Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Potret Buram HAM Indonesia: Kumpulan Tulisan Rublik Utama Buletin WACANA HAM Tahun 2005

112 halaman · 112 halaman diproses dengan OCR · 36.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. POTRET BURAM HAM INDONESIA
  2. (Kumpulan Tulisan Rubrik Utama Wacana HAM Tahun 2005)
  3. Tim Buku:
  4. Penerbit:
  5. Daftar Tabel
  6. Daftar llustrasi
  7. Kata Pengantar
  8. PENERBITAN BUKU WACANA HAM
  9. PENERBITAN BUKU WACANA HAM
  10. Jerit Lara Rakyat Jelata
  11. Wawancara Wardah Hafidz
  12. "Jangan membuat kebijakan yang memiskinkan rakyat"
  13. Bagaimana pendapat Anda tentang fenomena penggusuran?
  14. Bukankah penggusuran dilakukan demi penegakan hukum dan pembangunan?
  15. Apa yang harus dilakukan agar penggusuran tidak terjadi lagi?
  16. Pendapat Anda tentang rumah susun untuk menampung korban gusuran?
  17. Komentar Anda tentang transmigrasi sebagai solusi bagi para korban gusuran?
  18. Bagaimana menciptakan win-win solution bagi kedua belah pihak?
  19. Senandung Duka Para ET/EN
  20. Wawancara Enny Soeprapto:
  21. "Penahanan Mereka Tidak Sah Sejak Awal"
  22. Apa pendapat Anda tentang upaya para ET/EN untuk memperoleh rehabilitasi?
  23. Apa dasar hukum mereka untuk memperoleh rehabilitasi?
  24. Mengapa upaya mereka untuk memperoleh rehabilitasi selalu gagal?
  25. Maksud Anda?
  26. Bagaimana Anda melihat perhatian pemerintah terhadap soal rehabilitasi ET/ EN ini?
  27. Tunas-Tunas Mekar di Atas Bara
  28. Wawancara : Mohammad Farid
  29. "Harus Mengenali Anatomi Child Trafficking"
  30. Apa pendapat Anda tentang child trafficking di Indonesia?
  31. Kapan RUU itu selesai dibahas?
  32. Hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah child trafficking?
  33. Jadi upaya konkret apa yang paling tepat untuk memberantas child trafficking?
  34. Negara mana yang bisa dijadikan acuan dalam mengatasi child trafficking?
  35. Pengertian Trafficking (Perdagangan Manusia)
  36. Balada Para Pahlawan Devisa
  37. Jejak SBKRI Tak Kunjung Mati
  38. Pemberlakuan SBKRI Diskriminatif dan Sumber KKN
  39. Simalakama Para Kupu-Kupu Malam
  40. POTRET BURAM HAM INDONESIA Kumpulan Tulian Rubrik Utama Buletin Wacana HAM Tahun 2005
  41. Hentikan Dehumanisasi PSK
  42. 1. Diskriminasi
  43. 2. Soal Registrasi
  44. 3. Pembatasan Kehidupan Pribadi
  45. 4. Situasi Kerja Yang Buruk
  46. 5. Sikap Negara
  47. Kisah Nelangsa Pekerja Rumah Tangga
  48. Di bawah ini adalah sejumlah persoalan yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga (PRT):
  49. Wawancara : Yuli Maiheni
  50. "Kami ingin ada hari libur untuk PRT"
  51. Bagaimana awal mula pendirian Serikat PRT Tunas Mulia?
  52. Satu Operata jumlahnya berapa orang?
  53. Apa target dari pendirian Serikat PRT?
  54. Hal apa saja yang menjadi inti dari draft yang dibuat oleh JP PRT?
  55. Masalah apa saja yang paling sering dihadapi oleh para PRT?
  56. Standar gaji PRT di Yogyakarta itu berapa?
  57. Bagaimana dengan masalah kekerasan fisik yang dialami PRT?
  58. Apa saja program kerja yang dilakukan serikat?
  59. Cara rekrutmen anggota?
  60. Pro Kontra Hukuman Mati
  61. Beragam Cara Mengeksekusi Mati
  62. Suntik Mati
  63. Kursi Listrik
  64. Hukuman Gantung
  65. Regu Tembak
  66. Kejahatan Yang Diancam Hukuman Mati
  67. Diluar macam-macam kejahatan dalam KUHP masih ada ancaman pidana mati:
  68. Sejumlah Ketentuan Yang Menolak Hukuman Mati
  69. Penyandang Cacat Yang Tersekat
  70. Pengertian Penyandang Cacat
  71. Maut Mengintai Konsumen di Indonesia
  72. Meretas Jalan Melindungi Pegiat HAM
  73. Pengertian Pegiat HAM:
  74. Sisi Kelam Dunia Anak-Anak
  75. Dilema Khitan Perempuan di Indonesia
  76. Bentuk-bentuk Khitan Perempuan
  77. Tradisi lokal lain yang melecehkan perempuan dan anak-anak
  78. Menggugat Perpres 1001 Masalah
  79. Metode Penyediaan Lahan bagi Pembangunan
  80. Hak-hak Lansia Yang Terlupa
  81. Hak-hak Lansia
  82. BBM Menggila PHK Merajalela
  83. Pelayanan Publik Yang Memprihatinkan
  84. Pengertian Pelayanan Publik
  85. Hukuman Berat Bagi Pelaku KDRT
  86. Sekilas tentang UU PKDRT
  87. 1. Apa yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga ?
  88. 2. Siapa saja yang termasuk lingkup rumah tangga?
  89. 4. Ancaman hukuman bagi siapa yang melakukan:
  90. Tahun 2oo6 Mogok Akan Tetap Marak
  91. Cerita Siksa dari Penjara
  92. Hal-hal penting dari Konvensi Anti Penyiksaan PBB
  93. 1. Arti"Penyiksaan"
  94. 2. Ganti Rugi Oleh Negara
  95. Waspadai Perkosaan yang Kian Menggila
  96. Tips Menghindari Perkosaan

SK POTRET BURAM HAMINDONESIA (Kumpulan Tulisan Rubrik Utama Buletin Wacana HAM 2005)

KOMENTARPARAPEMBACABUKUINI

Di Republik Indonesia ini, perjuangan membela hak asasi manusia adalah tugas yang melelahkan dan penuh risiko. Orde berganti, para pelanggar hak asasi manusia pun semakin bervariasi. Bila di masa lalu, militer dicitrakan sebagai musuh HAM, sekarang pengusaha, "sipil bersenjata" pentungan, centeng-centeng, perusahaan, tuan, dan nyonya, juga berpotensi menjadi pelanggar HAM. Buku "Wacana HAM 2006" terbitan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini merupakan sebagian potret pelanggaran HAM di Indonesia, yang mungkin akan terus berlanjut. Masih banyak kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap dan pelakunya masih bebas. Perjuangan Komnas HAM memang masih panjang, dan membutuhkan dukungan semua pihak yang menginginkan terbentuknya bangsa Indonesia yang beradab.

(Priyono B. Sumbogo, Penanggung Jawab Redaksi Majalah FORUM Keadilan)

"Wah, nih buku punya isi yang bagus dan enak dibaca. Mudah-mudahan aja nih buku bisa dibaca sama orang yang suka nggusur orang-orang susah. Biar mereka tahu kalau nggusur itu ngelanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Moga-moga buku ini juga bisa nyadarin orang-orang susah untuk bangkit berjuang merebut haknya: orang-orang susah berhak mendapat tempat tinggal yang layak. Hak itu kan dijamin undang-undang dasar di negeri ini. Dan pemerintah wajib memenuhi hak orang-orang susah itu." (Ibu Paryati, korban gusuran Kampung Baru, Cengkareng Timur, September 2003)

Bicara soal hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak asasi anak, negara gagal melindungi warganya dari tindak diskriminasi, kekerasan, perdagangan anak, dan eksploitasi seksual komersil anak. Kenapa saya katakan gagal? Karena angka kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Tahun 2005 terdapat sekitar 800 kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini berasal dari pengaduan langsung ke Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) baik datang langsung maupun lewat telepon, dan melalui pantauan dari 10 media cetak nasional. Ini hanya seperti fenomena gunung es, angka yang terdata hanya di puncaknya saja. Angka sesungguhnya bisa jadi jauh lebih banyak.

Negara harus mampu memfungsikan perangkat yang ada agar kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasimanusia,khususnya hak anak, dapat menjadilebih baik. (Arist Merdeka Sirait, Sekjen Komisi Nasional Perlindungan Anak)

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (Komnas HAM) Jl. Latuharhary No.4B, Menteng, Jakarta-Indonesia 10310 Telp.:+62-21-3925230 ext. 221/225 Fax.:+62-21-3925227 Website: http://www.komnasham.go.id

POTRET BURAM HAM INDONESIA

(Kumpulan Tulisan Rubrik Utama Buletin Wacana HAM Tahun 2005)

Diterbitkan Oleh: KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) 2006

POTRET BURAM HAM INDONESIA

(Kumpulan Tulisan Rubrik Utama Wacana HAM Tahun 2005)

Penasihat dan Penanggungjawab: Zumrotin K. Susilo, Enny Soeprapto

Tim Buku:

Atikah Nur'aini, Rusman Widodo, Rini Tambunan, Ignas Triyono, Banu Abdillah, Margaretha Saulinas Desain Cover & Tata Letak: Arwindra Ilustrator: SeperakZine Percetakan: Persada Printing

Penerbit:

Pusat Dokumentasi dan Informasi (Pusdokinfo) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Jl. Latuharhary No.4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Telepon:021-392 5230 Fax: 392 5227 Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku Wacana HAM ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kutipan Pasal 44, ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta:

Tentang sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat )1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masingmasing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Komnas HAM.

Potret Buram HAM Indonesia (Kumpulan Tulisan Rubrik Utama Wacana HAM Tahun 2005). Pusdokinfo Komnas HAM, Jakarta: Komnas HAM, 2006, vi + 114 hal.; 24 cm x 16 cm.

ISBN 979-26-1413-3 1. HAK ASASI MANUSIA

I. Judul

Cetakan Pertama, Mei 2006

Judul Peringatan Pelanggaran Hak Cipta Penulis dan Penerbit Katalog Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Ilustrasi Kata Pengantar (Zumrotin K. Susilo) Editorial Jerit Lara Rakyat Jelata 5 Senandung Duka Para ET/EN 11 Tunas-Tunas Mekar di Atas Bara 17 Balada Para Pahlawan Devisa 23 Jejak SBKRI Tak Kunjung Mati 29 Simalakama Para Kupu-Kupu Malam 35 Kisah Nelangsa Pekerja Rumah Tangga 41 Pro Kontra Hukuman Mati 47 Penyandang Cacat Yang Tersekat 53 Maut Mengintai Konsumen di Indonesia 57 Meretas Jalan Melindungi Pegiat HAM 61 Sisi Kelam Dunia Anak-Anak 65 Dilema Khitan Perempuan di Indonesia 69 Menggugat Perpres 1001 Masalah 75 Hak-hak Lansia Yang Terlupa 79 BBM Menggila, PHK Merajalela 83 Pelayanan Publik Yang Memprihatinkan 87 Hukuman Berat Bagi Pelaku KDRT 93 97 Tahun 2006 Mogok Akan Tetap Marak 101 Cerita Siksa dari Penjara Waspadai Perkosaan yang Kian Menggila 105 Daftar Pustaka 111 Profil Komnas HAM 112

Daftar Tabel

Tabel Kasus Penggusuran di DKI Jakarta Tahun 2001-2005 (8) Pengertian Trafficking (Perdagangan Manusia)(20) Tabel Penerimaan Devisa Dari TKI Menurut Kawasan Tahun 2004 (24) Tabel Kasus-Kasus Yang Dialami Buruh Migran Indonesia (BMI) (26-27) Hentikan Dehumanisasi PSK(38) Persoalan yang dihadapi pleh pekerja rumah tangga (PRT)(43) Pengertian Penyandang Cacat (55) Pengertian Pegiat HAM (62) Bentuk-bentuk Khitan Perempuan (71) Tradisi Lokal yang Melecehkan perempuan dan anak-anak (72) Metode Penyediaan Lahan Bagi Pembangunan (77) Hak-Hak Lansia (81) Pengertian Pelayanan Publik (91) Sekilas Tentang UU PKDRT (95) Tabel Upah Minimum Provinsi/Kota/Kabupaten Tahun 2006 di Beberapa Daerah UMP/K 2006 (99) Hal-hal Penting dari Konvensi Anti Penyiksaan PBB (102) Tip Menghindari Perkosaan (108)

Daftar llustrasi

Penggusuran Rumah Rakyat (4)

Anak -anak Eks Tapol/Napol (10) Penjualan Anak-anak (16) Derita Buruh Migran (22) Sulitnya Pengurusan SKBRI (28) Kupu-Kupu Malam (34) Pekerja Rumah Tangga (40) Hukuman Mati (46) Penyandang Cacat (52) Simbol Pegiat HAM (60) Dunia Kelam Anak-anak (64) Demo Perpres No. 36/2005 (74) Kenaikan BBM (82) Buruh Mogok Kerja (96) Penyiksaan di Dalam Penjara (100)

Konsumen yang Keracunan Makanan (56)

Khitan Perempuan (68)

Nasib Lansia (78)

Pelayanan Publik yang Tidak Memuaskan (86)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (92)

Perkosaan (104)

Kata Pengantar

PENERBITAN BUKU WACANA HAM

embumikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) membutuhkan kreativitas dan kemampuan menjabarkannya dalam format yang mudah dimengerti, M aktual, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi Hak Asasi Manusia bukanlah trend yang gampang dikunyah masyarakat, oleh sebab itu penyebarluasan wawasan mengenai HAM dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM harus dikemas dengan bentuk yang variatif dan menarik. Format penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM pun perlu disesuaikan dengan umur, tingkatan pendidikan, lingkungan, dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi golongan masyarakat yang bersangkutan.

Sesungguhnya, nilai-nilai HAM itu sudah tumbuh subur ribuan tahun yang lalu. Di dalam nilai-nilai tersebut ditegaskan pentingnya pengakuan akan penghormatan, nondiskriminasi, prinsip-prinsip kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Dengan penyebarluasan wawasan dan peningkatan penyadaran HAM diharapkan masyarakat dapat sadar HAM. Selain itu, diharapkan budaya HAM bisa melekat pada pribadi manusia Indonesia yang pada akhirnya mendorong kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Komnas HAM), sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU 39/1999) tentang Hak Asasi Manusia, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan, Komnas HAM menerbitkan sejumlah publikasi untuk berbagai kalangan. Melalui terbitan buku Wacana HAM ini, Komnas HAM menyajikan catatan refleksi dan introspeksi sejauhmana pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia telah dilaksanakan di negeri ini. Pemerintah adalah pemegang tanggung jawab utama di dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, namun keberhasilan kerja HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk memperjuangkan HAM di Indonesia.

Wakil Ketua Komnas HAM

Zumrotin K. Susilo

Editorial

PENERBITAN BUKU WACANA HAM

ondisi penegakan HAM dari tahun ke tahun masih menyisakan sejumlah K pekerjaan rumah, terutama menyangkut kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Bak potret buram, berbagai penanganan kasus-kasus masa lalu tidak saja dibaluti oleh beban sejarah namun juga berbenturan dengan kemauan politik penguasa. Di tingkat masyarakat, kekerasan dan amuk massa berulangkali terjadi seiring munculnya berbagai pelanggaran atas rasa aman, hilangnya kebebasan serta perampasan harta benda. Padahal tidak bisa diabaikan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum, dan demokrasi dalam kenyataan keseharian bersandar pada kokohnya pijakan masyarakat sipil.

Dalam sejarahnya, perjuangan untuk tegaknya hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari komitmen dan militansi sejumlah individu dan kelompok yang mendedikasikan hidupnya untuk menyadarkan orang lain akan hak-haknya, seperti apa yang dikerjakan oleh aktivis pegiat hak asasi manusia melalui strategi pendidikan, advokasi, lobby kampanye, dialog, dan pemantauan yang ketat terhadap kerja negara dalam melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Untuk itu, langkah-langkah positif sebenarnya telah dilakukan pada tahun 2005, antara lain Pengesahan 2 (dua) Kovenan utama hak asasi manusia, yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Akan tetapi, langkah ini jelas masih jauh dari memadai lantaran realisasi dari jaminan atas hak asasi manusia tak dapat dilakukan hanya dengan menyediakan instrumen tanpa pelaksanaan yang sungguh-sungguh. Dalam keadaan politik dan pemerintahan yang transisional, berbagai tindakan dan praktik yang digunakan untuk mengancam kebebasan pembela hak asasi manusia kian menantang. Sejauh ini, ketidakberdayaan negara menawarkan jaminan yang efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia telah memberi pelajaran kritis bahwa perjuangan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri.

Pencapaian tujuan dari terciptanya kondisi yang lebih baik di bidang hak asasi manusia juga tidak dapat dilepaskan dari upaya menguatkan kesadaran civil society akan hakhaknya. Untuk itulah maka upaya penyadaran dan penyebarluasan gasasan harus senantiasa dilakukan. Sebagai institusi nasional yang bertanggung jawab -- salah satunya di bidang penyuluhan dan penyebarluasan HAM-- maka Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM.

Dalam menyelenggarakan pendidikan dan penyuluhan, Komnas HAM mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi, menyelenggarakan penerbitan, membangun aplikasi teknologi informasi berbasis web, dan melakukan serangkaian kegiatan kehumasan yang pada akhirnya bertujuan untuk membangun kesadaran publik terhadap hak asasi manusia, membudayakan hak asasi manusia dengan mengembangkan materi-materi pendidikan HAM, menyosialisasikan hak asasi manusia melalui media cetak, elektronik, pertunjukan, dan melakukan upaya penyadaran publik. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan kerja-kerja pendidikan dan penyuluhan yang tidak mengenal kata selesai. Pada tahap itulah, Komnas HAM memandang pentingnya penerbitan buku yang bersifat populer, mencakup berbagai isu dan mengupas masalah-masalah aktual keseharian.

Buku yang hadir ke hadapan pembaca ini merupakan kumpulan tulisan rubrik utama dari Buletin Wacana HAM yang diterbitkan sepanjang 2005 dan terdiri dari 21 edisi. Tema yang diangkat dalam penerbitan ini beragam, baik menyangkut hak sipil dan politik maupun persoalan di seputar hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, juga dibahas secara khusus hak perlindungan kelompok-kelompok rentan.

Dalam Pembahasan di seputar hak sipil dan politik dibedah masalah Perlindungan terhadap pegiat HAM, Pro kontra Hukuman Mati, dampak SKBRI dan diskriminasi yang dialami sejumlah pemeluk agama untuk menjalankan ibadahnya. Beberapa Kelompok yang dipandang rentan terhadap pelanggaran HAM dibahas secara khusus, seperti dalam pembahasan tentang kelompok penyandang cacat yang lebih dikenal dengan difabel (different abilities), lanjut usia, buruh migran, anak-anak, fakir miskin, dan pekerja seks komersial. Dalam pembahasan di seputar masalah pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, Rubrik Utama Wacana HAM membedah pelayanan publik yang memprihatinkan, maraknya penggusuran yang diakibatkan Perpres No. 36 tahun 2005, Pemutusan Hubungan Kerja yang banyak terjadi sepanjang 2005 dan berbagai bentuk perdagangan manusia (human trafficking).

Berbagai tema aktual yang terjadi dikupas dalam tulisan-tulisan yang bersifat ringan dan populer agar dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat umum. Penyebaran newsletter (Buletin) Wacana HAM ini menjangkau tempat-tempat dimana fasilitas umum tersedia. Dengan diterbitkannya buku ini diharapkan pembaca akan mendapatkan potret situasi HAM di Indonesia, sekaligus cermin atas apa yang telah diperjuangkan oleh berbagai pihak. Meskipun tidak dimaksudkan sebagai artikel yang bersifat akademis, namun tulisan-tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak yang membutuhkan informasi dan pengetahuan di bidang HAM, terutama di seputar isu HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Atikah Nur'aini

Pemimpin Redaksi

Mer Soen

Éuran n alung de in Mas

Jerit Lara Rakyat Jelata

"Penggusuran membuat nasib jutaan rakyat jelata merana. Perlu restrukturisasi pola hubungan negara-rakyat berdasar kaidah hak asasi manusia."

atap mata icin--perempuan renta berumur 70 tahun--tampak kosong. Harapan- T nya untuk menikmati sisa hidup dengan damai telah purna tatkala satuan Polisi Pamong Praja dan polisi membuldoser rumahnya di kawasan Marunda Baru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis 13 Januari 2005. Kepedihan makin menikam tatkala icin tak tahu harus pindah kemana dan makan apa karena pihak penggusur tak memberi uang ganti rugi sepeser pun. Padahal rumah itu telah ditempatinya selama 30 tahun lebih. Selain di Cilincing, selama Januari 2005 kasus penggusuran juga terjadi di wilayah Jakarta yang lain.

Pada tahun-tahun sebelumnya penggusuran merebak hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penggusuran ini mengakibatkan nasib jutaan rakyat jelata—petani, buruh, nelayan, pedagang kaki lima, warga pemukiman kumuh, dan lain-lain—dari balita sampai lansia (lanjut usia) kehilangan tempat tinggal, kehilangan kesempatan belajar dan bermain, kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, kehilangan masa depan dan lain-lain.

Ironisnya penggusuran itu sebagian besar dilakukan dalam rangka pembangunan mal, pusat perbelanjaan, kondominium, hotel, restoran waralaba, dan tempat-tempat bisnis lainnya yang hanya menguntungkan sekelompok masyarakat elit. Bukan demi pembangunan yang berorientasi kepada perbaikan fasilitas umum. Walhasil, pembangunan yang digemborkan untuk menyejahterakan rakyat malah menyengsarakan rakyat. Buktinya, di Asia sepanjang tahun 2001 dan 2002, tercatat ada 1,8 juta manusia kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran, dan sebanyak 3,9 juta nyawa terancam menjadi korban berikutnya.

Sementara itu, di Jakarta kasus penggusuran telah menjadi agenda tahunan. (Lihat Tabel Kasus Penggusuran di DKI Jakarta 2001-2005). Celakanya, dalam melakukan aksi penggusuran, pihak pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta selalu berdalih bahwa penggusuran terpaksa dilakukan karena rakyat menempati tanah pihak lain secara tidak sah menurut hukum, mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan kota."Pemerintah tidak harus mengganti rugi korban penggusuran. Tidak satu pun dari warga korban gusuran itu yang merupakan warga DKI Mereka adalah pendatang yang menyerobot tanah orang lain, kenapa dipikirkan?"ujar Pemda DKI Jakarta.

Tentu saja rakyat yang tergusur tak mau dituduh sebagai penyerobot tanah orang lain. Sebab, mereka telah menempati lahan itu selama puluhan tahun dan hal itu dibiarkan oleh Pemda. Bahkan banyak di antara mereka yang membeli atau menyewa tanah dan membayar pajak secara legal kepada pemda setempat. Menurut hukum, bila telah mendiami tanah ataupun rumah sedikitnya 20 tahun tanpa ada persoalan maka mereka berhak atas tanah atau rumah tersebut. Apalagi secara tidak langsung pemerintah telah mengakui hak mereka dengan masuknya pelayanan listrik, air (PAM), retribusi, dan lain-lain. Jadi bila pemda tiba-tiba ingin memanfaatkan tanah negara yang telah didiami rakyat tersebut maka sudah selayaknya jika rakyat diberi ganti rugi atau kompensasi yang sesuai, yang tidak menghilangkan hak hidup mereka. Bukan diusir seenaknya, seperti mengusir binatang, dengan cara-cara yang berbau kekerasan . Apalagi sebagian dari warga tergusur itu terbukti ber-KTP DKI.

Dalam kacamata Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan menghilangkan hak orang lain dan penggusuran dengan kekerasan tentu tidak bisa dibenarkan. Hal itu bertentangan dengan UUD 1945 dan UU RI No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 37 ayat 1, yang berbunyi,"Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Lantas, bagaimana menangani masalah penggusuran agar bisa menguntungkan kedua belah pihak? Salah satu caranya adalah dengan melakukan perundingan damai antara kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi yang adil. Artinya, pemerintah harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak semua warga Negara, terutama kaum miskin. Pemerintah harus bisa mengaktualisasikan hak-hak dasar kaum miskin sebagai warga negara yang bermartabat dan sederajat sebagai manusia.

Selain itu, menurut Celine D'Cruz, Pengurus Swadaya Masyarakat (LSM) SPARC dari India, perlu diupayakan terciptanya perubahan pola hubungan antar pelaku sosial di kota untuk membangun kepercayaan antara komunitas dan pemerintah. Dengan kata lain perlu ada penataan kembali hubungan negara atau pemerintah dan warga negaranya sesuai kaidah pendekatan hak asasi manusia. Bila hal itu dilaksanakan, maka diharapkan tak ada lagi jerit tangis, air mata, dan tatapan mata yang kosong seperti dialami icin. Rusman Widodo dan berbagai sumber.

Wawancara Wardah Hafidz

"Jangan membuat kebijakan yang memiskinkan rakyat"

tas nama pembangunan, penggusuran merajalela di mana-mana. Hasilnya, na- A sib rakyat jelata kian merana, sedangkan pundi-pundi kekayaan para oknum birokrat-politisi-pengusaha terus menggelembung.

Untuk menyelami lebih dalam tentang fenomena penggusuran ini, maka Rusman Widodo dari Buletin Wacana HAM mewawancarai Wardah Hafidz, Koordinator Urban Poor Consortium (UPC) atau konsorsium masyarakat miskin kota, pada akhir Januari 2005, di Jakarta. Berikut petikannya:

Bagaimana pendapat Anda tentang fenomena penggusuran?

Penggusuran akan semakin meningkat seiring maraknya komersialisasi lahan atau tanah akibat meningkatnya investasi dari pemilik modal di tingkat global. Di Jakarta, untuk tahun 2005 ini pemerintah sudah menganggarkan Rp 23,1 miliar khusus untuk penggusuran. Bahkan secara gamblang terlontar akan melakukan normalisasi sungai sepanjang jalur Banjir Kamal Timur. Lalu, Pemkot Jakarta Pusat akan menata pusat belanja Pasar Tanah Abang, Senen, Pasar Baru. Jika semua itu dilakukan, maka puluhan ribu orang akan tergusur.

Bukankah penggusuran dilakukan demi penegakan hukum dan pembangunan?

Yang perlu ditanyakan ulang adalah hukum untuk siapa dan pembangunan untuk siapa?Apakah SPBU-nya Taufik Kiemas akan digusur padahal menyalahi aturan karena lahan tersebut sebenarnya untuk kawasan hijau, mengapa pembangunan pemukiman mewah pantai indah kapuk dibiarkan padahal itu menyalahi Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah? Kalau ingin menyejahterakan rakyat, ya jangan membuat kebijakan yang memiskinkan rakyat.

Apa yang harus dilakukan agar penggusuran tidak terjadi lagi?

Perlu penataan kembali kepemilikan tanah (agrarian reform) yang diikuti kebijakan security land tenure bagi rakyat miskin. Di Thailand, pemerintahnya melakukan program penataan pemukiman miskin di 100 kampung dengan melibatkan rakyat sebagai pelaku utama. Sedangkan di Philipina Selatan, tepatnya di kota Naga City, pemerintah kotanya dibawah kepemimpinan walikota Jesse Robredo pada tahun 2000 sudah mengeluarkan kebijakan tentang pembangunan kota tanpa penggusuran.

Pendapat Anda tentang rumah susun untuk menampung korban gusuran?

Itu adalah model penanganan persoalan yang cari gampangnya saja. Model penempatan di rumah susun dianggap gagal karena tidak pernah melihat kondisi antara tempat tinggal dan tempat kerja, sekolah anak-anak mereka, dan budaya.

Komentar Anda tentang transmigrasi sebagai solusi bagi para korban gusuran?

Transmigrasi juga tidak menyelesaikan masalah karena kebijakan negara tidak bisa membuat petani hidup sejahtera dari hasil pertanian. Percuma jadi transmigran jika hasil pertanian tidak laku atau biaya produksi lebih tinggi dari hasil jual.

Bagaimana menciptakan win-win solution bagi kedua belah pihak?

Jika penggusuran memang sudah tidak bisa dielakkan, maka harus ada dialog yang penyelesaiannya tidak merugikan rakyat.

Tabel Kasus Penggusuran di DKI Jakarta Tahun 2001-2005*

No Tahun Jumlah Kasus dan Korban Alasan Penggusuran Keterangan
1Januari 2005Penggusuran di Cilincing dan tempat lain di Jakarta. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal.Penegakan Perda No.11/1988.Penggusuran dengan kekerasan yang melibatkan aparat pemda, banpol, dan polisí. Tidak ada ganti rugi.
22005 2004Ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Sekitar 50 ribu keluarga di wilayah DKI Jakarta tergusur. Sebagian besar berada di Jakarta Utara dan Timur.Menegakkan Perda No. 11/1988.aparat pemda, banpol, dan polisí. Tidak ada ganti rugi. Penggusuran melalui kekerasan dan pembakaran dengan melibatkan pemda, preman, banpol, dan polisi.
32003Lima belas (15) kasus penggusuran pemukiman. Tercatat 7280 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal, satu orang mati, satu gadis berusia 13 tahun diperkosa aparat, 20 orang terluka, 26 orang ditangkap.Pembangunan proyek banjir kanal. Normalisasi kali. Lahan akan dipakai bisnis dan perumnas. Menegakkan Perda No.11/1988.Sebagian kecil korban menerima ganti rugi Rp 250 ribu per KK. Penggusuran dengan kekerasan dan pembakaran oleh aparat pemda, aparat keamanan dan preman. Warga sudah membeli tanah pada pengelola dan pemda.
42002Dua puluh enam (26) kasus penggusuran pemukiman. Sedikitnya 4.908 rumah hancur, 18.732 jiwa kehilangan rumah, 15 orang terluka, 11 orang ditangkap & ditahan.Pelanggaran Perda No.11/1988. Lahan akan dipakai sebagai lokasi usaha.Penggusuran dengan kekerasan dan pembakaran oleh aparat pemda, banpol, polisi. Sebagian kecil korban menerima ganti rugi Rp 200 ribu - 500 ribu per (KK).
2002Dua puluh (20) kasus penggusuran pedagang kaki lima (PKL). Sedikitnya 7.770 lapak dan kios PKL dihancurkan.Pelanggaran Perda No.11/1988: berjualan di trotoar, jalur hijau/ taman.Penggusuran dengan kekerasan oleh aparat. Para PKL yang telah bayar retribusi harus bayar Rp 40 ribu sampai Rp 50 ribu untuk mengambil barangnya yang dirampas.
2002Empat ratus dua puluh empat (424) kasus pembakaran pemukiman kumuh, 168 kasus pembakaran tempat usaha dan fasilitas publik, di antaranya 18 pasar tradisional, 12 fasilitas umum, 6 fasilitas sosial.Lahan akan dijadikan tempat bisnis yang baru.Pembakaran adalah modus penggusuran pemukiman kumuh dan pasar tradisional. Korban dilarang membangun tempatnya dan sulit mendapat kembali kavlingnya setelah berubah menjadi pasar modern.
52001Empat puluh lima (45) kasus penggusuran pemukiman. Tercatat 6.588 rumah dan lima sekolah dihancurkan, 6.774 KK dan 34.514 jiwa kehilangan rumah, 19 orang mati, 67 terluka, 50 sakit, 1000 depresi, 4.252 kehilangan pekerjaan.Menegakkan Perda No.11/1988: pemukiman berada di jalur hijau, di bantaran kali. Mencegah banjir. Lahan akan dijadikan lokasi bisnis.modern. Penggusuran dengan kekerasan dan pembakaran oleh aparat pemda dan aparat keamanan. Warga dapat uang kerohiman Rp 25 ribu - Rp 50 ribu per KK. Warga membeli tanah, memiliki izin tinggal, dan membayar retribusi kepada aparat pemda.
F2001Lima puluh empat (54) kasus penggusuran. Ada 2.700 PKL kehilangan tempat usaha, barang dagangan, dan rugi sekitar Rp 540 juta.Pelanggaran Perda No. 11/1988: berdagang di trotoar dan jalur hijau/taman.membayar retribusi kepada aparat pemda. Penggusuran dengan kekerasan, dan penjarahan oleh aparat. Padahal setiap hari, bulan, dan tahun para PKL telah dipungut biaya retribusi.
2001Penggarukan becak. Tercatat 6.000 jiwa kehilangan pekerjaan dan 3.000 becak di rampas.Pelanggaran Perda No.11/1988.Pemda mengeluarkan Rp 1, 24 miliar untuk menggusur becak. Biaya menebus becak ke pemda Rp 2 juta sampai Rp 7 juta per becak.

*Sumber: Diolah kembali dari www.infid.be, www.urbanpoor.or.id, www.liputan6.com, dan lain-lain.

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

Pasal 23, Ayat 1, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Senandung Duka Para ET/EN

Hingga kini, setelah puluhan tahun berjuang, upaya para ET/EN untuk memperoleh rehabilitasi tak kunjung terwujud. Pemerintah SBY harus berani memberikan rehabilitasi bila berkomitmen pada penegakan HAM untuk semua.

i Purwodadi, Jawa Tengah, saya bertemu seorang bapak yang sempat dibuang "D ke Pulau Buru. Dia punya seorang isteri dan dua orang anak. Dia menceritakan bagaimana ketika baru beberapa hari ditangkap, tiap malam isterinya digumuli secara bergilir oleh Pak Lurah, Dandim, Mas Kopral, Mas Sersan, dan akhirnya meninggal,"ujar Rinto anggota tim relawan dari YPKP (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan tahun 65-66). Itulah sepenggal kisah yang dialami para korban keganasan aksi pembantaian pasca Gerakan 30 September (G-30 S) 1965. Menurut Sulami, ketua YPKP, kisah pilu seperti itu juga terjadi di Bali, Sumatra, dan provinsi lain di Indonesia. Jumlah korbannya diperkirakan mencapai lebih dari dua juta orang, termasuk anggota keluarganya. Sebagian dari mereka dihukum tanpa melalui proses peradilan, sebagian diadili secara sepihak, sebagian langsung dihukum mati.

Para korban itu terdiri dari tokoh, anggota, simpatisan, dan orang-orang yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagian besar korban adalah rakyat yang tidak tahu menahu tentang pertentangan politik di tingkat elit waktu itu.

Celakanya, setelah puluhan tahun tragedi 1965 berlalu, nasib tragis tetap membayangi kehidupan para anak keturunan atau orang yang memiliki hubungan dengan orang yang dituduh terlibat G-30 S. Mereka - selama pemerintahan Orde Baru -benarbenar kehilangan hak-hak sipil dan politiknya. KTP mereka diberi tanda ET/EN (Eks Tahanan Politik (Tapol) / Eks Narapidana Politik (Napol). Dengan tanda ET/EN itu, mereka sering mengalami kendala dalam berurusan dengan pemerintah, mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, berbisnis. Bahkan ada yang dipecat secara semenamena dari jabatannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Intinya Orde Baru bersikap represif dan diskriminatif terhadap segala hal yang berbau PKI.

Ternyata korban Orde Baru bukan hanya dari kalangan PKI, tapi juga dari kalangan Islam dan kelompok-kelompok lain yang memiliki pandangan berbeda dengan rezim Orde Baru. Misal, kasus Tanjungpriok 12 September 1984. Pada peristiwa ini tercatat ratusan orang menjadi korban dan puluhan orang dihukum penjara satu sampai 20 tahun penjara. Lalu ada peristiwa bentrokan antara aparat dengan kelompok muslim pimpinan Warsidi di Talangsari, Way Jepara, Lampung Tengah, 7 Februari 1989 yang menelan ratusan korban. Dan mengakibatkan tewasnya Warsidi. Ada juga peristiwa Cicendo, Bandung. Peristiwa pembajakan Woyla, 1981. Kasus Timor-Timur, kasus Papua, dan kasus Aceh, kasus Mei 1998, dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa itu telah melahirkan ratusan ribu Tapol/Napol.

Setelah Orde Baru tumbang hingga kini para ET/EN itu belum bisa mendapatkan kembali hak-hak sipil dan politiknya secara penuh. Sebagian dari mereka terutama ET/EN G-30

S masih mendapat perlakuan diskriminatif, walaupun tanda ET/EN sudah dihapus dari KTP-nya. Berbagai upaya telah ditempuh oleh para ET/EN ini untuk memperoleh rehabilitasi.

Salah satunya upaya yang dilakukan Gustaf Dupe yang mendirikan Komite Aksi Pembebasan Tapol/Napol (KAPTN). Melalui KAPTN para ET/EN ini terus melakukan lobi ke pihak pemerintah.Upaya mereka mendapat angin tatkala Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi presiden. "Pada Desember 1999, Gus Dur membebaskan semua Tapol/Napol yang ada tanpa kecuali,"ujar Gustaf Dupe kepada Wacana HAM di kantornya, Jalan Salemba Raya No.49.

Sebagai tindak lanjut dari pembebasan para Tapol/Napol itu Gus Dur mengeluarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2000 yang isinya memerintahkan kepada Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, untuk mengadakan dialog dengan para korban politik luar negeri.

Lalu, Yusril Ihza Mahendra bersama stafnya, ditemani Gustaf Dupe, Apong Herlina (Direktur LBH Jakarta) berangkat ke Belanda untuk menemui para korban politik tersebut. Para korban politik lain di benua Eropa berkumpul dan bertemu tim Yusril di Belanda. Dalam pertemuan itu pemerintah menjanjikan akan ada rehabilitasi terhadap para korban politik dalam empat bulan ke depan. Maka harapan melambung di benak korban politik itu.

Ternyata, harapan tinggal kenangan. Sebab Yusril mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi Gustaf dan teman-temannya terus mengupayakan agar pemerintah mau segera mengeluarkan Keppres tentang rehabilitasi ET/EN. Upaya mereka kandas di tengah jalan karena Gus Dur dijatuhkan oleh DPR, Keppres rehabilitasi ET/EN tak pernah keluar. "Menurut Pak Romli Atmasasmita, Dirjen Administrasi Umum Departemen Kehakiman, sebenarnya untuk merehabilitasi ET/EN tidak harus dengan Keppres tapi cukup dengan Peraturan Pemerintah (PP),"ujar Gustaf Dupe, koordinator KAPTN.

Setelah Megawati tampil menggantikan Gus Dur sebagai Presiden Indonesia ke-5, mereka tetap berjuang untuk memperoleh rehabilitasi. Ternyata, Megawati malah lebih tidak peduli dengan tuntutan mereka. Padahal ayah Megawati (Bung Karno) juga pernah menjadi tahanan politik Orde Baru. Dengan kondisi seperti itu seharusnya Megawati bisa mengeluarkan Keppres tentang rehabilitasi ET/EN.

Kini, di era pemerintahan SBY, mereka tetap berjuang untuk memperoleh rehabilitasi. Tampaknya perjuangan mereka masih memiliki secercah harapan. Sebab, menurut Hafid Abbas, Direktur Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM, pemerintah telah memperhatikan secara serius masalah rehabilitasi ET/EN ini. Untuk menangani masalah rehabilitasi ini pemerintah mengaku telah memiliki tiga hal yang menjadi frame work. Pertama, melalui UU No. 27/Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kedua, melalui upaya teknis di pengadilan. Ketiga, melalui proses politik. Benarkah pemerintah SBY serius untuk merehabilitasi nasib ET/EN itu?

Tampaknya, walaupun ada secercah harapan, upaya ET/EN untuk memperoleh rehabilitasi masih harus menempuh jalan panjang dan berliku mengingat masih adanya beragam ganjalan, seperti TAP MPRS XXV/1996 yang melarang ideologi komunis hidup di Indonesia. Ganjalan lainnya adalah masih adanya kekhawatiran di sebagian kalangan Islam, sebagian anggota DPR, dan militer yang menganggap para ET/EN—khususnya ET/EN G-30 S—sebagai bahaya laten yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indnesia (NKRI).

Tapi, bila rehabilitasi tak kunjung diberikan maka jangan berharap upaya rekonsiliasi yang selama ini digemborkan bisa terwujud. Bila rekonsiliasi tak terwujud maka jangan berharap Indonesia mampu mewujudkan masa depan yang cerah dalam bingkai persatuan dan kesatuan yang kokoh.

Pemerintah SBY, bila berkomitmen kepada penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk semua, maka harus berani bertindak tegas untuk merehabilitasi para ET/EN itu. Alasannya, pemerintah wajib memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak sipil dan politik warga negaranya sesuai dengan UU No.39/1999 tentang HAM. Bila pemerintah SBY berani merehabilitasi para ET/EN itu berarti dia bisa mengobati sebagian luka bangsa ini. Rusman Widodo.

Wawancara Enny Soeprapto:

"Penahanan Mereka Tidak Sah Sejak Awal"

i alam demokrasi ini masih ada sebagian masyarakat yang diperlakukan secara D diskriminatif walaupun sejumlah peraturan yang mengekangnya telah dihapus. Mereka adalah para eks tahanan politik (Eks Tapol/ET) dan eks narapidana politik (Eks Napol/EN). Gerak hidup mereka belum sebebas masyarakat pada umumnya, karena belum mendapat rehabilitasi. Padahal perjuangan mereka untuk memperoleh rehabilitasi telah berlangsung selama puluhan tahun. Untuk mengetahui lebih jauh tentang rehabilitasi ET/EN ini maka Rusman Widodo dari Buletin Wacana HAM mewawancarai Enny Soeprapto, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Subkomisi Hak Sipil dan Politik, di Jakarta. Berikut petikannya:

Apa pendapat Anda tentang upaya para ET/EN untuk memperoleh rehabilitasi?

Yang pertama adalah mereka dikenakan tahanan tanpa proses hukum. Implikasinya mereka banyak kehilangan haknya, kehilangan pekerjaan, terpaksa menghentikan kuliahnya. Akibat itu juga dialami oleh anggota keluarganya. Setelah keluar mereka tidak dapat kembali ke tempat pekerjaan semula, mereka yang mantan pegawai negeri sipil (PNS) tidak mendapat pensiun. Itu berarti mereka menderita kerugian moril karena ditahan bertahun-tahun dan juga materiil karena kehilangan penghasilan. Sampai tahun 2004 mereka juga belum mendapat hak untuk dipilih dalam pemilu. Sedangkan hak memilih sudah diberikan sejak pemilu 1999.

Kalau yang diproses melalui hukum itu ada putusan pengadilan dan dikategorikan sebagai pelaku pidana politik. Jadi yang ditahan melalui proses hukum dan tanpa melalui proses hukum, keduanya berhak mendapat rehabilitasi.

Apa dasar hukum mereka untuk memperoleh rehabilitasi?

Menurut saya penahanan mereka itu tidak sah sejak awal, istilah hukumnya adalah ab initio. Akibatnya segala tindakan atau perlakuan yang dikenakan pada satu tindakan yang tidak sah sejak awal itu lalu hapus dampaknya. Karena ketidak absahan perlakuan yang dikenakan maka saat keluar kedudukan mereka itu harus direhabilitasi atau dipulihkan kembali hak-haknya.

Mengapa upaya mereka untuk memperoleh rehabilitasi selalu gagal?

Mereka yang menentang rehabilitasi selalu merujuk kepada TAP MPRS XXV/1966 yang isinya menganggap PKI, Marxisme, Leninisme, sebagai sesuatu yang berbahaya bagi negara Indonesia. Jadi hambatan utama dari segi politis itu TAP MPRS XXV/1966 walaupun dari segi yuridis sebenarnya tidak perlu menjadi hambatan.

Maksud Anda?

Ya, karena hubungan para tahanan politik itu dengan PKI itu belum pernah dibuktikan di pengadilan. Itu kan hanya karena alasan politis.

Ada pendapat yang mengatakan untuk merehabilitasi para ET/EN itu cukup dengan peraturan pemerintah (PP) tidak perlu Keppres?

Keputusan penahanan mereka itu kan dari Kopkamtib. Level keputusan Kopkamtib itu kan ada di bawah PP. Jadi betul sekali dengan PP pun sudah cukup.

Bagaimana Anda melihat perhatian pemerintah terhadap soal rehabilitasi ET/ EN ini?

Saya melihat rehabilitasi ET/EN bukan prioritas pemerintah yang sekarang. Masalah HAM secara umum juga bukan merupakan prioritas pemerintah yang sekarang. Yang menjadi prioritas adalah pemberantasan korupsi.

Negara Pihak harus melarang perdagangan anak, pelacuran anak, dan pornografi anak. Sebagaimana diatur dalam Protokol ini Pasal 1.

Pasal1, Protokol Opsional Konv nsi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak.

Tunas-Tunas Mekar di Atas Bara

Kehidupan ratusan ribu anak bak mekar di atas bara karena menjadi korban child trafficking. Perlu penanganan komprehensif yang melibatkan semua pihak dalam memerangi mafianya.

aya sering melihat orang yang pulang dari Batam, kok kayaknya enak. Aku mau ke "S sana cari duit. Ketika Mbak Pm mengajak saya ke sana, saya senang sekali. Kami pergi berempat, saya Mbak Pm, dan dua orang yang seusia saya. Ongkos perjalanan ditanggung Mbak Pm sebagai pinjaman yang harus dikembalikan. Sampai di sana kami di tempatkan di satu rumah dan dipertemukan dengan tiga orang yang dipanggil Mami. Kami diminta untuk memilih salah seorang mami yang akan diikuti. Saya memilih satu mami dan tinggal di rumahnya. Selama di tempat mami, saya disuruh melayani tamu dari Singapura, Malaysia, Philipina, India, dan Jepang. Tarif saya Rp 150 ribu. Namun saya hanya menerima setengahnya, selebihnya untuk mami. Saya tinggal selama satu bulan, karena tidak tahan saya melarikan diri dan kembali lagi ke Semarang, Jawa Tengah,"ucap Sumi, anak jalanan yang tinggal di Semarang, Jawa Tengah.

Sepengal kisah pilu Sumi itu juga dialami oleh ratusan ribu anak Indonesia yang menjadi korban child trafficking. Menurut Aris Merdeka Sirait—Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak -Indonesia merupakan pemasok perdagangan anak terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan penelitiannya terdapat sekitar 200 ribu sampai 300 ribu Pekerja Seks Komersil (PSK) berusia di bawah usia 18 tahun.

Hasil riset itu dikuatkan oleh pendapat Meutia Hatta, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, yang mengatakan perdagangan anak telah terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan kondisi seperti itu maka wajar bila Amerika Serikat mengkategori kan Indonesia sebagai negara yang berada di tingkat tiga dalam masalah perdagangan anak.

Para korban perdagangan anak tidak hanya dieksploitasi secara seksual seperti yang dialami Sumi, tapi juga dipakai sebagai tenaga kerja kasar dengan upah sangat murah di perkebunan, di terminal, di restoran, jadi pembantu rumah tangga, jadi pasangan kawin kontrak, jadi pengemis jalanan, dan jadi kurir perdagangan obat-obat terlarang.

Perdagangan anak muncul karena sejumlah alasan. Secara umum faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan anak yaitu karena ada peningkatan angka kemiskinan dari jumlah pekerja anak, pendidikan yang rendah, migrasi, ketidaktahuan akan hak asasi manusia (HAM), keterbatasan informasi, gaya hidup konsumtif, kondisi sosial budaya yang membiarkan orang tua memperlakukan anak sesuka hatinya, ketidakadilan gender yang menganggap posisi perempuan lebih rendah dibandingkan pria. Selain itu, juga karena pengaruh media massa yang sering memberitakan hal-hal yang bersifat pornografi.

Selain didorong faktor-faktor di atas, perdagangan anak terus meningkat karena digerakkan oleh jaringan mafia yang terorganisir rapi secara internasional. Mereka terbilang canggih dalam menjerat korbannya. Modus operandinya antara lain dengan melakukan penculikan, menawarkan pekerjaan, berpura-pura mengadopsi, memacari lalu memperkosa calon korban, dan meminjami uang sehingga korban tidak mampu membayar.

Perdagangan anak termasuk perbuatan yang melanggar HAM, Pasal 65 UU No. 39/1999 tentang HAM menyatakan,"Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya."Juga bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu anak juga dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal serius di mana pelakunya dapat dijatuhi hukuman cukup berat. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 29 dinyatakan bahwa perdagangan wanita dan perdagangan lakilaki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Berdasar fakta di atas maka perdagangan anak harus diberantas dengan tegas. Tapi, upaya pemberantasan perdagangan anak tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum yang ada sekarang. Sebab, instrumen hukum yang ada di Indonesia saat ini tidak ada rumusan yang jelas mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perdagangan perempuan dan anak. Kelemahan ini makin diperparah oleh kapasitas dan kapabilitas aparat penegak hukum (polisi, hakim, jaksa) yang terbatas akan pengetahuan tentang perdagangan anak.

Itu berarti selain mendasarkan pada instrumen legal, pemberantasan perdagangan anak juga harus disertai dengan upaya mengubah budaya masyarakat yang permisif terhadap praktik perdagangan anak. Bila tidak maka tunas-tunas bangsa yang selama ini mekar di atas bara tak akan bisa diselamatkan lagi. Mereka akan layu, tebakar, dan musnah ditelan kezaliman para mafia perdagangan anak. Rusman Widodo dari berbagai sumber.

Wawancara : Mohammad Farid

"Harus Mengenali Anatomi Child Trafficking"

erkembangan perdagangan anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Setiap ta- P hun puluhan ribu anak-anak perempuan dan laki-laki diekspor dari satu daerah ke daerah lain dan juga ke luar negeri. Mereka diperjual belikan untuk dijadikan pekerja seks komersial, pembantu rumah tangga, pekerja pabrik, pekerja perkebunan, pekerja pertambangan, dan lain-lain.

Ironisnya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki Undang-undang tentang perdagangan anak dan perempuan. Kondisi ini menyulitkan para penegak hukum untuk menindak mafia perdagangan anak. Lalu bagaimana solusinya? Untuk mengetahui lebih jauh tentang fenomena child trafficking (perdagangan anak) dan solusinya maka Buletin Wacana HAM mewawancarai Mohammad Farid, anggoa Komnas HAM Subkomisi Perlindungan Kelompok Khusus, awal Maret 2005. Berikut petikannya:

Apa pendapat Anda tentang child trafficking di Indonesia?

Saya melihat sudah ada upaya untuk memerangi perdagangan manusia di Indonesia. Pemerintah sudah membuat rencana aksi nasional dan kepanitian nasional untuk memerangi perdagangan manusia khususnya anak dan perempuan. Pemerintah juga sudah mengajukan Rancangan Undang-undang Perdagangan Manusia ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kapan RUU itu selesai dibahas?

Setahu saya masih dalam taraf pembahasan. Tapi, menurut saya RUU itu belum sesuai dengan standar internasional yang ada, seperti soal pendefinisian perdagangan manusia, tentang punishment, dan soal kriminalisasi.

Sambil menunggu penetapan RUU Perdagangan Manusia, instrumen apa saja yang dapat digunakan menjerat pelaku perdagangan anak?

Sementara ini ada beberapa kasus di mana UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak itu dikenakan/diterapkan khususnya pasal 81 atau pasal 82. Tapi, UU Perlindungan Anak itu tidak mendefinisikan apa itu trafficking, sehingga aparat penegak hukum cenderung hanya menggunakan UU itu bila ada tekanan politik.

Hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah child trafficking?

Banyak hal bisa dilakukan untuk pencegahan. Antara lain, melakukan penyadaran terhadap anak-anak yang rawan menjadi korban perdagangan, para germo, para recruiters, dan para pemakai tentang dampak negatif dari child trafficking. Selain itu, juga perlu diberikan perlindungan, recovery dan reintegrasi kepada korban.

Untuk melakukan upaya pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi, negara sering terbentur masalah dana, komentar Anda?

Kekurangan dana atau kemiskinan tidak harus dipersalahkan. Artinya, bicara soal child trafficking jangan sampai terjebak bahwa ketidakadaan dana membuat negara tidak wajib melakukan perlindungan, pencegahan, dan lain-lain. Sebab, terbukti di lapangan banyak anak dari keluarga miskin yang ternyata aman dari mafia child trafficking. Di sisi lain, banyak juga anak dari keluarga kaya yang malah menjadi korban child trafficking.

Jadi upaya konkret apa yang paling tepat untuk memberantas child trafficking?

Yang harus dilakukan adalah mengenali anatomi child trafficking, tidak semua orang harus menjadi target penyadaran. Misal, kita harus bisa mengetahui dan memetakan wilayah geografis mana saja yang sering menjadi lokasi child trafficking. Nah, di lokasilokasi yang telah dipetakan itulah program pencegahan lebih difokuskan sehingga hasilnya akan lebih optimal.

Negara mana yang bisa dijadikan acuan dalam mengatasi child trafficking?

Di kawasan Asia yang dapat dijadikan perbandingan dalam strategi penanggulangan child trafficking adalah India dan Nepal. Selain itu Indonesia juga bisa banyak belajar dari negara-negara di Eropa yang sistemnya sudah bagus dan relatif sukses pelaksanaannya di lapangan.

Pengertian Trafficking (Perdagangan Manusia)

enurut konvensi PBB Mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir yang M terkenal dengan sebutan The Palermo Conventions karena diresmikan di Palermo, Italia, tahun 2000, yang dimaksud dengan trafficking atau perdagangan manusia adalah tindakan berupa perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi (khususnya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual). Eksploitasi dapat meliputi, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilalihan organ-organ tubuh.

Negara-negara Pihak berjanji, sesuai dengan instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia, untuk menghormati dan memastikan bahwa semua pekerja migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yurisdiksinya, agar memperoleh hak yang diatur dalam Konvensi ini tanpa pembedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, Kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya.

Pasal 7, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Balada Para Pahlawan Devisa

Sejak 1999-2004 ada sekitar 1,3 juta kasus menimpa Buruh Migran Indonesia (BMI) yang bekerja di sejumlah negara. Pemerintah harus sigap melindungi dan memenuhi HAM para pahlawan devisa itu.

ulang pipi dan hidungnya retak akibat sering dipukuli. Kulit punggung menge- T lupas karena disiram air panas dan disetrika. Jiwanya terguncang dan bicaranya menjadi terbata-bata. Itulah gambaran nasib pilu Nirmala Bonat—buruh migran berusia 19 tahun asal Nusa Tenggara Timur yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga -setelah mengalami penganiayaan dari majikannya di Selanggor, Malaysia, pada pertengahan 2004. Kisah duka seperti Nirmala Bonat juga dialami oleh ribuan buruh migran Indonesia(BMI) yang bekerja di Malaysia.

Mereka menurut www.ytkna.tripod.com banyak mendapat perlakuan tidak manusiawi bukan hanya dari para majikan, tapi juga dari aparat pemerintah Malaysia. Misal, polisi Malaysia sering merampas cincin, gelang, dan kalung para BMI yang berada di tahanan. Sedangkan tamparan, pukulan, cambukan dari polisi Malaysia telah menjadi makanan harian para BMI yang ditahan, terutama bila tidak mau memberi mereka uang. Sedangkan sejumlah tentara Malaysia sering "mencicipi tubuh" para BMI perempuan.

Nasib serupa juga dialami para BMI yang bekerja di Singapura. Menurut laporan APIndonesia.com sedikitnya sekitar 60 orang setiap hari mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura untuk mengadukan nasibnya. Sementara itu menurut laporan Kompas di Arab Saudi tercatat ada 400 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap para BMI berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, penipuan, dan lainlain. Di negara lain seperti Taiwan, Hongkong. Korea Selatan, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, para BMI juga mengalami nasib yang tak kalah memiriskan.

Jumlah kasus yang menimpa BMI sejatinya sangat banyak. Hanya sebagian kecil saja yang terekspos oleh media massa.Terbukti, dari laporan hasil monitoring Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi) yang mengatakan sejak 1999-2004 jumlah kasus yang dialami BMI sebanyak 1.308.765 kasus dari total 5-6 juta BMI yang bekerja di sejumlah negara. Kasus itu terjadi pada saat pra (sebelum) pemberangkatan, saat pemberangkatan, dan pasca kerja (saat pulang ke kampung halaman). (Lihat Tabel Kasus-kasus Yang Dialami BMI).

Penerimaan Devisa Dari TKI Menurut Kawasan Tahun 2004

NoKawasanTKI (orang)Devisa (US $)
1Asia Pasifik67,81760,263,238
2Timteng & Afrika176,788110,362,494
3Amerika16119,724
4Eropa3123,831
5Jumlah244,624170,869,287

Sumber: Depnakertrans, Ditjen PPTKLN, Data Januari s.d September 2004

Kasus pelanggaran HAM terhadap BMI itu muncul dengan beragam penyebab. Misal, karena sikap majikan dan atau anggota keluarganya yang berperangai buruk, ketidakmampuan BMI mengoperasikan peralatan rumah tangga berteknologi modern, hambatan bahasa dalam berkomunikasi, dan karena Undang-undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKLN) yang lebih banyak melegalkan kebijakan rutin pemerintah dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. UU PPTKLN belum mampu membongkar akar persoalan yang dihadapi para BMI yaitu bagaimana menjamin agar HAM para BMI terlindungi dan terpenuhi dengan baik.

Kurangnya jaminan perlindungan HAM itu membuat mata rantai eksploitasi terhadap BMI yang dilakukan pemerintah—dalam hal ini adalah para oknum pejabat di departemen terkait -para calo, dan perusahaan pengerah jasa tenaga kerja tetap melenggang bebas manjalankan aksinya. Selain itu, aparat pemerintah negara tujuan BMI juga sering bersikap sewenang-wenang. Apalagi bila pemerintah dari negara tujuan BMI tidak memiliki perjanjian kerja sama ketenagakerjaan dengan pemerintah Indonesia.

Kondisi seperti itu menunjukkan para BMI hanya dianggap sebagai produk benda mati atau properti bahkan dianggap seperti budak yang tidak memiliki hak apapun dan bisa diberlakukan sesuka hati oleh yang membelinya atau menggunakan jasanya. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena bertentangan dengan Pasal 20 ayat 2 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi,"Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang." Pemerintah berkewajiban memenuhi dan melindungi HAM para BMI sesuai amanat Pasal 8 UU no. 39/1999 yang berbunyi,"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah." Kewajiban pemerintah harus segera diwujudkan mengingat kontribusi BMI yang cukup besar terhadap negara.

Sumbangan BMI terhadap devisa negara pada tahun 2004 mencapai sekitar US$ 170 juta atau sekitar Rp 1,53 triliun dengan kurs US$ 1 = Rp 9000 (Lihat Tabel Penerimaan Devisa Dari TKI Menurut Kawasan Tahun 2004). Devisa itu diperkirakan akan terus meningkat pada tahun berikutnya mengingat permintaan terhadap BMI terus mengalir. Hal itu karena BMI dinilai mampu bekerja dengan baik."Tenaga kerja dari Indonesia bekerja dengan baik, sopan, serta memiliki akhlak yang baik sehingga diterima dengan baik oleh masyarakat Arab Saudi," ucap Menteri Perburuhan dan Sosial Arab Saudi Ali bin Ibrahim Al Namlah kepada Kompas. Tahun 2004, berdasarkan data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) jumlah kebutuhan TKI ke luar negeri total mencapai 886.437 orang. Jumlah itu terbagi untuk sektor informal sebanyak 230.157 orang dan sektor informal sebanyak 656.280 orang. Negara yang membutuhkan para TKI itu sebagian besar berasal dari kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah, sedangkan sebagian kecil berasal dari Amerika Serikat dan Eropa.

Adanya tingkat kebutuhan TKI atau BMI yang tinggi itulah yang membuat rakyat Indonesia tidak kapok untuk terus bekerja ke luar negeri. Mereka, sepertinya masih tetap percaya bahwa kerja di luar negeri bisa membawa harapan bagi perubahan nasibnya daripada bekerja di dalam negeri. Maklum, di dalam negeri lapangan kerja sangat sulit dicari. Padahal setiap tahun jumlah tenaga kerja bertambah ratusan ribu bahkan jutaan orang.

Saat ini—setelah ada pemberitaan gencar di media massa—pemerintah mulai peduli terhadap nasib BMI. Hal itu dapat dilihat dengan adanya penandatanganan perjanjian kerja sama penempatan TKI (MoU) dengan Malaysia (2004), selain itu pemerintah juga melakukan pendampingan para TKI di beberapa negara (Arab Saudi dan Malaysia) oleh tim advokasi, memberlakukan sistem satu pintu untuk pengiriman TKI ke Singapura melalui embarkasi Batam, dan meningkatkan kualitas TKI yang akan ditempatkan keluar negeri.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah memang tampak indah dan elok, namun belum mampu melindungi HAM para BMI. Semoga tindakan itu benar-benar diimplementasikan di lapangan sehingga HAM para BMI dapat terjamin dengan baik. Sehingga bisa sedikit mengobati nestapa para pahlawan devisa itu. Rusman Widodo dari berbagai sumber.

Tabel Kasus-kasus Yang Dialami Buruh Migran Indonesia (BMI)

Tabel Kasus-kasus Yang Dialami Buruh Migran Indonesia (BMI)
NoKASUS-KASUS
FPra (Sebelum) PemberangkatanPada Saat BekerjaPada Saat Pulang
1Informasi prosedur kerja di luar negeri yang salah (janji palsu), perekrutan illegal.Diperjualbelikan antar agen.Mendapat perlakuan diskriminatif saat di bandara.
2Pemalsuan dokumen perjalanan dan kerja (pemalsuan identitas).Dokumen ditahan oleh majikan, dideportasi tetapi tidak sampai rumah.Tiket harus membayar sendiri.
3Terkena pungli oleh aparat pemerintah, PJTKI.Jam kerja melampaui batas perjanjian, pekerjaan tidak sesuai kontrak, pekerjaan berbahaya tidak ada alat pengaman.Luka-luka tidak mendapat perawatan.
4Terjebak utang kepada rentenir (lintah darah).Dilarang berkomunikasi dengan orang lain (keluarga).Diperas atau dimintai uang oleh preman atau petugas saat di bandara.
5PJTKI ilegal, terkena calo liar, disekap oleh PJTKI.Dipaksa memperpanjang kontrak tanpa izin.Barang tertukar atau sengaja disembunyikan oleh petugas.
6Terkena penipuan, terkena pemerasan oleh PJTKI.Ada pungutan dari agency saat perpanjangan kontrak.Pelayanan bandara yang birokratisnya berbelit- belit.
7Mengalami penyekapan, terkena pelecehan seksual di penampungan, tidak boleh keluar dan tidak boleh kontak keluarga selama di penampungan.Bunuh diri, disiksa, diperkosa, dipenjara, dibunuh.Mendapat perlakuan tidak ramah seperti dibentak oleh para petugas.
8Kondisi penampungan yang buruk, fasilitas tak memadai, makanan tidak bergizi.Gaji dipotong atau tidak dibayar.Penukaran valas atau cek di bawah nilai kurs standar.
9Selama ditampung dipekerjakan kepada pemilik PT atau orang lain dengan dalih latihan tanpa mendapat bayaran.Mendapat perlakuan diskriminatif, di PHK, dilarang berorganisasi.Penelantaran kasus.
10Sebelum berangkat disuruh menandatangani surat kontrak kerja tanpa tahu isi kontrak kerja secara keseluruhan.Sikap aparat pemerintah di KBRI, Konjen atau Atase yang tidak bersahabat, tidak peduli, tidak membantu ketika ada buruh migran yang mengadukan nasibnya.Mendapat stigma buruk dari masyarakat.
11Biaya rekrutmen yang terlalu mahal, ditelantarkan bila mendapatkan kasus.Terpaksa melarikan diri dari majikan karena tak berdokumen.Dirampok saat menuju ke kampung halaman.
12Calon buruh migran di pungut uang dalam jumlah tertentu dengan dalih beragam.Ditipu aparat, mengalami pelecehan seksual, dipekerjakan pada sektor prostitusi.Pemerasan.
13Pelatihan tidak dilakukan secara profesional, ditakut-takuti, dibentak, dan mendapat perlakuan fisik secara kasar.Mengalami penyekapan, memperoleh makanan yang buruk.Penipuan.
14Rekrutmen tanpa job order, tidak mendapat asuransi.Diperjualbelikan oleh agen ke beberapa majikan.Terperangkap calo liar.
15Pelecehan pada saat medical check up.Dipulangkan oleh agen ketika pungutan utang sudah lunas (kasus di Taiwan).Dimintai uang tambahan di perjalanan.
16Medical check up berulang kali.Ditangkap oleh polisi tapi lalu dijual kepada tekong, oleh tekong dipekerjakan secara illegal, digaji murah atau tidak digaji atau dilacurkan (kasus di Malaysia).Mendapat gangguan jiwa seperti depresi.

Sumber Pusar Informasi dan Dokumentasi Buruh Migran Indonesia. Sekretarian Nasional Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia(Kopbumi)

meitu t ak

Jejak SBKRI Tak Kunjung Mati

Praktik pelaksanaan pencabutan SBKRI masih mengecewakan. Pemerintah harus berani menindak tegas oknum aparat yang masih bertindak diskriminatif.

aya harus mengeluarkan uang sampai dua juta rupiah untuk mengurus akte kela- “S hiran anak saya. Juga masih harus melampirkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI),"ujar Ary Manurung, warga keturunan Tionghoa yang tinggal di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini mengatakan kalau SBKRI tidak dilampirkan maka urusannya bisa berbelit-belit. Bahkan bisa jadi surat akte anaknya tidak akan keluar.

Kondisi serupa juga dialami Maylani, warga keturunan Tionghoa yang tinggal di komplek Perumahan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor. "Kemarin untuk mengurus paspor saya tetap diminta menunjukkan SBKRI milik mama saya. Padalah di keluarga kami telah mengalir darah orang Sunda," ujar Maylani kepada Wacana HAM.

Perlakuan diskriminatif yang dialami Ary Manurung dan Maylani, ternyata juga dirasakan oleh artis sinetron Femmy Permatasari. "Saya masih dibilang warga negara asing, setiap mengurus paspor atau KTP selalu butuh SBKRI," ujarnya kepada Tabloid Pasarinfo. Apakah SBKRI memang masih diperlukan?

SBKRI sebenarnya tercantum dalam Undang-undang (UU) No. 62/1958 tentang kewarganegaraan. Dalam UU ini SBKRI merupakan syarat yang wajib bagi warganegara Indonesia keturunan. Ternyata pada praktiknya ketentuan tersebut banyak menimbulkan masalah sehingga pemerintah berusaha mengatasinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden No. 561/1996 tentang Tanda Bukti Kewarganegaraan RI yang mencabut Peraturan Menteri Kehakiman No. JB 31/4/12 Tahun 1978 tetang SBKRI. Pada Pasal 4 Keppres No. 561/1996 ayat (1 dan 2) dijelaskan bahwa berbagai kepentingan yang memerlukan bukti kewarganegaraan cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran saja. Pada Pasal 5 dinyatakan, dengan adanya Keppres itu, maka segala peraturan perundang-undangan untuk kepentingan tertentu yang mempersyaratkan adanya SBKRI dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keppres No. 561/1996 diperkuat dengan instruksi Presiden No. 4/1999, yang memberi instruksi kepada seluruh aparat di instansi pemerintahan untuk melaksanakan Keppres No. 561/1996 dan memberikan pelayanan yang sama kepada setiap warga negara tanpa mempertimbangkan adanya SBKRI atau tidak. Peraturan ini dipertegas lagi dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman & HAM yang menyatakan kepada seluruh jajaran Departeman Kehakiman & HAM untuk tidak lagi menerbitkan SBKRI.

Meskipun secara tegas pemerintah pusat telah mencabut SBKRI, ternyata pelaksanaannya di lapangan masih setengah hati. Hal itu, antara lain, dapat dilihat di website www. imigrasi.go.id yang masih mensyaratkan pelampiran SBKRI-walaupun tidak secara tegas-pada saat mengurus permohonan Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

Keengganan sejumlah oknum aparat menghapus SBKRI karena SBKRI merupakan lahan basah yang menghasilkan keuntungan materi yang besar. Menurut Kompas, biaya untuk mengurus SBKRI di biro-biro jasa di Jakarta bervariasi sesuai kecepatan pembuatan. Sebuah biro jasa di kawasan Casablanca menarik sampai Rp 7 juta dengan kesanggupan menyelesaikan dalam waktu 1,5 bulan. Tingginya biaya ini karena harus melewati pengadilan serta Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Depkeh HAM). Sebuah biro jasa di daerah Pasar Minggu lebih murah menetapkan tarifnya, yaitu Rp 1 juta dengan kesanggupan waktu selesai selama dua minggu. Biro jasa ini mengaku mempunyai kedekatan dengan pejabat yang menentukan pembuatan SBKRI sehingga harganya bisa ditekan dan bisa selesai dalam waktu singkat.

Selain soal duit, menurut Ari Masyhuri, Ketua Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (Gandi), pencabutan SBKRI sulit dilaksanakan karena belum ada petunjuk operasional pada semua departemen terkait. Kendala lainnya adalah soal otomoni daerah. Sebab berdasarkan UU Otonomi Daerah, daerah memiliki kewenangan mengatur masalah kependudukan dan pencatatan sipil. Meskipun begitu saat ini sudah ada tiga daerah yang menindaklanjuti pencabutan SBKRI yaitu Solo, Semarang dan Pontianak (Kalimantan Barat). "Mereka sudah menerbitkan Surat Keputusan Walikota atau Bupati yang menyatakan SBKRI sudah tidak berlaku," ujar Ari Mashyuri kepada Wacana HAM.

Semoga di masa mendatang semua pihak, terutama aparat pemerintah, tidak lagi bertindak diskriminatif dalam soal SBKRI. Berlaku diskriminatif berarti melanggar HAM. Sebab, menurut Pasal 3 Butir 3 UU No. 39/1999 tentang HAM dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka pemerintah harus berani menindak tegas semua oknum aparat yang bertindak diskriminatif. Rusman Widodo.

Pemberlakuan SBKRI Diskriminatif dan Sumber KKN

Oleh Dr. Chandra Setiawan, Anggota Komnas HAM

etiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat "S diskriminatif juga terdapat pada TAP MPR No. XVII/MPR/1996 dan Pasal 3 Undangundang (UU) No. 39/1999 tentang Hask Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi: "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan nurani untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan".

Berdasar pada ketentuan hukum di atas maka pembedaan warga masyarakat berdasarkan etnik, agama dan lain-lain adalah bentuk pelanggaran terhadap HAM. Itu berarti pemberlakuan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) pada tataran praktis di lapangan dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif yang melanggar HAM.

SBKRI pada awalnya – tepatnya pada tahun 1947 – hanya diberikan kepada warganegara asing (WNA) yang menjadi warganegara Indonesia (WNI) dengan naturalisasi - pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1947 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5/1947 yang menyatakan bahwa "Dalam sistem undang-undang WNI suatu bukti kewargaan negara indonesia tidak diperlukan untuk orang-orang yang tentu dan diharapkan tentu menjadi WNI; yaitu orang Indonesia asli dan untuk orang peranakan. Maka bukti kewarganegaraan negara Indonesia hanya diberikan kepada orang yang pada umumnya bukti WNI, yaitu kepada orang Asing yang menjadi WNI dengan naturalisasi".

Selanjutnya UU No. 4/1969 tanggal 10 April 1969, menyatakan UU Perjanjian Dwi Kewarganegaraan No. 2/1958 tidak berlaku. Akibatnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 4/1969 yaitu orang peranakan Tionghoa pada saat berlakunya UU No. 4/1969 telah menjadi WNI berdasarkan UU No. 2/1958 (Perjanjian Dwi Kewarganegaraan), maka yang belum dewasa akan tetap mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Dalam penjelasan Umum butir 6 UU No. 4/1969 dinyatakan bahwa : "Orang yang telah memilih kewarganegaraan menurut perjanjian itu (UU No. 2/1958) tetap memiliki kewarganegaraan yang lebih dipilihnya". "Bagi anak-anak yang belum dewasa pada saat UU No. 4/1969 berlaku, setelah dewasa tidak boleh lagi memilih, karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Maknanya permasalahan kewarganegaraan bagi peranakan Tionghoa sesungguhnya telah tuntas, terutama di sini harus dipahami bahwa anakanak yang lahir setelah 1969 statusnya sangat jelas. Warganegara Indonesia (WNI) atau Warganegara Asing (WNA).

Tapi dalam perkembangannya masalah SBKRI tak kunjung usai. Bahkan, "Dalam per kembangannya masalah SBKRI beralih menjadi sumber untuk melakukan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN),"kata Frans Hendra Winata (Kompas, Senin 24 Juni 2002). Agar KKN yang terkait dengan SBKRI tidak makin merebak maka perlu dilakukan sejumlah tindakan.

Pertama, mendesak Dirjen Imigrasi untuk mengeluarkan surat edaran (SE) yang tegas kepada seluruh Kantor Imigrasi di Indonesia untuk tidak meminta SBKRI dalam pengurusan paspor.

Kedua, memasyarakatkan SE Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 500-1020 tanggal 23 April 2004 yang secara tegas menyatakan bahwa,"Guna menghilangkan diskriminasi bagi peningkatan kinerja pelayanan di bidang pertanahan bagi WNI tanpa terkecuali tidak diperlukan lagi melampirkan persyaratan SBKRI".

Ketiga, perlu dilakukan penghapusan diskriminasi atau pembedaan WNI dalam UU Kewarganegaraan yang merupakan warisan kolonialisme yang memecah belah rakyat demi kelanggengan kekuasaan belaka dan menghilangkan terbukanya penafsiran akan bangsa Indonesia asli. Dan, asas kesetaraan antar-warga negara, non-diskriminasi atas dasar etnis, ras, agama, perempuan, penyandang cacat tubuh harus menjadi acuan pembuatan UU Kewarganegaraan. Berkaitan dengan UU Kewarganegaraan hal yang perlu diperhatikan adalah soal asas. Dalam UU Kewarganegaraan yang baru – saat ini RUU. nya masih di DPR – perlu dicantumkan kombinasi asas ius soli (asas kelahiran) dan ius sanguinis. Jadi tempat kelahiran seseorang menjadi faktor utama, meski masih harus memperhatikan garis darahnya, tapi tidak hanya sepihak dari garis bapak, harus juga memperhatikan garis ibu yang dapat dijadikan acuan.

Keempat, agar diskriminasi terhadap warga Tionghoa segera berakhir maka DPR harus segera membahas dan mengundangkan UU tentang Kewarganegaraan yang baru, UU Catatan Sipil, UU Anti Diskriminasi, UU Perkawinan.

Selain beragam upaya di atas hal yang tak kalah penting adalah harus ada keberanian dari masyarakat untuk menyampaikan ke media massa dan lainnya, bila ada aparat di lapangan yang masih meminta SBKRI di dalam urusan yang cukup dengan KTP, atau Kartu Keluarga, atau Akte Kelahiran. Juga diperlukan penerapan mekanisme sanksi dalam pelaksanaan undang-undang tentang kewarganegaraan untuk mengantisipasi pelanggaran oleh aparatur negara. Akhirnya apakah aparat negara akan konsekuen dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negaranya sendiri? Semoga.

Perempuan sering mengalami penyangkalan terhadap penikmatan yang setara atas hak asasi mereka, khususnya karena mereka diberikan status yang lebih rendah oleh tradisi dan kebiasaan, atau sebagai akibat dari diskriminasi yang bersifat eksplisit maupun implisit. Banyak perempuan mengalami bentuk - bentuk diskriminasi yang berbeda karena saling berpotongan antara jenis kelamin dengan faktor-faktor lain seperti ras, warna kulit, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, kepemilikan, keahlian, atau status lainnya seperti umur, etnisitas, kecacatan, status perkawinan, status pengungsi atau pekerja migran, yang menyebabkan kerugian yang bersifat komplek.

Paragraf 5, Komentar Umum No.16: Kesetaraan Hak antara Laki-laki dan Perempuan atas Penikmatan Semua Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Simalakama Para Kupu-Kupu Malam

Ada Canda Berselimut Tawa Pada Bibir-Bibir Bergincu Merah Ada Tembang-Tembang Nyanyian Kecil Senandung Hati Yang Menggigil

...Jejak Langkah Memburu Mangsa

enggalan syair lagu berjudul Bunga-Bunga Jalanan dari grup band Power Metal P itu terasa pas untuk menggambarkan suasana yang hinggap di kawasan remangremang di pinggiran rel kereta api di sejumlah daerah di Jakarta kala malam menyergap. Tapi, suasana penuh canda tawa dengan iringan musik yang hingar itu tibatiba bisa berubah menjadi sebuah kepanikan mencekam. Seperti, kejadian di pinggir rel kereta api di daerah Gunung Antang --antara Stasiun Manggarai dan Stasiun Jatinegara, Jakarta - pada Selasa dini hari, 19 April 2004. Saat puluhan orang tengah ngobrol dan minum-minum, sambil mendengarkan lantunan musik yang berdentum keras tiba-tiba melintas kereta api Argo Muria jurusan Semarang-Jakarta menerjang mereka. Akibatnya, belasan orang luka berat dan ringan, dan enam orang tewas. Sebagian dari para korban itu ditengarai berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK).

Mengapa PSK menjadi korban? Ya, karena kawasan sepanjang rel kereta api memang menjadi wilayah transaksi para kupu-kupu malam - sebutan lain untuk PSK -- di Jakarta. Mereka mangkal di daerah Bongkaran Tanah Abang, Rawa Bebek, Boker, sepanjang bantaran kali dari Manggarai-Dukuh Atas, Kali Jodo dan Jatinegara. Mereka juga ada di dekat keramaian seperti alun-alun, terminal, diskotek, panti pijat, losmen, hotel, tempat wisata, bar, dan lain-lain. Mereka ada hampir di semua tempat.

Selain keberadaannya telah menjangkau semua tempat, para PSK ini setiap tahun jumlahnya terus bertambah. Menurut data Departemen Sosial pada tahun 2000/2001 terdapat 73.037 orang yang berprofesi sebagai PSK di pelacuran terbuka di seluruh Indonesia. Dan pada tahun 2003 bertambah menjadi 129.478 orang. Sementara itu, Departemen Kesehatan memperkirakan pada tahun 2002 terdapat 190 ribu sampai 270 ribu perempuan yang bekerja sebagai PSK. Bila ditambah dengan PSK laki-laki maka jumlahnya akan lebih banyak.

Sedangkan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan memperkirakan jumlah PSK di Indonesia mencapai 650 ribu orang. Dari total 650 ribu PSK itu tercatat sebanyak 30 persen adalah anak-anak yang dilacurkan (Media Indonesia, 12 Desember 2001). Tapi angka tersebut masih bersifat perkiraan sebab untuk memperoleh data akurat tentang jumlah PSK sangat sulit. Alasannya praktik perdagangan manusia (trafficking) -termasuk didalamnya soal pelacuran -- bersifat ilegal, informal, terselubung, dan terorganisir. Meningkatnya jumlah PSK tak lepas dari makin menguatnya faktor pendorong dan faktor penarik praktik pelacuran. Faktor pendorong meliputi kondisi ekonomi mayoritas rakyat Indonesia yang buruk, urbanisasi, disintegrasi keluarga, pertumbuhan jumlah anak gelandangan, tidak ada kesempatan pendidikan dan meninggalnya pencari nafkah keluarga sehingga perempuan terpaksa masuk perdagangan seks.

Sedangkan faktor penarik, meliputi jaringan kriminal yang mengorganisasi industri seks dan merekrut para perempuan dewasa dan anak-anak, pihak berwenang yang korup sehingga terlibat perdagangan seks serta permintaan dari wisatawan seks dan pedofilia.

Apapun alasannya, sebagian masyarakat masih menganggap pelacuran sebagai profesi nista yang tidak dapat dibenarkan. Misal, menurut KH Ma'ruf Amin, ulama dari NU, kepada Harian Republika berpendapat bahwa dilihat dari aspek agama, pelacuran termasuk perbuatan yang dikutuk oleh Allah. Menurut ulama NU ini, banyak faktor yang mendorong meningkatnya pelacuran, seperti faktor ekonomi, dekadensi moral, sampai lemahnya iman seseorang. "Jika iman seseorang sudah lemah, ini susah," paparnya.

Tapi bagi sebagian pihak masalah pelacuran tidak bisa hanya dilihat dari kacamata agama. Sebab, pelacuran adalah realitas sosial yang pro-kontranya tergantung mutu peradaban zamannya sebagai sumber pelacuran itu sendiri. Artinya, sebagian dari pelacur itu muncul bukan atas kehendak pribadi tapi dipicu oleh faktor di luar dirinya. Misal, faktor kemiskinan yang menyebabkan hak asasi mereka sebagai warga negara tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Oleh karena itu tidaklah bijak bila pelacur selalu disalahkan. Negara yang berkewajiban menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia warga negaranya harus mencarikan solusi yang tepat bagi para PSK ini. Bukan malah menghadiahkan pukulan, tamparan, tendangan, dan mengusir mereka dari tempat mencari nafkah. Lantas bagaimana solusinya?

Pertama, negara harus memberikan jaminan sosial agar seluruh warganya dapat hidup layak atau tidak miskin lagi. Kedua, negara harus menindak tegas praktik perdagangan manusia (trafficking), khususnya perdagangan terhadap anak-anak yang akan dipekerjakan sebagai pelacur. Ketiga, perlunya memperkuat ikatan kehidupan keluarga yang harmonis. Keempat, perlunya penanaman nilai-nilai moral kepada setiap warga.

Bila tidak mampu menghapus pelacuran, maka hormatilah hak asasi manusia para PSK itu. Sedangkan, bila pelacuran ingin dihilangkan maka yang harus dibenahi bukan hanya para PSK tapi juga para pembeli, penyuplai, germo, oknum aparat, dan sejumlah pihak yang terkait dengan bisnis pelacuran itu. Mereka perlu diimbau, disadarkan, untuk bersama-sama membenahi. Intinya para PSK bukanlah penjahat yang harus dikejar-kejar dan dibumi hanguskan. Tidak seharusnya mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Sebab, mereka menjalani itu demi menyambung nyawa. Seperti dituturkan Titiek Puspa lewat lagunya yang berjudul Kupu-Kupu Malam.

Ini hidup wanita si kupu-kupu malam

Bekerja bertarung seluruh jiwa raga

... Dosakah yang dia kerjakan

Sucikah mereka yang datang...

Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa.

Pilihan menjadi kupu-kupu malam adalah sebuah simalakama. Mereka senantiasa terpasung antara terus menjalani profesi itu atau mengikuti keinginan untuk segera meninggalkannya.

POTRET BURAM HAM INDONESIA Kumpulan Tulian Rubrik Utama Buletin Wacana HAM Tahun 2005

Kadang dia tersenyum dalam tangis

Kadang dia menangis di dalam senyuman.

Begitulah tutur Titiek Puspa. masih dalam lagu yang sama: Kupu-Kupu Malam. Rusman Widodo.

Hentikan Dehumanisasi PSK

asal 3 Butir 3 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan "Setiap orang P berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."Pasal 38 Butir 2 UU No.39/1999 tentang HAM menyatakan "Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil."Berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka tampak jelas bahwa seseorang berhak mendapat perlindungan HAM saat menjalankan profesinya, termasuk profesi sebagai PSK.

Menurut L. Murbandono, HS, di website: www2.rnw.nl, penghargaan terhadap para profesi PSK di sejumlah negara yang relatif "maju dan modern" sudah berjalan baik. Artinya, ini dan itunya sudah diatur secara jelas dan pasti di dalam undang-undang. Tapi, di negara-negara yang relatif "bodoh" profesi PSK masih tidak jelas undang-undangnya. Karena ketidakjelasan itu maka PSK selalu diperlakukan sebagai objek, dinista, dan diperlakukan tidak manusiawi. Intinya para PSK itu mengalami dehumanisasipenghilangan harkat manusia. Berikut adalah sejumlah tindakan dehumanisasi terhadap para PSK yang perlu segera dihapus atau diubah:

1. Diskriminasi

Diskriminasi ini dilakukan oleh polisi dan aparat hukum. Jika pelacuran jadi perkara, hampir selalu sang PSK jadi terdakwa dan sang klien tak tersentuh. Begitu mudah polisi menangkapi PSK, memacam-macami, dan acapkali dengan perlakuan kasar.

2. Soal Registrasi

Diskriminasi dari sirkuit resmi lain semisal dalam registrasi ketenagakerjaan dan keimigrasian. Para PSK tak bisa berserikat karena kondisi terisolir atau dilarang. Tak bisa mengklaim jaminan sosial dan atau rasa aman, bahkan jika mereka membayar pajak.

3. Pembatasan Kehidupan Pribadi

Di berbagai negara yang entah suci atau sangar, PSK dihambat dan dilarang menikah, dicap kriminal, hanya boleh tinggal di kawasan tertentu, dan anak-anak mereka"dirampas" negara.

4. Situasi Kerja Yang Buruk

Kondisi buruk situasi "kerja" semisal penyanderaan gaji, tak dibayar teratur atau digaji lebih rendah dari yang disepakati, kerja rutin lebih 12 jam, dan tak ada liburan dengan gaji - no work, no money!

5. Sikap Negara

Sikap mengambang negara yang tidak mampu memastikan posisi PSK telah mengakibatkan ketiadaan ruang perlindungan legal akan hak-hak PSK sebagai"pekerja"dan atau minimal sebagai warganegara. Tiap PSK selalu rentan eksploitasi oleh klien, mucikari, preman, aparat keamanan, dan bahkan oleh pejabat pemerintah -- secara fisik, psikis dan finansial. Ujungnya, dengan kadar masing-masing tergantung waktu dan tempat, para PSK selalu terpuruk dalam pelecehan aneka wujud semisal diperbudak, jadi obyek, dijualbelikan seperti ternak, ditindas, dan dimanipulasi.

Beberapa persoalan yang membelit PRT adalah eksploitasi kerja keseharian, persoalan upah yang tidak memadai atau sering ingkar janji, beban kerja dan jam kerja yang over dosis, fasilitas makan yang tidak layak, istirahat yang tidak tentu dan tidak ada libur mingguan.

Catatan lokakarya penelitian advokasi perlindungan PRT, Juli 2005 (Republika, Kamis, 20 Oktober 2005).

Kisah Nelangsa Pekerja Rumah Tangga

Di dalam dan di luar negeri nasib pekerja rumah tangga (PRT) sami mawon: menderita lahir batin. Pemerintah dan pengguna jasa PRT harus memberikan perlindungan hukum secara jelas dan tegas. Dan para PRT juga harus berani bangkit memperjuangkan hak-haknya. PRT bukan budak!

alam yang terkelam mungkin tak sekelam nasib yang menimpa para PRT. Na- M sib mereka di dalam dan luar negeri, sami mawon (bhs Jawa yang berarti sama saja): diperlakukan bak budak rumah tangga (domestic slave). Lihatlah sejumlah kisah nelangsa yang dialami para PRT Indonesia.

Jumiah, PRT berusia 15 tahun asal Brebes, Jawa Tengah, meninggal dunia pada Maret 2005. Sebelum meninggal dunia dia menderita nyeri terus-menerus di kepala, depresi berat, gangguan visus atau penglihatan, kaki sulit digerakkan, dan tidak ada selera makan. Beragam penyakit itu muncul karena dia sering dipukuli, ditendang, dan kepalanya dibenturkan ke tembok, oleh ibu dari majikannya di daerah Cengkareng, Banten, pada Juni 2004. Selain dianiaya, Jumiah juga tidak diberi makan secara teratur dan gajinya belum dibayar. Kasus yang dialami Jumiah juga terjadi di daerah lain di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Makasar, dan lain-lain.

Kisah nelangsa lainnya adalah kisah para PRT yang bekerja di Malaysia. Menurut laporan Human Rights Watch di website www.hrw.org di Malaysia terdapat ribuan PRT Indonesia yang dilecehkan karena kebijakan pemerintah gagal melindungi mereka. "PRT asal Indonesia diperlakukan seperti manusia kelas kedua," kata LaShawn R. Jefferson, Direktur Eksekutif Divisi Hak Perempuan di Human Rights Watch. Pernyataan Jefferson itu dapat terlihat dari kesaksian PRT bernama Nyatun Wulandari, 23 tahun, yang mengatakan setiap hari dia bekerja membersihkan rumah, mobil, dapur, mengepel lantai, menyetrika, menyedot debu, dari jam 5 pagi sampai jam 2 pagi keesokan harinya. "Saya tidak pernah mendapatkan waktu istirahat, tidur di dapur di atas tikar, tidak diperbolehkan keluar rumah, dan hanya dibayar sekali sebesar 200 ringgit - sekitar US$ = Rp 9.000)," katanya.

Kondisi yang lebih pedih dialami PRT bernama Susanti Pramono, 20 tahun. "Waktu ibu (majikan) pergi mengantar anak-anak ke rumah nenek, (majikan) yang lelaki tinggal di rumah, dia memperkosa saya berkali-kali. Sekali sehari, setiap hari untuk tiga bulan. Dia sering memukul kalau saya tidak mau melakukan hubungan seks," ucap Susanti Pramono.

Kisah nelangsa di atas hanyalah secuil dari ribuan kasus memilukan yang menimpa para PRT Indonesia. Di Malaysia terdapat sekitar 216 ribu PRT asal Indonesia. Menurut data pemerintah Malaysia pada tahun 2003 terdapat sekitar 18 ribu PRT asing, terutama dari Indonesia, yang melarikan diri dari majikannya karena mendapat perlakuan tidak manusiawi.

Padahal mereka telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menunjang terciptanya kenyamanan, kelancaran, dan keharmonisan kehidupan rumah tangga orang lain. Ada jutaan rumah tangga yang harusnya berterima kasih atas jasa mereka. Menurut ILO, ada sekitar 1,5 juta perempuan Asia yang bekerja sebagai PRT di luar negeri. Di dalam negeri Indonesia terdapat jutaan PRT yang tersebar hampir di seluruh penjuru tanah air. Sebagian diantaranya adalah PRT anak-anak.

Setiap tahun jumlah PRT berkecenderungan meningkat. Hal ini, menurut laporan LBH- APIK Jakarta, karena kemiskinan yang merajalela dan adanya kebutuhan tenaga kerja untuk rumah tangga. Kemiskinan itu sendiri bukanlah hal yang alamiah melainkan disebabkan oleh perkembangan sistem kapitalisme dunia yang bersifat eksploitatif. Kebijakan ekonomi internasional tersebut diikuti oleh kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat atau biasa disebut dengan istilah kemiskinan struktural.

Peningkatan jumlah PRT itu harus diimbangi dengan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup para PRT. Caranya, antara lain memperbaiki upah minimum dan memberikan perlindungan hukum kepada para PRT. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kesadaran dari pemerintah dan pengguna jasa atau majikan. Dan yang terpenting harus ada kesadaran dari para PRT sendiri untuk memperjuangkan haknya.

Kesadaran dari PRT sudah mulai tumbuh di sejumlah kota besar di Indonesia. Salah satunya adalah kemunculan Serikat PRT Tunas Mulia di Yogyakarta pada 28 April 2003 yang dimotori oleh Yuli Maiheni (lihat box wawancara dengan Yuli Maeheni). Kesadaran serupa juga tumbuh di Jawa Timur melalui pendirian Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Terhadap Pekerja Domestik pada 16 Februari 2005 di Surabaya.

Sementara itu, di DKI Jakarta persoalan PRT ini sudah diatur dalam Perda No. 6 Tahun 1993. Tapi, sayangnya Perda ini lebih berorientasi untuk memenuhi kepentingan Pemda dalam menaikkan pendapat asli daerah (PAD) dengan menarik retribusi dari penyalur PRT tanpa mempertimbangkan perlunya perlindungan hak-hak PRT. Perda ini tidak mengatur sistem pengupahan (upah minimum), tidak mengatur waktu istirahat/libur/ lembur/cuti-cuti lain di luar cuti tahunan, tidak mengatur hak-hak strategis PRT sebagai warga negara seperti hak untuk bisa berorganisasi, berkumpul dan menyatakan pendapat. Padahal ketentuan tentang perlindungan PRT itulah yang harusnya termuat di dalam Perda. Bila Perda belum mampu melindungi dan memenuhi hak-hak PRT maka Perda itu perlu diubah atau diganti sebab itu jelas telah melanggar hak PRT. PRT sebagai pekerja juga memiliki hak yang sama dengan para pekerja di sektor lain dan berhak atas perlindungan seperti yang tercantum di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi bicara tentang perlindungan PRT tidak dapat dilepaskan dari kesadaran masyarakat secara keseluruhan. Sudahkah Anda memperlakukan PRT secara manusiawi? Rusman Widodo.

Di bawah ini adalah sejumlah persoalan yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga (PRT):

Profesinya belum diakui sebagai pekerja yang sahmasih dianggap sebagai budak.

Beban kerjanya atau Job Descriptionnya sering tidak jelas.

Jam kerjanya sangat panjang: dari pagi hingga larut malam.

Pendapatannya tidak sesuai dengan standar upah minimum yang ada terkadang upahnya tidak dibayar.

Belum ada perlindungan hukum yang jelas.

Tidak memiliki hak untuk berorganisasi bersosialisasi, berkumpul dan berkomunikasi.

Banyak PRT yang dijadikan produk dagangan oleh para calo atau penyalur tenaga kerja.

Tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan diri.

Bagi PRT di luar negeri jarang mengetahui ketentuan kontrak kerjanya secara jelas.

Mayoritas PRT di dalam negeri tidak pernah ada kontrak kerja yang mengatur hak dan kewajibannya.

Wawancara : Yuli Maiheni

"Kami ingin ada hari libur untuk PRT"

umlah PRT yang menjadi korban penganiayaan dan dirampas haknya dari waktu J ke waktu terus bertambah. Kejadian seperti itu hampir terjadi di semua tempat, termasuk para PRT di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menyadari posisinya yang lemah maka para PRT di DIY mencoba mengorganisir diri dengan mendirikan Serikat PRT Tunas Mulia, pada 28 April 2003. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Serikat PRT Tunas Mulia maka Wacana HAM mewawancarai Yuli Maiheni, Ketua Serikat PRT Tunas Mulai periode 2003 - 2005. Berikut petikannya:

Bagaimana awal mula pendirian Serikat PRT Tunas Mulia?

Awalnya berasal dari organisasi pekerja rumah tangga. Kami menyingkatnya Operata. Dari satu Operata akhirnya berkembang menjadi delapan Operata. Itu adanya di perumahan-perumahan di Yogyakarta.

Satu Operata jumlahnya berapa orang?

Tidak tentu, sebab setiap wilayah berbeda-beda, ada yang 20 ada yang 10. Sedangkan untuk serikat anggotanya ada sekitar 150 orang. Kalau serikat ini lebih bersifat individual, tidak terikat ke Operata. Artinya, walaupun ada PRT yang tidak menjadi anggota Operata dia tetap bisa menjadi anggota serikat. Sekretariat kami ikut bergabung dengan Sekolah Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND). RTND ini kan sekolah untuk PRT sehingga kalau ada yang lulus dari sana kami rekrut untuk menjadi anggota serikat.

Apa target dari pendirian Serikat PRT?

Ya kami ingin mewujudkan adanya Perda PRT di DIY. Kemarin Walikota DIY sudah membuat draft sendiri. Tapi beda dengan draft kami. Kami dalam pembuatan Perda PRT ini ikut bergabung dnegan Jaringan Perlindungan PRT (JP PRT). Di situ ada LSM, LBH UII, dan lain-lain.

Hal apa saja yang menjadi inti dari draft yang dibuat oleh JP PRT?

Ya, terutama menyangkut tentang hak dan kewajiban PRT, sanksi jika ada perselisihan.

Apa perbedaan yang signifikan antara draft JP PRT dengan dari pemerintah? Perbedaannya. Kami ingin ada hari libur untuk PRT dan ada cuti haid. Tapi di draftnya walikota tidak ada. Terus soal perlindungan dan upah, di draft walikota juga tidak begitu mewakili.

Masalah apa saja yang paling sering dihadapi oleh para PRT?

Masalah utamanya adalah lebih kepada masalah kekerasan ekonomi dan kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan ekonomi, misalnya banyak anggota PRT yang gajinya tidak dibayarkan atau gajinya tidak sesuai dengan jam kerja.

Standar gaji PRT di Yogyakarta itu berapa?

Di Yogyakarta itu sekitar Rp 200 ribu. Itu belum sesuai dengan UMR di Yogyakarta yang besarnya sekitar Rp 400 ribu. Tapi ada juga kawan lain yang telah mendapat gaji sekitar Rp 400 ribu.

Bagaimana dengan masalah kekerasan fisik yang dialami PRT?

Kemarin, salah satu teman kami yang bernama Sutini mengalami kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi. Bahkan tempat tidurnya ditempatkan di kamar mandi, dia tidur bersama anjing. Sampai dia akhirnya melarikan diri. Kasusnya ditangani oleh temanteman dari JP PRT. Lalu juga ada kasus perkosaan yang menimpa salah satu PRT, kasusnya kemarin dimuat di Koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta.

Apa saja program kerja yang dilakukan serikat?

Ada pengorganisasian, ada advokasi, ada kesejahteraan. Kami juga buka laundry dan koperasi. Untuk bidang kesejahteraan ini kami membuka kesempatan untuk ikut asuransi kesehatan bagi para anggota. Tapi asuransi masih susah, baru sebagian yang mau memanfaatkannya.

Cara rekrutmen anggota?

Ya, kami harus sering mendatangi mereka. Kami mengadakan pertemuan rutin lewat operata itu. Jadi sosialisasinya nebeng di operata. Ada yang satu minggu sekali, ada yang satu minggu dua kali.

Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.

Pasal 6, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Pro Kontra Hukuman Mati

Sejak ribuan tahun silam hukuman mati telah menjadi pro kontra. Bagaimanakah sikap Komnas HAM terhadap hukuman mati?

or, dor, dor, ..... Turmudi roboh tak bernyawa terkena peluru regu tembak dari D Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Jambi, pada Jum'at 13 Mei 2005, dikawasan Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi sekitar 80 kilometer sebelah utara Kota Jambi. Turmudi adalah terpidana mati kasus pembunuhan terhadap empat warga Sungai Itik, Kecamatan Tanjung Jabung Timur, Jambi pada Maret 1997. Sebelum dieksekusi, Turmudi meminta izin untuk shalat dan bersujud terlebih dahulu.

Sebelum Turmudi, pada 20 Maret 2005, Astini, terpidana mati kasus mutilasi, meregang nyawa di hadapan regu tembak Brimob Polda Jawa Timur. Kematian Turmudi dan Astini menambah panjang jumlah terpidana mati di Indonesia yang telah dieksekusi. Sejak tahun 1978, pemerintah Indonesia telah mengeksekusi lebih dari 40 orang terpidana mati.

Pada tahun berikutnya jumlah itu akan bertambah panjang, sebab menurut data dari Kejaksaan Agung tercatat ada 69 terpidana mati karena kasus narkoba. Dari data itu tercatat ada 25 terpidana mati karena kasus narkoba. Dari 25 terpidana itu, ada tujuh orang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lainnya sedang dalam tahap upaya hukum, baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Jumlah terpidana mati di Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Cina. Berdasarkan laporan Amnesty International pada tahun 2004, sedikitnya 3.400 orang dieksekusi di Cina . Itu berarti, hampir sekitar 10 orang dihukum mati setiap harinya. Setelah Cina, urutan kedua negara yang kerap memberlakukan hukuman mati adalah Iran dengan jumlah sedikitnya 159 orang, tiga di antaranya anak-anak termasuk remaja perempuan berusia 16 tahun yang dihukum gantung. Selanjutnya Vietnam dengan jumlah 64 orang dan Amerika Serikat 59 orang.

Secara keseluruhan jumlah orang yang dihukum mati di 25 negara pada tahun 2004 mencapai lebih dari 3.797 kasus. Jumlah yang sesungguhnya diperkirakan lebih banyak sebab sebagian besar praktik hukuman mati dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Menurut laporan Amnesty Internatioanl dari 120 negara terdapat 84 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk semua tindak kejahatan, 12 negara masih memberlakukan hukuman mati hanya untuk kejahatan khusus seperti pengkhianatan dalam perang dan 24 negara masih memiliki peraturan tentang hukuman mati.

Di Indonesia dan sejumlah negara hukuman mati tetap menjadi pro dan kontra yang tak berkesudahan. Kelompok yang kontra (menolak) hukuman mati memiliki sejumlah argumen. Pertama, hukuman mati dianggap melampaui kewenangan manusia sebab hak menghilangkan nyawa adalah hak prerogatif Tuhan. Kedua, hukuman mati bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28-A dan 28I yang menjamin hak hidup seseorang. Ketiga, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Hak Sipol sebagai instrumen internasional pada prinsipnya menolak hukuman mati. Keempat, hukuman mati dianggap hanya sebagai upaya balas dendam semata. Kelima, ancaman pidana mati secara historik tidak bersumber pada Pancasila, karena KUHP kita warisan Belanda, bahkan Belanda sendiri termasuk salah satu negara yang telah menghapuskan hukuman mati. Keenam, hukuman mati (pada dasarnya pembunuhan berencana) juga merupakan sesuatu yang amat berbahaya bila yang bersangkutan tidak bersalah (ingat kasus Sengkon dan Karta, yang dihukum karena tuduhan melakukan pembunuhan, ternyata mereka tidak salah). Tidaklah mungkin diadakan suatu perbaikan apapun bila orang sudah dipidana mati.

Sementara itu, kelompok yang pro (setuju) juga memiliki sejumlah argumen yang masuk akal. Pertama, hukuman mati diperlukan karena dapat menjamin terpeliharanya ketertiban hidup di masyarakat dan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Kedua, menurut pakar hukum Achmad Ali, hukuman mati diperlukan untuk mewujudkan kedamaian (peace), keadilan (justice), kemanfaatan (utility), dan kepastian (certainty). Ketiga, kondisi objektif Indonesia yang sedang mengalami keterpurukan hukum sangat membutuhkan hukuman mati. Keempat, hukuman mati tidak melanggar hak prerogative Tuhan, sebab Tuhan telah"mendelegasikan" haknya kepada manusia untuk melaksanakan hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan yang berat. "Pendelegasian" itu dapat dilihat di sejumlah kitab suci yang diturunkan Tuhan kepada para nabi dan rasulnya. Kelima, hukuman mati bukan untuk membalas dendam tapi untuk memberikan ganjaran yang adil bagi pelaku kejahatan berat. Keenam, hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia sebab diperkenankan oleh hukum yang berlaku.

Lantas bagaimana sikap Komnas HAM? Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ketua Komnas HAM, di Komnas HAM ada perbedaan pendapat. (Kompas, edisi 4 Oktober 2004). Pada satu sisi anggota Komnas HAM tidak setuju hukuman mati. Selain dianggap tidak bisa mengatasi masalah kejahatan, secara konstitusional pelaksanaan hukuman mati sudah dilarang karena UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa hak hidup bukan hanya hak asasi, tetapi juga hak konstitusional. Namun, disisi lain, kata Abdul Hakim ada yang berpendapat bahwa hukuman mati masih merupakan hukum positif sehingga bisa dieksekusi, karena permohonan grasi sudah ditolak oleh presiden. Rusman Widodo.

Beragam Cara Mengeksekusi Mati

ejak ribuan tahun silam hingga saat ini terdapat beragam cara pelaksanaan ek- S sekusi mati. John Laurence dalam A History of Capital Punishment (1960) menulis, pada abad ketujuh sebelum masehi (SM), eksekusi hukuman mati dilakukan dengan cara yang sangat kejam, seperti disalib, ditenggelamkan di laut, dibakar hiduphidup, dilempari batu sampai meninggal (hukum rajam), ditombak, dan dimasukkan ke dalam karung berisi anjing, ayam jago, ular berbisa, serta beruk. Di Inggris sekitar tahun 450 M cara eksekusi hukuman mati dilakukan dengan menjorokkan terpidana ke dalam rawa. Pada tahun 399 SM filsuf Yunani Socrates dieksekusi mati dengan menggunakan minuman yang berisi racun. Pada tahun 1531 eksekusi mati dilakukan dengan memasukkan terpidana ke dalam air mendidih sampai mati. Di Perancis, cara eksekusi mati yang paling sering dilakukan dengan guillotine (pemenggalan kepala). Saat ini, eksekusi mati yang masih sering digunakan adalah dengan suntik mati, kursi listrik, digantung, dan ditembak.

Suntik Mati

Hukuman mati dengan suntik mati menggunakan Sodium Thiopentel, yang menyebabkan terpidana mati tertidur pulas. Pancuronium bromida yang membuat seluruh otot terpidana mati lemas dan menyebabkan berhenti bernapas karena diafragma dan paruparu berhenti. Potasium Klorida untuk menghentikan aktivitas jantung.

Kursi Listrik

Terpidana mati disetrum dengan arus listrik berkekuatan 2000 volt selama 4 detik, 1000 volt untuk 7 detik berikutnya, dan 208 volt selama 2 menit sisanya. Terdapat tiga atau lebih eksekutor yang menekan tombol kematian, tapi hanya satu yang mengalirkan arus listrik.

Hukuman Gantung

Sebelum digantung, si terpidana mati ditimbang berat badannya untuk mengukur seberapa kuat "kejatuhan" badannya saat pintu dibawah kakinya dibuka. Setelah ditimbang tali dililitkan ke lehernya. Pintu di bawah kaki dengan cepat dibuka leher tertarik ke atas, akibatnya leher patah dan saluran napas hancur. Kekuatan yang membuat mati seketika itu besarnya 1.260 kaki pound (630 kaki-kg). Hukuman gantung paling sering digunakan pada abad ke-10. Sekarang masih diterapkan di Malaysia.

Regu Tembak

Eksekusi dilakukan di tempat yang dirahasiakan dan tidak di muka umum. Terpidana yang mengandung, eksekusinya baru bisa dilaksanakan setelah 40 hari bayinya lahir. Anggota pasukan regu tembak ada 12 orang, terdiri dari tamtama, bintara dan di bawah pimpinan perwira. Tamtama berada dalam lapisan pertama membelakangi lapisan bintara. Mata terpidana mati ditutup kain hitam, jarak titik terpidana dengan pasukan regu tembak tidak boleh lebih dari 10 meter dan tidak kurang dari 5 meter. Dengan mengangkat pedang, komandan memberi isyarat agar bersiap. Tembakan tepat di jantung terpidana. Bila terpidana masih hidup, komandan segera memerintahkan lapisan bintara memberikan tembakah terakhir. Selain itu, untuk memastikan giliran dokter memeriksanya. Cara ini diterapkan di Indonesia. (Sumber Majalah Tempo, 30 November 2003, Kompas, 10 Maret 2003).

Kejahatan Yang Diancam Hukuman Mati

Menurut KUHP, di Indonesia ada sembilan kejahatan yang diancam pidana mati.

1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP).

2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehinga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2 KUHP).

3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 Ayat 3 KUHP).

4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP).

5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 Ayat 3 KUHP).

6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 Ayat 4 KUHP).

8. Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP).

9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K Ayat 2 & Pasal 149 O Ayat 2 KUHP).

Diluar macam-macam kejahatan dalam KUHP masih ada ancaman pidana mati:

1. Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7/Drt/1955).

2. Tindak Pidana Narkotik & Psikotropika (UU No. 22 Tahun 1997 & UU No. 5 Tahun 1997).

3. Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001).

4. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000).

5. Tindak Pidana Terorisme (Perpu No. 1 Tahun 2002).

Dalam setiap ancaman pidana mati tersebut selalu dicantumkan alternatif berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun. (Sumber: T Gayus Lumbun, Kompas 28 Februari 2003).

Sejumlah Ketentuan Yang Menolak Hukuman Mati

1. Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi (Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM).

2. Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak itu harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. (Pasal 6 Ayat 1, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966).

3. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945).

4. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (Pasal 28I UUD 1945).

Penyandang cacat, apa pun asal usul, sifat, dan keseriusan kecacatan dan ketidakmampuan mereka, memiliki hak-hak dasar yang sama dengan warga negara lain yang berusia sama, yang terutama hak untuk menikmati kehidupan yang layak, senormal dan sepenuh mungkin.

Pasal 3, Deklarasi Hak Penyandang Cacat.

Penyandang Cacat Yang Tersekat

Ada puluhan juta penyandang cacat di Indonesia yang nasibnya masih terpinggirkan. Butuh kepedulian dan tindakan konkret dari pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait agar mereka bisa menikmati hakhaknya.

"Kami, para penyandang cacat, diperlakukan secara diskriminatif," ujar Wuri Handayani, penyandang cacat (Penca) di Surabaya yang selama 12 tahun terakhir menggunakan kursi roda untuk membantunya berjalan. Perlakuan diskriminatif dialami Wuri ketika dia ditolak mengikuti tes calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD). Alasannya, dia dianggap tidak memenuhi kesehatan jasmani karena berkursi roda. Diperlakukan seperti itu, Wuri tidak terima. Lalu dia menggugat Walikota Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kasus serupa juga dialami oleh Sarla dan Asmadi. Dua orang tuna netra ini mengadu ke Komnas HAM karena nomor testingnya untuk mengikuti ujian CPNSD dicabut oleh tim pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten Karawang. Alasannya dalam pelaksanaan tes CPNSD Kabupaten Karawang tidak dilengkapi kelengkapan bagi tuna netra serta dalam pelaksanaan testingnya tidak boleh bekerjasama atau dibantu orang lain. Sarla dan Asmadi tidak menerima pencabutan tersebut karena sebelumnya mereka telah dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tes penerimaan CPNSD pemerintah Kabupaten Karawang tahun anggaran 2004.

Perlakuan diskriminatif seperti itu jelas melanggar UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penca. Pasal 14 UU itu menyatakan perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penca dengan mempekerjakan penca di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan. Selanjutnya pada Pasal 28 butir (1) dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hak para penca atas pekerjaan secara lebih jelas juga tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Pasal 29 butir (1) PP No.43/1998 menyatakan pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penca yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya.

Selain itu hak para penca juga dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Deklarasi Hak Penyandang Cacat, 9 Desember 1975 di New York, Pasal 38 dan 41 UU No.39/1999 tentang HAM, dan Deklarasi Sapporo Bagi Penyandang Cacat, Oktober 2002.

Meskipun hak para penca sudah tercantum di dalam instrumen nasional maupun internasional, tapi sampai saat ini implementasi jatah satu persen untuk para penca di instansi pemerintah maupun swasta belum bisa terwujud. Kondisi ini menunjukkan belum adanya kepedulian yang serius dari pemerintah maupun lembaga swasta untuk memenuhi hak-hak penca, terutama dalam pemenuhan hak atas pekerjaan. Padahal persoalan para penca adalah persoalan serius di dunia. Mengapa? Salah satu alasannya karena jumlah mereka sangat banyak.

PBB memperkirakan jumlah penca di seluruh dunia ada sekitar 600 juta jiwa. Dari jumlah itu sebanyak 82 persen hidup di pedesaan di negara-negara berkembang dan sekitar 70 persen dari 500 juta diperkirakan mempunyai akses sangat terbatas atau tidak mempunyai akses kepada pelayanan yang mereka butuhkan.

Sementara itu, data survei yang dilakukan oleh organisasi kesehatan sedunia, WHO (World Health Organization), pada akhir tahun 1997, menyebutkan jumlah penca di Indonesia telah mencapai angka 20 juta jiwa. Data milik Departemen Sosial RI, pada 1995, menyebutkan jumlah penca ada 6,1 juta jiwa, dengan klasifikasi sebagai berikut: cacat tubuh sebanyak 1.634.021; tuna netra sebanyak 1.844.557; tuna rungu/wicara 622.250; cacat mental 796.066 dan cacat karena penyakit kronis sebanyak 1.209.338. Lain lagi data milik Direktorat Jenderal Medik Departemen Kesehatan, tahun 1995, disebutkan jumlah penca mencapai 12 juta jiwa.

Puluhan juta penca di Indonesia itu tidak hanya mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan. Tapi, mereka juga terdiskriminasi di berbagai aspek kehidupan yang lain. Pada bidang pendidikan, dapat kita simak nasib anak-anak penca di Manado.

Gelap penglihatan kami

Lemah daya pikir kami

Sepi dunia kami

Tetapi kami juga ingin berkarya

Demikian kata-kata yang tertulis di papan tulis ruang keterampilan Sekolah Luar Biasa (SLB) Manado. Sederhana, tetapi mengandung keinginan untuk bekerja di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Sayangnya, keinginan mereka tidak mudah terlaksana karena rendahnya akses pendidikan yang disediakan buat mereka. Sekolah satu-satunya bagi anak penca di Manado itu hanya menyediakan pendidikan setingkat kelas III SMP.

Menurut Siswadi, Ketua Persatuan Penyandang Cacat Indonesia, akses penca ke dunia pendidikan sangat rendah. Diperkirakan hanya lima persen anak berkebutuhan khusus (penca) yang dapat menikmati pendidikan. Padahal, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan kesempatan belajar kepada mereka. Pemerintah Indonesia setuju untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak penca hingga menjadi 75 persen pada tahun 2012.

Selain susah memperoleh pendidikan dan pekerjaan, para penca juga tidak memperoleh fasilitas publik yang memadai. Penca sering kesulitan menggunakan angkutan kota yang tidak ada fasilitas khusus untuk mereka, jembatan penyeberangan maupun gedung yang tidak ada liftnya, tidak ada toilet khusus penca, dan lain-lain. Dalam pembangunan fasilitas publik sering dari pihak arsitek, perencana tata kota, ahli lands scape, developer, pemilik gedung, bahkan pejabat pemerintah masih belum peduli terhadap aksesibilitas bagi penca. Padahal, di Indonesia (khususnya di Jakarta), ada Surat Keputusan (SK) Gubernur No 66 tahun 1981 yang mengatur masalah aksesibilitas bagi penca. Dalam SK itu tercantum keharusan bagi pemilik gedung untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk penca. "Di negara-negara berkembang, kadang-kadang symbol of access (gambar kursi roda. penanda fasilitas bagi penyandang cacat) tidak dikenal," ucap seorang penca.

Problem lain yang dihadapi penca adalah soal sikap masyarakat sekitarnya yang sering belum bisa menghargai keberadaan mereka. Hal ini bisa dijumpai pada anak penca yang bersekolah di sekolah umum. Bahkan masih banyak sekolah umum yang menolak anak penca untuk bersekolah ditempatnya. Alasannya, antara lain, guru tidak siap mengajar dan berkomunikasi dengannya. Walaupun demikian ada beberapa sekolah umum yang bersedia menerima anak penca. Misal, SMA Negeri 66 Jakarta dan SD Negeri 02 Lebak Bulus.

Beragam problem yang dihadapi penca itu harus segera dituntaskan bila kita berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia untuk semua. Caranya dengan membuat dan atau memperbaiki kebijakan agar bisa menjamin hak-hak penca, membantu menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan para penca berkiprah dalam pembangunan, serta menghapuskan segala tindakan diskriminatif. Semoga langkah itu bisa membawa para penca ke dalam kehidupan masyarakat umum tanpa perlu ada sekat diskriminasi lagi. RW dari berbagai sumber.

Pengertian Penyandang Cacat

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

a. Penyandang cacat fisik;

b. Penyandang cacat mental;

c. Penyandang cacat fisik dan mental.

(Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat).

Bebas dari substansi-substansi yang merugikan menetapkan kebutuhan atas keamanan bahan pangan dan akan tindakan perlindungan, baik melalui sarana publik maupun swasta, untuk mencegah kontaminasi bahan pangan melalui pencampuran dan/atau karena kesehatan lingkungan yang buruk atau penenganan yang buruk pada tingkat yang berbeda sepanjang rantai makanan; juga harus dilakukan pemeliharaan untuk mengidentifikasi dan menghindarkan atau menghancurkan racun-racun yang terbentuk secara natural.

Paragraf 10, Komentar Umum No.12 tentang Hak Atas Pangan Yang Layak, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. PBB

Maut Mengintai Konsumen di Indonesia

Ribuan konsumen telah menjadi korban para pelaku usaha -- sebagian konsumen terenggut nyawanya. Perlu upaya serius dari pemerintah untuk menegakkan perlindungan terhadap konsumen.

angerang, akhir Juni 2005. Tubuh bumi baru saja menghangat oleh sentuhan sinar T mentari. Tiba-tiba ratusan karyawan PT Tungmung Bintan Tekstil merasa pusing, mual, dan muntah-muntah setelah menyantap makanan katering yang disediakan perusahaan. Beberapa saat kemudian mereka menjadi lemah dan lemas. Ternyata, setelah dibawa ke rumah sakit mereka positif dinyatakan keracunan makanan. Lalu, perusahaan yang terletak di Jalan Raya Serang Kilometer 24 Balaraja, Tangerang, ini meliburkan seluruh karyawannya yang berjumlah sekitar 1500 orang.

Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, nasib tragis menimpa satu keluarga di Kelurahan Fatululi. Mereka keracunan setelah menyantap miinstan merek tertentu yang bertanggal kadaluwarsa 5 Desember 2005. Hermanus Subnafeu, salah satu anggota keluarga, meninggal dunia beberapa saat setelah menyantap mi. Sedangkan Daniel Subnafeu, anaknya yang masih berusia di bawah lima tahun itu keracunan setelah minum air susu ibunya yang makan mi instan itu.

Kasus keracunan makanan dari tahun ke tahun tak kunjung sirna. Data dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan, sepanjang tahun 2004 telah terjadi 135 kasus keracunan makanan. Kasus itu telah menimbulkan korban 6.694 orang sakit dan 29 orang meninggal dunia. Selama empat tahun terakhir, penyebab keracunan makanan di Indonesia diketahui berasal dari jasa boga (31 persen), makanan produk rumah tangga (31 persen), pangan olahan (20 persen), jajanan (13 persen), dan lain-lain (5 persen). Dari hasil uji laboratorium diketahui bahwa penyebab terbesar keracunan adalah cemaran mikroba patogen yang berkaitan erat dengan kebersihan selama proses produksi hingga pemasaran.

Selain kasus makanan beracun, BPOM juga menemukan kasus obat palsu. Salah satu contohnya, adalah terungkapnya kasus penjualan antibiotik injeksi palsu di Palembang. Berdasarkan pengakuan tersangka penjual, barang tersebut dibeli dari pusat toko obat Pramuka, Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Data BPOM menunjukkan, sejak tahun 2002 hingga 2004, terdapat 5.913 kasus pelanggaran. Rinciannya, 4.780 kasus (80 persen) ditindaklanjuti sanksi administratif dan sisanya 1.133 kasus (20 persen) diproses hukum (pro-justisia). Dari 20 persen itu sebanyak 258 diputus pengadilan.

Selain makanan beracun dan obat palsu, nyawa konsumen di Indonesia juga sering terancam oleh layanan jasa yang dijual para pelaku usaha, khususnya jasa transportasi publik (darat, laut, dan udara). "Puluhan nyawa melayang hanya karena kecerobohan manusia (human factor), "ujar Indah Sukmaningsih, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Beragam kasus yang dihadapi konsumen itu sebagian bisa dituntaskan dengan memuaskan, tapisebagian besar tidak memuaskan. Pelaku kejahatan terhadap konsumen dijatuhi sanksi administrasi Rp 50 ribu atau Rp 100 ribu. Karena kejahatan seperti ini dianggap sebagai kasus tindak pidana ringan. Padahal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat ketentuan sanksi pidana yang lumayan berat. Pasal 60 Ayat 2 menyatakan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200 juta.

Lalu, bagaimana solusinya? Solusi agar para pelaku usaha tidak kembali mengulangi kejahatannya, antara lain, harus dijatuhkan sanksi yang setimpal, segera dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memperkuat posisi konsumen, sosialisasi UU Perlindungan Konsumen, dan melakukan peningkatan pengawasan terhadap keseluruhan proses produksi yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

Tugas berat itu menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait, terutama dari pemerintah. Sebab, pemerintah berkewajiban memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi rakyat, termasuk hak untuk memperoleh produk yang aman, sehat, dan berkualitas baik. Pasal 71 UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Semoga, pemerintah bisa bertindak sigap dan gesit sehingga konsumen tak perlu waswas hidupnya terancam oleh produk dan jasa yang tak sesuai standar keamanan dan kesehatan hidup. Kapankah itu bisa terwujud di Indonesia? Entahlah! RW dari berbagai sumber.

Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 1, Deklarasi Pegiat HAM.

Meretas Jalan Melindungi Pegiat HAM

Pegiat HAM telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kehidupan negara yang lebih demokratis. Tapi setiap saat nyawanya terancam. Pemerintah dan DPR perlu segera membuat UU tentang perlindungan bagi pegiat HAM.

eptember 2004. Dunia perjuangan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) tersaput S awan kelabu karena kehilangan salah satu tokohnya: Munir. Tokoh pegiat HAM kelahiran Malang, Jawa Timur, 8 Desember 1965 ini meninggal dunia pada pukul 11.05 WIB, Selasa, 7 September 2004, di atas langit Hongaria, di dalam pesawat Garuda jenis Boeing 747-400 yang ditumpanginya dari Jakarta-Singapura-Belanda. Hasil autopsi Lembaga Forensik Belanda NFI (Netherland Forensische Instituut) menyatakan Munir meninggal dunia karena diracun dengan zat arsenik yang jumlahnya mencapai 460 miligram per liter --lebih dari tiga kali dari kemampuan tubuh manusia untuk bisa bertahan hidup.

Kisah kematian Munir, setelah lebih dari 9 bulan, belum tuntas juga. Sebab. pembunuh dan dalang pembunuhan terhadap Munir belum bisa diadili walaupun sudah ada sejumlah orang yang menjadi tersangka. Upaya untuk menemukan para pembunuh itu sangat tergantung kepada kinerja aparat kepolisian setelah Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir masa tugasnya pada 24 Juni 2005. Selama masa kerjanya, TPF telah menemukan sejumlah bukti yang dapat dijadikan indikasi tentang keterlibatan sejumlah aparat Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kematian Munir. Dapatkah temuan TPF ditindaklanjuti aparat kepolisian?

Sebagian kalangan pegiat HAM merasa pesimis dengan kinerja kepolisian. Alasannya? Selama ini sejumlah kasus yang menyangkut kematian pegiat HAM hampir tak pernah terselesaikan dengan tuntas. Misal, kasus Kerusuhan Mei 1998, kasus Tri Sakti, kasus Semanggi I, Semanggi II, yang menyebabkan ribuan orang meninggal dan terluka, sampai saat ini tidak tuntas penyelesaiannya.

Menengok lebih ke belakang, kita akan menjumpai kasus Marsinah - aktivis buruh wanita yang dibunuh secara keji oleh aparat pada 1993 --, kasus Talang Sari, Lampung, 1989, kasus Tanjung Priok, 1984, dan lain-lain. Semua kasus itu sampai saat ini tetap suram penyelesaiannya — untuk tidak dikatakan gelap gulita. Kalaupun ada upaya penyelesaian, tetap saja belum bisa memuaskan para pihak yang menjadi korban.

Beragam kasus tersebut selain memakan korban dari masyarakat sipil juga menelan korban dari para pegiat HAM. Mengapa para pegiat HAM rentan menjadi korban? Sebab, bagi sejumlah negara - terutama negara yang pemerintahannya tidak menganut sistem yang demokratis — menganggap para pegiat HAM sebagai sosok yang berbahaya. Para pegiat HAM dianggap bisa mengancam kelanggengan kekuasaan negara korup dan tiran.

Karena dianggap sebagai ancaman maka para pegiat HAM ini sering mengalami beragam bentuk kekerasan fisik dan non fisik seperti teror, penculikan, penyiksaan, penahanan secara sewenang-wenang, pelecehan seksual, dan pembunuhan. Tindakan semena-mena dari siapa saja yang mengancam para pegiat HAM itu harus dihentikan. Dan yang bertanggungjawab memberikan perlindungan adalah negara.

Jaminan perlindungan itu dapat diciptakan dengan sejumlah langkah. Pertama, pemerintah Indonesia harus menandatangani Deklarasi Perlindungan Pegiat HAM yang telah disepakati Sidang Pleno PBB pada 9 Desember 1998. Deklarasi itu berjudul Declaration on the Right and the Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Rights and Fundamental Freedom (Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Badan-badan Masyarakat untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar yang Diakui secara Universal). Inti dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa setiap orang, baik secara individu maupun dalam ikatan kelompok, mempunyai hak untuk memajukan dan mengusahakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia pada tingkat nasional maupun internasional.

Setelah menandatangani deklarasi tersebut, langkah selanjutnya adalah membuat UU tentang perlindungan terhadap pegiat HAM. UU ini sangat perlu mengingat saat ini kondisi HAM di Indonesia masih dalam keadaan kacau balau. Hampir di semua aspek kehidupan, pemerintah belum mampu menjamin atau memenuhi hak warga negaranya. Itu berarti pemerintah sangat butuh peran aktif para pegiat HAM. Tapi, bila pegiat HAM sendiri tidak dilindungi bagaimana bisa mewujudkan HAM untuk semua?

Hal penting lainnya, selain melakukan penataan dan memperkuat organisasi-organişasi HAM serta membuat produk-produk hukum untuk melindungi para pegiat HAM, pemerintah juga harus melakukan tindakan konkret dalam memenuhi hak asasi rakyatnya. Tindakan konkret itu dapat dimulai dengan menuntaskan kasus pembunuhan terhadap Munir secepatnya. Mau dan mampukah pemerintahan SBY-JK mewujudkan hal itu? RW dari berbagai sumber.

Pengertian Pegiat HAM:

Pegiat HAM adalah mereka yang bergiat untuk melakukan perlindungan atas satu atau beberapa hak asasi manusia yang termaktub dalam deklarasi HAM universal serta mematuhi standar moral dan hukum yang ditetapkan. Mereka bisa berasal dari aktivis LSM, pengacara, aktivis buruh, wartawan, guru, dokter, dan lain-lain. Bisa juga, dan ini seringkali terjadi, mereka adalah saksi pelanggaran HAM yang ada dalam kondisi dilematis untuk mengambil keputusan antara keselamatan diri dan membuka kebenaran yang berperan sentral dalam penegakan hukum. (Sumber:www.omct.org.)

Anak-anak dan orang muda harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merusak moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan mereka atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara normal harus dikenai sanksi hukum...

Ayat 3 Pasal 10, ayat 3, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Sisi Kelam Dunia Anak-Anak

Sekitar 246 juta anak di dunia terampas masa depannya karena menjadi pekerja anak. Program penghapusan pekerja anak harus segera dilaksanakan karena terbukti membawa keuntungan ekonomi yang lebih besar dan dapat membantu menciptakan kehidupan dunia yang lebih beradab.

ati, 10 tahun, dengan sigap naik metro mini jurusan Lebak Bulus – Blok M yang W berhenti di traffic light dekat Rumah Sakit Pertamina, Jakarta. Setelah sekilas melontarkan basa-basi, dia segera menyanyikan lagu diiringi suara genjrengan dari gitar kecilnya. Sementara adiknya, Ani, 4 tahun tanpa rasa takut membagi-bagikan amplop kecil bertuliskan mohon bantuan untuk biaya sekolah. Ani tampak bersemangat menyusuri lorong metro mini dari depan ke belakang. Sesekali tubuhnya terhempas ke depan atau ke belakang tatkala metro mini di rem mendadak. Beberapa saat setelah mengumandangkan dua buah lagu, Wati segera mengambil amplop dari para tangan penumpang. Tatkala metro mini sampai di perempatan kantor Kejaksaan Agung mereka turun. Lalu, di halte depan kawasan kolam renang Bulungan mereka menghitung uang perolehannya. Usai menghitung uang, mereka kembali menunggu metro mini yang lain.

Di Jakarta, anak-anak jalanan seperti Wati dan Ani, sekitar tahun 1990-an masih jarang ditemukan di sudut kota Jakarta. Tapi, semenjak krisis ekonomi melanda hingga saat ini jumlah mereka membludak. Selain menjadi pengamen, anak-anak jalanan itu bekerja sebagai tukang koran, menyemir sepatu, mengemis, pemulung. Mereka melakukan pekerjaan itu dari pagi hingga larut malam sehingga tidak sempat bersekolah, bermain, dan bergembira seperti anak-anak pada umumnya.

Kejadian seperti itu, juga terjadi di belahan dunia yang lain. Di kawasan miskin di India, Thailand, dan Bali, banyak anak-anak yang dijadikan komoditas bagi turis asing dan pedofilia. Di India terdapat ribuan anak lelaki bekerja 10 jam sehari di tambang batu bara dengan suhu api sampai ratusan derajat. Keringat dan darah mereka hanya dibayar beberapa dolar per bulan. Kalau mengalami kecelakaan atau mati, orang tuanya hanya diberi ganti rugi ala kadarnya.

Di Iran, gadis-gadis kecil bekerja di pabrik karpet. Tangan mungil mereka dibutuhkan untuk mengikat benang. Mereka - terkadang masih balita-itu seharian duduk di lantai, tanpa penyangga punggung, lututnya tertekuk. Duduk seperti itu dapat mengganggu pertumbuhan badan, merusak tulang punggung, panggul, lutut, dan kaki. Apalagi mereka melakukan itu sampai usia 10-12 tahun.

Sungguh malang nasib mereka. Menurut data dari International Labor Organization (ILO) tahun 2004 terdapat 246 juta pekerja anak di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut sebanyak 75 persen di antaranya terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Di Indonesia diperkirakan empat juta anak di bawah usia 18 tahun terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau berpotensi bahaya. (Kompas, 17 April 2004).

Ada lima bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yaitu anak-anak yang terlibat perdagangan obat-obat terlarang, perdagangan anak untuk dilacurkan, pekerja anak di sektor perikanan lepas pantai (jermal), di pertambangan, dan di sektor alas kaki (jam kerja panjang dan berada di ruangan yang sesak dan kotor). Kelima sektor itu terjadi di Jawa, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Jawa Barat.

Anak-anak ini menjadi pekerja karena beragam latar belakang. Ada yang karena dijebak oleh para calo tenaga kerja, ada yang karena kondisi keluarganya sangat miskin, ada yang sengaja di jual oleh orang tuanya sendiri, dan lain-lain.

Mempekerjakan anak bertentangan dengan Konvensi ILO No.182 yang dituangkan dalam UU No.23 Tahun 2002 yang menyatakan anak di bawah umur 18 tahun dilarang bekerja di lingkungan yang berbahaya dan dipenuhi zat kimia. Juga bertentangan dengan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Masa kanak-kanak adalah masa untuk menuntut ilmu, menambah ketrampilan, bermain, dan bergembira, bukan untuk bekerja.

Berdasar kenyataan itu maka sudah selayaknya pemerintah mendukung upaya penghapusan pekerja anak. Caranya, antara lain, dengan membuat program yang mengintegrasikan antara pendidikan dengan pemberantasan kemiskinan. Memberikan sanksi yang berat kepada para pengusaha yang mempekerjakan anak. Memutus rantai mafia perdagangan anak-anak. Melakukan kampanye anti pekerja anak secara terus-menerus di media massa.

Langkah penghapusan pekerja anak benar-benar harus dilaksanakan. Sebab tindakan penghapusan pekerja anak akan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih menguntungkan dari pada membiarkannya. Hasil penelitian ILO yang berjudul "Investing in Every Child, An Economic Study of the Costs and Benefits of Eliminating Child Labour" menyatakan keuntungan dari penghapusan pekerja anak setidaknya mencapai tujuh kali lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan.

Pekerja anak dapat diganti dengan pendidikan universal hingga tahun 2020 dengan perkiraan biaya mencapai US$ 760 juta. Direktur Jenderal ILO, Juan Somavia, berkata ,"Penghapusan pekerja anak akan menghasilkan pengembalian keuntungan investasi yang besar dan dampak yang tidak ternilai harganya bagi kehidupan anak-anak dan keluarga mereka." (Suara Pembaruan, 7 Februari 2004).

Semua negara di dunia akan mendapat keuntungan besar dari penghapusan pekerja anak. Di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah keuntungan yang diperoleh relatif tinggi ketimbang biaya yang harus dikeluarkan dengan rasio 5,2: 1. Di Asia rasionya 7,1: 1, di negara-negara transisi rasionya 5,9:1, Amerika Latin rasionya mencapai 5,3: 1. Penghapusan pekerja anak adalah investasi generasi dan komitmen jangka panjang bagi anak-anak. Tahun pertama biaya yang dikeluarkan akan melebihi keuntungan, namun aliran ekonomi akan berubah drastis ke arah positif sebagai akibat meningkatnya pendidikan dan kesehatan. Keuntungan yang dicapai pada tahun 2020 bisa mencapai sekitar US$ 60 miliar per tahun. Rusman Widodo.

Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat... untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya pada laki-laki dan perempuan, dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan serta seluruh praktik berdasarkan pemikiran yang merendahkan atau meninggikan salah satu jenis kelamin atau peranan stereotip laki-laki dan perempuan.

Dilema Khitan Perempuan di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah melarang praktik khitan perempuan sesuai ketentuan WHO. Sebagian masyarakat tidak peduli dengan larangan tersebut sebab khitan perempuan terkait dengan pelaksanaan ajaran agama tertentu. Solusinya?

ak seperti biasanya, tiba-tiba wajah Hj. Rukasitta yang akrab dipanggil Ibu Ibim T memerah. Biasanya perempuan berumur 63 tahun itu merasa sangat tenang dan mantap saat menjalankan tugasnya sebagai juru khitan perempuan. Tapi, akhir Mei 2005, perempuan yang telah menekuni profesinya sekitar 12 tahun itu merasa kurang nyaman karena ketika melakukan tugas ia "dipelototi" oleh aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan staf WHO (World Health Organization/Badan Kesehatan Dunia) di Jakarta.

Untuk pertama kalinya sejak "Assalaam" mengadakan khitan perempuan sejak tahun 1948, suasana khitan perempuan mendapatkan pengawasan ketat dari staf Population Council dan WHO yang datang dari Jakarta. Mereka mengawasi dan bertanya intensif kepada tenaga medis yang melakukan khitan perempuan di gedung Taman Pendidikan al-Quran (TPQ) Assalaam, Bandung.

Tindakan pengawasan yang dilakukan WHO itu dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya praktik pelanggaran HAM dalam pelaksanaan khitan perempuan. Sebenarnya WHO telah melarang khitan perempuan karena dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). "Khitan perempuan dinilai dapat merusak hak reproduksi kaum perempuan dan merampas kesehatan serta kepuasan seksual," ujar Lila Amalia, M. Kes, aktivis dari Population Council.

Selain itu khitan terhadap perempuan dapat mengakibatkan pendarahan, infeksi, rasa sakit yang hebat, masalah psikologis, dan persoalan kejiwaan yang membahayakan kehidupan perempuan dan anak perempuan. Infeksi bisa timbul bila operasi dilakukan di tempat yang tidak bersih dengan menggunakan peralatan yang tidak steril. Pemberian obat-obatan tradisional juga dapat mengakibatkan infeksi, mendatangkan tetanus, mengakibatkan ketidaksuburan, dan anemia.

Khitan perempuan dinilai melanggar hukum internasional tentang HAM yaitu melanggar hak anak atas "penikmatan sepenuhnya standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai," seperti tercantum dalam pasal 24 (ayat 1 dan 3) dari Konvensi Hak Anak. Juga bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 46 Butir C menegaskan bahwa hak khusus yang ada pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa segala praktik yang bisa mengakibatkan kerusakan organ reproduksi perempuan seharusnya ditiadakan. Apalagi bila hal itu secara jelas berpengaruh dalam perkembangan kesehatan jasmani dan rohaninya setelah beranjak dewasa.

Terkait dengan masalah khitan perempuan, pemerintah Indonesia sepakat dengan kebijakan WHO yaitu tidak membolehkan adanya ketentuan khitan bagi perempuan. Meskipun telah dilarang. praktik khitan terhadap perempuan di Indonesia tetap saja berlangsung. Alasannya, khitan perempuan di Indonesia tidak sama dengan kasus di Sudan Afrika, yang memotong klitoris sampai dalam dan menjahit alat kelamin wanita. "Khitan perempuan di Indonesia tidak melanggar HAM sebab hanya bagian kecil yang digunting," ucap Ibu Ibim.

Selain itu bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam soal khitan perempuan adalah masalah pelaksanaan ajaran agama. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan hukum berkhitan masih dalam perselisihan ulama, namun yang paling dekat dengan kebenaran adalah bahwa khitan hukumnya wajib bagi laki-laki dan sunah bagi perempuan.

Letak perbedaan antara keduanya adalah khitan bagi laki-laki memiliki kemaslahatan yang berhubungan dengan syarat diterimanya shalat yaitu thaharah, karena jika qulfah (ujung kemaluan) itu dibiarkan, maka kencing yang keluar dari qulfah tersebut sisa-sisanya akan tertinggal disitu dan terkumpullah air di qulfah tersebut sehingga bisa menyebabkan rasa sakit waktu kencing. Atau dengan adanya qulfah yang belum dipotong, maka bila ada sesuatu keluar darinya, qulfah itu akan bernajis. Sedangkan bagi perempuan, berkhitan hanya merupakan tujuan yang di dalamnya terdapat faedah, yaitu untuk mengurangi syahwat, ini adalah tuntunan terkait dengan kesempurnaan, bukan untuk menghilangkan rasa sakit.

Melihat kenyataan yang berkembang di masyarakat seperti itu maka Rini Mardjono, staf Menneg Pemberdayaan Perempuan, berpendapat persoalan khitan bagi perempuan di Indonesia sudah menjadi bagian pembicaraan dunia sehingga pemerintah tak bisa mengelak. "Sebagai bagian dari dunia, apalagi sudah masuk era globalisasi, Indonesia tidak akan bisa melepaskan diri dari ketentuan WHO tentang masalah khitan bagi perempuan. Namun, sampai saat ini masyarakat tak sepenuhnya taat kepada aturan WHO," ujarnya. Solusinya adalah jika pemerintah membolehkan praktik khitan perempuan maka hal itu harus dipastikan tidak melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Salah satu caranya adalah dalam pelaksanaan praktik khitan perempuan harus melalui cara-cara yang benar dan memakai alat yang benar dan steril sesuai standar medis. RW, AN dari berbagai sumber.

Bentuk-bentuk Khitan Perempuan

hitan terhadap perempuan dilakukan pada usia yang beragam. Ada yang dilakukan K ketika bayi berumur 7 hari, 14 hari, 40 hari. Ada juga yang dilakukan ketika perempuan berusia 7 sampai 10 tahun, menjelang remaja, saat remaja, sesudah menikah. Bahkan juga dilakukan terhadap perempuan yang sudah nenek-nenek. Berikut adalah bentuk-bentuk khitan perempuan yang biasa dilakukan di Afrika, Asia, Timur Tengah, Semenanjung Arab, Australia, dan Amerika Latin.

1. Penyunatan atau penyunatan Sunna ("tradisional"): hal ini mencakup tindakan menghilangkan kulit serta ujung klitoris. Ini merupakan operasi yang secara medis serupa dengan khitanan pada laki-laki.

2. Memotong atau menghilangkan klitoris: Hal ini termasuk membuang klitoris dan sering juga bibir vagina. Ini merupakan operasi yang paling umum dan dilakukan pada wilayah Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Semenanjung Arab.

3. Infibulation (infibulasi) atau penyunatan pada zaman Fir'aun: tindakan ini merupakan operasi yang paling bengis yaitu berupa pemotongan seluruh klitoris dan penghilangan bibir utama vagina, lalu menempelkan kedua sisinya dengan dijahit atau menyatunya otot bekas luka secara alami. Maka yang tersisa adalah permukaan yang sangat halus dengan lubang kecil agar dapat membuang air seni dan mengeluarkan darah saat menstruasi. Lubang buatan ini sebesar batang korek api atau jari kelingking. Saat perempuan menikah dipotong atau dibuka lagi.

(Sumber: UN Centre for Human Rights. "Lembar Fakta 23: Praktek Tradisional Yang Berbahaya Bagi Kesehatan Wanita dan Anak: 2000: 353, Komnas HAM-British Council, Jakarta)

Tradisi lokal lain yang melecehkan perempuan dan anak-anak

i samping khitan perempuan masih terdapat sejumlah praktik budaya tradisional yang D membahayakan perempuan dan anak-anak. Yang termasuk praktik budaya tradisional itu adalah memberi makan secara paksa kepada perempuan, perkawinan di usia sangat muda, berbagai hal tabu atau praktik yang menghalangi perempuan mengontrol kesuburan mereka, tabu terhadap gizi dan praktik melahirkan tradisional, mengutamakan (preferensi) anak laki-laki dan implikasinya atas status anak perempuan, pembunuhan bayi perempuan, kehamilan muda, dan harga mas kawin.

Di India dikenal budaya Satiyaitu pembunuhan terhadap perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dengan alasan demi menjaga kehormatan dan pengabdian. Selain itu, masih di India, juga sering terjadi kekerasan terhadap perempuan terkait dengan uang mahar (dowry) dan pembunuhan yang dikaitkan dengan pengorbanan (Honorkilling).

Sementara itu di sejumlah tempat di Timor, Kabupaten Tengah Selatan dikenal tradisi Sifon. Sifon adalah tradisi yang dikenakan kepada remaja laki-laki yang telah berusia 15 tahun yang harus menjalani ritual sunat dengan sebilah bambu tajam. Dan sebagai proses "pendinginan" si remaja tersebut diwajibkan melakukan hubungan fisik (seksual) dengan perempuan. Ada kepercayaan bahwa Sifon dapat meningkatkan keperkasaan laki-laki dan membuang sial. Sifon telah ditentang pihak gereja dan pemerintah daerah.

Meskipun bersifat berbahaya, diskriminatif, dan melanggar hukum internasional tentang hak asasi manusia, praktik-praktik tersebut tetap berlangsung karena masalah itu tidak dipersoalkan dan dianggap sebagai pancaran moral di mata mereka yang mempraktikkannya. Hal ini biasanya terjadi dalam lingkungan di mana perempuan dan anak-anak perempuan tidak memiliki akses terhadap pendidikan, kekayaan, kesehatan, dan pekerjaan. RW, AN dari berbagai sumber.

(1). Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersamasama dengan orang lain.

(2). Tidak seorang pun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang.

Pasal 17, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Menggugat Perpres 1001 Masalah

Protes dari sejumlah elemen masyarakat yang meminta pencabutan Perpres No. 36/2oo5 kurang mendapat respon positif dari pemerintah. DPR harus segera mengajukan hak interpelasi.

esal. Itulah perasaan yang tampak dari raut muka sejumlah anggota Komisi II De- K wan Perwakilan Rakyat (DPR) saat menggelar rapat dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 1 September 2005. Kekesalan itu mencuat tatkala mereka mengetahui pemerintah lebih sibuk menyosialisasikan dan membuat petunjuk pelaksanaan Peraturan Presiden No.36/2005 (selanjutnya ditulis Perpres) tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum daripada melakukan revisi seperti permintaan para anggota DPR kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Permintaan revisi itu terbilang masih halus dibandingkan dengan permintaan sejumlah elemen masyarakat yang meminta Perpres tersebut dicabut.

Sebelumnya, seperti diberitakan media massa, berbagai elemen masyarakat, mulai dari LSM, akademisi, pengamat ekonomi-politik, seniman, fraksi-fraksi besar di DPR, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Komnas HAM telah menyerukan pencabutan Perpres. Menurut Komnas HAM -- dalam surat bernomor 168/TUA/VI/05 tertanggal 21 Juni 2005 yang ditujukan kepada Presiden SBY -- pengadaan tanah untuk pembangunan yang terkait dengan kepentingan umum harus berlandaskan pada Sistem Reformasi Agraria sebagaimana diamanatkan UU Nomor 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria. Tapi sampai sekarang pemerintah belum melaksanakan Sistem Reformasi Agraria tersebut.

Selanjutnya, Perpres juga dianggap bertentangan dengan UU Nomor 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut UU tersebut, pembentukan Perpres harus memenuhi asas pengayoman, kemanusiaan, dan keadilan. Ternyata, sejumlah pasal di dalam Perpres itu tidak memenuhi asas-asas itu. Selain itu, Komnas juga menegaskan, tidak seluruh jenis pembangunan yang disebutkan dalam Pasal 5 Perpres dapat digolongkan memenuhi kriteria kepentingan umum. Pembangunan jalan tol, bandar udara, pertamanan, menurut Komnas HAM, tidak memenuhi kriteria kepentingan umum.

Protes yang lebih keras datang dari para kiai Nahdlatul Ulama (NU). Forum Bahtsul Masail di Ponpes Sunan Pandanaran, Sleman, 9-10 Juli 2005 yang dihadiri lebih dari 150 perwakilan kiai NU dan petani dari berbagai daerah menyatakan Perpres haram hukumnya. (Suara Pembaharuan 1 Agustus 2005). Alasan pengharamannya karena pencabutan hak atas tanah yang dilakukan pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres dinilai tidak sah: karena tidak mengakomodasi kepentingan pemilik tanah. Sedang ganti rugi tanah oleh pemerintah dititipkan di pengadilan yang disertai pemaksaan, berdasarkan sejumlah kitab fiqih hal itu merupakan transaksi yang tidak sah dan dilarang dalam agama Islam.

Menghadapi beragam kritikan, saran, dan protes tersebut pemerintah tampak tidak peduli. Bahkan mereka bersikukuh akan tetap menjadikan Perpres tersebut sebagai dasar pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat guna meningkatkan aktivitas dan daya jangkau kegiatan ekonomi.

Alasan tersebut tidak diterima para pemrotes Perpres tersebut. Menurut Agusdin Pulungan, Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI), pemerintah tetap bersikukuh mempertahankan Perpres itu karena pemerintah sudah terlanjur membuat komitmen pada Infrastructure Summit pada awal tahun 2005 yang melibatkan investor dengan total investasi sebesar Rp 810 triliun. "Jadi Perpres akan meningkatkan terjadinya penggusuran demi kepentingan pebisnis dengan berkedok kepentingan umum," ujar Chalid Muhammad, Direktur Eksekutif Walhi.

Menghadapi sikap keras kepala dari pemerintah itu maka DPR berencana mengajukan hak interpelasi kepada Presiden SBY. Apapun alasannya, seyogyanya pengadaan lahan bagi pembangunan tidak merugikan hak rakyat atas tanah. Sebab hak tersebut dilindungi oleh UUD 1945, UU No.39/1999 tentang HAM, dan peraturan lainnya di negeri ini. Pemerintah perlu menentukan metode yang tepat dalam penyediaan lahan bagi pembangunan dan mencabut Perpres yang telah menimbulkan 1001 masalah itu. (Lihat box: Metode Penyediaan Lahan bagi Pembangunan). RW dari berbagai sumber.

Metode Penyediaan Lahan bagi Pembangunan

Pemerintah perlu memikirkan sebuah rencana jangka panjang tentang penyediaan lahan bagi pembangunan yang tidak merugikan rakyat. Berikut adalah sejumlah metode yang dipakai beberapa negara dalam menyediakan lahan bagi pembangunan:

1. Metode nasionalisasi. Metode yang pernah diterapkan di Aljazair ini menyatakan semua tanah yang melebihi kriteria kebutuhan perorangan bisa dinasionalisasi oleh pemerintah. Pemerintah daerah diberi wewenang penuh mengontrol transaksi tanah bersangkutan. Sekarang metode ini jarang digunakan karena proses hukum dan administratif untuk mendapatkan tanahnya sering kali terlalu banyak makan waktu dan biaya.

2. Metode land banking (membeli lahan yang tidak dimanfaatkan) sebagai pendekatan jangka panjang yang sifatnya komprehensif dalam rangka penyediaan lahan untuk kebutuhan pembangunan. Dalam metode land banking ini, pemerintah sengaja mengakuisisi atau mengakumulasi tanah jauh-jauh hari sebelum kebutuhan lahan muncul atau sebelum pembangunan dilaksanakan sehingga langkah penggusuran paksa bisa ditekan. Contoh negara yang menerapkan metode land banking dalam skala besar adalah Swiss dan India.

3. Metode land readjustment (konversi peruntukan lahan). Konsep ini diperkenalkan mendiang Presiden Amerika Serikat George Washington dalam kesepakatan dengan para pemilik tanah untuk membangun kota Washington tahun 1971. Konversi biasanya dilakukan terhadap lahan yang semula pertanian menjadi lahan perkotaan. Metode ini memungkinkan dilakukannya suatu pembangunan terencana terhadap lahan dan jaringan infrastruktur sehingga bisa dihindari terjadinya pembangunan "lompatan katak" di mana berbagai fungsi lahan campur aduk dalam satu kawasan. RW dari berbagai sumber.

orang-orang lanjut usia harus bisa hidup secara bermartabat dan aman serta bebas dari eksploitasi dan pelecehan fisik atau mental, harus diperlakukan secara adil tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang ras atau etnis, kecacatan fisik, kondisi financial atau status lainnya, dan harus dihargai secara mandiri akan kontribusi mereka.

Komentar Umun No. 06, tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Orang-orang Lanjut Usia, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB.

Hak-hak Lansia Yang Terlupa

Ada puluhan juta lanjut usia (Lansia) di Indonesia yang hak-haknya terlupakan. Pemerintah harus lebih peduli terhadap nasib mereka.

alau ada anak, nasib emak tak akan seperti ini,...hu...hu....," isak Ukasih sambil "K mengalirkan air mata di pipinya yang keriput. Ukasih adalah perempuan berusia sekitar 70 tahun yang tinggal di Panti Sosial Tresna Wredha Budi Pertiwi (TWBP) di Bandung. Walaupun di TWBP bisa hidup layak tapi Ukasih merasa akan lebih enak andai bisa tinggal bersama keluarga. Tapi, ironisnya dia sudah tidak memiliki keluarga.

Nasib serupa juga dialami teman-teman Ukasih di TWBP. Tercatat dari sekitar 45 penghuni TWBP, sebanyak 60 persen sudah tidak memiliki keluarga. Sisanya 40 persen memiliki keluarga, tapi mereka jarang berkunjung. Walhasil, kesendirianlah yang menemani para lanjut usia (Lansia) itu. Tak ada canda tawa anak, cucu, ponakan, dan handai taulan. Meskipun begitu nasib mereka boleh dibilang lebih baik daripada jutaan lansia lainnya di Indonesia.

Secara umum mayoritas lansia di Indonesia hidup menderita. Mereka adalah para lansia yang berasal dari kalangan ekonomi lemah, tidak tertampung dipanti-panti sosial, terpaksa harus mengemis hanya sekadar untuk makan, terkapar sakit di rumahnya yang reot selama bertahun-tahun tanpa memiliki biaya untuk berobat, dan lain-lain. Keberadaan mereka tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jumlahnya?

Jumlah lansia di Indonesia setiap waktu terus meningkat. Data dari Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 1971 jumlah lansia ada sekitar 5,31 juta jiwa atau sekitar 4,48 persen; pada 1980 berjumlah 7,9 juta jiwa atau 5,5 persen; pada 1990 jumlahnya 11,3 juta jiwa atau 6,3 persen: pada 2000 mencapai 15,8 juta jiwa atau 7,6 persen dari total penduduk Indonesia. Pada 2004 jumlahnya mencapai sekitar 17 juta orang. Pada 2005 jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 18 juta jiwa. Dari jumlah 18 juta lebih itu mayoritas - sekitar 70 persen - lansia tinggal di pedesaan dengan tingkat pemenuhan kebutuhan jiwa raga yang kurang layak.

Pemenuhan kebutuhan lansia adalah tanggungjawnb negara atau pemerintah. Menurut Undang-Undang No.13/1998 tentang Kesejahteraan Lansia yang dimaksud dengan lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Lansia dibedakan menjadi dua yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial. Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau Jasa. Sedangkan, lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Para lansia itu memiliki hak untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut: a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual; b. pelayanan kesehatan; c. pelayanan kesempatan kerja; d. pelayanan pendidikan dan pelatihan; e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;

g. perlindungan sosial; h. bantuan sosial. Bagi lansia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf "c", huruf "d", dan huruf "h". Bagi lansia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf"g".

Apakah hak-hak lansia Indonseia sudah terpenuhi dengan baik? Sampai saat ini tampaknya masih jauh panggang dari api. Hak-hak lansia lebih banyak terlupakan. Kalaupun ada itu baru dinikmati oleh para lansia yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau karyawan swasta yang mendapat dana pensiun. Sedangkan mayoritas lansia di Indonesia masih terlupakan hak-haknya.

Solusi untuk memberikan kesejahteraan bagi lansia dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, memberdayakan penduduk lansia potensial dalam berbagai aktivitas produktif untuk menunjang kemandirian lansia, tidak saja dari aspek ekonomis, tetapi sekaligus pemenuhan kebutuhan psikologi, sosial, budaya dan kesehatan. Kedua, mempertemukan sesama lansia dan meninggalkan kebiasaan lansia sebagai penunggu rumah. Ketiga, pemerintah harus mampu membantu menciptakan lingkungan yang kondusif pada tingkat keluarga maupun lingkungan masyarakat. Keempat, pemerintah harus mengalokasikan dana secara khusus untuk menjamin kesejahteraan hidup lansia. Sebagai perbandingan, pemerintah Jepang tahun fiskal 2000 telah mengalokasikan dana sebesar 10,57 triliun Yen (1 Yen = Rp 94) untuk orang lansia. RW dari berbagai sumber.

Hak-hak Lansia

esolusi Sidang Umum 46/91 Tanggal 16 Desember 1991 tentang "Pelaksanaan Rencana Aksi Internasional untuk Para Lanjut Usia dan Kegiatan yang Berkaitan", menyatakan hakhak para lanjut usia yang secara garis besar terbagi menjadi lima bagian.

Pertama, hak kemandirian. Terkait hal ini lansia berhak mendapat akses kepada makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan perawatan kesehatan yang layak. Lansia juga berhak mendapat pekerjaan yang bergaji dan berhak atas akses pendidikan dan pelatihan.

Kedua, hak partisipasi. Artinya, orang lanjut usia harus berpartisipasi aktif dalam formulasi dan implementasi kebijakan-kebijakan yang berpengaruh terhadap nasib mereka serta membagikan pengetahuan dan kemampuan mereka kepada generasi yang lebih muda, dan mereka harus bisa membentuk gerakan-gerakan dan organisasi.

Ketiga, hak perawatan. Pengertiannya adalah orang-orang lanjut usia harus mendapatkan perawatan keluarga, perawatan kesehatan, dan bisa menikmati hak asasi mereka serta kebebasan fundamental ketika menetap di suatu fasilitas penampungan atau perawatan.

Keempat, hak pemenuhan keinginan. Maknanya orang-orang lanjut usia harus mengejar kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh melalui akses terhadap layanan-layanan pendidikan, budaya, spiritual, dan rekreasional di masyarakat mereka.

Kelima, hak martabat. Artinya orang-orang lanjut usia harus bisa hidup bermartabat dan mempunyai jaminan serta bebas dari eksploitasi dan pelecehan fisik atau mental, harus diperlakukan secara adil, tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang ras atau suku, cacat tubuh, keadaan keuangan atau status lainnya, serta kontribusi mereka harus dihargai secara independen. RW dari berbagai sumber.

Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

Pasal 41, ayat (1), UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

BBM Menggila PHK Merajalela

Akibat kenaikan harga BBM yang keterlaluan maka ratusan ribu buruh terkena PHK. Pemerintah harus bertanggungjawab untuk segera menyediakan lapangan kerja baru.

engang. Begitulah kondisi jalan raya di pinggiran Kota Pekalongan, Jawa Tengah, L sejak awal Oktober. Kelengangan itu terjadi karena ribuan buruh industri tekstil dan perajin batik yang biasanya mengendarai sepeda kayuh dan sepeda motor saat menuju ke tempat kerjanya tak lagi terlihat. Mengapa? Karena sebagian besar dari mereka dirumahkan atau mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pabriknya. Pabrik-pabrik itu terpaksa melakukan tindakan perumahan atau PHK karena tidak mampu lagi menanggung biaya produksi yang melonjak drastis akibat kenaikan tarif listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang keterlaluan.

Mengapa keterlaluan? Ya, karena kenaikan harganya rata-rata mencapai lebih dari 100 persen. Padahal kemampuan rakyat hanya mampu menanggung kenaikan harga BBM paling tinggi 50 persen. "Saya melihat mereka (pemerintah) itu tidak punya hati. Mereka adalah kelompok yang tega atas penderitaan rakyat," ujar Faisal Basri kepada Kompas.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55/2005, mulai 1 Oktober 2005 harga premium naik 87,5% sehingga harganya menjadi Rp 4.500 per liter dari semula Rp 2.400 per liter. Harga minyak tanah naik 185,5% sehingga harganya menjadi Rp 2.000 per liter dari semula Rp 700 per liter. Harga minyak solar naik sebesar 104,8% sehingga harganya menjadi Rp 4.300 per liter dari harga semula Rp 2.100 per liter.

Kenaikan harga BBM itu membuat pemilik industri tekstil, garmen, sepatu, elektronika, dan industri lainnya dalam posisi serba susah. Mereka terjepit di antara kenaikan harga material produksi, upah buruh, dan tuntutan THR Lebaran yang tentunya juga minta naik. Akibatnya industri kecil sebagian besar terpaksa menutup usahanya karena merugi. Industri besar yang masih bertahan biasanya melakukan efisiensi dengan melakukan PHK.

Menurut Benny Sutrisno. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), sampai akhir 2005 diperkirakan jumlah pengangguran akan meningkat drastis. Sekitar 300 ribu buruh dari 1,4 juta buruh tekstil di Indonesia akan terkena PHK. Menurut Benny sampai akhir September 2005 telah tercatat 77 perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) di Jawa dan Bali yang sudah menghentikan kegiatan. Jumlah buruh yang terpaksa kehilangan pekerjaan mencapai 20 ribu orang.

Sementara itu, sekitar 200 ribu buruh pada industri kecil yang lain juga terkena PHK.

Di Cirebon sejumlah pengusaha rotan terpaksa mengurangi jumlah buruhnya hingga 10 ribu orang atau 40 persen dari total buruh yang ada. Di Riau menurut Abidin Hasibuan, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Riau, terdapat 285 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang akan segera tutup. Di Jawa Timur puluhan ribu buruh di berbagai industri terancam terkena PHK. Di Jakarta, puluhan buruh PT Martina Bertho terkena PHK sepihak. Di Semarang, PT Danliris -- pabrik pemintalan benang -- mem-PHK 600 buruhnya karena bangkrut. Di Makasar, PT Makmur Hasil Bahari — perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor daging kepiting - mem-PHK sekitar 50 buruhnya. Kondisi serupa terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia.

Peningkatan angka PHK itu mengakibatkan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di Indonesia pada 1990 mencapai 5,37 juta jiwa atau sekitar tiga persen dari 179 juta jiwa penduduk Indonesia pada saat itu. Pada 2005 jumlah penganggurannya meningkat sekitar dua kali lipat menjadi 11,15 juta orang atau sekitar lima persen dari total penduduk 223 juta jiwa. "Angka pengangguran akan terus meningkat. Pada 2020, saat jumlah penduduk Indonesia mencapai 254 juta jiwa maka jumlah orang yang menganggur bisa mencapai di atas 20,3 juta," kata Prof Dr Aris Ananta dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jumlah pengangguran tersebut adalah jumlah pengangguran terbuka, belum termasuk pengangguran terselubung (disguised unemployment) atau setengah pengangguran yang angkanya selama ini selalu jauh lebih besar dibandingkan angka pengangguran terbuka.

Melihat besarnya angka pengangguran tersebut maka pemerintah harus mengusahakan agar PHK tidak terjadi. Sebab kasus PHK bisa menimbulkan beragam efek. Efek yang paling besar dirasakan oleh buruh yang langsung terkena PHK. Para buruh itu akan kehilangan pendapatan secara tiba-tiba. Padahal di saat menjelang lebaran, natal, dan tahun baru 2006 kebutuhan mereka cenderung meningkat. PHK mengakibatkan para pedagang sulit menjual dagangannya karena daya beli masyarakat menurun dan harga dagangan naik. PHK juga dapat berperan meningkatkan beragam tindak kriminal dan memunculkan konflik sosial.

Untuk itu pemerintah -- pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat -- wajib memberikan solusi yang tepat. Solusinya, antara lain, meminta kepada para pengusaha untuk tidak mem-PHK para buruhnya. PHK juga dapat dihindari dengan mengurangi jumlah jam kerja para karyawan atau melakukan shift waktu kerja.

Pemerintah wajib memberikan bantuan sosial, melaksanakan dan mengevaluasi pemberian dana kompensasi BBM dengan sebaik mungkin, dan menciptakan proyek padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Sebab setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan sebagaimana di atur di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi,"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Sementara itu bagi para buruh yang terkena PHK pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak mereka telah terpenuhi dengan baik. Misal, mereka mendapat pesangon sesuai aturan yang berlaku, ada tunjangan hari raya atau natal dan lain-lain. RW dari berbagai sumber.

Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya.

Pasal 25, ayat (1), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Pelayanan Publik Yang Memprihatinkan

Kondisi pelayanan publik di Indonesia sangat memprihatinkan. Pemerintah belum mampu memenuhi hak asasi warga negaranya. Perlu solusi menyeluruh untuk membuat pelayanan publik yang baik.

ruk, bruk....", begitulah bunyi mikrolet jurusan Kebayoran Lama-Tanah Abang "B saat menerjang jalanan berlubang di kawasan sepanjang Jalan Kebayoran Lama. Spontan para penumpang di dalamnya memasang muka kecut, bahkan sebagian nyeletuk kesal. Tapi sopir mikrolet tersebut tetap cuek. Dia terus menjalankan mobilnya sambil berzig-zag dan baru berhenti setelah melihat ada calon penumpang yang memberhentikan kendaraannya.

Ketidaknyamanan menaiki mikrolet dan transportasi umum lainnya akibat gangguan kondisi jalan seperti itu terjadi hampir di seluruh wilayah di Jakarta dengan tingkat kerusakan yang beragam: ringan, sedang, dan berat. Berdasarkan pengamatan Wacana HAM kondisi jalanan yang rusak itu terdapat di wilayah Jalan Kebayoran Lama, Jalan Ampera Raya, Kapten Tendean, Jalan Pemuda, Tanjung Priok, Kebon Jeruk, Pos Pengumben, Daan Mogot, Cipayung, Cililitan, Lebak Bulus, Jalan Gajah Mada, Jalan Mangga Besar, Jalan Raya Cilincing, dan lain-lain. Bahkan Wacana HAM menjumpai lubang jalan di Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan jalan protokol di Jakarta.

Menurut informasi dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta pada tahun 2004 kerusakan jalan terjadi sepanjang 102-153 kilometer dari 5.000 kilometer panjang jalan di Jakarta. Penyebab kerusakan jalan itu, antara lain, karena terkelupas akibat air hujan, banjir, dan beban kendaraan truk-truk kontainer. Ironisnya, perbaikan jalan yang rusak itu sering tidak bisa dilakukan dengan segera. Perbaikan dilakukan setelah menunggu waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Biasanya dilakukan menjelang mudik lebaran atau menjelang pemilihan umum. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004 mengalokasikan dana pemeliharaan dan peningkatan jalan di DKI Jakarta sekitar Rp 40 miliar.

Selain akibat jalan rusak, ketidaknyamanan para penumpang transportasi umum di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia juga diakibatkan oleh tindakan pencopetan, pemalakan, penjambretan, perampokan. Hampir setiap hari media massa cetak dan elektronik melaporkan adanya tindakan kriminal yang terjadi di atas kendaraan umum. Kondisi ancaman tindakan kriminal seperti itu menunjukkan memudarnya - untuk tidak dibilang hilang -- hak atas rasa aman yang menjadi hak asasi setiap warga negara di negeri ini. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan haki miliknya. Lalu, pasal 30 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Di samping tergerus hak atas rasa amannya, para penumpang transportasi umum dan sebagian warga negara Indonesia, khususnya yang tinggal diperkotaan, juga menderita akibat terkena pencemaran udara.

Di Bandung, Doktor Puji Lestari dari Jurusan Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung menyatakan unsur timbal sudah masuk ke dalam darah anak-anak sekolah di Bandung. Alumnus doktor bidang polusi udara Illinois Institute of Technology, Chicago, Amerika Serikat, ini melakukan penelitian yang disponsori SIDA (Swedish International Development and Cooperation Agency) di Bandung sepanjang 1994-2004. Ia memeriksa kondisi udara dan mengambil sampel darah anak-anak, polisi lalu lintas, tukang parkir, pedagang kaki lima, dan sopir angkutan umum.

Hasilnya menunjukkan, dari sampel darah 62 anak, 21 di antaranya mengandung timbal di atas ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ambang batas WHO untuk timbal pada darah anak-anak adalah 10 Mikrogram/desiliter (ug/dl), dan pada darah orang dewasa 25 ug/dl.

Pencemaran udara di daerah padat lalu lintas di Bandung, seperti di Alun-alun, Jalan Braga, Merdeka, Asia Afrika, dan Pasteur, pun sudah melampaui ambang batas. Di Alunalun, konsentrasi timbal di udaranya 0,6 - 2,4 ug/m3. Sedangkan di Jalan Merdeka dan Jalan Ganesha 1.57 ug/m3 dan 0.97 ug/m3. Ambang batas timbal di udara yang ditetapkan WHO adalah 0,5 ug/m3. "Udara Bandung terjebak dan sudah teracuni," kata Puji.

Bagaimana dengan Jakarta? Sama saja: mencemaskan. Lihat saja hasil penelitian Center for Desease Control and Prevention, bekerja sama dengan UI, pada 2001. Dari sampel darah 397 anak usia 6-12 tahun, 62% mengandung timbal di atas ambang batas WHO. Rinciannya: 35% sampel mengandung timbal berkadar 11 ug/dl, 25% sampel berkadar timbal 14 ug/dl, dan 2,4% lainnya mengandung timbal lebih dari 20 ug/dl.

Menurut Muhamad Rudi Wahyono dari Pusat Informasi Timbal Indonesia (Indonesia Lead Information Center) mengatakan, 70% polutan timbal di Jakarta diperkirakan berasal dari asap kendaraan. Jumlah kendaraan bermotor di Ibu Kota pada 2004 mencapai lebih dari 4 juta unit. Tingkat pertumbuhannya rata-rata di atas 5% per tahun.

"Kondisi itu diperparah dengan upaya perawatan kendaraan yang tidak memadai," ujar Rudi. Pemeriksaan emisi kendaraan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi membuktikan, sekitar 60% kendaraan yang diperiksa tidak memenuhi ambang batas emisi gas buang.

Pencemaran udara memberi akibat kerugian berantai. Laporan studi Mitra Emisi Bersih yang dilansir Oktober 2004 menyebutkan, masyarakat Jakarta harus menanggung sekitar US$ 180 juta tiap tahun akibat polusi udara. Diprediksi, biaya itu akan naik dua kali lipat dalam 10 tahun ke depan.

Biaya itu sebagian besar dibayarkan untuk berobat, akibat berjangkitnya berbagai penyakit. Bahan polutan yang mencemari udara memang secara langsung menggerogoti daya tahan tubuh dan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan.

Kerugian lainnya adalah hilangnya pendapatan karena warga kota tidak dapat bekerja gara-gara sakit. Menurut studi Mitra Emisi Bersih, gangguan polusi udara menyebabkan rata-rata warga kota kehilangan 24 hari kerja pada 2004. Kasus kematian akibat polusi tercatat mencapai 6.400 di kota-kota besar seluruh Indonesia.

Pencemaran udara termasuk pelanggaran terhadap hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selain tidak mampu menyediakan fasilitas transportasi publik yang baik, pemerintah juga tidak mampu memberikan fasilitas telekomunikasi umum yang baik. Terbukti, berdasarkan pengamatan Wacana HAM sarana telepon umum yang tersebar di Jakarta dalam kondisi rusak. Tingkat kerusakannya beragam: ringan, sedang, berat. Mayoritas sudah tidak berfungsi dengan baik. Sebagai gantinya masyarakat seperti dipaksa menggunakan jasa warung telekomunikasi (wartel) atau membeli telepon seluler.

"Dulu dengan Rp 100 saya bisa menelpon ke teman saya lewat telepon umum. Sekarang untuk menelpon ke teman minimal butuh Rp 1000 untuk waktu sekitar 5 menit lewat wartel," ujar Ade, pedagang sayuran di Pasar Kebayoran Lama kepada Wacana HAM.

Ketidakmampuan pemerintah menyediakan layanan berupa fasilitas publik yang baik bagi rakyat makin diperparah oleh buruknya pelayanan administrasi yang diberikan oleh aparat pemerintah. Sudah menjadi pengetahuan umum bila untuk mengurus KTP, SIM, STNK, Paspor, Visa, Akta Kelahiran, dan administrasi lainnya, masyarakat selalu dikenai pungutan liar. Budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah mendarah daging di jiwa aparat pemerintah. Akibatnya, Indonesia selalu masuk dalam 10 besar negara paling korup di dunia dari sekita 160 negara di dunia.

Kondisi seperti ini jelas tidak boleh dibiarkan terus merajalela. Lantas bagaimana solusinya? Solusinya adalah dengan memperbaiki dan menyediakan fasilitas publik yang lebih baik. Di sini perlu ditekankan bahwa setiap rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai HAM.

Selain itu menurut catatan dari Komisi Hukum Nasional (KHN) juga perlu dilakukan reformasi administrasi yang meliputi: Pertama, reformasi administrasi ditujukan untuk perbaikan birokrasi. Kedua, reformasi birokrasi berkaitan dengan inovasi. Ketiga, perbaikan atas efisiensi dan efektifitas pelayanan publik merupakan tujuan dari reformasi administrasi. Keempat, urgensi reformasi dijustifikasi dengan kebutuhan untuk mengatasi ketidakpastian dan perubahan dalam lingkungan organisasi.

Perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan publik juga menjadi perhatian utama dalam memperbaiki kinerja pelayanan. Prinsip penting adalah adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan fungsi tersebut. Beberapa persyaratan untuk mendukung reformasi tersebut menurut Philipus M Hadjon, et. All, dalam buku "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Administrative Law)'. (Gajah Mada University: Yogyakarta, 1993.), menyatakan:

Harus berbasis pada kedaulatan rakyat, dimana terdapat ruang bagi rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan politik yang berorientasi pada konsensus rakyat.

Ada pembentukan kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi obyektif, dan karakter sosial ekonomi dan budaya rakyat.

Ada perimbangan kekuasaan dalam hubungan antar lembaga yang dapat melakukan cek dan balance.

Terdapat pembagian kewenangan yang jelas di antara bidang-bidang pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan fungsinyanya, namun memiliki sinergi satu dengan lainnya. Ada fungsi manajemen pemerintahan yang berdasarkan pada rasionalitas, obyekti-

1. vitas, efektivitas, efisiensi dan transparansi.

2. Terdapat lembaga legislatif yang dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal melakukan fungsi kontrol, legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah.

3. Terdapat kemampuan lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif, dan fungsi legislasi yang senantiasa didasarkan pada pemahaman dan pengakuan terhadap heterogenitas dan aspirasi rakyat.

4. Terdapat visi, misi dan tujuan yang jelas dalam menetapkan strategi kebijakan pemerintah yang responsif terhadap perubahan rakyat.

5. Ada penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal lain yang tak kalah penting adalah ketersediaan dana yang memadai dan pemberantasan KKN secara tegas di seluruh sektor pemerintahan. Semoga semua solusi di atas - bila benar-benar dilaksanakan -- mampu memberdayakan aparat pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada rakyat.

Beberapa sumber mencatat bahwa pemasukan pemerintah dari pajak yang saat ini berjumlah 239 triliun akan mengalami kenaikan hingga 650 triliun bila single identity number dapat terealisi. Namun, sejauh mana kenaikan pajak tersebut mampu meningkatkan pelayanan publik? Bagaimanapun untuk sebagian masyarakat yang sudah taat membayar pajak perbaikan layanan publik bukan lagi sekadar hak tapi menjadi kemestian yang harus dipenuhi oleh pemerintah. RW, AN, dari berbagai sumber.

Pengertian Pelayanan Publik

enurut salah satu kajian Komisi Hukum Nasional (KHN) mengenai Prosedur Pe- M nyampaian Keluhan Publik, batasan dari pelayanan publik adalah: "Suatu kewajiban yang diberikan oleh Konstitusi atau undang-undang kepada Pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga Negara atau penduduk atas suatu pelayanan (publik)".

Pelayanan publik dapat dibedakan menjadi dua (Sri Redjeki Hartono, "Aspek Keperdataan Pada Pelayanan Publik," Disampaikan dalam Seminar "RUU Pelayanan Publik" yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Mei 2003) yaitu:

1. Pelayanan publik yang bersifat umum, yaitu yang diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan diberikan oleh instansi publik yang diberi wewenang untuk itu, yang antara lain meliputi:

a. pelayanan publik untuk memperoleh dokumen pribadi yang dapat berupa dokumen tentang jati diri dan atau status seseorang dan dokumen tentang pembuktian pemilikan benda-benda tetap dan benda-benda bergerak.

b. Pelayanan publik mengenai pemberian perijinan untuk kegiatan ekonomi pribadi atau kelompok.

2. Pelayanan publik yang bersifat khusus yang timbul karena adanya suatu hubungan hukum yang sifatnya khusus di antara institusi publik tertentu dengan publik tertentu.

Kekerasan berbasis jender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan perdagangan internasional, tidaklah sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia, dan harus dihapuskan....dengan tindakan-tindakan hukum dan melalui tindakan di tingkat nasional serta kerjasama internasional pada bidang-bidang seperti pembangunan ekonomi dan sosial, pendidikan, keselamatan dalam bersalin dan pemeliharaan kesehatan, serta dukungan sosial.

Paragraf 18, Deklarasi Wina 1993.

Hukuman Berat Bagi Pelaku KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tetap marak meskipun telah ada UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT. Mengapa?

engan tatapan kosong dan sedikit menahan sakit Dasning mengungkapkan D perasaannya yang sangat membenci perilaku kasar bapak kandungnya. "Kalau terus-menerus seperti ini kami jelas terancam. Makanya saya laporkan perbuatannya, biar saja dia (bapak kandungnya) dipenjara," ujar Ni Ketut Dasning remaja putri yang belum genap berusia 15 tahun dengan geram.

Sementara itu Komang Mudanti saudara tiri Dasning menambahkan, "Beruntung kami bisa cepat lari dari rumah, kalau tidak tak tahulah apa yang terjadi." Pernyataan dua kakak beradik warga Desa Sangkan Buana, Klungkung, Bali tersebut diungkapkannya saat melaporkan perbuatan bapak kandung mereka di Mapolsektif Klungkung pada Minggu siang 20 Februari 2005.

Nengah Parsua (65), bapak kandung kedua remaja putri tersebut yang dikenal sebagai pawang hujan di desanya memang tempramental. Salah sedikit saja membuat Nengah berlaku kasar terhadap 11 anak dari dua orang istrinya itu. Hal itu sudah sering dilakukan Nengah walau terhadap anak kandungnya sendiri.

Kejadian terakhir Minggu pagi sekitar pukul 09.30 Wita saat Dasning baru sampai di rumah sehabis menginap di rumah bibinya. Belum lama tiba di rumah, Dasning terlibat pembicaraan serius dengan ibunya, Nyoman Sukanadi (35). Saat itulah, Parsua yang merasa terganggu dengan pembicaraan antara anak dan ibu tersebut, keluar dari kamarnya dan marah-marah.

Tak hanya itu, Parsua menghampiri Dasning dan langsung mencekik lehernya. Belum puas, Parsua beberapa kali melepaskan pukulan ke arah wajah Dasning. Akibatnya, mata kiri Dasning lebam dan mulutnya mengucurkan darah.

Diperlakukan demikian, dengan sekuat tenaga Dasning mencoba melawan. Hingga adegan pergulatan antara anak dan ayah itu terjadi. Selama kurang lebih 15 menit, mantan pembantu rumah tangga di Sanur itu berhasil melepaskan diri. Selanjutnya Dasning diantar kakak tirinya, Komang, langsung menuju Mapolsektif Klungkung untuk melaporkan perbuatan bapaknya.

Sikap Dasning dan Komang, walau hanya gadis di sebuah desa patut dicontoh. Walau keduanya mungkin belum tahu bahwa sejak September 2004 Indonesia telah memiliki Undang Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Namun, Dasning dan Komang hanya ingin hidup tentram dalam keluarganya dan jauh dari tindak kekerasan walau yang melakukannya bapak kandungnya sendiri.

Dalam undang undang tersebut setiap warga negara Indonesia dalam lingkup rumah tangga dilindungi dari kekerasan yang timbul. Kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga. Dan barangsiapa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan diancam hukuman penjara antara 4 bulan hingga 15 tahun penjara (lihat box: Lebih Jauh Dengan UU No. 23 Tahun 2004).

Kekerasan yang diterima oleh Dasning merupakan contoh kecil dari kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih terjadi di mana-mana. Korbannya pun tidak mengenal strata sosial, ekonomi, umur bahkan tingkat pendidikan. Berita tentang kekerasan dalam rumah tangga terus-menerus menghiasi lembar-lembar surat kabar, majalah dan terekam dalam siaran televisi sebagai sebuah mata acara tersendiri.

Namun, keberanian Dasning melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, sepertinya tak dimiliki oleh korban lainnya. Masih ada anggapan bahwa kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan urusan keluarga. Karena itu tidak boleh diekspos keluar rumah dan tidak boleh ada orang lain yang ikut campur.

Biasanya masyarakat baru mengetahui ada kekerasan dalam rumah tangga ketika sudah ada korban dan terlihat bekas-bekas kekerasannya. Selama ini, dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, sebagian besar korban kekerasan memilih melakukan perceraian, hanya sedikit korban yang bersedia membawa kasusnya diproses secara pidana.

Kalaupun ada laporan tindak kekerasan dalam rumah tangga, biasanya tidak ditindaklanjuti jika korbannya tidak meninggal. "Kalau sudah meninggal baru diproses. Tapi sekarang kan tidak demikian, sesuai dengan UU No 23/2004 ini, meskipun korban hanya diintimidasi, tetap bisa diproses sesuai hukum," ujar Menteri Pemberdayaan Wanita Dr Meutia Hatta.

Saat ini kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi urusan publik dan pelakunya dapat diganjar dengan hukuman berat. "Itu (masalah KDRT, Red) bukan hanya urusan rumah tangga, tapi sudah jadi urusan bersama. Tidak peduli siapa pun, yang terbukti melakukan kekerasan kepada istri bisa dilaporkan. Dan kami minta semua aparat penegak hukum memproses kasus tersebut hingga tuntas," ungkap Dr Meutia dalam sebuah seminar di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Rusman Widodo.

Sekilas tentang UU PKDRT

UU No.23 Tahun 2004 berisikan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang melindungi setiap warga negara Indonesia dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Beberapa hal yang perlu diketahui dari UU No. 23 Tahun 2004 yaitu:

1. Apa yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga ?

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 ayat 1 UU No. 23/2004).

2. Siapa saja yang termasuk lingkup rumah tangga?

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (Pasal 2 ayat 1 UU No 23/2004):

a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); b) mertua, menantu, ipar dan besan yang menetap dalam rumah tangga; c) serta orang yang bekerja membantu rumah tangga (pembantu rumah tangga).

3. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara (Pasal 5 Uu No. 23/2004): a. Kekerasan fisik; b) Kekerasan psikis; c) Kekerasan seksual;

d) Penelantaran rumah tangga.

4. Ancaman hukuman bagi siapa yang melakukan:

a. Kekerasan fisik: diancam hukuman penjara antara empat bulan s/d 15 tahun penjara atau denda Rp 5 juta s/d Rp 45 juta (Pasal 44 ayat 1 s/d 4 UU No. 23/2004).

b. Kekerasan psikis: diancam hukuman 4 (empat) bulan s/d 3 (tiga) tahun penjara atau denda Rp 3 juta s/d Rp 9 juta (Pasal 45 ayat 1 dan 2 UU No. 23/2004).

C. Kekerasan seksual: diancam hukuman antara empat tahun s/d 15 tahun penjara atau denda Rp 36 juta s/d Rp 500 juta (Pasal 46, 47 dan 48 UU No. 23/2004).

d. Penelantaran rumah tangga: diancam hukuman penjara tiga tahun atau denda Rp 15 juta (Pasal 49 UU No. 23/2004).

Kewajiban utama (Negara Pihak) termasuk....

(c ) Mengadopsi dan melaksanakan strategi dan rencana aksi nasional mengenai tenaga kerja berdasarkan dan merujuk pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pekerja, berdasarkan proses yang bersifat partisipatoris dan transparan yang melibatkan majikan dan organisasi pekerja. Strategi dan rencana aksi semacam itu harus menargetkan individu dan kelompok yang kurang beruntung dan termarjinalisasi serta harus memuat indikator dan benchmarks untuk mengukur dan meninjau perkembangan pemenuhan hak atas pekerjaan secara berkala.

Pasal 31, Komentar Umum No. 18, tentang Hak atas Pekerjaan, Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB.

Tahun 2oo6 Mogok Akan Tetap Marak

Kenaikan BBM dirasa sangat memberatkan kehidupan buruh/pekerja di Indonesia. Apalagi tuntutan kenaikan Upah Minimum Regional sebesar 1oo% tak bakal dipenuhi. Mogok dan demo buruh akan tetap marak di tahun 2006.

alah satu alasan klasik buruh/pekerja melakukan mogok kerja adalah menun- S tut kenaikan upah. Alasan itulah yang dituntut ratusan kuli bongkar muat atau tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Pelabuhan Kota Cirebon, Jawa Barat, pada pertengahan Oktober lalu. Selama dua hari mereka memilih tidak bekerja dan hanya duduk-duduk di dalam sejumlah gudang, di sekitar Pelabuhan Cirebon.

"Dulu nasi rames boleh Rp 3.000 sekarang minimal Rp 4.500. Rata-rata kami bawa uang ke rumah hanya Rp 15.000 sampai Rp 20.000. Dulu, sebelum harga BBM naik sudah terasa pas-pasan, sekarang tentu saja sangat kurang," tutur para buruh yang memilih nongkrong di depan pintu gudang.

Upah buruh bongkar muat di Pelabuhan Kota Cirebon ini memang sangat tidak manusiawi. Ongkos bongkar muat hanya Rp 3.500,/ton untuk segala jenis barang. Ongkos itu dirasa sangat kecil. Ditambah lagi, sejak setahun ini, volume kegiatan pelabuhan terus melorot dan jarang ada kapal yang berlabuh.

Menurut Kadmari, Ketua TKBM Pelabuhan Cirebon, aksi mogok itu merupakan keinginan bersama seluruh buruh bongkar muat. "Hidup kami benar-benar terjepit. Upah sekarang sudah tidak sesuai, ditambah order tambah sepi karena kapal yang berlabuh sedikit sekali," keluh Kadmari.

Nasib buruh bongkar muat Pelabuhan Kota Cirebon itu juga dialami oleh seluruh buruh di Indonesia. Nasib buruh dan masyarakat miskin Indonesia makin terpuruk setelah kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005 lalu. Kenaikan BBM itu meroketkan harga-harga kebutuhan pokok sehari-hari.

Setelah dua bulan kenaikan BBM, ancaman mogok para buruh di berbagai daerah telah dikumandangkan. Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Di Jakarta akhir November lalu ratusan buruh yang tergabung dalam 27 serikat pekerja dan serikat buruh se-Jabotabek berunjuk rasa. Mereka menuntut pencabutan Surat Keputusan Gubernur DKT No. 2093/2005 tentang UMP 2006 sebesar Rp 819.100 perbulan.

"Coba bayangkan, upah murah provinsi — pelesetan dari kepanjangan UMP — yang ditetapkan hanya naik empat ribu rupiah dari hasil survei kebutuhan buruh Rp 815.000. Padahal, penetapan upah berdasarkan kebutuhan buruh sebelum adanya kenaikan harga BBM," kata Iswan Abdullah, juru bicara dari buruh.

Karena itu mereka meminta SK tentang upah minimum provinsi (UMP) itu direvisi dengan jumlah yang layak, minimal Rp 904.138 per bulan, dari usulan buruh. Bila tuntutan tak dipenuhi, mereka berjanji akan melakukan mogok kerja dan demo dalam jumlah besar.

Sementara itu, buruh se-Provinsi Banten pun mengancam akan melakukan mogok massal jika usulan upah minimum yang mereka ajukan tidak dikabulkan. Ancaman itu disampaikan beberapa buruh dalam pertemuan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Dewan Pengupahan Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akhir November lalu.

"Jika usulan kami tidak dikabulkan, kami akan melakukan mogok bersama," teriak seorang buruh diikuti teriakan dari buruh lainnya, "Setuju...!"

Para buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh-Petani Nelayan Pemuda Mahasiswa Banten mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2006 sebesar 26 persen hingga 36 persen dari tahun sebelumnya. Nilai upah minimum provinsi (UMP) diusulkan Rp 789.460. Adapun upah minimum kabupaten/kota (UMK) Cilegon sebesar Rp 972.496, Serang Rp 891.234, Pandeglang Rp 836.445, Lebak Rp 789.460, Kabupaten Tangerang Rp 878.596, serta Kota Tangerang Rp 903.000.

Tuntutan para buruh tersebut dilindungi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU HAM itu di Bagian Ketujuh Hak Atas Kesejahteraan pasal 38 ayat 4 berbunyi: "Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya."

Begitupun tentang mogok, menurut Pasal 25 UU No. 39/1999 tentang HAM, mogok merupakan hak setiap orang. Selain itu mogok juga dilindungi dan diatur UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut UU ini mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh. Seruan untuk mengadakan mogok kepada rekan kerja pun diperbolehkan dalam undang undang ini.

Menanggapi tuntutan buruh/pekerja di beberapa daerah yang sedang marak, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris meminta pekerja/buruh memahami kesulitan perusahaan. "Mereka harus memperhatikan tingkat produktivitas dan kemajuan perusahaan. Selain itu, mesti dipertimbangkan juga tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan," jelas Fahmi saat berbicara dalam rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu.

Sedangkan untuk mempertemukan kepentingan pihak pengusaha dan buruh, Depnakertrans meminta agar lembaga bipatriat di setiap perusahaan diefektifkan lagi sehingga konflik antarpengusaha dan buruh dapat dikurangi.

Di Indonesia peraturan yang tersedia, meski relatif belum memuaskan, adalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak normatif buruh/pekerja. Peraturan itu antara lain adalah UU No. 21 Th 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Th 2004 tetang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sejak tumbangnya rezim Soeharto, aksi mogok sudah merupakan hal biasa karena buruh sudah mengetahui hak dan kewajibannya. Maraknya aksi mogok dan demo kaum buruh menandakan bahwa kebijakan pemerintah selama ini tak berpihak kepada mereka. Salah satu contoh mengenai upah minimum regional (UMR). Hal yang tak logis bila di DKI Jakarta UMR untuk tahun 2006 hanya naik Rp 4.000, ini menandakan bahwa Pemda DKI tidak berpihak pada buruh.

Kasus-kasus pemicu terjadinya pemogokan yang dilakukan oleh buruh/pekerja antara lain; a) Hak Tunjangan Hari Raya, b) Pelaksanaan pemberian pesangon, c) Hak cuti, d) Upah tak dibayar, e) Bonus, f) Uang makan, g) Kenaikan Upah/UMR, h) Status hubungan kerja, i) Insentif/kesejahteraan.

Jadi permasalahan terbesar dalam mogok kerja di Indonesia menyangkut upah dan kesejahteraan yang sangat minim. Bila Pemerintah tak memperhatikan kesejahteraan buruh/pekerja, maka tak heran bila mogok kerja dan demo buruh masih akan tetap marak di Indonesia pada tahun 2006 nanti. Rusman Widodo dan Tim Wacana HAM.

Upah Minimum Provinsi/Kota/Kabupaten Tahun 2006 Di Beberapa Daerah Daerah UMP/K 2006

DKI JakartaRp 819.100,-
BantenRp 661.613.-
Jawa BaratRp 447.654,-
Kalimantan SelatanRp 625.000
SerangRp 796.000,-
CilegonRp 835.937,-
LebakRp 750.000,-
PandeglangRp 755.000,-
TangerangRp 800.000,-

Semua orang yang berada dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan harus diperlakukan dengan cara-cara yang manusiawi dan dengan menghormati harkat martabat manusia dari orang tersebut.

Prinsip 1, Prinsip-prinsip Dasar bagi Perlindungan terhadap Semua orang yang Menjalani Segala Bentuk Penahanan

Cerita Siksa dari Penjara

Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia kerap menjadi ajang penyiksaan tahanan oleh petugasnya. Perlu jaminan hukum bagi saksi dan pelapor agar para korban berani mengungkap kasusnya.

lfred Ullu (24), mahasiswa Akademi Pelayaran Kupang, NTT, harus mengubur A cita-citanya menjadi pelaut. Ini karena penyiksaan hebat yang dialaminya ketika ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Penfui, Kupang NTT. "Selama 14 hari saya disiksa dan tidak diizinkan keluar dari lapas. Meski mata saya telah buta, saya tidak diizinkan berobat keluar," ungkap Alfred lirih ketika menceritakan penyiksaan yang dialaminya. Alfred juga menyatakan dirinya berulang kali dipukul di bagian pelipis, kedua matanya, leher, kepala bagian belakang, kaki, dan bagian perutnya.

Alfred sebenarnya bukan penghuni tetap LP Penfui karena ia hanya titipan dari Polresta Kupang sambil menunggu persidangan kasusnya. Alfred masuk ke Lapas Penfui tanggal 5 Maret 2005 dan sejak itulah penyiksaan kerap 'menyapa' tubuh Alfred. Penyiksaan tersebut dilakukan oleh lima petugas Lapas Penfui yaitu Yupiter Bola, Ferdinand Kiuk, Yusuf Stefanus Dalla, Berto Ferdinand Kana, dan Nelson H Riwu.

Akibatnya fatal. Selain tubuhnya lebam-lebam, Alfred-pun mengalami kebutaan. Setelah mengetahui Alfred buta, petugas Lapas tetap tak langsung mengizinkan Alfred berobat. Baru pada 26 Maret 2005. Alfred diizinkan berobat di RS Polisi Bhayangkara Kupang.

Berdasarkan hasil visum dokter mata, Alfred mengalami ablasio retina atau bagian retina terlepas karena dianiaya. Dari hasil visum dokter syaraf, diketahui ada kerusakan syaraf optalmic yaitu kerusakan syaraf pada kedua matanya akibat pukulan benda tumpul.

Selain itu, Alfred juga membeberkan penyiksaan yang dialami tahanan lainnya yang kerap dilakukan oleh petugas Lapas Penfui. "Kalau ada tahanan baru kebiasaannya disiksa," ungkap Alfred pelan. Tak mau yang dialaminya menimpa tahanan lainnya, akhirnya Alfred dan keluarganya menempuh jalur hukum. Alfred menggugat ganti rugi Rp10 triliun kepada Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin.

Penyiksaan dalam bentuk apapun terhadap warga negara tak diperbolehkan. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah melarang adanya penyiksaan terhadap setiap orang. Tepatnya pada Pasal 33 ayat (1) yang isinya, "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya."

Selain itu Indonesia juga telah merativikasi Konvensi Anti Penyiksaan PBB melalui UU No. 5 tahun 1998. Dalam UU No.5/1998 ini jelas bahwa setiap warga negara harus bebas dari penyiksaan apapun bentuknya dan dalam keadaan apapun. Bila telah terjadi penyiksaan terhadap warga negara maka negara wajib memberikan ganti rugi kepada korban penyiksaan.

Negara tak bisa hanya menimpakan kesalahan kepada pelaku penyiksaan. Ini karena sesuai dengan Pasal 11 Konvensi Anti Penyiksaan PBB yang menyatakan bahwa setiap negara senantiasa mengawasi secara sistematik peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan, dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.

Karena itu sudah seharusnya penyiksaan dalam bentuk apapun dan yang dilakukan oleh siapapun kepada setiap warga negara di Indonesia tak perlu terjadi lagi. Namun berdasarkan temuan-temuan yang ada, penyiksaan kerap terjadi dan dilakukan oleh aparat negara, khususnya di lembaga pemasyarakatan.

Bagi setiap korban penyiksaan yang dilakukan aparat negara diharapkan menempuh jalur hukum, seperti yang dilakukan Alfred dari NTT tersebut. Setiap pelapor, sebagaimana diatur dalam Konvensi Anti Penyiksaan PBB Pasal 13, mempunyai hak untuk mengadu dan kasusnya segera diperiksa dengan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang. Selain itu, pelapor dan saksi-saksi harus dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi akibat laporannya. Rusman Widodo dan Tim Wacana HAM.

Hal-hal penting dari Konvensi Anti Penyiksaan PBB

Pemerintah Indonesia telah merativikasi Konvensi Anti Penyiksaan PBB melalui UU. No. 5 Tahun 1998, yang mengandung hal-hal penting tentang penyiksaan, antara lain:

1. Arti"Penyiksaan"

Menurut Pasal 1, berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik."

2. Ganti Rugi Oleh Negara

Menurut Pasal 14 ayat (1) "Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti-rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam peristiwa korban meninggal dunia sebagai akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan ganti-rugi."

...Perkosaan bukan sekadar tindakan yang memalukan dan merendahkan kehormatan (yang seringkali tidak jelas kehormatan siapa), melainkan kejahatan kekerasan terhadap perempuan yang menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang luar biasa.

Karlina Supelli, "Perkosaan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan". Majalah SUAR, Vol. 5, No. 03-04, Oktober-November 2003.

Waspadai Perkosaan yang Kian Menggila

RUU KUHP ternyata masih belum cukup melindungi kaum perempuan, terutama dari kasus perkosaan. Karena itu diperlukan undang undang antiperkosaan yang benar-benar melindungi perempuan dari perkosaan.

ngka kasus pemerkosaan di Indonesia sangat tinggi, hampir setiap hari bila kita A baca surat kabar pasti ada saja tindak kriminal pemerkosaan. Pelakunya pun beragam, mulai dari kakek-kakek hingga anak di bawah umur. Dari banyak kasus yang berhasil terungkap, biasanya pelaku orang dekat atau dikenal korbannya, bahkan tak sedikit orang tua memperkosa anak kandungnya sendiri.

Berita paling tragis mengenai pemerkosaan terjadi awal November lalu di Sukabumi. Bunga -kita sebut saja demikian-- gadis berusia 19 tahun, diperkosa dan dicabuli oleh 35 pemuda dari empat kelompok selama tujuh hari. Sebut saja Bunga, digilir diperkosa 35 pemuda. Dari ke-35 pemuda tersebut, Polres Kota Sukabumi menetapkan 8 pemuda sebagai tersangka, sedangkan sisanya dikenakan wajib lapor.

Kedelapan pemuda tersebut, oleh pihak kepolisian dituduh sebagaiinisiator pemerkosaan dan pencabulan terhadap Bunga. Bunga pertama kali diperkosa oleh kedelapan pemuda tersebut, biadabnya, setelah puas, Bunga diestafetkan kepada kelompok pemuda lainnya. Pihak kepolisian mencatat ada tujuh kelompok pemuda dengan jumlah 35 orang yang memperkosa Bunga.

Awal malapetaka ketika Bunga menghadiri pesta ulang tahun temannya yang diadakan di restoran siap saji di kawasan Jl. RE Martadinata, awal November lalu. Usai acara, Bunga kepada teman-temannya pamit ke toilet untuk buang air kecil. Teman-teman Bunga mulai gelisah ketika ditunggu-tunggu Bunga tak muncul-muncul dari toilet. Ketika disusul oleh temannya ternyata Bunga sudah tidak ada di toilet.

Teman-teman dan keluarga Bunga mulai panik, saat sampai tengah malam Bunga tak muncul-muncul. Bunga hilang. Keluarga Bunga langsung melapor ke pihak kepolisian, namun keberadaan Bunga tetap tak diketahui.

Memasuki hari ketujuh, ada informasi yang sampai ke keluarga Bunga, bahwa ada seorang remaja yang ditemukan di kawasan Gandasoli, Kec. Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi. Ternyata wanita tersebut memang benar Bunga, namun kondisinya sangat tragis bahkan berindikasi Bunga depresi.

Dengan sabar keluarga korban akhirnya mendapatkan keterangan dari Bunga, bahwa dirinya selama tujuh hari telah diperkosa oleh puluhan pemuda. Karena banyaknya yang memperkosa, Bunga sampai lupa siapa saja yang memperkosanya. Namun demikian, korban sempat menyebutkan satu nama yaitu Dn.

Kejadian yang menimpa Bunga hanya satu dari banyak kasus pemerkosaan di tanah air. Menurut Hj. Ratnaningsih, aktivis dari Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) Kab. Bandung, maraknya kasus pemerkosaan di Indonesia salah satu sebabnya adalah terlalu ringannya hukuman yang selama ini dijatuhkan kepada pemerkosa.

"Kasus ini perlu perhatian berbagai pihak, karena banyak hal yang melatarbelakangi terjadi perkosaan ini. Mungkin saja, hukuman kepada para pelaku terlalu ringan, sehingga tidak membuat mereka jera. Jadi, kepada penegak hukum, berilah mereka hukuman yang berat," ujar Ratnaningsih.

Sedangkan menurut RUU KUHP yang sekarang sedang disusun, perkosaan diatur dalam pasal 423 RUU KUHP. Dalam pasal ini hukuman bagi pemerkosa sudah dibatasi batasan minimalnya yaitu tiga tahun. Sedangkan menurut KUHP yang sekarang berlaku pada pasal 285 KUHP, minimal pelaku perkosaan diancam dihukum satu hari dan maksimum 12 tahun. "Jadi, seorang hakim tidak mungkin menjatuhkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan lebih rendah dari tiga tahun," ujar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Prof. Loebby Loqman, dalam sebuah acara seminar di Jakarta.

Namun, RUU KUHP tersebut menurut Nursyahbani Katjasungkana, anggota Komisi III DPR yang juga aktivis perempuan, tidak mampu melindungi perempuan. Karena itu Nursyahbani dalam sebuah diskusi lainnya, mengusulkan perlunya dibuat undangundang antiperkosaan di luar RUU KUHP.

Alasannya, perkosaan adalah kekerasan terburuk yang dapat dialami perempuan yang lebih buruk dari pembunuhan karena korban mengalami trauma sepanjang hidupnya. Trauma tersebut dimulai dari ketika perkosaan terjadi, sesudah diperkosa, selama dalam pemeriksaan polisi dan jaksa, dalam persidangan, dan menjalani hidup sesudahnya.

Nursyahbani juga menyesalkan sistem hukum yang ada ditambah budaya patriarkhi yang amat kuat berakar di masyarakat menyebabkan perempuan kerap menjadi pihak yang disalahkan ketika mengalami perkosaan. "Saya pernah mendampingi kasus seorang pekerja seks yang mengalami perkosaan di Jakarta Utara. Polisi tidak mau menangani kasus itu dengan alasan itu sudah menjadi pekerjaan si korban. Kasus lain, seorang sekretaris diperkosa oleh atasannya di sebuah perbankan. Ketika pemeriksaan sedang berjalan, diketahui bahwa perempuan sekretaris itu mempunyai pacar yang kebetulan beristri. Langsung polisi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dengan alasan perempuan itu moralnya tidak baik," ungkap Nursyahbani memberi contoh.

Bagi korban perkosaan disarankan segera laporkan ke polisi. Dari kepolisian korban akan diantar ke dokter untuk mendapatkan visum et repertum. Atau kalau terpaksa korban bisa datang ke rumah sakit terlebih dahulu agar dokter bisa memberikan surat keterangan. Mintalah bantuan pihak rumah sakit atau dokter untuk menghubungi polisi, jangan membersihkan diri atau mandi karena sperma, serpihan kulit, ataupun rambut pelaku yang bisa dijadikan barang bukti akan hilang.

Sperma hanya hidup dalam waktu 2 x 24 jam. Simpan pakaian barang-barang lain yang kita pakai, ataupun kancing atau robekan baju pelaku karena barang-barang tersebut bisa dijadikan barang bukti. Serahkan barang-barang tersebut kepada polisi dalam keadaan asli (jangan dicuci atau diubah bentuknya). Apabila korban takut pergi sendiri ke kantor polisi ajaklah orang tua, saudara, atau teman untuk menemani.

Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah meyakinkan diri bahwa korban pemerkosaan bukanlah orang yang bersalah. Pelaku pemerkosaanlah yang harus di hukum. Korban berhak untuk melaporkan pelaku agar bisa di hukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Pada dasarnya perkosaan dipandang sebagai pelanggran HAM, karena perbuatan tersebut merupakan serangan terhadap integritas fisik dan mental seseorang. Perkosaan tidak hanya merusak tubuh korban tapi juga melukai mental dan berpengaruh terhadap masa depan dan harapan hidup seseorang. RW, AN, dari berbagai sumber.

Tips Menghindari Perkosaan

1. Bersikap tegas dengan menunjukkan sikap percaya diri.

2. Pandai-pandai membaca situasi, jika perasaan kita menyuruh untuk waspada, maka percayai perasaan itu.

3. Hindari jalan di tempat yang gelap dan sunyi.

4. Berpakaianlah yang memudahkan untuk lari atau melakukan perlawanan.

5. Jangan memakai terlalu banyak perhiasan.

6. Sediakan selalu senjata, misalnya, korek api, deodoran semprot, payung dan lain sebagainya di dalam tas.

7. Jika pergi ke suatu tempat bawa alamat lengkap, denah dan jalur kendaraan sehingga tidak kelihatan bingung, dan carilah informasi di tempat-tempat resmi.

8. Jangan mudah menumpang kendaraan orang yang belum kita kenal.

9. Berhati-hati jika diberi minum orang.

10. Jangan mudah percaya pada orang yang mengajak bepergian atau menginap ke suatu tempat yang belum kita kenal.

11. Perbanyak pengetahuan dan-sering-sering membaca tulisan tentang pemerkosaan supaya dapat dipelajari tanda-tanda si pelaku dan modus operandi atau cara kerjanya.

12. Pastikan jendela, pintu kamar, rumah, mobil sudah terkunci dengan baik.

13. Belajar bela diri praktis untuk mempertahankan diri ketika diserang.