PENGUNGSIINTERNAL DAN HUKUM HAK ASASIMANUSIA
Pengantar: Prof. Dr. Ruswiati Suryasaputra
PENGUNGSI INTERNAL DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA
Pengantar:
Prof. Dr. Ruswiati Suryasaputra
PENGUNGSI INTERNAL DAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA
Penulis : Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA
Pengantar : Prof. Dr. Ruswiati Suryasaputra
Desain & Layout : J. Eddy Juwono
Foto Cover : Imelda Saragih
Penerbit : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng Jakarta Pusat Tel: +62 21 3925230 Fax: +62 21 3925227 e-mail: [email protected] Website: www.komnasham.go.id
Cetakan Pertama : Januari 2007
ISBN 979-26-1420-6
Salah satu dari Kelompok Rentan, adalah kelompok Pengungsi atau IDPs, yang perlu mendapatkan perlakuan khusus karena kerentaannya. Berbicara sebagai mengapa perlu perlindungan tersendiri kepada kelompok ini, perlu mempertimbangkan beberapa persoalan yang mendukung, di antara adanya perlakuan yang tidak manusiawi yang diterima oleh suatu kelompok yang rentan terhadap dilanggarnya hak asasi manusia mereka. Oleh karena itu perlu dimengerti, dipahami dan dilaksanakan bagaimana konsep perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia itu ditujukan bagi kelompok khusus, terutama dalam konteks masyarakat di indonesia saat ini.
Ada banyak konsep perlindungan yang dikenal, diantaranya yang sering dipergunakan adalah seperti yang tercantum pada pasal 2 paragraf 2 Konvensi Hak Anak yang menyebabkan:
Negara-negara Peserta harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan atau pendapat yang disampaikan.... keluarganya.
Bagaimana konsep perlindungan hak asasi manusia dikenal dan diterjemahkan kedalam sistem hukum nasional?
Tercantum dalam pasal 28 D UUD 1945 bahwa:
"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
Bagaimana kemudian perlindungan hak asasi manusia itu seharusnya dijabarkan di dalam kerangka rasional dan dalam mengimplementasikan kesepakatan internasional mengenai hak asasi manusia?
Terlepas dari segi normatif, ada beberapa kewajiban negara sebagai subyek hukum internasional dalam kerangka hak asasi manusia yang disebut dengan generic obligation yaitu to respect, to protect, dan to fulfil. Negara tidak boleh meniadakan waktu standar hak asasi manusia dan Negara juga memastikan standar hak asasi manusia oleh setiap orang, sehingga Negara harus mencegah pihak ketiga yang cenderung merusak standar tersebut; serta Negara mempunyai keharusan untuk melakukan tindakan-tindakan yang selayaknya diambil dalam rangka memastikan bahwa hak asasi manusia tercapai.
Oleh karena itu dalam UU 39 Tahun 1999 tercantum bahwa, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Dalam perlindungan IDPs, sebagaimana diperlukan juga bagi setiap orang, hak asasi manusia mengenal berbagai bentuk perlindungan. Adapun ide dasarnya adalah prinsip non-diskriminasi yang juga tercantum dalam Deklarasi maupun Konvensi yang merupakan instrumen HAM secara internasional seperti misalnya – Convention Relating to the Status of Refugees. Selain itu, dalam pemajuan dan perlindungan IDPs perlu suatu bentuk upaya tentang penghapusan kekerasan.
Dengan adanya dasar-dasar perlindungan sebagaimana telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan maka dimungkinkan bagi setiap warga Negara Indonesia baik secara individual maupun secara kolektif menuntut penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
IDPs secara singkat dapat diartikan sebagai pengungsi internal, yaitu setiap orang yang dengan terpaksa berpindah dari tempat tinggalnya dikarenakan kondisi tertentu seperti konflik dan bencana alam.
Hingga kini penanganan kasus IDPs belum optimal. Tidaklah mengherankan jika kehidupan para IDPs dibayang-bayangi oleh kecemasan, kekerasan dan perasaan tidak aman dan hidup dalam ketakutan; sehingga sangatlah jelas dibutuhkan adanya kerangka kerja yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penanganan kasus IDPs yang tidak serius dan tidak optimal akan mengarah pada pelanggaran hak IDPs.
Penyadaran dan pendidikan bagi para pihak yang terlibat dalam permasalahan IDPs haruslah dilakukan secara terus menerus untuk membantu mereka agar lebih memahami tugas dan kewajiban mereka dalam melindungi IDPs berdasarkan peraturan yang ada. Di pihak lain adalah juga sangat penting untuk menyadarkan IDPs akan hak-haknya.
Semoga dengan terbitnya buku Pengungsi Internal dan Hukum HAM ini dapat meningkatkan kesadaran terhadap standard internasional tentang pencegahan, perlindungan dan penyelesaian masalah IDPs, serta penyelesaian yang berkelanjutan terhadap masalah IDPs sebagaimana disediakan oleh Prinsipprinsip Panduan bagi Pengungsi, PBB dan juga hukum nasional Indonesia.
Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan dan skill yang dibutuhkan untuk menjadi agen yang efektif, baik yang melakukan advokasi akan hak-hak IDPs, khususnya perempuan dan anak-anak.
Jakarta, 18 Januari 2007.
Prof. Dr. Ruswiati Suryasaputra
Melindungi manusia yang secara terpaksa "tercabut" dari tanah tumpah darahnya, baik oleh karena konflik yang penuh kekerasan, pelanggaran ham berat, dan lain-lain kejadian yang traumatik (seperti bencana alam dan lain-lain) adalah merupakan tantangan kita yang sangat berat akhir-akhir ini. Walaupun korban telah "dipaksa" untuk masuk kamp pengungsian, atau memilih untuk bersembunyi, atau bergabung dengan masyarakat lain di tempat lain, mereka cenderung menjadi yang paling menanggung kerentanan di antara para penduduk.
IDP's hampir selalu kehilangan pengaruh terhadap keluarga dan masyarakatnya dan tidak jarang mempengaruhi keadaan wilayah atau negara tetangganya. Di atas segala-galanya, telah terjadi kekurangan papan, pangan dan panggon, termasuk kesehatan dan jaminan-jaminan kehidupan lainnya.
Pada tahun 1998, diperkenalkan suatu konsep Guiding Principles on IDP's kepada PBB guna memicu perhatian internasional bagi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan para IDP's.
Walaupun Guiding Principles bukanlah merupakan dokumen hukum yang bersifat mengikat (legal binding) yang setara dengan perjanjian, namun Guiding Principles tersebut mendasarkan diri secara analogis dengan hukum hak asasi manusia, hukum humanitarian dan hukum yang berlaku bagi para pengungsi.
Gambaran yang jelas tentang IDP's adalah gerakkan penduduk dalam keadaan yang sangat terpaksa atau suatu gerakkan/ perpindahan yang tidak disukai/yang terjadi dalam batas wilayah nasional.
Adapun alasan terjadinya perpindahan bisa bervariasi termasuk konflik bersenjata, keadaan yang diakibatkan oleh terjadinya kekerasan yang menyeluruh, pelanggaran hak asasi manusia, dan bencana yang disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia sendiri.
Manusia yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain karena desakan ekonomi, sosial, atau alasan budaya yang lain tidak termasuk dalam kategori IDP's dimana Guiding Principles ini diberlakukan.
Memang secara kontras, mereka yang secara terpaksa untuk meninggalkan wilayah rumahnya atau harus melarikan diri karena suatu konflik, pelanggaran hak asasi manusia, atau bencana alam atau bencana karena ulah manusia memang cocok dengan gambaran yang dituangkan dalam Guiding Principles.
Dalam beberapa kasus/peristiwa, IDP's dapat disebabkan karena gabungan antara beberapa faktor-faktor koersif dan faktor-faktor ekonomi. Misalnya, suku minoritas dan penganut agama minoritas dapat merupakan sasaran dari kebijakan represif dari pemerintah, yang dapat menggagalkan pembangunan ekonomi oleh mereka sendiri (karena harus melarikan diri) dari wilayah tradisionalnya.
Mereka merasa dipaksa untuk berpindah sebagai respons tarhadap systematic violation terhadap hak asasinya adalah sama atau tepat dikatakan sebagai IDP's.
Menjadi IDP's, bagaimanapun juga bukan suatu status yang legal. Guiding Principles menawarkan suatu identifikasi dari internaly displaced; yang tidak mencakupi status hukum yang khsusus bagi mereka yang tersingkir. Tidak semacam pengungsi/ refugees, mereka yang terusir internal tidak meninggalkan negara di mana mereka menjadi warganegaranya. Secara menyeluruh mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warganegara yang tidak terusir atau warga dari daerah yang mereka "pondoki".
Memang mereka mempunyai kebutuhan khusus, karena kepindahan mereka. Untuk itu Guiding Principles ini memberikan cara bagaimana hukum harus diinterpertasikan dan diperlakukan kepada mereka.
Keadaan dari suatu perpindahan internal tidak jarang menimbulkan isu-isu hak asasi manusia yang dikaitkan dengan masalah keamanan dan perdamaian internasional. Untuk alasan semacam ini, komunitas internasional mempunyai interest tehadap situasi dari mereka yang terpaksa berpindah.
Sebagai contoh, kasus tsunami telah mengundang komunitas internasional untuk ikut menangani keadaan mereka yang terusir karena bencana alam itu, katimbang mereka menangani kasus-kasus perpindahan akibat konflik bersenjata oleh GAM dan Pemerintah RI.
Namun demikian, tidak selamanya demikian, ada beberapa LSM/NGO dalam negeri atau luar negeri yang masih mempunyai perhatian terhadap kasus-kasus IDP's non bencana alam lebihlebih bagi mereka yang terlibat dalam gerakan massa yang koersief dan yang perpindahannya disebabkan oleh pertikaian bersenjata, kekerasan umum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Ini bukan berarti, bahwa semua situasi IDP's memerlukan perhatian internasional.
Manakala masalah IDP's telah ditangani dengan benar dan mumpuni oleh negara, maka komunitas internasional tidak perlu melibatkan diri kecuali negara itu sendiri yang meminta bantuannya.
Dengan perkataan lain yang dinamakan IDP's adalah ...persons or groups of persons, who have been forced or obliged to flee or leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effect of armed con flict, situations of generalized violance, violation of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized state border.
Masalah pengungsi merupakan masalah yang rumit, sehingga penanganannya harus dilakukan secara baik. Pengungsi adalah manusia yang sedang menderita jasmaniah maupun rokhaniah.
Sebagai manusia ia mempunyai hak-hak fundamental yang tidak boleh dikurangi sedikitpun, dan sebagai pengungsi justru hak asasinya sebagai manusia yang bebas dan merdeka sering terabaikan.
Buku ini tidak menyajikan cara penyelesaian masalah pengungsi namun sekedar memberikan penuntunan yang layak diperlakukan kepada para pengungsi.
Sebagai manusia, maka refugees maupun IDP's mempunyai kerentanan dan kerawanan sendiri, yang satu sama lainnya bisa tidak sama. Setiap kerawanan harus ditelaah dengan seksama apakah hal itu telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.
Oleh karena itu fungsi-fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 UU No. 39, yaitu pengkajian, penelitian, penyuluhan serta mediasi tentang hak asasi manusia harus dijalankan dengan sepenuhnya.
Untuk penulisan ini saya sangat berterimakasih dan penuh hormat kepada rekan komisioner Eny Soeprapto PhD yang telah memberikan sebagian besar tulisannya mengenai refugees /IDP's kepada saya. Berbekal tulisan beliau saya memberanikan diri menuangkannya ke dalam buku yang sederhana ini.
Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan staf Sub Komisi Perlindungan Kelompok Khusus antara lain Imelda Saragih, Sasanti Amisani, Kurniasari Novita Dewi, Pihri, Dini, Rini Tambunan dan banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan namanya di sini.
Saya yakin banyak sekali kekurangannya, namun berbekal pada kekurangan itu para pembaca dapat mencari pemenuhannya.
Demikianlah semoga buku ini dapat memberikan tuntunan bagi penanganan masalah pengungsi internal/IDP's secara manusiawi.
Jakarta, Januari 2007
DAFTAR ISI
iii Pengantar vii Pendahuluan. Bab I Pengertian Pengungsi dan Internally Displaced 1 Persons/IDP's. Bab II Internally Displaced Persons/IDP's 23 Bab III Prinsip Panduan bagi Pengungsi Internal/ 39 Internally Displaced Persons (IDP's) Bab IV Internally Displaced Persons dan Masalah Refugees di 59 Indonesia Menuju suatu Pendekatan Terpadu ....... Bab V Konvensi dan Protokol mengenai Status Pengungsi/ Refugees (Konvensi Jenewa 28 Juli 1951) 89 Bab VI Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Internasional bagi 117 Pengungsi . Lampiran-Lampiran Guiding Principles on Internal Displacement 133 Introduction – Scope and Purpose ... Convention Relating to the Status of Refugees 147 172 Protocol relating to the Status of Refugees. Keputusan Presiden Republik Indonesia 177 Nomor 3 Tahun 2001 Keputusan Presiden Republik Indonesia 187 Nomor 11 Tahun 2001 Undang-Undang Republik Indonesia 190 Nomor 37 Tahun 1999 208 Daftar Pustaka
Bab I
Pengertian Pengungsi Internal dan Internally Displaced Persons/IDP's
Pengertian Pengungsi Internal dan Internally Displaced Persons/IDP's
Pengertian pengungsi ada dua, yaitu dari luar negeri masuk wilayah negara tertentu yang sering disebut sebagai refugees dan yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain dalam wilayah negara sendiri yang sering disebut sebagai internally displaced persons (IDP's).
Meskipun masalah IDP's merupakan masalah yang sudah dihadapi oleh komunitas internasional sejak lama, namun perhatian yang serius mengenai masalah ini baru muncul belum lama berselang. Selama ini perhatian terhadap masalah IDP's terpusatkan pada masalah bantuan materiel kepada IDP's.
Baru sejak dasawarsa tahun 1990 muncullah kesadaran di kalangan komunitas internasional bahwa ternyata kebutuhan para IDP's bukan hanya sekedar bantuan materiel melainkan juga perlindungan/protection, dan bukan saja perlindungan keselamatan dan keamanan fisik serta mental, melainkan juga, yang sangat penting artinya adalah perlindungan terhadap hak asasi dan kebebasan fundamental mereka.
Segera setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi masalah IDP's yang cukup serius. Namun demikian perhatian yang serius dan secara nasional terhadap masalah IDP's di Indonesia juga baru muncul dan berkembang belum lama berselang. Perhatianpun sampai saat sekarang masih lebih tertuju kepada kebutuhan bantuan terhadap IDP's, belum pada masalah perlindungan IDP's terutama perlindungan terhadap hakhak asasinya dan kebebasan fundamental mereka. Apalagi yang menyangkut masalah penanganan sebab-sebab terjadinya internally displacement.
Sebagai manusia, maka refugees maupun IDP's mempunyai kerentanan sendiri, yang satu diantara lainnya bisa tidak sama.
Internal displaced persons ada yang terjadi akibat conflict/ sengketa (baik bersenjata ataupun tidak) atau yang karena sebab tertentu (misalnya bencana alam, penyakit menular dan lainlainnya).
Refugees yang terkait dengan arm conflict diatur oleh hukum humaniter internasional, sedangkan refugees yang bukan karena arm conflict yang sering disebut sebagai internally displaced persons/IDP's tunduk pada peraturan negara dimana mereka berada.
A. Perlindungan terhadap penduduk sipil akibat arm conflict/konflik bersenjata.
Perlindungan terhadap penduduk sipil akibat arm conflict telah diatur dalam Konvensi Jenewa IV. Menurut Konvensi ini, perlindungan tersebut meliputi perlindungan umum (general protection), yang diatur dalam Bagian II.
Sedangkan berdasarkan Protokol Tambahan, perlindungan tersebut diatur dalam Bagian IV tentang penduduk sipil, yang antara lain mengatur mengenai:
1. perlindungan umum (general protection against the effect of hostilities);
2. bantuan terhadap penduduk sipil (relief in favour of the civilian population) serta
3. perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan dari pihak yang bersengketa (treatment of persons in the power of a party to a conflict) termasuk didalamnya adalah perlindungan terhadap para pengungsi, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless), anak-anak, wanita dan wartawan.
Perlindungan Umum
Berdasarkan Konvensi Jenewa, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agama. Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebut dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 34, antara lain :
1. melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
2. melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
3. menjatuhkan hukuman kolektif;
4. melakukan intimidasi, teror dan perampokan;
5. melakukan pembalasan (reprisal);
6. menjadikan mereka sandera;
7. melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani ataupun permusuhan terhadap orang yang dilindungi;
Demikian besarnya perhatian yang diberikan oleh Konvensi Jenewa untuk melindungi penduduk sipil sebagai refugees maupun IDP's dalam sengketa bersenjata sehingga Konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan (safety zones)1 dengan persetujuan bersama antara para pihak yang bersangkutan (Pasal 14 Konvensi IV).
Pembentukan kawasan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan akibat perang, yaitu orang yang luka dan sakit, lemah, perempuan hamil atau menyusui, perempuan yang memiliki anak-anak balita, orang lanjut usia (lansia) dan anak-anak.
Daerah keselamatan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. daerah-daerah keselamatan hanya boleh meliputi sebagian kecil dari wilayah yang diperintah oleh negara yang mengadakannya;
2. daerah-daerah itu harus berpenduduk relatiflebih sedikit dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan akomodasi yang terdapat di situ;
3. daerah-daerah itu harus jauh letaknya dan tidak ada hubungan dengan segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan administrasi yang besar;
4. daerah-daerah seperti itu tidak boleh ditempatkan diwilayah-wilayah yang menurut perkiraan, dapat dijadikan areal untuk melakukan perang;
Diantara penduduk sipil yang harus dilindungi, terdapat beberapa kelompok orang-orang sipil yang perlu dilindungi seperti :
1. orang asing di wilayah pendudukan;
2. orang yang tinggal di wilayah pendudukan
Kawasan keselamatan (safety zones) ini hendaknya dibedakan dengan daerah-daerah yang dinetralisir (netralized zones). Apabila kawasan keselamatan diperuntukkan bagi orang-orang sipil yang mengungsi yang rentan terhadap bahaya pertempuran, maka daearah netral berdasarkan Pasal 15 Konvensi IV, tidak hanya ditujukan untuk kombatan dan non-kombatan yang berstatus horst d combat, namun juga orang-orang sipil yang berada dalam daerah tersebut, namun mereka tidak turut serta dalam permusuhan dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat militer selama mereka berdiam dalam batas-batas daerah netral tersebut.
Perlindungan Khusus
Disamping perlindungan umum yang diberikan terhadap penduduk sipil dalam sengketa bersenjata sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat pula sekelompok penduduk sipil tertentu yang dapat menikmati perlindungan khusus, yaitu mereka yang tergolong penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugastugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya saat sengketa senjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya.
B. Perlindungan terhadap pengungsi internal (IDP's).
Yang diatur dalam UU No. 39/1999
1. Pada Pasal 4
Hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
2. Pada Pasal 5 ayat (3)
(1) dstnya.
(2) dstnya.
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Penjelasan Pasal 5 ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacad.
3. Pada Pasal 9
(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin.
(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
4. Pada Pasal 11
Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
5. Pada Pasal 12
Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kwalitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejah tera sesuai dengan hak asasi manusia.
6. Pada Pasal 27.
(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesaia.
(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pada Pasal 30.
Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
8. Pada Pasal 33.
(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
9. Pada Pasal 41.
(1) Setiap warganegara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
Yang diatur dalam beberapa aturan internasional :
1. Dekalarasi Universal HAM
a. Pada Pasal 12.
Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.
b. Pada Pasal 13
1. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
2. Setiap orang berhak meniggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.
c. Pada Pasal 14
1. Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
2. Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
d. Pada Pasal 22.
Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.
e. Pada Pasal 25
1. Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencaharian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.
Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.
2. Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966.
a. Pada Pasal 9.
Negara-Negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial.
b. Pada Pasal 10.
Negara-Negara Peserta Perjanjian ini mengakui bahwa:
1. Perlindungan dan bantuan yang seluas-luasnya harus diberikan kepada keluarga, yang merupakan unit kelompok masyarakat yang alamiah dan mendasar, terutama terhadap pembentukannya, sementara keluarga sendiri juga bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Pernikahan harus dimasuki dengan kesepakatan sukarela calon mempelai.
2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah kelahiran anak. Selama jangka waktu tersebut para ibu yang bekerja harus diberi cuti dengan upah atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.
3. Langkah-langkah perlindungan dan bantuan khusus harus diberikan bagi kepentingan semua anak dan remaja tanpa diskriminasi apapun berdasarkan alasan keturunan atau kondisi-kondisi lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Penggunaan mereka dalam pekerjaan yang merusak kesusilaan atau kesehatan mereka atau yang berbahaya bagi kehidupan atau yang akan menghambat perkembangan mereka secara normal, harus dapat dihukum oleh hukum. Negara juga harus menetapkan batas umur dimana pekerjaan upahan atau buruh anak dibawah batas itu harus dilarang dan dapat dihukum oleh hukum.
c. Pada Pasal 11;
1. Negara-Negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas suatu standard kehidupan yang memadai untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan rumah yang memadai, dan atas perkembangan kondisi kehidupan yang berkelanjutan. Negara- Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin realisasi hak ini, dan karenanya mengakui arti penting yang mendasari kerjasama internasional yang didasari kesepakatan sukarela.
2. Negara-Negara Peserta Perjanjian ini, mengakui hak mendasar setiap orang untuk bebas dari kelaparan, harus mengambil langkah-langkah, secara individual atau melalui kerjasama internasional, termasuk program-program khusus yang diperlukan :
(a) Untuk mengembangkan metode-metode produksi, penyimpanan atau distribusi makanan dengan memanfaatkan sepenuhnya pengetahuan tehnik dan ilmiah, dengan menyebarluaskan prinsip-prinsip nutrisi dan dengan membangun atau memperbaharui sistem agraris dalam suatu cara yang dapat mencapai pengembangan dan penggunaan sumber-sumber alam yang paling efisien.
(b) Untuk memperhitungkan problem-problem negara-negara pengimport dan pengeksport, untuk menjamin distribusi suplai pangan yang merata sesuai dengan kebutuhan.
d. Pada pasal 12;
1. Negara-Negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standard kesehatan fisik dan mental yang setinggi mungkin.
2. Langkah-langkah yang diambil oleh Negara Peserta Perjanjian ini untuk mencapai realisasi sepenuhnya hak ini akan meliputi langkah-langkah yang diperlukan untuk :
(a) Ketentuan-ketentuan bagi pengurangan angka kelahiran dan kematian bayi serta bagi perkembangan anak yang sehat;
(b) Perkembangan semua aspek kesehatan lingkungan dan industrial;
(c) Pencegahan, penanganan dan pengendalian penyakit epidemik, endemik, okupasional atau penyakit-penyakit lain;
(d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perawatan medis ketika sakit.
e. Pada pasal 13;
1. Negara-Negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan rasa harga dirinya, dan harus memperkuat penghargaan bagi hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan yang mendasar. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, mengembangkan pemahaman, toleransi serta persahabatan diantara semua bangsa dan semua kelompok rasial, etnis atau keagamaan, serta mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pemeliharaan perdamaian.
2. Negara-Negara Peserta Perjanjian ini mengakui bahwa, dengan suatu pandangan untuk mencapai realisasi sepenuhnya hak ini :
(a) Pendidikan dasar harus bersifat wajib dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
(b) Pendidikan Lanjutan Pertama dalam bentuk-bentuknya yang berbeda, termasuk pendidikan teknis dan kejuruan lanjutan, secara umum harus disediakan dan dapat dimasuki oleh semua orang melalui segala cara yang layak, dan terutama melalui pengenalan pendidikan cuma-cuma secara progresif;
(c) Pendidikan Lanjutan Atas harus dibuat sama-sama dapat dimasuki semua orang, berdasarkan kecakapan, melalui cara yang layak, dan terutama melalui pengenalan pendidikan cuma-cuma secara progresif;
(d) Pendidikan rendah harus didorong atau di intensifkan sejauh mungkin untuk orangorang yang belum menerima atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
(e) Perkembangan sistem sekolah pada semua tingkat harus diusahakan secara aktif, sistem bea siswa yang memadai harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus ditingkatkan.
3. Negara-Negara Peserta Perjanjian ini sepakat untuk menghargai kebebasan para orang tua dan, apabila dapat diterapkan para wali hukum, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka, diluar dari sekolah yang diadakan oleh otoritas pemerintahan, yang sesuai dengan standar-standar pendidikan minimum sebagaimana yang ditetapkan atau yang disetujui oleh Negara guna menjamin pendidikan agama dan kesusilaan anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
4. Tidak ada bagian dalam Pasal ini yang dapat diartikan sebagai mengganggu kebebasan individu-individu dan badan-badan untuk membentuk dan mengelola institusi-institusi pendidikan, asal mereka selalu mematuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan didalam ayat 1 Pasal ini maupun persyaratan-persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan di institusi-institusi itu harus sesuai dengan standar-standar minimum sebagaimana ditetapkan oleh Negara.
3. Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
a. Pasal 1
1. Semua orang berhak atas penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
2. Semua orang boleh, demi tujuan-tujuan mereka sendiri, secara bebas mengelola kekayaan dan sumber alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajibannya yang timbul dari kerjasama ekonomi Internasional yang didasari prinsip keuntungan bersama, dan hukum Internasional. Sama sekali tidak diperbolehkan merampas sarana penghidupan seseorang.
3. Negara-Negara yang menjadi Peserta Perjanjian ini, termasuk yang mempunyai tanggung jawab atas pemerintahan di Wilayah-Wilayah Perwalian dan Tanpa Pemerintahan Sendiri, harus memperjuangkan realisasi hak atas penentuan nasib sendiri, dan akan mengakui hak tersebut, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.
b. Pasal 2
1. Masing-masing Negara Peserta Perjanjian sepakat untuk menghargai dan untuk menjamin semua individu dalam wilayahnya dan yang tunduk di bawah yuridiksinya, hak-hak yang diakui Perjanjian ini, tanpa perbedaan apapun, yang menyangkut ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, atau opini lain, kewarganegaraan atau asal usul sosial, kekayaan, keturunan atau status lain.
Di mana belum terdapat jaminan dari langkah- 2. langkah legislatif yang ada atau langkah lainnya, masing-masing Negara Peserta Perjajian ini sepakat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusionalnya dan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, untuk mengadopsi langkahlangkah legislatif atau langkah-langkah lain, yang dirasa perlu untuk memberikan efek terhadap hak-hak yang diakui dalam Perjanjian ini.
3. Masing-masing Negara Peserta Perjanjian ini sepakat :
(a) Untuk menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya yang diakui di dalam sini dilanggar akan memperoleh ganti rugi efektif, meskipun pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
(b) Untuk menjamin bahwa setiap orang yang mengklaim ganti rugi semacam itu akan berhak untuk itu yang diputuskan oleh otoritas yudisial, administratif atau legislatif yang berkompeten, atau oleh otoritas lain yang berkompeten yang dijamin oleh sistim hukum Negara, dan untuk membangun kemungkinan-kemungkinan ganti rugi yang yudisial.
(c) Untuk menjamin bahwa otoritas-otoritas yang berkompeten akan menerapkan ganti rugi semacam itu apabila diberikan.
c. Pasal 3
Negara-Negara Peserta Perjanjian ini sepakat untuk menjamin hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak sipil dan politik yang dicanangkan dalam perjanjian ini.
d. Pada Pasal 4
1. Dalam masa darurat umum yang mengancam kehidupan dan eksistensi bangsa yang secara resmi sudah diumumkan, Negara-Negara Peserta Perjan jian ini dapat mengambil langkahlangkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka menurut perjanjian ini sejauh itu benarbenar diperlukan oleh situasi darurat, asal langkah-langkah semacam itu tidak inkonsisten dengan kewajiban-kewajiban mereka yang lain menurut hukum internasional dan tidak melibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal usul sosial.
2. Tidak ada pengurangan atas Pasal 6,7,8 (ayat 1 dan 2), 11,15,16 dan 18 yang diperkenankan dibuat di bawah ketentuan ini.
3. Setiap Negara Peserta Perjanjian ini yang mengambil kesempatan dari pengurangan hak akan segera memberitahu Negara-Negara Peserta Perjanjian ini, melalui perantaraan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai ketentuan-ketentuan pengurangan itu dan alasan-alasan pelaksanaannya. Pemberitahuan lebih lanjut akan dibuat, melalui perantaraan yang sama pada tanggal diakhirinya pengurangan semacam itu.
e. Pasal 6
1. Setiap umat manusia memiliki hak alamiah atas kehidupan hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tak seorangpun boleh dirampas kehidupannya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, hukuman mati dapat dijatuhkan hanya untuk kejahatan-kejahatan serius menurut hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini serta dengan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman untuk Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan menurut keputusan akhir yang diambil oleh pengadilan yang berkompeten.
3. Ketika ada perampasan kehidupan berupa kejahatan genosida, dapat dipahami bahwa tak sesuatupun dalam Pasal ini yang akan memberikan kewenangan kepada suatu Negara Peserta Perjanjian ini untuk dalam cara apapun mengurangi segala kewajibannya yang dibebankan oleh ketentuan-ketentuan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman untuk Kejahatan Genosida.
4. Setiap orang yang dihukum mati harus berhak untuk mencari pengampunan atau penghitungan hukuman matinya. Amnesti, pengampunan atau penghitungan hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orangorang yang berumur kurang dari delapan belas tahun dan tidak boleh diterapkan terhadap perempuan hamil.
6. Tak sesuatupun dalam Pasal ini boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh suatu Negara Peserta dalam Perjanjian ini.
f. Pasal 7
Tak seorangpun boleh dikenai penganiayaan atau perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya tak seorangpun boleh dikenai eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya secara sukarela.
g. Pasal 8
1. Tak seorangpun boleh dibelenggu dalam perbudakan atau perhambaan; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang.
2. Tak seorangpun boleh dibelenggu dalam perhambaan.
3. a. Tak seorangpun boleh diwajibkan untuk menjalani kerja paksa atau kerja wajib;
b. Ayat 3 a tidak boleh menghalangi, di negaranegara di mana hukuman penjara dengan kerja berat dapat dijatuhkan sebagai hukuman untuk suatu kejahatan, dijalankannya kerja berat sesuai dengan suatu pelanggaran yang dikenai hukuman seperti itu oleh suatu pengadilan yang berkompeten;
c. Untuk maksud ayat ini, istilah "kerja paksa atau kerja wajib" tidak akan meliputi :
(i) Suatu pekerjaan atau dinas, yang tidak mengacu pada sub-ayat (b), yang biasanya diwajibkan kepada seseorang yang berada dalam masa penahanan sebagai akibat dari suatu perintah sah dari pengadilan, atau seseorang yang berada dalam masa pembebasan bersyarat dari penahanan seperti itu;
(ii) Suatu dinas yang bersifat kemiliteran atau, di negara-negara di mana paham anti dinas militer diakui, suatu dinas nasional yang diwajibkan undang-undang kepada penganut paham anti militer.
(iii) Suatu dinas yang harus dilakukan dalam masa darurat atau bencana alam yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat;
(iv) Suatu pekerjaan atau dinas yang menjadi bagian dari kewajiban-kewajiban umum warga negara.
h. Pasal 9
1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tak seorangpun boleh dikenai penangkapan atau penahanan secara sewenangwenang. Tak seorangpun boleh dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan dan sejalan dengan prosedur yang ditetapkan hukum.
2. Setiap orang yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, mengenai alasan-alasan penangkapan terhadapnya dan harus segera diberitahu mengenai segala tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
3. Setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas suatu tuduhan kejahatan harus segera dibawa ke muka seorang hakim atau pejabat lain yang dibenarkan oleh hukum untuk menjalankan kewenangan yudisial dan harus berhak untuk diadili dalam kurun waktu yang wajar atau untuk dibebaskan. Menurut aturan umum, tidak diperbolehkan menahan orang-orang yang menunggu untuk diadili, namun pembebasan harus berdasarkan jaminan untuk muncul dalam sidang pengadilan, pada setiap tahap acara yudisial yang lain dan bila masanya tiba, pada saat keputusan hakim dijatuhkan.
4. Setiap orang yang dirampas kebebasannya melalui penangkapan atau penahanan harus berhak untuk mengajukan perkara ke muka pengadilan, agar pengadilan tersebut dapat memutuskan tanpa penundaan waktu mengenai keabsahan penahanan terhadapnya dan perintah pembebasannya apabila penangkapan itu tidak syah.
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang harus berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.
Prosedur Penanganan.
Setiap kerawanan harus ditelaah dengan seksama apakah hal itu telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu fungsi-fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 UU No. 39, yaitu pengkajian, penelitian, penyuluhan serta mediasi tentang hak asasi manusia harus dijalankan dengan sepenuhnya.
Setiap keadaan yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap kerentanan para perempuan dan pengungsi harus diteliti secara mendalam dengan menemukan akar permasalahan dan menemukan solusi yang manusiawi. Kerentanan yang sudah menjurus kearah pelanggaran hak asasi manusia harus dipantau dan bilamana cukup bukti dan saksi dilakukan penyelidikan projustitia untuk kemudian dilanjutkan dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung.
Bilamana masih dapat dilakukan mediasi maka seyogyanya dilakukan dengan cara bekerja sama dengan semua instansi yang mungkin dapat memberikan mediasi yang baik dan selalu berorientasi kepada kepentingan mereka yang menderita.
Disamping itu perlu dilakukan pengkajian terhadap setiap peraturan, kebijaksanaan baik yang bersifat lokal maupun nasional, baik yang berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis (hukum adat), dan segala produk yang bersifat mengatur apakah mempunyai potensi pelanggaran hak asasi manusia dibidang kerentanan perempuan dan pengungsi. Hasil kajian diteruskan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk ditindak lanjuti sehingga hak-hak masyarakat rentan khususnya perempuan dan pengungsi tidak dilanggar.
Secara terus menerus dilakukan pendidikan dan penyuluhan kepada aparat negara agar mereka sadar akan kewajibannya untuk melindungi perempuan dan pengungsi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sedangkan kepada masyarakat khususnya perempuan dan pengungsi harus diberikan pendidikan dan penyuluhan agar mereka sadar akan haknya.
Bab II
Internally Displaced Persons/IDP's
Internally Displaced Persons/IDP's
Masalah pengungsi merupakan masalah yang tidak pernah hilang dalam percaturan dunia internasional. Berbagai sebab mengapa orang mengungsi merupakan masalah yang beraneka ragam.
Untuk membedakan antara internally displaced persons dengan refugees, maka perlu diberikan definisi bagi apa yang dinamakan internally displaced persons.
Forced displacement atau penyingkiran paksa yang dialami umat manusia semenjak manusia ada di dunia ini, baik karena bencana alam (natural disaster) maupun karena bencana yang dibuat sendiri oleh manusia (human-made disaster), merupakan suatu tantangan yang serius yang dihadapi oleh masyarakat internasional secara keseluruhan.
Kalau kita batasi sampai pecahnya Perang Dunia I, maka perhatian orang terhadap masalah displacement/penyingkiran hanya sebatas aspek humaniter, sehingga hal yang utama dan pertama yang dibutuhkan oleh mereka yang tersingkirkan adalah bantuan humaniter bagi kelangsungan hidupnya untuk sementara, sampai ditemukannya penyelesaian secara tetap atau yang berjangka panjang bagi permasalahan yang dihadapi oleh mereka yang tersingkir.
Dalam hal ini peran pemerintah tidak mencuat, yang nampak adalah peran dari kalangan non pemerintah/non government organization.
Hal-hal yang harus dihadapi oleh masyarakat internasional sebagai akibat Perang Dunia I (1914-1918) dan Revolusi Bolshevik di Rusia (1917) telah menyebabkan timbulnya persepsi baru mengenai masalah pengungsi. Kedua kejadian tersebut telah merubah wajah Eropa di bidang sosial politik, sebagai akibat runtuhnya Kekaisaran Rusia (1917) dan Kekaisaran Ottoman (1918), yang menyebabkan terjadinya exodus massal orang (Rusia dan Armenia) dari wilayah-wilayah yang berada dalam rezim baru, dipekirakan sejumlah 1.000.000 orang.
Sampai akhir abad 19 diperkirakan terdapat 42.000.000 sampai 47.000.000 orang yang telah tersingkir atau terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk berpindah ketempat lain. Dari padanya sekitar 22.000.000 orang berada di luar wilayah negaranya, sedangkan selebihnya berpindah dalam wilayah negaranya sendiri.2
Selain masalah kemanusiaan, orang-orang ini menghadapi masalah dasar lain, yakni berada di luar negara asal dan tidak memperoleh lagi perlindungan dari negara asal mereka. Kondisi yang demikian telah mendorong lahirnya konsep international protection bagi pengungsi sehingga masalahnya tidak lagi dipandang sebagai masalah humaniter semata-mata melainkan juga sebagai masalah hukum, karena adanya keharusan ditetapkannya status hukum para refugees sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan internasional.
Oleh karena penentuan status hukum dan perlindungan internasional hanya dapat dilakukan oleh negara, maka negaranegara yang tergabung dalam Liga Bangsa-Bangsa/ League of Nations, yang terbentuk pada tahun 1919, menetapkan dibentuknya Komisaris Tinggi Liga Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi pada tahun 1921 dengan tugas utama menetapkan status hukum dan memastikan diberikannya perlindungan internasional/international protection bagi para pengungsi/refugees.
Sebagai hasil kerja Komisaris Tinggi Liga Bangsa-Bang sa untuk Pengungsi, sebelum pecahnya Perang Dunia I, telah memprakarsai dibuatnya beberapa perjanjian internasional mengenai perlindungan pengungsi/refugees.
Pada waktu itu kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pengungsi/refugees, sehingga mereka mendapatkan perlindungan intenasional, terdiri dari dua kriteria, yaitu :
1. keberadaannya harus di luar negara tempat mereka semula berada sebagai warganegaranya atau tempat semula mereka bertempat tinggal, dan;
2. ketiadaan perlindungan dari pemerintah negara asalnya atau pemerintah negara lain manapun.
Disamping itu, tidak adanya hukum sebagai payung yang memberikan pengertian tentang pengungsi secara menyeluruh dan perlindungannya yang menyeluruh pula.
Perjanjian-perjanjian internasional tersebut di atas bersifat individual, artinya hanya berlaku bagi mereka yang berasal dari negara tertentu atau berkebangsaan tertentu atau berasal dari wilayah tertentu.
Namun prakarsa tersebut di atas terhenti semenjak meletusnya Perang Dunia II.
Perang Dunia II, telah menimbulkan situasi pengungsi/refugees baru di Eropa, sebagai akibat dilakukannya persekusi yang dilakukan oleh Nazi Jerman yang ditujukan kepada orangorang Jerman sendiri yang menentang rezim Nazi, serta orangorang dari ras tertentu (khususnya Yahudi), baik yang berada di Jerman sendiri maupun yang berada di negara-negara yang diduduki Jerman saat itu.
Di San Fransisco sekitar 50 negara-negara pada tanggal 25 April sampai dengan 25 Juni 1945 melakukan perundingan untuk mengganti Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian pada tahun 1948 terbentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB.
Guna menangani pengungsi/refugees baru ini dan yang sudah ada sebelumnya (yang diatur dengan isntrumen-instrumen internasional yang dibuat sebelum Perang Dunia II), negara-negara yang bergabung dalam PBB (lima puluh negara) yang kemudian menentang Axis Countries/negara-negara poros yang terdiri dari Nazi Jerman, Italia Facist, dan Jepang Militeris, menyepakati untuk membentuk suatu organisasi internasional yang merupakan badan khusus/specialized agency dan bersifat tidak permanen.
Badan tersebut kemudian diberi nama International Refugee Organization /IRO yang diberi tugas melakukan repatriasi, identifikasi, registrasi dan klasifikasi, pengurusan dan pemberian bantuan, perlindungan hukum dan politis, transportasi, serta pemukiman di tempat lain yang kemudian disebut sebagai refugees dan pemukiman kembali ditempat asal yang kemudian disebut sebagai displaced persons sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran I Konstitusi IRO.
Konstitusi IRO, yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 15 Desember 1946 baru mulai berlaku pada tanggal 20 Agutus 1948. Perlu diketahui bahwa Konstitusi IRO bukanlah instrumen yang menetapkan hak dan kebebasan pengungsi, melainkan sebagai instrumen yang menetapkan fungsi dan wewenang IRO dalam penanganan masalah dan perlindungan pengungsi/refugees dan displaced persons.
Sebelum Konstitusi IRO mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 1948, maka terjadilah apa yang dinamakan :
1. Sovietisasi negara-negara di Eropa Timur yang terjadi pada tahun 1947 sampai dengan tahun 1948 dan
2. Blokade Berlin Timur oleh Uni Sovyet (Mei 1949).
Sebagai akibatnya adalah timbul situasi pengungsi baru yang tidak terliput oleh mandat IRO yang hanya mencakupi mereka yang memenuhi definisi pengungsi atau displaced persons :
1. sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Perang Dunia II dan
2. orang-orang yang sudah diakui sebagai pengungsi menurut instrumen-instrumen internasional yang dibuat sebelum Perang Dunia II.
Dengan demikian menunjukkan bahwa IRO, selaras dengan sifat non permanennya, bukanlah institusi internasional yang dimaksudkan untuk juga menangani masalah-masalah dan memberikan perlindungan internasional kepada mereka yang dapat dikualifikasikan pengungsi, sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi seseudah Perang Dunia II.
Kemudian sebagai akibat situasi yang memerlukan penanganan yang serius bagi para pengungsi, maka pada tahun 1949 berkembanglah suatu gagasan di lingkungan PBB tentang perlunya dibentuk sebuah institusi internasional yang berada dalam kerangka PBB yang bertugas memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi.
Gagasan ini berkembang kearah konkritisasinya pada tanggal 3 Desember 1949 dengan diterimanya Resolusi 319 (IV) oleh Majelis Umum PBB yang memutuskan untuk membentuk Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nations High Commission for Refugees/UNHCR) terhitung mulai tanggal 1 Januari 1951.
Sebagaimana ditetapkan dalam statutanya, yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 14 Desember 1950 yaitu Resolusi 428 (V) – UNHCR mempunyai dua fungsi :
1. memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi yang termasuk dalam lingkup statuta UNHCR, dan
2. mencari solusi permanen bagi masalah pengungsi.
Lingkup mandat UNHCR bersifat komprehensif menurut waktu, karena meliputi tidak hanya mereka yang sudah diakui sebagai pengungsi sebelum pecahnya Perang Dunia II (menurut instrumen-instrumen yang dibuat sebelum pecahnya Perang Dunia II), maupun karena peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Perang Dunia II (menurut Konstitusi IRO), ditambah dengan mereka yang dapat di kualifikasikan sebagai pengungsi menurut Statuta UNHCR sebagai akibat-akibat yang terjadi setelah Perang Dunia II, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi dikemudian hari setelah diterimanya Statuta UNHCR.
Demikian pula mandat UNHCR terlihat lebih komprehensif kalau dilihat dari lingkup geografisnya, karena mencakupi mereka yang dapat dikualifikasikan sebagai pengungsi yang terdapat di mana saja yang menimbulkan situasi pengungsian.
Namun demikian, perlu dicatat bahwa, sebagaimana halnya dengan Konstitusi IRO (yang merupakan instrumen yang menggariskan mandat IRO), mandat UNHCR juga bukan merupakan instrumen yang menetapkan hak dan kebebasan asasi pengungsi, melainkan instrumen yang menetapkan kewenangan dan fungsi UNHCR di bidang perlindungan internasional pengungsi dan di bidang pencarian solusi permanen masalah pengungsi.
Pada tahun 1948 sampai dengan tahun 1950 di PBB (yang semula di Komisi Hak Asasi Manusia/Commission for Human Rights, kemudian berpindah ke ECOSOC/Dewan Ekonomi dan Sosial dan akhirnya di Majelis Umum PBB), berkembang gagasan untuk mengubah dan mengkosolidasikan instrumen-instrumen yang telah ada ke dalam satu instrumen yang komprehensif mengenai status internasional pengungsi.
Akhirnya, Majelis Umum PBB, dengan Resolusi 429 (V) tanggal 14 Desember 1950, memutuskan untuk mengadakan Konperensi Wakil-Wakil Berkuasa Penuh guna menampung pembuatan Konvensi mengenai Status Pengungsi/The Status of Refugees dan Protokol mengenai Status Orang Tanpa Kewarganegaraan/The Protocol of Stateless Persons, di mana rancangannya disiapkan oleh Komite Ad Hoc yang terdiri dari Wakil-Wakil Berkuasa Penuh tersebut yang dibentuk oleh ECOSOC. Konperensi tersebut akhirnya terselenggara di Jenewa dari tanggal 2 sampai dengan 25 Juli 1951 dan berhasil menerima Konvensi mengenai Status Pengungsi.
Konvensi tersebut kemudian dibuka untuk ditanda tangani mulai tanggal 28 Juli 1951 sampai dengan 31 Agustus 1951 di
Jenewa dan dari tanggal 17 September 1951 sampai dengan 31 Desember 1952 di New York, sehingga instrumen tersebut dikenali dengan Konvensi Jenewa 28 Juli 1951.
Dari segi format, Konvensi ini merupakan kodifikasi dari instrumen-instrumen internasional yang telah ada sebelumnya, yang status pengungsi dengan sekaligus memperluas apa yang dicakupi oleh instrumen-instrumen yang telah ada sebelumnya. Konvensi ini bertujuan untuk memastikan prinsip-prinsip bahwa umat manusia harus menikmati hak dan kebebasan asasi tanpa diskriminasi sebagaimana ditegaskan oleh Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 10 Desember 1948, agar para pengungsi dapat melaksanakan seluas mungkin hak dan kebebasan asasi mereka.
Dengan demikian, Konvensi ini merupakan instrumen internasional yang bersifat yuridis pertama yang mentransformasikan hak dan kebebasan asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang paling esensial dan yang minimal diperlukan oleh pengungsi.
Menurut Konvensi tersebut, maka yang dinamakan pengungsi adalah mereka, yang :
1. terpaksa berada di luar negaranya karena ancaman persekusi, karena alasan ras, agama, rumpun bangsa/etnik, kelompok sosial, atau pandangan politik mereka;
2. tidak memperoleh perlindungan dari negara asal mereka.
Perlu diketahui bahwa Konvensi Jenewa 1951 ini tidak secara khusus mengatur masalah suaka atau asylum, meskipun Konvensi Jenewa 1951 memuat beberapa prinsip yang sangat esensial dalam lembaga suaka seperti yang terdapat dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33
Konvensi ini adalah instrumen internasional yuridis mengenai Hak Asasi Manusia yang khusus berlaku bagi mereka yang berada dalam kondisi khusus sebagaimana disebut di atas, yang bernama pengungsi.
Karena Konvensi Jenewa 1951 memuat pembatasan waktu dan wilayah geografis dalam pendifinisian istilah pengungsi, maka agar Konvensi ini berlaku untuk segala waktu dan untuk peristiwa yang terjadi di manapun, maka definisi pengungsi yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi ini telah diubah oleh Protokol mengenai Status Pengungsi 31 Januari 1967. Dengan perubahan tersebut maka Konvensi ini menjadi instrumen yang berlaku bagi peristiwa yang mengakibatkan timbulnya situasi pengungsian pada sembarang waktu dan tempat di manapun.
Sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa istilah displaced persons digunakan secara formal dalam instrumen yuridis internasional yaitu pada Konstitusi IRO 1946 untuk menggolongkan orang tertentu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Perang Dunia II dan yang berada dalam mandat IRO, maka dengan bubarnya IRO pada tahun 1951 maka hilang pula pengertian displaced persons.
Pada tahun 1972, istilah displaced persons muncul lagi, yaitu saat digunakannya istilah itu oleh Office of the United Nations High Commissioner for Refugees /UNHCR dan PPB untuk menyebutkan orang-orang di Sudan yang karena terjadinya konflik bersenjata internal di negara itu. Mereka terpaksa meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke tempat lain yang mereka anggap aman yang masih berada dalam lingkup negara mereka (tidak meninggalkan negara Sudan). Orang Sudan lain yang karena alasan yang sama meninggalkan kampung halaman mereka dan sudah menyebarangi perbatasan negara dan berada di luar perbatasan negara Sudan disebut sebagai refugees atau pengungsi. Istilah displaced persons yang menunjuk orangorang Sudan yang berada dalam kondisi termasud di atas digunakan oleh UNHCR dan PBB sampai dengan tahun 1974.
Pada tahun 1974, istilah displaced persons juga digunakan oleh UNHCR bagi mereka yang berada di Laos yang karena konflik bersenjata internal di Laos terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka dan pergi ke tempat lain yang mereka rasakan lebih aman, tetapi mereka masih berada di negara Laos.
Dari tahun 1972 sampai dengan tahun 1974 UNHCR menggunakan secara konsisten istilah displaced persons bagi mereka yang karena konflik bersenjata/internal arm conflict terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka dan pergi ketempat lain yang dirasakan lebih aman namun mereka tidak meninggalkan batas wilayah negaranya.
Kemudian PBB dan UNHCR semenjak April 1975 mengubah pandangannya dan mengartikan displaced persons sebagai orang yang karena adanya konflik bersenjata terpaksa meninggalkan kampung halamannya untuk mencari daerah yang aman di luar wilayah negaranya (jadi berada di luar negaranya). Bagi mereka yang terpaksa berpindah untuk mencari daerah yang aman, namun masih berada dalam wilayah negaranya PBB dan UNHCR memperkenalkan istilah baru yaitu internally displaced persons/IDP's.
Istilah bagi mereka yang meninggalkan kampung halamannya untuk pengungsi (dalam bahasa Indonesia), oleh hukum internasional dikenali sebagai :
1. assylum-seekers (pencari suaka),
2. refugees/externally displaced persons (EDP's)
3. internally displaced persons (IDP's)
4. border crosser,
5. boat people, dan tidak jarang mereka disebut
6. refugees atau pengungsi.
Penggunaan istilah refugee(s) memang sengaja dihindari sejauh mungkin berdasarkan dan pertimbangan utama, yakni:
1. tidak memungkinkan UNHCR menentukan bagi mereka yang meninggalkan kampung halamannya secara eligibility (yang memenuhi syarat) sebagai pengungsi, menurut statuta UNHCR, mengingat kepergian mereka itu dilakukan secara en masse dan lokasi kedatangan mereka di tempattempat yang sering jauh dari kantor UNHCR;
2. perlunya diprioritaskan tindakan yang bersifat mendesak, yakni memastikan bahwa orang-orang tersebut diizinkan untuk masuk dan tinggal sementara di negara kedatangan, untuk memungkinkan UNHCR memproses kemungkinan pemukiman mereka ke negara lain atau repratiasi secara sukarela.
Karena sejak 1975 secara ajeg dipergunakan istilah internally displaced persons/IDP's khusus untuk menunjuk orang-orang yang terpaksa menyingkir dari kampung halamannya guna menyelamatkan diri ke tempat lain di dalam negeri yang mereka anggap aman, berkaitan dengan situasi yang mengancam keselamatan dan/atau hak asasi, dan/atau kebebasan fundamental, sejak saat itu dan seterusnya digunakan istilah internally displaced persons/IDP's.
Dengan demikian arti dari internally displaced persons/IDP's, adalah mereka yang terpaksa menyingkir dari kampung halaman mereka guna menyelamatkan diri ke tempat lain di dalam negeri, yang mereka rasa aman, berhubungan dengan situasi yang mengancam keselamatan dan/atau hak asasi mereka, dan/atau kebebasan fundamental mereka.
Persons who have been forced to flee their homes suddenly or unexpectedly in large numbers, as a result of armed conflict, internal strife, systematic violations of human rights or natural or man-made disasters, and who are within the territory of their own country.3
Bagi pencari suaka dan EDP's penangannya menjadi urusan Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi (Office of The United Nations HighCommisioner for Refugees/UNHCR), sedangkan mereka yang tersingkir dan masih berada dalam wilayah negaranya (IDP'S) merupakan urusan dan tanggungjawab pemerintah nasionalnya.
Jumlah IDP's ternyata meningkat secara drastis semenjak tahun 1980-an. Pada tahun 1982 tercatat sekitar 1.200.000 orang tersebar di sebelas negara. Pada tahun 1986 meningkat menjadi 4.000.000 orang dan pada akhir dasawarsa 1990-an jumlah itu meningkat menjadi 20.000.000 - 25.000.000 orang tersebar di hampir 35 sampai 40 negara di seluruh dunia.
Perkembangan ini mendorong Sekjen PBB untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan patut diambil oleh masyarakat internasional secara keseluruhan demi perlindungan pada IDP's khususnya dan penanggulangan penyingkiran di dalam negeri (internally displacement) pada umumnya.
Setelah mengalami proses penggarapan selama hampir enam tahun (1992-1998), Sekretariat Jendral PBB berhasil merumuskan sebuah dokumen yang berjudul Guiding Principles On Internal Displacement (Prinsip-prinsip Penuntun Tentang Penyingkiran di Dalam Negeri). Isinya Prinsip-prinsip Penuntun mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan khusus IDP's serta hak-hak dan jaminan-jaminan bagi perlindungan orang-orang dari penyingkiran paksa serta bagi perlindungan dan bantuan untuk IDP's, baik selama penyingkiran maupun pada waktu kembali ke halaman asal, atau pemukiman, atau reintegrasi mereka.
Dokumen tersebut bukan instrumen hukum melainkan suatu acuan yang isinya merupakan petunjuk-petunjuk, yang secara operasional harus dituangkan dalam perundang-undangan nasional yang mengatur masalah penyingkiran di dalam negeri atau dipergunakan sebagai pedoman dalam penanganan masalah penyingkiran di dalam negeri dan IDP's oleh negara-negara yang bersangkutan.
Pada tahun 2001 di beberapa daerah di Indonesia telah terjadi konflik horisontal dan vertikal, sehingga menumbuhkan banyak IDP's yang cukup serius. Saat itu tercatat sebanyak 1.200.000 orang IDP's yang tersebar di sembilan propinsi.
Untuk itu pemerintah Indonesia mengeluarkan Keppres No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) yang diketuai oleh Wakil Presiden dengan anggota terdiri dari sembilan Menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan para Gubernur yang wilayahnya terkena bencana atau terjadi penyingkiran. Mandat Bakornas PBP mencakup penanggulangan bencana alam dan penanganan masalah IDP's, baik sebagai akibat bencana alam maupun bencana buatan manusia.
Pada Pasal 1 ayat (1) Keppres No. 3/2001 menyebutkan bahwa Bakornas PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Selanjutnya pada ayat (2)-nya menyebutkan bahwa penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya penanggulangan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh ulah manusia, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu pada ayat (3)-nya menyebutkan bahwa penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun politik yang terjadi pada suatu Daerah, yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pegembalian/relokasi pengungsi. Disini tidak disebutkan penggungsian akibat konflik bersenjata seperti konflik di Aceh (GAM) dan di Papua (OPM). Namun demikian konflik bersenjata/armed conflict dapat digolongkan sebagai konflik politik yang menggunakan senjata.
Pasal 10 ayat (1) Keppres No. 3/2001 menyebutkan bahwa penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang disingkat SATLAK PBP yang diketuai oleh Bupati/Walikota. Sedangkan pada ayat (2)-nya dsebutkan bahwa Organisasi dan tata kerja SATLAK PBP ditetapkan oleh Bupati/Walikota selaku Ketua SATLAK PBP. Dengan demikian kemungkinan terjadi bahwa masing-masing Bupati/Walikota akan menetapkan tata kerja yang dapat berbeda-beda sesuai dengan aspirasinya.
Masalah IDP's di Indonesia telah mendapat perhatian dari masyarakat internasional, antara oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) di Jakarta.
Untuk itu telah dilaksanakan di Jakarta suatu seminar pada tanggal 26-27 Juni 2001 dengan nama dan tema Seminar On Internal Displacement in Indonesia : Toward an Intergrated Approach.
Bab III
Prinsip Panduan bagi Pengungsi Internal/ Internally Displaced Persons (IDP's)
2 Roberta Cohen, and Francis M. Deng, Masses in Flight, The Global Crisis of Internal Displacement, Brooking Institution Press, Wahington DC, 1998, halaman 3
3 Analitical Report, supra note 1, para. 17; Comprehensive Study, supra note 2, para. 34. Dalam pertemuan para ahli tentangt IDP's yang berlangsung di Wina pada tanggal 1-2 Oktober 1944, merekomendasikan bahwa pengertian yang diambil oleh pertemuan adalah sebagai berikut : "Persons or groups of persons who have been forced to flee their homes or places of habitual residence suddenly or unexpectedly as a result of armed conflict, internal strife, systematic violations of human rights or natural or man-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized Stare border". Untuk membicarakan tentang isu defisional mengenai IDP's, dianjurkan untuk juga mempelajari Report of the Representative of the Secretary General, Mr. Francis Deng. yang disajikan kepada Komisi Ham Resolusi 95/1993 dan 68/1994, Dokumen PBB E/GCN.4/1995, tanggal 2 February 1955, paras. 116-127
Prinsip Panduan bagi Pengungsi Internal/ Internally Displaced Persons (IDP's)
A. Pendahuluan, Cakupan dan Tujuan
1. Prinsip-prinsip panduan ini menangani kebutuhankebutuhan khusus para pengungsi internal/IDP's dimanapun mereka berada di seluruh penjuru dunia. Prinsip-prinsip ini mengidentifikasikan hak-hak dan jaminan-jaminan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap orang-orang dari paksaan untuk mengungsi, perlindungan dan bantuan terhadap mereka selama masa pengungsian, serta perlindungan dan bantuan selama mereka pulang kembali atau selama proses pemukiman di tempat lain, dan selama proses reintegrasi dengan masyarakat pada masa pasca pengungsian.
2. Dalam kaitan dengan prinsip-prinsip ini, yang dimaksudkan dengan para pengungsi internal /IDP's ialah orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka dahulu biasa tinggal –terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari, dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindakan kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia –dan-yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional.
...persons or groups of persons, who have been forced or obliged to flee or leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effect of armed conflict, situations of generalized violance, violation of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internatio-nally recognized state border.
Menurut deskripsi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Keputusan Presiden RI Nomor 3 tahun 2001, pengungsi adalah orang-orang yang tersingkirkan di dalam negeri.
3. Prinsip-prinsip ini mencerminkan, dan konsisten dengan, hukum internasional hak-hak asasi manusia dan hukum internasional kemanusiaan.
Prinsip-prinsip ini mencerminkan menyediakan panduan bagi :
a) Wakil dari Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Pengungsi Internal dalam melaksanakan mandatnya.
b) Negara-negara yang menghadapi masalah pengungsian internal.
c) Semua pihak berwenang, kelompok-kelompok, dan orang-orang lain dalam hubungan mereka dengan para pengungsi internal; dan
d) Organisasi-organisasi antar pemerintah dan non pemerintah yang menangani pengungsian internal/ IDP's.
4. Prinsip-prinsip panduan ini hendaknya disebarluaskan dan diterapkan seluas mungkin.
B. Prinsip-prinsip umum,
Prinsip 1
1. Para pengungsi internal/IDP's memiliki, dalam kesetaraan penuh, hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dijamin oleh hukum internasional dan nasional, sama seperti orang-orang lain di negara mereka. Mereka tidak boleh didiskriminasi secara merugikan dalam memperoleh hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang manapun dengan alasan bahwa mereka adalah pengungsi internal.
2. Prinsip-perinsip ini tidak mempunyai dampak legal apapun terhadap pertanggungjawaban individual atas tindak pidana dimata hukum internasional, khususnya yang berhubungan dengan genosida. Kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan-kejahatan perang.
Prinsip 2
1. Prinsip-prinsip ini wajib ditaati oleh semua pihak yang berwenang, kelompok-kelompok dan orang-orang, lepas dari status hukum mereka, dan diterapkan tanpa diskriminasi yang merugikan. Penataan terhadap prinsipprinsip ini tidak boleh mempengaruhi status hukum pihak-pihak berwenang, kelompok-kelompok, atau orang-orang manapun yang terlibat.
2. Prinsip-prinsip tidak boleh ditafsirkan sebagai membatasi, mengubah, atau melemahkan isi instrumen hukum internasional hak-hak asasi manusia atau perangkat hukum internasional kemanusiaan, atau hak-hak yang diberikan kepada orang-orang berdasarkan hukum domestik. Terutama, prinsip-prinsip ini tidak mempunyai dampak legal apapun terhadap hak untuk mencari dan memperoleh suaka di negara-negara lain.
Prinsip 3
1. Pihak-pihak berwenang di tingkat nasionalah yang pertama-tama memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk menyediakan perlindungan serta bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi internal/IDP's di dalam wilayah hukum mereka.
2. Para pengungsi internal/IDP's memiliki hak untuk meminta dan menerima perlindungan serta bantuan kemanusiaan dari pihak-pihak berwenang tersebut. Mereka tidak boleh ditindas atau dihukum oleh karena mengajukan permintaan semacam itu.
Prinsip 4
1. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk yang berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, haluan politik atau pendapat, kebangsaan, asalusul etnis atau sosial, status hukum atau sosial, usia, kecacatan, harta kekayaan, status kelahiran, atau kriteria apapun yang serupa itu.
2. Pengungsi internal/IDP's tertentu, misalnya anak-anak, khususnya anak-anak yang tidak didampingi orang dewasa, para ibu hamil, ibu-ibu dengan anak-anak kecil, perempuan-perempuan kepala rumah tangga, para penyandang cacat, dan orang-orang usia lanjut, berhak menerima perlindungan dari bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus mereka, serta berhak nenerima perlakuan yang memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan khusus tersebut.
C. Prinsip-prinsip yang Berkaitan dengan Perlindungan dari Terjadinya Pengungsian Internal.
Prinsip 5
Semua pihak yang berwenang dan pelaku-pelaku internasional harus memenuhi, dan memastikan terpenuhinya, kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum internasional, termasuk hukum hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan, dalam segala situasi, guna mencegah dan menghindari keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya pengungsian internal.
Prinsip 6
1. Setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi dari pemaksaan sewenang-wenang untuk mengungsi dari rumahnya atau dari tempat dia biasa tinggal.
2. Larangan terhadap terjadinya pengungsian internal yang dipaksakan dengan sewenang-wenang mencakupi pengungsian :
a. Yang dilandaskan pada kebijakan-kebijakan diskriminasi warna kulit, "pembersihan etnis", atau praktek-praktek serupa yang bertujuan atau mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi etnis, agama, atau ras penduduk yang terkena;
b. Dalam situasi-situasi konflik bersenjata, kecuali apabila keamanan penduduk sipil yang tersangkut terancam, atau alasan-alasan militer yang mendesak yang mengharuskan demikian;
c. Dalam kasus-kasus proyek pembangunan yang berskala besar, yang tidak bisa dibenarkan oleh kepentingan umum yang mendesak dan sangat utama;
d. Dalam kasus-kasus bencana alam ataupun bencana akibat ulah manusia, kecuali apabila keamanan dan kesehatan mereka yang terkena menuntut dilakukannya evakuasi; dan
Yang digunakan sebagai suatu cara untuk menghue. kum orang banyak.
3. Pengungsian internal tidak boleh berlangsung lebih lama daripada yang dituntut oleh keadaan.
Prinsip 7
1. Sebelum mengeluarkan keputusan apapun yang akan mengakibatkan terjadinya pengungsian internal, pihakpihak berwenang yang terlibat harus memastikan terlebih dahulu bahwa semua pilihan lain yang tersedia telah ditinjau secara cermat guna menghindarkan terjadinya pengungsian. Apabila tidak tersedia pilihan lain, segenap langkah yang perlu harus diambil guna meminimalkan jumlah orang yang terpaksa mengungsi dan dampakdampak negatifnya.
2. Pihak-pihak berwenang yang menangani pengungsian internal semacam itu harus memastikan, sampai sejauh mungkin, bahwa akomodasi yang layak disediakan bagi para pengungsi internal itu, bahwa pengungsian-pengungsian semacam itu dilaksanakan dalam kondisi keamanan, gizi, kesehatan dan higiene yang memuaskan, serta bahwa anggota-anggota satu keluarga yang sama tidak dipisah-pisahkan.
3. Apabila pengungsian internal berlangsung dalam situasi-situasi selain daripada waktu terjadinya tahap-tahap darurat konflik bersenjata atau bencana, maka jaminanjaminan berikut harus dipenuhi :
a. Suatu keputusan khusus harus dikeluarkan oleh pejabat negara yang diberi kuasa oleh Undang-undang untuk memerintahkan dilakukannya pengungsian internal semacam itu;
b. Langkah-langkah yang memadai harus diambil untuk memberikan jaminan kepada orang-orang yang akan diungsikan itu bahwa mereka akan memperoleh informasi lengkap mengenai alasan-alasan pengungsian serta prosedurnya, dan informasi lengkap mengenai ganti rugi dan relokasi, apabila kedua hal itu diwajibkan;
c. Persetujuan dari mereka yang akan diungsikan, yang diberikan secara bebas dan setelah mereka menerima informasi lengkap seperti diterangkan di atas, harus diminta;
d. Pihak-pihak berwenang yang terkait harus sejauh mungkin melibatkan orang-orang yang akan diungsikan, khususnya perempuan, dalam perencanaan dan pengelolaan relokasi mereka;
e. Langkah-langkah penegakan hukum, apabila diperlukan, harus diambil oleh petugas-petugas hukum yang terkait; dan f. Hak utuk memperoleh jalan keluar yang efektif, termasuk peninjauan ulang atas keputusan-keputusan semacam itu oleh pejabat-pejabat pengadilan yang berwenang, harus dijunjung.
Prinsip 8
Pengungsian internal tidak boleh dilaksanakan dengan caracara yang melanggar hak untuk hidup dari mereka yang terkena, martabat mereka, serta kebebasan dan keamanan mereka.
Prinsip 9.
Negara-negara mempunyai kewajiban khusus untuk melindungi – dengan jalan menghindarkan mereka dari pengungsian internal – kelompok-kelompok masyarakat adat, kaum minoritas, para petani kecil, para penggembala berpindah, dan kelompok-kelompok lain yang memiliki ketergantungan khusus dan keterikatan pada tanah mereka.
D. Prinsip-prinsip yang Berkaitan dengan Perlindungan Selama Masa Pengungsian Internal.
Prinsip 10.
1. Tiap-tiap manusia memiliki hak inheren untuk hidup, yang harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dengan sewenang-wenang dirampas haknya untuk hidup. Para pengungsi internal harus dilindungi terutama dari :
a. Genosida;
b. Pembunuhan;
c. Hukuman mati yang dijatuhkan dengan sewenangwenang atau tanpa landasan hukum;
d. Penghilangan paksa, termasuk penculikan atau penahanan yang tidak diakui, yang disertai ancaman maut, atau yang mengakibatkan kematian.
Ancaman-ancaman dan hasutan untuk melakukan yang manapun dari hal-hal di atas harus dilarang.
2. Serangan-serangan atau tindakan-tindakan kekerasan lain terhadap para pengungsi internal yang tidak atau tidak lagi berperanserta dalam pertikaian adalah terlarang dalam keadaan apa pun. Para pengungsi internal harus dilindungi terutama dari :
a. Serangan-serangan yang disengaja atau yang membabi buta, atau tindak kekerasan lain, termasuk diciptakannya kawasan-kawasan tempat seranganserangan terhadap penduduk sipil tidak diperbolehkan;
b. Penciptaan kelaparan sebagai metoda pertempuran;
c. Pemanfataan mereka untuk menamengi sasaransasaran militer dari serangan, atau untuk menamengi, mendukung, atau menghambat operasiperasi militer.
d. Serangan-serangan terhadap kamp-kamp pengungsian atau pemukiman mereka; dan
e. Pemakaian ranjau-ranjau darat anti personil.
Prinsip 11.
1. Setiap manusia memiliki hak atas martabat serta integritas fisik, mental dan moral.
2. Para pengungsi internal/IDP's, lepas dari apakah kemerdekaan mereka telah dikekang atau tidak, harus dilindungi terutama dari :
a. Pemerkosaan, pencacatan, penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, yang tidak berperikemanusiaan, atau yang memerosotkan martabat, serta kekejaman-kekejaman lain terhadap martabat pribadi, seperti tindak-tindak kekerasan berdasarkan gender, pelacuran paksa, dan segala bentuk serangan tidak senonoh;
b. Perbudakan atau setiap jenis perbudakan kontemporer, seperti penjualan orang untuk dikawini, eksploitasi seksual, atau kerja paksa atas anak-anak;
Tindak-tindak kekerasan yang dimaksudkan untuk c. menyebarkan teror di antara para pengungsi internal.
Ancaman-ancaman dan hasutan untuk melakukan yang manapun dari hal-hal di atas harus dilarang.
Prinsip 12
1. Setiap manusia memiliki hak atas kemerdekaan dan keamanan diri, tidak seorangpun boleh ditangkap atau ditahan dengan sewenang-wenang.
2. Untuk mewujudkan hak ini bagi para pengungsi internal/IDP's, mereka tidak boleh dikurung atau dikekang dalam suatu kamp. Apabila dalam suatu keadaan luar biasa pengurungan atau pengekangan semacam itu mutlak diperlukan, tindakan tersebut tidak boleh berlangsung lebih lama daripada waktu yang dituntut oleh keadaan.
3. Para pengungsi intrnal/IDP's harus dilindungi dari penangkapan atau penahanan diskriminatif sebagai akibat pengungsian mereka.
4. Dalam keadaan apapun para pengungsi internal/IDP's tidak boleh dijadikan sandera.
Prinsip 13
1. Dalam keadaan apapun anak-anak pengungsi internal tidak boleh direkrut untuk, atau diwajibkan, atau diizinkan, mengambil bagian dalam pertikaian.
2. Para pengungsi internal harus dilindungi dari praktekpraktek perekrutan, yang dengan sengaja ditujukan kepada mereka, ke dalam angkatan bersenjata atau kelompok-kelompok bersenjata karena status mereka sebagai pengungsi. Khususnya, setiap praktek kekejaman, yang tidak berperikemanusiaan atau yang merendahkan martabat, dalam rangka memaksakan ketaatan atau menghukum ketidakpatuhan terhadap perekrutan, adalah dilarang dalam segala keadaan.
Prinsip 14.
1. Setiap pengungsui internal memiliki hak atas kemerdekaan berpindah dan kebebasan memilih sendiri tempat tinggalnya.
2. Khususnya, para pengungsi internal memiliki hak untuk keluar dan masuk kamp-kamp atau tempat tinggal pemukiman lain dengan bebas.
Prinsip 15.
Para pengungsi internal memiliki :
a. Hak untuk mencari keselamatan di wilayah lain negeri mereka;
b. Hak untuk meninggalkan negeri mereka;
c. Hak untuk mencari suaka di negeri lain; dan
d. Hak untuk memperoleh perlindungan dari pemulangan atau pemukiman kembali secara paksa ke tempat dimana nyawa, keselamatan, kemerdekaan, dan/atau kesehatan mereka akan terancam.
Prinsip 16
1. Semua pengungsi internal memiliki hak untuk mengetahui keadaan dan tempat berada sanak-saudara mereka yang hilang.
2. Pihak-pihak berwenang yang terkait harus berupaya mencari keterangan tentang keadaan dan tempat berada para pengungsi internal yang dilaporkan hilang, serta menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional yang relevan yang terlibat dalam tugas ini. Mereka harus memberitahukan kepada sanak-saudara terdekat akan kemajuan penyelidikan tersebut dan memberitahukan setiap hasilnya.
3. Pihak-pihak berwenang yang terkait harus berupaya mengumpulkan dan mengidentifikasi jenazah-jenazah para korban yang meninggal, mencegah terjadinya tindak perampokan atau perusakan terhadap jenazah-jenazah tersebut, serta mengusahakan pengembalian jenazah-jenazah itu kepada sanak-saudara terdekat atau menyempurnakan jenazah-jenazah itu dengan penghormatan yang layak.
4. Pekuburan para pengungsi internal harus dilindungi dan dihormati dalam keadaan apapun. Para pengungsi internal harus mempunyai hak mengunjungi lokasi-lokasi pemakaman sanak-saudara yang telah meninggal.
Prinsip 17
1. Setiap manusia memiliki hak atas penghormatan terhadap kehidupan kekeluargaannya.
2. Untuk mewujudkan hak ini bagi para pengungsi internal, anggota-anggota keluarga yang ingin tetap tinggal bersama-sama harus diperkenankan mewujudkannya.
3. Anggota-anggota keluarga yang terpisah-pisah akibat pengungsian harus secepat mungkin dipersatukan kembali. Segenap langkah yang perlu harus diambil guna mempercepat penyatuan kembali anggota-anggota keluarga-keluarga tersebut, terutama apabila yang terpisah itu anak-anak. Pihak-pihak berwenang, yang telah diserahi tanggungjawab, harus memfasilitasi usaha penyelidikan yang dilakukan sanak-saudara orang yang hilang dan mendukung usaha serta bekerjasama dengan organisasi-organisasi kemanusiaan yang terlibat dalam tugas penyatuan kembali anggtota-anggota keluarga.
4. Anggota-anggota keluarga yang mengalami pengungsian internal, yang kebebasan pribadinya telah dibatasi oleh pengurungan atau pengekangan di dalam kamp-kamp, mempunyai hak untuk tetap tinggal bersama-sama.
Prinsip 18
1. Semua pengungsi internal memiliki hak atas penghidupan yang layak.
2. Paling sedikit, dalam keadaan apapun, dan tanpa diskriminasi, pihak-pihak berwenang yang terkait harus menyediakan bagi para pengungsi internal, dan memastikan akses yang aman kepada :
a. bahan pangan pokok dan air bersih;
b. bahan sandang yang layak, dan
c. layanan kesehatan dan sanitasi yang penting.
3. Harus dilaksanakan upaya-upaya khusus untuk memastikan adanya peranserta penuh kaum perempuan dalam perencanaan dan pembangunan pasokan-pasokan pokok tersebut.
Prinsip 19
1. Para pengungsi internal yang sedang terluka dan sakit, demikian pula yang menyandang cacat, harus menerima sampai ke batas yang sepenuh-penuhnya yang memungkinkan dalam praktek, dan dengan penundaan yang sesingkat-singkatnyaperawatan dan layanan medis yang mereka butuhkan, tanpa perbedaan apapun kecuali yang berlandaskan alasan medis. Apabila diperlukan, para pengungsi internal harus memiliki akses kepada layanan psikologis dan sosial.
2. Harus diberikan perhatian khusus terhadap kebutuhankebutuhan kesehatan kaum perempuan, termasuk akses kepada penyedia-penyedia dan layanan-layanan pemeliharaan kesehatan khusus perempuan, seperti layanan kesehatan kandungan dan persalinan, serta konseling yang tepat bagi para korban penganiayaan seksual dan penganiayaan-penganiayaan lain.
3. Perhatian khusus harus juga diberikan kepada upaya pencegahan penyakit-penyakit yang mudah menyebar dan menular, termasuk AIDS, di antara para pengungsi internal.
Prinsip 20
1. Setiap manusia memiliki hak atas pengakuan dimanapun sebagai seorang pribadi di muka hukum.
2. Untuk mewujudkan hak ini bagi para pengungsi internal, pihak-pihak berwenang yang terkait harus menerbitkan bagi mereka semua dokumen yang diperlukan agar mereka dapat memperoleh dan mewujudkan hakhak hukum mereka, seperti pasport, dokumen-dokumen tanda pengenal diri, surat-surat kelahiran dan suratsurat nikah. Khususnya, pihak-pihak berwenang harus memfasilitasi penerbitan dokumen-dokumen baru atau pengganti dokumen-dokumen yang hilang selama pengungsian, tanpa menuntut syarat-syarat yang tidak masuk akal, seperti mewajibkan pengungsi internal yang memerlukannya pulang ketempat dia dahulu biasa tinggal untuk memperoleh dokumen-dokumen itu, atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan,
3. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang setara untuk memperoleh dokumen-dokumen yang mereka perlukan dan memiliki hak untuk memperoleh dokumendokumen semacam itu yang diterbitkan atas nama mereka sendiri.
Prinsip 21.
1. Tidak seorangpun dapat dirampas harta milik dan kekayaannya secara sewenang-wenang,
2. Harta milik dan kekayaan para pengungsi internal dalam keadaan apapun harus dilindungi, khususnya dari tindakan-tindakan berikut ini :
a. Penjarahan;
b. Serangan-serangan atau tindakan kekerasan lain yang dilakukan dengan sengaja atau membabi buta;
c. Dipakai untuk menamengi operasi-operasi atau sasaran-sasaran militer;
d. Dijadikan sasaran balas dendam; dan
e. Dihancurkan atau disita sebagai suatu cara untuk menghukum orang banyak.
3. Harta milik dan kekayaan yang ditinggalkan oleh para pengungsi internal harus dilindungi dari penghancuran dan dari penggambilalihan, penempatan, atau pemakaian yang sewenang-wenang dan ilegal,
Prinsip 22
Para pengungsi internal, yang tinggal di dalam kamp ataupun tidak, tidak boleh didiskriminasikan secara merugikan, sebagai akibat dari pengungsian mereka, dalam hal mendapatkan hak-hak berikut ini,
a. Hak-hak atas kemerdekaan pikiran, hati nurani, agama atau kepercayaan, pendapat dan ekspresi.
b. Hak untuk berserikat dengan bebas dan berperan serta, dengan posisi setara, dalam urusan-urusan komunitas.
c. Hak untuk memilih dan untuk berperan serta dalam urusan-urusan pemerintahan dan publik, termasuk hak untuk mempunyai akses kepada sarana-sarana yang diperlukan untuk mewujudkan hak ini; dan
d. Hak untuk berkomunikasi dalam bahasa yang mereka pahami.
Prinsip 23.
1. Setiap manusia memiliki hak atas pendidikan;
2. Untuk mewujudkan hak ini bagi para pengungsi internal, pihak-pihak berwenang yang terkait harus memastikan bahwa pengungsi-pengungsi internal tersebut, khususnya pengungsi anak-anak, menerima pendidikan, yang pada tingkat dasar harus gratis dan diwajibkan. Pendidikan harus diselenggarakan dengan menjunjung identitas budaya, bahasa dan agama.
3. Harus dilakukan upaya-upaya khusus untuk memastikan peran serta penuh dan setara dari kaum perempuan dan anak-anak perempuan dalam program-program pendidikan.
4. Prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan harus disediakan bagi para pengungsi internal, khususnya kaum remaja dan perempuan, yang tinggal di dalam kamp ataupun tidak, sesegera mungkin begitu keadaan mengizinkan.
E. Prinsip-prinsip yang Berkaitan Dengan Bantuan Kemanusiaan
Prinsip 24
1. Semua bantuan kemanusiaan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perikemanusiaan dan ketidak berpihakan serta tanpa diskriminasi.
2. Bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi internal tidak boleh dialihkan, khususnya dengan alasan-alasan politis atau kemiliteran.
Prinsip 25
1. Yang pertama-tama memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi internal adalah pihak-pihak berwenang di tingkat nasional.
2. Organisasi-organisasi kemanusiaan internasional dan pelaku-pelaku lain di bidang kemanuisaan memiliki hak untuk menawarkan jasa-jasa mereka dalam upaya membantu para pengungsi internal. Tawaran semacam itu tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu tindakan tidak bersahabat atau suatu campur tangan dalam urusan-urusan dalam negeri suatu negara, melainkan harus dipertimbangkan dengan itikad baik. Karena itu, persetujuan penerimaan tawaran bantuan itu tidak boleh ditunda dengan sewenang-wenang, terutama bila pihak-pihak berwenang yang terkait tidak mampu atau tidak ingin menyediakan bantuan kemanusiaan yang diperlukan.
3. Semua pihak yang berwenang yang terkait harus mengizinkan dan memfasilitasi adanya jalan masuk yang bebas terbuka bagi bantuan kemanusiaan, dan mengizinkan orang-orang yang terlibat dalam penyediaan bantuan yang semacam itu akses yang cepat dan tanpa hambatan kepada para pengungsi internal.
Prinsip 26
Orang yang telibat dalam pemberian bantuan kemanusiaan, transportasi dan perbekalan, mereka harus dihormati dan dilindungi. Mereka tidak boleh dijadikan sasaran penyerangan atau tindakan kekerasan lain.
Prinsip 27
1. Organisasi-organisasi kemanusiaan internasional dan pelaku-pelaku lain di bidang kemanusiaan, pada saat memberikan bantuan kemanusiaan, harus memperhatikan dengan seksama kebutuhan-kebutuhan akan perlindungan dan hak-hak asasi manusia para pengungsi internal, serta mengambil langkah-langkah yang memadai dalam hal ini. Dalam melaksanakan hal itu, organisasi-organisasi dan pelaku-pelakun ini harus mengacu pada standar-standar dan tata perilaku internasional yang berkaitan.
2. Alinea di atas tidak mempunyai dampak legal apapun terhadap tanggungjawab pemberian perlindungan oleh organisasi-organisasi internasional yang telah menerima mandat untuk menyediakan perlindungan yang jasajasanya mungkin ditawarkan atau diminta oleh negara.
F. Prinsip-Prinsip yang Berkaitan dengan Pemulangan, Pemukiman Kembali dan Reintegrasi.
Prinsip 28
1. Pihak-pihak berwenang yang terkait memiliki tanggungjawab dan kewajiban utama untuk menciptakan kondisikondisi, serta menyediakan sarana dan prasarananya, yang memungkinkan para pengungsi internal kembali pulang secara sukarela, dengan aman dan bermartabat, kerumah-rumah atau ke tempat mereka dahulu biasa tinggal, atau untuk secara sukarela bermukim kembali di bagian lain dalam negeri yang bersangkutan. Pihakpihak berwenang tersebut harus berusaha memfasilitasi reintegrasi para pengungsi internal yang telah pulang atau yang telah bermukim di tempat yang baru, ke dalam masyarakat.
2. Harus dilakukan usaha-usaha khusus untuk memastikan peranserta penuh para pengungsi internal tersebut dalam perencanaan dan pengelolaan pemulangan atau pemukiman kembali dan reintegrasi mereka.
Prinsip 29.
a. Para pengungsi internal yang telah pulang kembali ke rumah atau tempat mereka dahulu biasa tinggal, atau yang telah bermukim kembali di bagian lain dalam negeri yang sama, tidak boleh didiskriminasi secara merugikan sebagai akibat dari pengungsian yang telah mereka alami tersebut. Mereka harus memiliki hak untuk berperanserta sepenuhnya dengan posisi setara, dalam urusan-urusan publik pada semua tingkatan, serta mendapatkan akses setara kepada jasa-jasa pelayanan umum.
b. Pihak-pihak berwenang yang terkait memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk membantu para pengungsi internal yang telah pulang kembali, dan/atau dimukimkan kembali, untuk memperoleh kembali, sejauh bisa harta milik dan kekayaan mereka, yang mereka tinggalkan atau yang dirampas dari mereka pada waktu mereka mengungsi. Apabila pengembalian harta milik dan kekayaan tersebut tidak mungkin dilakukan, pihakpihak berwenang yang terkait harus memberikan, atau membantu orang-orang ini untuk mendapatkan ganti rugi yang layak atau bentuk lain pembalasan yang adil.
Prinsip 30.
Semua pihak berwenang yang terkait harus mengizinkan dan memfasilitasi, bagi organisasi-organisasi kemanusiaan internasional atau pelaku-pelaku lain di bidang kemanusiaan, yang sedang menjalankan mandat mereka masingmasing, adanya akses yang cepat dan tanpa hambatan kepada para pengungsi internal, untuk membantu mereka dalam masa pemulangan atau pemukiman dan reintegrasi ke dalam masyarakat.
Bab IV
Internally Displaced Persons dan Masalah Refugees di Indonesia Menuju suatu Pendekatan Terpadu
Internally Displaced Persons dan Masalah Refugees di Indonesia Menuju suatu Pendekatan Terpadu
Sebelum tahun 1999 kasus IDP's di Indonesia jarang terjadi, kalau toh terjadi jumlahnya sangat kecil dan letaknya sangat terisolir. Namun semenjak tahun 1999 dengan meningkatnya konflik baik vertikal maupun horisontal di Indonesia, maka kasus-kasus IDP's meningkat pula secara dramatis. Disamping itu terjadinyapun sering tidak dapat diramalkan dan tidak diharapkan namun mempunyai cakupan yang luas.
Disamping itu nampak meningkat juga jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pertolongan terhadap IDP's ini. Hal ini dipicu karena beberapa hal, antara lain :
Issue yang berkaitan dengan konflik tidak jarang menyebabkan pengungsian dan bersifat sangat kompleks;
Pengungsian adalah bukan suatu problema yang mudah dipecahkan dalam waktu singkat. Nampaknya Indonesia akan terus mengalami situasi yang demikian dimasa depan.
Untuk itu diharapkan semua LSM dan Organisasi Massa mampu bekerja sama untuk melakukan pendekatan terpadu, sehingga mampu melahirkan gerakan yang terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah dengan Komnas HAM, LSM dan Ormas yang bergerak dalam bidang pertolongan terhadap IDP's.
Kita tidak berasumsi dapat memberikan pemecahan terhadap problema yang kompleks ini, namun berusaha untuk :
Mengenali satu susunan permasalahan pokok;
Meletakkannya dalam suatu kerangka yang tepat;
Menstimulasikan diskusi untuk menjelajahi pilihan dan kesempatan untuk menciptakan jawaban yang tepat bagi suatu penderitaan yang disebabkan oleh timbulnya konflik.
Untuk melihat kebutuhan dasar apa, dan perlindungan yang bagaimana, yang dapat diberikan kepada IDP's, ada baiknya diangkat ceritera-ceritera di sekitar IDP's yang kita dapatkan. Kemungkinan ceritera-ceritera ini hanya terdapat di satu daerah, namun ada baiknya dijadikan kajian untuk mencari solusinya.
Hidup yang enak. Ada beberapa pejabat yang menganggap bahwa IDP's sebenarnya ingin hidup enak atas beban orang lain, sehingga seorang pejabat pemerintah tega menutup saluran air bersih dengan maksud memaksa IDP's untuk kembali ketempat asalnya. IDP's tidak meninggalkan kamp karena mereka merasa hidupnya akan berbahaya kalau tinggal di kampung halamannya. Tanpa adanya akses terhadap air bersih maka dalam waktu sangat pendek berjangkitlah diare. Air bersih adalah sangat penting bagi semua orang khususnya bagi perempuan yang harus memelihara organ reproduksinya.
Nasi dan mie lagi. Hampir pasti bahwa mereka yang ingin menyumbang para IDP's selalu mencari makanan yang siap saji. Dan mereka sudah bangga dapat memberikan bantuan makanan semacam itu dan sejumlah obat-obatan serta vitamin. Mereka tahu bahwa 25 km dari kamp IDP's ada sebuah Puskesmas yang tidak pernah menengok para IDP's, apalagi memberikan bantuan, perawatan, walaupun itu memang sudah tugasnya. Karena setiap hari para IDP's makan mie instant, maka terjadilah kebosanan menu. Dan ini wajar. Maka mereka secara bersama-sama menjual mie instannya guna dapat membeli lauk pauk yang lain. Saat mereka menjual mie instannya mereka ditangkap petugas dengan tuduhan menjual barang bantuan pemerintah. Apalagi saat mereka minum vitamin atau obat-obatan sumbangan, ternyata obat-obatan itu telah kadaluwarsa.
Tidak ada pilihan dan tidak punya hak suara. Sejumlah orang yang ingin membantu para IDP's, menemui pimpinan kamp IDP's yang ternyata adalah sejumlah pria. Saat pimpinan rombongan yang ingin membantu para IDP's meminta bertemu dengan para perempuan dengan maksud untuk mendengarkan apa keluhan mereka, dijawab oleh pimpinan kamp bahwa mereka sibuk memasak dan mengurus anak-anak. Fakta yang terungkap, bahwa para perempuan tidak mendapakan sanitasi yang baik, mereka takut untuk pergi kejamban pada waktu malam, tidak jarang terjadi pelecehan ataupun bahkan perkosaan terhadap para perempuan.
Disamping itu tidak jarang timbul konflik antara IDP's dengan masyarakat sekitar mereka. Masyarakat sekitar mereka merasa cemburu, karena IDP's selalu mendapatkan bantuan makanan dan pakaian, sementara masyarakat sekitar yang bukan IDP's harus bekerja keras untuk mendapatkan kebutuhan sehari-harinya.
Tidak jarang para warga IDP's membuka ladang di sekitar tempat mereka berkumpul, dan ladang tersebut adalah tanah adat atau tanah ulayat dari masyarakat setempat. Hasil ini tidak jarang menimbulkan konflik baru dan tidak jarang terjadi pengusiran terhadap IDP's.
Tidak jarang masyarakat IDP's yang minoritas di tempat pengungsian sulit melakukan ibadah agamanya karena masyarakat mayoritas beragama lain.
Beberapa catatan yang dapat kita kumpulkan mengenai IDP's khususnya di tempat pada IDP's bermukim untuk sementara, adalah sebagai berikut :
Kehadiran pada IDP's di tempat penduduk asli kerap menimbulkna beban baru bagi para pemilik lahan sekitar, para pelayanan publik di mana mereka mengungsi, tidak jarang menimbulkan ketegangan baru.
Konflik yang berkepanjangan, kerentanan para pengungsi akan kekerasan dan aksesnya terhadap daerah yang aman mempunyai beban langsung bagi daya tahan para IDP's dan keleselamatannya.
Suatu pengertian akan kebutuhan dasar dan kejelasan tentang siapa sebenarnya yang harus bertanggungjawab bahwa kebutuhan mereka akan dipenuhi untuk mempertahankan hidup, bahkan untuk hidup wajar, akan berpengaruh pada kapan dan bagaimana cara pendampingan terhadap para IDP's dapat dilaksanakan.
Pengetahuan kita akan struktur masyarakat, peran jender, kapasitas dan kerentanan dari orang-orang yang disebabkan oleh konflik dan gerak perpindahan akan menentukan apakah kita (sebagai pelaku eksternal) mampu memainkan peran kita secara efektif atau tidak.
Beberapa issues kunci yang perlu untuk diperhatikan dalam penanganan IDP's, adalah :
Pengertian yang wajar akan hak-hak dasar dan kebutuhankebutuhan dasar dari para IDP's.
Kejelasan dari kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab dari berbagai-bagai pelaku perlindungan IDP's.
Kewaspadaan akan standar-standar universal yang menggaris bawahi prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan pelayanan sebagai pedoman bagi langkah-langkah yang diayunkan.
Gunakan semua cara dan kapasitas kita untuk mengatur cara tindak dan berkoordinasi diantara para pelaku negara dan bukan negara dalam rangka menghilangkan hal-hal yang dapat mengurangi pemenuhan hak-hak dasar dan hak kebutuhan dasar dari para IDP's.
Kita sudah mengenali dan setengahnya menangani masalah IDP's semenjak proklamasi dan bahkan saat terjadinya revolusi kemerdekaan (1945 - 1949) sampai sekarang, seperti penyingkiran (displacement)/pengungsian orang-orang akibat menjauhi tempat pertempuran antara TNI/pejuang lainnya dengan Inggris dan Belanda. Juga saat terjadi pemberontakan PKI/Muso pada tahun 1948 yang dikenal sebagai konflik senjata non internasional atau konflik senjata vertikal. Demikian pula pada tahun 1950 saat terjadi pemberontakan DI/TII, PRRI/Permesta telah terjadi konflik senjata vertikal yang memicu terjadinya displacement/penyingkiran/pengungsian dalam negeri. Demikian selanjutnya dengan terjadinya konflik bersenjata G-30-S/PKI, OPM di Papua dan GAM di Aceh juga telah terjadi displacement. Juga akibat terjadinya konflik horisontal yang terjadi di Kalimantan Barat. Sementara itu juga telah terjadi displacement akibat bencana alam, seperti letusan gunung berapi (Gunung Merapi dll), tsunami di Aceh, Nias dan Pangandaran), gempa bumi (Bantul dan Jawa Tengah).
Dalam hal semacam itu maka pemerintah harus memperhatikan pokok-pokok isi prinsip penuntun tersebut di atas, antara lain :
a. Identifikasi hak-hak dan jaminan yang relevan dengan melakukan :
1) Perlindungan orang dari penyingkiran/displacement atau pemindahan paksa (forced displacement);
2) Perlindungan dan bantuan untuk IDP's :
Sewaktu dalam penyingkiran (displacement);
Pada waktu kembali (ke kampung halaman asal kedatangan sebelum penyingkiran); atau
Pada waktu pengungsian/pemukiman di daerah pemukiman/pengungsian; dan
Pada waktu reintegrasi.
b. Yang perlu diperhatikan adalah perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia yang paling esensial bagi IDP's yang antara lain meliputi :
1) Penerapan prinsip-prinsip yang relevan yang terdapat dalam hukum internasional dan yang lebih khusus adalah hukum hak asasi manusia, hukum humaniter dan hukum pengungsi;
2) Pengisian kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam instrumen-instrumen internasional/nasional dengan memasukkan prinsip-prinsip baru;
Piagam PBB, 1945
Kovenan tentang Genocide, 1948
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi/ ICERD, 1965;
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Covenant on Eliminating Descrimination Against Women (CEDAW), 1979
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) 1984.
Covenant on the Rights of the Child, 1989
ILO Convention 169 tentang Penduduk Asli dan Tribal.
Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang Sipil di Waktu Perang, 1949
Ptotokol I, 1977.
Protokol II, 1977
Covenant on the Status of Refugee, 1951
UUD 1945
UU No. 39/1999
Keppres No. 3/2001 tentang Badan Kordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA), juncto Keppres 11/2001 tentang Perubahan atas Keppres No. 3/2001.
Keppres 43/1990 tentang Pananganan masalah penyingkiran penduduk sebagai akibat konflik sosial, antar suku, antar agama, dari Timor Timur ke Indonesia); yang disempurnakan dengan
Keppres 106/1999;
Keppres 3/2001
c. Prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi :
1) Perlindungan umum :
Nondiskriminasi (Prinsip 1.1)
Hak meminta bantuan humaniter kepada dan menerimanya dari pejabat-pejabat nasional (prinsip 3.2);
2) Perlindungan dari penyingkiran
Hak atas perlindungan dari penyingkiran/displacement yang dilakukan secara sewenang-wenang (prinsip 6.2 dan 6.3)
3) Perlindungan selama dalam penyingkiran :
Hak hidup (prinsip 10.1);
Hak atas martabat dan integritas fisik, mental serta moral (prinsip 11);
Hak kemerdekaan dan keamanan pribadi (prinsip 12.1);
Hak atas kemerdekaan berpindah tempat dan kebebasan memilih tempat tinggal (prinsip 14);
Hak untuk mencari keselamatan di bagian negara lain, meninggalkan negara, mencari suaka di negara lain, dan dilindungi terhadap pengembalian paksa (prinsip 15);
Hak untuk mengetahui nasib dan tempat beradanya keluarga yang hilang atau terpisah (prinsip 16.1);
Hak atas kehormatan kehidupan keluarga (prinsip 17.1);
Hak atas taraf hidup yang memadai (prinsip 18.1);
Hak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum (prinsip 20.1) dan hak atas memperoleh dokumen yang diperlukan bagi pelaksanaan hak pengakuan sebagai pribadi di depan hukum (prinsip 20.3);
Hak atas perlindungan milik dan kekayaan (prinsip 21.1);
Hak atas kebebasan pikiran, keyakinan, agama, atau kepercayaan, hak untuk bebas mencari kesempatan kerja dan mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi; hak untuk berserikat secara bebas dan mengambil bagian dalam urusan komunitas; hak untuk memilih dan mengambil bagian dalam urusan pemerintahan dan publik; dan hak untuk berkomunikasi dalam bahasa yang dimengertinya (prinsip 22);
Hak atas pendidikan (prinsip 23.1)
d. Kewajiban pemerintah guna memastikan terlindunginya hak asasi manusia (tersebut c di atas).
1) Kewajiban umum;
Mematuhi segala prinsip yang tertuang dalam Guiding Principles (prinsip 2.1);
Pemberian perlindungan dan bantuan humaniter kepada IDP's adalah tugas dan tanggungjawab utama pejabat nasional (prinsip 3.1);
Penetapan prinsip-prinsip tersebut tanpa diskriminasi jenis apapun (prinsip 4.1) dan pemberian perhatian khusus pada IDP's kategori rentan (prinsip 4.2);
Menghormati dan memastikan penghormatan kepada kewajiban mereka menurut hukum internasional, sehingga kondisi yang mengarah ke penyingkiran/displacement tercegah (prinsip 5).
2) Perlindungan dari penyingkiran/displacement :
Pemastian tidak terjadinya displacement secara sewenang-wenang (prinsip 6.1) dan akan diakhiri tidak terlalu lama daripada yang diperlukan oleh keadaan (prinsip 6.3)
Memastikan bahwa semua alternatif yang layak untuk menghindari displacement sudah dijajagi dan sudah mengambil tindakan untuk memperkecil efeknya (prinsip 7.1);
Memastikan tersedianya akomodasi bagi IDP's, dan berlangsungnya displacement dalam kondisi selamat, pemenuhan gizi, kesehatan, dan higiene yang baik dan memuaskan serta tidak terpisahnya anggota keluarga mereka (prinsip 7.2);
Apabila displacement terjadi tidak dalam tahap darurat (prinsip 7.3) :
harus dipastikan bahwa keputusan displacement diambil oleh pejabat yang berwenang menurut hukum,
orang-orang yang bersangkutan telah memperoleh informasi yang lengkap,
adanya persetujuan bebas dari yang bersangkutan (mereka yang akan di pindahkan/displacement),
pelibatan yang bersangkutan, terutama perempuan, dalam perencanaan dan pengelolaan relokasi,
penegakan hukum dilakukan oleh pejabat yang berwewenang, dan
dihormatinya hak atas pemulihan yang efektif.
Larangan displacement dengan cara yang melanggar hak hidup, kehormatan, kebebasan dan keamanan dari yang bersangkutan (prin-sip 8);
Kewajiban khusus untuk melindungi penduduk setempat, kaum minoritas, petani, orang pedesaan, dan kelompok lain yang mempunyai ketergantungan khusus pada tanah mereka (prinsip 9).
3) Perlindungan selama pengungsian/displacement :
Perlindungan IDP's terhadap :
tindak, atau ancaman, atau hasutan melakukan genosida;
pembunuhan, penghukuman mati di luar pengadilan atau secara sewenang-wenang;
penghilangan paksa (prinsip 10.1)
dan terhadap penyerangan atau tindak kekerasan yang ditujukan kepada IDP's yang tidak mau atau tidak mengambil bagian dalam peperangan (prinsip 10.2).
Sesuai dengan hak IDP's atas martabat dan integritas fisik, mental dan moral, mereka harus dilindungi, terutama dari (prinsip 11.2):
perkosaan;
mutilasi;
penyiksaan;
perlakuan atau penghukuman yang merendahkan martabat pribadi;
perbudakan atau bentuk perbudakan moderen apapun bentuknya;
tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk menyebarkan teror diantara para IDP's;
pelarangan untuk melakukan ancaman serta hasutan untuk melakukan tindakan tersebut;
larangan penangkapan, penahanan secara sewenang-wenang (prinsip 12.1);
larangan pengasingan atau pengurungan dalam kamp, atau manakala memang diperlukan hanya terbatas selama diperlukan oleh keadaan (prinsip 12.2);
perlindungan terhadap penangkapan dan atau penahanan yang bersifat diskriminatif (prinsip 12.3);
larangan penyanderaan (prinsip 12.4)
larangan melakukan rekrutasi, mengharuskan atau memberikan izin kepada anak-anak untuk mengambil bagian dalam peperangan/child soldiers (prinsip 13.1);
perlindungan terhadap praktek-praktek perekrutan ke dalam angkatan atau kelompok bersenjata (armed forces), atau praktek-praktek apapun yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau memaksa untuk mematuhi dan mengkukum mereka yang tidak patuh pada perekrutan (prinsip 13.2);
Harus diupayakan untuk mendapatkan keterangan mengenai :
nasib IDP's yang dilaporkan hilang dan memberitahukan keluarga terdekatnya tentang kemajuan penyelidikan dan hasilnya (prinsip 16.2);
berupaya mengumpulkan dan mengidentifikasi orang-orang yang meninggal;
mencegah pencurian atau mutilasi, dan memfasilitasi pengembalian jenazah-jenazah kepada keluarga terdekat atau menguburnya secara terhormat (prinsip 16.3);
melindungi dan menghormati kuburan mereka yang meninggal (prinssip 16.4);
mengizinkan setiap anggota keluarga untuk tetap bersama apabila mereka memang menginginkannya (prinsip 17.2).
penyatuan kembali anggota keluarga yang terpisah dengan bekerjasama badan-badan yang bergerak di bidang itu (prinsip 17.3)
Membuat akses yang mudah untuk mendapatkan :
sandang, papan, pangan yang memadai;
serta pelayanan medis dan sanitasi yang memadai (prinsip 18.2) dengan mengikut sertakan perempuan dalam perencanaan dan distribusinya (prinsip 18.3).
perhatian terhadap IDP's yang dilakukan tanpa perbedaan atas alasan apapun kecuali alasan medis, dan pelayanan psikologis dan sosial apabila perlu (prinsip 19.1), dimana diperhatikan juga perawatan dan kebutuhan khusus wanita, antara lain perawatan kesehatan reproduksi, konseling bagi perempuan korban kekerasan seksual dan kekerasan lainnya dalam rumah tangga (prinsip 19.2).
demikian pula harus ada perhatian khusus terhadap penyakit menular seperti TBC, demam berdarah atau HIV/AIDS (prinsip 19.3).
Di mana diperlukan harus dapat disediakan sarana serta pelayanan untuk pembuatan dokumen identitas pribadi, paspor, akte kelahiran, surat nikah atau sertifikat nikah lainnya, tanpa persyaratan yang tidak masuk akal (prinsip 20.2).
Memberikan perlindungan terhadap :
harta milik dan kekayaan IDP's, terutama terhadap penjarahan;
disamping itu juga harus diberikan perlindungan terhadap IDP's agar tidak dijadikan alat untuk melindungi operasi militer atau sejenisnya atau dijadikan sasaran militer dan menjadi obyek pembalasan, penghancuran atau perampasan, sebagai suatu bentuk penghukunan kolektif (prinsip 21.2).
juga harus diberikan perlindungan terhadap harta milik IDP's yang ditinggalkan terhadap perusakan, perampasan, okupasi, atau penggunaan secara sewenang-wenang (prinsip 21.3).
Memastikan bahwa anak-anak IDP's usia sekolah :
mendapatkan pengajaran sesuai dengan usianya secara cuma-cuma dengan memperhatikan penghormatan terhadap identitas budaya, bahasa, dan agama mereka dan bersifat wajib di sekolah dasar (prinsip 23.3);
agar penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan, terutama bagi remaja dan perempuan, baik yang tinggal di kamp maupun yang tidak, dilakukan dengan segera setelah kondisi memungkinkannya (prinsip 23.4).
Guiding Principles 1998 memberikan prinsip-prinsip pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab pejabat nasional dalam hubungan dengan pengembalian, pemukiman dan reintegrasi IDP's, adalah sebagai berikut :
1. Penciptan kondisi dan penyediaan sarana yang memungkinkan IDP's kembali secara sukarela serta dalam keadaan selamat ke kampung halamannya sebelum penyingkiran terjadi atau secara sukarela bermukim di bagian lain wilayah negaranya, dan upaya memfasilitasi reintegrasi IDP's yang telah kembali atau telah bermukim di tempat lain yang masih wilayah negaranya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 28.1, dan upaya khusus untuk memastikan partisipasi penuh IDP's dalam perencanaan dan pengelolaan pengembalian atau pemukiman, dan reintegrasi mereka (pasal 28.2),
2. Membantu IDP's yang telah kembali atau yang telah bermukim dibagian wilayah negara yang lain untuk mendapatkan kembali, sejauh mungkin milik dan kekayan yang mereka tinggalkan atau yang dirampas, segera setelah penyingkiran. Manakala milik dan kekayaan mereka tersebut tidak mungkin ditemukan kembali atau tidak mungkin diserahkan kembali, maka kepada mereka dapat diberikan kompensasi yang tepat atau bentuk ganti kerugian yang adil lainnya (prinsip 29.2).
3. Mengizinkan dan memberikan fasiltas dan akses yang baik kepada organisasi internasional untuk melaksanakan mandat mereka masing-masing tanpa rintangan untuk membantu IDP's kepemukimannya kembali ditempat asalnya atau ditempat lain diwilayah negara dan juga guna melakukan reintegrasi (prinsip 30).
4. Kalangan internasional hanya dapat memberikan bantuan bagi pemenuhan kebutuhan IDP's apabila hal demikian diminta atau diizinkan oleh negara yang bersangkutan. Namun dalam keadaan di mana pemerintahan yang efektif atau pemerintah nasional tidak ada, atau karena kondisi obyektif tidak memungkinkannya dan tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya, ataupun karena pemerintah sengaja tidak mau memberikan perlinduangan dan/atau bantuan tertentu kepada IDP's yang terdapat dinegaranya, maka badan-badan internasional dapat memaksakan untuk membantu para IDP's.
Upaya pemerintah untuk menangani penyingkiran dalam negeri/internally displacement secara terpadu sebenarnya sudah dimulai semenjak akhir tahun 1970 dengan dibentuknya Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas PBA) dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979. Namun ruang lingkup dan mandat dari Bakornas PBA masih terbatas pada masalah penyingkiran di dalam negeri/IDP's yang diakibatkan oleh bencana alam sperti banjir, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Kemudian pada tahun 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 dibentuklah Badan Koordinasi Nasional baru dengan nama Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB), yang lingkup mandatnya mencakup penyingkiran/displacement sebagai akibat bencana alam dan juga penyingkiran/displacement dari Timor Timur ke wilayah Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur. Karena meningkatnya konflik horisontal pada tahun 1999 yang juga mengakibatkan meningkatnya permasalahan pengungsi IDP's telah mendorong pemerintah untuk menyempurnakan Bakornas PB (Keppres No. 43/1990) dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999, dengan maksud agar Bakornas PB dapat menangani secara lebih baik masalah penyingkiran di dalam negeri/Internally displacement sehubungungan timbulnya perkembangan baru tersebut. Demikian selanjutnya untuk dapat lebih baik lagi dalam menangani masalah penyingkiran di dalam negeri/internally displacement maka pada tahun 2001 disempurnakanlah Bakornas PB dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 dan berubah menjadi Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP).
Hal ikhwal mengenai Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi adalah sebagai berikut :
1. Secara institusional Bakornas PBP merupakan wadah yang secara organisatoris berada di luar struktur suatu departemen atau lembaga pemerintah non departemen sehingga menjadi lembaga yang non struktural sesuai dengan namanya sebagai Badan Koordinasi, berada dan bertanggungjawab kepada Presiden dengan dua mandat umum (lihat Pasal 1 ayat 1 Keppres No. 3/2001) yaitu :
a. Penanggulangan bencana; dan
b. Penanganan pengungsi
Guna melaksanakan mandat umum itu Bakornas PBP mempunyai tugas :
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang cepat, efisien, dan efektif (Pasal 2 huruf a Keppres No. 3/2001);
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu (Pasal 2 huruf b); dan
C. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi (Pasal 2 huruf c):
1) Pencegahan;
2) Penyelamatan;
3) Rehabilitasi; dan
4) Rekonstruksi
2. Namun demikian Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tidak mendefiniskan istilah penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. Namun demikian dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) diberikan ruang lingkup kegiatan yang termasuk dalam istilah penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, antara lain :
a. Penanggulangan bencana adalah meliputi segala upaya penanggulangan bencana, baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh manusia, yang mencakup segala kegiatan;
1) Pencegahan;
2) Penjinakan/mitigasi;
3) Penyelamatan;
4) Rehabilitasi; dan
5) Rekonstruksi.
b. Penanganan pengungsi adalah meliputi segala upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik konflik sosial maupun konflik politik, yang terjadi pada suatu daerah, yang meliputi kegiatan :
1) Pencegahan;
2) Tanggap darurat;
3) Penampungan;
4) Pemindahan;
5) Pengembalian atau relokasi;
3. Meskipun menurut Pasal 1 ayat (1) fungsi Bakornas PBP hanyalah wadah koordinasi, namun karena melihat tugasnya sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2, ternyata Bakornas PBP dimaksudkan sebagai badan yang lebih luas fungsinya katimbang sekadar sebagai badan koordinasi, yang mempunyai fungsi sebagai :
a. Badan perumus dan penentu kebijakan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf a.
b. Badan mengkoordinasian (pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi/ IDP's yang tertuang dalam Pasal 2 huruf b
C. Badan yang memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sesuai dengan Pasal 2 huruf c.
d. Dari diskripsi tentang ruang lingkup kegiatan yang tercakup dalam istilah penanganan pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), tugas Bakornas PBP yang dirinci dalam Pasal 2 terbatas pada perkembangan yang terjadi sesudah terjadinya konflik, tidak termasuk tugas yang berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya konflik.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan masalah yang sedang kita bahas, yaitu :
a. Menurut catatan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3), istilah pengungsi adalah orang yang tersingkirkan di dalam negeri (internally displaced persons/IDP's);
b. Sementara itu Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa situasi konflik sebagai penyebab terjadinya penyingkiran/ displacement hanya mencakup dua jenis konflik, yakni konflik sosial dan konflik politik. Dalam hal ini tidak disebut dua bentuk konflik lain yaitu konflik bersenjata/ armed conflict dan konflik vertikal/vertical conflict.
C. Tidak mencakupi usaha-usaha pencegahan konflik. Hal ini dapat dilihat dari diskripsi ruang lingkup kegiatan yang tercakup dalam istilah penanganan pengungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa tugas Bakornas PBP yang rinciannya tertuang dalam Pasal 2, nampak menunjukkan bahwa hanya terbatas pada perkembangan yang terjadi sesudah terjadinya konflik.
d. Penyingkiran yang mungkin terjadi sebagai akibat kebijakan atau tindakan, yang menurut sifatnya, tidak dapat dikategorikan sebagai konflik, seperti kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, umpamanya penggusuran pedagang kaki lima, tidak diliput oleh Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001.
e. Disamping itu beberapa pokok yang sangat bersifat mendasar, misalnya digariskannya kebijakan Pemerintah mengenai masalah penyingkiran di dalam negeri atau internally displacement ternyata tidak ada. Sehingga dengan demikian dalam Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2001 itu sendiri tidak ada ketentuan yang menegaskan keharusan dilindunginya hak asasi manusia dan kebebasan fundamental IDP's sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
f. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 maka hal yang paling dibutuhkan oleh IDP's sehubungan dengan kondisi khusus mereka adalah apa yang :
1) tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu hak untuk diakui sebagai manusia pribadi di depan hukum :
ayat (2) untuk mendapat bantuan dan perlindungan dari pengadilan yang objektif dan tidak memihak; dan
ayat (3) memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih dari pada yang lain berkenaan dengan kekhususannya (bagi kelompok masyarakat yang rentan)
hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6 dan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Pasal 4 ayat (2), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 24 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966, Pasal 2 CEDAW, Pasal 8 ayat (2) CRC 1989 dan Prinsip 20 Guiding Principles 1998.
2) tercantum dalam Pasal 9 :
ayat (1) tentang hak untuk hidup, mempertahankan hidup ;
ayat (2) tentang hak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia lahir dan bathin;
ayat (3) tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
hal ini sejalan dengan Pasal 28 A Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966, dan Prinsip 10, Prinsip 11 dari Guiding Principles 1998.
3) tercantum dalam Pasal 12 :
hak untuk memperoleh pendidikan;
hal ini sejalan dengan Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 28 ayat (1) CRC 1989, dan Prinsip 23 dari Guiding Principles 1998.
4) tercantum dalam Pasal 22
kebebasan memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
hal ini sejalan dengan Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945, ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 dan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966, dan Prinsip 22 ayat (1a) dari Guiding Principles 1998.
5) tercantum dalam Pasal 27
kebebasan bergerak, berpindah tempat, dan bertempat tinggal di dalam wilayah RI;
hal ini sejalan dengan Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (lihat dua kalimat/ rangkaian kata terakhir), Pasal 13 ayat (1) Dekla rasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966, dan Prin sip 15 dari Guiding Principles 1998.
6) tercantum dalam Pasal 29
hak atas perlindungan pribadi, keluarga, martabat dan hak milik;
hal ini sejalan dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 3, Pasal 4 Pasal 7 dan Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Pasal 7 dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966, Pasal 16 Kovenan tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 32, sampai dengan Pasal 36 dan Pasal 37 huruf (a) CRC, dan Prinsip 11 serta Prinsip 17 dari Guiding Principles 1998.
7) tercantum dalam Pasal 33
ayat (1) hak untuk bebas dari penyiksaan, pengukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
ayat (2) hak untuk bebas dari penghilangan paksan dan nyawa;
hal ini sejalan dengan Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 dan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Pasal 7 dan Pasal 8 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966, Pasal 6 dari Kovenan tentang Pengahapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979, CAT 1984, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 dari CRC 1989, dan Prinsip 11 dari Guiding Principles 1998.
8) tercantum dalam Pasal 36
ayat (1) hak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang secara melawan hukum;
hal ini sejalan dengan Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, dan Prinsip 21 dari Guiding Principles 1998.
9) tercantum dalam Pasal 65
hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta perlindungan dari berbagai bentuk penyalah gunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. ;
hal ini sejalan dengan Pasal 28 G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 dari CRC 1989, serta Prinsip 11 dari Guiding Principles 1998.
Mengenai suaka pemerintah Indonesia telah mempunyai pengalaman yang cukup besar bagaimana memperlakukan mereka yang mencari suaka. Konflik di Vietnam dan Kamboja telah menempatkan Indonesia sebagai negara pertama yang harus mengurusi mereka yang mencari suaka atau mereka yang berstatus refugees. Indonesia menerima para refugees dan pencari suaka sebagai first country of asylum, sedangkan tujuan akhir mereka mendapatkan asylum secara final adalah negara lain. Indonesia memberikan kerjasamanya kepada komunitas internasional, utamanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, lebih khusus kepada UNHCR untuk memberikan solusi jangka panjang bagi para asylum seekers tersebut di mana sebagian besar dari mereka diakui statusnya sebagai refugees menurut Statuta UNHCR 1950. Indonesia telah menyiapkan pulau Galang sebagai pusat pemrosesan para asylum seekers, dimana 121.000 orang diantaranya dapat diproses dan dikirimkan kepada negara tujuan atas persetujuan negara tujuan tersebut. Sedangkan sisanya, setelah konflik Vietnam dan Kamboja selesai di mukimkan kembali ke negara asalnya. Setelah konflik Vietnam dan Kamboja selesai,
Indonesia masih menjadi negara yang disinggahi oleh "boat people" yang berusaha mencari suaka, diantara mereka tidak murni refugees (pengungsi/refugees akibat konflik) melainkan ada pula yang menjadi migran ekonomis. Karena Indonesia bukan pihak pada Konvensi 1951/Protokol 1967, orang-orang tersebut yang kebanyakan berasal dari Asia Selatan dan Asia Barat dan terdampar di Indonesia, ditangani dan ditentukan status kepengungsiannya oleh kantor perwakilan UNHCR di Jakarta, sesuai dengan mandat yang ditetapkan dalam Statuta UNHCR 1950. Disamping itu UNHCR menanggung biaya hidup orangorang tersebut selama berada di Indonesia.
Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan nasional termasuk peraturan pelaksanaannya yang komprehensif, di mana digariskan kebijaksanaan negara mengenai asylum seekers atau refugees yang masuk negara Indonesia ini.
Namun ada beberapa peraturan yang tidak komprehensif yang bersifat teknis pengaturan dan yang juga menggariskan hanya prinsip-prinsip dasar telah dibuat oleh Indonesia, antara lain :
1. Surat Edaran Perdana Menteri No. 11/R.I/1956 tanggal 7 September 1956.
Surat Edaran ini terdiri dari tujuh pasal substantif dan penjelasannya, baik itu penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal, yang menggariskan kebijaksanaan (policy) Pemerintah Indonesia mengenai masalah asylum atau suaka secara umum dan mengenai pencari suaka/asylum seekers yang masuk ke atau berada di Indonesia. Dalam Surat Edaran Perdana Menteri tersebut juga ada kriteria pencari suaka yang dalam teks aslinya disebut sebagai pelarian politik, dan juga terdapat ketentuan mengenai exclusion clauses/ ketentuan pengecualian atau pengeksklusian yang selaras dengan bentuknya sebagai Surat Edaran, sehingga tidak terlalu luas dan mendalam. Surat Edaran Perdana Menteri tadi dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pejabat nasional yang terkait.
2. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979, Tanggal 11 September 1979, tentang Koordinasi Penyelesaian Masalahmasalah Pengungsi Vietnam di Indonesia. Kalau ditinjau dari segi materinya, maka Keppres 38/1979 tersebut bukanlah suatu peraturan perundang-undangan yang menggariskan kebijakan/policy Pemerintah Indonesia mengenai masalah suaka dan pengungsi.
Yang nampak dalam Keppres tersebut seolah-olah tercermin bahwa Pemerintah Indonesia menganut garis kebijakan dalam menangani pengungsi dan pencari asylum/suaka dari semenanjung Indocina adalah sebagai berikut :
a. Tidak bersedia memberi suaka/asylum permanen di Indonesia kepada pencari suaka/asylum yang masuk ke atau berada di Indonesia;
b. Tidak bersedia menerima pengungsi/refugees untuk bermukim tetap di Indonesia;
c. Hanya bersedia menerima pencari suaka/asylum seekers dan pengungsi/refugees untuk tinggal sementara waktu di Indonesia sampai kepergian mereka ke negara ketiga atau repatriasi/pemulangan kembali mereka ke negara asal mereka; dan
d. Segala biaya yang diperlukan oleh pencari suaka dan pengungsi/refugees selama keberadaannya di Indonesia dan bagi kepergian mereka ke negara ketiga atau repatriasi/pemulangan kembali mereka harus ditanggung oleh komunitas internasional.
e. Pada Rencana Aksi Komprehensif yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia pada akhir bulan September 1966, semua pencari suaka dan refugees dari Indocina yang tersisa setelah beberapa dari mereka diakui sebagai refugees dan diterima di negara ketiga, maka sisanya meskipun ada yang diakui statusnya sebagai refugees namun tidak diterima untuk bermukim di negara ketiga manapun dan mereka yang tidak dapat diakui statusnya sebagai refugees di kembalikan ke negara asalnya/repatriasikan. Maka dengan demikian masalah pencari suaka/ asylum seekers dari Indocina terselesaikan dan pusat pemrosesan pencari suaka/asylum seekers di Pulau Galang ditutup.
Sementara itu ada beberapa keputusan dan perundang-undangan yang komprehensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, antara lain :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini merupakan upaya bangsa Indonesia untuk memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini juga dilampirkan "Piagam Hak Asasi Manusia" sebagai bagian yang integral dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut.
Manakala ditelusuri isi dari Ketetapan Majelis Permusya waratan Rakyat tersebut terdapat pernyataan tentang harus dihormatinya Hak Asasi Manusia sebagaimana termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Dengan demikian apa yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa hak setiap orang untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran harus pula dihormati.
Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini dilampirkan dalam Lampiran II Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut. Pada Bab VI khususnya pada Pasal 24 Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
Ini berarti bahwa Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak setiap orang Indonesia untuk mencari dan menikmati suaka/asylum di negara lain dan Indonesia juga mengakui hak setiap orang yang bukan warganegara Indonesia untuk mencari dan menikmati suaka/asylum di negara yang bukan negaranya.
Patut dicatat bahwa dalam Pasal 2 diktum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/ 1998 memerintahkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tanggal 14 September 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang terdiri dari empat puluh pasal, memuat dua pasal tentang suaka, yaitu Pasal 25 dan Pasal 26, dan Pasal 27 mengenai pengungsi/refugee.
Pasal 25 UU No. 37/1999
(1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri (Luar Negeri).
(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
Pasal 26 UU No. 37/1999
Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional.
Pasal 27 UU No. 37/1999
(1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri (Luar Negeri).
(2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
Penjelasan :
Ayat (1)
Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindarkan terganggunya hubungan luar baik antara Indonesia dengan negara asal pengungsi itu.
Ayat (2)
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.
Cukup jelas.
Keputusan politik yang mengakui hak setiap orang untuk mencari suaka yang dituangkan pada Pasal 24 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/ MPR/1988, Lampiran II tentang Piagam Hak Asasi Manusia, diejawantahkan menjadi norma yuridis oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 yang berbunyi :
Pasal 28 UU No. 39/1999
(1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Penjelasan Pasal 28 UU No. 39/1999.
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau nonpolitik adalah negara yang menerima pencari suaka.
Sebagai suatu prinsip, maka Pasal 28 ayat (1) UU No. 39/ 1999 harus diartikan sebagai berlaku secara umum, yang berarti adanya pengakuan hak mencari suaka di negara lain sebagai hak asasi baik bagi orang Indonesia maupun orang lain.
Bab V
Konvensi dan Protokol mengenai Status Pengungsi/Refugees
Konvensi dan Protokol mengenai Status Pengungsi/Refugees
(Konvensi Jenewa 28 Juli 1951)
Pendahuluan
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 10 Desember 1948 menegaskan prinsip bahwa manusia harus menikmati hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental tanpa diskrimisai.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada berbagai kesempatan, telah memanifestasikan keprihatinannya yang dalam mengenai para pengungsi dan telah berikhtiar untuk menjamin para pengungsi atas penggunaan seluas mungkin hak-hak dan kebebasankebebasan fundamental ini.
Disamping itu Periserikatan Bangsa-Bangasa berpendapat bahwa seyogyanya dilakukan perubahan dan penyatuan persetujuan-persetujuan Internasional yang ada sebelumnya mengenai status pengungsi, serta perluasan ruang lingkup dan perlindungan yang diberikan oleh persetujuan-persetujuan termaksud dengan jalan membuat persetujuan baru.
Pemberian suaka dapat menimbulkan beban terlalu berat pada negara-negara tertentu, dan bahwa penyelesaian secara memuaskan atas masalah yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diakui sebagai masalah yang beruanglingkup dan bersifat internasional, yang oleh karena itu tidak dapat dicapai tanpa kerjasama internasional.
Semua Negara, yang mengakui sifat sosial dan humaniter masalah pengungsi, berkeinginan akan melakukan segalanya yang berada di dalam kekuasaannya, untuk mencegah masalah ini menjadi sebab ketegangan antara Negara-Negara.
Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi telah ditugasi untuk mengawasi konvensi-konvensi yang mengatur perlindungan para pengungsi/refugees, dan mengakui bahwa menangani masalah ini akan tergantung pada kerja sama Negara-Negara dengan Komisaris Tinggi.
Konvensi ini diterima oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Wakil-Wakil 4 Berkuasa Penuh tentang Status Pengungsi dan Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan, yang diadakan di Jenewa dari tanggal 2 Juli 1951 sampai dengan 25 Juli 1951. Konferensi tersebut diselenggarakan sesuai dengan Resolusi 429 (V). yang diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 14 Desember 1950. Naskah resolusi ini dapat dilihat dalam Official Records of the General Assembly, Fifth Session, Suplement Nbr 20 (A/1775), halaman 48.
Bab I Konvensi ini mengatur tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 11.
Pasal 1 mengenai Definisi istilah "Pengungsi/Refugees". Untuk maksud Konvensi ini, istilah "pengungsi" atau refugees akan berlaku bagi seseorang:
a. Kategori pertama,
Pasal 1 A (1) yang esensinya sepadan dengan Paragraf 6 A (1) Statuta UNHCR).
Telah dianggap sebagai pengungsi atau refugees menurut pengaturan-pengaturan 17 Mei 1926 dan 30 Juli 1926 atau menurut Konvensi-Konvensi 28 Oktober 1933 dan 10 Pebruari 1938, Protokol 14 September 1939 atau Konsitusi Organisasi Pengungsi Internasional (International Refugees Organization/IRO).
Keputusan-keputusan tentang tidak dapat diakuinya seseorang sebagai pengungsi/refugees yang diambil oleh Organisasi Pengungsi Internasuional/ International Refugee Organization dalam periode kegiatan-kegiatannya tidak akan menghalangi pemberian status pengungsi atau refugees kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syarat ayat 2 Konvensi Mengenai Status Pengungsi 28 Juli 1951.
Pada Lampiran (Annex) Konstitusi IRO 15 Desember 1946, istilah displaced persons berlaku bagi seseorang yang, sebagai akibat tindakan-tindakan penguasa-penguasa, rezimrezim yang disebut dalam Bagian 1, Bab A, Paragraf 1 (a) Lampiran ini, telah dideportasikan dari, atau telah dipaksa untuk meninggalkan Negara kewarganegaraan atau Negara di mana ia sebelumnya bertempat tinggal, seperti orangorang yang dideportasikan karena alasan-alasan rasial, keagamaan atau politis.
b. Kategori kedua,
Pasal 1 A (2) yang esensinya sama dengan Paragraf 6 A (ii) alinea pertama Statuta UNHCR.
Tiap orang yang sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang karena kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar mengalami persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya, dan tidak dapat, atau karena kecemasan tersebut atau karena alasanalasan yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau tiap orang, yang tidak berkewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, tidak dapat atau karena kecemasan itu atau karena alasanalasan yang bukan alasan-alasan kenikmatan pribadi, tidak mau kembali ke negara itu.
Persekusi (persecution)/penyiksaan adalah perbuatan manusia yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut5:
1) Pelaku dengan kejam (severe) mencabut hak-hak fundamental dari satu orang atau lebih, bertentangan dengan ketentuan hukum internasional.
2) Pelaku menjadikan orang atau orang-orang itu sebagai target dengan alasan identitas suatu kelompok atau menargetkan tindakannya pada suatu kelompok.
3) Penargetan semacam itu didasarkan pada alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jender sebagaimana dinyatakan dalam Statuta Roma Pasal 7 ayat (3), atau dasar-dasar lain yang diakui secara universal sebagai tindakan yang tidak dibolehkan dalam hukum internasional.
4) Tindakan itu dilakukan dalam kaitan dengan berbagai perbuatan yang dimaksudkan dalam Statuta Roma Pasal 7 ayat (1), atau berbagai jenis kejahatan lain yang termasuk dalam jurisdiksi Mahkamah.
Bahwa istilah penganiayaan yang diatur dalam Undangundang Nomor 26 Tahun 2000 adalah penganiayaan dalam arti persecution sebagaimana dimaksud dalam Statuta Roma, bukan dalam konteks KUHP Indonesia.
c. Kategori ketiga,
Paragraf 6 B Statuta UNHCR, merupakan kategori yang kini relevan, yang tidak ada padanannya pada Konvensi ini.
d. Tiap-tiap orang lain yang berada di luar negara kewarganegaraannya, atau jika ia tidak berkewarganegaraan, negara di mana ia sebelumnya biasa bertempat tinggal, karena ia mempunyai atau pernah mempunyai kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan atau opini politiknya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan pemerintah negara kewarganegaraannya, atau jika ia tidak berkewarganegaraan, kembali ke negara di mana ia sebelumnya biasa bertempat tinggal.
Dalam hal seseorang mempunyai lebih dari satu kewarganegaraan, istilah "negara kewarganegaraannya" akan berarti masing-masing negara di mana ia adalah warganegaranya, dan seseorang tidak akan dianggap tidak memperoleh perlindungan negara kewarganegaraannya jika, tanpa alasan yang sah yang berdasarkan kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar, ia tidak memanfaatkan perlindungan salah satu negara di mana ia adalah warganegaranya.
e. Untuk maksud Konvensi Jenewa 28 Juli 1951 ini kata-kata "peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951", berarti :
1) peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa sebelum 1 Januari 1951, atau
2) peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa atau di tempat lain sebelum 1 Januari 1951,
Dan tiap Negara Pihak, pada waktu penandatanganan, ratifikasi atau aksesi, akan membuat deklarasi yang menyebutkan secara khusus arti-arti mana dari arti-arti ini yang berlaku untuk maksud kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini.
f. Suatu Negara yang menerima alternatif atau kategori pertama setiap waktu dapat memperluas kewajiban-kewajibannya dengan menerima alternatif kedua melalui ratifikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dari berbagai definisi yang tertuang dalam Statuta UNHCR, maka definisi yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 28 Juli 1951, secara tegas menetapkan definisi pengungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1, yang mengandung dua kategori, yaitu :
a. Kategori pertama
Pasal 1 A (1) Konvensi Jenewa 28 Juli 1951.
Tiap-tiap orang yang sudah dianggap sebagai pengungsi menurut Pengaturan-pengaturan 12 Mei 1926 dan 30
Juni 1928 atau menurut Konvensi-Konvensi 28 Oktober 1933 dan 10 Pebruari 1938, Protokol 14 September 1929 atau Konstitusi Organisasi Pengungsi Internasional.
Kategori ini adalah sama dengan Paragraf 6 A(1) Statuta UNHCR.
b. Kategori kedua,
Pasal 1 A (2) alinea pertama Konvensi ini. Tiap-tiap orang yang, sebagai akibat yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang karena kecemasan yang sungguhsungguh berdasar mengalami persekusi karena alasan alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau tiap orang, yang tidak berkewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasa bertempat tinggal sebagai akibat peristiwa-peristiwa tersebut, tidak dapat atau, karena kecemasan itu, tidak mau kembali ke negara itu.
C. Berlainan dengan apa yang tercantum dalam Statuta UNHCR, derfinisi pengungsi yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 28 Juli 1951 tidak mencakup kategori ketiga pengungsi sebagaimana disebut dalam Statuta UNHCR (Praragraf 6 B), yaitu orang-orang atau orangorang lain, yang sesudah 1 Januari 1951, yang karena alasan-alasan yang sama sebagaimana disebut dalam Pasal 1 A (2) Konvensi ini, dapat dianggap sebagi pengungsi, seperti yang ditetapkan oleh Paragraf 6 B Statuta UNHCR. Dengan demikian pengungsi yang muncul sebagai akibat-akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah 1 Januari 1951 tidak termasuk lingkup berlakunya Konvensi ini. Sebagai akibat maka kategori baru dari pengungsi ini, walaupun berada di wilayah yang berada di bawah yuridiksi negara pihak pada Konvensi ini, tetap di bawah wewenang UNHCR, dari eligability sampai pemberian perlindungan.
d. Bangkok Principles 1960, dalam Pasal 1 yang berjudul definisi istilah pengungsi, mengartikan pengungsi sebagai :
Pengungsi adalah orang yang, karena persekusi atau kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, warna kulit, agama, keyakinan politik atau keanggotaan pada kelompok tertentu;
1) meninggalkan negara kewarganegaraannya, atau jika ia tidak berkewarganegaraan, Negara atau Negeri di mana ia biasanya bertempat tinggal, atau
2) berada di luar Negara atau Negeri tersebut, tidak dapat atau tidak mau kembali ke Negara atau Negeri itu atau memanfaatkan perlindungannya,
Dalam definisi tersebut di atas terdapat dua unsur baru yang tidak terdapat dalam definisi yang tercantum dalam Statuta UNHCR (Paragraf 6 B) dan Konvensi ini (Pasal 1 A (2)) sebagaimana telah diubah oleh Protokol 1967 (Pasal 1, Paragraf (2)), bagi penetapan status seseorang sebagai pengungsi :
1) unsur obyektif, antara lain adanya persekusi, disamping unsur obyektif lainnya yaitu kecemasan yang sungguh-sungguh berdasarkan akan persekusi;
2) unsur obyektiflain, sebagai alasan kecemasan , atas persekusi, yaitu warna kulit, (sehubungan dengan situasi di Afrika pada waktu itu khususnya di Afrika Selatan dan Rhodesia Selatan/Zimbabwe).
Konvensi OPA, 1959, memberikan definisi tentang pee. ngungsi lebih luas cakupannya ketimbang definisi-definisi yang tercantum dalam Statuta UNHCR (Paragraf 6 B), Konvensi ini (Pasal 1 A(2)) sebagaimana telah diubah oleh Protokol 1967 (Pasal 1, Paragraf 2), dan Bangkok Principles (Pasal 1), yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi spesifik di Afrika Selatan dan Rhodesia Selatan, Konvensi OPA mendefinisikan istilah pengungsi sebagai :
5 Mahkamah Agung RI, Buku Saku Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando, Jakarta 2006, halaman 34
1) Kategori Pertama.
Tiap-tiap orang yang karena kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar, mengalami persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu, atau tiap orang yang tidak berkewarganegaraan dan berada di luar negara dimana ia sebelumnya biasa bertempat tinggal sebagai akibat peristiwa-peristiwa itu tidak dapat atau karena kecemasan itu, tidak mau kembali ke negara tersebut (vide Pasal 1 Paragraf 1).
Definisi ini esensinya sama dengan definisi-definisi yang tercantum dalam Statuta UNHCR (Paragraf 6 B), Konvensi ini (Pasal 1 A 2) sebagaimana telah diubah oleh Protokol 1967 (Pasal 1, Paragraf 2) dan Bangkok Principles 1966 (Pasal 1).
2) Kategori Kedua.
Tiap orang yang karena agresi eksternal, pendudukan, dominasi asing atau peristiwa-peristiwa yang secara serius mengganggu ketertiban umum di suatu bagian atau seluruh negara asal atau negara kewarganegaannya, terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya, mencari tempat yang aman di luar negara asal atau negara kewarganegaraannya (Vide Pasal 1 Paragraf 2).
Definsi ini merupakan definisi yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi spesifik di Afrika.6
Dari definisi-definisi tentang istilah pengungsi yang tercantum dalam berbagai instrumen internasional dan regional tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan dan diidentifikasi adanya beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan, sehubungan dengan istilah pengungsi.
Dari padanya dapat dilihat bahwa karakteristik tersebut mengacu pada hal-hal yang menyangkut keberadaan pengungsi di luar negaranya asalnya,
Adapun identifikasi tiga karakteristik tersebut adalah sebagai berikut7;
1. Seorang pengungsi adalah orang yang berada di luar negara asalnya;
2. Keberadaannya di luar negara asalnya itu tidak didasarkan pada maksud-maksud untuk mendapatkan kenikmatan atau kemudahan pribadi (personal convenience), misalnya untuk tujuan-tujuan ekonomi atau untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum karena tindak pidana biasa, selain karena keselamatan atau kebebasan-kebebasan fundamentalnya yang terancam; dan
3. Seorang pengungsi yang tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan negara asalnya atau tidak mau kembali ke negara asalnya, karena tindakan tersebut akan mengancam keselamatan atau kebebasan-kebebasan fundamentalnya.
Konvensi ini akan berhenti berlaku bagi seseorang yang termasuk dalam ketentuan-ketentuan Bagian A jika :
1. Ia secara sukarela memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya; atau
2. Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara sukarela telah memperolehnya kembali; atau
3. Ia telah memperoleh kewaraganegaraan baru, dan menikmati perlindungan negara kewarganegaraan barunya; atau
4. Ia secara sukarela telah menetap kembali di negara yang ditinggalkan atau di luar negara itu di mana ia tetap tinggal karena kecemasan akan persekusi; atau
5. Ia tidak dapat lagi, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, tetap menolak untuk memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya.
Dengan ketentuan bahwa ayat ini tidak akan berlaku lagi bagi pengungsi yang termasuk dalam Pasal 1 A (1) yang dapat mengajukan alasan-alasan yang bersifat memaksa yang timbul dari persekusi sebelumnya atau penolakannya untuk memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya.
6. Sebagai seorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada, ia dapat kembali ke negara di mana ia sebelumnya bertempat tinggal.
Dengan ketentuan bahwa ayat ini tidak akan berlaku bagi pengungsi yang termasuk dalam bagian Pasal 1 A (1) yang dapat mengajukan alasan-alasan yang bersifat memaksa yang timbul dari persekusi sebelumnya atau penolakannya untuk kembali ke negara di mana ia sebelumnya bertempat tinggal.
Konvensi ini tidak akan berlaku bagi orang-orang yang dewasa ini menerima perlindungan atau bantuan dari organ-organ atau badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa selain Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi.
Apabila perlindungan atau bantuan tersebut telah berhenti karena sesuatu alasan, tanpa terselesaikannya secara definitif kedudukan orang-orang termaksud sesuai dengan resolusi-resolusi yang relevan yang diterima oleh Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa, orang-orang tersebut ipso facto akan berhak atas keuntungan-keuntungan Konvensi ini.
Konvensi ini tidak akan berlaku bagi seseorang yang oleh instansi-instansi yang berwenang dari negara di mana ia telah bertempat tinggal diakui mempunyai hak-hak dan kewajibankewajiban yang terkait pada dimilikinya kewarganegaraan negara itu.
Disamping itu ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan berlaku bagi seseorang yang mengenai dirinya terdapat alasan-alasan serius untuk menganggap bahwa :
a. ia telah melakukan tindak pidana terhadap perdamaian, tindak pidana perang (war crimes) atau tindak pidana terhadap kemanusian (crimes against humanity), sebagaimana didefinisikan dalam instrumen-instrumen internasional yang dibuat untuk menetapkan ketentuan mengenai tindak pidana-tindak pidana termaksud;
b. ia telah melakukan tindak pidana non politis yang serius di luar negara pengungsian sebelum ia diterima masuk ke negara itu sebagai pengungsi;
c. ia telah dinyatakan bersalah atas perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kewajiban-kewajiban umum tiap-tiap pengungsi dapat dibaca pada Pasal 2 Konvensi ini yang isinya bahwa tiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban pada negara dimana dia berada, yang mengharuskannya terutama untuk menaati undangundang serta peraturan-peraturan negara itu dan juga tindakantindakan yang diambil untuk memelihara ketentuan umum.
Azas nondiskrinatif tertuang dalam Pasal 3 Konvensi ini yang isinya bahwa Negara-negara Pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini pada para pengungsi tanpa diskriminasi mengenai ras, agama atau negara asal.
Pada Pasal 4 Konvensi ini menjelaskan bahwa Negara-negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang berada di dalam wilayahnya perlakuan yang setidak-tidaknya sama dengan perlakuan yang diberikan kepada warga negaranya mengenai kebebasan menjalankan agama dan kebebasan tentang pendidikan agama anak-anak mereka.
Hak yang diberikan yang terpisah dari Konvensi ini (lihat Pasal 5 Konvensi ini). Tiada suatu ketentuan pun dalam konvensi ini yang akan dianggap mengurangi hak-hak dan keuntungankeuntungan apapun yang terpisah dari Konvensi ini yang diberikan oleh suatu Negara Pihak kepada para pengungsi.
Untuk maksud Konvensi ini pada Pasal 6, istilah dalam keadaan yang sama mengandung arti bahwa tiap persyaratan (termasuk persyaratan tentang jangka waktu dan syarat-syarat untuk berdiam atau bertempat tinggal) yang harus dipenuhi oleh individu tertentu untuk menikmati hak yang bersangkutan, jika ia bukan pengungsi, harus dipenuhinya kecuali persyaratan yang karena sifatnya tidak dapat dipenuhi oleh seorang pengungsi.
Pembebasan dari Resiprositas (Pasal 7 dari Konvensi ini). Kecuali apabila Konvensi ini memuat ketentuan-ketentuan yang lebih baik, Negara Pihak (States Parties) akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan yang sama dengan perilaku yang diberikan kepada orang-orang asing umumnya. Setelah periode tiga tahun bertempat tinggal, semua pengungsi akan menikmati pengecualian dari resiprositas legislatif di Negara-Negara Pihak. Tiap negara pihak akan terus memberikan kepada para pengungsi hak-hak dan keuntungan-keuntungan yang telah dimilikinya, apabila tidak ada resiprositas, pada tanggal mulai berlakunya Konvensi ini untuk Negara itu. Negara-negara pihak akan mempertimbangkan dengan baik kemungkinan pemberian kepada para pengungsi, apabila tidak ada resiprositas, hak-hak dan keuntungan-keuntungan yang melebihi hak-hak dan keuntungan-keuntungan yang dimilikinya menurut Pasal 7 ayat 2 dan 3, dan untuk memperluas pengecualian dari resiprositas pada para pengungsi yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dari Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Ketentuan-ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 berlaku baik bagi hak-hak dan keuntungan-keuntungan sebagaimana disebut dalam Pasal 13, 18, 19, 21 dan 22 Konvensi ini maupun bagi hak-hak dan keuntungan-keuntungan yang tidak ditetapkan oleh Konvensi ini.
Pembebasan dari tindakan luar biasa (pasal 8 dari Konvensi ini) menyebutkan bahwa tindakan-tindakan yang mungkin diambil terhadap pribadi, hak milik atau kepentingan-kepentingan warganegara suatu negara asing, Negara-negara Pihak tidak akan menerapkan tindakan-tindakan demikian terhadap pengungsi yang secara formal adalah warganegara dari Negara asing itu semata-mata karena kewarganegaraan tersebut. Negara-negara Pihak, yang menurut peraturan perundang-undangannya, tidak dapat menerapkan prinsip umum yang dinyatakan dalam Pasal ini, dalam kasus-kasus yang cocok, akan memberikan pembebasan-pembebasan kepada para pengungsi termaksud.
Sementara itu dalam Pasal 9 Konvensi ini menyebutkan bahwa tidak ada satu ketentuan dalam Konvensi ini yang mencegah suatu Negara Pihak, dalam waktu perang atau keadaan-keadaan gawat atau luar biasa lainnya, untuk mengambil tindakantindakan sementara yang dianggapnya esensial bagi keamanan nasional dalam kasus seseorang tertentu, sementara menunggu penentuan oleh Negara Pihak itu bahwa orang tersebut sebenarnya adalah seorang pengungsi dan bahwa kelanjutan tindakan-tindakan demikian adalah perlu dalam kasus orang tersebut demi kepentingan keamanan nasional.
Pada Pasal 10 Konvensi ini diatur tentang kesinambungan tempat tinggal, di mana dalam hal seorang pengungsi telah tersingkir secara paksa pada waktu Perang Dunia Kedua dan dipindahkan ke wilayah suatu Negara Pihak dan menjadi penduduk Negara Pihak itu, periode berdiam yang dipaksakan tersebut akan dianggap sebagai bertempat tinggal secara sah dalam wilayah itu. Dalam hal seorang pengungsi telah tersingkir secara paksa pada waktu Perang Dunia Kedua dari wilayah suatu negara Pihak dan, sebelum tanggal mulai berlakunya Konvensi ini, telah kembali ke wilayah tersebut dengan maksud untuk bertempat tinggal, periode bertempat tinggal sebelum dan sesudah tersingkirnya secara paksa tersebut akan dipandang sebagai suatu periode yang tidak terputus untuk maksudmaksud yang mensyaratkan tidak terputusnya periode bertempat tinggal.
Sementara itu pada Pasal 11 Konvensi ini mengenai Pelaut Pengungsi menyebutkan bahwa dalam hal pengungsi yang secara teratur bekerja sebagai anggota awak kapal berbendera suatu Negara Pihak, Negara itu akan mempertimbangkan secara simpatik pemukiman para pengungsi tersebut di wilayahnya dan dikeluarkannya dokumen perjalanan kepada mereka atau diizinkannya mereka masuk untuk sementara ke wilayah untuk memudahkan pemukiman mereka di negara lain.
Bab II Konvensi ini terdiri dari Pasal-Pasal yang mengatur Status Hukum yang terdiri dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 16, sebagai berikut.
Dalam Pasal 12 Konvensi ini, mengatur masalah status pribadi. Status pribadi seorang pengungsi akan ditentukan oleh hukum negara domisilinya atau, jika ia tidak mempunyai domisili, oleh hukum negara tempat tinggalnya. Hak-hak yang sebelumnya dipunyai seorang pengungsi dan yang tergantung pada status pribadi, terutama sekali hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan, akan dihormati oleh Negara Pihak, tergantung pada dipenuhinya, jika hal ini perlu, formalitas-formalitas yang disyaratkan oleh hukum Negara itu, dengan ketentuan bahwa yang termaksud adalah hak yang akan diakui oleh hukum Negara tersebut.
Pada Pasal 13 diatur tentang milik atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Negara-Negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi perlakuan yang sebaik mungkin dan, biar bagaimanapun, tidak kurang baiknya daripada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang sama, mengenai perolehan milik benda bergerak dan tidak bergerak serta hak-hak lain yang berkaitan dengannya, dan mengenai sewa serta kontrak-kontrak lainnya yang berkaitan dengan milik benda bergerak atau benda tidak bergerak.
Pada Pasal 14 Konvensi ini diatur tentang Hak Karya Seni dan Milik Perindustrian. Mengenai perlindungan milik perindustrian, seperti penemuan, desain atau model, merek dagang, nama dagang, dan hak-hak atas karya-karya sastra, seni dan ilmu, seorang pengungsi akan diberikan di Negara di mana ia biasanya bertempat tinggal perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada warganegara dari Negara tersebut. Di wilayah suatu Negara Pihak lainnya, ia akan diberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan di wilayah tersebut kepada warganegara dari Negara di mana ia biasanya bertempat tinggal.
Pada Pasal 15 diatur tentang Hak Berserikat, dimana asosiasiasosiasi non politis dan yang tidak mencari keuntungan serta serikat-serikat pekerja, Negara-Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah Negara-Negara tersebut perlakuan yang paling baik yang dapat diberikan kepada warganegara dari negara asing, dalam keadaan yang sama.
Pasal 16 dari Konvensi ini mengatur tentang akses ke Pengadilan. Seorang pengungsi akan mempunyai akses bebas ke pengadilan-pengadilan di wilayah semua Negara Pihak. Seorang pengungsi akan menikmati di Negara Pihak di mana ia biasanya bertempat tinggal, perlakuan yang sama seperti warganegara dalam hal-hal yang berkaitan dengan akses ke Pengadilanpengadilan, termasuk bantuan dan pembebasan dari cautio judicatum solvi. Seorang pengungsi akan diberikan dalam halhal sebagaimana disebut dalam ayat (2) di negara-negara selain negara di mana ia biasanya bertempat tinggal, perlakuan yang diberikan kepada warganegara dari negara di mana ia biasanya bertempat tinggal.
Bab III Konvensi ini juga mengatur masalah Pekerjaan yang memberi Penghasilan, yang terdiri dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 19.
Pada Pasal 17 ayat (1) Konvensi ini menyebutkan bahwa Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayah negara tersebut perlakuan yang paling baik yang diberikan kepada warga-negara dari negara asing dalam keadaan yang sama mengenai hak untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan upah. Selanjutnya pada ayat (2) nya menyebutkan biar bagaimanapun juga, tindakan-tindakan pembatasan yang diterapkan pada orang-orang asing atau pada penggunaan tenaga kerja orang-orang asing untuk melindungi pasar kerja nasional tidak akan diterapkan pada pengungsi yang sudah bebas dari tindakan-tindakan pembatasan tersebut pada tanggal mulai berlakunya Konvensi ini bagi Negara Pihak yang bersangkutan atau yang memenuhi salah satu dari syarat-sayat berikut :
a. Ia telah bertempat tinggal selama tiga tahun di Negara Pihak tersebut;
b. Ia mempunyai suami atau istri yang berkewarganegaraan negara tempat tinggalnya. Seorang pengungsi tidak boleh memohon keuntungan-keuntungan dari ketentuan ini jika ia telah meninggalkan istri atau suaminya;
c. Ia mempunyai seorang anak atau lebih yang memiliki kewarganegaraan negara tempat tinggalnya.
Pada ayat (3) nya menyebutkan bahwa Negara-Negara Pihak akan mempertimbangkan secara simpatik asimilasi hak-hak semua pengungsi mengenai pekerjaan yang menghasilkan upah dengan hak-hak warga-negara mengenai hal tersebut, dan terutama pengungsi yang masuk kedalam wilayah Negara-Negara Pihak sesuai dengan program perekrutan pekerja atau berdasarkan rencana-rencana keimigrasian.
Sementara itu pada Pasal 18 Konvensi ini mengatur mengenai Swakarya. Negara-Negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi yang berada secara sah di wilayahnya perlakuan yang sebaik mungkin dan, biar bagaimanapun juga, tidak kurang baiknya daripada perlakuan yang diberikan kepada orangorang asing umumnya dalam keadaan yang sama, mengenai hak untuk melakukan usaha sendiri dalam pertanian, industri, kerajinan dan perdagangan dan untuk mendirikan perusahaan dagang dan perusahaan industri,
Pasal 19 Konvensi ini memberikan aturan tentang Profesi Bebas. Tiap-tiap Negara Pihak, akan memberikan kepada pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya yang mempunyai ijazah yang diakui oleh instansi-instansi yang berwenang Negara tersebut, dan yang ingin menjalankan profesi bebas, perlakuan yang sebaik mungkin dan, biar bagaimanapun, tidak kurang baiknya daripada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang sama
6 Pada tahun 1960-an dan sesudahnya, beberapa negara Afrika mengalami agresi eksternal, misalnya yang dilakukan oleh rezim apartheid Afrika Selatan tersebut di atas ke negaranegara tetangganya atau pendudukan Namibia oleh rezim apartheid Afrika Selatan, dominasi asing seperti Anggola, Cape Verde, Guinea-Bissau, dan Mozambik yang masih dijajah Portugal, dan peristiwa-peristiwa yang secara serius mengganggu ketertiban umum seperti pertentangan antar etnis dan konflik bersenjata intemal yang sekarangpun masih berlangsung di sementara negara Afrika.
7 Eny Soeprapto, Perlindungan Internasional Pengungsi Dan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi Suatu Pengantar, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari mengenai Aspek Hukum Refugees Displaced Persons, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang 1998, halaman 13.
Bab IV Konvensi ini mengatur tentang Kesejahteraan yang terdiri dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24.
Pasal 20 mengatur tentang pencatuan. Bilamana terdapat sistem pencatuan, yang berlaku bagi penduduk umumnya dan yang mengatur distribusi umum produk-produk yang persediannya kurang, para pengungsi akan diberikan perlakuan yang sama dengan warganegara.
Pada Pasal 21 Konvensi ini diatur tentang masalah Perumahan. Mengenai perumahan, Negara-Negara Pihak, sejauh masalah itu diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan atau ditempatkan dibawah pengawasan instansi-instansi publik, akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya perlakuan yang sebaik mungkin dan, biar bagaimanapun, tidak kurang baiknya daripada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang sama.
Pasal 22 Konvensi ini mengatur tentang masalah Pendidikan Umum. Dimana pada ayat (1) menyebutkan Negara-Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan yang sama dengan perlakuan yang diberikan kepada warganegara mengenai pendidikan dasar. Sedangkan pada ayat (2) nya menyebutkan bahwa Negara-Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi perlakuan yang sebaik mungkin, dan, biar bagaimanapun tidak kurang baiknya daripada perlakuan yang diberikan kepada orang-orang asing umumnya dalam keadaan yang sama, mengenai pendidikan selain pendidikan dasar dan, terutama mengenai akses ke studi, pengakuan sertifikat-sertifikat sekolah asing, ijazah-ijazah dan gelar-gelar, pembebasan biaya-biaya dan pungutan-pungutan serta pemberian beasiswa-beasiswa.
Pasal 23 Konvensi ini mengatur tentang Pertolongan Publik dimana Negara-Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya perlakukan yang sama mengenai pertolongan dan bantuan publik seperti yang diberikan kepada warganegaranya.
Pada Pasal 24 Konvensi ini, diatur tentang Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial. Pada ayat (1) nya Negara-Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya perlakukan yang sama seperti yang diberikan kepada warganegaranya mengenai hak-hal sebagai berikut :
a. Sejauh hal-hal yang termaksud diatur dengan undangundang atau peraturan-peraturan atau berada di bawah pengawasan instansi-instansi pemerintah : upah, termasuk tunjangan-tunjangan keluarga dimana tunjangan-tunjangan tersebut merupakan bagian dari upah, jasa-jasa kerja, pengaturan-pengaturan lembur, liburan dengan pembayaran, pembatasan-pembatasan tentang pekerjaan rumah, usia kerja minimum, pemagangan dan pelatihan, pekerjaan wanita dan pekerjaan orang-orang muda, serta penikmatan keuntungan-keuntungan kesepakatan kolektif.
b. Jaminan sosial (ketentuan-ketentuan yuridis mengenai cidera dalam pekerjaan, penyakit-penyakit karena pekerjaan, kehamilan, gangguan kesehatan, cacat, usia lanjut, kematian, pengangguran, tanggungjawab keluarga dan hal-hal lain yang mungkin terjadi, yang menurut undang-undang atau peraturan-peraturan diliputi oleh peraturan jaminan sosial), tergantung pada pembatasan-pembatasan berikut :
1) Mungkin ada pengaturan-pengaturan yang cocok buat dipertahankannya hak-hak yang sudah diperoleh dan yang sedang dalam perolehan;
2) Undang-undang atau peraturan-peraturan nasional negara tempat tinggal mungkin menetapkan pengaturan-pengaturan khusus mengenai keuntungan-keuntungan atau bagian dari keuntungan-keuntungan yang seluruhnya dapat dibayarkan dari dana publik, dan mengenai tunjangan-tunjangan yang dibayarkan kepada orang-orang yang tidak memenuhi syarat pemberian pensiun normal
Sedangkan pada ayat (2) nya mengatur tentang hak untuk memperoleh kompensasi atas kematian seorang pengungsi sebagai akibat dari cedera karena pekerjaan atau dari penyakit karena pekerjaan tidak akan terpengaruhi oleh kenyataan bahwa tempat tinggal penerima di luar wilayah Negara Pihak. Sedangkan pada ayat (3) nya menyebutkan bahwa Negara-Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi keuntungan-keuntungan persetujuan-persetujuan yang telah dibuat antara negara-negara itu, atau yang mungkin dibuat antara Negara- Negara itu di kemudian hari, mengenai dipertahankannya hakhak yang sudah diperoleh dan yang sedang dalam proses perolehan tentang jaminan sosial, tergantung semata-mata pada syarat-syarat yang berlaku bagi warganegara dari Negara- Negara penandatangan peraturan yang bersangkutan. Pada ayat (4) nya menyebutkan bahwa Negara-Negara Pihak akan memberikan pertimbangan secara simpatik pemberian kepada para pengungsi. Apabila mungkin keuntungan-keuntungan persetujuan-persetujuan sejenis yang mungkin sewaktu-waktu berlaku antara Negara-Negara Pihak tersebut dan Negara-Negara bukan pihak.
Pada Bab V yang terdiri dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 34 mengatur mengenai Tindakan Administratif.
Pada Pasal 25 mengatur mengenai Bantuan Administratif. Pada ayat (1)-nya menyebutkan bahwa apabila pelaksanaan suatu hak oleh seorang pengungsi biasanya akan memerlukan bantuan instansi-instansi Negara Asing yang kepadanya ia tidak dapat mengajukannya. Negara-Negara Pihak di mana pengungsi itu bertempat tinggal akan mengatur agar bantuan termaksud diberikan kepadanya oleh instansi-instansinya sendiri atau oleh suatu instansi internasional. Pada ayat (2)-nya menyebutkan bahwa instansi atau instansi-instansi sebagaimana disebut dalam ayat (1) akan menyampaikan atau di bawah pengawasannya dalam membuat, disampaikannya dokumen-dokumen atau sertifikasi-sertifikasi yang biasanya disampaikan kepada orangorang asing oleh atau melalui instansi-instansi nasional. Sedangkan pada ayat (3)-nya menyebutkan bahwa dokumen-dokumen atau sertifikasi-sertifikasi yang disampaikan demikian akan berlaku sebagai pengganti dokumen-dokumen resmi yang disampaikan kepada orang-orang asing oleh atau melalui instansiinstansi nasional Negara-Negara Pihak, dan akan dipercaya keabsahannya apabila tidak terdesak bukti sebaliknya. Sedangkan pada ayat (4)-nya, tergantung pada perlakuan khusus yang mungkin diberikan kepada orang-orang miskin, biaya-biaya dapat dipungut bagi pelayanan sebagaimana disebut dalam Pasal 25 Konvensi ini, namun biaya-biaya termaksud harus moderat dan sebanding dengan biaya-biaya yang dibebankan kepada warga negara untuk pelayanan sejenis. Pada ayat (5) disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 25 Konvensi ini tidak akan mengurangi arti Pasal 27 dan Pasal 28.
Sementara Pasal 26 Konvensi ini mengatur tentang Kebebasan Berpindah Tempat. Yang menyebutkan bahwa tiap Negara Pihak akan memberikan kepada para pengungsi yang berada secara sah di wilayahnya hak untuk memiliki tempat tinggal mereka dan untuk berpindah tempat secara bebas dalam wilayahnya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi orangorang asing umumnya dalam keadaan yang sama.
Pasal 27 Konvensi ini mengatur tentang Surat Identitas, dimana Negara-Negara Pihak akan mengeluarkan surat-surat identitas untuk tiap pengungsi di wilayah yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang berlaku.
Pasal 28 Konvensi ini mengatur Dokumen Perjalanan. Pada ayat (1) menyebutkan bahwa Negara-Negara Pihak akan mengeluarkan untuk para pengungsi yang tinggal secara sah di wilayahnya, dokumen-dokumen perjalanan untuk maksud berpergian ke luar wilayahnya, kecuali apabila alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum yang memaksa mengharuskan lain, dan ketentuan-ketentuan skedul yang terlampir pada konvensi ini akan berlaku bagi dokumen-dokumen termaksud. Negara-Negara Pihak dapat mengeluarkan dokumen perjalan termaksud untuk tiap pengungsi lain yang berada di wilayahnya; Negara- Negara Pihak terutama akan mempertimbangkan secara simpatik dikeluarkannya dokumen perjalanan termaksud untuk para pengungsi yang berada di dalam wilayahnya yang tidak dapat memperoleh dokumen perjalanan dari negara tempat tinggal mereka yang sah. Pada ayat (2)-nya Konvensi ini menyebutkan bahwa dokumen-dokumen perjalanan yang dikeluarkan untuk pengungsi berdasarkan persetujuan-persetujuan internasional sebelumnya oleh pihak-pihak pada persetujuan-persetujuan internasional tersebut akan diakui dan diperlakukan oleh Negara-Negara Pihak secara sama seakan-akan dokumen-dokumen perjalanan itu telah dikeluarkan berdasarkan Pasal ini.
Pasal 29 Konvensi ini mengatur mengenai Pungutan Fiskal. Pada ayat (1)-nya menyebutkan bahwa Negara-Negara Pihak tidak akan membebaskan para pengungsi bea-bea, pungutanpungutan atau pajak-pajak, apapun deskripsinya, yang lain atau yang lebih tinggi daripada bea-bea, pengutan-pungutan atau pajak-pajak yang dikeluarkan pada warga negara dalam keadaan yang sama. Sedangkan pada ayat (2)-nya, tiada suatu ketentuanpun dalam ayat (1) yang akan menghalangi pemberlakuan pada para pengungsi undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai pungutan-pungutan yang berkenaan dengan pengeluaran dokumen-dokumen administratif termasuk surat-surat identitas untuk orang-orang asing.
Pada Pasal 30 Konvensi ini mengatur tentang pemindahan asset, yang pada ayat (1) nya berbunyi Negara Pihak, sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturannya, akan mengizinkan para pengungsi untuk memindahkan asset yang telah mereka bawa ke dalam wilayah Negara Pihak ke Negara lain di mana mereka telah diterima masuk untuk maksud-maksud pemukiman. Sedangkan pada ayat (2)-nya menyebutkan bahwa suatu Negara Pihak akan mempertimbangkan secara simpatik permintaan para pengungsi untuk memperoleh izin bagi pemindahan asset dimanapun asset itu berada dan yang perlu bagi pemukiman mereka di Negara lain di mana mereka telah diterima masuk.
Pasal 31 Konvensi ini mengatur tentang Pengungsi yang Berada Secara Tidak Sah di Negara Pengungsian. Di mana pada ayat (1)-nya berbunyi Negara-Negara Pihak tidak akan mengenakan hukuman pada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang langsung dari wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam dalam arti sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Konvensi ini, masuk ke atau berada di wilayah Negara-Negara Pihak tanpa izin, asalkan mereka segera melaporkan diri kepada instansi-instansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuk atau keberadaan mereka secara tidak sah itu. Sedangkan pada ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Negara-Negara Pihak tidak akan mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap perpindahan para pengungsi termaksud, kecuali pembatasan-pembatasan yang perlu dan pembatasan-pembatasan demikian hanya akan diberlakukan sampai status mereka di negara itu disahkan atau mereka mendapat izin masuk ke Negara lain. Negara-Negara Pihak akan memberi waktu yang layak dan segala kemudahan yang perlu kepada para pengungsi tersebut untuk mendapat izin masuk ke Negara lain.
Pada Pasal 31 dari Konvensi ini mengatur tentang Pengungsi yang berada Secara Tidak Sah di Negara Pengungsian. Pada ayat (1)-nya menyebutkan bahwa Negara-Negara Pihak tidak akan mengenakan hukuman pada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang langsung dari wilayah di mana hidup atau kebebasannya terancam dalam arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Konvensi ini, masuk atau berada di wilayah Negara-Negara Pihak tanpa izin, asalkan mereka segera melaporkan diri kepada instansi-instansi setempat dan menyebutkan alasan-alasan yang layak atas masuk atau keberadaannya mereka secara tidak sah itu. Sedangkan pada ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Negara-Negara Pihak tidak akan mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap perpindahan para pengungsi termaksud kecuali pembatasan-pembatasan yang perlu dan pembatasan-pembatasan demikian hanya akan diberlakukan sampai status mereka di negara itu di sahkan atau mereka mendapat izin masuk ke Negara lain. Negara-Negara Pihak akan memberi waktu yang layak dan segala kemudahan yang perlu kepada para pengungsi tersebut untuk mendapat izin masuk ke negara lain.
Pasal 32 Konvensi ini mengatur mengenai pengusiran. Negara- Negara Pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah di wilyahnya kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum (Pasal 32 ayat 1). Sedangkan pada ayat (2)-nya mengatur tentang pengusiran pengungsi demikian hanya dilakukan sebagai pelaksanaan suatu keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum yang semestinya, kecuali apabila alasan-alasan keamanan nasional yang bersifat memaksa mengharuskan lain. Pengungsi itu akan diizinkan menyampaikan bukti-bukti untuk membersihkan dirinya, serta untuk mengajukan banding kepada, dan untuk maksud itu diwakili didepan instansi-instansi yang berwenang atau seorang atau orang-orang yang khusus ditunjuk oleh instansi yang berwenang, Selanjutnya pada ayat (3) nya menyebutkan bahwa Negara-Negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi tersebut jangka waktu yang layak untuk mengupayakan diterima masuknya secara sah ke negara lain dalam jangka waktu yang diberikan itu. Negara-Negara Pihak mencadangkan haknya untuk menerapkan dalam jangka waktu tersebut tindakan-tindakan internal yang dianggap perlu.
Hal ini telah dilaksanakan oleh Indonesia dalam menangani para pengungsi ex Vietnam dan Kambodja dengan menempatkan mereka di Pulau Galang sebelum mereka kembali ke negara asalnya atau melanjutkan pindah ke negara ketiga setelah mendapatkan izin dari negara tujuan.
Pasal 33 Konvensi ini khusus mengatur tentang Larangan Pengusiran atau Pengembalian (Refoulement). Pada ayat (1)-nya menyebutkan bahwa tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (refouler) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya. Sementara itu pada ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keuntungan dari ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggapnya sebagai bahaya terhadap keamanan negara di mana ia berada atau, karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana dengan sanksi yang berat karena ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu.
Pada Pasal 34 Konvensi ini yang mengatur mengenai Pewarganegaraan menyebutkan bahwa Negara-Negara Pihak sejauh mungkin akan memudahkan asimilasi dan pewarganegaraan para pengungsi. Negara-Negara Pihak terutama akan melakukan segala upaya untuk mempercepat proses pewarganegaraan itu dan untuk mengurangi sejauh mungkin pungutan-pungutan dan biaya-biaya yang diperlukan untuk proses itu.
Pada Bab VI yang mengatur tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Peralihan yang terdiri dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Dimana pada Pasal 35 ayat (1) mengatur tentang Kerjasama Instansi Nasional dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain menyebutkan bahwa Negara-Negara Pihak berjanji akan bekerja sama dengan Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk Pengungsi (High Commissioner for Refugees), atau suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang mungkin menggantikannya, dalam menjalankan fungsinya, dan khususnya akan memudahkan tugasnya dalam mengawasi penerapan ketentuan-ketentan Konvensi ini. Sedangkan pada ayat (2)-nya mengatur agar Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau suatu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lain yang mungkin menggantikannya, dapat membuat laporan-laporan kepada organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berwenang. Negara Pihak berjanji untuk memberikan kepada organorgan termaksud, informasi dan data statistik yang diminta, dalam bentuk sebagaimana mestinya, mengenai kondisi pengungsi, pelaksanaan Konvensi ini, dan Undang-undang, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku, atau yang kemudian berlaku, mengenai para pengungsi.
Pada Pasal 36 diatur mengenai Informasi tentang Peraturan Perundang-Undangan Nasional. Negara-Negara Pihak akan menyampaikan kepada Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa undang-undang dan peraturan-peraturan yang mungkin dibuat oleh Negara-Negara Pihak untuk memastikan pelaksanaan Konvensi ini
Pasal 37 Konvensi ini menyebutkan bahwa tanpa mengurangi arti Pasal 28 ayat (2) Konvensi ini, Konvensi ini menggantikan bagi pihak-pihak padanya, Pengaturan-Pengaturan 3 Juli 1922, 31 Mei 1924, 12 Mei 1926, 30 Juni 1928, dan 30 Juli 1935, Konvensi-Konvensi 28 Oktober 1933, dan 10 Pebruari 1938, Proteksi 14 September 1936 dan Persetujuan 15 Oktober 1946.
Bab VII mengatur tentang Ketentuan Penutup yang terdiri dari Pasal-Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. dalam Pasal 38 mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan. Tiap-tiap perselisihan antara pihak-pihak pada Konvensi ini yang menyangkut penafsiran atau pelaksanaannya, yang tidak dapat diselesaikan dengan cara lain, akan diajukan kepada Mahkamah Internasional atas permintaan salah satu pihak dalam perselisihan.
Bab VI
Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Internasional bagi Pengungsi
Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Internasional bagi Pengungsi
Dari perspektif sejarah hukum internasional, hukum pengungsi merupakan hukum yang relatif baru, karena baru muncul saat berakhirnya Perang Dunia Pertama, di mana masyarakat internasional mulai mengakui bahwa masalah pengungsi bukan hanya menyangkut bantuan materiel, namun juga harus menyangkut pada masalah yang beraspek yuridis. Lambat namun pasti hukum internasional mengenai pengungsi mulai menemukan formatnya yang pasti dengan diterimanya Konvensi 1951 yang bersama-sama dengan Protokol 1967 menjadi berlingkup universal.
Prinsip-prinsip dasar hukum internasional bagi pengungsi mencakup prinsip-prinsip suaka/asylum, non-ekstradiksi/nonextradiction, non-refoulment serta ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban/obligation dan hak-hak/rights sebagai konsekwensi pengakuan status seseorang sebagai pengungsi, menurut hukum internasioanl pengungsi dan kemudahankemudahan/facilities yang mungkin diberikan oleh negaranegara yang bersangkutan kepada pengungsi.8
A. SUAKA atau ASYLUM
Suaka yang dalam bahasa Inggrisnya Asylum berasal dari bahasa Yunani Asylon, yang berarti tempat yang tidak dapat dilanggar di mana seseorang yang dikejar-kejar mencari tempat berlindung.
Black's Law Dictionary9 memberikan arti asylum sebagai 1. A sanctuary or shelter, 2. Protection of usu, political refugees from arrest by a foreign juridiction; a nation or embassy that afford such protection. – Also termed political asylum. 3. An institution for the protection an relief of the unfortunate, esp. The mentally ill – Also termed (in sense 3) insane asylum. Dari pengertian asylum sebagaimana ditulis dalam Black's Law Dictionary tersebut yang paling cocok kita gunakan adalah pengertian nomor 1 a sanctuary or shleter dan pengertian nomor 2 protection of usu, political refugees from arrest by a foreign juridiction; a nation or embassy that afford such protection. Sementara pencari asylum disebut sebagai asylee atau asylum seeker.
Pemberian suaka ini telah dijalankan ratusan tahun yang lalu. Saat itu asylum/suaka diberikan kepada pelarian pada umumnya, terlepas dari sifat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh asylees yang menyebabkan dirinya dikejar-kejar. Pada saat itu pelaku tindak pidanapun dapat diberikan suaka oleh suatu negara dan tidak diekstradiksikan. Keadaan ini baru berubah dalam abad 17, di mana banyak pakar hukum dunia termasuk Grotius, seorang pakar hukum berkebangsaan Belanda, memberikan perbedaan yang tegas antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana politik. Hanya mereka yang mendapatkan tuntutan/prosecution politis atau keagamaan saja yang dapat diberikan asylum/suaka. Semenjak pertengahan abad ke 19 sebagian besar perjanjian ekstradiksi mengakui prinsip non ekstradiksi bagi tindak pidana, kecuali yang dilakukan terhadap kepala negara.
Saat ini banyak instrumen internasional dan regional, ada yang bersifat mengikat/binding instruments secara yuridis ada yang tidak mengikat/non binding instruments yang berkaitan dengan masalah suaka (kurang lebih 34 instrumen). Namun demikian tidak satupun diantara sekian banyak instrumen tersebut yang memberikan arti tentang suaka/ asylum.
Institute of International Law pada sidangnya di Bath pada tahun 1950 memberikan arti suaka/asylum sebagai perlindungan yang diberikan oleh suatu Negara di wilayahnya atau di suatu tempat lain yang berada di bawah kekuasaan organ-organnya, kepada seseorang yang datang memintanya.10
Definisi ini mencakup baik suaka teritorial maupun suaka diplomatik.
8 Eny Soeprapto, opcit, halaman 34
9 Bryan Gamer, A, Ed, Black's Law Dictionary, Seventh Edition, West Goup, St Paul, Minn, 1999, halaman 121
B. ORANG YANG DAPAT DIBERI SUAKA/ASYLUM
Kalau ditinjau berbagai macam instrumen tersebut di atas, baik bersifat mengikat maupun yang tidak dalam menangani masalah suaka dapat dicatat terdapatnya beberapa karakteristik umum bangunan suaka/asylum sebagai berikut :
a. Suaka bukanlah sesuatu yang dapat diklaim oleh seseorang sebagai hak;
b. Hak seseorang itu hanya terbatas pada mencari suaka, dan manakala ia mendapatkannya maka ialah yang menikmatinya;
c. Pemberian atau penolakan suaka adalah semata-mata hak negara-negara berdasarkan kedaulatannya;
d. Pemberian suaka merupakan tindakan yang harus diterima sebagai tindakan damai dan humaniter. Oleh karena itu, pemberian suaka oleh suatu negara tidak boleh dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat terhadap negara asal pencari suaka;
e. Sebagai lembaga yang bersifat humaniter, suaka tidak boleh ditundukkan pada asas timbal balik;
f. Suaka mengandung prinsip penghormatan pada asasasas sebagai berikut :
1) larangan pengusiran (non-expulsion)
2) larangan pengembalian paksa ke negara asal (nonrefoulement), termasuk penolakan di perbatasan (rejection at the frontiers); dan
3) non ekstradiksi bagi asylee.
g. Apabila suatu negara menghadapi kesulitan untuk memberikan suaka kepada seseorang secara permanen atau untuk jangka waktu panjang, negara tersebut setidaktidaknya harus bersedia untuk memberikan suaka kepada pencari suaka yang bersangkutan untuk sementara waktu sampai ia memperoleh suaka di negara lain.
h. Suaka tidak diberikan dalam kasus-kasus tindak pidana nonpolitis dan tindak pidana yang bertentangan dengan asas-asas Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang meliputi :
1) tindak pidana biasa;
2) tindak pidana terhadap perdamaian, tindak pidana perang (war crimes) dan tindak pidana terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) sebagaimana dirumuskan dalam instrumen-instrumen internasional yang bersangkutan
i. Pemberian suaka megandung ketentuan yang mewajibkan asylee untuk tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan dari negara pemberi suaka; dan
j. Pesuaka atau asylee tidak boleh melakukan kegiatankegiatan yang bersifat menentang negara asalnya atau yang dapat mengakibatkan ketegangan-ketegangan antara negara pemberi suaka dan negara asal asylee.
Orang peminta suaka atau asylus seeker, sebagaimana dengan asylum, juga belum dapat diberikan definisi yang tepat baik dalam instrumen-instrumen internasional apalagi dalam hukum nasional negara-negara, atau yang bersangkutan langsung atau tidak langsung dengan lembaga-lembaga suaka. Namun demikian, dari praktek-praktek internasional yang berkaitan dengan masalah pemberian suaka, dapat dilihat bahwa suaka dapat diberikan kepada seseorang yang mempunyai alasan-alasan untuk diakui sebagai pengungsi.
Maka dengan demikian timbullah pertanyaan yang berkisar pada pebedaan antara asylee dengan refugees. Antara kedua bangunan tersebut mempunyai perbedaan yang tipis sekali dan tidak nyata. Namun demikian dapat dicatat beberapa perbedaan tersebut antara lain :
a. Pengungsi atau refugees adalah merupakan status yang diakui oleh instrumen-instrumen internasional sebagai pengungsi. Dalam hal ini, pengungsi statusnya diakui berdasarkan Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967, dimana selain, perlindungan, ia memperoleh juga hak-hak dan dapat memperoleh kemudahan-kemudahan tertentu, serta mempunyai kewajiban yang secara eksplisit ditentukan dalam instrumen-instrumen tersebut;
b. Pesuaka atau asylee bukan status yang diberikan oleh instrument internasional mengenai suaka, karena tidak ada instrumen yang menentukan secara jelas pengertian suaka atau asylum dan karenanya juga tentang pengertian pesuaka atau asylee, disamping itu, karena juga tidak ada instrumen internasional yang mengikat secara yuridis/law binding instrument yang menyangkut suaka dan pesuaka, seorang pesuaka tidak dapat memperoleh hak-hak atau kemudahan-kemudahan yang didasarkan pada instrumen internasional sebagaimana seorang pengungsi, khususnya yang berada di suatu negara pihak pada Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967. Sekiranya seorang asylee/pesuaka mendapat hak-hak dan/atau kemudahan-kemudahan yang hampir sama dengan pengungsi, pemberian hak-hak atau kemudahan-kemudahan itu dilakukan oleh negara pemberi susaka atas diskresinya, bukan sebagai kewajiban hukum sesuai dengan instrumen internal yuridis yang bersangkutan di mana negara tersebut menjadi pihak.
Diskresi atau discretion dalam Blak's Law Dictionary11 diartikan sebagai a public official's power or right to act in certain circumtances according to personal judgment and conscience - kekuasaan petugas publik untuk mengambil tindakan dalam keadaan tertentu berdasarkan penilaian pribadi dan hati nuraninya.
10 The Application in Latin America of International Declaration and Conventions Relating to Asylum, A Study of the International Commission of Justice, yang dikutip oleh Eny Soeprato, opcit, halaman 34
C. TEMPAT SUAKA
Tempat suaka dibedakan tergantung pada tempat di mana suaka itu dicari atau diberikan, yaitu suaka teritorial (territorial asylum) dan suaka diplomatik (diplomstic asylum).
1. Suaka teritorial
Suaka teritorial, tempat suaka adalah wilayah negara atau wilayah yang berada di bawah yuridiksi negara pemberi suaka. Pada umumnya, suaka teritorial diberikan di wilayah daratan negara pemberi kuasa, untuk alasan yang jelas/nyata (for obvious reasons). Namun, dapat terjadi di mana suaka diberikan di wilayah perairan negara pemberi kuasa, dalam hal di mana pencari suaka datang dengan kapal dan tinggal di atas kapal yang membawanya selama masa suakanya, yang pada umumnya tidak lama, sebelum pencari suaka yang bersangkutan dipindahkan ke wilayah daratan suatu negara pemberi kuasa, atau kepergian pencari suaka selanjutnya ke negara lain.
2. Suaka diplomatik.
Tempat suaka bagi suaka diplomatik, adalah tempat yang menjadi milik atau dipergunakan untuk keperluan resmi negara pemberi suaka, dan yang terdapat atau yang kebetulan terdapat di negara lain, serta umumnya diakui sebagai tempat yang tidak dapat dilanggar (inviolable) atau yang mempunyai kekebalan (immunity) dari yuridiksi negara di mana tempat tersebut berada atau kebetulan berada, tempat yang demikian adalah sebagai berikut :
a. Gedung dan pekarangan (premisses) Misi Diplomatik atau Konsuler.
b. Rumah dinas Kepala Misi Diplomatik atau Konsuler;
c. Gedung dan pekarangan (premises) kalau ada yang diberikan oleh Negara pemberi suaka bukan yang tersebut (a) atau (b) di atas, Dalam hal jumlah pencari suaka melebihi daya tampung tempat tersebut (a) dan (b) di atas;
d. Pangkalan atau Kamp Militer;
e. Kapal Perang atau Pesawat Terbang Militer; dan
f. Kapal atau pesawat terbang milik pemerintah yang ditujukan untuk tujuan non-komersil.
11 Bryan A Garner, opcit, halaman 479
D. NON EKSTRADIKSI
Yang diartikan sebagai ekstradiksi menurut Blak's Law Dictionary12 sebagai the official surender of an alleged ciminal by one state or nation to another having juridiction over the crime charged; the return of a fugitive from justice, regardless of consent, by the authorities where the fugitive resid.
Ekstradiksi pada umumnya dilakukan atas dasar perjanjian ekstradiksi. Manakala tidak ada perjanjian ekstradiksi, maka biasanya suatu negara tidak akan atau tidak mau melakukan ekstradiksi pelaku tindak pidana yang berada di wilayahnya. Namun atas dasar kesepakatan ad-hoc, atau atas dasar kasus demi kasus atau atas dasar beberapa kasus tertentu, suatu negara dapat mengekstradiksikan seseorang pelaku tindak pidana ke negara yang memintanya, walaupun atara kedua negara itu tidak ada perjanjian ekstradiksi. Hal ini pernah terjadi antara Amerika Serikat dengan Republik Indonesia, yang belum mempunyai perjanjian ekstradiksi, menyerahkan Oki seorang warganegara Republik Indonesia yang membunuh Gina seorang warganegara Indonesia di San Fransisco.
Suatu negara yang menganut prinsip nasionalitas dalam hukum pidana, biasanya tidak bersedia mengektradiksikan warganegaranya ke negara di mana tindak pidana dilakukan dan, sebaliknya menuntut agar warganegaranya, walaupun melakukan tindak pidana di negara lain, diekstradiksi ke negara kewarganegaraanya itu untuk diadili. Posisi demikian dapat menimbulkan kesulitan dengan negara yang menganut prinsip teritorial dalam hukum pidana, di mana seorang pelaku pidana, apapun kewarganegaraannya, harus diadili di mana tindak pidana itu dilakukan. Situasi konflik demikian akan dapat diatasi dengan pembuatan perjanjian ekstradiksi.
Seperti tercantum dalam kebanyakan perjanjian-perjanjian ekstradiksi pada umumnya, ekstrdiksi biasanya tidak diterapkan pada kasus-kasus tindak pidana politik, atau tindak pidana biasa yang berkaitan dengan tindak pidana politik, atau tindak pidana biasa yang dilakukan untuk tujuantujuan politik, atau tindak pidana biasa di mana ekstradiksi pelakunya diminta atas dasar motif-motif politik.
Prinsip non ekstradiksi untuk lembaga suaka juga berlaku dalam prakteknya untuk mengungsi. Walaupun Konvensi 1951 tidak secara eksplisit memuat ketentuan tentang non ekstradiksi pengungsi. Prinsip ini implied dalam Pasal 33 Konvensi 1951 yang melarang negara pihak melakukan pengusiran (expulsion) atau refoulement pengungsi (refoulement berarti pengembalian ke negara asal atau ke negara di mana jiwa atau kebebasan pengungsi akan terancam berhubung dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau opini politik). Ketentuan ini pada hakekatnya merupakan ketentuan tentang nonekstradiksi.
12 Bryan A Gadner, opcit, halaman 605
E. NON-REFOULEMENT.
Prinsip non refoulement atau non-pengusiran atau tidak melakukan pengembalian pengungsi ke negara asalnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Konvensi 1951 merupakan tulang punggung konsep perlindungan internasional pengungsi. Namun sangat disayangkan bahwa perumusan Pasal 33 Konvensi 1951 tersebut tidak mencakup prinsip non-penolakan di perbatasan (non-rejection at the frontier), dari telaahan rumusan Pasal 33 Konvensi 1951 nampak bahwa Pasal itu hanya berlaku bagi pengungsi yang sudah berada di dalam wilayah suatu negara pihak, namun tidak berlaku bagi mereka yang masih berada di luarnya, meskipun misalnya sudah berada di perbatasan darat (at the fron tier) negara yang bersangkutan,
Article 33
Prohibition of expulsion or return (refoulemen)
1. No Contracting State shall expel or return (refourler) a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.
2. the benefit...etc.
F. KEWAJIBAN DAN KEMUDAHAN
Manakala seorang pencari suaka telah diberikan status sebagai pengungsi berdasarkan Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967, di negara pengungsiannya maka ia menjadi subjek hukum dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967. Namun demikian karena seorang pengungsi/refugee adalah juga orang asing, maka hak-haknya tidak akan sama dengan hak-hak warganegara di negara pengungsian. Di lain pihak, sebagai seorang asing yang berada dalam kondisi yang precarious/ ragu-ragu, ia patut mendapat kemudahan-kemudahan atau perlakuan yang lebih menguntungkan daripada orang asing biasa. Konvensi 1951, pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 30, menetapkan serangkaian ketentuan mengenai kewajiban dan hak-hak pengungsi serta kemudahan-kemudahan yang dapat diberikan kepadanya, yang paling esensial di antaranya adalah yang disebut sebagai berikiut :
Kewajiban.
Kewajiban seorang pengungsi/refugee, seperti orang asing pada umumnya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2, adalah tunduk pada peraturan perundang-undangan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh negara di mana ia mengungsi, bagi pemeliharaan ketertiban umum. Ketentuan seperti ini juga berlaku bagi orang asing yang bukan sebagai refugee dan berlaku di negara manapun.
Hak-hak dan kemudahan-kemudahan:
1. Akses ke pengadilan
Sebagai subyek hukum, seorang pengungsi/refugee mempunyai akses bebas ke pengadilan, tidak saja yang terdapat di negara pengungsiannya melainkan juga di semua negara pihak pada Konvensi 1951 (vide Pasal 16, Paragraf 1). Di negara pengungsiannya, seorang pengungsi mendapat perlakuan yang sama dengan warganegara di negara itu, dalam hal-hal yang menyangkut akses ke pengadilan, terutama bantuan hukum dan pengecualian dari cautio judicatem solvi atau a plaintiff's security for court cost (vide Pasal 16 Paragraf 2). Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law).
2. Hak Bekerja
Untuk dapat memberikan kehidupan bagi dirinya dan keluarganya, seorang pengungsi sudah barang tentu harus melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan. Untuk maksud ini, perlakuan yang paling menguntungkan yang biasanya diberikan kepada orangorang asing pada umumnya di berikan oleh negara pengungsiannya (vide Pasal 17 Paragraf 1). Dalam hubungan ini seorang pengungsi dapat melakukan pekerjaan sebagai wiraswasta/selfemployment (vide pasal 18), atau mempraktekan profesinya, jika ia mempunyai ijazah yang diakui oleh negara dimana ia mengungsi (vide Pasal 19 Paragraf 1). Dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut seorang pengungsi memperoleh perlakuan yang paling menguntungkan dari negara di mana dia mengungsi, setidak-tidaknya sama dengan yang diperoleh orang asing pada umumnya. Ketentuan-ketentuan ini mencerminkan penghormatan pada prinsip hak seorang akan pekerjaan,
3. Kemudahan di bidang pendidikan.
Seorang pengungsi, di bidang pendidikan mendapat perlakuan yang juga diberikan kepada warganegara di negara di mana ia mengungsi. Khususnya kemudahan mendapatkan pendidikan di tingkat dasar (vide Pasal 22, Paragraf 1). Mengenai pendidikan tingkat lainnya, terutama yang menyangkut akses kepada studi, pengakuan sertifikat sekolah, ijazah dan gelar, serta pemberian bea siswa, seorang pengungsi pada dasarnya mendapatkan perlakuan yang sama seperti apa yang diberikan kepada orang-orang asing pada umumnya (Pasal 22, Paragraf 2). Ketentuan yang disebut dalam paragraf ini sangat penting artinya bagi pengungsi/refugees dan/ atau anggota keluarganya yang berada dalam usia sekolah atau pendidikan, mengingat pentingnya pendidikan bagi hari depan mereka.
4. Dokumen perjalanan.
Seorang pengumgsi, seperti halnya orang-orang lain, mungkin juga mempunyai keinginan atau keperluan untuk berpergian ke negara lain, untuk maksud tertentu. Untuk itu ia memerlukan dokumen perjalanan/travel document. Sebagai pengungsi ia tidak dapat memperoleh pasport dari pemerintah negara kewarganegaraannya atau negara di mana selumnya ia biasanya bertempat tinggal (bagi yang stateless). Maka untuk mengatasi masalah ini Konvensi 1951 menentukan bahwa negara pengungsian akan mengeluarkan dokumen perjalanan/ travel document untuk pengungsi yang bersangkutan, menurut bentuk yang ditetapkan oleh Konvensi 1951 (vide Pasal 28, Paragraf 1). Karena dikeluarkannya atas dasar ketentuan suatu Konvensi, maka dokumen perjalanan/travel document untuk pengungsi itu dikenal dengan sebutan Dokumen Perjalanan Konvensi/Convention Travel Document- CTD.
Validitas secara geografis dari Convention Travel Document /CTD terbatas hanya kepada negara-negara pihak dari Konvensi 1951 yang terikat untuk mengakui dokumen perjalanan tersebut (vide Schedule Konvensi 1951, Paragraf 7). Namun demikian, negara-negara lain yang bukan negara-negara pihak pada Konvensi 1951, atas discretion-nya, dapat mengakui validitas CTD tersebut. Dewasa ini validitas CTD cukup ekstensif, karena sekarang sudah terdapat 134 negara pihak pada Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967, sehingga CTD diakui berlakunya setidak-tidaknya di 134 negara tersebut, belum termasuk negara-negara lain yang bukan pihak pada instrumen atau instrumen-instrumen tersebut, yang menurut discreation-nya mengakui juga CTD,
Hak-hak dan kemudahan-kemudahan yang disebut dalam Pasal 61-65 di atas adalah sebagian dari ketentuan-ketentuan Konvensi 1951 yang paling penting yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai status pengungsi. Dengan hak-hak dan kemudahan-kemudahan itu seorang pengungsi diharapkan dapat hidup pantas, atau setidaktidaknya dapat hidup sebagai layaknya orang asing lain di negara di mana pengungsi yang bersangkutan mendapat tempat pengungsian.
Lampiran-Lampiran
Guiding Principles on Internal Displacement Introduction – Scope and Purpose13
1. These Guiding Principles address the specific needs of internally displaced persons world wide. They identify rights and guarantees to the protection of persons from forced displacement and to their protection and assistance during displacement as well as during return or re-settlement and re-integration.
2. For the purposes of these Principles, internally displaced persons are persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effect of armed conflict, situation of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disaster, and who have not crossed internationally recognized State border.
3. The Principles reflect and are consistent with the international human rights law, and international humanitarian law. They provide guidance to ;
a. The Representative of the Secretary-General on internally displaced persons in carrying out its mandate;
b. States when faced with the phenomenon of internal displacement;
All other authorities, groups and persons in their relac. tions with internally displaced persons;
d. An Intergovernmental and non-governmental organizations when addressing internal displacement;
4. These Guiding Principles should be disseminated and applied its widely as possible.
13 Dikutip dari Enny Soeprapto, Perlindungan Orang-Orang Yang Tersingkirkan (Protection of Internally Displaced Persons), Kumpulan Tulisan Terserak, Jilid I (2001-2004), Jakarta. 2004, halaman 6
Section I. General Principles
Principle 1
2. Internally Displaced Persons shall enjoy, in full equality, the same rights and freedoms under international and domestic law as do other be discriminated against in the persons in their country. They shall not enjoyment of any rights and freedoms on the grounds that they arte internally displaced.
3. These Principles are without prejudice to individual criminal responsibility under international law. In particular relating to genocide, crimes against humanity and war crimes.
Principle 2
1. These Principles shall be observed by all authorities, groups and persons irrespective of their legal status and applied without any adverse distinction. The observance of these Principles shall not affect the legal status of any authorities, groups or persons involved.
2. These Principles shall not be interpreted as restricting, modifying or impairing the provisions of any international human rights or international humanitarian law instrument or rights granted to persons under domestic law. In particular these Principles are without prejudice to the right to seek and enjoy asylum in other countries.
Principle 3
1. National authorities have the primary duty and responsibility to provide protection and humanitarian assistance to internally displaced persons within their jurisdiction.
2. Internally displaced persons have the rights to request and to receive protection and humanitarian assistance from these authorities. They shall not be persecuted or punished for making such a request.
Principle 4
1. These Principles shall be applied without discrimination of any kind, such as race, colour, sex, language, religion or belief, political or other opinion, nationality, ethnic or social origin, legal or social status, age, disability, property, birth, or any other similar criteria.
2. Certain internally displaced persons, such as children, especially unaccompanied minors, expectant mothers, mothers with young children, female heads ofhousehold, persons with disabilities and elderly persons, shall be entitled to protection and assistance required by their conditional and to treatment which takes into account their special needs.
Section II. Principles Relating to Protection from Displacement
Principle 5
All authorities and international actors shall respect and ensure respect for their obligations under international law, including human rights and humanitarian law, in all circumstances, so as to prevent and avoid conditions that might lead to displacement of persons.
Principle 6
1. Every human being shall have the right to be protected against being arbitrarily displaced from his or her home or place of habitual residence
2. The prohibition of arbitrary displacement includes displacement;
(a) When it is based on policies of apartheid, "ethnic cleansing" or similar practices aim at/or resulting in altering the ethnic, religious or racial composition of the affected population;
(b) In situations of armed conflict, unless the security of the civilians involved or imperative military reasons so demand;
(c) In cases of large-scale development projects, which are not justified by compelling and overriding public interests;
(d) In cases of disasters, unless the safety and health of those affected requires their evacuation; and
(e) When it is used as a collective punishment
3. Displacement shall last no longer than required by the circumstances.
Principle 7
1. Prior to an decision requiring the displacement of persons, the authorities concerned shall ensure that all feasible alternatives are explored in order to avoid displacement altogether. Where no alternatives exist all measures shall be taken to minimize displacement and its adverse effects.
2. The authorities undertaking such displacement shall ensure. To the greatest practicable extend, that proper accommodation is provided to the displaced persons, that such displacement are effected in satisfactory conditions of safety, nutrition, health and hygiene, and that members of the same family are not separated.
3. If displacement occurs in situation other than during the emergency stages of armed conflicts and disasters, the following guarantees shall be complied with :
(a) A specific decision shall be taken by a State authority, empowered to order such measures;
(b) Adequate measures shall be taken to those to be displaced full information on the reasons and procedures for their displacement and, when applicable, on compensation and relocation;
(c) The free and informed consent of those to be displaced shall be sought;
(d) The authorities concerned shall endeavour to involve those affected particularly women, in the planning and management of their relocation;
(e) Law enforcement measures, when required, shall be carried out by competent legal authorities; and
(f) The right to an effective remedy, including the review of such decisions by appropriate judicial authorities, shall be respected.
Principle 8
Displacement shall not be carried out in a manner that violate the rights to life, dignity, liberty and security of those affected.
Principle 9
States under a particular obligation to protect against the displacement of indigenous peoples, minorities, peasants, pastoralists and other groups with a special dependency on and attachment to their lands.
Section III. Principles Relating to Protection During Displacement
Principle 10
1. Every human being has the inherent right to life which shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his or her life protected. Internally displaced persons shall be protected in particular against :
(a) Genocide;
(b) Murder;
(c) Summary or arbitrary executions; and
(d) Enforced disappearances, including abduction or unacknowledged detention, threatening or resulting in death, threats, and incitement to commit any of the foregoing acts shall be prohibited;
2. Attacks or other act of violence against internally displaced persons who do not or no longer participate in hostilities, are prohibited in all circumstances. Internally displaced persons shall be protected, in particular, against;
(a) Direct or indiscriminate attacks Or other acts of violance, including the creation of areas wherein attacks on civilians are permitted;
(b) Starvation as a method of combat;
(c) Their use to shield military objectives from attack or to shield, favour or impede military operations.
(d) Attacks against their camps or settlements, and
(e) The use of anti-personnel landmines
Principle 11
1. Every human being has the right to dignity and physical, mental and moral integrity.
2. Internally displaced persons, whether or not their liberty has been restricted, shall be protected in particular against :
(a) Rape, mutilation, torture, cruel. Inhuman or degrading treatment or punishment, and other outrages upon personal dignity, such as acts of gender-specific violance, forced prostitution and any form of indecent assault.
(b) Slavery or any contemporary form of slavery, such as sale into marriage, sexual exploitation, or forced labour of children; and
(c) Acts of violence intended to spread terror among internally displaced persons.
Threats and incitement to commit any of the foregoing acts shall be prohibited.
Principle 12
1. Every human being has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention.
2. To give effect to this right for internally displaced persons, they shall not be interned in or confined to a camp. If in exceptional circumstances such internment or confinement is absolutely necessary, it shall not last longer than required by circumstances.
3. Internally displaced persons shall be protected from discriminatory arrest and detention as a result of their displacement;
4. In no case shall internally displaced persons be taken hostage.
Principle 13
1. In no circumstances shall displaced children be recruited not required permitted to take part in hostilities.
2. Internally displaced persons shall ne protected against discriminatory practices of recruitment into any armed forces or groups as a result of their displacement. In particular any cruel, inhuman or degrading practices that compiled compliance or punish non compliance with recruitment are prohibited in all circumstances
Principle 14
1. Every internally displaced person has the right to liberty of movement and freedom to choose his or her residence.
2. In particular, internally displaced persons have the right to move freely in and out of camps or other settlements.
Principle 15
Internally displaced persons have :
(a) The right to seek safety in another part of the country;
(b) The right to leave their country;
(c) The right to seek asylum in another country; and
(d) The right to be protected against forcible return to or resettlement in any place where their life, safety, liberty; and/ or health would be at risk.
Principle 16
1. All internally displaced persons have the right to know the fate and whereabouts of missing relatives.
2. The authorities concerned shall endeavour to establish the fate and whereabouts ofinternally displaced persons reported missing, and cooperate with relevant international organizations engaged in this task, they shall inform the next of kin oil the progress of the inves-tigation and notify them at any result.
3. The authorities concerned shall endeavour to collect and identify the mortal remain of those deceased, prevent their despoliation nor mutilation and facilitate the return of those remain to the next of kin and dispose of them respectfully.
4. Grave sites ofinternally displaced persons should be protected and respected in all circumstances. Internally displaced persons should have the right of access to the grave sites of their deceased relatives,
Principle 17
1. Every human being has the right to respect his or her family life.
2. To give effect to this right for internally displaced persons, family members who wish remain together shall allowed to do so.
3. Families which are separated by displacement should be reunited as quickly as possible. All appropriate steps shall be taken to expedite the re union of such families, particularly when children are involved. The responsible authorities shall facilitate inquiries made by family members and encourage and cooperate with the work ofhumanitarian organization engaged in the task of family reunification.
4. Members of internally displaced families, whose personal liberty has been restricted by internment of confinement in camps, shall have the right to remain together.
Principle 18
1. All internally displaced persons have the right to an adequate standard of living.
2. At the minimum, regardless of circumstances and without discrimination, competent authorities shall provide internally displaced persons with and ensure safe access to :
(a) Essential food and portable water;
(b) Basic shelter and housing;
(c) Appropriate clothing; and
(d) Essential medical services and sanitation
3. Special efforts should be made to ensure the full participation of women in the planning and distribution of these basic supplies.
Principle 19
1. All wounded and sick internally displaced persons as well as those with disabilities shall receive to the fullest extent practicable and with the least possible delay. The medical care and attention they require, without distinction on any grounds other than medical ones. When necessary, internally displaced persons shall have access to psychological and social services, such as reproductive health care, as well as appropriate counsel ling for victim of sexual and other abuse.
2. Special attention should be paid to the health needs of women, including access to family health care providers and services, such as
3. Special attention should also be given to the prevention of contagious and infectious diseases, including AIDS, among internally displaced persons.
Principle 20
1. Every human being has the right to recognition everywhere as a person before the law.
2. To give effect to this right for internally displaced persons, the authorities concerned shall issue to them all documents necessary for the enjoyment and exercise for their legal rights, such as passports, personal identifycation documents, birth certificates and marriage certificates. In particular, the authorities shall facilitate the issuance of new documents or the replacement of documents lost in the course of displacement, without imposing unreasonable conditions, such as requiring the return to ones area of habitual residence in order to obtain these or other required documents.
3. Women and men shall have equal rights to obtain such necessary documents and shall have the right to have such documentation issued in their own names,
Principle 21
1. No one shall be arbitrarily deprived of property and possessions.
2. The property and possessions ofinternally displaced persons shall in all circumstances be protected, in particular, against tile following act :
(a) Pillage;
(b) Direct or indiscriminate attacks or other acts of violance;
(c) Being used to shield military operations or objecttives;
(d) Being made the object of reprisal; and
(e) Being destroyed or appropriated as a form of collective punishment.
3. Property and possessions left behind by internally displaced persons should be protected against destruction and arbitrary, and illegal appropriation, occupation or used.
Principle 22
1. Internally displaced persons, whether or not they are living in camps, shall not be discriminated against as a result of their displacement in enjoyment of the following rights ;
(a) The rights to freedom of thought, conscience, or belief, opinion and expression;
(b) The right to seek freely opportunities for employment and to participate in economic activities;
(c) The right to associate freely and participate equally in community affairs.
(d) The right to vote and to participate in governmenttal and public affairs, including the right to have access to the means necèssary to exercise this right; and
(e) The right to communicate in language they understand.
Principle 23
1. Every human being has the right to education.
2. To give effect to this right for internally displaced persons the authorities concerned shall ensure that such persons, in particular displaced children, receive education which shall be free and compulsory at the primary level. Education should respect their cultural identity, language and religion.
3. Special efforts should be made to ensure the full and equal participation of women and girls in educational programmes.
4. Education and training facilities shall be made available to internally displaced persons, in particular, adolescents and women, whether or not living in camps as soon as conditions permit.
Section IV. Principles Relating To Humanitarian Assistance
Principle 24
1. All humanitarian assistance shall be carried out in accor dance with the principles of humanity and impartiality and without discrimination.
2. Humanitarian assistance to internally displaced persons shall not be diverted, in particular for political or military reasons.
Principle 25
1. Primary duty and responsibility for providing humanitarian assistance to internally displaced persons lies with national authorities.
2. International humanitarian organizations and other appropriate actors have the right to offer services in support of the internally displaced. Such an offer shall not be regarded as an unfriendly act or interference in a State's internal affairs and shall be considered in a good faith. Consent thereto shall not be arbitrarily withheld, particularly when authorities concerned are unable nor unwilling to provide the required humanitarian assistance.
3. All authorities concerned shall grant and facilitate the free passage of humanitarian assistance and grant persons engaged in the provision of such assistance rapid and unimpeded access to the internally displaced.
Principle 26
Persons engaged in humanitarian assistance, their transport and supplies shall be respected and protected. They shall not be the object of attack or other acts of violence.
Principle 27
1. International humanitarian organizations and other appropriate actors when providing assistance should give due regard to the protection needs and human rights of internally displaced persons and take appropriate measures in this regard.
In so doing, these organizations and actors should respect relevant international standard and codes of conduct.
2. The preceding paragraph is without prejudice to the proction responsibilities of international organizations mandated for this purpose, whose services may be offered or requested bya States.
Section V. Principles Relating to Return Resettlement and Reintegration
Principle 28
1. Competent authorities have the primary duty and responsibility to establish conditions, as well as provide the means, which allow internally displaced persons to return voluntarily, in safety and with dignity to their homes or places of habitual residence, or resettle volun tarily in another parts of the country. Such authorities shall endeavour to facilitate the reintegration or returned or resettled internally displaced persons.
2. Special efforts should be made be made to ensure the full par ticipation of internally displaced persons in the planning and management of their return or resettlement and reintegration.
Principle 29
1. Internally displaced persons who have return to their homes or places of habitual residence or who have resettled in another part of the country shall not be discriminated against as a result of their having been displaced. They shall have the right to participate fully and equally in public affairs at all levels and have equal access to public services.
2. Competent authorities have the duty and responsibility to assist returned and/or resettled internally displaced persons to recover, to the extend possible, their property and possessions which they left behind or where dis-possess of upon their displacement. When recovery of such property and possessions is not possible, com-petent authorities shall provide or assist these persons all obtaining appropriate compensation or another form of just reparation.
Principle 30
All authorities concerned shall grant and facilitate for international humanitarian organizations and other appropriate actors, in the exercise of their respective mandates rapid and unimpeded access to internally displaced persons to assist in their return or resettlement and reintegration.
Convention Relating to the Status of Refugees Signed by States Members of the United Nations And other States invited, at Geneva On 28 July 1951
PREAMBULE
The High Contracting Parties
Considering that the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights approved on 10 December 1948 by the General Assembly have affirmed the priciples that human being shall enjoy fun-damental rights and freedoms without discrimination.
Considering that the United Nations has on various occations, manifested its profound concern for refugees and endevoured to assure refugees the widest possible exercise of these fundamental rights and freedoms.
Considering thatit is diserable to revise and consolidate previous international agreement relating to the status of refugees and to extend the scope of and the protection accorded by such instruments by means of a new agree-ment.
Considering that the grant of asylum may place unduly heavy burdens on certain countries, and that a satisfactory solution of a problem of which the United Nations has recognized the international cooperation
Expressing the wish that all States, recognizing the social and humanitarian nature of the problem of refugees, will do everything within their power to prevent this problem from becoming a cause of tension between States.
Noting that the United Nations High Commissioner for Refugees is charged wsith the task of supervising international conventions providing for the protection of refugees, and recognizing that the effective coordination of measures taken to deal with this problem will depend upon the cooperation of States with the High Commissioner,
Have agreed as follows :
Chapter 1. General Provisions
Article 1. Definition of the term "refugees"
A. For the purposes of the present Convention, the term "refugee" shall apply to any person who :
(1) Has been considered a refugee under the Arrangement of May 1926 and 30 June 1928 or under the Convention of 28 October 1933 and 10 February 1938, The Protocol of 14 September 1939 or the Constitution of the International Refugee Organization.
Decisions of non-eligibility taken by the International Refugee Organization during the period of its activities shall not prevent the status of refugee being accorded to persons who fulfil the conditions of paragraph 2 of this section.
(2) As a result of events occuring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of being persecuted for reason of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.
In the case of a person who has more than one nationality, the term "the country of his nationality" shall mean each of the countries of which he is a national, and a person shall not be deemed to be lacking the protection of the country of his nationality if, without any valid reason based on wellfounded fear, he has not availed himself of the protection of one of the countries of which he is a national.
B. (1) For the purposes of this Convention, the words "events occuring before 1 January 1951" in article 1, section A, shall be understood to mean either,
(a) "events occurring in Europe before 1 January 1951" or
(b) "events occurring in Europe or elsewhere before 1 January 1951"
and each Contracting States shall make declaration at the time of signature, ratification, or accession, specifying which of these meanings it applies for the purpose of its obligations under this Convention.
(2) Any Contracting States which has adopted alternative (a) may at any time extend its obligations by adopting alternative (b) by means of notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.
C. This Convention shall cease to apply to any person falling under the terms of section A if,
(1) He has voluntarily re-availed himself of the protection of the country of his nationality; or
(2) Having lost his nationality, he has voluntarily reacquired it; or
(3) He has acquired a new nationality, and enjoys the protection of the country of his new nationality; or
(4) He has voluntarily re-established himselfin the country which he left or outside which he remained owing to fear of persecution; or
(5) He can no longer, because the circumstances in connection with which he has been recognized as a"refugee have ceased to exist, continue to refuse to avail himself of the protection of the country of his nationality;
Provided that this paragraph shall not apply to refugee falling under section A (1) of this article who is able to invoke compelling reasons arising out of previous persecution for refusing to avail himself of the protection of the country of nationality.
(6) Being a person who has no nationality he is, because the circumstances in connection with which he has been recognized as a refugee have ceased to exits, able to return to the country of his former habitual residence.;
Provided that this paragraph shall not apply to a refugee falling under section A (1) of this article who is able to invoke compelling reasons arising out of previous persecution for refusing to return to the country of his former habitual residence.
D. This Convention shall not apply to persons who are at present receiving from organs of agencies of the United Nations other than the United Nation High Commissioner for Refugees protection or assistance.
When such protection or assistance has ceased for any reason, without the position of such person being definetively settled in accordance with the relevant resolutions adopted by the General Assembly of the United Nations, this persons shall ipso facto be entitled to the benefits of this Convention.
E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country.
F. The provisions of this Convention shall not apply to any persons with respect to whom there are serious reasons for considering that :
(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;
(b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refugee prior to his admission to that country as a refugee;
(c) he has been guilty of act contrary to the purpose and principles of the United Nations.
Article 2. General Obligations
Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that the conform to its laws and regulations as well as to measures taken for maintenance of public order.
Article 3. Non-discrimination
The Contracting States shall apply the provisions of this Convention to refugees without discrimination as to race, religion or country of origin.
Article 4. Religion
The Contracting States shall accord torefugees within their territories treatment at least as favourable as that accord to their nationals with respect to freedom to practice their religion and freedom as regards the religious education of their children.
Article 5. Rights granted apart from this Convention
Nothing in this Convention shall be deemed to impart any rights and benefits granted by a Contracting State to refugees apart from this Convention.
Article 6. The Term "in the same circumstances"
For the purposes of this Convention, the term "in the same circumstances" implies that any requirements (including requirements as to length and conditions of sojourn or residence) which the particular individual would have to fulfil for the enjoyment of the right in question, if he were not a refugee, must be fulfilled by him, with the exception of requirement which by their nature a refugee is incapable of fulfilling.
Article 7. Exemption from reciprocity
1. Except where this Convention contains more favourable provisions, a Contracting State shall accord to refugees the same treatment as is accorded to aliens generally.
2. After a period of three years residence, all refugees shall enjoy exemption from legislative reciprocity in the territory of the Contracting States.
3. Each Contracting State shall continue to accord to refugees the rights and benefits to which they were already entitled, in the absence of reciprocity, at the date of entry into force of this Convention for that State.
4. The Contracting States shall consider favourably the possibility of according to refugees, in the absence of reciprocity, the rights and benefits beyond those to which they are entitled according to paragraphs 2 and 3, and to extending exemption from reciprocity to refugees who do not fulfil the conditions provided for in paragraphs 2 and 3.
5. The provisions of paragraphs 2 and 3 apply both to the rights and benefits referred to in articles 13, 18, 19, 21 and 22 of this Convention and to rights and benefits for which this Convention does not provide.
Article 8. Exemption from exceptional measures
With regard to exceptional measures which may be taken against the person, property or interest of nationals of a foreign State, the Contracting States shall not apply such measurement to a refugee who is formally a national of the said State solely on account of such nationality. Contracting States which, under their legislation, are prevented from applying the general principle expressed in this article, shall in appropriate cases, grant exemptions in favour of such refugees.
Article 9. Provisional measures
Nothing in this Convention shall prevent a Contracting State, in time of war or other grave and exceptional circumstances, from taking provisionally measures which it considers to be essential to the national security in case of particular person pending a determination by the Contracting State that that person is in fact a refugee and that the continuance of such measures is necessary in this case in the interests of national security.
Article 10. Continuity of Residence
1. Where a refugee has been forcibly displaced during the Second World War and removed to the territory of a Contracting State, and is resident there, the period of such enforced sojourn shall be considered to have been lawful residence within that territory.
2. Where a refugee has been forcibly displaced during the Second World War from the territory of a Contracting State and has prior to the date of entry into force of this Convention, returned there for the purpose of taking up residence, the period residence before and after such enforced displacement shall be regarded as one uninterrupted period for any purposes for which uninterrupted residence is required.
Article 11. Refugee seamen
In the case of refugees regularly serving as a crew members on bord a ship flying the flag of a Contracting State, that State shall give sympathetic consideration to their establishment on its territory particularly with a view to facilitating their establishment in another country.
Chapter II. Juridical Status
Article 12. Personal Status
1. The personal status of a refugee shall be governed by the law of the country of his domicile or, if he has no domicile by the law of the country of his residence.
2. Rights previously acquired by a refugee and dependent on personal status, more particularly rights attaching to marriage, shall be respected by a Contracting States, subject to compliance, if this is necessary, with the formalities required by the law of that State, provided that the right in question is one which would have been recognized by the law of that State had he not become a refugee.
Article 13. Movable and immovable property
The Contracting States shall accord to a refugee treatment as favourable as possible and in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the circumstances as regards the acquisition of movable and immovable property and other rights pertaining thereto and to leases and other contracts relating to movable and immovable property.
Article 14. Artistic Rights and Industrial property
In respect of the protection of industrial property, such as inventions, designs or models, trade marks, trade names and of rights in literary, artistic and scientific works, a refugee shall be accorded in the country in which he has his habitual residence the same protection as is accorded to nationals of that country. In territory of any other Contracting States, he shall be accorded the same protection as is accord ed in that territory to nationals of the country in which he has his habitual residence.
Article 15. Rights of association
As regards non-political and non-profit-making associations and trade unions the Contracting States shall accord to refugees law-
Article 16. Access to courts
1. A refugee shall have free access to the courts of law on the territory of all Contracting States.
2. A refugee shall enjoy in the Contracting States in which he has his habitual residence the same treatment as a national in matters pertaining to access to the Courts, including legal assistance and exemption from causio judicatun solvi.
3. A refugee shall be accorded in the matters referred to in paragraph 2 in countries other than that in which he has his habitual residence the treatment granted to national of the country of his habitual residence.
Chapter III. Gainful Employment
Article 17. Wage-earning employment
1. The Contracting States shall accord to refugees lawfully staying in their territory the most favourable treatment accorded to nationals of a foreign country in the same circumstances, as regards the right to engage in wageearning employment.
2. In any case, restrictive measures imposed on aliens or the employment of aliens for the protection of the national labour market shall not be applied to a refugee who was already exempt from them at the date of entry into force of this Convention for the Contracting States concerned, or who fulfils one of the following conditions :
(a) He has completed three years residence in the country;
(b) He has a spouse possessing the nationality of the country of residence. A refugee may not invoke the benefit of this provision if he has abandoned his spouse;
(c) He has one or more children possessing the nationality of the country of residence.
3. The Contracting States shall give sympathetic consideration to assimilating the rights of all refugees with regard to wageearning employment to those of nationals, and in particular of those refugees who have entered their territory pursuant to programmes of labour recruitment or under immigration schemes.
Article 18. Self-employment
The Contracting States shall accord to a refugee lawfully in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances, as regards the right to engage on his own account in agriculture, industry, handicrafts and commerce and to establish commercial and industrial companies.
Article 19. Liberal professions
1. Each Contracting States shall accord to refugees lawfully staying in their territory who hold diplomas recognized by the competent authorities of that States, and who are desirous of practising a liberal profession, treatment as favourable as possible and in any event not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.
2. The Contracting States shall use their best endeavours consistently with their laws and constitutions to secure the settlement of such refugees in the territories other than the metropolitan territory for whose international realtions they are responsible.
Chapter IV. Welfare
Article 20. Rationing
Where a rationing system exist, which applies to the population at large and regulates the general distribution of product in short supply, refugees shall be accorded the same treatment as nationals.
Article 21. Housing
As regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is regulated by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall accord to refugees lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.
Article 22. Public Education
1. The Contacting States shall accord to refugees the same treatment as is accorded to nationals with respect to elemen tary education.
2. The Contracting States shall accord to refugees treatment as favourable as possible, and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances, with respect to education other than elementary education and, in particular, as regards access to studies, the recognition of foreign school certificates, diplomas and degrees, the remission of fees and charges and award of scholarships.
Article 23. Public relief
The Contracting States shall accord to refugees lawfully staying in their territory the same treatment with respect to public relief and assistance as is accorded to their nationals.
Article 24. Labour legislation and social security
1. The Contracting States shall accord to refugees lawfully staying in their territory the same treatment as is accorded to nationals in respect of the following matters :
(a) In so far as much matters are governed by laws or are subject to the control of administrative authorities : remuneration, including family allowances where these from part of remuneration, hours of work, overtime arrangements, holidays with pay, restricttions on home work, minimum age of employment, apprenticeship and training, women's work and the work of young persons, and the enjoyment of the benefits of collective bargaining.
(b) Social security (legal provisions in respect of employment injury, occupational diseases, maternity, disability, old age, death, unemployment, family responsibility and any other contingency which according to national laws or regulations, is covered by a social security scheme), subject to the following limitations :
(i) These may be appropriate arrangements for the maintenance of acquired rights and rights in course of acquisition;
(ii) National laws or regulations of the country of residence may prescribe special arrangement concerning benefits or portions of benefits which are payable wholly out of public funds, and concerning allowances paid to persons who do not fulfil the contribution conditions prescribed for the award of normal pension.
2. The right to compensation for the death of a refugee resulting from employment injury or from occupational disease shall not be affected by the fact that residence of the beneficiary is outside the territory of the Contracting States.
3. The Contracting States shall extend to refugees the benefits of agreements concluded between them, or which may be concluded between them in the future, concerning the maintenance of acquired rights and rights in the process of acquisition in regard to social security, subject only to the conditions which apply to nationals of the States signatory to the agreements in question.
4. The Contracting States will give sympathetic consideration to extending to refugees so far as possible the benefits of similar agreements which may at any time be in force between such Contracting States and non-contracting States.
Chapter V. Administrative Measures
Article 25. Administrative assistance
1. When the exercise of a right by a refugee would normally require the assistance of authorities of a foreign country to whom he cannot have recourse, the Contracting States in whose territory he is residing shall arrange that such assistance be afforded to him by their own authorities or by an international authority.
2. The authority or authorities in paragraph 1 shall deliver or cause to be delivered under their supervision to refugees documents or certifications as would normally be delivered to aliens by or through their authorities.
3. Documents or certification so delivered shall stand in stead of the official instruments delivered to aliens by or through their national authorities, and shall be given credence in the absence of proof to the contrary.
4. Subject to such exceptional treatment as may be granted to indigent persons, fees may be charged for the services mentioned herein, but such fees shall be moderate and commensurate with those charged to nationals for similar services.
5. The provisions of this article shall be without prejudice to articles 27 and 28.
Article 26. Freedom of movement
Each Contracting State shall accord to refugees lawfully in its territory, subject to any regulations applicable to aliens generally in the same circumstances.
Article 27. Identity papers
The Contracting States shall issue identity papers to any refugee in their territory who does not possess a valid travel document.
Article 28. Travel documents
1. The Contracting States shall issue to refugees lawfully staying in their territory travel documents for the purpose of travel outside their territory, unless compelling reasons of national security or public order otherwise require, and the provisions of the Schedule to this Convention shall apply with respect to such documents. The Contracting States may issue such a travel document to any other refugee in their territory : they shall in particular give sympathe tic consideration to the issue of such a travel document to refugees in their territory who are unable to obtain a travel document from the country to their lawful residence.
2. Travel documents issued to refugees under previous international agreement by parties thereto shall be recognized and treated by the Contracting States in the same way as if they had been issued pursuant to this article.
Article 29. Fiscal charges
1. The Contracting States shall not impose upon refugees duties, charges or taxes of any description whatsoever, other or higher than those which are or may be levied on their nationals in similar situations.
2. Nothing in the above paragraph shall prevent the application to refugees of the laws and regulations concerning charges in respect of the issue to aliens of administrative documents including identity papers.
Article 30. Transfer of assets
1. A Contracting States shall, in conformity with its laws and regulations, permits refugees to transfer assets which they have brought into its territory, to another country where they have been admitted for the purposes of resettlement.
2. A Contracting States shall give sympathetic considerations to the application of refugees for permission to transfer assets wherever they may be and which are necessary for their resettlement in another country to which they have been admitted.
Article 31. Refugees unlawfully in the country of refugee
1. The Contracting States shall not impose penalties, on account of their illegal entry or presence on refugees who, coming directly from a territory where their life or or freedom was threatened in the sense of artical 1, enter or are present in their territory without authorization provided they present themselves without delay to the authorities and show good cause for their illegal entry or presence.
2. The Contracting States shall not apply to the movements of such refugees restrictions other than those which are necessary and such restrictions shall only be applied until their status in the country is regularized or they obtain admission into another country. The Contracting States shall allow such refugees a reasonable period and all the necessa ry facilities to obtain admission into another country.
Article 32. Expulsion
1. The Contracting States shall not expel a refugee lawfully in their territory save on grounds of national security of public order.
2. The expulsion of such a refugee shall be only in pursuance of a decision reached in accordance with the process of law. Except where compelling reasons of national security otherwise require, the refugee shall be allowed to submit evidence to clear himself, and to appeal to and be representted for the purpose before competent authority or a person or persons specially designated by competent authority.
3. The Contracting States shall allow such a refugee a reasonable period within which to seek legal admission into another country. The Contracting States reserve the right to apply during that period such internal measures as they may deem necessary.
Article 33. Prohibition of expulsion or return ("refoulment")
1. No Contracting States shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.
2. The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgement of a particular serious crime, constitutes a danger to the community of that country.
Article 34. Naturalization
The Contracting States shall as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of refugees. They shall in particular make every effort to expedite naturalization proceedings and to reduce as far as possible the charges and cost of such proceedings.
Chapter VI. Executory and Transitory Provisions
Article 35. Co-operation of national authorities with the United Nations
1. The Contracting States undertake to cooperate with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, or any other agency of the United Nations which may succeed it, in the exercise ofits functions and shall in particular facilitate its duty of supervising the application of provisions of this Convention .
2. In order to enable of the Office of the High Commissioner or any other agency of the United Nations which may succeed it to make reports to the competent organs of the United Nations, the Contracting States undertake to provide them in the appropriate form with information and statistical data requested concerning :
(f) the condition of refugees;
(g) the implementation of this Convention, and
(h) laws, regulations and decrees which are or may hereafter be in force relating to refugees.
Article 36. Information on national legislation
The Contracting States shall communicate to the Secretary General of the United Nations the laws and regulations which they may adopt to ensure the application of this Convention.
Article 37. Relation to previous conventions
Without prejudice to article 28, paragraph 2 of this Convention, this Convention replaces as between parties to it, the Agreements of 5 July 1922, 31 May 1924, 12 May 1926, 30 June 1928 and 30 July 1935, the Conventions of 28 October 1933 and 10 February 1938, The Protocol of 14 September 1939 and the Agreement of 15 October 1946.
Chapter VII. Final Clauses
Article 38. Settlement of dispute
Any dispute between parties to this Convention relating to its interpretation or applications, which cannot be settled by other means, shall be referred to the International Court of Justice at the request of any one of the parties to the dispute.
Article 39. Signature, ratification and accession.
1. This Convention shall be opened for signature at Geneva on 28 July 1951 and shall thereafter be deposited with the Secretary-General of the United Nations. It shall be opened for signature at the European Office of the United Nations from 28 July to August 1951n and shall be re-opened for signature at the Headquarter of the United Nations from 17 September 1951 to 31 December 1952.
2. This Convention shall be open for signature on behalf of all States Members of the United Nations, and also on behalf on any other States invited attend the Conference of Ple nipotentiaries on Status of Refugees and Stateless Persons or to which an invitation to sign will have been addressed by the General Assembly. It shall be ratified and the instruments of ratification shall be deposited with the Secretary- General of the United Nations.
3. This Convention shall be open from 25 July 1951 for accession by the States referred to in paragraph 2 of this article. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.
Article 40. Territorial aplication clause.
1. Any States may, at the time of signature, ratification or accession, declared that this Convention shall extend to all or any of the territories for the international relations of which it is reasonable. Such a declaration shall take effect when the Convention enters into force for the States concerned.
2. At any time thereafter any such extension shall be made by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations and shall take effect as from the ninetieth day after the day of receipt by the Secretary-General of the United Nations of this notification, or as form the date of entry into force of the Convention for the State concerned, whichever is the later.
3. With respect to those territories to which this Convention is not extended at the time of signature, ratification or accession, each States concerned shall consider the possibility for taking the necessary steps in order to extend the application of this Convention to such territories, subject where necessary for constitutional reasons to the consent of the Governments of such territories.
Article 41. Federal clause
In the case of a Federal or non-unitary State, the following provisions shall apply :
(a) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of the federal legislative authority, the obligations of the Federal Government shall to this extent be the same as those of Parties which are not Federal States
(b) With respect to those articles of this Convention that come within the legislative jurisdiction of constituent States, provinces or cantons which are not, under the constitutional system of the federation, bound to take legislative action, the Federal Government shall bring such articles with a favourable recommendation to the notice of the appropriate authorities of States, province or cantons at the earliest possible moment.
(c) A Federal State Party to this Convention shall at the request of any other Contracting State transmitted through the Secretary-General of the United Nations supply a statement of the law and practice of the Federation and its constituent units in regard to any particular provision of the Convention showing the extent to which effect has been given to that provision by legislative or other action.
Article 42. Reservations
1. At the time of signature, ratification or accession, any State may make reservations to article of the Convention other than to article 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36-46 inclusive.
2. Any State making a reservation in accordance with the paragraph 1 of this article may at any time withdraw the reservation by communication to that effect addressed to the Secretary-General of the United Nations
Article 43. Entry into Force
1. This Convention shall come in to force on the ninetieth day following the day of deposit of the sixth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the sixth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter in force on the nine-tieth day following the date of deposit by such States of its instrument of ratification or accession.
Article 44. Denunciation
1. Any Contracting State may denounce this Convention at any time by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.
2. Such denunciation shall take effect for the Contracting States concerned one year from the date upon which it is received by the Secretary-General of the United Nations.
3. Any State which has made a declaration or notification under article 40 may at any time thereafter, by a notification to the Secretary-General of the United Nations declare that the Convention shall cease to extend to such territory one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.
Article 45. Revision
1. Any Contracting State may request revision of this Convention at any time by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.
2. The General Assembly of the United Nations shall recom mend the steps, if any to be taken in respect of such request.
Article 46. Notification by Secretary-General of the United Nations
The Secretary-General of the United Nations shal inform all Members of the United Nations and non-member States refered to in article 39 :
(a) Of declarations and notifications in accordance with section B of article 1;
(b) Of signatures, ratifications and accessions in accordance with Article 39;
(c) Of declarations and notifications in accordance with article 40;
(d) Of reservations and withdrawals in accordance with article 42;
(e) Of the date on which this Convention will come into force in accordance with article 43;
(f) Of denunciations and notifications in accordance with article 44;
(g) Of request for revisions in accordance with article 45.
In faith whereof the undersigned, duly authorized have signed this Convention on behalf of their respective Governments.
Done at Geneva, this twenty-eight day of July, one thousand nine hundred and fifty-one, in a single copy of which the English and French texts are equally authentic and which shall remain deposited in the archives of the United Nations, and certified true copies of which shall be delivered to all Members of the United Nations and to non-member States referred in article 39.
SCHEDULE
Paragraph 1
1. The travel document referred to in article 28 of this Convention shall be similar to the specimen annexed hereto.14
2. The document shall be made out in at least two languages, one of which shall be in English or French.
Paragraph 2
Subject to the regulation obtaining in the country of issue children may be included in the travel document of aparent or in exceptional circumstances of another adult refugee.
Paragraph 3
The fees charged for issue of the document shall not exceed the lowest scale of charges for national passports.
Paragraph 4
Save in special or exceptional cases, the document shall be made valid for the largest possible number of countries.
Paragraph 5
The document shall have a validity of either one or two years, at the discretion of the issuing authority.
Paragraph 6
1. In the renewal or extension of the validity of the document is a matter for the authority which issued it, so long as holder has not established lawful residence in another territory and resides lawfully in the territory pf the said authority. The issue of a new document is under the same conditions, a matter for authority which issued the former document.
2. Diplomatic or consular authorities, specially authorized for the purpose, shall be empowered to extend, for a period not exceeding six months, the validity of travel documents issued by their Governments.
3. The Contracting States shall give sympathetic consideration to renewing or extending the validity of travel documents or issuing new documents to refugees no longer lawfully resident in the territory who are enable to obtain a travel document from the country of their lawful residence.
14 The annex is not reproduced in the present volume
Paragraph 7
The Contracting States shall recognize the validity of documents issued in accordance with the provisions of article 28 of this Convention.
Paragraph 8
The competent authorities of the country to which the refugee desires to proceed shall if they are prepared to admit him and if visa is required, affix a visa on the document of which he is the holder.
Paragraph 9
1. The Contracting States undertake to issue transit visas to refugees who have obtained visas for a territory of final destination.
2. The issue of such visas may refused on grounds which would justify refusal of a visa to any alien.
Paragraph 10
The fees for the issue of exit, entry or transit visas shall not exceed the lowest scale of charges for visas on foreign passports.
Paragraph 11
When a refugee has lawfully taken up residence in the territory of another Contracting States, the responsibility for the issue of a new document, under the terms and conditions of article 28, shall be that of the competent authority of that territory, to which the refugee shall be entitled to apply.
Paragraph 12
The authority issuing a new document shall withdraw the old document and shall return it to the country of issue, ifit is stated in the document that it should be returned, otherwise it shall withdraw and cancel the document.
Paragraph 13
1. Each Contracting States undertakes the holder of a travel document issued by it in accordance with article 28 of this convention shall be readmitted to its territory at any time during the period of its validity.
2. Subject to the provisions of the proceeding sub-paragraph a Contracting States may require the holder of the document to comply with such formalities as may be pres-cribed in regard to exit from or return to its territory.
3. The Contracting States reserve the right, in exceptional cases or in cases where the refugee's stay is authorized for specific period when issuing the document to limit the period during which the refugee may return to a period of not less than three months.
Paragraph 14
Subject only to the terms of paragraph 13, the posision of this Schedule into no way affect the laws and regulations governing the conditions of admission to transit through residence and establishment in and departure from the territories of the Contracting States.
Paragraph 15
Neither the issue of the document nor the entries made thereon determine or affect the status of the holder, particularly as regards nationality.
Paragraph 16
The issue of the document does not in any way entitle the holder to the protection of the diplomatic or consular autho rities of the country of issue and does not confer on these authorities a right of protection.
Protocol relating to the Status of Refugees Signed by the President of General Assembly And the Secretary- General of the United Nations at New York On 31 January 1967 15
The States Parties in the present Protocol.
Considering that the Convention relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 (hereinafter referred to as the Convention) covers only those persons who have become refugees as a result of events occuring before 1 January 1951.
Considering that new refugee situations have arisen since the Convention was adopted and that the refugees concerned may therefore not fall within the scope of the Convention.
Considering that it is desirable that equal status should be enjoyed by all refugees covered by the definition in the Convention irrespective of the dateline 1 January 1951.
Have agreed as follows :
Article I. General provision
1. The States Parties to the present Protocol undertake to apply articles 2 to 34 inclusive of the Convention to refugees as hereinafter defined
2. For the purpose of the present Protocol, the term "refu-gees" shall, except as regards the application of paragraph 3 of this article, mean any person within the definition of article 1 of the Convention as if the words "As a result if events occurring before 1 January 1951 and..." and the words "...as a result of such event" in article 1 A (2) were omitted.
3. The present Protocol shall be applied by the States Parties hereto without any geographic limitation, save that existing declaration made by States already Parties to the Convention in accordance with article 1 B (1) of the Convention, shall unless extended under article 1 B (2) thereof apply also under the present Protocol.
15 See United Nations, Treaty Series, vol. 606, No. 1-8791. The Protocol ente-red into force on 4 October 1967. For the Convention relating to the Status of Refugees, see Chap. VIII Sect.
1 (supra,pp 337-356)
Article II. Co-operation of the national authorities with the United Nations
1. The States Parties to the present Protocol undertake to cooperate with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, or any other agency of the United Nations which may succeed it in the exercise of its function, and shall in particular facilitate its duty of supervising the application of the provisions of the present protocol.
2. In order to enable the Office of the High Commissioner or any other agency of the United Nations which may succeed it, to make reports to the competent organs of the United Nations, the State Parties to the present Protocol undertake to provide them with the information and statistical data request in the appropriate form concerning :
(a) The condition of refugees;
(b) The implementation of the present Protocol;
(c) Laws, regulations and decrees which are, ot may hereafter be, in force relating to refugees.
Article III. Information on national legislation
The State Parties to the present Protocol shall communicate to the Secretary-General of the United Nations the laws and regulations which they may adopt to ensure the application of the present Protocol.
Article IV. Settlement of disputes
Any dispute between States Party to present Protocol with relate to its interpretation or application and which cannot be settled by other means shall be referred to the International Court of Justice at the request of any one of the parties to the dispute.
Article V. Accession
The present Protocol shall be open for accession on behalf of all States Parties to the Convention and of any other States Member of the United Nations or member of any of the specialized agencies or to which an invitation to accede may have been addressed by the General Assembly of the United Nations. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.
Article VI. Federal clause
In the case of a Federal or non-unitary State, the following provisions shall apply :
(a) With respect to those articles of the Convention to be applied in accordance with article 1, paragraph 1, of the present Protocol that come within the legislative jurisdiction of the federal legislative authority, the obligations of the Federal Government shall to this extent be the same as those of States Parties which are not Federal States.
(b) With respect to those articles of the Convention to be applied in accordance with article 1, paragraph 1, of the present Protocol that come within the legislative jurisdiction of constituent States, provinces or cantons which are not, under the constitutional system of the federation bound to take legislative action, the Federal Government shall bring such articles with a favourable recommendation to the notice of the appropriate authorities of States, province or cantons at the earliest possible moment;
(c) A Federal State Party to the present Protocol shall, at the request of any other State Party hereto transmitted through the Secretary-General of the United Nations, supply a statement of the law and practice of the Federation and its constituent unit in regard to any particular provision of the Convention to be applied in accordance with article 1, paragraph 1, of this present Protocol, showing the extend to which effect has been given to that provision by legislative or other action.
Article VII. Reservations and declarations
1. At the time of accession, any States may make reservetions in the respect of article IV of the present Protocol and in respect of the application in accordance with article1 of the present Protocol of any provisions of the Convention other than those contained in articles 1, 3, 4, 16 (1) and 33 thereof provided that in the case of State Party to the Convention reservations made under this article shall not extend to refugees in respect of whom the Convention applies.
2. Reservations made by States Parties to the Convention in accordance with article 42 thereof shall, unless withdrawn, be applicable in relation to their obligations under the present Protocol.
3. Any State making a reservation in accordance with paragraph 1 of this article may at any time withdrawn such reservation by a communication to that effect addressed to the Secretary-General of the United Nations.
4. Declarations made under article 40, paragraph 1 and 2 of the Convention by a State Party thereto which accedes to the present Protocol shall be deemed to apply in respect of the present Protocol, unless upon accession a notification to the contrary is addressed by the State Party concerned to the Secretary-General of the United Nations. The provisions of article 40, paragraph 2 and 3 of article 44, paragraph 3 of the Convention shall be deemed to apply mutatis mutandis to the Protocol.
Article VIII. Entry into force.
1. The present Protocol shall come into force on the day of deposit of the sixth instrument of accession.
2. For each States acceding to the Protocol after the deposit of the sixth instrument of accession, the Protocol shall come into force on the date of deposit by such States of its instrument of assertion.
Article IX. Denunciation
1. Any State Party hereto may denounce this Protocol at any time by a notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.
2. Such denunciation shall take effect for the State Party concerned one year from the date on which it is received by the Secretay-General of the United Nations.
Article X. Notifications by the Secretary-General of the United Nations
The Secretary-General of the United Nations shall inform the State referred to in article V above of the date of entry into force, accessions, reservations and withdrawals of reser vations to and denunciations of the present Protocol, and of declarations and notifications relating hereto.
Article XI. Deposit in the archives of the Secretariat of the United Nations.
A copy of the present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally, authentic signed by the President of the General Assembly and by the Secretary- General of the United Nations, shall be deposit in the archives of the Secretary-General of the United Nations. The Secretary- General will transmit certified copies thereof to all States Members of the United Nations and to the other States referred to in article V above.
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2001
Tentang
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
d. bahwa bencana yang ditimbulkan oleh alam atau karena ulah manusia dan masalah pengungsi yang terjadi sebagai dampak kerusuhan atau konflik sosial politik, perlu segera diupayakan penanggulangan dan penanganannya secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;
e. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara berdayaguna dan berhasilguna perlu dilakukan penataan kembali tugas, fungsi, susunan organisasi dan Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.
f. Bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dan dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang lebih efektif, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3491);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2000 tentang Sekretariat Wakil Presiden.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN KOORDINASI PENANGGULANGAN BEN- CANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI.
BABI KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 1
1. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi selanjutnya disebut dengan BAKOR- NAS PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah dan tanggungjawab langsung kepada Presiden.
2. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya penanggulangan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh ulah manusia, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Penanganan pengungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun politik yang terjadi pada suatu Daerah, yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan, dan pengembalian atau relokasi pengungsi.
Pasal 2
Tugas BAKORNAS PBP adalah
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang cepat, efisien dan efektif.
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu.
c. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang meliputi pencegahan, penyelamatan, rehabiltasi dan rekonstruksi.
BAB II ORGANISASI BAKORNAS PBP
Pasal 3
1. Susunan keanggotaan BAKORNAS PBP terdiri dari
a. Ketua merangkap anggota : Wakil Presiden Republik Indonesia
b. Anggota :
1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
2. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
3. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;
5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Kehutanan;
9. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
10. Panglima TNI;
11. Kepala Kepolisian Negara RI
12. Gubernur yang diwilayahnya terkena bencana/terjadi pengungsian;
c. Sekretaris merangkap anggota : Sekretaris Wakil Presiden.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya, Ketua BAKORNAS PBP dapat mengundang Menteri atau Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan BAKORNAS PBP, dan mengikutsertakannya dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
BAB III SEKRETARIAT BAKORNAS PBP
Pasal 4
1. Untuk memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BAKORNAS PBP dibentuk sebuah Sekretariat BAKORNAS PBP.
2. Sekretariat BAKORNAS PBP bertugas memberikan pelayanan staf dan administrasi kepada BAKORNAS PBP.
Pasal 5
1. Sekretariat BAKORNAS PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipimpin oleh Sekretaris BAKORNAS PBP.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris BAKORNAS PBP dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.
3. Sekretarist BAKORNAS PBP terdiri dari :
a. Deputi Bidang Penanggulangan Bencana;
b. Deputi Bidang Penanganan Pengungsi;
c. Deputi Bidang Kerjasama dan Peranserta Masyarakat;
d. Deputi Bidang Administrasi.
4. Masing-masing Deputi terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Biro.
5. Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian;
6. Masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.
7. Organisasi dan tata kerja Sekretariat BAKORNAS PBP ditetapkan oleh Sekretaris BAKORNAS PBP setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 6
Apabila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BAKORNAS PBP dapat membentuk Kelompok Kerja dan atau Kelompok Pakar sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 7
1. Wakil Sekretaris BAKORNAS PBP dan Deputi adalah jabatan Eselon I-a.
2. Kepala Biro adalah jabatan eselon II-a.
3. Kepala Bagian adalah jabatan eselon III-a.
4. Kepala Sub-Bagian adalah jabatan eselon IV-a.
Pasal 8
1. Sekretaris BAKORNAS PBP, Wakil Sekretaris BAKORNAS PBP dan para Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua BAKORNAS PBP.
2. Kepala Biro, Kepala Bagian dan jabatan-jabatan lain yang berada di bawahnya, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris BAKORNAS PBP.
BAB IV SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
Pasal 9
1. Penanggulangan bencana Propinsi, diselanggaran oleh Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang disingkat SATKORLAK PBP yang diketuai oleh Gubernur.
2. SATKORLAK PBP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayahnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh BAKORNAS PBP baik meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
3. Organisasi dan tatakerja SATKORLAK PBP ditetapkan oleh Gubernur/Ketua SATKORLAK PBP.
BABV SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
Pasal 10
1. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang disingkat SATLAK PBP yang diketuai oleh Bupati/Walikota.
2. Organisasi, dan tata cara kerja SATLAK PBP ditetapkan oleh Bupati/Walikota selaku Ketua SATLAK PBP.
Pasal 11
SATLAK PBP bertugas melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang terjadi di daerahnya dengan memperhatikan kebijakan dan arahan teknis yang diberikan BAKORNAS PBP.
BAB VI TATA KERJA
Pasal 12
1. BAKORNAS PBP mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan untuk :
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi termasuk petunjuk pelaksanaannya, yang antara lain meliputi tata cara penyaluran/penggunaan bantuan beserta pengawasan dan pertanggung jawabannya;
b. menetapkan kebijakan dan langkah-langkah bagi penyelesaian masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
C. menyelesaikan permasalahan yang timbul sehubungan dengan dampak penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
d. mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, hurufb, dan huruf c dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
2. BAKORNAS PBP menyampaikan laporan kepada Presiden sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
BAB VII PEMBIAYAAN DAN BANTUAN
Pasal 13
Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan BAKORNAS PBP dan Sekretariat BAKORNAS PBP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pasal 14
1. Pembiayaan kegiatan teknis operasional Departemen/Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibebankan kepada anggaran departemen dan instansi masing masing.
2. Pembiayaan administrasi pembinaan dan operasional SAT- KORLAK PBP dan SATLAK PBP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.
Pasal 15
1. Segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat bagi penanggulangan bencana atau penanganan pengungsi dapat diberikan langsung kepada korban bencana atau pengungsi melalui Gubernur dan Bupati/Walikota selaku ketua SAT- KORLAK PBP atau SATLAK PBP.
2. Segala bantuan dari luar negeri yang diberikan bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Ketua BAKORNAS PBP dan dapat langsung diserahkan kepada :
a. Gubernur atau Bupati/Walikota selaku Ketua SATKOR- LAK PBP atau Ketua SATLAK PBP yang wilayahnya terkena bencana/terdapat pengungsi, atau
b. Dalam keadaan yang sangat mendesak, langsung kepada korban bencana atau pengungsi.
Pasal 16
Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini dilakukan sesuai dengan ketentuan pearaturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
1. Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dinyatakan tidak berlaku.
2. Semua peraturan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Pananggulangan Bencana dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.
Pasal 18
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Januari 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II
ttd
ELLY SUDIBYO
Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2001
Tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, dipandang perlu untuk mengubah keanggotaan Badan tersebut;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2001 TEN- TANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGU- LANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI.
Pasal 1
Ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 3
(1) Susunan Keanggotaan BAKORNAS PBP terdiri dari :
a. Ketua merangkap : Wakil Presiden Republik Anggota Indonesia.
b. Wakil Ketua me- : Menteri Negara Koordinator rangkap Anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat
c. Anggota :
1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Sosial
4. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
5. MenteriPerhubungan.
6. Menteri Keuangan.
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
8. Kepala Kepolisian Negara Indonesia.
9. Gubernur yang wilayahnya terkena bencana terjadi pengungsian
d. Sekretaris me- : Sekretaris Wakil Presiden rangkap anggota Republik Indonesia
(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya, Ketua BAKORNAS PBP dapat mengundang Menteri atau Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan BAKORNAS PBP, dan mengikut sertakannya dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
(3) Wakil Ketua BAKORNAS PBP bertindak sebagai Ketua Tim Harian BAKORNAS PBP.
(4) Susunan keanggotaan Tim Harian BAKORNAS PBP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Ketua BAKORNAS PBP"
Pasal 11
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Oktober 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS KABINET RI
ttd
EDY SOEDIBYO
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
c. bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesaman derajat, saling menghormati, saling menguntungkan dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
d. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial;
e. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional;
f. bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri baik regional maupun internasional melalui forum bilateral atau multilateral diabdikan kepada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif;
g. bahwa dengan makin meningkatnya hubungan luar negeri dan agar prinsip politik luar negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf d dapat tetap terjaga, maka penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu Undang-undang;
h. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Operasionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relation and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relation Concerning Acquisition of Nationality), 1961 dan Pengesahan Konvensi mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hak Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relation and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality) 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3211).
3. Undang undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention on Special Mission), New York 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI
BABI KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembagalembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warganegara Indonesia.
2. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasioal, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.
3. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri.
5. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah.
Pasal 2
Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis garis Besar Haluan Negara.
Pasal 3
Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.
Pasal 4
Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.
BAB II PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN PERLAKSANAAN POLITIK LUAR NEGERI
Pasal 5
(1) Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri.
Pasal 6
(1) Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedang dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.
(3) Menteri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal 7
(1) Presiden dapat menunjuk pejabat negara lain selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.
Pasal 8
(1) Menteri atas usul pimpinan departemen atau lembaga pemerintah non-departemen, dapat mengangkat pejabat dari departemen atau lembaga yang bersangkutan guna melaksanakan tugas-tugas yang menjadi bidang wewenang departemen atau lembaga tersebut.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara operasional dan administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwakilan Republik Indonesia serta tunduk pada peraturan-peraturan tentang tata kerja Perwakilan Republik Indonesia.
Pasal 9
(1) Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain serta masuk kedalam atau keluar dari keanggotaan organisasi internasional ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Pembukaan dan penutupan Kantor Perwakilan Diplomatik atau Konsuler di negara lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 10
Pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 11
(1) Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat didirikan lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi, dan lembaga atau badan Indonesia lainnya di luar negeri.
(2) Pendirian lembaga atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri.
Pasal 12
(1) Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat juga didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerjasama asing lain di Indonesia.
(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendirian lembaga atau badan kerjasama asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Pasal 13
Lembaga Negara dan lembaga pemerintahan, baik departemen maupun non-departemen yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.
Pasal 14
Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan mendatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari Menteri.
Pasal 15
Ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional diatur dengan undang-undang tersendiri.
BAB IV
KEKEBALAN, HAK ISTIMEWA DAN PEMBEBASAN
Pasal 16
Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembahasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional lainnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.
Pasal 17
(1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan kebebasan dari kewajiban tertentu kepada pihak-pihak yang tidak ditentukan dalam Pasal 16.
(2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundangundangan nasional.
BAB V INDO- PERLINDUNGAN KEPADA WARGANEGARA NESIA
Pasal 18
(1) Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.
(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.
Pasa 19
Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban :
a. memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warganegara Indonesia di luar negeri.
b. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warganegara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.
Pasal 20
Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan atas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pasal 21
Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlinduangan, membantu dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.
Pasal 22
Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia.
Pasal 23
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau organisasi internasional yang terkait.
Pasal 24
(1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat Surat Keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya.
(2) Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan Surat Keterangan hanya dapat dilakukan apabila kedua hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan pearaturan perundang-undangan Indonesia.
BAB VI
PEMBERIAN SUAKA DAN MASALAH PENGUNGSI
Pasal 25
(1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
Pasal 26
Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan dan praktek internasional.
Pasal 27
(1) Presiden menetapkan kebijaksanaan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
(2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
BAB VII APARATUR HUBUNGAN LUAR NEGERI
Pasal 28
(1) Menteri menyelanggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri.
(2) Koordinasi dan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dari Pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.
Pasal 29
(1) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah Pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
(2) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh mewakili negara dan bangsa Indonesia dan menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di suatu negara atau pada suatu organisasi internasional.
(3) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah menyelesaikan masa tugasnya mendapat hak keuangan dan administratif yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 30
(1) Untuk melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus, Presiden dapat mengangkat Pejabat lain setingkat Duta Besar.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dengan Keputusan Presiden.
Pasal 31
(1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Departeman Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
(2) Ketentuan mengenai pendidikan dan latihan Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 32
(1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pejabat Fungsional Diplomat.
(2) Pejabat Fungsional Diplomat dapat memegang jabatan struktural.
(3) Tata cara pengangkatan dan penempatan Pejabat Dinas Luar Negeri diatur derngan Keputusan Menteri.
(4) Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 33
Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat Dinas Luar Negeri dan penempatannya pada Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.
Pasal 34
Hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.
BAB VIII PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SURAT KEPERCAYAAAN
Pasal 35
(1) Presiden memberikan Surat Kepercayaan kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk suatu negara tertentu atau pada suatu organisasi internasional.
(2) Presiden menerima Surat Kepercayaan dari Kepala Negara Asing bagi pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara tersebut untuk Indonesia.
Pasal 36
(1) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia pada suatu negara tertentu di luar negeri, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Presiden.
(2) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam suatu konferensi internasional, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Menteri.
Pasal 37
(1) Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal atau Konsul Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.
(2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekuatur untuk memulai tugasnya.
Pasal 38
(1) Presiden menandatanagi Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jendral Kehormatan atau Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.
(2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekatur.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39
Peraturah perundang-undangan mengenai atau berkaiatan dengan Hubungan Luar Negeri yang sudahada pada saat dimulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disyahkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd
BACHARUDDINJUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ttd
MULADI
PROFILE of INDONESIA
Aceh Medan MALUKU KALIMANTAN Manado 0 Pontianak Padang Baikpapan D 0 SÚLAWESI SUMATRA D Jayapura Banjarmasin Bengkulu PAPUA Ujung Pandang Jakarta Surabaya NUSATENGGARA 0 Yogyakarta 3000 Malang JAWA BALI Population More than 210 million people (2002) Total Number of Ethnic Group : More than 200 Ethnic Season Dry and Rainy Season Tctal Number of Local Language : 583 Dialect Local Language Total Number of island 17.583 Isiands Religion : Moslem (98%), Protestant + Catholic + Totai Number of River 500 Big and Smal Rivers Hindus + Budhis (2%) (30% Crossed the density population area) Government Structure Total Number of Forest The thirt largest tropical forest in the world Central Level : Cabinet More than 500 Voicanoes Provincial Level : 33 Provincial Govemment Level Total Number of Voicanoes : (128 of which are active) District Level : More than 325 District Government Level
MEKANISME KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGGULANGAN PENGUNGSI Coordination Mecanism Disaster and IDP's Management
BAKORNAS PBP Dept. dan LPND Int'I (UN, NGO) Dinas terkait SATKORLAK PBP PMI, LSM tingkat Propinsi Dinas terkait SATLAK PBP PMI, LSM tingkat Kabupaten/Kota
BENCANA dan AKIBAT
• Korban Jiwa Casualties/loss of life ALAM • Kerusakan Fisik Natural Damages/destruction • Hilang Harta Benda BENCANA Properties belongings Disaster • Hilang Tempat Tinggal, matapencaharian ULAH Loss of homes, livehood MANUSIA • Pengungsian Man Made Displacement • dan lain-lain etc.
Disaster in Indonesia (1988-2003)
| Type of Disaster | Frequency | Victims | Total Lost |
| Flood | 302 | 1.066 | 19.312.000.000 |
| Fires (urban fire) | 82 | 16 | 36.106.125.000 |
| Landslide | 245 | 645 | 13.938.350.000 |
| Forest Fire | 48 | 9 | t.a |
| Earthquate | 38 | 306 | 100.000.000 |
| Typhoon | 46 | 3 | 4.015.000.000 |
| Epidemy | 30 | 243 | t.a |
| Effect of Social Unrest | 73 | 6.489 | 4.700.000.000.000 |
| Active Volcanoes | 16 | 2 | t.a |
| Technology Failure | 10 | 581 | t.a |
The Most Frequent Kind of Disaster in Indonesia
| Type of Disaster | Victims |
| Flood | Forest Damage 35% |
| Landslide | Deforestation/Unstable Soil 28% |
| Fires (urban fire) | Human Error 9% |
| Social Conflict | 8% |
| Forest Fire | 5% |
| Typhoon | 5% |
| Earthquate | 4% |
| Epidemy | 3% |
| Active Volcanoes | 2% |
| Technology Failure | 1% |
DAMPAK KONFLIK 1998-2004 DAN PENANGANANNYA
| Daerah Konflik | Latar Belakang Konflik | Akibat Konflik | Jumlah Pengungsi* | Penanganan | Penuntasan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| MALUKU- AMBON | • Dibenturkan ke masalah sepa- ratisme agama • Konflik horisontal | • Korban jiwa • Kehancuran asset/harta benda Pengungsian ke intern Maluku dan luar Maluku | Tertinggi: 64.000 KK/ 333.000 jiwa Tahun 2004: 22.688 KK/ 113.440 jiwa**) | • Tanggap darurat Rekonsiliasi (Malino II) Pemulangan Pemberdaya- an, Relokasi | • Pemulangan ke tempat asal • Pemberdayaan/ Terminasi Program Pe- nanggulangan Kemiskinan |
| MALUKU UTARA | • Dibenturkan masalah agama • Konflik horisontal | • Korban jiwa • Kehancuran asset/harta benda • Pengungsian ke intern Maluku Utara dan luar Maluku Utara (Sulawesi Utara, Maluku, Papua) | Tertinggi: 33.000 KK/ 165.000 jiwa Tahun 2004: 7.448 KK 38.070 jiwa**) | • Tanggap darurat Pemulangan bertapah, Pemberda- yaan dan Relokasi | • Pencabutan status Darurat Militer dengan Kepres No. 27/2003 semakin kondusif Pemberdayaan/ Terminasi • Program Pe- nanggulangan Kemiskinan |
Keterangan : *) Jumlah pengungsi cenderung berubah-ubah/meningkat. dalam penanganannya diperlukan verifikasi. *) Data Departemen Sosial
| Daerah Konflik | Latar Belakang Konflik | Akibat Konflik | Jumlah Pengungsi* | Penanganan | Penuntasan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| SULAWESI TENGAH- POSO | • Konflik kepen- tingan kelompok Benturan Agama Konflik horisontal | Korban jwa Kehancuran asset/harta benda Pengungsian di sekitar Poso/ Sulten. | Tertinggi : 31.000 KK/ 157.000 jiwa Tahun 2004: 3.151 KK/ 15.755 jiwa**) | • Tanggap darurat Rekonsiliasi (Malino I) | • Pemulangan ke tempat/desa asal secara bertahap. |
| KALIMANTAN TENGAH- MADURA | • Kecemburuan sosial • Konflik Etnik • Konflik horisontal | • Korban jiwa • Kehancuran asset/harta benda Pengungsian keluar Kaliman- tan Tengah, khususnya Jawa Timur/ Madura. | Tertinggi: 46.000 KK/ 185.000 jiwa Tahun 2004: 11.658 KK/ 50.630 jiwa**) | • Tanggap darurat • Rekomendasi: 1. Tekad damai Anak Bangsa di Bumu, Kalimantan. 2. Musyawarah Masyarakat Kotawaringin 3. Kongres Rakyat Kalteng. 4. Tekad Bulat masy. Kalimantan 5. Kunjungan Gub. Kalteng ke Madura 6. dan lain-lain | • Pemulangan alami/mandiri (sampai saat ini ± 3.00 KK) Pemberdayaan Program Pe- nanggulangan Kemiskinan |
| Konflik | Latar Belakang Konflik | Akibat Konflik | Jumlah Pengungsi* | Penanganan | Penuntasan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) Repatriasi mandiri |
| NUSA TENGGARA TIMUR | • Kekalahan Jajak Pendapat Rakyat Timor Timur. Sep.- Okt. 1999 Gejolak Sosial- Politik lanjutan. | • Korban jiwa Kehancuran asset/harta benda Pengungsian ke NTT dan propinsi lain. | Tertinggi: 54.706 KK/ 284.414 jiwa Tahun 2004: 1) 7.918 KK 2) 5.000 KK | • Tanggap darurat Repatriasi Solusi sisa pe- ngungsi 9.805 KK/28.097 jiwa 1. Alih tugas TNI 1.800 KK 2. Pemberdayaan 3.840 KK 3. Pemulargan suka rela, 1.500 KK 4. Setlement ci Tmor Barat, 2.365 KK 5. Resettlement 300 KK | Repatriasi mandiri Resettlement/ Transmigrasi Program Pe- nanggulangan Kemiskinan. |
| NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) | Separatisme Konflik Vertikal/ horisontal | • Korban jiwa • Kehancuran asset/harta benda • Pengungsian di intern NAD. Sumut dan Propinsi lain | Tertinggi: 125.642 jiwa. posisi perte- ngahan Oktober 2004: Di barak barak di 9 lokasi 671 KK/2.520 jiwa. | • Tanggap darurat • Program BKRS NAD untuk pe- nguatan pasca perjanjian penghentian permusuhan (CoHA), 9 De- sember 2002 (Operasi Ke- | • Pemulangan ke tempat asal Darurat Sipl dan 5 Operasi : 1 Keamanan dan Ketertiban 2. Penguatan Peme- rintahan Daerah 3. Penegakan Hukum 4. Kemanusiaan 5. Pemulihan ekonomi Rakyat |
| PROVINSI | ASAL PENGUNGSI | JUMLAH PENGUNGSI | PENANGANAN | PENUNTASAN |
| 7 | (2) | (3) | (4) | (5) |
| UTARA | Maluku Utara dan Poso (Sulawesi Tengah) | Tertinggi : 48.667 jiwa • Maiuku Utara: 41.062 jiwa • Poso : 7.605 jiwa Tahun 2004: | Tanggap darurat Pemulangan Pemberdayaan Ressettlement/ Transmigrasi | • Pemulangan ke tempat asal. Pemberdayaan Program Pe- nanggulangan |
| Darussalam (NAD) | Tertinggi : 19.392 KK/ 94.411 jiwa Tahun 2004: 5.667 KK/28.335 jiwa | • Tanggap darurat • Pemulangan bertahap Pemberdayaan Ressettlement. | Pemulangan Pemberdayaan Resettiement Program Pe- nanggulangan Kemiskinan |
SEBARAN DAN JUMLAH PENGUNGSI DI INDONESIA TAHUN 2002
KALBAR SULSEL SULUT SULTENG NAD SUMUT RIAU 3.866 KK 7.872 KK 11.509 KK 11.526 KK 19.507 KK 3.588 KK 24.707 KK. MALUKU SUMBAR UTARA 335 KK 45.778 KK JAMBI SULTRA 1.288 KK 0 45.778 KK SUMSEL 425 KK 0 LAMPUNG 447 KK BANTEN 2 1.049 KK 0 JAWA BARAT 4.925 KK JAWA BALI NTB NTT MALUKU PAPUA JAWA TENGAH TIMUR 856 KK 6.087 KK 25.617 KK 51.551 KK 4.079 KK 8.908 KK 44.787 KK
Catatan: Jumlah Pengungsi 302.101 KK / 1.485.756 Jiwa Sumber : Dinas Sosial Provinsi.
DAFTAR PUSTAKA
1. Office of the High Commissioner for Human Rights, Universal Declaration on Human Rights, http:// www.unhchr.ch/htm/menu1/7/ b/declaration.htm 2. Analitical Report, supra note 1, para. 17; Comprehensive Study, 3. Bryan Garner, A, Ed, Black's Law Dictionary, Seventh Edition, West Goup, St Paul, Minn, 1999, 4. Eny Soeprapto, Perlindungan Internasional Pengungsi dan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi Suatu Pengantar, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari mengenai Aspek Hukum Refugees, Displaced Persons, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang 1998 5. Mahkamah Agung RI, Buku Saku Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando, Jakarta 2006 6. The Application in Latin America of International Declaration and Conventions Relating to Asylum, AStudy of the International Commission of Justice. 7. Office of the High Commissioner for Human Rights, Guiding Principles on Internal Displacement, http://www.unhchr.ch/htm/menu2/ 7/b/principles.htm 8. Komnasham, Kovenan International tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kumpulan Konvensi dan Peraturan International tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta 2003. 9. Komnasham, Kovenan International tentang Hak Sipil dan Politik, Kumpulan Konvensi dan Peraturan International tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta 2003. 10. Roberta Cohen, and Francis M. Deng, Masses in Flight, The Global Crisis of Internal Displacement, Brooking Institution Press, Wahington DC, 1998. 11. Konvensi Jenewa 28 Juli 1951, Official Records of the General Assembly, Fifth Session, Suplement Nbr 20 (A/1775), tentang Status Pengungsi/Refugees. 12. Surat Edaran Perdana Meteri No. 11/R.I/1956 tanggal 7 September 1956.
13. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979, Tanggal 11 September 1979, tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah-masalah Pengungsi Vietnam di Indonesia
14. Undang-undang Republik Indonesia·Nomor 37 Tahun 1999 tanggal 14 September 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Guiding Principles On Internal Displacement.
2. Convention Relating to The Status of Refugges.
3. Protocol Relating to The Status of Refugees, Geneva, 28 July 1951
4. Protocol Relating to The Status of Refugees, New York, 31 January 1967
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
7. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
IDP's hampir selalu kehilangan pengaruh terhadap keluarga dan masyarakatnya dan tidak jarang mempengaruhi keadaan wilayah atau negara tetangganya. Di atas segala-galanya, telah terjadi kekurangan papan, pangan dan panggon, termasuk kesehatan dan jaminan-jaminan kehidupan lainnya.
Masalah pengungsi merupakan masalah yang rumit, sehingga penanganannya harus dilakukan secara baik. Pengungsi adalah manusia yang sedang menderita jasmaniah maupun rokhaniah.
Sebagai manusia ia mempunyai hak-hak fundamental yang tidak boleh dikurangi sedikitpun, dan sebagai pengungsi justru hak asasinya sebagai manusia yang bebas dan merdeka sering terabaikan.
Buku ini tidak menyajikan cara penyelesaian masalah pengungsi namun sekedar memberikan penuntunan yang layak diperlakukan kepada para pengungsi.
Sebagai manusia, maka refugees maupun IDP's mempunyai kerentanan dan kerawanan sendiri, yang satu sama lainnya bisa tidak sama. Setiap kerawanan harus ditelaah dengan seksama apakah hal itu telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.