SUSR KOMNAS HAM RI No 1 Tahun 2026 DRANG MUDA RUANG DIGITAL DAN HAK ASASI SIAPA MELINDUNG SIAPA
Kebebasan Berpendapat di Era Digital: Urgensi, Tantangan, dan Kerangka Perlindungan Hukum
Krisis Pelindungan Pembela HAM di Ruang Digital Indonesia
Ketika Wajah Menjadi Data: Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence di Ruang Digital
Waspada Online Scam: Wajah Baru Perdagangan Orang di Era Digital
Hak Pengadu
Melakukan konsultasi melalui seluruh kanal yang tersedia
Menerima bukti registrasi aduan
Menanyakan perkembangan penanganan pengaduan secara langsung maupun mandiri
Jaminan kerahasiaan identitas dan
Pelayanan pengaduan GRATIS, tidak dipungut biaya
Datang Langsung Kantor Komnas HAM RI Jalan Latuharhary No. 48 Menteng. Jakarta Pusat
021-3925230 0812 2679 8880
Surat Elektronik/E-mail [email protected]
Website/Telusur Pengaduan https://pengaduan.komnasham.go.id
Kantor Sekretariat Komnas HAM
Kanal Pengaduan
Provinsi Aceh Jalan Krueng Arakundo No. 1 Komplek Banda Aceh, Aoeh Telepon: 0651-33605 Fax: 0651-33605 WA: 0895 2314 7584
Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat Jalan Daeng Abdul Hadi No. 146 (Belakang PLN) Pontianak, Kalimantan Baral Telepon: 0561-736112,0561-581727 Fax: 0561-736112
Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat Jalan Rasuna Said No. 74 Pading, Sumatera Banat
Fasilitas Pengaduan
Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah Jalan Letjen Soeprapto No. 4B Palu. Sulawesi Tengah Telepon: 0451-421255 Fax: 0451-453671
Aplikasi DUHAM Online
Kantor Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku Jalan Dr Malalhollo No. 57, Airsalobar, Kec. Nusaniwe, Ambon, Maluku Fax: 0911-316003
Google Play
Kantor Sekretariat Komnas HAM Jalan Soa Siu Dok V Bawah Telepon: 0967-521502 Fax:0967-521592
dapatkan gmaps petunjuk arah!
Tentang Komnas HAM RI
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia.
Instrumen nasional utama yang memberikan kewenangan kepada Komnas HAM RI, yaitu:
1. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
3. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
4. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
5. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pengaduan Komnas HAM RI
"Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Penyerahan Dokumen Pengaduan
Dokumen yang diperlukan: 1. surat yang ditujukan kepada Komnas HAM RI yang memuat: a. kronologi peristiwa secara lengkap
2. salinan identitas
3. surat kuasa apabila diwakilkan
4. dokumen dan bukti pendukung aduan
Registrasi Pengaduan
Verifikasi Pengaduan (Formil dan Materil)
dan substansi pengaduan
Pengadu mendapatkan: 1. tanda terima berkas aduan
Tindak Lanjut Penanganan Aduan
1. Pemberian saran/tanggapar;
2. Penanganan melalui mekanism pemantauan atau mediasi
"Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara
menghalangl, membatasi, dan atau mencabut hak asasi
manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin
Audiensi
oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku" (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 tahun 1999)
Petunjuk Pengaduan Komnas HAM RI
Waktu Pelayanan
Surat permohonan audiensi diterima paling lambat 5 hari kerja sebelum waktu pelaksanaan.
Senin-Kamis : 08.00 - 15.30 Jumat : 08.00 - 16.00
kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur
Hal-Hal yang perlu Diketahui
1. Pengadu yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan kepada Komnas HAM RI dan hanya dilayani jika menyertakan identitas diri yang benar dan kuasa atau persetujuan apabila diwakilkan.
2. Pemerksaan pengaduan tidak dilakukan atau dihentikan apabila:
a. tidak memiliki bukti awal yang memadai; langgaran hak asasi manusia;
c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau temyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau
e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
HAM RI menjadi dokumen negara dan tidak dapat diminta kembali.
4. Komnas HAM RI tidak melakukan pendamhukum.
5. Pengadu wajib mematuhi tata tertib yang berlaku di Komnas HAM RI.
KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA
Butuh Referensi Digital? Coba Dataham
Platform Informasi HAMTerpercaya SCAN ME dataham.komnasham.go.id Jelajahi fitur situs lainnya SH SH
Pilihan praktis untuk mencari buku digital, hasil kajian, serta perkembangan situasi HAM berbasis data secara daring.
Sistem yang efisien, mudah digunakan, dan dirancang khusus bagi peneliti, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya sebagai media penyebarluasan wawasan HAM.
Dataham saat ini dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan. Kami sangat
Kunjungi situs web resmi kamí
Baco ringkasan bukunya
Cari topik yang relevan
Daftar dan masuk untuk mengunduh
Redaksi
Dari Redaksi
ada tahun ini, Majalah SUAR akan P hadir kembali sebanyak 2 (dua) edisi dalam satu tahun. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya redaksi untuk lebih responsif terhadap dinamika isu hak asasi manusia yang terus berkembang, sekaligus memperluas ruang diseminasi gagasan, refleksi, dan praktik pemajuan HAM kepada publik.
SUAR Nomor 1 Tahun ini mengangkat tema mengenai ruang digital sebagai lanskap baru kehidupan manusia, khususnya bagi orang muda yang menjadi kelompok paling aktif di dalamnya. Perkembangan teknologi yang pesat telah menjadikan ruang digital tidak hanya sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik, ruang politik, sekaligus ruang ekonomi. Di dalamnya, kebebasan berekspresi, akses informasi, serta pembentukan identitas berlangsung secara intens. Namun pada saat yang sama juga menyimpan berbagai kerentanan baru terhadap hak asasi manusia.
Melalui laporan utama dan berbagai tulisan yang disajikan, edisi ini mengajak pembaca untuk melihat lebih dalam relasi antara manusia, teknologi, dan kekuasaan. Isuisu seperti kebocoran data pribadi, doxing, kekerasan berbasis gender online, hingga peran algoritma dalam membentuk perilaku dan preferensi pengguna menjadi bagian penting dari pembahasan. Pertanyaan mendasar pun muncul: di tengah
kompleksitas ruang digital hari ini, siapa yang sesungguhnya melindungi, dan siapa yang justru dikendalikan?
Tulisan-tulisan dalam edisi ini tidak hanya memotret berbagai ancaman di ruang digital, tetapi juga menegaskan kembali bahwa hak asasi manusia tetap melekat dan harus dilindungi di ruang mana pun, termasuk di ruang yang dimediasi oleh teknologi. Peran negara, tanggung jawab korporasi platform, serta kesadaran publik menjadi elemen penting dalam memastikan ruang digital tetap menjadi ruang yang aman, adil, dan inklusif.
Untuk menunjang fungsi Komnas HAM dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, SUAR Nomor 1 tahun 2026 juga menyajikan Rubrik Pengkajian dan Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan dan Mediasi HAM. Selain itu, dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya, Komnas HAM didukung oleh 6 (enam) kantor Sekretariat Komnas HAM. SUAR Nomor 1 tahun 2026 menyediakan ruang bagi kantor Sekretariat Komnas HAM untuk menulis di Rubrik Sekretariat Komnas HAM yang berisikan seputar kegiatan yang dilakukan Sekretariat Komnas HAM di 6 provinsi di Indonesia.
Lebih dari itu, SUAR Nomor 1 tahun 2026 juga menyediakan rubrik untuk beberapa unit kerja di Komnas HAM seperti Pengaduan,
Pimpinan dan Kelembagaan. Dalam rangka mewadahi antusiasme para penulis internal dan eksternal Komnas HAM, redaksi SUAR menyediakan Rubrik Esai, Opini, Resensi, Ruang Pembaca serta Games yang dapat diisi oleh pembaca sekalian. Pada tahun ini saat Call for Artikel untuk eksternal dibuka, masyarakat cukup antusias untuk mengirimkan artikel. Sebanyak 17 (tujuh belas) artikel diterima oleh redaksi dan dipilih 3 (tiga) artikel untuk dipublikasikan di SUAR Nomor 1 tahun 2026.
Demikian gambaran isi Majalah SUAR Nomor 1 tahun 2026, semoga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca setia SUAR. SUAR ditujukan bagi masyarakat umum, kementerian, lembaga dan stakeholder Komnas HAM lainnya.
Akhirnya, redaksi berharap SUAR dapat menjadi ruang refleksi yang tidak hanya informatif, tetapi juga kritis dan menggugah. Di tengah arus digital yang semakin cepat dan kompleks, upaya untuk memahami serta memperjuangkan hak asasi manusia menjadi semakin penting. Selamat membaca.
Salam,
Utari Putri Wardanti
& Kholiq Ardiansyah
Pemimpin Redaksi SUAR Nomor 1 tahun 2026
PINDAI DISINI
Bantu majalah SUAR untuk terus menyebarluaskan HAM dengan mengisi survey ini pada tautan https://bit.ly/surveisuar2026
Pengarah: Abdul Haris Semendawai
Penanggung Jawab: Endang Sri Melani
Pemimpin Umum: RR Niken Sitoresmi
Pemimpin Redaksi: Utari Putri Wardanti Kholiq Ardiansyah
Susunan Redaksi
Editor: Hari Reswanto, Eka C. Tanlain & Feri Lubis
Redaksi:
Andri Ratih, Annisa Radhia Muhidha, Anastasia Tamaro, Hajbudin Hekmatiar, Tri Hastomo Akbar, Liza Yolanda, Sri Rahayu, Louvikar Alvan Cahasta, Fajar Ahmad Setiawan, Zsabrina Marchsya Ayunda, Abdul Azis Pratama, Lidya Corry, Sari Melati, Hari Reswanto, Marianti Putri, Andika Fernando, Maria Putri Ayu Salamanang, Miranda Syafrina, Oktavia Nurdianti, Banu Abdillah, Liza Yolanda, Sasanti Amisani, Nurliyanti Ritiana L.
Koresponden: TR. Arafah, Iva Annisa Salsabila, Muhammad Risky Awi, Lita Anggareni, Arzu Namora, Maria Clarissa, Irma Pujiastuti, Zaidra Birru Barlian, Igbal Kamalludin, Tomy Michael, Muhammad Sobri Maulana
Artistik: Kholiq Ardiansyah
Alamat Redaksi: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jl. Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat Telp. 021-3925230 Fax. 021-3925227
PEMAJUAN - 11
Mengukur Pemenuhan HAM di Daerah: Uji Coba Penilaian HAM di Wonosobo dan Manggarai Timur
Krisis Pelindungan Pembela HAM di Ruang Digital Indonesia
Dari Batam ke Diskusi Lintas Sektor: Komnas HAM Memetakan Isu dan Kebutuhan Pelatihan Bisnis dan HAM
PENEGAKAN - 16
Sekstorsi dan Ancaman terhadap Hak atas Privasi di Era Digital
Quo Vadis Kebebasan Beragama di Indonesia
Ekspresi Publik dan Pembatasan HAM dalam Gelombang Unjuk Rasa dan Peristiwa Kerusuhan Agustus 2025
SEKRETARIAT KOMNAS HAM - 22
Pemantauan Penanganan Pengungsi Pascabencana di Aceh: Tantangan Pemenuhan Hak Dasar dan Akses Informasi
Suara dari Lubuk Aro: Saat Nenek Saudah Bertahan, Negara Harus Hadir
Membangun Kalimantan Barat yang Berkeadilan Melalui Implementasi HAM
Perkuat Kemitraan, TVRI Sulteng Kunjungi Sekretariat Komnas HAM Sulteng
Tanggapi Kasus Kematian Pasca Tindakan Medis, Komnas HAM Sulteng Lakukan Pemantauan di RSUD Kolonodale
Dorong Akuntabilitas, Komnas HAM Pantau Kasus Dugaan Penganiayaan di Tual
MasihTerdengar Suara Jatuhnya Selongsong Peluru di Hari Itu : Menakar KondisiSosial Masyarakat Pasca Penyerangan Pesawat di Dusun Danowage, Kab. Boven Digoel, Papua Selatan
PIMPINAN - 34
Kebebasan Berekspresi dan Tantangan Demokrasi di Indonesia
KELEMBAGAAN - 35
Tren Anggaran Komnas HAM: Antara Kebutuhan yang Meningkat dan Prioritas yang Menyusut
ESSAI - 36
Kebebasan Berpendapat di Era Digital: Urgensi,Tantangan, dan Kerangka Perlindungan Hukum
Dari Interogasi ke Dialog: Mengubah Wajah Penyidikan Berbasis HAM
Praktik Budaya Pelajar di Ruang Demonstrasi yang Tak Diinginkan Otoritas
OPINI - 42
Banalitas di Balik Layar Smartphone: Saat Kekerasan Verbal Menjadi Kewajaran Di Media Baru
RESENSI - 43
Waspada Online Scam: Wajah Baru Perdagangan Orang di Era Digital
RUANG PEMBACA - 44
Ketika Wajah Menjadi Data: Urgensi Perlindungan di Era Al
Kontestasi Hak Asasi Manusia dalam Pemanfaatan Ruang Digital di Era Disrupsi
Doxing sebagai Ancaman Hak Asasi: Ketika Identitas Pribadi Menjadi Senjata di Ruang Digital
GAMES - 47
Orang Muda, Ruang Digital dan Hak Asasi: Siapa Melindungi Siapa?
Ilustrasi oleh: Kholiq Ardiansyah
ewasa ruang ini, interaksi D manusia tidak lagi hanya terbatas pada ruang fisik, namun telah berkembang melalui ruang-ruang virtual yang lahir dari adanya internet dan media sosial. Ruang-ruang virtual itu kemudian disebut sebagai ruang digital, ruang dimana individu bisa berkomunikasi, berbagi informasi, membangun relasi, sampai mengekspresikan pendapat yang tidak terbatas ruang dan waktu. Ruang ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan, telah menjadi ekosistem baru berbasis teknologi yang bisa menghubungkan manusia di belahan dunia manapun.
Ruang digital yang berkembang dengan sangat pesat dan semakin banyak diminati khususnya oleh orang muda
menjadikannya sebagai ruang publik baru. Melalui media sosial, misalnya, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat dan opini dapat menjadi "viral" dalam hitungan detik. Hal ini membuka peluang besar bagi masyarakat yang ingin mencari informasi, memperluas jaringan dan menyuarakan aspirasi secara lebih bebas.
Namun, di ruang yang sama, ancaman terhadap privasi, kebebasan berekspresi, hingga keamanan pribadi menghadirkan tantangan baru terhadap perlindungan hak asasi manusia. Berbagai peristiwa menunjukkan bahwa ruang digital sesungguhnya bukan ruang yang bisa sepenuhnya dianggap aman. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penyebaran data pribadi di media sosial, meningkatnya praktik doxing (tindakan mengungkapkan
dokumen pribadi di depan umum yang biasanya dilakukan dengan niat untuk mempermalukan orang lain dengan cara mengumpulkan beragam informasitentang orang tersebut) terhadap individu yang menyampaikan pendapat, serta maraknya cyberbullying menjadi bukti nyata bahwa ruang digital dapat berubah menjadi ruang intimidasi.
Lebih dari itu, kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang masih tinggi, ditambah lagi adanya modus operandi baru dalam mengintimidasi warganet yang bersuara kritis, menjadi bukti bahwa ancaman bagi orang-orang yang mencoba untuk kritis di ruang digital masih terjadi. Bahkan dalam beberapa kasus, kekerasan yangbermuladiruangdigitaldapatberujung pada kekerasan di dunia nyata yang dapat meningkatkan risiko konflik dan membahayakan keselamatan individu. Hal ini menunjukkan bahwa batas antara ruang digital dan ruang fisik semakin kabur, sehingga perlindungan hak asasi manusia perlu dipahami secara menyeluruh di kedua ruang tersebut.
Hak Asasi Manusia di Ruang Digital
STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 5 TENTANG HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI
Standar Norma dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
Ruang digital pada dasarnya merupakan perpanjangan dari ruang kehidupan manusia di dunia nyata. Oleh karena itu, hak asasi manusia yang berlaku di dunia nyata pun berlaku di ruang digital. Kehadiran teknologi tidak menghapus hak-hak tersebut, melainkan menghadirkan cara baru dalam menjalankan dan melindunginya. Kebebasan berekspresi dan hak atas pelindungan diri pribadi merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu
masyarakat yang terbuka dan demokratis. Kedua hak ini saling berkaitan dalam pemenuhannya, terutama pada era digital.
Hak atas informasi dan hak atas informasi publik saling terkait dan tergantung dengan hak untuk berpendapat dan berekspresi. Terpenuhinya hak atas informasi akan menjamin pelaksanaan hak untuk berpendapat dan berekspresi secara optimal, begitu pula sebaliknya. (SNP Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, 2021)
Pada instrumen HAM internasional, Pasal 19 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak ini mencakup pula kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa adanya intervensi dan ditujukan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.
Pasal 19 ayat (2) Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga menjamin bahwa hak atas kebebasan berekspresi termasuk hak untuk mencari, menerima dan menyebarluaskan informasi dan gagasan dalam segala bentuknya, termasuk dalam bentuk seni. Seni juga mempunyai fungsi sosial dan politik, seperti menyampaikan pandangan politik, kritik sosial, dan pengalaman warga terhadap kekuasaan. Alat-alat ekspresi seni bisa berupa buku, surat kabar, poster, dan lainnya, termasuk audio-visual serta ekspresi melalui sarana elektronik maupun internet.
Hak atas privasi dan pelindungan data pribadi juga merupakan hak asasi manusia yang melekat di ruang digital. Di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-Undang ini menjamin hak konstitusional warga negara atas privasi data di era digital. Hak ini memberi jaminan bahwa seseorang bebas dari intervensi pihak lain dalam urusan pribadi yang bersifat sensitif. Namun,
seiring dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin terhubung dengan teknologi, hak privasi ini sering kali berbenturan dengan kepentingan publik. (Sohibul Wapa Atoillah, 2025)
Lebih dari itu, hak atas rasa aman dan hak untuk tidak didiskriminasi juga sangat erat kaitannya dengan ruang digital. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu." Hak atas rasa aman di ruang digital adalah hak asasi manusia untuk bebas dari peretasan, perundungan siber (cyberbullying), kekerasan seksual daring (KBGO), dan ancamanancaman di ruang digital lainnya. Di ruang digital, semua orang juga mempunyai hak yang sama untuk bersuara, menikmati,
dan menggunakan ruang digital secara bebas selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Semua orang berhak untuk mengakses dan menggunakan teknologi secara setara tanpa diskriminasi berbasis gender, ras, kelompok maupun usia.
Orang Muda dan Ruang Digital
SurveiinternetAPJII(AsosiasiPenyelenggara Jasa Internet Indonesia) 2025 menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada 2025 sebanyak 229 juta jiwa, naik 8 juta jiwa jika dibandingkan dengan data pada 2024. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 284,43 juta jiwa tahun ini, capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa teknologi digital telah merambah hampir seluruh lapisan masyarakat. (APJII, 2025)
Survei APJII juga mengungkap bahwa Generasi Z (lahir 1997-2012, usia 12-27 tahun) adalah kelompok paling dominan dalam penggunaan internet dengan kontribusi 25,54 persen dari total pengguna. Disusul Generasi Milenial (lahir 1981–1996, usia 28- 43 tahun) dengan 25,17 persen, dan Generasi Alpha (lahir 2013 ke atas) sebesar 23,19 persen.
Dominasi orang muda ini menunjukkan bahwa pertumbuhan internet di Indonesia sangat dipengaruhi oleh digital native, generasi yang tumbuh bersama teknologi. Lebih lanjut, data lain survei APJII menunjukkan bahwa media sosial menjadi alasan utama masyarakat menggunakan internet. Data ini memperkuat bahwa ruang digital, khususnya media sosial semakin banyak diminati khususnya oleh orang muda. Media sosial dijadikan sebagai ruang publik baru, tempat dimana gagasangagasan dipertukarkan, solidaritas dibangun, kritik disuarakan, bahkan digunakan sebagai ruang politik yang baru.
Survei Internet APJIl 2025
Jumlah Pongguna Intornot di Indonosia
2025 229 Juta Jiwa 2024 221 Juta Jiwa 2023 215 Juta Jiwa
Medium utama komunikasi politik
Data jumlah pengguna internet di Indonesia 2025 (survei internet APJII)
penguasa dan politisi saat ini adalah media sosial. Media sosial digunakan sebagaisarana penyampaian kebijakan publik, pernyataan politik, sampai komentar terkait peristiwaperistiwa nasional atau internasional. Mudahnya akses dan biaya yang rendah menjadi alasan utama. Daripada beriklan di media konvensional misalnya, atau juga mengadakan rapat-rapat luring di publik, media sosial menawarkan keuntungan tersendiri. Komunikasi politik melalui media arus utama sangat mahal. Media tersebut juga tidak bisa bersifat dua arah atau hanya sentralistik saja. Namun, ketika media sosial dipakai sebagai sarana komunikasi politik ini, mereka akan mendapatkan umpan balik (feedback) dari masyarakat. (Jerry Indrawan, dkk., 2023)
Jumlah Pengguna Internet
Media sosial menjadi media yang paling dicari masyarakat saat ini, karena aksesnya yang praktis, cepat dan mudah. Sebagai media sosial paling populer dengan user terbanyak serta berbagai fitur menarik yang ada, Instagram menawarkan keindahan tersendiri dalam bermedia sosial. Selain
digunakan untuk sarana komunikasi politik, Instagram juga sering digunakan untuk promosi-promosi produk bisnis, dan ajang pertukaran informasi. (Amala dan Riyantini, 2019)
Generasi milenial condong untuk bersuara melalui Instagram terkait perspektifperspektif politiknya, membuat Instagram menjadi media komunikasi politik yang sangat efektif. Instagram pun memberikan informasi tentang isu-isu politik terkini yang bisa diakses oleh generasi milenial. Formulasi branding politik juga akan lebih efektif menggunakan Instagram karena kita harus menyadari bahwa platform ini berbasis user generated content yang artinya para politisi maupun stakeholder politik bisa membentuk citra apapun yang mereka inginkan. Di sisi lain, generasi milenial pun dapat menunjukkan posisi (stance) mereka terkait isu-isu politik tertentu atau secara umum. (Jerry Indrawan, dkk., 2023)
Namun pertanyaannya, sebagai ruang politik baru, apakah ruang ini aman untuk orang muda sebagai penggunanya?
Ancaman di Ruang Digital
Pemanfaatan ruang digital sebagai ruang politik baru sudah sangat melekat bahkan sudah tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun, dengan semakin pesatnya kemudahan akses ruang digital ini, ternyata dibarengi juga dengan pemanfaatan secara kurang beradab dan mengarah pada bermacam bentuk kejahatan siber. Bentuk-bentuk kejahatan siber yang sering banyak ditemui antara lain yaitu, kasus phising (metode penipuan online yang dirancang untuk mencuri data pribadi—mulai dari password, nomor kartu kredit, hingga informasi penting berpuralainnya—dengan pura sebagai pihak resmi) yang menguras rekening, doxing yang menelanjangi privasi, hingga hoax dan disinformasi yang merusak nalar publik.
Dalam penggunaan ruang digital, kesadaran akan perlunya menjaga data pribadi dari kejahatan digital memang dibebankan pada pengguna itu sendiri. Pengguna diminta untuk 'berhati-hati', 'mengganti Password secara berkala', "tidak klik link sembarangan" hingga 'Autentikasi 2 faktor'. Namun ada pertanyaan fundamental yang sering kali dihindari. Sebelum aplikasi atau platform penyedia ruang digital masuk, bukankah kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa sistem mereka aman? dan yang lebih krusial lagi, bagaimana jika pengguna telah berupaya maksimal melindungi data pribadinya, akan tetapi memang kenyataannya kebocoran data justru berasal dari celah sistem infrastruktur negara yang rapuh?
Kekecewaan masyarakat terhadap rentetan kebocoran data kini telah bermutasi menjadi satir-satir di media sosial. Pada postingan di media sosial, lawakan atau meme banyak menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara 'open source'. Beberapa contohnya σ …
Btw, makasih yaa buat kalian yg udah tau aku tp ngejaga privasiku di sini. Aku di sini emg nyari uang aja kok
Salah satu cuitan satir warganet di x.com tekait kekecewaan mereka terhadap rentetan kebocoran data di ruang digital.
postingan itu seperti 'Kadang aku ngerasa aneh tinggal di Negara open source kayak gini apa coba yg ditutupin? Tinggal klik aja semuanya dari nama, nomor hp, alamat, sampe KTP jg ada wkwk' atau postingan berlagak flexing seperti, 'Negara open source nih bos, senggol dong. Pengertian dari Open Source sendiri adalah bahwa, siapa saja dapat bebas untuk melihat, memodifikasi (mengotak-atik), memperbaiki, hingga menyebarluaskan kembali kode atau data sesuai dengan kebutuhan. Dalam konteks data disini adalah data identitas dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah sangat muak dengan kejadian-kejadian peretasan dan jual beli data melalui ruang digital, seperti kasus Bjorka yang menggemparkan beberapa waktu yang lalu. Dalam konteks identitas nasional, 'open source' menjadi metafora untuk sebuah negara yang gagal mengunci 'pintu rumahnya' sendiri.
Secara terminologi, buzzer adalah individu atau kelompok akun yang memiliki kemampuan untuk menyuarakan pesan secara repetitif guna menciptakan percakapan massal. Di satu sisi, kehadiran buzzer tidak selalu berkonotasi negatif; dalam ekosistem pemasaran atau kampanye sosial, mereka sering kali berperan sebagai akselerator informasi yang membantu pesan-pesan edukasi atau promosi produk menjangkau audiens yang lebih luas secara efektif.
Namun, wajah buzzer menjadi sangat problematis ketika kekuatan kolektif ini beralih fungsi dari sekadar penyampai pesan menjadi alat represi digital. Fenomena inilah kita yang patut
waspadai sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi di ruang siber.
Selain dari sistem infrastruktur yang rapuh tersebut, banyak ditemui juga akun-akun buzzer yang dirawat secara sistematis oleh pihak-pihak tertentu. Akun-akun buzzer ini bersama-sama melawan akun yang dengan terang-terangan kontra dengan agenda kelompok mereka bak 'mesin tempur' digital.
Penyerangan ini sering kali melampaui batas debat sehat. Mereka melakukan pembunuhan karakter yang dibarengi dengan aksi doxing, menyebarkan data pribadi target untuk memicu persekusi di dunia nyata. Di sini kita dapat melihat bahwa kerentanan data digunakan oleh aktor-aktor digital untuk membungkam kritik, menciptakan iklim ketakutan, dan pada akhirnya merusak esensi demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat.
Ancaman di ruang digital bukan sekadar masalah ketidakhati-hatian pengguna. Narasi yang menyalahkan korban (victim blaming) sering kali digunakan pemerintah untuk menghindar dari tanggung jawab melindungi data publik. Sehingga terjadi pengalihan fokus dari pelaku, sehingga pelaku atau institusi yang bertanggung jawab tidak benar-benar diadili atau didesak untuk memperbaiki sistem mereka. Ironisnya, di balik dari sistem yang rapuh ini, sistem secara diam-diam telah menormalisasi 'panen data' sebagai sebuah aset digital yang sangat bernilai dan bisa kapan saja dieksploitasi untuk kepentingan otoritas tinggi.
Bagi korporasi, data adalah alat yang digunakan untuk pemasaran, bagi otoritas tertentu data juga dapat menjadi instrumen kontrol. Ketika negara lebih sibuk dengan memproduksi regulasi yang bersifat membatasi daripada membangun benteng perlindungan data yang kokoh, maka menempatkan rakyat dalam posisi yang paling rentan. Apabila celah sistem terus dibiarkan terbuka lebar, maka ruang digital bukan lagi menjadi sarana kemajuan. Hal itu menunjukkan bahwa ancamanancaman yang ada di ruang digital tidak berdiri sendiri, akan tetapi memang ada struktur di baliknya.
Hak Asasi Manusia di Era Algoritma: Siapa Mengendalikan Siapa?
Ruang digital diatur oleh sistem yang tak kasat mata. Sistem ini bekerja tanpa suara, tapi menentukan apa yang akan muncul di hadapan pengguna setiap detik. Mungkin kita pernah merasakan, namun tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang berbahaya. Misal, tak seberapa lama setelah mengobrol dengan teman tentang keinginan liburan ke Hanoi, lalu saat membuka media sosial, muncul iklan tiket pesawat dari Jakarta-Hanoi. Pengalaman semacam itu seringkali dianggap sebagai suatu kebetulan. Atau kita sering menganggapnya sebagai kecanggihan teknologi yang secara umum dianggap 'biasa saja'. Hal ini bisa terjadi mungkin karena sesuai dengan apa yang dirumuskan Maria Bakardijieva (2005) sebagai internet society. Jika membaca melalui kacamata Bakardijieva (2005), situasi merasa 'biasa saja' pada fenomena itu dianggap sebagai bagian dari bagaimana internet telah menyatu dalam praktik keseharian. Sehingga, kehadirannya terasa sangat biasa dan tak perlu dikritisi lagi (take it for granted). Internet dengan segala rupa 'kecanggihannya' dihadirkan sebagai sesuatu yang domestik, dekat, dan menyatu dengan rutinitas hidup. Padahal, situasi tersebut merupakan aktivitas dari 'sistem tak kasat mata' yang merekam dan menganalisis setiap aktivitas pengguna. Interaksi, percakapan, dan jejak pencarian menjadi bagian dari sistem besar yang bekerja di balik layar. Sistem tersebut bekerja melalui mekanisme algoritmik yang mengatur arus informasi di dalam ruang digital. Algoritma menyusun urutan informasi serta mengatur visibilitas interaksi di dalamnya.
28 Jun 2024 hari hariiii data breach, keren banget dah negara ini.
Dari cara kerja tersebut, muncul kemungkinan lahirnya bentuk ekonomi baru yang bertumpu pada pengolahan perilaku pengguna internet. Aktivitas yang tampak sebagai komunikasi sehari-hari berubah menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi. Jejak pencarian, pola menonton, konten tontonan, serta durasi berhenti pada satu konten menjadi bahan mentah yang dapat diolah. Algoritma tidak lagi mengatur tampilan informasi tapi juga menjadi instrumen utama dalam proses produksi nilai ekonomi di ruang digital. Pemilik modal dan pengelola platform memanfaatkan mekanisme ini untuk membaca kecenderungan pengguna internet secara rinci. Data perilaku yang terkumpul selanjutnya dipakai untuk memetakan minat, kebiasaan, dan potensi respons di masa depan. Informasi-informasi tersebut selanjutnya dijual kepada pengiklan atau digunakan untuk menyusun strategi agar pengguna tetap dalam ekosistem platform. Situasi ini menandai perkembangan ruang digital sebagai ruang ekonomi yang bergantung pada kemampuan sistem dalam memprediksi dan mempengaruhi tindakan manusia. Pengguna merasa sedang berinteraksi secara bebas di dalam ruang komunikasi, padahal pada saat yang sama, aktivitas mereka menjadi bagian dari proses produksi nilai yang dikendalikan oleh pemilik kapital yang memiliki akses terhadap teknologi dan data dalam skala besar. Kondisi ini secara jelas dituliskan oleh Shoshana Zuboff (2019) dalam The Age of Surveillance Capitalism. Zuboff (2019).
σ …
NEGARA OPEN SOURCE NIH BOS, SENGGOL DONG
Konfigurasi ruang digital seperti ini tidak menempatkan semua pengguna pada posisi yang setara. Ada kelompok pengguna yang jauh lebih intens berinteraksi di internet namun ada pula yang sepentingnya saja. Kelompok yang semakin banyak interaksi dan lebih lama dalam ekosistem platform, akan semakin banyak pula menghasilkan jejak data. Kelompok inilah yang paling rentan berada dalam jangkauan sistem yang
FalconFeeds.io@FalconFeedsio · 27 Jun 2024 BPJS Ketenagakerjaan Data Breach A member of BreachForums has posted about a significant data breach involving BPJS Ketenagakerjaan, a governmental entity directly accountable to the President of the Republic of Indonesia, tasked wit... BPJS Ketenagakerjaan
Salah satu cuitan satir warganet di x.com tekait kekecewaan mereka terhadap rentetan kebocoran data di ruang digital.
bekerja melalui prediksi dan pengarahan perilaku.
Kelompok tersebut adalah orang muda. Seperti yang telah ditulis di atas, berdasarkan Survei APJII, Generasi Z (orang muda) adalah kelompok yang paling dominan dalam internet dan menjadikan penggunaan generasi tersebut sebagai digital native. tumbuh Mereka bersama internet dan menjadikan ruang digital sebagai tempat utama untuk berinteraksi, berekspresi, mencari informasi, serta membentuk identitas diri. Waktu layar (screen time) yang tinggi dan keterlibatan terus-menerus membuat orang muda sebagai produsen utama data perilaku di ruang digital. Kerentanan orang muda di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan paparan konten berbahaya atau hoax semata, tapi juga kerentanan dalam posisi sebagai subjek yang perilakunya terus dipetakan dan diarahkan tanpa sadar oleh sistem.
Kondisi tersebut menempatkan pelindungan hak asasi manusia di ruang digital sebagai tanggung jawab negara tidak boleh diabaikan. Kewajiban negara di ruang digital harus melampaui fungsi pengawasan konten. Negara memikul kewajiban untuk memastikan bahwa arsitektur ruang digital tidak merugikan warga yang hidup di
dalamnya. Kewajiban ini lahir dari prinsip HAM yang berlaku universal di setiap ruang tempat manusia beraktivitas termasuk yang dimediasi teknologi. Ketika interaksi sosial, pembentukan identitas, serta partisipasi publik banyak berlangsung di platform digital, maka perlindungan terhadap HAM juga harus hadir di ruang yang sama. Semua pengguna ruang digital, terlebih orang muda, berhak mendapatkan perlindungan tersebut. Negara perlu memandang kondisi ini sebagai situasi kerentanan struktural berupa pengikisan privasi, pembentukan preferensi diam-diam, serta paparan informasi yang tidak seimbang.
Perlindungan terhadap hak atas privasi menjadi langkah mendasar dalam tata kelola ruang digital. Regulasi perlindungan data pribadi wajib memastikan pengumpulan dan pengolahan data memiliki batas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan pengguna tidak hanya sebatas nge-klik syarat dan ketentuan pada platform. Hak individu untuk mengendalikan informasi tentang dirinya merupakan bagian dari martabat manusia yang harus dijaga dan dilindungi negara. Standar ini menuntut negara menghadirkan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap praktik pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi data oleh platform digital.
Hak atas informasi juga hal penting lainnya. Algoritma yang mengatur visibilitas konten memiliki dampak langsung terhadap cara warga memahami realitas sosial politik. Penyajian informasi di ruang digital tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara. Negara perlumendorong mekanisme pengawasan yang memungkinkan evaluasi terhadap cara kerja kurasi algoritmik. Tujuannya untuk memastikan proses penyajian informasi tidak merugikan hak warga untuk memperoleh pengetahuan dengan standar tertinggi.
Selain hak atas privasi dan hak atas informasi, hak atas rasa aman di ruang digital juga menuntut kehadiran negara dalam penanganan kekerasan berbasis teknologi. Perundungan siber, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, serta kebocoran data (phishing dan doxing) membutuhkan mekanisme penegakan hukum yang tidak berbasis pasal karet. Dukungan hukum, layanan pengaduan yang mudah diakses, serta edukasi publik
Ilustrasi oleh: Kholiq Ardiansyah
tentu saja adalah hak atas internet. Hak atas internet merupakan prasyarat penting bagi pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital. Akses terhadap internet menjadi bagian dari
Kita semua berhak internetan dengan peace of mind, bebas dari mata-mata tak kasat mata atau intimidasi yang bikin anxiety.
menjadi bagian dari kewajiban negara dalam memastikan ruang digital tidak menjadi tempat yang mengancam martabat manusia. Payung besar hak di ruang digital
pemenuhan hak warga untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas akses internet diskriminasi. tanpa Pembatasan akses atau pengendalian berlebihan infrastruktur terhadap digital berpotensi menghambat pelaksanaan hak tersebut. Keseluruhan langkah tersebut menempatkan negara sebagai pelindung warga dalam menghadapi bentuk kuasa baru yang bekerja melalui teknologi.
Namun demikian, kewajiban sesungguhnya negara tidak dapat
yang dirancang dan dioperasikan oleh korporasi platform. Arsitektur teknologi, desain, serta kebijakan algoritmik yang diterapkan memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan hak warga. Karena itu, pelindungan hak digital mensyaratkan kehadiran negara yang mampu menjangkau dan mengawasi aktor-aktor non negara yang mengendalikan infrastruktur dan ekosistem ruang digital.
dijalankan hanya melalui perumusan norma dan regulasi saja. Pelanggaran terhadap hak di ruang digital tidak terjadi secara abstrak melainkan berlangsung di dalam sistem
Penulis : Sri Rahayu, Utari Putri Wardanti, Kholiq Ardiansyah Editor : Hari Reswanto
I1
Hak atas internet merupakan prasyarat penting bagi pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang digital. Akses terhadap internet menjadi bagian dari pemenuhan hak untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas akses internet tanpa diskriminasi.
Mengukur Pemenuhan HAM di Daerah: Uji Coba Penilaian HAM di Wonosobo dan Manggarai Timur
Wakil Ketua Bidang Eksternal, Putu Elvina dan Tim Penilai HAM melakukan FGD dengan OPD di Kabupaten Wonosobo, dalam rangka studi lapangan di Kabupaten Wonosobo, Rabu, 25 Juni 2025.
emenuhan hak asasi P manusia (HAM) tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran, penanganan tetapi juga menyangkut sejauh mana negara mampu menjamin hak-hak dasarmasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pangan merupakan bagian dari HAM yang perlu dipenuhi melalui kebijakan dan program pembangunan.
Untuk mengukur sejauh mana pemenuhan hak-hak tersebut, Komnas HAM mengembangkan Penilaian Hak Asasi Manusia (Penilaian HAM), yang sebelumnya dikenal sebagai Audit HAM. Penilaian ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk menilai situasi HAM melalui kebijakan dan program yang dijalankan oleh kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, maupun korporasi.
Sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional yang didukung Kementerian PPN/Bappenas, Penilaian HAM tidak dimaksudkan untuk mempermalukan atau memberi cap buruk kepada institusi yang dinilai. Sebaliknya, instrumen ini bertujuan mendorong perbaikan kebijakan, mencegah pelanggaran HAM, serta memperkuat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Penilaian HAM mengacu pada berbagai standar HAM nasional dan internasional dengan fokus pada empat hak dasar, yaitu hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pangan. Penilaian dilakukan menggunakan data tiga tahun terakhir melalui studi dokumen, studi lapangan, survei masyarakat, serta masukan dari organisasi masyarakat sipil, perangkat daerah, dan para ahli.
Pada 2025, Komnas HAM melakukan uji coba Penilaian HAM di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dan Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Kedua daerah dipilih untuk mewakili wilayah Indonesia bagian barat dan timur sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai tantangan pemenuhan HAM di tingkat daerah.
Hasil penilaian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memiliki komitmen yang baik dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai regulasi, dokumen perencanaan pembangunan, dan pelaksanaan program prioritas daerah. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa belum meratanya akses layanan dasar di wilayah yang sulit dijangkau, keterbatasan kapasitas anggaran dan kelembagaan, serta perlunya penguatan partisipasi masyarakat dan perlindungan kelompok rentan.
Berdasarkan hasil penilaian, Kabupaten Wonosobo memperoleh nilai 72,90 dan masuk dalam kategori Tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah daerah telah memberikan fondasi yang cukup kuat bagi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
| Manggarai dan mendukung hak dasar Namun, prinsip HAM dalam dokumen | Timur kebijakan | Sementara itu, Kabupaten Timur telah memiliki landasan regulasi yang | telah |
| dan | landasa | san regu | regulasi |
| dan | kebijakan | akan | yang |
| ung | pemen | pemenuhan | |
| Namun, | dasar | masyar | masyarakat. |
| prinsip H | HAM eda l | garusutam | pengarusutamaan |
| perencanaan pembangunan masih | naan | pembang | okumen |
| masih | perlu | diner | diperkuat, |
| terutama | pada | adas | sektor |
| pendidikan | an da | dan | sektor pangan. |
| Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, tantangan | atasan sa | sarana | |
| geografis, optimalnya | serta | serta | ntangan |
| geografis, optimalnya | is, se | serta | belum |
| optimalnya | nya | ketersediaan | ketersediaan |
| data sektoral masih menjadi | ktoral m | nasih mer | menjadi |
kendala dalam pelaksanaan program.
Penilaian juga menunjukkan pentingnya memastikan akses yang setara bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakatyang tinggal diwilayah pedesaan. Kabupaten Manggarai Timur memperoleh nilai 64,59 dan masuk dalam kategori Cukup, yang menunjukkan perlunya penguatan pada aspek implementasi kebijakan dan pelayanan dasar.
Uji coba Penilaian HAM di kedua daerah tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. Hasil penilaian diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan dan program berbasis HAM, sekaligus menjadi landasan bagi Komnas HAM untuk terus mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar seluruh warga negara.
Penulis: Kania Rahma Nureda Editor: Feri Lubis
Krisis Pelindungan Pembela HAM di Ruang Digital Indonesia
ada era ketika kritik publik P berlangsung lewat podcast, unggahan media sosial, dan dokumentasi digital, pembela HAM tidak lagi hanya berhadapan dengan ancaman di jalanan. Mereka juga diburu di ruang digital. Doxing (tindakan mengungkapkan dokumen pribadi di depan umum yang biasanya dilakukan dengan niat untuk mempermalukan orang lain dengan cara mengumpulkan beragam informasi tentang orang tersebut), peretasan akun, penyebaran data pribadi, kampanye kebencian terkoordinasi, hingga moderasi konten yang tidak transparan kini menjadi bagian dari pola represi yang membungkam suara kritis sebelum kekerasan fisik terjadi. Kasus Andrie Yunus menunjukkan bahwa serangan terhadap pembela HAM dapat bergerak dari dunia digital ke tubuh korban secara langsung. Pola ini menunjukkan kegagalan negara membangun pelindungan yang efektif bagi Pembela HAM (Komnas HAM, 2026).
Upaya-upaya tersebut kini marak dilakukan di ruang digital. Ruang yang semestinya memperluas partisipasi, kini juga menjadi tempat pengawasan, intimidasi, dan pembungkaman. Celah tersebut menunjukkan bahwa negara belum menginternalisasi keamanan digital sebagai bagian dari kewajiban pelindungan HAM, dan bahkan mereproduksi relasi kuasa yang membatasi kebebasan warga.
Komnas HAM melalui Bidang Pengkajian dan Penelitian telah menyusun dan menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia. Dalam SNP tersebut, dijelaskan bahwa pembela HAM adalah setiap orang atau individu yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain secara berkelompok atau dalam kelompok, atau organisasi yang melakukan kerja-kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memajukan dan memperjuangkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dengan mengakui universalitas
HAM dan melakukannya dengan cara-cara damai.
Pelindungan pembela HAM di ruang digital harus dipandang pula sebagai kewajiban negara. Dalam konteks digital, kewajiban melindungi mencakup pencegahan serangan daring, pemulihan korban, dan akuntabilitas danpenegakanhukumterhadappelaku.Pasal 100 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kerja-kerja pembelaan HAM merupakan bagian yang sah dan dilindungi dalam sistem demokrasi dan negara hukum Indonesia. Dalam kerangka tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok yang memperjuangkan HAM memperoleh jaminan keamanan dan perlindungan dari ancaman, intimidasi, kriminalisasi, maupun bentuk kekerasan lainnya.
Sebagai lembaga independen, Komnas HAM telah membentuk Tim Pembela HAM, advokasikebijakan dan pengawasan, memberikanketerangan ahli (amicus curiae) serta pemantauan di pengadilan untuk menegaskan bahwa tindakan aktivis merupakan bagian dari pembelaan HAM, dan menerbitkan Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM. Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 bertujuan menyediakan mekanisme resmi dan operasional bagi Komnas HAM dalam memberikan perlindungan cepat, efektif, dan terukur kepada Pembela HAM yang menghadapi ancaman, intimidasi, kriminalisasi,atau kekerasan. Ruang lingkupnya mencakup dasar pertimbangan, mekanisme Komnas HAM bersama Komnas Perempuan dan LPSK juga mengembangkan mekanisme yang memungkinkan respons cepat terhadap situasi darurat. Dalam
STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 6 TENTANG PEMBELA HAK ASASI MANUSIA
SNP Komnas HAM No.6 tentang Pembela HAM merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh Komnas HAM sebagai panduan jaminan atas hakhak Pembela HAM (Sumber: Komnas HAM, 2023)
praktiknya, mekanisme ini mencakup evakuasi dan perlindungan fisik bagi pembela yang terancam, rujukan perlindungan kepada LPSK, serta pemantauan persidangan untuk memastikan prinsip peradilan yang adil. Mekanisme ini juga penting untuk mencegah praktik SLAPP, yaitu penggunaan hukum untuk membungkam partisipasi publik. penanganan, bentuk-bentuk perlindungan, serta koordinasi dengan lembaga negara lain.
Data Komnas HAM 2022-2025 mencatat 7 aduan ancaman terhadap Human Rights Defenders (HRD) dan jurnalis di ruang digital, serta 12 aduan kriminalisasi kebebasan berekspresi. Sementara SAFEnet mencatat lonjakan signifikan aduan serangan digital pada 2024 menjadi 1.902 kasus, dengan banyak di antaranya menyerang kelompok berisiko tinggi seperti aktivis, media, dan LSM (SAFEnet, 2024). Artinya, ancaman terhadappembela HAM merupakan pola yang sistemik. Ketika data pribadi mudah disebarkan, identitas berpotensi dimanipulasi, dan serangan kebencian bisa dikerahkan secara masif, ruang digital menjadi ruang yang tidak aman.
Pola serangan berupa represi digital ini telah terjadi berulang. Kasus Daniel Frits Maurits Tangkilisan, Haris Azhar dan Fatia
00:01:36:10 ABDUL HARIS SEMENDAWAI yuluhan Komnas HAM
Salah satu episode Podcast Ruang Tanggap Rasa yang diselenggarakan oleh Komnas HAM mengenai Kisah Pembela HAM dengan narasumber Komisioner Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai dan Perempuan Pembela HAM, Fatia Maulidiyanti, Rabu, 3 September 2025.
Maulidiyanti, serta kriminalisasi admin media sosial dan warganet saat aksi Agustus- September 2025 menunjukkan pola kritik di ruang digital direspons dengan ancaman, kriminalisasi, pembongkaran identitas, atau pembatasan konten (SAFEnet, 2024; TAUD, 2025). Pelanggaran terhadap pembela HAM sering dimulai dari ruang digital, lalu berlanjut ke tekanan hukum atau kekerasan fisik. Oleh karena itu, pelindungan pembela HAM perlu dipahami tidak hanya sebagai pengamanan dari serangan langsung, tetapi juga wajib mencakup pencegahan risiko digital secara menyeluruh.
Tim kuasa hukum aktivis KontraS korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal, Andrie Yunus, dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi dan perwakilan KontraS saat konferensi pers di kantor YLBHI Jakarta Pusat (Sumber: Tribunnews, 2026)
Aturan nasional maupun internasional memang sudah ada, diantaranya UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, ratifikasi ICCPR, hingga Deklarasi PBB tentang Pembela HAM, yang menjamin kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan rasa aman; melindungi privasi, partisipasi, dan kebebasan berpendapat; serta mewajibkan negara mengambil langkah-langkah pelindungan dari intimidasi dan pembalasan. Namun jaminan normatif ini belum diterjemahkan menjadi sistem pelindungan yang efektif. Dalam praktiknya, pembelaHAM sering menghadapi kriminalisasi dan ancaman digital yang tidak ditangani pemerintah sebagai pelanggaran serius terhadap HAM.
Krisis ini makin serius karena tata kelola teknologi belum memadai. Indonesia
masih bergantung pada etika Al yang tidak mengikat, sementara ancaman digital berkembang cepat. Deepfake dapat dipakai untuk merusak reputasi pembela HAM, memalsukan pernyataan, atau menciptakan kebingungan publik. Pengawasan algoritmik mampu memetakan jaringan advokasi dan mempermudah penargetan. Moderasi konten yang tidak transparan berpotensi menekan dokumentasi pelanggaran dengan dalih otomatisasi (UN, 2020). Dengan demikian, pelindungan pembela HAM di ruang digital tidak bisa dilepaskan dari regulasi Al, pelindungan data pribadi, dan kewajiban platform untuk transparan serta akuntabel.
tantangan tersebut, sejumlah upaya pelindungan konkret dapat dilakukan. Pertama, mekanisme pelindungan pembela HAM perlu diperkuat menjadi sistem preventif yang mencakup pemantauan risiko digital, respons cepat terhadap ancaman daring, serta koordinasi lintas lembaga. Kedua, regulasi Al harus segera dibuat mengikat dan memuat larangan eksplisit terhadap penggunaan teknologi untuk pengawasan represif, manipulasi identitas, dan moderasi konten yang sewenangwenang. Ketiga, UU ITE harus direvisi agar tidak terus menjadi instrumen kriminalisasi. Keempat, otoritas pelindungan data pribadi harus segera berfungsi secara independen karena keamanan digital pembela HAM bergantung pada pelindungan data yang efektif.
Ancaman dan kekerasan terhadap pembela HAM di ruang digital menyiratkan lemahnya komitmennegara dalammemelihara demokrasi Indonesia. Pembungkaman lewat doxing, peretasan, manipulasi narasi, dan penghapusan konten tanpa akuntabilitas, tidak hanya mengancam individu, tetapi juga hak publik atas informasi, ekspresi, dan pengawasan kekuasaan. Negara tidak cukup
ANG DiSiRA AiP-YERAS TRAS NGGA KERAS Kami Berani Karena YANG TUMBUH andrie PERLAWANAN
Tim kuasa hukum aktivis KontraS korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal, Andrie Yunus, dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi dan perwakilan KontraS saat konferensi pers di kantor YLBHl Jakarta Pusat (Sumber: Tribunnews, 2026)
Indonesia masih memiliki sejumlah tantangan terkait pelindungan Pembela HAM di ruang digital. UU ITE masih membuka ruang kriminalisasi ekspresi, pelindungan data pribadi belum didukung otoritas yang benar-benar efektif, regulasi Al belum mengikat, serta mekanisme pelindungan pembela HAM masih cenderung reaktif dan administratif. Sehubungan dengan
mengakui pembela HAM, melainkan wajib memastikan pelindungannya di berbagai ruang publik, termasuk ruang digital.
Penulis : Zsabrina Marchsya Ayunda Editor : Hari Reswanto
Dari Batam ke Diskusi Lintas Sektor: Komnas HAM Memetakan Isu dan Kebutuhan Pelatihan Bisnis dan HAM
Kegiatan FGD Pemetaan Pelatihan Bisnis dan HAM dengan mengundang Kementerian/Lembaga dan NGO untuk memetakan isu dan konsep pelatihan Bisnis dan HAM yang dilaksanakan di Kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis, 9 April 2026.
alam beberapa tahun terakhir, isu bisnis dan hak asasi manusia (HAM) D semakin mendapat perhatian di berbagai sektor. Praktik bisnis tidak lagi hanya diukur dari keuntungan semata, tetapi juga dari sejauh mana korporasi menghormati, melindungi, dan memenuhi prinsip-prinsip HAM dalam operasionalnya.
Sebagaimana tercantum dalam Standar, Norma dan Pengaturan Nomor 13 tentang Bisnis dan HAM yang telah dikeluarkan oleh Komnas HAM, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM terpisah dari kewajiban negara, namun masih berhubungan dengan kewajiban negara. Tanggung jawab pelaku usaha tidak menghapus kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Sebaliknya, tanggung jawab pelaku usaha melengkapi kewajiban negara khususnya kewajiban untuk melindungi HAM. Dengan kata lain, pelaku usaha harus berperilaku baik dan menghormati hak asasi manusia meskipun negara tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi HAM. Pelaku usaha melalui kegiatan bisnisnya ataupun kegiatan relasi bisnisnya diharapkan untuk tidak melanggar
HAM orang lain, atau tidak berkontribusi, atau tidak terlibat dalam pelanggaran HAM.
Namun demikian, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsipprinsiptersebutmasihmenghadapi berbagai tantangan. Hal ini tercermin dari tren pengaduan yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa sektor korporasi menjadi salah satu dari tiga pihak dengan jumlah pengaduan pelanggaran HAM tertinggi, selain Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Pemerintah Daerah. Aduan yang berkaitan dengan aktivitas bisnis mencakup berbagai isu, salah satunya adalah konflik agraria dan ketenagakerjaan.
Data tersebut menunjukkan bahwa isu bisnis dan HAM merupakan persoalan nyata yang memerlukan perhatian serius dan penanganan yang sistematis. Menjawab isu ini, pada tahun 2025, Komnas HAM melalui bidang Pendidikan dan Penyuluhan menyelenggarakan Pelatihan berupa Kelas Inspirasi: Implementasi HAM dalam Bisnis "Mengintegrasikan Prinsip HAM dalam Tata Kelola dan Operasi Perusahaan" di Kota
Batam dengan mengundang pelaku usaha, forum UMKM, akademisi, serta Pemerintah Daerah dengan menghasilkan berbagai temuan isu, antara lain:
1. Implementasi jaminan sosial yang belum efektif.
2. Penyaluran bantuan masih sering tidak tepat sasaran akibat kurangnya harmonisasi pusat-daerah dan pendekatan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks lokal serta masih bersifat top-down.
3. PMK 199 Tahun 2019 dinilai berpotensi menghambat perkembangan UMKM digital karena membatasi pemanfaatan platform digital untuk pengembangan usaha.
4. Masih terdapat diskriminasi dalam penilaian kinerja, promosi, dan penugasan.
5. Penentuan alokasi permukiman dalam isu lingkungan masih menghadapi perbedaan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat.
Berangkat dari temuan tersebut, terlihat bahwa isu bisnis dan HAM memiliki cakupan yang luas serta masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek praktik di lapangan, regulasi, maupun koordinasi antar pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif agar implementasi prinsip bisnis dan HAM dapat berjalan lebih efektif.
Menindaklanjuti temuan ini, Komnas HAM pada 9 April 2026 melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Pelatihan Bisnis dan HAM dengan mengundang Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, serta berbagai NGO dan Organisasi Masyarakat Sipil seperti ILO, APINDO, IGCN, dsb. Diskusi ini bertujuan untuk memperdalam pembahasan atas isuisu yang telah teridentifikasi, memetakan kebutuhan penguatan kapasitas para pemangku kepentingan, serta membuka peluang kerjasama antara pihak yang dapat mendukung penguatan implementasi prinsip bisnis dan HAM secara lebih terarah dan
belum mendorong perubahan perilaku perusahaan terhadap prinsip HAM.
3. Dalam beberapa kasus, kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah belum memiliki perspektif HAM yang kuat sehingga cenderung bersikap netral saat terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan.
4. Perusahaan perlu pelatihan yang lebih sistematis, mulai dariidentifikasi dampak HAM, pencegahan risiko, mitigasi, hingga tanggung jawab atas dampak yang terjadi.
5. Komnas HAM perlu melakukan riset untuk menentukan sektor atau industri prioritas yang paling membutuhkan intervensi pelatihan bisnis dan HAM.
6. Diperlukan regulasi yang tegas, tidak tumpang tindih, dan tidak memojokkan pelaku usaha sebagai pihak yang bersalah.
Berbagai isu di atas menunjukkan bahwa tantangan bisnis dan HAM tidak hanya terletak pada kurangnya program, tetapijuga pada efektivitas implementasinya. Dalam
Wakil Ketua Internal Komnas HAM, Prabianto Mukti Wibowo dan Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan, Abdul Haris Semendawai dalam Kegiatan FGD Pemetaan Pelatihan Bisnis dan HAM yang dilaksanakan di Kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis, 9 April 2026.
berkelanjutan. Melalui diskusi ini, terdapat beberapa isu yang diangkat, antara lain:
1. Pemahaman dasar tentang bisnis dan HAM masih terbatas.
2. Pelatihan Bisnis dan HAM pada umumnya lebih berorientasi pada kebutuhan bisnis jangka pendek dan
konteks ini, sudah terdapat sejumlah inisiatif dari berbagai pihak yang dapat menjadi peluang dan modal awal untuk penguatan ke depan, antara lain:
1. IGCN - Business and Human Rights Accelerator Program tahunan yang diikuti 34 perusahaan lintas sektor. Fokusnya
pada pemahaman dasar bisnis dan HAM, terutama terkait aturan minimum kepatuhan (minimum compliance). Peserta kemudian menyusun action plan berdasarkan kondisi perusahaan, serta saling belajar lintas sektor.
2. Kemenaker - Pelatihan K3 & program magang Kemenaker membuka pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk pekerja terkhusus bagi sektor berisiko tinggi. Kemenaker juga membuka program magang bagi calon pekerja, dan masyarakat umum untuk memberikan peningkatan keterampilan.
3. ILO-APINDO - RBC Guideline
Disusun sebagai panduan Responsible Business Conduct untuk mendorong perusahaan menerapkan praktik bisnis yang menghormati prinsip HAM secara lebih sistematis.
4. Kemenperin - Pelatihan & kebijakan industri Meliputi pelatihan pengambilan keputusan di sektor produksi, penguatan keselamatan kerja, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pengawasan mesin untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.
5. Kementerian ESDM Pemetaan kebutuhan masyarakat Membantu pelaku usaha untuk dapat memetakan kebutuhan masyarakat dengan tepat sasaran.
Kedepan, hal ini menjadi catatan penting bagi Komnas HAM untuk mengembangkan konsep pelatihan yang lebih terarah, aplikatif, dan berbasis bukti, serta memastikan adanya penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan. Selain itu, peluang kerja sama yang sudah berjalan perlu diperluas dan difokuskan pada sektor-sektor prioritas, sehingga implementasi bisnis dan HAM tidak berhenti pada level pemahaman, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan praktik dan dampak nyata bagi perlindungan HAM di dunia kerja dan masyarakat.
Penulis : Anastasia Tamaro Editor : Hari Reswanto
Sekstorsi dan Ancaman terhadap Hak atas Privasi di Era Digital
emajuan teknologi komunikasi telah K mentransformasi cara manusia berinteraksi, dari hubungan tatap muka menjadi interaksi berbasis jaringan yang menembus ruang dan waktu. Namun, di balik kemudahan konektivitas tersebut muncul ancaman baru khususnya terhadap hak atas privasi. Kurun tahun 2024- 2025, Komnas HAM telah menerima 163 konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Tindakannya beragam, namun yang paling sering diadukan adalah pemerasan berbasis konten seksual atau sekstorsi (sextortion). Sekstorsi merupakan bentuk tindak kekerasan seksual secara elektronik yang dilakukan dengan memeras korban memanfaatkan foto atau video pornografi milik korban yang didapatkan baik secara peretasan (hacking), maupun diberikan secara langsung oleh korban atas dasar kepercayaan dalam suatu hubungan (Christian, 2020).
Dalam praktiknya, sekstorsi menunjukkan pola yang berbeda berdasarkan jenis kelamin korban. Bagi laki-laki, kasus umumnya diawali dari interaksi seperti Video Call Sex (VCS) dengan orang asing atau yang baru dikenal melalui aplikasi perpesanan seperti Telegram, WhatsApp, Instagram, maupun kanal daring lainnya. Tanpa sepengetahuan atau persetujuan korban, pelaku merekam interaksi tersebut. Dalam waktu singkat, korban kemudian diminta untuk mengirim sejumlah uang dengan ancaman penyebaran konten kepada keluarga, rekan kerja, atau lingkungan sosialnya. Dalam banyak kasus, pelaku dapat mengakses identitas korban melalui jejak digitalnya di media sosial atau integrasi data dari aplikasi pihak ketiga dengan nomor telepon.
berbasis WhatsApp maupun pengaduan daring melalui DUHAM Online.
Sementara itu, pada korban perempuan, sekstorsi umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki relasi personal dengan korban, baik sebagai pasangan, mantan
pasangan, maupun individu dalam lingkar sosial terdekat. Relasi personal tersebut kerap dimanfaatkan untuk memperoleh materi intim melalui pendekatan berbasis kepercayaan atau kedekatan emosional. Materi intim yang telah dikuasai pelaku kemudian digunakan sebagai sarana utama untuk melakukan kontrol, pemaksaan, maupun tindakan balas dendam terhadap korban.
Ancaman yang ditimbulkan tidak hanya
Merujuk pada data pengaduan Komnas HAM, korban kekerasan seksual berbasis elektronik masih didominasi oleh perempuan. Namun demikian, terdapat kecenderungan bahwa proporsi korban laki-laki dalam kasus sekstorsi relatif lebih tinggi dibandingkan pada bentuk kekerasan seksual lainnya.
Klasifikasi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
30% 70% Laki-Laki (29) Perempuan (69)
Sumber: Data Aduan Komnas HAM
Data Klasifikasi Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik periode 2024-2025.
berfungsi sebagai bentuk dominasi terhadap korban, tetapi juga berkembang menjadi instrumen pemerasan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan tekanan psikologis. Tekanan tersebut memicu ketakutan, kecemasan, depresi, hingga tendensi bunuh diri (Yungsiana, dkk, 2024). Kondisi psikologis yang dialami korban sering kali membuat korban memilih untuk tidak melapor karena khawatir terhadap stigma sosial maupun kekhawatiran penyebaran lebih lanjut materi intim yang dimiliki pelaku. Meski demikian, kanal pelaporan daring yang meminimalkan kontak langsung antara korban dan penerima laporan menjadi alternatif yang relatif lebih aman bagi korban. Di Komnas HAM, kecenderungan ini tercermin dari tingginya penggunaan kanal pelaporan
Dalam perspektif hak asasi manusia, sekstorsi merupakan pelanggaran terhadap hak atas privasi dan hak untuk bebas dari gangguan terhadap kehormatan dan martabat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Selain itu, dalam kerangka hukum nasional, tindakan tersebut juga melanggar hak atas rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengkualifikasikan perbuatan ini sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual, termasuk dalam konteks KSBE. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan penegakan hukum terselenggaranya yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik korban, serta menyediakan layanan pelindungan dan pemulihan yang komprehensif dan berperspektif korban. Pengabaian terhadap kewajiban tersebut berpotensi memperluas ruang terjadinya impunitas bagi pelaku, sekaligus meningkatkan risiko berulangnya kekerasan serta memperdalam kerentanan korban terhadap ancaman dan tekanan yang berkelanjutan.
Selain penguatan penegakan hukum dan layanan pemulihan, upaya pencegahan melalui edukasi digital menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam menekan
praktik sekstorsi. Peningkatan literasi digital masyarakat diperlukan untuk membangun kesadaranmengenaipentingnyapelindungan data pribadi, risiko penyalahgunaan privasi, serta langkah-langkah aman dalam berinteraksi di ruang digital. Dalam konteks ini, Komnas HAM memiliki peran strategis tidak hanya dalam menerima pengaduan sebagai bagian dari fungsi penegakan HAM, tetapi juga dalam mendorong pemajuan hak asasi manusia melalui edukasi publik dan advokasi kebijakan yang memperkuat sistem pelindungan korban di ruang digital. Peran tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa upaya pelindungan hak atas privasi, dan rasa aman tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.
Penulis : Abdul Azis Pratama Editor : Eka C Tanlain
Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual, termasuk dalam konteks KSBE. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan terselenggaranya penegakan hukum yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik korban, serta menyediakan layanan pelindungan dan pemulihan yang komprehensif dan berperspektif korban.
← → C pengaduan.komnasham.go.id/id/ ☆ Masuk/Daftar KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Data Pengadu/Pelapor Nama Pelapor* Contoh: Aditya Budi Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan Tipe Identitas * Kartu Tanda Penduduk (KTP) V Nomor Identitas * Contoh: 317287282938 Unggah Identitas Pelapor Tidak ada file yang dipilih Pilih File Mendukung file: .png, -jpg, .jpeg Ukuran maksimal file: 3MB Alamat Domisili * Contoh: JI. Percontohan No.3, RT.05/RW.O8, DKI Jakarta
Salah satu kanal pengaduan Komnas HAM yang dapat diakses melalui pengaduan.komnasham.go.id
Quo Vadis Kebebasan Beragama di Indonesia
POUKTESALONIKA TELUKNAGA-TANGERANG IBADAHPERAYAANNATAL2025 PERSENUTUAN DIKOUMENE UMAT KRISTEN TLUA K. G "ALLAH:HADIRUNTUKMENYELAMATKANKELUARGA" NATALMENGUATKANKELUARGA POUKTESALONIKA UNTUK HIDUP DALAMAN DAN PENGHARAPAN
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM dan Komisioner Mediasi Komnas HAM, Pramono Ubaid Thantowi didampingi tim mediasi Komnas HAM pada pertemuan pramediasi sengketa pendirian rumah ibadah POUK Tesalonika di Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang, Rabu, 11 Maret 2026.
ebebasan beragama di Indonesia K merupakan salah satu isu yang terus berada dalam ketegangan antara jaminan normatif dan praktik di lapangan. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa. Namun, dalam praktiknya, kebebasan tersebut tidak selalu dipahami sebagai hak individual yang sepenuhnya bebas, melainkan sering kali dibatasi oleh pertimbangan harmoni sosial dan ketertiban umum.
Penekanan pada harmoni ini kerap berimplikasi pada pembatasan kebebasan beragama, terutama bagikelompok minoritas. Kebebasan beragama dipandang berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikendalikan, sehingga negara dan masyarakat cenderung membatasi ekspresi
keagamaan yang dianggap menyimpang dari arus utama. Dalam konteks ini, kebebasan beragama menjadi bersifat kondisional, yakni sepanjang tidak mengganggu stabilitas sosial yang dipahami secara dominan.
Secara normatif, kerangka hukum Indonesia juga menunjukkan ambiguitas. Di satu sisi, terdapat jaminan kebebasan beragama. Namun di sisi lain, berbagai regulasi seperti aturan pendirian rumah ibadah dan ketentuan penodaan agamajustru membuka ruangpembatasan.Persyaratanadministratif yang mensyaratkan persetujuan masyarakat sekitar sering kali menyulitkan kelompok minoritas untuk mendirikan tempat ibadah. Selain itu, adanya kategorisasi agama yang diakui dan kelompok yang dianggap menyimpang menunjukkan bahwa negara secara tidak langsung membentuk hierarki dalam perlindungan hak kebebasan beragama.
Ambiguitas tersebut tercermin secara konkret dalam kasus yang dialami oleh Jemaat POUK Tesalonika di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Rumah doa jemaat ini disegel oleh pemerintah daerah melalui aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan alasan belum memiliki izin resmi pendirian bangunan. Selain faktor administratif, penolakan dari sebagian masyarakat juga turut memicu ketegangan dan tekanan terhadap jemaat. Akibatnya,jemaatbahkanterpaksa melaksanakan ibadah Paskah di kantor kecamatan.
Lebih jauh, dinamika tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan pola yang lebih luas dalam praktik kebebasan beragama di Indonesia. Kelompok minoritas kerap menghadapi kombinasi antara regulasi yang restriktif dan tekanan sosial dari mayoritas. Dalam situasi ini,
POUKTESALONIKA DEVDAHPERYANS5T1E.2025 AN HADIR INTIR HENTELAMATRAN REFARGI" GA POUK TESATONIRA P DALAM MAN DAN PENGHARPON
Koordinator Subkomisi Penegakan HAM dan Komisioner Mediasi Komnas HAM, Pramono Ubaid Thantowi didampingi tim mediasi Komnas HAM pada pertemuan pramediasi sengketa pendirian rumah ibadah POUK Tesalonika di Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang, Rabu, 11 Maret 2026.
negara yang seharusnya bertindak sebagai pelindung justru terkadang mengambil posisi administratif yang tidak sensitif terhadap perlindungan hak. Pemerintah daerah sering kali lebih responsif terhadap tekanan sosial dibandingkan dengan kewajiban konstitusional untuk menjamin kebebasan beragama.
Dalam konteks ini, peran Komnas HAM menjadi penting dalam mendorong pemenuhan hak kebebasan beragama. Berbagai upaya yang dilakukan, baik melalui mediasi, pemberian saran, maupun rekomendasi kebijakan, pada dasarnya bertujuan untuk menjembatani konflik serta memastikan terpenuhinya hak asasi manusia. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut sangat bergantung pada komitmen pemerintah sebagai duty bearer dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.
Kasus Jemaat POUK Tesalonika juga menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih substantif dalam memahami kebebasan beragama. Kebebasan beragama tidak dapat direduksi semata-mata sebagai
persoalan perizinan administratif, melainkan harus dilihat sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Ketika negara terlalu menekankan aspek prosedural tanpa mempertimbangkan substansi hak, maka yang terjadi adalah formalisasi pembatasan yang justru bertentangan dengan semangat konstitusi.
Selain itu, perlu diakui bahwa dinamika sosial di tingkat lokal memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan sejauh mana kebebasan beragama dapat dinikmati. Relasi mayoritas-minoritas, persepsi terhadap perbedaan, serta pengaruh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dapat memperkuat atau justru menghambat perlindungan hak. Karena itu, upaya pelindungan kebebasan beragama tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapijuga memerlukan transformasi sosial yang mendorong toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman.
Kasus Jemaat POUK Tesalonika merupakan cermin nyata bagaimana ketegangan antara prinsip harmoni dan hak individu dapat
berujung pada pelanggaran kebebasan beragama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara serta reformasi kebijakan yang lebih inklusif agar kebebasan beragama tidak hanya menjadi norma di atas kertas, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat secara adil dan setara.
Penulis : Fajar Ahmad Setiawan Editor : Eka C Tanlain
Ekspresi Publik dan Pembatasan HAM dalam Gelombang Unjuk Rasa dan Peristiwa Kerusuhan Agustus 2025
Staf Timja Pemantauan Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap rantis Brimob Polriyang menabrak Alm. Affan Kurniawan di Mako Brimob, Kwitang, Rabu, 3 September 2025.
Gelombang Kemarahan, #BubarkanDPR, dan #PolisiPembunuh
ada akhir Agustus 2025, terjadi P gelombang unjuk rasa besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia yang awalnya dipicu oleh kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ditambah pernyataan beberapa anggota DPR yang dianggap nirempati terhadap kondisi masyarakat Indonesia hingga tagar #BubarkanDPR berkembang di media sosial.
Namun magnitudo gelombang unjuk rasa memuncak pasca kematian Alm. Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas ditabrak dan dilindas sebuah kendaraan taktis (rantis) Brimob Polri pada 28 Agustus 2025 di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil pemantauan media Komnas HAM, pembahasan di media sosial memuncak
pada 28 Agustus 2025 pukul 22.00 WIB (1.989 mentions) yang didorong oleh viralnya video tabrak lari tersebut dengan diiringi tagar #PolisiPembunuh. Pasca peristiwa tersebut, unjuk rasa semakin memanas dan massa mulai melakukan aksi anarkis.
Penghasutan atau Ekspresi Kemarahan?
Pasca gelombang unjuk rasa tersebut, Polri melakukan penyelidikan terhadap unggahan yang disampaikan oleh sejumlah warga sipil di media sosial, banyak di antaranya adalah generasi muda. Menurut kepolisian, unggahan tersebut diduga memenuhi unsur tindak pidana penghasutan di muka umum (Pasal 160 dan Pasal 161 KUHP) serta penyebaran kebencian atau berita bohong melalui informasi elektronik (Pasal 28 jo. Pasal 45A Undang-Undang ITE). Komnas HAM sendiri menerima setidaknya 9 pengaduan terkait dugaan kriminalisasi
terhadap anggota masyarakat sipil dengan menggunakan pasal penghasutan maupun penyebaran kebencian atau berita bohong dalam UU ITE.
Terlepas dari diskursus hukum bahwa tindak pidana penghasutan sebagai delik materiil (hubungan antara sebab dan akibat harus dibuktikan), Komnas HAM menemukan proses hukum pidana terhadap pendapat atau ekspresi yang disampaikan di media sosial tersebut bermasalah dalam perspektif HAM. Mengapa?
Pembatasan atas Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
Sebuah unggahan di media sosial merupakan ekspresi yang tercakup dalam hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana diatur dan dilindungi dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM), dan Artikel 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 40 SNP Komnas HAM Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, KIHSP melindungi semua bentuk ekspresi dan cara penyebarannya, termasuk mode ekspresi audio-visual serta elektronik dan berbasis internet.
Kebebasan berpendapat dan berekspresi bukan hak absolut dan dapat dibatasi. Berdasarkan Prinsip Siracusa, pembatasan harus diatur oleh hukum (provided by law), diperlukan (necessary), dan memiliki tujuan yang sah (legitimate aim). Pasal 23 ayat (2) UU HAM mensyaratkan agar ekspresi memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa, sementara Pasal 20 ayat (3) KIHSP membolehkan pembatasan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain serta melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral publik. Dengan demikian, pembatasan hanya sah jika didasarkan pada tujuan yang jelas dan dapat dibenarkan.
Penggunaan hukum pidana terhadap unggahan publik dalam konteks Unjuk Rasa Agustus 2025 merupakan sebuah bentuk pembatasan HAM. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu membuktikan bahwa penggunaan hukum pidana tersebut diperlukan untuk tujuan yang sah, misalnya dalam hal ini melindungi ketertiban umum, serta proporsional terhadap tujuan yang ingin dicapai.
Dalam salah satu kasus yang ditangani melalui fungsi pemantauan, Komnas HAM berpendapat bahwa penggunaan hukum pidana terhadap empat orang pemilik akun media sosial berinisial DMR, MS, SH, dan KA merupakan pelanggaran HAM, dimana
tindakan aparat penegak hukum tidak proporsional dan tidak dibutuhkan pada masyarakat yang demokratis (necessary in a democratic society). Dalam rezim HAM, kritik kepada Pemerintah memiliki perlindungan HAM yang lebih tinggi dibanding pendapat atau ekspresi lainnya karena merupakan ekspresi yang dibutuhkan untuk menjaga roda demokrasi tetap berjalan.
Komite HAM PBB dalam Pendapat Umum Nomor 34 dengan tegas tidak memperkenankan pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan melarang kritik terhadap institusi, seperti institusi militer atau administrasi pemerintahan. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 pada 29 April 2025 menyatakan bahwa pasal penyerangan kehormatan dalam UU ITE tidak lagi berlaku untuk "lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan".
Karena itu, Komnas HAM dalam Siaran Pers Nomor 07/HM.00/III/2026 tertanggal 6 Maret
2026 mengapresiasi putusan bebas bagi DMR, MS, SH, dan KA oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Komnas HAM berharap bahwa putusan bebas ini menjadi preseden yang baik agar Pemerintah menahan diri untuk tidak menggunakan hukum pidana terhadap bentuk-bentuk kritik, ekspresi/pendapat masyarakat sipil yang sah.
Negara harus menjamin perlindungan bagi masyarakat Indonesia untuk terus menyuarakan pendapat dan ekspresinya demi pemajuan bangsa dan negara. Meminjam komentar Komite HAM PBB: "Kebebasan berekspresimerupakan syarat mutlak bagi terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada gilirannya sangat penting bagi promosi dan perlindungan hak asasi manusia" (Paragraf 3 Pendapat Umum Nomor 34 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi).
Penulis: Lidya Corry Editor : Eka C Tanlain
Suasana aksi di depan Polda Metro Jaya dalam pemantauan lapangan Tim Unras Komnas HAM, Jum'at, 29 Agustus 2025.
Pemantauan Penanganan Pengungsi Pascabencana di Aceh: Tantangan Pemenuhan Hak Dasar dan Akses Informasi
banjir encana ekologis berupa B bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November 2025, termasuk Provinsi Aceh, menimbulkan dampak yang luas terhadap masyarakat dan infrastruktur. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), puluhan kabupaten/kota terdampak, dengan korban jiwa, kerusakan permukiman, serta terganggunya layanan publik. Dampak tersebuttidakhanyaterbataspadakerusakan fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian.
Dalam konteks ini, penanganan pengungsi internal (Internally Displaced Persons/ IDPs) menjadi krusial dalam memastikan
perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Kebutuhan utama masyarakat terdampak mencakup ketersediaan hunian yang layak, akses terhadap layanan dasar, serta kejelasan informasi terkait proses pemulihan. Hal ini sejalan dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak setiap orang atas kehidupan yang layak, rasa aman, serta perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam situasi bencana, pemenuhan hak tersebut mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan sanitasi. Selain itu, pendekatan penanganan pengungsi juga merujuk pada panduan bagi pengungsi internal yang menegaskan prinsip non-diskriminasi serta kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan bantuan secara bermartabat.
Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemantauan, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh melaksanakan pemantauan di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang pada 9-12 Februari 2026. Kegiatan ini difokuskan pada kondisi pengungsi dan pemenuhan kebutuhan dasar, melalui observasi langsung di lokasi terdampak serta interaksi dengan aparatur setempat dan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual terkait penanganan darurat dan perkembangan pemulihan pascabencana.
Hasil pemantauan di Kabupaten Aceh Timur menunjukkan bahwa dampak bencana masih sangat dirasakan. Sejumlah warga masih bertahan di tenda pengungsian akibat rumah yang tertimbun material banjir dan rusak berat, yang mencerminkan tingginya
Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh didampingi Camat Julok dan perangkat gampong bersama Tim melakukan pemantauan lokasi pengungsian terdampak di Gampong Tanjong Tok Blang, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur, Selasa, 10 Februari 2026.
Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh, Sepriady Utama dan Tim melakukan pertemuan dengan Camat Rantau dan perangkat kampung, serta meninjau lokasi pengungsian dan proses pembangunan hunian sementara di Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu, 11 Februari 2026.
kebutuhan hunian sementara (huntara). Pembangunan huntara telah dilakukan secara bertahap, namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, sementara pembersihan pascabencana masih difokuskan pada fasilitas umum dan akses jalan, sehingga memperlambat kepulangan masyarakat ke rumah mereka.
Dalam aspek pembiayaan, masyarakat telah diikutsertakan dalam program Dana Tunggu Hunian (DTH), namun realisasinya masih dalam proses dan memerlukan optimalisasi. Sejumlah warga masih menantikan kejelasan bantuan, termasuk terkait waktu penempatan hunian sementara dan rencana pembangunan hunian tetap. Keterbatasan informasi ini juga dirasakan oleh aparatur di tingkat kecamatan dan gampong, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam perencanaan pemulihan.
Selain itu, jebolnya tanggul sungai turut memperparah dampak bencana, dengan banjir mencapai ketinggian hingga dua meter yang merusak permukiman, infrastruktur, dan lahan pertanian, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tamiang, kondisi pascabencana belum pulih sepenuhnya. Endapan lumpur yang mengeras di permukiman menghambat aktivitas masyarakat dan memperlambat proses pembersihan, sementara sebagian warga masih bertahan di pengungsian dengan fasilitas terbatas. Ketersediaan air
bersih dan sanitasi juga masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada kesehatan, terutama bagi kelompok rentan, sehingga mencerminkan belum optimalnya pemenuhan hak atas standar hidup yang layak.
Di sisi lain, pembangunan hunian sementara masih berlangsung dan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan. Proses pendataan kerusakan rumah serta penetapan
informasi yang akurat, jelas, dan tepat waktu merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat terdampak. Informasi mengenai penanganan pengungsi, penyaluran bantuan, serta rencana pemulihan merupakan bagian integral dari pemenuhan hak dalam situasi pascabencana, namun belum sepenuhnya tersampaikan secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berada dalam fase transisi menuju pemulihan, baik dari aspek tempat tinggal, pemenuhan kebutuhan dasar, maupun akses informasi.
Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus memberikan kepastian dalam proses pemulihan. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Komnas HAM Provinsi Aceh akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan guna mendorong optimalisasi penanganan pengungsi. Dalam konteks ini, pemanfaatan ruang digital menjadi penting sebagai sarana penyampaian informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses, sehingga dapat mendukung proses pemulihan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kepala Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh dan Tim Pemantauan melakukan peninjauan kondisi pengungsian masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bagian dari upaya pemantauan pemenuhan hak-hak dasar pengungsi, Rabu, 11 Februari 2026.
penerima bantuan juga belum sepenuhnya dipahami masyarakat, sehingga diperlukan transparansi dan kejelasan informasi guna mendukung proses pemulihan yang lebih efektif.
hasil Secara umum, pemantauan menunjukkan bahwa akses terhadap
Penulis: TR. Arafah, Iva Annisa Salsabila, Muhammad Risky Awi Editor : Hari Reswanto
Suara dari Lubuk Aro: Saat Nenek Saudah Bertahan, Negara Harus Hadir
Rapat koordinasi bersama unsur masyarakat sipil, lembaga pendamping, dan pemangku kepentingan digelar untuk memperkuat perlindungan korban serta mendorong penertiban tambang emas ilegal di Kabupaten Pasaman, Jum'at, 23 Januari 2026.
asus yang menimpa Nenek K Saudah, perempuan lanjut usia dari Nagari Lubuk Aro, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, menjadi pengingat bahwa konflik lingkungan tidak pernah berdiri sendiri. Di balik kerusakan alam, kerap tersembunyi ancaman serius terhadap keselamatan warga yang berupaya mempertahankan ruang hidupnya. Peristiwa penganiayaan yang dialami Nenek Saudah pada awal Januari 2026 memperlihatkan bagaimana aktivitas penambangan emas ilegal dapat berujung pada kekerasan, trauma, bahkan pengucilan sosial terhadap korban.
Berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM Sekretariat Provinsi Sumatera Barat pada 22-24 Januari 2026, kasus ini bermula dari penolakan Nenek Saudah terhadap aktivitas penambangan emas ilegal yang berada sangat dekat dengan rumah dan lahannya. Aktivitas tambang tersebut diduga berlangsung di sekitar aliran sungai dan kawasan yang berbatasan dengan wilayah hutan lindung. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, keberadaan tambang juga memicu keresahan warga karena beroperasi dekat dengan kebun, permukiman, serta sumber kehidupan masyarakat.
Pada 1 Januari 2026, Nenek Saudah kembali mendatangi lokasi tambang untuk memperingatkan para penambang agar menghentikan kegiatan mereka. Teguran itu bukan yang pertama. Sebelumnya, ia telah berulang kali menyampaikan keberatan karena pengerukan dilakukan di area yang ia yakini berkaitan dengan tanah miliknya dan mengancam lingkungan sekitar. Namun, penolakan tersebut justru berujung tragis. Dalam perjalanan menuju lokasi, Nenek Saudah diduga dilempari batu, dikeroyok, dan dipukul hingga tak sadarkan diri. la kemudian dipindahkan ke seberang sungai dan ditinggalkan di semak-semak.
Peristiwa ini tidak hanya menyisakan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam. Tim pemantauan mencatat adanya dampak berupa luka-luka, gegar otak ringan, serta tekanan mental yang berat. Yang lebih memprihatinkan, pascakejadian justru muncul bentuk reviktimisasi terhadap korban. Di tengah proses hukum yang berjalan, Nenek Saudah diduga mengalami pengucilan sosial melalui surat pernyataan adat yang menyatakan dirinya dikeluarkan dari lingkungan masyarakat setempat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa korban kekerasan tidak hanya berhadapan dengan pelaku, tetapi juga dengan tekanan sosial yang memperparah penderitaan.
Dalam perkembangan berikutnya, Ketua LKAAM SumateraBaratmenyatakan bahwa surat pengucilan tersebut tidak memiliki dasar pelanggaran adat yang jelas. Sikap ini menjadi titik penting karena hak-hak sosial Nenek Saudah dipulihkan, dan martabatnya sebagai bagian dari masyarakat dikembalikan. Langkah tersebut
Tim Komnas HAM Sekretariat Sumatra Barat Bersama dengan Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah melakukan pengumpulan informasi terkait kasus penganiayaan Nenek Saudah di Nagari Lubuk Aro, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sabtu, 24 Januari 2026.
menunjukkan bahwa penyelesaian berbasis keadilan tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapijuga membutuhkan pemulihan
sosial dan pengakuan atas hak korban.
Dari sisi penegakan hukum, aparat kepolisian telah melakukan penyelidikan dan menetapkan satu orang tersangka pelaku. Namun, catatan lapangan menunjukkan adanya dugaan keterlibatan lebih dari satu orang. Karena itu, pengusutan yang menyeluruh menjadi sangat penting agar rasa keadilan benar-benar dirasakan korban. Komnas HAM juga menilai bahwa kasus ini tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas, yakni konflik ruang hidup akibat operasi tambang ilegal yang berlangsung cukup lama dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.
Hasil pemantauan juga menegaskan bahwa persoalan
Tim Komnas HAM Sekretariat Sumatra Barat melakukan pemantauan lapangan dan pengumpulan informasi terkait kasus penganiayaan Nenek Saudah di Nagari Lubuk Aro, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Kamis, 22 Januari 2026.
ini menyentuh sejumlah hak dasar yang dijamin konstitusi dan instrumen HAM, antara lain hak atas rasa aman, hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak atas martabat manusia, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketika seorang warga mengalami kekerasan karena menolak aktivitas yang merusak lingkungan di sekitar tempat tinggalnya, maka persoalan tersebut bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan cermin dari lemahnya perlindungan terhadap warga yang membela ruang hidupnya.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR RI, ditegaskan bahwa aparat penegak hukum harus mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, baik dari aspek pidana maupun pelanggaran HAM. Selain itu, negara juga didorong untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal di wilayah Rao serta memastikan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan LPSK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan pemerintah daerah. Langkah ini penting
agar perlindungan terhadap korban tidak berhenti pada penanganan sesaat, tetapi berlanjut pada pemulihan yang menyeluruh.
Kasus Nenek Saudah menyampaikan pesan yang kuat: ketika seorang perempuan lansia harus berdiri sendirian melawan tambang ilegal demi menjaga tanah, sungai, dan ruang hidupnya, maka sesungguhnya yang sedang diuji adalah keberpihakan negara terhadap warga. Penegakan hukum yang tegas, perlindungan korban yang nyata, dan penertiban tambang ilegal adalah bentuk minimum dari kehadiran negara. Sebab, keberanian warga seperti Nenek Saudah tidak boleh dibalas dengan kekerasan. la seharusnya dibalas dengan perlindungan, keadilan, dan penghormatan.
Penulis : Miranda Syafrina Editor : Eka C Tanlain
Membangun Kalimantan Barat yang Berkeadilan Melalui Implementasi HAM
Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat bersama Perwakilan Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, CSO dan Mahasiswa dalam FGD "Sinergi dan Refleksi Membangun Masyarakat yang Berkeadilan Melalui Implementasi HAM", di Harris Hotel Pontianak, Selasa, 31 Maret 2026.
embangunan daerah tidak hanya P soal pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus memastikanterpenuhinyahak dasar masyarakat melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM), khususnya di Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik kompleks. Hal ini menjadi fokus dalam forum diskusi yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan sebagai ruang refleksi atas capaian pembangunan sekaligus tantangan dalam mewujudkan keadilan sosial.
Pembangunan Berbasis HAM sebagai Kerangka Dasar
Rektor Universitas Panca Bhakti Pontianak, Dr. Purwanto, S.H., M.Hum., FCBArb., FllArb., menegaskan bahwa pembangunan berbasis HAM harus menempatkan manusia sebagai
subjek utama. "Pembangunan berbasis HAM adalah pembangunan yang menempatkan manusia sebagai subjek, bukan sekadar sebagai objek kebijakan," ujarnya. la juga menyoroti berbagai tantangan seperti konflik sosial, perlindungan masyarakat adat,keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta isu lingkungan dan kelompok rentan, sehingga diperlukan prioritas pembangunan yang lebih terarah.
Capaian Pembangunan dan Realitas di Lapangan
Dari perspektif pemerintah daerah, pembangunan Kalimantan Barat menunjukkan tren positif dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya kemiskinan. Meski demikian, pemerataannya masih menjadi tantangan, terutama dalam akses pendidikan dan
kualitas sumber daya manusia (SDM). Berbagai upaya seperti sekolah gratis, bantuan pendidikan, dan pembangunan fasilitas telah mendorong peningkatan akses, namun hambatan seperti pernikahan dini, kondisi geografis, dan faktor ekonomi masih memengaruhi. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalimantan Barat yang menghadirkan program "Desa SAKTI" guna memastikan pemerataan pendidikan. "Tujuan utama Desa SAKTI adalah menjamin 'no one left behind', tidak ada satu anak pun yang tertinggal," jelas Irwan Lahnisafitra, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Barat.
Peran Strategis Komnas HAM
Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi
Kalimantan Barat, Nelly Yusnita, menekankan bahwa pembangunan berbasis HAM memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Menurutnya, perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas utama. Selain itu, penting untuk memastikan adanya akses keadilan bagi masyarakat, baik melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi. "Pelindungan kelompok rentan dan akses keadilan harus menjadi prioritas dalam pembangunan," ujarnya. la juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi guna menghindari tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat penyelesaian masalah. Pendekatan yang dilakukan harus bersifat terintegrasi, dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga negara, maupun masyarakat sipil.
Dinamika Diskusi: Refleksi Multipihak
Refleksi berbagailembaga negara independen yang hadir menunjukkan bahwa
implementasi HAM di Kalimantan Barat masih menghadapi beragam tantangan, mulai dari kualitas pelayanan publik, perlindungan hak politik yang inklusif, hingga perlindungan kelompok rentan. Diperlukan sinergi dan koordinasi antarlembaga, serta adaptasi terhadap regulasi baru agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan untuk tetap menjamin kepastian hukum. Peran media juga menjadi penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk terhadap kondisi pendidikan yang masih memprihatinkan di beberapa daerah, seperti Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Peserta juga turut memberikan pertanyaan kritis, seperti isu ketimpangan penguasaan lahan, keterbatasan lapangan kerja yang layak, serta kerusakan lingkungan menjadi sorotan utama. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan fakta kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan realitas yang dihadapi masyarakat.
Menuju Pembangunan yang Inklusif
Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk berkembang secara berkelanjutan. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan melalui komitmen bersama dalam membangun sistem yang adil, inklusif, dan berbasis HAM. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan.
Penulis : Marianti Putri Editor : Eka C Tanlain
Peserta Perwakilan dari Lembaga Independen Negara yang Memberikan Refleksi terkait Pembangunan Kalbar yang Berkeadilan Melalui Implementasi HAM di
Perkuat Kemitraan, TVRI Sulteng Kunjungi Sekretariat Komnas HAM Sulteng
KOMISINASIONAL HAK ASASI MANUSIA PERWAKILAN SULAWESITENGAH
Kebersamaan Sekretariat Komnas HAM (Setkom) Sulteng dan TVRI Sulteng usai pertemuan di Kantor Sekretariat Komnas HAM Sulteng, Kamis, 12 Februari 2026.
ekretariat Komisi Nasional Hak Asasi S Manusia (Komnas HAM) Provinsi Sulawesi Tengah menerima kunjungan awak media dari TVRI Sulawesi Tengah pada Kamis (12/02/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis antara Komnas HAM dan media dalam mendorong pemajuan dan penegakan HAM di daerah.
Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Sekretariat Komnas HAM Sulteng bersama jajaran staf. Pertemuan ini juga merupakan balasan atas kunjungan sebelumnya yang dilakukan Komnas HAM Sulteng ke kantor redaksi TVRI Sulteng pada Oktober 2025.
Dalam suasana yang hangat dan terbuka, keduapihakmembahassejumlahisuprioritas HAM di Sulawesi Tengah pada awal tahun 2026. Komnas HAM Sulteng menekankan pentingnya peran media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik sekaligus membuka akses terhadap berbagai pengaduan masyarakat.
Sepanjang tahun 2025, sejumlah kasus yang ditangani Komnas HAM Sulteng berawal dari informasi yang berkembang di media massa, yang kemudian ditindaklanjuti melalui mekanisme pengaduan proaktif. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan media memiliki kontribusi nyata dalam membantu pengungkapan dugaan pelanggaran HAM.
Beberapa kasus yang menjadi perhatian antara lain kasus pembunuhan di berbagai wilayah yang hingga kini belum memperoleh kejelasan penanganan dari aparat penegak hukum. Di antaranya kasus pembunuhan terhadap Caca di Poso, kematian Serla A. Pangeran di Buol, kasus kekerasan yang menyebabkan meninggalnya Rian Nugraha di Banggai Laut, serta kasus Aryanto
Kasukung di Tolitoli. Komnas HAM Sulteng terus mendorong agar proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, turut dibahas isu peredaran bahan kimia berbahaya secara ilegal yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah. Penggunaan bahan kimia secara masif tanpa pengawasan yang memadai dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem. Kondisi ini pada akhirnya juga berimplikasi pada pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.
Melalui pertemuan ini, Komnas HAM Sulteng dan TVRI Sulteng berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, khususnya dalam penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran publik terhadap isu-isu HAM. Kemitraan yang solid antara lembaga negara dan media diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya perlindungan dan pemenuhan HAM yang lebih efektif di tingkat daerah.
Kolaborasi ini juga diharapkan dapat memperkuat fungsi edukasi publik terkait hak asasi manusia. Melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berperspektif HAM, media memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pelaporan dugaan pelanggaran. Di sisi lain, Komnas HAM Sulteng terus membuka ruang komunikasi yang lebih responsif agar setiap informasi yang berkembang dapat segera ditindaklanjuti secara tepat.
Ke depan, sinergi antara Komnas HAM Sulteng dan TVRI Sulteng diharapkan tidak hanya berhenti pada pertukaran informasi, tetapi juga berkembang dalam bentuk kerja sama yang lebih konkret, seperti produksi konten edukatif, dialog publik, dan kampanye bersama. Upaya ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan untuk memastikan nilai-nilai HAM semakin dekat dengan masyarakat serta terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari.
Penulis : Nurliyanti Ritiyana Editor : Feri Lubis
Tanggapi Kasus Kematian Pasca Tindakan Medis, Komnas HAM Sulteng Lakukan Pemantauan di RSUD Kolonodale
ekretariat Komisi Nasional Hak S Asasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemantauan terhadap kasus dugaan kelalaian medis yang menyebabkan meninggalnya seorang pasien di RSUD Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, pada 3-7 Maret 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan terpenuhinya hak atas kesehatan serta akuntabilitas dalam pelayanan medis.
Kasus ini bermula dari meninggalnya seorang pasien berinisial SL (22) pada 15 Februari 2026, setelah menjalani tindakan operasi. Peristiwa tersebut memicu perhatian publik dan protes warga yang menuntut adanya audit medis secara transparan serta evaluasi terhadap pelayanan rumah sakit.
Hak atas kesehatan sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga memperoleh layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif. Namun, dalam praktiknya, tantangan di sektor kesehatan masih
Dalam kegiatan pemantauan, tim Komnas HAM Sulteng menghimpun keterangan dari berbagai pihak, termasuk manajemen RSUD Kolonodale, tenaga medis yang menangani pasien, serta Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah setempat. Selain itu, tim juga menggali keterangan dari keluarga korban untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa yang terjadi.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian prosedur maupun pelanggaran standar pelayanan medis, mulai dari tahap pra-operasi, tindakan medis, hingga penanganan pasca-operasi. Aspek komunikasi antara tenaga medis dan keluarga pasien juga menjadi perhatian dalam proses ini.
kerap muncul, terutama ketika kualitas layanan tidak sejalan dengan harapan masyarakat.
Di Kabupaten Morowali Utara, tekanan terhadaplayanan kesehatan juga meningkat seiring tingginya angka kasus penyakit, termasuk lonjakan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada awal tahun 2026. Kondisi ini turut memengaruhi beban kerja fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan yang optimal.
Tim Sekretariat Komnas HAM (Setkom) Sulteng meminta keterangan di RSUD Kolonodale, Rabu, 4 Maret 2026.
Pihak RSUD Kolonodale menyatakan bahwa seluruh tindakan telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur, termasuk observasi intensif dan pemberian informasi kepada keluarga pasien. Namun demikian, pihak keluarga menilai terdapat keterlambatan dalam penanganan ketika terjadi komplikasi pascaoperasi, serta menyoroti aspek empati dalam komunikasi yang dinilai belum optimal.
Perbedaan pandangan ini menjadi bagian penting yang didalami oleh Komnas HAM Sulteng untuk memastikan kejelasan fakta dan akuntabilitas dalam penanganan kasus. Kasus ini juga menjadi refleksi bagi penyelenggara layanan kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, tidak hanya dari sisi teknis medis, tetapi juga dalam aspek etika, komunikasi, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung.
Berdasarkan hasil pemantauan, Komnas HAM Sulteng akan melakukan analisis lebih lanjut dari perspektif hak asasi manusia. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat mendorong evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan pemberian sanksi terhadap pihak yang terbukti melanggar standar pelayanan.
Lebih dari itu, pemantauan ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap tindakan medis dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak hidup pasien.
Melalui langkah ini, Komnas HAM Sulteng menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan hak atas kesehatan, sekaligus mendorong
perbaikan sistem layanan kesehatan agar lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Penulis : Nurliyanti Ritiyana Editor : Feri Lubis
Dorong Akuntabilitas, Komnas HAM Pantau Kasus Dugaan Penganiayaan di Tual
Pemantauan rekonstruksi kasus oleh tim Komnas HAM Maluku di Mapolres Tual, Rabu, 4 Maret 2026.
ekretariat Komisi Nasional Hak Asasi S Manusia (Komnas HAM) Provinsi Maluku melakukan pemantauan langsungterhadapkasus dugaan penganiayaan oleh anggota Brimob yang menyebabkan meninggalnya seorang anak berusia 14 tahun di Kota Tual, Maluku, pada 4 - 6 Maret 2026.
Kasus ini terjadi pada 19 Februari 2026 di Desa Fiditan, saat aparat melakukan patroli pengamanan. Dalam peristiwa tersebut, korban yang sedang berkendara bersama saudaranya diduga mengalami tindakan kekerasan hingga terjadi kecelakaan fatal. Kejadian ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan penggunaan kekuatan oleh aparat yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.
Pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa proses penanganan kasus berjalan secara
transparan, akuntabel, dan berperspektif hak asasi manusia. Dalam kegiatan ini, tim Sekretariat Komnas HAM Maluku menghimpun berbagai keterangan dan informasi dari sejumlah pihak terkait.
Kegiatan pemantauan diawali dengan pengambilan keterangan dari saksi korban dan keluarga di kediaman korban di Dusun Mangon, Kota Tual. Dari keterangan yang diperoleh, peristiwa terjadi pada pagi hari setelah salat subuh, saat korban dan saksi tengah berkendara melintasi kawasan Tete Pancing. Dalam situasi tersebut, diduga terjadi tindakan kekerasan oleh aparat yang menyebabkan korban kehilangan kendali dan terjatuh.
Keterangan keluarga juga menegaskan bahwa pada saat kejadian tidak terdapat aktivitas balap liar, sebagaimana sempat beredar dalam informasi awal. Perbedaan
keterangan ini menjadi salah satu fokus pendalaman dalam proses pemantauan untuk memastikan kejelasan fakta.
Selain itu, tim Komnas HAM Maluku turut memantau pelaksanaan rekonstruksi yang digelar di Mapolres Tual. Rekonstruksi tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyidik kepolisian, perwakilan Brimob, kejaksaan, hingga saksi dan keluarga korban.
Dalam kesempatan terpisah, tim juga meminta keterangan dari pihak kepolisian. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan, kejadian bermula dari laporan masyarakat yang diduga berkaitan dengan aktivitas balap liar. Namun, dalam proses penanganannya, insiden tersebut berkembang menjadi dugaan tindak penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tim turut meminta keterangan dari sejumlah anggota Brimob yang bertugas saat kejadian.
Proses pendalaman kasus Dugaan Penganiayaan di Tual, Sekretariat Komnas HAM Maluku melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait upaya pemulihan bagi korban dan keluarga, Selasa, 4 Maret 2026.
Dari keterangan tersebut, diketahui bahwa patroli dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan di wilayah yang dinilai rawan. Namun demikian, adanya perbedaan narasi antara keterangan saksi, keluarga, dan pihak aparat menjadi perhatian penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut secara objektif dan menyeluruh.
Di sisi lain, Komnas HAM Maluku juga melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait upaya pemulihan bagi korban dan keluarga. Hasil koordinasi menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan masih perlu diperkuat, khususnya oleh perangkat daerah, agar pemulihan dapat berjalan secara menyeluruh baik dari sisi medis, psikososial, maupun hukum.
Berdasarkan temuan awal, Komnas HAM menekankan pentingnya evaluasi terhadap penggunaan kekuatan oleh aparat, terutama dalam situasi yang melibatkan anak. Proses penegakan hukum juga diharapkan berjalan secara transparan dan akuntabel, termasuk melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Selain itu, Komnas HAM mendorong
agar korban dan keluarga memperoleh pemulihan yang komprehensif, mencakup rehabilitasi, pendampingan hukum, serta pemenuhan hak-hak lainnya, termasuk restitusi. Pemerintah daerah diharapkan turut berperan aktif dalam memastikan keberlanjutan pendidikan serta perlindungan bagi keluarga korban.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di tengah upaya menjaga keamanan,
perlindungan terhadap hak hidup, terutama bagi anak, harus tetap menjadi prioritas utama.
Melalui pemantauan ini, Komnas HAM menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penanganan kasus, sekaligus mendorong agar keadilan bagi korban dapat benar-benar terwujud.
Penulis : Oktavia Nurdianti Editor : Feri Lubis
Proses pendalaman kasus, tim Komnas HAM Maluku meminta keterangan sembilan anggota Brimob di Tual, Kamis, 5 Maret 2026.
Masih Terdengar Suara Jatuhnya Selongsong Peluru di Hari Itu : Menakar Kondisi Sosial Masyarakat Pasca Penyerangan Pesawat di Dusun Danowage, Kab. Boven Digoel, Papua Selatan
Tim Pemantauan Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan penyelidikan TKP Peristiwa Penembakan Pesawat Smart Air, di Bandara Korowai Batu, Dusun Danowage, Kab.Boven Digoel, Selasa, 4 Maret 2026.
agi masyarakat di Dusun Danowage, B pesawat bukan sekadar alat transportasi, melainkan juga sebagai penghubung antara masyarakat dengan kebutuhan dasar. Dari sanalah bahan makanan datang, obat-obatan tiba, dan anak-anak melihat dunia yang lebih luas dari daratan tempat mereka tinggal.
Peristiwa penyerangan terhadap pesawat Smart Air yang terjadi di Bandara Korowai Batu, Dusun Danowage, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan tahun 2026 ini telah membuka lapisan yang lebih dalam tentang rapuhnya perlindungan terhadap ancaman dan keterbatasan akses
pelayanan publik bagi warga setempat. Komnas HAM Perwakilan Papua pada 26 Februari 2026 telah melakukan koordinasi pemantauan terhadap aparat setempat dan beberapa pihak terdampak atas peristiwa yang telah terjadi.
Berdasarkan hasil pemantauan, serangan terjadi pada 11 Februari 2026 sekitar pukul 11.00 WIT saat pesawat dengan 13 penumpang dan 2 awak hendak lepas landas di Bandara Korowai Batu. Sebanyak 20 orang Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) menyerang pesawat dengan tembakan, memicu kepanikan di daerah setempat,
seluruh penumpang, dan awak penerbangan berupaya menyelamatkan diri dengan berlari ke berbagai arah menjauh dari pesawat, dan mengakibatkan seorang Pilot bernama (Alm.) Kapten Egon Erawan dan kopilot bernama (Alm.) Kapten Baskoro menjadi korban meninggal dunia.
Berdasarkan keterangan saksi dan temuan aparat, kedua korban dieksekusi dengan tembakan di bagian kepala, lalu terindikasi adanya tindak kekerasan lanjutan pasca keduanya sudah dalam kondisi meninggal. Sementara seluruh penumpang lainnya dan para saksi mengalami trauma serius atas kejadian yang telah menimpa mereka. Polisi telah melakukan proses olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pengejaran pelaku, dibantu oleh tim Satgas Damai Cartenz (SDC).
Tim Pemantauan Komnas HAM Perwakilan Papua melakukan penyelidikan TKP Peristiwa Penembakan Pesawat Smart Air, di Bandara Korowai Batu, Dusun Danowage, Kab.Boven Digoel, Selasa, 4 Maret 2026.
Pasca kejadian penyerangan, dampak psikologisdirasakan langsung oleh masyarakat Dusun Danowage dan wilayah sekitarnya. Hasil pemantauan, warga mengalami ketakutan yang mendalam atas peristiwa yang telah terjadi dekat dari kediamannya. Sejumlah warga menyatakan tidak berani keluar rumah untuk berkebun atau mencari bahan makanan, menghasilkan aktivitas ekonomi subsisten yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan masyarakat terhenti akibat penyerangan yang telah terjadi.
Terhentinyatransportasi udara atas kejadian ini juga telahmenghambat masyarakat dalam menerima kebutuhan dasar. Bandara Korowai Batu memang telah dinyatakan aman, namun hingga saat pemantauan dilakukan, belum ada maskapai yang kembali beroperasi. Padahal, masyarakat di wilayah tersebut sangat bergantung pada transportasi udara untuk distribusi bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Akibatnya, terjadi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk makanan dan air bersih. Kondisi
Hasil pemantauan tim menemukan bahwa seluruh guru dan tenaga kesehatan telah ditarik dari wilayah Dusun Danowage dan sekitarnya, pasca peristiwa penyerangan untuk dievakuasi. Sebanyak 29 Tenaga kesehatan yang bertugas di Distrik Yanurama telah di evakuasi. Total tenaga kesehatan yang berada di Tanah Merah saat ini tercatat sebanyak 81 orang. Secara keseluruhan terdapat 4 puskesmas yang ditutup sementara. Adapun satu - satu nya lembaga pendidikan dan kesehatan yang bertugas di daerah tersebut ialah Sekolah Lentera Harapan dan Klinik Siloam, yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Pelita Harapan (YPPH), dengan total 6 guru dan 3 tenaga kesehatan.
ini menunjukkan adanya potensi krisis kemanusiaan skala lokal apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.
Tim Pemantauan Komnas HAM Perwakilan Papua meminta keterangan saksi masyarakat setempat atas Peristiwa Penembakan Pesawat Smart Air, di Dusun Danowage, Kab.Boven Digoel, Selasa, 4 Maret 2026.
Situasi tersebut juga menyebabkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan juga tertutup.
| juga kewajiban memastikan | Situasi ini, berkaitan dengan | hak |
| atas kehidupan yang | dupan ya | yang |
| layak. Negara memiliki | legara me | emiliki |
| kewajiban | n | untuk |
| memastikan | ikanb | bahwa |
| setiap warga | warga | |
| dapat | wargu" | negara memenuhi |
| kebutuhan | ||
| terutama | adasa | dasarnya, dalam |
| situasi darurat. Ketika | darurat. K | Ketika |
| masyarakat tidak dapat | akat tidak d | k dapat |
| mengakses makanan, | ses maka | akanan, |
| air, dan layanan dasar | layanan | dasar |
| lainnya, maka negara | maka ne | negara |
| dituntut | maka ne | negara |
| dituntut | untuk | hadir |
| dituntut | untuk | hadir |
| dituntut | maka | negara |
| dituntut | matak | legara |
| dituntut untuk hadir | untuk | badin |
| dituntutu | untuk | hadir |
| dituntut | untuk | hadir. |
| dituntut | untuk | hadir. |
| dituntut | untuk | hadir. |
| dituntut | untuk | hadir. |
| dituntut | untuk | hadir. |
| dituntut | untuk | hadir |
| dituntut | untuk | hadir |
| dituntut | untuk | hadir |
| dituntut | untuk | hadir |
| dituntut | untuk | hadir |
| diluntul | untuk | hadir |
| dituntal | untuk | nadir |
| dituntal | untuk | nadir |
| ditantat | untuk | nadir |
| ditantat | untuk | Tiauil |
| ditantat | untuk | adil |
| untuk | naull | |
| naull |
melalui mekanisme bantuan kemanusiaan yang cepat dan efektif.
Berdasarkan pemantauan tim, didapati sejumlah keterangan dari berbagai pihak mengindikasikan dugaan motif perebutan sumber daya alam atas insiden penyerangan
yang telah terjadi, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas ilegal. Dalam perkembangannya, beberapa pihak menilai bahwa isu ideologi kerap dimanfaatkan sebagai legitimasi atas tindakan kekerasan, sementara akar persoalan sesungguhnya lebih tertuju pada motif ekonomi kekuasaan. Hingga saat ini, motif pasti dari peristiwa penyerangan tersebut masih terus didalami oleh aparat penegak hukum.
Tragedi yang melanda Bandara Korowai Batu bukan sekadar insiden keamanan, melainkan sebuah krisis multidimensi yang mengoyak fondasi hak asasi manusia di tanah Papua Selatan. Rasa traumatis akibat bunyi senjata api telah melumpuhkan Hak atas Rasa Aman dan juga pemenuhan kebutuhan dasar dari warga, yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Di balik rimbunnya hutan Boven Digoel, suara masyarakat Dusun Danowage kini beresonansi membentuk tuntutan kolektif untuk keadilan yang melampaui dari sekadar kehadiran barisan personel bersenjata. Bagi warga lokal, kehadiran negara pasca tragedi penyerangan ini tidak boleh berhenti pada seremoni evakuasi atau patroli sesaat, melainkan harus termanifestasi dalam keberlanjutan dan optimalisasi layanan dasar masyarakat setempat.
Penulis : Maria Putri Ayu Salamanang Editor : Hari Reswanto
Pimpinan
Kebebasan Berekspresi dan Tantangan Demokrasi di Indonesia
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah dalam Doorstop Komnas HAM dan Dewan Pers setelah penandatanganan MOU dan Diskusi Publik Pembungkaman Media dan Krisis Kebebasan Pers yang diselenggarakan oleh HRWG dan Dewan Pers, Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.
ada awal 2026, sejumlah kasus P kekerasan terhadap aktivis di berbagai daerah kembali mencuat dan menjadi perhatian publik. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang harus dilindungi oleh negara.
Dalam sistem demokrasi, kebebasan berekspresi menjadi salah satu pilar utama yang menjamin partisipasi warga negara dalam kehidupan publik. Hak ini mencakup kebebasan untuk menyampaikan pendapat, mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi. Jaminan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Namun dalam praktiknya, kebebasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah kasus kekerasan terhadap aktivis menunjukkan bahwa penyampaian kritik terhadap kebijakan publik kerap berujung pada intimidasi, bahkan serangan fisik. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada korban secara langsung, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek jera di masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.
Sejumlah peristiwa konkret terjadi dalam kurun waktu yang berdekatan. Salah satunya adalah penyiraman terhadap aktivis HAM dari KontraS, Andrie Yunus, di Jakarta pada Maret 2026. Insiden serupa juga menimpa Tri Wibowo, aktivis buruh dari Bekasi, serta Muhammad Rosidi, aktivis lingkungan di Bangka Selatan. Rangkaian peristiwa ini memperkuat kekhawatiran bahwa kebebasan berekspresi masih rentan terhadap kekerasan.
Selain serangan fisik, tekanan terhadap kebebasan berekspresi juga muncul dalam bentuk intimidasi dan ancaman. Beberapa aktivis melaporkan adanya tekanan setelah menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Situasi ini menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, yang dapat membatasi ruang partisipasi warga dalam kehidupan demokratis.
Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan perlindungan yang efektif bagi setiap warga negara. Tanpa jaminan rasa aman, kebebasan berekspresi berpotensi menjadi hak yang sulit dijalankan secara nyata. Hal ini menegaskan pentingnya peran negara dan seluruh pemangku
kepentingan untuk menciptakan ruang publik yang aman, terbuka, dan inklusif bagi penyampaian pendapat.
| Tekanan | terhadap |
| kebebasan berekspresi juga tercermin dalam | kebebasan berekspresi |
| kondisi | kebebasan |
| pers. | Berdasarkan |
| catatan | erdasalkan |
| sepanjang 2025 masih | Dewan Pers, |
| terjadi berbagai bentuk | u25 masin |
| kekerasan | torboden |
| ienalis | terhadap |
| jurnalis, | mulai dari |
| intimidasi penghalangan | hingga |
| penghalangan | kerja |
| jurnalistik. | ini Hal |
| menunjukkan | bahwa |
| ruang informasi publik | asi publik |
belum sepenuhnya aman dan bebas dari intervensi.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, juga menekankan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berekspresi harus menjadi perhatian bersama. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara dapat menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, termasuk bagi aktivis, jurnalis, maupun masyarakat umum.
Komnas HAM terus mendorong penguatan komitmen berbagai pihak dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berekspresi. Upaya ini menjadi penting untuk memastikan bahwa ruang demokrasi tetap terbuka dan dapat diakses oleh seluruh warga negara.
Ke depan, tantangan dalam menjaga kebebasan berekspresi masih akan terus dihadapi.Namun,melalui penguatan perlindungan hukum serta komitmen bersama, diharapkan ruang demokrasi di Indonesia dapat semakin terbuka, aman, dan inklusif bagi seluruh warga negara.
Penulis : Sasanti Amisani Editor : Feri Lubis
Tren Anggaran Komnas HAM: Antara Kebutuhan yang Meningkat dan Prioritas yang Menyusut
iro Perencanaan dan Pengawasan B Internal Komnas HAM mencatat adanya tren penurunan anggaran untuk fungsi pemajuan dan penegakan HAM dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah meningkatnyakebutuhanpenanganan kasus dan pemajuan hak asasi manusia
(HAM), kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana isu HAM menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran negara.
Tren Anggaran Komnas HAM: Antara Kebutuhan yang Meningkat dan Prioritas yang Menyusut KOMNAS HAM Rp 20,8 M Rp 15,9 M Rp12,1M -24 -14% -24% PENGADUAN TA2026 PENILAIAN HAM Pengaduan 2.500+ per tahun Fungsi Pemajuan & Penegakan HAM Anggaran menurun, ruang gerak terbatas
tetap tinggi termasuk pasca dinamika tahun politik anggaran justru mengalami penurunan signifikan.
Sepanjang 2025, Komnas HAM menerima 2.691 pengaduan yang ditangani melalui mekanisme pengaduan, pemantauan,
Iluistrasi: Ketidakseimbangan antara kebutuhan penanganan HAM dan dukungan anggaran dalam tiga tahun terakhir.
Dalam tiga tahun terakhir, anggaran Komnas HAM memang mengalami fluktuasi. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, alokasi untuk fungsi utama pemajuan dan penegakan HAM justru cenderung menurun. Pada 2024, anggaran untuk fungsi tersebut tercatat sekitar Rp20,8 miliar. Angka ini kemudian turun menjadi Rp15,9 miliar pada 2025,
dan kembali menurun pada 2026 menjadi sekitar Rp12,1 miliar (per April 2026).
Penurunan ini terjadi di tengah tingginya beban kerja Komnas HAM. Setiap tahun, lembaga ini menangani ribuan pengaduan masyarakat, yang dalam tiga tahun terakhir berkisar antara 2.500 hingga 3.000 kasus. Selain itu, Komnas HAM juga menjalankan fungsi pemajuan melalui pengkajian, penelitian, serta diseminasi nilai-nilai HAM kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari aparatur negara hingga sektor swasta.
Pada 2024, dengan dukungan anggaran yang relatif lebih besar, Komnas HAM mampu menangani lebih dari 3.000 pengaduan serta melaksanakan berbagai kegiatan pemajuan HAM, termasuk diseminasi kepada sekitar 6.000 peserta dan penilaian HAM terhadap sejumlah kementerian dan lembaga. Namun, pada 2025, meskipun jumlah pengaduan
dan mediasi. Di saat yang sama, kegiatan pemajuan HAM tetap berjalan, meski dengan jangkauan yang lebih terbatas, termasuk diseminasi kepada 4.680 peserta dan penilaian terhadap kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Memasuki 2026, tantangan yang dihadapi tidak berkurang. Komnas HAM memperkirakan akan menerima sekitar 2.480 pengaduan masyarakat. Selain itu, rencana kegiatan juga mencakup penilaian HAM terhadap lebih banyak kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, serta pelatihan dan diseminasi kepada berbagai kelompok. Namun, alokasi anggaran yang tersedia untuk menjalankan fungsi tersebut kembali mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
manusia. Kondisi ini membuat ruang fiskal untuk pelaksanaan fungsi substantif Komnas HAM menjadi semakin terbatas.
Di sisi lain, peningkatan anggaran secara umum lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan operasional, termasuk belanja pegawai seiring penambahan sumber daya
Situasi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara mandat yang diemban dengan dukungan anggaran
yang tersedia. Di satu sisi, Komnas HAM dituntut untuk responsif terhadap berbagai aduan masyarakat dan aktif dalam mendorong pemajuan HAM. Namun di sisi lain, kapasitas untuk menjalankan fungsi tersebut dibatasi oleh keterbatasan anggaran.
Lebihjauh,kebijakanpengelolaan anggaran yang mensyaratkan persetujuan tertentu untuk penggunaan sebagian dana juga menjadi tantangan tersendiri. Hal ini berpotensi memengaruhi
fleksibilitas lembaga dalam merespons isu-
isu HAM yang berkembang secara dinamis. Kondisi ini menjadi refleksi penting bahwa pemajuan dan penegakan HAM membutuhkan dukungan yang konsisten, tidak hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga dalam alokasi anggaran yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, upaya perlindungan dan pemenuhan HAM berisiko tidak berjalan secara optimal.
Ke depan, penguatan komitmen terhadap HAM perlu tercermin dalam kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada fungsifungsi substantif. Dengan demikian, Komnas HAM dapat menjalankan mandatnya secara lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan HAM yang terus berkembang.
Penulis : Andika F. Ginting Editor : Feri Lubis
Kebebasan Berpendapat di Era Digital: Urgensi, Tantangan, dan Kerangka Perlindungan Hukum
ty of National Hum uman RiDefend Yogyak July 24 20 Penulis : Abdul Haris Semendawai (Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM) Editor : Eka C Tanlain
Antara Kebebasan dan Ancaman Hukum
enomena kebebasan berekspresi di L era digital menunjukkan dinamika yang semakin kompleks antara ruang publik dan ruang hukum. Media sosial yang semula diharapkan menjadi wahana partisipasi publik, dalam praktiknya dapat berubah menjadi ruang yang menghadirkan risiko bagi individu yang menyampaikan kritik. Kasus seorang warga yang mengungkapkan kegelisahan terhadap kebijakan publik, namun kemudian berhadapan dengan aparat penegak hukum, menggambarkan kaburnya batas antara ekspresi yang sah dan dugaan pelanggaran.
Fenomena tersebut saat ini bukanlah kasus yang langka, melainkan bagian dari pola yang lebih luas dalam masyarakat digital. Dalam kajian hukum, kondisi ini dikenal sebagai chilling effect, yaitu situasi di mana individu memilih untuk membatasi atau bahkan menahan diri dalam menyampaikan pendapat karena khawatir terhadap konsekuensi hukum atau sosial yang mungkin timbul, sehingga dapat melahirkan generasi apatis.
Secara normatif, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang telah dijamindalam berbagai instrumen internasional maupun nasional, seperti Universal Declaration of Human Rights (1948), International Covenant on Civil and Political Rights (1966), serta Undang-Undang Dasar 1945. Hak ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menjadi prasyarat bagi berjalannya demokrasi dan kontrol publik terhadap kekuasaan.
Transformasi Ruang Ekspresi dan Tantangan Kebebasan di Era Digital
Perkembangan teknologi digital telah menggeser secara fundamental ruang ekspresi publik dari ranah fisik ke ruang virtual. Namun, perluasan ruang ekspresi tersebut tidak berlangsung tanpa konsekuensi. Dalam praktik di Indonesia, dinamika tersebut semakin kompleks dengan adanya penggunaan instrumen hukum untuk mengatur ekspresi di ruang digital. Di sisi lain, ruang digital juga dihadapkan pada persoalan kualitas informasi yang semakin menurun akibat arus informasi yang tidak terkendali.
Dengan demikian, kebebasan berekspresi di era digital menghadapi dilema yang inheren antara keterbukaan dan kualitas. Di satu sisi, prinsip demokrasi menuntut ruang yang inklusif bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat. Namun, di sisi lain, diperlukan mekanisme untuk menjaga agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap berkontribusi pada pencarian kebenaran. Tantangan ke depan terletak pada upaya menyeimbangkan antara pelindungan kebebasan berekspresi
dan penguatan kualitas ruang publik digital sebagai fondasi demokrasi yang sehat.
Menjaga Keseimbangan Kebebasan, Martabat, dan Demokrasi di Ruang Digital
Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari hak-hak lain dalam kerangka hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, kehormatan, dan martabat. Hukum HAM internasionalmengakuikemungkinan adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, sepanjang memenuhi prinsip legalitas (diatur dalam undang-undang), melindungi kepentingan publik atau hak asasi manusia, dan proporsionalitas. Dengan demikian, tidak semua pembatasan dapat dipandang sebagai pelanggaran, terutama jika bertujuan melindungi hak orang lain atau menjaga ketertiban umum. Namun, persoalan muncul ketika pembatasan tersebut digunakan secara berlebihan atau tidak proporsional, sehingga berpotensi membungkam kritik dan menghambat partisipasi publik dalam kehidupan demokratis.
Lebih jauh, dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat memiliki fungsi strategis sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan. Kritik yang disampaikan warga negara merupakan bagian dari mekanisme koreksi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melakukan pembatasan yang sewenang-wenang, tetapi juga harus secara aktif melindungi warga dari berbagai ancaman, termasuk yang berasal dari aktor non-negara.
Ditengah kompleksitas tersebut, perdebatan
Essai Ilustrasi : Kebebasan Berpendapat di Era Digital 1
KEBEBASAN BERPENDAPAT KRITIK ANCAMAN MEMBANGUN DI ERA DIGITAL Hak untuk Berbicara, Tanggung Jawab untuk Bersama KRIMINALISASI PARTISIPASI DIALOG PUBLIK SEHAT INTIMIDASI FAKTA & PERUNDUNGAN INFORMASI DARING BERKUALITAS DOXING UJARAN KEBENCIAN FAKE DISINFORMASI KERANGKA PERLINDUNGAN HUKUM LEGALITAS KEPENTINGAN PUBLIK UUD 1945 PROPORSIONALITAS HAM INTERNASIONAL NON-DISKRIMINASI RASA TAKUT AKUNTABILITAS KONSTITUSI SELF CENSORSHIP NEGARA HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT BUKAN UNTUK MENYAKITI, TAPI UNTUK MEMAJUKAN DEMOKRASI DAN KEADILAN BERTANGGUNG HORMATI CEK JAGA RUANG DIGITAL JAWAB SESAMA FAKTA
mengenai mekanisme penyelesaian konflik akibat ekspresi publik menjadi semakin relevan. Pendekatan pidana yang selama ini dominan sering dikritik karena berpotensi represif dan membatasi kebebasan berekspresi. Sebagai alternatif, berkembang pendekatan non-pidana seperti gugatan perdata, hak jawab, mediasi, dan mekanisme restoratif yang dinilai lebih proporsional, dan telah dipraktikkan di berbagai negara hukum modern. Pendekatan ini memungkinkan perlindungan terhadap reputasi tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat, sekaligus mendorong penyelesaian konflik yang lebih konstruktif dan berorientasi pada keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.
Kebebasan Bersuara Pilar sebagai Keberlanjutan Demokrasi
Kebebasan berpendapat di ruang digital tidak merupakan elemen kunci yang terpisahkan dari kualitas dan arah demokrasi. Dalam konteks ini, kebebasan
berekspresi tidak hanya dipahami sebagai hak individual, melainkan juga sebagai indikator keberlangsungan sistem demokrasi yang memungkinkan partisipasi dan kontrol terhadap kekuasaan.
Tanpa kebebasan berpendapat, demokrasi berisiko kehilangan substansi dan hanya menjadi prosedur formal tanpa makna partisipatif. Oleh karena itu, menjaga kebebasan berpendapat merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan negara, platform digital, dan masyarakat. berkewajiban Negara menjamin perlindungan hak melalui regulasi yang adil dan proporsional, platform digital dituntut transparan dan akuntabel dalam pengelolaan konten, sementara masyarakat perlu menggunakan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab. Dalam kerangka ini, pembungkaman suara tidak hanya menghilangkan ekspresi individu, tetapi juga mengancam fondasi demokrasi dan harapan kolektif akan keadilan.
Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat memiliki fungsi strategis sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan. Kritik yang disampaikan warga negara merupakan bagian dari mekanisme koreksi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Negara tidak hanya berkewajiban untuk tidak melakukan pembatasan yang sewenang-wenang, tetapi juga harus secara aktif melindungi warga dari berbagai ancaman, termasuk yang berasal dari aktor non-negara.
Essai
Dari Interogasi ke Dialog: Mengubah Wajah Penyidikan Berbasis HAM
DARI DIALOG INTEROGASI HORMAT TEKANAN HAK ASASI KE MANUSIA INTIMIDASI KEADILAN PENGAKUAN PAKSAAN DIALOG MENGUBAH WAJAH PENYIDIKAN BERBASIS HAM HAK ASASI PROFESIONAL MANUSIA AKUNTABEL PENYIDIKAN TANPA HAM BERMARTABAT PENYIDIKAN BERBASIS HAM MELAHIRKAN KETAKUTAN MELAHIRKAN KEPERCAYAAN
Ilustrasi: Pergeseran praktik penyidikan dari interogasi yang menekan menuju dialog yang menjunjung martabat manusia
Ruang Interogasi dan Relasi Kuasa
Dalam praktik penegakan hukum, ruang interogasi kerap menjadi simbol relasi kuasa yang timpang. Di satu sisi, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggali informasi; di sisi lain, individu yang diperiksa berada dalam posisi rentan. Ketimpangan ini tidak jarang melahirkan praktik yang mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, mulai dari intimidasi hingga perlakuan yang merendahkan martabat.
Relasi kuasa yang tidak seimbang ini sering kali menempatkan individu sebagai objek pemeriksaan semata, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak. Dalam situasi seperti ini, tekanan untuk memperoleh pengakuan dapat menggeser tujuan utama penegakan hukum, dari pencarian kebenaran menuju sekadar pembuktian
yang cepat. Akibatnya, proses hukum berisiko kehilangan integritasnya.
Data pengaduan yang diterima Komnas HAM menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar asumsi. Sepanjang tahun 2025, institusi kepolisian menjadi salah satu pihak yang paling banyak diadukan, dengan ratusan laporan terkait dugaan pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran tersebut beragam, mulai dari intimidasi dalam proses pemeriksaan, kriminalisasi, hingga penahanan tanpa dasar hukum yang memadai.
Angkainimenjadicerminanbahwatantangan dalam penegakan hukum bukan hanya soal efektivitas, tetapi juga soal penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara. Di sisi lain, tingginya angka pengaduan juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme pengawasan
dan akuntabilitas dalam proses penyidikan.
Pendekatan penyidikan yang menekankan tekanan atau paksaan tidak hanya berisiko melanggar HAM, tetapi juga berpotensi melemahkan proses hukum itu sendiri. Keteranganyang diperolehmelaluiintimidasi, misalnya, dapat kehilangan validitas di hadapan hukum. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini dapat mengarah pada kesalahan penegakan hukum, termasuk penetapan tersangka yang tidak tepat.
Lebih jauh, praktik yang mengabaikan HAM dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa proses hukum tidak berjalan secara adil, maka legitimasi institusi juga akan dipertanyakan. Padahal, kepercayaan publik merupakan salah satu fondasi utama dalam keberhasilan penegakan hukum.
PELATIHAN INTECRASI KE S B P Bogor, 1 POLICE LINE
Penulis : Hajbudin Hekmatiar (Penyuluh Sosial Ahli Pertama Komnas HAM) Editor : Feri Lubis Essai
Dari Tekanan Menuju Dialog
Perubahan paradigma menjadi kebutuhan mendesak. Penyidikan tidak lagi dapat dipahamisematasebagaiupayamemperoleh pengakuan, melainkan sebagai proses yang harus menjunjung tinggi keadilan, akuntabilitas, dan martabat manusia. Dalam kerangka ini, pendekatan berbasis dialog menjadi relevan untuk dikedepankan.
Dialog menempatkan individu yang diperiksa bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar dan diperlakukan secara manusiawi. Pendekatan ini tidak hanya menciptakan suasana pemeriksaan yang lebih adil, tetapi juga memungkinkan terbangunnya komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif.
Pendekatan dialogis juga membuka ruang bagipraktikpenyidikanyanglebihprofesional. Dengan mengedepankan komunikasi yang setara dan penghormatan terhadap hak individu, aparat penegak hukum dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap HAM tidak bertentangan dengan efektivitas penegakan hukum, melainkan justru memperkuatnya. Proses yang dilakukan secara sah dan berintegritas akan menghasilkan bukti yang lebih kuat,
serta mengurangi risiko sengketa hukum di kemudian hari.
Pendekatan berbasis HAM juga menjadi penting dalam melindungi kelompok rentan. Perempuan, anak, dan penyandang disabilitas sering kali menghadapi risiko yang lebih besar dalam proses hukum. Tanpa pendekatan yang sensitif terhadap kerentanan tersebut, proses penyidikan dapat memperparah ketimpangan yang sudah ada.
Oleh karena itu, integrasi prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi praktik penyidikan. Penegakan hukum yang adil harus mampu memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
Membangun Kesadaran Baru
Upaya untuk menggeser pendekatan dari interogasi yang menekan menuju dialog yang menghormati tidak dapat dilepaskan dari penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Pelatihan dan pembelajaran menjadi salah satu pintu masuk untuk membangun kesadaran baru bahwa HAM bukanlah hambatan, melainkan kerangka kerja yang memastikan proses hukum berjalan secara adil.
Dalam perspektif ini, HAM berfungsi sebagai pelindung, tidak hanya bagi individu yang diperiksa, tetapi juga bagi aparat penegak hukum itu sendiri dari risiko pelanggaran prosedur dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan.
Namun, perubahan paradigma tidak cukup berhenti pada peningkatan pemahaman. Tantangan utama terletak pada implementasi di lapangan. Budaya kerja yang telah terbentuk selama bertahun-tahun tidak mudah diubah dalam waktu singkat. Orientasi pada kecepatan pengungkapan kasus masih sering menjadi ukuran utama, sehingga prinsip HAM belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam praktik.
pidana. Proses hukum yang mengabaikan HAM berpotensi merusak keadilan itu sendiri. Risiko seperti penggunaan alat bukti yang tidak sah, kesalahan penetapan tersangka, hingga gugatan praperadilan menjadi konsekuensi nyata dari praktik yang tidak akuntabel.
Dalam perspektifyang lebih luas, pendekatan berbasis HAM berkaitan erat dengan akuntabilitas dan integritas sistem peradilan
Penerapan prinsip seperti legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum berada dalam koridor yang sah. Selain itu, penguatan pengawasan, baik internal maupun eksternal, menjadi kunci untuk memastikan bahwa prinsip HAM benar-benar diterapkan dalam praktik.
Menata Ulang Relasi Negara dan Warga
Transformasi dalam praktik penyidikan juga mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam relasi antara negara dan warga negara. Penegakan hukum berbasis HAM menempatkan negara tidak hanya sebagai pemegang otoritas, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak warga.
Dalam kerangka ini, keberhasilan penyidikan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang dijalankan. Proses yang adil dan manusiawi menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa keadilan benar-benar terwujud.
Pada akhirnya, pergeseran dari interogasi ke dialog bukan sekadar perubahan metode, melainkan perubahan paradigma. Ini adalah upaya untuk menata ulang relasi kuasa dalam proses penegakan hukum agar lebih seimbang dan manusiawi.
Dalam konteks demokrasi, langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dijalankan dengan menghormati hak asasi manusia. Penegakan hukum yang humanis bukan hanya melindungi individu, tetapi juga memperkuat legitimasi negara dalam menjalankan fungsi keadilannya.
Praktik Budaya Pelajar di Ruang Demonstrasi yang Tak Diinginkan Otoritas
Memaknai Kehadiran Pelajar di Ruang Demonstrasi
alam beberapa gelombang D demonstrasi akhir-akhir ini di Indonesia seperti demonstrasi untuk #IndonesiaGelap, #PeringatanDarurat, atau #ReformasiDikorupsi, kehadiran pelajar di ruang protes menjadi pemandangan yang mencolok. Para pelajar hadir dengan menggunakan seragam sekolah dan berdiri di antara massa aksi yang mayoritas dari kalangan mahasiswa, buruh, pekerja, dll. Namun, partisipasi pelajar kerap dinilai
pelajar dalam demonstrasi menempatkan ruang protes sebagairuang partisipasiwarga, tempat kegelisahan, aspirasi, dan sikap terhadap kondisi sosial politik diekspresikan.
Elaborasi fenomena ini dapat diperdalam melalui konsep generasi yang dikemukakan oleh Karl Mannheim (1970). Mannheim (1970, 192-193) menolak pemahaman generasi hanya sekadar kategori umur. Menurutnya, generasi dipahami sebagai posisi sosial yang dibentuk oleh keterpaparan bersama terhadap peristiwa sejarah, kondisi sosial, dan arus perubahan pada fase kehidupan yang sama. Kesamaan lokasi historis ini
informasi publik yang terus-menerus juga memperkuat kesadaran generasional ini. Situasi ini membentuk disposisi tertentu dalam memaknai politik sebagai sesuatu yang dekat, konkret, dan menyentuh masa depan mereka secara langsung.
Dari kesamaan lokasi historis tersebut, menurut Mannheim (1970: 182-183) muncullah generation as actuality, yakni ketika individu-individu dalam generasi tersebutberbagipengalamandan merespons peristiwa sosial secara aktif. Jika meminjam kacamata Mannheim, demonstrasi dapat
JAGA JAKARTA+ HIMBAUAN UNTUK PELAJAR SMA / SMK /MA JANGAN IKUT-IKUTAN DEMO YANG TIDAK SESUAI ATURAN Gunakan Masa sekolah untuk belajar, berkarya, dan membangun masa depan. Hini kelompok yang mengajak melakukan aksi provokatif atau anarkis. Jangan korbankan masa depan hanya ena ikut-ikutan. Sekali melanggar hukum, dampaknya seumur hidup
Foto: Imbauan larangan di gerbang salah satu sekolah di Jakarta, 9 April 2026.
sebagai tindakan ikut-ikutan, FOMO (fear of missing out), atau sekadar doronganimpulsif. Penilaian tersebut mengabaikan fakta bahwa pelajar hidup dalam konteks sosial-politik yang sama, terpapar arus informasi yang intens, dan mampu memahami situasi yang memengaruhi hidup mereka. Kehadiran
melahirkan konsep generation location, yaitu kesadaran kolektif yang membentuk cara suatu kelompok usia membaca realitas sosial di sekitarnya. Pelajar yang hadir dalam demonstrasi berada dalam posisi generasional yang dibentuk oleh krisis kebebasan sipil, ketimpangan sosial di ruang digital, serta pengkerdilan konstitusi. Arus
dilihat sebagai salah satu bentuk respons generasional tersebut. Pelajar yang hadir dalam demonstrasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politiknya. Untuk itu, para pelajar penting untuk dilihat sebagai bagian dari kelompok generasi yang memiliki cara pandang serupa terhadap situasi yang dihadapi. Kehadiran pelajar menjadikan demonstrasi sebagai medium untuk menerjemahkan kesadaran generasional ke dalam tindakan kolektif.
Kehadiran pelajar dengan seragam sekolah di ruang protes juga memunculkan dimensi simbolik yang penting untuk dibaca. Seragam merupakan penanda identitas institusional yang sehari-hari melekat pada ruang pendidikan formal. Ketika hadir di jalan, seragam bergeser dari simbol kedisiplinan menjadi tanda kehadiran warga muda di ruang kritik. Tubuh pelajar yang berbalut atribut sekolah membawa serta representasi institusi pendidikan ke dalam arena demonstrasi. Namun, pada saat yang sama, justru muncul imbauan apparat yang punya otoritas, secara eksplisit melarang pelajar terlibat dalam demonstrasi dan mengarahkan mereka kembali ke ruang sekolah seperti tergambar pada foto di bawah ini:
Imbauan yang melarang pelajar terlibat demonstrasitersebutmemperlihatkan cara pandang yang menempatkan pelajar hanya semata sebagai subjek yang harus dilindungi dari ruang politik. Bukan lagi sebagai warga yang memiliki kapasitas membaca realitas sosialnya. Imbauan tersebut menyederhanakan kehadiran pelajar sebagai tindakan ikut-ikutan, sekaligus menggeser demonstrasi dari praktik partisipasi warga menjadi ancaman ketertiban. Di sini terlihat bagaimana otoritas berupaya mendefinisikan batas ruang yang boleh dan tidak boleh dimasuki oleh pelajar, seolah ruang politik merupakan wilayah terlarang bagi generasi muda. Perspektif ini mengabaikan bahwa pelajar hidup dalam situasi sosial-politik yang sama, terdampak kebijakan publik, dan memiliki kepentingan atas masa depan mereka.
Narasi tentang ancaman hukum dan masa depan yang rusak menunjukkan upaya kuasa untuk mendisiplinkan pelajar agar tetap berada dalam "jalurnya". Imbauan tersebut memproduksi ketakutan sebagai mekanisme pengendalian, dengan menempatkan demonstrasi sebagai deviasi dari peran
ideal pelajar. Pada akhirnya, ruang protes kemudian tidak lagi dipahami sebagai ruang belajar kewargaan, melainkan sebagai ruang yang harus dijauhi demi menjaga ketertiban yang telah didefinisikan oleh otoritas.
Demonstrasi sebagai Praktik Budaya
Demonstrasi sebenarnya dapat dipahami sebagai praktik budaya. Aksi turun ke jalan menjadi ruang di mana pengalaman sosial bersama diterjemahkan ke dalam simbolsimbol kultural yang khas. Pada era sekarang, demonstrasi diwarnai dengan DIY (do it yourself) poster-poster politik, meme-meme politik, dan gaya komunikasi yang ringan. Hal ini memang mencerminkan bahasa budaya yang dikuasai dalam keseharian. Demonstrasi bukan hanya tindakan politik formal, tetapi juga arena ekspresi kultural yang menghubungkan pengalaman generasi dengan kritik yang komunikatif. Perlawanan generasi muda berlangsung melalui medium budaya yang akrab bagi mereka, sehingga ruang protes berfungsi sebagai titik temu antara pengalaman sosial, ekspresi budaya, dan partisipasi politik.
Pemahaman demonstrasi sebagai praktik budaya generasi muda dapat dipertajam melalui pembacaan teori kritis tentang budaya dari Herbert Marcuse (1969) serta kritik industri budaya dari Theodor W. Adorno dan Max Horkheimer (2002). Budaya dapat dipahami sebagai arena tempat makna sosial diproduksi, dinegosiasikan, dan dipertentangkan dalam relasi kuasa. Poster DIY dan meme politik dapat dibaca sebagai upaya generasi muda merebut kembali makna dari bahasa politik yang terasa jauh dari keseharian mereka.
Marcuse (1969) melihat bahwa potensi kritik sosial kerap muncul dari kelompok yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam logika sistem dominan. Generasi muda, termasuk pelajar, berada dalam posisi sosial yang relatif belum sepenuhnya terserap ke dalam struktur ekonomi dan politik formal. Posisi ini memungkinkan munculnya ekspresi kritik yang lebih eksperimental dan kultural. Praktik membawa poster DIY dan visual
Penulis : Sri Rahayu (Penyuluh Sosial Ahli Muda Komnas HAM) Editor : Feri Lubis
kreatif pada saat demonstrasi menunjukkan bagaimana kritik sosial diterjemahkan melalui medium budaya yang generasi muda kuasai. Demonstrasi kemudian menjadi pernyataan sikap politik sekaligus ruang produksi simbol yang menantang bahasa resmi kekuasaan.
Sementara itu, Adorno dan Horkheimer (2002) mengingatkan tentang budaya dalam masyarakat modern sering dibentuk oleh logika industri budaya yang cenderung menstandarkan ekspresi dan menjinakkan kritik. Sehingga, kreativitas visual dalam demonstrasi oleh generasi muda juga dapat dipahami sebagai upaya keluar dari bentuk ekspresi politik yang kaku dan terinstitusionalisasi. Poster DIY yang sederhana, humor yang satir, dan gaya komunikasi yang cair menghadirkan bentuk kritik yang bukan termasuk bahasa politik formal. Dengan kata lain, kritik dari generasi muda bekerja melalui simbol yang dekat dengan pengalaman mereka sehari-hari.
Pada akhirnya, demonstrasi memang merupakan praktik budaya. Demeonstrasi tidak hanya sebagai ruang generasi muda untuk menyampaikan tuntutan, tapi juga menjadi ruang untuk memproduksi bentuk bahasa, simbol, dan makna. Ruang protes menjadi arena produksi budaya yang memuat dimensi estetika, komunikasi, dan kritik sosial.
Opini
Banalitas di Balik Layar Smartphone: Saat Kekerasan Verbal Menjadi Kewajaran Di Media Baru
Penulis : Zaidra Birru Barlian Editor : Eka C Tanlain
alimat notifikasi "Postingan Anda K dibagikan" muncul pada layar smartphone Anda, menandakan bahwa foto selfie Anda pada pagi hari ini telah sukses menjamah ke dunia maya. Bayangkan jika dalam hitungan menit, kolom komentar unggahan itu telah berubah menjadi arena gladiator. Komentar kasar, caci maki, body shaming, hingga pelecehan seksual membanjiri kolom yang begitu kecil, seakan mulai menutupi performa senyuman yang telah anda berikan di unggahan tersebut.
Fenomena ini menyingkap realitas muram tentang agresi digital, dimana teknologi informasi dan komunikasi secara sengaja digunakan untuk menyakiti atau merugikan pihak lain. Komentar-komentar eksploitatif yang di objektifikasi seolah menjadi hal yang lumrah, sementara arsitektur media sosial justru memberikan ilusi anonimitas dan melucuti pertanggungjawaban moral.
Banalitas dalam KBBI diambil dari kata banal /ba·nal/ yang berarti dangkal, tidak elok atau biasa sekali. Istilah ini sering merujuk pada konsep banality of evil (banalitas
kejahatan) oleh Hannah Arendt dalam liputan persidangan Nazi Adolf Eichmann di Yerusalem pada tahun 1961, di mana Ardent menyebutkan bahwa Eichmann melakukan tindakan keji tanpa berpikir panjang, lalu banalitas kejahatan ini telah masuk ke dalam budaya kita dan menyebar seperti jamur.
Dalam media sosial, banalitas merujuk pada sikap kedangkalan berpikir yang disebabkan oleh keterbatasan ruang komunikasi serta kecepatan arus informasi, sehingga pengguna media sosial cenderung "tidak punya banyak waktu" dalam mendalami moralitas dalam peristiwa. Kedangkalan pemahaman ini mampu menghasilkan pewajaran sistemik bagi tindak kejahatan yang terjadi, atau bahkan memilih untuk tidak menolong karena sudah banyak saksi dan orang-orang yang bertanggung jawab akan penuntasan kejahatan itu (bystander effect).
Ancaman pewajaran sistemik ini semakin diperparah oleh minimnya intervensi negara. Mengacu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), negara perlu mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi. Sayangnya, kehadiran negara di ranah digital masih sangat paradoksal. Instrumen hukum dan implementasinya kerap kali berlaku tumpul ketika dihadapkan pada kekerasan verbal yang menimpa figur publik atau masyarakat umum, namun mendadak tajam saat digunakan untuk melindungi reputasi penguasa.
Penindakan negara atas agresi digital hanya berkembang ke arah bentuk-bentuk pembatasan publik. Padahal situasi ini dapat semakin destruktif dan meluas dampaknya, tidak terbatas hanya di layar smartphone.
Efek limpahan (spillover effect) dari ruang digital ini perlahan menggerus kohesi sosial di dunia nyata.
Hal ini sejalan dengan teori moral disengagement dari Albert Bandura, menyatakan bagaimana individu merasionalisasi atau membenarkan perilaku tidak etis, agar tetap merasa bermoral. Ketika kekerasan verbal di media sosial telah dibiarkan tanpa intervensi, otak manusia perlahan menurunkan standar empatinya. Dampaknya, ketika individu-individu ini berinteraksi di dunia nyata, mereka lebih mudah meledak dalam amarah dan menyelesaikan konflik dengan cara-cara yang kasar, karena standar komunikasi beradab telah diruntuhkan pada ekosistem digital masyarakat umum.
Agresi digital yang sebelumnya marak menyasar figur publik berpotensi dapat meluas hingga ke masyarakat umum. Permasalahan ini memerlukan strategi konkret dalam mengintervensi pewajaran yang terjadi. Kolaborasi antar pemerintah dan penyedia platform teknologi diperlukan dalam mewujudkan ekosistem digital yang bersih dari kekerasan, baik secara serampangan maupun terkoordinasi. Pemerintahjugaperlumembangun mekanisme pemulihan bagi korban dan penguatan wawasan anti-kekerasan dalam dunia digital, sebagai wujud pelindungan, penghormatan dan pemulihan bagi setiap warga negara.
"Diam terhadap kekerasan yang terjadi di media sosial hari ini, sama dengan merancang masyarakat tuna empati di hari kemudian. Hak atas martabat tidak berhenti ketika kita log in di dunia maya".
Resensi
Waspada Online Scam: Wajah Baru Perdagangan Orang di Era Digital
Penulis: Feri Lubis Editor : Eka C Tanlain
enomena penipuan daring atau online L scam kini tidak lagi sekadar kejahatan siber biasa. Kajian terbaru Komnas HAM berjudul "Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Penipuan Daring (Online Scam) terhadap Hak Asasi Manusia" (2025) menunjukkan bahwa praktik ini telah berkembang menjadi bentuk baru Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kompleks dan mengkhawatirkan. Kajian ini mengungkap bagaimana ribuan Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI), terjebak dalam jaringan kejahatan lintas negara melalui iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Sejak 2021 hingga Maret 2025, tercatat lebih dari 7.628 kasus yang melibatkan WNI di kawasan Asia Tenggara.
Melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia, kajian ini tidak hanya memotret pola kejahatan, tetapi juga mengungkap akar persoalan. Kerentanan ekonomi, rendahnya literasi digital, serta lemahnya sistem perlindungan migrasi menjadi celah
yang dimanfaatkan oleh jaringan pelaku. Di sisi lain, koordinasi antarnegara dan antarinstansi masih belum optimal, sehingga penanganan kasus sering kali lambat dan tidak berpihak pada korban.
Yang paling kuat dari kajian ini adalah suara para korban. Testimoni yang dihadirkan menggambarkan situasi yang jauh dari bayangan banyak orang, mulai dari penyekapan, ancaman kekerasan, hingga tekanan psikologis yang mendalam. Dalam banyak kasus, korban bahkan harus "membayar" untuk bisa bebas dari eksploitasi yang mereka alami.
Kajian ini menegaskan bahwa online scam harus dipahami sebagai bentuk modern perbudakan yang melanggar berbagai hak dasar manusia, seperti hak atas kebebasan, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Karena itu, Komnas HAM mendorong penguatan kerja sama regional, pembaruan regulasi terkait TPPO berbasis digital, serta peningkatan perlindungan dan pemulihan korban. Edukasi publik mengenai migrasi aman dan literasi digital juga menjadi langkah penting untuk mencegah jatuhnya korban baru.
Lebih jauh, kajian ini juga menggarisbawahi pentingnya perubahan cara pandang dalam melihat korban. Mereka bukan sekadar pihak yang "tertipu", melainkan individu yang berada dalam situasi rentan dan menjadi sasaran sistem kejahatan yang terorganisir. Pendekatan berbasis korban (victimcentered approach) harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan, mulai dari proses penyelamatan, penegakan hukum, hingga pemulihan jangka panjang.
Resensi Kajian: Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Penipuan Daring (Online Scam) terhadap HAM
Identitas Buku
Judul:DampakTindakPidana Perdagangan Orang melalui Penipuan Daring (Online Scam) terhadap Hak Asasi Manusia: Studi pada Pekerja Migran Indonesia di Asia Tenggara
Penulis: Anis Hidayah dkk.
Penerbit: Komnas HAM RI
Tahun: 2025
Jenis: Kajian/ penelitian kebijakan berbasis HAM
DAMPAKTINDAKPIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PENIPUAN DARING TERHADAP HAK ASASI MANUSIA:STUDIPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ASIA TENGGARA KOMISINASIONALHAKASASIMANUSIA
PINDAI UNTUK MENGUNDUH
Ruang Pembaca
Ketika Wajah Menjadi Data: Urgensi Perlindungan di Era Al
SIMILAR #1 FACE ID. BROWN HAIR SIMILAR #2 INFORMATION CANNING FEMALE AGE: ... NATIONAI: www wu.
Ilustrasi: Deepfake dan manipulasi wajah berbasis Al
e r k e m b a n g an P kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/ Al) telah mengubah cara manusia berinteraksi di ruang digital. Salah satu perubahan paling nyata terlihat pada bagaimana teknologi kini mampu mengolah wajah manusia bukan lagi sekadar sebagai identitas visual, tetapi sebagai data yang dapat dimanipulasi, direplikasi, dan disebarluaskan dengan mudah.
Berbagai aplikasi berbasis Al memungkinkan pengguna mengedit foto, membuat wajah sintetis, hingga menghasilkan konten yang menyerupai individu tertentu. Di satu sisi, teknologi ini
menawarkan kemudahan dan kreativitas. Namun di sisi lain, muncul risiko serius ketika penggunaan tersebut dilakukan tanpa persetujuan. Wajah seseorang dapat digunakan, diubah, bahkan disalahgunakan tanpa kendali.
Fenomena ini semakin mengkhawatirkan dengan maraknya teknologi deepfake. Manipulasi visual tidak lagi terbatas pada hiburan, tetapi juga berpotensi merugikan secara sosial dan hukum. Pengubahan foto tanpa izin, pembuatan konten palsu yang menyerupai individu tertentu, hingga penyebaran video manipulatif menjadi contoh nyata kerentanan tersebut.
Wajah sebagai data biometrik memiliki karakteristik yang unik dan tidak tergantikan. Ketika data ini disalahgunakan, dampaknya tidak hanya menyentuh aspek privasi, tetapi juga menyangkut martabat, reputasi, bahkan keamanan individu. Dalam konteks ini, ruang digital berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan kesiapan sistem perlindungan hukum.
Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka dasar melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang menekankan pentingnya persetujuan dalam pemrosesan data. Namun, perkembangan teknologi Al menghadirkan tantangan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi. Praktik manipulasi wajah, penciptaan identitas digital palsu, hingga penyebaran konten menyerupai individu tertentu belum diatur secara spesifik.
Kondisi ini menunjukkan adanya celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai bentuk pelanggaran. Tanpa pengaturan yang memadai, teknologi dapat digunakan secara tidak bertanggung jawab tanpa konsekuensi hukum yang jelas.
Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif. Perlindungan data pribadi tidak cukup hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus preventif dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Pengaturan khusus terkait penggunaan Al, terutama yang berkaitan dengan data biometrik, menjadi semakin mendesak.
Selain itu, tanggung jawab tidak bisa hanya dibebankan kepada individu. Penyedia platform digital dan pengembang teknologi juga perlu memiliki kewajiban yang jelas dalam memastikan penggunaan data dilakukan secara aman dan etis. Mekanisme pengawasan serta kontrol terhadap pemanfaatan data wajah harus diperkuat.
Kesadaran bahwa wajah telah menjadi bagian dari data pribadi harus diikuti dengan komitmen untuk melindunginya secara serius. Ruang digital tidak dapat dibiarkan berkembang tanpa batas, terutama ketika menyangkut identitas manusia.
Pada akhirnya, perlindungan data pribadi di era Al bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga tanggung jawab moral. Upaya menjaga keamanan dan martabat individu harus berjalan seiring dengan inovasi teknologi, agar kemajuan digital tetap berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.
Penulis : Iqbal Kamalludin (Akademisi Hukum Pidana, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan) Editor : Feri Lubis
Ruang Pembaca
Kontestasi Hak Asasi Manusia dalam Pemanfaatan Ruang Digital di Era Disrupsi
ow do you like where lve di TT masjid ya di mn gmna how to tum off these wavemusic2 klik pengaturan di sebelah kiri bawah esjid dong
Gambar Kajian Agama Dalam Roblox (Belajar Agama Di Roblox: Inovasi Dakwah Yang Mengaburkan Realitas Beragama, n.d.) yang faktual dan ketika
aat ini negara tidak lagi mengatasi S permasalahan hak asasi manusia secara faktual namun mengarah pada entitas virtual. Kekuasaan di ruang digital seharusnya bisa digunakan secara maksimal namun karena sebagian orang tidak peduli akan kewajiban asasinya maka terjadi pelanggaran akan hak asasi manusia secara digital. (Floridi, 2021) Kekuasaan ini perlu dibatasi secara konstitusional karena ruang digital sendiri adalah norma hukum dimana masyarakat tidak bisa seluruhnya terikat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Konsep demikian membuat ruang digital dipandu oleh seorang dimana ia sebagai penguasanya. Lawrence Lessig mengatakan bahwa code is law, artinya terdapatkelemahan darinorma hukum suatu negara. Pemanfaatan ruang digital harus diisi oleh negara karena ia menjadi tanah
air kedua bagi siapapun. Terjadi pergerakan intuitif sehingga masyarakat menjadi patuh pada norma hukum ruang digital yang sebetulnya itu tidak mengikatnya.
Hak asasi manusia yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus segera diubah karena ketiadaan definisi ruang digital. Walaupun di peraturan perundang-undangan lainnya disebutkan maka hal ini memberikan implikasi hukum karena UU No. 39-1999 adalah pusat kekuatan hak asasi manusia di Indonesia.
Dalam gambar tersebut mengaburkan esensi hak untuk menjalankan agama namun terjadi percampuran sehingga rentan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya. Kejadian ini dilakukan Majelis Roblox Indonesia dengan sumber 14 November 2025.
Contoh lainnya pengaruh platform gim Roblox ketika terjadi komunikasi intens maka terjadi pelecehan seksual. Roblox tidak hanya menjadi ruang bermain bagi anak, tetapi juga sekaligus menjadi sasaran para pelaku kejahatan siber yang memanfaatkan fitur komunikasi dalam gim untuk membangun kedekatan, informasi memperoleh pribadi, dan mendorong anak melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan. (Setyani & Hutabarat, 2025)
Dimanakah negara berhak mengatur ruang digital? Pertanyaan ini cenderung dijadikan sasaran bahwa negara cukup mengatur masuk ruang digital maka
sebagian masyarakat menganggap timbul kesewenang-wenangan dari penguasa. Seolah-olah tidak ada lagi tempat kosong yang tidak bisa dinikmati. Negara harus segera mengambil jalan keluar rasional selain mengubah undang-undang yaitu adanya edukasi mendalam kepada siapapun dan berkelanjutan melalui ruang digital bahwa hak asasi manusia harus dilindungi dan keaktifan negara bukanlah bagian dari rezim melainkan kesigapan dalam melindungi siapapun yang terikat dengan Indonesia. Pada akhirnya ruang digital akan memacu juga perubahan konstitusi karena Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara juga akan memihak kita.
Penulis : Tomy Michael (Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Editor : Hari Reswanto
Ruang Pembaca
Doxing sebagai Ancaman Hak Asasi: Ketika Identitas Pribadi Menjadi Senjata di Ruang Digital
uang digital pada awalnya dibayangkan R sebagai ruang yang membuka kesempatan partisipasi bagi semua orang. Media sosial, forum daring, dan berbagai platform digital memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, membangun jejaring, hingga terlibat dalam diskusi publik tanpa batas geografis. Namun, di balik keterbukaan tersebut, muncul bentuk ancaman baru yang semakin sering terjadi: doxing.
Indikator dampak kekerasan digital pada jurnalis perempuan (UNESCO, 2025) 100 80 75% 60 Persentase (%) 42% 40 25% 20 0 Kekerasan Terkait Ancaman fisik/ daring kematian dampak luring
Data UNESCO terkait dampak kekerasan digital pada jurnalis perempuan tahun 2025.
Doxing merupakan praktik penyebaran data pribadi seseorang tanpa persetujuan dengan tujuan mempermalukan, mengintimidasi, membungkam, atau bahkan mengancam keselamatannya. Data yang disebarkan dapat berupa alamat rumah, nomor telepon, lokasi, tempat kerja, identitas keluarga, hingga informasi pribadi lainnya. Ketika informasi tersebut tersebar di ruang digital, korban tidak hanya kehilangan kendali atas identitasnya, tetapi juga menghadapi ancaman yang dapat meluas ke kehidupan nyata.
Dalam banyak kasus, serangan tidak berhenti di layar telepon genggam atau media sosial. Korban dapat mengalami teror telepon, intimidasi, perundungan massal, ancaman fisik, hingga pengucilan sosial. Situasi ini menunjukkan bahwa doxing bukan sekadar gangguan daring biasa, melainkan bentuk kekerasan digital yang memiliki dampak nyata terhadap hak asasi manusia.
Di Indonesia, pembahasan mengenai kekerasan digital masih lebih sering difokuskan pada hoaks, peretasan, atau cyberbullying. Doxing biasanya hanya dipandang sebagai bagian kecil dari kekerasan daring, padahal dampaknya jauh lebih luas. Ketika data pribadi disebarkan
secara sengaja untuk menyerang seseorang, yang terdampak bukan hanya hak atas privasi, tetapi juga hak atas rasa aman, martabat, dan kebebasan berekspresi.
Korban doxing sering kali mengalami ketakutan berkepanjangan. Mereka memilih menutup akun media sosial, membatasi aktivitas daring, menghapus unggahan, bahkan berhenti menyampaikan kritik di ruang publik. Dalam kondisi tertentu, korban juga menarik diri dari komunitas atau aktivitas sosial karena khawatir identitasnya kembali disebarluaskan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa doxing memiliki efek membungkam atau chilling effect. Ancaman tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi melalui rasa takut yang membuat seseorang memilih diam. Dalam konteks demokrasi digital, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena ruang publik seharusnya memungkinkan masyarakat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat secara aman.
Dampak doxing paling terlihat pada kelompok dengan paparan publik tinggi, seperti jurnalis, aktivis, perempuan, atau kelompok minoritas. Mereka lebih rentan menjadi sasaran serangan ketika menyampaikan kritik atau terlibat dalam isu-isu sensitif.
Survei UNESCO pada 2025 menunjukkan bahwa 75 persen jurnalis perempuan mengalami kekerasan daring. Dari jumlah tersebut, 42 persen mengaitkannya dengan dampak di dunia nyata, sementara sekitar seperempat responden ancaman fisik menerima atau ancaman pembunuhan. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan digital tidak dapat dipisahkan dari ancaman terhadap keselamatan di kehidupan luring.
Dalam perspektif HAM, doxing tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan etika bermedia sosial. Praktik ini berkaitan langsung dengan perlindungan hak atas privasi, rasa aman, kebebasan berekspresi, dan martabat manusia.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Artinya, data pribadi bukan sekadar informasi teknis, melainkan bagian dari identitas yang melekat pada seseorang dan wajib dilindungi.
Perlindungan terhadap korban doxing tidak cukup hanya mengandalkan pemidanaan setelah kerusakan terjadi. Penanganan juga perlu berfokus pada pencegahan dan pemulihan korban. Negara perlu membangun mekanisme pengaduan yang cepat, prosedur penghapusan darurat terhadap data sensitif, serta sistem perlindungan bagi korban kekerasan digital.
Penulis: Muhammad Sobri Maulana Editor: Feri Lubis
ULAR TANGGA HAM
Oleh : Arzu Namora; Maria Clarissa & Irma Pujiastuti
100 99 98 97 96 95 UMANS 94 93 92 91 FINISH 81 82 83 85 86 87 88 89 90 FREEDOM 80 79 78 77 76 74 73 72 71 61 62 63 64 65 69 60 58 59 57 56 55 54 52 41 43 44 4 46 47 48 49 59 40 39 38 37 35 34 33 32 31 21 22 23 24 25 28 29 30 18 20 19 17 16 15 14 13 12 11 START START 2 7 8 9 10 3 5
Gunakan apapun yang kamu punya sebagai pion untuk berjalan melewati angka-angka ini. Sebelum main, jangan lupa baca aturan permainan dan keterangan di bawah ini dulu ya !!!
AILSTAND UP FOR YOUR RIGHTS!
ULAR TANGGA HAM SECARA BERKELOMPOK
ATURAN PERMAINAN
Satu kelompok terdiri dari 3 pemain
Ditentukan urutan pemain dan setiap kelompok memilih pionnya masing-masing
Pemain urutan pertama mengambil kartu yang menunjukkan jumlah poin. Pemain kemudian memilih secara acak satu pertanyaan dari pilihan nomor 1–5
Pemain dapat berdiskusi terlebih dahulu dengan teman kelompoknya
dari setiap kelompok untuk bergantian Pemain mengambil kartu
Naik jika berhenti di kotak bergambar tangga. Turun jika berhenti di kotak bergambar ular
Keterangan
Kelompok yang mencapai kotak akhir (finish) terlebih dahulu adalah pemenangnya
Poin pada kartu menunjukkan tingkat dan kemudahan kesulitan soal serta tantangan yang terdapat pada kartu
Pemain harus menjawab soal terlebih dahulu, Ialu pemegang kunci jawaban dan menyebutkan dari jawaban soal tersebut
Jika pemain berhasil menjawab soal dengan benar atau melakukan berjalan tantangan, pemain dapat sesuai poin yang terdapat pada kartu.
Jika pemain tidak berhasil menjawab soal atau melakukan tantangan, maka pemain tidak dapat berjalan sesuai poin yang terdapat pada kartu
Pemain dari kelompok selanjutnya dipersilakan untuk mengambil kartu secara bergantian
Keterangan Kartu dan Kunci Jawaban bisa diakses pada Barcode di samping
https://bit.ly/UlarTanggaHAM
X OOKING C !! 6 19 O 山 .OMO TELPON 010101010101010 1 0 10 FOTO PRIBADI 010101010101 PRIBADINO 1o la 1o 01 0 10 K 0101 101010