INDONESIA o0 PASSPOR
SBKRI ANALISIS DAN HASIL PEMANTAUAN
SBKRI: ANALISIS DAN HASIL PEMANTAUAN
Tim Penyusun: Wahyu Effendi Suma Mihardja, SH Ahmad Ari Masyhuri, S.Ag. Swandy Sihotang Kikin P.S. Tarigan
Editor:
Chandra Setiawan Eko Dahana Djajakarta Suma Mihardja Wahyu Effendi
Komnas HAM - GANDI
SBKRI:ANALISISDANHASILPEMANTAUAN
Editor: Wahyu Effendi, Suma Mihardja @ Komnas HAM dan GANDI
xiv + 167 halaman : 10.8 x 14 cm ISBN:979-26-1419-2 Pengantar: Dr. Chandra Setiawan (Komnas HAM) Nico Krisnanto (GANDI)
Rancang Sampul: Gembong Setting/Lay Out & Design: TIM
Penerbit: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Telp.:62-21-392-5230,Fax:62-21-392-5227 E-mail: [email protected]. Website: www.komnas.go.id
Bekerjasama dengan
Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi Jl. Tunjung III No. 21, Jati Pulo, Jakarta Barat 11430 Telp./Fax:62-21-5600-526 E-mail: [email protected]
Cetakan I: November 2006
Percetakan: Dicetak oleh: Sumber Agung Offset Isi di luar tanggung jawab percetakan
ANALISIS DAN HASIL PEMANTAUAN
Editor:
CHANDRA SETIAWAN EKO DAHANA DJAJAKARTA SUMA MIHARDJA WAHYU EFFENDI
SKI
HAWAIT2 ATON ATSARAATO AMARA ALORA AM2
SBKRI: ANALISIS DAN HASIL PEMANTAUAN
SBKBI:
PENGANTAR GERAKANPERJUANGANANTI DISKRIMINASI
Salam kesetaraan,
Puji syukur kami ucapkan atas terselesaikannya buku Analisis dan Hasil Pemantauan SBKRI ini. Terlebih selamat kepada tim penyusun dan editor buku ini.
Sudah bukan menjadi rahasia publik betapa kompleks dan benang-kusutnya permasalahan SBKRI di Indonesia. Permasalahan ini menjadi satu catatan tebal atas praktek-praktek diskriminasi yang dilakukan oleh negara, bahkan terinstitusionalisasi, terhadap etnis Tionghoa.
Momentum lahirnya UU Kewarganegaraan RI yang baru yaitu UU No. 12 Tahun 2006 untuk menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 yang diskriminatif, diharapkan dapat menjadi langkah awal penyelesaian permasalahan SBKRI ini secara khusus ataupun penghapusan diskriminasi struktural di Indonesia
Penyusunan analisis hukum maupun sosial serta hasil pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga yang mengawal pelaksanaan hak asasi manusia yang bekerja sama dengan Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI) merupakan inisiatif positif dalam mendorong penyelesaian secara konsisten permasalahan SBKRI. Terlebih Komnas HAM dan GANDI bersama juga Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) adalah lembaga-lembaga yang tergabung dalam Panitia Kerja Pengkajian Peraturan Perundangan Yang Diskriminatif (Panja P3D) Komnas HAM, yang mengajukan RUU Kewarganegaraan (cikal bakal UU No. 12 Tahun 2006) kepada DPR RI pada tahun 2002
Akhirnya semoga buku ini akan menjadi rekomendasi bagi Pemerintah maupun masyarakat untuk memahami permasalahan yang sebenarnya dari persoalan SBKRI ini. Serta dapat bersamasama untuk menyelesaikan permasalahan diskriminasi tersebut. Dan diharapkan permasalahan tersebut tidak berulang untuk kelompok warga negara manapun di Indonesia.
Selamat membaca..
Jakarta, 2 Nopember 2006
Salam,
Nicok
Dewan Pengarah GANDI
PRAKATA
Diskriminasi dalam konteks kultural, hubungan antar-individu, sebenarnya merupakan fenomena yang umum terjadi di manapun di belahan dunia ini. Namun menjadi tidak lazim dan permasalahan yang serius ketika suatu pemerintahan negara yang berdasarkan kepada hukum (rechtsstaat) dan demokrasi, melakukan politik diskriminasi terhadap warga negaranya sendiri, melalui berbagai berbagai peraturan perundangundangan dan kebijakan, yang merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Dalam konteks Indonesia, diskriminasi menjadi kebijakan yang populis dan tersistematis sejak jaman kolonialisme Hindia- Belanda. Namun Ironisnya, setelah kurang lebih satu abad berlalu, kebijakan model kolonialisme tersebut justru masih diterapkan oleh pemerintahan bangsa Indonesia sendiri kepada warga negaranya, bahkan dengan dimensi yang lebih beragam dan terinstitusionalisasi.
Salah satu bentuk politik diskriminasi yang nyata yang dilakukan secara institusional di Indonesia adalah penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atau yang lebih populer disebut SBKRI, yang utamanya ditujukan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat administratif, namun secara esensi, penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya yang menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum Warga Negara Indonesia (WNI) yang "masih dipertanyakan" (Status Quo). Sehingga seorang WNI Tionghoa yang walaupun sudah bergenerasi-generasi lahir dan menutup mata di tumpah darah Indonesia, setiap waktu mereka harus membuktikan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam berbagai proses administratif kewarganegaraan mulai dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk, memasuki dunia pendidikan, menyatakan hak politiknya, pembuatan surat perjalanan luar negeri, sampai menikah dan meninggal dunia pun harus membuktikan dirinya warga negara Indonesia melalui SBKRL
SBKRI dan Chou En Lai
SBKRI sendiri secara eksplisit sudah dihapuskan penerapannya kepada WNI Tionghoa dengan Keputusan Presiden No. 56 tahun 1996 dan Instruksi Presiden No. 4 tahun 1999, namun kebijakan diskriminatif tersebut tetap saja diimplementasikan di berbagai instansi pemerintahan. Berbagai pihak yang berwenang atas kebijakan ini sudah menyatakan berbagai alasan pemberlakuan SBKRI bagi WNI Tionghoa ini. Salah satu alasan utama yang selalu dikemukakan adalah bahwa kebijakan SBKRI merupakan konsekuensi dari klaim politik pemerintahan Mao Tse Tung bahwa semua orang China di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah warga negara Republik Rakyat Tiongkok karena asas ius Sanguinis (keturunan darah), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI- RRT antara Chou En Lai-Mr.Soenario tahun 1955, seperti yang dikemukakan oleh Menteri Kehakiman dan HAM belum lama ini di Media Indonesia, 7 Februari 2004.
Dalam Pasal 12 Bab II Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok disebutkan bahwa ada berbagai kelompok warga negara Indonesia yang dikelompokkan sebagai WNI Tunggal atau mereka yang tidak diperkenankan untuk memilih kewarganegaraan RI-RRT dan tetap menjadi WNI, yaitu untuk mereka yang berstatus misalnya tentara, veteran, pegawai pemerintah, yang pernah membela nama Republik Indonesia di dunia Internasional, petani atau bahkan secara implisit mereka yang sudah pernah ikut Pemilihan Umum tahun 1955. Beberapa tokoh Tionghoa waktu itu, yang dapat dikelompokkan sebagai kelompok tersebut, namun secara tidak konsekuen tetap saja perjanjian dwi-kewarganegaraan dengan kewajiban memilih kewarganegaraan RI atau RRT diterapkan kepada mereka.
Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRT ini yang dituangkan dalam UU No. 2/1958 pada tanggal 11 Januari 1958 dan diimplementasikan dengan PP No. 20/1959 tersebut dengan masa opsi 20 Januari 1960 sampai dengan 20 Januari 1962, sudahmenyelesaikan permasalahan dwikewarganegaraan RI-RRT. Sehingga setelah perjanjian dwikewarganegaraan tersebut dibatalkan tanggal 10 April 1969 dengan Undang-Undang No.4 tahun 1969, permasalahan status warga negara Indonesia Tionghoa sudah terselesaikan dan anak-anak WNI Tionghoa yang lahir setelah tanggal 20 Januari 1962 sudah menjadi WNI tunggal, yang setelah dewasa tidak diperbolehkan lagi untuk memilih kewarganegaraan lain - selain kewarganegaraan Indonesia (Penjelasan Umum UU No. 4 tahun 1969) dan tidak perlu lagi membuktikan kewarganegaraannya dengan SBKRI. Apalagi kemudian dengan lahirnya UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006.
Sehingga mematut-hukumkan SBKRI untuk WNI Tionghoa yang didasarkan atas Perjanjian Dwi- Kewarganegaraan RI- RRT, yang sudah diselesaikan final pada tahun 1969, adalah kebijakan yang tidak rasional dan melanggar kepatutan hukum itu sendiri
Bukti Kewarganegaraan dan Good Governance
Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1947 menegaskan bahwa dalam sistem undang-undang warga negara Indonesia suatu bukti kewarganegaraan Indonesia tidak diperlukan untuk orang-orang yang tentu dan diharapkan tentu menjadi warga negara Indonesia; yaitu untuk orang Indonesia asli dan untuk orang peranakan.
Penegasan senada juga ditegaskan dalam Pasal IV Penutup
UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1958, bahwa surat bukti yang menunjukkan kewarganegaraan Indonesia hanya diperuntukkan bagi mereka yang merasa perlu membuktikan kewarganegaraannya tanpa menjadi kewajiban. Dalam Penjelasan PP No.67 tahun 1958, Pasal 2 Alinea kedua, menegaskan : "Dalam hal ini perlu pula diterangkan bahwa Pasal IV Peraturan Penutup Undang-Undang tersebut hanya dapat dipergunakan bilamana pembuktian yang dimaksud diperlukan, hal mana harus dibuktikan dengan adanya pernyataan suatu instansi/ jawatan yang meragukan status orang yang berkepentingan."
Sehingga Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 dan Instruksi Presiden No. 4 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 56 tahun 1996 yang menginstruksikan tidak berlakunya SBKRI bagi etnis Tionghoa yang sudah menjadi WNI, sudah sepatutnyalah diterapkan secara konsekuen tanpa terkecuali dan dengan sanksi administratif bagi mereka yang melanggarnya, karena kedua produk hukum tersebut nyata tidak bertentangan dengan ketentuan pembuktian kewarganegaraan RI dalam UU No. 62 tahun 1958 yang bersifat fakultatif.
Adanya kenyataan pemalsuan atas Akta Kelahiran, KTP, atau Kartu Keluarga, bukanlah alasan yang cukup rasional untuk terus melanggengkan SBKRI, dikarenakan SBKRI dalam kenyataannya pun dapat dipalsukan. Kelemahan administratif pemerintahan tersebut seharusnya dilakukan dengan pembenahan tata laksana aparatur kepemerintahan dan koordinasi kerja di antara instansi pemerintah, tanpa menciptakan beban-beban dokumen kewarganegaraan ataupun kependudukan yang sebenarnya tidak diperlukan, yang juga tidak murah, kepada masyarakat. Apalagi kemudian penerapan dokumen-dokumen tersebut hanya akan menyuburkan praktek-praktek korupsi dan pungli dalam lingkungan aparatur pemerintahan
Untuk itulah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI) merasa perlu melakukan analisis hukum/sosial sekaligus pemantauan penerapan SBKRI yang diskriminatif tersebut. Hasil analisis dan pemantauan yang diterbitkan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Pemerintah untuk menghentikan penerapan kebijakan SBKRI tersebut demi penegakan hak asasi manusia, penghapusan pelembagaan diskriminasi (institutionalized discrimination)di Indonesia serta terciptanya tata laksana kepemerintahan yang baik (good governance) dan tegaknya kewibawaan hukum.
DAFTAR ISI
ii Kata Pengantar Prakata vii Daftar Isi xiii Bab I : Pendahuluan 1 1. Latar Belakang Masalah 2. Perumusan Masalah 7 7 3. Tujuan dan Kegunaan 8 4. Ruang Lingkup 5. Metodologi 8 6. Sistematika Laporan 9 Bab I : SBKRI dan Hukum Kewarganegaraan RI 11 1. SBKRI & Pembuktian Kewarganegaraan 2. SBKRI dan Diskriminasi WNI Tionghoa 16 3. SBKRI dan UU No. 12 Tahun 2006 21 Bab III : Permasalahan Tionghoa di Indonesia 1. Pengertian Bangsa Indonesia Asli dan Bangsa Lain 28 2. Indische Staatsregeling & Politik Devide Et Impera 35 3. Penguatan Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa dalam Kewarganegaraan 40 4. Permasalahan Kewarganegaraan 45 5. Fakta Sejarah Kewarganegaraan Indonesia 53 bagi Kalangan Tionghoa
xiii
6. Pertanyaan yang Muncul Mengenai Keberadaan SBKRI Bagi Kalangan Tionghoa 55 7. PP No. 10 Tahun 1959 dan Perjanjian DwiKewarganegaraan RI-RRT 60 Bab IV : SBKRI dalam Kontroversi di Media 69 Bab V : Hasil Pemantauan SBKRI di Empat Kota di Indonesia 79 I. Tanjung Pinang dan Batam 81 II. Medan 88 III. Manado 99 IV. Pontianak 104 111 Bab VI : Kesimpulan dan Rekomendasi Lampiran: 1. Peraturan Perundangan yang Terkait dengan SBKRI 125 135 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 3. Peraturan Menteri Kehakiman No.J.B.3/4/12 161
1. Latar Belakang Masalah
Secara garis besar penelitian ini bertujuan melalukan inventarisasi, dokumentasi dan analisis kritis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan mengenai kewarganegaraan, yang secara substansial menimbulkan diskriminasi terhadap sesama Warga Negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan penanda etnisitas lainnya.
Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan dalam kenyataan empirik, yang menunjukkan adanya diskrimasi akibat pemberlakuan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, atau yang populer disebut SBKRI. Studi dokumen akan digunakan untuk dapat menjawab dan menjelaskan berbagai permasalahan hukum dalam bentuk analisis kritis terhadap peraturan perundangundangan tersebut.
Diskriminasi dalam hal ini adalah tindakan yang melakukan pembedaan antar sesama warga negara Indonesia yang didasarkan kepada pertimbangan rasial, agama, status sosial ekonomi, gender, kondisi fisik tubuh, pandangan politik bahkan orientasi seksual. Pembedaan mana tidak memenuhi kelayakan dan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menguntungkan atau merugikan suatu golongan masyarakat atau juga pengabaian yang menguntungkan atau merugikan suatu golongan masyarakat dibandingkan dengan golongan masyarakat yang lainnya.
Sebenarnya penghargaan yang tinggi terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan perlakuan yang sama dalam segi hukum kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan golongannya sudah terkandung dalam konstitusi Indonesia, yaitu dalam UUD 1945 khususnya pasal 27 dan kemudian diperkuat lewat sejumlah amandemen dalam pasal 28A-J. Cara pandang yang menghargai keberagaman dan kemajemukan sudah dimiliki sejak lama, dan telah pula dicanangkan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun kenyataannya, banyak permasalahan bangsa justru disebabkan oleh tidak pernah terbentuknya nation and character building yang sesungguhnya.
Selain itu, sebagian permasalahan juga terjadi akibat penafsiran sempit terhadap pemaknaan "bangsa Indonesia asli" (dan konsekuensinya ada juga "bangsa lain (?)") yang terkandung juga di dalam isi batang tubuh UUD 1945 pasal 26 ayat (1) yang tidak juga diadakan perubahan naskahnya sampai saat amandemen terakhir dilakukan. Persoalan itulah yang justru menjadi salah satu perdebatan yang berpotensi menjadi pengekal diskriminasi di antara sesama anak bangsa, karena konsepsi semacam itu tidak ilmiah dan tidak memiliki makna rasional. Perbaikan memang sudah dilakukan dalam pasal 6 mengenai syarat menjadi Presiden, namun keberadaan pasal 26 (1) tersebut menjadi kontroversi dan bahkan tidak konsisten. Dengan dihapuskannya Penjelasan UUD 1945 pada amandemen ke tiga lalu, makna keaslian tersebut menjadi multi-interpretatif. Namun perkembangan terakhir setelah dilahirkannya UU Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006, walaupun tidak menghilangkan tentang pengertian asli, namun menggeser pemaknaannya dari pendekatan rasialis kepada pendekatan konstitusional, yaitu yang dimaksud dengan bangsa Indonesia asli adalah orang-orang yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah mendapatkan kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 2 UU No. 12 tahun 2006) selaras dengan perubahan pasal 6 ayat (1) UUD 1945.
Terlihat bahwa sebagian dari masalah tidak terbangunnya nation and character building, disebabkan oleh persoalan-persoalan kepentingan politik aliran yang kemudian diwujudkan dalam tindakan yang sengaja bertujuan melakukan pembedaan dan bahkan pengucilan terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat. Tindakan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk instrumen hukum dan kebijakan. Di satu sisi, Indonesia sebagai bangsa memiliki instrumen hukum yang menjamin prinsipprinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan bagi setiap warga negara, tetapi di sisi lain terdapat instrumen hukum yang melembagakan diskriminasi.
Acuan hukum yang hendaknya menjadi titik tolak penegakan Hak Asasi Manusia secara universal adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan PBB tahun 1948. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada sifat manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dianggap memiliki martabat. HAM melekat pada setiap manusia, dibawa sejak lahir, tidak dapat dicabut (inalienable) dan tidak boleh dilanggar (inviolable). Dalam deklarasi itu tegas-tegas dinyatakan bahwa setiap manusia tidak boleh didiskriminasi berdasarkan suku bangsa, ras, agama, warna kulit, golongan sosial, pandangan politik, negara dari mana dia berasal, asalusul, dan jenis kelamin. Kekuatan moral yang melekat pada instrumen hukum internasional itu sungguh begitu tingginya, kemudian hanya masalah bagaimana implementasinya secara konsekeuen.
Turunan utama dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah 2 (dua) Kovenan Internasional bersama dengan protokol tambahannya. Kedua Kovenan tersebut adalah Kovenan Internasional Mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights; selanjutnya disingkat sebagai KIHSP) dan Kovenan Internasional Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR, Intenational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; selanjutnya disingkat sebagai KIHESB) yang keduanya sudah diratifikasi.
Selanjutnya, instrumen hukum internasional yang penting berkaitan dengan larangan diskriminasi adalah International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Discrimination (Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrimjnasi Terhadap Perempuan) yang disetujui PBB pada tahun 1979 dan juga International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial), yang disetujui oleh PBB pada tahun 1965, dan mulai berlaku tahun 1969. Pada tanggal 24 Juli 1984 dan kemudian 25 Mei 1999 Negara Indonesia telah meratifikasi kedua Konvensi tersebut. Selain itu Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hakhak Anak) yang disetujui PBB ada tahun 1990 juga telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
Peraturan yang diskriminatif yang akan dievaluasi secara mendalam di sini adalah yang menyangkut status kewarganegaraan yang menekankan masalah keaslian "penduduk" atau "bangsa" dan berimplikasi pada hakhak sipil warga, antara lain keharusan dimilikinya SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) yang meskipun sudah berulangkali dinyatakan tidak diperlukan namun pada kenyataannya masih dipersyaratkan di sejumlah daerah, pembedaan dalam birokrasi menyangkut pengurusan akte kelahiran, akte kematian, penerbitan paspor dan KTP serta KK (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga).
Indonesia juga sebenarnya sudah mencoba mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang menghapuskan diskriminasi dalam hal kewarganegaraan, khususnya untuk masyarakat Tionghoa, yang dalam kenyataan paling terkena dampak SBKRI tersebut, melalui sejumlah peraturan perundang-undangan di tingkat Instruksi Presiden, Keputusan Presiden bahkan sampai tingkatan Undang-undang seperti UU No. 12 tahun 2006 yang baru dikeluarkan serta Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja yang perlu dikaji lebih lanjut adalah seberapa efektifnya peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang selama puluhan tahun bagaikan cerita yang tak berujung.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penelitian ini akan melakukan kajian yang berfokus pada permasalahan:
1. Bagaimanakah sebenarnya isi rumusan peraturan perundang-undangan dan kebijakan tertentu dalam bidang kewarganegaraan;
2. Bagaimanakah berbagai instrumen hukum dan kebijakan mengenai kewarganegaraan tersebut telah menimbulkan praktek diskriminasi yang merugikan terhadap masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung, yang seharusnya dijamin oleh negara;
3. Bagaimanakah implikasi dari peraturan dan kebijakan yang diskriminatif tersebut terhadap warga negara dalam kehidupan sehari-hari;
3. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan diadakannya kegiatan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan dan memperoleh gambaran secara menyeluruhtentangpermasalahanhukum kewarganegaraan yang berkaitan dengan diskriminasi rasial untuk kemudian dianalisis dan dievaluasi.
Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan instansi-instansi yang berwenang atau terkait, dalam melakukan langkahlangkah yang perlu diambil dalam rangka perencanaan pembangunan hukum nasional yang melindungi hak-hak asasi manusia.
4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian dalam melakukan analisis dan evaluasi ini, difokuskan kepada:
1. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum mengenai kewarganegaraan yang secara substansial bersifat diskriminatif;
2. Implementasi dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum mengenai kewarganegaraan yang secara substansial bertujuan menciptakan pembatasan dan pengucilan terhadap golongan masyarakat tertentu.
5. Metodologi
Penelitian ini terutama menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu melakukan analisis kritis terhadap substansi berbagai peraturan perundangundangan dan kebijakan berkenaan dengan permasalahan kewarganegaraan di Indonesia.
Dalam keperluan penelitian ini akan dianalisis, dalam rumusan berbagai substansi peraturan perundangundangan dan kebijakan itu, bagaimanakah kewarganegaraan ditempatkan?Latar belakang pemikiran dan cara pandang, seperti apa yang mendasari diskriminasi dalam bidang kewarganegaraan itu?
Bahan yang akan digunakan adalah berbagai peraturan perundang-undangan (baik yang sudah dicabut namun akan tetap dianalisis karena diperkirakan produk hukum ini memberikan pengaruh terhadap pemberian kebijakan yang tetap bertahan hingga kini, maupun juga peraturanperaturan yang masih berlaku hingga sekarang, baik yang bersifat diskriminatif, maupun yang ditujukan untuk mengatasi diskriminasi tersebut), yang daftar selengkapnya pada lampiran buku ini.
Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan yuridis empirik, yaitu dengan cara melihat bagaimanakah hukum bekerja dalam kenyataan empirik. Bagaimanakah hukum yang mengandung sifat diskriminatif, memberikan dampak yang merugikan dalam pengalaman sehari-hari, yang ditunjukkan melalui beberapa peristiwa kekerasan atau pemerasan. Untuk studi empirik ini, bahan yang digunakan adalah juga dokumen-dokumen, hasil pelaporan atas suatu peristiwa, laporan penelitian, atau biografi. Dengan demikian penelitian ini merupakan studi dokumen.
6. Sistematika Laporan
Bab I akan berisi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Pemikiran, Perumusan Masalah, Metode Penelitian dan Sistematika Laporan
Bab II akan berisi setting sosial budaya dari penelitian, berupa gambaran umum mengenai permasalahan kewarganegaraan di Indonesia
Bab III akan berisi isu-isu yang berkaitan dengan persoalanIdentitas,Kesukubangsaandan Kewarganegaraan di Indonesia
Bab IV berisikan pembahasan Analisis Hukum dan Evaluasi
Bab V berisikan Kesimpulan dan Rekomendasi
BAB II SBKRI & HUKUM KEWARGANEGARAAN RI
1. SBKRI dan Pembuktian Kewarganegaraan
Salah satu permasalahan klasik dalam penyelenggaraan kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang disingkat SBKRI yang dalam implementasinya hanya ditujukan terhadap warga negara Republik Indonesia etnis Tionghoa dan sebagian warga negara Republik Indonesia etnis India di Yogyakarta. Fenomena SBKRI di Indonesia yang sudah menjadi pembicaraan publik menjadi salah satu realitas fakta masih 'hidup'nya praktek diskriminasi dan koruptifnya birokrasi di Indonesia.
Sudah bukan rahasia publik SBKRI yang sudah dinyatakan tidak berlaku bagi warga negara Indonesia khususnya untuk etnis Tionghoa oleh Keputusan Presiden No. 56 tahun 1996 serta sudah dinyatakan berkali-kali oleh Menteri Hukum dan HAM (d.h. Menteri Kehakiman dan HAM) ataupun Pejabat Instansi yang berwenang, SBKRI tetap saja diterapkan dalam administrasi pelayanan publik untuk WNI yang beretnis Tionghoa. Berbagai alasan dikemukakan untuk membenarkan kebijakan SBKRI ini, dari ketiadaan petunjuk pelaksanaan sampai dengan
Adanya satu dokumen kewarganegaraan formal yang disebut Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (menjadi heading dari dokumen tersebut) baru muncul setelah pada tanggal 14 Maret 1978 Menteri Kehakiman mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. JB.3/4/12 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Peraturan ini sebenarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk. Selain Keppres tersebut, Peraturan Menteri Kehakiman tersebut juga mengacu kepada Pasal 4 Peraturan Penutup UU No. 62 Tahun 1958 yakni : Barang siapa perlu membuktikan bahwa ia warga negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarganegaraan itu, dapat minta kepada Pengadilan negeri dari-tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warga negara Republik Indonesia atau tidak, menurut acara perdata biasa. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus dalam atau berdasarkan Undang-undang lain. Paling tidak 2 peraturan perundangan tersebut yaitu Keppres No. 52 Tahun 1977 dan Pasal IV Peraturan Penutup UU No. 62
Tahun 1958, yang selalu saja dijadikan rujukan hukum pemberlakuan SBKRI untuk WNI etnis Tionghoa hingga hari ini.
Sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman tahun 1978 inilah, setiap warga negara Indonesia yang perlu membuktikan kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman c.q Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia tempat di mana pemohon berdomisili, untuk memperoleh SBKRI. Permohonan harus ditulis dalam bahasia Indonesia dengan melampirkan surat-surat yang menunjukkan bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya akan diberikan suatu dokumen yang berheading Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau yang disingkat SBKRI.
Sejak keluarnya Peraturan Menteri Kehakiman No. No. JB.3/4/12 tahun 1978 tersebut, berbagai peraturan Presiden ataupun Kementerian dari berbagai Departemen yang dikeluarkan yang mengatur tentang pelaksanaan SBKRI misalnya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1980 tentang pemberian SBKRI bagi warga negara Indonesia keturunan asing dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk beberapa daerah di Indonesia, Surat Edaran Dirjen Kumdang No. JHB.3/157/24 tanggal 22 Nopember 1980 tentang Permohonan SBKRI, Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri Nomor M.01-UM.09.30-80 dan Nomor 42 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HL.04.02 tgl 25 April 1983 tentang Surat (Pernyataan) Keterangan Kewarganegaraan Berdasarkan Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRC dan Pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-HL.04.10 10 Juli 1992 tentang Pembuktian Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Anak-Anak dari Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Asing Pemegang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Surat Menteri Kehakiman kepada Menteri Dalam Negeri No. M.UM.01.06-109 tanggal 10 Juli 1992 tentang Bukti Kewarganegaraan RI bagi seseorang WNRI Keturunan (Cina).
Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Kehakiman No. JB.3/4/ 12 tahun 1978 sangat bervariatif pengaturannya baik itu dari segi penamaan maupun formatnya. Bahkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1947 yang dikeluarkan sebagai penghapusan SBKRI. Namun dengan lahirnya UU implentasi UU No. 3 tahun 1946 ditegaskan bahwa: "dalam systeem undang-undang warganegara Indonesia suatu bukti kewargaan negara Indonesia tidak diperlukan untuk orang-orang yang tentu dan diharapkan tentu menjadi warganegara Indonesia; yaitu untuk orang Indonesia asli dan untuk orang peranakan. Maka bukti kewargaan negara Indonesia hanya diberikan kepada orang yang pada umumnya bukan warganegara Indonesia, yaitu kepada orang Asing yang menjadi Warganegara Indonesia dengan Naturalisasi".
Sehingga sesungguhnya sangat jelas, bahwa surat bukti kewarganegaraan hanya diberikan kepada orang asing yang menjadi warga negara Indonesia karena naturalisasi. Sedangkan bagi mereka yang sudah menjadi warga negara Indonesia by operation of law (karena prinsip sanguinis atupun soli) cukup dibuktikan dengan Akta Kelahiran, KTP, ataupun Kartu Keluarga, apabila diperlukan.
Menurut Dr. B. P. Paulus, S.H ) , surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dalam pengertian umum sebenarnya terdiri dari bermacam-macam bentuk yang dan formatnya yang disesuaikan baik itu dari apa yang disebut surat bukti kewarganegaraan RI karena pernyataan memilih ataupun bahkan sampai bukti petikan keputusan presiden karena pewarganegaraan. bahkan termasuk di antaranya juga 14 (empat belas) macam formulir pernyataan Kewarganegaraan RI yang dikeluarkan semenjak berlakunya Undang-undang Dwikewarganegaraan UU No. 2/1958 dan dibatalkan perjanjian Dwi-kewarganegaraan dengan UU No. 4/1969 (formulir 1 s/d VI; formuir I A s/d VI A; formulir C,dan formulir D). Namun kemudian yang menjadi permasalahan adalah adanya suatu jenis bukti kewarganegaraan berbentuk buku saku berwarna hijau yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM dan ditandatangani oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan heading Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) yang bahkan diterapkan kepada anak-anak dari pasangan orang tua yang sudah Warga Negara Indonesia. Walaupun dibantah dokumen ini hanya diperuntukkan bagi WNI Tionghoa saja, namun praktek di lapangan SBKRI ini di'wajib'kan dengan dipersyaratkan sebagai dokumen wajib untuk pengurusan paspor, administrasi kependudukan, catatan sipil terhadap WNI Tionghoa saja.
1) Dr.B.P. Paulus, S.H., Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
2. SBKRI dan Diskriminasi WNI Tionghoa
Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) adalah nama generik untuk surat yang menunjukkan bukti bahwa seseorang adalah warganegara RI. Dengan demikian ada banyak kemungknan wujud dan bentuk SBKRI,seperti misalnya Surat Akte Kelahiran, Surat Keterangan Lahir dari (Pamong Praja, Dokter atau Rumah Sakit), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor, Ijasah atau Raport Terakhir (sekolah).
Perihal bukti kewarganegaraan dalam bentuk/wujud surat "SBKRI" muncul pertama kali dari peraturan. Menteri Kehakiman RI No. JB.3/4/12 tentang Surat Bukti Kewarganegaraan RI.Subyek peraturan tersebut adalah WNI yang telah memiliki persyaratan administrasi secara lengkap. Konsideran peraturan tersebut menyatakan ;
"Bahwa untuk lalu lintas sehari-hari diperlukan surat bukti kewarganegaraan RI dalam bentuk yang ringkas,jelaas dan mudah dikenal oleh umum." Selanjutnya pasal 1 peraturan tersebut menyebutkan :
"Setiap warga negara RI yang perlu membuktikan kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh SBKRI."
Sedangkan pasal 7 peraturan tersebut menegaskan : "SBKRI yang diperoleh berdasarkan peraturan ini tidak mengurangi kekuatan pembuktian dari SBKRI yang diberikan kepada orang-orang yang telah menjadi warganegara RI berdasarkan UU No. 62.tahun 1958 jo No. 3 tahun 1976 dan UU No. 4 tahun 1969." Dalam kenyataan sehari-hari,anak-anak yang telah dewasa (18 tahun) dari orang tua pemegang SBKRI. "DIPAKSA"
memiliki SBKRI seperti orang tuanya, karena surat tersebut itu diminta oleh instansi-instansi antara lain Depdiknas (d.h. Depdikbud), Deperdag, Dephukham (d.h. Depkeh), dsb. Seperti telah dijelaskan diatas, SBKRI yang demikian sering juga disebut SBKRI "Pemisahan". Permohonan SBKRI "Pemisahan" yang akhir-akhir ini muncul secara mencolok terjadi di Kalimantan Barat, SBKRI tersebut diminta sebagai salah satu persyaratan untuk sekolah, membuka usaha, membuat paspor, mengurus akta kelahiran hingga kematian, dsb.
APABILA ADA PIHAK (instansi resmi) yang menyangsikan tentang kewarganegaraan seseorang,maka berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No.Prt./ Peperpu/014/1958 tentang : Beberapa hal mengenai Kewarganegaraan,pasal 1 menegaskan bahwa pihak kepada pengadilan tersebut (instansi resmi) yang baru minta kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggal yang bersangkutan menururt acara perdata biasa.Jadi pihak yang menyengsikan itulah yang harus membuktikan tentang hal dimaksud melalui jalur Pengadilan Negeri,sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu apabila yang ingin dicari ini adalah idebtitas seseorang,maka dapat dipergunakan keputusan Menteri Kehakiman No.M.01.HI.04.10 tanggal 10 Juli 1992 dan surat Menteri Kehakiman kepada Menteri Dalam Negeri No.m.um.01.06-109TANGGAL 10juli 1992 tentang Akte Kelahiran.
Apabila Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan secara cermat dan komprehensif, maka jelas bahwa SBKRI yang demikian tidak relevan. Pelaksanaan kebijakan secara luas bahwa AKTA KELAHIRAN merupakan alat bukti yang sah baik untukkeberadaan seseorang maupun kewarganegaraanya. (Instruksi Presiden Kabinet No.31/ U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 tentang Catatan Sipil jo keputusan Presiden No 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil dan UU No. 62 tahun 1958 yang menganut asas IUS SANGUINIS).
Dengan demikian dilarang praktek yang salah tentang SBKRI"Pemisahan" seharusnya diminta oleh orang yang bersangkutan atau oleh pihak yang menyangsikan Pengadilan Negeri setempat dan bukan ke Departemen Kehakiman, perlu secara serentak disertai pula dengan pemasyarakatan tentang Akta Kelahiran yang dapat merupakan alat bukti diri yang sah baik untuk keberadaan seseorang maupun kewarganegaraannya.
Disadari bahwa terjadi pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara, maka upaya penghapusan pembedaan telah dilakukan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehakiman No. M.0-HL.04.10 tanggal 10 Juli 1992 dan Surat Menteri Kehakiman Kepada Menteri Dalam Negeri No. M. UM .01.06-109 tanggal 10 Juli
1992 dan Surat Menteri Kehakiman Kepada Menteri Dalam Negeri No. M. UM .01.06-109 tanggal 10 Juli 1992 bagi anak-anak yang orang tuanya pemegang SBKRI sendiri. Hal ini diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 56 tahun 1996 tentang SKBRI, maka bukti kewarganegaraan seseorang cukup dibuktikan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran.
Berbicaramengenaimasalahpembuktian kewarganegaraan, sebetulnya sudah menjadi pengetahuan di dalam hukum tatanegara, bahwa kebangsaan seseorang adalah suatu status, yang pada umumnya tidak dapat dan tidak perlu dibuktikan dengan pasti, dan yang hanya dipersoalkan bila ada sesuatu hal atau perkara sekitar kebangsaan seseorang itu. Hal ini sejalan dengan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 1/ 1950 tentang menjalankan hak memilih dan hak menolak kebangsaan Indonesia bagi orang yang menjelang penyerahan kedaulatan kaula-negara Kerajaan Belanda.
Begitu pula Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1947 secara tegas dinyatakan bahwa dalam systeem Undang-Undang Warganegara Indonesia; yaitu orang Indonesia asli dan untuk orang peranakan negara Indonesia hanya diberikan kepada yang pada umummya bukan warganegara Indonesia, yaitu kepada orang Asing yang menjadi Warganegara Indonesia dengan naturalisasi.
3. SBKRI dan UU No. 12 Tahun 2006
Sejak disahkan pada tanggal 11 Juli 2006 oleh Rapat Paripurna DPR RI, UU Kewarganegaraan RI yang ketiga sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 mendapat reaksi yang beragam dari kelompok masyarakat di berbagai media massa. Sebagian menyambut dengan gembira lahirnya UU Kewarganegaraan yang disebut sebagai 'revolusioner' tersebut, namun sebagian lainnya melihat dengan skeptis UU tersebut khususnya kemungkinan konsekuensi implementasinya oleh birokrasi. Salah satu skeptisme masyarakat tersebut adalah mengenai kebijakan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang lebih popular disebut SBKRI, yang masih saja relatif diberlakukan kepada WNI beretnis Tionghoa di beberapa instansi pemerintahan. Namunpun begitu UU Kewarganegaraan baru tersebut lahir bukan saja demi kepentingan WNI Tionghoa semata. UU Kewarganegaraan tersebut juga berpotensi menyelamatkan status kewarganegaraan RI jutaan TKI yang bekerja di luar negeri serta para mantan tapol yang masih berdiam di luar negeri.
Walaupun salah satu alasan terbesar dilakukannya pembaruan UU Kewarganegaraan adalah penghapusan diskriminasi warga Negara, namun UU Kewarganegaraan yang hanya melingkupi pengaturan tentang siapa yang menjadi WNI, tata cara mendapatkan, kehilangan dan memperoleh kembali kewarganegraaan RI masih terlalu parsial untuk menyelesaikan secara utuh persoalan diskriminasi warga negara di Indonesia. UU kewarganegaraan yang selain masih membutuhkan peraturan pelaksanaannya juga harus digenapi dengan pembaruan atas peraturan administrasi kependudukan dan catatan sipil, keimigrasin, perkawinan dan lainnya, yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan.
UU No. 12 tahun 2006 yang baru disahkan sebagai UU Kewarganegaraan baru secara tersurat tidak menyatakan penghapusan SBKRI. Namun secara implisit dan prinsip, UU Kewarganegaraan memang memberikan peluang penghapusan instistusionalisasi SBKRI. SBKRI yang secara yuridis dilembagakan berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. 3/4/12 tahun 1978 mendasarkan diri kepada Pasal IV Peraturan Penutup UU No. 62 Tahun 1958 (UU Kewarganegaraan sebelumnya) dan Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk, secara yuridis pula dapat dianggap tidak berlaku lagi sejak diundangkannya UU kewarganegaraan baru, yang tidak mengatur tentang pembuktian kewarganegaraan RI.
Apalagi dengan dirumuskannya secara etiskonstitusional (bukan etnis-primordial) Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 tentang siapa yang disebut bangsa Indonesia asli melalui
Pasal 2 UU Kewarganegaraan yaitu mereka yang sudah menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah mendapatkan kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, WNI etnis Tionghoa, India, Arab, dan lainnya yang sudah menjadi WNI sejak kelahirannya, yang selama ini dianggap 'keturunan' otomatis menjadi orang Indonesia asli, dan tidak perlu lagi membuktikan kewarganegaraan Indonesiannya. Perumusan ini bukanlah hadiah merupakan penegasan konsepsi kewarganegaraan Indonesia yang "kembali ke spirit Proklamasi Kemerdekaan RI".
Dalam hukum kewarganegaraan, mereka yang merupakan orang Indonesia asli atau turunannya merupakan obyek citizenship by operation by law, yang tidak membutuhkan pembuktian atas kewarganegaraan Indonesianya. Terkecuali mereka yang menjadi WNI melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi) atau yang dalam hukum kewarganegaraan disebut citizenship by naturalization, membutuhkan pembuktiankewarganegaraan Indonesianya. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru disahkan, mereka yang naturalisasi dapat membuktikan kewarganegaraannya dengan Petikan keputusan Presiden tentang pewarganegaran dan Berita Acara Sumpah Setia kepada Republik Indonesia.
Keputusan Presiden No. 56 tahun 1996 secara tegas memang menyatakan tidak berlakunya SBKRI untuk mereka yang sudah menjadi WNI sejak lahirnya. Namun Keppres tersebut enggan dilaksanakan oleh pejabat berwenang dengan dalih bahwa SBKRI merupakan amanat UU No. 62 Tahun 1958 dan Keppres 1977 tentang Pendaftaran Penduduk. Walaupun sebenarnya ketentuan Pasal IV Peraturan Penutup UU No. 62 Tahun 1958 tidak mewajibkan pembuktian kewarganegaraan RI yang kemudian menjadi surat yang disebut SBKRI, namun pengaturan yang multi-interpretatif tersebut kemudian mengakibatkan pembiasan dalam implementasinya.
Sehingga dalam UU Kewarganegaraan yang baru, ketentuan pembuktian tersebut dihapuskan. Untuk mereka yang sudah menjadi WNI sejak lahirnya, jika diperlukan pembuktian cukup dilakukan dengan Akta Kelahiran/KTP/KK. Jikalau ada satu instansi yang meragukan kewarganegaraan seorang WNI, instansi tersebut harus menyatakan secara tertulis untuk dapat dilakukan penetapan oleh pengadilan berdasarkan hukum acara perdata biasa. Sedangkan bagi mereka yang menjadi WNI berdasarkan naturalisasi pembuktian dapat dilakukan dengan Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan Berita Acara Sumpah Setia kepada NKRI.
Meskipun demikian memang ketiadaan penegasan penghapusan SBKRI dalam UU No. 12 tahun 2006, secara yuridis dapat pula dimaknai, sepanjang tidak diatur dalam UU No. 12 tahun 2006, peraturan yang sebelumnya tentang SBKRI seperti Peraturan Menteri Kehakiman No. JB.3/4/12 tahun 1978, dianggap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2006. Sudah bukan menjadi rahasia publik, bahwa perihal bertentangan atau tidak dengan UU No. 12 tahun 2006 sepanjang.tidak disebutkan secara tegas akan menjadi penafsiran yang multi-interpretatif. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dibutuhkan political will pemerintah yang sungguh-sungguh dan konsistensi pembaharuan hukum di bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan kewarganegaraan RI khususnya pengaturan catatan sipil yang masih menggunakan Indische Staatsregeling (IS) peninggalan Belanda, yang masih berperfektifkependudukan(bukan kewarganegaraan).
BAB III PERMASALAHAN TIONGHOA DIINDONESIA
Selambat-lambatnya keturunan asing untuk dapat menjadi warganegara RI harus telah datang atau menetap di Indonesia secara sah pada tanggal 17 Agustus 1945, saat bersamaan dengan lahirnya Negara kesatuan RI. Oleh karena itu, tentunya pengertian untuk peranakan yang turun temurun kedatangannya tidak melampaui batas akhir tanggal 17 Agustus 1945.
Jadi semua keturunan asing (Arab, Belanda, Tionghoa, dsb) yang telah berada di Indonesia sebelum tanggal 17 Agustus 1945 (dan keturunan-keturunannya), dapat dikelompokan sebagai turun temurun, kecuali apabila mereka menolak untuk menjadi warga negara Indonesia pada masa opsi/repudiasi yang berlaku antara 17 Agustus 1945 s/d 17 Agustus 1948 berdasarkan UU No. 3 Tahun 1946.
Pemberian kesempatan untuk menolak kebangsaan bagi warganegara keturunan asing, dapat dianggap sebagai pencerminan perlindungan terhadap hak asasi. Kesempatan tersebut benar-benar diindahkan sebaik-baiknya oleh pihak Pemerintah Indonesia yang ditunjukkan dengan memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan melalui
Undang-Undang Tahun 1947 No. 8 maupun Undang-Undang 1948 No. 11.
1. Pengertian Bangsa Indonesia Asli dan Bangsa-Bangsa Lain
Pengertian turun temurun tersebut di atas, terdapat dalam Undang-undang Kewarganegaraan RI No. 62 Tahun 1958 sebagai hukum positif, yang menjamin kesinambungan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya sekalipun bersumber dari UUDS 1950 bukan UUD 1945.
Adapun yang dimaksud dengan kesinambungan terlihat dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 62 Tahun 1958 yang menyatakan bahwa :
"Warga Negara Republik Indonesia ialah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi Warga Negara Republik Indonesa".
Yang dimaksud dengan peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 khususnya mengenai kewarganegaraan adalah UU No. 3 Tahun 1946 jo UU No. 6 Tahun 1947 Pasal 1.
"Warganegara Indonesia ialah:
a. Orang asli dalam daerah Negara Indonesia;
b. Orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut di atas akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negara Indonesia dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 (lima) tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negara negeri lain".
Jadi warga negara Indonesia yang dianggap turun temurun adalah mereka yang termasuk kategori pasal 1 ayat (b) UU No. 3 Tahun 1946 jo UU No. yahun 1947 jo UU No. 8 Tahun 1947. Sesuai dengan Penjelasan UU No. 8 Tahun 1947, berwarganegara yang turun-temurun sering disebut pula "Peranakan".
Hal ini sejalan dengan teori bahwa terbentuknya negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu adanya pemerintahan, wilayah, dan rakyat atau warga negara. Maka sejak 17 Agustus 1945 setiap orang yang berada di daerah negara Indonesa beserta keturunanketurunannya adalah rakyat Indonesia yang turun temurun. Sebagai ilustrasi dalam teks Proklamasi yang menyatakan : "Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
Kemerdekaannya.....".
Secara materil / faktual anggota BPUPKI dan PPKI yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah warga negara indonesia yang antara lain terdiri dari Baswedan, Yap Tjwan Bing, Liem Khoen Hian, Dahler, Supomo, dan sebagainya,yang kemudian secara yurudis formal dibenarkan oleh UU No. 3 Tahun 1946 jo Pasal 2 UU No. 6 Tahun 1947 yang menegaskan bahwa UU tersebut mulai berlaku pada hari 17 Agustus 1945. Dengan demikian orang-orang yang telah berada di Indonesia sebelum tanggal 17 Agustus 1945 (beserta keturunan-keturunannya). Adalah warga negara RI dan mereka ini yang disebut turun temurun.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beberapa waktu lalu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sudah mengamandemen istilah 'Indonesia asli'dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 tentang Presiden RI menjadi "Calon Presiden dan Wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri...". Namun perubahan tersebut masih menyisakan kontroversi dengan tetap mempertahankan kata "Indonesia asli" pada pasal 26 ayat 1 UUD 1945. Salah satu pertimbangan yang dikemukakan oleh berbagai pihak di Panitia Adhoc (PAH) I waktu itu untuk tetap mempertahankan kata 'Indonesia asli' lebih dikarenakan sebagai alasan'sosiologis/ anthropologis' ketimbang 'yuridis/konstitusional'.
Sebagaimana sidang BPUPKI ketika merumuskan Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 ini, secara tegas, Soekardjo Wirjopranoto mengatakan bahwa ada jalan lain yang mendekati pendirian BPUPKI untuk menjauhkan perselisihan mengenai kontroversi 'asli atau bangsabangsa lain', ialah jika perkataan 'bangsa Indonesia asli' diganti, dengan perkataan 'bangsa Indonesia' saja. Dengan membuang kata 'asli', menurut Soekardjo merupakan suatu jalan yang mendekati pendirian BPUPKI waktu itu.
Penegasan Mr. Soepomo dalam BPUPKI : "Bagaimana statusnya di dalam sistem hukum internasional, jikalau negara sudah menjadi merdeka padahal belum ada aturan tentang status mengenai hal itu, boleh jadi ada konflik dipandang dari sudut hukum. Maka teranglah, bahwa pertamatama harus suatu groep yang lebih terang statusnya. Bangsa inilah yang kemudian menjadi warga negara dan sudah tentu, kalau sudah ditentukan menjadi warga negara merdeka, dengan sendirinya status zaman dulu sudah hilang" semakin menyakinkan bahwa sejak awal dalam sidang BPUPKI, pada anggota telah memberikan penilaian bahwa rumusan 'asli'tersebut diterima hanya karena kebutuhan agar dapat segera memproklamasikan 'lahirnya' Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan bukan karena pendekatan rasis ataupun diskriminatif.
Merujuk kepada Pasal 6 ayat 1 UUD 194 sesudah diamandir, yang sebelum perubahannya berbunyi "Presiden adalah orang Indonesia asli", 'Indonesia asli' dalam Pasal 26 ayat 1 UUD 1945 dapatlah dimaknai sebagai orang yang sudah menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Pemaknaan Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 ini adalah sejalan dengan apa yang sudah dirumuskan dalam UU Kewarganegaraan Indonesia yang pertama sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu UU No. 3 tahun 1946, yang dalam penjelasannya secara jelas disebut bahwa penyebutan asli dalam UUini sama sekali tidak berdasar atas ras-criterium.
Dengan demikian Pasal 1 huruf a dan b UU No. 3 Tahun 1946 yang disebut bangsa Indonesia asli dapat dimaknai sebagai orang yang asli dalam daerah negara Indonesia atau orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan seorang dari golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia, menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negara lain. Mereka inilah yang dalam istilah hukum kewarganegaraan sebagai warga negara by operation of law. Sedangkan bangsa-bangsa lain dimaknai sebagai orang yang mendapat kewargaan negara Indonesia dengan cara naturalisasi (Pasal 1 huruf c), yang disebut warga negara by registration.
Secara umum yang disebut 'bangsa Indonesia asli' Pasal 26 Ayat 1 UUD 1945 dapat dimaknai sebagai orang-orang yang sudah lahir atau bertempat kediaman di negara Kesatuan Republik Indonesia beserta keturunannya sejak atau bersamaan waktunya dengan terbentuknya negara Republik Indonesia, terkecuali mereka yang menyatakan memilih kewarganegaraan lain.
Dikarenakan sebelum Kemerdekaan 17 Agustus 1945, semua orang yang berada dalam wilayah Nusantara adalah orang-orang kaula negara Belanda (Nederlanch Onderdaan) seperti dikemukakan oleh Sumitro Kolopaking dalam BPUPKI.
Sebagai gambaran bahwa UU No. 3 Tahun 1946 itu belum dicabut atau dinyatakan "tidak berlaku", ternyata Undang-undang tersebut telah beberapa kali dipergunakan dalam masa Orde Baru ini untuk menyelesaikan persoalan kewarganegaraan RI, antara lain melalui:
Keputusan presiden RI No. 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan digunakan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1946 untuk menetapkan kewarganegaraan RI bagi penduduk Irian Barat.
Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1980 yang pada dasarnya juga mengakui bahwa keturunan asing yang telah turun temurun di Indonesia (sebelum 17 Agustus 1945) adalah juga Warga Negara, tetapi tidak mempunyai bukti kewaganegaraan RI, oleh karena itu perlu diberikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).
Perlakuan diskriminatif kiranya identik dengan khasanah budaya bangsa kita. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah bangsa sebagai negara jajahan dari negara satu ke negara lain. Lebih 'kental' nuansa diskriminasinya adalah ketika menjadi jajahan Belanda. Karena itu, dari sinilah strategi melestarikan kekuasaan dengan menerapkan pola-pola diskriminatif diterapkan oleh 'penguasa negara ketika itu dan tidak berlebihan proses itu dilakukan sampai saat ini, sekurang-kurangnya kepada etnis tertentu.
2. Indische Staatsregeling & Politik Devide Et Impera
Pada zaman pejajahan Belanda, dari sisi politis, ketika itu pemerintah Hindia-Belanda menetapkan kebijakan dengan membagi atau membedakan warga masyarakat atas dasar etnik, baik yang diatur dalam Indische Staatsregeling (Stb. 1855-2 jo 1925-415 jo 1925-447) maupun dalam Nederlandsche Onderdaanshcap Van niet Nederlanders (Stb. 1910-126). Sebagai akibat penggolongan warga masyarakat tersebut menghasilkan peraturan yang membedakan antar sesama penduduk atau dikenal dengan bahasa politik devide et impera.
Pembedaan tidak terbatas pada penggolongan etnik saja, tetapi juga termasuk dalam bidang kependudukan - kelahiran (birth registration) juga pencatatan dibedakan baik dari aspek administrasi maupun agama, seperti yang diatur dalam:
Stb. 1849-25 kelahiran untuk golongan Eropa;
Stb. 1917-130 jo 1919-81 kelahiran untuk golongan Tionghoa;
Stb. 1920-751 jo 1927-564 kelahiran untuk golongan Indonesia (Non Kristen);
Stb 1933-75 jo 1936-607 Kelahiran untuk golongan Indonesia (Kristen)
Pembedaan inilah yang membawa akibat sampai saat ini dan proses pelestariannya menjadi sangat relevan untuk dibicarakan.
Dasar pembedaan ini berlanjut merasuk pada berbagai perlakuan diskriminatif ke dalam sendi kehidupan dalam masyarakat yang majemuk. Proses perlakuan diskriminatif ini sesuai dengan ruang dan waktu dialami dan dirasakan oleh kelompok golongan enik atau agama dari masa Hindia- Belanda sampai saat ini.
Adalah sangat ironis apabila dalam masa era supremasi hukum dan telah diundangkannya UU No. 39/2000 tentang hak asasi manusia, namun masih terjadi berbagai perlakuan yang benar-benar membedakan antar sesama warga bangsa, bukan pembedaan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing saja.
Upaya diskriminasi khususnya terhadap etnik Tionghoa dilakukan para pelaksanaan dilapangan.
Akibat dari pelaksanaan kebijakan yang bisa diklasifikasikan sebagai tindakan rasialis, maka cukup banyak menimbulkan permasalan hukum. Tidak semua yang telah memilih untuk kembali "ke tanah leluhur", namun belum terlaksana, sedangkan mereka sudah dinyatakan atau diberi bukti Exit Permit Only (EPO). Inilah kemudian menjadi persoalan berkepanjangan.
Aspek lain khusus untuk peranakan Tionghoa, adalah : Pertama, setelah berlakunya Undang-undang Dwikewarganegaraan UU No. 2/1958 dan dibatalkan perjanjian Dwi-kewarganegaraan dengan UU No. 4/1969 menambah daftar permasalahan-menciptakan 14 (empat belas) macam formulir (formulir 1 s/d VI; formuir I A s/d VI A; formulir C,dan formulir D);
Kedua, adanya Peraturan Menteri Kehakiman No. J.B. 3/ 4/12 tahun 1978 yang mengatur pemberian surat bukti kewarganegaraan lebih merancukan kehidupan peranakan Tionghoa mengenai jati dirinya, yang tidak dialami oleh peranakan lain (Arab, India, dsb) menciptakan bermacam bentuk formulir lagi.
Ketiga. Dengan dibatalkannya perjanjian dwikewargnegaraan UU No. 2/1958 dengan UU No. 4/1969 format lain lagi.
Dengan adanya sederet masalah tersebut, maka disadari atau tidak menyebabkan "kebutuhan pembenahan" agar dapat menarik garis siapa warga negara Indonesia dan siapa warga negara Asing. Pendekatan inilah yang dimaksud dengan "malapetaka" bagi peranakan Tionghoa. Dari segi positif dengan cara pemberian bukti bagi peranakan Tionghoa, maka satu-satunya ras di negara RI yang memiliki akar asal-usul atau "stamboom" yang tidak dimiliki oleh suku, etnik,atau ras lain.
3. Penguatan Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa dalam Permasalahan Kewarganegaraan
Nasionalisme seringkali dimaknai secara sangat sempit, sehingga selalu saja ada embel-embel mengenai "kesetiaan" dan "nasionalisme" dari kalangan Tionghoa kepada tanah air Indonesia, padahal dalam era modern seperti sekarang ini, nasionalisme harus diberlakukan secara rasional sesuai konteks jamannya. Terbukti dalam lapangan olah raga, nasionalisme kalangan Tionghoa telah dapat memberikan medali emas bagi Indonesia dalam Olimpiade.
Ternyata, persoalan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) pun masih terus saja mengganjal. Bahkan terakhir kalinya setelah berbulanbulan polemik yang dipicu oleh permasalahan bintang bulu tangkis Indonesia, Hendrawan, diikuti dengan serangkaian penegasan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri dan berbagai rapat dan koordinasi yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kepada berbagai instansi teknis di bawah Departemen yang bersangkutan, ternyata hasilnya masih juga tidak seragam di daerahdaerah yang menjalankan ketentuan tersebut (lihat juga misalnya surat kabar Tempo tanggal 25 Mei 2004, Jakarta Post 1 Agustus 2004, Kompas 5 Mei 2004 sebagai contoh mutakhir permasalahan SBKRI, bahkan berita-berita sesudahnya mengenai keluarnya sejumlah Peraturan Daerah mengenai Penghapusan SBKRI).2 Padahal penegasan tidak dipergunakannya lagi SBKRI sudah jauh-jauh hari ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 56 tahun 1996. Kenyataannya, aparat di lapangan sendiri yang menghambatnya dengan berbagai alasan untuk melegitimasi "pembenaran" atas kebijakan SBKRI
Dalam beberapa diskusi, seringkali dijumpai orang-orang yang mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang melebar mengenai isu-isu politik berkenaan dengan stereotyping keterhubungan kalangan Tionghoa dengan negara Republik Rakyat Tiongkok dan kecurigaan terhadap orang asing yang sebenarnya juga harusnya dapat dikenakan sama kepada semua etnis bangsa yang lain, bahkan kepada misalnya kalangan Melayu Malaysia, Dayak Malaysia atau Papua PNG yang juga seringkali melakukan kegiatan lintas batas, padahal kenyataannya tidak seperti yang dilakukan kepada kalangan Tionghoa tersebut. Padahal sebagaimana diungkapkan dalam awal tulisan ini, pandangan mata saja bukanlah sebuah penentu yang mutlak mengenai etnisitas apalagi persoalan pemikiran politik, dan apalagi kalau belum apaapa sudah menunjukkan adanya posisi apriori yang selama orde baru dibangun dengan kuat.
SBKRI sendiri praktis secara de facto lebih dominan ditujukan kepada kalangan Tionghoa dan bukan kepada etnis lainnya (misalnya Arab, Afrika, India atau Kaukasoid), yang akhirnya telah menjadi ganjalan sedemikian panjang terhadap persoalan penerimaan keanekaragaman yang seharusnya dilatarbelakangi falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang memberikan ruang apriori yang nyata kepada kalangan Tionghoa tersebut.
Kenyataan menunjukkan bahwa stereotyping terhadap kalangan Tionghoa tersebut tampaknya tidak lain dilatarbelakangi oleh kepentingan politik penguasa atau elit politik untuk mencari kambing hitam atas berbagai persoalan yang terjadi. Hal itu terlihat sangat parah terjadi dalam akhir era orde lama dan kemudian disistematiskan dalam orde baru yang secara berturut-turut telah mengeluarkan berbagai produk hukum yang sangat diskriminatif terhadap kalangan Tionghoa.
Prasangka tersebut dikukuhkan melalui berbagai produk perundang-undangan yang meskipun dari segi isi kedengarannya indah dan masih "agak" menghargai hakhak asasi manusia, kenyataannya menimbulkan "cultural genocide" terhadap kelompok Tionghoa Indonesia.
Dalam era orde baru, tercatat sejumlah peristiwa rasial yang terkait dengan kerusuhan terhadap kalangan Tionghoa, misalnya peristiwa kerusuhan yang terjadi hanya karena desas desus yang ternyata tidak benar atau bahkan intervensi politik penguasa seperti misalnya yang terjadi di Aceh tahun 1966 yang berakibat pengusiran paksa oleh militer dan eksodus besar-besaran ke luar Aceh dan Sumatera bagian Utara lainnya pada tahun 1966, kemudian munculnya sisi traumatik 1966-1967 sebagai akibat politik Anti Cina akibat pengkambinghitaman RRT pada peristiwa G30S 1965, kemudian peristiwa 1973 di Bandung dan 1980 di Makassar.
Peristiwa Solo - Semarang - Kudus tahun 1980, lalu
Peristiwa Pelabuhan Ratu, Sukabumi pada tahun 1994, juga kembali menimpa kalangan Tionghoa, hanya karena disulut isu yang kebanyakan lebih mengarah kepada pembentukan opini yang keliru dan mengobarkan kebencian semata tanpa melihat kronologis dan permasalahan yang sebenarnya, dan muncullah dikotomi antara "pribumi" dan "non-pribumi" (yang artinya adalah ASING!).
Kemudian, kerusuhan yang menimpa kalangan Tionghoa juga terjadi kemudian secara berturut-turut (namun dengan nuansa yang agak berbeda, kali ini lebih tepatnya juga disertai serangan terhadap simbol-simbol keagamaan Nasrani yang juga menjadi agama "pelarian" kalangan Tionghoa setelah tahun 1966, yang secara tradisional justru menjadikannya lebih bernuansa tidak bersahabat dengan kalangan Muslim yang masih dapat diprovokasi dengan cerita mengenai perang salib) di Rengas Dengklok 1995, lalu Makasar, Kediri,'Situbondo, Tasikmalaya, Pekalongan dan Purwakarta pada tahun 1996 yang akhirnya berpuncak kepada Peristiwa 14 Mei 1998 di Jakarta, Tangerang, Medan, Solo dan juga Makasar.3
2)Kesannya bagus, namun sebenamya keberadaan Perda-Perda ini menimbulkan pertanyaan hukum yang baru. Mengapa persoalan yang sebenamya merupakan bagian ketentuan peraturan perundang-undangan negara harus diturunkan lagi dalam bentuk Perda? Apakah artinya peraturan di tingkat pusat tidak memiliki daya paksa terhadap peraturan di daerah? Bagaimana dengan daerah yang belum mengeluarkan Perda-perda mengenai masalah tersebut, apakah artinya SBKRI masih diberlakukan di sana? Jelas dalam hal ini yang muncul justru kerancuan hukum yang baru.
3) Lebih lengkapnya dapat dilihat dalam berbagai buku yang dikeluarkan berkenaan dengan masing-masing peristiwa tersebut, termasuk juga laporan Tim Pencari Fakta.
4. Permasalahan Kewarganegaraan
Masalah diskriminasi terhadap etnis Tionghoa juga merambah ke wilayah yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Berbagai peraturan yang tidak jelas, rumit dan tidak transparan, digunakan sebagai peluang untuk mempersulit warga etnis Tionghoa mendapatkan status warga negara Indonesia. Hal ini sangatlah merugikan, terutama bagi mereka yang akan mengurus dokumen berkaitan dengan identitas diri, yang sangat diperlukan. Persoalan mendasar di sini adalah, bagaimanakah seseorang yang lahir di Indonesia, berorangtua warga negara Indonesia, tidak dengan sendirinya mendapat kewarganegaraan Indonesia, hanya karena dalam darahnya mengalir darah Tionghoa?
Salah satu cabang olah raga yang paling penting dan yang paling menonjol di Indonesia adalah bulu tangkis. Sangat menarik bahwa mereka yang memperoleh gelar juara dunia bulu tangkis adalah orang Tionghoa seperti misalnya Rudy Hartono, Susi Susanti, Hendrawan atau Alan Budikusuma, dan banyak lagi.
Namun, bagi mereka yang telah membawa harum nama bangsa pun, tidaklah mudah untuk menjadi warga negara Indonesia secara formal. Mereka selalu mengalami tantangan dan bahkan kendala yang bertele-tele dalam berurusan dengan birokrasi dan pelayanan publik terutama dalam hal pengurusan paspor, akte kelahiran bagi anak-anak mereka atau bahkan juga KTP.4
Hendrawan lahir di Indonesia. Dia adalah anggota tim bulu tangkis Indonesia yang membaktikan seluruh hidupnya bagi negerinya. Juara Thomas Cup telah 5 kali diraihnya. Orang tua Hendrawan lahir di Indonesia dan telah menjadi warga negara Indonesia. Namun, Peraturan pemerintah tentang kewarganegaraan tidak secara otomatis memberikan kewarganegaraan terhadap anak dan cucu mereka.Sejumlah peraturan harus dijalani agar secara formal menjadi warga negara Indonesia dengan cara naturalisasi.
Hendrawan menikah dan mempunyai seorang anak perempuan pada tahun 2001. Dia harus berjuang selama bertahun-tahun untuk memperoleh kewarganegaraan ketika Hendrawan dan istrinya ingin mencatatkan kelahiran putrinya dan memperoleh surat lahir baginya. Menghadap ke cacatan sipil, Hendrawan harus memperlihatkan Surat Bukti Kewarganegaraan RI untuk membuktikan bahwa ia adalah seorang warga negara Indonesia, dan itu harus dibuktikan dengan menunjukkan KTP Indonesianya. Pejabat catatan sipil meminta mereka untuk pergi ke pengadilan di mana mereka tinggal sebagai langkah awal. Di pengadilan, menghadap kantor kementerian Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia. Sekali lagi Hendrawan menghadapi ketidakpastian. Hal ini terjadi sesaat sebelum keberangkatannya ke Tiongkok untuk mempertahankan nama negara dalam turnamen bulu tangkis yang sangat bergengsi yaitu Thomas Cup.
Sebagai seorang publik figur, pengalamannya dipaparkan dalam sebuah surat kabar. Ketika Megawati mengetahui hal tersebut, Beliau langsung memanggil Menteri Kehakiman dan HAM untuk segera menuntaskan permasalahan tersebut. Dalam jangka waktu satu jam, Hendrawan dan keluarganya resmi menjadi seorang warga negara.
Pengalaman yang dihadapi oleh Hendrawan adalah sebuah potret yang dapat saja terjadi pada orang Tionghoa manapun berkenaan dengan urusan kewarganegaraan mereka. Tidak mengherankan jika banyak orang Tionghoa yang tidak mempunyai surat kewarganegaraan secara resmi sampai sekarang walau mereka lahir dan besar di Indonesia.
Kehidupan etnis Tionghoa memang selalu menarik untuk dikaji, karena dianggap sensitif menyangkut permasalahan kesukuan, keagamaan, ras dan berbagai latar belakang historis terutama dalam perdebatan yang terjadi semasa persiapan kemerdekaan RI, cara pandang dan pengalaman hidup mereka.
Dalam rapat-rapat sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), sempat terjadi perbedaan pendapat antara Liem Koen Hian yang menghendaki semua peranakan Tionghoa masuk dalam Konstitusi yang akan dibentuk sebagai Warga Negara Indonesia (seperti juga pendapat Baswedan). Sementara itu Oei Tiang Tjoei dan Oei Tjong Houw kurang sependapat karena orang Tionghoa bagaimana pun dianggap punya negara, sehingga mereka berharap agar jangan sampai terjadi pertentangan dengan Hukum Internasional mengenai prinsip ketatanegaraan khususnya yang terkait dengan kewarganegaraan.
Berkenaan dengan perdebatan yang terjadi di kalangan Tionghoa sendiri mengenai kewarganegaraan, pertamatama yang perlu dikaji adalah kehadiran sejumlah kalangan peranakan Tionghoa sebagai anggota BPUPKI. Dari telaah dalam risalah sidang BPUPKI dan PPKI maupun naskah persiapan UUD 1945 ternyata tidak ditemukan dasar atau alasan pembenaran kehadiran peranakan Tionghoa, Arab, dan juga Belanda. Namun dari rekaman dalam sidang-sidang BPUPKI, dari pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh Baswedan (peranakan Arab), Dahler (peranakan Belanda), Liem Koen Hian, Oei Tiang Tjoei, Oei Tjong Houw, dan Tan Eng Hoa (peranakan Tionghoa) dan berikutnya seorang dari peranakan Tionghoa yang ikut dalam PPKI yaitu Yap Tjwan Bing, secara implisit adalah Nederlandsh Onderdaan (kawula Belanda, sehingga mereka dapat ikut serta di dalam rapat pembentukan konstitusi negara sebagai wakil-wakil golongan rakyat yang ada di Indonesia pada saat itu. Hal seperti itu juga dikuatkan oleh Sumitro Kolopaking sebagai salah satu wakil kalangan "pribumi".
Sejarah pembentukan rancangan UUD 1945 relevan dengan persoalan kewarganegaraan, khususnya mengingat dimulainya rapat besar tanggal 11 Juli 1945 yang membicarakan mengenai wilayah negara, dan disepakatinya pandangan bersama terhadap wilayah dengan kesimpulan Indonesia merdeka adalah meliputi wilayah Hindia-Belanda, Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya.
Dari usulan Sumitro Kolopaking, dapat diyakini bahwa para anggota BPUPKI telah menyadari bahwa pembentukan negara Indonesia merdeka dilakukan dengan dukungan dari berbagai lapisan. Dengan kata lain yang dibentuk adalah negara yang lintas etnik, agama, suku dan sebagainya.
Sebagai orang 'tanah Jawa' sikap Sumitro Kolopaking tersebut sungguh toleran terhadap orang luar tanah Jawa, bahkan terhadap orang bukan Jawa seperti Dahler, Tan Eng Hoa, dan lainnya. Bahwa lambang Bhinneka Tunggal
Ika yang dikemukakan pada masa-masa tersebut, nyata terbukti merupakan jawaban tepat atas begitu heterogennya suku-suku bangsa yang telah hidup di Indonesia dengan keunikan dan kekhasan mereka masing-masing dalam pengertian etnisitas, kebudayaan, keagamaan dan faktor-faktor pembeda lainnya.
Bagaimana sikap pendangan seorang Liem Koen Hian mengenai kewarganegaraan?
"...Menyesal sekali kita tidak datang di banyak tempat; saya hanya sempat datang di Bandung, Surabaya, dan Malang, dimana saya telah mengadakan Kondankai dengan pemuda-pemuda golongan Tionghoa di tempattempat itu. Saya memberitahukan dengan girang, bahwa baik di Bandung maupun di Malang dan Surabaya, kita mendapat persetujuan 100% malahan di Malang dan Surabaya pemuda-pemuda yang hadir dalam Kondankai itu, pada akhirnya minta supaya disampaikan kepada Badan Penyelidik agar sedapatdapat lebih baik ditetapkan saja, bahwa semua orang Tionghoa di tanah Jawa menjadi rakyat Indonesia. Siapa yang tidak suka boleh menyatakan".
Pada kesempatan lain, Oei Tiang Tjoei menyampaikan pandangan dan sikapnya sebagai seorang peranakan Tionghoa, "Lahirnya RI sudah kelihatan nyata-nyata, maka itu atas kurnia Tuhan". Selanjutnya sikapnya mengenai kebangsaan tergambar dari kata-kata berikut
"..., karena saya sudah mempunyai pendirian akan mencurahkan tenaga bagi kepentingan RI".
Mengenai hal perumusan rancangan UUD ada pendapat dari Soekardjo Wirjopranoto, bahwa, "Warganegara dan penduduk ditetapkan dengan UU. Bangsa Indonesia Asli diganti dengan perkataan Bangsa Indonesia saja. Jadi perkataan 'asli' dibuang saja, ini adalah suatu jalan juga yang mendekati pendirian panitia".
Liem Koen Hian secara tegas mengatakan bahwa, "mereka minta supaya dalam UUD ditetapkan saja, bahwa semua orang Tionghoa pada saat ini menjadi warga negara Indonesia, tetapi diberi kemerdekaan, bahwa siapa yang tidak suka boleh menolak".
Sementara itu, berbeda dengan pandangan mereka adalah apa yang diutarakan oleh Oei Tjong Houw, bahwa, "kita menerima putusan pemerintah Tiongkok! Sekarang pun begitu dan pokoknya perasaan kebanyakan penduduk Tionghoa tidak lain ialah perasaan kabangsaan".
Ternyata, memang sebagaimana halnya heterogenitas yang juga ada di kalangan Tionghoa terkait dengan adat tradisi dan dialek, pemikiran politik mereka pun beragam. Oleh karena itu, hampir di semua bidang, cara pandang dan pengalaman hidup mereka pun sangat heterogen, sehingga tidak dapat begitu saja digeneralisasi. Parahnya, apabila mengutip pendapat Muajja,6) pendapat yang kemudian mengemuka adalah pandangan yang mengehegemoni, bahwa:"...banyak orang Indonesia kini masih menganggap orang Tionghoa secara politis, kultural dan sosial sebagai asing sebagaimana orang asing lain yang sesungguhnya, sekalipun mereka itu mungkin mempunyai kartu kewarganegaraan Indonesia di dalam kantong mereka."
Ditambahkan oleh Coppel bahwa hanya beberapa kelompok saja dalam era persiapan kemerdekaan Indonesia yang bersedia menerima kalangan Tionghoa sebagai anggota mereka. Malahan lebih jauh lagi, Undang- Undang Dasar 1945 yang digodok pada masa-masa itu, parahnya, memperlihatkan kerangka acuan mental yang sama dengan menetapkan dalam pasal 26-nya bahwa,"yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan udang-undang sebagai warga negara.
Akibatnya, dalam produk perundang-undangan tentang kewarganegaraan yang pertama tahun 1946 sebagai pelaksanaan dari isi ketentuan UUD tersebut, hanya orang Indonesia "asli" saja yang otomatis mendapatkan kewarganegaraan, sementara yang lainnya harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Padahal menentukan asli dan tidak aslinya jelas tidak absah baik secara akademis maupun dalam realitas politisnya.
4) Dikutip dari majalah "Forum Keadilan", no.7, 2 Juni 2002: 12-15
5) Muh. Yamin, 6000 Tahun Sang Merah putih.
6) Dalam Charles A. Coppel. op. cit. hal.23
5. Fakta Sejarah Kewarganegaraan Indonesia bagi Kalangan Tionghoa
Pembentuk UU No. 3 tahun 1946 tentang Kewarganegaraan sebenarnya adalah orang-orang yang terlibat dalam BPUPKI maupun PPKI, atau sekurangkurangnya proses pembicaraan di BPUPKI juga masuk dalam UU ini.
Beberapa butir pembicaraan penting yang terjadi di antara orang-orang tersebut yang memiliki kaitan dengan asas kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946, misalnya:
1. Judul UU Warganegara dan Penduduk Indonesia dikemukakan oleh Soekardjo Wirjopranoto;
2. UU No. 3 tahun 1946 tersebut berlaku surut sejak tanggal 17Agustus 1945 sebagaimana dikemukakan oleh Soepomo;
3. UU No. 8 Tahun 1947 jo. UU No. 11 Tahun 1948 memberikan kesempatan untuk menentukan sikap menerima ataukah menolak kewarganegaraan Indonesia yang diberikan kepada mereka. Kesempatan menentukan pilihan ini menampung harapan kalangan peranakan dan memenuhi ketentuan internasional mengenai kewarganegaraan yang seperti yang diharapkan oleh Liem Koen Hian,
Baswedan, Dahler, Soepomo dan sejumlah orang lainnya.
4. Mengenai pembuktian keberadaan status kewarganegaraan Indonesia, dalam sistem peraturan perundang-undangan mengenai Warganegara Indonesia tidak diperlukan-sebagaimana tergambar dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1947, sesuai dengan pendapat Soepomo, Yamin, Soetardjo dan lain-lain.
5. Dalam UU No. 3 Tahun 1946 yang diikuti adalah pendapat bahwa orang-orang yang telah diakui sebagai warga negara bersamaan dengan berdirinya negara Indonesia dan orang yang menjadi warga negara karena UU sesuai pendapat anggota BPUPKI dalam membicarakan status warganegara, diwujudkan dalam pasal 1 bab a dan b yang semakin dikuatkan apabila disandingkan dengan pasal 5 ayat (1) dan seterusnya.
6. PP No. 5 Tahun 1947 memperkuat pemikiran bahwa bukti kewarganegaraan hanya diperlukan bagi orang asing yang menjadi WNI karena Naturalisasi.
Dari pemaparan di atas, menjadi jelas bahwa semua peranakan beserta keturunannya yang tidak menolak menjadi WNI sampai dengan 10 April 1948 adalah WNI (peranakan Arab, Tionghoa, Belanda dan peranakanperanakan lainnya).
Disamping itu, bahwa jelas dalam PP No. 5 Tahun 1947 bagi peranakan yang telah berada di Indonesia atau bisa disebut Nederlands Onderdaan van niet Nederlanders adalah yang tidak menolak menjadi WNI (Pasal 1 bab a UU No. 3 Tahun 1946) adalah WNI beserta keturunannya sehingga mereka ini sama sekali tidak perlu memiliki SBKRI. Cara ini diberlakukan setara untuk seluruh WNI tanpa perbedaan baik untuk asli maupun peranakan.
6. Pertanyaan yang Muncul Mengenai Keberadaan SBKRI Bagi Kalangan Tionghoa
Penerbitan SBKRI (oleh Departemen Kehakiman) sesungguhnya merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang, karena Departemen Kehakiman tidak berhak mengeluarkan SBKRI. Mengapa?
1. Pasal IV Peraturan Penutup UU No. 62 Tahun 1958, secara tegas menyatakan bahwa, institusi yang berhak menerbitkan SBKRI adalah Pengadilan Negeri. "Barangsiapa perlu membuktikan bahwa ia warganegara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atauturutmemperoleh kewarganegaraan itu, dapat minta kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warganegara Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa".
2. Sementara itu, penerbitan bukti kewarganegaraan menurut acara perdata biasa oleh Pengadilan Negeri, menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1958, dapat dilakukan dengan syarat, bahwa keperluan pembuktian tersebut dilakukan berdasarkan atas pernyataan dari suatu instansi / jawatan yang meragukan status kewarganegaraan orang yang bersangkutan.
Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1947 menegaskan bahwa:
"dalam systeem undang-undang warganegara Indonesia suatu bukti kewargaan negara Indonesia tidak diperlukan untuk orang-orang yang tentu dan diharapkan tentu menjadi warganegara Indonesia; yaitu untuk orang Indonesia asli dan untuk orang peranakan. Maka bukti kewargaan negara Indonesia hanya diberikan kepada orang yang pada umumnya bukan warganegara Indonesia, yaitu kepada orang Asing yang menjadi Warganegara Indonesia dengan Naturalisasi".
Penjelasan PP No. 5 Tahun 1947 tersebut sesungguhnya sangat jelas, bahwa bukti kewarganegaraan hanya diberikan kepada orang asing yang menjadi warga negara
Indonesia karena NaruraggkAf: Analisis dan Hasil Pemantauan
Dengan demikian, penerbitan SBKRI oleh Departemen Kehakiman adalah merupakan 'pelanggaran hukum yang dilakukan oleh institusi pemerintah, dan harusnya dituntut dengan alasan telah melanggar Undang-Undang.
UU No. 62 Tahun 1958 telah mengatur bahwa penerbitan SBKRI dilakukan melalui jalur keperdataan biasa, oleh karena itu semua peraturan yang bertentangan tidak memiliki dasar pijakan keberlakuannya, sehingga tentunya batal demi hukum.
Bagaimanapun, sudah terjadi "kecelakaan" semacam itu, dan untungnya kesulitan yang ditimbulkan persoalan hukumnya tidak begitu besar, meskipun praktis persoalan di lapangannya yang kadang-kadang bermasalah akibat pemahaman hukum yang masih kurang mengingat aparatnya umumnya masih baru dan pergolakan revolusi pada saat itu belum selesai.
Setelah keadaan berjalan cukup lama, kemudian terjadi pula sejumlah permasalahan yang diakibatkan oleh perjanjian dwi-kewarganegaraan dan kemudian undangundang kewarganegaraan yang baru, dan diikuti dengan huru-hara politik dalam era 1965, maka dengan terbitnya UU No. 4 Tahun 1969, seharusnya masalah pembuktian kewarganegaraan bagi WNI 'Peranakan Tionghoa'telah selesai dan tuntas, mengingat isi pasal 2 dari Undangundang bersangkutan yang berbunyi:
"Orang peranakan Tionghoa pada saat berlakunya UU No. 4/1969 telah menjadi warga negara Indonesia berdasarkan UU No. 2/1958 (Perjanjian Dwi Kewarganegaraan), maka yang belum dewasa akan tetap mengikuti kewarganegaraan orang tuanya".
Di dalam bagian Penjelasan Umum butir 6 dinyatakan juga: "orang yang telah memilih kewarganegaraan menurut perjanjian itu (UU No. 2/1958) tetap memiliki kewarganegaraan yang telah dipilihnya. Bagi anakanak yang belum dewasa pada saat UU ini (UU No. 4/ 1969) berlaku, setelah dewasa TIDAK BOLEH lagi memilih karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya".
Masalah pembuktian ini sebenarnya juga sudah diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundangundangan, seperti:
Keputusan Presiden No. 56 tahun 1996;
Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun 1996;
Surat Edaran Menteri P & K No. 36014/A.A6/96;
Instruksi Presiden No. 4 tahun 1999;
Surat Edaran Dirjen. Imigrasi No. F-UM.06.01-845 tanggal 9 Juli 2002;
Surat Edaran Dirjen. Imigrasi No. F.UM.01.10-0626 tanggal 14 April 2004.
Implementasi tersebut menegaskan bahwa Warga Negara
Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran tersebut!
Sayangnya, ketentuan yang sudah sedemikian jelas dan gamblang ini ternyata masih ditingkahi dengan ketidakpedulian sejumlah aparat pemerintahan yang terus saja mempertanyakan dan mencantumkan syarat-syarat mengenai diwajibkannya penunjukan SBKRI dan sebagainya dengan dalih yang dibuat-buat. Jadi, ketentuan mengenai Pembuktian Kewarganegaraan RI bagi WNI Peranakan Tionghoa, yang seharusnya dengan terbitnya UU No. 4 Tahun 1969 seharusnya sudah selesai tuntas ternyata masih saja menjadi isu yang belum benarbenar tuntas.
Kebijakan pemerintah Hindia-Belanda ketika itu membagi atau membedakan warga masyarakat atas dasar etnisitas yang mulai diatur dalam Regering Reglement (RR) jo Indische Staatregeling (Stb. 1855-2 jo 1925-415 jo 1925- 447) mengenai Nederlandsche Onderdaanschap van niet Nederlanders (Stb. 1910-126) yang intinya mengelompokkan warga masyarakat Hindia-Belanda dalam golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera. Bagi masing-masing kelompok ini berlaku aturan hukum yang berbeda. Ketika itu mungkin penggolonganpenggolongan semacam itu masih dianggap wajar dan adil, seakan-akan memperhatikan hak-hak kolektif pada kelompoknya masing-masing. Hal ini tercermin misalnya dalam dalam pendidikan ilmu hukum terutama pada mata kuliah Hukum Antar Golongan - Intergentiel Recht - Hukum Antar Tata Hukum, yang menyebutkan titik-titik pembeda yang dianggap perlu untuk menentukan status seseorang ketika berhadapan dengan orang lainnya yang diangap memiliki perbedaan dalam karakteristik budaya, negara, etnis atau agama. Dari bangku kuliah, kalangan pelajar hukum pada masa itu telah dididik mengenai perlunya mempelajari adanya perbedaan untuk masingmasing golongan.
Selanjutnya, sebagai konsekuensi logis dari sistem konkordansi terhadap peraturan dengan Negeri Belanda dan pembagian kekaulaan Hindia-Belanda untuk menetralisasi tuntutan-tuntutan tersebut, maka ketentuan pencatatan kelahiran disediakan dan juga dibedakan antara orang Belanda, Timur Asing, dan Bumiputera.
7. PP No. 10 Tahun 1959 dan Perjanjian DwiKewarganegaraan RI-RRT
Pada tahun 1959 tersebut, keluar peraturan kabinet yang sangat diskriminatif karena jelas-jelas menunjukkan semangat rasialistik kepada kalangan Tionghoa, bahkan kepada pedagang kecil yang sudah lama ada di pedalaman yang sehari-harinya telah melayani kebutuhan masyarakat di pelosok-pelosok Indonesia yang terpencil tersebut. Peraturan kabinet mana kemudian dikuatkan dengan pembuatan Peraturan Presiden pada tanggal 16 Nopember 1959.
Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil Eceran yang Bersifat Asing di Luar Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I, II serta Karesidenan (yang sering juga disebut sebagai PP 10) akhirnya merupakan contoh yang sangat transparan betapa pemerintah saat itu melakukan pengingkaran dari kesepakatan bilateral yang sebelumnya sudah dijalankan pada tahun 1958 mengenai penyelesaian kewarganegaraan.
Indikasi yang nyata dari PP 10 tersebut adalah kenyataan bahwa meskipun namanya "bersifat asing" (yang notabene artinya seluruh WNA), pada kenyataannya PP 10 ini hanya ditujukan kepada kalangan Tionghoa secara gebyah uyah, di mana semua kalangan Tionghoa dianggap asing! Malahan di beberapa tempat, beberapa panglima daerah militer telah melakukan penutupan wilayah dan bahkan penangkapan dan pengusiran paksa, seperti misalnya yang terjadi di Jawa Barat.
Akibat antagonis dari perjanjian dwikewarganegaraan tersebut, maka banyak kalangan Tionghoa seolah-olah terdampar di Indonesia karena memang tidak ada yang dapat mengurus pemulangan seluruh kalangan Tionghoa yang tidak memilih kewarganegaraan Republik Indonesia (sehingga dianggap berstatus asing), karena banyak di antara kalangan Tionghoa tersebut memang tidak tahu adanya peraturan tersebut akibat pemahaman yang belum tentu benar dan juga sangat kurang disosialisasikan, buta huruf, pendidikan rendah, menganggap sudah turun temurun berada di daerahnya, atau bahkan juga memang tidak sanggup membayar pembuatan dokumen-dokumen kewarganegaraan yang memang memerlukan biaya administrasi untuk pembuatannya.
Jadi dalam hal ini, politik yang dijalankan pemerintah saat itu sangat tidak bijaksana dan lebih diwarnai kecurigaan, khususnya dalam pelaksanaan di tingkat bawah di mana banyak aparat birokrasi justru gemar memanfaatkan keadaan dan pada kenyataannya memang tidak memiliki kemampuan intelektual yang memadai untuk menyarikan suatu peraturan, sementara pengawasan atasan juga lemah akibat korupsi dan nepotisme yang merajalela pada masa-masa tersebut.
Jelas dalam hal ini PP 10 tersebut memang disengaja dibuat untuk mendistorsikan perjanjian bilateral yang sudah ada dan berkembang menjadi peraturan yang rasialistik ditujukan kepada kalangan Tionghoa, bukan lagi sebagaimana disebutkan dalam judulnya yaitu kepada "orang asing". Dengan pemakaian terminologi umumnya, semua kalangan Tionghoa di Indonesia menjadi orang asing! Padahal jelas dari isi perjanjian penyelesaian dwikewarganegaraan tersebut, kalangan Tionghoa yang secara implisit dapat disebut sebagai bagian bangsa Indonesia, sudah dipersamakan sebagai Warga Negara Indonesia juga!7)
Bagian penting yang perlu disimak untuk memperlihatkan bahwa ketentuan PP 10 tersebut jelas mendistorsi perjanjian kewarganegaraan, misalnya dapat dilihat dalam rangkaian berikut:
1. PP 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1958:
"karena wewenang yang oleh perjanjian diberikan kepada Pemerintah RI adalah wewenang mutlak dan karena orang-orang termaksud, setelah ditentukan oleh pemerintah RI menjadi warganegara RI (tunggal), maka orang-orang itu. tidak saja tidak diwajibkan untuk memilih kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian, melainkan orang-orang itu juga tidak diperbolehkan untuk memilih kewarganegaraan menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian itu. Dengan lain perkataan, orang-orang itu tidak boleh menolak anggapan Pemerintah RI bahwa mereka warganegaraRI
7) lihat isi UU No. 2 Tahun 1958 dan PP 20 Tahun 1959.
tunggal; mereka tidak boleh memilih untuk dianggap dan diperlakukan sebagai seorang dwiwarganegara."
2 Kriteria orang-orang kalangan Tionghoa yang sudah dianggap warga negara Indonesia dalam pasal 12 PP No. 20 Tahun 1959 adalah:
a. sudah pernah bersumpah atau berjanji setia kepada Republik Indonesia sebagai anggauta sesuatu badan resmi;
b. anggauta Angkatan Perang RI atau telah dihentikan dengan hormat sebagai demikian;
C. anggauta Polisi RI atau telah dihentikan dengan hormat sebagai demikian;
d. seorang veteran;
e. pegawai negeri atau telah dihentikan sebagai pegawai negeri RI dengan berhak menerima hak pensiun;
f. pegawai daerah otonom atau telah dihentikan sebagai pegawai daerah otonom RI dengan berhak menerima pensiun;
g. sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah RI dalam lapangan politik, dan setelah mewakili Pemerintah RI tidak pernah mewakili Pemerintah RRT;
h. sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah RI dalam lapangan ekonomi, dan setelah mewakili Pemerintah RI tidak pernah mewakili Pemerintah RRT;
i. sudah lebih dari satu kali mewakili RI dalam lapangan kebudayaan atau keolahragaan yang bersifat perlombaan antar-negara, dan setelah mewakili RI, tidak pernah mewakili RRT;
j. petani, yang menurut pendapat Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Menteri Agraria cara hidupnya dan pergaulannya dengan masyarakat Indonesia aseli menunjukkan bahwa ia sebetulnya anak pribumi;
k. (tambahan dari PP No. 5 Tahun 1961) telah dengan sah turut serta dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan dapat membuktikan hal itu kepada Panitia Pemilihan Indonesia atau telah dengan sah turut dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dapat membuktikan hal itu kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.
(Penjelasan: Dengan turut serta dengan sah dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia, maka orang-orang yang bersangkutan dipandang termasuk golongan orang-orang yang karena kedudukan sosial atau politik mereka dianggap secara implisit telah melepaskan kewarganegaraan
RRT-nya, dan hanya mempunyai kewarganegaraan RI.
Ironisnya, peraturan tersebut telah dirusak oleh keberadaan PP 10 ini yang menyebabkan adanya eksodus kalangan Tionghoa, padahal sebenarnya mereka dapat digolongkan sebagai warga negara Indonesia! Ada kekacauan di lapangan yang diperparah dengan sikap anti Tionghoa yang menyebabkan ketentuan tersebut memiliki dampak represi yang luar biasa.
Pertama-tama, semua kalangan Tionghoa bisa jadi dianggap sebagai orang asing, sehingga mereka akan dipaksa untuk keluar dari daerah di luar ibukota wilayah, yang berarti dipaksa masuk ke ibukota wilayah, hal ini jelas merupakan bentuk wijkenstelsel era Indonesia merdeka.
Kedua, karena posisi mereka rentan terhadap permainan aparat, mereka mudah diperas, yang pada gilirannya memberikan ketakutan luar biasa. Hal mana terjadi khususnya di mana penguasa daerahnya memiliki korelasi dengan sikap politik anti Tionghoa. Pada gilirannya sikap ini akan menyebabkan persepsi keliru bahwa kalangan Tionghoa diusir dari Indonesia.
Ketiga, kekeliruan pandang ini menyebabkan ketidaknyamanan tinggal di wilayah Indonesia, dan menyebabkan mereka terpaksa berlomba -lomba menyelamatkan diri dan memilih untuk repatriasi, yang berarti adalah pelanggaran asas sukarela yang diatur dalam perjanjian kewarganegaraan tersebut.
Dalam era orde lama tersebut, pembuatan sebuah Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1959 tentang Larangan bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing di Luar Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I dan II serta Karesidenan, merupakan salah satu puncak diskriminasi yang dikuatkan dalam bentuk aturan-aturan hukum oleh rezim orde lama dari perkembangan Politik Anti Tionghoa yang berkembang pada saat itu dengan alasan "untuk memajukan ekonomi kalangan pribumi" (lihat juga karya Pramoedya Ananta Toer, Hoakiau di Indonesia, 1960), padahal jelas sekali dalam ungkapan yang diberikan oleh Pramoedya:
"[Orang-orang Tionghoa] bukan pendarat dari luar negeri.
Mereka sudah ada sejak nenek moyang kita.
Mereka itu sebenarnya orang-orang Indonesia, yang hidup dan mati di Indonesia juga.
Tapi karena sesuatu tabir politik, tiba-tiba menjadi orang asing yang tidak asing."
Bahaya dari PP tersebut adalah sisi stereotyping-nya yang tidak dapat membedakan mana yang warga negara dan mana yang bukan, gebyah uyah, sementara efek dari pengejaran rasial dan pembuatan lokalisasi gheto tersebut adalah hancurnya perekonomian Indonesia yang disuplai oleh tenaga kalangan Tionghoa yang menjadi pedagang kelontong, pedagang kecil bahkan penjaja keliling yang selama itu melayani kebutuhan hidup masyarakat di pelosok-pelosok yang ada. Sementara itu, yang disebut kalangan pribumi ternyata tidak mampu, bahkan sebenarnya segan untuk menggantikan fungsi pekerja keras dalam perdagangan yang selama itu dijalankan oleh kalangan Tionghoa!
BAB IV SBKRI DALAM KONTROVERSI DI MEDIA
| Media | Tanggal | Judul | Isi dan Komentar |
| Kompas | Senin, 18 Februari 2002 | SekumGandi: Peraturan Diskriminasi Perlu Dicabut | Penetapan Imlek patut disanbut genbira, namun sejumiah peraturan diskriminatif harus segera juga dicabut. Pemyataan |
| Kompas | Selasa, 11 Juni 2002 | Depkeh Takkan Terbitkan SBKRI Lagi | Pemyataan Menkehham dalam rapat kerja dengan Konisi II DPR-RI dengan menyinggung "sejarah" |
| Sinar Harapan | Rabu, 12Juni 2002 | Warga Tionghoa Tuntut Penghapusan Total SBKRI | PSMII menayangkan pemyataan Menkehham mengenai sejarah keberlakuan SBKRI, perlu diluruskan dalam bentuk pelaksanannya |
| Jumat, 21 Juni | Imigrasi Masih Persyaratkan SBKRI | Padahal sudah ada Keppres 56 Tahun 1996. Sejumlah Universitas juga | |
| Kompas | 2002 | masih mempersyaratkan SBKRI Tataran hukumnya baik, namun dalam pelaksanaandi lapangan bermasalaha karena | |
| Kompas | 24 Juni 2002 | Frans Hendra Winarta: SBKRI Jadi Sumber KKN | menjadi ladang KKN. Ada yang mendapatkan penghasilan besar. Begitu juga soal pencatatan sipil. Menkeh menyatakan Depkeh tidak akan lagi |
| Kompas | Kamis, 4 Juli 2002 | SBKRI Digunakan untuk Memperkuat Identitas | SBKRI karena da desakan masyarakat. Menkeh mengancam bahwa pers dan masyarakat bertanggung jawab atas kebobolan imigrasi akibat penghapusan SBKRL |
| Sinar Harapan | Selasa, 17 Des 2002 | Kebijakan Penghapusan Diskriminasi: Maju di Tingkat Negara, Lemah di Lapangan | Hasil Catatan Akhir Tahun Perhimpunan INTI dan SNB |
| Sinar Harapan | Kamis, 13 Maret 2003 | Pergulatan WNI Keturunan Tionghoa: "KTP' Diskriminasi Itu Bernama SBKRI | dan ketidakkonsistenan yang terjadi di lapangan menyebabkan diskriminasi berkepanjangan kepada Tionghoa Pemyataan Presiden, terkejut | dan kalangan Wakil |
| Kompas | Kamis, 13 Maret 2003 | WNI Keturunan Tak Perlu Punya SBKRI | menanggapi desakan sejumlah atlet bulutangkis di istana Menkeh Yusril Ihza mengiakan. Berita menceritakan bahwa prakteknya lain. Diskusi | wapres. |
| Kompas | Selasa, 22 April 2003 | Etnis Tionghoa Alami Genosida Kultural | pakar mengenai diskriminasi, khususnya melalui SBKRI dan UU Kewarganegaraan. | sejumlah hukum |
| Kompas | Kamis, 8 Mei 2003 | Megawati Didesak agar Keluarkan Dekrit soal SBKRI | Rais mendesak dikeluarkannya dekrit, menyambut permintaan Tan Joe Hok dan Hendrawan menyangkut sikap keimigrasian yang memintai SBKRI. | Ketua MPR Amien mendesak |
| Kompas | Minggu. 10 Mei 2003 | Pejuang itu Berjuang Meraih SBKRI | tokoh yang mencoba menggapai SBKRI dan diskriminasi yang masih |
| Kompas | 17 Mei | 1945 | Indonesia dimintai |
| South China Morning Post | 2004 | Chinese-Indonesians Battle Discrimination | mencuat karena dia tokoh bulutangkis. |
| Jakarta Post | 21 Januari 2004 | Chinese-Indonesians Long for End to Discrimination | diskriminasi yang masih terjadi dalam |
| Kompas | Rabu, 4 Februari 2004 | Diskriminasi Rasial: Langkah Konkret Dibutuhkan | diskriminasi segera dituntaskan pelanggaran |
| Kompas | 6 Februari | Direktur Tata Negara: SBKRI Bukan Keharusan | SBKRI sudah tidak dimintakan lagi. |
| Kompas | 11 Februari 2004 | Menanti Diakui sebagai WNI yang Utuh...! | undangan mengatur dan kenyataan yang berbeda Keluhan dari Tan Joe Hok, legenda | yang SBKRI |
| Kompas | Rabu, 11 Februari 2004 | Tan Joe Hok: Ke Mana Lagi Kami Harus Datang? | pengalaman dia dan rekan-rekannya yang masih sering dipingpong dijaji-janjikan selalu. | dan |
| Kompas | Jumat, 27 Februari 2004 | Harus Ditindak, Aparat yang Masih Syaratkan SBKRI bagi WNI Keturunan | menindak aparat yang tidak menjalankan ketentuan diskriminasi Penagasan kembali | tegas anti- |
| Kompas | 28 Maret 2004 | Surat Setwapres: Tindak Aparat yang Masih Memberlakukan SBKRI | sejumlah kalangan karena berbagai pernyataan selama ini tidak berjalan lapangan. | terbukti di |
| Kompas | Sabtu. 10 April 2004 | Masih Dimintai SBKRI, Alan dan Susi Kecewa | membawa olimpiade 2004. dimintai padahal mereka duta Indonesia dikenal luas | Indonesia yang akan obor Athena masih SBKRI dan |
| Jakarta Post | Sabtu. 10 April 2004 | SBKRI not Required by Chinese: Mega | Presiden ditemui ketua PBSI yang dihadiri Dirjen Imigrasi. Penegasan tersebut juga untuk menjawabprotes |
| Kompas | 1 | Urus Paspor Tak Perlu Lagi SBKRI | |
| Jakarta Post | 24 Mei 2004 | Chinese Fight Open Discrimination on Batam | berkenaan penerapan SBKRI yang masih terus terjadi di berbagai |
| Perspektif | 25 Mei 2004 | Istilah Warganegara Keturunan | dimintainya SBKRI |
| Kompas | Sabtu. 19 Juni 2004 | Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Tionghoa Harus Diperbaiki | depdagri. tahun 2002 permah mengirim edaran |
| Kaltimpost | 25 Juni 2004 | Warga Tionghoa Minta Sosialisasinya | diundang ke kantor Depdagri Mendagri |
| Jakarta Post | Selasa, 3 Agustus 2004 | Batam, Endorses SBKRI Revocation | penghapusan SBKRL Apakah kebijakan nasional harus di-perdakan? |
| Tempo Interaktif | 3 Agustus | Penghapusan SBKRI | keluhan yang masih terus terjadi |
| Kompas | Kamis, 14 Oktober 2004 | Masyarakat Tionghoa Sambut Antusias: Solo Tanpa SBKRI | Masalahnya, kalau terus menjadi perda, bagaimana dengan daerah yang belum? Mengapa hukum |
| 15 Oktober 2004 | Walikota Semarang Sepakat Hapus SBKRI | daerah yang belum? Mengapa hukum nasional tidak jalan dan harus lewat | |
| Kompas | 2004 | Kota Semarang Hapuskan persyaratan SBKRI | keluar. Namun sampai kapan semua daerah di Indonesia mewujudkannya? |
| Jakarta Post | Rabu. 3 Nopember 2004 | Govt Makes Another SBKRI Promise | lapangan, sehingga lagi-lagi keluar permyataan janji- janji yang tidak jelas kapan Pendapat mengenai keberlakuan SBKRI selama ini dan |
| Suara Merdeka | 6 Nopember 2004 Senin, | SBKRI dan Pembauran Tionghoa Warga Tionghoa | kerancuan hukum yang melatarbelakanginya Mengapa lagi-lagi |
| Sinar Harapan | 8 Nopember 2004 | Yogya Minta SBKRI Dicabut | menunggu perda? Daerah mana lagi yang menyusul? |
| Kompas | Rabu. 10 Nop. 2004 | Pontianak Hapuskan SBKRI | Mengapa justru terjadi pelanggaran prinsip hukum. Haruskah perda??? Warga Tangerang masih |
| Kompas | Rabu, 23 Nop. 2005 | Diskriminasi Pembuatan Akta Lahir Masih Terjadi | dimintai SBKRI saat mengurus akta catatan sipil. Kenyataannya, |
| Jakarta Post | Senin, 28 Nop. 2005 | Chinese-Indonesians Asked to Produce Citizenship Papers | wargaTionghoa dimintai lagi SBKRI di kantor catatan sipil Tangerang akibat kecurigaan mengenai nama Tionghoa yang disandangnya |
SBKRI dalam Kontroversi di Media
| Website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta | Akhir Nopember 2005 | Masih dicantumkan syarat SBKRI untuk sejumlah keperluan (akta perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dsb) | Terlihat bahwa pemerintah masih belum konsisten dan terus mencantumkan persyaratan tersebut. Situs yang sama tidak mengubah ketentuan sejak direvisi pada akhir tahun 2003 |
BAB V HASIL PEMANTAUAN SBKRI DI EMPAT KOTA DI INDONESIA
Sejak 1293 komunitas Tionghoa telah hidup bersama dengan penduduk asli di pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi, sehingga mereka sudah tidak dapat dikatakan lagi sebagai pendatang. Pada 17 Maret 1900, didirikan organisasi Tiong Hoa Hwe Koan dipimpin oleh Phoa Keng Hek yang bertujuan memajukan budaya Tionghoa dan agama Khonghucu serta mendidik warganya agar menghentikan kebiasaan berjudi dan menghabiskan uang dalam penyelenggaraan upacara kematian. Kesuksesan organisasi Tionghoa ini menyebabkan kalangan pribumi mendirikan berbagai organisasi dengan tujuan yang hampir sama, sehingga pemerintah Hindia Belanda semakin khawatir dan akhirnya melaksanakan politik segregasi', yang bertujuan untuk memecah belah warga Tionghoa dengan warga bumi putera. Selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Wet Nederlandsch Onderdaanschap (WNO) yang menyatakan warga Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda adalah kawula Belanda, tetapi bukan Warga Negara Belanda.
Selama 32 tahun masa Orde Baru, warga Tionghoa diisolasi dari kegiatan politik dan adanya berbagai ancaman atas keselamatan jiwa dan/atau kebebasan warga ini dengan berbagai alasan, salah satunya dituduh terlibat PKI. Kehidupan seperti ini menyebabkan warga Tionghoa takut bersuara, walau menjadi korban (diskriminasi, penganiayaan, penyiksaan dan lain-lain). Salah satu bentuk diskriminasi yang terjadi adalah pemberlakuan Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI) bagi warga Tionghoa.
Pada awalnya SBKRI dibutuhkan bagi Warga Negara Asing (WNA) termasuk warga Tionghoa yang belum menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menjadi bukti kewarganegaraan yang dipilihnya. Namun pemberlakuan SBKRI menjadi suatu bentuk tindakan diskriminasi pada saat diberlakukan bagi warga Tionghoa dan/atau warga keturunan lainnya yang orang tuanya telah menjadi WNI atau bahkan dirinya telah menjadi WNI.
Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan Keppres No. 56 tahun 1996 yang menyatakan bahwa WNI yang telah memiliki KTP atau Kartu Keluarga atau akta kelahiran, maka pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan penerbitan suatu dokumen cukup dengan menggunakan KTP, atau Kartu Keluarga, atau Akta Kelahiran. Namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Bahkan menurut mantan Sekretaris Umum (Sekum) Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (Gandi), persyaratan kepemilikan SBKRI bagi warga Tionghoa diberlakukan juga pada pengurusan masuk sekolah dan transaksi jual beli rumah.8) Hal ini dapat terjadi, karena peraturan-peraturan yang memberlakukan SBKRI tersebut masih belum dicabut.
Atas fakta-fakta tersebut, Subkomisi Hak Sipil dan Politik telah mengidentifikasi beberapa kota besar yang diduga masih terdapat masalah SBKRI bagi WNI etnis Tionghoa, yaitu Batam dan Tanjung Pinang, Medan, Manado, Pontianak. Oleh karena itu Komisioner Hak atas Kebebasan Pribadi membentuk Tim Pemantauan masalah SBKRI. Hasil pemantauan di ketiga kota tersebut sebagai berikut:
L Tanjung Pinang dan Batam
Tim melakukan pemantauan lapangan ke Tanjung Pinang dan Batam pada 1-5 Agustus 2005, dan mengadakan beberapa pertemuan serta mendapatkan beberapa informasi atau fakta baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah yaitu :
1. Pertemuan dengan Organisasi Komunitas Tionghoa PSMI (Paguyuban Sosial Warga Tionghoa) di Batam
Pada 1 Agustus 2005, pukul 13.30 - 15.30 Wib bertempat di Paguyuban Sosial Warga Tionghoa Batam, Tim mengadakan pertemuan dengan komunitas etnis Tionghoa dan diperoleh informasi sebagai berikut:
a. Pemerintah Daerah telah mengeluarkan surat edaran bagi warga keturunan bahwa pengurusan surat adminstrasi sipil seperti KTP, akte kelahiran, akte perkawinan dan pasport, tidak memerlukan dokumen SBKRI. Sehingga kasus yang berkaitan dengan dokumen SBKRI sudah jarang terjadi;
b. Dalam pengurusan akte kelahiran anak, terdapat kasus Bapak WNI dan Ibu WNA, anak tersebut diharuskan membuat SBKRI.
8)Bdm, "Sekum Gandi: Persyaratan SBKRI Masih Diberlakukan" (Sfgg, 2002)
2. Pertemuan dengan Walikota Batam
Pada 2 Agustus 2005, pukul 10.00 - 11.30 Wib 'bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Walikota Batam, Tim bertemu dengan Sekda kota Batam, Staf Adminstrasi Kependudukan, Kepala Imigrasi Batam, para Camat dan Lurah se-Batam.
Dalam pertemuan tersebut Tim mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari aparat Pemerintah Daerah sebagai berikut:
a. Berkaitan dengan pengurusan passport, Walikota Batam telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Imigrasi bahwa pengurusan pasport tidak diperlukan SBKRI. Hal yang sama juga berlaku bagi kepengurusan administrasi kependudukan lainnya, sebagai respon atas keputusan presiden terkait dengan masalah SBKRI
b. Pelayanan passport telah sesuai dengan instruksi Walikota. Untuk mencegah atau meminimalisasi terjadinya kecurangan atau kesalahan dalam pemberian pasport pelaksanaannya diperketat sebagai contoh untuk anak-anak kecil dimintakan permohonannya kepada orang tua dengan datadata orang tuanya apakah surat kawin atau akte kelahiran si anak.
C. Bahwa penggunaan SBKRI dalam pengurusan pasport sudah tidak seperti dulu lagi karena sekarang lebih mudah.
d. Selama ini dalam pengurusan pengantar pembuatan akta tidak pernah menggunakan SBKRI. Kelurahan hanya meminta surat bidan dan surat nikah. Dan dengan ketentuan yang sudah diatur itu, tidak pernah dimintakan SBKRI karena memang sudah tidak berlaku lagi.
Penerbitan segala jenis akta langsung ditangani e. oleh catatan sipil termasuk akta kelahiran, perkawinan, kematian atau adopsi. Masalah biaya mengacu pada Perda 2 th 2001 yang mengatur tentang administrasi kependudukan termasuk catatan sipil.
3. Pemantauan ke Imigrasi Batam dan Kantor Camat di Batam
Setelah melakukan pertemuan dengan Walikota Batam beserta jajarannya, Tim SBKRI dipecah menjadi 2 yaitu tim pertama melakukan pemantauan pengurusan pasport di Kantor Imigrasi Batam dan tim kedua melakukan pemantauan atas pengurusan surat administrasi kependudukan di salah satu Kantor Camat di Batam.
Dari Hasil Pemantauan di Kantor Imigrasi Batam tidak ditemukan adanya masalah terkait dengan penggunaan SBKRI. Sementara itu dari hasil pemantauan di salah satu kantor Camat di Batam diperoleh beberap hal antara lain:
a. Tidak diketemukan masalah terkait dengan penggunaan SBKRI;
b. Memperoleh pernyataan dari Camat bahwa penyelesaian KTP selalu sesuai waktu yang telah ditentukan.
4. FGD dengan Komunitas Etnis Tionghoa di Tanjung Pinang
Pada 2 Agustus 2005, pukul 20.00 - 22.00 Wib, bertempat di Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Tanjung Pinang, Tim mengadakan pertemuan dengan Anggota dan
Pengurus NSTKOA Tanjung Pinang.
Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi sebagai berikut :
a. Untuk pengurusan paspor bagi warga keturunan saat ini agak berbeda dari sebelumnya tetapi SBKRI masih harus kita lampirkan. Secara tertulis tidak diharuskan melampirkan SBKRI. Salah seorang peserta menyatakan bahwa Kepala Imigrasi Tanjung Pinang menegaskan tidak ada keharusan melampirkan SBKRI, namun untuk kasus-kasus tertentu SBKRI masih diperlukan. Persoalannya tidak ada ketegasan dari kantor imigrasi apakah SBKRI harus lampirkan atau tidak.
b. Dalam pengurusan KTP, warga keturunan tidak dimintakan atau dipersyaratkan SBKRI, namun demikian ada kasus pada saat pengurusan KTP untuk anak diminta melampirkan SBKRI bersama Kartu Keluarga.
C. Adanya informasi tentang adanya tanda khusus seperti "A" di KTP milik sebagian warga Tionghoa.
5. Pertemuan Dengan Pemkot, Para Camat, Kepala Dinas Kependudukan dan Imigrasi Tanjung Pinang Pada 3 Agustus 2005, pukul 10.00 - 11.30 Wib, bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Walikota
Tanjung Pinang, Tim bertemu dengan Wakil Walikota Tanjungpinang dan aparat Pemkot. Tanjung Pinang. Tanggapan dan penjelasan dari aparat Pemerintah Daerah sebagai berikut:
a. Pada umumnya pengurusan paspor di Tanjung Pinang sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku yakni tidak memerlukan persyaratan SBKRI bagi warga keturunan. Namun mengingat adanya sejumlah peristiwa paspor palsu dari WNA yang yang menggunakan paspor Indonesia, maka pihak Imigrasi akan melakukan wawancara langsung terhadap pemohon. Jika petugas imigrasi berkeyakinan bahwa yang bersangkutan adalah WNI maka paspor bisa diberikan, tapi kalau tidak yakin maka kantor Imigrasi akan berhati-hati.
b. Pihak kelurahan tidak dapat dengan mudah membuat KTP kalau identitas orang tersebut tidak jelas apalagi terkait dengan pengurusan paspor. Untuk itu terkait dengan masalah SBKRI, pihak kelurahan tetap meminta dilampirkan minimal surat lahir kalau memang surat lahir, dan seandainya tercatat sebagai keturunan Tionghoa, maka diharuskan melampirkan SBKRI orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah WNI tidak ada masalah. Untuk perpanjangan cukup melampirkan KTP lama.
Apabila KTP hilang, maka pengurusan disertai surat laporan kehilangan dari kepolisian dan surat lahir.
C. Sedangkan untuk pemberian tanda 'A' pernah terjadi di kecamatan Tanjung Pinang Barat. Pemberian kode 'A' khusus untuk perpanjangan KTP. Hal ini bukan berarti setiap KTP orang Tionghoa diberi tanda 'A' atau ada tanda khusus lainnya. Namun demikian, dulu pernah untuk WNA diberi tanda '0', WNI keturunan '2', untuk WNI asli '1', tetapi sekarang hal tersebut sudah tidak berlaku lagi.
6. Pemantauan ke Imigrasi Tanjung Pinang dan ke salah satu Kelurahan di Tanjung Pinang.
Setelah melakukan dialog dengan pihak Walikota Tanjung Pinang, Tim langsung menuju ke Kantor Imigrasi Tanjung Pinang untuk melakukan pemantauan langsung terkait dengan pengurusan paspor. Dari kunjungan tersebut diperoleh hal-hal sebagai berikut:
a. Tidak ditemukan adanya penyimpangan penggunaan SBKRI oleh pihak Imigrasi Tanjung Pinang.
b. Tidak ditemukan tindak pencaloan pengurusan paspor.
Sedangkan dalam pemantauan ke Kelurahan Kamboja, Tanjung Pinang Kota tidak diperoleh adanya masalah pengurusan surat administrasi kependudukan bagi warga keturunan terkait dengan permintaan SBKRI.
7. Dokumen atau Bukti yang Diperoleh Tim Di
Lapangan Dalam pemantauan ini, Tim memperoleh berbagai dokumen fotocopy, yaitu:
a. Instruksi Gubernur Kepri No. 01/188.5/X//2004 tentang tidak digunakannya SBKRI dalam kepengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
Surat Edaran Walikota Batam Nomor: 92/HORG/ b. VII/2004 tentang pencabutan penggunaan SBKRI dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Pengendalian Penduduk.
Surat Edaran Walikota Tanjung Pinang No. 341/ C. DISDUK/471 tentang permintaan SBKRI bagi warga keturunan.
IL Medan Tim melakukan pemantauan lapangan ke Medan pada 29 Agustus- 1 September 2005, dan mengadakan beberapa pertemuan serta mendapatkan beberapa fakta atau informasi baik dari masyarakat maupun aparat pemerintah daerah yaitu:
1. Pertemuan dengan Organisasi Komunitas
Tionghoa
Pada 29 Agustus 2006 pukul 15.00 WIB, Tim melaksanakan pertemuan dengan beberapa organisasi komunitas Tionghoa, yaitu dari: Pengurus Daerah Indonesia Tionghoa (INTI) Sumatera Utara, perwakilan INTI Tebing Tinggi, perwakilan INTI Deli Serdang, perwakilan INTI Pematang Siantar, perwakilan INTI Binjai, perwakilan INTI Serdang Bedagai, perwakilan INTI Labuhan Batu, perwakilan INTI Langkat perwakilan INTI Medan, Indonesian Corruption Watch Sumatera Utara, Dosen Univ, Sumatera Utara (USU), PSMTI Sumatera Utara, DPD Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) Sumatera Utara, DPD FKKB Tebing Tinggi, anggota DPRD I Sumatera Utara / Penasehat Majelis Agama Kong Hu Cu Indonesia (MAKIN) Medan, Ketua MAKIN Medan, tokoh masyarakat / penasehat MAKIN Medan, Ketua Yayasan Vihara Mahadana Tebing Tinggi, perwakilan Harian Bisnis Indonesia Sumatera Utara, Kepala Badan "Kesbang Linmas" Tebing Tinggi, Bankom Teratai, Bankom Jaya dan tokoh masyarakat Tebing Tinggi. Pertemuan ini diadakan di Kantor Harian Andalas - Jl. Ahmad Yani Medan.
Dalam pertemuan tersebut beberapa informasi yang didapatkan dari masyarakat khususnya masyarakat
Tionghoa sebagai berikut:
a. SBKRI masih diharuskan dalam pengurusan berbagai dokumen, misalnya paspor, Ijin Usaha, KTP baik yang baru maupun perpanjangan.
b. Kebiasaan WNI keturunan Tionghoa ini mengurus segala dokumen melalui pihak ketiga, karena apabila mengikuti prosedur resmi tidak akan pernah selesai atau membutuhkan waktu yang lama.
C. Salah satu peserta (FKKB) pernah mengurus SBKRI bagi 5000 WNI keturunan Tionghoa pada tahun 1995, yang telah selesai sebanyak 1.250 orang, sedangkan sisanya belum selesai sampai sekarang dengan berbagai masalah (pemohon sudah pindah alamat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, terlambat memenuhi panggilan Pengadilan, dan lain sebagainya).
d. Sejak Tahun 2003 USU tidak mensyaratkan SBKRI dalam pendaftaran mahasiswa baru.
e. Dalam pengurusan akte kelahiran anak, terdapat kasus bapak adalah WNI dan ibu WNA, namun anak tetap diharuskan membuat SBKRI.
f. Informasi dari Ka Bakesbang Tebing Tinggi bahwa Walikota Metdan telah mengeluarkan SK Walikota Medan No. 477/763/K/2005 tentang Pemberian Dispensasi Penerbitan Akta Catatan
Sipil bagi WNI Keturunan, namun SK ini tidak disosialisasikan.
2. Kunjungan Pemantauan ke Kantor Imigrasi Kelas 2 Polonia Medan
Pada 30 Agustus pukul 10.00 WIB, bersama 2 (dua) orang pendamping, Tim melakukan pemantauan ke beberapa tempat, untuk melihat situasi yang sebenarnya di dalam mengurus paspor yaitu:
a. Kantor Imigrasi Kelas 2 Polonia Medan
Tim menemukan adanya papan pengumuman mencantumkan kewajiban melampirkan SBKRI bagiWNI yang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan putusan pengadilan.
b. Travel Agent
Ada 2 tempat yang dipantau oleh Tim, yaitu Travel Agent 'Trophy' dan sebuah travel agent lainnya, Tim menemukan fakta bahwa pengurusan tersebut tetap membutuhkan fotocopy SBKRI termasuk SBKRI orang tua si anak. Persyaratan yang diminta oleh travel agent bukan merupakan persyaratan dari Kantor Imigrasi.
3. Pertemuan Dengan Pemkot Medan, Para Camat, Kepala Dinas Kependudukan dan Imigrasi
Medan
Pada 31 Agustus 2005 bertempat di Kantor Walikota Medan, Tim bertemu dengan para Camat di Medan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan.
Dalam pertemuan tersebut Ketua Tim juga mempertanyakan penyebab Perda No. 18 Tahun 2002 yang tidak sesuai dengan Keppres No. 56 Tahun 1996. Tim mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari aparat Pemerintah Daerah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyampaikan beberapa hal yaitu:
(i) Dinas kependudukan dan catatan sipil masih memberlakukan persyaratan adanya SBKRI bagi WNI Keturunan disebabkan adanya Perda No. 18 Tahun 2002 yang masih mencantumkanSBKRIsebagai persyaratannya untuk penerbitan dokumen dan pencatatan sipil, misalnya surat nikah;
(ii) Namun sebenarnya, Walikota Medan telah mengeluarkan SK Walikota Medan No. 477/ 763/K/2005 tentang Pemberian Dispensasi Penerbitan Akta Catatan Sipil bagi WNI Keturunan yang menjawab tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya dispensasi bagi pengurusan Akta di Catatan Sipil, terutama bagi WNI Keturunan, dan juga sesuai dengan Keppres No. 56 Tahun 1996, maka berdasarkan SK ini warga yang belum atau terlambat mengurus Akta Kelahiran dapat langsung memprosesnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan tanpa melalui Putusan Pengadilan;
(iii) Dalam pengurusan dokumen di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan apabila suami atau bapak adalah WNI, maka anak dan istri tidak memerlukan SBKRI lagi, pembuktian yang dilakukan cukup dengan melampirkan akta orang tua atau suami tersebut;
(iv) Namun ada masalah, saat WNI Keturunan pindah alamat maka pihak kecamatan masih membutuhkan SBKRI untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan di wilayahnya;
(v) WNI Keturunan India lebih banyak lagi yang tidak memiliki dokumen resmi, seperti akte kelahiran, sehingga mereka masih dianggap WNA;
b. Para Camat menjelaskan bahwa:
(i) WNI Keturunan yang belum mempunyai SBKRI dianggap sebagai WNA, terutama warga yang merupakan mantan warga negara lain;
(ii) Pemberlakuan SBKRI sebagai persyaratan pengurusan dokumen resmi (KTP, KK, dan lain-lain) merupakan tindakan pencegahan dalam masalah keamanan, karena masih tidak mengetahui kategori WNA dengan WNI Keturunan Asing yang merupakan keturunan dari warga asing yang sudah WNI, minimal SBKRI orangtua merupakan persyaratan yang wajib dilampirkan.
(iii) Persyaratan SBKRI berdasarkan Perda No.18 Tahun 2002, dan bagi sebagian Camat yang hadir, ternyata SK Walikota tersebut di atas belum diketahui atau belum disosialisasikan, sehingga para Camat merasa tidak wajib melaksanakan isi SK yang bersangkutan;
(iv) saat ini kode 1 dan 2 di KTP untuk WNI keturunan sudah tidak ada lagi; Biaya untuk pengurusan:
1. KTP → gratis;
2. Akta kelahiran → baru lahir: Rp.10.000,- dan terlambat: Rp.15.000,-
3. Akta perkawinan → Rp.40.000,-
(v) SBKRI ini diberlakukan dengan alasan:
1. Demi faktor keamanan;
2 Dokumen mengenai identitas di Indonesia ini sangat mudah diperoleh. Terutama bagi WNI Keturunan yang pindah dari Luar Negeri atau Luar Kota.
3. Bagi anak dari WNI keturunan, apabila anak di luar nikah maka menggunakan
SBKRI ibu dan anak di dalam pernikahan menggunakan SBKRI bapak;
(vi) Namun ada juga sebagian Camat, misalnya Camat Medan Sunggal, yang tidak meminta SBKRI untuk pengurusan KTP dan KK sepanjang terdapat akta kelahiran;
C. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Medan menjelaskan bahwa:
(i) Jangka waktu pengurusan paspor maksimal 5 hari, kecuali ada hal-hal yang membutuhkan konfirmasi atau pembuktian selanjutnya; Misalnya adanya permintaan penerbitan paspor bagi seorang WNI keturunan Bangladesh, kemudian pihak Imigrasi mencurigai keaslian atau keabsahan dokumen yang dilampirkan, maka pihak imigrasi akan melakukan pemeriksaan ulang dengan kantor kecamatan yang mengeluarkan dokumen tersebut, hal ini tentu membutuhkan waktu lebih dari 5 hari.
(ii) Dokumen yang diperlukan adalah KTP, KK, Ijasah atau akta lahir; sedangkan untuk SBKRI bagi WNI keturunan tetap diminta tanpa diskriminasi (Tionghoa, India, Eropa, dan lain-lain), terutama apabila ada kecurigaan lain atas berkas atau data yang diserahkan, misal dokumen asli tapi palsu. Namun demikian Kantor Imigrasi lebih berpegang pada dokumen Kependudukan Indonesia dan akta pencatatan sipil.
(iii) Tidak ada perbedaan biaya pengurusan paspor berdasarkan usia. Mulai 1 April 2005, seorang anak harus mempunyai paspor sendiri, karena tidak dapat digabungkan lagi dengan paspor salah satu orang tuanya. Selain itu paspor 24 halaman hanya untuk para TKI., sedangkan non TKI menggunakan paspor 48 halaman.
(iv) SBKRI dapat tidak digunakan dengan adanya Keppres No. 56 Tahun 1996 dan Inpres No.2 tahun 1980.
4. Kunjungan Pemantauan ke Imigrasi Kelas 1 dan 2 Medan serta Pencatatan Sipil Medan Pada 1 September 2005 pukul 09.00 - 13.00 WIB,
Tim melanjutkan kegiatan pemantauan ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan dan Kelas 2 Polonia Medan serta Kantor Dinas Kependudukan Medan. Di ketiga tempat tersebut ditemukan:
a. Kantor Imigrasi Kelas 1 dan 2 Medan
Di kedua tempat ini, masih ada persyaratan yang dicantumkan di papan pengumuman tentang kewajiban melampirkan SBKRI bagi WNI yang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan putusan pengadilan;
b. Kantor Dinas Kependudukan Medan
(i) Ada beberapa ketentuan yang sudah diganti dan terlihat masih baru dihapus dan ditulis kembali karena warna spidolnya berbeda dengan tulisan lainnya.
(ii) Syarat-syarat mengurus berbagai akta di kantor ini hanya dengan melampirkan KTP dan KK.
5. Dokumen atau bukti yang diperoleh tim di lapangan Dalam pemantauan ini, Tim memperoleh berbagai dokumen fotocopy, yaitu:
SK Walikota Medan No. 477/763/K/2005 tentang a. Pemberian Dispensasi Penerbitan Akta Catatan Sipil bagi WNI Keturunan;
b. Salinan Putusan Walikota Medan No. 43 Tahun
2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 18 Tahun 2002 tentang Restribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dan Akta Catatan Sipil di Kota Medan;
C. Perda Kota Medan No. 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dan Akta Catatan Sipil di Kota Medan;
d. Keppres No. 435 Tahun 1996 tentang pengabulan permohonan kewarganegaraan Indonesia bagi Kwang Ing Swang;
Surat Koordinator Famkarsu Medan tanggal 13 e. Juli 2005 perihal Pengaduan Rakyat yang ditujukan kepada Presiden R.I.;
f. Surat Direktur Eksekutif ICW Sumatera Utara No. 1513/I/M/L/ICW-SU/XII/03 tanggal 4 Desember 2003 perihal Protes Atas Adanya Indikasi Masih Diberlakukannya SBKRI bagi Pengurusan Paspor RI yang ditujukan kepada: Kakanim Klas I Medan, Kakanim Klas II Polonia, Kakanim Klas II Belawan, Kakanim Klas II Pematang Siantar, Kakanim Klas II Tanjung Balai dan Kakanim Klas II Sibolga;
g. Surat dari Sekjen Dep. Dalam Negeri No. 471.2/
1265/SJ tanggal 18 Juni 2002 perihal SBKRI yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati / Walikota se-Indonesia;
h. Surat Kelahiran No. 349/1981 dari Catatan Sipil Kotamadya Pematangsiantar yang membuktikan adanya pencatatan kelahiran anak dengan mencantumkan bahwa anak tersebut adalah anak di luar nikah;
i. Kartu Keluarga No.025004/99/0568 tahun 1999 atas nama Tjhan Tjong Tak;
j KTP No.02.5004.541260.0002 tahun 2003 atas nama Kwang Ing Suang;
k. Daftar Nama Pemohon yang Berkasnya Tidak Lengkap;
III Manado
Tim turun ke lapangan pada tanggal 16 – 19 Oktober 2005, dalam kunjungan tersebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengadakan beberapa pertemuan dan mendapatkan beberapa fakta dari masyarakat dan aparat pemerintah daerah yaitu :
1. Pertemuan dengan Paguyuban Etnis Tionghoa Manado.
Pada 17 Oktober 2005 pukul 10.00 – 12.30 Wita bertempat di hotel Formosa Tim mengadakan. Hasil pertemuan sebagai berikut:
a. Ada masalah dengan SK Gubernur Sulawesi
Utara No. 61 Tahun 2003 yang memberikan kewenangan kepada pendeta gereja untuk melakukan pencatatan sipil atas pernikahan yang dilakukan di gerejanya, namun kewenangan ini hanya untuk pribumi. Sedangkan bagi WNI etnis Tionghoa tetapwajib mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil setempat;
b. Di dalam mengurus paspor bagi sebagian besar WNI Keturunan Tionghoa:
(i) diwajibkan melampirkan dokumen SBKRI (minimal fotocopynya).
(ii) bahkan ada sebagian yang dimintakan untuk menyertakan surat penggantian nama Tionghoa menjadi nama 'Indonesia' dan surat penolakan orang tuanya terhadap kewarganegaraan RRC.
2. Pemantauan Lapangan pada Selasa 18 Oktober 2005 Pada 18 Oktober 2005 Tim melakukan pemantauan lapangan ke:
a. Kantor Imigrasi Kelas I Manado
Hasil pemantauan di Kantor Imigrasi Manado antara lain:
(i) Berdasarkan pengumuman yang tercantum di papan prosedur yang terpasang di kantor tersebut tidak ada kewajiban melampirkan dokumen SBKRI dan tidak tercantum harga resmi untuk mengurus paspor;
(ii) Namun saat salah satu anggota Tim mendatangi seorang petugas di loket, diperoleh informasi dan data yang tidak sesuai dengan prosedur resmi, yaitu bagi WNI Keturunan Tionghoa harus melampirkan SBKRI dan Putusan Pengadilan mengenai perubahan nama, bagi anak dari WNI Keturunan tetap melampirkan SBKRI atau copy-nya orangtuanya;
b. Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Manado
Hasil pemantauan lapangan diperoleh:
(i) Di papan pengumuman untuk pencatatan sipil bagi perkawinan dan kematian dinyatakan bahwa pemohon dari WNI Keturunan harus melampirkan bukti bagi yang kewarganegaraannya diperoleh melalui putusan pengadilan.
(ii) Dari petugas di loket pencatatan perkawinan diperoleh informasi bahwa pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh WNI Keturunan Tionghoa harus melampirkan dokumen SBKRI.
3. Pertemuan dengan Walikota Manado dan
jajaran.
Pada 19 Oktober 2005 pukul 09.00 Wita Tim bertemu dengan Pemkot Manado dan jajaran yang antara lain: Asisten I Pemerintah Kota Manado, Bakesbang Pemerintah Kota Manado, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Manado dan Para Camat.
Tanggapan dan penjelasan dari Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
a. Dalam melayani WNI Keturunan, pihak Imigrasi Manado merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M01.HL.0505 tahun 2004 tanggal 27 Agustus 2004 yang menyatakan bahwa dalam menerbitkan sebuah dokumen perjalanan (paspor) bagi WNI Keturunan akan tetap membutuhkan SBKRI apabila ia adalah pemohon yang pertama kali;
b. Sementara bagi pemohon yang berusia di bawah 17 tahun dan merupakan WNI Keturunan hanya perlu menunjukan fotocopy SBKRI dari orangtuanya;
C. Namun dalam praktek bagi pemohon paspor pertama kali, tetap dimintakan SBKRI, sementara perpanjangan tidak akan diperlukan lagi dokumen tersebut;
d. Di Manado sedang diuji coba sistem Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yaitu pada saat seseorang mengurus penerbitan suatu dokumen resmi atas dirinya maka yang bersangkutan harus langsung datang ke instansi yang berwenang karena fotonya langsung ada di dalam dokumen tersebut.
e. Mengacu pada UU No. 32 Tahun 1988 dan lain sebagainya, maka tugas-tugas Catatan Sipil adalah pencatatan akta kelahiran, perkawinan dan kematian.
f. Untuk pencatatan sipil bagi perkawinan tidak dibutuhkan SBKRI namun bagi warga keturunan yang akte kelahirnannya masih bernama asing akan diminta untuk menyertakan SBKRI dan surat ganti nama.
4. Dokumen atau Bukti yang Diperoleh Tim di Lapangan
Dalam pemantauan ini, Tim memperoleh berbagai bukti, dokumen dan fotocopy dokumen, yaitu:
a. SK Gubernur Sulawesi Utara No. 61 Tahun 2003 tentang ijin bagi pendeta untuk mencatatkan perkawinan WNI;
b. Rekaman pembicaraan antara Tim dengan petugas loket yang bertindak menjadi 'calo' di Kantor Imigrasi Kelas I Manado dan petugas loket yang bertindak menjadi'calo' di Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil Manado;
C. Data petugas loket ('calo') di Kantor Imigrasi Kelas I Manado dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Manado;
d. Foto-foto papan pengumuman di Kantor Imigrasi Kelas I Manado dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Manado.
IV. Pontianak
Tim turun ke lapangan pada tanggal 27 – 30 Nopember 2005, dan mendapatkan beberapa fakta dari masyarakat dan aparat pemerintah daerah yaitu:
1. Pertemuan dengan Komunitas Tionghoa
Pada 27 Nopember 2005 Tim bertemu dengan beberapa organisasi komunitas Tionghoa, yaitu dari: MAKIN Pemangkat, perwakilan Tionghoa Pontianak Selatan, perwakilan Tionghoa Pontianak Utara, DPRD Kota Pontianak, Yayasan Singa, INTI Kalimantan Barat, perwakilan Tionghoa Martapura, Yayasan Bhakti Suci, dan Yayasan Sui - Pinyuh. Hasil pertemuan tersebut sebagai berikut:
a. Adanya diskriminasi bagi anak WNI yang lahir belum didaftarkan di Catatan Sipil selama 10 hari sejak kelahirannya, untuk WNI etnis Tionghoa harus mendapatkan penetapan pengadilan, sedangkan untuk WNI non Tionghoa hanya membutuhkan penetapan
Bupati.
b. Dengan adanya Keppres No. 56 Tahun 1996, masalah SBKRI seharusnya sudah tidak menjadi persoalan, namun praktik di lapangan terjadi hal yang sebaliknya;
2. Pertemuan dengan Pemerintah Kota Pontianak dan Jajaran
Pada 28 Nopember 2005, pukul 09.30 WIB, Tim mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat dari Pemerintah Kota Pontianak (Asisten I, Kepala Bagian Hukum, dan beberapa staf lainnya), Perwakilan Kantor Imigras Kelas I Pontianak, Perwakilan Kantor Dinas Catatan Sipil Pontianak, dan beberapa Camat dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Dari pertemuan ini diperoleh informasi:
a. Pelaksanaan penerbitan berbagai dokumen di Pontianak ini sudah sesuai dan berdasarkan peraturan yang ada, misal:
(i) Pembuatan paspor tidak ada perbedaannya antara bagi WNI pribumi dan non pribumi yaitu dengan biaya Rp 260.000,- untuk paspor 48 halaman atau Rp 110.000,- untuk 24 halaman yang selesai dalam waktu yang sama;
(ii) Pembuatan KTP, Akta Lahir, Kartu
Keluarga atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Catatan Sipil juga tidak ada perbedaan bagi semua WNI, biaya untuk akta lahir bagi anak 1 – 2 adalah Rp 17.500,- dan anak ke - 3 seterusnya adalah Rp 22.500,-
b. Bagi penerbitan akta lahir memang masih dikenakan biaya, walaupun menurut UU Perlindungan Anak sebenarnya akta lahir tidak dikenakan biaya apapun, akan tetapi Perda di Kalimantan Barat masih memberlakukan biaya tersebut;
Apabila pengurusan akta kelahiran tersebut C. lebih dari 10 hari setelah kelahiran, memang dibutuhkan penetapan pengadilan.
d. Dokumen yang paling dibutuhkan adalah akta lahir, namun apabila akta lahirnya terbit setelah pemiliknya berusia 30 tahun ke atas, maka pihak imigrasi atau pihak kecamatan akan melakukan pemeriksaan mendalam seperti menanyakan fotocopy SBKRI orang yang bersangkutan atau orang tuanya;
Pengurusan KTP dan KK cukup dengan e. membawa surat pengantar dari RT – RW dan Kelurahan, apabila pindahan maka melampirkan juga surat keterangan pindah dari Kelurahan sebelumnya, biaya pembuatan KTP adalah Rp 10.000, KK adalah Rp 5.000, surat kependudukan seperti pengantar Rp 5.000 untuk WNI dan Rp 10.000 untuk WNA, akan diselesaikan dalam waktu 1 x 7 jam apabila tidak masalah teknis misalnya listrik padam, dan lainlain;
f. Persyaratan bagi pengurusan dokumendokumen tersebut di atas telah dicantumkan pada papan pengumuman di depan kantor instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut;
g. Apabila memang ada ketentuan-ketentuan atau surat-surat baru mengenai masalah SBKRI, maka Pemda menyatakan belum menerimanya;
3. Pemantauan ke Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pontianak dan Kantor Dinas Catatan Sipil Pontianak
Pada 29 Nopember 2005 pukul 09.00 WIB, Tim melakukan pemantauan ke Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak dan Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak, untuk mendapatkan data dan keterangan yang langsung dari lapangan.
a. Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pontianak
Di kantor ini, Tim tidak menemukan ketentuan atau sistem yang mewajibkan penyerahan dokumen SBKRI sebagai persyaratan pengurusan paspor. Walaupun dalam kasuskasus tertentu memang masih dimintakan dokumen SBKRI tersebut, misalnya mengaku WNI namun bahasa Indonesia tidak lancar, di dalam akta kelahiran anak tidak menyebutkan nomor SBKRI orang tua, dan akta kelahiran terbit setelah pemohon berusia lebih dari 20 tahun.
b. Kantor Dinas Catatan Sipil Pontianak
Dari kantor ini diperoleh keterangan bahwa dalam mengurus akta-akta, terutama akta lahir tidak ada perbedaan antara WNI etnis Tionghoa dan non Tionghoa. Hanya diingatkan agar tidak terlambat dalam mengurus penerbitan akta lahir tersebut, karena apabila terlambat (lebih dari 10 hari setelah kelahiran) bagi WNI berdasarkan staatblad 1917 harus ada penetapan Pengadilan dan bagi WNI berdasarkan staatblad 1920 dengan penetapan Bupati setempat.
4. Dokumen atau Bukti yang Diperoleh Tim di Lapangan
Dalam pemantauan ini, Tim memperoleh berbagai dokumen fotocopy, yaitu:
Peraturan-peraturan
a. SK Menteri Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975 tentang Keputusan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan dengan Berlakunya Undang-undang Perkawinan serta
Peraturan Pelaksanaannya;
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
Perda No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan C. Pertama Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2000 tentang Restribusi Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil;
d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/ 74054 tanggal 18 Nopember 1978 tentang Petunjuk Pengisian Kolom Agama pada lampiran SK Mendagri No. 221a Tahun 1975;
e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/805/ sj tanggal 31 Maret 2000 perihal pencabutan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/ 74054 tanggal 18 Nopember 1978;
f. Surat Edaran Kepala Litbang Dep. Agama No. P/BA.02/548/1999 tanggal 21 Juli 1999 tentang Status Agama Khong Hu Cu;
g. Tarif Biaya Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak;
h. Ketentuan-ketentuan pembuatan Akta Lahir, Akta Tambahan Kelahiran, Akta Kematian, Akta Tambahan Kematian, Akta Pengakuan/ Pengesahan Anak, Adopsi, KTP, Akta Perceraian, dan Kartu Keluarga;
BAB VI REKOMENDASI
Diskriminasi dalam konteks kultural, hubungan antar-individu, sebenarnya merupakan fenomena yang umum terjadi di manapun di belahan dunia ini. Namun menjadi tidak lazim dan permasalahan yang serius ketika suatu pemerintahan negara yang berdasarkan kepada hukum (rechtsstaat) dan demokrasi, melakukan politik diskriminasi terhadap warga negaranya sendiri, melalui berbagai berbagai peraturan perundangundangan dan kebijakan, yang merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Dalam konteks Indonesia, diskriminasi menjadi kebijakan yang populis dan tersistematis sejak jaman kolonialisme Hindia- Belanda. Namun Ironisnya, setelah kurang lebih satu abad berlalu, kebijakan model kolonialisme tersebut justru masih diterapkan oleh pemerintahan bangsa Indonesia sendiri kepada warga negaranya, bahkan dengan dimensi yang lebih beragam dan terinstitusionalisasi.
Salah satu bentuk politik diskriminasi yang nyata yang dilakukan secara institusional di Indonesia adalah penerapan ketentuan tentang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik
Indonesia, atau yang lebih populer disebut SBKRI, yang utamanya ditujukan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-keturunannya. Walaupun ketentuan ini bersifat administratif, namun secara esensi, penerapan SBKRI sama artinya dengan upaya yang menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status hukum Warga Negara Indonesia (WNI) yang "masih dipertanyakan" (Status Quo). Dengan demikian seorang WNI Tionghoa yang walaupun sudah bergenerasi-generasi lahir dan menutup mata di tumpah darah Indonesia, setiap waktu mereka harus membuktikan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam berbagai proses administratif kewarganegaraan mulai dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk, memasuki dunia pendidikan, menyatakan hak politiknya, pembuatan surat perjalanan luar negeri, sampai menikah dan meninggal dunia pun harus membuktikan dirinya warga negara Indonesia melalui SBKRI.
SBKRI sendiri secara eksplisit sudah dihapuskan penerapannya kepada WNI Tionghoa dengan Keputusan Presiden No. 56 tahun 1996 dan Instruksi Presiden No. 4 tahun 1999, namun kebijakan diskriminatif tersebut tetap saja diimplementasikan di berbagai instansi pemerintahan. Berbagai pihak yang berwenang atas kebijakan ini sudah menyatakan berbagai alasan pemberlakuan SBKRI bagi WNI Tionghoa ini. Salah satu alasan utama yang selalu dikemukakan adalah bahwa kebijakan SBKRI merupakan konsekuensi dari klaim politik pemerintahan Mao Tse Tung bahwa semua orang China di seluruh dunia termasuk Indonesia adalah warga negara Republik Rakyat Tiongkok karena asas Ius Sanguinis (keturunan darah), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI- RRT antara Chou En Lai-Mr.Soenario tahun 1955, seperti yang dikemukakan oleh Menteri Kehakiman dan HAM belum lama ini di Media Indonesia, 7 Februari 2004.
Dalam Pasal 12 Bab II Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok disebutkan bahwa ada berbagai kelompok warga negara Indonesia yang dikelompokkan sebagai WNI Tunggal atau mereka yang tidak diperkenankan untuk memilih kewarganegaraan RI-RRT dan tetap menjadi WNI, yaitu untuk mereka yang berstatus misalnya tentara, veteran, pegawai pemerintah, yang pernah membela nama Republik Indonesia di dunia Internasional, petani atau bahkan secara implisit mereka yang sudah pernah ikut Pemilihan Umum tahun 1955. Beberapa tokoh Tionghoa waktu itu, yang dapat dikelompokkan sebagai kelompok tersebut, namun secara tidak konsekuen tetap saja perjanjian dwi-kewarganegaraan dengan kewajiban memilih kewarganegaraan RI atau RRT diterapkan kepada mereka.
Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan RI-RRT ini yang dituangkan dalam UU No. 2/1958 pada tanggal 11 Januari 1958 dan diimplementasikan dengan PP No. 20/1959 tersebut dengan masa opsi 20 Januari 1960 sampai dengan 20 Januari 1962, sudah menyelesaikan permasalahan dwikewarganegaraan RI-RRT. Setelah perjanjian dwikewarganegaraan tersebut dibatalkan tanggal 10 April 1969 dengan Undang-Undang No.4 tahun 1969, permasalahan status warga negara Indonesia Tionghoa sudah terselesaikan dan anak-anak WNI Tionghoa yang lahir setelah tanggal 20 Januari 1962 sudah menjadi WNI tunggal, yang setelah dewasa tidak diperbolehkan lagi untuk memilih kewarganegaraan lain - selain kewarganegaraan Indonesia (Penjelasan Umum UU No. 4 tahun 1969) dan tidak perlu lagi membuktikan kewarganegaraannya dengan SBKRI.
Sesungguhnya mematut-hukumkan SBKRI untuk WNI Tionghoa yang didasarkan atas Perjanjian Dwi- Kewarganegaraan RI- RRT, yang sudah diselesaikan final pada tahun 1969, adalah kebijakan yang tidak rasional dan melanggar kepatutan hukum itu sendiri.
Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1947 menegaskan bahwa dalam sistem undang-undang warga negara Indonesia suatu bukti kewarganegaraan Indonesia tidak diperlukan untuk orang-orang yang tentu dan diharapkan tentu menjadi warga negara Indonesia; yaitu untuk orang Indonesia asli dan untuk orang peranakan.
Penegasan senada juga ditegaskan dalam Pasal IV Penutup UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1958, bahwa surat bukti yang menunjukkan kewarganegaraan Indonesia hanya diperuntukkan bagi mereka yang merasa perlu membuktikan kewarganegaraannya tanpa menjadi kewajiban. Dalam Penjelasan PP No.67 tahun 1958, Pasal 2 Alinea kedua, menegaskan : "Dalam hal ini perlu pula diterangkan bahwa Pasal IV Peraturan Penutup Undang-Undang tersebut hanya dapat dipergunakan bilamana pembuktian yang dimaksud diperlukan, hal mana harus dibuktikan dengan adanya pernyataan suatu instansi/ jawatan yang meragukan status orang yang berkepentingan."
Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996 dan Instruksi Presiden No. 4 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 56 tahun 1996 yang menginstruksikan tidak berlakunya SBKRI bagi etnis Tionghoa yang sudah menjadi WNI, sudah sepatutnyalah diterapkan secara konsekuen tanpa terkecuali dan dengan sanksi administratif bagi mereka yang melanggarnya, karena kedua produk hukum tersebut nyata tidak bertentangan dengan ketentuan pembuktian kewarganegaraan RI dalam UU No. 62 tahun 1958 yang bersifat fakultatif.
Suatu surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia hanya diperlakukan kepada mereka warga negara asing yang menjadi warga negara Indonesia (naturalisasi) berupa petikan Keputusan Presiden beserta Berita Acara Sumpah/Janji setia kepada negara Republik Indonesia, dan bagi warga negara 115 SBKRI: Analisis dan Hasil Pemantauan
Indonesia kewarganegaraannya sudah cukup ditunjukkan oleh Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk ataupun Kartu Keluarganya.
Adanya kenyataan pemalsuan atas Akta Kelahiran, KTP, atau Kartu Keluarga, bukanlah alasan yang cukup rasional untuk terus melanggengkan SBKRI, dikarenakan SBKRI dalam kenyataannya pun dapat dipalsukan. Kelemahan administratif pemerintahan tersebut seharusnya dilakukan dengan pembenahan tata laksana aparatur kepemerintahan dan koordinasi kerja di antara instansi pemerintah, tanpa menciptakan beban-beban dokumen kewarganegaraan ataupun kependudukan yang sebenarnya tidak diperlukan, yang juga tidak murah, kepada masyarakat. Apalagi kemudian penerapan dokumen-dokumen tersebut hanya akan menyuburkan praktek-praktek korupsi dan pungli dalam lingkungan aparatur pemerintahan.
Meskipun demikian, untuk menghapuskan praktek diskriminasi warga negara secara optimal khususnya yang berhubungan dengan SBKRI, hanya dengan UU Kewarganegaraan belumlah cukup. Pengaturan pencatatan sipil Indonesia yang masih mendasarkan diri pada reglemen peninggalan Hindia Belanda yang segregatif etnis dan agama yaitu Staatsblad 1849 (untuk golongan Eropa), 1917 (untuk golongan Tionghoa), 1920 (untuk golongan bumiputra non-Kristen) dan 1933 (untuk golongan bumiputra Kristen), pengaturan kewarganegaraan berdasarkan UU
Kewarganegaraan yang baru tersebut akan banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Seorang WNI Tionghoa ketika akan mencatatkan anaknya yang baru lahir tetap akan diperlakukan tak ubahnya seperti seorang WNA RRT (karena staatsblad didasarkan atas dasar etnisitas bukan kewarganegaraan), yang kemudian akan selalu diragukan kewarganegaraannya dan dituntut untuk menunjukkan SBKRI atau paling tidak berdasarkan penetapan pengadilan.
Praktek yang lazim juga dilakukan oleh pihak keimigrasian, yang dalam pelaksanaannya masih berpedoman kepada pengenalan cirri-ciri fisik (lahiriah) seperti dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No. F-IZ.02.07-1025 tertanggal 3 Agustus 1998 perihal Keraguan Status Kewarganegaraan RI terhadap seseorang yang mempunyai ciri/profil seperti orang Asing tetapi tidak memiliki SBKRI disebutkan bahwa dalam pelayanan pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), seorang pejabat Imigrasi harus "...perhatikan ciri-ciri fisik, logat, dan kefasihan bahasa daerahnya...".
Untuk itulah demi memberikan kepastian hukum dan penyelesaian serta kepastian hukum, Departemen Hukum dan HAM harus secara tegas menyatakan penghapusan Peraturan Menteri Kehakiman No. 3/4/12 tahun 1978 tentang SBKRI yang kemudian disosialisasikan kepada seluruh instansi seperti Departemen Dalam Negeri (dalam bid. Kependudukan dan catatan sipil), Departemen Pendidikan Nasional (bid. Pendidikan), Bank Indonesia (bid. Perbankan), BPN (bid. Agraria), dll.
Ketentuan dalam UU Kewarganegaraan tersebut juga berkonsekuensi dihapuskannya pembedaan pencatatan kelahiran yang terlambat (melalui penetapan pengadilan) kepada WNI Tionghoa. Artinya warga Tionghoa yang menjadi WNI sejak lahirnya ketika terlambat mencatatkan kelahirannya, dapat mencatatkan kelahiran tanpa penetapan pengadilan dipersamakan dengan golongan bumiputra lainnya yang cukup dengan persetujuan Kepala Daerah.
Dan sambil menunggu lahirnya peraturan pelaksanaan UU Kewarganegaraan yaitu Peraturan/Keputusan Menteri paling lambat 3 bulan ini, Peraturan Pemerintah paling lambat dalam 6 bulan ini, ataupun UU Administrasi Kependudukan (dan Catatan Sipil) dan UU Keimigrasian yang baru, penyelenggaraan pencatatan sipil seharusnya dikembalikan kepada dikembalikan seperti dalam pengaturan Instruksi Presidium Kabinet (Inspreskab) No. 31/U/IN/12/1966 dengan tidak lagi menggunakan Pasal 131 dan 163 I.S. yang berbunyi antara lain:
1. Sambil menunggu dikeluarkannya Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat nasional, tidak menggunakan penggolongan-penggolongan penduduk Indonesia berdasarkan pasal 131 dan 163 I.S ("Eropeanen "'Vreemde Oosterlingen, " Inlanders"), pada Kantor-kantor Catatan Sipil (B.S) di seluruh Indonesia.
Untuk selanjutnya Kantor-kantor Catatan Sipil di 2. Indonesa terbuka bagi seluruh panduduk Indonesa dan hanya antara warga negara Indonesia dan orang asing.
3. Ketentuan-ketentuan tersebut angka 1 dan 2 diatas tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, warisaan dan ketentuan hukum perdata lainnya.
4. Menteri Kehakiman dan Menteri dalam negeri mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari Instruksi ini dilingkungan masing-masing.
Sedangkan bagi anak-anak yang dalam perkawinan campuran, sambil menunggu lahirnya Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, dan UU Administrasi Kependudukan (dan Catatan Sipil) dapat memperoleh kewarganegaraan ganda dengan berdasarkan catatan pinggir di kantor catatan sipil.
Dan demi mencapai prinsip non-apatrida (tidak mengenal tanpa kewarganegaraan) dan demi penyelenggaraan kewarganegaraan yang lebih konesekuen ke depan, Departemen Hukum harus mengeluarkan beleid berupa crash program (pemutihan) kepada penduduk Indonesia yang sudah turun temurun berdiam di Indonesia yang seringkali dianggap stateless karena ketiadaan dokumen kependudukan/kewarganegaraan seperti warga Tionghoa di beberapa daerah di Indonesia atau warga NTT pasca Timtim menjadi negara merdeka.
Selanjutnya dalam kerangka reformasi hukum yang komprehensif bidang kependudukan dan kewarganegaraan, DPR bersama Departemen Hukum dan HAM hendaknya tidak berhenti pada UU Kewarganegaraan, tetapi juga segera merealisasikan peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2006 ini serta melakukan pembaruan atas peraturan catatan sipil dan administrasi kependudukan, keimigrasian, tidak saja demi penyelesaian masalah Tionghoa atau SBKRI tetapi juga atas nama integrasi kebangsaan dan akuntabilitas pemerintahan.
Kesimpulan
Dari hasil pemantauan Komisi Nasional di beberapa kota di Indonesia menunjukkan:
1. Masih terdapatnya penyimpangan atau diskriminasi bagi WNI Keturunan dalam mengurus paspor dan berbagai dokumen resmi lainnya di Kota Medan, Manado dan Pontianak, terkecuali di Batam dan Tanjung Pinang yang secara umum SBKRI tidak mengalami permasalahan namun dalam kasus-kasus tertentu penyimpangan masih terjadi. Tambahan untuk kasus Pontianak dengan perbedaan kewajiban bagi pemohon akta lahir yang lebih dari 10 hari setelah kelahiran, yaitu bagi WNI dengan staatblad 1917 dengan penetapan pengadilan – biaya Rp.125.000 s/ d Rp.400.000 – dan WNI dengan staatblad 1920 dengan penetapan Bupati setempat;
2. Diskriminasi tersebut menyebabkan:
a. Anak-anak mempunyai akta kelahiran dengan dinyatakan sebagai anak ibu (seolah-olah merupakan anak di luar nikah);
b. Pasangan yang menikah tidak dicatatkan (akibat tidak mempunyai SBKRI atau sebab lainnya);
Biaya tinggi bagi WNI dengan staatblad 1917 yang C. memohon akta kelahiran dengan penetapan pengadilan.
Masalah ini diindikasikan sebagai bentuk pelanggaran hak 3. asasi manusia yang diatur di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu:
a. Persamaan derajat dan martabat manusia (Pasal 3 ayat 1);
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, a. perlindungan dan perlakuan hukum yang adil (Pasal 3 ayat 2);
Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan b. melalui perkawinan yang sah yang berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri(Pasal 10);
Hak untuk mengajukan permohonan dan diproses C.
secara adil (Pasal 17);
d. Hak untuk bebas memeluk agama dan kepercayaannya serta beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya tersebut (Pasal 22);
e. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari masyarakat dan negara (Pasal 52);
f. Hak anak untuk memperoleh status kewarganegaraannya (Pasal 53);
Kenyataan lapangan di empat kota di Indonesia ini dapat menjadi satu gambaran nasional betapa SBKRI dan diskriminasi masih saja terjadi dalam praktek-praktek birokrasi walaupun berbagai peraturan baik berupa Keputusan Presiden sampai dengan Surat Edaran Dirjen.
Rekomendasi
Atas kenyataan masih diterapkan dan dipraktekkannya SBKRI dan diskriminasi dalam praktek-praktek birokrasi, untuk itu Komisi Nasional memberikan rekomendasi untuk:
1. Melakukan berbagai upaya untuk menyadarkan aparat pemerintahan mengenai hak-hak WNI keturunan untuk tidak perlu lagi melampirkan bukti SBKRI sepanjang yang bersangkuta sudah mempunyai dokumen kependudukan dan/atau pencatatan sipil lainnya dari negara Indonesia;
2. Mensosialisasikan secaraberkelanjutan serta pengawasan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah terkait dengan Perda penggunaan SBKRI;
3. Mengeluarkan rekomendasi kepada instansi yang terkait agar segera menertibkan jajarannya dalam mengupayakan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh WNI tanpa kecuali.
4. Pencabutan secara tegas seluruh peraturan perundangundangan yang diskriminatif;
5. Merekomendasikan Komisioner Hak untuk Memperoleh Keadilan untuk memantau kinerja Pengadilan-pengadilan Negeri (terutama di kota Pontianak) dalam mengeluarkan penetapan-penetapannya.
wpojclab.oaoy.caguthng mitae
LAMPIRAN
PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT PERMASALAHAN SBKRI
| PERATURAN | PERMASALAHANIANALISA |
| KEWARGANEGARAAN Undang-undang tanggal 10 Februari 1910 | |
| tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belande bukan Belanda Pasal 26 ayet (1) UUD 1945 tentang Wargs | Pasal 1 : Barang siapa yang tidak berstatus Belanda menurut UU Kewerganegaraan Belanda dan Kependudukan, adalah Kaulanegara Belands. UUini berperlekdf kependudukan bukan kepada status kewerganegaraan Ayet (1) : Yang menjadi werga negara alah orang-orang bengsa Indonesia asl dan orang-orang bengsa-bangsa lain yeng disahkan dengan unding- |
| Negara | unding sebegai warga negara. Pencantumen istilah asli yeng bukan istlah hukum melahirkan dampak rasialis dan dskriminalf Sebelumdamendemen peda tahun 2003, aslinya pesal ini berbunyi : Presiden |
| Pasal 6 ayal (1) UUD 1945 tentang Presiden den Wekl Presiden PI Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 tentang | adah orang Indonesia as. Merupakan UU Kewarganegaraan pertama RI yeng ditetapkan bertaku sejak tanggal 17 Agustus 1945. UU ini berasas ius soll (kelahiran), siapa saja yeng |
| Warga Negara, Penduduk Negara | tanggal 17 Agustus 1945. UU ini berasas ius soll (kelahiran), siapa saja yeng asli dalam deerah negara Indonesia atau tidak termesuk deri golongan tersebut tetapi turunan dari golongan tersebut, yeng lahir dan bertempet tinggal di daerah Negara Indonesia sedktrya 5 tahun berturut-urut, yeng telah berusia 21 tahun atau telah kawin, adalah Warga Negara Indonesia Penjelasan: Dalam systeem Undang-undang Warganegara Indonesia suetu |
| tentang Warga Negara | bukdi kewergaan negara Indonesia tidak dperlukan untuk orang-orang yang tentu dan dharapkan tentu menjad Warganegara Indonesia, yaitu untuk orang Indonesia asli dan untuk orang Peranakan. Meka bukdi kewergaan negara Indonesia hanys diberlkan kepads orang yeng pade umurmye bukan Warganegara Indonesia yaitu orang Asing yeng menjadi Werganegara Indonesia dengan naturalisasi Perubahan Pasal 1b, 3, 4, 5, 14 dan 15 |
| Undangundang No. 6 Tahun 1947 tentang Perubehan Undang-undang No. 3 Tahun 1946 Undang-undang No. 8 Tahun 1947 tentang | Waktu pengajuan diperpenjang darl 10 April 1947 menjadi 10 April 1948 |
| Mermperpanjang Wekdu urtuk Mengajukan Pemystaan Berhubung dengan Kewergaen Negara Indonesia Undang-undang No. 11 Tahun 1948 tentang | |
| Undang-undang No. 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waidu lagi untuk Mengajukan Pemyetaan Berhubung dengan | Wektu pengajuan dperpanjang dari 10 April 1948 menjadi 17 Agustus 1948 |
| PERATURAN | PERMASALAHANANALISA |
| Lemberan Negara No. 2 tahun 1950 tertang Perstujuan Penbegian Warga Negara Repubik Indbnesia Seriket dan Kerajaaan Nedertand | Mendasarkan di pade KMB penyerahan kedaulatarnl 27 Desenber 1949 den Undeng-undeng 1882 |
| Nedertand Peraturan Penguasa Militer No.PtPM09/1957 tentang Kewarganegaraan Instruksi Menteri Pertahanan selaku Penguasa Miter No.II/7/PMI/1957: BN 1967 Nb. 87 | Pengaluran beberapa hal mengenai kewerganegeraan seperti ketentuen perbukdan kewerganegaraan RI Pengaturan tentang pebuktian kewergenegaraan R dan proses |
| Instruksi Menteri Pertahanan selaku Penguasa Miter No.II/7/PMI/1957: BN 1967 Nb. 87 tentang Pelaksarean Peraturan Penguasa Mlite/KSAD No. PtPM09/1967 tanggal 4-6- 1957 Poraturan Penguesa Perang Pusat No. | Pengaturan tentang pebuktian kewergenegaraan R dan proses pewarganegaman R |
| Prt/Peperpu014/1958 tentarg Beberapa Hal Mengenai Kewarganegaraan Instruksi Penguesa Perang Pusat No. IntrReperpu/0271958 tentang | Pengeturan beberape hal mengenai kewerganegaraan seperi ketentuan petukdankevarganegaran R Pengaturan tentang pebukdian kewerganegaraan RI den proses |
| IntrReperpu/0271958 tentang PetunjukPelakisanaan peraturan Penguesa Perang Pusat KSAD No. Prt/Peperput014/1958 tanggal 16-4-1958 Sural Edaran Menteri Kehakimen No J.B.39216 tanggal 28 Juni 1958 tentang Sosl- | pewarganegaran R Peaksneaan dari Peraturan Perguesa Perang Pusat No. |
| Sural Edaran Menteri Kehakimen No J.B.39216 tanggal 28 Juni 1958 tentang Sosl- soal mengenai Kewerganegaraan Undang-Undarg Nbomor 2 Tahun 1958 tentang Pesetujuan Pejanjan Antara Republik | Peaksneaan dari Peraturan Perguesa Perang Pusat No. PtPtpepu/9141958 tentang penbuktian kewerganegaraan dleh Pergadian Neger Datur persetjuan sape saja yeng dsbut WN tunggal, WNA tunggai dan |
| Pesetujuan Pejanjan Antara Republik Indonesia dan Repubik Rakyat Tongick mengenai Soal Dwi-Kewarganegaraan Undang-Undang Normor 62 Tahun 1958 tentang | Datur persetjuan sape saja yeng dsbut WN tunggal, WNA tunggai dan mereka yengberkewarganegaraan ganda WN-WNRRT |
| Undang-Undang Normor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indoresia Peraturan Permerintah Noror 20 Tahun 1959 | Didesarkan peds UUDS 1950 Beasas us sanguinis (etuuran) patriarchal Mengatur tentarg perbukdian lewerganegaraan RI (Ptsal IV Peatuan Prup Detur persetujuan siapa saja yeng desebut WNl tunggal, WNA tunggal dan |
| Peraturan Permerintah Noror 20 Tahun 1959 Ientang Pelaksaneen UU No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuen Perjanjan Artara Repubik Indbnesia den Repubik Rekyat Tiongick mengenai Soal Dwi-Kewerganeganaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1960 tentang Peregasan Mulai Berlakunye PP Normor 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan UU | Detur persetujuan siapa saja yeng desebut WNl tunggal, WNA tunggal dan menka yangbekewarganegaraan ganda WN-WNFRT Detur persetujuen siape saja yeng dsebut WNl tunggal, WNA tunggal den mereka yengberkewerganegaan gands WN-WN FRT |
| Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1960 tentang Peregasan Mulai Berlakunye PP Normor 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1958 tentang Persetujuan Pejanjan Artara Repubik Indoresia dan Repubik Rakyat Tiongick mengensi Soal Dai- Kewarganegeraan | Detur persetujuen siape saja yeng dsebut WNl tunggal, WNA tunggal den mereka yengberkewerganegaan gands WN-WN FRT |
| PERATURAN | PERMASALAHAN/ANALISA |
| Otonomi Daerah Nomor BPGK2/231-1, Menteri Kehakiman Nomor JB.3.1027, Menter Pertanian Nomor 42KMP/1961, Menteri Agraria Nomor Sk.212/Ka tentang Penetapan Syaral- syerat Bagi Golongan "Petan" yeng Telah | Tidak dlaksanakan secara konsekuen, dkarenakan dalam kenyataarnya banyek WNI Tionghoa yang mesuk dalam golongan "petan" tetapi tetap dwajibkan untuk memlih kewarganegaraan apalagi sejak keluamya PP No. 10 Tahun 1959 |
| Danggap Melepaskan Kewerganegaraan RRT- nya Undang-undeng Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga Surat Menteri Kehakiman Nomor DTC/14/15 | Melanggar hak asasi menusia, negara tertalu membetasi penggunaan identitas keluerga Bahwa istiah yeng baku digunakan adalah Warga Negara Republik |
| tanggal 18 Agustus 1965 kepada Ketua Pengadian Neger di Seluruh Indonesia tentang Istlah Warganegara Repubilik Indonesia Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/UKep/12/1966 tentang Peraturan Ganti | Indonesia Menimbang : 2. bahws penggantian name deri orang ndonesia keturunan |
| 127/UKep/12/1966 tentang Peraturan Ganti Nama bagi Warganegara Indonesia Memakai Nama Cna Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1967 tentang Kebidjaksanaan Pokok Jang | asing dengan nama yang sesuai dengan nama Indonesia asli akan mendorong usaha asimilasi ini... Bab II Pembinaan Werga Negara Indonesia Keturunan Asing, point 3 : |
| Menjangiut Warga Negara Keturunan Asing | Pembinaan werga negara keturunan asing.melalui proses assimilasi terutame untuk mencegah terdjadinya kehidupaan eksklusif rasial - proses assimilasi mengabaikan aspek kemajemukan dan identitas etris suatu warga negara dan besifal sangaf satu arah Point 5 : ..jang masih memakai nama Cina diandjurkan mengganti nama-namanya dengan nama Indonesia.. - bertentangan dengan hak identitas seorang warga negara Ketentuan ini bertentangan dengan UUD 1945 karena mengabaikan aspek kesetaraan dan HAM, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, den UU Ratifikasi Konvensi Pengahapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, serfa melanggar hak-hak sipil werga negara |
| tentang Memperpanjang Masa Berlakunys Peraturan Ganti Narma bagi Warganegara Indonesia yang Memakai Nama Cina sebagai Termaksud dalam Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang | Indonesia yang memakai nama Cina sampai dengan bulan Desember 1968 |
| Pemystaan Tidak Berlakunya UU Nomor 2 Tahun 1958 Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pemyataan Digunakannya Ketentuan- | dengan adanys pasal 3 yaitu orang-orang yang termektub dalam pasal 2 dan 3 yang belum dewasa peda saat Undang-undang ini mulei berlaku, tetap berkewarganegaraan Repubik Indonesio setelah menjadi dewasa. Walaupun secara nasional hokum kewarganegaraan yeng dterapian adalah berdasarian UU No. 62 Tahun 1958, pada tahun 1971, UU No. 3 Tahun 1946 yang berasas ius sol diterapkan kepada penduduk Irian Barat. |
| tentang Pemyataan Digunakannya Ketentuan- ketentuen dalam Undang-undeng Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Repubik Indonesia urtuk MenetapkanKewarganegaraan Republik | adalah berdasarian UU No. 62 Tahun 1958, pada tahun 1971, UU No. 3 Tahun 1946 yang berasas ius sol diterapkan kepada penduduk Irian Barat. Hal ini kemudian yeng membuktkan bahwa UU No. 3 Tahun 1946 tidak perah dicabut oleh UU No. 62 Tahun 1958 atau peraturan perundangan lainnya. |
| PERATURAN PERMASALAHAN/ANALISA | |
| Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik | Porubahan terhadip pengaturan memperoleh kambal kewerganegaraan R bag meneka yeng tidak melapor stama 5 (ima) tahun sepert datura peda Pasal 18 hunul (k). |
| Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Peraturan Menteri kehakiman No. JB.3/4/12, 14 Maret 1978 tentang Surat Bukdi Keworganegaraan Republik Indonesia | peda Pasal 18 hunul (k). Peraturan Menter besarta peraturan pelsksanaannya menunjukkan bahwe syerat permohonan SBKRI hanya betaku begi orang-orang WNI keturunan (Cina) |
| Republik Indonesia Instruksi Dirjen Kumdang No. JHB.3/104/11 Ig 2 Januari 1980 tentang Penyelesaian Administrasi Permohonan Sural Buidi Kewarganegaraan | keturunan (Cina) Whi keturunan yang turun temurun seharusnye sudah cukup menunjukan aite kalanzan sebagai alat bukd kewarganegaraan R dan TIDAK PERLU memlik SBKRI |
| Republik Indonesia Inatruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1980 lentang Bukd Kewarganegaraan Republik Indonesia | Menimbang a. dems memberkan kepastian hokum bagi warganegara KETURUNAN ASING yeng belum mempunyai bukti kewarganegaran Republk |
| Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 1980 tentang Tatacara penyelessiaan Permotonan Peworganegeraan Repubik | Indonesia, perlu diberkan suatu Surat Bukdi Kewarganegaraan Repubik Indonesia. Peraturan Pelaksanaan darl ketentuan pewarganegaraan UU No. 62 Tahun 1958 |
| Indonesia Surat Edaran Dirjen Kumdang No. JHB.3/157/24 tanggal 22 Nopetber 1980 tentang Pemohonan SEKPI | SEKRI tidak dwajbkan begi WN keturunan asing (Cina) hanya menjad) persyaratan bagi pemegang sural penystaan dwi-kewarganegaraan Ri- RRC, namun kenyataannys dterapkan pada semus WN keturunan (Cina) |
| Surat Kepulusan Bersama Menteri Kahajiman dan Menterl Dalam Negern Nomor M.01-UM.09.30-80 dan Nomor 42 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pemberian Surat Bukdsi Kewerganegeraan | den keturunanmys Peraturan pelaksanaan dari Inpres No. 2 tahun 1980 |
| Republik Indonesia Surat Kawat Menteri Kehakiman kepada Montn Dalam Negeri No. M.UM.09.03-01 tanggal 11 April 1980 tentang Pelaksanaan dai Sural Keputusan Menteri Kehakiman dan Mentari Dalam Neger tanggal 10 Maret 1980 No. M.01-UM.09.03-80 dan No. 42 tahun 1980 mengenai pelaksanaan Inpres | Petunjuk atas permasalahan-permasalahan yang muncul delam pelaksanaan Inpres No. 2 lahun 1980 |
| No. 2 tahun 1980 Kaputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HL04.02 tgl 25 April 1983 tentang Sural (Pemyataan) Keterangan Kewarganegaraan Berdasarkan Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan Ro- RRC dan Pemberian Surat Bukdi Kewarganegaraan Republik Indonesia Kaputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesis No. M.02-HL.04.10 10 Jul 1992 lentang | SBKRI tidak diwajbkan bagi WN katurunan (Cna) Tanya menjad) persyaratan bagi pemegang sural penyataan dwi-kewarganegaraan RI- dan keturunananya RRC, namun kanyataannyo dterapkan pada semua WN ketuunan (Cina) Dolam kenyataan sehan-hari anak-anak yeng telah dewasa (18 tahun) deari orang fua pemegang SBKRI "dipaksa memilik SBKRI seperti orang |
| Kewarganegaraan Republik Indonesia Kaputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesis No. M.02-HL.04.10 10 Jul 1992 lentang Pembukdian Status Kewarganegaraan Repubik Indonesia Anak-Anak deri Warga Negara Republik Indonesia Keturunan Asing Pemegang Bukt Kewargonegarsan Republik Indonesia | Dolam kenyataan sehan-hari anak-anak yeng telah dewasa (18 tahun) deari orang fua pemegang SBKRI "dipaksa memilik SBKRI seperti orang tuanys, karena sunat tensebut diminta oleh instans-instansi Depdkbud Deperdag, Depkeh, karene SBKPt menjadi persyaratan untuk sekolah. membuka usaha, dan membuat pespor. sekallpun telah ada Kep. Menkeh No. M.02-HL04.10 tanggal 10 Ju 1992 dan Surat Men.keh kepada Mendagi No. M. UM.01 06-109 entang Aita Kalshiran |
| PERATURAN | PERMASALAHAN/ANALISA |
| Dalam Negeri No. M.UM.01.06-109 tanggal 10 Juli 1992 tentang Bukd Kewarganegaraan RI | Surat Menteri Kehakiman kepada Menteri Dalam kenyataan sehari-hari anak-anak yang telah dewasa (18 tahun) dari pada orang tua pemegang SBKRI "dipaksa" memilki SBKRI seperti orang tuanys, kareria surat tersebut diminta oleh instansi-instansi Depdkbud, |
| bagi seseorang WNRI Keturunan (Cina) Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 1995 | Dependag, Depkah, karena SBKRI menjadi persyaratan urtuk sekolah, membuka usaha, dan membuat paspor Perubahan atas Inpres No. 13 tahun 1980 tentang tatacara pewerganegaraan bagi orang asing |
| Kewarganegaraan Republik Indonesia Instruksi Presiden lli No. 6 Tahun 1995 PeroepatanPenyelesaian Permohonan | Penyelesaian seluruh proses pewarganegaraan dlakukan selambat- lambatnya pada bulan Maret 1996 |
| Pewarganegaraan Republik Indonesia Keputusan Presiden RI Nomor 56/1996 tentang Bukdi Kewarganegaraan Republik Indonesia | Pasal 5 : Dengan berfakunya Kepulusan Presiden ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang untuk kepentingan tertentu mempersyeratkan Surat Buid Kewarganegaraan Republik Indonesia |
| Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keppres No. 56 Tahun | (SBKRI), dinyatakan tidak berliaku lag. Menegaskan kembali substansi Keppres No. 56 Tahun 1996 tentang SBKRI dan Inpres No. 26 Tahun 1998 |
| 1996 dan Inpres No. 26 Tahun 1998 Secara Penuh Tanggung Jawab UU No. 12 Tahun 2006 tentang | Perumusan istilah Indonesia asli yang tidak rasialistik dan diperbolehkannya |
| Kewerganegaraan Republik Indonesia KEPENDUDUKAN Keputusan Presidum Kabinet No. | del-kewerganegaraan terbatas bag anak-anak d bawah 18 tahun Katentuan ini diskriminatt dan melanggar hak asasi manusia untuk memilik |
| 127/U/KEP/12/1966 tentang Penggantian nama dan nama keluarga bagi WNI etris Tionghoe yang mesih menggunakan nama Tionghoa Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang• | nama bagi WNI etnis Tionghoa Ketertuan ini mempersyaratkan SBKRI bagi WNI etnis Tionghoa |
| Pendaftaran Penduduk | dalam administrasi kependudukan Ketenrtuan ini masih menggolongkan WNI atas dasar etnisitas keturunan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Th. 1977, sehingga ada |
| Des-1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk instruksi Menteri Dalam Negeri No. X01 10 | kecenderungan bahwa Kebijakan Rasialis Inmendagri No. X.01 Th. 1977 DIBUNGKUS" leh penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Perlakuan administratf pendaftaran penduduk yang berbeda begi WNI keturunan (Cina) dengan WNI lain seperi kode peda KTP dan adanys |
| Desember 1977 tentang Petunjuk Pelaksanean Pendaftaran Penduduk | persyaratan memilik formulir K-1 bagi WNI Keturunan Asing Cina di DKI Jakarta. (lihat point 4,5,6) |
| 1979 tentang Pencantuman Kode O pada KTP khusus WNI ketururen Asing Instruski Gubermur KDKI Jakarta No. 225 tahun | Pencabutan Instruksi Gubemur KDKI No. 640 Tahun 1979 tentang |
| 1990 tertang Penghapusan kode O pada KTP Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1A 2 | Pencantuman Kode O peda KTP khusus WNI keturunan Asing Perlakuan administratif pendaftaran penduduk yeng berbeda bagi WNI keturunan (Cina) dengan WNI keturunan Asing lain seperti kode pada |
| Januani 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaltaran Penduduk dalam kerangia Sistem Informasi Manajermen Kependudukan | keturunan (Cina) dengan WNI keturunan Asing lain seperti kode pada KTP dan adanys persyaratan memilk formulir K-1 bagi WNI Keturunan (Cina) di DKI Jakarta. (ihat pasal 15 dan 16) Perlakuan yang berbeda tersebut bermula dari Instruksi Mendagi No. |
| PERATURAN | PERMASALAHANIANALISA |
| Kaputusan Mentari Dalam Negeri No. 1A 30 Januar 195 lentang Spesitikasi BlankoFormulnBuku serta Sarana Penunjang Lainnya yang Dpegunakan Delam Penyelenggaraan Pendaltaran Penduduk | Perlakuan administralif pendaltaran penduduk yang berbeda bagi WNI keturunan (Cnaj beeda dengan WNI katurunan lan seperti kode pada KTP dan adanya peryaratan memilk fomulir K-1 bagi WNI Katurunan (Cina) di DKI Jakarta Pengaruh Instruksi Mendagri No. X01 tahun 1977 menjiwsi pembedaan perlakuan deetep peraturan yang dkaluarkan jajaran Depdagn |
| CATATAN SIPIL Staatsbiad 1849-25 tentang Penaturan Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Spil bagi Golongan Eropa | |
| bagi Golongan Eropa Staatsblad 1917-130 tentang Peraturan Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Spl | |
| bag Golongan Tionghoe Staatibiad 1920-751 tentang Peraturan Penyelenggaraan Datar-daftar Catatan Spil | |
| begi Golongan Indonesia Statsblad 1933-75 tentang Peraturan Panyelenggaraan Deftar-daftar Catatan Sipl bag Bangsa Indonesia Kristen di Jawo, Madurs | |
| dan Minahasa Staatsblad 1898 No. 158 tentang Peraturan tentang Perkawinan Campuran | Pengaturan tentang perkawinan antar-agama, bangsa dan asal |
| tentang Perkawinan Campuran Instruksi Presidum Kabinet No. 31/LU/N/1966 tanggal 27 Desember 1966 tentang Catatan Sipil | Dalam knyataannya, peraturan ini menimbukan diskriminasi dalam segala bidang, karena masih menggunakan penggolongan atas dasar ordonansi Catatan Sipil |
| Sipil Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tanggal 25 Februari 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan | Pasal 1 point a : Menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Akda Kamatian, Ata Perkawlnan dan Aita Percenaian bag mereka yang bukan beragama Islam, Akta Pengakuan dan pengesahan Anak |
| Catatan Sipil Surat Ederan Bensama Departemen Dalam Negeri dan Depertemen Kehakiman No. Pemudes 51/1/3J.A.2/2/5 tanggal 28 Januar 1967 tentang Pelaksanan Kepulusan Presidium Kabinet No. 127/UKap/12/1966 dan Instruksi Presidum Kabinet No. 31/UtN12/1966 Kepmendagri No. 221A/1975 Pancatatan | Sunal Edaran imi hany menyeragamkan fomal (blanko akta), tetapi substansinya tetap masih menerapkan penggolongan atas dasar ordonansi |
| Instruksi Presidum Kabinet No. 31/UtN12/1966 Kepmendagri No. 221A/1975 Pancatatan SE Mendegi No. 474.2 / 2257 / PUOD tangga Perkawinan dan Kelahinan | Ketentuan ini masih bensfat menggolongkan atas dasar etris dan agama, dan tidak dapat merevisi ordonansi yang setingkal dengan UU Penahanan seseorang atas tindak pidana imigrasi (migran gelap) bukan |
| 27 Mei 1986 tentang Pencatatan Perkawinan bagi Imigran Gelap (IG) | Penahanan seseorang atas tindak pidana imigrasi (migran gelap) bukan benarti mencabut hak asasinya ywng lerkail dengan perkawinan. Hak seseorang untk menkah menupakan satah satu hak dasar (asas) sea epdaa seaun dapal melaukan perkainan Ol saa lu ketentuan in melanggar hak asasi manusia. |
| Dispensansi Akta Kalahenan SE Mendagi No. 474 / 1376 / POUD tantang | Instuks Mendag No. 474.1-3 etng Densas aa kea degan meean dias (as u WNI Asi): Laporan kematian dan iaporan kelahiran anak dluar nkah hanye ditjukan |
| SE Mendagi No. 474 / 1376 / POUD tantang Laporan Kematian untuk Golongan Tionghoa dan Eropa SE Mendagri No. 474 / 1582 / POUD tentang | kapada Golongan Tionghoe dan Erope: |
| SE Mendagri No. 474 / 1582 / POUD tentang Pengiriman Laporan Kematian untuk Golongan Tionghoa dan Eropa | Pangiriman Laporan kematian dan laporan kelaheran anak dluar nkah hanye dtujukan kepeda Golongan Tionghos dan Erope; |
| Peraturan Perundangan yang Terkait Permasalahan SBKRI | |
| PERATURAN PERMASALAHANIANALISA | |
| SE Mendagri 893.3 / 1558 / POUD tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Job Training Catatan Sipil | Pelaksanaan tindak lanjut job training catatan sipil mendiskriminasi sesama warga bangsa atas dasar efnik; |
| Catatan Sipil Sural Edaran Mendagri No. 474.1/1814/PUOD tanggal 26-5-1990 tentang Kutipan Akda Kelahiran bagi Pemohon Kewarganegaraan Fi | Peraturan ini menerapian dskriminasi etnk; |
| Kelahiran bagi Pemohon Kewarganegaraan Fi SE Mendagri No. 477/2220/PUOD tgl. 29 Me 1989 tentang Pencatatan Kutipan Akta Kelahiran | Pencatatan kutipan aida kelahiran yang memperlakukan WNi khususnya Tionghoa, sama dengan WNA: |
| Kep. Mendagi No. 474.1-785 (gl. 14 Oktober Kelahiran 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran yang Terfambat | Penerbitan akta kelahiran yang terlambat, dengan melakukan dikotomi dan dkhususkan kopada Warga Negara Indonesia "ASU"; |
| Terfambat SE Mendagri No. 474.1 / 809 / PUOD tgl. 1 Maret 1990 tentang Petunjuk Polaksanaan Kepmendagri No. 474-1-785 "ASLI": SE Mendagri No. 474.1 / 1812 / POUD tanggal | Petunjuk pelaksanaan Kep Mendagri No. 474.1-785 Igl. 14-10-1989 dengan melakukan dkotomi dan dkhususkan kepada Warga Negara Indonesia "ASLI": |
| SE Mendagri No. 474.1 / 1812 / POUD tanggal 28 Mei 1990 tentang Masalah pengurusan Pembuatan KTP dan Akta Catatan Sipil SE Mendagri No. 477 / 1977/ POUD tanggal 11 | Peraturan ini masih mengacu pada Keppres No. 12 tahun 1983 yang bersifat diskciminatil |
| Pembuatan KTP dan Akta Catatan Sipil SE Mendagri No. 477 / 1977/ POUD tanggal 11 Juni 1990 tentang Pencatatan Perkawinan Kep. Mendagri No. 102/1991 tentang Organisasi | Pencatatan Perkawinan yang melakukan dikotomi WNi "Asl" |
| Kep. Mendagri No. 102/1991 tentang Organisasi tatakerja Kantor Capil Propinsi DKI Jakarta Ins. Mendagri No. 31992 tentang Pelaksanaan | Peraturan ini masih mengolongkan warga bangsa atas dasar etrik dan agama |
| Ins. Mendagri No. 31992 tentang Pelaksanaan Kapmendagri No. 102 tahun 1991 Kep. Mendagt No. 131/1997 tentang | Peraturan ini menyebabkan terjadinya diskriminasi dalam pelayanan pencatatan sipil torhadap sesama wanga bengsa Peraturan ini masih melakukan penggolongen warga bangsa berdasarkan |
| Kep. Mendagt No. 131/1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil dalam Kerangka SIMDUK | Peraturan ini masih melakukan penggolongen warga bangsa berdasarkan etnik dan agama dalam proses pencataton kelahiran; |
| Kep. Mendagri No. 132/1997 tentang Blanko SIMDUK Register dan Kutpan Akta Kelahiran | Blanko yang digunakan dalam register aida dan kutipan akta catatan sip) masih menggunakan staatsblaad yang menggolongkan warga bangsa atas |
| KEIMIGRASIAN Undang-undang Nomor 9 Tahun 192 tentang Keimigrasian Surat Edaran Dirjen Imigrasi No. F-(Z.02.07- 1025 tgl 3 Agustus 1998 tentang Keraguan | dasar etnik dan agama; Masih berperfektif rasialis "..perhatkan dir-ciri fisik, logat, dan ketasihan bahasa daerahnys* - |
| Surat Edaran Dirjen Imigrasi No. F-(Z.02.07- 1025 tgl 3 Agustus 1998 tentang Keraguan Status Kewarganegaraan RI | "..perhatkan dir-ciri fisik, logat, dan ketasihan bahasa daerahnys* - SE ini bersitat sangat rasis dan disiriminatf. Dalam kenyataannya ketentuan ini lebih banysk diterapkan kopada warga negara Indonesia etnis Tionghca (yang mempunyai ciri fisik sama dengan WN RRT) dengan kewajban SBKRI Ketentuan ini bertentangan dengan UUD 1945 tentang kesetaraan dan HAM, UU No. 39 Tahun 1999, UU ratifikasi Konvensi penghapusan Sogala bentuk Diskriminasi Rasial Katentuan ini mengabaikan fungsi Akta Kelahiran, KTP, bahkan Paspor sebagai dokumen negara yang sah, yang sudah menunjukkan Kewarganegaraen seseorang |
| KEBUDAYAAN DAN ADAT ISTIADAT Instruksi Presiden No. 14 tanggal 6 Desember 1967 tentang Agama. Kepercaylan dan Adat Istiadat Cina 2) | |
| PERATURAN PERMASALAHAN/ANALISA | |
| Surat Edaran Presidum Kabinet Ampera No. | |
| Surat Edaran Presidum Kabinet Ampera No. SE-06/Pres.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 lentang Masalah Cina Instruksi Menteri Delam Negeri No. 455,2360 tahun 1988 tentang Penataan Klenteng | Merendahkan mantabal bangsa lain Bertentangan dengan HAM, SARA, dan alam demokrasi serta disketiminatf (hal point Menimtang:.segale tato budaya (Cna) yeng |
| tahun 1988 tentang Penataan Klenteng AGRARIA Instruksi Kepala Daerah DrY No. 398//A/1975 | disketiminatf (hal point Menimtang:.segale tato budaya (Cna) yeng tdak sesuai dengan kepribadian Indonesia peru dihindarkan) Peraturan ini dijiwai dleh Instruksi Presidium Kabinet No. 37/UN5/1967 Bertentangan dengan HAM, SARA, dan alam demokrasi |
| tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada seorang WNI non-Pribuni Surat Direkdur Jenderal Agraria Departemen | Adanya pembatasan (diskeiminasi) hak-hak sipil Warga negara Indonesia otris Tionghoalinda (..Pemerintah Deerah Istimews Yogyekarta hingga sekarang belum memberkan hak milik atas tanah kapada seorang Warganegara Indonesia non-Pibumi yeng memerlukan tanah) Katentuan in bersilat rasialis karena ditujukan kepade WNI etnis Tionghoa |
| Dalam Neger Nomor Btu.Br3/8-78 tentang TanahyBangunan Mik Bedan Hukum, Perkumpulan atau Perseorangan Belanda dan Cina POLKAM Resolusi MPRS Nomor II/RES/MPRS/1966 | Menimbang |
| tentang Perrbinaan Kesatuan Bangsa Instruksi Presidium Kabinet Nomor 37/U/tN/5/67 | d. bahwa dengan kenyalaan adenya dalam masyarakat WARGA NEGARA KETURUNAN ASING yang mengarah kepads exclusivsme. Pengaturan ini bersital rasials. Ketentuan in bersitat nmsialis iarona dtujukan kepada WNi etnis Tionghoa |
| tentang Kebijaksanaan Pokok Ponyelesaian Masalah Cina Keputusan Presiden RI Nomor 113 Tahun 1967 | Ketenluan ini bersfat resials karena dtujukan kepads WNl etmis Tionghoe |
| tentang Pembertukan Staff Khusus Urusan Tina Surat Edaran Presidum Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967 tentang Masalah Cina | Ketentuan n bersitat rasialis karena dituukan kepada WNl etnis Tionghoa |
| Surat Edaran Presidum Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967 tentang Masalah Cina Keputusan Presiden Ri Nomor 50 Tahun 1969 tentang Pembuberan Staff Chusus Unusan Tjina Keputusan Kepala BAKIN No. Kpts-031 thn 1973 tgl 8 Juni 1973 tentang Pombentukan Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) Kepulusan Kapala BAKIN No. Kpts-032 thn 1973 tgl 8 Juni 1973 tentang Struktur Organisasi, Prosedur dan Tata Cara Kerja | |
| tentang Pembuberan Staff Chusus Unusan Tjina Keputusan Kepala BAKIN No. Kpts-031 thn 1973 tgl 8 Juni 1973 tentang Pombentukan Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) Kepulusan Kapala BAKIN No. Kpts-032 thn | Ketentuan ini bersilal rasialis karena ditujukan kepada WhI etnis Tionghoe Ketentuan ini bersitat rasialis karena ditujukan kepada WNI etnis Tionghoe |
| 1973 tgl 8 Juni 1973 tentang Pombentukan Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) Kepulusan Kapala BAKIN No. Kpts-032 thn 1973 tgl 8 Juni 1973 tentang Struktur | Ketentuan ini bersitat rasialis karena ditujukan kepada WNi etnis Tionghoa |
| 1973 tgl 8 Juni 1973 tentang Struktur Organisasi, Prosedur dan Tata Cara Kerja Bedan Koordinasi Masalah Cina Instruksi Presiden Ri Nomor 26 Tahun 1998 | |
| Instruksi Presiden Ri Nomor 26 Tahun 1998 tontang Menghentikan Istlah Pribumi dan Non- Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan, Kabijakan, Pelaksanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelengaraan Pomerintahan | Tidak elekdi dkarenakan seringial istlah tersebut mash muncul dalam permbentukan UU dan peraturan perundangen |
| PERATURAN | |
| EXONOMI (PERBANKAN) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 | |
| tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Daenah Swatantra Tingkat serta Kecil Eceran yang Bersitat Asing di Luar Ibukota Karesidenan | Ketentuan ini mendistorsi pelaksanaan Peranjian Dwi-Kewanganegaraan, yang akibatnya terjadi pengusiran terhadap orang Tionghoa yang diperkirakan ratusan ribu orang, sebelum perjanjan dwi-kewarganegaraan dilaksanakan. Axibatmya mereka mendapat status Exit Permit Only (EPO) |
| Surat Edaran Bank Indonesia Nomor SE.6/37/UPK tentang Kredit Investasi umtuk Golongan Pengusaha Kecl/Kredil Investasi Kecil | |
| SE Direksi Bank Indonesia Nomor 23/8/BPPP/1991 tentang Ketentuan tambahan mengenai pendirian usaha serta tata cara pelaporan perubahan pemilikan, anggota direksi Dewan Komisaris Bank Perreditan Rakyat; | Pemerintah masih memperlakukan WNi Peranakan Tionghoa sebagai kelompok yang maninal; sehingga meneka tidak dapat berkarya optimal pada lembaga pemerintah; disamping itu, pemerintah masih menjadikan peranakan Tionghoa sebagai "werga negara Kalas Dua", dengan masih dwajbkannya memiliki SBKRI yang diterbitkan dieh Departemen Kehakiman |
| tentang Tata care pelaporan perubahan pemilik anggota Direksi dan Dewan Komisaris; | (1). Pelaporan perubahan pemilik; 1.1 Pelaporan penambahan modal; a. dalam penambahan modal, dst; b. Bagi Bank BPR bentuk PT, dst 1.2.Dalam hal pemegang saham perorangan : 8. Riwayat hidup: |
| Pokok Penjelasan Masalah Cina Keputusan Menteri P dan K No. 015/1968 | Dalem kenyataannya WNI keturunan Cina yeng turun temurun seringkali dperiakukan sebagai WNA Istlah WN Asing sering didentikkan hanya WN Cina saja Rasialis dikarenakan mengatur khusus kepeda masyarakat werga negera asing Cina, yang kemudian dalam implementasinya diterapkan kepada WNI |
| Surat Presiden RI No. B-12/Pres/68 tanggal 17 Januari 1968 kepada Menteri P&K dan Menteri Dalam NegeriMasalah Pendidikan, Pelaksanaan Pasal 7,8.9 Instruksi Presidium Kabinet No. | negara Cina yang menetap menjadi penduduk Indonesia... Dalam kenyataannya WNI keturunan Cina yang furun temurun seringkal diperlakukan sebagai WNA Istiah WN Asing sering didentkan hanya WN Cina saja Adanya Pembatasan pade WNA Cina (diterapkan juga pada WNI |
| memberikan/mengatur tentang pembalasan anak WNA untuk sekolah di sekolah Nasional (Swasta/Negeri), namun persoalanmya adaish hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan | keturunan Cina) dalam dunia pendidkan (lihat pointI.1.d : Tempat yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| memberikan/mengatur tentang pembalasan anak WNA untuk sekolah di sekolah Nasional (Swasta/Negeri), namun persoalanmya adaish hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | keturunan Cina) dalam dunia pendidkan (lihat pointI.1.d : Tempat yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| Januari 1968 kepada Menteri P&K dan Menteri Dalam NegeriMasalah Pendidikan, Pelaksanaan Pasal 7,8.9 Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/N/6/1967 tentang intinya memberikan/mengatur tentang pembalasan | Dalam kenyataannya WNI keturunan Cina yang furun temurun seringkal diperlakukan sebagai WNA |
| Pendidikan dan Pengajaran Segerap Anak Penduduk Indonesia Surat Presiden RI No. B-12/Pres/68 tanggal 17 Januari 1968 kepada Menteri P&K dan Menteri | Menimbang a. bahwa sampai seat ini masih terdapal sejumlah besar masyarakaf warga negara Cina yang menetap menjadi penduduk Indonesia... |
| Khusus dalam rangka Menampung Kebutuhan Pendidikan dan Pengajaran Segerap Anak Penduduk Indonesia Surat Presiden RI No. B-12/Pres/68 tanggal 17 | asing Cina, yang kemudian dalam implementasinya diterapkan kepada WNI Cina Menimbang |
| Panyelenggaraan Sekolah Nasional Proyek Khusus dalam rangka Menampung Kebutuhan Pendidikan dan Pengajaran Segerap Anak Penduduk Indonesia | Rasialis dikarenakan mengatur khusus kepeda masyarakat werga negera asing Cina, yang kemudian dalam implementasinya diterapkan kepada WNI Cina |
| tentang Peraturan Pelaksanaan Panyelenggaraan Sekolah Nasional Proyek Khusus dalam rangka Menampung Kebutuhan Pendidikan dan Pengajaran Segerap Anak Penduduk Indonesia | asing Cina, yang kemudian dalam implementasinya diterapkan kepada WNI Cina |
| Panyelenggaraan Sekolah Nasional Proyek Khusus dalam rangka Menampung Kebutuhan Pendidikan dan Pengajaran Segerap Anak Penduduk Indonesia | asing Cina, yang kemudian dalam implementasinya diterapkan kepada WNI Cina Menimbang |
| Khusus dalam rangka Menampung Kebutuhan Pendidikan dan Pengajaran Segerap Anak Penduduk Indonesia Surat Presiden RI No. B-12/Pres/68 tanggal 17 | Cina Menimbang |
| Pendidikan dan Pengajaran Segerap Anak Penduduk Indonesia Surat Presiden RI No. B-12/Pres/68 tanggal 17 Januari 1968 kepada Menteri P&K dan Menteri | Menimbang a. bahwa sampai seat ini masih terdapal sejumlah besar masyarakaf warga negara Cina yang menetap menjadi penduduk Indonesia... |
| Surat Presiden RI No. B-12/Pres/68 tanggal 17 Januari 1968 kepada Menteri P&K dan Menteri Dalam NegeriMasalah Pendidikan, Pelaksanaan | negara Cina yang menetap menjadi penduduk Indonesia... |
| Surat Presiden RI No. B-12/Pres/68 tanggal 17 Januari 1968 kepada Menteri P&K dan Menteri Dalam NegeriMasalah Pendidikan, Pelaksanaan Pasal 7,8.9 Instruksi Presidium Kabinet No. | Dalam kenyataannya WNI keturunan Cina yang furun temurun |
| Januari 1968 kepada Menteri P&K dan Menteri Dalam NegeriMasalah Pendidikan, Pelaksanaan Pasal 7,8.9 Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/N/6/1967 tentang intinya | Dalam kenyataannya WNI keturunan Cina yang furun temurun seringkal diperlakukan sebagai WNA |
| Dalam NegeriMasalah Pendidikan, Pelaksanaan Pasal 7,8.9 Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/N/6/1967 tentang intinya memberikan/mengatur tentang pembalasan | seringkal diperlakukan sebagai WNA |
| Dalam NegeriMasalah Pendidikan, Pelaksanaan Pasal 7,8.9 Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/N/6/1967 tentang intinya memberikan/mengatur tentang pembalasan | Istiah WN Asing sering didentkan hanya WN Cina saja |
| Pasal 7,8.9 Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/N/6/1967 tentang intinya memberikan/mengatur tentang pembalasan | Isdiah WN Asing sesing didentikkan haua ety Cine eie |
| Pasal 7,8.9 Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/N/6/1967 tentang intinya memberikan/mengatur tentang pembalasan | Inah Asng eng didentitan C |
| Pasal 7,8.9 Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/N/6/1967 tentang intinya memberikan/mengatur tentang pembalasan | |
| Pasal 7,8.9 Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/N/6/1967 tentang intinya memberikan/mengatur tentang pembalasan anak WNA untuk sekolah di sekolah Nasional | |
| 37/U/N/6/1967 tentang intinya memberikan/mengatur tentang pembalasan anak WNA untuk sekolah di sekolah Nasional | |
| 37/U/N/6/1967 tentang intinya memberikan/mengatur tentang pembalasan anak WNA untuk sekolah di sekolah Nasional | |
| memberikan/mengatur tentang pembalasan anak WNA untuk sekolah di sekolah Nasional | |
| memberikan/mengatur tentang pembalasan anak WNA untuk sekolah di sekolah Nasional (Swasta/Negeri), namun persoalanmya adaish | |
| memberikan/mengatur tentang pembalasan anak WNA untuk sekolah di sekolah Nasional (Swasta/Negeri), namun persoalanmya adaish | |
| anak WNA untuk sekolah di sekolah Nasional (Swasta/Negeri), namun persoalanmya adaish | |
| anak WNA untuk sekolah di sekolah Nasional (Swasta/Negeri), namun persoalanmya adaish hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan | |
| anak WNA untuk sekolah di sekolah Nasional (Swasta/Negeri), namun persoalanmya adaish hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan | yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| (Swasta/Negeri), namun persoalanmya adaish hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan | yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| (Swasta/Negeri), namun persoalanmya adaish hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan | yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| (Swasta/Negeri), namun persoalanmya adaish hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan | yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| (Swasta/Negeri), namun persoalanmya adaish hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan | yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| (Swasta/Negeri), namun persoalanmya adaish hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan | yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| (Swasta/Negeri), namun persoalanmya adaish hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan | yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| (Swasta/Negeri), namun persoalanmya adaish hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| hanya berlaku untuk anak WNA Cina, bukan WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | yang disedekan bagi anak-anak WNA Cina adalah sebanyak 40% ...) |
| WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | |
| WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | |
| WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | |
| WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | |
| WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | |
| WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | |
| WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | [ |
| WNA lainnya, sehingga Diskriminatf | |
| WNA lainnya, sehingga Diskriminatf Kep. Bersama Mendagi dan Mendikbud No. | |
| WNA lainnya, sehingga Diskriminatf Kep. Bersama Mendagi dan Mendikbud No. | |
| Kep. Bersama Mendagi dan Mendikbud No. | |
| Kep. Bersama Mendagi dan Mendikbud No. | |
| Kep. Bersama Mendagi dan Mendikbud No. | |
| Kep. Bersama Mendagi dan Mendikbud No. | |
| Kep. Bersama Mendagi dan Mendikbud No. | |
| Kep. Bersama Mendagi dan Mendikbud No. | |
| Kep. Bersama Mendagi dan Mendikbud No. | |
| Kep. Bersama Mendagi dan Mendikbud No. | |
| Kep. Bersama Mendagi dan Mendikbud No. | |
| 54/1975 den 060a/P/175 | |
| 54/1975 den 060a/P/175 | |
| 54/1975 den 060a/P/175 | Konsideran Menimbeng sebagai disiriminasi terhadap keberadaan WNI |
| 54/1975 den 060a/P/175 | Konsideran Menimbeng sebagai disiriminasi terhadap keberadaan WNI |
| 54/1975 den 060a/P/175 | Konsideran Menimbeng sebagai disiriminasi terhadap keberadaan WNI |
| 54/1975 den 060a/P/175 | Konsideran Menimbeng sebagai disiriminasi terhadap keberadaan WNI |
| 54/1975 den 060a/P/175 | Konsideran Menimbeng sebagai disiriminasi terhadap keberadaan WNI Kenuunan |
| PERMASALAHAN/ANALISA PERATURAN | |
| Keputusan Menterl P dan K No. 072/U/1974 tentang Pencabulan Keputusan manteri Pendidikan dan Kabudayaan No.015/1968 Instruksi Menten P & K No. 18rU1974 tanggal 25 Nopember 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Asimilasi (Pembouran) Di Bidang Pendidkan di Sumatera den Kalimantan Baral | Konaideran Menimbang pada bufir a dan b yang secara tSidak langsung merupakan awal dan koraep Asimílasi, serta dictum 3 (care pembauran khususnya ayer 1 dan 2): Whil keturunan (Cina) didendikikan dengan WN Asing (Cina) sehingga harus. d-asimlasi (baur) kan (Mengingkan kabhinnekaan, lhat pasal 1 tentang pengertian asimilas, posal 8 point 5 tentang pengertian WN keturunan (Cina) seskan-akan dianggap berbahaya seningga sekolah) harus diaksanakan dan dawasi oleh pemerintah dan menjadi urusan Konsideran Menimbang butir b : masalah pembauran mengaltkan hubungan Kamtib (lihat pasal 9 dan 10) |
| Kepmendkbud No. 044/P1975 Kaputusan Manter P & K No. 0170/U/1975 tanggal 7 Aguetus 1975 tentang Pedoman Pelaksanaan Asimilasi (Pembauran) Di Bidang Pendicikan | Konsideran Menimbang butir b : masalah pembauran mengaltkan hubungan Kamtib (lihat pasal 9 dan 10) antara WNI den WNK: WNI keturunan (Cina) didentikkan dengen WN Asing (Cine) sehingga harus di-asimilas (beur) kan (Mengingian kabhinnekaan, lihal pesal 1 tentang pengetian asimilasi, pasal 8 point 5 tentang pengertian WN keturunan (Cina) seakan-akan dlanggap berbahaya sehingga sekolah) harus dilaksanakan dan diawasi dieh pemerintah dan menjad urusan Kamtib (that pasal 9 dan 10) |
| Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1.1-0248.75 tanggal 13 Oktober 1975 kepada Semua Kantor Wlayah Departemen P den K di Propinsi di Selunuh Indonesia tentang Pelaksanaan Asimilasi di Bidang Pendidikan Keputusan Direkdur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 035aro/1/Kep/78 tentang Petunjuk Palaksanaan Kurkulum 1975 dalam rangka Pelaksanaan Asimilasi di Bidang Pendidikan dan Petunjuk Palaksanaan Kagiatan | |
| dan Menengah Nomor 035aro/1/Kep/78 tentang Petunjuk Palaksanaan Kurkulum 1975 dalam rangka Pelaksanaan Asimilasi di Bidang Pendidikan dan Petunjuk Palaksanaan Kagiatan Extra Kurtkuler sebagai Penunjang Pelaksanaan Asimdasi d Bidang Pendidikan Surat Direkfur Jenderal Pendidikan Dasar dan MenengahyKetua Team Pembantu Pelaksanaan Asimlasi di Bidang Pendidkan den Pengaturan Pendidikan Asing di Indonesia Nomor B-37/TP. | |
| Asimlasi di Bidang Pendidkan den Pengaturan Pendidikan Asing di Indonesia Nomor B-37/TP. PAPPAI/78 tanggal 23 Februeri 1978 kapada Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan KKatua Team Pelaksanaan Asimilasi di Bidang Pendidikan Daerah di Seluruh Indonesia tentang Inventarisasi Gedung-gedung bekas Sekolah AsingCina Keputusan Katua Team Pembantu Pelaksanaan Asimilasi di Bidang Pendidkan Asing dan Pengaturan Pendidikan Asing di Indonesia | |
| Asimilasi di Bidang Pendidkan Asing dan Pengaturan Pendidikan Asing di Indonesia Nomor Kep-01/TPI-PAPPA/TV/78 tanggal 17 Aril 1978 tentang Petunjuk Pelakaanaan untuk Mempertancar Pelaksanaan Asimilasi di Bidang Pendidkan Surat Edaran Inspektur Jenderal Departemen P dan K Nomor SE-03/B/1978 tentang Masalah- masalah Gedung-gedung Bekas Sekolah Asing | |
| dan K Nomor SE-03/B/1978 tentang Masalah- masalah Gedung-gedung Bekas Sekolah Asing Cina | |
UNDANG-UNDANGREPUBLIKINDONESIA NOMOR 12TAHUN 2006
TENTANG
KEWARGANEGARAANREPUBLIKINDONESIA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA.
Menimbang: a. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia;
b.bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun
1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru;
d.bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang- Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATREPUBLIKINDONESIA dan PRESIDENREPUBLIKINDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG - UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.
BABI KETENTUANUMUM Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.
4.Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
7. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau
Perutusan Tetap Republik Indonesia.
Pasal 2
Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Pasal 3
Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang- Undang ini.
BABII
WARGANEGARAINDONESIA Pasal 4
Warga Negara Indonesia adalah:
a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
C. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang d. ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.
e. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asala ayahnya tidak memberikan kewargaanegaraan kepada anak tersebut;
f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;
anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang g. ibu Warga Negara Indonesia;
h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin;
i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
1. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Pasal 5
(1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
(2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
Pasal 6
(1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf f, huruf m, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
(2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
(3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
Pasal 7
Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.
BAB III SYARATDANTATACARAMEMPEROLEH KEWARGANEGARAANREPUBLIKINDONESIA Pasal 8
Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.
Pasal 9
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;
C. sehat jasmani dan rohani;
d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan g.
h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Pasal 10
(1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.
(2) Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.
Pasal 11
Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima.
Pasal 12
(1) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 13
(1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan.
(2) Pengabulan permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
(4) Penolakanpermohonanpewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri.
Pasal 14
(1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
(3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.
(4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.
Pasal 15
(1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
(3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri.
Pasal 16
Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah:
Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut: Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.
Pasal 17
Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
Pasal 18
(1) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
(2) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pasal 19
(1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga
Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
(2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
(3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 20
Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.
Pasal 21
(1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia
(2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.
(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
Pasal 22
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BABIV KEHILANGANKEWARGANEGARAAN REPUBLIKINDONESIA Pasal 23
Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:
a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
C. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan g. sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
Pasal 24
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d tidak berlaku bagi mereka yang mengikuti program pendidikan di negara lain yang mengharuskan mengikuti wajib militer.
Pasal 25
(1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
(2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
(3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas tahun atau sudah kawin.
(4) Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat dua (2), dan ayat tiga (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, stelah berusia 18 (delapan belas tahun) atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
Pasal 26
(1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
(2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asingkehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
(3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau lakilaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) setelah tiga (3) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.
Pasal 27
Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri atau suami.
Pasal 28
Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya.
Pasal 29
Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah
BAB V
SYARATDANTATACARAMEMPEROLEHKEMBALI KEWARGANEGARAANREPUBLIKINDONESIA
Pasal 31
Seseorang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui prosedur pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 dan Pasal 22.
Pasal 32
(1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.
(2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
(3) Permohonan untuk memperolehkembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusnya perkawinan.
(4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.
Pasal 33
Persetujuan atau penolakan permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan oleh Menteri atau Pejabat terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
Pasal 34
Menteri mengumumkan nama orang yang memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VI KETENTUANPIDANA Pasal 36
(1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
Pasal 37
(1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 38
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.
(3) Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah).
BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 39
(1) Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada menteri sebelum Undangundang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-undang no 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no 3 tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
(2) Apabila permohonan atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah doproses tetapi belum selesai pada saat peraturan pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan, permohonan atau pernyataan tersebut diselesaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.
Pasal 40
Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini
Pasal 41
Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebelum Undang-undang ini diundangkan da belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaran Republik Indonesia berdasarkan Undangundang ini dengan mendaftarkan diri kepada menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan
Pasal 42
Warga negara Republik Indonesai yang tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesai selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaran Republik Indonesia sebelum Undang-undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannyadengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengani tata cara pendaftaran sebagiamana dimaksud dalam pasal 41 dan pasal 42 diatur dengan peraturan menteri yang harus ditetapkan paling lambat tiga 3 bulan sejak Undang-undang ini di undangkan.
BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasal 44
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 45
Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 46
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,
SOESILOBAMBANGYUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2006
MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
REPUBLIKINDONESIA,
HAMIDAWALUDDIN
LEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN 2006 NOMOR 63
0
PERATURANMENTERIKEHAKIMAN REPUBLIKINDONESIA Nomor:JB.3/4/12 TENTANG SURATBUKTIKEWARGANEGARAAN REPUBLIKINDONESIA
MENTERIKEHAKIMAN:
Menimbang :a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang pendaftaran Penduduk perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehakiman yang mengatur ketentuan-ketentuan tentang surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia :
b. bahwa untuk lalu lintas sehari-hari diperlukan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dalam bentuk yang ringkas jelas dan mudah dikenal oleh umum.
Mengingat : 1. Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647):
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1958 tentang persetujuan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai soal Dwikewarganegaraan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 17;Tambahan Lembaran Negara Nomor 2891);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentangperubahanpasal18 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 (LembaranNegaraTahun1976 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat 1 Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971
Tentang pernyataan digunakannya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warganegara dan penduduk negara Republik Indonesia untuk menetapkan Kewarganegaran Republik Indonesia bagi penduduk Irian Barat;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang susunan Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN TENTANG SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal 1
Setiap Warganegara Republik Indonesia yang perlu membuktikan kewarganegaraannya dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Pasal 2
(1) Permohonan tersebut pada pasal 1 diajukan kepada Menteri kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal pemohon.
(2) Setiap 3 (tiga) bulan Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia memberikan laporan tentang jumlah permohonan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan:
a. bagi Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Tinggi selaku koordinator Departemen Kehakiman di daerah.
bagi Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri b. Luar Negeri.
Pasal 3
Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermeterai cukup dengan dilampiri surat-surat yang menunjukan bahwa pemohon Warganegara Republik Indonesia.
Pasal 4
(1) Dalam hal menerima Permohonan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia memeriksa apakah semua syarat telah dipenuhi.
(2) Apabila ternyata pemohon memenuhi syarat untuk diberikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik
Indonesia meneruskan berkas permohonan pemohon kepada Menteri Kehakiman c.q. Direktur Jenderal Hukum dan perundang-undangan disertai dengan pertimbangan atau pendapat seperlunya.
Pasal 5
(1) Kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan diberikan satu Surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia.
(2) Bentuk Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimaksud dalam pasal 1 adalah seperti contoh terlampir.
Pasal 6
(1) Biaya administrasi bagi permohonan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sekitar 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang harus dibayar oleh pemohon pada waktu mengajukan permohonan.
(2) Biaya tersebut pada ayat 1 dipergunakan untuk penyelesaian administrasi pada :
a. Pengadilan Negeri sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)
b. Pengadilan Tinggi sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah)
c. Direktorat Jenderal Hukum dan perundang-undangan Departemen Kehakiman sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) termasuk biaya cetak.
Pasal 7
Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh berdasarkan peraturan ini tidak mengurangi kekuatan pembuktian dari Surat Bukti Kewarganegaraan yang diberikan kepada orang-orang yang telah menjadi warganegara R.I. berdasarkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 jo. Nomor 3 Tahun 1976 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969.
Pasal 8
Pemegang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tidak lagi menjadi warganegara Republik Indonesia harus mengembalikan Surat Bukti tersebut kepada Menteri Kehakiman melalui pengadilan Negeri/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
Pasal 9
Dengan ditetapkannya peraturan menteri kehakiman ini, ketentuan mengenai pengeluaran Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam angka 6 (enam) huruf (a) Surat Menteri Kehakiman kepada semua Kepala Pengadilan Negeri Nomor DTC/9/11 tanggal 1 Juli 1969 tentang penjelasan soal-soal Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 10
Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.
Pasal 11
Peraturan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 14 Maret 1978
MENTERI KEHAKIMAN
Prof. Dr. Mochtar. Kusumaatmadja.
B119-2