengemis, menjadi pekerja seks, atau memperbudak diri—hanya demi menyambung hidup (Palupi, Sri, t.t.).
Berbagai peraturan tersebut mempertegas bahwa pembangunan tidak dapat dilaksanakan hanya berdasarkan kekuasaan negara atas perencanaan ruang atau atas nama kepentingan umum. Kepentingan umum tetap harus dijalankan dengan menghormati hak masyarakat, berdasarkan hukum, prosedur yang terbuka, serta tanpa tindakan sewenang-wenang.
SNP Komnas HAM Nomor 11 tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak menegaskan bahwa hak ini adalah hak untuk hidup dan berkembang dalam kondisi aman, sehat, damai, dan bermartabat. Hak tersebut berkaitan dengan dimensi sosial, ekonomi, budaya, ekologi, dan politik. Sebagai contoh, pemenuhan hak atas tempat tinggal tidak sekadar berarti menyediakan bangunan fisik rumah. Oleh karena itu, penyediaan rumah relokasi tidak otomatis memenuhi standar HAM apabila lokasinya jauh dari tempat kerja, minim akses air dan layanan dasar, memutus relasi sosial, merusak praktik budaya, atau menempatkan warga dalam ketidakpastian hukum.
Pemaknaan ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak, termasuk pangan, sandang, perumahan, dan perbaikan kondisi hidup secara berkelanjutan. Indonesia, sebagai negara yang telah mengesahkan kovenan tersebut, mempunyai kewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuaiprinsip HAM. Komentar Umum Nomor 4 Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menjelaskan hak atas perumahan tidak sekadar berarti memiliki atap, melainkan hak untuk hidup di suatu tempat dengan aman, damai, dan bermartabat. SNP Komnas HAM No. 11 menetapkan tujuh unsur yang harus diperhatikan: kepastian hukum tenurial, ketersediaan layanan dan infrastruktur, keterjangkauan, kelayakhunian, aksesibilitas, lokasi, dan kelayakan budaya.
Dalam konteks konflik pembangunan, hak atas tempat tinggal tidak boleh dipahami secara sempit sebagai hak untuk memperoleh bangunan pengganti. Unsurunsur itu relevan dalam kasus Rempang. Rumah pengganti dan lahan relokasi tidak otomatis menggantikan akses nelayan ke laut, keberadaan makam keluarga, struktur kampung, dan hubungan historis masyarakat Melayu serta Orang Darat dengan wilayahnya. Begitu juga di Wadas, penggantian harga tanah belum tentu menggantikan pendapatan berulang dari hasil kebun, ketersediaan sumber mata air, fungsi vegetasi dalam menjaga kestabilan lereng, serta keterikatan sosial masyarakat. Bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat, tempat tinggal juga berkaitan dengan tanah, sumber daya alam, identitas, budaya, dan keberlanjutan kehidupan antargenerasi. Persoalan yang sama sebetulnya mengintai penataan kawasan perkotaan, termasuk di Jakarta, sekalipun skalanya berbeda dari Rempang atau Wadas. Setiap kebijakan penataan kawasan perlu dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan berkeadilan,
agar pembangunan tidak sekadar mengganti bangunan, tapi juga tidak mencabut warga dari akar sosial dan ekonominya.
Pembangunan kota di Jakarta juga menunjukkan bahwa hidup ruang yang aman dan layak tidak hanya soal punya tempat tinggal, tapi juga kualitas lingkungan tempat orang menjalani hidup sehari-hari. Akses ke ruang terbuka hijau, transportasi publik yang terjangkau, fasilitas pendidikan dan kesehatan, ruang publik yang inklusif, serta lingkungan yang bebas dari pencemaran semua itu bagian dari apa yang disebut hak atas kota (right to the city). Artinya, pembangunan perkotaan tidak bisa hanya mengejar pertumbuhan ekonomi atau kenaikan nilai lahan. la juga harus memastikan seluruh warga, termasuk kelompok rentan, ikut merasakan manfaat pembangunan — tanpa harus kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan mereka.
Tantangan dalam Praktik Pembangunan
Berbagai peristiwa yang telah digambarkan sebelumnya, memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus mampu menjamin perlindungan lingkungan hidup dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Misalnya, pada kasus Rempang menjadi gambaran nyata bagaimana pembangunan kawasanindustridaninvestasiberskalabesar dapat berbenturan dengan ruang hidup masyarakat yang telah dihuni secara turuntemurun. Bagi warga setempat, wilayah Rem bu pang tidak hanya merupakan tempat tinggal, melainkan juga ruang sejarah, makam keluarga, sumber penghidupan, akses menuju laut, serta bagian dari identitas yang diwariskan antargenerasi.
Konflik Rempang semakin terbuka ketika proses pengukuran dan pemasangan tanda batas pada September 2023 mendapatkan penolakandarimasyarakat.Bentrokanantara warga dan aparat tidak dapat dihindari. Bentrokan berujung pada tindakan represif aparat—mulai dari penembakan gas air mata dan penyemprotan meriam air, hingga penangkapan massal serta intimidasi yang mengancam rasa aman masyarakat. Dilansir dari Jakartapost. com, Komnas HAM menemukan indikasi penggunaan kekuatan berlebihan dan pelanggaran terhadap rasa aman masyarakat. Peristiwa ini menegaskan bahwa ganti rugi materiil—seperti rumah pengganti, uang sewa, atau lahan relokasi— tidak otomatis memenuhi standar HAM. Pemenuhan hak asasi tetap tidak akan tercapai jika sejak awal masyarakat ditutup dari informasi yang transparan, diabaikan haknya untuk terlibat secara bermartabat dalam pengambilan keputusan, serta dibiarkan berada dalam ketidakpastian status tanah dan masa depan kampung mereka. Relokasi dalam kasus Rempang juga memperlihatkan bahwa nilai ruang hidup tidak dapat sepenuhnya dihitung berdasarkan ukuran bangunan dan luas tanah pengganti. Rumah tipe 45 di atas tanah 500 meter persegi mungkin memiliki nilai ekonomi tertentu, tetapi tidak secara otomatis menggantikan kedekatan warga dengan laut, jaringan sosial kampung yang telah terbangun, lokasi makam keluarga, mata pencaharian sebagai nelayan, serta pengetahuan lokal yang telah terbentuk selama beberapa generasi. Akhirnya bentrokan kembali terjadi pada Desember 2024 antara warga dan petugas keamanan perusahaan.
Persoalan serupa dengan bentuk yang berbeda terlihat di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Konflik Wadas berkaitan dengan rencana pengambilan batu andesit untuk pembangunan Bendungan Bener. Sebagian warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak manfaat bendungan, tetapi menolak penambangan terbuka di wilayah desa yang selama ini digunakan sebagai lahan pertanian dan sumber penghidupan. Area kuari diberitakan mencapai sekitar 145 hektare, dengan volume batu yang akan diambil mencapai jutaan meter kubik. Pemerintah memandang Wadas sebagai lokasi material yang memenuhi kebutuhan teknis dan relatif dekat dengan proyek bendungan. Sebaliknya, warga mengkhawatirkan hilangnya lahan produktif, terganggunya sumber mata air, perubahan struktur lereng, serta meningkatnya risiko longsor.
Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan keberadaan sekitar 28 sumber mata air dan berbagai komoditas pertanian seperti aren, cengkeh, kelapa, kapulaga, pisang, petai, dan hasil kebun lainnya. Dengan demikian, tanah di Wadas tidak hanya mempunyai nilai jual sebagai bidang kepemilikan, tetapi juga mempunyai fungsi produksi, ekologis, dan sosial. Penggantian berdasarkan luas tanah belum tentu mampu menggantikan pendapatan pertanian yang diperoleh secara berulang, fungsi pohon dalam
Area pembangunan proyek Bendungan Bener di wilayah Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dokumentasi Humas Polda Jateng. Diakses pada 5 Agustus 2026 dari https://yogyakarta.kompas.com/ read/2022/02/10/051600878/apa-pentingnya-proyek-bendungan-bener-dan-mengapa-terjadi-kericuhandi?page=all
menjaga air dan kestabilan lereng, serta hubungan sosial yang terbentuk melalui kegiatan pertanian masyarakat.
Pada 8 Februari 2022, pengukuran tanah dengan pengamanan kepolisian berujung pada penangkapan 67 warga berdasarkan temuan Komnas HAM. Dilansir dari Kompas.com, sekitar 250 personel kepolisian dilaporkan dikerahkan dalam kegiatan tersebut. Pemerintah kemudian menyatakan telah membayarkan sekitar Rp 335 miliar untuk 296 bidang tanah seluas 46,6 hektare kepada warga yang menyetujuipengadaan tanah. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Wadas tidak memiliki satu sikap yang sama karena sebagian warga menerima pembayaran, sedangkan sebagian lain tetap menolak. Akan tetapi, persetujuan dari sebagian pemilik tanah tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan perlindungan terhadap warga yang menolak.
Kurniawan Heikelindra (2024) menggambarkan fenomena kesadaran lingkungan yang masih rendah di kalangan masyarakat, pada akhirnya juga menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan di daerah perkotaan. Hal ini mencerminkan realitas kompleks dari sebuah megapolitan yang memiliki tantangan unik terkait pembangunan berkelanjutan. Jakarta, sebagai salah satu kota terpadat di dunia, memperlihatkan karakteristik masyarakat yang beragam serta memiliki pola perilaku yang mempengaruhi lingkungan secara signifikan. Dalam menelaah permasalahan ini, penting untuk memahami karakteristik masyarakat Jakarta dalam konteks geografis dan demografis.
Secara geografis, Jakarta terletak di daerah pesisir utara Pulau Jawa, menjadikannya rentan terhadap masalah-masalah lingkungan seperti banjir, penurunan permukaan tanah (subsidence), dan pencemaran air laut. Kerentanan ini oleh laju urbanisasi dan diperparah
pertumbuhan populasi yang pesat, yang menekan daya dukung lingkungan serta kapasitas infrastruktur kota. Di saat yang sama, struktur demogafi Jakarta diwarnai kesenjangan sosio-ekonomi yang tajam. Kontras ini terlihat jelas antara warga di permukiman padat yang minim akses air bersih dan sanitasi, dengan kelompok masyarakat berekonomi mapan. Kesenjangan inilah yang pada akhirnya membentuk perbedaan pola konsumsi dan kesadaran lingkungan antarwarga.
Berbagai survei menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari penduduk Jakarta yang secara aktif terlibat dalam praktikpraktik berkelanjutan seperti pengelolaan sampah, penggunaan transportasi ramah lingkungan, atau konservasi energi. Rendahnya partisipasi ini dipicu oleh minimnya pemahaman atas isu lingkungan, terbatasnya akses terhadap informasi yang relevan, serta kebiasaan konsumsi yang masih jauh dari prinsip keberlanjutan.
Selain itu, hasil observasijuga menunjukkan bahwa pola perilaku konsumtif dan kurangnyakesadaran akan dampak lingkungan juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta. Misalnya, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan, pembakaran sampah di tempat terbuka, dan penggunaan kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan dan polusi udara. Hal ini mencerminkan tantangan nyata dalam menciptakan perubahan perilaku menuju pola hidup yang lebih berkelanjutan. Dengan menggali data dari berbagai sumber, baik literatur maupun hasil observasi langsung, gambaran permasalahan yang dihadapi masyarakat Jakarta terkait kesadaran lingkungan menjadi semakin jelas. Pemahaman utuh atas pemetaan masalah dan karakteristik warga ini menjadi fondasi penting untuk merumuskan kebijakan dan langkah strategis. Guna mengatasi rendahnya kesadaran ekologis di Jakarta, pemerintah dan pemangku kepentingan membutuhkan pendekatan komunikasi
INDIKATOR RUANG HIDUP DI JAKARTA
Data dan Fakta untuk Kota yang Lebih Layak dan Berkelanjutan
5,357% luas Jakarta atau sekitar 3.446 ha pada 2024
39%
Masih jauh dari proporsi ideal 30% ruang terbuka hijau
sekitar 39% rumah tangga memiliki akses hunian layak pada 2024
Menunjukkan persoalan hunian bukan hanya soal ada/tidaknya rumah
33,14 juta penumpang TransJakarta dalam Desember 2024
3,59 juta penumpang MRT
Transportasi publik merupakan bagian penting dari akses warga terhadap kota
Pada 28 Nov 2024, 60 RT masih terdampak banjir atau sekitar 0,196% dari 30.772 RT
Banjir tetap memengaruhi ruang hidup dan aktivitas warga
Kajian BRIN/IPB menunjukkan penurunan muka tanah merupakan salah satu persoalan utama Jakarta
Kualitas udara
Platform resmi Jakarta mencatat variasi kualitas udara antarlokasi, pada salah satu pemantauan Juli 2026, PM2,5 mencapai 111 μg/m³ dengan status tidak sehat
Memperkuat hubungan pembangunan kota, lingkungan, dan risiko bencana
Kualitas lingkungan merupakan bagian dari kualitas ruang hidup
Catatan: Untuk data hunian layak, angka 39% berasal dari laporan Kompas yang mengutip BPS; kalau ini untuk publikasi resmi Komnas HAM, angka tersebut sebaiknya ditulis dengan sumber BPS setelah dokumen/tabel BPS-nya diverifikasi secara langsung.
Sumber: - Dinas Partamanan dan Hutan Kots DKI Jakarta (2024) - Badan Pusat Statistik (BPS) - diolah dari laporan Kompas (2024)" - PT Tranapartasi Jakarta (Trans,Jakarta) (Deseniber 2024) - PT MRT Jakarta (Deseeber 2024) - Platform Kualitas Udara Reumi Jakarta (Penmantauan Juli 2025)
Ruang hidup yang aman, layak, dan berkelanjutan adalah hak setiap warga dan tanggung jawab kita bersama.
Indikator Ruang Hidup di Jakarta, dikutip dari berbagai sumber.
pembangunan yang efektif serta strategi perubahan sosial yang menyeluruh.
Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan
Deretan krisis dan konflik sosial yang telah dituliskan sebelumnya membuktikan bahwa pendekatan pembangunan yang mengabaikan hak asasi manusia hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Proyek fisik tidak boleh lagi berjalan dengan merampas ruang hidup, memutus relasi sosial, dan merendahkan martabat masyarakat. Untuk itu, diperlukan koreksi mendasar terhadap logika pembangunan yang selama ini digunakan oleh negara. Landasan pembangunan harus dikembalikan pada prinsip dasar yang menjamin bahwa
pertumbuhan tidak boleh diraih dengan mengorbankan manusia.
Oleh karena itu, pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia menjadi sangat penting karena menempatkan kesejahteraan manusia sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan. Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangikemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, dan memperluas kesempatan setiap orang untuk menikmati hasil-hasil pembangunan secara setara (Komnas HAM, 2020). Orientasi tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
yang menegaskan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dari sudut kewajiban HAM, negara mempunyai 3 (tiga) bentuk tanggung jawab, yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak atas ruang hidup dan tempat tinggal yang layak bagi seluruh warganya. Palupi, Sri. t,t, menyebutkan bahwa negara menghormati (to respect), di antaranya dengan tidak campur tangan (intervensi) individu warga negara dalam menjalankan hak yang bersangkutan. Negara mengakui hak atas penghidupan yang layak sebagai hak asasi manusia. Negara juga tidak ikut serta dalam mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan terhambatnya akses terhadap hak atas penghidupan yang layak. Negara melindungi (to protect), di mana negara menjamin bahwa pihak ketiga (individu atau entitas lain) tidak melanggar hak-hak individu lain. Negara memberi sanksi terhadap pihak ketiga yang melanggar hak individu lain, termasuk di dalamnya memastikan tersedianya peraturan untuk memberi perlindungan hak-hak individu yang bersangkutan.
Negara memenuhi (to fulfill), negara harus melakukan intervensi (tindakan/langkahlangkah positif) dengan maksimal sumber daya yang tersedia. Negara harus melakukan langkah aktif untuk mengerahkan sumber daya demi memenuhi hak individu warga negara, serta negara menjamin setiap individu untuk mendapatkan haknya yang tidak dapat dipenuhi sendiri.
Dalam proyek yang melibatkan badan usaha, pemerintah tetap wajib melakukan pengawasan, memastikan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan, mencegah konflik kepentingan, dan menyediakan mekanisme pengaduan yang independen. Perusahaan juga harus menghormati HAM dengan melakukan uji tuntas terhadap dampak sosial dan lingkungan, membuka informasi yang relevan, berkonsultasi dengan masyarakat, mencegah kekerasan oleh petugas keamanan, serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya.
Dalam mendorong pembangunan berbasis HAM, Komnas HAM berperan melalui penyusunan SNP, penerimaan pengaduan masyarakat,pelaksanaan pemantauan dan penyelidikan memediasi penyelesaian konflik, pemberian rekomendasi kepada pemerintah maupun pelaku usaha, mengembangkan berbagai pelatihan bagi pelaku usaha agar prinsip-prinsip HAM terintegrasi dalam tata kelola perusahaan, serta penyampaian pendapat HAM (amicus curiae) dalam perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Berbagai fungsi tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan berjalan selaras dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas ruang hidup yang aman, layak, dan berkelanjutan.
Ketiga kewajiban (to protect, to fulfill, to respect) tersebut sejalan dengan tujuh unsur yang ditetapkan SNP Komnas HAM No. 11, yaitu kepastian hukum tenurial, ketersediaan layanan dan infrastruktur, keterjangkauan, kelayakhunian, aksesibilitas, lokasi, dan kelayakan budaya. Kewajiban menghormati terlihat ketika negara tidak melakukan penggusuransewenang-wenangatau membatasi akses warga terhadap ketujuh unsur itu. Kewajiban melindungi berarti negara mencegah pihak ketiga merusak salah satu unsur tersebut, sementara kewajiban memenuhi menuntut negara aktif menyediakan layanan, keterjangkauan, dan kelayakhunian bagi warga yang belum memilikinya.
Pemindahan masyarakat dalam konteks pembangunan harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir setelah seluruh alternatif lain diperiksa secara sungguh-sungguh. Komnas HAM mendefinisikan penggusuran paksa sebagaipemindahan-baiksecara permanen maupun sementara—yang dilakukan di luar kehendak individu, keluarga, atau komunitas dari rumah atau tanah yang mereka tempati tanpa didasari perlindungan hukum yang layak. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku bagi pemegang sertifikat, tetapi juga bagi masyarakat dengan penguasaan adat, sewa, atau bentuk tenurial lainnya. Setiap pemindahan harus wajar, proporsional, serta menjamin kompensasi dan rehabilitasi yang penuh dan adil.
Sebelum relokasi atau penggusuran dilaksanakan, negara juga wajib melakukan konsultasi yang nyata dengan seluruh masyarakat terdampak, menyampaikan pemberitahuan dalam waktu yang layak, membuka informasi mengenai rencana dan alternatif proyek, mengidentifikasi seluruh kelompok yang terkena dampak, serta menyediakan bantuan hukum dan mekanisme pemulihan. Proses konsultasi tidak dapat dipahami hanya sebagai pertemuan untuk menyosialisasikan keputusan yang sudah final. Konsultasi harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk memengaruhi keputusan, mengajukan alternatif lokasi, untuk mempertanyakan kajian lingkungan, untuk menolak bentuk kompensasi tertentu, dan untuk memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, kompensasi tidak boleh hanya dihitung berdasarkan harga tanah dan bangunan. Penilaian harus mencakup kehilangan mata pencaharian, tanaman produktif, akses terhadap laut dan hutan, biaya perpindahan, hilangnya pendapatan selama masa transisi,terganggunya pendidikan anak, kebutuhan kelompok rentan, kerusakan jaringan sosial, serta hilangnya nilai budaya dan spiritual. Pemulihanyangadilberartikondisikehidupan
masyarakat setelah pembangunan tidak boleh menjadi lebih buruk daripada kondisi sebelum proyek dijalankan. Dalam keadaan tertentu, masyarakat juga perlu diberi pilihan untuk kembali apabila tanah atau wilayah tersebut tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pengambilalihan.
Kerangka tersebut sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Nasional 2025-2045. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 mengharuskan penggunaan sumber daya dalam pembangunan berlangsung secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus mengoptimalkan partisipasi pemangku kepentingan nonpemerintah. Undang-undang tersebut juga memasukkan penghapusan ketimpangan, kemiskinan, pengurangan kota dan permukiman berkelanjutan, perlindungan ekosistem daratan dan lautan, serta penguatan keadilan dan kelembagaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang dijanjikan, panjang infrastruktur,ataupeningkatan nilai produksi. Keberhasilan juga harus dinilai dari apakah masyarakat tetap mempunyaitempat tinggal yang aman, sumber penghidupan yang berkelanjutan, lingkungan yang sehat, rasa aman dari kekerasan, kesempatan berpartisipasi, dan akses terhadap keadilan.
berarti menolak investasi, industrialisasi, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur. Pendekatan berbasis HAM justru memastikan bahwa pembangunan dilakukan melalui cara yang sah, adil, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Negara perlu memastikan bahwa untuk masyarakat tidak dikorbankan mencapai target pembangunan, tetapi benar-benar menjadi subjek yang ikut menentukan arah, memperoleh manfaat, dan mendapatkan perlindungan dari setiap risiko yang ditimbulkan.
Tren Data Pengaduan
Berdasarkan dasbor data aduan Komnas HAM periode 1 Januari-1 Agustus 2026 memperlihatkan adanya 1.546 aduan. Dari jumlah tersebut, hak atas kesejahteraan menjadi salah satu klasifikasi tertinggi dengan 496 aduan, sedangkan hak atas rasa aman mencapai 220 aduan. Persoalan agraria tercatat sebanyak 319 aduan, sementara permasalahan lahan atau tanah mencapai 240 aduan. Data tersebut memperlihatkan bahwa konflik mengenai tanah, lingkungan, keamanan, dan kesejahteraan masih menjadi persoalan HAM yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan hak atas ruang hidup tidak hanya berkaitan dengan penguasaan tanah, tetapi juga menyangkut hak atas kesejahteraan, rasa aman, dan konflik agraria yang masih banyak diadukan kepada Komnas HAM. Hal
Data Dashboard Aduan Komnas HAM periode 1 Januari-1 Agustus 2026.
Hak atas Kesejaht... Persoalan Agraria Lahan/Tanah Hak atas Rasa Aman 150 300 450 600 0
Jumlah Aduan Komnas HAM yang Berkaitan dengan Hak atas Ruang Hidup, Periode 1 Januari - 1 Agustus 2026. Diakses pada 5 Agustus 2026 dari Dashboard Data Aduan Komnas HAM https://dataaduan.komnasham. go.id/#/dashboard
Proyek yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi menambah kemiskinan, memutus mata pencaharian, merusak ekosistem, atau memindahkan beban pembangunan kepada kelompok yang lemah tidak dapat disebut sepenuhnya berhasil.
Dengan demikian, pembangunan yang menjamin ruang hidup yang aman, layak, dan berkelanjutan harus menempatkan HAM sebagai dasar sekaligus ukuran keberhasilan. Pendekatan ini tidak
ini memperlihatkan bahwa pembangunan masih menghadapi tantangan dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Temuan tersebut juga sejalan dengan berbagai data mengenai konflik agraria yang masih terjadi di Indonesia.
Selain itu, soal hunian tetap, kondisi barak pengungsian, hingga proses relokasi warga pascabencana juga sering menjadi sorotan media. Persoalan hak atas tempat tinggal yang layak ini bukan cuma muncul di konflik agraria atau proyek pembangunan, tapi juga terasa di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana alam melanda berbagai wilayah di Indonesia. Ini menegaskan bahwa pembangunan pascabencana mesti dijalankan dengan pendekatan berbasis HAM, supaya masyarakat terdampak benarbenar mendapat perlindungan, kepastian hunian, dan pemulihan hidup yang menyeluruh.
Data aduan kepada Komnas HAM juga diperkuat dengan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang menunjukkan bahwa jumlah konflik agraria di Indonesia meningkat dari 207 kejadian pada 2021 menjadi 341 kejadian pada 2025. Pada 2023 saja, 241 konflik mencakup sekitar 638.188 hektare dan berdampak terhadap sedikitnya 135.608 keluarga. Pada 2024, jumlahnya naik menjadi 295 konflik dengan luas sekitar 1,11 juta hektare, kemudian meningkat lagi menjadi 341 konflik pada 2025 dengan cakupan sekitar 914.570 hektare dan 123.612 keluarga.
Tekanan terhadap ruang hidup juga terlihat pada indikator lingkungan. Kementerian Kehutanan mencatat deforestasi netto sebesar 104.000 hektare pada periode 2021-2022, sekitar 121.103 hektare pada 2022-2023, dan 175.400 hektare pada 2024. Luas kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 1,16 juta hektare pada 2023, turun menjadi sekitar 376.805 hektare pada 2024 dan 213.984 hektare pada 2025. Penurunan kebakaran pada 2024-2025 merupakan perkembangan positif, tetapi peningkatan deforestasi netto pada 2024 menunjukkan bahwa tekanan konversi hutan tetap berlangsung.
Tren Konflik Agraria Indonesia 2021-2025. Diakses pada 5 Agustus 2026 dari Konsorsium Pembaruan Agraria (https://www.kpa.or.id/2024/02/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/)
Data pengaduan Komnas HAM, meningkatnya konflik agraria, serta tekanan terhadap lingkungan hidup menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menjamin hak atas ruang hidup yang aman, layak, dan berkelanjutan. Berbagai indikator tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuannya melindungi hak masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan harus menempatkan manusia sebagai pusat dari setiap kebijakan. Dengan
demikian, setiap proses pembangunan perlu dilaksanakan secara transparan, partisipatif, berkeadilan, serta menghormati hak atas ruang hidup yang aman, layak, dan berkelanjutan agar manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.
Penulis: Liza Yolanda dan Niken Sitoresmi Editor : Sri Rahayu
4,00 3,51 3,50 3,00 2,50 Angka Deforestasi (Juta Ha/Tahun 1,87 2,00 1,50 1,17 0 1.37 1.08 1,09 0,83 1,00 0,73 0,61 0.63 0,48 0.78 0,45 0,44 0,46 0,40 0,50 0 04 0,11 0.10 0,18 0,17 0,12 0.50 an a.29 8-9.10 0.41 0.20 0.22 0.59 0u0a0.11 0,00 4H 0.21 n.11 0.11 201 0.01 0.01 201 0.1% 306
1990-1996 1926- 2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009 2000-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016 2017 2017-2010 2010-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 -—Indonesla --Kawasan Hutan -0-APL 1
Tahun
Angka Deforestasi Hutan di Indonesia (Juta Ha/Tahun) s.d. Tahun 2024. Diakses pada 5 Agustus 2026 dari Kementerian Kehutanan RI https://www.kehutanan.go.id/news/article-10
Pemajuan - Penyuluhan
Membumikan Kemanusiaan di Kota Patriot: Mewujudkan HAM dalam Pelayanan Publik di Kota Bekasi
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Abdul Haris Semendawai saat melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Bekasi Bekasi di Kantor Wali Kota Bekasi Rabu, 17 Juni 2026
paya tata kelola pemerintahan berbasis U penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Kota Bekasi mendapatkan dorongan baru. Hal ini ditandai dengan pengajuan audiensi Komnas HAM kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk mengarusutamakan agenda Kabupaten/Kota HAM. Inisiatif Komnas HAM tersebut disambut baik oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, yang menerima langsung kunjungan Komisioner Komnas HAM, Dr. Abdul Haris Semendawai (17/6/2026). Audiensi yang berlangsung hangat dan produktif tersebut turut dihadiri oleh jajaran pejabat kunci Pemerintah Kota Bekasi, di antaranya Asisten Daerah II, Asisten Daerah III, Kepala Bagian Hukum, dan Kepala Bagian Kerja Sama.
Hasil dari audiensi adalah kesepakatan untuk membuat Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Komnas HAM tentang Pemajuan HAM yang ditandatangani pada Senin, 24 Agustus 2026. MOU ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Pelatihan Kabupaten/ Kota HAM bagi aparatur dan perwakilan masyarakat sipil Kota Bekasi.
Kabupaten/Kota HAM sendiri merupakan penerjemahan Komnas HAM atas konsep Human Rights Cities yang sudah lama menjadi agenda global. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa kewajiban negara (state obligation) dalam menghormati (respect), melindungi (protect), dan memenuhi (fulfill) hak asasi manusia tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melalui skema otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kotamemiliki kewenangan dan diskresi langsung untuk memastikan bahwa kebijakan daerah harus berdampak langsung pada kesejahteraan warganya.
Secara konseptual, Kabupaten/Kota HAM merupakan proses sosial-politik di tingkat lokal tempat norma dan prinsip HAM dijadikan pijakan utama tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintah daerah merupakan institusi birokrasiterdepan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian warga, mulai dari administrasi kependudukan, akses pendidikan dan kesehatan, perumahan yang layak, hingga perlindungan bagi kelompok rentan, marjinal, dan minoritas.
Salah satu poin krusial dalam pengarusutamaan Kabupaten Kota HAM adalah transformasi pendekatan pembangunan. Pembangunan daerah tidak lagi boleh berbasis sebaiknya pemenuhan kebutuhan (need-based approach) yang bersifat parsial, sebatas belas kasihan (charity), atau target jangka pendek semata. Pemerintah Kota Bekasi dan kabupaten/kota lain dituntut mengadopsi Pendekatan Pembangunan Berbasis HAM (human rights-based approach). Melalui pendekatan ini, masyarakat diposisikan sebagai pemegang hak (rights holder) yang aktif-bukan sekadar objek pembangunan,
Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Komnas HAM dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah kota Bekasi di Kantor Wali Kota Bekasi pada Senin, 24 Agustus 2026
dan pemerintah daerah bertindak sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) yang wajib bertanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warganya.
Urgensi pembangunan daerah berbasis HAM juga diperkuat oleh data aduan Komnas HAM. Data aduan Komnas HAM sepanjang tahun 2023 mencatat dinamika yang membutuhkan perhatian serius. Dari total 2.753 aduan pada tahun 2023 yang diterima Komnas HAM, institusi Pemerintah Daerah menduduki peringkat ketiga tertinggi sebagai pihak teradu dengan 301 aduan (di bawah Kepolisian dan Korporasi). Angka ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan pemahaman serta kapasitas aparatur daerah dalam mengintegrasikan perspektif HAM ke dalam kebijakan publik dan pelayanan harian.
Sebagai kota metropolitan, Bekasi memiliki berbagai tantangan seperti tingkat urbanisasi yang tinggi dan demografi yang sangat beragam. Di tengah tantangan tersebut, Kota Bekasi wajib meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik, melindungi hak-hak kelompok rentan dan marjinal, memenuhi hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta mengelola tata ruang perkotaan dan keberagaman sosial. Kondisi dinamis ini menjadikan Kota Bekasi sebagai lokasi yang relevan untuk mengarusutamakan konsep Kabupaten/Kota HAM secara berkelanjutan. Keberlanjutan dari komitmen ini akan menentukan sejauh mana hadirnya negara benar-benar dirasakan oleh seluruh warga, khususnya mereka yang berada di garis kerentanan.
Penulis : Tri Hastomo Akbar Editor : Sri Rahayu
Pemajuan - Penyuluhan
Komnas HAM Gandeng Pemprov DKI Jakarta Dorong Pembangunan Ruang Hidup yang Aman dan Layak
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Menerima kunjungan Ketua Komnas HAM beserta jajarannya di kantor Balaikota DKI Jakarta pada Senin, 6 Juli 2026.
omisi Nasional Hak Asasi Manusia K (Komnas HAM) melangkah mantap dalam mengarusutamakan prinsip Hak Asasi Manusia ke tingkat nasional. Langkah strategis ini diawali dengan pelaksanaan audiensi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (6/7/2026) guna membahas rencana kolaborasi penyelenggaraan Rangkaian Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2026.
Delegasi Komnas HAM dipimpin langsung oleh Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, didampingi jajaran Komisioner lainnya yaitu Putu Elvina, Abdul Haris Semendawai, dan Uli Parulian Sihombing. Turut hadir memperkuat delegasi adalah Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM, Endang Sri Melani, bersama tim pelaksana dari Bidang Pendidikan dan Penyuluhan serta Humas dan Protokol Komnas HAMI.
Kehadiran jajaran Komnas HAM disambut hangat dan diterima langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Dr. H. Pramono Anung. Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran Pemprov DKI, antara lain Yustinus Prastowo (Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur), Sigit Wijatmoko (Asisten Pemerintahan Sekda), Muhamad Matsani (Kepala Badan Kesbangpol), dan Tona Hutauruk (Kepala Biro Kerja Sama Daerah).
Dalam kunjungan ini, Komnas HAM menekankan pentingnya kolaborasi lintas
pemangku kepentingan untuk merawat dan memperkuat budaya HAM di tengah masyarakat. Peringatan Hari HAM Sedunia 2026 akan mengusung tema "Pembangunan yang Menjamin Ruang Hidup yang Aman, Layak, dan Berkelanjutan."
Tema tersebut dirancang sebagai respons reflektif terhadap tantangan riil masyarakat urban saat ini, seperti pemenuhan hak atas hunian yang layak, penanganan kelompok rentan dan working poor, perbaikan kualitas lingkungan hidup, hingga penjaminan keamanan di ruang publik.
Sebagai pusat pertumbuhan nasional, DKI Jakarta dinilai memiliki posisi yang sangat strategis sebagai barometer nasional. Momentum ini juga kian bermakna karena bertepatan dengan persiapan menyongsong usia 5 abad Jakarta, selaras dengan semangat transformasi "Bergerak Menuju Era Baru Jakarta″ yang inklusif dan modern. Komnas HAM berharap kerja sama ini dapat menjadi pemantik bagi Jakarta untuk mempromosikan diri sebagai salah satu pilar Human Rights Cities (Kabupaten/Kota HAM) di kancah internasional.
Pramono Anung menyambut baik inisiasi ini dan menyatakan komitmen penuh Pemprov DKI untuk mendukung serta menjadi tuan rumah Peringatan Hari HAM Sedunia 2026. Sebagai bentuk dukungan konkret awal, Gubernur secara khusus mengusulkan kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) sebagai venueutamapelaksanaanrangkaiankegiatan. Dengan fasilitas pusat seni, pameran, dan teaternya yang representatif, TIM dinilai sangat ideal dalam mengomunikasikan nilainilai HAM kepada publik secara kreatif dan edukatif.
Penulis : Tri Hastomo Akbar Editor : Sri Rahayu
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyambut hangat kedatangan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, di kantor Balai Kota DKI Jakarta untuk berdiskusi mengenai rencana kolaborasi dalam rangka menyambut Hari HAM Sedunia pada Senin, 6 Juli 2026.
Pemajuan - Pengkajian
Realita Pahit Pekerja Indonesia, Lelah Seharian Tak Kunjung Sejahtera
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Komisioner Subkomisi Pemajuan HAM Atnike Nova Sigiro, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat acara Diskusi Publik dan Peluncuran Standar Norma dan Pengaturan Nomor 14 tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak di Kantor Komnas HAM Menteng pada Senin, 2 Mei 2025. Dok : Humas Komnas HAM
ekerja yang penting bersyukur."Kalimat B yang terdengar bijak, tapi bagaimana kalau kalimat itu yang membuat kita berhenti mempertanyakan ketidakadilan?
Jutaan orang Indonesia bekerja sejak pagi hingga malam. Tapi, kenapa makin banyak pekerja yang tetap sulit membeli pangan bergizi, membayar kontrakan, menyekolahkan anak, atau sekadar menabung untuk masa depan? Yang lebih mengkhawatirkan, kita mulai menerima keadaan tersebut, bekerja keras tetapi hidup dalam kemiskinan.
Selama ini keberhasilan pembangunan lebih sering diukur dari pertumbuhan ekonomi, meningkatnya investasi, atau menurunnya tingkat pengangguran. Padahal, ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah pekerjaan yang diciptakan benar-benar memungkinkan seseorang hidup layak?
Paradoks tersebut semakin terasa ketika biaya hidup terus meningkat. Artikel Konde. co berjudul Ikat Pinggang Makin Kencang Saat Semua Harga Naik, Siapa Paling Tertekan? menggambarkan bagaimana banyak keluarga terpaksa mengurangi kualitas konsumsipangan, menunda berobat, bahkan
mengorbankan kebutuhan pendidikan demi bertahan hidup (Konde.co, 2026). Yang paling terdampak justru pekerja informal, perempuan kepala keluarga, pekerja rumah tangga, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan pekerja muda yang memiliki posisi tawar paling lemah. Perempuan masih menghadapi kesenjangan upah dan beban kerja domestik yang tidak dibayar. Penyandang disabilitas menghadapi hambatan akses terhadap pekerjaan yang layak. Pekerja rumah tangga dan pekerja migran masih menghadapi persoalan perlindungan hukum. Sementara pekerja informal hidup tanpa kepastian penghasilan maupun jaminan sosial. Kerentanan yang berlapis inilah yang membuat kebijakan ketenagakerjaan tidak cukup bersifat netral, tetapi harus menghadirkan perlindungan yang lebih besar bagi mereka yang paling tertinggal.
Pada Februari 2025, sekitar 59 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal (BPS, 2025). Artinya, hampir enam dari sepuluh pekerja menggantungkan hidup pada pekerjaan dengan pendapatan yang tidak menentu, perlindungan sosial yang terbatas, dan risiko kehilangan mata pencaharian yang jauh lebih tinggi. Di sisi
lain, tidak sedikit lulusan perguruan tinggi bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau menerima upah jauh di bawah nilai keterampilannya. Fenomena overqualification ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan Indonesia bukan hanya kekurangan pekerjaan, tetapi juga ketidaksesuaian antara kompetensi, kesempatan kerja, dan tingkat pengupahan. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) juga menyebut kondisi ini sebagai working poor, yakni mereka yang tetap hidup dalam kemiskinan meskipun memiliki pekerjaan (ILO, 2024).
Ketika harga kebutuhan pokok naik, pekerja diminta berhemat. Ketika penghasilan tidak lagi cukup, mereka didorong mencari pekerjaan tambahan atau meningkatkan kompetensi. Seolah kemiskinan pekerja adalah kegagalan individu. Padahal, bisa jadi yang gagal adalah kebijakan yang membiarkan upah terus tertinggal dari biaya hidup. Pekerja dipaksa menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Upah juga menentukan apakah seseorang dapat hidup secara layak, memenuhi
Pemajuan - Pengkajian
kebutuhan dasar, mengakses pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, membangun keluarga, serta berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan sosial. Karena itu, upah layak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia. Pengakuan terhadap hak atas upah yang adil dan layak telah ditegaskan dalam berbagai instrumen HAM nasional dan internasional. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI, Pasal 23 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk upah dan remunerasi yang memberikan kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Maka, negara memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa sistem ketenagakerjaan juga menjamin kualitas dan keberlanjutan kehidupan pekerja beserta keluarganya.
Kewajiban negara tersebut kemudian perlu diterjemahkan ke dalam standar yang dapat menjadi rujukan dalam penyelenggaraan dan pemenuhan hak atas pekerjaan. Untuk itu, Komnas HAM membuat sebuah Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 14 tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak. Melalui SNP tersebut, Komnas HAM menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikanpenghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan, termasuk hak pekerja untuk memperoleh kondisi kerja yang adil dan pengupahan yang layak. Hak atas pekerjaan tidak hanya untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga mencakup jaminan bahwa
pekerjaan tersebut berlangsung dalam kondisi yang manusiawi dan menghormati hak dasar pekerja.
Kewajiban negara terhadap hak atas pekerjaan mencakup kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi (Komnas HAM, 2024). Pertama, kewajiban untuk menghormati berarti negara tidak boleh membuat kebijakan atau tindakan yang secara langsung mengurangi atau menghilangkan hak pekerja atas kondisi kerja yang layak. Kedua, kewajiban untuk melindungi berarti negara harus mencegah pihak ketiga, termasuk korporasi dan pelaku usaha, melakukan pelanggaran hak pekerja. Ketiga, kewajiban untuk memenuhi berarti negara harus mengambil langkah nyata dan berkelanjutan untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang memungkinkan setiap orang memperoleh pekerjaan dengan kondisi yang layak.
Di sisi lain, Prinsip-Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM dalam seluruh aktivitas bisnisnya. Artinya, memberikan upah rendah secara sistematis, mengabaikan kebutuhan hidup pekerja, atau membebankan risiko ekonomi kepada pekerja tidak dapat dibenarkan hanya atas alasan efisiensi atau daya saing. Korporasi perlu memahami bahwa pekerja bukan sekadar faktor produksi. Eksploitasi tenaga kerja tidak hanya melanggar prinsip HAM, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang mengancam keberlanjutan pembangunan.
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Atnike Nova Sigiro saat menyampaikan pembahasan SNP Komnas HAM tentang Hak atas Pekerjaan Layak dalam Kegiatan Diskusi tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (RBC), Standar Tenaga Kerja Dasar, dan Peran Serikat Pekerja di Indonesia di Kantor Komnas HAM Menteng pada Jumat, 13 Februari 2026. Dok : Humas Komnas HAM Oleh karena itu, sudah saatnya kita mengevaluasi dan berhenti menormalisasi upah rendah sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan dari pembangunan ekonomi. Tidak dapat dibenarkan sebuah sistem yang menuntut manusia bekerja keras, tetapi membiarkan mereka tetap hidup dalam ketidaklayakan dan kerentanan. Upah layak adalah pengakuan paling mendasar bahwa setiap manusia yang bekerja berhak menikmati hasil kerjanya secara adil dan hidup dengan martabat. Negara, korporasi, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak dibangun di atas eksploitasi dan pengorbanan hak-hak pekerja.
Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari jumlah lapangan kerja yang tercipta atau tingkat pertumbuhan yang dicapai, tetapi dari sejauh mana pekerjaan tersebut mampu menjamin kehidupan yang layak.
Penulis: Zsabrina Marchsya Ayunda Editor : Sri Rahayu
Kegiatan Diskusi tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (RBC), Standar Tenaga Kerja Dasar, dan Peran Serikat Pekerja di Indonesia diselenggarakan di Kantor Komnas HAM Menteng, Jumat, 13 Februari 2026. Dok : Humas Komnas HAM
Borok Pembangunan Barak
Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kedua kanan) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) beserta jajaran memeriksa kesiapan pasukan saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara (Lanud) Suparlan Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). ANTARA FOTO/Abdan Syakura/foc.(ABDAN SYAKURA)
residen RI Prabowo Subianto P didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (kedua kanan) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) besertajajaran memeriksa kesiapan pasukan saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara (Lanud) Suparlan Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
Pembangunan selalu ditempatkan sebagai instrumen utama negara untuk mewujudkan tujuan berbangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam perspektif hak asasi manusia, pembangunan tidak semata dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi ataupun pembangunan fisik, melainkan sebuah proses yang menempatkan manusia sebagai subjek utama. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Declaration on the Right to Development (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 41/128 pada Tahun 1986) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati hasil pembangunan.
Cara pandang tersebut membawa konsekuensi terhadap bagaimana dinilai. keberhasilan pembangunan Pembangunan tidak cukup diukur dari
jumlah fasilitas yang berhasil dibangun, termasuk fasilitas pertahanan, tetapi juga dari kemampuannya menjamin keadilan, kepastian hukum, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembangunan semestinya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan hak dasar, perluasan akses terhadap layanan publik, serta penciptaan kondisi yang memungkinkan setiap orang menjalani kehidupan secara bermartabat.
Pada rezim Presiden Prabowo Subianto, penguatan sektor pertahanan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercermin dalam RPJMN 2025- 2029. Salah satu agenda tersebut berkaitan dengan pembangunan batalyon teritorial dan rencana penambahan Komando Daerah Militer di sejumlah wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan dalam menghadapi dinamika geopolitik dan ancaman keamanan. Dari perspektif pertahanan negara, pembangunan tersebut memiliki tujuan strategis yang dapat dipahami.
Namun, pembangunan pertahanan tidak dapat diposisikan hanya sebagai proyek strategis yang terbebas dari kewajiban konstitusional. Konstitusi tidak hanya memberi mandat kepada negara untuk menjaga pertahanan, tetapijuga mewajibkan negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Karena itu,, pembangunan pertahanan tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak atas
tanah, partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), serta penyelesaian sengketa secara adil.
Persoalan tersebut tercermin dalam pengaduan yang diterima Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) yang berdampak pada masyarakat setempat yang telah menguasai lahan sejak tahun 1980-an. Informasi mengenai detail pengaduan, termasuk aktor dan lokasi, tidak dapat disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan pengaduan yang disampaikan, masyarakat telah tinggal dan mengelola tanah tersebut selama puluhan tahun sebagai tempat tinggal sekaligus sumber penghidupan. Persoalan muncul ketika pembangunan batalyon dimulai pada 2025. Pengadu mendalilkan bahwa pembangunan dilakukan tanpa pelibatan masyarakat secara memadai dan disertai pembatasan terhadap pemanfaatan tanah yang selama ini mereka kelola. Di sisi lain, pemerintah mendasarkan pembangunan pada dokumen administrasi pertanahan yang diterbitkan sejak 1980 dan kemudian mencatatkan pemegang haknya kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan.
Konteks narasi dalam tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menentukan pihak yang benar dalam sengketa tersebut. Penentuan keabsahan hak atas tanah merupakan kewenangan lembaga yang berwenang,
Penegakan - Pengaduan
sementara penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran HAM memerlukan pemeriksaan berdasarkan fakta dan alat bukti. Persoalan yang lebih luas dari kasus Tonggurambang adalah bagaimana pembangunan dimaknai ketika kepentingan strategis negara bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat.
Selama ini pembangunan di Indonesia masih cenderung dipahami melalui pendekatan legalistik. Selama negara memiliki dasar administratif atas suatu bidang tanah, pembangunan dianggap telah memenuhi syarat hukum. Padahal, sengketa agraria tidak hanya berkaitan dengan sertifikat atau dokumen pertanahan. Sengketa agraria umunya selalu menyangkut sejarah penguasaan tanah, fungsi sosial tanah, hubungan ruang masyarakat dengan hidupnya, hingga rasa keadilan yang dirasakan. Undang-Undang Pokok Agraria sendiri menegaskan bahwa seluruh hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Artinya, tanah tidak dapat dipandang semata sebagai objek administratif ataupun aset negara. Tanah merupakan ruang hidup tempat masyarakat membangun kehidupan ekonomi, hubungan sosial, identitas budaya, bahkan keberlanjutan antargenerasi.
Dimensi tersebut berkaitan erat dengan hak atas tempat tinggal yang layak (right to adequate housing). Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB melalui
General Comment Nomor 4 dan Nomor 7 menempatkan keamanan bermukim, perlindungan dari penggusuran sewenangwenang, serta akses terhadap sumber penghidupan sebagai bagian penting dari pemenuhan hak tersebut. Oleh karena itu, apabila pembangunan menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap tanah yang selama puluhan tahun menjadi penopang kehidupannya, negara berkewajiban memastikan adanya konsultasi yang bermakna, keterbukaan informasi, mekanisme keberatan, serta penyelesaian yang adil.
Pada titik inilah paradoks pembangunan muncul ke permukaan. Negara membangun batalyon dengan tujuan memperkuat keamanan nasional, tetapi apabila dalam prosesnya sebagian masyarakat merasa tidak aman karena adanya potensi kehilangan ruang hidupnya, akibatnya tujuan pembangunan tersebut patut dipertanyakan. Persoalan tersebut juga memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat dan institusi negara. Dalam pembangunan yang melibatkan institusi pertahanan, negara memiliki kewenangan, sumber daya, kapasitas administratif, serta legitimasi kelembagaan yang lebih besar dibandingkan masyarakat yang terdampak. Kondisi ini menempatkan negara pada tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan proses pembangunan berlangsung transparan, akuntabel, dan
menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Pada akhirnya, pembangunan yang menjamin ruang hidup yang aman, layak, dan berkelanjutan bukanlah pembangunan yang mengabaikan kepentingan pertahanan Sebaliknya, negara. pembangunan tersebut merupakan pembangunan yang mampu mempertemukan kepentingan strategis negara dengan perlindungan hak-hak masyarakat. Negara hukum tidak mengenal pilihan antara keamanan dan hak asasi manusia. Keamanan nasional yang berkelanjutan justru dibangun melalui penghormatan terhadap hukum, penyelesaian konflik secara adil, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Tanpa itu, pembangunan berisiko kehilangan legitimasi sosial dan berubah menjadi sumber konflik yang terus berulang, termasuk dalam proyek-proyek yang sesungguhnya dimaksudkan untuk melindungi masyarakat itu sendiri.
Penulis: Abdul Azis Pratama, Luluk S. Setiawan Editor : Sri Rahayu
TANAH MILIK TNIAD Luas: 2367455 M²2 SERTIFIKAT NO:1
Plang milik TNI AD di Desa Tonggurambang (Dokumentasi Floresa)
Penegakan - Mediasi
Mediasi sebagai Jalan Tengah dalam Sengketa Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Komisioner Mediasi Pramono Ubaid Tanthowi bersama tim mediasi Komnas HAM melakukan Pertemuan Mediasi antara PT. Jasa Marga dengan Pengadu di Kantor Komnas HAM Jakarta, 10 Agustus 2026
elama bertahun-tahun, litigasi kerap S dipandang sebagai satu-satunya jalan yang layak untuk menegakkan keadilan ketika hak asasi manusia (HAM) dilanggar oleh korporasi. Ruang sidang dianggap sebagai panggung moral tempat kesalahan diakui secara terbuka dan preseden hukum ditetapkan agar pelanggaran serupa tidak terulang. Owen Fiss (1984), dalam Against Settlement, menegaskan bahwa penyelesaian di luar pengadilan cenderung mereduksi keadilan menjadi transaksi privat. Namun cara pandang biner ini mulai digugat, salah satunya oleh Caroline Rees (2010) dalam kajiannya di Harvard Kennedy School berjudul Mediation in Business-Related Human Rights Disputes.
Rees (2010) menegaskan bahwa mediasi bukan lawan dari pendekatan berbasis hak, melainkanpelengkapnya.Argumeninisejalan dengan kerangka kerja Protect, Respect and Remedy yang dirumuskan John Ruggie bagi Dewan HAM PBB, yang menempatkan mekanisme nonyudisial, termasuk mediasi, sejajar dengan proses peradilan dalam menyediakan akses pemulihan. Kuncinya terletak pada pembacaan ulang makna "pendekatan berbasis hak": dalam wacana pembangunan, pendekatan ini menekankan akuntabilitas, pemberdayaan, dan partisipasi korban sebagai bagian dari proses itu sendiri, bukan sekadar hasil akhir. Karena
itu, sengketa hak ekonomi dan sosial, seperti relokasi masyarakat adat, memiliki ruang tafsir kontekstual yang luas dan lebih cocok diselesaikan lewat negosiasi kreatif ketimbang putusan pengadilan yang kaku.
Rees (2010) kasus mencontohkan perusahaan pakaian yang mendapati pemasoknya mempekerjakan anak di bawah umur. Memutus kontrak secara sepihak justru berisiko membuat anak-anak tersebut menghadapi kondisi yang lebih rentan, sehingga solusi terbaik dapat ditempuh melaluinegosiasikolaboratifyang melibatkan pemerintah dan perwakilan korban.Contoh lain adalah Dialogue Table di tambang Tintaya, Peru, yang dijalankan BHP Billiton, tempat forum multipihak menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa lahan yang bertahan bertahun-tahun. Meski demikian, Rees (2010) mengingatkan tiga tantangan mediasi: ketimpangan kekuasaan, keterbatasan mendorong perubahan sistemik, dan ketegangan antara kerahasiaan proses dengan tuntutan transparansi publik. la mengusulkan agar praduga kerahasiaan mutlak dibalik menjadi praduga keterbukaan terbatas, misalnya lewat publikasi ringkasan hasil yang dianonimkan.
Konteks Indonesia menunjukkan bagaimana persoalan teoretis tersebut mulai diterjemahkan ke dalam praktik
kelembagaan. Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2025 memperbarui pedoman mediasi HAM yang sebelumnya diatur melalui peraturan tahun 2008 dan 2010. Regulasi baru tersebut membagi proses mediasi ke dalam tiga tahap, yaitu pramediasi, mediasi inti yang mencakup konsultasi, negosiasi, dan konsiliasi, serta pascamediasi yang menghasilkan akta kesepakatan yang dapat didaftarkan ke pengadilan negeri. Dari sisi efektivitas waktu, sekitar 65 persen proses mediasi disebut dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari tiga bulan, sementara proses litigasi rata-rata membutuhkan waktu 18 hingga 24 bulan. Tingkat kesepakatan yang tercapai juga menunjukkan peningkatan, dari 32 persen pada 2023 menjadi 48 persen pada semester pertama 2025.Namun capaian ini masih jauh dari ideal, dengan tingkat keberhasilan keseluruhan bertahan di kisaran empat puluh hingga empat puluh lima persen dari total seribu tujuh ratus tiga puluh tujuh pengaduan sektor korporasi. Di sinilah perbandingan dengan lembaga mediasi HAM di negara lain menjadi relevan, sebagaimana pendekatan komparatif Putri yang menyandingkan Komnas HAM dengan Komisi Nasional HAM India dan Afrika Selatan.
Komisi Nasional HAM India, yang telah beroperasi sejak pertengahan dekade
Penegakan - Mediasi
1990-an, memiliki kewenangan investigasi dan pemanggilan paksa yang lebih mapan secara hukum, sehingga rekomendasi hasil mediasinya memiliki daya paksa moral dan politik lebih besar. Komnas HAM sendiri baru mulai memperkenalkan mekanisme serupa lewat Peraturan Nomor 2 Tahun 2025, namun belum disertai sanksi administratif yang benar-benar mengikat, sehingga jalur reformasi yang ditempuh Indonesia berjalan lebih lambat akibat keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
Bandingkan pula dengan Komisi Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrase atau CCMA di Afrika Selatan, yang indikator kinerjanya secara eksplisit memasukkan promosi keadilan sosial, serta budaya pelaporan publik yang matang atas volume dan tingkat sengketa. Transparansi penyelesaian semacam ini sejalan dengan anjuran Rees bahwa lembaga mediasi semestinya rutin mempublikasikan data agregat. Komnas HAM, sebaliknya, masih bergantung pada prinsip kerahasiaan mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 4 regulasi barunya. Prinsip ini penting untuk melindungi korban, namun pada praktiknya justru menimbulkan defisit kepercayaan publik pascakebocoran media pada sejumlah kasus sengketa lahan. Kondisi tersebut membuat sebagian korban enggan berpartisipasi.
Bandingan lain adalah lembaga mediasi ketenagakerjaan Inggris, Advisory, Conciliation and Arbitration Service atau ACAS. Lembaga ini merupakan contoh lembaga berkepercayaan
publik tinggi, sehingga tuntutan transparansi hasil mediasinya relatif rendah, namun tetap secara berkala mempublikasikan statistik agregat berdasarkan kategori pengaduan seperti diskriminasi ras atau pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. Pendekatan pertengahan ini, yang menjaga kerahasiaan detail kasus namun terbuka pada pola dan tren keseluruhan, tampaknya menjadi arah paling realistis bagi Komnas HAM untuk mengatasi dilema kerahasiaan dan akuntabilitas publik.
Perbandingan dengan tiga model tersebut menyingkap pola yang konsisten: efektivitas mediasiHAMbergantungpadatiga pilar,yaitu otoritas eksekusi yang mengikat, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, dan mekanisme transparansi yang proporsional. Dalam konteks kapasitas sumber daya manusia, Komnas HAM menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan jumlah personel dengan beban penanganan pengaduan yang tinggi. Dengan sekitar tujuh puluh staf di bidang Penegakan HAM, Komnas HAM menangani rata-rata sekitar 2.700 kasus dugaan pelanggaran HAM setiap tahun dalam periode 2022-2024.
Fenomena ini menggemakan kekhawatiran yang telah diangkat Rees (2010) jauh sebelum regulasi Indonesia ini lahir: mediasi yang hanya menyelesaikan kasus demi kasus secara tertutup, tanpa pelaporan agregat dan sanksi yang jelas bagi pelanggar kesepakatan, berisiko gagal mendorong reformasi kebijakan yang lebih luas. Perbandingan lintas negara menegaskan
Indonesia tidak perlu menciptakan model baru dari nol, melainkan dapat mengadaptasi elemen terbaik dari tiap yurisdiksi, yakni kewenangan investigasi tegas ala India, budaya pelaporan agregat ala Afrika Selatan, dan keseimbangan kerahasiaan-transparansi ala Inggris, sembari mempertahankan kekhasan konteks lokal seperti prioritas sengketa lahan adat dan kelompok rentan di wilayah tertinggal.
Pada akhirnya, pengalaman internasional maupun domestik menunjukkan satu benang merah: mediasi dan litigasi tidak perlu dipertentangkan sebagai dua kutub yang saling meniadakan. Keduanya dapat saling melengkapi, asalkan lembaga mediasi memiliki otoritas eksekusi yang jelas, transparansi yang proporsional, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan komitmen politik yang sungguh-sungguh. Komnas HAM berada pada persimpangan penting: regulasi barunya meletakkan fondasi prosedural yang lebih baik, namun tanpa pembelajaran serius dari lembaga sejenis di negara lain, capaian itu berisiko berhenti sebagai perbaikan administratif belaka.
Penulis : Fajar Ahmad Setiawan Editor : Sri Rahayu
Komisioner Mediasi Pramono Ubaid Tanthowi bersama tim mediasi Komnas HAM melakukan Pertemuan Mediasi antara PT. Jasa Marga dengan Pengadu di Kantor Komnas HAM Jakarta, 10 Agustus 2026
Penegakan - Pemantauan
Menimbang Hak Asasi Manusia dalam Proyek Strategis Nasional di Merauke, Pembangunan untuk Siapa?
Keberadaan alat berat di sebuah distrik di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan yang ditemukan tim pemantauan Komnas HAM saat peninjauan lapangan, pada 23 Juni 2025
The right to development is an inalienable human right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political development, in which all human rights and fundamental freedoms can be fully realized." (Article 1, Declaration on the Right to Development 1986)
mpat puluh tahun setelah diadopsinya Declaration on the Right to Development, perdebatan mengenai sejauh mana masyarakat dapat atau patut menanggung dampak dari suatu proyek pembangunan masih tetap relevan. Salah satu paradoks terbesar dalam praktik hak asasi manusia (HAM) muncul ketika
penggusuran paksa dibenarkan atas nama "pembangunan nasional". Dalam situasi demikian, pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru berpotensi mengorbankan hak-hak masyarakat yang terdampak.
Perdebatan tersebut semakin mengemuka dalam pelaksanaan kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016. PSN merupakan proyek infrastrukturdaninvestasiyangdiprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan berbagai proyek tersebut di sejumlah wilayah juga menimbulkan dampak HAM dan banyak diadukan.
Salah satu kasus krusial yang ditangani oleh Komnas HAM adalah aktivitas PSN di sektor pangan dan bioenergi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Komnas HAM menerima pengaduan dari beberapa perwakilan masyarakat adat yang mengadukan perampasan dan penyerobotan kawasan hutan serta lahan ulayat milik mereka yang berdampak
langsung terhadap keberlangsungan hidup mereka. Perusahaan yang didampingi aparat negara melakukan penggusuran hutan adat tanpa adanya partisipasi masyarakat adat yang telah menempati dan memelihara hutan adat tersebut.
Merespons pengaduan tersebut, Komnas HAM melakukan pemantauan lapangan ke empat distrik di Merauke, meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, hingga menerbitkan rekomendasi resmiyang ditujukan kepada 11 instansi pemerintah dan pihak swasta.
Dalam pemantauan di lapangan, Komnas HAM menyaksikan langsung bagaimana kuatnya keterikatan historis, kultural, dan spiritual masyarakat adat di Kabupaten Merauke dengan tanah, hutan sagu, sungai, dan rawa yang menjadi ruang hidup mereka. Keterikatan tersebut menegaskan bahwa kawasan tersebut bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian integral
Penegakan - Pemantauan
Tim Pemantauan Komnas HAM bersama masyarakat adat melakukan peninjauan lapangan perihal kasus aktivitas PSN di sektor pangan dan bioenergi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada 23 Juni 2025.
dari identitas dan keberlangsungan hidup warga. Oleh karena itu, penguasaan dan pembukaan tanah adat secara sepihak terbukti melumpuhkan lahan pertanian warga, merusak aliran serta kualitas sungai sebagai sumber air dan pangan, sekaligus memicu rasa takut akibat pengerahan aparat dalam pengamanan proyek perusahaan.
Selain itu, Komnas HAM juga menemukan tidak adanya partisipasi yang bermakna serta tidak dipenuhinya prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent atau FPIC) dalam pelaksanaan proyek tersebut. Lebih lanjut, masyarakat adat yang menyatakan penolakan terhadap proyek dilaporkan mengalami intimidasi oleh personel militer yang bertugas di wilayah tersebut, bahkan menghadapi upaya kriminalisasi. Selain itu, Pemerintah telah mengetahui adanya permasalahan perizinan dan lingkungan dalam pelaksanaan PSN tersebut, termasuk belum tersusunnya AMDAL irigasi dan belum selarasnya titik area of interest (AOl), namun pembangunan di lapangan tetap dilanjutkan. Berdasarkan seluruh temuan di lapangan, Komnas HAM menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan PSN sektor pangan dan bioenergi di Kabupaten Merauke. Praktik pembangunan yang berlangsung dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia maupun instrumen hak asasi manusia internasional. Alih-alih menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat adat, negara justru tampak lebih berpihak
pada kepentingan korporasi.. Apabila pola ini terus berlanjut, masyarakat adat Papua berisiko menghadapi pemiskinan struktural, kerusakan ekologi, serta hilangnya identitas dan eksistensi budaya di tanah leluhur mereka.
Dalam kasus ini, negara juga telah gagal memaknai hak atas pembangunan dengan tepat. Tersingkirnya masyarakat adat dari tanahleluhurnyadipandangsebagaicollateral damage yang dianggap wajar demi mencapai pembangunan sosial dan ekonomi. Padahal, hak atas pembangunan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (people-centered development),sehingga tujuan utama sekaligus penerima manfaat pembangunan haruslah manusia, bukan keuntungan perusahaan,pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), ataupun pembangunan infrastruktur semata.
Sebagai pembangunan yang berpusat pada manusia, setiap proyek pembangunan harus menjamin partisipasi aktif (active participation) individu dan masyarakat dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Selain itu, pembangunan juga harus memastikan adanya distribusi manfaat yang adil (fair distribution of benefits), sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak dengan mengorbankan masyarakat yang terdampak. Hanya dengan memenuhi prinsip-prinsip tersebut, suatu proyek pembangunan dapat benar-benar menjadi perwujudan hak atas pembangunan.
dasar HAM Atas itu, Komnas merekomendasikan kepada seluruh institusi
yang terlibat untuk menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Seluruh pihak terkait juga diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PSN tersebut serta mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas aparat keamanan. Selain itu, negara harus memfasilitasi dialog yang setara, inklusif, partisipatif, dan transparan antara pemerintah,perusahaan,dan masyarakat adat, guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan proyek pembangunan di Papua Selatan dilaksanakan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah pembangunan dilihat dari banyaknya proyek yang diselesaikan, melainkan sejauh mana proyek tersebut benar-benar memajukan manusia. Karena itu, negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan proyek pembangunan dilaksanakan secara konsisten berdasarkan prinsip dan standar hak asasi manusia. Hanya dengan cara itulah Pemerintah Indonesia dapat mewujudkan cita-cita bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia."
Penulis : Lidya Corry T Editor : Sri Rahayu
Sekretariat Komnas HAM - Provinsi Aceh
Pascabencana di Aceh Tengah dan Bener Meriah, Menagih Hak Warga Terdampak
Kondisi Jembatan Enang-Enang di Bener Meriah dalam proses perbaikan oleh swadaya warga setelah rusak akibat banjir, Selasa, 23 Juni 2026
Bencana mungkin datang dalam hitungan jam, akan tetapi memulihkan kehidupan masyarakat membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang.
ngkapan penuh makna tersebut U menggambarkan realitas yang masih dihadapi warga Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah. Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang pada akhir tahun 2025 lalu melumpuhkan kedua wilayah ini.
Kini, di pertengahan tahun 2026, perbaikan fasilitas fisik terus berjalan. Jalan dan jembatan yang sempat terputus sudah mulai bisa digunakan kembali. Namun, di balik pulihnya infrastruktur kasatmata tersebut, kehidupan sehari-hari warga belum sepenuhnya kembali normal. Proses panjang masih dibutuhkan agar mereka dapat kembali hidup dengan aman dan layak. Bencana akibat curah hujan tinggiakhir tahun
lalu tidak hanya merusak fisik bangunan, tetapi juga mengubah hidup warga dalam waktu singkat. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Di saat yang sama, pemenuhan hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan sempat terhenti akibat terputusnya akses transportasi serta jaringan komunikasi.
Kondisi ini menjadi peringatan keras bahwa pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik. Berdasarkan standar Hak Asasi Manusia (HAM), proses rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan kewajiban konstitusional negara untuk memastikan warga terdampak dapat kembali menikmati kehidupan yang layak. Keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan baru, melainkan dari pulihnya akses warga terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, informasi, hingga ruang untuk berpartisipasi dalam setiap kebijakan yang menyangkut masa depan mereka.
Komnas HAM Turun ke Lapangan: Kawal Pemenuhan Hak Warga Terdampak Bencana Untuk melihat kondisi tersebut secara langsung, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh melakukan pengamatan lapangan selama empat hari, dari tanggal 23 sampai 26 Juni 2026. Tim mendatangi Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah guna
mendapatkan gambaran jelas mengenai proses pemulihan pascabencana.
Tim Pengamatan Sekretariat Komnas HAM Aceh saat melaksanakan pertemuan dengan Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah dan jajaran dalam rangka Sharing Informasi dan Data tentang Percepatan Rehab Rekon Pasca Bencana Ekologis di Kabupaten Bener Meriah, Rabu, 24 Juni 2026.
Selama di lapangan, Komnas HAM mengadakan dialog dengan pemerintah daerah, instansi terkait, perangkat desa, serta warga terdampak. Tim juga meninjau langsung lokasi-lokasi yang rusak. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui masalah yang dihadapi warga, sekaligus memastikan proses pemulihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Kampung Pantan Kemuning di Kabupaten Bener Meriah. Warga setempat mengaku masih ingat betul peristiwa banjir dan longsor yang menimpa desa mereka. Ketika hujan deras mengguyur kawasan pegunungan saat itu, warga menduga material longsor hanya akan menutup badan jalan seperti biasa. Namun, gelombang longsoran besar meluncur cepat dan langsung menerjang permukiman. Rumah-rumah hancur, akses jalan terputus total, dan warga terpaksa
Sekretariat Komnas HAM - Provinsi Aceh
Tim Pengamatan Situasi HAM Sekretariat Komnas HAM Aceh saat melaksanakan pengamatan ke Lokasi Bencana Tanah Longsor yang menghantam kawasan permukiman di Kampung Pantan Kemuning Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah pada Rabu, 24 Juni 2026.
menyelamatkan diri dengan peralatan seadanya.
Evaluasi Pemulihan dan Tantangan Warga Komnas HAM mencatat bahwa pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai langkah nyata, seperti memperbaiki infrastruktur penting, membangun hunian sementara(huntara), serta membuka kembali layanan publik.
Meski demikian,fakta di lapangan menunjukkan bahwa warga masih menghadapi kesulitan yang berlapis. Pekerjaan infrastruktur yang belum tuntas menghambat mobilitas harian. Akibatnya, distribusi barang dan logistik terganggu, anak-anak kesulitan menuju sekolah, akses menuju layanan kesehatan terhambat, dan kegiatan ekonomi warga berjalan lambat.
Situasi Hunian Sementara warga terdampak Bencana Banjir Longsor Kampung Pantan Kemuning Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, 24 Juni 2026.
Bagi warga Bener Meriah, pemenuhan kebutuhan dasar seperti hunian tetap yang layak, pemulihan mata pencaharian, serta kepastian layanan publik merupakan halyang sangat mendesak. Kendati mengapresiasi
kondisi yang mulai membaik dibanding masa awal bencana, warga mengeluhkan lambatnya koordinasi antarinstansi pemerintah yang menyebabkan penyaluran bantuan terkesan lambat dan belum merata. Kondisi yang hampir sama ditemukan saat tim Komnas HAM meninjau Kampung Serempah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Walaupun jenis kerusakan akibat bencananya berbeda dengan Bener Meriah, keluhan warga tetap sama.
Tim Pengamatan melakukan pertemuan dengan Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah dan OPD/pihak terkait lainnya Sharing Informasi dan Data tentang Percepatan Rehab Rekon Pasca Bencana Ekologis di Kabupaten Aceh Tengah, Kamis, 25 Juni 2026. Pemerintah bersama pihak terkait memang terus memacu pemulihan fisik. Namun, dialog bersama warga menegaskan satu hal: indikator keberhasilan pemulihan tidak cukup hanya dengan berdirinya fasilitas fisik baru. Warga membutuhkan kepastian waktu untuk kembali bertani, kemudahan mengakses pelayanan dasar, serta keterbukaan informasi mengenai alur dan tahapan rekonstruksi yang sedang dijalankan.
Perhatian Khusus bagi Kelompok Rentan Hasil pengamatan di Aceh Tengah dan Bener Meriah menunjukkan adanya masalah yang sama. Selain gangguan transportasi dan ekonomi akibat kerusakan jalan, kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas juga membutuhkan perhatian serta penanganan khusus. Komnas HAM
menegaskan pentingnya mendahulukan kebutuhan masyarakat agar tidak ada satu pun kelompok warga yang terabaikan dalam proses pemulihan ini.
Tim pengamatan melakukan wawancara singkat dengan korban terdampak bencana banjir dan longsor di Huntara Kampung Serempah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, Kamis, 25 Juni 2026.
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tidak boleh hanya fokus pada perbaikan jalan yang putus atau bangunan yang rusak. Kegiatan ini harus bertujuan untuk memulihkan kehidupan warga secara menyeluruh, seperti mengembalikan rasa aman, membuka lapangan kerja, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Hak asasi manusia harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan pemulihan bencana. Cara ini dinilai dapat mempercepat pemulihan dan membuat warga di Aceh Tengah serta Bener Meriah lebih siap dalam menghadapipotensi bencana di masa depan. Sebab, lagi-lagi, keberhasilan pemulihan pascabencana tidak diukur dari laporan angka pembangunan fisik saja, melainkan dari kemampuan warga untuk kembali hidup dengan aman dan layak.
Penulis: TR. Arafah dan Sari Melati Editor : Sri Rahayu
Sekretariat Komnas HAM - Provinsi Sumatra Barat
Ketika Tanah Menjadi Ruang Kehidupan
Tim Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat bersama pihak terkait saat melakukan pemantauan situasi sengketa lahan di wilayah perkebunan PT Multi Karya Sawit Prima, Kamis, 18 Juni 2026
im Sekretariat Komnas HAM Provinsi T Sumatra Barat bersama pihak terkait saat melakukan pemantauan situasi sengketa lahan di wilayah perkebunan PT Multi Karya Sawit Prima, Kamis, 18 Juni 2026.
Hamparan tanah luas terdapat di Dusun Tanah Galo dan Batu Gajah, Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah dan Lubuk Ulang Aling di Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Bagi masyarakat, tanah disana merupakan sumber penghidupan yang utama. Oleh karena itu, ketika penguasaan lahan tersebut terganggu, maka keberlangsungan kehidupan masyarakat yang dipertaruhkan.
Masyarakat berhadapan dengan PT Multi Karya Sawit Prima (PT MKSP) terkait dengan status dan penguasaan lahan. Dalam tuntutannya, masyarakat meminta kejelasan lahan plasma, pembagian hasil, hingga pelepasan sebagian wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Beragam upaya penyelesaian telah dilakukan, namun persoalan tersebut masih belum terselesaikan.
Tim Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat bersama pihak terkait saat melakukan pemantauan dan berdiskusi mengenai situasi sengketa lahan di wilayah perkebunan PT Multi Karya Sawit Prima, Rabu, 17 Juni 2026.
Dalam konteks itulah, Tim dari Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat melakukan pra-mediasi pada 17-19 Juni 2026. Komnas HAM melakukan kunjungan lapangan dan pertemuan dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan. Komnas HAM berupaya memahami persoalan dengan lebih mendalam. Mendorong terciptanya ruang penyelesaian yang adil dan tidak diskriminatif.
Bagi masyarakat, persoalan lahan tidak muncul begitu saja. Mereka menyampaikan bahwa wilayah tersebut telah dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun. Salah satu dokumen yang disampaikan kepada Tim yakni surat persetujuan yang menerangkan penguasaan tanah ulayat Suku Melayu Siat di Jorong Tanah Galo pada tahun 2009. Keberadaan makam leluhur, masjid, serta pengakuan sosial masyarakat juga menjadi bagian dari cerita penguasaan wilayah tersebut.
Persoalan berkembang setelah terbitnya HGU. Menurut masyarakat, sebagian lahan yang sebelumnya mereka manfaatkan kemudian berada dalam areal HGU. Kondisi tersebut turut menimbulkan persoalan dalam pengurusan legalitas tanah maupun pembangunan fasilitas publik. Bagi
masyarakat, bukan sekadar hitungan luas lahan. Di balik ratusan hektar yang belum ditanami, terdapat harapan mengenai sumber penghidupan dan manfaat ekonomi yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Masyarakat meminta untuk mengeluarkan sebagian lahan dari wilayah HGU atau enclave. Luasan yang dimohon mencapai sekitar 722 hektar. Areal ini mencakup pemakaman, masjid, sekolah, puskesmas, sawah, kebun, ladang, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya.
Upaya mempertemukan kepentingan para pihak sebenarnya telah dilakukan.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memfasilitasi sejumlah pertemuan antara masyarakat, koperasi dan perusahaan. Salah satu kesepakatan memuat kewajiban perusahaan memberikan kompensasi terhadap lahan plasma yang belum ditanami serta menanami lahan tersebut hingga berproduksi paling lambat 31 Desember 2026. Kesepakatan juga memuat pengeluaran kebun inti seluas 403 hektar untuk diserahkan kepada koperasi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.
Namun, kesepakatan membutuhkan tindak lanjut agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bagi masyarakat, kepastian pelaksanaan kesepakatan menjadi bagian
Sekretariat Komnas HAM - Provinsi Sumatra Barat
Tim Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat bersama pihak terkait saat melakukan pemantauan dan berdiskusi mengenai situasi sengketa lahan di wilayah perkebunan PT Multi Karya Sawit Prima, Rabu, 17 Juni 2026.
penting dari upaya menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung selama bertahuntahun. Pra-mediasi yang dilakukan Komnas HAM menjadi salah satu langkah untuk membuka kembali ruang komunikasi diantara berbagai pihak yang terkait.
Hamparan perkebunan kelapa sawit PT Multi Karya Sawit Prima di wilayah Lubuk Ulang Aling, Kabupaten Solok Selatan. Kamis, 18 Juni 2026
Tim bertemu dengan perwakilan Koperasi Tolab Sejahtera dan tokoh masyarakat untuk mendengarkan kronologi serta tuntutan mereka. Masyarakat berharap adanya mediasi multipihak dan lintas sektor untuk membahas persoalan lahan, plasma, dan fasilitas umum. Sementara itu, pertemuan
dengan PT MKSP belum diperoleh keterangan yang substantif. Pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, manajer perusahaan, tidak berada di tempat. Tim kemudian menyampaikan permohonan kesediaan mediasikepada pihakperusahaan. Perwakilan perusahaan menyatakan akan meneruskan tawaran mediasi Komnas HAM kepada manajemen.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan kesediaan semua pihak untuk hadir dan membuka ruang dialog. Masyarakat membutuhkan kepastian, perusahaan membutuhkan kejelasan, sementara peran untuk pemerintah memiliki memastikan proses penyelesaian berlangsung secara adil.
Hamparan perkebunan kelapa sawit PT Multi Karya Sawit Prima di wilayah Lubuk Ulang Aling, Kabupaten Solok Selatan. Kamis, 18 Juni 2026
Konflik lahan pada akhirnya bukan hanya persoalan mengenai siapa yang menguasai sebuah
hamparan tanah. Di dalamnya terdapat sejarah, sumber penghidupan, kepentingan ekonomi, kepastian hukum, dan kehidupan masyarakat yang berjalan di atasnya. Karena itu, penyelesaian tidak cukup berhenti pada status lahan, tetapi juga perlu memastikan hak dan kepentingan masyarakat tetap diperhatikan.
Penulis : Miranda Syafrina Editor : Louvikar Alfan Cahasta
Menjaga Ruang Hidup Lewat Hak atas Pangan
Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM, Atnike Nova Sigiro, Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, Nelly Yusnita saat Kegiatan Diseminasi SNP No. 16 tentang Hak atas Pangan mengundang perwakilan Pemerintah Daerah, Akademisi dan Organisasi Masyarakat Sipil di Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, Senin, 25 Mei 2026
Pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa banyak pangan diproduksi, tetapi juga dari sejauh mana setiap orang dapat mengakses pangan yang aman, bergizi, dan layak sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Pembangunan Harus Menjamin Hak atas Pangan.
Tingginya angka stunting, keterbatasan akses pangan bergizi di sejumlah wilayah, hingga berkurangnya keberagaman pangan lokal menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya menjamin setiap orang dapat menikmati haknya atas pangan.
Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, di balik potensi tersebut, tantangan pemenuhan hak atas pangan masih membutuhkan perhatian.
Berangkat dari semangat tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) bersama Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 16 tentang Hak atas Pangan. Kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemahaman bahwa pemenuhan hak atas pangan merupakan bagian penting dari pembangunan yang berperspektif HAM.
Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat, Nelly Yusnita, dalam pembukaan kegiatan menegaskan
pentingnya Standar Norma dan Pengaturan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM. "Standar Norma dan Pengaturan merupakan salah satu produk Komnas HAM RI yang menjadi panduan bagi lembaga negara maupun non-lembaga negara. Melalui diseminasi ini, kami berharap masyarakat semakin memahami bahwa hak atas pangan merupakan bagian dari implementasi hak asasi manusia," ujarnya. Menurut Nelly, semakin luas pemahaman terhadap SNP, semakin besar pula peluang lahirnya kebijakan yang berpihak pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia seharusnya menjadi modal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih tingginya angka stunting menunjukkan bahwa tantangan tersebut masih belum teratasi. "Indonesia
Sekretariat Komnas HAM - Provinsi Kalimantan Barat
merupakannegara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, namun angka stunting masih tinggi. Ini harus menjadi perhatian pemerintah," tegas Atnike. Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. harus mampu Pembangunan juga memastikan setiap orang memperoleh akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Menjaga Ruang Hidup, Menjaga Masa Depan
Paparan materi dan sesi diskusi memperlihatkan bahwa tantangan pemenuhan hak atas pangan tidak berdiri sendiri. Konflik agraria, perubahan iklim, keterbatasan akses logistik di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), berkurangnya pangan lokal, hingga pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan menjadifaktor
yang turut memengaruhi terpenuhinya hak masyarakat atas pangan.
Peserta diskusi juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap petanikecil, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Di sisi lain, pemerintah daerah memaparkan berbagai upaya menjaga keterjangkauan pangan melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penguatan kemitraan dengan pemasok lokal agar stabilitas harga tetap terjaga. Diskusi tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan hak atas pangan tidak hanya berbicara mengenai makanan, tetapi juga tentang menjaga ruang hidup yang sehat, melindungi lingkungan, serta memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup secara layak.
Diseminasi SNP Hak atas Pangan menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan memerlukan kolaborasi seluruh
pemangku kepentingan. Pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun sistem pangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui perspektif HAM, pembangunan diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan ruang hidup yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Sebab, ketika hak atas pangan terpenuhi, yang terjaga bukan hanya kehidupan hari ini, tetapi juga masa depan generasi yang akan datang.
Penulis : Marianti Putri Editor : Louvikar Alfan Cahasta
Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM, Atnike Nova Sigiro saat menghadiri Pembukaan Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Kunjungan Display Pangan Lokal bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Drs. Manto, M.Si. di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Senin, 25 Mei 2026
Menyoal Pertambangan Rakyat dan Tanggung Jawab Negara atas Kesejahteraan Rakyat
Tim Pemantauan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Pertemuan dengan Polres Parigi Moutong Kamis, 5 Maret 2026
agi masyarakat kecil, tuntutan perut B tidak bisa menunggu regulasi. Namun, ketika arena pertambangan rakyat berubah menjadi ruang kehilangan nyawa secara berulang, di manakah hadirnya perlindungan negara?
Jauh di timur Indonesia, kekayaan alam yang semestinya menjadi sumber kesejahteraan justru tidak jarang menghadirkan persoalan dan kerentanan baru bagi masyarakat. Amanat konstitusi melalui Pasal 33 UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikelola sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat, kini terasa kian jauh dari panggang api. Di tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah, pertanyaan mendasar tentang siapa yang sesungguhnya menikmati hasil pembangunan dan kesejahteraan dari kekayaan tersebut menjadi semakin relevan untuk diajukan.
Pertambangan rakyat sudah diatur hukum secara rigid dalam instrumen tentang pertambangan. Dalam praktik di lapangan, sering kali tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Misalnya, kematian pekerja tambang di areal Wilayah Pertambangan Rakyat Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah (WPR Desa Buranga) akibat longsoran pada areal pertambangan. Insiden ini menjadi perhatian Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah. Pertambangan yang seharusnya menciptakan kesejahteraan rakyat, justru menimbulkan dugaan pelanggaran hak atas standar hidup yang layak dan hak atas kondisi kerja yang adil dan aman.
Pasal 38 UU Nomor 39 Tahun 1999 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan untuk memilih pekerjaan sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuannya, serta berhak atas pekerjaan yang layak. Hak atas pekerjaan ini termasuk pula bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Namun, peristiwa tewasnya penambang akibat longsor pada areal WPR Desa Buranga, menjadi cermin atas kegagalan negara dalam menjamin standar kehidupan dan standar kerja yang layak bagi setiap warga negara. Selain itu, berulangnya peristiwa longsor para area WPR Desa Buranga menunjukan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh negara terhadap praktik pertambangan tambang rakyat maupun
pengelolaan wilayah pertambangan rakyat. Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah melalui Tim Pemantauan Aktivitas HAM melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap peristiwa pekerja tambang di area WPR Desa Buranga pada 3 - 6 Maret 2026. Dalam kegiatan ini, Tim Pemantau Aktivitas HAM melakukan koordinasi dan permintaan keterangan secara langsungkepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan Polres Parigi Moutong. Koordinasi dan permintaan keterangan terkait dengan upaya pemerintah dalam menertibkan pertambangan rakyat dan upaya kepolisian dalam mewujudkan penegakan hukum terkait aktivitas ilegal mining yang marak terjadi.
Merujuk pada pertemuan dan koordinasi tersebut, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah memberikan rekomendasi kepada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah (Dinas ESDM). Pertama, Dinas ESDM agar melakukan inspeksi rutin terhadap kepatuhan kaidah teknik, keselamatan kerja, dan kelayakan sarana/prasarana di area WPR. Kedua, meminta kepada pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan pengurus untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) atau standar K3 yang sesuai dengan skala usaha pertambangan rakyat guna mengendalikan faktor risiko. Pemegang IPR dan pengurus harus menjamin ketersediaan dan mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap bagi semua pekerja di area tambang. Penilaian risiko (hazard
identification & risk assessment) juga penting dilakukan secara berkala, terutama pada area berpotensi longsor atau tambang bawah tanah.
HAM Provinsi Sulawesi
Negara sebagai pemangku kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Jaminan ini termasuk untuk memberikan perlindungan atas rasa aman dan keselamatan kerja. Sekretariat Komnas
Tengah menegaskan pentingnya sinergi lintas sektoral dalam mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang tertib, aman, dan berperspektif hak asasi manusia.
Penulis : Nurliyanti Ritiyana Editor : Louvikar Alfan Cahasta
Sekretariat Komnas HAM Sulawesi Tengah Pantau Dugaan Pelanggaran HAM pada Tata Kelola Program Pertanahan Desa Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una
Tim Pemantau Aktivitas HAM Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemeriksaan lokasi lahan yang dikelola oleh Masyarakat Desa Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una Jumat, 10 Juli 2026
ojo Una-Una - Sekretariat Komnas HAM T ProvinsiSulawesiTengah melaksanakan kegiatan pemantauan atas dugaan pelanggaran HAM dalam kasus penarikan sertifikat hak milik (SHM) petani Desa Tojo oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una- Una. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7-10 Juli 2026. Tim Pemantauan dipimpin oleh Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah, Edy Sutichno, SH. Pemantauan sendiri merupakan mekanisme yang dilakukan oleh Komnas HAM dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat terhadap peristiwa yang terindikasi mengandung dugaan pelanggaran HAM sesuai mandat peraturan perundangundangan tentang Hak Asasi Manusia.
Dalam pelaksanaan pemantauan atas dugaan pelanggaran HAM ini, Tim Pemantauan Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah melakukan koordinasi intensif dan penggalian informasi dari berbagai pihak, seperti Pemerintah Kabupaten Tojo Una- Una, Kepolisian Resor Tojo Una-Una, DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, serta kepada pihak pengadu dan pihak teradu.
Polemik ini bermula pada tahun 2019, ketika salah seorang pejabat Desa Tojo melakukan penarikan terhadap sertifikat hak milik warga Desa Tojo yang terbit secara resmi melalui program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL). Penarikan ini sendiri dilakukan dengan dasar adanya tunggakan pajak dan klaim tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan. Berlarutlarutnya masalah ini memicu terjadinya beberapa aksi massa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tojo. Hingga akhirnya terjadi penyegelan atas Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una pada 29 Juni 2026.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Tojo Una-Una telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan masyarakat Desa Tojo, Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una, dan berbagai pihak terkait lainnya pada tanggal 17 Juni 2026. Sejalan dengan hasil RDPU, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah bersurat secara resmi kepada kementerian berwenang untuk mengusulkan pelepasan lahan yang dikelola masyarakat Desa Tojo dari status kawasan hutan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria telah melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat Desa Tojo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una.
Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una- Una juga telah menyurati secara resmi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah. Perubahan ini untuk melepas lahan yang dikelola oleh masyarakat Desa Tojo dari kawasan hutan Industri. Meskipun begitu, tuntutan masyarakat Desa Tojo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una tidak bergeming untuk tetap menahan sertifikat yang terlanjur diserahkan dikarenakan permasalahan administratif.
Seluruh data, fakta dan keterangan yang dikumpulkan selama kegiatan pemantauan akan diolah oleh Komnas HAM untuk diterbitkan rekomendasi resmi. Rekomendasi ini nantinya ditujukan kepada para pihak guna mendorong penyelesaian konflik yang adil, memiliki kepastian hukum, dan berperspektif hak asasi manusia.
Turut serta dalam kegiatan pemantauan ini Analisis Kebijakan Ahli Muda Hidar, Penata Sengketa Mediasi HAM Indra Fachrozi, Penyuluh Sosial HAM Lucky Hermansyah, serta tim dari Biro Perencanaan dan PengawasanInternal,Perencana Ahli Pertama Andika Fernando G dan Perencana Ahli Pertama Nok Mia Audinia.
Penulis : Nurliyanti Ritiyana Editor : Louvikar Alfan Cahasta
Sekretariat Komnas HAM - Provinsi Maluku
Tata Kelola Agraria Berbasis HAM di Maluku: Jalan Panjang Menuju Keadilan Agraria
Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku bersama Perwakilan Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, APH, Tokoh Adat, Akademisi, dan Jurnalis dalam Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan No 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan SDA di Masohi, Maluku Tengah Kamis, 30 April 2026
AMBON - Persoalan agraria bukan sekedar isu administratif pertanahan, melainkan fondasi utama yang menentukan dinamika perekonomian daerah dan nasional. Ketika konflik agraria tak kunjung usai, pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, iklim investasi tersendat, penyerapan tenaga kerja terhambat, hingga pendapatan daerah pun ikut menurun.
Dampak lanjutannya tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi lokal, tetapi juga memperburuk kerentanan sosial masyarakat yang bergantung pada kepastian hak atas tanah dan sumber daya alam. Di Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku
Tengah menjadi salah satu wilayah dengan dinamika pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang cukup kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Maluku Tengah dihadapkan pada berbagai persoalan agraria, seperti sengketa batas tanah, tumpang tindih klaim kepemilikan, konflik antara masyarakat dengan pihak pemerintah maupun swasta, serta persoalan pengakuan hak masyarakat adat.
Menanggapi kompleksitas persoalan tersebut, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku mengambil langkah strategis dengan menggelar Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam (SNP Hak atas Tanah dan SDA) pada Kamis, 30 April 2006 di Masohi. Pendekatan berbasis HAM ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak swasta dalam mengurai benang kusut konflik pertanahan. Harapan lainnya, dapat memulihkan iklim investasi yang berkeadilan, sekaligus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka.
Peran Pemerintah Daerah dalam Konflik Agraria
Halid Pattisahusiwa, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, menegaskan bahwa pentingnya pendekatan berbasis HAM dalam pengelolaan tanah. "Tanah bagi masyarakat Maluku tidak hanya bernilai ekonomi, memiliki tetapi juga
makna sosial, budaya, dan spiritual. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan tanah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat," ujarnya.
la juga menekankan bahwa menjaga keadilan atas tanah berarti menjaga keberlanjutan kehidupan itu sendiri. Untuk itu, setiap kebijakan pengelolaan harus seimbang antara kepentingan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Santri Witak, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memegang peran vital dalam penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam. Peran tersebut melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, mediasi, serta penyusunan kebijakan yang mengedepankan perlindungan hak masyarakatdan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah menjalankan perannya dengan sinergi membangun antarperangkat daerah, pemerintah desa, lembaga adat, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah serta menyelesaikan sengketa secara dialogis dan berkeadilan.
Meski demikian, upaya tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan yang bisa diidentifikasi diantaranya tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan, kompleksitas regulasi
Sekretariat Komnas HAM - Provinsi Maluku
Suasana Kegiatan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan No 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan SDA di Masohi, Maluku Tengah Kamis, 30 April 2026.
dan perizinan, serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Dibutuhkan komitmen bersama dan kolaborasi multi-sektor yang berkelanjutan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia, dan mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan
Juliana Jolanda Salhuteru, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan harus dilaksanakan secara sistematis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. "Penanganan setiap kasus diawali dengan pemenuhan persyaratan pengaduan, dilanjutkan dengan proses verifikasi, analisis, dan penanganan sesuai kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 tahun 2020," terang Juliana.
Penyelesaian sengketa diutamakan melalui mediasi sebagai pendekatan yang mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan para pihak. Padakonflik agraria yang kompleks, memerlukan koordinasi multi-sektor melalui Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dapat berlangsung secara efektif, transparan, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
Pemenuhan hak atas tanah dan sumber daya alam di Kabupaten Maluku Tengah
masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Di satu sisi, pemerintah daerah bersama kantor pertanahan telah berupaya membangun mekanisme penyelesaian sengketa melalui koordinasi lintas sektor, mediasi, serta penerapan regulasi yang berlaku. Namun, disisi lain masih ditemukan persoalan seperti sengketa tanah ulayat, tumpang tindih kepemilikan dan pemanfaatan lahan, konflik terkait hak guna usaha (HGU), ketidakjelasan batas wilayah adat dan wilayah administrasi, serta keterbatasan kapasitas pemerintah desa dalam penanganan konflik pertanahan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas tanah dan sumber daya alam belum sepenuhnya optimal. Hal ini terkait dengan jaminan kepastian hukum, pengakuan hak masyarakat adat dan akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor agar tata kelola agraria dapat berjalan lebih adil, menghormati hak asasi manusia, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Peran Komnas HAM dalam Tata Kelola Agraria yang Berkeadilan di Maluku
Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Edy Sutichno, menekankan bahwa negara memiliki peran sentral dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara adil dan berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Kehadiran SNP Hak atas Tanah dan SDA menjadi pijakan penting bagi Komnas HAM dalam memperkuat pendekatan berbasis HAM pada tata kelola pertanahan dan sumber daya alam.
Langkah ini menegaskan bahwa peran Komnas HAM tidak terbatas pada penanganan aduan dan pemantauan semata, tetapi juga menyusun panduan normatif bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aparatur penegak hukum, hingga pelaku usaha.
SNP Hak atas Tanah dan SDA hadir sebagai pedoman taktis yang menjabarkan prinsipprinsip HAM, kewajiban negara, serta perlindungan bagi kelompok rentan. Tak hanya itu, peta jalan (roadmap) penyelesaian konflik agraria berbasis HAM yang diusung Komnas HAM, memberikan arah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan.
Implementasi SNP Hak atas Tanah dan SDA diharapkan dapat memberi kepastian hukum. Hak masyarakat adat serta kelompok rentan akan terlindungi secara bermartabat. Kepastian hukum yang berkeadilan inilah yang kelak menciptakan iklim investasi yang sehat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan merawat kelestarian lingkungan demi generasi mendatang. Pada akhirnya, keberhasilan transformasi tata kelola agraria berbasis HAM di Provinsi Maluku sangat bergantung pada konsistensi kolaborasi multi-sektor. Dengan menjadikan prinsipprinsip HAM sebagai pedoman utama, kepastian hukum, kesejahteraan masyarakat adat, dan iklim investasi yang sehat dapat terwujud secara berdampingan.
Penulis : Oktavia Nurdianti Editor : Louvikar Alfan Cahasta
Sekretariat Komnas HAM - Provinsi Papua
Mendorong Perlindungan Masyarakat Adat melalui Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan HAM
Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua, Frits B Ramandey bersama Masyarakat Adat Sarmi dalam Kegiatan Diseminasi SNP HAM No 15 tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Sarmi, pada Rabu, 29 April 2026
embangunan yang berkelanjutan P tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan negara menjamin ruang hidup yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Bagi masyarakat adat, ruang hidup bukan sekadar wilayah tempat tinggal, melainkan ruang yang menyatu dengan identitas, budaya, hukum adat, serta sumber penghidupan yang diwariskan secara turuntemurun. Oleh karena itu, perlindungan hak masyarakat adat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang menghormati hak asasi manusia.
Berangkat dari pemahaman tersebut, Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Papua melaksanakan Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan (SNP) HAM Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat bagi Masyarakat Adat Sarmi di Kabupaten Sarmi pada Rabu, 29 April 2026. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara Komnas HAM, dewan adat, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh masyarakat, pemuda adat, serta berbagai unsur masyarakat untuk memperkuat pemahaman mengenai perlindungan hak masyarakat adat sekaligus membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah adat di Papua.
Kepala Sekretariat Komnas HAM RI Provinsi Papua, Frits B. Ramandey, menjelaskan bahwa Kabupaten Sarmi merupakan salah satu dari tiga wilayah prioritas pelaksanaan
Diseminasi SNP HAM Nomor 15, bersama Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura. Penetapan wilayah tersebut didasarkan pada hasil pemantauan Komnas HAM yang menunjukkan adanya potensi benturan antara masyarakat adat dengan korporasi maupun pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan agraria. Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan penguatan pemahaman mengenai hak-hak masyarakat adat agar berbagai persoalan dapat dicegah melalui dialog dan penyelesaian yang berkeadilan.
Melalui diseminasi ini diharapkan terbangun pemahaman bersama mengenai kedudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh negara maupun pihak lain.
SNP HAM Nomor 15, disusun sebagai pedoman bagi negara, pemerintah daerah, korporasi, maupun masyarakat dalam menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak-hak masyarakat adat. Hak-hak tersebut meliputi hak menentukan nasib sendiri, hak atas tanah dan sumber
Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua, Frits B Ramandey Menyampaikan Materi SNP HAM No 15 tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Kegiatan Diseminasi SNP HAM di Sarmi, pada Rabu 29 April 2026
Sekretariat Komnas HAM - Provinsi Papua
daya alam, hak untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam pelaksanaannya, negara berkewajiban menghadirkan kebijakan yang berlandaskan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Di sisi lain, korporasi juga dituntut menghormati hak masyarakat adat serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam setiap kegiatan usahanya.
Salah satu peserta Masyarakat Adt Sarmi memberikan pertanyaan dan masukan terkait materi SNP HAM No 15 tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Kegiatan Diseminasi SNP HAM di Sarmi, pada Rabu, 29 April 2026
Dalam SNP HAM No 15, dijelaskan bahwa masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki identitas, wilayah, hukum adat, serta hubungan yang erat dengan tanah, hutan, sungai, dan sumber daya alam yang diwariskan secara turuntemurun. Hubungan tersebut tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi bagian dari keberlangsungan kehidupan masyarakat adat.
Dalam pemaparannya, Frits menyoroti berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi seperti konflik agraria, sengketa penguasaan tanah, pencemaran lingkungan, hingga relokasi masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat belum memperoleh ruang partisipasi yang memadai dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, setiap kebijakan pembangunan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu prinsip penting dalam pembangunan berbasis HAM. Masyarakat tidak hanya berhak memperoleh informasi mengenai suatu rencana pembangunan, tetapi juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan
tersebut diharapkan mampu meminimalkan konflik sekaligus memastikan bahwa pembangunanbenar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Peserta turut menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat di Kabupaten Sarmi. Persoalannya antara lain perlindungan hak ulayat, pelepasan tanah adat, kompensasi yang dinilai belum adil dan transparan, pembangunan di atas tanah adat, pengelolaan sumber daya perikanan di Wilayah Pantai Barat Sarmi, serta pemanfaatan hasil hutan di wilayah adat. Selain itu, peserta juga berharap adanya peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat adat. Berbagai isu tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan pengakuan atas wilayah adat, tetapi juga mencakup pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya, serta akses terhadap pembangunan yang adil.
Ketua Dewan Adat Sarmi, Bernard Cawen menanggapi masukan dan pertanyaan dari peserta dalam Kegiatan Diseminasi SNP HAM No 15 tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Sarmi, Rabu, 29 April 2026
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Frits menegaskan bahwa Komnas HAM akan menindaklanjuti setiap informasi sesuai dengan kewenangannya, termasuk melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran hak masyarakat adat. la juga mendorong pembentukan forum dialog yang melibatkan pemerintah daerah, dewan adat, LMA, korporasi, dan masyarakat sebagai ruang bersama untuk membahas berbagai persoalan secara terbuka. Menurutnya, dialog menjadi langkah penting agar berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Ketua Dewan Adat Sarmi, Bernard Cawen, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui mekanisme adat serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan. Menurutnya, perlindungan masyarakat adat tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada penguatan kelembagaan adat, harmoni sosial, dan memastikan masyarakat adat memperoleh kesempatan yang setara dalam berbagai bidang pembangunan.
Melalui rangkaian diskusi menunjukkan bahwa perlindungan hak masyarakat adat memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pengakuan terhadap wilayah adat, penghormatan terhadap hukum adat, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi kunci untuk mewujudkan ruang hidup yang aman, layak, dan berkelanjutan. Menghadirkan pembangunan yang adil, inklusif, dan mensejahterakan masyarakat.
Penulis : Maria Putri Ayu Salamanang Editor : Louvikar Alfan Cahasta
Pimpinan
Pemulihan yang Tak Kunjung Pasti
Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab
Pemulihan hak korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat merupakan bagian penting dari pemenuhan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan, seperti kepastian hukum, kejelasan mekanisme, kelembagaan, cakupan penerima manfaat, serta keberlanjutan program pemulihan yang belum konsisten.
II
Rentetan ini menimbulkan ketidakpastian bagi korban dalam memperoleh hak atas reparasi, yang meliputi restitusi, kompensasi, rehabilitasi,kepuasan, dan jaminan ketidakberulangan. Perlu adanya penguatan dan kepastian hukum mengenai hak dan mekanisme pemulihan korban pelanggaran HAM yang berat dan menempatkan mereka sebagai subjek utama pemulihan. Hal ini penting bagi terwujudnya pemulihan korban yang berkeadilan dan bermartabat.
Indonesia sebagai negara hukum telah berupaya dalam pemulihan korban atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat, hal ini tertuang dalam Keputusan
Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM). Salah satu tugas tim ini merekomendasikan pemulihan berupa rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, dan/ atau rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarganya.
Disamping Keppres ini, dikeluarkan juga Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial. Namun, berakhirnya Inpres Nomor 2 Tahun 2023 dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023 serta belum adanya kebijakan baru dari pemerintah terkait hal tersebut menyebabkan berbagai program pemulihan terhadap korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat seakan mengalami stagnasi.
Padahalpemulihanhak-hakkorban pelanggaran HAM yang berat harus disertai oleh tim pemantau. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab pada sebuah artikel berjudul "Perpres Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Berat Perlu Dibuat". Menurutnya tim pemantau ini harus melibatkan tokoh-tokoh yang prominen di bidang HAM agar pemulihan ini betul-betul dijalankan dengan baik (Tempo. co, 2026).
Pemulihan hak-hak korban sebaiknya dilakukan bukan karena korban yang meminta, namun karena negara belum melakukan pertanggungjawabannya dengan optimal. "Program pemulihan korban bukan buah belas kasihan tetapi pertanggungjawaban ataspelanggaran kejahatan yang serius, maka dari itu selama negara belum membuka pengadilan HAM maka selama itu pula pemulihan harus ada," tegas Amiruddin.
Komnas HAM sendiri telah melakukan beberapa upaya untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, satu di antaranya mengupayakan dengan melakukan penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat pada 2022. Penyusunan ini adalah salah satu upaya untuk mengingatkan kembali tanggung jawab negara dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat, khususnya terkait kebijakan pemulihan hakhak korban. Negara dan Pemerintah perlu diingatkan tentang kewajiban konstitusional dan tanggung jawab hukum serta kewajiban
Komisioner Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro
HAM internasional terkait dengan akuntabilitas penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dan remedi yang efektif untuk para korban pelanggaran HAM yang berat (Komnas HAM, 2022).
II
Komisioner Komnas HAM Atnike Nova Sigiro pun menyoroti isu ini, menurutnya kebijakan pemulihan korban harus memiliki dasar hukum yang kuat, dilaksanakan secara berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi korban dan keluarganya. "Komnas HAM mendorong adanya dasar hukum sebagai ukuran komitmen politik pemerintah, sebagai usaha untuk menyelesaikan dan memenuhi hak dari korban pelanggaran HAM yang berat," ujar Atnike.
Penulis : Sasanti Amisani Editor : Andri Ratih
Revisi UU HAM: Seharusnya Memperbaiki dan Memperkuat Perlindungan HAM
Oleh : Anis Hidayah (Ketua Komnas HAM)
Di tengah desakan dunia akibat berbagai dugaan pelanggaran HAM di Indonesia, Komnas HAM berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Enam tahun kemudian, kedudukan Komnas HAM dikokohkan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). UU HAM ini merupakan salah satu mandat reformasi yang menghadirkan harapan baru atas akses keadilan bagi korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan keadilan.
Setelah dua puluh tujuh tahun UU HAM, komitmen Negara untuk menjamin perlindungan HAM ternyata belum mampu mengatasi berbagai permasalahan HAM yang terjadi. Impunitas terus berulang, pemulihan bagi korban nyaris tak ada, dan kriminalisasi terhadap pembela HAM masih menjadi ancaman nyata. Satu dekade terakhir pola baru pelanggaran HAM terjadi sebagai dampak dari minimnya internalisasi HAM dalam pembangunan. Ini terjadi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang alihalih strategis, justru menimbulkan tragis dan tangis. Masyarakat kehilangan ruang hidup, represi terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, lingkungan tercemar, bahkan tak sedikit nyawa yang menjadi korban karena keangkuhan kekuasaan. Tercatat 114 aduan terkait PSN ditangani Komnas HAM dari total 216 PSN di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Rekomendasirekomendasi Komnas HAM Sebagian besar tidak ditindaklanjuti oleh para pihak sehingga menjauhkan korban untuk mendapatkan keadilan.
Kompleksitas persoalan HAM mendesak untuk dilakukan revisi UU HAM, sekaligus untuk mengefektifkan tanggung jawab negara dalam perlindungan HAM dan penyesuaian norma yang sudah tertinggal dari perkembangan standar HAM di tingkat internasional.
Tahun 2025, DPR RI menetapkan UU HAM sebagai program legislasi nasional untuk dilakukan perubahan atas usul pemerintah. Sayangnya, arah draf revisi UU HAM saat ini justru berbanding terbalik dengan realitas di atas. Alih-alih memperkuat tugas dan kewenangan Komnas HAM secara utuh, muatan RUU ini menyimpan indikasi kuat pelemahan terhadap lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi korban.
Di level norma, berbagai cacat serius, terlihat begitu nyata. Pembatasan hak sipil dirumuskan secara longgar dan berpotensi disalahgunakan. Alasan keamanan nasional, ketertiban umum, moral publik, dan kepentingan umum, masih dirumuskantanpa mengintegrasikan prinsip pembatasan yang ketat sebagaimana diatur dalam Siracusa Principles. Perlindungan pembela HAM pun terkesan bersyarat semu, karena ketentuan mengenai Pembela HAM mensyaratkan tindakan "tanpa kekerasan" dan "itikad baik". Frasa yang sangat subjektif dan berisiko besar ditafsirkan sempit oleh aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi, bukan melindungi.
Ancaman yang tidak kalah serius mengintai penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Draf ini menghapus ketentuan pengecualian asas non-retroaktif yang selama ini justru menjadi pintu bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Begitu juga terkait perlindungan hak penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya merujuk pada Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), pengakuan hak masyarakat adat tetap lemah, dan pengaturan soal penggusuran paksa masih sangat terbatas. Persoalan ini diperparah oleh kekosongan pengaturan bisnis dan HAM (Business and Human Rights), di tengah maraknya pelanggaran HAM yang justru lahir dari proyek-proyek pembangunan dan investasi. Tak kalah mengkhawatirkan, ketentuan terkait right to be forgotten yang membuka celah bagi aktor kekuasaan dan mantan narapidana korupsi untuk menghapus jejak digital mereka, sekaligus berpotensi menjadi alat pembungkaman terhadap pers yang mengawal kepentingan publik.
Saat ini, RUU HAM masih berada dalam tahap harmonisasi di pemerintah. Ini adalah titik krusial terakhir sebelum arah undangundang ini benar-benar terkunci.
II
Revisi UU HAM semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki dan menghadirkan harapan baru bagi para korban untuk mendapatkan sistem perlindungan HAM yang lebih kuat dan lebih baik di masa depan, bukan sebaliknya, menjadi jalan yang justru mempersempit dan menutup ruang keadilan 1I
Editor : Louvikar Alfan Cahasta
Tak Cukup Sekadar Terdaftar: Mengapa Hak atas Kesehatan Menuntut Lebih dari Cakupan Kepesertaan?
Mari kita bayangkan seseorang jatuh sakit.
a memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namanya sudah tercatat sebagai peserta. Secara administratif, ia telah menjadi bagian dari sistem jaminan kesehatan nasional. Ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, ia datang ke fasilitas kesehatan dengan harapan bahwa negara hadir memberikan perlindungan atas haknya untuk memperoleh layanan kesehatan.
Namun, perjalanan untuk memperoleh layanan kesehatan tidak selalu sesederhana itu. la mungkin harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai fasilitas kesehatan. la mungkin mendapati obat yang dibutuhkannya saat itu kosong. la mungkin kesulitan menggunakan sistem antrian digital. la mungkin tidak memahami informasi yang tersedia melalui aplikasi. Bagi sebagian orang, terutama lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, atau kelompok yang mengalami stigma dan diskriminasi, hambatan tersebut dapat menjadi lebih berat.
Pada titik inilah kita perlu mengajukan satu pertanyaan sederhana: apakah menjadi peserta JKN sudah berarti seseorang benarbenar menikmati hak atas kesehatan? Data BPJS Kesehatan menyebutkan bahwa hingga Desember 2024, kepesertaan JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45 persen dari total populasi. Pada saat yang sama, jejaring fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) juga terus berkembang, mencapai 23.682 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 3.126 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
Angka-angka tersebut tentu merupakan capaian penting. Perluasan cakupan kepesertaan menunjukkan komitmen besar negara untuk memastikan masyarakat memiliki perlindungan dalam memperoleh pelayanankesehatan.Namun,angka cakupan kepesertaan juga mengingatkan kita pada pertanyaan berikutnya: apa yang terjadi setelah seseorang terdaftar?
Karena, dalam perspektif HAM, hak atas kesehatan tidak berhenti pada kepemilikan kartu atau status kepesertaan saja. Hak atas kesehatan menuntut agar layanan kesehatan benar-benar tersedia, dapat dijangkau, berkualitas, dapat diterima, serta diberikan tanpa diskriminasi.
Dari Universal Coverage Menuju Universal Access
Perluasan kepesertaan JKN merupakan langkah penting untuk menuju cakupan
kesehatan bagi setiap orang tanpa terkecuali. Namun, universal coverage belum tentu selalu berbanding lurus dengan universal access. Seseorang dapat saja telah terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi tetap menghadapi hambatan ketika membutuhkan layanan kesehatan. Jarak geografis, keterbatasan fasilitas, transportasi, ketersediaan ambulance, hingga kondisi fisik seseorang dapat menentukan apakah hak atas kesehatan benar-benar dapat dinikmati.
Hasil temuan dari Laporan Penilaian HAM Komnas HAM (2025) menunjukkan bahwa meskipun BPJS Kesehatan telah mengembangkan berbagai upaya untuk memperluas akses, termasuk melalui program afirmatif dan inovasi pelayanan bagi wilayah terpencil serta kelompok rentan, pemerataan akses masih menjadi tantangan. Masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan, penyandang disabilitas, maupun pasien dengan kondisi tertentu masih menghadapi kesulitan untuk menjangkau layanan kesehatan.
Disinilah prinsip kesetaraan dalam HAM menjadi penting. Memperlakukan semua orang secara sama tidak selalu menghasilkan akses yang setara. Karena itu, ukuran keberhasilan JKN tidak cukup hanya dengan menghitung berapa banyak penduduk yang telah menjadi peserta. Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah: berapa banyak dari mereka yang benar-benar dapat mengakses layanan ketika membutuhkannya?
Ketika Digitalisasi Menjadi Pintu Masuk
Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam pelayanan JKN. Aplikasi dan kanal digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, mengambil antrian, dan mengakses berbagai layanan. Namun, setiap inovasi selalu membawa pertanyaan tentang siapa yang dapat mengaksesnya dan siapa yang mungkin tertinggal. Laporan Penilaian HAM Komnas HAM (2025) menyebutkan bahwa sistem antrian digital melalui Mobile JKN menjadi salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat. BPJS Kesehatan telah menjelaskan bahwa layanan JKN sebenarnya bersifat multikanal dan tidak semata-mata bergantung pada aplikasi Mobile JKN. Kanal tatap muka tetap tersedia, termasuk melalui kantor cabang, Mal Pelayanan Publik, fasilitas kesehatan, BPJS Keliling, Care Center 165, serta berbagai kanal lainnya.
Oleh : Nadia Farikhati Analis Kebijakan Ahli Pertama Komnas HAM
Upaya tersebut merupakan langkah penting. Namun, temuan ini tetap memperlihatkan bahwa digitalisasi pelayanan harus selalu ditempatkan dalam kerangka inklusivitas. Bagi sebagian orang, menggunakan aplikasi adalah kemudahan. Bagi sebagian lainnya, teknologi justru dapat menjadi hambatan baru. Lansia mungkin tidak terbiasa menggunakan aplikasi. Masyarakat dengan literasi digital rendah mungkin kesulitan memahami prosedur. Mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet mungkin tidak dapat mengakses layanan digital secara optimal. Karena itu, digitalisasi pelayanan kesehatan seharusnya tidak menciptakan persyaratan baru yang justru menyulitkan kelompok yang paling membutuhkan perlindungan.
Ketika "Ditanggung" Belum Berarti Tanpa Beban
Terdapat permasalahan yang sering lupa ketika berbicara tentang jaminan kesehatan. Ketika sebuah layanan dinyatakan ditanggung oleh JKN, apakah berarti peserta tidak lagi menghadapi beban ekonomi? Jawabannya tidak selalu demikian. Jika seseorang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai fasilitas kesehatan, ada biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Jika obat yang dibutuhkan tidak tersedia, peserta mungkin harus mencari alternatif lain. Jika fasilitas kesehatan tidak mudah dijangkau, biaya dan waktu perjalanan dapat menjadi beban tambahan. Dalam kondisi tertentu, biaya-biaya tersebut dapat menjadi
Ilustrasi Tantangan Pemenuhan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia
penghalang nyata bagi seseorang untuk memperoleh layanan kesehatan.
Karena itu, keterjangkauan dalam perspektif hak atas kesehatan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan apakah biaya pelayanan medis ditanggung oleh sistem jaminan kesehatan. Keterjangkauan juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk benar-benar mencapai dan menggunakan layanan tersebut.
Mereka yang Paling Membutuhkan Tidak Boleh Menjadi yang Paling Sulit Mengakses Salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan adalah memastikan bahwa kelompok yang paling rentan tidak justru menjadi kelompok yang paling tertinggal. Penilaian HAM mencatat berbagai persoalan yang dialami kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, masyarakat miskin, masyarakat di wilayah terpencil, serta kelompok yang menghadapi stigma seperti orang dengan HIV/AIDS dan orang dengan gangguan jiwa.
Hambatan yang mereka hadapi berbedabeda. Penyandang disabilitas mungkin menghadapifasilitasyangbelumsepenuhnya aksesibel. Lansia dapat mengalami kesulitan menggunakan layanan berbasis digital. Masyarakat di wilayah terpencil menghadapi jarak persoalan dan ketersediaan fasilitas. Persoalan-persoalantersebut memperlihatkan bahwa kesenjangan dalam pemenuhan hak atas kesehatan tidak selalu disebabkan oleh ketiadaan kebijakan. Terkadang, kesenjangan muncul karena kebijakan yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan kelompok yang beragam. Disinilah pentingnya prinsip non diskriminasi dan kesetaraan substantif.
Ketika Hak Bertemu dengan Tata Kelola Pada akhirnya, persoalan pemenuhan hak atas kesehatan tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga saja. BPJS Kesehatan memiliki peran penting sebagai penyelenggara jaminan kesehatan sosial. Namun, BPJS Kesehatan bukan satu-satunya aktor dalam sistem kesehatan nasional. Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, pengaturan standar pelayanan, penyediaan obat, pemutakhiran data masyarakat miskin, kapasitas fiskal pemerintah daerah, hingga kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan melibatkan banyak pihak.
Penilaian HAM menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kesenjangan
koordinasi dapat menghasilkan persoalan yang pada akhirnya dirasakan oleh masyarakat sebagai pemegang hak.
Ketika distribusi tenaga kesehatan tidak merata, keberadaan kartu JKN tidak serta merta membuat pelayanan tersedia di dekat tempat tinggalnya. Ketika standar pelayanan tidak diterapkan secara konsisten, peserta tetap dapat mengalami pengalaman layanan yang tidak sesuai dengan martabatnya. Dengan demikian, pemenuhan hak atas kesehatan membutuhkan lebih dari sekedar program yang baik. la membutuhkan tata kelola yang terintegrasi, koordinasi yang kuat, data yang akurat, mekanisme pengaduan yang efektif, serta partisipasi masyarakat yang bermakna.
Editor : Louvikar Alfan Cahasta
JKN 2024: Melampaui Angka, Menuju Akses Nyata
Hingga Desember 2024, JKN telah mencapai cakupan masif, namun tantangan bergeser dari pendaftaran ke aksesibilitas layanan yang nyata dan inklusif bagi semua.
Capaian Administratif (Desember 2024)
278,1 Juta Jiwa Sebanyak 278,1 juta jiwa telah terdaftar secara administratif dalam sistem jaminan kosehatan. Perluasan Jejaring FKTP Ketersediaan Obat & Fasilitas
Sebanyak 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama telah bekerja sama untuk melayani peserta.
Penguatan Fasilitas Rujukan (FKRTL)
Tersedia 3.126 fasilitas rujukan tingkat lanjutan untuk menangani kasus kesehatan yang lebin kompleks.
Realita Tantangan Akses di Lapangan
Sumber : Diolah dari Temuan Laporan Penilaian HAM Komnas HAM RI, 2025
Hambatan Geografis & Biaya Tersembunyi
Jarak fasllitas yang jauh menciptakan beban biaya transportasi yang menghalangi masyarakat di wilayah terpencil.
Kesenjangan Inklusivitas Digital
Sistem antrean digital menyuilkan lansia dan warga di wilayah dengan keterbatasan akses internet.
Status kepesertaan kehilangan maknanya jika obat kosong atau fasilitas tidak aksesibell bagi disabilitas.
Pemuda dalam Pembangunan Berkelanjutan: Potret Aktif Karang Taruna untuk Pemenuhan Hak Ekosob Kaum Urban
Oleh: Indah Wulandari Penelaah Teknis Kebijakan, Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama Komnas HAM
eberadaan organisasi kepemudaan K yang diwadahi melalui organisasi kemasyarakatan tingkat akar rumput memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah pusat/ daerah dengan kebutuhan riil masyarakat lokal.
Seiring dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, paradigma pembangunan kepemudaan tidak lagi sekadar menempatkan pemuda sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai agent of change, inovator, dan mitra kuncinya. Lingkungan perkotaan seperti DKI Jakarta menyajikan tantangan kompleks, mulai dari alih fungsi lahan, isu lingkungan, hingga masalah kesejahteraan sosial dan kesehatan mental remaja.
Karang Taruna Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan menghadirkan contoh konkret keberhasilan artikulasi peran pemuda dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar. Mereka berhasil menyabet predikat Juara 1 Karang Taruna Teladan Tingkat Provinsi DKI Jakarta pada 2022. Organisasi perintis Karang Taruna di Indonesia ini membuktikan bahwa pemberdayaan pemuda berbasis komunitas
mampu berdampak nyata terhadap pencapaian pilar-pilar SDGs.
Karang Taruna sebagai organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda di tingkat desa/kelurahan memiliki struktur hingga tingkat Rukun Warga. Situasi ini menjadikannya lembaga yang potensial untuk mengeksekusi program berbasis SDGs secara langsung di tengah pemukiman warga. Karang Taruna berperan dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pembangunan kepemudaanbertujuan untuk mencetak pemuda berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing. Konseptual pembangunan kepemudaan Indonesia kemudian diintegrasikan dengan target SDGs berhasil diwujudkan dalam mendukung pilar-pilar SDGs di wilayah perkotaan (Baru, 2024).
SDGs dan Peran Organisasi Lokal
Secara historis dan filosofis, nilai-nilai Karang Taruna sejalan dengan prinsip utama SDGs, Leave No One Behind (Tidak Meninggalkan Satu Orang Pun). Sejak awal, Karang Taruna berfokus pada pengentasan masalah sosial dan pemberdayaan komunitas marjinal. Dalam konteks modern, kontribusi nyata Karang Taruna terhadap pencapaian target SDGs dapat dipetakan ke dalam beberapa dimensi krusial yang terdiri dari 17 tujuan yang terbagi ke dalam empat pilar utama, di antaranya:
a. Pilar Pembangunan Sosial: Menghapus Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan (SDG 1, SDG 2, SDG 3, dan SDG 10)
Di tingkat akar rumput, Karang Taruna berfungsi sebagai sistem peringatan dini sosial. Lewat kedekatannya dengan komunitas di tingkat RW, kader Karang Taruna aktif melakukan pemetaan sosiologis dan pendataan terkait isu kemiskinan, balita stunting, hingga lansia terlantar.
b. Pilar Pembangunan Ekonomi: Keterampilan Kerja dan Kewirausahaan Sosial (SDG 4 dan SDG 8)
Tantangan terbesar bonus demografi Indonesia adalah pengangguran terbuka di kalangan generasi muda akibat ketidaksesuaian keterampilan. Karang Taruna menjawab tantangan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dengan bertransformasi menjadi inkubator bisnis sosial. Melalui pembentukan Unit Teknis Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Karang Taruna melatih pemuda putus sekolah dan kurang mampu untuk menguasai keterampilan ekonomi kreatif dan digital. Karang Taruna juga berfungsi sebagai pusat penyebaran informasi lowongan kerja dan fasilitator pelatihan kerja yang menjembatani industri dengan tenaga kerja lokal (SDG 4: Pendidikan Berkualitas).
c. Pilar Lingkungan dan Inovasi Urban: Kemandirian Pangan Berkelanjutan (SDG 11 dan SDG 12)
Keterbatasan lahan di wilayah perkotaan bukan menjadi penghalang bagi pemuda untuk berinovasi. Melalui gerakan pertanian kota berbasis hidroponik atau hortikultura, Karang Taruna berkontribusi pada SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang BertanggungJawab). Pemanfaatan lahan tidur milik warga atau fasilitas umum yang dikelola secara kolektif oleh pemuda mampu menciptakan ketahanan pangan lokal. Integrasi antara hasil tani lokal dengan ekosistem bisnis modern, seperti memasok ke swalayan atau UMKM sekitar membuktikan bahwa pemuda mampu menggerakkan roda ekonomi hijau ramah lingkungan.
Foto Piagam penghargaan untuk Karang Taruna Kebon Baru pada 2022 (sumber ist)
d. Pilar Hukum, Tata Kelola, dan Kemitraan: Benteng Ideologi dan Kolaborasi Multi- Pihak (SDG 16 dan SDG 17)
Sebagai organisasi yang bermitra strategis dengan pemerintah, Karang Taruna mengemban amanat SDG Keadilan, dan 16(Perdamaian, Kelembagaan yang Tangguh). Perannya cukup aktif meredam potensi konflik horizontal (seperti tawuran antarkelompok) dengan mengalihkan energi remaja ke ruang-ruang positif seperti olahraga gratis di GOR, pengajian remaja, dan pelestarian seni budaya. Sesuai dengan prinsip SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan), Karang Taruna bergerak fleksibel melintasi batasbatas sektoral (pentahelix). Mereka mengawinkan potensi pemuda dengan regulasi pemerintah (seperti Permensos No. 25 Tahun 2019), dana stimulan, pendampingan akademisi, serta sektor swasta.
a. Pusat Konseling Remaja (SDG 3)
Guna merespons tekanan psikologis dan masalah sosial di kalangan remaja urban, Karang Taruna Kebon Baru mendirikan Pusat Konseling Remaja. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah edukasi sebaya, pencegahan kenakalan remaja, edukasi kesehatan reproduksi, serta pendampingan kesehatan mental di tingkat kelurahan.
Esai II
b. Edukasi Lingkungan dan Pengelolaan Sampah (SDG 11 dan SDG 13)
Melalui workshop pengelolaan sampah plastik dan gerakan aksi lingkungan, pemuda Kebon Baru mengedukasi warga mengenai pentingnya memilah sampah dan mengurangilimbahanorganik. Upaya ini mendukung ketahanan kawasan terhadap dampak lingkungan perkotaan padat. Pada Juli 2026 lalu, Karang Taruna Kebon Baru juga menyosialisasikan pengembangan Aplikasi Bank Sampah. Aplikasi ini menjadi pendukung gerakan ekonomi hijau, terutama dalam proses pengelolaan, pencatatan, pelaporan serta pemantauan aktivitas bank sampah secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.
Kemitraan C. Strategis Multi-Pihak (SDG 17)
Keberhasilan Karang Taruna Kebon Baru didukung oleh kolaborasi lintas sektor yang solid, misalnya pembinaan dari Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Selatan serta Dinas Sosial DKI Jakarta. Selanjutnya, mereka berkolaborasi dengan ritel swasta modern sebagai offtaker (pembeli tetap) produk hasil karya pemuda.
Pembangunan kepemudaan di Indonesia memiliki korelasi langsung terhadap keberhasilan agenda SDGs. Pengalaman
Certificate ana Prida Bakti Karang Taruna. Kebon Baru
Foto piagam penghargaan SDGs untuk Karang Taruna Kebon Baru pada 2025 (sumber ist)
Karang Taruna Kebon Baru telah menjadi bukti mengenai adanya pemberdayaan pemuda yang terarah, terstruktur, dan berbasis inovasi lokal. Hal ini menghasilkan dampak terukur pada ketahanan pangan (SDG 2), peningkatan ekonomi dan pekerjaan layak (SDG 8), kesehatan masyarakat (SDG 3), serta keberlanjutan lingkungan (SDG 11).
Integrasi pilar-pilar sosial kemasyarakatan, aktivitas Karang Taruna dalam 4 pilar SDGs (Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Tata Kelola) menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Karang Taruna serta Pemprov DKI Jakarta bertindak sebagai katalis utama dalam mentransformasi target global SDGs menjadi aksi nyata di tingkat lokal.
Editor : Louvikar Alfan Cahasta
Karang Taruna Kelurahan Kebon Baru mengadakan sosialisasi aplikasi bank sampah bagi masyarakat di Sasana Krida Karang Taruna, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada 4 Juli 2026.
Esai III
Menua di Ruang Hidup yang Layak
Oleh : Okta Rina Fitri Analis Kebijakan Ahli Pertama Komnas HAM
Menua di Ruang Hidup yang Layak
Setiap hari, kita semakin menua. Namun, apakah ruang hidup yang kita bangun hari ini akan menjadi tempat yang layak untuk kita huni ketika kita tua nanti?
eningkatan jumlah penduduk lanjut usia P merupakan salah satu keberhasilan pembangunan. Kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan telah meningkatkan angka harapan hidup sehingga semakin banyak negara memasuki era masyarakat menua (ageing population) (UNESCAP, 2025). Fenomena ini juga terjadi di Indonesia. Pada tahun 2025 jumlah penduduk lanjut usia mencapai 33,94 juta jiwa atau sekitar 11,93 persen dari total penduduk (BPS, 2025).
Era ageing population ini kemudian membawa tantangan baru bagi pembangunan. Ketika berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, apakah pembangunan tersebut juga dirancang untuk mereka yang sudah lansia-dan suatu hari nanti, untuk kita sendiri?
Pasal 28H UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Hak ini tidak dimaknai secara sempit sebagai
keberadaan bangunan yang menjadi tempat berteduh, melainkan sebagai hak untuk tinggal di suatu tempat dengan aman, damai, dan bermartabat (CESCR, 1991). Oleh karena itu tempat tinggal yang layak ditentukan pula oleh lingkungan yang memungkinkan penghuninya menjalani kehidupan seharihari dengan aman. Ketersediaan air bersih, sanitasi, akses terhadap layanan kesehatan, transportasi, ruang publik, serta perlindungan dari penggusuran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak tersebut.
Bagi lansia, makna tempat tinggal yang layak menjadi semakin penting. Dengan menurunnya fungsi tubuh, tempat tinggal bukan sekadar tempat berlindung, tetapi untuk mempertahankan juga ruang kemandirian, menjaga kesehatan, membangun hubungan sosial, dan menjalani hari tua dengan bermartabat. Sebaliknya, tempat tinggal yang sulit diakses, lingkungan yang tidak ramah, atau jauhnya layanan dasar dapat membatasi aktivitas sehari-hari dan meningkatkan ketergantungan lansia terhadap orang lain.
Hal ini sejalan dengan konsep ageing in place, yaitu kesempatan bagi lansia untuk tetap tinggal di rumah dan lingkungan yang telah mereka kenal selama mungkin, dengan dukungan lingkungan fisik, sosial, dan layanan yang memadai. Bagi lansia, ruang hidup merupakan dasar bagi pemenuhan berbagai hak lainnya. Ketika tempat tinggal tidak aman atau lingkungan tidak aksesibel, lansia juga dapat kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, kesempatan bekerja atau berkegiatan, hubungan sosial, hingga kemampuan untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal pembangunan, United Nations Principles for Older Persons (1991) menegaskan bahwa pembangunan seharusnya mendukung kemandirian (independence), partisipasi (participation), perawatan (care), pemenuhan diri (selffulfilment), dan martabat (dignity) lansia. Kemandirian lansia dapat diwujudukan salah satunya dengan lingkungan tempat tinggal yang mendukung (WHO, 2007). Trotoar yang rata, tidak berlubang, memiliki jalur landai (ramp), pencahayaan yang baik, dan aman dari kendaraan memungkinkan lansia berjalan sendiri menuju warung, tempat ibadah, taman, atau fasilitas kesehatan tanpa selalu bergantung pada keluarga.
Pembangunan yang ramah lansia juga diwujudkan melalui penyediaan ruang publik yang inklusif. Taman, perpustakaan, balai warga, pusat kegiatan masyarakat, hingga ruang terbuka hijau merupakan bagian dari ruang hidup yang memungkinkan lansia tetap berinteraksi, beraktivitas, dan berkontribusi di lingkungan sekitarnya. Hal ini juga perlu didukung dengan ketersediaan
transportasi yang terjangkau, lokasi kegiatan yang mudah dijangkau, fasilitas yang ramah bagi lansia, serta informasi yang mudah diakses. Kesempatan untuk mengikuti kegiatan sosial, budaya, keagamaan, maupun rekreasi memungkinkan lansia tetap menjalin hubungan dengan keluarga dan masyarakat, mempertahankan rasa percaya diri, serta mengurangi risiko isolasi sosial.
Ruang hidup yang layak juga harus memberikan rasa aman bagi lansia. Lingkungan yang aman dari kekerasan, penelantaran, maupun risiko kecelakaan akan membantu lansia tetap tinggal di lingkungan yang mereka kenal, menjalani aktivitas sehari-hari, serta menjaga hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Rasa aman inilah yang memungkinkan lansia menjalani masa tua secara mandiri dan bermartabat.
Di Indonesia, berbagai kebijakan yang mendukung terwujudnya ruang hidup yang ramah lansia sebenarnya sudah tersedia. PeraturanMenteriSosialNomor4Tahun2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan mudah diakses agar lansia tetap mandiri dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Di sektor transportasi, Kementerian Perhubungan juga mengatur penyediaan aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus, termasuk lansia, melalui penyediaan fasilitas seperti tempat duduk prioritas, sarana naik turun kendaraan, serta informasi yang mudah diakses. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN juga menyelenggarakan program Bina Keluarga Lansia guna mendorong lansia tetap aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, serta ekonomi sesuai dengan kemampuan mereka.
Berbagai kebijakan tersebut perlu diikuti dengan penerapan yang lebih konsisten Perencanaan dalam pembangunan. permukiman, pembangunan infrastruktur, penyediaan transportasi publik, dan fasilitas umum perlu mempertimbangkan kebutuhan lansia agar tercipta ruang hidup yang aman, mudah diakses, dan mendukung kemandirian mereka. Meskipun demikian, masih dijumpaitrotoaryang belum memadai, fasilitas umum yang belum sepenuhnya aksesibel, maupun layanan transportasi yang belum ramah bagi lansia. Tantangan tersebut semakin dirasakan oleh lansia yang tinggal di wilayah pedesaan dan terpencil, yang umumnya memiliki akses lebih terbatas terhadap transportasi, layanan kesehatan, dan fasilitas publik. Sehingga dibutuhkan pemerataan akses terhadap layanan dasar di seluruh wilayah.
a iri uses
e 0
vic tion d ent nd foation oction nd ices espe and oca ision Éomnpport city Agerindly and buildings c tion Outdor spaces Housing ranoration
Éd t
unt in bat. Éeia pat Éterwa sekok ruannngnggaan Éerkun ma sdan melni amakan layayang men ng angiii ang ni bn a aan Jawnnlsan
elny. enydan agnak ns aat eraarah etapan dantuk Éon rtas
Esai Il
Relokasi Meninggalkan Kehidupan
Kawasan Pasar Ikan Pascapenggusuran. Seorang anak melintasi puing pemukiman Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, pada 23 Juli 2016. Penggusuran kawasan tersebut berdampak pada warga yang sebelumnya hidup dan bekerja di lingkungan pesisir Jakarta Utara. Foto: Chris Bentley/Flickr, CC BY-NC-ND 2.0.
Pembangunan acap kali memaksa adanya perpindahan lokasi tempat tinggal maupun tempat usaha. Warga memang diberikan lokasi baru, namun nyatanya tidak semudah itu pindah dari lokasi lama ke lokasi baru.
Ada bermacam kondisi yang tentunya menjadi pertimbangan warga, meliputi
lokasi mata pencaharian, keberadaan pelanggan yang mempengaruhi omzet, Lokasi sekolah anak, jejaring sosial, dan rasa memiliki terhadap suatu tempat misalnya. Di sinilah ruang hidup harus dipahami lebih luas daripada sekadar relokasi.
Pengalaman warga Kampung Akuarium, Jakarta Utara, menunjukkan paradoks tersebut. Setelah penggusuran pada 2016, sebagian warga mendapat tawaran relokasi ke rumah susun di Rawa Bebek dan Marunda. Bagi warga yang menggantungkan hidup pada laut, hunian baru tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Sejumlah warga mengeluhkan jauhnya lokasi dari tempat kerja, sulitnya membuka usaha, berkurangnya penghasilan, hingga anak yang masih bersekolah di kawasan lama. Hal ini membuat tidak sedikit warga memilih kembali ke Kampung Akuarium, karena bagi
mereka, rumah baru tidak selalu berarti ruang hidup baru dan lapak baru pun tidak selalu berarti pasar baru.
Pasar Simo Gunung, Surabaya. Kawasan Pasar Simo Gunung menjadi ruang penghidupan para pedagang di Surabaya. Kajian mengenai relokasi pedagang di pasar ini menemukan persoalan berupa berkurangnya interaksi dengan pelanggan lama, penurunan omzet, serta akses pasar yang dinilai kurang mendukung sehingga sebagian pedagang kembali berjualan di luar pasar. Foto: dokumentasi Pasar Simo Gunung.
Sebenarnya jika dikulik lebih dalam, cukup banyak relokasi yang berhasil di atas kertas namun belum tentu berhasil dalam kehidupan. Relokasi sering dianggap selesai ketika tersedianya rumah pengganti, terbayarkannya kompensasi, atau berdirinya kios baru. Padahal ruang hidup juga mencakup akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, transportasi, lingkungan yang aman, serta keberlanjutan sebuah komunitas.
tidak hanya pada Persoalannya pembangunan atau relokasi itu sendiri, melainkan cara keberhasilannya diukur. Karena ketika sebuah keluarga dipindahkan, yang dipertaruhkan bukan hanya alamat, melainkan juga cara mereka mempertahankan kehidupan. Pembangunan berbasis hak asasi manusia (HAM) harus menempatkan warga terdampak sebagai subjek yang didengar dan dilibatkan, bukan sekadar objek yang dipindahkan.
Karena itu, paradigma relokasi perlu bergeser dari memindahkan menuju memulihkan. Warga harus dilibatkan sejak perencanaan. Mata pencaharian dan kebutuhan mereka untuk melanjutkan hidup perlu dipetakan sebelum lokasi baru ditetapkan.
Tidak hanya itu, tempat relokasi harus menjamin akses terhadap pekerjaan, kegiatan ekonomi, transportasi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan layanan dasar. Selain itu perlu juga adanya evaluasi pascarelokasi, hal ini ditujukan untuk memastikan kehidupan warga benar-benar pulih. Berdasarkan hal tersebut terlihat jika kompensasi dalam hal ini tidak sesederhana itu dan tidak boleh berhenti pada benda.
Pembangunan yang membutuhkan relokasi harus dapat memulihkan fungsi kehidupan. Seiring perkembangan zaman, pembangunan memang dibutuhkan dan membutuhkan ruang, tetapi tidak boleh menciptakannya dengan menghilangkan ruang hidup manusia.
Keberhasilan relokasi bukan diukur dari berapa rumah yang berhasil dipindahkan, melainkan dari apakah kehidupan warga tetap dapat tumbuh dengan aman, layak, bermartabat, dan berkelanjutan setelah direlokasi. Ini harus menjadi perhatian kita bersama, karena setiap warga negara berhak untuk dapat hidup di ruang yang aman dan layak serta berkelanjutan.
Penulis : Syafaruddin Marpaung (Kontributor Eksternal Komnas HAM) Editor : Andri Ratih
Ruang Pembaca II
Suara Ibu sebagai Pilar Pembangunan Kesehatan
embangunan erat kaitannya tentang P manusia, maka pembangunan tanpa berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia (HAM) maka tidak akan berarti keberadaannya. Kemajuan tidak cukup diukur dari apa yang berhasil dibangun, tetapi dari sejauh mana negara memastikan hak untuk hidup tetap terlindungi. Bagi perempuan, ukuran itu menjadi nyata ketika menghadapi kehamilan dan persalinan.
Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 menunjukkan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia turun dari 189 menjadi 144 per 100.000 kelahiran hidup. Ini seperti oase di sektor kesehatan, namun realitanya ketimpangan antar wilayah masih lebar. AKI NusaTenggara-Maluku-Papua mencapai317, hampir tiga kali Jawa-Bali yang berada pada 114. Dalam perspektif HAM, angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi cermin belum setaranya kesempatan perempuan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan layak.
"Bu Bidan, sa rasa ada yang seng beres deng sa pu badan". Kalimat itu tidak berasal dari alat pengukur tekanan darah atau hasil laboratorium, tetapi dari ibu hamil yang pertama merasakan perubahan pada tubuhnya. Lalu persoalannya ada pada apa yang terjadi setelah seorang ibu mengatakannya?
Berbicara terkait ibu dan anak, kita harus belajar dari Martha's Rule untuk membangun "Suara Ibu". Inggris memperkenalkan Martha's Rule sebagai sebuah mekanisme yang memungkinkan pasien atau keluarga pasien meminta rapid clinical review ketika merasa kondisinya memburuk dan atau ada kekhawatiran mereka belum memperoleh respons dari tenaga kesehatan.
Mekanisme yang telah diterapkan National Health Service (NHS) di Inggris sejak April 2024 ini sebenarnya dirancang untuk meruntuhkan arogansi hierarki kedokteran dan memastikan bahwa suara ibu dan keluarga perlu didengar dan tidak diabaikan. Dalam hal ini pasien, ibu, dan keluarga diposisikan sebagai mitra yang setara dalam keselamatan pasien, karena mereka juga yang paling mengenali perubahan kecil pada orang tercinta mereka.
Indonesia tidak perlu menyalinnya, tetapi dapat mengadaptasi prinsip patienttriggered escalation melalui suara ibu. Mekanismenya sederhana, yaitu "Kenali- Suarakan-Respons". Kenali, ibu dan keluarga memahami tanda bahaya atau perubahan kondisi yang tidak wajar. Suarakan, kekhawatiran ibu dapat memicu penilaian klinis ulang tanpa menunggu kondisi menjadi gawat. Respons, tenaga kesehatan menilai, melakukan tindakan atau rujukan, dan mendokumentasikan tindak lanjut.
Pada kondisi ini, suara ibu bukan kanal pengaduan dan tidak menggantikan kewenangantenagakesehatan.Kebaruannya adalah menjadikan suara perempuan dari sebuah keluhan yang dirasa menjadi sinyal peringatan keselamatan klinis.
Implementasinya dapat didahului melalui kartu suara ibu yang diberikan sejak antenatal care (ANC), kemudian jalur aktivasi di ruang maternal, serta meliputi SOP waktu respons dan eskalasi klinis. Di sinilah pembangunan dan HAM bertemu.
Perempuan berdaya bukan hanya perempuan yang mampu mengenali tanda bahaya, tetapi perempuan yang suaranya mampu menggerakkan sistem. Sebab pembangunan yang menjamin hidup aman dan layak tidak hanya diukur dari seberapa dekat perempuan dengan fasilitas kesehatan, tetapi seberapa cepat sistem bertindak ketika seorang ibu berkata ada yang salah dengan tubuhnya.
Penulis: Christania Citralia Julia Paruntu, SKM., MKM Public Health Professional, WHO Indonesia Editor: Andri Ratih
Ketika jarak menentukan keselamatan ibu. Potret Yuliana Lasatira ditandu warga menempuh jarak 37 kilometer selama enam jam untuk mencari pertolongan persalinan karena tidak ada puskesmas dan tenaga kesehatan di desanya, mencerminkan betapa ketimpangan pembangunan sangat berdampak pada keselamatan jiwa ibu dan anak Sumber foto: Dokumentasi warga, Regional Kompas, 21 Agustus 2021.
HAM PESAN WWWNW CCCCCO
HAM Penyebarluasan wawasan
APA ITU HAM?
HAM merupakan SEPERANGKAT hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan SETIAP UMAT MANUSIA sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib DIHORMATI, DIPENUHI, dan DILINDUNGI oleh NEGARA.
KNOW FIND FIGHT. KENALI PAHAMI DAN PERJUANGKAN HAM UNTUK SEMUA
"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999
Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi apa pun. UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR) 1948 ATAU DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA (DUHAM)
Hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.
SOETANDYO WIGNJOSOEBROTO, "HAK-HAK ASASI MANUSIA: PERKEMBANGAN PENGERTIANNYA YANG MEREFLEKSIKAN DINAMIKA SOSIAL-POLITIK"
PRINSIP-PRINSIP HAM
Saling terkait & bergantung
Partisipasi
• Tidak dapat dibagi
• Akuntabilitas
Martabat manusia
• Non Diskriminasi
Inklusi
Universal
• Kesetaraan
Penegakan Hukum
Tidak dapat dicabut
DIAM BUKAN SOLUSI! CCCCCCCCCCCCCCCN PEDULI, BERANI, LAPORKAN!
HAK
Ada pihak yang berkewajiban memenuhi
Ada pihak yang bisa diklaim
Tercantum di dalam undang-undang/ peraturan
KEBUTUHAN
Aspirasi setiap individu yang dipuaskan/ dipenuhi berdasarkan kemampuan masingmasing
Berbeda untuk setiap individu
INGAT!
HAM BUKAN HANYA UNTUKKU, TAPI UNTUK KITÀ SEMUA.
HAM wawasan Penyebarluasan
PEMBATASAN HAK
Pembatasan hak hanya dapat dilakukan sesuai hukum, untuk tujuan yang sah, serta harus proposional dan tidak diskriminatif
DEROGABLE RIGHTS (HAK YANG DAPAT DIBATASI)
Dapat dibatasi dalam keadaan tertentu.
Pembatasan harus berdasarkan hukum dan
tujuan yang sah, seperti: keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau moralitas.
Hak ini tetap harus menghormati prinsip proposionalitas.
Contoh: Hak kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, kebebasan bergerak.
PEMANGKU KEWAJIBAN & HAK
PEMANGKU KEWAJIBAN (DUTY BEARERS)
Pihak yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM: NEGARA Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Pusat & Daerah
To Respect (Menghormati)
To Fulfill (Memenuhi)
NON DEROGABLE RIGHTS (HAK YANG TIDAK DAPAT DIBATASI)
Tidak boleh dibatasi dalam keadaan apa pun, termasuk keadaan darurat.
Merupakan hak yang harus selalu dihormati dan dilindungi.
Bersifat mutlak dan melekat pada setiap manusia.
Contoh: Hak untuk hidup, larangan penyiksaan, larangan perbudakan, pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, kebebasan beragama.
Pihak yang memiliki hak untuk menikmati dan menuntut pemenuhan HAM: INDIVIDU
PEMANGKU HAK (RIGHTS HOLDERS)
PELANGGARAN HAM
Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok
Setiap manusia tanpa kecusli (semua orang berhak atas HAM)
orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (UU 39 tahun 1999)
HAMUNTUKSEMUA!
BENTUK PELANGGARAN HAM
Kekerasan fisik/ psikis
Penangkapan/penahanan sewenang-wenang
Pembatasan kebebasan berekspresi/berpendapat
Penggusuran paksa
Diskriminasi