Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas

334 halaman · 334 halaman diproses dengan OCR · 1 mnt 56 dtk

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. PENDAHULUAN
  2. A.LATAR BELAKANG
  3. B. PERAN DAN KEWAJIBAN NEGARA
  4. C. PERLAKUAN KHUSUS UNTUK KELOMPOK RENTAN
  5. D. DISKRIMINASI DAN MARJINALISASI
  6. DISKRIMINASI HAK POLITIK
  7. A. HAK POLITIK WARGA NEGARA
  8. • Mengandung pengertian distribusi
  9. B. HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS
  10. C. POLITIK DAN HAM
  11. D. PERSEPSI MASYARAKAT DAN PENEGAK HUKUM
  12. METODOLOGI PENELITIAN
  13. A. OBJEK DAN LOKASI PENELITIAN
  14. 1. Hal yang menjadi objek penelitian ini meliputi:
  15. B. JENIS DAN SUMBER DATA
  16. C. POPULASI DAN SAMPEL
  17. Dengan latar belakang sebagai berikut:
  18. D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
  19. E. ANALISIS DATA
  20. F. ALUR KERANGKA PIKIR
  21. G. DEFINISI OPERASIONAL
  22. HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DAN RUANG LINGKUPNYA
  23. A. TERMINOLOGI PENYANDANG DISABILITAS DAN KLASIFIKASINYA
  24. B. PARADIGMA PEMAKNAAN DESTRUKTIF
  25. C. EKSPLORASI TERMINOLOGI PENGGANTI PENYANDANG CACAT
  26. D. DISKRIMINASI DAN PERLINDUNGAN LEBIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS
  27. Part 2 (8):
  28. Part 2 (9):
  29. 1. Kelompok Penduduk Asli
  30. 1. Kelompok berdasarkan Etnis, Agama dan Bahasa
  31. 2. Minoritas Nasional
  32. 3. Kelompok Lainnya
  33. C. Non-dominan
  34. 1.Pemikiran komunitas
  35. 2. Tujuan
  36. 3. Identifikasi diri
  37. Pasal 5 ayat 3 berbunyi:
  38. Pasal 41 ayat 2 berbunyi:
  39. Pada ayat 2 berbunyi:
  40. Pada ayat 3 berbunyi:
  41. E. POPULASI PENYANDANG DISABILITAS DAN PENYEBARANNYA
  42. F. KONDISI PENYANDANG DISABILITAS DALAM ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI
  43. G. DATA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
  44. H. HAK PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
  45. 1. UUD 1945 hasil amandemen meliputi:
  46. C. Pasal 28 huruf I ayat (2):
  47. 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang PD meliputi :
  48. (ii) Ayat (6):
  49. (2) Pasal 5 ayat (3):
  50. (3) Pasal 41 ayat (2):
  51. (4) Pasal 42 :
  52. (5) Pasal 43 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM berbunyi:
  53. 1.Prinsip Penghargaan dan Penghormatan
  54. 2. Prinsip Anti Diskualifikasi
  55. 3. Prinsip Langsung
  56. 4. Prinsip Umum
  57. 5. Prinsip Bebas
  58. 6. Prinsip Rahasia
  59. 7. Prinsip Jujur
  60. 8. Prinsip Adil
  61. KEBERPIHAKAN LEGISLATIF
  62. A. BIDANG LEGISLASI
  63. C. Sistem pendataan dan pendaftaran pemilih
  64. Pasal 156
  65. B. BIDANG ANGGARAN / BUDGETING
  66. C. BIDANG PENGAWASAN / CONTROLLING
  67. MENIMBANG AMALAN EKSEKUTIF
  68. A. PEMERINTAH
  69. B. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
  70. Keterangan:
  71. Keterangan :
  72. Keterangan :
  73. Keterangan :
  74. Keterangan :
  75. Keterangan :
  76. Keterangan :
  77. Keterangan :
  78. Keterangan :
  79. Keterangan :
  80. Tabel 28
  81. 1.Kronologi peristiwa
  82. 2. Latar Belakang Verifikasi
  83. 3. Lokasi Verifikasi
  84. 4. Hasil Verifikasi
  85. 5. Hasil Temuan :
  86. 6. Data Pembanding
  87. 1. Adakah jenis pemilih dari kalangan PD di TPS yang Anda pantau?
  88. 3. Adakah tersedia template di TPS tersebut?
  89. Tabel 50
  90. 2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:
  91. C. TIRANI LEGISME
  92. D. HUKUM TERLANGGAR, HAK PENYANDANG DISABILITAS MENGGELEPAR
  93. E. BUKTI KETIDAKBERDAYAAN NO.4 TAHUN 1997
  94. POTRET KAWALAN YUDIKATIF
  95. A. PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU)
  96. Tabel 59
  97. B. BADAN PERADILAN
  98. Pasal 2
  99. C. Pasal 32:
  100. KASUS TEMPLATE PILKADA BARRU DISIDIK
  101. Ayat (3) Formulir daftar pemilih ditetapkan oleh KPU."
  102. PARTISIPASI MASYARAKAT
  103. A. MEDIA MASSA
  104. Pasal 23
  105. Pasal 24
  106. Pasal 25
  107. Pasal 26
  108. Pasal 27
  109. Pasal 100
  110. Pasal 101
  111. Pasal 102
  112. Pasal 103
  113. B. PARTAI POLITIK (PARPOL)
  114. C. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
  115. Cetro (Centre for Electoral Reform/ Pusat Reformasi Pemilu)
  116. JAMPPI (Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia / People's Election Observation Network of Indonesia)
  117. Koalisi Media untuk Pemilu Bebas dan Adil
  118. IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance)
  119. IFES (International Foundation for Electoral System)
  120. Partnership
  121. UNDP (United Nations Development Programme)
  122. LIKU-LIKU ADVOKASI
  123. A. MEMBANGUN ORGANISASI DAN KONSOLIDASIINTERNAL
  124. VISI
  125. MISI
  126. B. MEMBANGUN KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA
  127. Huruf (j)
  128. Rincian mengenai hal tersebut terurai sebagai berikut:
  129. C. SOSIALISASI TENTANG HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
  130. 1. Media Elektronik, Cetak, dan Internet
  131. 2. Film
  132. 3. Aksi Damai
  133. 4. Lain-lain
  134. D. PENDIDIKAN PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
  135. 1. Materi umum
  136. 2. Materi Khusus adalah mengenai aksesibilitas
  137. Training of Trainers (ToT)
  138. ToT Tingkat Provinsi
  139. 1. Simulasi
  140. Sosialisasi Coklit dan Pemutakhiran Data di Jakarta
  141. Sosialisasi Coklit dan Pemuktahiran Data di Jawa Tengah
  142. Sosialisasi Coklit dan Pemuktahiran Data di D.I. Yogyakarta
  143. E. PEMANTAUAN
  144. 1. Pendaftaran Pemilih
  145. 2. Hak Politik
  146. 3. Pendidikan Pemilih
  147. 4. Pengadaan Keperluan Logistik Pemilu
  148. 5. Pemungutan Suara
  149. C. Bentuk Laporan Pemantauan
  150. 1. Laporan Tertulis
  151. 2. Laporan Lisan
  152. 1. Penyelenggaraan Pemilu Anggota Legislatif Tanggal 5 April 2004
  153. 2. Pemantauan Pemilu Pilpres Putaran I (5 Juli 2004)
  154. 3. Pemantauan Pemilu Pilpres Putaran Il (20 September 2004)
  155. Keterangan :
  156. Keterangan :
  157. Keterangan:
  158. Keterangan :
  159. Keterangan :
  160. Keterangan :
  161. Keterangan :
  162. Keterangan :
  163. A. UNSUR-UNSUR KEBERHASILAN
  164. B. UNSUR-UNSUR KEGAGALAN
  165. C. Program Sosialisasi KPU Diskriminatif terhadap PD
  166. C. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT
  167. D. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG
  168. E. KESIMPULAN
  169. F. SARAN

PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

udah merupakan hal yang nyaris menjadi pemahaman standar setiap S orang yang berakal sehat bahwa setiap manusia betapa, di mana, dan bagaimanapun keadaannya seperti para penyandang disabilitas (PD), tidak lain adalah makhluk yang paling tinggi dan mulia kedudukannya di antara ciptaan Tuhan lainnya. Betapa tidak, karena selain berbekal potensi kecerdasan aqliah (Intelectual Quetion) yang mampu mengidentifikasi dan mengeksploitasi fenomena-fenomena empiris, Tuhan juga melengkapi penciptaan manusia dengan potensi kecerdasan nurani (Emotional Quetion) dalam membangun kekuatan interaksi antar sesama makhluk secara dinamis dan konstruktif. Bahkan manusia dianugerahi potensi kecerdasaan iman (Spiritual Quetion) sebagai mahkota keberadaan yang meng-antarkan manusia dapat bertahta pada singgasana kesempurnaan. (Ary Ginanjar, 2000: 288).

Merujuk pada kesimpulan yang meyakini konfigurasi penciptaan diri manusia yang bertabur aneka potensi yang sangat kompleks seperti dikemukakan di atas, maka manusia dapat melangsungkan keberadaannya dalam tata kehidupan sosial, budaya, politik, hukum, dan lain-lain. Karena itu, bukanlah hal yang berlebihan jika potensi kecerdasan multi dimensional yang bersemayam dalam diri manusia pada hakikatnya merupakan modal dasar yang paling vital bagi manusia untuk menjalankan peran fungsi dan tanggung jawabnya sebagai unsur penting dalam menentukan paradigma perlakuan kepada sesama baik dalam lingkup kehidupan kolektif berupa negara dan lembaga kemasyarakatan, maupun secara individu.

Sebagai zoon politicon, manusia selalu ingin hidup berkelompok dalam ikatan tata kehidupan sosial di mana dalam tata kehidupan sosial tersebut mencakup ikatan kelompok orang yang mempunyai kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya, yang disebut bangsa. Jika kelompok sosial itu dalam mendiami wilayah atau daerah tertentu, menyelenggarakan tata kehidupan secara terorganisir di bawah pengendalian suatu sistem kekuasaan yang mempunyai kesatuan politik, berdaulat dan mempunyai tujuan bersama, maka fase kehidupan tersebut telah sampai kepada apa yang disebut negara.

Sebagai suatu asosiasi dengan sifat dan hakikatnya yang sangat eksklusif, pembentukan negara dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ingin hidup dalam keteraturan. Negara mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan perlindungan serta penertiban dan untuk itu diberi monopoli dalam menggunakan instrumen paksaan secara sah. Dalam menjalankan tugasnya, negara merupakan alat (organ) dari seluruh masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh semua penduduk dalam suatu wilayah. Hal ini diperlukan sebagai konsekuensi dari tujuan esensial pembentukan negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya "bonum publicum, common good, common weal". (Miriam Budiardjo, 2000: 45).

Paradigma tujuan esensial pembentukan negara seperti dikemukakan di atas, lebih dipertegas lagi dalam konsep teoritis dari beberapa pakar ilmu politik dan kenegaraan kontemporer antara lain:

1.Roger H. Soltau: "the freest possible development and creative self-expression of its members". (Soltau, 1961: 253)

Dalam hal ini Soltau berpendapat bahwa tujuan dibentuknya negara adalah untuk menjadi wadah bagi setiap orang dalam mengembangkan diri serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.

2. Harold J. Laski: "creation of those conditions under which the members of the state may attain the maximum satisfaction of their desires". (Harold J Laski, 1947: 12)

Dalam hal ini Harold berpendapat, bahwa tujuan dibentuknya negara adalah untuk menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.

Dengan berkaca dari deskripsi tersebut di atas, untuk kemudian kita menengok sebuah negeri yang secara geografis dan sosial, ekonomi, politik internasional mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena terletak diantara Benua Asia dan Australia serta diapit oleh Samudera Hindia dan Pasifik. Dengan hamparan perairan laut nan membiru yang berjajar ribuan pulau besar dan kecil yang membentang dari barat ke timur melintas bagai zamrud di khatulistiwa disertai penduduk dari beragam etnis bahasa, agama dan kebudayaan. Itulah Indonesia, sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik yang didirikan di atas landasan Pancasila dan UUD 1945 melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Drs. Muh. Hatta setelah berhasil melakukan perjuangan fisik terhadap penguasa kolonial.

Ketika para the Founding Fathers mewacanakan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka tujuan esensial pembentukan NKRI, tertuang pada bagian mukaddimah UUD 1945 antara lain dirumuskan : "Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan

Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Paradigma tujuan esensial pembentukan NKRI seperti dikemukakan di atas, selain telah mengakomodasi kriteria tujuan esensial negara kesejahteran modern pada umumnya (welfare state modern) juga telah sesuai dengan karakteristik naluri dan akal budi manusia untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Hal ini ditegaskan sendiri oleh pemangku NKRI melalui UUD 1945 khususnya pada Pasal 1 ayat 3 hasil amandemen ke 3 bahwa: " Negara Indonesia adalah Negara Hukum ".

Komitmen Yuridis NKRI untuk bertanggung jawab terhadap tujuan pembentukannya, terutama pada upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai konsekuensi dari penerapan sistem demokrasi dalam bingkai negara hukum, ditegaskan secara eksplisit pada Pasal 28 huruf i UUD 1945 hasil amandemen ke 2. Dalam ayat 4 dirumuskan: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Dalam ayat 5 ditentukan: "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".

Ini penting karena secara alamiah, manusia dalam melakukan interaksi sosial, pada akhirnya akan berhadapan dengan kemungkinan terjadinya penyesuaian kebutuhan, kepentingan yang kemudian melahirkan keharmonisan hidup secara damai dan bertanggung jawab atau kemungkinan dapat pula terjadi pertentangan yang kemudian menimbulkan konflik, di mana tanggung jawab masing-masing pihak larut dalam egoisme kepentingan. Secara konseptual, kepentingan yang bersesuaian atau selaras akan menciptakan suatu bentuk kerja sama dalam mewujudkan peradaban kehidupan maju, modern, di mana semua elemen bangsa dan negara senantiasa bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebaliknya kepentingan yang saling berlawanan akan menimbulkan benturan secara horizontal dan vertikal pada segenap elemen bangsa atau negara yang bukan saja dapat menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan, tetapi juga dapat mengancam peradaban kehidupan manusia itu sendiri yang telah dibangun melalui proses perjalanan waktu yang lama dan susah payah.

B. PERAN DAN KEWAJIBAN NEGARA

Untuk menghindari terjadinya konflik yang dapat berakibat rusaknya sistem sosial dengan kemungkinan berkurang atau hilangnya tanggung jawab terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, maka pemangku negara berusaha menertibkan pergaulan antara manusia dengan cara membentuk hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Keberadaan hukum ini dalam suatu negara sangat diperlukan karena dapat dijadikan patokan atau pedoman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Tidak hanya warga negara yang tunduk pada hukum, negara pun dalam menyelenggarakan fungsinya harus berlandaskan pada hukum, dan bukan pada kekuasaan belaka. (Miriam Budiardjo, 2000: 35)

Dalam hal ini, negara yang sehari-hari diselenggarakan oleh pemerintah bersama badan kelengkapan negara lainnya mempunyai kewajiban secara hukum dan moral untuk melaksanakan tugas dan fungsi negara, bahkan harus dapat bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan. Sebagai instrumen primer dari penyelenggaraan negara, maka pemerintah menurut Taliziduhu Ndraha, setidaknya mempunyai kewajiban yang lahir dari 3 sumber yaitu perintah, janji dan status. Perintah harus ditaati, janji harus dipenuhi, ditepati, dan ditunaikan, dan konsekuensi status adalah kewajiban untuk berbuat kebajikan bagi warga negara. (Taliziduhu Ndraha, 2003: 90)

Merujuk pada deskripsi tentang peran, fungsi dan tanggung jawab utama negara beserta segenap elemen yang ada di dalamnya di mana pada tulisan ini kesemuanya disebut "paradigma perlakuan publik", tidak lain adalah bagaimana penyelenggara negara dapat mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM khususnya para penyandang disabilitas (PD). Ini penting karena dalam era globalisasi yang ditandai dengan makin biasnya batas-batas budaya dan nasionalitas, hampir di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang mulai memahami akan pentingnya keterlibatan terhadap persoalan HAM. Lebih dari itu, dengan semakin meluasnya liberalisasi dan demokratisasi politik, makin banyak pula pemerintah khususnya di negara-negara berkembang berangsur-angsur mengupayakan terciptanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di negeri masing-masing. Sebab mereka berkeyakinan, bila persoalan HAM tidak diperhatikan secara serius oleh suatu rezim, bisa menjadi pergunjingan di antara negara-negara, bahkan apabila suatu negara terkesan tidak cukup memperhatikan HAM, maka negara tersebut berhadapan dengan konsekuensi pengucilan oleh dunia internasional.

Dalam konteks hukum nasional, persoalan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM amat penting terutama bagaimana peran penyelenggara negara dalam melindungi hak-hak rakyat yang diukur dari sedikit banyaknya instrumen hukum terhadap persoalan HAM. Hal ini tentunya relevan dengan penegasan The Vienna Declaration (1993), bahwa:

“Human Rights and fundamental freedoms are the birth Rights of all Human being; their protection and promotion is the responsibility of governments."

Implementasi konvensi tentang HAM ini penting, mengingat pertama, untuk mengatasi dan mengakhiri fenomena pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penyelenggara negara (aparatur negara) terhadap masyarakat sipil di berbagai negara. Kedua, untuk menggalang kerja sama yang bersifat multilateral demi mencegah, mengatasi dan mengakhiri fenomena pelanggaran HAM baik langsung maupun tidak langsung yang melibatkan penyelenggara negara (aparat pemerintah). (M. Afif Hasbullah, 2005: 1-3)

Terjadinya perlekatan kewajiban dan tanggung jawab pada penyelenggara negara untuk senantiasa mengoptimalkan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM tidak terkecuali kepada para PD, karena HAM bukanlah pemberian dari negara atau elemen insaniah yang bernama apa pun, tetapi HAM adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak ini tidak dapat diingkari, dicabut, atau dihilangkan karena ia merupakan hak yang melekat dan menyatu dengan lahirnya manusia. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari keberadaan dan martabat kemanusiaan.

Dalam pandangan agama terutama Islam, manusia dengan segala hak yang melekat padanya adalah makhluk paling mulia dan mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi. Firman Allah dalam Al Qur-anul Karim:

"Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya."(QS :At-Tin: 4)

"Dan Dia (Allah) yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di muka bumi, dan Dia pula meninggikan derajat kemuliaan sebagian di antara kamu, untuk menguji kesyukuran atas nikmat yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu dapat saja menimpakan azab seketika, namun sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS: Al-An'am 165)

“Dan kepada kaum Tsamud (Kami utus) saudara mereka, Nabi Shaleh. Nabi Shaleh yang menyerukan: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan tanah itu sebagai sumber kemakmuran bagimu. Sebab itu mohon ampun dan bertaubatlah kepada-Nya. Karena sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi Maha Penerima Doa." (QS: Hud 61)

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS: Al-Hujurat: 13)

Demikianlah Islam menegaskan prinsip persamaan seluruh manusia. Atas dasar prinsip itu, maka setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Islam tidak memberikan hak-hak istimewa bagi seseorang atau golongan lainnya, baik dalam bidang kerohanian, maupun dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap elemen bangsa tersebut mempunyai kewajiban bersama atas kesejahteraan tiap-tiap anggotanya. Itulah sebabnya, Islam menentang segala bentuk praktik diskriminasi, baik diskriminasi karena keturunan, maupun karena warna kulit, kesukuan, kebangsaan atau keadaan fisik.

Sabda Rasulullah SAW:

“Dengarlah dan taatilah walaupun yang diangkat menjadi pimpinan atas kamu itu seorang hamba bangsa Habsy yang kepalanya bagaikan buah anggur yang kering, selama dia menegakkan Kitab Allah padamu."

Demikianlah komitmen dasar ajaran Islam yang lahir dan dicetuskan, dua belas abad sebelum diumumkannya The Declaration of Independence (4 Juli 1776) yangmengajarkan: that all men are created equal (semua manusia diciptakan sama), dan tiga doktrin Revolusi Perancis yang terkenal: liberte, egalite, et fraternite (1798), artinya kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Begitu pun hak-hak asasi manusia yang diumumkan PBB pada bulan Desember 1948. (Nazaruddin Razak, 1993: 28-29)

Berdasarkan justifikasi filosofis dan religius tersebut di atas, maka teranglah jika manusia tanpa terkecuali merupakan makhluk yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Dibanding dengan makhluk lain, hanya manusia yang mempunyai kedudukan seperti itu lantaran di dalam dirinya, melekat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dihormati dilindungi dan dipenuhi oleh siapa pun. Dalam konteks formal, organisasi, negara, pemerintah, atau kelompok apa pun mengemban kewajiban untuk mengakui, menghormati, dan melindungi HAM pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal ini tidak lain merupakan amanat dari Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang ditetapkan majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, di Paris, Perancis. Pada bagian mukadimah UDHR antara lain dikemukakan:

"Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people.

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law. Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations. Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the egual rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom. Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms, Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge. Now, therefore, The General Assembly, proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction."

Inspirasi filosofis mengenai bentuk konsepsi dasar HAM sebagaimana deskripsi di atas, maka Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah berupaya dengan berbagai cara untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam usaha-usaha perlindungan, pemajuan, penghormatan dan pemenuhan HAM. Hal ini mulai diakomodasi ketika UUD 1945 dirancang dan disahkan mengikuti proklamasi kemerdekaan NKRI. Dalam perkembangan selanjutnya hal tersebut dikonkritkan dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Kepres No. 50 Tahun 1993, disusul ratifikasi sejumlah instrumen internasional mengenai HAM. Prestasi spektakuler bangsa Indonesia dalam melembagakan upaya penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM semakin menajam dengan dimasukkannya konsepsi HAM dalam UUD 1945 melalui pranata amandemen yang berpuncak pada lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Filosofi dasar yang melandasi tekad bangsa Indonesia untuk melakukan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM, secara sosioyuridis dapat dilihat pada bagian konsideran UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM antara lain dirumuskan sebagai berikut:

a. "Bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya."

b. "Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapa pun."

C. "Bahwa selain Hak Asasi Manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

d. "Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia."

C. PERLAKUAN KHUSUS UNTUK KELOMPOK RENTAN

Penegasan yang lebih riil dan komprehensif mengenai paradigma perlakuan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, terdapat pada bagian mukadimah Surat Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004 tentang rencana aksi nasional HAM periode 2004-2009 antara lain menegaskan :

1. Bahwa untuk menghormati, memajukan, memenuhi dan melindungi Hak Asasi Manusia tersebut dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum, maka pelaksanaannya perlu ditingkatkan.

2. Bahwa deklarasi dan program aksi di bidang Hak Asasi Manusia (Vienna Declaration And Programme Of Action Of The World Conference On Human Rights) telah diterima pada konferensi dunia mengenai Hak Asasi Manusia di Wina, Austria pada tanggal 25 Juni 1993 .

3. Bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, terutama merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, dan untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat.

4. Tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

5. Disadari dan diakui bahwa terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu: anak, remaja, wanita, buruh formal dan informal, manusia lanjut usia, masyarakat adat, kelompok minoritas, kelompok orang miskin, orang hilang (enforced dissappearance), pemindahan secara paksa/pengungsi domestik (internally displaced person), tahanan dan narapidana, petani dan nelayan, termasuk penyandang disabilitas.

Kelompok rentan ini perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam bentuk penyediaan perlindungan lebih atau perlakuan khusus sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat 2 dan 28 I ayat 2 UUD 1945, maupun dalam Pasal 5 ayat 3, Pasal 41 ayat 2, dan Pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.“

Pasal 28 I ayat 2 Amandemen ke 2 UUD 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Pasal 5 ayat 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi:

"Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya."

Pasal 41 ayat 2 UU Nomor 39 tahun 1999 berbunyi:

"Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus."

Pasal 42 UU Nomor 39 tahun 1999 berbunyi:

“Setiap warga negara yang berusia lanjut, disabilitas fisik, dan atau disabilitas mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya-biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

Konsepsi normatif yang menjustifikasi paradigma perlakuan khusus atau perlindungan lebih bagi PD sebagaimana dikemukakan di atas, sebetulnya bukanlah hal baru karena dalam berbagai instrumen internasional khususnya pada Konferensi Wina tanggal 14-25 Juni 1993, telah mengesahkan pranata perlakuan khusus atau perlindungan lebih sebagai hak dari kalangan penyandang disabilitas dalam mengakses fungsi-fungsi pelayanan publik. Bahkan dalam Biwako Millenium Un Escape Resolution Nomor 58/4 Tahun 2002 dan Deklarasi Sapporo Sidang Umum Disabled Peoples International 2002, telah mencanangkan program aksi bagi PD dari tahun 2003-2012.

Hal terpenting dari Biwako Millenium dan Deklarasi Sapporo tersebut yang relevan dengan kajian buku ini, terdapat pada strategi pencapaian sasaran, yaitu pada poin ke-2 dan ke-4.

Poin 2 : "Disabled people demand a voice of our own in the development of this instrument. We must be consulted at all levels on all matters that concern us"

Harus memenuhi berdasarkan standar PBB tentang HAM dan kedisabilitasan. PD harus disediakan kemudahan yang memadai untuk mencapai kemajuan guna mengadvokasi hak-hak mereka sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut."

Poin 4 : “We urge all UN member states to support the formulation and adoption of this convention and to establish a Voluntary Fund to support the participation of disabled people, in particular from developing countries".

Hal terpokok yang diserukan deklarasi tersebut adalah "Pemerintah harus mengkaji UU dan kebijakan yang telah diambil dan meninjau Peraturan perundang-undangan yang ada untuk melindungi hak-hak PD, khususnya untuk menjamin tidak adanya diskriminasi. Pemerintah juga harus memasukkan definisi khusus yang jelas atas dasar apa adanya diskriminasi terhadap PD. UU dan kebijakan tersebut Pemerintah harus menjamin bahwa PD, termasuk ormas-ormasnya, akan dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai arena kegiatan yang memperjuangkan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak mereka, memantau dan mengevaluasi setiap penerapan peraturan dan kebijakan tersebut serta merekomendasikan berbagai perbaikan-perbaikan.

Perjuangan dunia dalam mengusung hak-hak PD agar terlegitimasi sebagai suatu instrumen hukum tersendiri, akhirnya dapat terwujud dengan diadopsinya konvensi hak PD (Convention on the Rights of Person with Disability [CRPD]) Nomor 61/ 106 tanggal 13 Desember 2006, yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 19/2011 (LN 107, TLN 5251) tertanggal 10 November 2011. Pada artikel 1 CRPD dinyatakan dengan tegas tujuan konvensi untuk menghapus diskriminasi serta memposisikan PD sebagai warga negara yang berhak hidup secara bebas, maju, dan bermartabat. Berikut ini rumusan lengkap artikel 1 CRPD yaitu:

"The purpose of the present Convention is to promote, protect and ensure the full and egual enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.

Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others".

Rangkaian pranata hukum sebagaimana dikemukakan di atas menjadi sarana legitimasi bagi upaya perjuangan PD dalam mengaktualisasikan nilai kehormatan, penegakan, dan perlindungan hak asasi yang dimilikinya. Ini penting karena meski dengan kondisi fisik, dan atau intelektual mengalami disfungsi, namun PD secara konstitusional merupakan bagian dari warga negara Indonesia, mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Upaya untuk meningkatkan peran serta pemajuan, pemenuhan hak dan kewajiban para PD dalam pembangunan nasional, merupakan hal yang sangat urgen dan strategis. Apalagi dengan bergulirnya semangat reformasi dan demokratisasi yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar HAM, maka PD ditinjau dari optik sosio-kultural pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang memiliki dan berpeluang untuk mengekspresikan potensi bagi kemajuan diri dan lingkungannya. Bahkan PD dalam fase tertentu dapat menjadi change of social agent bagi pembangunan di segala bidang serta berkesempatan untuk tampil mengukir prestasi gemilang secara multidisipliner.

Bukan hanya itu, jika tersedia kesempatan, ruang, dan persepsi yang kondusif, maka unsur kedisabilitasan tidak akan pernah menjadi faktor penghalang atau perintang baginya untuk mengukir dan mempersembahkan prestasi spektakuler melebihi kemampuan normal. Mungkin kita umumnya tidak pernah tahu atau lupa, jika dunia ini menjadi terang benderang oleh sorotan lampu listrik hasil ciptaan Thomas Alpha Edison atau alunan simphoni musik klasik menakjubkan karangan Bethoven yang sangat terkenal yang tidak lain adalah seorang tunarungu. Stephen Hawkins yang dinobatkan sebagai manusia tercerdas dalam ilmu geofisika di abad ini, sesungguhnya juga adalah PD. Inggris sebagai salah satu negara termaju di dunia melalui Perdana Menteri Tony Blair sangat bangga dan tidak malu mengangkat Davied Blunkett sebagai Menteri Pendidikan dan Tenaga Kerja, meski ia adalah penyandang tunanetra. Bahkan Presiden yang paling populer dan terlama berkuasa di AS yaitu Franklin Roosevelt tidak lain adalah seorang PD yang sukses menaklukan NAZI Jerman dan Jepang meski ia mengendalikan para panglimanya di medan tempur di atas kursi rodanya.

Di negara-negara berkembang seperti Mesir, sudah lama mengorbitkan PD duduk dalam jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan bahkan di Universitas Al- Azhar yang sangat terkenal itu diasuh oleh 4-5 orang guru besar yang juga adalah PD. Demikian pula Deng Xiaoping (pemimpin pembaharuan China), Cruz Chov (Presiden Sovyet), Syech Achmad Yasin (Pemimpin dan Pendiri Hamas), Paus Yohanes Paulus II, dan Jenderal Besar Sudirman (Panglima Besar TNI) adalah bagian terkecil dari tokoh dunia yang tak terhalang membawa pencerahan sekalipun secara fisik mereka menyandang predikat disabled.

Ilustrasi singkat ini makin membuktikan bahwa persoalan PD, seyogyanya tidak disandarkan pada unsur fisikal yang cenderung berkonotasi destruktif. Karena bukankah yang menentukan kemuliaan seseorang itu tanpa mendikotomikan antara PD dan non PD semuanya bertumpu pada potensi kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang ada dan lebih esensial di balik penampakan fisikal. Sehingga teranglah jika kedisabilitasan bukan dan tidak boleh menjadi alasan atau bahan inspirasi bagi siapa pun untuk mengurangi, membatasi, mempersulit, menghambat, menghalangi apalagi menghilangkan serta mematikan potensi yang bersangkutan untuk berekspresi dan berapresiasi secara penuh, leluasa dan optimal dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan. (S. Daming, Sipakatau, 2007, edisi 5: 5 - 7)

Secara historis perjuangan PD untuk memperoleh kesamaan kesempatan dan kedudukan dalam sistem hukum Indonesia, telah lama dilakukan, baik oleh kelompok PD sendiri maupun oleh pembela HAM dan para cendikiawan serta pemerhati masalah PD. Perjuangan panjang dan sangat melelahkan yang akhirnya mencapai titik kulminasinya pada tanggal 28 Februari 1997 saat DPR RI menerima dan mengesahkan RUU tentang PD menjadi UU, yaitu UU Nomor 4 Tahun 1997 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670. Undang-Undang inilah yang kini disebut-sebut sebagai legal umbrella terhadap segala upaya perlindungan dan advokasi hak PD di Indonesia.

Salah satu Pasal strategis UU tersebut adalah Pasal 5 mengatur :

“Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan".

Ruang lingkup kesamaan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, dijumpai pada bagian penjelasan Pasal 5 meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olahraga, rekreasi, dan informasi.

Penjabaran lebih lanjut tentang materi dasar yang diatur dalam UU tersebut, tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan khususnya PP Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial PD. Namun yang lebih menggembirakan lagi adalah karena subtansi perlindungan Hak PD juga terakomodasi dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (LN RI Tahun 1999 Nomor 165, TLN RI Nomor 3886) sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

Sampai di sini hak asasi PD secara yuridis formal bukan saja telah terjamin pengakuan dan perlindungannya dalam hukum, malah tampak diposisikan dalam bingkai yang lebih eksklusif, semata-mata karena keadaan khusus yang disandang-nya dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan kesamaan. Betapa tidak, karena legitimasi keberadaan PD dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, tidak lagi diletakkan pada tingkat kesamaan hak (equality of rights), melainkan sudah dibangun dalam bentuk perlindungan lebih atau perlakuan/ pelayanan khusus (preferential treatment). (Jayadi Damanik, 2007: 4)

Penggunaan terminologi preferential treatment atau special measure bagi PD dalam ketentuan tersebut di atas, membawa konsekuensi yuridis bahwa kalangan penyelenggara negara yang mencakup eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan/lembaga negara lainnya perlu menyediakan upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat khusus atau lebih kepada para PD. Adanya perkataan khusus dalam Pasal ini, tidak boleh diartikan sebagai hal yang bersifat istimewa atau pemanjaan kepada para PD. Makna perkataan khusus dalam Pasal ini harus dipahami sebagai bentuk affirmative action untuk memberikan fasilitas yang lebih kepada PD semata-mata untuk mewujudkan keadilan dengan jaminan penyedian aksesibiltas fisik dan non fisik bagi PD.

Memperhatikan konsepsi paradigmatik perlakuan penyelenggara negara seperti dikemukakan di atas, maka persoalan improduktivitas yang sering timbul dari faktor kedisabilitasan berupa lemahnya keadaan fisik dan atau intelektual, hingga mengakibatkan terjadinya praktik diskriminasi, eksploitasi, dan marjinalisasi di kalangan PD, dengan sendirinya dapat diatasi sekurang-kurangnya dicegah dampak negatifnya hingga pada tingkat yang paling minimal. Betapa tidak, karena dengan paradigma perlakuan khusus dari penyelenggara negara, maka segala bentuk kesulitan dan hambatan yang dialami PD akibat kedisabilitasan dalam mengakses nilai-nilai pelayanan publik, terkompensasi dengan aksesibilitas.

Sampai disini terlihatlah dengan jelas jika wacana paradigma perlakuan penyelenggara negara kepada PD sebagaimana yang dijamin dalam perangkat hukum tersebut di atas adalah bentuk upaya yang relatif cerdas dan bijaksana dalam mengkonkritkan esensi pemberdayaan dan pemandirian PD secara bermartabat. Lembaga perlakuan khusus yang dimaksud merupakan bentuk pengejawantahan kepedulian konstruktif bagi PD dalam mencapai tingkat kemampuan yang sama dengan warga negara yang bukan PD.

Jika lembaga preferential treatment ditiadakan bagi PD dan hanya bersandarkan pada konsepsi eguality of rights, maka itu berarti PD mengalami ketidakadilan. Sebab amat disadari bahwa lemah atau berkurangnya fungsi fisik dan atau intelektual dari seseorang yang diakibatkan faktor kedisabilitasan, merupakan faktor yang dapat menghambat, mempersulit, mengurangi, atau membatasi yang bersangkutan untuk mengakses nilai kemanfaatan segala sesuatu. Untuk memaksimalkan kemampuan seseorang yang mengalami kedisabilitasan dapat setara bahkan melebihi kemampuan normal, maka penyelenggara negara perlu memfasilitasi PD dengan perlakuan khusus atau perlindungan lebih dalam rangka mewujudkan keadilan.

Dalam hal ini tren pelembagaan paradigma pemenuhan hak PD di berbagai peraturan hukum sebagaimana tersebut di atas dilakukan atas pemahaman bahwa manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan yang berbeda-beda dan pada saat yang sama disediakan pula berbagai kemudahan, demi menjamin keberlangsungan hidup secara adil, wajar, dan bermartabat.( Nahrawi Arfandi, 2007:14)

Komitmen hukum dalam meningkatkan harkat martabat para PD telah meletakkan kerangka kebijakan yang ditujukan untuk menumbuhkembangkan tindakan yang efektif bagi upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi para PD untuk berpartisipasi penuh dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan penciptaan iklim sebagai buah perlakuan penyelenggara negara seperti ini, maka PD terbuka kesempatan untuk hidup produktif secara ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob), dan secara sipil, politik (Sipol) jauh dari diskriminasi, abuse of power dan abuse of treatment oleh negara terutama pemerintah.

Perlu ditegaskan lagi bahwa hak para PD secara sosio-yuridis pada hakikatnya merupakan bagian dari hak warga negara bahkan menjadi materi HAM yang bersifat universal. Oleh karena itu paradigma perlakuan publik khususnya dari sektor penyelenggara negara dalam tataran norma, berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas, fasilitas, dan akseptabilitas kepada para PD, tanpa diskriminasi, marjinalisasi, alienasi oleh siapa pun, dan dalam keadaan apa pun. Hak dasar para PD seperti juga hak asasi masyarakat lainnya adalah HAM dalam bidang Ekosob terutama mengenai hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi maupun hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Demikian pula pada bidang sipil politik, hak PD mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu, tanpa diskriminasi dan marjinalisasi. Untuk mengakses kemanfaatan hak tersebut secara optimal tanpa hambatan, maka norma hukum memfasilitasi PD dengan hak untuk mendapat perlakuan khusus atau perlindungan lebih sebagai bentuk affirmative action bagi PD agar dapat mengekspresikan harkat martabatnya sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuannya.

Hak PD seperti dikemukakan di atas adalah bagian dari hak asasi yang bersifat universal sehingga keadaan disabilitas yang disandangnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seorang PD atau para PD yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan beradab, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, pabean, dan penyelenggaraan Pemilu.

Setiap PD mempunyai hak yang sama dalam aksesibilitas, dalam pekerjaan, pendidikan, perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan, mempunyai hak untuk mendapat rehabilitas, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraannya, dan mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya untuk menumbuh-kembangkan bakat, kecakapan, kemampuannya, kehidupan sosialnya, dalam kehidupan berbangsa, bemegara, dan bermasyarakat.

Perlu pula diingat bahwa tidak ada jaminan bagi setiap orang yang merasa bebas dari kedisabilitasan untuk selamanya luput dari kemungkinan menjadi seorang penyandang disabilitas, sebab sesungguhnya tidak ada orang di dunia ini dengan kondisi sempurna tanpa kekurangan. Sebaliknya, hampir setiap orang yang mengalami kekurangan dianugerahi kelebihan sehingga kombinasi antara kekurangan dan kelebihan itulah manusia saling berinteraksi dan menghargai, kondisi keberadaan masing-masing tanpa ada maksud untuk saling menjegal apalagi menyingkirkan dalam tata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. (Taheri Noor, 2007: 2).

D. DISKRIMINASI DAN MARJINALISASI

Namun sungguh amat disesalkan karena sejak negeri ini merdeka di tahun 1945 hingga memasuki pemerintahan di Orde Baru, bahkan disaat kita tengah menggulirkan dan menikmati euforia kebebasan di era reformasi dan demokratisasi ini, kondisi kehidupan PD Indonesia secara umum masih diwarnai dengan berbagai stereotype, prejudice dan diskriminatif. Anehnya, karena perilaku destruktif seperti itu bukan saja ditampakkan oleh kalangan awam, tetapi justru sering timbul dari kalangan decision maker, kaum intelektual termasuk dari para agamawan sendiri. Tidak heran jika sebahagian besar PD menjadi kelompok masyarakat marjinal yang rentan, terbelakang dan hidup di bawah garis kemiskinan dalam segala hal.

Fenomena diskriminasi dan marjinalisasi PD sebagaimana dikemukakan di atas, rupanya juga menimpa PD di semua negara, tidak terkecuali negara maju seperti Inggris. Hal tersebut terungkap dalam buku yang ditulis Colin Barns. Beliau, antara lain mendeskripsikan bahwa di seluruh penjuru dunia, tanpa terpengaruh oleh budaya apa yang ada di sana, para PD kebanyakan dilihat sebagai orang-orang yang tidak mampu menggenggam kontrol atas hidup mereka sendiri. Ada tiga sikap destruktif penyelenggara negara terhadap PD yaitu: menganggap PD sebagai makhluk yang berkedudukan 'lebih rendah' sehingga patut termarjinalisasi dalam berbagai aspek kehidupan primer; sebagai objek amal dari kaum kapitalis dengan pendekatan belas kasihan; atau menjadi objek ketidakpedulian penyelenggara negara khususnya pengambil kebijakan yang enggan melibatkan issu PD sebagai bagian dari sistem. (Peter Coleridge, 1993: 59).

Paradigma diskriminasi dan marjinalisasi PD di Indonesia tampak jelas baik pada kasus penyia-nyiaan, penelantaran dan eksploitasi PD, juga dapat terlihat pada layanan pendidikan formal yang hingga saat ini masih harus terisolasi dalam lembaga pendidikan khusus yang eksklusif dan pragmatis.

Bahkan tidak kalah ironisnya adalah karena persoalan kerentanan dan keterbelakangan PD serta upaya pemberdayaannya sampai saat ini, memang belum pernah menjadi issu strategis dalam program pemerintah. Dunia LSM domestik dan mitra funding-nya pun tidak pernah tertarik untuk menyentuh issu PD. Padahal kita semua sangat dapat merasakan bagaimana issulingkungan, HAM dan lain-lain berpesta pora dengan curahan perhatian dari berbagai pihak, sementara issu advokasi dan pemberdayaan PD selalu menjadi korban eksaminasi sebagai hal yang tidak penting atau menduduki urutan paling rendah dari skala prioritas.

Deskripsi yang dikemukakan di atas senada dengan sebuah artikel yang pernah dimuat oleh harian Kompas, bahwa di banyak negara berkembang, kedisabilitasan kerap disikapi oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pemberi bantuan sebagai sebuah problem yang tidak perlu diprioritaskan. Perhatian mereka lebih tersedot oleh masalah pendapatan perkapita, akses terhadap tanah, lapangan kerja, perawatan kesehatan paling pokok, penurunan tingkat kematian anak, urusan sanitasi dan air bersih. Itu semua merupakan masalah-masalah yang dianggap mendesak, tak dapat ditunda, dan karenanya penyandang disabilitas harus antri di belakang.

Bahkan niat baik pun seringkali lewat rel yang keliru. Indonesia, umpamanya, termasuk sadar bahwa pembangunan bukanlah semata-mata perkara gedung bertingkat dan pembangkit listrik. Pembangunan adalah persoalan manusia. Namun dalam hal kedisabilitasan:

"Kemampuan pemerintah untuk menyantuni para penyandang disabilitas masih terbatas, karena banyak masalah yang harus ditangani..... Diperlukan biaya besar untuk meningkatkan kemampuan para penyandang disabilitas sehingga menjadi sumberdaya manusia berkualitas, produktif, dan berkepribadian" (Kompas, 1996).

Deskripsi ironis sebagaimana pemberitaan Kompas di atas, tampaknya diamini pula oleh Erne J. Husveg, pejuang hak penyandang disabilitas di Norwegia. Dalam sebuah tulisannya, Husveg menilai, "keindahan dan keselamatan didapatkan dalam kesederhanaan dan kejelasan." Pengetahuan itu adalah kekuasaan dan Peraturan perundang-undangan yang kabur dan kode etik yang rumit selalu dipergunakan oleh "minoritas yang pintar" untuk mendominasi "mayoritas yang bodoh". Pemerintah khususnya di negara-negara berkembang, cenderung merendahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyandang disabilitas tetapi pemerintah kurang begitu bersemangat memfasilitasi keberdayaan PD jika upaya tersebut menggunakan potensi dari sumber kekuasaan pemerintah sendiri, namun pemerintah senantiasa mendukung program pemberdayaan PD jika pembiayaannya bersumber dari pihak lain khususnya funding asing. (Arne Husveg, 1998: 2)

Secara faktual, sebagian besar PD dewasa ini hidup di bawah tekanan bayang-bayang ketidakpastian. Betapa tidak, karena hak PD sebagai warga negara yang merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia hingga kini tak diberikan, atau setidak-tidaknya dibatasi sampai limit tertentu terutama akses di bidang pendidikan dan tenaga kerja yang masih sarat dengan isolasi, diskriminasi, dan ketidakadilan, yang paling parah lagi, karena dewasa ini ada kecenderungan segelintir orang memandang dan menilai kondisi PD identik dengan "tidak sehat Jasmani dan Rohani." Sehingga dengan alasan ini PD tidak memenuhi kualifikasi untuk menggeluti dunia formal. Singkatnya orang begitu mudah menjustifikasi ketunaan PD untuk menghilangkan kebisaan mereka, buktinya jika ada peraturan yang membolehkan PD dapat berapresiasi dalam suatu hal dan hanya ada satu yang melarang, maka orang akan lebih cenderung mengambil yang terakhir sebagai pegangan.

Merujuk pada fenomena dan fakta empiris yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah diidentifikasi dan diformulasi issu sentral yang menjadi sumber inspirasi dilakukannya pengkajian intensif pada penelitian ini antara lain bahwa penyelenggaraan Pemilu di Indonesia terjadi perlakuan negara dengan paradigma diskriminasi, marjinalisasi atau pelecehan dan pelanggaran hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu. KPU maupun Panwaslu sebagai pihak yang berwenang membuat mekanisme dalam hal penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu, kurang atau tidak mengambil upaya secara patut, optimal menurut hukum dan moral untuk mewujudkan aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Hal ini ditengarai terjadi karena kalangan penyelenggara negara cenderung berpandangan stereotype dan prejudice terhadap eksistensi PD dengan segala hak yang melekat padanya. Hal ini terjadi karena adanya kelemahan dalam peraturan hukum sendiri, juga karena komitmen penyelenggara negara belum memihak secara penuh pada perwujudan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam hal ini, KPU, Panwaslu, maupun pengadilan sebagai bagian dari penyelenggara negara dirasakan tidak mengakomodasi aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD karena pendewaan yang amat luar biasa terhadap UU penyelenggaraan Pemilu sebagai rujukan tunggal. Mereka seolah-olah lupa jika di samping peraturan hukum tentang penyelenggaraan Pemilu, juga terdapat peraturan hukum yang secara eksplisit menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak PD dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sebagaimana yang tertuang pada UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang PD, Juncto UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM beserta sederet Peraturan perundang-undangan lainnya. Hal mana merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari sistem hukum kita.

BAB II TREN MARJINALISASI DAN

DISKRIMINASI HAK POLITIK

A. HAK POLITIK WARGA NEGARA

ecara teoritis, pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari sebuah sistem kenegaraan yang demokratis. Dalam arti, lembaga-lembaga S pemilihan umum dan badan legislatif yang dihasilkannya merupakan satu-satunya penghubung yang sah antara rakyat dan pemerintah dalam suatu masyarakat modern.

Sebagai prasyarat utama bagi rakyat untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan mereka, keberadaan Pemilu beserta lembagalembaga terkaitnya merupakan sebuah keniscayaan. Bahkan, dari hasil-hasil Pemilu selanjutnya ditentukan berbagai program pemerintah, termasuk di dalamnya pembangunan. Dengan kata lain, Pemilu dan pembangunan sebenarnya merupakan sumber-daya politik (political resourches) bagi sebuah rezim yang sedang berkuasa. Artinya, kegagalan untuk melakukan keduanya akan mengancam legitimasi kekuasaannya. (M. Dawam Rahardjo, 1996: 55)

Meski secara konsepsional, sistem penyelenggaraan Pemilu cukup beragam, namun tujuan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri umumnya mencakup 4 hal yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.

2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.

3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan

4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Sebagai sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam sistem negara hukum yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, maka penyelenggaraan Pemilu perlu ditata dengan mekanisme hukum yang mencakup tataran norma, sosiokultural dan filosofis moralitas yang dianut oleh bangsa di mana Pemilu tersebut diselenggarakan. Ini penting karena bagaimanapun, penyelenggaraan Pemilu dilakukan untuk:

1. Memberikan kepastian terhadap alih kepemimpinan dan kekuasaan (transfer of leader and power) secara konstitusional untuk melahirkan kepemimpinan yang legitimatif. Hanya dengan dimilikinya pemerintah dan pemimpin negara yang legitimatif seperti inilah, kepercayaan luar negeri akan muncul kembali dan gairah rakyat untuk bekerja dan berkreasi muncul kembali. Dengan kata lain, Pemilu mampu melahirkan pemerintah yang representatif (representative government).

2. Pemilihan umum adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat (sovereignty) secara mendasar di negara demokrasi. Dengan demikian, keterlibatan rakyat dalam Pemilu adalah wujud dari partisipasi rakyat. Pemilu yang baik adalah yang menempatkan rakyat sebagai aktor otonom dalam menentukan pilihannya, bukan rakyat yang dimobilisir tanpa tahu untuk apa berpartisipasi. Pemilu yang baik juga ditandai dengan semakin jelasnya accountability antara rakyat sebagai pemegang kedaulatan dengan para wakilnya sebagai pelaksana formalnya. Janganlah rakyat dijadikan alat demokrasi, dan Pemilu sebagai tameng demokrasi semata-mata.

3. Pemilu dimaksudkan sebagai wahana formal untuk membentuk tatanan negara dan masyarakat (state and social formation) menuju tatanan yang lebih baik. Pemerintah sebagai hasil Pemilu harus mampu membenahi tatanan kehidupan negara, misalnya hubungan antar lembaga negara yang tidak tumpang tindih, mampu melahirkan ketahanan mental yang tidak tergoda dari perilaku menyimpang, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4. Pemilu dapat menjadi filter kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang menjadi pilihan rakyat. Dengan kata lain, Pemilu-lah yang menjadi wahana rekrutmen terakhir (the final recruitment choice) untuk menyeleksi secara politis wakil-wakil rakyat maupun pemimpin-pemimpin politik dalam proses keterwakilan di pemerintahan. Tanpa Pemilu sulit untuk diketahui partai politik dan pemimpin mana yang mendapat kepercayaan rakyat. (Juri Ardiantoro F., 1999; 33-35)

Merujuk pada tinjauan konseptual Pemilu tersebut di atas, maka dapatlah dipahami jika esensi penyelenggaraan Pemilu tidak lain adalah bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat atau warga negara dalam menentukan perangkat kerja kekuasaan negara. Dalam hal ini warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak dalam proses politik. Sehingga hak-hak politik warga dimaksud tidak lain merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh siapapun yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Harus dipahami bahwa Hak (rights) adalah hak (entitlement). Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain sampai kepada batas-batas pelaksana hak tersebut. Dia tidak mencegah orang lain mencegah hak-haknya. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki atau pun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dihapuskan. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar, ini berarti bahwa hak-hak tersebut adalah hak yang paling mendasar dalam diri manusia.

Prinsip-prinsip mendasar yang melandasi Hak Asasi Manusia moderen telah ada sepanjang sejarah. Namun sebagaimana dijelaskan secara lebih rinci di bawah, sampai abad ini masyarakat intemasional tidak menyadari perlunya mengembangkan standar-standar minimun bagi perlakuan warga negara oleh para pemerintahnya. Alasan bagi kesadaran ini dinyatakan dengan sangat baik dalam Pembukaan Pernyataan Sejagat tentang Hak Asasi Manusia, yang diterima pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk yaitu:

"Pengakuan martabat yang melekat dan....hak yang sama dan tak dapat dihapuskan dari seluruh anggota masyarakat manusia yang merupakan dasar bagi kebebasan , keadilan, dan perdamaian dunia ..... pengabaian dan pelecehan hak-hak asasi manusia telah menimbulkan tindakantindakan biadab...hak ini bersifat esensial, jika manusia tidak terpaksa untuk menggunakan cara pemberontakan terhadap tirani sebagai jalan terakhir, maka hak asasi manusia itu harus dilindungi oleh rule of law"

Secara historis, apresiasi perjuangan pelembagaan HAM mengalami perkembangan dari waktu ke waktu juga dengan karakteristik berdasarkan tingkat pemahaman yang terbentuk pada masanya. Secara singkat, perkembangan konsep HAM dan dasar legitimasinya yang bersifat universal dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Magna Charta (Piagam Agung 1215) suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John.

2. Bill of Rights (Undang-Undang Hak 1689), suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (The Glorius Revolution of 1688).

3. Declaration des droits de l'homme et du citoyen (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789) suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.

4. Bill of rights (Undang-Undang Hak) suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789 (jadi sama tahunnya dengan Declaration Perancis) dan yang menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar pada tahun 1971.

Hak-hak yang dirumuskan pada abad ke-17 dan ke-18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (Natural Law), seperti yang dirumuskan oleh John Locke (1632-1714) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dan hanya terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya.

Akan tetapi, pada abad ke-20, hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya.

Yang sangat terkenal ialah empat hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia Il sewaktu berhadapan dengan agresi Nazi-Jerman yang menginjak-injak hak-hak manusia. Hak-hak yang disebut oleh Presiden Roosevelt terkenal dengan istilah The Four Freedoms (Empat Kebebasan) Yaitu: Hak Asasi Manusia adalah hak hukum – ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum.

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (Freedom of speech)

2. Kebebasan beragama (Freedom of religion)

3. Kebebasan dari ketakutan (Freedom of fear)

4. Kebebasan dari Kemelaratan (Freedom of Misery).

Dengan merujuk pada the four freedoms seperti yang dikemukakan di atas, maka kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat adalah hak yang kerap berbenturan langsung dengan otoritas negara. Hak tersebut dalam banyak segi merupakan domain dari kekuasaan dan itu berarti bagian dari konfigurasi politik.

Hanya saja pembicaraan publik terhadap wacana politik dilandasi dengan sikap apriori dan konklusi parsial. Akibatnya dunia politik serta merta dipandang sebagai makhluk yang sarat dengan kedustaan dan kenistaan.

Itulah sebabnya politik penting dipahami karena tidak hanya terkait dengan sistem ketatanegaraan tetapi juga dengan kehidupan sehari-hari. Selama ini masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk memahami politik karena rekayasa politik yang dilakukan oleh penguasa yang sengaja menjauhkan masyarakat dari sistem kontrol terhadap kekuasaan. Selain itu, buruknya perilaku politisi dan elit politik menjadi salah satu penyebab apatisme rakyat terhadap proses politik yang berlangsung. Oleh sebab itu pemahaman tentang politik secara umum, sistem politik dan partai politik di Indonesia menjadi penting agar masyarakat memahami bahwa mereka merupakan bagian dari proses politik. Ini penting dilakukan agar masyarakat memahami arti Pemilu dan mau berperan aktif.

Ada berbagai cara orang mendefinisikan atau mengartikan "politik". Berikut ini beberapa pemaknaan yang dapat dijadikan referensi.

Dilihat dari struktur dan kelembagaan, politik, dapat diartikan sebagai :

• Segala sesuatu yang ada relasi dengan pemerintahan (peraturan, tindakan pemerintahan, undang-undang, hukum kebijakan, kekuasaan dan lain-lain)

• Pengaturan dan penguasaan oleh pemerintah atau negara.

• Cara memerintah suatu teritorium tertentu.

• Organisasi, pengaturan, taktik, strategi, tindakan negara/pemerintah dalam mengendalikan negara dan wilayah secara yuridis dan konstitusional.

Pengenalan Rancangan Desain Surat Template sebagai alat bantu bagi Pemilih Tunanetra dalam pemberian suara secara mandiri.

• Ilmu pengetahuan mengenai kekuasaan.

Oran Young membagi pengertian politik menjadi lima kategori yaitu:

• Secara institusional dan hukum negara, yaitu merupakan negara dengan struktur-struktur dan sebagainya.

• Pemerintahan (nasional, regional, dan lokal) parlemen atau DPR, birokrasi dan lembaga pengadilan.

• Menekankan suatu kegiatan memerintah suatu teritorium yaitu perkumpulan atau organisasi politik, jika kekuasaan dan pengaturan / ordenya berlangsung secara berkesinambungan dalam suatu teritorial tertentu; dengan menggunakan kekuasaan fisik dan ancaman-ancaman melalui suatu bentuk pemerintahan administratif.

• Menekankan pengertian kekuasaan yaitu menyangkut hakikat, tempat dan penggunaan kekuasaan. Pada kenyataannya kekuasaan tidak hanya terdapat pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat.

• Penekanan pada individu, artinya relasi individual dan interaksi politik dari individu serta kelompok menjadi persoalan paling utama.

• Bersifat teoritis, pemahaman ini menitikberatkan pada masalah produksi dan pembagian nilai-nilai yang menyangkut relasi hukum yang diinginkan oleh segenap manusia, yang dibedakan atas tiga fase yaitu pengambilan dan pelaksanaan keputusan, kebijakan dan penentuan kebijakan serta tujuan politik.

Hoogerwerf and Vandale juga membagi pengertian politik menjadi lima kategori yaitu:

• Mengandung pengertian kebijakan

• Mengandung pengertian kekuasaan

• Mengandung pengertian negara

• Mengandung pengertian konflik dan kerja sama

• Mengandung pengertian distribusi

Pemahaman Dinamis, Fungsional dan Operasional Memaknai Politik sebagai:

• Segala keputusan dan penerapan upaya membangun masyarakat mendatang (Bram Peper dan Wiliam Wolters):

• Keputusan umum untuk laki-laki dan perempuan mengenai nasib sendiri (Deutsh).

• Aktivitas dan proses dinamis dari tingkah laku manusia dengan penekanan pada aspek-aspek politik dari masalah-masalah sosial.

• Aktivitas untuk menegakkan atau mengubah kondisi sosial yang sudah ada dengan menggunakan kekuasaan.

• Semua usaha dan perjuangan individu dan kelompok dengan menggunakan macam-macam alat, cara dan alternatif tingkah laku untuk mencapai tujuan sesuai dengan ide individu atau kelompok dalam satu sistem kewibawaan yang integral di wilayah negara.

Dengan memahami politik sebagai spektrum kekuasaan yang berimplikasi pada hubungan warganegara dengan penguasa, maka setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum maupun pemerintahan (equal justice under law, equal oportunity for autority). Hak politik warga negara sebagaimana diuraikan di atas merupakan hak yang bersifat universal sebagaimana ditegaskan dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik PBB tahun 1966 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.12 tahun 2005.

Pada Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik ditegaskan : Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:

(a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;

(b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;

(c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam artí umum.

Ketentuan mengenai hak politik warga negara dalam Kovenan Hak Sipol tersebut di atas, sebetulnya juga diatur dalam UUD 1945. Pasal 27 ayat 1, yaitu : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Penegasan konstitusi hak politik warga negara, tertuang dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM khusus Pasal 43 :

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa hak politik warga negara dijamin oleh konstitusi dan peraturan hukum di Indonesia. Hak politik tersebut mencakup hak aktif dan hak pasif.

Hak aktif adalah hak warga negara untuk memilih wakil-wakilnya maupun pimpinan Pemerintahan Pusat dan Daerah melalui pemilihan yang bersifat Luber dan Jurdil. Sedangkan hak pasif adalah hak warga negara untuk dipilih sebagai wakil rakyat atau Pimpinan Pemerintahan Pusat maupun Daerah.

Hak aktif warga negara dalam sistem penyelenggaraan Pemilu antara lain hak untuk didata dan didaftar sebagai pemilih, hak untuk mendapat informasi secara luas dan objektif mengenai Pemilu, hak untuk memberikan suara dan mengadukan kepada pihak terkait jika ditemukan ada pelanggaran dan lain-lain. Sedangkan hak pasif warga negera dalam sistem penyelenggaraan Pemilu antara lain hak menjadi peserta Pemilu anggota legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memenuhi syarat.

Hak politik warga negara tersebut tidak boleh diabaikan, diremehkan apalagi dihilangkan karena hal seperti itu merupakan pelanggaran HAM sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 6 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, yaitu:

"Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang sering sekali terjadi dalam bidang politik adalah diskriminasi. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, yaitu:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusía dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Dalam persepektif hukum HAM, tindakan diskriminasi dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM yang berat. Hal ini ditegaskan sendiri oleh UU No.39 tahun 1999 khususnya pada bagian penjelasan Pasal 104 Ayat (1) bahwa :

“Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination). Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pengadilan yang berwenang" meliputi empat lingkungan peradilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999."

B. HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS

Pemilu sebagai pesta demokrasi memang harus melibatkan semua elemen warga negara tanpa terkecuali. Sebab sangat disadari bahwa salah satu indikator penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas adalah unsur partisipasi masyarakat.

Dalam patologi sosial, dikenal berbagai kolompok masyarakat dengan aneka ragam latar belakang maupun kondisi. Salah satu kelompok masyarakat yang penting sekali mendapat perhatian dalam penyelenggaraan Pemilu adalah kelompok masyarakat rentan. Betapa tidak karena kelompok ini sering sekali luput dari jangkauan pelayanan bahkan ada yang mengalami perlakuan tidak adil dan diskriminatif.

Kelompok rentan sebagaimana diuraikan di atas mencakup kelompok :

1. Rentan karena kedisabilitasan yang terdiri dari tuna netra, tuna rungu/ wicara, tuna grahita/retardasimental, tuna daksa atau tuna ganda termasuk penyandang kusta.

2. Rentan karena Lemah Fisik/mental terdiri dari: orang sakit, orang gila, lansia yang telah mengalami keadaan pikun atau renta dan sebagainya.

3. Rentan karena lemahnya pemahaman antara lain: pemilih pemula, kaum udik, tuna grahita, tuna sekolah, suku terasing, orang yang tinggal di daerah terpencil dan sebagainya.

4. Rentan karena mukim antara lain pengungsi internal, buruh migran, orang yang sedang bertugas, bepergian atau melakukan aktivitas lain pada saat Pemilu berlangsung.

5. Rentan karena ketidakbebasan antara lain narapidana, tahanan, orang yang sedang dibina dipanti sosial dan tidak diperkenankan keluar-masuk pondokan selama pembinaan, pembantu rumah tangga atau pekerja yang diisolasi dan sebagainya.

6. Rentan karena Prosedur administrasi Pemilu antara lain: orang yang tidak mempunyai KTP / orang yang mempunyai KTP tetapi tidak mempunyai KK atau orang yang berada di luar wilayah TPS-nya pada hari pencontrengan tetapi tidak mempunyai formulir pindah TPS dan lain-lain.

Kelompok masyarakat rentan sebagaimana digambarkan di atas, secara kondisional mengalami berbagai hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam penyelenggaraan Pemilu. Kalau tidak ada political will dan komitmen yang tinggi dari otoritas Pemilu, maka hal tersebut berpotensi kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak politiknya dalam Pemilu. Untuk itu, penyelenggara Pemilu perlu bahkan harus dengan sedemikian rupa menggunakan kewenangannya dalam memfasilitasi kelompok rentan hingga mereka dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas selain perlu disusun sistem hukum penyelenggaraan Pemilu yang sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi yang bersifat universal maupun dalam lingkup lokal, Pemilu juga harus diselenggarakan oleh sebuah badan khusus yang bersifat independen, netral dan objektif. Selain itu penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas tinggi hanya dapat dicapai jika memenuhi tiga syarat yaitu legitimate, akuntabel dan representatif termasuk dalam hal ini adalah warga negara dari kalangan kelompok rentan yang dapat mencakup lemah fisik dan atau mental, lanjut usia (lansia), orang sakit dan lain-lain.

Penempatan warga negara kelompok rentan sebagai kelompok pemilih yang perlu mendapat perlakuan khusus dari otoritas Pemilu, tidak lain merupakan seruan internasional yang mempersyaratkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan mengikutsertakan sistem Pemilu yang adil dan aksesibel. Ini sesuai dengan perjanjian International Covenan on Civil and Political Rights yang diperkuat oleh resolusi PBB tentang HAM menetapkan bahwa setiap warga kelompok rentan mempunyai hak khusus berupa kemudahan dalam memperoleh pelayanan dan atau penyediaan sarana termasuk jaminan kerahasiaan pilihan dalam penyelenggaraan Pemilu. Semua hak tersebut harus dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu tanpa diskriminasi, pembatasan, pengurangan, penghambatan yang disebabkan oleh kedisabilitasan fisik, intelegensi, kebutahurufan, dan rendahnya pendidikan.

Dalam rangka menegakkan hak politik yang universal bagi PD , International Foundation for Election System (IFES) dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) pada tanggal 14–17 September 2002 menggelar workshop di Sigtuna Stockholm Disabilities Swedia. Hadir dalam workshop tersebut antara lain petugas pelapor PBB bidang kedisabilitasan, wakil-wakil parlemen, wakil-wakil Komisi Pelaksana Pemilu dan wakil-wakil organisasi PD dari 45 negara termasuk Indonesia. Workshop tersebut telah menghasilkan sebuah dokumen internasional penting berupa The Bill of Electoral Right for Citizen with Disabilities (Piagam Tentang Hak Politik Dalam Pemilu Bagi Warga Negara PD).

Jika substansi kesepakatan yang tertuang dalam dokumen tersebut dihubungkan dengan kondisi keberpihakan sistem Pemilu terhadap hak politik PD di Indonesia, sungguh merupakan hal yang sangat memilukan sekaligus memalukan. Sebab, dalam penyelenggaraan Pemilu selama ini termasuk Pemilu legislatif dan eksekutif tahun 2004, PD ternyata sering tidak dapat menggunakan hak politiknya (aktif dan pasif) secara penuh, utuh dan bermartabat sesuai prinsip luber dan jurdil.

Sinisme seperti itu secara frontal telah mereduksi, mengeliminasi dan mendekonstruksi political space bagi PD. Ada kesan jika publik melalui otoritas formal seolah-olah ingin memosisikan dunia formal dengan segala kehormatannya hanya milik orang-orang yang "sehat jasmani dan atau rohani". Sehingga kaum PD hanya ditakdirkan menerima nasib sebagai kelompok yang tidak penting dan haram/tabu memasuki zona formal, terlebih untuk posisi terhormat di negeri ini.

Deskripsi sebagaimana dikemukakan di atas, jelas akan menimbulkan implikasi sosial politik yang sangat buruk bagi PD. Publik dalam level tertentu akan cenderung mencemoohkan PD atau pihak lain yang memperjuangkannya untuk terjun ke pentas formal, sekalipun figur dimaksud eligible dari sudut kapasitas dan leadership. Akibatnya tingkat apresiasi publik terhadap PD yang sudah mulai terbangun melalui perjuangan panjang yang sangat melelahkan selama ini, akhirnya harus buyar dan terdistorsi dengan sikap sinis dan apriori yang kian melembaga. Ini kemudian berimbas kepada kaum PD sendiri yang secara psikologis menimbulkan rasa frustrasi dan makin menjamurnya praktik diskriminasi dan marjinalisasi serta perasaan imperioritas kompleks (minder) di kalangan PD untuk menutup diri, bermasa bodoh dan enggan mengadakan hubungan eksternal yang dianggap kejam, kaku, dan arogan.

Pada bagian lain PD kerap diberikan apresiasi dan sanjungan yang kadang-kadang berlebihan hanya pada saat mereka memiliki kemampuan eksklusif atau dalam suatu keadaan seremonial. Setiap tahun pemerintah dan mungkin ada dari kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kepedulian sosial melakukan kegiatan amal atau secara sukarela bersedia menyuplai sejumlah fasilitas baik berupa dana maupun natura bagi upaya-upaya pembinaan mereka, menuju taraf kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri. Namun sayang karena upaya seperti itu tidak dibarengi dengan tekad untuk memberdayakan PD yang lebih terarah, intensif, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Secara konsepsional, tradisi amal sebagaimana yang kerap dilakukan sejumlah kalangan pemodal atau selebriti untuk masyarakat rentan, tentu saja, merupakan perbuatan yang terpuji. Tapi sangat disayangkan karena aksi-aksi pengumpulan dana untuk PD melalui kegiatan amal selama ini, rupanya terjadi paradoks dan ambivalensi yang cukup serius. Pemerintah, lembaga-lembaga sosial, dan para dermawan menyediakan dan membagikan dana dengan perasaan bahwa mereka 'harus berbuat sesuatu bagi PD'. Ada industri yang dibuat khusus untuk mempekerjakan PD; membuat pekerjaan tangan seperti hiasan rumah, alat dapur, keset, dan sejenisnya. Lembaga-lembaga pemberi bantuan bergabung dalam program 'pemasyarakatan' PD kemudian di antara para profesional dalam industri kecacatan dan program rehabilitasi itu pun tertanam kepentingankepentingan mereka sendiri yang sudah berurat-berakar, sementara LSM dan PBB terus-menerus menyelenggarakan debat tentang kecacatan meski tidak selalu menelurkan gagasan brilian.

Bagaimanapun juga, semua kesibukan itu mengaburkan inti persoalannya, sebagian besar penentu nasib PD: para pejabat terkait, eksekutif lembaga sosial, para pengurus pusat rehabilitasi, sebagian besar adalah orang-orang 'normal' atau bahkan belum pernah berhadapan dengan PD yang mampu menentukan nasib sendiri. Mereka hanya tahu para PD yang mengemis di jalanan (itupun banyak yang palsu) atau yang tergolek di ranjang panti penampungan seumur hidup mereka.

Ironisnya karena dari sekian banyak PD yang telah direhabilitasi, hanya sebagian kecil saja yang mampu terakses dalam dunia kerja. Itupun terbatas pada profesi-profesi informal, semisal masseur, pengamen, konveksi, reparator, dan profesi-profesi lain yang relatif kurang bonafit. PD yang potensial untuk mengembangkan bakat, kemampuan dan minat di dunia formal terutama dalam bidang pendidikan, sering diterima dengan sikap stereotip dan prejudice. Apalagi jika PD mencoba untuk memasuki jenjang pendidikan formal di tingkat menengah hingga Perguruan Tinggi maupun lamaran atau promosi/peningkatan jenjang karir dalam dunia kerja, maka tak ayal lagi oknum pembina dan pengelola lembaga tersebut kebingungan dan spontan membentuk konspirasi untuk menghambat dan menghalangi keberadaan PD di lembaga pengabdiannya.

Di sejumlah negara barat maupun negara berkembang lainnya yang konon sangat individualistis seperti: Skandinavia, Belanda, Jerman, Perancis, Australia, Amerika Serikat, Jepang Bahkan Malaysia tingkat apresiasi pemerintah maupun masyarakatnya terhadap PD dewasa ini sangat kondusif, mulai dari soal penempatan kerja dan akses pendidikan hingga sarana umum dan segala yang bersangkut paut dengan bidang politik termasuk sistem penyelenggaraan Pemilu, semuanya ditata melalui fasilitas kemudahan atau aksesibilitas bagi PD tanpa halangan, hambatan dan reduksi hak bagi PD untuk berekspresi dan berapresiasi.

Realitas tersebut terungkap melalui pengalaman pribadi Yehezkiel Parudani, seorang tunanetra Sulawesi Selatan yang pernah menjadi utusan Indonesia dalam pertemuan tunanetra tingkat Asia-Pasific di Malaysia dan Jepang. Dalam misi tersebut, Yehezkiel banyak melakukan studi banding terhadap bentuk perlakuan publik dari kedua negara terhadap PD dengan kesimpulan yang sangat memprihatinkan: "Terus terang betapa takjub dan bangganya saya menyaksikan dukungan, perhatian penghargaan dan kepedulian pemerintah maupun masyarakat terhadap kemajuan para tunanetra di Malaysia dan Jepang. Betapa tidak karena di Jepang misalnya; pemerintah setempat sangat memprioritaskan pembangunan yang aksesibel bagi PD. Antara lain dengan membuat Braille line sebagai garis penuntun bagi para tunanetra yang bermobilitas di sepanjang jalan-jalan protokol di Tokyo. Pembangunan Braille line seperti itu dapat pula kita jumpai pada seluruh kota besar lainnya di Jepang.

Untuk menghindarkan para tuna netra tercebur ke dalam selokan, pemerintah menutupi seluruh selokan besar yang ada di Jepang dengan tembok beton di mana pada jarak-jarak tertentu dibuatkan konstruksi khusus yang secara fleksibel dapat dibuka dan ditutup untuk proses pembersihan. Hal ini dilakukan agar para tunanetra dapat bermobilitas dan beraktivitas secara aman, nyaman tanpa adanya kekhawatiran tersesat atau mengalami kecelakaan lalu lintas, pemerintah membangun sistem suara penuntun atau voice guidance dan menempelkan tulisan huruf Braille pada semua fasilitas umum seperti bandara, stasiun kereta api, terminal bis, kantor pos, telepon umum, fasilitas ATM dan sebagainya. Demikian pula pada seluruh perempatan jalan raya, diberi sign-sign tertentu sehingga para tuna netra dapat menyebrang jalan secara mandiri. Dua di antaranya yaitu perempatan jalan Itabashi dan perempatan jalan di pusat perbelanjaan termasyur di Jepang yakni Hakiabara.

Untuk PD pengguna kursi roda, juga dapat mengakses seluruh bangunan dan fasilitas umum secara lancar tanpa kendala berarti, hal mana sulit sekali dinikmati oleh PD sejenis di Indonesia. Selain itu, pemerintah Jepang secara konsisten menyediakan budgeting dengan jumlah cukup besar demi pembangunan dan kesejahteraan para PD di Jepang pada khususnya maupun PD di negara-negara berkembang pada umumnya. Pokoknya Jepang bagi saya adalah model perlakuan publik yang begitu peduli dan apresiatif terhadap eksistensi kehidupan PD dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Di Malaysia, proses pembangunan bagi PD hampir serupa dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Hampir semua jalan utama dan bangunan penting khususnya di Kota Kuala Lumpur senantiasa dilengkapi dengan aksesibilitas baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Praktik diskriminasi dan marjinalisasi terhadap PD dalam layanan pendidikan dan recruitment tenaga kerja di Negeri Jiran ini, merupakan fenomena langka. Sehingga tidak heran jika figur yang menduduki jabatan penting dalam forum internasional mengenai PD dewasa ini cukup banyak yang berasal dari Malaysia.

Lalu, bagaimana dengan proses pemberdayaan dan pembangunan kesejahteraan bagi PD di Indonesia? Pada setiap pertemuan dengan tokoh PD di Malaysia dan Jepang, saya menjelaskan bahwa proses pemberdayaan dan pembangunan kesejahteraan bagi PD di Indonesia sangat memilukan sekaligus memalukan. Jangankan untuk mendapat alokasi budgeting, diberi apresiasi dalam dunia pendidikan dan ketenagakerjaan saja sulitnya minta ampun. Bahkan, pernah dalam suatu pertemuan, saya berkelakar: "Sendainya saya bisa memperbaharui kelahiran saya, maka saya ingin lahir di Jepang atau Malaysia dan bukan Indonesia," keluh Yehezkiel yang sehari-hari sebagai Instruktur Bahasa Inggris di SLB-A YAPTI Makassar. (Saharuddin Daming, 2006: 12)

Penilaian serupa juga dikemukakan oleh Aden Achmad seorang tuna daksa pengguna kursi roda asal Bandung yang mengaku sangat takjub dengan paradigma perlakuan publik Australia yang begitu apresiatif terhadap PD. Hal itu ia rasakan ketika menjadi duta Indonesia dalam Abilympic Internasional ke-IV di Kota Perth-Australia pada tahun 1995 di mana dari hari pertama kedatangan hingga pulang ke Indonesia, sebagai pemakai kursi roda, la merasakan hidup begitu mudah. Mulai dari angkutan umum hingga tempat-tempat publik ia dapat mengaksesnya. la cukup turun dari kursi roda saat berada dalam kamar mandi, yaitu untuk pindah ke bangku plastik dan tentu saja, ketika mau tidur.

Lalu, saat acara pembukaan Abylimpic, banyak orang yang tidak menyandang cacat yang menonton, termasuk anak-anak. Mereka semua tampak menghargai keberadaan PD. Tidak berlebihan kalau Aden mengatakan bahwa selama berada di sana ia merasa tidak cacat. Untuk menghilangkan dahaga keinginan-tahuan tentang tren keberpihakan tata kehidupan sosial Australia terhadap PD, maka Aden pun tidak segan-segan bertanya kepada salah seorang penonton di arena Abylimpic. Tanpa tedeng aling-aling, sang penonton mencoba menjelaskan bahwa Pemerintah Australia dan rakyatnya berpikir bahwa tak seorangpun di dunia ini yang bebas dari kecacatan. Saya pun dengan kondisi fisik yang disebut normal, sewaktu-waktu dapat tiba-tiba menjadi cacat. Sehingga tidak adil jika penyediaan sarana aksesibilitas menunggu ada tidaknya PD ditempat itu. Bagi Saya terangnya bahwa bila sesuatu itu aksesibel bagi PD, berarti jauh lebih akses lagi bagi non PD. (Yudhi Dzulfadli Baihaqi, 2007: 121dan 126)

Hal sebagaimana digambarkan tersebut di atas, sebenarnya sudah banyak diketahui dan disaksikan langsung oleh sejumlah pejabat dan tokoh intelektual Indonesia. Namun sayangnya karena secara kualitatif, sebagian masyarakat khususnya kalangan tertentu yang menerima amanah sebagai penyelenggara negara dan kemasyarakatan di negeri ini tampaknya masih enggan menerima kenyataan seperti itu dan masih saja membusungkan dada untuk setengah hati menerima PD eksis di kancah formal. Semua ini tidak lain merupakan refleksi secara berkelanjutan dari tumbuhnya sikap stereotip, prejudice, sinis, sentimen dan apriori yang berlebihan terhadap kaum PD. Oknum tersebut terus saja menutup mata hati untuk melihat sekaligus mengambil prakarsa yang intensif guna mengantar dan mendobrak tatanan kehidupan yang selama ini memasung integrasi dan pengembangan potensi PD di Indonesia.

C. POLITIK DAN HAM

Fenomena tragis tersebut sungguh amat bertolak belakang dengan substansi HAM yang bersifat universal. Hal ini senada dengan pandangan Hikmahanto Juwana yang mengemukakan bahwa HAM dipercayai sebagai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM, seperti International Convenant on Civil and Political Rights; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women; Convention againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; Convention on the Rights of the Child; dan Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman. Penafsiran right to life (hak untuk hidup), misalnya, bisa diterapkan secara berbeda antara satu negara dengan negara lain. Dalam penerjemahan hak ini tiap-tiap negara memiliki penafsiran yang berbeda tentang seberapa jauh negara dapat menjamin right of life (Muladi dkk 2005: 70).

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Slamet Marta Wardaya, bahwa HAM menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia Il dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah natural rights. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. HAM yang dipahami sebagai natural rights merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas. (Muladi dkk, Ibid: 3)

Semula HAM berada di negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB, harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan Bangsa Indonesia.

Dalam perkembangan HAM di Indonesia terutama di masa reformasi, arus reformasi yang bergulir di Indonesia pada tahun 1998 yang di tandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, telah membuka koridor bagi penegakan hukum dan HAM. Kondisi ini dimungkinkan dengan adanya era globalisasi yang melanda ke berbagai negara di dunia. Salah satu ciri terjadinya globalisasi ini dapat dilihat dalam kondisi hubungan antar negara yang disebut sebagai borderless world atau dunia tanpa batas. Era globalisasi membawa konsekuensi adanya penghilangan sekat/ batas antar negara.

Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa pengaruh bagi terbukanya koridor pembaharuan hukum dan penegakan HAM. Terlebih lagi dalam mewujudkan civil society/masyarakat madani. Penggunaan istilah masyarakat madani dalam ranah masyarakat yang demokratis lebih memiliki makna dalam, terlebih lagi dalam mengangkat harkat dan martabat manusia. Selain itu civil society sangat penting artinya dalam menggambarkan / mendeskripsikan penegakan HAM di Indonesia.

Isu tentang HAM di Indonesia, sebenarnya bukan "barang" baru, karena sesungguhnya masalah HAM sudah disinggung oleh para founding fathers Indonesia, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit yakni dalam alinea 1 Pembukaan UUD 1945, yang isinya menyatakan: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ... dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Dengan adanya penghargaan terhadap HAM, bangsa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat disebut sebagai negara yang berdasar atas hukum. Rasionya, bahwa dalam negara hukum harus ada elemen-elemen sebagai berikut: (1) asas pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, (2) asas legalitas, (3) asas pembagian kekuasaan, (4) asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan (5) asas kedaulatan rakyat. (Woro Winandi; Muladi dkk Ibid: 49)

Bentuk manifestasi riil ke-5 prinsip dimaksud, dalam perspektif HAM dan demokrasi, dapat terlihat pada sistem penyelenggaraan Pemilu. Betapa tidak karena esensi penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan umum UU Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yaitu bahwa Pemilu merupakan sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat dalam menentukan arah dan perangkat penyelenggaraan negara secara periodik.

Ciri utama negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dan demokrasi adalah jika negara yang bersangkutan menyelenggarakan sistem Pemilu dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber-jurdil).

Konsep universal penyelenggaraan Pemilu tersebut, secara teknis yuridis telah diakomodasi dalam sistem hukum kita antara lain Pasal 22 E ayat 1 UUD 1945, Pasal 2 UU Nomor 12 tahun 2003 dan Pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2003. Makna filosofis yuridis prinsip luber tersebut, terurai secara konkrit dalam penjelasan umum UU Nomor 12 tahun 2003 dan UU Nomor 23 tahun 2003 sebagai berikut:

a. Langsung: Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum: Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

Bebas: Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan C. pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia: Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur: Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil: Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Untuk mewujudkan esensi penyelenggaraan Pemilu, maka selain perlu disusun sistem hukum penyelenggaraan Pemilu yang sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi yang bersifat universal, Pemilu juga perlu diselenggarakan dengan hasil yang berkualitas tinggi sebagaimana dikemukakan pada bagian konsideran UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yaitu:

a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

b. bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta memilih presiden dan wakil presiden;

C. bahwa pemilihan umum perlu diselenggarakan secara berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

d. bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas dan legitimasi.

Untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang berkualitas tinggi maka dalam Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 menegaskan bahwa Pemilu harus diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Makna filosofis yuridis mengenai kriteria penyelenggara Pemilu dimaksud, terurai secara konkrit pada bagian penjelasan umum UU Nomor 12 tahun 2003 maupun UU Nomor 23 tahun 2003 antara lain: Sifat "nasional" dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat "tetap" dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat "mandiri" dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu.

Secara teoritis, pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari sebuah sistem politik yang demokratis. Dalam arti, lembaga-lembaga pemilihan umum dan badan legislatif yang dihasilkannya merupakan satu-satunya penghubung yang sah antara rakyat dan pemerintah dalam suatu masyarakat modern.

Sebagai prasyarat utama bagi rakyat untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan mereka, keberadaan Pemilu beserta lembaga-lembaga terkaitnya merupakan sebuah keniscayaan. Bahkan, dari hasil-hasil Pemilu selanjutnya ditentukan berbagai program pemerintah, termasuk di dalamnya pembangunan. Dengan kata lain, Pemilu dan pembangunan sebenarnya merupakan sumber-daya politik (political resources) bagi sebuah rezim yang sedang berkuasa. Artinya, kegagalan untuk melakukan keduanya akan mengancam legitimasi kekuasaannya. (M. Dawam Rahardjo, 1996: 55)

Meski secara konsepsional, sistem penyelenggaraan Pemilu cukup beragam, namun tujuan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri umumnya mencakup empat hal yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.

2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.

3. Untuk melaksankan prinsip kedaulatan rakyat, dan

4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. (Jimly Asshiddiqie, 2007:754)

Berdasarkan paradigma konsepsional filosofis dan normatif seperti terurai di atas, maka sistem penyelenggaraan Pemilu seyogianya mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam sistem negara hukum tentu dengan tingkat kualitas terbaik. Salah satu indikator penting dalam mengukur ketinggian kualitas penyelenggaraan Pemilu adalah pemberlakuan hak khusus dalam bentuk aksesibilitas fisik dan non fisik kepada pemilih PD sebagaimana yang juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian International Covenant on Civil and Political Rights 1966 yang diperkuat sejumlah resolusi PBB tentang HAM khususnya The Bill of Electoral Right for Citizen with Disabilities (Piagam tentang hak politik bagi pemilih PD) yang dilahirkan melalui konferensi khusus yang disponsori oleh PBB pada 2002 di Stocholm Swedia yang menetapkan bahwa setiap warga negara dari kelompok berkebutuhan khusus yaitu tuna netra, tuna rungu/wicara, tuna daksa, tuna grahita, psikotik dan lain-lain mempunyai hak sama dalam memilih termasuk jaminan kerahasiaan pilihan. Semua hak pilih ini dilaksanakan tanpa diskriminasi dan pembatasan yang disebabkan oleh kecacatan fisik, intelegensi, kebutahurufan, dan rendahnya pendidikan.

Lebih lanjut Konvensi Internasional tentang hak PD (Convention on The Rights of Person With Disabilities) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB yang ditetapkan pada 13 Desember 2006, menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menyusun kerangka hukum yang menunjukkan keberpihakan (affirmative action) untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sehingga warga negara PD dapat melaksanakan hak politiknya secara penuh dengan asas kesamaan dan keadilan.

Dalam hal ini, kalangan publik yang mencakup penyelenggara negara maupun lembaga kemasyarakatan seyogianya membangun paradigma perlakuan yang berpihak pada perwujudan hak PD dalam sistem penyelenggaraan Pemilu. Betapa tidak karena peran, fungsi dan tanggungjawab seperti itu selain merupakan amanat dari konstitusi dan peraturan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga didasarkan pada nilai kepatutan, kebiasaan dan moralitas yang seluruhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi terutama oleh penyelenggara Pemilu. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR Nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan juncto UU Nomor 10 tahun 2004 tentang bentuk peraturan perundang-undangan.

Sungguh hal yang sangat disesalkan karena hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu, ternyata belum dihormati, dilindungi dan dipenuhi sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Paradigma perlakuan publik terhdap hak PD, secara faktual cenderung dilecehkan, diremehkan, disia-siakan, diabaikan, bahkan ada yang dieksploitasi dan dimanipulasi. Prinsip luber dan jurdil maupun sifat independensi, objektivitas dan kemandirian penyelenggara Pemilu, cenderung dilanggar yang berakibat kualitas penyelenggaraan Pemilu dirasakan kurang maksimal. Ini berarti esensi tujuan penyelenggaraan Pemilu pun dengan sendirinya dapat dikatakan belum terwujud.

Dalam hal ini, PD sebagai warga negara ternyata sering tidak dapat menggunakan hak politiknya (aktif dan pasif) secara penuh, utuh dan bermartabat sesuai prinsip luber dan Jurdil. Fenomena yang menunjukkan adanya kecenderungan dari paradigma perlakuan publik yang kurang memberikan ruang keberpihakan terhadap hak PD dalam sistem penyelenggaraan Pemilu selama ini mencakup beberapa hal yaitu biasnya identifikasi kecacatan dalam struktur pendataan dan pendaftaran pemilih, tidak tersedianya sarana dan fasilitas kampanye/pengenalan parpol yang dapat diakses oleh PD, pengadaan logistik serta sarana dan prasarana Pemilu sama sekali tidak aksesibel bagi PD, misalnya tidak tersedia template (alat penuntun mencoblos untuk tuna netra), TPS dibangun di atas areal yang berumput tebal, becek, berundak-undak, berbatu, berlubang atau ditempat yang tinggi, bilik suara yang tidak dapat dimasuki kursi roda. (Edriana Nurdin dkk, 2003: 73)

Berdasarkan laporan dari berbagai pihak khususnya Central for Electoral Reform (Cetro) maupun dari panitia Pemilu akses PD (PPUA) terhadap hasil penyelenggaraan Pemilu termasuk Pemilu legislatif dan eksekutif tahun 2004, diketahui bahwa bentuk pengabaian dan marjinalisasi hak politik PD dalam sistem Pemilu mencakup hal-hal sebagai berikut: tidak terjaminnya asas luber bagi PD, karena pemilih tuna netra dalam memberikan suaranya di TPS harus didampingi oleh panitia pemilihan, bukan orang yang dipilih sendiri. Ironisnya lagi karena dalam peraturan perundang-undangan Pemilu ternyata tidak ada sanksi hukum terhadap pihak yang mengabaikan hak politik PD yang sudah barang tentu semakin memperbesar peluang untuk merekayasa dan memanipulasi suara oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (Cetro, 2005: 12; PPUA, 2005: 7).

Demikian pula hak PD untuk dipilih sebagai anggota legislatif atau eksekutif, cenderung dibatasi, dikurangi, dipersulit atau dihilangkan oleh kalangan publik khususnya pemangku otoritas dengan memperalat keterbatasan dan kelemahan peraturan perundang-undangan atau melalui hasil penafsiran yang keliru terhadap peraturan hukum tentang penyelenggaraan Pemilu. Misalnya seorang tuna netra dinyatakan tidak dapat menjadi anggota legislatif selain dianggap tidak dapat membaca dan menulis huruf latin, juga karena gangguan indera penglihatan yang disandangnya diasumsikan sebagai bagian dari pengertian tidak sehat jasmani. Keadaan serupa juga menimpa kalangan tuna rungu yang dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap berbahasa Indonesia sungguh pun caleg dimaksud telah menempuh pendidikan akademik setingkat S2 dan S3.

D. PERSEPSI MASYARAKAT DAN PENEGAK HUKUM

Terbangunnya paradigma perlakuan publik terhadap PD yang sarat dengan praktik diskriminasi dan marjinalisasi khususnya dalam sistem penyelenggaraan Pemilu, sebagian disebabkan oleh peran media massa dalam menyebarluaskan informasi mengenai PD beserta segala hak yang melekat padanya, relatif terbatas baik dari sudut frekuensi pemberitaan, maupun konfigurasi berita yang sering diletakkan pada bagian yang kurang terakses oleh publik. Tengoklah sajian informasi dari media cetak favorit di tanah air, kita hampir jarang menemukan komponen informasi yang tersaji itu menyangkut PD. Kalaupun ada, maka umumnya ditempatkan pada halaman atau kolom dengan frekuensi perhatian pembaca yang relatif kecil. Hal yang sama juga terjadi pada media elektronik. Bahkan yang disebut terakhir, malah cenderung mereduksi kalau bukan menghilangkan hak PD dalam mengakses secara lengkap dan utuh informasi yang disajikan media massa dimaksud.

Pemirsa tuna netra dari media elektronik misalnya, terpaksa hanya menelan kekecewaan atau ngedume/ bahkan mungkin mengumpat di depan TV lantaran informasi yang sedang dipantaunya, tiba-tiba hanya mendengar lantunan musik pengantar informasi lanjutan yang dikonversi dari karakter audio menjadi karakter grafik. Praktik diskriminasi dan marjinalisasi media massa terhadap hak PD dimaksud juga terjadi pada penyandang tuna rungu. Sampai saat ini, tak satupun stasiun TV yang sudi menyediakan aksesibilitas berupa media interpreter bahasa isyarat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh TVRI di masa lalu.

Namun yang paling tragis lagi adalah maraknya stasiun TV menayangkan berbagai program siaran dalam bentuk sinetron maupun komedi situasi dengan menampilkan sosok PD dalam berbagai peran. Celakanya karena pengejawantahan lakon PD dimaksud justru mendeskripsikan sosok PD dengan peran dan karakter yang desktruktif. Siapa yang tidak pernah menyangka jika film Si Buta dari Goa Hantu, Cecep, dan berbagai atraksi parodi yang mengekspresikan peran atau lakon seorang PD yang eksotis justru lebih banyak membangun image buruk publik terhadap PD. Menurut Peter Coleridge: Situasi kehidupan para PD menjadi sebuah mikrokosmos dalam keseluruhan debat dan proses pembangunan. Sayangnya karena performa PD sebagai subyek pembangunan di tingkat publik, lebih banyak merefleksikan stigma negatif berdasarkan prasangka. Image PD yang sarat dengan stereotip dan gambaran negatif, terefleksi dalam berbagai ekspresi seni sebagaimana dikemukakan di atas. Hal serupa juga terungkap pada film yang dibintangi Dustin Hoffman dan Robin Williams. Film ini adalah olahan kembali dari dongeng kanakkanak tentang Peter Pan, anak lelaki yang tak pernah tumbuh dewasa dan hidup di Negeri Impian. Tokoh penjahatnya adalah seorang kapten bajak laut yang kejam, Hook, yang separuh tuna netra dan salah satu tangannya diganti dengan pengait dari logam.

Deskripsi yang terlintas dibalik ekspresi seni tersebut di atas menunjukkan bahwa prasangka negatif terhadap kaum PD telah terlembaga dan berakar sejak lama, kalau tidak jahat, PD pasti jadi peminta-minta, atau sebagai sampah masyarakat. Gagasan untuk merehabilitasi PD dianggap kesia-siaan karena kehidupan PD sudah merupakan takdir untuk menjadi masyarakat rentan. Daripada menghabiskan daya untuk memberdayakan PD dengan tingkat perkembangan yang sangat kecil, akan lebih baik jika potensi publik di arahkan untuk melayani kepentingan umum. Biarkanlah PD hidup dalam dunianya yang tak mungkin berubah karena yang demikian itu tidak lain adalah takdir Tuhan Yang Maha Pencipta. (Peter Coleridge, op. cit.: 5-6).

Ilustrasi yang dikemukakan di atas merupakan bukti konkrit, bahwa dibalik penayangan itu, tersingkap sebuah fakta jika media massa sebenarnya melakukan eksploitasi PD untuk mempertinggi rating sekalipun harus mengorbankan PD dengan modus kekerasan media.

Sampai di sini, media massa bukan saja gagal mengejawantahkan peran dan fungsinya sebagai social change of agent dalam mempertinggi harkat dan martabat PD, media massa malah justru menjadi bagian dari pelaku, marjinalisasi dan kekerasan kultural terhadap dunia PD. Sehingga tidak heran jika di tengah-tengah peradaban dunia telah melintasi postindustrial, komunitas PD ternyata masih saja terpuruk di liang-liang kerentanan, keterbelakangan dan kemiskinan. Padahal baik UU Nomor 40 tahun 1999 maupun UU Nomor 32 tahun 2002, menegaskan jaminan hak setiap warga negara tidak terkecuali PD dalam mengakses manfaat media massa, antara lain:

(a) "memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui" (b) "menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan", (c) "mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar", (d) "melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum", dan (e) "memperjuangkan keadilan dan kebenaran". (Maulani Rotinsulu, Jurnal HAM 2005: 86-87)

Pada bagian lain lembaga kemasyarakatan seperti parpol yang ada juga tidak kalah miskinnya dalam memfasilitas PD dalam setiap perjuangannya, parpol sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat, hanya bersemangat mendekati PD dalam konteks sebagai konstituen. Tetapi jika pembicaraan tentang PD sudah masuk pada wilayah hak politik semisal menjadi caleg atau sejenisnya, maka hanya sedikit parpol yang sudi mengakomodasi, itupun pada posisi caleg dengan prospek relatif kecil.

Setali tiga uang juga terjadi pada dunia LSM. Meski kelompok pressure ini dikenal sangat getol memperjuangkan hak masyarakat rentan, namun dalam kenyataan menunjukkan bahwa fenomena diskriminasi dan marjinalisasi PD khususnya pada penyelenggaraan Pemilu sedikit sekali LSM yang tertarik untuk terlibat mengadvokasi dan memfasilitasi PD sebagai pemilih, padahal setiap kali menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut, maka bertaburan LSM yang mendaftarkan diri di KPU maupun di Panwaslu untuk mengambil bagian sebagai lembaga asistensi KPU dan Panwas atau pada fungsi pemantauan berbagai hal ikhwal penyelenggaran Pemilu sayang karena di antara mereka, hampir tidak ada satu pun yang menyediakan ruang secara memadai untuk mengadvokasi atau memfasilitasi hak PD sebagai warga negara yang kerap mengalami perlakuan diskriminasi dan marjinalisasi (S. Daming Jurmal HAM Vol. 3 tahun 2005: 171-173).

Indikasi terjadinya pelanggaran hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu maupun pilkada sebagai akibat dari paradigma perlakuan publik khususnya otoritas penyelenggara Pemilu yang cenderung kurang berpihak pada upaya perwujudan hak para PD, tergambar secara konkrit pada hasil liputan beberapa media antara lain: Fakta-fakta pelanggaran Pemilu khususnya pengabaian hak terhadap pemilih PD dapat penulis sarikan dari pantauan beberapa media sebagai berikut:

Kompas edisi 9 Juni 2004 dengan kepala berita: “Pemilih Penyandang Cacat Gelar Demo di KPUD Sulsel".

Meski hasil pilpres putaran pertama Senin 1 Juni 2004 masih dalam proses penghitungan secara nasional, pada hari rabu 8 Juni 2004 KPUD Sulsel di Makassar dikejutkan dengan serbuan sekelompok PD yang menamakan diri forum penegak demokrasi dan keadilan bagi PD Sulsel. Sebagaimana umumnya para pendemo, mereka juga menggelar aksi dengan melakukan orasi secara bergilir sambil membawa spanduk dan selebaran yang kesemuanya mengecam KPU lantaran telah mengabaikan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

Salah seorang peserta aksi Yehezkiel Parudani terang-terangan mengutuk KPU yang tidak menyediakan template pada pilpres putaran pertama tanggal 5 Juni lalu. “Kami bisa maklum jika dalam Pemilu legislatif 5 April tahun 2004, KPU tidak memfasilitasi kami dengan aksesibiltas pencoblosan untuk tuna netra yang disebut template. Sebab dalam kertas suara Pemilu legislatif lalu, mencantumkan banyak sekali caleg yang tidak mungkin dibuatkan template. Tetapi dalam

Pilpres putaran pertama yang hanya mencantumkan 5 pasangan calon, kami tentu menolak jika KPU masih belum menyediakan template. Ini jelas pelecehan dan pelanggaran HAM," ujar Yehezkiel dalam orasinya dihadapan massa di halaman kantor KPUD Makassar.

Ketika dikonfirmasi tentang bentuk pelanggaran yang ditudingkan pada KPU, koordinator aksi Saharuddin Daming menjelaskan bahwa dalam rangka menghasilkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dengan tiga indikator yaitu akuntabel, representatif, dan legitimate, maka KPU sebagai penyelenggara Pemilu, wajib menyelenggarakan Pemilu dengan prinsip luber dan jurdil. Tapi bagaimana mungkin prinsip itu khususnya pada unsur langsung, bebas, dan rahasia dapat ditegakkan jika pemilih tuna netra dalam mencoblos, harus didampingi. Dalam hal ini, pemilih tuna netra yang masuk ke dalam bilik suara bersama pendampingnya, tentu saja tidak rahasia lagi. Bahkan dalam mencoblos pemilih tuna netra umumnya tinggal menyebut nama calon yang dipilih dan pendamping tinggal mencobloskannya.

"Inikan melanggar prinsip langsung karena yang mencoblos bukanlah pemilih sendiri. Dalam kondisi seperti ini, boleh jadi pendamping melakukan kecurangan dengan mencoblos obyek menurut pilihannya sendiri dan bukan berdasarkan pilihan dari dampingannya. Celakanya lagi karena pendamping dimaksud, harus dari kalangan KPS sendiri. Padahal kalau lembaga pendampingan dimutlakkan, maka pendamping sebaiknya dari kalangan keluarga pemilih sendiri. Namun solusi terbaik dari semua kekisruhan seperti ini adalah penyediaan aksesibilitas yang disebut template. Dengan fasilitas ini, maka pemilih tuna netra betul-betul dapat menggunakan hak pilihnya sesuai prinsip luber dan jurdil," kata Saharuddin Daming kepada para wartawan.

Setelah puas berorasi, peserta demo akhimya diterima secara resmi oleh ketua KPUD Sulsel H. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. Didampingi anggota KPUD lainnya Andi Mappinawang, S.H., Ketua KPUD Sulsel berterimakasih kepada forum penegak demokrasi dan keadilan bagi PD Sulsel yang berani mengingatkan dan mengoreksi kesalahan penyelenggara Pemilu. "Saya berjanji dalam pilpres putaran kedua nanti KPUD Sulsel akan memfasilitasi pemilih tuna netra dengan template," ucap Aidir mantan jurnalis senior di Makassar. (www.kompas.com).

Gatra edisi 2 Agustus 2005 dengan kepala berita: "Panwas Barru Tindak Lanjuti Aduan PD ke Polisi".

Pemilih tuna netra di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan mengadukan KPUD setempat karena tidak menyediakan sarana dan akses dalam bentuk template kepada mereka, pada pilkada 27 Juni 2005. Tim penyidik khusus pilkada Polres Barru telah memeriksa tiga tunanetra, sejak Senin, masing-masing Saharuddin Daming, S.H., M.H. sebagai pelapor, Yusuf Iskandar dan Hasniati sebagai saksi korban.

Menurut salah seorang tim penyidik, Ipda Nasir, bahwa pihaknya akan memeriksa anggota KPUD Barru pekan depan. Sebelumnya, tim penyidik juga telah memeriksa sejumlah anggota KPPS, PPS, dan PPK serta pencatat sipil se-Kabupaten Barru. "Dari hasil penyidikan terhadap keterangan saksi dan barang bukti lainnya, kuat dugaan jika anggota KPUD Barru bakal dinyatakan sebagai tersangka", ujar Nasir.

Sementara itu, Yusuf Iskandar mengaku mendapat tekanan dalam bentuk isolasi dari oknum anggota KPPS karena mengadukan kasus ini ke pihak yang berwajib. Saharuddin Daming yang ikut didengar keterangannya oleh penyidik mengaku lega dan salut atas komitmen penegak hukum Pilkada di Kabupaten Barru.

"Tindakan serius penegak hukum pilkada untuk mengusut tuntas kasus ini, sangat berdampak positif dalam memerangi sikap dan perilaku arogan serta ketidakpedulian penyelenggara negara seperti KPUD yang seharusnya memberikan layanan publik dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya," kata Saharuddin Daming, yang juga selaku Ketua Jaringan Kerja Pemilu Yang Adil, dan Aksesibel Bagi Penyandang Cacat.

Sementara itu, salah seorang tim penyidik khusus, Ipda Aswar Nasution meyakini bila kasus template ini akan menyeret seluruh anggota KPUD Barru ke depan pengadilan untuk mempertangungjawabkan kesalahannya.

"Kami telah menyiapkan sejumlah peraturan hukum untuk membawa kasus ini ke tahap selanjutnya, mulai pelanggaran asas luber dan jurdil, kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hingga penghilangan hak suara serta penghinaan harkat dan martabat", ujar Aswar. Menurutnya, para anggota KPUD Barru ini dapat dijerat dengan delik sumpah palsu lantaran keputusan mereka yang tidak menyediakan template sebagai syarat mutlak penyelengaraan pilkada yang adil dan aksesibel bagi penyadang cacat, jelas adalah pelanggaran sumpah jabatan." (www.gatra.com)

Hasil pantauan media sebagaimana dikemukakan di atas, jelas menunjukkan bahwa hak PD sebagai warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu ternyata bukan saja tak dipenuhi, dilindungi, dan dihormati, malah cenderung dilecehkan, diremehkan, disia-siakan, diabaikan, bahkan ada yang dieksploitasi dan dimanipulasi oleh perlakuan publik. Sinisme seperti ini tampak jelas pada SKEP KPU Nomor 26 dan 36 Tahun 2004 tentang pensyaratan calon presiden dan wakil presiden. Meski penulis bukan dan sama sekali tak berafiliasi dengan salah satu parpol maupun figur kandidat presiden yang diduga kuat sebagai sasaran tembak SKEP dimaksud, penulis menilai kebijakan KPU seperti itu secara frontal telah mereduksi, mengeliminasi dan mendekonstruksi politikal space bagi PD.

Perilaku KPU seperti ini makin membuktikan betapa sempit dan keringnya hati para penyelenggara negara dari nilai humanitas sehingga rela mendayagunakan segala potensi dalam melindungi dan melegalkan praktik diskriminasi dan marjinalisasi terhadap PD. Ada kesan bahwa sikap dan tindakan KPU dimaksud seolah-olah ingin memposisikan jabatan politik, jabatan negara atau jabatan negeri dan dunia formal dengan segala kehormatannya hanya milik orang-orang yang "sehat jasmani dan atau rohani". Sehingga kaum PD hanya ditakdirkan menerima nasib sebagai kelompok yang tidak penting dan haram/tabu memasuki zona formal, terlebih untuk posisi terhormat di negeri ini.

Dengan SK KPU Nomor 26 dan 36 Tahun 2004 selain mencerminkan keputusan yang kabur penggarisan dan standarnya (vague outlined), terlampau konservatif dan kaku (strict law), sarat dengan nuansa politis (provission is politically contention) mengandung konflik antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain (conflict between different statutory), juga merupakan pertanda jelas jika roh otoritarisme dan legisme mengalami reinkarnasi dengan memperkosa hak fundamental PD dengan mengatasnamakan hukum. Asumsi penulis ini didasarkan kepada beberapa hal:

1. Ketika mengantarkan pengumuman SK KPU Nomor 36 Tahun 2004 tentang kontestan presiden dan wapres, Hamid Awaluddin (Anggota KPU) menyatakan bahwa putusan ini sudah bersifat final dan mengikat sehingga semua upaya hukum tidak ada lagi. Statement tersebut dalam pandangan penulis selain mencerminkan arogansi otoritas (the arogance of authority) dan legalisme yang luar biasa, juga mengindikasikan ketidakcermatan yang bersangkutan dalam memahami terminologi hukum secara tepat dan proporsional. Betapa tidak karena dalam statemen tersebut, perkataan "final" ternyata diidentikkan sebagai hal yang berlaku mutlak laksana titah sang raja diraja penguasa absolut yang tidak dapat diganggu gugat (the king can do no wrong). Padahal dalam dunia hukum khususnya dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 dipahami bahwa putusan yang bersifat final adalah putusan yang bukan putusan sela, temporal atau yang masih memerlukan persetujuan. Sebab sebuah keputusan TUN baru dapat digugat justru pada saat keputusan itu bersifat final sehingga pengidentikkan kata "final" sebagai hal yang mutlak, jelas adalah kekeliruan besar jika bukan kepanikan dalam mengemudikan kendaraan mewah yang bernama KPU.

2. Pada saat yang sama Hamid Awaluddin mengklaim bahwa upaya hukum terhadap putusan KPU Nomor 36 Tahun 2004 sudah tertutup karena upaya hukum yang telah dilakukan oleh pihak yang berkeberatan baik di tingkat Mahkamah Agung maupun di tingkat Mahkamah Konstitusi semuanya membenarkan KPU. Sehingga tibalah KPU pada puncak kesombongannya (arrogance of power) dengan tidak bersedia menghadiri undangan panwaslu untuk menyelesaikan persengketaan para pihak. Sikap KPU tersebut sangat berlebihan dan di luar konteks, karena upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang berkeberatan hanyalah pada SK Nomor 26 Tahun 2004. Meski SK Nomor 26 dan 36 Tahun 2004 saling berkait, tapi secara yuridis keduanya tetap merupakan keputusan yang berdiri sendiri sehingga tidak logis sebuah putusan pengadilan yang menganulir keputusan tertentu dapat pula berkonsekuensi hukum yang sama pada putusan lainnya.

3. Masih dalam momen yang sama, Anas Urbaningrum (Ketua Pokja Pilpres) menjelaskan bahwa putusan ini sudah memiliki dasar legitimasi formil dan materil yang sah melalui hasil elaborasi secara matang bersama dengan pihak-pihak yang berkompoten. Klaim tersebut menurut hemat penulis bernada hiperbola karena publik tahu benar bahwa pihak yang dilibatkan KPU dalam mengejawantahkan klausul kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam SK Nomor 26 dan 36 Tahun 2004 tersebut di atas hanya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Disini KPU lagi-lagi mengkultus individukan IDI sebagai satu-satunya lembaga yang berkompeten untuk menginterpretasi makna sehat yang hakiki, tak peduli jika formulasi hasil olahannya melabrak sendisendi moral dan hukum. Padahal untuk melahirkan putusan yang objektif, adil dan tidak bias sosial, KPU seharusnya mengelaborasi substansi utusan itu secara komprehensif misalnya dengan melibatkan tokoh pemerhati masalah HAM, demokrasi dan PD. Ini Penting mengingat dimensi operasional putusan itu berimplikasi pada ketiga unsur tersebut.

4. Pada saat yang sama, Hamid Awaluddin dan Anas Urbaningrum dengan berulang-ulang menyatakan bahwa keputusan ini tidak bernuansa politik untuk menjegal atau meloloskan seseorang, tetapi semata-mata adalah amanat hukum. Statemen ini jelas merupakan manivestasi dari ajaran legis seperti yang diuraikan di atas. KPU dengan kewenangan besar yang dimilikinya seakan berpesta pora mengganjal seseorang dalam bursa pencalonan presiden seraya menghadirkan ajaran positivisme dari John Austin dan teori hukum murni Hans Kelsen. Padahal dalam kajian ilmu hukum kontemporer dipahami bahwa hukum bukanlah makhluk eksklusif yang dapat berdiri sendiri tanpa terkait dengan anasir-anasir non hukum. Bahkan "The Critical Legal Studies Movement" dari Roberto Unger berkesimpulan bahwa untuk mewujudkan tujuan dan fungsi hukum, fungsionaris hukum harus kembali dapat menggali esensi hukum dari akar moralitas dan nilai religius. Tragisnya karena dibalik pendewaannya terhadap hukum putusan KPU tersebut makin mendorong tumbuhnya sikap apriori, sinisme, dan sentimen publik terhadap PD dengan menembak Gus Dur yang kebetulan

PD. Harus diingat bahwa sebagian besar kalau bukan seluruh komunitas PD sama sekali tidak bersedih hanya karena Gus Dur dinyatakan tidak lolos oleh KPU, namun komunitas PD sangat menyesalkan pengganjalan itu lebih karena menitik beratkan pada faktor disability. Padahal jika KPU cermat dan cerdas mendayagunakan potensi, Pasal 6 angka 3, 10 dan 15. UU Nomor 23 tahun 2003 dapat dioptimalkan dengan dasar bahwa yang bersangkutan pernah mengeluarkan dekrit pembubaran MPR/DPR. Dengan cara seperti ini, KPU sekaligus telah mengejawantahkan pepatah lama yang berbunyi: "Tariklah benang tanpa ada tepung yang berserakan". Namun dengan SK KPU tersebut selain meluluhlantakkan bangunan HAM dan demokrasi di mana PD ikut menggelepar, juga telah melabrak peraturan hukum lain termasuk UUD 1945 hasil Amandemen ke-2.

Pada Pasal 28 Konstitusi baru kita tentang jaminan Hak Azasi Manusia dan warganegara khususnya pada huruf C ayat 2, huruf D ayat 1 dan ayat 3, huruf H ayat 2, bahkan pada huruf I ayat 2 ditegaskan bahwa: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.“

Prinsip tersebut senada dengan UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang PD Juncto UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM khususnya pada Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi: “Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

Pada bagian lain, SK KPU tersebut juga amat bertentangan dengan hukum Internasional antara lain:

Piagam PBB tentang Deklarasi Universal hak azasi manusia tahun 1948, perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Covenant on Economi, Social, and Cultural Rights) dan perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik (Covenant on Political and Civil Rights) tahun 1966, Resolusi Dewan Sosial dan Ekonomi PBB Nomor 1921 (LVIII) Tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Kecacatan. Resolusi PBB Nomor 37/52 Tahun 1981 Tentang Program Aksi Tahun Penyandang Cacat Intemasional, Rekomendasi Konferensi Stockholm Tahun 1987 Tentang Dasar-dasar Filsafati Hak Penyandang Cacat, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua Tahun 1990, Resolusi PBB Nomor 48/96 Tahun 1993, Tentang Standar Ketentuan Mengenai Kesamaan Kesempatan Bagi Para Penyandang Cacat, Pemyataan Salamanca Tahun 1994, Biwako Millenium - UN Escap Resolution 58/4 Tahun 2002, Deklarasi Sapporo (Sidang Umum Disabled Peoples International 2002),

Dekade Penyandang Cacat Asia Pasific II kurun waktu 2003-2012 dan Konferensi Sigtuna Stockholm Swedia tahun 2002 tentang The Bill of Electoral Right for Citizen with Disabilities (Piagam Hak Pilih Bagi Warga Negara Penyandang Cacat), serta Resolusi PBB Tanggal 13 Desember 2006 tentang International Convention on The Rights of Person With Disabilities.

Instrumen penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak PD pada umumnya dalam skala nasional tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31 dan Pasal 34 UUD 1945 hasil amandemen, Tap MPR Nomor XVII/1998, UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (LN Tahun 1999 Nomor 165 tertanggal 23 September 1999), UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (LN Tahun 1997 Nomor 9 tanggal 28 Februari 1997). PP Nomor 43 tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (LN Tahun 1998 Nomor 70 tanggal 21 Maret 1998) yang menetapkan bahwa: "Keadaan cacat yang disandang oleh seseorang bukan dan tidak boleh menjadi penyebab berkurang, hilang atau dibatasinya hak yang bersangkutan untuk berekspresi dan berapresiasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan."

Sungguh ironis karena meski sekian banyak peraturan perundang-undangan yang memungkinkan PD dapat berapresiasi di segala aspek kehidupan dengan landasan equal justice under law tetapi hanya satu yang melarang, itupun karena hasil interpretasi yang implisit, maka ada kecenderungan The Rulling Class menafikan yang banyak dan menonjolkan yang satu. Sesungguhnya, jika manusia sadar bahwa eksistensi dan posisi formal yang disandangnya sebagai decision maker seperti KPU adalah sekedar amanah untuk melayani publik, maka dengan bekal moral, dan dasar keyakinan agama serta nilai-nilai budaya lokal (entity and degnity as human being), sudah cukup memadai untuk mengakses aspirasi dan apresiasi kaum PD tanpa perlu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang cenderung kaku dan legalistik. Tapi sayang hanya sedikit dari sekian banyak penerima amanah yang sudi membuka mata, telinga, dan hati untuk peduli akan keberadaan dan kesulitan PD dalam mengakses esensi kedaulatannya melalui penyelenggaraan Pemilu secara luber dan jurdil. Yang terbanyak justru adalah kumpulan orang-orang yang picik pandang, arogan, haus kekuasaan, egois, dan individualis yang cenderung meremehkan kemampuan orang lain yang kebetulan ditakdirkan cacat. Meski pemangku kekuasaan mengaku sebagai orang yang beragama bahkan mungkin adalah tokoh agama, namun sedikitpun mereka tidak peka dan tak mau tahu jika keputusannya sungguh telah menginjak-injak kehormatan dan harga diri PD.

Materi putusan yang cenderung diskriminatif dan devian terhadap perasaan keadilan PD seperti putusan KPU dimaksud, selain merupakan kelanjutan dari mitologi kecacatan di Indonesia yang kerap dipersepsikan sebagai orang buangan, hasil kutukan, tak berdaya/tak bernilai dan dianggap sebagai sampah masyarakat, tren konstruksi negatif seperti ini juga disebabkan karena terbatasnya informasi tentang kecacatan yang diekspos ke publik. Tak pelak lagi soal kecacatan, lebih sering menjadi dalih bagi penguasa untuk menghalangi kebisaan atau dengan perkataan lain bahwa akibat kecacatan yang disandang oleh seseorang maka semua potensi yang masih tersisa di mata penguasa dan mungkin sebagian besar publik Indonesia saat ini dianggap tidak penting atau hilang.

Kesan stereotip dan prejudice seperti inilah yang paling banyak terjadi sekaligus menggeleparkan kaum PD yang memang kurang berdaya di tanah air dalam bidang politik. Paradigma perlakuan publik yang cenderung kurang bersifat apresiatif terhadap hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu, tampaknya sebangun dengan fenomena pengabaian aksesibilitas bagi PD pada sarana atau fasilitas umum antara lain tidak adanya tempat duduk khusus maupun akses dari dan ke bis umum, demikian pula pada terminal, pelabuhan / bandara, mall apalagi di kantor-kantor pemerintah, semua sarana dan fasilitas tersebut terdesain dengan konstruksi dan arsitektur yang menonjolkan unsur artistik dan estetik tetapi sangat memarjinalkan harkat dan martabat PD.

Deskripsi tersebut di atas sebangun dengan penilaian Setia Adi Purwanto yang menguraikan bahwa manusia yang mendapat predikat "PD" selalu dipandang sebagai warga negara yang tidak produktif, tidak efektif, dan tidak efisien serta merupakan manusia yang lemah dan rendah mobilitasnya, sehingga mereka tidak tergolong sebagai sumber daya manusia yang mempuyai arti penting bagi keberhasilan pembangunan. PD hanya diletakkan sebagai obyek dari program pembangunan yang hanya pantas memperoleh pembimbingan, pembinaan, pelayanan, dan santunan. Itu pun jika kepentingan dan kebutuhan sektor-sektor lain yang dianggap lebih utama sudah terpenuhi lebih dahulu. Oleh karena itu, sulit bagi manusia yang berpredikat PD untuk mendapat kepercayaan agar dapat berperan serta aktif dalam proses pembangunan. Sehingga sulit pula bagi mereka untuk dapat menentukan dan meraih harapan serta menikmati hasil pembangunan.

Di samping pola berpikir yang telah terstruktur di benak masyarakat seperti tersebut di atas, adanya kultur bahwa PD adalah manusia yang tidak beruntung, lemah, tidak berkemampuan, menderita, memalukan, dan bahkan sebagai penyandang cobaan Tuhan, baik bagi mereka sendiri maupun keluarganya, lebih memperkuat proses penyisihan terhadap PD dari lingkungan kehidupannya. Kecuali itu, kesalahan masyarakat dalam menafsirkan ajaran agama tentang konsep amal dan sedekah juga meletakkan PD selalu pada posisi bahwa dan hanya sebagai penerima amal dan sedekah. Hasil dari struktur dan kultur yang membentuk pola berpikir masyarakat yang demikian itu secara fisik dapat kita lihat misalnya pada bentuk-bentuk fasilitas umum yang ada, yang tidak aksesibel dan tidak memberikan space sama sekali bagi gerak PD. Hal ini terjadi karena memang PD tidak dimasukkan dalam kategori umum di dalam istilah "fasilitas umum" yang sekarang berlaku. Kecuali itu fasilitas yang bersifat non fisik, misalnya pendidikan, lapangan kerja, perlindungan hukum, kehidupan berpolitik, perolehan informasi, dan kesempatan berkomunikasi secara luas juga tidak aksesibel bagi para PD. (Peter Coleridge, op. cit: xii-xiii).

Unsur rasionalitas memang bukanlah faktor absolute dalam membangkitkan kesadaran konstruktif publik terhadap eksistensi PD sebab secara faktual kebanyakan sikap stereotip dan prejudice terhadap PD di Indonesia justru timbul dari kalangan intelektual termasuk para ahli agama dan filsafat moral. Hal ini terindikasi dalam sebuah talk show RRI program nasional tahun 2003 yang disiarkan 52 Stasiun RRI di seluruh Indonesia. Dalam dialog interaktif tersebut, Nazaruddin Syamsuddin selaku ketua KPU dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap PD dari kalangan tuna netra untuk menjadi anggota legislatif dengan alasan bahwa tuna netra tidak dapat membaca dan menulis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-undang. Aksara Braille menurut beliau bukanlah bagian yang dimaksud dalam UU Pemilu anggota legislatif tentang pra syarat kecakapan membaca dan menulis.

Kesimpulan Nazaruddin Syamsuddin sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan betapa melembaganya prasangka buruk publik terhadap kaum PD yang telah berakar sejak lama. Jika Anda cacat, Anda akan kehilangan hak atau sekurang-kurangnya tersisih di muka bumi. Akibat stereotip dan prejudice, PD selalu menjadi obyek penindasan eksploitasi, diskriminasi, dan marjinalisasi. Karena itu tiap negara rupanya masih harus melalui jalan panjang hingga sampai kepada penghapusan prasangka-prasangka semacam itu. (Peter Coleridge, Ibid: 6).

Stigmatisasi negatif publik terhadap PD atas dasar prasangka sebagaimana dikemukakan di atas, sesungguhnya merupakan perbuatan yang sangat dikecam dalam ajaran agama khususnya Islam. Hal ini tercermin dalam sebuah hadist Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam yang diberitakan oleh Abu Hurairah ra:

dan kejelekan orang lain, janganlah bermegah-megahan, janganlah saling dengki mendengki, janganlah saling mengumbar emosi, dan janganlah saling menjauhi satu sama lain. Jadilah hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Orang muslim adalah saudara sesama muslim, yang di antara mereka dilarang saling menyakiti dan saling menghina. Taqwa itu berada di sini (sambil Rasulullah menunjuk ke arah dada). Cukuplah seseorang dikatakan melakukan kejelekan bila dia menghina sesama muslim. Orang muslim dengan muslim lainnya harus saling menjaga kehormatan, rahasia dan harta kekayaannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Paradigma perlakuan publik terhadap PD di Indonesia dalam bentuk stigmatisasi negatif atas dasar prasangka atau stereotip, memang terus berlangsung dan mencapai titik kulminasinya pada saat Gus Dur ditetapkan MPR sebagai Presiden RI pada tahun 1999. Mulai dari sindiran, cibiran hingga olokan dan hujatan saban hari terdengar di seantero negeri terhadap fenomena Gus Dur yang kebetulan dalam keadaan tuna netra menduduki jabatan tertinggi di tanah air. Tidak hanya kalangan masyarakat awam, kelompok terdidik seperti pengacara, dokter hingga kalangan pejabat pemerintah maupun swasta sedikit menyesalkan MPR memilih Gus Dur sebagai presiden "Gila...! Masa orang buta bisa jadi Presiden? Apa tidak ada orang lain? Memalukan...," ujar kebanyakan orang yang menyambut kehadiran Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 1999-2001.

Suasana seperti yang diuraikan di atas ternyata masih juga berlanjut ketika Gus Dur menyatakan pencalonan dirinya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004. Perlakuan publik yang cenderung destruktif terhadap PD, dalam hiruk pikuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2004, kali ini diperankan oleh KPU yang berkolaborasi dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Dalam menghalau dan mengganjal niat Gus Dur dimaksud, mereka mengangkat klausul "sehat jasmani dan rohani". Hasil kolaborasi tersebut tertuang dalam SK KPU Nomor 26 dan 36 Tahun 2004 yang berkonsekuensi batalnya Gus Dur dalam bursa pencalonan.

Terlepas dari ada tidaknya kepentingan politik yang berdiri di belakang otoritas KPU dari para pesaing Gus Dur, namun dalam kajian ini, lebih melihat kasus pengganjalan Gus Dur dalam perspektif HAM dan kepentingan PD. Sebab bukankah secara universal telah dibakukan kewajiban setiap bangsa-bangsa yang beradab untuk melembagakan sistem peraturan perundang-undangan yang bersifat affirmative action dalam rangka menghilangkan/menghapus segala hambatan, kesulitan dan diskriminasi bagi setiap warga negara agar dapat berekspresi dan berapresiasi secara wajar, elegan dan optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Di sini pulalah tersingkap bukti konkrit bagaimana UU Nomor 4 tahun 1997 tentang PD yang selama ini sangat diagung-agungkan sebagai legal standing bagi upaya perlindungan hak PD di Indonesia ternyata tampak ompong tulen. Betapa tidak karena undang-undang tersebut, rupanya tidak dapat digunakan untuk memproteksi Gus Dur sebagai PD yang terlanggar haknya, apalagi menjadi dasar hukum untuk menuntut secara proyustisia kepada pemangku otoritas sebagai pelanggar hak PD. Hal ini terjadi karena UU dimaksud secara substansial memang diseting untuk ranah sosial sedangkan domain politik dianggap bukan aspek yang urgen bagi PD bahkan sedikit ditabukan. Sehingga tidak heran kasus pelecehan dan pelanggaran hak PD tidak dapat disentuh dengan amunisi UU Nomor 4 tahun 1997 tantang PD.

Tren konstruksi negatif seperti ini bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian mata rantai problematika klasik yang melilit PD sejak lama. Selain karena terbatasnya informasi tentang kecacatan yang diekspos ke publik, juga akibat adanya pandangan stereotip dan prejudice yang sudah melembaga dihampir seluruh elemen bangsa khususnya deretan pengambil kebijakan di level publik. Tak pelak lagi soal kecacatan, cenderung dipahami oleh publik dengan paradigma perlakuan yang bernuansa destruktif berupa pembatasan, pengurangan, penghambatan sampai penghilangan hak dengan justifikasi peraturan hukum yang telah diberi interpretasi secara keliru atau bias PD.

Alangkah naifnya bangsa yang konon tengah membangun demokrasi dan penghargaan terhadap HAM justru diawali dengan peremehan dan perlakuan diskriminasi terhadap kaum PD sebagai bagian integral dari warga negara. Dengan demikian cita-cita untuk menjadikan Pemilu 2004 lebih berkualitas atas dasar luber dan jurdil hanyalah utopia belaka. Sampai di sini muncul pertanyaan, masih pentingkah Pemilu bagi PD jika pesta demokrasi yang sangat luhur ini ternyata tak lebih hanyalah sarana politik untuk melegitimasi praktik ketidakadilan dan diskriminasi bagi PD itu sendiri? (Ariani Mun'im, Jurnal HAM Vol.3 tahun 2005: 173-175).

BAB III

"Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Jauhilah berprasangka. Sebab prasangka itu sejelek-jelek perkataan. Dan janganlah kamu saling mencari-cari kekurangan

METODOLOGI PENELITIAN

A. OBJEK DAN LOKASI PENELITIAN

1. Hal yang menjadi objek penelitian ini meliputi:

a. Paradigma perlakuan penyelenggara negara yang mencakup sikap, persepsi, ide, konsep atau perilaku maupun tindakan/kebijakan penyelenggara negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, KPU, Panwaslu, dan lain-lain), dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga negara khususnya para PD. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyelenggara negara perlu mendayagunakan kewenangannya, guna menjalankan fungsi negara sebagai wadah pemersatu yang menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga negara, khususnya para PD yang merupakan bagian integral dari seluruh warga negara dan rakyat Indonesia.

b. Perwujudan hak PD yang mencakup pelayanan lebih atau perlakuan khusus, penyediaan aksesibilitas baik yang bersifat fisik maupun non fisik dan lain-lain hingga memungkinkan PD dapat mengakses nilai kemanfaatan pelayanan publik secara maksimal tanpa hambatan dan kesulitan. Selain itu bentuk strategi advokasi terhadap hak dimaksud dan hasil-hasilnya, turut menjadi amatan penelitian ini.

C. Sistem penyelenggaraan Pemilu yang mencakup penyusunan sistem regulasi, sistem kelembagaan, pendataan dan pendaftaran pemilih, pendaftaran calon pemilih, sosialisasi pendidikan pemilih. Penyediaan perangkat Pemilu, pemberian suara secara luber, jurdil, aksesibel dan bermartabat, pemantauan, pengawasan dan penyelesaian pelanggaran Pemilu. Mengingat sistem penyelenggaraan Pemilu mencakup hal yang sangat luas, maka sistem penyelenggaraan Pemilu yang menjadi perhatian penelitian ini terfokus pada sistem penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung pada tahun 2004 dengan berupaya untuk mendeskripsikan sistem penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung sebelum dan sesudahnya sebagai bahan perbandingan.

2. Daerah yang menjadi lokasi penelitian ini mencakup wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Sumatra Barat. Alasan penetapan wilayah tersebut sebagai lokasi penelitian, yaitu Sulawesi Selatan mewakili wilayah timur Indonesia dan Sumatra Barat mewakili Indonesia bagian barat sedangkan DKl Jakarta tentu karena posisinya sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan.

B. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang menjadi obyek kajian penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian baik melalui hasil pengamatan maupun melalui penelitian atau interview dan lain-lain. Sumber data empiris yang menjadi target dalam penelitian ini mencakup responden dari anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, sekelompok PD, penyelenggara Pemilu (Ketua dan anggota KPU/Panwas), pengurus lembaga/organisasi disabilitas, khususnya PPUA dan LSM pemantau Pemilu, pengelola media massa, pengurus parpol, kalangan intelektual dan lain-lain.

Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari hasil studi kepustakaan dalam bentuk telaah dokumen khususnya peraturan perundang-undangan, laporan hasil penelitian dari berbagai pihak, jurnal, makalah, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

C. POPULASI DAN SAMPEL

Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka pihak yang menjadi fokus perhatian sebagai populasi, tertuju pada penyelenggara negara dan unsur masyarakat khususnya kalangan PD yang terkait dengan hal ikhwal penyelenggaraan Pemilu. Teknik penentuan sample dilakukan dengan cara acak berlapis (stratified random sampling), yaitu kelompok penyelenggara negara, unsur masyarakat maupun individu disusun berdasarkan stratifikasi sesuai tugas dan kewenangannya. Lalu dipilih secara acak dari masing-masing strata sebagai subpopulasi.

Adapun sub populasi dalam hal ini mencakup bidang khusus dari masingmasing pihak di mana penyelenggara negara dan individu memiliki ikatan yang terpaut dengan sistem penyelenggaraan Pemilu meliputi: anggota Komisi II DPR-RI/ Pansus/ Panja RUU penyelenggaraan Pemilu, pejabat Dirjen Kesbang Depdagri, hakim yang pernah mengadili dan memutus perkara pelanggaran hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu, anggota/pejabat KPU, anggota/ pejabat Panwaslu, anggota dan pejabat Komnas HAM, anggota KPUD provinsi maupun Kabupaten/ Kota yang berada pada lokasi yang telah ditetapkan, aktifis LSM khususnya lembaga asistensi maupun tugas pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan PPUA, pembina PD dan kalangan PD sendiri.

Jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini sebanyak 127 orang dengan rincian sebagai berikut:

(a) Gender

- laki -laki = 96 orang

- perempuan = 31 orang

(b) Tingkat Pendidikan

- SMU dan sederajat = 49 orang - Sarjana = 62 orang. -.Pasca sarjana = 16 orang

(c) Tingkat Umur - 20 tahun sampai 30 tahun = 86 orang - 31 tahun sampai 45 tahun = 37 orang - 46 tahun ke atas = 14 orang

Dengan latar belakang sebagai berikut:

1. 7 orang anggota legislatif ;

2. 1 orang pejabat Dirjen Kesbang Depdagri ;

3. 1 orang hakim yang pernah mengadili dan memutus perkara pelanggaran hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu ;

4. 3 orang anggota/ pejabat KPU ;

5. 3 orang anggota/ pejabat Panwaslu ;

6. 2 orang anggota dan pejabat Komnas HAM ;

7. 5 orang penjabat KPUD Provinsi/Kabupaten-kota di Sulsel;

8. 5 orang penjabat KPUD Provinsi-kota di DKI Jakarta;

9. 5 orang penjabat KPUD Provinsi/ Kabupaten-kota di Sumatra Barat;

10. 4 orang pembina PD di DKI Jakarta;

11. 3 orang pembina PD di Sulsel;

12. 3 orang pembina PD di Sumbar;

13. 31 PD dari berbagai jenis di DKI Jakarta;

14. 19 PD dari berbagai jenis di Sulsel;

15. 10 PD dari berbagai jenis di Kota Padang Sumbar.

Sampel untuk variabel substansi hukum adalah peraturan perundang-undangan, khususnya juklak maupun yurisprudensi mengenai sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD. Sedang informan dalam penelitian ini adalah pejabat/pimpinan instansi terkait maupun tokoh masyarakat atau pihak yang dipandang mengetahui sumber data yang dibutuhkan.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dari responden dilakukan dengan cara:

Pengisian kuisioner di mana lembaran kuisioner tersebut sebagian diisi langsung oleh responden, sebagian lagi diisi oleh peneliti bersama sejumlah orang yang menjadi partner penelitian ini berdasarkan jawaban responden. Dalam hal ini, peneliti menggunakan snowble man yaitu pengumpulan data dari lokasi penelitian yang jauh dari tempat peneliti, didelegasikan kepada pihak tertentu yang memang sangat berkompeten terhadap objek penelitian ini.

Wawancara langsung dengan responden atau informan dimana jawaban responden atas pertanyaan peneliti dicatat atau direkam untuk selanjutnya dilakukan seleksi dan klasifikasi. Wawancara langsung terhadap responden digunakan untuk melengkapi data yang sudah ada sebelumnya.

E. ANALISIS DATA

Untuk mewujudkan hasil kajian yang berkualitas, maka penelitian ini perlu melakukan analisis terhadap data yang telah dihimpun dengan cara yaitu data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan selama berlangsungnya penelitian ini kemudian disusun secara sistematis lalu diseleksi validitas dan reliabilitasnya. Data kualitatif diolah dan dianalisis secara normatif sosiologis dan filosofis berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, baik dalam konteks nasional dan lokal maupun internasional. Sebagian data kualitatif yang berbentuk angka, disusun dalam tabel sederhana, kemudian dianalisis kecenderungan dan karekteristik yang ditampakkannya.

Mengingat data sekunder dirujuk dari telaah kepustakaan, maka analisis data tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran logis atas berbagai fakta maupun opini untuk melahirkan kesimpulan.

Sedangkan bentuk pendekatan yang dipakai dalam analisis data adalah pola deduktif, yakni berangkat dari kerangka teori yang umum untuk selanjutnya dikorelasikan dengan kenyataan-kenyataan objektif. Sistematika pendekatan pola deduktif dalam penelitian ini disusun berdasarkan periodisasi perlakuan penyelenggara negara terhadap hak PD dalam sistem penyelenggaraan Pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia, yaitu:

• Masa UUDS 1950,

• Masa Orde Baru, dan

• Masa Reformasi

Dalam hal ini, analisis data terfokus pada bentuk pengaturan hukum dan kebijakan penyelenggara negara maupun dalam bentuk sikap dan persepsi publik terhadap hak PD dalam sistem penyelenggaraan Pemilu.

F. ALUR KERANGKA PIKIR

Merujuk pada uraian tersebut di atas, maka alur kerangka pemikiran yang menjadi acuan penelitian ini, dimulai dengan landasan yuridis sebagai pilar kajian das sollen. Dari inspirasi normatif filosofis tersebut melahirkan variabel bebas dengan simbol X berupa animous ideal yaitu Perwujudan Hak PD dengan 3 indikator masing-masing sub variabel:

a. X1 Paradigma perlakuan negara terdiri atas sikap atau persepsi dan tindakan atau kebijakan. Sikap/persepsi mencakup ide/gagasan atau konsep, hasil dari sudut pandang penilaian, atau perilaku. Sedangkan tindakan/kebijakan merupakan perbuatan konkrit baik dalam bentuk mekanisme atau ketentuan teknis pelaksanaan, maupun realisasi atau penerapan riil di lapangan. Penyelenggara Negara terdiri atas eksekutif, legislatif, yudikatif, KPU, Panwaslu, BPS, dan lain-lain. Eksekutif mencakup pemerintah, KPU dan BPS, sedangkan yudikatif mencakup pengadilan dan Panwaslu. Adapun legislatif meliputi DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Kesemuanya tertuju pada mengapa dan bagaimana melakukan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

b. X2 Strategi Advokasi ditempuh dengan dua (2) pendekatan yaitu pendekatan litigasi dan pendekatan non litigasi.

C. X3 peran masyarakat yang mencakup:

• Media massa, parpol dan LSM.

Kajian berikutnya, langsung terarah pada Sistem Penyelenggaraan Pemilu sekaligus sebagai variabel terikat dengan simbol Y. Adapun materi pokok pada variabel ini mencakup 3 indikator dengan sub variabel yaitu:

a. Y1 Pra Pelaksanaan yang mencakup :

• Sistem Regulasi

• Sistem Kelembagaan

b. Y2 Pelaksanaan mencakup :

• Pendataan dan Pendaftaran Pemilih

• Pendaftaran Calon Peserta

• Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

• Pemberian Suara Secara Luber, Jurdil, Aksesibel dan Bermartabat

• Penyediaan Perangkat Askesibilitas

C. Y3 Pasca Pelaksanaan mencakup:

• Tindak Lanjut dari Pengaduan Pelanggaran

• Pengawasan, Pemantauan

Baik variabel X maupun variabel Y, keduanya terbangun dari fakta atau das sein bahwa hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu, sebenarnya cukup terakomodasi dalam aturan hukum khususnya yang dihasilkan legislatif. Namun fakta empiris menunjukan bahwa aturan hukum tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya oleh penyelenggara dan penegak hukum Pemilu. Hal ini ditandai dengan adanya fenomena / gejala bahwa dalam kenyataan, terjadi pelecehan, peremehan, penyia-nyiaan, pengabaian, eksploitasi, dan manipulasi hak PD. Atas dasar itulah, maka timbul isu bahwa paradigma perlakuan publik cenderung membatasi, mengurangi, mempersulit bahkan menghilangkan hak PD diduga karena faktor:

• stereotip dan prejudice,

Untuk mengetahui konfigurasi kedua variabel dengan indikatornya masingmasing terhubung satu sama lain, maka selengkapnya dapat dilihat pada skema alur kerangka berpikir sebagai berikut:

Alur Kerangka Pikir Landasan Yuridis : Pancasila, UUD 1945, UU No. 4/ 1997 Tentang PD, UU No. 39/ 1999 Tentang HAM, UU No. 12/2003 Tentang Pemilu Anggota Legislatif, UU No. 23/2003 Tentang Pilpres, Konvensi Internasional Tentang Hak PD Das Sollen Perwujudan Hak PD (X) 1(x3) Pendekatan non litigani Legislatif, LSM Sistem Penyelenggaraan Pemilu (Y) Pra Pelaksanaan (Y1) Pelaksanaan (Y2) Pasca Pelaksanaan (Y3) Sistem regulasi Pendataan dan Pendaftaran Tindak Lanjut dari Sistem Kelembagaan Pemilih Pengaduan Pendaftaran Calon Peserta Pelanggaran Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pengawasan dan Das Sein Hak PD dalam penyelenggaraan pemilu, ternyata belum dihormati, dilindungi, dan dipenuhi sebagaimana ketentuan dalam peraturan hukum Fenomena/gejala terjadi pelecehan, Isu : Paradigma perlakuan peyelenggara negara peremehan, penyia-nyiaan, pengabaian, cenderung membatasi, mengurangi, mempersulit bahkan eksploitasi, dan manipulasi hak PD. Stereotip dan Prejudice Adanya Kelemahan Peraturan Hukum Akibat Multitafsir

G. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memahami secara konkrit, valid rasional dan proporsional wacana peristilahan yang bertabur dalam alur kerangka pikir, khususnya segenap indikator yang terbangun dari 2 variabel dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk merumuskan defenisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Perwujudan hak PD adalah hal yang ingin dicapai yaitu konkritisasi hak PD dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat khususnya dalam sistem penyelenggaraan Pemilu yang diwujudkan melalui paradigma perlakuan oleh penyelenggara negara berdasarkan kesadaran yang bersifat otonom maupun karena adanya advokasi dari komunitas PD melalui strategi pendekatan litigasi dan non litigasi untuk memenuhi tingkat hasil tertentu.

2. Paradigma perlakuan negara adalah bentuk, model atau suatu kecenderungan dariseorangindividuataukelompokorangyangduduksebagaipenyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) untuk melakukan sesuatu atau tidak yang diekspresikan baik dalam bentuk sikap/persepsi maupun tindakan/ kebijakan mengenai aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

3. Penghormatan adalah proses membangkitkan kesadaran setiap orang untuk menghormati, menjunjung tinggi dan menempatkan hak PD pada tingkat yang mulia, bermartabat serta mendorong dan menciptakan iklim yang kondusif hingga PD dapat menggunakan haknya secara optimal khususnya dalam sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat baginya.

4. Perlindungan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, membentengi, mengayomi dan memperkuat hak PD serta mencegah, menangkal, dan menghindarkan segala sesuatu yang dapat mengganggu, mengurangi, membatasi, mempersulit, menghambat atau menghapus hak tersebut dari siapapun dalam sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat baginya.

5. Pemenuhan adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk memenuhi, melaksanakan, mewujudkan, mengkonkritkan elemen-elemen hak PD secara nyata baik dalam bentuk fasilitasi, affirmative action dan formulasi secara tegas hak tersebut dalam peraturan hukum/ piranti lunak, maupun dalam bentuk tindakan pengadaan berbagai piranti keras dan pelayanan khusus serta berbagai sarana pemenuhan kebutuhan dalam sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat baginya.

6. Strategi Advokasi adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah oleh stakeholders PD dan mitra kerjanya, baik yang dilakukan dengan pendekatan litigasi maupun atas dasar non litigasi, kesemuanya bermuara untuk mempengaruhi para pengambil kebijakan di lingkup penyelenggara negara dengan maksud agar substansi kebijakan yang dikeluarkan, berorientasi pada kepentingan stakeholders PD dalam sistem penyelenggaraan Pemilu.

7. Litigasi adalah suatu bentuk upaya dengan cara penggunaan jalur peradilan untuk memperjuangkan terwujudnya sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil, asksesibel dan bermartabat bagi PD.

8. Non Litigasi adalah suatu bentuk upaya perjuangan, pembelaan atau desakan tanpa melalui peradilan guna mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD.

9. Peran masyarakat adalah bentuk atau tingkat partisipasi di luar sektor penyelenggara negara yang mencakup media massa, parpol, dan LSM yang berupaya untuk mewujudkan nilai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

10. Sistem Penyelenggaraan Pemilu adalah keseluruhan dari rangkaian pelaksanaan Pemilu yang mencakup pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil aksesibel dan bermartabat bagi PD.

11. Pra Pelaksanaan Pemilu adalah suatu tahapan yang mencakup sistem regulasi dan sistem kelembagaan di mana dalam pelaksanaannya, dilakukan sebelum tahapan pelaksanaan dalam sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD.

12. Sistem Regulasi adalah keseluruhan dari penyusunan/penetapan mekanisme penyelenggaraan Pemilu atau perubahannya tentang perwujudan sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD.

13. Sistem Kelembagaan adalah bagian dari keseluruhan pranata baik yang bersifat teknis maupun non teknis dalam penyelenggaraan Pemilu.

14. Pelaksanaan Pemilu adalah suatu tahapan yang mencakup pendataan dan pendaftaran pemilih, pendaftaran calon peserta, sosialisasi dan pendidikan pemilih, pemberian suara secara luber dan jurdil serta penyediaan perangkat aksesibilitas yang dilakukan dalam sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD.

15. Pendataan dan pendaftaran pemilih adalah tahapan yang mencakup penyusunan data identitas sekaligus pendaftaran pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih dalam sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD.

16. Pendaftaran calon peserta adalah suatu tahapan yang mencakup pendaftaran calon peserta atau mereka yang akan dipilih atau menggunakan hak pasifnya

17. Sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup upaya untuk memperkenalkan data dan informasi maupun upaya pembelajaran bagi pemilih mengenai hak dan tata cara yang perlu dilakukan tentang perwujudan sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD.

18. Pasca Pelaksanaan adalah suatu tahapan yang mencakup laporan/ evaluasi hasil pengawasan/ pemantauan dan tindak lanjut dari pengaduan pelanggaran dimana dalam pelaksanaannya, dilakukan setelah tahapan pelaksanaan dalam sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD.

19. Pengawasan / Pemantauan adalah usaha untuk mengamati, menilai, dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran atau ditegakkan dan diabaikannya hak poltik dalam penyelenggaraan Pemilu.

20. Tindak lanjut dari pengaduan, pengawasan atau pemantauan adalah perbuatan dari pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum berdasarkan pengaduan, pengawasan atau pemantauan dari berbagai pihak tentang terjadinya peristiwa pelanggaran hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

BAB IV

HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DAN RUANG LINGKUPNYA

A. TERMINOLOGI PENYANDANG DISABILITAS DAN KLASIFIKASINYA

erbicara tentang hak asasi penyandang disabilitas (PD) pada prinsipnya topik tersebut tidak terlepas kaitannya dengan konsep hak asasi manusia (HAM) B pada umumnya. Sebab ketika dunia mencoba merumuskan format hak asasi PD, maka seluruh upaya ke arah itu selalu bermuara pada postulat equal justice under law, equal opportunity for all. Hal tersebut sangat terasa pada saat PBB menyelenggarakan konferensi internasional tentang hak asasi PD ditahun 1975 yang kemudian melahirkan Declaration of Disable Rights No.3477. Materi dasar yang tertuang dalam deklarasi tersebut, hampir tidak berbeda dengan konsep perlindungan HAM, baik yang terkristalisasi dalam deklarasi universal tentang HAM, maupun dalam kovenan tentang hak Ekosob dan Sipol 1966.

Deskripsi tersebut sangat relevan dengan postulat eksistensi PD di masa kini bahwa PD yang ditakdirkan terlahir dengan keadaan fisik/mental dan atau intelektual yang kurang/tidak mencapai tingkat fungsi normal, secara esensial juga merupakan bagian dari komunitas manusia dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang sedikit pun. Sayangnya karena dalam realitas, hak-hak dasar PD sebagai manusia telah banyak dikebiri, diabaikan, dibatasi, dilecehkan bahkan dihilangkan tidak hanya oleh struktur kekuasaan, tetapi juga struktur masyarakat tertentu. Dengan sikap apriori, sinis, stereotip, prejudice dan apologi, PD kerap diperlakukan secara tidak adil dan diskriminatif.

Tak hanya itu, dalam catatan biro pusat statistik tahun 2000 digambarkan bahwa kelompok warga negara dari kalangan PD, sebagian besar merupakan kelompok masyarakat yang mengalami kerentanan dan keterbelakangan. Mereka umumnya hidup di bawah garis kemiskinan dan menjadi kelompok masyarakat marjinal yang tersingkir diemper-emper kehidupan sosial ekonomi, budaya, politik hukum dan lain-lain. Hal tersebut terjadi akibat himpitan masalah yang sangat kompleks disusul rendahnya daya dukung untuk mempercepat komunitas PD keluar dari liang keterpurukan.

Salah satu faktor yang diduga sebagai pemicu utama (main trigger) keterpurukan PD sebagaimana tersebut di atas adalah implikasi kekerasan bahasa. Betapa tidak karena dalam konsep sosiolinguistik dipahami bahwa bahasa merupakan instrumen utama bagi manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi, bahkan bahasa menjadi simbol dalam mendeskripsikan harkat dan martabat manusia. Singkat kata, bahasa tidak lain merupakan sarana untuk memuliakan manusia itu sendiri karena melalui bahasa manusia saling bahu membahu untuk mengukir peradaban modern.

Sungguh hal yang sangat disesalkan karena paradigma pemuliaan manusia melalui bahasa sebagaimana diuraikan di atas, justru bertolak belakang dengan realitas penggunaan bahasa di Indonesia yang mendeskripsikan orang yang mengalami disfungsi fisikal dan/atau intelektual dengan sebutan "Penyandang Cacat". Ditinjau dari sisi pemaknaan apapun, istilah cacat selalu berkonotasi destruktif. Tapi anehnya istilah tersebut justru merupakan istilah umum dalam percakapan sehari-hari bahkan terminologi cacat sudah sejak lama dilembagakan secara formal menjadi istilah baku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Hal ini dirasakan kurang sesuai dengan prinsip HAM dalam Universal Declaration of Human Right tahun 1948 terutama pada prinsip respection and dignity. Dalam UU No 39 tahun 1999 tentang HAM khususnya pada Pasal 3 ayat 1 diatur: "Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara dalam semangat persaudaraan."Selanjutnya pada Pasal 3 Ayat (3) UU No.39 Tahun 1999 dipertegas bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."

Sampai di sini kita dapat memahami bahwa HAM merupakan pranata hukum yang bersifat fundamental dan esensial pada eksistensi kehidupan manusia. Hal ini dipertegas sendiri dalam Pasal 1 Angka 1 UU No.39 Tahun 1999: "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Perlu diketahui bahwa dalam upaya pemajuan dan penegakan HAM baik yang diserukan oleh instrumen internasional maupun nasional, terdapat tiga variabel utama yaitu:

1. Menghormati/menghargai (to respect) adalah tindakan atau sikap atau perilaku yang mengakomodasi, membiarkan atau membolehkan nilai kepentingan, keberadaan seseorang atau kelompok orang untuk tumbuh dan berkembang serta beraktivitas secara leluasa dan wajar dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

2. Melindungi/mengayomi (to protect) adalah tindakan sikap atau perilaku yang mencegah atau membentengi suatu komunitas melalui perangkat hukum yang menjamin semua pihak untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi, membatasi, mempersulit, mengganggu, atau menghambat, atau menghilangkan secara sewenang-wenang hak seseorang untuk berperan/berpartisipasi atau menikmati nilai kemanfaatan publik.

3. Memenuhi/melaksanakan (to fulfill) adalah tindakan, sikap atau perilaku yang mewujudkan, mengimplementasikan sebagian atau seluruh unsur-unsur hak seseorang atau sekelompok orang untuk berperan/berpartisipasi atau menikmati nilai kemanfaatan publik.

Pertanyaan mendasar untuk memposisikan PD sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat adalah di mana dan bagaimana keberadaan PD dalam sistem sosial budaya, politik, ekonomi serta pendidikan di Indonesia? Untuk menjawabnya, perlu dimulai dengan analisis pertanyaan bagaimana konstruksi diskursus mengenai cacat tersosialisasikan dalam sistem sosial ekonomi dan budaya serta tertata dalam struktur formalisasi sosial di Indonesia dewasa ini.

Pertama, pada dasarnya 'cacat' atau 'abnormal' adalah hasil dari konstruksi sosial, dengan demikian istilah cacat juga merupakan diskursus yang memiliki konotasi tidak netral, melainkan sarat dengan ideologi yang bermakna ketidaklayakan, diskualifikasi, aib, buruk, rusak, atau tercela dan lain-lain sehingga dianggap tidak menjadi manusia seutuhnya. Dari sini kemudian muncul antonimisasi istilah 'cacat' adalah 'normal' atau 'non cacat' yang berarti layak, memenuhi syarat sehingga diasumsikan sebagai manusia seutuhnya. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah benar bawah cacat adalah tidak normal? Atau apakah 'kecacatan' identik dengan ketidaklayakan, aib, buruk, rusak atau ketercelaan dan lain-lain?

Kedua, konstruksi sosial dalam terminologi 'cacat' dan 'abnormal' membawa konsekuensi pada menjamurnya praktik diskriminasi dan marjinalisasi terhadap orang yang menjadi objek stereotip maupun prejudice sebagai penyandang cacat (PC). Herannya lagi karena praktik diskriminasi dan marjinalisasi PC kerap dilakukan oleh keluarga, masyarakat, bahkan negara yang membuahkan pemiskinan dan peminggiran. Salah satu contoh paling telanjang dari praktik diskrimiansi dan marjinalisasi PC oleh negara adalah lahirnya kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah bahkan desa atau kelurahan yang mendiskreditkan PC dalam layanan publik. Tengoklah fenomena ketersingkiran PC dari euforia penerimaan CPNS. Hanya karena pengindentikan 'sehat jasmani dan rohani' dengan 'cacat', panitia penerimaan CPNS dapat mendiskualifikasi PC dengan sewenang-wenang.

Ketiga, secara faktual sebagian besar PC dewasa ini hidup di bawah tekanan bayang-bayang ketidakpastian. Betapa tidak karena hak PC sebagai warga negara yang merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia hingga kini tak diberikan, atau setidak-tidaknya dibatasi sampai limit tertentu terutama akses di bidang pendidikan dan tenaga kerja yang masih sarat dengan isolasi, diskriminasi, dan ketidakadilan. Yang paling parah lagi karena dewasa ini ada kecenderungan segelintir orang memandang dan menilai kondisi PC identik dengan "tidak sehat jasmani dan ruhani". Sehingga dengan alasan ini PC tidak memenuhi kualifikasi untuk menggeluti dunia formal. Singkatnya orang begitu mudah menjustifikasi ketunaan PC untuk menghilangkan kebisaan mereka, buktinya jika ada peraturan yang membolehkan PC dapat berapresiasi dalam suatu hal dan hanya ada satu yang melarang, maka orang akan lebih cenderung mengambil yang terakhir sebagai pegangan.

Sinisme seperti itu secara frontal telah mereduksi, mengeliminasi dan mendekonstruksi political space bagi PC. Ada kesan bahwa sikap dan tindakan otoritas dimaksud seolah-olah ingin memposisikan dunia formal dengan segala kehormatannya hanya milik orang-orang yang "sehat jasmani dan atau ruhani". Sehingga kaum PC hanya ditakdirkan menerima nasib sebagai kelompok yang tidak penting dan haram/tabu memasuki zona formal, terlebih untuk posisi terhormat di negeri ini.

Paradigma sinisme sebagaimana dikemukakan di atas, jelas akan menimbulkan implikasi sosial politik yang sangat buruk bagi PC. Publik dalam level tertentu akan cenderung mencemoohkan PC atau pihak lain yang memperjuangkannya untuk terjun ke pentas formal, sekalipun figur dimaksud eligible dari sudut kapasitas dan leadership. Akibatnya tingkat apresiasi publik terhadap PC yang sudah mulai terbangun melalui perjuangan panjang yang sangat melelahkan selama ini, akhirnya harus buyar dan terdistorsi dengan sikap sinis dan apriori yang kian melembaga. Ini kemudian berimbas kepada kaum PC sendiri yang secara psikologis menimbulkan rasa frustrasi dan makin menjamurnya proses marjinalisasi serta perasaan imperioritas kompleks (minder) di kalangan PC untuk menutup diri, bermasa bodoh dan enggan mengadakan hubungan eksternal yang dianggap kejam, kaku, dan arogan.

Keempat, pada bagian lain PC kerap diberikan apresiasi dan sanjungan yang kadang-kadang berlebihan hanya pada saat mereka memiliki kemampuan eksklusif atau dalam suatu keadaan seremonial. Setiap tahun pemerintah dan mungkin ada dari kelompok masyarakat tertentu yang memiliki kepedulian sosial bersedia untuk menyuplai sejumlah fasilitas baik berupa dana maupun natura bagi upaya-upaya pembinaan mereka, menuju taraf kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri. Namun sayang karena upaya seperti itu tidak dibarengi dengan tekad untuk memberdayakan PC yang lebih terarah, intensif, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Dari sekian banyak PC yang telah direhabilitasi, hanya sebagian kecil saja yang mampu terakses dalam dunia kerja. Itupun terbatas pada profesi-profesi informal, semisal masseur, pengamen, konveksi, reparator, dan profesi-profesi lain yang relatif kurang bonafit. PC yang potensial untuk mengembangkan bakat, kemampuan dan minat di dunia formal terutama dalam bidang pendidikan, sering diterima dengan sikap stereotip dan prejudice. Apalagi jika PC mencoba untuk memasuki jenjang pendidikan formal di tingkat menengah hingga Perguruan Tinggi maupun lamaran atau promosi dalam dunia kerja, maka tak ayal lagi oknum pembina dan pengelola lembaga tersebut kebingungan dan spontan membentuk konspirasi untuk menghambat dan menghalangi keberadaan PC di lembaga pengabdiannya.

Kelima, bagaimana keluar dari diskursus 'cacat' atau 'abnormal'? Dalam perspektif paradigma kritis yang menegaskan, bahwa pemberdayaan bagi kaum PC merupakan arena perjuangan politik dan kultural. Dalam paradigma pendekatan konservatif dipahami bahwa pemberdayaan kaum PC bertujuan untuk melanggengkan status quo bagi PC sebagai kasta rendahan dalam struktur sosial. Sedangkan paradigma pendekatan yang lebih progresif menekankan pada upaya untuk melakukan perubahan secara moderat pada kemajuan PC dengan asumsi bahwa 'something wrong' dengan kecacatan, maka paradigma kritis ini menghendaki perubahan struktur dan kultur ideologis secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat.

Dalam kaitan ini yang diperlukan adalah dekonstruksi terhadap paham cacat atau abnormal yang selama ini tanpa disadari telah dilanggengkan masyarakat dengan berbagai sistemnya. Perjuangan untuk mendapatkan akses keadilan agar hak asasi manusia kaum PC dapat terpenuhi tidak saja menyangkut aksesibilitas dalam sistem sosial, politik, ekonomi, budaya serta lingkungan infrastruktur yang ada, namun yang lebih berat adalah peluang mengubah asumsi dan ideologi 'cacat' atau 'abnormal' yang telah mengakar pada masyarakat. Dalam konteks itulah perubahan ideologi pembangunan menuju 'sensitivitas terhadap PC' menduduki posisi penting.

Pasal 41 Ayat 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan "Setiap PC, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus." Tanggungjawab untuk memenuhi hak-hak kaum PC ada di pundak negara atau pemerintah sebagai pemangku kewajiban yang mendapat mandat dari rakyat. Pasal 8, Pasal 71 dan Pasal 72 UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain menetapkan bahwa upaya untuk mewujudkan pemajuan, kehormantan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah.

Lalu apakah sesungguhnya yang menjadi penyebab sehingga kondisi PC era reformasi dan demokratisasi ini tetap rentan, terbelakang dan termarjinalisasi di emper-emper kehidupan sosial? Mungkinkah karena volume usaha untuk menyosialisasikan eksistensi PC itu sendiri masih belum efektif dan memadai atau proses terhambat dan terhalangnya PC melakukan integrasi sosial yang lebih dini disebabkan oleh faktor internal di kalangan PC itu sendiri yang tidak mampu menunjukkan eksistensi dan jati dirinya sebagai warga yang patut diperhitungkan? Atau kesenjangan itu timbul akibat adanya sikap arogansi, stereotip dan prejudice terhadap PC sehingga perlu diadakan reinterpretasi terhadap makna kepedulian sosial yang kini nyaris menjadi lalapan nasional? Atau mungkinkah hal itu terjadi karena strategi dan kebijakan negara yang bersumber dari perundang-undangan yang menunjang ke arah itu memang tumpang tindih, belum memadai atau tidakkah semua itu menjadi timpang akibat pelembagaan istilah PC dalam pranata kehidupan masyarakat dan negara yang telah berurat berakar menjadi penyakit kronis dalam dimensi ruang dan waktu bagi PC sehingga perlu terapi kontemporer untuk melakukan redefinisi atau reinstitusionalisasi terminologi pengganti PC?

B. PARADIGMA PEMAKNAAN DESTRUKTIF

Mencermati kondisi perkembangan kaum PC di Indonesia dewasa ini, baik berdasarkan data dari Biro Statistik maupun dengan hasil pengamatan langsung disimpulkan bahwa sejak negeri ini merdeka, komunitas PC sebagian besar ternyata masih terpuruk sebagai kelompok masyarakat yang paling marjinal. Meski secara individual dengan jumlah yang amat terbatas dijumpai segelintir PC yang memperoleh penghidupan standar bahkan lebih maju namun secara umum struktur kehidupan sosial PC sangat memprihatinkan, karena mereka sungguh-sunguh tidak berdaya menghadapi tekanan persaingan hidup yang keras akibat adanya stigmatisasi, diskriminasi dan ketidakadilan. Tidak heran jika habitat sosial mereka saat ini kian tergusur di emper-emper pergaulan sosial sebagai masyarakat yang sangat rentan dari kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan.

Fenomena tragis seperti yang dikemukakan di atas sudah melembaga sejak lama dengan unsur pemicu yang cukup banyak dan kompleks. Salah satu unsur yang sering luput dari daftar masalah klasik dan strategis yang potensial memicu terjadinya delegitimasi dan degradasi terhadap upaya pemberdayaan dan pembangunan kemajuan kesejahteraan PC justru bersumber dari faktor kebahasaan atau peristilahan yang mengidentifikasi keberadaan PC dengan kata kunci yaitu "cacat".

Hal yang dikemukakan di atas sungguh merupakan realitas sosial yang telah mengebiri bagian-bagian terpenting dari harkat dan martabat para PC. Betapa tidak karena pikiran dan sikap kita sangat dipengaruhi oleh bahasa yang kita gunakan. Dalam hal ini, biasanya kita cenderung menceburkan diri begitu saja ke kancah bahasa yang sudah dipatenkan sebagai bahasa yang baik dan benar. Dengan begitu, kita juga secara tak langsung mengadopsi pola pikir serta pola sikap yang mapan.

Umpamanya, kita pakai kalimat yang seperti ini: "Leila yang malang, yang bekerja sebagai sekretaris, menderita sklerosa (pengeroposan tulang) ganda dan terkurung dalam kursi roda selama bertahun-tahun". Atau yang ini: "John adalah korban serangan stroke yang juga terkena hemiplegia (lumpuh separuh badan), ia hanya bisa bergerak secara terbatas dan perlu perlengkapan khusus untuk makan tanpa disuapi orang".

Label atau sebutan semacam itu membuat orang merasa cacat atau 'dicacatkan'. Sebab dengan memakai sebutan-sebutan itu, kita menempatkan orang yang kita bicarakan sebagai objek atau kasus, dan bukan sebagai manusia. Perhatikan kata-kata ini: malang, korban, menderita, terkurung, terbatas - semuanya mendukung anggapan bahwa PC adalah orang-orang yang sakit, lemah, tak berdaya. Sebuah kursi roda tidaklah mengurung siapa pun juga, ia malah membebaskan pemakainya untuk hilir-mudik ke mana-mana: ke kantor; ke took; ke taman kota. Tanpa kursi itu si Leila malah hanya bisa bertopang dagu di kamarnya. Kursi roda mestinya sama dengan mobil bagi kita. Keduanya adalah pembantu mobilitas.

Dalam beberapa kasus, justru kurang pantas untuk menyebut seseorang sebagai 'cacat'. Masalahnya, apakah orang itu hanya dapat diidentifikasi dengan menyebutkan kecacatannya saja? Namun bila kita merasa layak menyebut seseorang 'PC itu', barangkali beberapa contoh di bawah ini adalah sebutan-sebutan 'positif atau paling tidak 'netral'. Misalnya, 'Leila adalah seorang sekretaris, dia memakai kursi roda ke mana-mana akibat sklerosa ganda'. Atau: 'John terkena stroke beberapa tahun yang lalu, dan kini ia bisa makan sendiri dengan memakai peralatan khusus'.

Dalam khasanah Bahasa Inggris, sebutan-sebutan yang mengarah ke kecacatan telah berubah sejak 40 tahun terakhir ini. Kebanyakan julukan seperti idiot, moron (pandir), imbecile, lunatic (sinting), telah lapuk dan tak terdengar lagi kecuali di beberapa tulisan di koran. Ada lagi beberapa sebutan kuno seperti invalid, deformed (kelainan bentuk), cripple (lumpuh, timpang), yang sampai sekarang masih 'laku' dalam percakapan.

Digunakannya istilah "PC" atau beberapa sebutan lain yang relatif semakna dengan itu, ditinjau dari aspek kesantunan moral maupun religius, sesungguhnya istilah tersebut sudah bermasalah. Sebutlah dalam konsep ajaran agama Islam, terdapat larangan menyapa/ memanggil atau memberi nama atau julukan kepada seseorang atau kelompok orang dengan sebutan, panggilan atau gelar berdasarkan kekurangan atau keburukan yang melatar belakangi penyandangnya.

Firman Allah dalam Al-Qura'nul Qarim:

"Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka (kaum yang di olok-olokkan itu) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan), dan jangan pula kaum wanita memperolok sesamanya, karena boleh jadi wanita yang diperolok lebih baik dari pada yang memperolok. Janganlah kamu menyesali kekurangan atas dirimu dan jangan pula diantara kamu panggil-memanggil dengan sebutan, panggilan atau gelar-gelar buruk. Karena seburuk-buruk sebutan, panggilan atau gelar adalah sebutan, panggilan atau gelar orang-orang fasik yaitu orang yang tersesat setelah menyatakan keimanannya, barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."(QS: Al-Hujurat: 11)

Selain itu, ruang lingkup pengertian cacat dalam kosa kata Bahasa Indonesia dipahami sebagai kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna. Di sini perkataan "cacat" mencakup pengertian lecet, cela, aib, atau tidak sempurna.

Dengan begitu sebutan PC yang dipakai untuk mengalihbahasakan disabled people pun sebenarnya mengandung bias prasangka bahwa menjadi seorang cacat adalah suatu penderitaan (yang mana tidak selalu benar). Namun tampaknya tidak ada altematif lain untuk menghindari sebutan yang bertele-tele (meskipun lebih tepat) seperti misalnya 'orang-orang yang mengalami gangguan atau kekurangan fungsi tertentu dalam tubuh mereka sehingga mereka kurang atau tidak dapat melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang umumnya dengan mudah dapat dilakukan oleh orang-orang lain yang tidak mengalami hal serupa'. Yang lebih sulit lagi adalah menyimbolkan orang-orang yang tidak menyandang cacat. Secara singkat sebutan yang umum adalah orang-orang normal, tetapi sebutan itu tidak terlalu nyaman di telinga.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, tampak dengan jelas posisi terminologi cacat dalam konteks kebahasaan kita, justru lebih banyak mengandung beban makna destruktif daripada unsur positifnya, bahkan dalam segmen masyarakat tertentu, istilah cacat dipahami sebagai satu keadaan yang bernilai konotasi buruk, jelek, aib dan memalukan.

Sebagai contoh di sejumlah tempat, masih dijumpai beberapa gelintir orang mempersepsikan anggota keluarganya yang kebetulan cacat sebagai aib. Serta merta ia pun menjadi sasaran isolasi dan penyingkiran dari lingkungan pergaulan sosial. Tidak hanya itu konstruksi sosial yang dimanifestasikan dengan cara ngedumel, mencibir, mendegradasi kemampuan (terutama bagi pengemudi kendaraan umum) dan berbagai reaksi negatif lainnya yang bernada penyesalan karena telah berjumpa dengan PC.

Sungguh hal yang bertolak belakang dengan realitas tersebut karena di dalam beberapa bahasa antara lain Bahasa Inggris, justru menyebut PC dengan perkataan "disabled" yang berarti tidak atau kurang berkemampuan. Jika merujuk dari istilah ini, maka seharusnya sebutan yang pantas untuk PC dalam Bahasa Indonesia adalah orang yang berkemampuan lemah, dan bukan cacat karena kemampuan lemah tidak identik dengan 'cacat'. Meski dalam realitas terminologi "cacat" sarat dengan bias-bias asumsi dan persepsi, namun akhirnya sebutan cacat justru diformalkan dalam hukum sebagaimana yang terlihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang orang dengan kondisi fisik atau intelektual yang kurang atau tidak dapat berfungsi dalam batas normal.

Dalam konteks ini dijumpai beberapa terminologi turunan dari PC antara lain "cacat netra" untuk orang yang terganggu indra penglihatan, "cacat rungu wicara" untuk orang yang terganggu pendengaran dan atau pengucapan, "cacat grahita" untuk orang dungu/ lemah kemampuan intelektual, "cacat daksa" untuk orang yang mengalami kelainan pada badan dan anggota badan serta "cacat ganda" untuk orang yang menyandang keadaan cacat secara simultan. Pembakuan terminologi cacat dalam konteks yuridis formal di Indonesia berpuncak pada tanggal 28 Februari 1997 dengan momentum pengesahan Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang PC.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.4 tahun 1997 tentang PC dirumuskan pengertian PC adalah

"Orang yang mempunyai keadaan fisik/dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya."

Defenisi PC sebagaimana tertuang pada Pasal 1 butir 1 UU No.4 tahun 1997 tentang PC, sebetulnya terinspirasi dari defenisi disability dalam Americans With Disabilities Act (ADA) tahun 1990. Pasal, 12102. Bagian 3. Terdapat rumusan disability yaitu:

“a physical or mental impairment that substantially limits one or more of the major life activities of such individual".

Jika dibanding dengan rumusan PC dalam UU No.4 tahun 1997 tentang PC, pemaknaan disability dalam ADA, menurut penulis jauh lebih baik dengan analisis pertimbangan sebagai berikut:

a. Hal terpenting dalam rumusan disability dalam ADA adalah pada kata "impairment". Baik dalam kamus John M. Echols maupun Oxford Dictionary bahkan dalam Black's Law Dictionary oleh Bryan A. Gardner, semuanya mengartikan impairment dengan menekankan pada perkataan: damaged, weakned, or diminished (rusak, lemah atau kurang). Pilihan kata terbaik (diction) untuk merumuskan pengertian PC di Indonesia, tentu adalah pada perkataan lemah. Atau setidak-tidaknya kurang misalnya kurang berfungsi. Namun sangat disesalkan karena perkataan impairment dalam UU No.4 tahun 1997 tentang PC sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 ayat 1, justru diterjemahkan dengan perkataan dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya.

b. Hasil penerjemahan dan perumusan PC dengan anak kalimat seperti ini justru sangat bertentangan dengan komitmen advokasi PC dengan slogan bahwa keadaan cacat yang disandang seseorang bukanlah hambatan, halangan serta rintangan baginya dan siapapun tidak boleh menjadikannya sebagai alasan untuk membatasi, mengurangi, menghambat, menghalangi, mempersulit atau menghilangkan hak PC dalam melakukan ekspresi dan apresiasi secara optimal dalam segala aspek penyelenggaraan negara atau kemasyarakatan sesuai bakat, minat dan kemampuannya.

C. Pada bagian akhir rumusan PC yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 UU No.4 tahun 1997 tentang PC di atas, terdapat anak kalimat yang berbunyi: "Untuk melakukan secara selayaknya". Rumusan tersebut, tampaknya menyimpang dari rumusan disability menurut ADA yaitu dari anak kalimat "the major life activities". Rumusan PC seperti dikemukakan di atas terasa sangat ganjil dan membingungkan. Kita tentu kurang dapat memahami maksud pembuat undang-undang yang merumuskan anak kalimat: 'untuk melakukan secara selayaknya.' Betapa tidak karena bentukan anak kalimat tersebut, terkesan tidak utuh akibat hilangnya satu atau beberapa kata yang menghubungkan antara melakukan dan secara selayaknya. Agar anak kalimat dimaksud memenuhi pengertian yang utuh, maka perlu dihadirkan kata penghubung antara keduanya yaitu suatu atau beberapa kegiatan sehingga rumusan lengkapnya berbunyi: 'untuk melakukan suatu atau beberapa kegiatan secara selayaknya' hal yang dikemukakan di atas, sebenarnya telah terakomodasi pada rumusan defenisi PC dalam Pasal 1 butir 1 PP 43 tahun 1999:

"PC adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya".

d. Pengertian disability dalam ADA, menggunakan kosa kata: "the major life activities". Jika diterjemahkan secara bebas, maka pengertiannya dapat berbunyi: "melakukan satu atau beberapa kegiatan utama dalam kehidupan" hal ini berbeda sekali dengan rumusan PC yang berani memilih rumusan: "untuk melakukan suatu atau beberapa kegiatan secara layak/ selayaknya". Jika dalam ADA hanya menekankan pada unsur kegiatan utama, maka penulis menilai rumusan tersebut sudah sesuai dengan logika konstruksi hukum yang hanya menonjolkan aspek terpenting. Sebab meski tidak dapat dipungkiri jika faktor disability mengakibatkan penyandangnya terhalang atau sulit melakukan berbagai aktivitas/kegiatan, namun undang-undang harus dapat membatasi sekaligus mempertegas bahwa pengertian disability hanya mencakup "the major lifes activities" (kegiatan utama) dan bukan semua aktivitas/ kegiatan.

Penggunaan kosakata secara layak/ selayaknya dalam UU No.4 tahun 1997 e. tentang PC, secara sosio linguistik membangun konfigurasi vertikalistik diametral. Selain karena perkataan layak mengandung unsur misserable, antonimasi kosakata tersebut jelas menunjukkan garis koordinat antara layak dan tidak layak. Akibatnya seseorang yang dikategorikan berkemampuan melakukan kegiatan secara tidak layak (PC), berarti ia tidak layak untuk berkompetisi dalam proses rekrutmen maupun promosi ketenagakerjaan/ kepegawaian sebagaimana yang memang terjadi dewasa ini. Tentu berbeda sekali dengan istilah: kegiatan utama/ "the major lives activities" di mana ekses sosio linguistiknya kecil sekali. Sebab pada kosa kata tersebut, hanya mempertentangkan kegiatan biasa dan kegiatan utama, bukan layak atau tidak layak sebagaimana yang terdapat pada UU No.4 tahun 1997 tentang PC.

Pada poin 2 Pasal 1 dirumuskan: "derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang". Rumusan tersebut menekankan derajat kecacatan hanya pada unsur berat dan ringan semata tanpa penjelasan tambahan pada pasal undang-undang ini. Misalnya parameter untuk menentukan cacat ringan untuk masing-masing jenis kecacatan itu apa, serta bagaimana menentukan kategori derajat kecacatan berat, semuanya tidak dijumpai dalam undang-undang ini. Akibatnya, setiap instansi seperti Depkes, Depnaker, Depsos, Depdiknas dan lain-lain dalam menangani PC sesuai kewenangannya masing-masing membuat klasifikasi dan derajat kecacatan sendiri-sendiri yang pada akhirmya, hanya menempatkan PC sebagai korban dan objek garapan berbagai pihak. Lebih celaka lagi karena persoalan jenis dan derajat kecacatan sebagai hal yang menyangkut bagian dari harkat dan jati diri PC, ternyata justru ditentukan oleh pihak lain. Singkatnya nasib PC untuk maju dan berkembang bukan ditentukan oleh diri sendiri melainkan pihak lain.

Dalam Bahasa Inggris, sebetulnya cukup banyak varian terminologi yang menggambarkan makna denotatif "cacat" misalnya organ/physical defect: cacat jasmani; deformity: berkelainan; flawed: tidak sempurna; damage: kerusakan/ tidak berfungsi; injure: membebani; disfigurement/ disreputable: ternoda/ tercemar, namun semua istilah tersebut tidak ada yang dipakai sebagai perkataan untuk PC kecuali istilah "disabled" yaitu kondisi keterbatasan atau kurangnya kemampuan seseorang akibat adanya impairment, handicap, atau disability, dalam melakukan kegiatan dengan cara serta batas-batas yang dianggap normal bagi setiap orang sesuai umur dan jenis kelamin. Dalam kajian linguistik, istilah cacat dalam Bahasa Perancis: Defaut, infirmite; Belanda: Gebreken; Jerman: Fehler; Arab: Aarun, A'yaarun, adalah istilah yang mendeskripsikan "cacat" dalam konteks keadaan tercela. Namun kesemua istilah tersebut tidak lazim dilekatkan pada orang yang mengalami keadaan fisik dan atau intelektual kurang atau tidak dapat berfungsi dalam batas normal sebagaimana yang lazim dijumpai dalam terminologi Indonesia.

Semua yang dikemukakan di atas menunjukkan kuatnya implikasi kebahasaan terhadap eksistensi PC sebagai pribadi yang melekat nilai kehormatan, kemuliaan, harkat dan martabat. Sayangnya karena istilah atau sebutan yang terlanjur melekat pada diri PC, justru jatuh pada pilihan istilah atau sebutan yang sarat dengan makna destruktif. Padahal Thomas Harris, dalam 'I'm OK, You're OK' menyimpulkan peran bahasa dalam pergaulan:

'Saya ini sebuah pribadi. Anda juga sebuah pribadi. Tanpa Anda, saya bukanlah pribadi, sebab hanya melalui Andalah bahasa menjadi ada, lewat bahasalah pikiran menjadi ada, dan melalui pikiranlah kemanusiaan menjadi ada. Andalah yang membuat saya menjadi penting. Maka saya penting dan Anda juga penting. Jika saya tidak menghargai Anda, itu artinya saya tidak menghargai diri sendiri'.

Penggunaan istilah seperti dikemukakan di atas yang tidak lain bersumber dari WHO, menurut Peter Coleridge menimbulkan masalah karena: pertama, istilah-istilah tersebut didasari oleh pendekatan medis atau kedokteran, di mana urusan 'normal' atau 'tidak normal' sangat ditonjolkan. Kedua, dalam praktiknya, apa beda antara 'kerusakan/ kelemahan' dengan 'kecacatan'? Penjelasan 'hilangnya fungsi tertentu' dengan 'ketiadaan kemampuan untuk melakukan sesuatu' bisa dikatakan sama saja.

Gerakan PC secara tandas menolak ketiga definisi itu dan lebih 'sreg' menggunakan dua konsep yang berkaitan dengan model sosial:

Impairment (kerusakan/kelemahan): ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya, kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kedua kaki.

Disability/handicap (cacat/ketidakmampuan): kerugian atau keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang 'kerusakan/kelemahan' tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial.

Kebanyakan bahasa di dunia hanya punya satu kata untuk menerjemahkan kata-kata Bahasa Inggris disability dan handicap. Karenanya dalam konteks negara-negara berkembang umumnya tak jadi soal apakah keduanya dibedakan atau tidak dalam Bahasa Inggris. Untuk itu cukup dua istilah saja yang kita bahas: impairment dan disability. Keduanya mencakup konsep 'hilangnya suatu fungsi' dan 'menjadi cacat akibat sikap-sikap sosial', bukan disebabkan dari penyandangnya itu sendiri.

C. EKSPLORASI TERMINOLOGI PENGGANTI PENYANDANG CACAT

Pelembagaan istilah PC yang berimplikasi pada keterpurukan dan diskriminasi bagi para penyandangnya, mengindikasikan negara selaku pengemban kewajiban, dianggap gagal membebaskan PC sendiri. Bahkan negara dapat menjurus pada upaya pembiaran (by ommission) terhadap PC yang terjerembab dalam jeratan diskriminasi dan marjinalisasi. Sampai di sini negara melalui pelembagaan istilah PC dalam yuridis formal, dengan sengaja, sistematis dan meluas pada segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, membentuk frame atau perspektif atau skema berfikir publik bahwa 'PC' adalah pihak yang tidak berdaya, tidak berkemampuan dan tidak layak diapresiasi. Bahkan istilah PC dianggap sebagai penyandang masalah.

Menyadari hal tersebut, maka perlu digagas konstelasi untuk mendekonstruksi istilah 'PC' sekaligus mengeksplorasi mutiara terminologi baru yang terpendam dalam alam pikiran kaum progresif. Adanya wacana untuk mendekonstruksi istilah 'PC' tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, kondisi 'PC' tidak mengalami perubahan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang lebih baik. Bagi para PC sendiri, istilah 'PC' cenderung menghilangkan rasa kepercayaan diri, mengingat semakin terjerembabnya kehidupan mereka karena stigmatisasi dan diskriminasi di segala aspek kehidupan dan penghidupan. Upaya untuk mengeksplorasi terminologi baru pengganti PC, tidak terlepas dari tumbuhnya kesadaraan diri para 'PC' sendiri dan kaum progresif lainnya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan dan martabat PC dalam kehidupan dan penghidupan.

Berangkat dari kondisi tersebut, perlu sebuah upaya eksplorasi wawasan yang dimulai dengan rekonstruksi istilah 'PC' dengan cara partisipatif sampai dirumuskan istilah baru yang paling sesuai dan akomodatif bagi semua pihak. Penggalian dan penelusuran terminologi baru pengganti istilah 'PC', semakin kontekstual mengingat saat ini tengah 'digodog' rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention on The Right of Person With Disability (CRPD) yang diadopsi majelis umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006 No.67/104. Sehingga hasil dari kegiatan yang bersifat semiloka ini dapat menjadi masukan bagi penyusunan RUU dimaksud.

Memulai upaya eksplorasi terminologi pengganti istilah PC, maka pada tanggal 8 dan 9 Januari 2009 di Cibinong Bogor, maka Komnas HAM dan Kementrian Sosial menyelenggarakan semiloka dengan tema : Menggagas Terminologi Baru Pengganti Istilah “PC" Dalam Rangka Mendorong Ratifikasi CRPD. Semiloka tersebut dihadiri oleh para pakar (linguistik, sosial budaya, hukum, HAM, psikologi), perwakilan instansi pemerintah (Depsos, Depkumham, Meneg PP, Deplu, Depnaker, dan lain-lain), pemerhati PC, LSM, dan masyarakat umum, yang pada akhirnya menghasilkan komitmen sebagai berikut:

a. Semiloka berhasil mencapai kesepahaman tentang pentingnya mengganti istilah "PC". Ada beberapa alasan yang mendasari kesimpulan tersebut, yaitu:

1. Dari aspek kebahasaan, kata cacat secara denotatif mempunyai arti yang bernuansa negatif, seperti penderita, kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik, cela, aib, dan rusak. Kata cacat juga mempunyai makna konotatif yang berupa rasa merendahkan, melecehkan atau negatif.

2. Kata PC muncul karena adanya suatu kekuasaan (kelompok yang mempunyai otoritas) yang memberikan kata tersebut sebagai identitas kepada sekelompok manusia yang dianggap cacat. Padahal cacat sesungguhnya merupakan konstruksi sosial bukan realitas keberadaan seseorang.

3. Secara filosofis, manusia diciptakan Tuhan dengan bentuk sedemikian rupa sehingga siapapun tidak boleh dan tidak pantas melecehkan, menghina, merendahkan keberadaan seseorang yang diciptakan berbeda. Bukankah manusia itu tidak ada yang sempurna sehingga setiap orang pasti mempunyai kekurangan atau keterbatasan.

4. Secara empirik, istilah "PC" yang digunakan selama ini telah menimbulkan sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap orang yang disebut sebagai PC. Istilah "PC" telah menimbulkan kekeliruan dalam memahami keberadaan (eksistensi) orang yang disebut PC. Kecacatan dianggap sebagai identitas dari sesorang, yang lebih rendah daripada orang yang disebut tidak cacat. Padahal ke-'cacat'-an bukanlah suatu keadaan yang menentukan kualitas terhadap yang tidak 'cacat'. Ke- 'cacat'-an bukanlah ukuran suatu keterbatasan eksistensi manusia. Ke- 'cacat'-an hanyalah kondisi tertentu dari manusia yang mengantarkan dirinya kepada permasalahan 'perbedaan cara' ditingkatan realitas ketika menghadapi kehidupan itu sendiri, dibandingkan manusia lainnya. Ketika Ke-'cacat'-an dipandang sebagai identitas tertentu pada manusia hal tersebut justru merendahkan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian Istilah "PC" telah menimbulkan kekerasan bahasa terhadap manusia. Penggunaan istilah "PC" telah menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM terutama kepada orang yang disebut sebagai "PC".

5. Dampak psikososial dari adanya istilah "PC" antara lain: menciptakan jarak sosial, membuat subjek dan orang-orang terdekat merasa bersalah, orang yang disebut "PC" mengonstruksikan diri sebagai tidak lengkap, tidak mampu, tidak diharapkan, dan memosisikan sebagai korban.

b. Semiloka berhasil merumuskan sejumlah kriteria yang harus dipakai untuk menentukan istilah baru pengganti istilah "PC". Adapun Kriteria yang berhasil dirumuskan dalam semiloka tersebut meliputi :

No.KriteriaPenjelasan
1.Mendeskripsikan secara jelas subyektasan fisik, mental, intelektual atau in- dera secara permanen yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui
2.Mendeskripsikan fakta nyata.Sesuai fakta disandang, dialami dan dihadapi subjek (keterba- tasan, lingkungan, dan sikap masyarakat)
3.Tidak memuat makna negatif.Tidak memuat makna negatif karena mendeskripsikan adanya interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat. Tidak mengasi- hani.
4.Menumbuhkan semangat pember- dayaan.Untuk pemberdayaan pe- nyandang disabilitas harus menghilang-kan semua bentuk hambatan sosial, hukum, politik, budaya, ekonomiyang muncul karena adanya interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat termasuk dengan menyediakan aksesibilitas. Poinnya, subjek berhak mendapat penguatan, penghilangan hambatan.
5.Memberikan inspirasi hal-hal positifMendorong perubahan lingkung- an, paradigma berpikir, main set, pencitraan dan sikap masyarakat yang positif.
6.Istilah belum digunakan pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah.Baru pertama kali digunakan dalam kosa kata bahasa Indonesia, belum digunakan oleh subjek lain dan spesifik untuk kebutuhan ini
7Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian untuk berbagai keperluan.umum dan bisa digunakan dalam konteks apapun dan semua subjek untuk berbagai pemakaian apalagi didukung dengan sosialisasi yang intens dilakukan.
8.Dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat.tidak ada kesulitan dalam pengu- capannya.
9.Bersifat representatif, akomodatif, dan baku untuk kepentingan ratifikasidiberbagai forum dengan meli- batkan berbagai stakeholders dan mempertimbangkan berbagai
10.Bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandungmenyinggung perasaan, enak
11.Mempertimbangkan keselarasan isti-Mengadopsi istilah disability.
12.Penyerapan istilah sesuai dengan kaidah penyerapan bahasa Indo-
Sesuai dengan prinsip-prinsip HAMterhadap harkat dan martabat manusia dan tidak bermakna diskrimnatif, menggambarkan adanya prinsip kesamaan atau
14.Menggambarkan adanya hak per- lakuan khusustak termampukan sehingga adanya hak perlakukan khusus merupakan suatu keharusan.
15.Memperhatikan dinamika perkem-an paradigma pendekatan dari individual, medis, ke rights based

C. Dalam semiloka tersebut, berhasil menginventarisasi berbagai terminologi baru sebagai calon pengganti istilah PC. Adapun terminologi baru yang berhasil tergali antara lain :

1. Orang Berkemampuan Khusus

2. Difabel

3. Orang Berkemampuan Beda

4. Insan Spesial

5. Insani

6. Handaya

7. Penyandang Ketunaan

8. Diferensia

9. Orang Berkebutuhan Khusus

10. Orang Dengan Tantangan Istimewa

11 Penyandang Identitas

12. Narahandaya

Dalam semiloka tersebut dilakukan pendalaman untuk menyeleksi istilah satu persatu berdasarkan kriteria yang telah disepakati. Akhinya semiloka berhasil mengerucutkan pilihan pada 3 istilah yang dianggap memenuhi kriteria yaitu Difable, Penyandang Berketunaan dan Orang Berkebutuhan Khusus. Karena keterbatasan waktu, pembahasan terhadap istilah dan alasannya berdasarkan kriteria yang telah disepakati tidak dapat dilakukan.

Untuk memantapkan eksplorasi terminologi pengganti istilah PC sebagaimana yang digagas dalam semiloka Cibinong Bogor 2009, maka pada tanggal 19 dan 20 Maret 2010 di Jakarta Komnas HAM kembali menyelenggarakan FGD terbatas bagi para pakar untuk memilih satu atau menemukan istilah lain di antara beberapa istilah yang telah direkomendasikan semiloka Cibinong menjadi terminologi baru mengganti istilah PC. FGD tersebut diikuti oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu maupun pihak terkait lainnya meliputi pakar linguistik, komunikasi, filsafat, sosiologi, unsur pemerintah, komunitas PC dan Komnas HAM sendiri.

Setelah terlibat dalam perdebatan panjang terjadi kejutan besar dengan munculnya istilah baru yaitu "Orang Dengan Disabilitas" sebagai terjemahan dari "Persons With Disability" dari CRPD. Berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan kriteria peristilahan yang baik adalah frase yang terdiri dari dua kata, maka istilah Orang Dengan Disabilitas dipadatkan menjadi "Penyandang Disabilitas" yang dalam tulisan ini penulis singkat menjadi "PD".

Selain memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, istilah PD juga lebih mengakomodasi unsur-unsur utama dari kondisi riil yang dialami penyandangnya. Hal ini dapat dirujuk pada bagian preambule huruf (e) CRPD: "Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers, that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others".

Jadi CRPD dalam preambulenya menegaskan bahwa disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang secara dinamis dan disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang tidak sempurna secara fisik dan mental dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain. Hal ini lebih dipertegas lagi pada kalimat terakhir dari artikel 1 CRPD: Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an egual basis with others.

Berdasarkan ketentuan dalam artikel 1 CRPD, dirumuskan secara gamblang bahwa PD adalah mereka yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan. Dengan demikian maka pemilihan istilah PD, sungguh telah merepresentasikan kebutuhan minimal terminologi pengganti istilah PC.

Menurut informasi dari pusat bahasa bahwa istilah disabiltas, sebenarnya telah dibakukan dalam glosarium pusat bahasa dan dalam waktu dekat akan masuk dalam thesaurus dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam perspektif internasional, istilah PD sesuai betul dengan judul CRPD, sehingga penerjemahan naskah CRPD ke dalam Bahasa Indonesia, sangat fleksibel dan jauh dari kerancuan bahasa. Dengan pelembagaan istilah PD sebagai pengganti istilah PC, dapat menjadi modal dasar dalam mempermudah penyusunan naskah akademik draf RUU tentang pengesahan CRPD.

D. DISKRIMINASI DAN PERLINDUNGAN LEBIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Bertitik tolak dari deskripsi umum tentang PD, sebagai sosok yang secara fisik, mental dan/intelektual mengalami disfungsi atau ketidakmampuan dalam beraktivitas secara normal. Dengan kondisi PD seperti inilah maka praktik diskriminasi kepada mereka sangat rentan terjadi. Betapa tidak karena dengan dalil ketidakmampuan (disability), penilaian tidak sehat jasmani dan rohani (disgualification), maka PD dapat saja terbedakan alias diperlakukan secara diskriminatif atau sekurang-kurangnya menjadi pihak yang tidak diperkenankan untuk mengakses suatu nilai kemanfaatan publik termasuk penyelenggaraan Pemilu.

Secara konseptual, diskriminasi umumnya terjadi apabila terdapat suatu kelompok/golongan yang secara formal atau informal berkedudukan lebih tinggi, atau lebih mapan, lebih kuat, lebih baik, atau segala hal yang menunjukkan atribut superioritas atas kelompok atau golongan lainnya. Hal ini umumnya timbul karena menganggap diri lebih hebat atau lebih unggul, dan merasa malu atau takut jika diri, kelompok, atau golongannya kalah bersaing dengan diri, kelompok atau golongan yang dianggap lebih rendah.

Sering pula diskriminasi timbul karena faktor kebencian akibat kelompok atau golongannya kalah dalam bidang ekonomi, sosial, politik, atau iri karena kelompok atau golongan lain lebih maju. Akibat itu semua, maka kelompok tertentu merasa marah karena kelompok atau golongannya diinjak-injak dan sebagainya.

Dalam kaitan relasi antara pribumi dan Tionghoa di Indonesia, diskriminasi terjadi oleh kelompok mayoritas terhadap kaum minoritas atau sebaliknya. Akar sosiologis yang menimbulkan diskriminasi adalah: (1) adanya dua kelompok yang secara terpisah menguasai sektor kehidupan dalam masyarakat; (2) kebudayaan yang berbeda, termasuk perbedaan agama. Selama ini pemerintah Indonesia belum bersih, adil, dan demokratis dalam memperlakukan dan mengembangkan kehidupan warganya. Demikian pula masyarakat Indonesia belum sungguhsungguh membiasakan dan menerima tanpa reserve akan kondisi kebhinekaan bangsanya. Memang dalam berbagai promosi tentang Indonesia disebutkan bahwa bangsa Indonesia senantiasa hidup damai dan bergandengan tangan kendati berasal dari golongan yang berbeda-beda. Namun harus dipahami bahwa promosi itu lebih terkesan retorika politik belaka dan kurang mencerminkan kondisi sesungguhnya. (Lukman Sutrisno, 1998: 14)

Deskripsi konseptual tentang diskriminasi seperti dikemukakan di atas senada dengan pandangan Natan Lerner, bahwa berbagai macam perlakuan yang tidak manusiawi dialami oleh suatu kelompok, misalnya dimulai dari bentuk-bentuk persangkaan buruk, pengabaian dan kebencian yang didasarkan pada pembedaan ras, etnis atau warna kulit, atau merupakan konsekuensi dari suatu ajaran agama atau dikarenakan bahasa atau kebudayaan. Dari berbagai pembedaan yang menimbulkan perlakuan yang mengarah pada kekerasan sebagai tindak lanjut, sering bentuk-bentuknya terlihat pada dunia nyata misalnya bahwa tindak lanjut tersebut berwujud perang, kegiatan teror, pemusnahan massal, penghukuman dan segala bentuk diskriminasi. (Natan Lerner, 1991: 23).

Persoalan tersebut di atas dapat timbul di berbagai kelompok masyarakat dalam bentuk kekerasan yang sama dengan dimulainya perlakuan yang berdasarkan pembedaan dengan target kelompok yang tidak berdasarkan etnis, agama, warna kulit, bahasa. Kelompok target yang dimaksud di sini adalah kelompok perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, kelompok dengan orientasi seksual yang berbeda, buruh dan juga kelompok masyarakat adat terutama suku terasing. (Ruswiati Suryasaputra, 2006: 2)

Deskripsi yang lebih tajam tentang diskriminasi, tampak pada pandangan Vierdag yang menilai bahwa, diskriminasi dapat dilakukan oleh negara, antara lain melalui peraturan perundang-undangan yang disebutnya sebagai equal or unequal legislatif treatment atau yang disebutnya sebagai law-violation, yang dalam formulasi yang hampir sama disebut sebagai violation of the law. (Vierdag, 1973:44)

Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, Vierdag sampai pada kesimpulan bahwa keadilan membutuhkan perlakuan yang sama terhadap hal yang sama (orang, barang, dan sejenisnya); sebaliknya juga, keadilan membutuhkan perlakuan yang tidak sama terhadap hal yang tidak sama. Secara ringkas dan padat dapat dinyatakan, "Equal treatment of equals and unequal treatment of uneguals in proportion to the ineguality" (Perlakuan yang sama terhadap hal yang sama dan perlakuan yang tidak sama terhadap hal yang tidak sama secara proporsional dengan ketidaksamaan itu). (Vierdag, 1973: 7)

Pandangan Vierdag tersebut di atas, tampaknya merupakan kristalisasi dari ajaran Aristoteles tentang keadilan:

“Things that are alike should be treated alike, while things that are unlike should be treated unlike in proportion to their unalikenes" (Sesuatu hal yang sama harus diperlakukan secara sama sedangkan sesuatu hal yang tidak sama harus diperlakukan secara tidak sama secara proporsional sesuai dengan ketidaksamaannya itu). (Frank lacobucci, 1994: 102)

Konsep keadilan sebagaimana dikemukakan di atas lebih dikonkritkan lagi oleh Subhi Mahmassani. la dapat menyusun kerangka perbedaan antara persamaan yang bersifat alamiah, bersifat sosial, dan persamaan secara hukum (perundang-undangan). Untuk persamaan yang alamiah, ditegaskannya bahwa tidak ada persamaan di antara manusia dalam tradisi alamiah, kecuali beberapa segi dalam hal bentuk dan pembawaan asalnya (fitri). Demikian pula halnya bahwa tidak ada persamaan sosial, mengingat manusia itu berbeda-beda tingkat kekayaannya, kemuliaannya, asal-usul maupun keturunannya. Berbeda halnya dengan persamaan alamiah dan persamaan sosial, persamaan secara hukum dan perundang-undangan menurut Mahmassani terletak pada persamaan seluruh manusia di depan hukum (undang-undang), bukan saja dari segi hak-haknya, tetapi juga dari segi kewajiban dan perlindungan hukumnya. Persamaan inilah yang ditetapkan dalam berbagai konstitusi dan hukum positif dalam negeri serta dalam hukum internasional. (Jayadi Damanik, 2007: 3)

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut di atas, maka posisi hukum yang sama (egual legal position) terjadi ketika dilaksanakannya hak atau kewajiban yang spesifik pula, dan persamaan tentang satu hak atau kewajiban dipasangkan dengan ketidaksamaan tentang hak atau kewajiban yang lain. Karena persamaan adalah suatu abstraksi dari ketidaksamaan, maka perlakuan yang sama merupakan abstraksi dari ketidaksamaan di antara yang terkait dengannya.

Asas persamaan berfungsi pada dua tingkat yang pada tingkat tertentu dapat dibedakan, yaitu pada tingkat penciptaan hukum (law, creation) dan pada tingkat penerapan hukum (law application). Tentu saja tidak dapat ditarik batas yang tegas antara keduanya, oleh karena menciptakan hukum berarti menerapkan ketentuan yang mengatur tentang prosedur penciptaan hukum; sebaliknya, menerapkan hukum berarti menciptakan hukum untuk situasi khusus. Dengan demikian terdapat suatu keterkaitan yang bersifat kontinum dalam tingkatan konkritisasinya dan tidak ada pemisahan yang jelas di antara keduanya. Hal ini merupakan suatu esensi legislasi. (Jayadi Damanik, 2007: 3)

Dalam KBBI, dirumuskan konsep tentang diskriminasi yaitu: pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb);

● kelamin: pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin;

ras: anggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnya itulah yang paling unggul dibandingkan dengan golongan ras lain; rasisme;

rasial: pembedaan sikap dan perlakuan terhadap kelompok masyarakat tertentu karena perbedaan warna kulit;

sosial: pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama manusia berdasarkan kedudukan sosialnya. (Hasan Alwi dkk, 2002: 269)

Dalam Oxford Dictionary, diterangkan pula konsep tentang diskriminasi yaitu:

1. Treating a person or group differently (use worse) than others: widespread racial/sexual discrimination, this is a clear case of disrimination againts foreign imports.

2. Good judgement in sth: show discrimination in one's choice of friends/ clothes.

3. The ability to recognize a difference between one thing and another. (Jonathan Crowther, 1995: 331)

Hal serupa juga terurai dalam Black's Law Dictionary:

1. The effect of a law or established practice that confers privileges on a certain class or that denies privileges to a certain class because of race, age, sex, nationality, religion, or handicap. Federal law including Title VIl of the Civil Rights Act, prohibits employment discrimination based on any one of those characteristics. Other federal statutes, supplemented by court decisions, prohibit discrimination in voting rights, housing, credit extension, Publik education, and acces to Publik facilities. State laws provide further protections against discrimination.

2. Differential treatment; esp., a failure to treat all persons equally when no reasonable distinction can be found between those favored and those not favored.

“The dictionary sense of 'discrimination' is neutral while the curent political use of the term is frequently non-neutral, pejorative. With both a neutral and a non-neutral use of the word having currency, the opportunity for confusion in arguments about racial discrimination is enormously multiplied. For some, it may be enough that a practice is called discriminatory for them to judge it wrong. Others may be mystified that the first group condemns the practice without further argument or inguiry. Many may be led to the false sense that have actually made a moral argument by showing that the practice discriminates (distinguishes in favor of of againts). The temptation is to move from 'X distinguishes in favor or againts' to 'X discriminates' to 'X is wrong' without being aware of the equivocation involved." (Robert K. Fullinwider, The Reverse Discrimination Controversy, 1980: 11-12)

3. The effect of state laws that favor local interets over out-of-state interests. Such a discriminatory (Bryan A. Garner, 1999: 479-480)

Salah satu bentuk perumusan formal tentang konsep diskriminasi, dapat kita jumpai pada artikel 26 International Covenant on Civil and Political Rights resolusi PBB No. 2200A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966 yang berbunyi:

"All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status"

Perumusan diskriminasi yang lebih spesifik, terlihat pada Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) pada Pasal 1 konvensi tersebut dirumuskan secara spesifik pengertian diskriminasi terhadap perempuan yaitu:

"For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of eguality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil, or any other field." (Ruswiati Suryasaputra, 2006: 2-3)

Konsep diskriminasi sebagaimana dikemukakan di atas juga dapat kita jumpai pada Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2106 A (XX) 21 Desember 1965. Pada Pasal 1 konvensi tersebut berbunyi: "Diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau suku bangsa, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang kehidupan masyarakat yang lain."

Dalam UU anti diskriminasi negara bagian Victoria, Australia (Equal Opportunity Act 1995), diskriminasi dikategorikan atas diskriminasi langsung (direct discrimination), dan diskriminasi tidak langsung (indirect discrimination), yang memiliki arti sebagai berikut:

Part 2 (8):

1. Direct discrimination occurs if a person treats, or proposes to treat, someone with an attribute less favourably than the person treats or would treat or would treat someone without that attribute, or with a different attribute, in the same or similar circumstances.

2. In determining whether a person directly discriminates it is irrelevant

(a) whether or not that person is aware of the discrimination or considers the treatment less favourable;

(b) whether or not the attribute is the only or dominant reason for the treatment, as long as it is a substantial reason.

Part 2 (9):

1. Indirect discrimination occurs if a person Imposes, or proposes to impose, a requirment, condition or practice.

(a) that someone with an atribute does not or can't comply with; and

(b) that higher proportion of people without that attribute, or with a diferent attribute, do or can comply with; and

(c) that is not resonable.

Dalam Pasal 1 (b) Deklarasi Kairo 5 Agustus 1990, dirumuskan pengertian diskriminasi rasial yaitu:

“Bahwasanya manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda adalah hak absolut dari Tuhan Yang Maha Esa. Manusia tak akan pernah bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu. Tuhan YME membedakan manusia atas berbagai macam ras atau etnis tidak otomatis berarti ada perbedaan hak dan kewajiban antar berbagai kelompok ras atau etnis tersebut. Semua manusia adalah sama dihadapan Tuhan YME dalam martabat, derajat, hak dan kewajibannya. Kalaupun ada perbedaan derajat, perbedaan tersebut diukur dari kadar ketagwaan dan kesalehannya kepada Tuhan YME. Siapa yang lebih saleh kepada Tuhan-Nya maka ia berderajat lebih tinggi dari yang lainnya."

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dirumuskan pengertian diskriminasi sebagai suatu perbuatan yang bersifat pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kolompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur khusus mengenai diskriminasi terhadap PD, terdapat pada Konferensi Wina A/CONF.157/ 23 tertanggal 14 sampai 25 Juni 1993 khususnya pada artikel 63 yang antara lain berbunyi:

“Any direct discrimination or other negative discriminatory treatment of a disabled person is therefore a violation of his or her rights. The World Conference on Human Rights calls on Governments, where necessary, to adopt or adjust legislation to assure access to these and other rights for disabled persons".

Pada artikel 64 konferensi tersebut lebih ditegaskan lagi:

"The place of disabled persons is everywhere. Persons with disabilities should be guaranteed equal opportunity through the elimination of all socially determined barriers, be they physical, financial, social or psychological, which exclude or restrict full participation in society".

Legitimasi yuridis terhadap praktik diskriminasi bagi PD sebagai perbuatan yang melanggar hak dan hukum, tertuang pada konvensi internasional tentang hak PD (International Convention on the Rights of Person With Disabilty), Resolusi PBB 61/ 106 13 Desember 2006 khususnya pada Pasal 2 yang berbunyi:

"Discrimination on the basis of disability" means any distinction, exclusion or restriction on the basis of disability which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. It includes all forms of discrimination, including denial of reasonable accommodation."

Pada ayat 5 konvensi tersebut, dirumuskan kewajiban sebuah negara agar mengambil segala upaya untuk menghilangkan diskriminasi bagi para PD yang selengkapnya berbunyi:

1.States Parties recognize that all persons are equal before and under the law and are entitled without any discrimination to the equal protection and equal benefit of the law.

2.States Parties shall prohibit all discrimination on the basis of disability and guarantee to person; with disabilities equal and effective legal protection against discrimination on all grounds.

3. ... in order to promote equality and eliminate discrimination, States Parties shall take all appropriate steps to ensure that reasonable accomodation is provided.

4. Spesific measure which are necessary to accelerate or achieve de facto equality of persons with disabilities shall not be considered discrimination under the terms of the present Convention".

Secara historis, praktek diskriminasi terhadap PD sudah terjadi sejak manusia mengenal peradaban. Bentuk diskriminasi yang dipraktikkan maupun faktor penyebabnya sangat beragam, namun ciri yang paling ringan adalah melembaganya sikap sinis dan apriori publik terutama dari pemegang otoritas kepada PD. Hal ini tercermin dalam kisah Abdullah Ibn Ummi Maktum seorang PD (tunanetra) yang datang menghadap Nabi Muhammad SAW, untuk mendapatkan bimbingan, namun ia ternyata diperlakukan oleh Nabi Muhammad, SAW secara sinis dan apriori, dan lebih mendahulukan kelompok lain dengan asumsi kesempumaan. Allah SWT kemudian menegur Nabi-Nya melalui wahyu dalam Al-Qur'anul Qarim:

"Dia (Muhammad) menampakkan wajahnya dengan raut muka yang masam kepada tuna netra (Ibn Ummi Maktüm) yang datang bertamu (untuk diberi petunjuk). Dia (Muhammad) lalu memalingkan perhatian kepada para tamu terhormatnya yang hadir lebih dahulu. Tahukah kamu (Muhammad) sebenarnya ia ingin membersihkan dirinya (dari pengaruh kaum jahiliyah), dan itulah sebabnya dia datang kepadamu (Muhammad) untuk mendapatkan pengajaran (tentang tauhid dan keislaman), ia sangat berharap pengajaran itu memberi manfa'at kepadanya. Adapun orang-orang yang kau nilai serba cukup (bukan disabilitas/tuna netra yang datang kepadamu), rupanya kamu (Muhammad) lebih mendahulukannya. Padahal tidak sedikitpun engkau (Muhammad) terhina seandainya tamu terhormatmu (Muhammad) itu tidak beriman. Sedangkan orang (Ibn Ummi Maktüm) yang datang kepadamu (Muhammad) adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah dan tulus untuk mendapatkan pengajaran darimu (Muhammad), ternyata engkau (Muhammad) mengabaikannya."(QS. 'Abasa: 1-10)

Menurut Quraish Shihab yang mengutip pandangan al-Biqa'l, Thabathaba'i, Sayyid Quthub, bahwa ayat tersebut di atas sesungguhnya adalah teguran halus dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang lebih mendahulukan kelompok tamu yang mapan secara fisik daripada Abdullah Ibn Ummi Maktum yang tuna netra. Sebab sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang tidak peduli seperti itu, sungguh berbeda dengan akhlak beliau sehari-hari yang sangat hormat kepada siapa pun yang membutuhkan dan sangat sayang kepada kaum lemah seperti orang miskin, yatim piatu, dan penyandang disabilitas.

Dalam ayat ini, Allah SWT ingin membuktikan bahwa seorang Nabi yang telah terjamin kestabilan batin dan emosinya, seperti Muhammad SAW, ternyata bisa bersikap dan berperilaku stereotip dan keliru dalam memaknai sesuatu. Rasulullah SAW, lebih mendahulukan tamu-tamu terhormat yang tidak lain adalah perwakilan kaum Quraisy dipimpin oleh al-Walid Ibn al-Mughirah daripada Abdullah Ibn Ummi Maktum dengan perhitungan bahwa jika pemimpin kaum Quraisy yang datang bertamu itu kelak beriman, maka tentu akan sangat berdampak besar baik bagi posisi Nabi sendiri dalam menjalankan misi dakwahnya, maupun pada masyarakat jahiliyah sendiri yang sudah barang tentu akan semakin kehilangan tokoh-tokoh sentralnya di masa itu, padahal Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Melihat telah mengisyaratkan kepada Nabi melalui firmannya tersebut bahwa meski ia seorang tuna netra, tetapi Abdullah Ibn Ummi Maktum jauh lebih penting dari sisi kesungguhannya untuk memperoleh pengajaran dari pada tamu al-Walid Ibn al-Mughirah dan kawan-kawan. Meski Rasullulah SAW meyakini ketulusan Abdullah Ibn Ummi Maktum untuk beriman dan berislam, namun keberadaan Abdullah Ibn Ummi Maktum sebagai seorang tuna netra dengan iman dan keislaman yang sangat kuat dalam pandangan Nabi bukanlah hal yang dianggap penting bagi pengembangan strategi misi dakwah dan penguatan basis perlawanan atas rongrongan kaum Quraisy. (Quraish Shihab, 2005: 59-65)

Paradigma perlakuan publik dengan kecenderungan pada ekspresi diskriminatif terhadap PD, berlangsung terus menerus sepanjang sejarah peradaban manusia. Bentuk perlakuan diskriminatif yang paling ekstrim terhadap PD di sepanjang sejarah peradaban modern, tercermin dalam ideologi fasisme yang eksklusif. Di bawah kendali Hitler, Jerman memuja manusia-manusia 'sempurna'; akibatnya para PD diburu untuk dimusnahkan lantaran dianggap sebagai 'ketidaksempurnaan yang akan mencemarkan kualitas keturunan bangsa arya', sebuah kelompok etnis yang sangat didewakan oleh Hitler. Tidak heran jika Nazi kemudian melancarkan program yang mengerikan, namanya "Program Euthanasia" (membunuh orang-orang untuk meringankan penderitaan mereka).

Dalam hal ini, PD dianggap sebagai 'pemakan roti yang tak berguna'; artinya, mereka dianggap sebagai pemboros sumber daya tetapi tidak memberi sumbangan apa pun kepada masyarakat khususnya kekuasaan Nazi Jerman. Namun Hitler bukanlah orang pertama yang berkebulatan tekad untuk menyingkirkan PD. Di abad pertengahan, Martin Luther telah menyokong pembunuhan atas bayi-bayi disabilitas di Jerman dengan alasan bahwa bayi-bayi itu merupakan titisan setan. Beberapa abad sebelumnya, orang-orang Sparta di Yunani bersikeras memberlakukan hukum yang lahir akibat alasan yang sama dengan Hitler. Nazi sendiri hanya mengikuti jejak sekelompok ilmuwan Inggris di zaman Ratu Victoria (abad ke- 19) yang menyebut diri kaum Eugenis. Mereka terpengaruh teori Darwin, yang berpegang pada asas bahwa siapa yang kuat, maka itulah yang menang; karenanya mereka menganjurkan pemusnahan orang-orang lemah terutama yang tidak sempurna secara fisik atau intelektual yaitu PD.

Paradigma perlakuan diskriminatif dalam bentuk keengganan otoritas untuk melegitimasi secara yuridis formal kepentingan PD, tercermin pada statemen Menteri Kesejahteraan Sosial (Social Security) Inggris, Nicholas Scott, yang disampaikan dalam sebuah debat di House of Commons. Di mana ketika itu parlemen inggris tersebut sedang membahas mengenai rancangan UU Hakhak Warga Negara dari kalangan PD yang akan disahkan sebagai undang-undang pada tanggal 31 Januari 1992. Secara konseptual RUU tersebut seharusnya akan menjadikan segala bentuk diskriminasi terhadap PD didefinisikan sebagai pelanggaran hukum, sayangnya karena adanya statemen sang menteri dimaksud, rupanya sanggup menghancurkan kesempatan itu sekalipun Menteri Scott sendiri menganggap sikapnya sebagai 'netralitas yang bijak'. (Colin Barns, 1991; Peter Coleridge, 1997: 59-60).

Memperhatikan patologi diskriminasi terhadap PD sebagaimana dikemukakan di atas, kembali lagi meyakinkan kita jika faktor penyebabnya tidak lain adalah prasangka. Dalam hal ini otoritas hanya cenderung menjadikan kesempurnaan fisik sebagai parameter kualifikasi penghormatan terhadap manusia. Mengingat PD ditakdirkan hidup dengan kondisi fisik dan atau mental/ intelektual kurang atau tidak sempurna, maka ia pun harus menerima nasib untuk terdiskualifikasi dari prioritas. Paradigma perlakuan publik terhadap PD seperti ini, sangat dicela dalam ajaran agama khususnya Islam sebagaimana yang tertuang firman Allah dalam Al-Qur'anul Qarim:

"Ketahuilah! Bahwa sesungguhnya manusia (dalam menjalankan kehidupan dunianya), selalu melampaui batas, karena dia cenderung menilai eksistensi penciptaan dirinya serba cukup." (QS: Al-Alaq, 6-7)

Menurut Quraish Shihab, yang juga mengutip pandangan Baqir ash-Shadr bahwa: "Sejalan dengan berkembangnya kemampuan manusia untuk mengelola alam dan bertambahnya kekayaan serta penguasaannya terhadap alat-alat produksi, bertambah dan berkembang pula potensinya (manusia) dalam bentuk keinginan dan godaan untuk berlaku sewenang-wenang atau mengeksploitir sesamanya." Bukti kebenaran hal tadi, menurutnya, terlihat pada masyarakat primitif yang hidup dengan mengandalkan perburuan dengan alat-alat yang sangat sederhana tidak menunjukkan kemampuan penindasan kepada pihak lain, karena masingmasing hanya mampu menghasilkan kebutuhan hidupnya yang pokok. Hal ini berbeda dengan masyarakat modern yang memiliki kemampuan menguasai alam serta menghasilkan berbagai alat produksi yang canggih. Kemampuan tersebut melahirkan dorongan untuk menindas dan berlaku sewenang-wenang. Ini berarti bahwa manusialah, dan bukan alat produksi itu, yang melakukan penindasan dan kesewenang-wenangan. Kemampuan dan alat-alat tersebut hanya berperan dalam membangun atau mengembangkan potensi negatif manusia. Tindak kesewenangan itu sendiri dilahirkan secara aktual oleh manusia yang tidak menyadari kedudukannya sebagai makhluk yang lemah di hadapan Allah serta sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan sesamanya." (Quraish Shihab, 2005: 404)

Berangkat dari fenomena perlakuan publik yang cenderung tidak manusiawi kepada PD dan kelompok masyarakat rentan lainnya, sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan kelompok ini mengalami pelanggaran HAM. Untuk mereduksi, mengeliminasi bahkan menghapus diskriminasi sama sekali terhadap PD, memang diperlukan pola dan instrumen yang melibatkan struktur formal negara dan atau otoritas. Salah satu bentuk upaya yang kini dalam proses advokasi adalah pelembagaan kaum PD sebagai bagian dari kelompok khusus yang berhak memperoleh perlindungan lebih atau perlakuan khusus.

Hal ini ditempuh karena PD secara faktual, mempunyai kelemahan atau ketidakmampuan secara fisik dan atau intelektual yang melekat dalam dirinya memerlukan berbagai bentuk tindakan/ pola layanan untuk mencapai tata kehidupan sosial yang adil, wajar dan bermartabat. Secara terminologis, istilah kelompok khusus dimaksud sebenarnya bukanlah barang baru. Karena di dalam beberapa literatur, istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan deskripsi historis mengenai kelompok masyarakat minoritas dengan istilah 'specific group'. Misalnya di dalam Intemational Law and the Rights of Minorities, Patrick Thornberry menjelaskan tentang latar belakang historis mengenai pergerakan hukum internasional yang mengenai konsep perlindungan kelompok khusus (particular groups) ke arah norma-norma yang bersifat universal.

Pengaturan tentang hak-hak kelompok khusus dikenal sejak Treaty of Oliva 1660 yang mana Poland dan Great Elector menyerahkan wilayah Pomerania dan Livonia kepada Swedia, yang menjamin para penduduk dari wilayah yang diserahkan menikmati kemerdekaan atas keagamaan yang ada pada mereka. Di dalam Bab yang berjudul Historical Background: International Law Moves from

Protection of Particular Groups to Norms of a Universal Character, Thornberry menjelaskan sejarah hukum internasional yang menjadi saksi adanya perjanjian internasional yang memberi perlindungan kepada kelompok khusus. Perjanjian internasional tersebut mempunyai pandangan tentang bagaimana pengakuan hak-hak kelompok khusus, yang salah satunya adalah kelompok minoritas, yang dinyatakan di dalam instrumen yang mengakui perlakuan yang pantas untuk mereka. (Patrick Thornberry, 1994: 25)

Seperti halnya perkembangan mengenai terminologi tentang konsep perlindungan lebih, pendefinisian 'kelompok khusus' juga mengalami perkembangan paling tidak sejak perang Dunia Pertama. Perkembangan kelompok khusus tidak terlepas dari wacana kelompok minoritas yang mana Permanent Court of International Justice mencoba pendekatan definisi tentang minoritas dalam kasus Greco-Bulgarian yang menyatakan sebagai berikut:

"By tradition... the 'community' is a group of persons living in a given country or locality, having a race, religion, language and traditions of their own and united by this identity of race, religion, language and tradition in a sentiment of solidarity, with a view to preserving their traditions, maintaining their form of worship, ensuring the instruction and upbringing of their children in accordance with the spirit and traditions of their race and rendering mutual assistance to each other". (Yoran Dinstein dan Mala Tabory, 1992: 8-9)

Pelembagaan istilah kelompok khusus terutama para PD, memiliki konsekuensi secara sosio yuridis khususnya pada soal hak dan kedudukan dalam struktur sosial. Hal ini telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendefinisikan hak-hak kelompok khusus dengan berbagai pendekatan. Salah satu bentuk pengkonkritan hak kelompok khusus dimaksud dari sudut hukum, dapat dijumpai pada memorandum yang dipersiapkan oleh Sekretaris Jenderal PBB 1950. Dalam Memorandum tersebut antara lain ditegaskan bahwa interpretasi harfiah sudah tidak relevan untuk kondisi tertentu yang mana definisi mengenai kelompok khusus sudah berkembang hingga kepada setiap jenis komunitas dalam suatu negara. Komunitas yang dimaksud dapat saja keluarga, kelas sosial, kelompok secara kultural dan lainnya. Oleh karena itu, memorandum tersebut lalu menyatakan bahwa dibutuhkan definisi tertentu yang dapat memuat pengertian tentang komunitas yang membedakannya dengan kelompok yang berkuasa. (Ruswiati Suryasaputra, 2006: 15-16)

Malcolm N. Shaw memberikan beberapa kelompok yang bisa dikategorikan dalam kelompok khusus dengan pendekatan pola kelompok minoritas. Kelompok yang dianggap relevan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Penduduk Asli

Konvensi ILO No. 107 mengenai Penduduk Asli dan Masyarakat Adat 1957 memberlakukan pengertian sebagai berikut:

a. Anggota masyarakat adat atau hampir seperti masyarakat adat (semitribal) dalam negara yang merdeka yang mana kondisi sosial dan ekonominya di bawah taraf kemajuan daripada batas yang dicapai oleh sektor lainnya dari komunitas nasional, yang statusnya diatur secara keseluruhan maupun sebagian oleh tradisi atau kebiasaan mereka atau oleh hukum atau perundang-undangan tersendiri;

b. Anggota masyarakat adat atau hampir seperti masyarakat adat dalam negara yang merdeka yang dikenal sebagai masyarakat asli dikarenakan keturunan masyarakat yang sebenarnya menduduki suatu daerah, atau suatu wilayah geografis di mana wilayah tersebut berada dalam suatu negara, yang pada saat penaklukan atau kolonisasi dan yang mana, terlepas dari status hukum mereka, yang pada saat itu hidup lebih sesuai dengan lembaga sosial, ekonomi dan budaya daripada dengan lembaga bangsa yang mana mereka merupakan bagiannya.

Dengan berkembangnya tanggapan mengenai definisi yang diberikan oleh Konvensi ILO No. 107 di atas, maka pada definisi baru mengenai penduduk asli dikeluarkan kembali melalui Konvensi ILO No. 169 1989 yang menyatakan:

a. Masyarakat adat dalam negara yang merdeka yang mana kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari bagian lain komunitas nasional, dan yang statusnya diatur secara keseluruhan maupun sebagian diatur oleh tradisi dan kebiasaan mereka sendiri atau oleh hukum atau perundang-undangan tersendiri.

b. Masyarakat dalam suatu negara yang merdeka yang dikenal sebagai masyarakat asli dikarenakan keturunan masyarakat yang menduduki suatu daerah, atau suatu wilayah geografis di mana wilayah tersebut berada dalam suatu negara, yang pada waktu penaklukan atau kolonisasi atau pembentukan batas negara yang berlaku saat ini dan yang mana, terlepas dari status hukum mereka, menahan sebagian atau seluruh kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka.

Pergantian istilah 'population' yang belum ada bentuk tertentu kepada istilah 'peoples' merupakan hal yang sangat penting yang sebaiknya tidak dilihat sebagaimana hukum internasional menentukan hak atas penentuan nasib sendiri (right to self determination).

1. Kelompok berdasarkan Etnis, Agama dan Bahasa

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan pembicaraan mengenai kelompok berdasarkan etnis, agama dan bahasa terutama pada Pasal 27. Selengkapnya Pasal 27 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) berbunyi sebagai berikut:

“In those States in which ethnic, religious orlinguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language".

2. Minoritas Nasional

Shaw juga menjelaskan lebih lanjut mengenai adanya minoritas nasional atau dikenal dalam Bahasa Inggris dengan istilah 'national minorities' yang berbeda dengan minoritas yang dikenal dalam Pasal 27 ICCPR. Dalam UN Doc. E/CN.4/Sub.2/392/Revl yang dikenal dengan Elles Report on International Provisions Protecting the Human Rights of Non Citizens mendefinisikan tentang minoritas nasional. Di dalam laporan tersebut, nasional minoritas dimaksudkan sebagai setiap orang yang merupakan bagian dari suatu kelompok yang memiliki kesetiaan dikarenakan warga negara dari suatu negara yang berbeda dengan orang bertempat tinggal di dalamnya dan yang berdasarkan jumlahnya lebih sedikit dari penduduk yang mendiami suatu negara.

3. Kelompok Lainnya

Selain kelompok yang telah disebutkan di atas, terdapat pula jajaran kelompok lain yang dapat digolongkan sebagai kelompok khusus dilihat dari sisi sosiologis. Kelompok tersebut antara kelompok perempuan, kelompok dengan orientasi seksual tertentu, pengungsi termasuk internal displaced persons (IDPs), orang lanjut usia dan hingga kelompok warga negara asing dan di sini pulalah kelompok PD berada. Walaupun di antara kelompokkelompok tersebut belum sepenuhnya terlegitimasi hak dan kedudukannya secara yuridis pada tingkat nasional, akan tetapi hukum internasional telah mengaturnya dengan berbagai instrumen maupun kebijakan umum berdasarkan standar HAM.

Shaw menawarkan beberapa pertimbangan dalam mendefinisikan karakteristik dari kelompok khusus yaitu berdasarkan beberapa kriteria yang secara garis besar digolongkan menjadi kriteria objektif dan kriteria subjektif. Adapun kriteria objektif yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

a. Kelompok yang jelas

Kriteria ini mencakup unsur-unsur kategorial yang sangat jelas dan nyata baik secara yuridis maupun sosiologis. Secara yuridis, kelompok ini disebut secara eksplisit dalam ICCPR yaitu kelompok etnis, agama dan bahasa. Sedangkan secara sosiologis mencakup kelompok perempuan, anak, orientasi seksual, penyandang disabilitas dan lain-lain.

b. Faktor jumlah

Kuantitas dari anggota kelompok masih merupakan faktor yang penting mengapa suatu kelompok menjadi berbeda dengan kelompok lainnya. Faktor inilah yang sering menjadi pembicaraan ke arah dialog antara mayoritas dan minoritas, walaupun seringkali istilah minoritas bukan menjadi faktor utama agar suatu kelompok mendapatkan perlindungan khusus.

C. Non-dominan

Komponen yang selanjutnya adalah adanya kenyataan bahwa suatu kelompok tidak menjadi dominan di dalam kelompok besar masyarakat. Komponen ini pula sangat erat dengan definisi minoritas.

d. Kewarganegaraan suatu negara

Hal ini sangat umum diterima bahwa anggota kelompok khusus tersebut diberi perlindungan karena merupakan bagian dari kewarganegaraan suatu negara. Arti penting dari perbedaan antara warga negara dan non-warga negara, karena konsep perlindungan khusus yang harus diberikan oleh setiap negara dalam situasi tertentu.

e. Keberadaan dalam wilayah suatu negara

Seperti telah dimuat dengan jelas di dalam Pasal 27 ICCPR, maka keberadaan kelompok minoritas etnis, agama dan bahasa cukup menjadi contoh bahwa keberadaannya nyata dalam suatu negara, begitu pula dengan kelompok khusus yang dari sisi sosial cukup nyata.

Selain kriteria objektif, ada tiga hal yang menjadi kriteria subjektif yang dapat menentukan karakteristik suatu kelompok khusus yaitu:

1.Pemikiran komunitas

Persyaratan tentang pemikiran yang sama mengenai komunitas (sense of community) merupakan hal yang dibutuhkan untuk adanya keberadaan suatu kelompok secara berkelanjutan. Hal ini akan sangat berarti manakala mencegah suatu kelompok melebur dengan kelompok lain di sekitarnya sehingga karakteristik khusus mereka tidak akan ada lagi.

2. Tujuan

3. Identifikasi diri

Suatu kelompok juga akan mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai tujuan kolektif. Hal ini misalnya dalam rangka menerobos suatu bentuk diskriminasi yang dialami oleh kelompok dikarenakan perbedaan yang ada di antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Identifikasi diri atau sering disebut dengan self-identification, merupakan kriteria yang fundamental yang menentukan bahwa suatu perlakuan perlu diarahkan baik dari segi kebijakan maupun pelaksanaan. Hal ini perlu diperhatikan sehubungan dengan standar HAM yang secara internasional maupun nasional menyediakan peluang bagi terlaksananya perlindungan kelompok khusus. (Yoran Dinstein dan Mala Tabory, 1992: 23-30; Ruswiati Suryasaputra, 2006: 17-23)

Salah satu sarana legitimasi perlindungan lebih atau perlakuan khusus bagi kelompok warga negara tertentu sebagaimana diuraikan di atas, adalah karena sifat atau prinsip dasar hak asasi manusia yang tidak lain menitik beratkan pada equality, yang berhimpitan maknanya dengan prinsip non-diskriminasi, yang juga berhimpitan dengan asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheidsbeginsel) dalam pembentukan undang-undang. Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas, dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Dalam perkembangannya, konsep diskriminasi mengalami ratifikasi, antara lain yang disebut dengan diskriminasi terbalik (reverse discrimination). Bryan A. Garner mengartikannya sebagai "Preferential treatment of minorities, usually through affirmatif-action programs, in a way that adversely affects members of a majority group" (perlakuan istimewa terhadap kelompok minoritas, biasanya melalui progam-program tindakan afirmasi, sedemikian sehingga memengaruhi secara berlawanan terhadap kelompok mayoritas)." (Bryan A. Gardner, 1999: 480)

Istilah lain yang juga digunakan untuk menunjuk perihal yang sama adalah istilah diskriminasi positif (positive discrimination). Hal ini bisa diartikan sebagai diskriminasi terbalik istilah ini mengandung makna pembedaan yang dilakukan secara khusus (perlakukan khusus) kepada seseorang atau sekelompok orang dalam rangka terlindungi dan terpenuhinya hak asasi seseorang atau sekelompok orang yang tergolong khusus itu, yang umumnya mereka tergolong sebagai kelompok-kelompok rentan (vulnerable groups), antara lain "PD".

Diskrimirasi terbalik menurut Bryan A. Gardner, sering pula dikenal sebagai bentuk tindakan afirmasi (affirmative action), yaitu:

"Asetofactions designed to eliminate existingand continuing discrimination, to remedy lingering effects of past discrimination, and to create sistem and procedures to prevent future discrimination".

“(Sehimpunan tindakan yang dirancang untuk mengeliminasi diskriminasi yang terjadi dan berlanjut, untuk memperbaiki efek yang masih melekat dari diskriminasi di masa lalu, dan menciptakan sistem dan prosedur untuk mencegah diskriminasi di masa mendatang)." Diskriminasi terbalik ini tidak tergolong sebagai pelanggaran HAM, justru sebaliknya: melindungi, memenuhi menghormati dan memajukan HAM. (Bryan A. Gardner, 1999: 60)

Untuk menjamin keadaan disabilitas dapat tetap optimal hingga menyamai tingkat kemampuan normal bahkan lebih, maka bukan hanya pendekatan sosio politik dan penegasan hukum untuk menghapus diskriminasi sebagai cara memperkecil kesenjangan PD perlu memperoleh rehabilitasi dan bantuan peralatan dan sentuhan teknologi yang disesuaikan dengan karakteristik tantangan disabilitas dan kebutuhan memulihkan fungsi hingga mencapai kemampuan normal atau lebih.

Dari sudut aktualitas istilah kesamaan hak, sebenarnya sudah ketinggalan zaman karena dalam perkembangan hukum dewasa ini khususnya yang terkait dengan persoalan perlindungan HAM, tidak terkecuali dalam sistim hukum kita telah mengintrodusir pranata hukum baru dengan istilah "perlindungan lebih". Hal ini dapat kita jumpai pada UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Pasal 5 ayat 3 berbunyi:

"Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya".

Pasal 41 ayat 2 berbunyi:

“Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus".

Istilah "perlindungan lebih" maupun "perlakuan khusus" bagi kelompok masyarakat rentan merupakan istilah yang tergali dari istilah dalam bahasa inggris yaitu preferential treatment sebagimana yang dikutip dalam buku Bryan A. Gardner:

"Preferential treatment of minorities, usually through affirmative action programs, in a way that adversely affects members of a majority group". (Bryan A. Garner, op. cit.: 480)

Dalam mengklasifikasi HAM, Natan Lerner menyebut istilah right to special measures, (1991: 34) yang maknanya tidak lain adalah hak atas perlakuan khusus. Setelah melalui proses pengkajian komprehensif dan intensif, maka istilah tersebut akhirnya masuk dalam berbagai instrumen hukum internasional antara lain tertuang pada artikel 10 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Resolusi No. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, entered into force Jan. 3, 1976.

Pada ayat 2 berbunyi:

“Special protection should be accorded to mothers during a reasonable period before and after childbirth. During such period working mothers should be accorded paid leave or leave with adeguate social security benefits."

Pada ayat 3 berbunyi:

"Special measures of protection and assistance should be taken on behalf of all children and young persons without any discrimination for reasons of parentage or other conditions. Children and young persons should be protected from economic and social exploitation. Their employment in work harmful to their morals or health or dangerous to life or likely to hamper their normal development should be punishable by law. States should also set age limits below which the paid employment of child labour should be prohibited and punishable by law".

Variasi lain dalam melembagakan istilah pelayanan khusus bagi kelompok masyarakat tertentu, dirumuskan dengan istilah special care sebagaimana dijumpai pada artikel 25 ayat 2 pada UDHR yang berbunyi:

"Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection".

Dalam artikel 22 Konferensi Wina A/CONF.157/ 23 tertanggal 14 sampai 25 Juni 1993 menggunakan istilah special attention needs, sebagai cikal bakal lahirnya istilah kelompok berkebutuhan khusus yang perlu mendapat perlindungan lebih atau perlakuan khusus. Hal tersebut selengkapnya berbunyi:

“Special attention needs to be paid to ensuring non-discrimination, and the equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by disabled persons, including their active participation in all aspects of society".

Frase "special needs" yang banyak disebut sebagai istilah terpopuler untuk menggantikan istilah PD di Indonesia, terdapat pada artikel 23 konferensi Wina A/ CONF.157/ 23 tertanggal 14 sampai 25 Juni 1993 yang selengkapnya berbunyi:

“Primarily through the preferred solution of dignified and safe voluntary repatriation, including solutions such as those adopted by the international refugee conferences. The World Conference on Human Rights underlines the responsibilities of States, particularly as they relate to the countries of origin".

Dalam preambule point (j) International Convention on The Rights of Person With Disability, resolusi PBB No. 61/106 tertanggal 13 Desember 2006 istilah "perlindungan lebih" bagi PD dirumuskan dengan frase "more intensive support". Hal tersebut selengkapnya berbunyi:

"Recognizing the need to promote and protect the human rights of all persons with disabilities, including those who reguire more intensive support".

Hadirnya istilah-istilah seperti yang dikemukakan di atas, bukanlah berpretensi untuk menciptakan eksklusivitas atau pengistimewaan maupun pemanjaan bagi PD. Pelembagaan terminologi tersebut lebih disebabkan karena pertimbangan keberpihakan, kepedulian, semua pihak untuk mengompensasi kekurangan, keterbatasan fisik dan atau intelektual PD agar dapat beraktivitas dan atau bermobilitas secara penuh optimal tanpa hambatan. Hal ini juga dikemukakan sendiri oleh Bryan Gardner sebagaimana tersebut di atas bahwa perlakuan khusus bagi kelompok minoritas, merupakan bentuk affermative action terhadap kelompok masyarakat rentan khususnya PD.

Hal ini ditempuh karena amat disadari jika PD dalam tingkat dan keadaan tertentu, sulit atau tidak dapat melakukan ekspresi dan apresiasi secara optimal hanya dengan bersandarkan pada prinsip kesamaan hak. Kalau tidak dengan politik diskriminasi seorang yang terbedakan secara simetris tidak akan terhalang untuk mengakses kemanfaatan nilai-nilai publik. Tetapi seorang yang terbedakan secara asimetris seperti tuna netra total betapapun cerdasnya tentu tidak akan dapat mengikuti proses ujian jika harus membaca dan menulis persis sama dengan peserta umum. Di sini makna kesamaan hak menjadi bias dan di sini pulalah istilah perlindungan lebih menjadi sangat urgen.

Agar PD tidak larut dalam keterbatasan dan kekurangannya, maka kemampuan/ potensi yang masih tersisa di kalangan PD perlu dioptimalkan melalui fasilitas perlindungan lebih atau perlakuan khusus. Paradigma pengejawantahan perlindungan lebih atau perlakuan khusus bagi PD lazimnya berupa program rehabilitasi, bantuan sosial, jaminan taraf kehidupan yang bersifat permanen dan yang paling strategis adalah penyediaan aksesibilitas. Hal yang disebut terakhir bertujuan untuk menghilangkan atau memperkecil halangan atau hambatan akibat disabilitas dalam berekspresi dan berapresiasi.

E. POPULASI PENYANDANG DISABILITAS DAN PENYEBARANNYA

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2004, diketahui jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 6.571.566 jiwa dengan sebaran menurut klasifikasinya :

a. Tuna netra 1.810.829 orang

b. Tuna rungu wicara 1.745.609 orang

C. Tuna grahita 2.811.173 orang

d. Tuna daksa 203.955 orang

Uraian berikut adalah kondisi sebaran penyandang disabilitas berdasarkan klasifikasi di setiap provinsi :

TUNA TUNA TUNA TUNA NO.
PROVINSI NADNETRA 34.759RUNGU WICARA 29.789GRAHITA 46.926HITA DADAKSATOTAL 117.346
1.NAD Sumut34.75929.78919445.872117.346
2.Sumut Sumbar117.710 49.020117.167 45.426184.4158.685427.977
3.Sumbar Riau49.02010679.1956.859180.500
4.Riau11.69210.96422.67968046.015
5.Jambi13.27415.662026.9911.77757.704
6.Sumsel49.51743.859 14.67764.1957.453165.024
7.Bengkulu16.370119.5622.52153.130
8.Lampung61.51652.5161087.7649.019210.815
9.Kep.Babel8.2789.47213.78984832.387
10.Kep.Riau DKI Jakarta10.50410.04616.89291738.359
11.62.81837.69281.2928.126189.928
12.Jabar338.299316.658488.93732.4611.176.355
13.Jateng272.500302.1072.1074449.51918.492104.2618
14.DI Yogya22.22027.761614444.0901.89395.964
15.Jatim319.741300.61561554542.11437.591120.0061
17. Bali 31.015 31.774 48.717
18.NTB37.56045.96659.4714713.702 6.715115.208 149.712
19.NTT31.97733.59148.4771775.85.841119.886
20.Kalbar27.38724.41536.0631634.04.01843.461
21.Kalteng9.22213.1533 18.18.1712.915111.127
22.Kalsel32.27428.36746.5655653.921111.127
23.Kalsel Kaltim17.44521.031312727.4963.304111.127 69.276
24.Sulut21.10818.41627.6446442.06669.234
25.Sulteng14.30415.833332626.5911.46758.195
26.Sulsel78.25069.05666111111.96110.915270.182
27.Sultra15.13811.901261.831.833.00256.224
28.Gorontalo8.2699.55771313.3181.25432.398
29.Sulbar7.8198.94313.1821821.19331.137
30.Maluku9.9617.23813.13.4111.03431.644
31.Maluku5.7345.8099.0140141.06821.625
32.Utara Irja Barat7821.9543.036367826.554
33.Papua15.1626.54222.96096066445.328

Sumber data dari BPS 2004

Tabel 1

Dalam wawancara dengan peneliti di Jakarta pada 4 Januari 2008, Siswadi (Ketua Umum PPDI) meragukan validitas data dari BPS mengenai jumlah PD di Indonesia sebagaimana terurai di atas. Sebab metode pendataan yang digunakan, mengandung unsur pembiasan atau tingkat ketidakakuratan yang cukup tinggi. Selain itu, invaliditas juga timbul akibat parameter yang dipakai dalam mendefinisikan kelompok-kelompok PD, cukup variatif. Misalnya, menurut Departemen Kesehatan bahwa penglihatan seseorang baru dikategorikan sebagai tuna netra apabila ia hanya memiliki ketajaman penglihatan 20/200, yaitu ketajaman yang hanya mampu melihat suatu benda pada jarak 20 kaki padahal penglihatan normal adalah orang yang memiliki ketajaman penglihatan normal pada jarak 200 kaki.

Sedangkan tuna netra menurut Departemen Sosial adalah seseorang yang tidak dapat menggunakan indera penglihatannya untuk melakukan aktivitas sosial secara normal. Kategori tuna netra menurut Departeman Pendidikan Nasional adalah seseorang yang masih berusia sekolah dengan mata yang tidak dapat melihat tulisan di papan tulis atau buku cetak dari jarak normal.

Persatuan Tuna netra Indonesia (PERTUNI) mengkategorikan tuna netra adalah seseorang yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran font 12 dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata (kurang awas). Sedangkan BPS menilai seseorang sebagai tuna netra berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan sendiri sebagai informan primer atau dari unsur keluarga sebagai informan sekunder, keterangan mana dicatat oleh petugas atau dituliskan oleh informan dalam formulir.

Masalah lain juga terjadi pada persoalan asumsi. Seorang tuna daksa yang mengalami kelumpuhan sehingga harus berkursi roda, mungkin tidak dapat menyembunyikan apalagi menyangkal hal itu dirinya seorang PD. Tapi seorang yang hanya pincang sedikit atau bagian tangan yang disabilitas ringan dan sebagainya, ada kemungkinan dapat menyembunyikan bahkan tidak mengakui keberadannya sebagai PD. Akibatnya proses pendisabilitasan statistik tentang PD menjadi bias.

Merujuk pada kerancuan atau invaliditas data seperti itu, maka populasi PD cukup banyak yang didasarkan pada estimasi dan inipun lagi-lagi berbeda dari instansi yang satu dengan instansi lainnya. Estimasi WHO menentukan jumlah populasi PD adalah 10% dari total penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2004 adalah 218.868.791. Jadi jumlah populasi PD di Indonesia menurut estimasi WHO adalah 218.868.791 x 10/100 = 21.886.879 sedangkan estimasi Departemen Sosial terhadap jumlah populasi PD di Indonesia adalah 3, 11% dari total penduduk. Dengan demikian maka jumlah populasi PD Indonesia pada tahun 2004 adalah 218.868.791 x 3,11/100 = 7.037.581.

F. KONDISI PENYANDANG DISABILITAS DALAM ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI

Berdasarkan hasil riset terhadap PD yang terdata pada tahun 1999-2000 sebanyak 1,8 juta, maka 43% di antaranya adalah penduduk usia sekolah 5-18 tahun atau kurang lebih 628.343 anak. Pada tahun 1999-2000 hanya 46.063 anak yang terdaftar atau kurang lebih dari 10% walau tidak diketahui jumlah PD yang ada di sekolah umum.

Berdasarkan hasil Susenas (Modul Sosial Budaya) tahun 2000 dapat diketahui bahwa disabilitas dapat terjadi karena berbagai faktor yaitu bawaan sejak lahir, akibat kecelakaan/korban kriminalitas, atau bencana alam dan juga karena penyakit. Dibandingkan dengan penyebab disabilitas lainnya, bawaan sejak lahir merupakan penyebab disabilitas terbanyak (44,88 %). Adapun pemenuhan hak atas pendidikan PD masih memprihatinkan, karena sebanyak 43,17 % tidak/ belum pernah sekolah, sedangkan PD yang berhasil menamatkan pendidikan pada tingkat atau sederajat SMU hanya 7,45 %. Sementara itu, PD yang mengikuti kursus keterampilan hanya 1.34 % dengan jenis kursus terbanyak yang diikuti adalah pertukangan dan kerajinan.

100% 37.4 80% 44 42.2 60% 9.3 20.9 40% 83.4 53.4 27 20% 13.3 9.8 0% Perkotaan Pedesaan Kota+Desa Tata Boga Menjahit Pertukangan Lainnya

Persentase PD berumur 5-39 tahun yang mengikuti kursus menurut jenis kursus dan daerah tempat tinggal di Indonesia tahun 2000

Sumber: BPS-Modul Sosial Budaya, Susenas 2000

Ditinjau dari aktivitas sosial ekonomi, persentase PD berumur 5-18 tahun yang sudah membantu penghasilan orang tua sebanyak 13,66 %, terdiri atas 7,96 % di perkotaan dan 16,86 % di pedesaan. Sementara PD berumur 10 tahun ke atas yang tidak bekerja/mencari pekerjaan, tidak sekolah dan tidak mengurus rumah tangga adalah sebanyak 52,4 %. Hal terjadi karena disabilitas yang disandangnya sangat membatasi ruang gerak untuk melakukan kegiatan yang menuntut tanggungjawab seperti bekerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga. Hanya 31,26 % PD yang bekerja dan mencari pekerjaan, sedangkan yang mengurus rumah tangga sekitar 11,66 %.

100% 80% 50.4 52.4 56.1 60% 11.9 11.7 40% 11.3 20% 33.6 31.3 27 0% Perkotaan Pedesaan Kota+Desa Bekerja Sekolah Mengurus RT Lainnya

Prosentase PD berumur 10 tahun ke atas menurut daerah tempat tinggal dan kegiatan utama dalam seminggu di Indonesia tahun 2000

Sumber : BPS-Modul Sosial Budaya, Susenas 2000

Untuk mencakup kebutuhan kehidupannya sehari-hari dan tidak tergantung pada orang lain, PD perlu untuk mencari nafkah dan bekerja. Selain pendidikan, PD juga berhak untuk memperoleh kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini tercantum dalam UU No. 4 tahun 1997 Bab 5 Pasal 6 yang mengatur bahwa PD juga berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan dan kemampuannya.

Dari jumlah PD yang bekerja, 53,96 % adalah buruh yang menerima upah di sektor swasta, sedangkan yang menjadi buruh dengan penghasilan tidak tetap adalah 46,04 %. Dalam hal ini daerah perkotaan dan pedesaan mempunyai pola yang berbeda. Selain sebagai pengusaha, di perkotaan PD yang berstatus sebagai pekerja buruh/karyawan lebih banyak dibandingkan dengan yang berstatus sebagai pekerja tak dibayar. Adapun untuk daerah pedesaan berlaku sebaliknya yaitu lebih banyak yang berstatus sebagai pekerja tak dibayar dibandingkan dengan yang berstatus sebagai buruh/karyawan.

DAERAH TEMPAT TINGGALBERU- SAHABURUH/ KARYAWANPEKERJA TAK DIBAYARTOTAL
(1)(2)(3)(4)(5)
Perkotaan Pedesaan51,60 55,1739,35 16,759,49 28,08100,00 100,00
Perkotaan+Pedesaan53,9623,5422,50100,00
Sumber data dari BPS 2000ari BPS22,50

Persentase PD berumur 10 tahun yang bekerja menurut daerah tempat tinggal dan status pekerjaan utama di Indonesia tahun 2000

Tabel 2

100% 12.7 16.1 80% 23.9 10.1 13.1 60% 12.6 27.5 40% 65.1 18.6 50.7 20% 17 0% Perkotaan Pedesaan Kota+Desa Pertanian Industri Jasa Perdagangan Lainnya

Prosentase PD berumur 10 tahun yang bekerja menurut daerah tempat tinggal dan lapangan usaha utama selama semingu yang lalu di Indonesia tahun 2000

Sumber : BPS-Modul Sosial Budaya, Susenas 2000

Pada gambar di atas terlihat bahwa sektor pertanian masih mendominasi lapangan usaha PD yang bekerja di daerah pedesaan. Sedangkan di perkotaan masing-masing sektor hampir merata yaitu dengan persentase masih di bawah 20%. Hanya pada sektor jasa dan perdagangan persentasenya sudah lebih dari 20% yaitu masing-masing 27,47% dan 23,87%.

PD yang bekerja dengan jumlah kerja kurang dari 15 jam seminggu mempunyai persentase paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar PD yang bekerja selama seminggu belum mempunyai jumlah jam kerja yang optimal.

Pada gambar di bawah ini terlihat bahwa pola daerah perkotaan dan pedesaan hampir sama yaitu persentase paling tinggi pada jumlah jam kerja kurang dari 15 jam dan persentase paling rendah pada jumlah jam kerja lebih dari 34 jam peosentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan PD yang bekerja di daerah pedesaan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa PD yang bekerja di daerah pedesaan tenaganya belum dimanfaatkan secara penuh dibandingkan dengan PD di daerah perkotaan.

70 61,33 57.9 60 49.91 50 40 34.7 2501 30 17820.82 1539 20 10 0 Perkotaan Pedesaan Kota+Desa <15 Jam 15-34 Jam > 34 Jam

Prosentase PD berumur 10 tahun yang bekerja berdasarkan lama bekerja di Indonesia tahun 2000 Sumber:BPS-Modul Sosial Budaya, Susenas 2000

Dalam keadaan seseorang mengalami disabilitas, berarti kesempatan untuk memperoleh persamaan dan partisipasi penuh di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan jauh tertinggal dibandingkan dengan warga masyarakat yang tidak mengalami disabilitas. Hal ini sebagian besar disebabkan karena sikap mental negatif masyarakat terhadap PD yang masih sangat membatasi adanya persamaan dalam hak-hak selaku warga negara. Sikap demikian itu juga mempersempit kesempatan para PD yang masih sangat membatasi adanya persamaan dalam hak-hak selaku warga negara. Sikap mental demikian itu juga mempersempit kesempatan para PD untuk dapat mengadakan hubungan dengan warga masyarakat. Stigma sosial yang terlalu sering terkait dengan disabilitas ini harus dihapus. Lingkungan yang sudah dibangun di Indonesia kebanyakan dirancang tanpa memperhatikan kebutuhan khusus PD. Rintangan fisik dan sosial telah menghalangi warga negara yang mengalami disabilitas berpartispasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. (Hasanah Uswatun, 2004)

G. DATA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Berdasarkan hasil pelaksanaan pendataan dan pendaftaran penduduk berkelanjutan (P4B) yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2004, data pemilih khusus dari kalangan PD sebanyak 775.182. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini dipaparkan posisi dan sebaran populasi pemilih PD.

NO.PROVINSITUNA NETRARUNGU WICARATUNA GRA- HITATUNA DAKSATOTAL
1.NAD16801.3559763,6107,621
Sumut87749.9063.95911.97634,615
3.Sumbar42114.9732.3456.58618.115
4.Riau19493.0275692.5228.067
5.Jambi51653.0681.9377.85218.022
6.Sumsel80125.8912.62612.40028.929
7.Bengkulu11819556321.9074.675
8.Lampung5.1175.1491.8859.34221.493
9.Kep.Babel6367255021.3973.260
10.Kep.Riau4196585351.2742.886
11.DKI Jakarta4.07510.2763.0465.94523.342
12.Jabar25.20420.82413.93747.660107.625
13.Jateng31.59428.91313.63546.049120.191
14.DI Yogya4.0593.8041.7816.14515.789
15.Jatim37.35833.77417.31761.646150.095
16.Banten6.6395.1023.3399.91324.993
17.Bali2.1872.1301.1755.15510.647
18.NTB4.2473.4952.7166.39216.850
19.NTT8.0597.0764.1439.06928.347
20.Kalbar3.6183.6631.5955.85514,731
21.Kalteng1.0781.1356302.0044,847
22.Kalsel4.3543.4782.4876.65716,976
23.Kaltim1.6201.9021.0523.3847,958
24.Sulut1.8951.6141.1734.7479,429
25.Sulteng2.0541.7671.0343.8628,717
26.Sulsel10.5448.9386.57216.13842,192
27.Sultra2.0711.3248822.9077,184
28.Gorontalo1.2378335331.4544,057
29.Maluku1,7201.5737152.4116,419
30.Maluku6675122531.4032,835
31Utara Irja Barat14819885301732
32.Papua6818085051.5493,543
Total192,253178,84694571309,512775,182

Sumber data dari BPS 2004 Tabel 3

Hasil pelaksanaan P4B khusus mengenai pemilih PD sebagaimana terurai di atas, dikritik oleh berbagai elemen PD. Dalam wawancara dengan peneliti di Jakarta 3 Desember 2007 Maulani Rotinsulu (Bendahara PPUA) berpendapat bahwa komposisi pemilih PD berdasarkan hasil pelaksanaan P4B, sangat bias dan tidak akurat. Salah satu penyebabnya karena dalam proses pelaksanaan, petugas cenderung mengejar target pragmatis sehingga mengabaikan reliabilitas. Banyak PD yang memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih, namun luput dari P4B akibat petugas tidak dapat menemuinya pada hari kerja. Petugas dimaksud lalu mencatat saja identitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari tetangga. Dalam kondisi seperti ini, maka petugas hanya mengisi kolom formulir yang bersifat umum. Sedangkan kolom 16 dan 21 yang kebetulan menyangkut kolom khusus mengenai keadaan PD, dibiarkan kosong.

Meski demikian hasil pelaksaaan P4B seperti tersebut di atas, setidaknya telah membuka wacana penyadaran publik terhadap eksistensi PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Ini penting karena pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, setiap pelaksanaan pendaftaran pemilih oleh Pantarlih tidak pernah mencakup khusus pemilih PD dan kebutuhannya. Kalangan PD didata dan didaftar secara umum sehingga sangat wajar jika pada masa itu tidak tersedia sama sekali data tentang pemilih PD.

H. HAK PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Seiring dengan bergeraknya arus globalisasi yang melahirkan tata kehidupan dunia baru, maka setiap bangsa dan negara maupun komponen masyarakat yang ada di dalamnya tidak dapat mengelak dan terus berupaya melakukan penyesuaian terutama pada penataan sistem kehidupan politik yang lebih demokratis serta mengedepankan aspek penghormatan terhadap HAM. Salah satu ciri utama negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dan demokrasi ialah adanya penyelenggaraan sistem Pemilu secara bebas, langsung, jujur dan adil.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas selain perlu disusun sistem hukum penyelenggaraan Pemilu yang sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi yang bersifat universal maupun dalam lingkup lokal. Pemilu juga seyogianya diselenggarakan oleh sebuah badan khusus yang bersifat independen, netral dan objektif. Selain itu penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas tinggi hanya dapat dicapai jika memenuhi tiga syarat yaitu legitimate, akuntabel dan representatif termasuk dalam hal ini adalah warga negara dari kalangan PD yang dapat mencakup lemah fisik dan atau mental, lanjut usia (lansia), orang sakit dan lain-lain.

Penempatan warga negara PD sebagai kelompok pemilih yang perlu mendapat perlakuan khusus dari otoritas Pemilu, tidak lain merupakan seruan internasional yang mempersyaratkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan mengikutsertakan sistem Pemilu yang adil dan aksesibel. Ini sesuai dengan perjanjian International Covenant on Civil and Political Rights yang diperkuat oleh resolusi PBB tentang HAM menetapkan bahwa setiap warga PD mempunyai hak khusus berupa kemudahan dalam memperoleh pelayanan dan atau penyediaan sarana termasuk jaminan kerahasiaan pilihan dalam penyelenggaraan Pemilu. Semua hak tersebut harus dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu tanpa diskriminasi, pembatasan, pengurangan, penghambatan yang disebabkan oleh disabilitas fisik, intelegensi, kebuta-hurufan, dan rendahnya pendidikan.

Negara berkewajiban untuk menyusun kerangka hukum yang menunjukkan keberpihakan (Affirmative Action) untuk mengatasi hal-hal tersebut, sehingga warga negara PD dapat melaksanakan hak politiknya secara penuh dengan asas kesamaan, keadilan dan bermartabat. Dalam rangka menegakkan hak politik yang universal bagi PD, International Foundation for Election System (IFES) dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menggelar workshop di Sigtuna Stockholm Disabilities Swedia pada 14-17 September 2002. Hadir dalam workshop tersebut antara lain petugas pelapor PBB bidang PD, wakil-wakil parlemen, wakil-wakil Komisi Pelaksana Pemilu dan wakil-wakil organisasi PD dari 45 negara, termasuk Indonesia. Workshop tersebut telah menghasilkan sebuah dokumen internasional penting berupa The Bill of Electoral Right for Citizen with Disabilities (piagam tentang hak bagi pemilih PD).

Butir-butir The Bill of Electoral Right for Citizen With Disabilities sebagaimana dikemukakan di atas, akhirnya terlegitimasi secara formal dalam instrumen hukum internasional yaitu International Convention on the Rights of Person With Disabilty, Resolusi PBB 61/ 106 13 Desember 2006 khususnya pada article 29 yang selengkapnya berbunyi:

"States parties shall quarantee to person with disabilities political rights and the opportunity to enjoy them others, and shall undertake:

a. To ensure that persons with disabilities can effectively and fully participate in political and Public life on an egual basis with others, directly or through freely chosen refresentatifs, including the right and opportunity for persons with disabilities to vote and elected, inter, via, by:

1. Ensuring that voting procedures, facilities, and materials, are appropriate, accesible and easy to understand and use;

2. Protecting the right of persons with disabilities to vote by secret ballot in election and Publik referendums without intimidation, and to stand for elections, to effectively hold office and perform all 0020 Publik functions all levels of government, facilitating the use of assistive and new technologies where appropriate;

3. Guaranteeing the free expression of the will of persons with disabilities as electors and to this end, where necessary, at their reguest, allowing assistance in voting by person of their own choice.

b. To promote actively an environment in which persons with disabilities can effectively an fully participate in the conduct of Publik affairs, without discrimination and on an egual basis with others, and encourage their participation in Publik affairs, including;

1.Participation in non-governmental organizations and associations concerned with the Publik and political life of the country, and in activities and administration of political parties;

2. Forming and joining organizations of persons with disabilities at international, national, regional, and local levels."

Pengaturan konvensi tersebut di atas mengenai hak politik, terutama perlakuan khusus bagi PD dalam penyelenggaraan Pemilu di setiap negara atau bangsa dan masyarakat dunia yang menjunjung tinggi sistem demokrasi dan negara hukum, sebetulnya merupakan bentuk pengejawantahan dari UDHR tahun 1948. Dalam artikel 21 UDHR telah menegaskan:

1.Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representative.

2. Everyone has the right to equal access to Publik service in his country.

3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and egual sufferage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Hal terpokok dari UDHR adalah penegasan yang tertuang pada ayat ke-3 bahwa:

“Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara".

Ketentuan yang mengharuskan penyelenggaraan Pemilu bebas dari perlakuan yang diskriminasi dan pengabaian hak pemilih semua warga negara tidak terkecuali PD, lebih dipertegas lagi pada Covenant Civil and Political Rights tahun 1966. Dalam artikel 25 Kovenan tersebut diatur:

"Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

(a) To take part in the conduct of Publik affairs, directly or through freely chosen representative;

(b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal sufferage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;

(c) To have access, on general terms of equality, to Publik service in his country."

Berdasarkan ketentuan dalam kovenan tersebut di atas, terlihatlah dengan jelas bahwa masyarakat dunia sangat menginginkan terselenggaranya Pemilu sebagai pesta demokrasi dapat diakses kemanfaatannya oleh setiap warga negara, termasuk PD. Sebagai warga negara, PD pun seyogianya mempunyai hak untuk diperlakukan secara khusus serta bebas dari segala bentuk diskriminasi.

Kuatnya semangat hukum internasional tentang perlunya prinsip keadilan dan penghilangan segala bentuk hambatan, pembatasan bagi setiap warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu tentu tidak lain karena Pemilu merupakan sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat untuk membentuk sistem pemerintahan. Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis berdasarkan prinsip luber dan jurdil, tentu akan membuahkan hasil yang berkualitas. Sehingga titik impasnya adalah menghasilkan sistem pemerintahan yang juga berkualitas.

Semangat untuk membangun, memajukan, menghormati, melindungi dan memenuhi tanggung jawab publik terhadap HAM, khususnya hak PD dalam sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD atas dasar demokrasi luber dan jurdil sebagaimana yang tertuang pada instrumen HAM tersebut di atas sebenarnya telah banyak diakomodasi dalam galeri peraturan hukum di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. UUD 1945 hasil amandemen meliputi:

a. Pasal 28 huruf C ayat (2):

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

b. Pasal 28 huruf H ayat (2):

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan ".

C. Pasal 28 huruf I ayat (2):

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

d. Pasal 28 huruf J ayat (1):

"Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang PD meliputi :

a) Pasal 5:

"Setiap PD mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan".

b) Pasal 7:

i) Ayat (1) : "Setiap PD mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

ii) Ayat (2) : "Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan dan kemampuannya".

c) Pasal 8:

"Pemerintah dan atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak PD".

d) Pasal ?:

"Setiap PD mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan ".

e) Pasal 10:

i) Ayat (1): "Kesamaan kesempatan bagi PD dalam segala aspek penghidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas".

ii) Ayat (2): "Penyediaan aksesibilitas dimaksud untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang PD dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat".

iii) Ayat (3): "Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan".

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM meliputi :

(1) Pasal 1:

(i) Ayat (1):

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

(ii) Ayat (6):

"Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

(2) Pasal 5 ayat (3):

"Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya".

(3) Pasal 41 ayat (2):

"Setiap PD, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus".

(4) Pasal 42 :

"Setiap warga negara yang berusia lanjut, disabilitas fisik, dan atau disabilitas mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya-biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

(5) Pasal 43 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM berbunyi:

i. Ayat (1):

"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

ii. Ayat (2):

"Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan".

iii. Ayat (3):

"Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan".

Memperhatikan substansi peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, tidak dapat diragukan lagi jika hukum telah mengatur tanggungjawab publik khususnya penyelenggara Pemilu dalam memfasilitasi hak PD demi mewujudkan Pemilu yang tidak saja luber dan jurdil, tetapi juga terjangkau dan tidak diskriminatif bagi kelompok pemilih yang mempunyai hambatan fisik atau intelektual tertentu. Sudah merupakan tugas, fungsi dan tanggung jawab negara khususnya legislatif dan eksekutif untuk menghilangkan segala sistem hukum yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan pelanggaran HAM bagi PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

Selain itu otoritas negara berkewajiban untuk menciptakan peraturan hukum termasuk freiss ermessen demi memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak bagi PD. Sebab hanya dengan paradigma perlakuan publik seperti ini, maka penyelenggaraan Pemilu sebagai basis pembangunan demokrasi dapat meraih prestasi sebagai penyelenggaraan Pemilu dan sistem demokrasi yang berkualitas. Ini penting demi memenuhi nilai filosofi dasar penyelenggaraan Pemilu yang luber, jurdil, dan aksesibel yaitu:

1. Sebagai sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat tidak terkecuali para PD dalam menentukan perangkat ketatanegaraan secara periodik, dan menjunjung tinggi sistem demokrasi dan sistem negara hukum, berdasarkan Pancasila maupun UUD 1945 hasil amandemen pertama sampai terakhir.

2. Penyelenggaraan Pemilu diupayakan untuk mencapai tri sukses yaitu:

(a) Penyelenggara yang bersih, transparan, netral dan mandiri;

(b) Peserta dan konstituen mampu menjaga iklim yang kondusif, keamanan, ketertiban dan taat hukum;

(c) Hasil Pemilu yang lebih berkualitas dengan parameter: representatif, akuntabilitas dan legitimasi formal maupun materiil.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dengan kualitas sebagaimana tersebut di atas, maka pesta demokrasi tersebut seyogianya dibangun dan diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1.Prinsip Penghargaan dan Penghormatan

Penghargaan dan penghormatan adalah setiap disabilitas, kelanjut-usiaan, kebutuhan khusus yang dialami oleh seseorang, merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa dengan kewajiban bagi penyelenggara negara dan masyarakat untuk senantiasa menghargai dan menghormati keberadaan mereka dalam bentuk penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.

2. Prinsip Anti Diskualifikasi

Anti diskualifikasi adalah setiap disabilitas, kelanjut-usiaan, kebutuhan khusus yang dialami oleh seseorang, bukan dan tidak boleh menjadi alasan apapun dan oleh siapapun untuk mengurangi, membatasi, mempersulit, menghambat apalagi menghilangkan hak mereka dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Setiap ketentuan yang mendiskualifikasi seseorang dalam rangkaian penyelenggaraan Pemilu hanya karena yang bersangkutan sebagai PD lainnya, maka ketentuan tersebut dinyatakan tidak sah dan merupakan pelanggaraan terhadap hak PD.

3. Prinsip Langsung

Langsung adalah bahwa setiap PD dengan tidak terkecuali harus dapat menggunakan hak politiknya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Lembaga pendampingan diperlukan sebagai upaya terakhir, sehingga pemberian suara secara langsung dan mandiri merupakan hal yang pertama dan utama. Untuk menjamin terselenggaranya hal dimaksud, maka PD perlu disediakan aksesibilitas sesuai jenis dan tingkat kebutuhannya.

4. Prinsip Umum

Umum adalah setiap PD harus dapat diikutsertakan baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara, pengawas, pemantau dalam setiap tahapan Pemilu tanpa diskriminasi.

5. Prinsip Bebas

Bebas adalah setiap PD bebas menggunakan hak politik tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. PD juga bebas untuk dipilih sesuai dengan kemampuan dan keyakinan politiknya tanpa pensyaratan yang mengurangi, membatasi, menghambat, mempersulit atau menghilangkan hak politiknya.

6. Prinsip Rahasia

Rahasia adalah setiap PD dalam menggunakan dan menentukan hak politiknya terutama pada saat pemberian suara, tidak boleh diketahui oleh siapa pun kecuali bagi orang yang karena sebab tertentu memerlukan dampingan, maka pendamping tidak boleh menyebarkan pilihan orang yang didampingi pada siapa pun.

7. Prinsip Jujur

Jujur adalah setiap penyelenggara atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu termasuk dalam hal ini adalah pendamping, harus berlaku jujur, terbuka, dan tidak memanfaatkan keterbatasan PD untuk melakukan kecurangan. Sebaliknya PD dilarang memanfaatkan keterbatasannya untuk melakukan kecurangan.

8. Prinsip Adil

Adil adalah setiap PD harus mendapat kesempatan yang sama dalam menggunakan hak politiknya tanpa pensyaratan yang mengurangi, membatasi, menghambat, mempersulit atau menghilangkan hak politik dimaksud oleh siapa pun. Penyediaan aksesibilitas bagi PD bukanlah bentuk perlakuan istimewa atau ketidakadilan, melainkan sebagai hal yang menjamin terwujudnya asas Pemilu yang luber, jurdil, demokratis, dan non diskriminatif. (Ariani Mun'im, 2004:3)

BABV

MENAKAR

KEBERPIHAKAN LEGISLATIF

A. BIDANG LEGISLASI

erdasarkan ketentuan dalam Pasal 20A ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen ke-2 dan Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2003 tentang "Susunan dan Kedudukan B Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Dalam ketentuan tersebut antara lain diatur bahwa :

"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan".

Untuk itu, sistematika penelitian dan uraiannya dalam bagian ini, mengacu pada ketiga fungsi legislatif tersebut. Namun perlu ditegaskan bahwa penelitian dalam hal ini tidak mencakup legislatif di tingkat daerah baik provinsi maupun pada tingkat Kabupaten-Kota. Sebab kompetensi membuat sistem regulasi penyelenggaraan Pemilu dalam bentuk UU, hanya ada pada legislatif pada tingkat nasional yaitu DPR RI.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap Undang-Undang Pemilu sebagai produk legislatif, yaitu UU Nomor 12 Tahun 2003 (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 37 dan Tambahan Lembar Negara No. 4277), maka terungkaplah paradigma perlakuan legislatif terhadap hak PD dengan deskripsi sebagai berikut :

a. Asas penyelenggaraan Pemilu

Ketentuan yang mengatur tentang asas penyelenggaraan Pemilu tertuang pada Pasal 2 dengan rumusan :

“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".

Apakah rumusan yang tertuang dalam Pasal 2 dapat berarti legislatif telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kepada para PD ? Jawaban atas pertanyaan ini terungkap dari hasil penelitian sebagai berikut :

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya58,27 %
2.Tidak37,8 %
3.Ragu-ragu3,93 %
Jumlah127100 %

Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 4

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang pada tabel tersebut di atas, terlihat kecenderungan responden yang cukup apresiatif terhadap peran legislatif terutama ketika mengesahkan rumusan ketentuan tentang asas penyelenggaraan Pemilu. Dalam ketentuan tersebut, selain memasukkan prinsip luber, legislatif juga melengkapinya dengan prinsip jurdil. Betapa tidak, karena dengan asas umum penyelenggaraan Pemilu seperti ini secara konsepsional memberikan inspirasi yang sangat kuat bagi upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

Ini berarti legislatif telah menunjukkan paradigma perlakuan yang sebangun dengan sistem negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan Imanuel Kant atau negara kesejahteraan oleh Frederich Julius Sthaal. Bahkan dengan keadaan seperti itu, berarti negara melalui badan legislatif telah mengamalkan konsep Disability, Liberation and Development dari Peter Coleridge. Tidak hanya itu, inspirasi special treatment bagi kalangan PD sebagaimana yang diserukan deklarasi Wina Tahun 1993 juga cukup terakomodasi tentu dengan segala keterbatasannya.

Asas langsung merupakan asas yang mengisyaratkan pemilih PD yang memenuhi persyaratan umum, harus dapat memberikan suaranya sendiri tanpa didelegasikan kepada siapapun. Penyelenggara Pemilu tidak boleh menjadikan faktor disabilitas sebagai dalih untuk melembagakan sistem pendelegasian bagi kelompok pemilih PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Apabila ada pemilih PD yang tidak mampu melakukan pemberian suara secara langsung karena faktor disabilitas, maka disinilah penyelenggara Pemilu dan siapapun perlu menunjukkan kearifan dan kecerdasannya untuk menciptakan sistem dan mekanisme berupa perlakuan khusus atau pelayanan lebih (special treatment) bagi pemilih PD demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang aksesibel dan bermartabat bagi pemilih PD.

Asas bebas dimaksudkan sebagai sumber inspirasi yang mengisyaratkan pemilih PD tidak hanya bebas dari pengaruh atau tekanan yang berdimensi kepentingan politik, tetapi juga bebas dari hambatan, rintangan, halangan, kesulitan dan segala hal yang dapat mengurangi, membatasi apalagi menghilangkan hak politiknya. Penyelenggara Pemilu dan siapapun tidak boleh menggunakan kewenangan yang melekat padanya yang mengakibatkan terjadinya kesulitan, hambatan dan marjinalisasi hak PD dalam menyalurkan aspirasi politiknya secara bebas. Di sinilah pentingnya bentuk perlakuan khusus atau pelayanan lebih (special treatment) bagi pemilih PD sebagai bagian dari sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu.

Asas rahasia dimaksudkan sebagai instrumen bagi para pemilih PD bahwa apapun yang menjadi pilihan politiknya dalam penyelenggaraan Pemilu, dijamin secara hukum tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun. Apabila ada indikasi yang memungkinkan unsur kerahasiaan tersebut tidak dapat berlangsung secara penuh akibat faktor disabilitas, maka penyelenggara Pemilu atau siapapun perlu menggunakan potensi kecerdasan dan kearifannya untuk menciptakan sistem dan mekanisme berupa perlakuan khusus atau pelayanan lebih (special treatment) yang betul-betul mewujudkan jaminan kerahasiaan pilihan politik bagi pemilih PD (secret ballot).

Asas jujur dimaksudkan sebagai wahana filosofis yang mengisyaratkan penyelenggara atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu harus berlaku jujur, terbuka, dan tidak memanfaatkan keterbatasan PD untuk melakukan kecurangan. Sebaliknya, PD tentu tidak boleh melakukan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu dengan menyalahgunakan faktor disabilitas yang melekat padanya.

Asas adil dalam UU tersebut di atas dimaksudkan sebagai nilai dasar yang mengisyaratkan bagi penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya agar menciptakan sistem dan mekanisme berupa perlakuan khusus atau pelayanan lebih (special treatment) demi terbukanya peluang yang memungkinkan PD dapat menggunakan hak politiknya secara penuh tanpa persyaratan yang dapat mengurangi, membatasi, menghambat, mempersulit atau menghilangkan hak politiknya. Adanya perlakuan khusus atau pelayanan lebih dalam bentuk penyediaan aksesibilitas bagi PD bukanlah bentuk perlakuan istimewa atau pemanjaan, melainkan sebagai bentuk kompensasi dari disabilitas yang disandangnya guna menjamin terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang benar-benar adil, demokratis, dan non diskriminatif.

Dalam wawancara dengan peneliti pada 26 November 2007 di Jakarta, Feri Mursidan Baldan (mantan Ketua Pansus dan Ketua Panja RUU Pemilu 2008) menjelaskan bahwa dicantumkannya kembali asas luber dan jurdil dalam UU No. 12 Tahun 2003 maka hak politik PD justru terlindungi bahkan menjadi dasar legitimasi yang kuat bagi PD untuk eksis dalam bidang politik. Asas luber dan jurdil jelas merupakan asas yang melarang praktik diskriminasi dan marjinalisasi terhadap setiap warga negara tidak terkecuali para PD.

Meski demikian keyakinan Feri Mursidan Baldan dan kelompok responden yang sependapat dengannya ditepis sejumlah kalangan terutama dari tokoh PD maupun aktivis dan pemerhati HAM. Dalam wawancara dengan peneliti pada 27 Desember 2007 di Jakarta, Ariani Mun'im (Ketua PPUA) menerangkan bahwa prinsip luber dan jurdil sebenarnya belum dapat dianggap sebagai ukuran keberpihakan legislatif terhadap hak politik PD karena asas tersebut tidak lain merupakan instrumen hukum yang lebih ditujukan kepada masyarakat umum. Sebagai contoh dapat kita lihat pada asas langsung yang berarti setiap pemilih harus menggunakan haknya secara langsung tanpa diwakili. Hal ini agak berbeda dengan keadaan yang dialami beberapa pemilih PD yang karena kesulitan mencoblos sendiri akibat disabilitas, pemberian suara mereka umumnya diwakili oleh petugas penyelenggara Pemilu di lapangan.

Hal serupa juga terjadi pada asas rahasia, dengan praktik pemberian suara oleh beberapa PD yang diwakilkan kepada pihak lain, maka sudah pasti kerahasiaan pilihan sebagaimana yang diatur dalam UU tersebut di atas, sulit dipertanggung jawabkan. Sebab bagaimana mungkin sesuatu dapat disebut rahasia jika rahasia itu sudah diketahui oleh orang lain.

Secara substansial asas penyelenggaraan Pemilu yang tercantum pada Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003, rupanya diperbaharui dalam UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu. Pada Pasal 2 UU tersebut dirumuskan:

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

a. Mandiri;

b. Jujur;

C. Adil;

d. Kepastian hukum;

e. Tertib penyelenggaraan Pemilu;

f. Kepentingan umum;

g. Keterbukaan;

h. Proporsionalitas;

i. Akuntabilitas;

j. Efisiensi; dan

k. Efektifitas

Prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dirumuskan pada Pasal 2 UU No. 22/2007 tersebut di atas, rupanya tidak begitu pas dari sudut filosofi penyelenggaraan Pemilu, tetapi sangat tepat dari teknis operasional penyelenggaraan. Hal ini dapat terjadi karena UU tersebut memang sengaja dibuat khusus untuk penyelenggara dan bukan penyelenggaraan sebagaimana ditegaskan sendiri dalam UU tersebut khususnya pada bagian konsideran butir c dan d:

C. bahwa berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umum sebelumnya, diperlukan penyempurnaan terhadapketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum;

d. bahwa penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;

Jika ditelusuri secara mendalam prinsip dasar yang diatur pada Pasal 2 UU No. 22/2007, sebetulnya merupakan nilai dasar konsep Good Governance yang kini menjadi acuan umum bagi setiap unit penyelenggara negara. Tegasnya bahwa ketentuan asas-asas tersebut di atas tidak lain merupakan kelanjutan dari asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN sebagaimana diatur dalam UU No. 28/1999. Tak hanya itu sektor swasta pun, kini juga menggunakan nilai dasar tersebut untuk menjadi kerangka berpijak dalam menjalankan roda penyelenggaraan Badan Usaha atau korporasi sebagaimana yang tertuang dalam prinsip Good Cooperate Governance.

Jika dalam UU No. 22/2007 diatur mengenai prinsip umum penyelenggara Pemilu, maka filosofi asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang baru diatur dalam Pasal 2 UU No. 10/2008 (LNRI 2008 No. 51; TLN 4836) dengan rumusan :

“Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."

Dalam rumusan Pasal 2 UU No. 10/2008 terdapat 2 unsur baru yaitu efektif dan efisien. Meski tidak secara eksplisit disebut sebagai asas, namun dengan penempatannya pada Pasal 2, maka secara teknis yuridis kedua istilah dimaksud melebur menjadi bagian yang tak terpisahkan dari asas penyelenggaraan Pemilu yaitu luber dan jurdil. Hal ini dapat dipahami mengingat istilah efektif dan efisien merupakan bagian dari asas/prinsip Good Governance sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

Sungguh hal yang cukup disesalkan karena dalam UU No. 22 tahun 2007 maupun UU No. 10 Tahun 2008 yang mencantumkan kedua istilah tersebut sama sekali tidak ada penjelasan mengenai hal itu baik pada penjelasan umum maupun pada penjelasan pasal demi pasal. Kenyataan ini mengundang kerawanan mengingat kedua istilah ini, cukup riskan dengan hal-hal yang menyangkut upaya pewujudan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Betapa tidak karena tidak tersedianya berbagai aksesibilitas fisik bagi PD dalam penyelenggaraan Pemilu 2004, umumnya karena dianggap tidak efektif dan tidak efisien.

Meski ada beberapa KPUD yang tetap menyediakan aksesibilitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 maupun Pilkada yang berlangsung sesudahnya, namun kebanyakan KPUD lainnya termasuk KPU Pusat sendiri enggan memenuhi kebutuhan PD tersebut dalam penyelenggaraan Pemilu dengan dalih tidak efektif dan tidak efisien dan berbagai argumentasi yang terkesan menghindari tanggung jawab.

Hal ini diakui oleh Valina Sinka Subekti (anggota KPU periode 2002- 2007) bahwa pengadaan alat bantu bagi pemilih PD selain tidak disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2003, juga kurang efektif karena pemilih PD yang menggunakan alat tersebut sangat terbatas bahkan kadang-kadang tidak ada. Jadi ini jelas tidak efisien dan hanya memboroskan anggaran.

Setelah dilakukan penelusuran mengenai asas atau prinsip penyelenggaraan Pemilu yang berlaku sebelum UU No 12 Tahun 2003, maka peneliti memahami jika pengaturan mengenai hal tersebut selain substansinya yang relatif berbeda juga mengenai tempat pengaturan.

Ketentuan mengenai asas penyelenggaraan Pemilu dalam UU No.3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, selain diatur dalam Pasal 1 ayat 2, juga disebutkan secara rinci pada bagian penjelasan umum. Dalam Pasal 1 ayat 2 UU tersebut dirumuskan :

"Pemilihan Umum diselenggarakan secara demokratis dan transparan, jujur dan adil, dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia".

Jika dibanding dengan asas penyelenggaraan Pemilu dalam UU No. 12 Tahun 2003, pengaturan asas penyelenggaraan Pemilu dalam UU No. 3 Tahun 1999 sedikit lebih luas. Selain mencakup asas luber dan jurdil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2003, asas penyelenggaraan Pemilu dalam UU No. 3 Tahun 1999 juga melembagakan prinsip demokrasi dan transparansi sebagai ciri umum negara hukum dan merupakan unsur pokok konsep Good Governance. Dalam hal ini, asas penyelenggaran Pemilu dalam UU No. 3 Tahun 1999 cukup kuat menjadi landasan filosofis bagi diwujudkannya hak politik PD. Dengan demikian, maka legislatif yang menyusun dan mengesahkan UU ini memiliki komitmen lebih baik dalam hal menghormati, melindungi dan memenuhi hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

Salah satu bukti konkrit optimisme ini adalah karena melalui UU No. 3 Tahun 1999 selain telah mendudukkan secara resmi dua wakil PD yaitu Fikri Tholib (pengguna kursi roda) dan Samsul Masri (Tuna daksa) sebagai anggota MPR (1999-2004), juga pada periode inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bahkan dunia, ada seorang penyandang tuna netra yaitu Bapak KH. Abdurahman Wahid alias "Gus Dur" menduduki jabatan presiden sekaligus sebagai kepala negara. Fenomena paradoksal justru terjadi ketika penyelenggaraan Pemilu diatur dalam UU No.12 Tahun 2003 Jo UU No.23 Tahun 2003 khususnya pada pemilihan presiden. Gus Dur sebagai simbol ketokohan PD akhirnya gagal menduduki kursi kepresidenan akibat dijegal oleh KPU.

Adapun UU No.1 tahun 1985 sebagai ketentuan paling akhir mengenai penyelenggaraan Pemilu sebelum UU No. 3 Tahun 1999, tidak ditemukan pengaturan mengenai asas penyelenggaraan Pemilu. Ini terjadi karena UU tersebut memang merupakan ketentuan yang hanya mengubah beberapa Pasal dalam UU No. 2 Tahun 1980 tentang "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum anggotaanggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975".

Hal serupa juga terjadi dalam UU No. 2 Tahun 1980 maupun UU No. 4 Tahun 1975. Kedua UU penyelenggaraan Pemilu tersebut hanya memuat beberapa pasal yang dipandang perlu untuk diubah dan hasil perubahan dimaksud, kebetulan tidak ada yang terkait langsung dengan persoalan asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana ditegaskan sendiri dalam penjelasan umum kedua UU tersebut bahwa: "Perubahan yang diatur dalam UU ini, tidaklah bersifat fundamental yang berarti tidak mengubah dasar fikiran, tujuan, asas serta sistem Pemilihan Umum".

Meski demikian legislatif pada masa ini, masih memiliki sumbangan dalam hal pengaturan penyelenggaraan Pemilu. Mengingat MPR dalam struktur kenegaraan Indonesia berkedudukan sebagai badan legislatif dalam konsep trias politica, maka itu berarti semua produk MPR berupa ketetapan-ketetapan dimana ketika UUD 1945 belum diamandemen, juga berkedudukan sebagai salah satu pembentuk peraturan perundang-undangan negara (Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan).

Dalam hal ini setidaknya ada lima Tap MPR mengenai penyelenggaraan Pemilu yang dihasilkan sebelum dan setelah UU No. 15 Tahun 1969. Tap MPR dimaksud adalah Tap MPRS No. XI/MPRS/1966, Tap MPRS No. XII/MPRS/1968, Tap MPR No.VIII/MPR/1973, Tap MPR No. VII/ MPR/1978 dan Tap MPR No. III/MPR/1983. Dalam ketetapan-ketetapan tersebut diisyaratkan asas penyelenggaraan Pemilu masih bersandarkan pada asas luber. Jadi pada masa ini, asas jurdil belum diadopsi.

Adapun asas penyelenggaraan Pemilu dalam UU No. 15 Tahun 1969 sebagai UU pertama yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu sejak UUD 1945 dinyatakan kembali berlaku berdasarkan dekrit presiden 5 Juli 1969, secara subtansial juga mengadopsi asas luber tanpa jurdil. Pengaturan asas tersebut secara eksplisit tertuang pada penjelasan umum UU No. 15 Tahun 1969. Sedangkan asas penyelenggaraan Pemilu yang tercantum pada batang tubuh khususnya Pasal 3 UU No. 15 tahun 1969, justru menyebutkan adanya kalimat tambahan dari asas luber yaitu :

"Perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum di dasarkan atas asas-asas demokrasi yang dijiwai semangat Pancasila/ Undang – undang dasar 1945"

Rumusan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 1969 tentang asas penyelenggaraan Pemilu tersebut di atas yang hanya berintikan pada asas-asas demokrasi, tidak lain merupakan refleksi tata kehidupan politik yang berkembang saat itu adalah semangat untuk membangun demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Asas tersebut adalah ciri pandangan politik rezim orde baru yang pada tahap awal, berpegang pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) serta menyingkirkan segala unsur-unsur komunisme dari kekuasaan negara. Sebab bagi rezim orde baru, Pancasila dan UUD 1945 adalah instrumen negara yang tidak dapat ditawar-tawar dan harus menjadi landasan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sehingga tidak ada tempat bagi unsur komunisme hidup dalam negara yang berfalsafahkan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan asas-asas penyelenggaraan Pemilu dalam UU No. 15 Tahun 1969, maka secara konsepsional legislatif pada masa ini dapat dinilai memadai dari sisi penghormatan dan perlindungan serta pemenuhan hak politik bagi PD. Sebab dengan sistem demokrasi yang berarti dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, maka penyelenggaraan Pemilu tentu mencakup PD sebagai bagian dari warga negara yang berhak memilih maupun dipilih. Apabila hak warga negara dari kalangan PD tersebut dikurangi apalagi dihilangkan, maka itu pasti bukan demokrasi.

Pengaturan asas-asas Pemilu yang paling tua di Indonesia, tertuang dalam ketentuan penyelenggaraan Pemilu tahun 1955. Hal yang cukup spektakuler mengenai pengaturan asas penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 sebagai pesta demokrasi pertama di Indonesia, ternyata tidak diatur dalam UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan justru diatur dalam konstitusi yang berlaku saat itu yakni Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pada Pasal 35 UUDS dirumuskan :

“Kemauan Rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak-pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara."

Rumusan ketentuan tersebut mempunyai muatan filosofis yang dalam. Betapa tidak karena penyusunan UUDS secara historis, dipicu keinginan pimpinan negara dan kaum nasionalis lainnya untuk segera mengakhiri federalisme di bawah konstitusi RIS menuju sistem unitarianisme. Hal yang berbeda dengan rumusan UU sesudahnya adalah pada istilah "berkesamaan" yang tentu maknanya tidak lain bahwa setiap orang tidak terkecuali PD yang menjadi WNI mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam penyelenggaraan Pemilu.

Asas ini tidak ada pada UU tentang penyelenggaraan Pemilu sesudahnya. Ini dapat dimengerti karena ketika itu UUDS memang dirancang sebagai instrumen fundamental bagi bangsa Indonesia untuk memasuki era demokratisasi dengan landasan equal justice under law, equal justice before the law.

b. Kewajiban KPU

Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban KPU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 dengan rumusan sebagai berikut :

a. memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna mensukseskan Pemilu;

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;

C. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;

e. melaporkan penyelenggaraan Pemilu kepada presiden selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD;

f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN; g. melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

Apakah rumusan yang tertuang dalam Pasal 26 dapat berarti legislatif telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kepada para PD? Jawaban atas pertanyaan tersebut tergambar sepenuhnya dalam tabel di bawah ini:

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya8264,57%
2.Tidak2922,83 %
3.Ragu-ragu1612,6 %
Jumlah127100%

Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 5

Memperhatikan konfigurasi hasil penelitian dalam tabel tersebut di atas, dapatlah diindikasikan betapa tingginya pengakuan responden terhadap legislatif terutama ketika membuat aturan tentang kewajiban KPU. Dimana substansi pengaturannya, legislatif dinilai cukup baik dalam membangun paradigma perlakuan yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak politik PD. Hal ini terlihat pada frase memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara.

Rumusan seperti ini mengandung isyarat yang sangat jelas bagi penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya untuk membangun paradigma perlakuan yang adil dan setara kepada PD yang berkedudukan sebagai peserta Pemilu. Dalam hal ini siapapun tidak boleh bersikap stereotip dan prejudice terhadap eksistensi PD yang berminat mengekspresikan hak politiknya sebagai peserta Pemilu. Apabila terdapat indikasi ketidakmampuan dalam menjalankan tugas sebagai fungsionaris dalam bidang politik maka hukum mewajibkan penyelenggara negara untuk menyediakan aksesibilitas dan perlakuan khusus lainnya yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pihak yang bersangkutan. Sehingga dengan itu maka segala unsur penghambat dan pencetus ketidakmampuan dapat dikurangi, dihilangkan dan selanjutnya diubah menjadi orang yang berkemampuan penuh.

Ini berarti negara melalui Legislatif telah memenuhi esensi negara hukum yang digagas Imanuel Kant atau negara kesejahteraan oleh Frederich Julius Sthaal. Prinsip adil dan setara untuk semua peserta Pemilu tanpa terkecuali, tentu cukup memenuhi seruan Deklrasi Wina tentang special treatment bagi PD maupun paradigma Disability, Liberation and Development yang digagas Peter Coleridge.

Dalam wawancara dengan peneliti pada 13 Maret 2008 di Jakarta Valina Sinka Subekti (mantan anggota KPU periode 2002-2007) menjelaskan bahwa rumusan yang tertuang dalam Pasal 26 tentang kewajiban KPU merupakan rumusan yang cukup ideal karena sudah mencakup hal-hal yang prinsipil dan mendasar bagi tugas KPU untuk mewujudkan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini bisa kita lihat pada rumusan huruf (a) bahwa KPU wajib memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna mensukseskan Pemilu. Ini berarti legislatif melarang KPU untuk bertindak diskriminatif terhadap siapapun yang menjadi peserta Pemilu termasuk para PD yang berkedudukan sebagai peserta Pemilu.

Pengakuan Valina tersebut di atas, tampaknya kurang sejalan dengan penilaian pegiat pemantau Pemilu antara lain Hadar Gumay (Direktur Cetro). Dalam wawancara dengan peneliti pada 2 April 2008 di Jakarta, beliau berpendapat bahwa unsur-unsur kewajiban KPU yang diatur dalam Pasal 26 memang mengandung prinsip dasar kewajiban penyelenggara Pemilu yang bersifat umum. Namun dengan merujuk pada pengalaman penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 dijumpai sejumlah kasus yang memperlihatkan KPU melakukan praktik diskriminasi terhadap peserta Pemilu. Contoh kasus dalam hal ini adalah "Abdurrahman Wahid" alias Gus Dur yang akhirnya tidak dapat maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2004 akibat didiskualifikasi oleh KPU.

Penilaian Hadar Gumay tersebut di atas didukung oleh Heppy Sebayang (Wakil Ketua PPUA). Dalam wawancara dengan peneliti 28 Februari 2008 di Jakarta, informan ini menegaskan bahwa tindakan diskriminatif KPU terhadap pemilih PD banyak juga terjadi pada penetapan standarisasi logistik Pemilu. Dalam Pemilu 2004 penetapan standar logistik Pemilu sama sekali tidak mencakup standar logistik yang diperlukan oleh pemilih PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pengaturan mengenai kewajiban KPU sebagaimana terurai di atas, ternyata tidak ada dalam UU No. 10/2008 ini terjadi karena UU tersebut memang didesain semata-mata hanya mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu sedangkan pengaturan mengenai KPU sebagai penyelenggara Pemilu, diatur dalam UU tersendiri yaitu UU No. 22 Tahun 2007. Dalam Pasal 8 ayat 4 UU tersebut dirumuskan:

KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;

b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;

C. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan

e. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang undangan;

f. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU dan ditandatangani g. oleh ketua dan angota KPU;

h. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/ janji pejabat, dan

i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundangundangan.

Memperhatikan kutipan peraturan tersebut di atas, rupanya tidak banyak yang berubah kecuali beberapa hal yaitu :

1. Materi yang tertuang pada Pasal 26 huruf a UU No. 12 Tahun 2003, bergeser ke huruf b Pasal 8 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2007. Namun substansi dasar yang diatur dalam ketentuan ini, masih tetap sama yaitu KPU wajib memperlakukan secara adil dan setara pada peserta Pemilu.

Ini berarti legislatif yang mengesahkan UU tersebut masih mempunyai semangat yang tidak berbeda dengan kalangan legislatif periode sebelumnya yang menjunjung prinsip keadilan dan kesamaan sebagai asas yang sangat lekat dengan kaum PD.

2. Ketentuan yang tertuang pada Pasal 26 huruf b UU No. 12 Tahun 2003, mengenai penetapan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan, malah tidak diatur sebagai kewajiban KPU menurut UU No. 22 Tahun 2007. Ketentuan tersebut beralih menjadi tugas dan wewenang KPU sebagaimana yang tertuang pada Pasal 8 ayat 1 huruf n untuk Pemilu anggota legislatif dan Pasal 8 ayat 2 hurufi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Ini berarti kalangan legislatif yang mengesahkan UU tersebut, mengalami perubahan pola berpikir di mana penentuan standar penyelenggaraan Pemilu yang sebelumnya merupakan kewajiban KPU, kini berkedudukan sebagai tugas dan wewenang KPU. Salah satu konsekuensi logis dari perubahan itu adalah pada soal tuntutan. Di mana hal yang termasuk kewajiban, tentu secara teknis yuridis bersifat keharusan sehingga pelanggaran terhadap hal tersebut akan setimpal dengan tuntutan kalau bukan penghukuman/sanksi.

Adapun mengenai kedudukan, tugas dan wewenang, tidaklah bersifat keharusan, tapi merupakan hak yang perlu dilaksanakan atau dapat juga disebut sebagai rangkaian pilihan bagi pemegang kekuasaan untuk melaksanakan tugasnya. Jadi kalangan legislatif yang mengesahkan UU tersebut khususnya mengenai penentuan standar penyelenggaraan Pemilu yang semula merupakan kewajiban kini hanya menjadi tugas dan wewenang KPU. Hal ini mencerminkan bahwa sikap legislatif pada masa ini, lebih melentur dari pada kalangan legislatif sebelumnya.

Dalam hal peralihan kewajiban menjadi wewenang dari sudut kepentingan PD, secara filosofis juga sedikit mengalami kemunduran karena siapapun termasuk PD kurang begitu tersedia dalil untuk menuntut KPU yang lalai melakukan standarisasi terhadap elemen-elemen penyelenggaraan Pemilu. Sebab bagaimanapun setiap wewenang hanya dapat dituntut jika disalahgunakan sehingga wewenang yang tidak dilaksanakan, tentulah tidak termasuk objek yang dapat dituntut.

Adapun pengaturan mengenai hal ini dalam UU No. 3 Tahun 1999 maupun UU tentang Pemilu yang berlaku sebelumnya yaitu UU No. 1 1985, UU No.2 Tahun 1980, UU No.4 Tahun 1975, UU No. 15 Tahun 1969 maupun UU No. 7 Tahun 1953, kesemuanya tidak ditemukan aturan secara eksplisit mengenai kewajiban KPU atau yang serupa dengan itu sebagaimana yang tertuang pada Pasal 26 UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 22 Tahun 2007. Dalam UU No. 3 Tahun 1999 dan UU No. 15 Tahun 1969 hanya mengatur mengenai tugas dan wewenang KPU atau nama lain yang serupa dengan itu beserta unit-unit pelaksanannya. Itu berarti kalangan legislatif pada periode ini tidak lebih baik daripada legislatif yang menghasilkan UU No. 12 Tahun 2003 maupun UU No. 22 Tahun 2007. Dengan demikian paradigma perlakuan legislatif terhadap hak PD pada masa ini juga tidak lebih baik daripada legislatif yang mengesahkan UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 22 Tahun 2007.

C. Sistem pendataan dan pendaftaran pemilih

Ketentuan yang mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pendataan pemilih sebagaimana tertuang dalam Pasal 54 dengan rumusan :

(1) Pendaftaran pemilih dilakukan dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih.

(2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Nama lengkap;

b. Status perkawinan;

c. Tempat dan tanggal lahir/umur;

d. Jenis kelamin;

e. Jenis disabilitas yang disandang; dan

f. Alamat tempat tinggal.

Apakah rumusan yang tertuang dalam Pasal 54 dapat berarti legislatif telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak kepada para PD ? Jawaban atas pertanyaan ini, tergambar sepenuhnya dalam tabel sebagai berikut:

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya45,67 %
2.Tidak40,16 %
3.Ragu-ragu14,17 %
Jumlah100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 6

Berdasarkan konfigurasi hasil penelitian tersebut di atas, terlihat apresiasi responden terhadap legislatif masih lebih tinggi dari pada kelompok responden yang berpendapat sebaliknya. Walau hanya terpaut 5,51 %, mayoritas responden mengakui kalangan legislatif yang menghasilkan UU No. 12 Tahun 2003 khususnya pada Pasal 54 ayat 2 huruf e, menunjukkan kalangan legislatif telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

Ini berarti paradigma perlakuan negara melalui legislatif dalam memenuhi tanggungjawabnya kepada warga negara dari kalangan PD, telah mewujudkan esensi negara hukum sebagaimana yang digagas Imanuel Kant maupun bentuk negara kesejahteraan oleh Frederich Julius Sthaal. Selain itu legitimasi yuridis terhadap bentuk registrasi khusus bagi pemilih PD, jelas merupakan wujud implementasi special treatment bagi PD sebagaimana seruan Deklarasi Wina Tahun 1993. Bahkan dengan pelembagaan kolom pemilih PD dalam sistem registrasi penyelenggaraan Pemilu merupakan sinyalemen kuat dari implementasi konsep pembebasan dan pembangunan PD sebagaimana yang digagas oleh Peter Coleridge.

Penyebutan jenis disabilitas yang disandang dalam formulir pendataan dan pendaftaran pemilih jelas merupakan instrumen yang sangat mendasar bagi terlaksananya penyelenggaraan Pemilu yang benar-benar adil aksesibel dan bermartabat bagi PD. Sebab amat disadari bahwa pendataan dan pendaftaran pemilih sesungguhnya merupakan bagian dari rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilu yang mengundang kerawanan terjadinya pelanggaran akibat sistem dan mekanisme pendataan dan pendaftaran pemilih yang memang kurang baik dari semula.

Pencantuman jenis disabilitas yang disandang pada formulir pendataan dan pendaftaran pemilih merupakan solusi yang sangat baik untuk memposisikan pemilih PD sebagai bagian dari pemilih yang perlu mengunakan hak pilihnya secara optimal, bebas dari segala hambatan dan kesulitan. Hal ini berarti bahwa adanya informasi tentang pemilih PD dari hasil pendataan dan pendaftaran secara akurat, dapat mejadi referensi bagi penyelenggara Pemilu untuk menggunakan kewenangan dan potensi yang tersedia guna menciptakan sistem dan mekanisme yang berbentuk perlakuan khusus atau pelayanan lebih kepada pemilih PD demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat baginya.

Selain itu, keberadaan ketentuan tersebut sebetulnya tidak lain adalah wujud dari tekad kalangan legislatif sendiri untuk menciptakan sistem dan mekanisme yang mengandung unsur perlakuan khusus atau pelayanan lebih kepada PD dalam penyelenggaraan Pemilu, betapa tidak karena cukup banyak elemen-elemen masyarakat yang terhambat mengakses nilai kemanfaatan penyelenggaraan Pemilu secara optimal, leluasa dan bebas hambatan, namun hanya kelompok PD yang mulai memperoleh perhatian dari legislatif. Jadi kalangan legislatif dari sisi ini telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam wawancara dengan peneliti pada 26 November 2007 di Jakarta, A. Yuliani Paris (Anggota Komisi II DPR RI periode 2004-2009) menilai bahwa rumusan Pasal 54 khususnya dalam ayat 2, sudah merupakan bentuk kepedulian legislatif bagi warga PD. Dengan ketentuan seperti itu maka seluruh pemilih PD dapat terdata berdasarkan jenis disabilitas yang disandangnya. Sehingga KPU tidak ada alasan untuk mengabaikan keberadaan pemilih PD sebagai bagian warga negara yang harus dihormati dan dilindungi serta dipenuhi hak politiknya.

Optimisme kalangan legislatif seperti terurai di atas terhadap efektivitas sistem pendataan pemilih khususnya bagi warga PD, ternyata kurang begitu direspon oleh tokoh komunitas PD. Dalam wawancara pada 4 Januari 2008 di Jakarta dengan peneliti, Siswadi (Ketua DPP PPDI) menerangkan bahwa kelemahan utama sistem pendataan pemilih khususnya PD sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 ayat 2 adalah karena ketentuan tersebut hanya mengatur tentang jenis disabilitas yang disandang tanpa disertai variabel penegas yaitu bentuk layanan atau alat yang diperlukan. Akibatnya meski penyelenggara Pemilu mengantongi data pemilih PD, tetapi kebanyakan pemilih PD khususnya tuna netra rupanya tidak memperoleh fasilitas terutama alat yang diperlukan dalam pemberian suara. Dengan demikian pencantuman variabel jenis disabilitas pada formulir sebagaimana ketentuan pada Pasal 54 ayat 2 tampaknya menjadi sia-sia. Padahal nilai filosofis yang terkandung di balik ketentuan tersebut pada hakikatnya tidak lain adalah untuk menjadi legal standing bagi KPU agar menyediakan bentuk layanan kepada pemilih PD sesuai dengan kondisi disabilitas dan kebutuhannya.

Untuk itulah, maka komunitas PD bersama segenap Stakeholdersnya sangat berharap agar dalam UU Pemilu baru nanti, sudah mengatur secara jelas, tegas dan rinci tentang variabel-variabel pendataan pemilih PD. Namun untung tak dapat diraih malang tak dapat di tolak, harapan tersebut tinggallah sebuah mimpi yang tak bermakna dalam realitas hidup. Betapa tidak karena dalam UU baru Pemilu yaitu UU No. 22 tahun 2007 maupun UU No. 10 Tahun 2008 bukan saja tidak melanjutkan atau mengembangkan pengaturan tentang variabel data pemilih yang lebih jelas, lebih tegas dan lebih rinci, UU tersebut malah justru mengeluarkan variabel jenis disabilitas yang disandang dari ketentuan sehingga hal tersebut sama sekali tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pemilu baru. Untuk jelasnya berikut ini dikutip rumusan Pasal 33 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2008:

"Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat Nomor Induk Kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih."

Dalam wawancara pada 26 November 2007 di Jakarta dengan peneliti, Tamam Achda (Anggota Panja RUU Pemilu baru) menerangkan bahwa dikeluarkannya variabel data pemilih PD dari ketentuan sebelumnya, bukan dimaksudkan untuk mengurangi apalagi menghilangkan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu tetapi lebih dimaksudkan sebagai langkah untuk memberi kesempatan bagi PD berimprovisasi secara bebas dan fleksibel tanpa terikat dengan aturan seperti itu. Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk mendorong pihak yang menyelenggarakan pendataan dan pendaftaran pemilih, tidak terlalu dipersulit dengan variabel-variabel yang dipandang kurang strategis. Sebab berdasarkan pengalaman dalam penyelenggaraan data dan pendaftaran pemilih lalu, sedikit sekali yang mengisi kolom tentang jenis disabilitas yang disandang, padahal di wilayah itu cukup banyak bermukim kalangan pemilih PD. Jadi keberadaan variabel itu dalam formulir menjadi sia-sia.

Penjelasan Tamam Achda tersebut di atas dikritik keras oleh Maulani Rotinsulu (Sekjen DPP HWPDI). Dalam wawancara dengan peneliti pada 3 Desember 2007 di Jakarta, Maulani menegaskan bahwa keliru sekali jika keberadaan variabel PD dalam formulir pendaftaran pemilih menjadi penyebab tidak efektifnya pendataan dan pendaftaran bagi pemilih PD lalu. Dari hasil pantauan sejumlah kalangan, ditemukan kasus bahwa banyak PD yang tidak terdata dan terdaftar sebagai pemilih lebih disebabkan karena petugas yang melakukan pendataan dan pendaftaran untuk Pemilu 2004, hanya cari gampangnya saja dengan mengisi sendiri formulir pendataan dan pendaftaran berdasarkan informasi dari orang yang tinggal bertetangga dengan orang yang akan didata dan didaftar.

Nurul Hasanah (Koordinator Advokasi dan Pemantau Hak PD dalam Pemilu Sulsel) juga menolak pandangan Tamam Achda yang menilai pengadaan aksesibilitas berupa alat bantu bagi PD dalam Pemilu sebagai hal yang tidak efisien alias pemborosan. Dalam wawancara dengan peneliti 21 Mei 2008 di Makassar, Nurul Hasanah menegaskan bahwa pada pemilihan Gubernur di Sulsel tahun 2007, KPUD setempat memenuhi harapan komunitas PD dan stakeholders-nya dengan menyediakan template (alat bantu coblos mandiri bagi tunanetra) satu eksemplar setiap TPS. Biaya pengadaan fasilitas hanya Rp. 48.568.000 atau 0.05 % dari total anggaran penyelenggaraan Pilkada ketika itu. Jumlah ini lebih kecil dari biaya pengadaan tinta atau surat suara yang masingmasing menyerap anggaran sebesar Rp. 4.131.123.000 atau 3.84 % dan Rp. 2.516.354.185 atau 2.34 % dari total anggaran penyelenggaraan Pilkada di Sulsel.

Untuk lebih lengkapnya, berikut ini diuraikan konfigurasi komponen pembiayaan penyelenggaraan Pilkada Sulsel tahun 2007 khusus pada bidang perlengkapan dan pengawasan :

Jumlah Total Anggaran Pilkada Sulsel 2007 Rp. 107.500.000.000
No.Mata AnggaranBiayaProsentase
1.Tinta4.131.123.0003.84%
2.Surat suara2.516.354.1852.34%
3.Kartu pemilih2.498.610.1742.32%
4.Kalender, spanduk, stiker, baliho137.607.5000.13%
5.Media cetak156.675.0000.15%
6.Selebaran31.937.0000.03%
7.TV25.000.0000.02%
8.Radio151.002.5000.14%
9.Pamflet24.214.0000.02%
10.Template48.568.0000.05%
11.Pengawasan18.397.700.37917.11%
Sumber data dari KPUD Sulsel 2007
JurJumlah Sub Total28.118.791.73826.16%

Tabel 7.

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa tingkat penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD di kalangan anggota legislatif yang menghasilkan UU No. 22 tahun 2007 dan UU No. 10 Tahun 2008 dari sudut pelembagaan hak PD dalam pendataan dan pendaftaran pemilih, bukan saja tidak ada perbaikan dari anggota legislatif yang menghasilkan UU No. 12 2003, malah justru semakin merosot. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa dalam UU No. 12 tahun 2003 khususnya Pasal 54 ayat 2, tercantum dengan jelas, tegas dan konkrit variabel jenis disabilitas yang disandang merupakan unsur yang harus ada dalam formulir pendataan dan pendaftaran pemilih. Namun dalam UU No. 22 Tahun 2007 dan UU No. 10 Tahun 2008 khususnya Pasal 33 ayat 2 yang mengatur mengenai materi formulir pendataan dan pendaftaran pemilih, variabel disabilitas dihilangkan.

Adapun pengaturan mengenai hal tersebut dalam UU No.3 Tahun 1999 maupun UU yang berlaku sebelumnya yaitu UU No. 1/1985, UU No. 2/1980 dan UU No.4 Tahun 1975, tidak mengatur tentang pencantuman keberadaan PD dalam formulir pendaftaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 UU No. 12 Tahun 2003. Dalam Pasal 33 UU No. 3 Tahun 1999 hanya mengatur bahwa "Format Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh KPU".

Jika demikian halnya berarti legislatif ketika itu menyerahkan sepenuhnya pengaturan format pendaftaran Pemilu kepada KPU. Celakanya karena susunan personalia KPU pada masa itu terdiri dari unsur parpol dan pemerintah di mana soal independensi dan transparansi agak diragukan. Sebab dengan susunan seperti itu, KPU tentu lebih cenderung beroperasi di balik bayang-bayang kepentingan parpol daripada bagaimana mengayomi, memfasilitasi dan mengakomodasi aspirasi secara maksimal kelompok pemilih yang mempunyai kebutuhan khusus.

Meski dalam UU No. 3 Tahun 1999 dirasakan kaburnya pengaturan mengenai unsur disabilitas yang perlu dimuat dalam formulir pendaftaran pemilih, namun dalam UU No. 1 Tahun 1985, UU No. 2 Tahun 1980, UU No. 4 Tahun 1975 dan UU No. 15 Tahun 1969, kesemuanya tidak mengatur sama sekali tentang unsur-unsur yang perlu dimuat dalam formulir pendaftaran pemilih. Ini berarti kalangan legislatif yang menghasilkan UU tersebut kurang begitu memperhatikan, menghormati apalagi memenuhi hak PD untuk diakui secara yuridis sebagai bagian dari warga negara yang perlu dicatat dan dilayani secara khusus dalam sistem penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam tahap pendaftaran dan pendataan pemilih.

Dalam UU No. 7 Tahun 1953 yang mengatur penyelenggaraan Pemilu I, ada ketentuan tentang format pendaftaran pemilih, tapi sayang sekali karena format dimaksud lagi-lagi tidak mencakup keberadaan pemilih PD. Hal ini terlihat pada Pasal 7 UU No. 7 Tahun 1953:

Dalam daftar-pemilih dimuat keterangan tentang tiap-tiap pemilih, sebagai berikut:

nama lengkap, termasuk nama panggilan, jika ada; a.

b. umur;

C. sudah/pernah/belum kawin;

d. jenis laki-laki atau perempuan;

e. alamat rumah;

f. pekerjaan.

Sampai di sini tergambar paradigma perlakuan legislatif yang menghasilkan UU No. 7 Tahun 1953 ternyata tidak lebih baik dari pada legislatif yang menghasilkan UU No.12 Tahun 2003. Dengan demikian paradigma perlakuan legislatif terhadap hak PD pada masa ini juga tidak lebih baik dari pada legislatif yang menyusun UU No. 12 Tahun 2003.

a. Hak Pasif

Ketentuan mengenai hak pasif PD sebagaimana diatur dalam Pasal 60 dengan rumusan:

"Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat:

(a) warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

(b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

(c) berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(d) cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam Bahasa Indonesia;

(e) berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;

(f) setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

(g) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya;

(h) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(i) tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

(j) sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten; dan

(k) terdaftar sebagai pemilih."

Pada bagian penjelasan pasal ini antara lain disebutkan :

"Persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 huruf d tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota".

Pasal 60 huruf j :

“Penentuan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan hasil pemeriksaan menyeluruh".

Apakah rumusan yang tertuang dalam Pasal 60 khususnya pada huruf d dan j serta penjelasannya masing-masing, dapat berarti legislatif telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kepada para PD?

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya73,23 %
2.Tidak16,54 %
3.Ragu-ragu11,01 %
Jumlah100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Jawaban atas pertanyaan tersebut terungkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 8

Berdasarkan konfigurasi hasil penelitian tersebut di atas, terlihat tingginya tingkat pengakuan responden kepada legislatif yang dianggap telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik bagi PD. Ini berarti paradigma perlakuan negara melalui legislatif cukup memperhatikan esensi negara hukum maupun negara kesejahteraan sebagaimana yang digagas Imanuel Kant dan Frederich Julius Sthaal. Tak hanya itu gagasan Peter Coleridge tentang Disability, Liberation and Development maupun special treatment bagi PD yang merupakan seruan Deklarasi Wina Tahun 1993, juga cukup terakomodasi.

Betapa tidak karena ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang hak PD untuk dipilih, sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan Pasal 60 huruf d, sama sekali tidak dijumpai dalam UU No.3 1999. Meski rumusan yang tertuang dalam Pasal 60 huruf d hampir sama dengan rumusan Pasal 43 huruf c UU No. 3 Tahun 1999, namun perbedaan justru tampak pada bagian penjelasan bahkan pada penjelasan Pasal 43 huruf c UU No.3 Tahun 1999, tidak sedikit pun menyebutkan hal ikhwal PD.

Rumusan Pasal 43 UU No. 3 Tahun 1999 berbunyi :

(1) Seorang calon anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:

a. warga negara yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan KTP atau Keterangan Lurah/Kepala Desa tentang alamatnya yang tetap;

C. dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis;

d. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpengetahuan yang sederajat dan berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan;

e. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;

f. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "G30S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

h. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

i. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

j. terdaftar dalam daftar pemilih.

(2) Anak-anak dan keturunan dari orang yang dimaksud ayat (1) huruf f dapat menjadi calon Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bagian penjelasan Pasal 43 huruf c dirumuskan :

“Keterangan dapat berbahasa Indonesia, cakap membaca dan menulis, dapat dibuat oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum"

Ketentuan yang tertuang pada rumusan penjelasan Pasal 43 huruf c tersebut di atas terlihat relatif longgar karena wewenang pemberian keterangan tentang cakap membaca dan menulis, diserahkan kepada pimpinan parpol. Hal ini tentu berbeda dengan kebijakan KPU pada masa berlakunya UU No. 12 Tahun 2003 di mana hal seperti ini, diserahkan kepada otoritas medis khususnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Paradigma perlakuan yang disebut terakhir tentu saja merugikan PD akibat indikator dan parameter penentuan PD dalam terminologi medis, berbeda dengan non medis sebutlah pimpinan parpol.

Namun dalam hal pengaturan sehat jasmani dan rohani sebagai syarat yang paling sering mendiskriminasi dan memarjinalisasi PD, rupanya ketentuan Pasal 43 UU No. 3 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas sebenarnya lebih demokratis daripada UU No. 12 tahun 2003. Sebab dalam ketentuan Pasal 43 UU No. 3 Tahun 1999, syarat berbadan sehat atau sehat jasmani dan rohani ternyata tidak diatur sebagaimana ketentuan pada Pasal 60 huruf j UU No.12 Tahun 2003. Syarat seperti inilah yang paling sering menimbulkan pelanggaran hak bagi PD lantaran definisi disabilitas, rupanya masuk dalam kategori tidak sehat menurut otoritas medis.

Dalam penjelasan Pasal 60 huruf j UU No.12 Tahun 2003 sebagaimana tersebut di atas ditentukan syarat general check up untuk membuktikan seseorang memang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Anehnya karena seorang penyandang tuna netra yang telah menjalani proses general check up untuk menjadi calon anggota legislatif, rupanya langsung divonis tidak sehat meski indikator tidak sehat dimaksud hanya bersandar pada variabel tunggal yaitu visus 0 alias tidak ada penglihatan. Sementara calon lain yang bukan tuna netra/PD, yang menjalani proses general check up sering dinyatakan lulus kesehatan meski yang bersangkutan terdapat kelainan pada jantung, paru-paru, ginjal dan organ tubuh lainnya, tapi hal itu tetap dianggap sehat.

Hal seperti ini, tentu saja tidak adil sekaligus diskriminatif terhadap PD. Sebab menurut dr. Ferial Saputra (Staf pengajar Rehabilitasi Medik FKUI Jakarta) bahwa definisi sehat menurut otoritas medis hanya menitikberatkan pada soal disabilitas, sedangkan orang yang mengalami gangguan fisik lainnya tapi bukan kategori disabilitas tetap dinyatakan sehat padahal antara mata, telinga, hidung dan organ tubuh lainnya mempunyai derajat dan nilai yang sama. Jika seorang tuna netra dinyatakan tidak sehat karena visus 0, maka dengan parameter diametrikal orang yang mermiliki 1 ketidaknormalan pada indikator sehat harus pula dinyatakan tidak sehat sekaligus tidak lulus dalam pencalonan anggota legislatif. Hal ini penting dikemukakan karena berdasarkan Surat Edaran KPU tertanggal 22 Desember 2003 Nomor 1313/15/XII/2003 tentang Klarifikasi Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani antara lain ditegaskan bahwa general check up mencakup minimal 5 item yaitu : gula darah, kolesterol, lever, jantung dan kejiwaan.

Dalam surat edaran tersebut tidak ditentukan berapa item gangguan untuk dinyatakan tidak sehat. Menariknya lagi karena keadaan mata, telinga dan beberapa variabel yang mencirikan keadaan PD, justru ternyata tidak masuk kategori tidak sehat.

Dengan demikian tindakan otoritas medis yang memvonis PD dari berbagai jenis sebagai hal yang masuk kategori tidak sehat, merupakan tindakan yang berlebihan bahkan bisa disebut sebagai kebijakan yang bertentangan dengan SE KPU tersebut di atas.

Ironisnya karena perilaku otoritas medis yang cenderung memarjinalkan hak politik PD, lagi-lagi tidak mengalami perkembangan yang lebih baik dalam UU No. 10 Tahun 2008. Sebab rumusan yang tertuang dalam Pasal 60 huruf d UU No. 12 Tahun 2003 dan penjelasannya sebagai acuan terbitnya SE KPU tersebut di atas yang dalam praktiknya, cenderung diberi interpretasi secara berlebihan oleh otoritas medis ternyata persis sama dengan rumusan yang tertuang pada Pasal 50 huruf d UU No. 10 Tahun 2008.

Namun ada perkembangan yang cukup spektakuler mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD dalam UU No. 10/2008 khususnya mengenai syarat pendidikan bagi calon anggota legislatif. Hal tersebut tertera pada bagian penjelasan Pasal 50 huruf e dengan rumusan :

“Yang dimaksud dengan “bentuk lain yang sederajat" antara lain Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Pondok Pesantren Salafiah, Sekolah Menengah Teologia Kristen, dan Sekolah Seminari".

“Kesederajatan pendidikan dengan SMA ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau PemerintahDaerahberdasarkanperaturanperundang-undangan".

Penyebutan istilah SMALB dalam UU tersebut, secara teknis yuridis merupakan preseden yang sangat baik untuk menjustifikasi keberadaan lembaga pendidikan luar biasa sebagai unsur yang diakui oleh negara termasuk dalam bidang politik. Ini penting karena sekolah-sekolah luar biasa, selama ini sering terdiskriminasi kalau bukan dianaktirikan dengan lembaga pendidikan reguler. Tak cuma itu, banyak alumni SLB yang kemudian melanjutkan study pada lembaga pendidikan regular selama ini, ternyata juga kerap ditolak dalam berbagai proses rekrutmen tidak terkecuali pada bidang politik, sekalipun PD dimaksud sudah berijazah lembaga pendidikan regular.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana yang tertuang pada bagian penjelasan Pasal 50 huruf e UU No. 10/2008 maka PD yang berijazah SLB, tidak perlu lagi merasa rendah diri, kini lembaga pendidikan luar biasa yang menghasilkan tokoh PD terdidik, harus semakin percaya diri karena negara secara hukum telah mengakui keberadaan SLB sehingga siapapun tidak boleh lagi bertindak diskriminatif terhadap PD yang berijazah pendidikan luar biasa.

Hal yang sangat mengejutkan lagi dari sudut penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD, terlihat pada UU No. 22 tahun 2007. Pada bagian penjelasan Pasal 11 huruf h dan Pasal 86 huruf h UU tersebut tertera kalimat yang sangat menarik yaitu: "Disabilitas tubuh tidak termasuk kategori tidak sehat jasmani dan rohani". Rumusan ketentuan seperti inilah yang sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu komunitas PD dan stakeholders-nya. Sebab selama ini, PD khususnya yang mengalami jenis disabilitas pada tubuh seperti tuna netra, tuna rungu dan tuna daksa, selalu dianggap atau dipersamakan sebagai kelompok orang yang tidak sehat jasmani.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka setiap keputusan atau surat edaran termasuk surat keterangan dokter atau dari siapapun yang menerangkan bahwa PD atau disabilitas adalah bagian dari kategori tidak sehat atau terganggu kesehatannya, harus dinyatakan batal demi hukum berdasarkan asas Lex Superior Derogate Lege Imperiori. Dari sudut ini anggota legislatif yang menghasilkan UU tersebut, patut diacungkan jempol karena telah menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

Jika dalam UU No. 10 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 3 Tahun 1999 cukup rinci mengatur soal syarat menjadi anggota legislatif, maka hal itu tidak terjadi pada UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Rincian persyaratan seorang calon anggota DPR pada penyelenggaraan Pemilu tahun 1955, ternyata diatur dalam konstitusi yang berlaku saat itu yakni UUD Sementara tahun 1950.

Dalam Pasal 60 UUDS 1950 diatur :

“Yang boleh menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ialah warga-negara yang telah berusia 25 tahun dan bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang haknya untuk dipilih telah dicabut."

Dalam UUDS 1950 maupun peraturan perundang-undangan pelaksanaannya tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "tidak diperkenankan". UUDS juga tidak mengatur secara eksplisit tentang tidak bolehnya PD dipilih menjadi anggota DPR, maka secara aconterario hal tersebut dapat berarti PD boleh dipilih menjadi anggota DPR. Dengan demikian maka secara konstitusional, legislatif pada periode ini menunjukkan paradigma perlakuan yang relatif baik terhadap aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD.

b. Mekanisme pendampingan

Dalam hal PD menggunakan hak pilihnya di TPS melalui bantuan pendamping, diatur dalam Pasal 85 UU No. 12 Tahun 2003 dengan rumusan :

1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Apakah rumusan yang tertuang dalam Pasal 85 khususnya pada ayat 1 dan 2, dapat berarti legislatif telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kepada para PD? Jawaban atas pertanyaan tersebut terungkap dalam tabel di bawah ini :

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya10,24 %
2.Tidak10481,89 %
3.Ragu-ragu7,87 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 9

Berdasarkan konfigurasi hasil penelitian tersebut di atas, kali ini terlihat tingginya tingkat ketidakpercayaan responden kepada legislatif yang dianggap tidak membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Ini berarti paradigma perlakuan negara melalui legislatif kurang mengakomodasi prinsip special treatment sebagai bagian dari HAM khususnya PD. Bahkan dengan kebijakan seperti itu, maka gagasan Peter Coleridge tentang Disability, Liberation and Development, juga kurang diamalkan. Dengan demikian, gagasan sistem negara hukum dari Imanuel Kant maupun negara kesejahteraan dari Frederich Julius Sthaal kurang diamalkan dari sisi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD. Hal ini terjadi karena bentuk layanan pendampingan bagi PD yang dibangun kalangan legislatif dalam UU tersebut, dinilai tidak sejalan dengan paradigma pemilihan mandiri bagi PD sebagaimana hasil seminar nasional yang berlangsung pada 7-8 Oktober 2002 di Jakarta.

Merujuk pada hasil Global Workshop Sigtuna Stockholm Swedia 14-17 September 2002, seminar nasional tersebut telah menghasilkan deklarasi serta rekomendasi yang ditujukan kepada legislatif dan KPU. Materi pokok yang tertuang dalam deklarasi dan rekomendasi tersebut antara lain penghapusan semua ketentuan khususnya bidang politik yang dapat mengurangi, membatasi, dan menghilangkan hak PD untuk berpartisipasi secara optimal dalam bidang politik tanpa hambatan atau kesulitan.

Dalam wawancara dengan peneliti pada 27 Desember 2007 di Jakarta, Ariani Mun'im (Ketua PPUA Pusat dan Tokoh Tuna netra senior di Jakarta) menerangkan bahwa sebagai orang beriman dan bertakwa kepada Sang Maha Pencipta, kita tentu perlu mensyukuri peran legislator atas keberadaan lembaga pendampingan dalam UU No. 12 2003. Namun hasil usaha legislator kita seperti itu, kurang menjiwai aspirasi dan kebutuhan riil warganya dari kalangan PD. Sebab seorang PD yang ingin menyalurkan aspirasi politiknya melalui prosesi pemungutan suara di TPS, umumnya tidak terlalu suka dengan mekanisme pendampingan. Karena dengan cara itu selain terlihat tidak ada kemandirian sebagaimana yang banyak diserukan, unsur kerahasiaan suara juga menjadi bias.

Ariani tampak kecewa dengan mekanisme pendampingan yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2003. Sebab ketika UU No. 12 Tahun 2003 masih dibahas di DPR sebagai RUU, PPUA yang dipimpin Ariani Mun'im pernah menyampaikan usulan penyempurnaan RUU Pemilu tersebut yang mencakup tata cara pemungutan suara bagi PD khususnya tuna netra di TPS. Dalam usulan tersebut dikemukakan perihal template sebagai cara yang memenuhi asas luber dan jurdil bagi pemilih PD dalam mencoblos.

Hamzah M.Yamin (Ketua DPD Pertuni Sulsel) dalam keterangannya kepada peneliti mengaku tidak menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya pilpres putaran pertama pada tahun 2004 bukan karena menjadi golongan putih, tapi sebagai bentuk protes kepada KPU dan legislatif yang tidak menciptakan mekanisme pencoblosan secara mandiri bagi pemilih seperti dirinya. Parahnya lagi karena dalam UU penyelenggaraan Pemilu sudah menentukan petugas KPPS sebagai pendamping bagi pemilih PD yang akan mencoblos di TPS.

Menurut Hamzah, mekanisme seperti ini rentan terjadi manipulasi suara mengingat petugas pendamping yang kemungkinan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan atau emosional dengan pemilih, dapat saja mencobloskan kontestan yang bukan merupakan pilihan pemilih. Untuk menghindari hal tersebut, Hamzah cukup setuju dengan mekanisme pendampingan dengan syarat pendamping dimaksud berasal dari pilihan pemilih, jadi bukan hasil penunjukkan KPPS.

Hal serupa juga diungkapkan Heppy Sebayang (Pengurus DPP PPDI dan tokoh intelektual tuna daksa di Jakarta) bahwa legislatif kita tidak konsisten sekaligus tidak responsif kepada komunitas PD dan stakeholdersnya. Karena ketika tampil sebagai pembicara dalam seminar nasional tersebut di atas Firman Jaya Daeli selaku wakil ketua Pansus RUU Pemilu Tahun 2003 mengaku salut dengan prakarsa dan usulan dari komunitas PD dan stakeho/ders-nya untuk ikut mengambil bagian dalam penyempurnaan RUU Pemilu.

Firman Jaya Daeli menilai bahwa gagasan komunitas PD dan stakeholders-nya tentang paradigma penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak PD dalam bidang politik memang merupakan hak yang sangat fundamental sehingga perlu bahkan harus diakomodasi dalam pembentukan UU Penyelenggaraan Pemilu mendatang. Sayangnya karena RUU Pemilu dimaksud telah disahkan menjadi UU yaitu UU No. 12 Tahun 2003 di mana sebagaian besar hal yang dikemukakan Firman Jaya Daeli, ternyata justru tidak terakomodasi dalam UU tersebut. Sikap dan perilaku anggota legislatif seperti ini jelas melanggar komitmen dan konsistensi.

Dalam keterangannya kepada peneliti, Firman Jaya Daeli mengelak tuduhan Ariani dan Heppy Sebayang. Firman Jaya Daeli berdalih bahwa terjadinya perbedaan antara aspirasi komunitas PD dan stakeholders-nya dengan rumusan dalam Pasal 85 UU No. 12 tahun 2003, bukan berarti legislatif mengingkari komitmennya tetapi legislatif mementingkan hal yang lebih urgen. Legislatif menilai bahwa mekanisme pendampingan bagi pemilih PD tertentu jauh lebih efektif dan efisien daripada model template seperti yang diusulkan komunitas PD dan stakeholders-nya.

Berdasarkan deskripsi sebagaimana terurai di atas, maka komunitas PD dan stakeholders-nya berharap agar mekanisme pendampingan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU No. 12 Tahun 2003, tidak terulang pengaturannya dalam UU Pemilu mendatang. Setelah dilakukan penelusuran terhadap UU No. 10 Tahun 2008 khususnya ketentuan tentang mekanisme pemungutan suara bagi pemilih PD harapan tersebut akhirnya harus kandas dan buyar. Karena UU Pemilu baru dimaksud ternyata justru mengatur mekanisme pemungutan suara bagi pemilih PD dengan mengadopsi kembali sistem pendampingan dari UU No. 12 Tahun 2003.

Hal tersebut terlihat pada Pasal 156 dan Pasal 164 UU No. 10 Tahun 2008 yaitu:

Pasal 156

1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

2) Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih ditetapkan dengan peraturan KPU.

Pasal 164

1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPSLN dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih.

Hal baru yang tampak dari rumusan UU tersebut di atas adalah hapusnya penyebutan petugas KPPS sebagai pihak yang dapat melakukan bantuan bagi pemilih PD dalam memberikan suaranya di TPS. Dengan demikian harapan yang dikemukakan Hamzah M.Yamin sebagaimana dikemukakan di atas, sudah terpenuhi. Itu berarti bahwa pilihan para pemilih PD yang membutuhkan bantuan sedikit lebih aman dari kemungkinan tindak manipulasi suara akibat penunjukkan petugas KPPS sebagai pendamping.

Dalam wawancara dengan peneliti 24 Maret 2008 di Makassar, Yehezkiel Parudani (Tokoh Intelektual Tuna netra Sulsel) menerangkan bahwa memang tidak ada jaminan pendamping non petugas KPPS bersih sepenuhnya dari kemungkinan tindak manipulasi suara. Tapi dibanding dengan pendamping dari unsur keluarga pemilih yang sudah barang tentu mempunyai hubungan emosional dengan pemilih, potensi manipulasi, eksploitasi dan lain-lain lebih terasa pada pendamping dari petugas KPPS. Karena tidak punya hubungan emosional serta didorong keinginan untuk mempercepat proses pemilihan di TPS, oknum petugas KPPS dimaksud sering tidak mau direpotkan sehingga mengambil jalan pintas dengan mencobloskan sendiri jatah pemilih PD tertentu tanpa ada konsultasi sebelumnya dengan pemilih. Oknum petugas dimaksud cukup memberi tahu pemilih PD agar tidak perlu repot-repot datang ke TPS karena suaranya sudah disalurkan. Pemilih PD pun ada yang merasa lega karena tidak bersusah payah datang ke TPS yang kemungkinan berjarak cukup jauh dari tempat tinggalnya, ada juga yang merasa kecewa/tidak puas karena oknum petugas langsung melakukan pencoblosan tanpa konsultasi mengenai pilihan orang yang dicobloskan. Karena yang dipentingkan adalah mencoblos soal siapa yang dicoblos, tidak penting menurut oknum petugas dimaksud.

Hal ini banyak terjadi pada TPS-TPS yang ada di daerah pelosok. Oknum petugas KPPS di wilayah seperti ini, biasanya tidak terlalu tunduk pada prosedur, yang penting hajatan pemungutan suara berlangsung yang ditandai dengan adanya pencoblosan. Soal pilihan tidak sah dan seterusnya, kadang-kadang diabaikan apalagi mekanisme bantuan bagi pemilih PD yang tidak terlalu dipahami, maka oknum petugas tidak mau ambil pusing sehingga terjadilah cara-cara pemungutan suara yang tidak sesuai dengan harapan pemilih dan UU.

Hal lain yang dianggap sebagai kemajuan penting bagi pengaturan hak politik PD dalam UU No. 10 Tahun 2008, tertuang pada bagian penjelasan Pasal 142 ayat 2 dengan rumusan:

Yang dimaksud dengan “dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya" meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, dan alat bantu tunanetra.

Jika dikaji secara mendalam ketentuan pada bagian penjelasan Pasal 142 ayat 2 khususnya pada frase "alat bantu tuna netra" sedikit kontradiktif dengan pengaturan dalam Pasal 156 dan 164. Sebab dalam kedua pasal tersebut terakhir, ditentukan model pemungutan suara bagi pemilih PD khususnya tuna netra adalah mencoblos dengan dibantu oleh orang lain yang ditentukan sendiri oleh pemilih. Sedangkan ketentuan dalam bagian penjelasan Pasal 142 ayat 2 justru mengatur keberadaan alat bantu tuna netra.

Meski tidak ada penjelasan rinci lagi dalam UU tersebut mengenai pengertian alat bantu tuna netra, namun secara kasat mata, istilah tersebut tentulah tertuju pada pengertian alat bantu fisik untuk tuna netra dalam mencoblos yang tidak lain adalah template. Hal ini mengacu dari penempatan istilah tersebut pada ketentuan tentang dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Semua item yang disebutkan dalam rumusan penjelasan Pasal 142 ayat 2 tentang dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya, tak satupun yang berbentuk jasa. Jadi semuanya adalah berwujud benda.

Berdasarkan analisis tersebut di atas maka alat bantu tuna netra sebagaimana yang tertuang dalam bagian penjelasan Pasal 142 ayat 2, tidak mencakup pengertian alat bantu berupa pendampingan, melainkan pada alat bantu yang berwujud benda yaitu template atau alat-alat bantu lainnya. Alat bantu lainnya dalam hal ini adalah berbagai fasilitas fisik yang memang dibutuhkan pemilih tuna netra untuk menunjang pemilih dimaksud dapat menggunakan hak pilihnya dengan leluasa, langsung, bebas dari manipulasi dan eksploitasi serta lebih terjamin kerahasiaan pilihan.

Adapun ketentuan mengenai mekanisme pendampingan dalam UU No. 3 Tahun 1999, tidak diatur sama sekali hal ini membawa konsekuensi sulitnya komunitas PD terutama tuna netra dan orang berkebutuhan khusus lainnya untuk memperoleh pelayanan khusus dalam proses pemungutan suara. Tidak heran jika pemilih PD dimaksud pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 1999, tidak mempunyai kepastian hukum dari UU tentang mekanisme apa yang perlu dan cocok digunakan untuk mencoblos secara luber, jurdil, aksesibel dan bermartabat.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap UU tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa kalangan legislatif yang menghasilkan UU dimaksud rupanya tidak lebih baik dari sudut penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD dibanding dengan kalangan legislatif yang menghasilkan UU Pemilu sesudahnya. Padahal legislator yang menghasilkan UU No. 3 Tahun 1999 seharusnya dapat menunjukkan perilaku akomodatif dan responsif terhadap aspirasi rakyat termasuk orang berkebutuhan khusus seperti PD. Hal ini dikemukakan mengingat legislator dimaksud duduk di legislatif justru terjadi ketika pintu reformasi telah terbuka.

Jadi sangat disesalkan karena angin reformasi yang telah berhembus ketika itu, ternyata tidak sedikitpun menyentuh sanubari kalangan legislatif untuk ikut mereformasi unsur-unsur dalam ketentuan penyelenggaraan Pemilu yang masih bernuansa diskriminatif bagi pemilih PD. Padahal kurang apa tokoh-tokoh komunitas PD maupun pegiat HAM menyuarakan perlunya legislatif dalam menyusun dan mengesahkan RUU menjadi UU Pemilu agar senantiasa memperhatikan hak-hak warga negara khususnya kelompok berkebutuhan khusus seperti PD.

Hal serupa tampaknya terjadi juga pada UU No. 15 Tahun 1969 bersama UU yang mengubahnya yaitu UU No. 4 Tahun 1975, UU No. 2 Tahun 1980 dan UU No. 1 Tahun 1985. Tidak ada satupun pasal termasuk pada bagian penjelasan dari keempat UU tersebut yang mengatur tentang bagaimana PD atau orang berkebutuhan khusus lainnya dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara bebas, langsung, dan dijamin kerahasiaannya tanpa hambatan dan kesulitan. Apakah legislator yang menggarap dan mengesahkan perundangundangan tersebut tidak pernah tahu atau tidak mau tahu tentang kelompok berkebutuhan khusus seperti PD perlu mendapat pola layanan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan demokrasi sebagai bagian dari asas penyelenggaraan Pemilu saat itu.

Anehnya karena dalam UU No. 7 Tahun 1953 sebagai UU pertama yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu, ternyata justru mengatur secara eksplisit mengenai bentuk fasilitas yang perlu disediakan khusus bagi pemilih PD. Hal ini tertuang pada ketentuan Pasal 69 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1953 yaitu :

"Seorang pemilih, yang berhubung dengan disabilitas badan tidak dapat mengisi surat suara, dapat meminta pertolongan kepada ketua rapat pemungutan suara. Ketua tersebut mengisi surat suara dan memasukkannya dalam kotak suara dengan disaksikan oleh anggota-anggota Penyelenggara Pemungutan Suara yang hadir".

Meski rumusan dalam ketentuan tersebut di atas menggunakan paradigma pendampingan bahkan pendelegasian pemilih PD dalam pemberian suara, namun hal tersebut sudah merupakan bentuk pengaturan yang benar-benar sangat menakjubkan. Karena legislator yang menghasilkan UU tersebut sesungguhnya belumlah mempunyai pengalaman yang menghasilkan referensi untuk menyelenggarakan Pemilu yang berkualifikasi penyelenggaraan Pemilu aksesibel. Sulit sekali membayangkan bagaimana dan darimana legislator saat itu memperoleh bahan inspirasi untuk membuat mekanisme yang cukup adil bagi pemilih PD pada masa itu.

Keheranan ini timbul karena dalam UU No. 15 Tahun 1969 sampai UU No. 3 Tahun 1999, rupanya legislator tidak sedikitpun memikirkan apalagi mengakomodasi mekanisme pemungutan suara bagi pemilih PD dalam pengaturan di tingkat UU. Padahal pada fase ini, tingkat pendidikan dan wawasan legislator maupun pengalaman penyelenggaraan Pemilu, sudah lebih baik dan lebih luas dari pada legislator periode sebelumnya. Asumsi ini jelas bertentangan dengan fakta karena dalam kenyataan, wawasan legislator sebelum periode 1969-1999 ternyata lebih responsif dan akomodatif bagi pemilih PD.

c. Mekanisme pembangunan dan penempatan TPS

Mekanisme pembuatan dan penempatan TPS yang aksesibel bagi pemilih PD, diatur dalam Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2003. Dalam ketentuan tersebut dirumuskan:

(1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU

Apakah rumusan yang tertuang dalam Pasal 88 khususnya pada ayat 2, dapat berarti legislatif telah membangun paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kepada para PD? Jawaban atas pertanyaan tersebut terungkap dalam tabel di bawah ini:

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.91,34 %
2.Tidak7,09 %
3.Ragu-ragu1,57 %
Jumlah100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku

Tabel 10

Berdasarkan konfigurasi hasil penelitian tersebut di atas, kali ini terlihat angka yang tinggi sekali diperlihatkan responden terhadap legislatif yang dinilai sangat responsif bagi upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Ini berarti paradigma perlakuan negara melalui legislatif sudah mengakomodasi prinsip special treatment maupun Disability, Liberation and Development sebagai bentuk pengejawantahan dari sistem hukum dan negara kesejahteraan.

Rumusan yang tertuang pada Pasal 88 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2003, sudah memperhatikan rekomendasi dari Global WorkShop Sigtuna Stockholm Swedia 14-17 September 2002 dan hasil Seminar Nasional 7-8 Oktober 2002 di Jakarta yang antara lain menyerukan bahwa dalam membuat dan menempatkan TPS, haruslah dibuat dan menempatkannya tidak di atas areal yang berumput tebal, becek, berundak-undak, berbatu, berlubang atau bukan ditempat yang tinggi. Bilik suara haruslah dapat dimasuki kursi roda dan sebagainya.

Ketentuan aksesibilitas bagi PD dalam pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang tertuang pada Pasal 88 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2003, sama sekali tidak pernah diatur dalam UU penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Ironisnya karena dalam UU baru Pemilu yaitu UU No. 22 Tahun 2007 dan UU No. 10 Tahun 2008, ternyata juga tidak ada ketentuan seperti itu. Padahal kalau menurut logika pembaharuan, maka sebagai ketentuan baru, UU tersebut seharusnya lebih mengintensifkan mekanisme pengaturan tentang hal dimaksud. Namun dalam kenyataan UU baru ini justru meniadakan kata penyandang disabilitas dari persyaratan pembangunan dan pengadaan TPS.

Jika dalam UU baru Pemilu tidak diatur sama sekali mengenai aksesibilitas sebagai syarat pengadaan atau pembangunan TPS maka dalam UU No. 3 Tahun 1999 hal tersebut dirumuskan secara samar-samar atau implisit. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikutipkan rumusan Pasal 51 UU No. 3 Tahun 1999:

(1) PPS menetapkan jumlah dan letak TPS sedemikian rupa, sehingga pemungutan suara dapat dilaksanakan secara mudah dan lancar.

(2) Tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan di tempat-tempat yang strategis dan dapat dijangkau dengan mudah serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara bebas.

Adanya perkataan TPS dibangun sedemikian rupa di tempat strategis, tentu dimaksudkan agar mudah dijangkau oleh setiap pemilih. Hal ini menyiratkan keberadaan aksesibilitas sebagai instrumen vital bagi PD dalam mengakses secara optimal nilai kemanfaatan penyelenggaraan Pemilu tanpa hambatan atau kesulitan. Ini penting karena Pemilu sebagai pesta demokrasi dan menjadi sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat untuk menentukan format instrumen dan penyelenggara negara, hanya dapat terwujud secara maksimal apabila diselenggarakan dengan cara dan hasil yang berkualitas.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas adalah partisipasi publik yang tinggi. Dalam hal ini legislatif dan penyelenggara Pemilu sebagai regulator primer, perlu membuat sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu yang aksesibel secara maksimal bagi kelompok-kelompok pemilih tidak terkecuali para PD. Untuk membuka kesempatan seluas-luasnya pada pemilih PD dan orang-orang yang mengalami hambatan fisik agar dapat berpatisipasi secara penuh dalam penyelenggaraan Pemilu maka TPS sebagai instrumen pokok dalam proses pemungutan suara tidak boleh dibangun dan ditempatkan pada posisi yang hanya menjangkau kelompok pemilih dalam ukuran normal, tetapi perlu ditata sedemikian rupa supaya terjangkau kelompok-kelompok pemilih sebanyak-banyaknya.

Hal ini bukanlah keinginan sepihak dari komunitas PD dan stackholder-nya tetapi mekanisme seperti itu sebenarnya sudah merupakan ketentuan baku sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1997 tentang PD Jo UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam ketentuan tersebut antara lain diatur bahwa aksesibiltas fisik merupakan persyaratan teknis segala bentuk sarana dan prasarana untuk keperluan publik. Jadi legislator yang menghasilkan ketentuan tersebut sedikit lebih baik dari sudut penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak politik PD dibanding dengan legislator yang menghasilkan UU baru Pemilu di mana ketentuan mengenai mekanisme pembangunan dan penempatan TPS yang adil dan aksesibel justru dihilangkan.

Adapun mekanisme pembangunan dan penempatan TPS dalam UU penyelenggaraan Pemilu sebelum UU No. 3 Tahun 1999 jauh lebih kabur bahkan nyaris disebut tidak memperhatikan aspek-aspek kebutuhan kelompok pemilih PD. Hal tersebut dapat dilihat pada UU No. 7 Tahun 1953 khususnya pada Pasal 65 ayat 1:

Pemungutan suara dilakukan dalam daerah-pemungutan suara di tempat atau di tempat-tempat pemberian suara, yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, dengan mengingat jarak dan jumlah pemilih, dan dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam rumusan ketentuan tersebut di atas, legislatif rupanya hanya memperhatikan jarak dan jumlah pemilih sedangkan aspek-aspek kebutuhan PD misalnya perlunya TPS dibangun dan ditempatkan pada posisi yang dapat dijangkau secara mudah oleh pemilih PD, ternyata tidak disebutkan sama sekali. Celakanya lagi karena PP yang diamanatkan untuk mengatur lebih rinci dan lebih tegas mengenai hal ini yaitu PP No. 9 Tahun 1954, ternyata juga tidak mencakup sedikitpun mengenai aspek kebutuhan PD. Dalam Pasal 41 ayat 1 dan 2 PP Nomor 9 Tahun 1954 sebagai pelaksanaan Pasal 65 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1953, hanya mengatur soal waktu pencoblosan dan hal-hal yang terkait dengan itu. Sedangkan unsur-unsur aksesibilitas, tidak diatur.

Setali tiga uang juga terjadi pada UU No. 15 Tahun 1969, ironisnya karena tiga UU yang lahir sebagai perubahan UU No. 15 Tahun 1969 yaitu UU No. 4 Tahun 1975, UU No. 2 Tahun 1980 dan UU No. 1 Tahun 1985, semuanya tidak ada yang mengatur mengenai unsur aksesibilitas. Hal ini dapat dijumpai pada Pasal 21 UU No. 15 Tahun 1969 yang tak pernah menjadi objek perbaikan pada tiga UU perubahannya, yaitu :

Pasal 21 :

(1) Pemungutan suara dalam daerah pemilihan di seluruh wilayah Indonesia untuk 3 ( tiga) jenis Badan Perwakilan Rakyat dilakukan serentak pada tanggal yang sama di tempat pemungutan suara.

(2) Pemungutan suara di luar negeri diadakan di tempat Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan secara serentak sesuai dengan pemungutan suara di dalam negeri.

(3) Panitia pemungutan suara menetapkan jumlah dan tempat pemungutan suara bagi daerah masing-masing sedemikian rupa, sehingga pemungutan suara dapat dilaksanakan secara mudah dan lancar.

(4) Tempat pemungutan suara diatur sedemikian rupa, sehingga bagi setiap pemilih ada jaminan untuk dapat memberikan suara secara bebas dan rahasia.

(5) Untuk pemungutan suara dalam Pemilihan Umum bagi ketiga jenis Badan Perwakilan Rakyat, dibuat surat yang bentuk, isi, dan hal-hal lain mengenai surat suara diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(6) Dalam pemilihan untuk DPR, DPRD I, DPRD II pemilih memberikan suaranya dengan mencoblos salah satu tanda gambar organisasi yang dipilihnya yang terdapat dalam surat suara.

Meski dalam rumusan Pasal 21 UU No. 15 tahun 1969, tidak ada ketentuan secara eksplisit mengenai aksesibilitas bagi pemilih PD di TPS, namun dalam ayat 3 dan 4 ketentuan tersebut tersirat makna yang sepadan dengan aksesibilitas yaitu kemudahan dan jaminan pemberian suara secara bebas dan rahasia. Artinya TPS tersebut harus dibangun dengan target konstruksi adalah untuk menjangkau kelompok-kelompok pemilih yang sangat beragam.

Berangkat dengan kondisi seperti yang tergambar diatas menyiratkan bahwa kalangan legislatif yang menghasilkan UU ini beserta peraturan perubahannya, sudah mulai menanamkan benih-benih penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak PD dalam hal penyelenggaraan Pemilu. Ini berarti penyelenggaraan Pemilu berdasarkan UU No. 15 tahun 1969 sedikit berpihak pada aspek kebutuhan PD. Sebab bagaimanapun ini adalah hak yang tidak boleh dikurangi, dibatasi, atau dihambat apalagi dihilangkan.

B. BIDANG ANGGARAN / BUDGETING

Dalam sistem trias politica termasuk di Indonesia, legislatif mempunyai peran yang sangat strategis di bidang anggaran atau budgeting. Apalagi setelah kita memasuki fase reformasi, wewenang DPR tersebut terasa begitu nyata dan besar dari pada eksekutif. Hal ini sangat berbeda dengan legislatif pada masa Orde Baru di mana legislatif sering dijuluki sebagai tukang stempel karena kekuasaan menyusun dan menetapkan anggaran, didominasi oleh eksekutif.

Kini kekuasaan tersebut betul-betul berada di tangan legislatif karena kalau legislatif telah membuat keputusan mengenai besar-kecilnya pembiayaan yang diusulkan oleh eksekutif dalam RAPBN, maka keputusan DPR-lah yang jadi.

Mencermati peran dan kekuasaan DPR seperti itu, maka rakyat dari berbagai lapisan memang sangat menggantungkan harapan kepada wakil-wakilnya di DPR agar memperjuangkan aspirasinya terutama dalam bidang anggaran. PD sebagai bagian dari rakyat Indonesia dengan populasi yang cukup besar, perlu mendapat perhatian dari legislatif dalam bentuk dukungan kekuasaan di bidang anggaran khususnya yang terkait dengan biaya penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel serta bermartabat bagi PD. Dukungan legislatif seperti itu tidak lain merupakan paradigma perlakuan legislatif untuk mewujudkan komitmen penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

Apakah dalam penyusunan dan penetapan RAPBN khususnya tentang biaya penyelenggaraan Pemilu, legislatif telah menunjukkan pada paradigma perlakuan yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kepada para PD? Jawaban atas pertanyaan tersebut terungkap dalam tabel di bawah ini:

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya6,29 %
2.Tidak92,91 %
3.Ragu-ragu0,8 %
Jumlah100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku
S. Daming 2008

Tabel 11

Berdasarkan konfigurasi hasil penelitian tersebut di atas, terlihat angka yang tinggi sekali dari responden yang sangat skeptis pada peran dan kekuasaan legislatif dalam hal pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD. Ini berarti paradigma perlakuan negara melalui legislatif sedikit abai dari inspirasi cita-cita negara hukum maupun negara kesejahteraan. Bukan hanya itu, prinsip special treatment maupun Disability, Liberation and Development rupaya kurang mendapat perhatian. Betapa tidak karena dalam biaya penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 sebesar Rp 6,9 Triliun yang ditetapkan legislatif, ternyata tidak ada satupun komponen dalam anggaran tersebut tertuju secara khusus untuk terwujudnya penyelenggaraan

Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD.

Hal serupa juga terjadi dalam rangkaian penyelenggaraan pilkada di Provinsi Sumbar antara lain:

a. Kabupaten Sawahlunto pada 1 Agustus 2005 dengan total anggaran sebesar Rp 2,3 M;

b. Kota Padang Panjang pada 9 Juli 2008 dengan total anggaran sebesar Rp 2,6 M;

Kota Pariaman pada 28 Juli 2008 dengan total anggaran sebesar Rp 4 M; C.

d. Kota Padang pada 29 Oktober 2008 dengan total anggaran sebesar Rp 11 M ;

e. Provinsi Sumbar pada 27 Juni 2005 dengan total anggaran sebesar Rp 40,07 M.

Namun berdasarkan hasil konfirmasi dengan Ketua KPUD Sumbar, Muchti Sarfi, diketahui bahwa jumlah anggaran sebesar itu lagi-lagi legislatif tidak sedikitpun mengalokasikan anggaran untuk biaya pengadaan aksesibilitas bagi pemilih PD.

Keadaan sedikit berbeda terjadi dalam penyelenggaraan pilgub di Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung pada 8 Agustus 2007. Pesta demokrasi yang baru pertama kali diselenggarakan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur di daerah ini telah mengalokasikan anggaran untuk biaya pengadaan template sebesar Rp 62 juta dari total anggaran sebesar Rp 124 miliar. Sayangnya karena alokasi anggaran untuk pengadaan template dimaksud rupanya bukanlah inisiatif DPRD setempat.

Dalam wawancara dengan peneliti 17 Februari 2008 di Jakarta, Nahrowi Affandi (Aktivis Jaringan PPUA di DKI Jakarta) menerangkan bahwa ketika RAB untuk penyelenggaraan pilgub diajukan KPUD DKI Jakarta untuk dibahas dan ditetapkan legislatif, alokasi anggaran tersebut tidak pernah menjadi agenda pembahasan di DPRD. Kemunculan anggaran pengadaan template sebenarnya lebih merupakan kebijakan khusus KPUD DKI Jakarta setelah komunitas PD di wilayah ini melakukan advokasi dengan strategi pendekatan sedemikian rupa. Anggaran pembiayaan pengadaan template tersebut disisipkan pada pos anggaran perlengkapan dan tidak di plot secara an sich dalam struktur RAB penyelenggaraan pilkada.

Setali tiga uang juga terjadi pada beberapa kabupaten di Sulsel yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung pada tahun 2005. Dari sepuluh kabupaten yang menyelenggarakan pilkada ketika itu, hanya lima yang mengalokasikan anggaran untuk pengadaan template. Kabupaten yang menyediakan anggaran untuk pengadaan template dimaksud yaitu: Selayar, Gowa, Maros, Pangkep dan Luwu Utara. Sedangkan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada tanpa template yaitu: Bulukumba, Barru, Soppeng, Tator dan Luwu Timur.

Dalam wawancara dengan peneliti 18 Oktober 2007 di Makassar, Risma Niswaty (Kepala Divisi Informasi dan Pendidikan Pemilih KPUD Gowa) menerangkan bahwa pihaknya menyelenggarakan pilkada dengan template, betul-betul murni inisiatif KPUD dan tidak ada sama sekali keterlibatan legislatif. Hal itu dilakukan karena informasi mengenai template sebagai salah satu kelengkapan penyelenggaraan pilkada khusus untuk pemilih tuna netra terlambat diketahui. Sehingga ketika RAB penyelenggaraan pilkada disusun KPUD, hal tersebut tidak sempat masuk dalam RAB.

Sebagai bahan perbandingan, berikut ini disajikan deskripsi pengalokasian anggaran pengadaan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pilkada Jawa Timur tanggal 23 Juli 2o08. Dalam wawancara dengan peneliti, Didik Prasetyo (Ketua Pokja Logistik KPUD Jawa Timur) menerangkan bahwa untuk mengejawantahkan aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan pilkada yang baru pertama kali dilaksanakan secara langsung, dari Rp 425 miliar total anggaran Pilkada Jatim 2008, KPUD Jatim telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,29 miliar (0,3%) untuk biaya pengadaan dan distribusi template pada setiap TPS dalam penyelenggaraan pilkada 2008 di Jatim. Hal tersebut merupakan inisiatif langsung dari segenap anggota KPUD Jatim dalam menyusun RAB. Meski terjadi pro kontra di kalangan anggota legislatif ketika membahas hal tersebut namun akhirnya usulan KPUD itu dapat disahkan di mana angka tersebut merupakan hasil kompromi yang paling maksimal antara KPUD dan DPRD Jatim.

Berdasarkan uraian tersebut di atas tampaklah dengan sangat jelas betapa lemahnya peran legislatif dalam bidang budgeting yang terkait dengan upaya perwujudan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini sinkron sekali dengan pendapat mayoritas responden sebagaimana tersebut di atas yang tidak percaya kepada legislatif dapat berperan untuk memperjuangkan pengalokasian anggaran yang memenuhi unsur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam wawancara dengan peneliti 14 Oktober 2007 di Makassar Andi Mappinawang (Ketua KPUD Sulsel periode 2003-2008) menerangkan bahwa jika ditilik dari sudut kompetensi, kurang apa legislatif untuk tidak berbuat. Sebab dalam era reformasi sekarang ini, legislatif mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan jumlah dan komposisi anggaran yang diusulkan eksekutif. Tapi hal tersebut tidak dimanfaatkan legislatif mengingat isu PD dalam pandangan sebagian besar politisi, bukan saja tidak masuk dalam skala prioritas, tetapi malah dianggap sebagai hal yang tidak perlu.

C. BIDANG PENGAWASAN / CONTROLLING

Berdasarkan Pasal 20A ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen ke-2 antara lain diatur bahwa salah satu fungsi DPR adalah controlling/pengawasan. Pada bagian penjelasan Pasal 25 huruf c UU No. 22 Tahun 2003 diatur bahwa yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang, dan peraturan pelaksanaannya.

Selanjutnya dalam Pasal 26 UU tersebut diatur mengenai tugas dan wewenang DPR. Hal yang terkait dengan bidang pengawasan, diatur pada huruf f dan g yaitu:

f.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;

Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh g. DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Untuk tingkat provinsi, legislatif juga memiliki fungsi yang sama dengan legislatif tingkat nasional. Hal ini tercantum dalam Pasal 61 UU No. 22 Tahun 2003. Dalam Pasal 62 huruf c maupun pada bagian penjelasan Pasal 61 huruf c UU tersebut diatur bahwa:

"Fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan gubernur, APBD serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah."

Selanjutnya dalam Pasal 77, diatur fungsi DPRD Kabupaten/Kota juga mencakup legislasi anggaran dan pengawasan. Aturan konkrit mengenai tugas pengawasan DPRD Kabupaten/Kota, tertuang pada Pasal 78 huruf c yaitu :

"Fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten-Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan Bupati/Walikota, APBD serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah."

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan memperkecil bahkan kalau perlu untuk meniadakan penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan dimaksud. Betapa tidak karena berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh beberapa pihak mengenai transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara termasuk yang dilakukan KPK pada tahun 2008 mengenai integritas .

Sektor Publik yang dilaksanakan antara Agustus hingga Oktober 2007. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:

i. Dalam skala 1-10 dengan angka 10 untuk penilaian yang dianggap terbaik, rata-rata skor integritas sektor publik yang dimiliki 30 departemen/instansi tingkat pusat tersebut adalah 5,33. Tergolong rendah jika dibandingkan skor integritas sektor publik yang dilakukan di negara-negara lain.

ii. Terdapat 11 departemen/instansi yang memiliki skor integritas sektor publik di bawah rata-rata, yaitu: Departemen Kelautan dan Perikanan, Mahkamah Agung, Departemen Kesehatan, PT. PLN, Departemen Agama, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Polri, PT. Pelabuhan Indonesia, Departemen Perhubungan, Badan Pertahanan Nasional, serta Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

iii. Petugas pelayanan publik masih berperilaku koruptif, ini dilihat dari 31% responden yang merasa terjadinya perbedaan prosedur layanan. Selain itu, 29% responden juga menyatakan bahwa petugas di unit layanan yang mereka datangi sudah terbiasa menerima tips, hadiah, atau imbalan lainnya sebagai bagian dari pengurusan layanan.

iv. Perilaku itu didukung oleh tidak adanya transparansi dan informasi yang jelas berkaitan dengan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan layanan.

V. Masyarakat pengguna layanan sektor publik masih bersikap toleran terhadap perilaku koruptif. Kesimpulan ini didapat dari 10 unit layanan di berbagai departemen/instansi, mayoritas pengguna layanan (75%-100%) menganggap pemberian imbalan merupakan hal yang wajar dalam pengurusan. Tidak hanya toleran, bahkan 20% pengguna layanan publik mengaku pernah menawarkan tips, hadiah, dan imbalan lainnya kepada petugas untuk mempercepat layanan. Besarnya biaya tambahan bervariasi dari kurang 2,5 persen hingga lebih dari 20 persen dengan nilai nominal antara Rp 1.000 sampai Rp. 150 juta.

vi. Di saat yang sama, sebenarnya sudah ada sistem dan mekanisme pelayanan yang dimiliki, namun masih belum cukup efektif untuk mendukung terciptanya kondisi yang ideal.

Penelitian Integritas Sektor Publik dilakukan terhadap 65 unit layanan di 30 departemen/instansi tingkat pusat yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan jumlah responden 3611 orang yang merupakan pengguna langsung dari pelayanan publik.

Penilaian penelitian dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, pengalaman integritas (bobot 0,705) : merefleksikan persepsi dan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya dan potensial integritas (bobot 0,295): merefleksikan faktor-faktor yang berpontensi penyebab terjadinya korupsi dipersepsikan oleh responden. (Sumber data : www.kpk.go.id; 28 Maret 2008)

Salah satu penyebab masih tingginya tingkat penyimpangan atau rendahnya mutu pelayanan atau integritas di kalangan penyelenggara negara seperti terurai diatas tidak lain adalah karena lemahnya pengawasan. Hal ini dapat terjadi karena unsur-unsur struktural, substansial dan legal culture memang belum kondusif. Selain sarana dan prasarana dan anggaran serta dukungan SDM yang masih belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, juga substansi peraturan hukum yang masih terkesan belum tegas dan memberi ruang/ peluang terjadinya penyimpangan/ pelanggaran serta lembaga pengawasan yang kurang begitu maksimal. Iklim budaya hukum antara pengawas dan pihak yang diawasi, juga belum sampai pada tingkat ketaatan/kepatuhan hukum yang bersifat penuh dan intrinsik.

Karena itu rangkaian fungsi pengawasan legislatif sebagaimana tersebut di atas khususnya pengawasan terhadap perwujudan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu, barulah sebatas rumusan dalam UU (Law in books) dan belum sebagai kenyataan (Law in action). Untuk mengetahui hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian secara sistematis antara lain berupa penelitian dengan rumusan pertanyaan: Apakah fungsi pengawasan legislatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah berlangsung secara efektif terutama terhadap penyelenggaan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD?

Jawaban atas pertanyaan tersebut terungkap dalam tabel di bawah ini:

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya3,94 %
2.Tidak95,28 %
3.Ragu-ragu0,78 %
Jumlah100 %

S. Daming 2008

Tabel 12

Berdasarkan konfigurasi hasil penelitian tersebut di atas, kembali memperlihatkan tingginya jumlah responden yang tidak yakin atas fungsi pengawasan legislatif dapat efektif khususnya mengenai pengawasan terhadap perwujudan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Ini berarti paradigma perlakuan negara melalui legislatif sedikit abai dari inspirasi cita-cita negara hukum maupun negara kesejahteraan. Bukan hanya itu, prinsip special treatment maupun disability liberation and development rupaya kurang mendapat perhatian. Hal ini bukanlah sekadar asumsi melainkan fakta. Sebab terungkapnya begitu banyak pelanggaran hak PD yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu, hampir tidak ada dari hasil pengawasan legislatif.

Dalam wawancara dengan peneliti 21 Maret 2008 di Makassar, Asrul Samad (Anggota KPPS Ujung Pandang Baru Kec. Tallo Kota Makassar Provinsi Sulsel) menerangkan bahwa rangkaian penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 khususnya yang berlangsung di TPS 001 yang dibangun di dalam areal Yayasan Pembinaan Indonesia (YAPTI) Makassar, dengan pemilih tuna netra cukup banyak, tidak pernah dikunjungi apalagi mendapat pengawasan dari kalangan legislatif dari tingkat manapun. Padahal TPS ini justru yang paling banyak dikunjungi pejabat eksekutif yaitu pimpinan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota setempat.

Hal serupa juga dikemukan oleh Kohar Manadi (Tokoh Tuna netra Senior) selaku pemilih di TPS 04 RT 001 RW 03 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Jaktim) bahwa sekalipun TPS di tempat tugasnya terdapat pemilih tuna netra yang cukup besar, namun pengawasan dari kalangan legislatif tidak pernah ada. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya, hanya dilakukan oleh pengawas Pemilu di tingkat kota maupun kecamatan. Ada juga dari kalangan LSM, tapi itu bukan pengawasan melainkan pemantauan. Dalam wawancara dengan peneliti pada 13 Juli 2008 di Padang, Ketua Panwas Sumbar, Hasril Chaniago, menerangkan bahwa pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 pihaknya melakukan pengawasan secara ketat dan sistematis, tidak terkecuali TPS-TPS yang mempunyai pemilih PD. Namun dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini, kalangan legislatif dari tingkat provinsi maupun kota apalagi nasional, tidak pernah dijumpai secara resmi setidaknya di TPS dalam wilayah Kota Padang.

Setelah dikonfirmasi dengan kalangan legislatif, Saut M Hasibuan (Anggota Komisi 2 DPR RI) menolak anggapan bahwa legislatif kurang bahkan tidak melaksanakan tugas dan fungsi kontrolnya terhadap perwujudan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam aturan hukum sudah ditentukan siapa melakukan apa. Oleh karena UU No. 12 Tahun 2003 telah menentukan panwaslu sebagai pihak yang berwenang dan bertugas melakukan tugas pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, jadi DPR tidak perlu lagi turut campur dan mengambil peran yang sama. Kalau DPR melakukan itu, selain mubazir, bisa terjadi overlapping.

Komentar Saut M Hasibuan sebagaimana terurai di atas merupakan statement yang lazim dikemukakan politisi pada umumnya. Dalam segala hal, kalangan legislatif senantiasa mengeluarkan statement yang tentu bernuansa politik atau setidaknya menampik berbagai tudingan miring yang dialamatkan kepadanya. Semua ini mencerminkan betapa rendah dan lemahnya komitmen kalangan legislatif untuk memperhatikan hak politik PD melalui tugas dan wewenang kontrolnya. Dengan demikian, dapatlah diketahui bahwa paradigma perlakuan kalangan legislatif khususnya bidang pengawasan terhadap perwujudan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu sangatlah kurang kalau bukan tidak ada sama sekali.

BABVI

MENIMBANG AMALAN EKSEKUTIF

A. PEMERINTAH

emperhatikan konsep teoritis tentang lembaga eksekutif sebagaimana yang telah terurai pada BAB II, maka terlihat M betapa luas dan besarnya cakupan tugas, wewenang dan tanggung jawab maupun perangkat kelembagaan yang diamanatkan oleh konstitusi. Apalagi ketika masa Orde Baru, maka eksekutif hampir memegang kekuasaan secara penuh tidak terkecuali kekuasaan yang ada di lingkup legislatif dan yudikatif. Pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan wewenang eksekutif dalam ketatanegaraan kita, tersebar pada beberapa Pasal dalam UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Karena begitu luas ruang lingkup tugas, fungsi dan wewenang eksekutif dimaksud, maka pembahasan mengenai hal itu cukup terfokus pada bidang pembuatan peraturan/ kebijakan (regeling/policy making).

Selain itu, pembahasan ruang lingkup eksekutif pada bagian ini, tentu hanya mencakup hal-hal yang terkait dengan perwujudan hak politik PD dalam sistem penyelenggaraan Pemilu. Pejabat lembaga atau badan eksekutif yang menjadi objek kajian meliputi presiden, penjabat KPU, KPUD provinsi, kabupaten-kota yang ada dalam wilayah observasi penelitian ini.

Dalam tingkat regeling, pemerintah melalui presiden sebagai kepala negara mempunyai kewenangan untuk membuat PP pengganti UU (Perpu), peraturan pemerintah dan peraturan presiden (UU No. 10 Tahun 2004). Selain itu pemerintah melalui departemen/kantor kementerian maupun badan pelaksana teknis lainnya seperti KPU juga dimandati oleh peraturan perundang-undangan untuk mengemban tugas dan wewenang yang sama.

Apakah tugas, fungsi, dan wewenang serta tanggung jawab eksekutif tersebut di atas telah menyentuh aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu? Jawaban atas pertanyaan tersebut terungkap dalam tabel di bawah ini :

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.3,94 %
2.Tidak95,28 %
3.Ragu-ragu0,78 %
Jumlah100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku

Tabel 13

Berdasarkan konfigurasi hasil penelitian tersebut di atas, terlihat angka yang sangat tinggi dari responden yang tidak yakin terhadap tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab eksekutif tersebut di atas telah menyentuh aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Ini berarti pemerintah melalui presiden selaku pemegang eksekutif tertinggi, belum cukup baik dalam mengejawantahkan sistem negara hukum dan negara kesejahteraan di Indonesia sebagaimana yang digagas Imanuel Kant dan Frederich Julius sthall. Tak hanya itu, upaya untuk membebaskan dan membangun secara utuh kalangan PD sebagai warga negara sebagaimana harapan Peter Coleridge, juga belum dipenuhi. Betapa tidak karena berdasarkan hasil penelusuran terhadap bentuk peraturan perundangan-undangan atau kebijakan yang pernah dikeluarkan pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, tidak ada satupun yang menyentuh aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya yang diselenggarakan berdasarkan UU No. 12 tahun 2003 maupun UU No. 23 tahun 2003.

Dalam hal kewenangan presiden membuat/mengeluarkan Perpu, maka setidaknya ada 3 Perpu mengenai penyelenggaraan Pemilu yang pemah dikeluarkan pasca UU No. 12 tahun 2003 yaitu:

a. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4381)

b. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4548)

C. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 60, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.4631)

Dalam hal pengaturan penyelenggaraan Pemilu yang dikeluarkan Presiden pasca UU No. 12 Tahun 2003 dalam bentuk PP adalah :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Adapun Keppres yang pernah dikeluarkan sebagai pelaksanaan UU No. 12 tahun 2003, adalah :

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004 Untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004

C. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2004 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 Sebagai Hari Yang Diliburkan

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahap Pertama Tahun 2004 Sebagai Hari Yang Diliburkan

f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahap Kedua Tahun 2004 Sebagai Hari Yang Diliburkan

Rangkaian peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, semuanya tidak ada yang mengatur secara eksplisit mengenai hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Ini berarti pemerintah pada fase tersebut memperlihatkan paradigma perlakuan yang kurang peduli terhadap upaya perwujudan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sebagai bahan perbandingan berikut ini disajikan paradigma perlakuan pemerintah pra UU No. 12 Tahun 2003 terhadap hak politik PD ditinjau dari aspek yuridis. Setelah dilakukan penelusuran terhadap peraturan pemerintah yang menyangkut penyelenggaraan Pemilu, maka ada 11 PP yang berhasil dibentuk sebelum berlakunya UU No. 12 tahun 2003 yaitu:

1. PP No. 9 Tahun 1954 Tanggal 11 Februari 1954 LN 1954/18; TLN No. 517 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Pemilihan Umum

Dalam PP ini tidak ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai hal ihwal PD. Pemilih khusus yang disebut dalam PP ini hanya mencakup anggota angkatan perang, polisi, pelaut, pekerja khusus, tawanan atau tahanan. Sedangkan ketentuan mengenai TPS dan hal-hal yang terkait dengan itu, PP ini hanya mengatur soal-soal yang bersifat transparansi, akuntabilitas dan legitimasi. Soal aksesibilitas yang diperlukan PD dalam penyelenggaraan Pemilu tidak diatur sama sekali. Ini berarti Pemerintah pada periode tersebut belum menunjukkan perhatian dan kepeduliannya terhadap aspek peghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak politik PD dari sudut yuridis.

2. PP No. 1 Tahun 1970 Tanggal 13 Januari 1970 LN 1972/2; TLN No. 2919 tentang Pelaksanaan Undang-Undang NO. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Dalam PP ini juga tidak ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit mengenai PD. Pemilih khusus yang disebut dalam PP ini hanya mencakup orang sakit, narapidana dan tahanan. Namun dalam PP ini, diatur dengan sangat tegas mengenai pelarangan berpartisipasi dalam Pemilu semua yang pernah terlibat dalam G 30 S/PKI termasuk mantan pengurus dan anggota PKI maupun ormas-ormasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 SK Pangkopkamtib No. KEP.028/KOPKAM/10/1968 yang kemudian diubah dengan SK No. KEP.010/KOPKAM/3/ 1969. Dalam hal pemungutan suara dan penataan TPS, PP ini juga hanya mengatur dari sisi transparansi, akuntabilitas dan kelancaran penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan aspek aksesibilitas bagi PD, tidak termasuk yang disebut dalam PP ini. Ini berarti Pemerintah pada periode tersebut juga menunjukkan paradigma perlakuan yang kurang memperhatikan aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

3. PP No. 3 Tahun 1970 Tanggal 17 Januari 1970 LN 1970/4; TLN No. 2921 tentang Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1969, tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Daerah Provinsi Irian Barat

4. PP No. 28 Tahun 1970 Tanggal 17 Juli 1970 LN 1970/38 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk Daerah Provinsi Irian Barat Mengingat kedua PP tersebut di atas merupakan pelengkap dari PP No. 1/1970, maka hal-hal yang belum cukup diatur dalam PP No. 1/1970 perlu diatur dalam kedua PP ini. Sayangnya karena dalam kedua PP ini lagi-lagi tidak sedikitpun menyebut tentang pemilih PD maupun aksesibilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu.

5. PP No. 1 Tahun 1976 Tanggal 13 Januari 1976 LN 1976/1; TLN No. 3065 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975

Hampir tidak berbeda dengan PP sebelumnya, dalam PP ini pun juga tidak disebutkan sama sekali secara eksplisit mengenai pemilih PD yang perlu mendapat perlakuan khusus dalam penyelenggaraan Pemilu. Bentuk perlakuan khusus pada para pemilih tertentu yang diatur dalam PP ini hanya mencakup keluarga ABRI/Polisi yang tinggal di asrama, orang yang berkedudukan sebagai tahanan/narapidana, orang yang sedang dirawat, orang yang tinggal di kediaman orang asing atau WNI yang berada di luar negeri dan orang yang tak mempunyai tempat tinggal tetap.

6. PP No. 41 Tahun 1980 Tanggal 10 Desember 1980 LN 1980/67; TLN No. 3181 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum

Sungguh hal yang sangat spektakuler bagi komunitas PD karena untuk pertama kali dalam sejarah penyusunan PP tentang penyelenggaraan Pemilu mengatur secara eksplisit tentang PD dan bentuk perlakuan khusus yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut tertuang pada Pasal 119 ayat (1) Bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara sendiri dengan mencoblos tanda gambar pada surat suara yang dipilihnya disebabkan karena disabilitas badan dapat meminta bantuan salah seorang Anggota/Ketua KPPS dengan disaksikan oleh Anggota KPPS lainnya dan (2) Bagi pemilih yang tuna netra yang tidak dapat melihat tanda gambar pada surat suara yang dipilihnya, untuk memberikan suaranya menggunakan alat bantu bagi tuna netra yang disediakan oleh KPPS. Dengan adanya ketentuan seperti ini berarti pemerintah dalam periode tersebut telah menunjukkan komitmen dan keberpihakannya kepada upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

7. PP No. 35 Tahun 1985 Tanggal 10 Juli 1985 LN 1985/50; TLN No. 3301 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1985.

Komunitas PD kembali merasa puas oleh karena dalam PP ini juga mengatur secara eksplisit tentang pemilih PD dan bentuk perlakuan khusus yang perlu disediakan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini tercermin pada ketentuan Pasal 131 ayat (1) Bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara sendiri dengan mencoblos tanda gambar pada surat suara yang dipilihnya disebabkan karena disabilitas badan, dapat meminta bantuan

Ketua KPPS/salah seorang Anggota KPPS dengan disaksikan oleh Anggota KPPS lainnya dan ayat (2) Bagi pemilih yang tuna netra yang tidak dapat melihat tanda gambar pada surat suara yang dipilihnya, untuk memberikan suaranya menggunakan alat pembantu bagi tuna netra yang disediakan oleh KPPS.

8. PP No. 43 Tahun 1985 Tanggal 21 November 1985 LN 1985/64; TLN No. 3310 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1985.

9. PP No. 37 Tahun 1990 Tanggal 7 Agustus 1990 LN 1990/47; TLN No. 3417 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah.

10. PP No. 10 tahun 1995 Tanggal 27 April 1995 LN 1995/22; TLN No. 3594 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990.

11. PP No. 74 Tahun 1996 Tanggal 24 Desember 1996 LN 1996/113; TLN 3665 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP 44/1996.

Setelah dilakukan penelusuran terhadap materi muatan dalam PP pada urutan 8 – 11, kesemuanya hanya merupakan PP yang mengubah beberapa ketentuan pada PP sebelumnya terutama PP urutan ke-7. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa hal-hal yang diubah dalam keempat PP tersebut di atas ternyata tidak mencakup substansi pengaturan tentang pemilih PD dan bentuk perlakuan khusus yang perlu disediakan dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 ayat 1 dan 2. Dengan demikian maka ketentuan mengenai hal tersebut dengan sendirinya terus berlaku. Ini berarti Pemerintah selama periode tersebut lagi-lagi telah menunjukkan keberpihakannya terhadap aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

B. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Sebagai pesta demokrasi yang berfungsi untuk menyusun perangkat penyelenggaraan negara secara periodik dan konstitusional, maka Pemilu di

Indonesia diselenggarakan oleh sebuah lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2003:

Pasal 15

(1) Pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

(2) KPU bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemilu.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, KPU menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR.

Untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenang KPU, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, presiden sebagai kepala negara meresmikan para Anggota KPU berdasarkan usulan DPR-RI. Khusus mengenai Anggota KPU masa bakti 2001-2007 diangkat dengan Keppres No. 10 Tahun 2001 yang terdiri dari 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. Para Anggota KPU dimaksud meliputi: Nazaruddin Syamsuddin, Ramlan Surbakti, Hamid Awaluddin, Mulyana W. Kusumah, Chusnul Mari'ah, Valina Sinka Subekti, Imam B. Prasodjo, Mudji Sutrisno, Anas Urbaningrum, Daan Dimara,dan Roesadi Kantaprawira.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dapat mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya, KPU sebagai penyelenggara harus menyelenggarakan Pemilu secara sistematis, terencana, dan terarah sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu, tertuang dalam Pasal 1 ayat 14 UU No. 12 tahun 2003, antara lain, dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk maksud tersebut, maka sesuai dengan amanat UU, KPU mengeluarkan 2 surat keputusan yaitu :

1. SK No. 100 Tahun 2003 Tertanggal: 24 April 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemiilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004, yang kemudian diubah dengan SK KPU No. 636 Tahun 2003 Tertanggal 13 November 2003 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004.

2. SK No. 638 Tahun 2003 tertanggal: 13 November 2003 tentang: Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.

Oleh karena tahapan penyelenggaraan Pemilu dalam UU cukup banyak, maka fokus penelitian ini hanya tertuju pada tahapan penyelenggaraan Pemilu yang mempunyai kaitan langsung dengan hak politik PD antara lain:

1. Pemilu anggota legislatif dengan fokus amatan :

• Proses pendaftaran pemilih dengan kualifikasi PD

• Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif yang adil dan aksesibel bagi PD

Penataan sarana dan fasilitas Pemilu anggota legislatif yang adil dan aksesibel

• Pelaksanaan pemungutan suara yang menjamin kerahasiaan dan kemandirian serta kemudahan bagi pemilih PD dalam anggota legislatif

• Tersedianya akses pemantauan terhadap pelaksanaan Pemilu dan hasil-hasilnya bagi PD

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dengan fokus perhatian pada:

Pendataan dan mapping pemilih PD

Sosialisasi penyelenggaraan pilpres yang adil dan aksesibel bagi PD

Penataan sarana dan fasilitas pilpres yang adil dan aksesibel

• Pelaksanaan pemungutan suara dalam pilpres yang menjamin kerahasiaan dan kemandirian serta kemudahan bagi pemilih PD.

• Tersedianya akses pemantauan terhadap penyelenggaraan pilpres dan hasil-hasilnya bagi PD

Penelitian bertumpu pada pertanyaan: Bagaimanakah tingkat keberhasilan KPU dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan Pemilu tersebut di atas? Untuk mengetahui hal tersebut, maka di bawah ini dipaparkan hasil penelitian yang diselenggarakan oleh PPUA terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004.

Sebagai perbandingan dengan daerah yang menjadi lokasi penelitian, penyelenggaraan Pemilu dalam wilayah Provinsi D.I.Y bisa merupakan penyelenggaraan Pemilu akses yang paling baik dari provinsi lainnya. Hal ini terlihat pada kesungguhan penyelenggara Pemilu setempat untuk menyediakan kebutuhan fasilitas Pemilu yang akses bagi pemilih PD.

Ketika Pemilu legislatif akan diselenggarakan, KPUD setempat beserta unit-unit pelaksanannya, mendistribusikan berbagai fasilitas akses langsung kepada masing-masing yang bersangkutan yang tersebar pada 78 PPK se-DIY. Setiap PPK memperoleh 1 set alat bantu bagi tuna netra, 1 bilik akses, dan simbol/atribut disabilitas berupa 500 unit untuk tuna rungu / wicara.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah disusun oleh PPS/KPPS sehingga tidak memungkinkan terjadinya pemindahan pemilih dari satu TPS ke TPS lain. Untuk menyukseskan program Pemilu akses, di daerah ini dicanangkan model TPS plus dan TPS khusus. TPS plus adalah TPS biasa dengan tambahan unsur-unsur aksesibilitas bagi pemilih PD. Sedangkan TPS khusus adalah TPS yang memang dirancang sedemikian rupa untuk melayani pemilih PD secara nyaman, aman, bermartabat tanpa hambatan baik yang bersifat arsitektural maupun hambatan-hambatan lainnya.

Dalam penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif 2004, semua TPS plus dan TPS khusus dapat berfungsi secara efektif meski di sana-sini masih ditemui berbagai masalah yang kurang begitu signifikan. Pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara, TPS ini dihadiri pula sejumlah saksi, pemantau dari kalangan PD dan Panwaslu. Hal ini sangat menggembirakan, karena penyelenggaraan Pemilu di Provinsi D.I.Y telah memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik bagi PD secara baik. Keadaan tersebut tentu melahirkan antusiasme para PD untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Pemilu 2004. PD dapat berpartisipasi secara proaktif dan terlibat langsung dalam rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilu yang merupakan bagian dari upaya pengintegrasian PD dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Keberhasilan KPUD dalam Provinsi DIY menyelenggarakan bentuk Pemilu yang adil, aksesibel, dan bermartabat, bagi PD sebagaimana terurai di atas, tidak diikuti oleh provinsi lainnya. Berikut ini disajikan hasil penelitian PPUA terhadap bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 khusus pada 3 Kota yang menjadi lokasi penelitian yaitu Makassar, Jakarta dan Padang:

TINGKAT EFEKTIVITAS PENDAFTARAN PEMILIH PD
RespondenJumlah Yang TerdaftarProsentaseJumlah Yang Tidak TerdaftarProsentase
Tunadaksa31864,1117835,89
Tunarungu8130,9118169,19
Tunanetra7438,5419261,46
Total47346,1955143,81
Sumber data dari laporan PPUA 2005

Tabel 14

Keterangan:

Tabel di atas terlihat angka yang tidak terdaftar lebih tinggi daripada yang terdaftar. Dari hasil interview terhadap responden diperoleh informasi bahwa hal tersebut terjadi akibat pemahaman petugas P4B yang menganggap pemilih PD tidak perlu didaftar sebagai pemilih.

TINGKAT EFEKTIVITAS PENDAFTARAN PEMILIH PD
RespondenJumlah Yang TerdaftarProsentaseJumlah Yang Tidak TerdaftarProsentase
Tunadaksa12925,4137074,59
Tunarungu4144,5522155,45
Tunanetra5319,9221381,08
Total22389,8880421,12
Sumber data dari laporan PPUA 2005

Tabel 15

Keterangan :

Pada tabel tersebut di atas yang tidak terdata sebagai pemilih PD berikut dengan kebutuhannya dalam Pemilu justru sangat tinggi dari pada jumlah yang terdata. Sesuai dengan hasil interview dengan responden diperoleh informasi bahwa hal tersebut terjadi akibat petugas P4B tidak mau repot dan hanya mau kejar target secepatnya, sehingga petugas hanya mengambil foto kopi kartu keluarga saja.

TINGKAT PELAKSANAAN SOSIALISASI HAK PD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
RespondenLoka- karyaProsentaseMediaProsentaseTidak Ikut sama sekaliProsentase
KPU/KPUD621,42932,141346,44
Panwaslu29,52628.571361,91
Tunadaksa132,77397.8644489,37
Tunarungu10,3872,672547,95
Tunanetra51,875319,9220878,21
Pembina PD004828,9111871,09
Total272,1716213,07105084,76
Sumber data dari laporan PPUA 2005

Tabel 16

Keterangan :

Pada tabel di atas memperlihatkan sosialisasi tentang informasi penyelenggaraan Pemilu yang akses bagi PD, selain belum menjangkau sebagian besar komunitas PD tetapi unsur penyelenggara Pemilu sendiripun ternyata kebanyakan belum mengerti tentang Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD. Dari hasil interview dengan responden diketahui bahwa hal itu terjadi disebabkan karena isu Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD baru sekadar wacana dan bukan bagian formal dari sistem Pemilu akibatnya sosialisasi mengenai hal tersebut kurang dan tidak pernah dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

TINGKAT PENGETAHUAN RESPONDEN TERHADAP TEMPLATE DAN KEGUNAANNYA
RespondenMengetahui PersisProsentaseMediaProsentaseTidak Ikut sama sekaliProsentase
KPU/KPUD10,71828,571760,72
Panwaslu9,52523,8066,78
Tunadaksa1,41285,6446192,95
Tunarungu1,90145,3424392,76
Tunanetra3412,78186,7621480,46
Pembina PD148,43116,6214184,95
Total655,24846,77109087,99
Sumber data dari laporan PPUA 2005

Tabel 17

keterangan:

Pada tabel tersebut di atas terlihat angka persentase yang tinggi sekali dari responden yang tidak tahu mengenai template sebagai alat bantu coblos secara mandiri bagi pemilih tuna netra. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi mengenai template pada periode sebelum dan pada saat pendataan dilakukan memang masih sangat rendah. Akibatnya masyarakat yang diwakili responden sebagian besar tidak tahu tentang template dan kegunaannya.

TINGKAT KEINGINAN RESPONDEN TERHADAP TATA CARA PENCOBLOSAN BAGI

TUNANETRA DALAM PEMILU ANGGOTA LEGISLATIF
RespondenTem- plateProsentaseMediaProsentaseTidak Ikut sama sekaliProsentase
KPU/KPUD25,001967,857,15
Panwaslu23,801466,669,54
Tunadaksa38377,219819,75153,04
Tunarungu7629,0014956,873714,13
Tunanetra_3,3825194,3662,26
Pembina PD2,4014788,55159,05
Total48439,0667854,72776,22
Sumber data dari laporan PPUA 2005

Tabel 18

Keterangan :

Pada tabel di atas terlihat lebih dari separuh jumlah total responden bahkan khusus tuna netra sebanyak 94,36% cenderung mencoblos dengan cara didampingi daripada menggunakan template. Hal ini terjadi karena responden menyadari tingginya tingkat kerumitan ditambah lagi varian identitas objek pilihan antar daerah pemilihan ditingkat provinsi dan kabupaten kota. Sehingga kecenderungan responden justru pada pola pendampingan. Tingginya keinginan responden tuna daksa sebanyak 77,21 % yang menghendaki pemilih tuna netra yang mencoblos dengan template adalah karena sebagian besar responden dalam kelompok ini terbangun idealisme tanpa mengetahui persis eksistensi template dan kegunaannya.

TINGKAT KETERSEDIAN AKSESIBILILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF

RespondenYaProsentaseTidakProsentaseRagu-raguProsentase
Tunadaksa9713,9548669,9211216,13
Tunarungu6218,0227379,3692,62
Tunanetra24362,628120,876416,51
Pembina PD4719,5019078,8341,67
Total44926,91103061,7518911,34
Sumber data dari laporan PPUA 2005

Tabel 19

Keterangan :

Pada tabel ini terlihat tingginya jumlah responden dalam menilai penyelenggaraan Pemilu anggota legislatif tidak adil dan aksesibel bagi pemilih PD hingga mencapai 61,75 %. Ini dapat dimaklumi mengingat pembangunan TPS untuk Pemilu anggota legislatif, cukup banyak yang tidak akses bagi pemilih khususnya tuna daksa dan tuna rungu. Jika keluhan tuna daksa lebih fokus pada posisi TPS atau bilik suara yang tidak akses maka keluhan tuna rungu lebih banyak pada tidak tersedianya fasilitas yang mempermudah komunikasi antara petugas dan pemilih. Sedangkan komunitas tuna netra justru berpendapat sebaliknya sebab dalam Pemilu anggota legislatif, lebih banyak kalau bukan seluruhnya mencoblos dengan cara didampingi sehingga faktor kesulitan bagi pemilih tuna netra hampir tidak begitu dirasakan .

Keterangan:

SIKAP KONSTRUKSI PENYELENGGARA PEMILU TERHADAP PEMILIH PD
RespondenYaProsentaseTidakProsentaseRagu-raguProsentase
Tunadaksa21430,7929442,3018726,91
Tunarungu9126,4518654,066719,49
Tunanetra6316,2324362,628221,15
Pembina PD13857,268434,85197,89
Total50630,3380748,3835521,28
Sumber data dari laporan PPUA 2005

Sumber data dari laporan PPUA 2005

Tabel 20

Pada tabel ini responden yang menilai petugas /penyelenggara Pemilu yang tidak/kurang konstruktif pada eksestensi pemilih PD, ternyata lebih tinggi dari item lainnya. Sesuai hasil interview dengan responden diperoleh data bahwa hal tersebut terjadi akibat petugas/penyelenggara Pemilu sebagian besar bahkan mungkin seluruhnya kurang atau tidak pernah memperoleh pelatihan tentang tata cara bersikap dan berperilaku pada pemilih dengan hambatan fisik.

KEYAKINAN RESPONDEN TERHADAP PENYEDIAAN ANGGARAN BAGI PENGADAAN AKSESIBILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

RespondenYaProsentaseTidakProsentaseRagu-raguProsentase
Tunadaksa273,8859886,047010,08
Tunarungu92,6133296,510,88
Tunanetra123,0936493,81123,10
Pembina PD114,5621790,04134,40
Total593,53151190,58985,89

Sumber data dari laporan PPUA 2005

Tabel 21

keterangan :

Pada tabel di atas, responden dengan jumlah yang sangat tinggi (90, 58%) tidak yakin terhadap komitmen pemerintah atau penyelenggara Pemilu untuk mengalokasikan anggaran bagi penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD. Selain karena isu penyelenggaraan Pemilu yang aksesibel bagi PD baru diangkat pada akhir tahun 2002, pemerintah dan penyelenggara Pemilu tidak begitu respon dalam bentuk tindakan nyata. Demikian pula pemerintah melalui komposisi anggaran yang disusun baik ditingkat pusat maupun didaerah, kurang kalau bukan tidak ada yang memplot anggaran untuk membiayai program sosisalisasi dan penyediaan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD.

TINGKAT PEMAHAMAN PENYELENGGARA PEMILU MENGENAI DISPARITAS KE- BUTUHAN PEMILIH PD Tidak
RespondenYaProsentaseTidakProsentaseRagu-raguProsentase
KPU/KPUD2151,211639,0249,77
Panwaslu1442,421648,4839,10
KPPS11822,8232663,057314,13
Total15325,8835860,578013,55
Sumber data dari laporan PPUA 2005

Tabel 22

Keterangan :

Pada tabel tersebut di atas terlihat responden yang seluruhnya adalah kelompok otoritas Pemilu ternyata sebagian besar (60,57%) tidak dapat membedakan dan mengenal komunitas PD akibatnya semua jenis PD dianggap sama kebutuhannya sehingga tidak heran jika ada TPS yang menyediakan template hanya karena terdapat pemilih tuna daksa, tuna rungu. Selain itu dari hasil interview terhadap responden tertentu diperoleh informasi bahwa otoritas Pemilu cenderung memberikan pelayanan persis sama dengan pemilih pada umumnya. Sikap seperti ini sesungguhnya cukup konstruktif, namun dalam hal memberikan pelayanan kepada PD dengan jenis dan derajat disabilitas tertentu tidak selalu bisa sama. Penyelenggara Pemilu seyogianya memberikan pelayanan khusus hal mana justru umumnya tidak diketahui oleh penyelenggara Pemilu.

TINGKAT DUKUNGAN RESPONDEN TERHADAP TOKOH PD MENJADI PESERTA PENYELENGGARAAN PEMILU

RespondenYaProsentaseTidakProsentaseRagu-raguProsentase
KPU/KPUD19,513278,042,45
Panwaslu9,092678,7812,13
Tunadaksa295,6046289,362610,64
Tunarungu63891,79223,16350,05
Tunanetra32494,1851,45154,37
Pembina PD38198,1920,5151,3
Total23396,682,480,84

Tabel 23

Keterangan :

Pada tabel tersebut di atas, terlihat responden terbelah menjadi 2 kelompok. Pada kelompok otoritas Pemilu mayoritas responden menilai bahwa PD tidak patut menjadi pejabat negara. Sesuai hasil interview dengan responden tertentu diperoleh informasi bahwa di kalangan otoritas Pemilu yang mewakili pandangan masyarakat secara umum masih menganggap disabilitas sebagai hal yang tidak memenuhi persyaratan klausul berbadan sehat sebagaimana yang menjadi persyaratan umum setiap rekrutmen dan promosi dalam jabatan penyelenggaraan negara. Sedangkan bagi kelompok komunitas PD justru sangat yakin jika faktor disabilitas bukan dan tidak dapat menjadi halangan bagi PD untuk berkiprah dalam dunia politik.

RespondenYaProsentaseTidakProsentaseRagu-raguProsentase
Tunadaksa35941,0748155,03343,9
Tunarungu21451,8119246,4871,71
Tunanetra12626,0828959,486814,09
Pembina PD11237,2011758,80124,00
Sumber data dari laporan PPUA 2005

Tabel 24

Keterangan :

Pada tabel di atas, terlihat komunitas tuna daksa dan tuna rungu sudah ada pergeseran dalam menilai penyediaan aksesibilitas pada penyelenggaraan Pemilu legislatif dengan pilpres putaran satu dan dua. Di mana pada pilpres putaran satu dan dua, responden umumnya merasa sudah cukup memberikan aksesibilitas. Sedangkan komunitas tuna netra untuk penyelenggaraan pilpres putaran satu dan dua dinilai masih belum menyediakan aksesibilitas yang memadai. Sesuai dengan hasil interview yang dilakukan terhadap sejumlah responden diperoleh informasi bahwa pemilih tuna netra yang menilai penyelenggaraan pilpres putaran satu dan dua belum aksesibel, bertumpu pada kebutuhan template yang belum tersedia secara memadai.

TINGKAT AKSESIBILITAS PADA SISTEM IT DAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

RespondenYaProsentaseTidakProsentaseRagu-raguProsentase
Tunadaksa63172,1911312,9213014,89
Tunarungu174,1238292,50143,38
Tunanetra0,4142988,825210,77
Pembina PD14247,1815651,821,00
Sumber data dari laporan PPUA 2005

Tabel 25

Keterangan :

Pada tabel tersebut di atas kelompok respoden kembali terbelah menjadi 2 kelompok dalam menilai mudah tidaknya PD mengakses sistem teknologi informasi dan kampanye pilpres putaran satu dan dua. Bagi tuna daksa dengan indera dengar dan penglihatan normal, mengaku tidak sulit mengakses informasi dengan kedua item yang diteliti. Sedangkan tuna rungu dengan hambatan indera dengar dan tuna netra dengan hambatan indera penglihatan, mengaku kesulitan mengakses informasi melalui sistem teknologi informasi dan kampanye pilpres putaran satu dan dua lantaran kedua item tersebut dioperasikan tanpa disertakan fasilitas penerjemahan (bahasa isyarat) untuk tuna rungu dan voice speaker bagi tuna netra terutama untuk tampilan grafik atau bahan /alat peraga.

TINGKAT AKOMODASI HAK PD DALAM SISTEM REGULASI PENYELENGGARAAN PEMILU

RespondenYaProsentaseTidakProsentaseRagu-raguProsentase
Tunadaksa10211,6768378,158910,18
Tunarungu7818,8831476,035,09
Tunanetra9118,8434270,805010,36
Pembina PD12742,1917457,810
Total39819,21151373,051607,74

Sumber data dari laporan PPUA 2005

Tabel 26

Keterangan :

Tabel tersebut di atas memperlihatkan sikap ketidakpuasan responden terhadap substansi peraturan perundang-undangan Pemilu. Dari hasil interview yang dilakukan dengan sejumlah responden, diperoleh informasi bahwa baik pembuat undang-undang (DPR) maupun penyelenggara sekaligus regulator operasional Pemilu (KPU), keduanya masih enggan mengakomodasi hak politik PD yang bersifat universal. Cukup banyak elemen hak politik PD yang direduksi, dibuat samar-samar bahkan dihilangkan sama sekali dalam peraturan KPU. Hingga memungkinkan penyelenggara Pemilu menganggap kepentingan seperti desain dan penempatan TPS akses, surat suara akses, kotak suara akses maupun pengadaan template, bukan merupakan kewajiban KPU. Termasuk dalam hal ini adalah tidak tegasnya ketentuan tentang bentuk perlakuan khusus bagi para pemilih PD. Akibatnya antara KPU Pusat Provinsi maupun kabupaten kota saling lempar kesalahan dan tanggung jawab.

Skeptisisme responden sebagaimana terurai dalam deskripsi tersebut di atas, tampak sekali pada peraturan-peraturan teknis penyelenggaraan Pemilu yang bersifat strategis dari KPU. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap materi peraturan strategis dimaksud, rupanya tidak ada yang menyentuh aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD. Padahal justru dalam peraturan seperti inilah yang paling perlu diikutsertakan pengaturan mengenai aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Berikut ini dipaparkan sejumlah peraturan strategis KPU dimaksud:

1. SK KPU Nomor 104 Tahun 2003 Tertanggal 30 April 2003 tentang Pemantau Pemilihan Umum dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum.

2. SK KPU Nomor 616 Tahun 2003 Tertanggal 3 Juli 2003 tentang Tata Cara Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Dari Perseorangan dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

3. SK KPU Nomor 621 Tahun 2003 Tertanggal 3 September 2003 tentang Kotak Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

4. SK KPU Nomor 623 Tahun 2003 Tertanggal 28 Agustus 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi Pemilihan Umum dan Pendidikan Pemilih.

5. SK KPU Nomor 624 Tahun 2003 Tertanggal 28 Agustus 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Bagi Warga Negara Republik Indonesia yang Berada Di Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.

6. SK KPU Nomor 630 Tahun 2003 Tertanggal 1 Oktober 2003 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 616 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penelitiaan dan Penetapan Peserta Pemilihan Umum Dari Perseorangan dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

7. SK KPU Nomor 675 Tahun 2003 Tertanggal 3 Desember 2003 tentang Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

8. SK KPU Nomor 701 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

9. SK KPU Nomor 1 Tahun 2004 Tertanggal 23 Januari 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

10. SK KPU Nomor 02 Tahun 2004 Tertanggal 23 Januari 2004 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri.

11. SK KPU Nomor 03 Tahun 2004 Tertanggal 23 Januari 2004 tentang Surat Suara Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004.

12. SK KPU Nomor 07 Tahun 2004 Tertanggal 10 Februari 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi Pemilihan Umum.

Tidak terakomodasinya unsur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD dalam sistem regulasi strategis KPU sebagaimana tersebut di atas, bukanlah karena komunitas PD tidak melakukan advokasi. Dalam sejarah perjuangan komunitas PD untuk mewujudkan hak politiknya dalam penyelenggaraan Pemilu 2004, komunitas PD yang direpresentasikan melalui PPUA telah melakukan interaksi dan advokasi secara intensif kepada KPU guna menyupervisi berbagai kebijakan KPU agar memperhatikan unsur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD.

Sungguh hal yang sangat disesalkan karena respon KPU terhadap aspirasi komunitas PD, ternyata ditanggapi setengah hati. Betapa tidak karena draf SK KPU tentang penyelenggaraan Pemilu akses yang disusun oleh PPUA sebagaimana petunjuk KPU sendiri, rupanya diakomodasi oleh KPU secara serampangan dan tercerai-berai dalam berbagai SK KPU. Tragisnya lagi karena transformasi materi usulan dari komunitas PD tersebut yang bersifat parsial, juga sangat minim dan tidak bersinergi dengan ketentuan yang sudah ada. Contohnya pada SK No. 01 Tahun 2004 tentang Tata Laksana Pemungutan dan Penghitungan Suara, menunjukkan sikap KPU yang tidak konsisten dan tidak tuntas. Pada Pasal 8 ayat (1) huruf c diatur mengenai perlengkapan Pemilu, namun dalam ketentuan tersebut tidak menyebutkan tentang form kerahasiaan pilihan pemilih bagi pendamping. Pasal 11 ayat (2) yang mengatur mengenai bentuk layanan khusus yang perlu diinformasikan kepada PD sebelum hari pemungutan suara. Namun sayangnya karena dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang bentuk layanan khusus. Akibatnya terjadi ketidaksamaan persepsi di kalangan petugas KPPS di lapangan.

Pasal 19 ayat (2) yang mengatur mengenai bentuk dan ukuran TPS, namun dalam ketentuan tersebut sama sekali tidak menyebutkan tentang standar ukuran pintu TPS maupun bilik suara yang dapat diakses oleh kursi roda. Pasal 28 ayat (3) yang mengatur tentang bolehnya pemilih tuna netra membawa sendiri temp/ate untuk pemilihan anggota DPD. Ketentuan seperti ini selain menunjukkan bahwa KPU berupaya mereduksi tanggung jawabnya terhadap pengadaan template sebagai bagian dari alat perlengkapan Pemilu, juga berarti bahwa template yang dibawa sendiri oleh pemilih tuna netra hanya tertuju pada pemilihan anggota DPD yang secara aconterario tidak mencakup pemilihan untuk anggota DPR, DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Jika ditinjau dari aspek keluhuran nilai penyelenggaraan Pemilu, maka ketentuan yang hanya mengatur tentang bolehnya pemilih tuna netra membawa sendiri alat pandu dalam mencoblos adalah hal yang kurang patut. Atas dasar inilah maka UNDP berkenan memfasilitasi PPUA dalam pengadaan template untuk Pemilu legislatif khususnya pada pemilihan anggota DPD.

Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b diatur mengenai bantuan yang perlu disediakan oleh petugas KPPS bagi pemilih yang memiliki halangan fisik yang tidak dapat berjalan. Ketentuan ini bernada pelecehan terhadap harkat dan martabat PD, karena untuk pemilih dengan kategori seperti tersebut pada Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b, seharusnya disediakan TPS khusus atau TPS keliling. Pada Pasal 48 ayat (1) dirumuskan:

“Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di atas perahu atau yang bekerja di lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS khusus pada rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, rutan dan tempat tertentu lainnya."

Ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang pemilih yang berkebutuhan khusus, ternyata tidak mencakup PD padahal justru pemilih PD terutama pada kategori disabilitas berat, sudah membutuhkan layanan khusus. Namun entah mengapa KPU tetap mendiskriminasi dan memarjinalisasi kelompok pemilih PD sebagai bagian dari pemilih yang perlu mendapat layanan khusus.

Meski demikian komunitas PD masih perlu bersyukur karena dalam SK KPU tersebut di atas, sudah ada yang menunjukkan beberapa kemajuan. Salah satu ketentuan tersebut yang cukup maju kaitannya dengan aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD adalah pada rumusan Pasal 29 ayat (3) dengan rumusan:

"Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dengan menandatangani surat pernyataan yang ditetapkan".

Sayangnya karena dalam pasal tersebut tidak diatur lebih lanjut tentang siapa yang akan menyediakan surat pernyataan dimaksud, apakah KPU atau pemilih PD sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka PPUA mengirim surat edaran kepada lembaga jaringannya dengan seruan untuk melakukan pendekatan kepada gubernur setempat agar persoalan surat pernyataan segera dapat diatasi demi terpenuhinya asas kerahasiaan dalam penyelenggaraan Pemilu. Sayangnya karena sampai hari penyelenggaraan Pemilu berlangsung, semua upaya tersebut tidak mendapat respon. Akibatnya sebagian besar TPS yang mempunyai pemilih tuna netra, ternyata tidak tersedia formulir surat pernyataan jaminan kerahasiaan dimaksud.

Pada SK KPU Nomor 37 tahun 2004 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakilnya, khususnya Pasal 53 ayat (1) yang mengatur bahwa penyediaan alat bantu coblos pemilih tuna netra hanya disediakan di wilayah tertentu. Rumusan ketentuan tersebut lagi-lagi membuktikan sikap inkonsistensi KPU terhadap invaliditas hasil P4B. Kalau hasil P4B khususnya pada kelompok pemilih PD sebagaimana yang tercakup pada item 16 dan 21 dalam formulir pendaftaran pemilih memang valid, maka kebijakan KPU sebagaimana tersebut pada Pasal 53 ayat (1) tentu dapat dibenarkan. Sebaliknya jika hasil P4B tidak valid seperti yang terjadi selama ini, maka kebijakan KPU seperti itu tentu saja patut disesalkan. Karena bagaimana mungkin dapat diketahui adanya wilayah tertentu sebagai tempat untuk menyediakan alat bantu khusus bagi pemilih tunanetra tanpa mengacu pada hasil P4B yang valid.

Oleh karena tidak adanya informasi yang valid tentang posisi pemilih PD yang membutuhkan layanan khusus, maka KPU seharusnya membuat ketentuan bahwa alat bantu untuk pemilih yang membutuhkan layanan khusus tersedia di setiap wilayah. Tragisnya karena meski KPU dalam membuat ketentuan sebagaimana tertuang pada Pasal 53 ayat (1), alat bantu coblos dan sarana aksesibilitas Pemilu lainnya ternyata tidak diselenggarakan oleh KPU. Sebagian besar fasilitas yang terselenggara dalam Pemilu legislatif dan eksekutif, justru diadakan oleh pihak lain yaitu PPUA bersama lembaga pendukungnya.

Anehnya karena meski KPU telah terbantu oleh PPUA bersama lembaga pendukungnya yang mengupayakan sendiri pengadaan fasilitas akses dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya pada pilpres putaran pertama dan kedua, namun sejumlah KPUD Provinsi maupun kabupaten/kota enggan berpartisipasi walau sekedar untuk mendistribusikan template produksi PPUA ke TPS yang memerlukan. Keengganan KPUD dimaksud lebih disebabkan karena tidak adanya petunjuk teknis dari KPU mengenai hal itu.

Perlu dijelaskan bahwa pengadaan template dimaksud mulai dari proses desain, produksi, dan distribusi dari pusat hingga tingkat provinsi, semuanya dibiayai oleh PPUA bersama lembaga pendukungnya. Jadi, tanggung jawab KPU hanyalah pada bagian pendistribusian. Meski demikian, penyelenggara Pemilu khususnya pada tingkat KPUD justru masih saja mengorbankan kebutuhan esensial pemilih PD tersebut dengan bermain di atas panggung formalisme regulasi.

Untuk mengatasi masalah pendistribusian template khususnya pada 6 provinsi yang ditetapkan sebagai penerima alokasi template dari PPUA yaitu DIY, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Sulsel, PPUA mendesak KPU untuk mengeluarkan surat instruksi kepada KPUD setempat agar segera memikul tanggung jawab pendistribusian template hingga ke TPS. Sungguh hal yang perlu disyukuri karena desakan PPUA tersebut ternyata di respon KPU dengan dikeluarkannya Surat Edaran No. 1596/15/IX/2004 tentang Distribusi dan Sosialisasi Penggunaan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas.

Meski surat edaran tentang pendistribusian template telah ada namun tantangan berikutnya datang dari KPUD tingkat kabupaten/kota dan PPK. Mereka tidak bersedia melaksanakan instruksi KPU tersebut karena dalam surat edaran mengenai hal itu, tidak disebut mengenai unsur pembiayaan. Fungsionaris KPUD dan PPK setempat selama ini memang sudah terbiasa melakukan segala sesuatu harus dengan biaya.

Sikap dan tindakan seperti itu sungguh sangat disesalkan karena mendistribusikan template dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota, PPK hingga ke TPS sebetulnya tidaklah memerlukan biaya sebagaimana yang dituntut mereka. Sebab pendistribusian template dapat diikutsertakan dengan pendistribusian alat kelengkapan Pemilu lainnya. Lagi pula distribusi template dimaksud sangat kecil karena hanya sekitar 10 eksemplar dari provinsi ke kabupaten/kota, 5 eksemplar atau kurang dari kabupaten/kota ke PPK, dan masing-masing 1 eksemplar dari PPK ke TPS yang dipatok sebagai penerima template.

Jadi pendistribusiannya dapat dilakukan sambil lalu sehingga tidak memerlukan biaya tersendiri. Keengganan penyelenggara Pemilu untuk mendistribusikan template tersebut dengan alasan tidak ada biaya, secara pragmatis menunjukkan fungsionaris penyelenggara Pemilu memang hanya mengejar target keuntungan. Lebih jauh dari itu, mereka sesungguhnya memang tidak memiliki komitmen yang baik untuk mendukung upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

Memperhatikan lemahnya aspek penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak politik PD dalam sistem regulasi penyelenggaraan Pemilu sebagaimana terurai di atas, maka terjadilah rangkaian marjinalisasi dan diskriminasi hak PD. Hal tersebut terjadi karena:

1. Sistem regulasi yang dikeluarkan KPU meskipun telah sedikit banyak menyinggung isu PD, selain tidak mempertimbangkan kebutuhan dan hambatan yang dialami pemilih PD, juga tidak dijabarkan secara tuntas. Sehingga implementasi di lapangan menimbulkan kekacauan bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.

2. Pelaksanaan P4B belum dapat menghimpun data akurat tentang jumlah dan kondisi riil PD akibat:

Tidak profesionalnya sebagaian besarpetugas P4B dalam melaksanakan a. tugasnya.

b. Item 16 dan 21 dalam form P4B tentang disabilitas sering diremehkan oleh petugas P4B.

C. Kurangnya pengetahuan PD sendiri tentang adanya item disabilitas dalam form P4B tersebut.

3. Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU masih berlaku diskriminatif dalam memberikan program sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada PD. Bukti konkrit dalam hal ini, terlihat pada gencarnya KPU melakukan program sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kelompok perempuan, pemilih pemula dan buruh. Namun program yang sama justru kurang sekali bahkan hampir dikatakan tidak pernah ada bagi kelompok pemilih PD.

4. Kelompok Kerja Pemungutan Suara (KPPS) dalam menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir model C-6- PWP) cenderung tidak menginformasikan tentang adanya kemudahan di TPS dan adanya hak pemilih PD untuk memilih sendiri pendamping. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman dari petugas KPPS mengenai hak-hak pemilih PD dalam Pemilu 2004 karena tidak adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tentang Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD dari KPU.

5. Informasi tentang Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD masih sangat kurang, terutama bagi petugas penyelenggara Pemilu. Akibatnya atributatribut yang berkaitan dengan Pemilu yang adil dan aksesibel, baik berupa alat bantu dan form pendampingan (Form C-7) dianggap tidak penting jika dibanding dengan alat kelengkapan Pemilu lainnya.

6. Penyediaan alat bantu berupa template ditafsirkan secara berbeda di kalangan KPU sendiri bersama unit teknisnya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ini terlihat jelas pada SK KPU Nomor 37 tahun 2004 Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang mengatur bahwa di daerah-daerah tertentu KPU menyediakan alat bantu bagi pemilih PD. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini, akan dikoordinasikan antara KPU, KPUD Prop, KPUD Kab/Kota dengan organisasi PD. Dari hasil penelitian yang dilakukan PPUA menunjukkan bahwa hanya KPUD DKI, KPUD Kabupaten Sleman dan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan dengan kesadaran sendiri berkoordinasi dengan lembaga komunitas PD masing-masing daerah untuk pengadaan template.

Namun perlu ditekankan di sini bahwa sikap kooperatif KPUD Sulsel sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya timbul akibat tekanan eksklusif dari lembaga komunitas PD setempat yang dilakukan melalui aksi unjuk rasa dan tuntutan hukum (proyustisia) yang mendudukkan KPUD Sulsel sebagai tersangka (menghilangkan hak suara pemilih tuna netra Sulsel dengan tidak menyediakan template dalam pilpres putaran I).

7. Kebutuhan alat bantu bagi pemilih PD saat melakukan pemungutan suara masih didominasi oleh peran dan kemandirian PD sendiri. Hal ini terpaksa dilakukan karena penyelenggara Pemilu dari semua tingkatan, tidak menyediakannya. Sementara antusiasme pemilih PD yang memerlukan template dalam pemberian suara, begitu tinggi. Sehingga momen yang sangat baik untuk penyaluran aspirasi politik, tidak ingin dilewatkan atau disia-siakan.

Buruknya pelayanan penyelenggara Pemilu kepada pemilih PD sebagaimana uraian di atas, tampak pada hasil penelitian yang dilakukan kepada pemilih PD dalam wilayah penelitian dengan rincian sebagai berikut:

1. Apakah pemuktahiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU dari berbagai jenjang telah mencakup pemilih PD sebagai kelanjutan dari item 16 dan 21 dalam formulir P4B?

NOJAWABANFREKUENSIPERSENTASE
1.2418,90 %
2.Tidak10381,10 %
3.Ragu-ragu00 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku

Tabel 27

Memperhatikan data pada tabel tersebut di atas terlihat jumlah responden sangat tinggi yang tidak yakin terhadap pelaksanaan pemuktahiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU dari berbagai jenjang telah mencakup pemilih PD sebagai kelanjutan dari item 16 dan 21 dalam formulir P4B. Ini berarti badan eksekutif khususnya penyelenggara Pemilu belum memperhatikan paradigma perlakuan khusus bagi PD (special treatment) sebagaimana yang diserukan Deklarasi Wina 1993 maupun ajaran disability liberation and development dari Peter Coleridge. Dengan demikian maka cita-cita negara hukum dari Imanuel Kant maupun negara kesejahteraan dari Frederich Julius Sthaal juga belum diterapkan secara baik.

Hal ini dikuatkan hasil temuan jaringan PPUA khususnya dalam wilayah yang menjadi objek penelitian ini, diketahui bahwa sejumlah PD yang telah memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih, sampai masa pemuktahiran data selesai ternyata tidak terdaftar antara lain: Jakarta 137, Padang 72 dan Makassar 94 orang. Data ini hanya mencakup PD yang melaporkan diri atau dikenal oleh petugas Jaringan PPUA. Jumlah sesungguhnya yang tidak sempat terdaftar jauh lebih besar.

2. Apakah sosialisasi penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU dari berbagai tingkatan baik melalui media cetak atau elektronik maupun media atau cara lain telah mencakup hak politik PD?

NOJAWABANFREKUENSIPERSENTASE
1.Ya1310,24 %
2.Tidak11288,19 %
3.Ragu-ragu21,57 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 28

Memperhatikan data pada tabel tersebut di atas terlihat jumlah yang sangat besar dari responden yang tidak yakin terhadap sosialisasi penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU dari berbagai tingkatan baik melalui media cetak atau elektronik maupun media atau cara lain telah mencakup hak politik PD. Ini berarti badan eksekutif khususnya penyelenggara Pemilu belum memperhatikan paradigma perlakuan khusus bagi PD (special treatment) sebagaimana yang diserukan Deklarasi Wina 1993 maupun ajaran disability liberation and development dari Peter Coleridge. Dengan demikian maka cita-cita negara hukum dari Imanuel Kant maupun negara kesejahteraan dari Frederich Julius Sthaal juga belum diterapkan secara baik.

Hal ini dikuatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh PPUA bersama jaringan-jaringannya tentang efektivitas sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, diketahui bahwa 70% responden PD mengaku memperoleh informasi melalui media cetak dan elektronik. Namun 29% yang mengaku memperoleh informasi tentang hak politik PD dari organisasi PD atau antar PD. Hanya (1 %) yang mengaku memperoleh informasi tentang hak politik PD dari kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU beserta unit kerjanya.

3. Apakah pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU dari berbagai tingkatan dalam bentuk simulasi atau metode lain juga mengikutsertakan pemilih PD?

NOJAWABANFREKUENSIPERSENTASE
Ya3124,41 %
2.Tidak9474,02 %
3.Ragu-ragu21,57 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 29

Memperhatikan data pada tabel tersebut di atas terlihat jumlah yang sangat besar dari responden yang tidak yakin terhadap pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU dari berbagai tingkatan dalam bentuk simulasi atau metode lain juga mengikutsertakan pemilih PD. Ini berarti badan eksekutif khususnya penyelenggara Pemilu belum memperhatikan paradigma perlakuan khusus bagi PD (special treatment) sebagaimana yang diserukan Deklarasi Wina 1993 maupun ajaran disability liberation and development dari Peter Coleridge. Dengan demikian maka cita-cita negara hukum dari Imanuel Kant maupun negara kesejahteraan dari Frederich Julius Sthaal juga belum diterapkan secara baik.

Hal ini dikuatkan hasil pantauan dari Jaringan PPUA terhadap program pendidikan pemilih khususnya yang diselenggarakan oleh KPU beserta jaringannya dalam wilayah penelitian ini diketahui bahwa 5 KPUD yang menyelenggarakan pendidikan pemilih di DKI Jakarta, hanya KPUD Jakarta Selatan yang pernah melibatkan PD. Semua KPUD yang menyelenggarakan pendidikan pemilih di Provinsi Sumbar, tak satu pun yang melibatkan PD. 23 KPUD yang menyelenggarakan pendidikan pemilih di Sulsel hanya KPUD Makasar, Pare-Pare dan KPUD Provinsi yang melibatkan PD.

4. Apakah pihak KPPS atau PPK sebagai unsur penyelenggara Pemilu terdepan, telah memperhatikan berbagai kepentingan pemilih PD sebelum dan sesudah hari pencoblosan ?

NOJAWABANFREKUENSIPERSENTASE
1.Ya75,51 %
2.Tidak11691,34 %
3.Ragu-ragu43,15 %
Jumlah127100 %

Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 30

Memperhatikan data pada tabel tersebut di atas terlihat jumlah yang sangat besar dari responden yang tidak yakin terhadap pihak KPPS atau PPK sebagai unsur penyelenggara Pemilu terdepan, telah memperhatikan berbagai kepentingan pemilih PD sebelum dan sesudah hari pencoblosan. Ini berarti badan eksekutif khususnya penyelenggara Pemilu belum memperhatikan paradigma perlakuan khusus bagi PD (special treatment) sebagaimana yang diserukan Deklarasi Wina 1993 maupun ajaran disability liberation and development dari Peter Coleridge. Dengan demikian maka cita-cita negara hukum dari Imanuel Kant maupun negara kesejahteraan dari Frederich Julius Sthaal juga belum diterapkan secara baik.

Hal ini dikuatkan hasil pantauan dari Jaringan PPUA terhadap bentuk perhatian petugas PPK maupun KPPS atas berbagai kepentingan pemilih PD sebelum dan sesudah hari pencoblosan khususnya yang diselenggarakan oleh PPK dalam wilayah penelitian ini diketahui bahwa 27 KPPS yang dipantau di DKI Jakarta hanya 2 yang memperhatikan kepentingan hak politik PD. Tiga belas (13) KPPS yang dipantau di Kota Padang, tidak ada yang memperhatikan kebutuhan PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Dua puluh empat (24) KPPS yang dipantau di kota Makassar hanya 2 yang memperhatikan kebutuhan PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

5. Apakah ada pemberitahuan dari petugas KPPS tentang keberadaan fasilitas kemudahan bagi PD dalam menyalurkan hak suaranya pada hari pencoblosan?

NOJAWABANFREKUENSIPERSENTASE
118,66 %
2.Tidak11388,98 %
3.Ragu-ragu32,36 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku

Tabel 31

Memperhatikan data pada tabel tersebut di atas terlihat jumlah yang sangat besar dari responden yang tidak yakin ada pemberitahuan dari petugas KPPS tentang keberadaan fasilitas kemudahan bagi PD dalam menyalurkan hak suaranya pada hari pencoblosan. Ini berarti badan eksekutif khususnya penyelenggara Pemilu belum memperhatikan paradigma perlakuan khusus bagi PD (special treatment) sebagaimana yang diserukan Deklarasi Wina 1993 maupun ajaran disability liberation and development dari Peter Coleridge. Dengan demikian maka cita-cita negara hukum dari Imanuel

Hal ini dikuatkan hasil pantauan dari Jaringan PPUA terhadap efektivitas keberadaan formulir C-7 khususnya yang diselenggarakan oleh KPU beserta jaringannya dalam wilayah penelitian ini diketahui bahwa dari 27 KPPS yang dipantau di DKI Jakarta hanya 7 yang menjelaskan fungsi formulir C7. Tiga belas KPPS yang dipantau di Kota Padang, hanya satu yang menjelaskan fungsi dan keberadaan formulir C-7. Dua puluh empat KPPS yang dipantau di kota Makassar hanya 5 yang menjelaskan fungsi formulir C-7.

Apakah sebelum pemungutan suara dimulai, KPPS memberikan penerangan 6. tentang adanya Form C-7 sebagai isyarat penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tuna netra untuk memilih orang yang dipercaya sebagai pendamping?

NOJAWABANFREKUENSIPERSENTASE
10,79 %
2.Tidak12598,42 %
3.Ragu-ragu10,79 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 32

Memperhatikan data pada tabel tersebut di atas terlihat jumlah yang sangat besar dari responden yang tidak yakin sebelum pemungutan suara dimulai, KPPS memberikan penerangan tentang adanya Form C-7 sebagai isyarat penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tuna netra untuk memilih orang yang dipercaya sebagai pendamping. Ini berarti badan eksekutif khususnya penyelenggara Pemilu belum memperhatikan paradigma perlakuan khusus bagi PD (special treatment) sebagaimana yang diserukan Deklarasi Wina 1993 maupun ajaran disability liberation and development dari Peter Coleridge. Dengan demikian maka cita-cita negara hukum dari Imanuel Kant maupun negara kesejahteraan dari Frederich Julius Sthaal juga belum diterapkan secara baik.

Hal ini dikuatkan hasil pantauan dari Jaringan PPUA terhadap hak pemilih PD untuk memilih sendiri pendamping dalam mencoblos khususnya yang diselenggarakan oleh KPU beserta jaringannya dalam wilayah penelitian ini diketahui bahwa dari 27 KPPS yang dipantau di DKI Jakarta hanya 12 yang membebaskan PD memilih sendiri pendampingnya. Tiga belas (13)

KPPS yang dipantau di Kota Padang, tidak ada satupun yang meluaskan Pemilih PD memilih sendiri pendampingnya. 24 KPPS yang dipantau di kota Makasar hanya 6 yang membolehkan PD membawa sendiri pendampingngnya.

7. Apakah TPS telah dibangun dan ditempatkan pada posisi yang aksesibel bagi PD?

NOJAWABANFREKUENSIPERSENTASE
Ya53,94 %
2.Tidak11892,91 %
3.Ragu-ragu43,15 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 33

Memperhatikan data pada tabel tersebut di atas terlihat jumlah responden sangat besar responden yang tidak yakin TPS telah dibangun dan ditempatkan pada posisi yang aksesibel bagi PD. Ini berarti badan eksekutif khususnya penyelenggara Pemilu belum memperhatikan paradigma perlakuan khusus bagi PD (special treatment) sebagaimana yang diserukan Deklarasi Wina 1993 maupun ajaran disability liberation and development dari Peter Coleridge. Dengan demikian maka cita-cita negara hukum dari Imanuel Kant maupun negara kesejahteraan dari Frederich Julius Sthaal juga belum diterapkan secara baik.

Hal ini dikuatkan hasil pantauan dari Jaringan PPUA terhadap pembangunan dan penempatan TPS yang aksesibel bagi PD khususnya yang diselenggarakan oleh KPU beserta jaringannya dalam wilayah penelitian ini diketahui bahwa dari 27 KPPS yang dipantau di DKI Jakarta 11 yang tidak aksesibel. Tiga belas (13) KPPS yang dipantau di Kota Padang, lima yang tidak akseseibel. Dua puluh empat (24) KPPS yang dipantau di kota Makassar hanya 8 tidak aksesibel.

8. Apakah desain dan pemasangan meja pencoblosan tidak menghalangi pengguna kursi roda dalam mencoblos?

NOJAWABANFREKUENSIPERSENTASE
118,66 %
2.Tidak10582,68 %
3.Ragu-ragu118,66 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 34

Memperhatikan data pada tabel tersebut di atas terlihat jumlah yang sangat besar dari responden yang tidak yakin desain dan pemasangan meja pencoblosan tidak menghalangi pengguna kursi roda dalam mencoblos Ini berarti badan eksekutif khususnya penyelenggara Pemilu belum memperhatikan paradigma perlakuan khusus bagi PD (special treatment) sebagaimana yang diserukan Deklarasi Wina 1993 maupun ajaran disability liberation and development dari Peter Coleridge. Dengan demikian maka cita-cita negara hukum dari Imanuel Kant maupun negara kesejahteraan dari Fredrich Julius Sthaal juga belum diterapkan secara baik.

Hal ini dikuatkan hasil pantauan dari Jaringan PPUA terhadap desain dan pemasangan meja pencoblosan yang aksesibel bagi PD khususnya yang diselenggarakan oleh KPU beserta jaringannya dalam wilayah penelitian ini diketahui bahwa dari 27 KPPS yang dipantau di DKI Jakarta 21 yang relatif aksesibel. Tiga belas KPPS yang dipantau di Kota Padang, 9 yang relatif akseseibel. Dua puluh empat KPPS yang dipantau di kota Makassar hanya 22 yang relatif aksesibel.

Untuk memperkuat hasil penelitian tersebut di atas, berikut ini disajikan hasil temuan dari jaringan kerja Pemilu akses PD (Jakapasca) Sulsel mengenai praktik marjinalisasi, diskriminasi, penyia-nyiaan bahkan pelecehan terhadap hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 khususnya di Kota Makassar.

Temuan yang mengindikasikan terjadinya praktik marjinalisasi, diskriminasi, penyia-nyiaan bahkan pelecehan terhadap hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 khususnya di Kota Makassar adalah kekacauan proses distribusi template.

1.Kronologi peristiwa

(a) Pada tanggal 5 Juli 2004 pelaksaanaan pilpres putaran pertama yang ternyata terbukti penyelenggara Pemilu tidak menyediakan template bagi pemilih tuna netra di Sulsel sebagaimana yang dijanjikan.

(b) Pada tanggal 8 Juli 2004 dilakukan aksi unjuk rasa terhadap kebijakan penyelenggara Pemilu yang sengaja atau lalai memenuhi janjinya untuk menyediakan template pada pilpres putaran pertama.

(c) Pada tanggal 8 Juli 2004 KPU Sulsel dan KPUD Makassar resmi dilaporkan ke Panwaslu Sulsel sebagai pihak yang harus mempertanggung jawabkan kebijakan diskriminatifnya secara hukum dan moral.

(d) Pada tanggal 28 Juli 2004 KPUD Sulsel menawarkan kompromi dibalik tuntutan pengadaaan template dalam penyelenggaraaan pilpres putaran kedua yang dimulai dengan permintaan data.

(e) Pada tanggal 4 Agustus 2004 disampaikan jawaban atas surat KPUD dimaksud dalam bentuk pemilih PD yang masih kabur.

(f) Pada tanggal 19 Agustus 2004 disampaikan proposal penawaran desain dan produksi template kepada KPUD Sulsel.

(g) Pada tanggal 26 Agustus 2004 disepakati kerja sama antara Jakapasca Sulsel, DPD Pertuni Sulsel dan KPUD Sulsel untuk pengadaan 1500 eksemplar alat bantu template. Dalam perjanjian tersebut disepakati proses produksi dan sosialisasi dipercayakan pada DPD Pertuni Sulsel dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertuni mempunyai AD/ART, Sedangkan Jakapasca Sulsel tidak.

2. Pertuni bersifat permanen sedangkan Jakapasca bersifat adhoc.

3. Pertuni resmi terdaftar pada kantor Kesbang Provinsi Sulsel sedangkan Jakapasca Sulsel tidak.

4. Lembaga yang secara resmi disurati oleh KPUD Sulsel adalah Pertuni bukan Jakapasca.

5. Template mutlak merupakan fasilitas tuna netra dan sebagai organisasi khusus, maka Pertuni lebih berkompeten dari pada Jakapasca.

6. Tidak ada conflict of interest antara kedua lembaga tersebut karena dari sudut personalia dan komitmen keduanya saling bahu membahu secara kohesif.

Adapun proses distribusinya dilakukan secara berjenjang oleh penyelenggara Pemilu (KPUD Provinsi KPUD Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS).

(h) Pada tanggal 2 September 2004 proses produksi selesai ditandai dengan diserahkannya alat bantu template tersebut kepada KPUD Sulsel.

(i) Pada tanggal 20 September 2004, 23 orang pemilih tuna netra yang berdomisili di Kota Makassar mengeluhkan tidak tersedianya template di TPS masing-masing pada saat berlangsungnya pilpres putaran kedua. Untuk mencari fakta tentang sebab musabab mengenai hal tersebut, maka dipandang perlu dilakukan verifikasi dengan tujuan mencari informasi yang akurat mengenai kekacauan pendistribusian template di tingkat PPK, PPS dan KPPS.

Untuk maksud tersebut maka melalui SK Ketua Umum Pertuni Nomor: 090/KEP.XI/K.60/PD-XII/2004 telah dibentuk Tim verifikasi terhadap efektivitas pendistribusian penggunaan template dalam penyelenggaraan pilpres putaran ke dua di Kota Makassar.

2. Latar Belakang Verifikasi

Verifikasi terhadap efektivitas pendistribusian template dimaksud diselenggarakan sebagai respon dan tindak lanjut dari komitmen Jakapasca Sulsel dan Pertuni Sulsel untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi pemilih berkebutuhan khusus. Oleh karena dalam kenyataan KPUD Sulsel telah memenuhi komitmennya untuk menyediakan template sebagi salah satu unsur perwujudan penyelenggaraan pilpres putaran kedua yang adil dan aksesibel bagi pemilih berkebutuhan khusus di Sulsel, maka pemilih tuna netra di wilayah ini dipastikan dapat menggunakan hak pilihnya (pemilih tuna netra) secara mandiri, langsung tanpa didampingi.

Namun sangat disesalkan karena pada hari penyelenggaraan Pilpres putaran kedua pada tanggal 20 September 2004, sebagian besar TPS yang mempunyai pemilih tuna netra justru tidak tersedia template. Dalam tabel berikut ini terungkap temuan mengenai macetnya distribusi template ke TPS-TPS di Kota Makassar:

DATA TPS DAN TUNA NETRA YANG TIDAK MEMPEROLEH TEMPLATE

No.TPSKELURAHANKECAMATANNAMA PD
113JongayaTamalateZainuddin
216JongayaTamalateAnwar
332Pabaeng-baengTamalateArman Habib, Sag
448Parang TambungTamalateAbd. Rahman
528TidungTamalatelin Saputri
627Maccini SombalaTamalateYPKCNI
7003Parang TambungTamalateAmbo Ara
807MangasaTamalateHendra Ganna
921Banta-bantaengRappociniMursalim
1072Gunung SariRappociniMustafa, Ratnawati
1105Kassi-KassiRappociniSyamsil,Maryam, Kadar
F26MasalehPanakukangM.Sony Sandra,SH
1344TamalanreaTamalanreaSaharuddin Daming, SH
1429TamalanreaTamalanreaSaifuddin Pallo
1514LetteMarisoIrwan Jabbar, S.Ag
1627ManggalaManggalaAstiah, Zulkifli Umar
1718BatuaManggalaLukas Palinggi
1810LayangBontoalaAgustus Yasin
Sumber data laporan dari JAKAPASCA 2005

Tabel 35

3. Lokasi Verifikasi

Tim verifikasi melakukan upaya pemantauan di 10 dari 14 PPK dalam wilayah Kota Makassar yaitu Ujung Tanah, Tallo, Bontoala, Wajo, Panakukang, Tamalate, Makassar, Manggala, Ujung Pandang, Mariso dan Rappocini. Pihak yang menjadi responden dalam kegiatan ini adalah masing-masing Ketua PPK.

4. Hasil Verifikasi

Setelah dilakukan penggalian data dan informasi dari responden yang berkompeten melalui metodologi yang telah ditentukan, maka tim verifikasi dapat mengumpulkan berbagai hal tentang faktor-faktor penyebab tidak efektifnya distribusi template dalam penyelenggaraan pilpres putaran kedua di Kota Makassar sebagai berikut :

NOPERTANYAANYATIDAK
1Pernahkah Lihat template82
2Apakah mengetahui fungsi template82
3Apakah sudah menerima template64
4Apakah pernah memperoleh penjelasan tentang template73
5Apakah anda ikut dalam pendistribusian template28
6Apakah diwilayahnya ada pemilih tunanetra46
7Apakah diTPS yg ada pemilih tunanetranya terdapat template28
Sumber data laporan dari JAKAPASCA 2005

Tabel 36

5. Hasil Temuan :

a. Setelah KPUD Sulsel memfasilitasi penyelenggaraan pilpres putaran kedua dengan template sebanyak 1500 eksemplar, KPUD Kota Makassar memperoleh bagian terbesar dari daerah lainnya yaitu 100 eksemplar. Jika dirata-ratakan maka, setiap PPK memperoleh 7 template. Sesuai kesepakatan distribusi template hanya diarahkan ke PPK dan KPPS yang mempunyai pemilih tuna netra. Namun ternyata hal tersebut tidak terjadi karena setidaknya 23 pemilih tuna netra yang tersebar di TPS yang berbeda justru tidak menemukan template di TPS masing-masing. Hasil verifikasi menemukan template yang beredar pada 10 PPK tersebut di atas ternyata seluruhnya hanya berjumlah 18 eksemplar. Sehingga 82 eksemplar lainnya dipertanyakan keberadaannya dan tidak mungkin terkonsentrasi pada 4 PPK lainnya yang kebetulan tidak sempat menjadi obyek verifikasi. Di sini jajaran KPUD hingga KPPS se-Kota Makassar telah menyia-nyiakan aset negara (template) sekaligus meremehkan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan hukum dan sumpah jabatannya.

b. PPK Manggala sengaja tidak mendistribusikan template dan tetap menyimpannya di kantor PPK setempat pada saat hari pencoblosan. Hal itu dilakukan karena beberapa alasan atau asumsi destruktif :

• Jumlah template yang dijatahkan untuk wilayah kerja masing-masing tidak sesuai dengan jumlah pemilih tuna netra yang terdaftar. Setiap PPK umumnya mempunyai jumlah pemilih tuna netra yang lebih besar daripada jumlah template yang dialokasikan.

• Ketua dan anggota PPK memahami bahwa 1 template untuk satu pemilih. Pemahaman ini keliru karena satu template, dapat digunakan oleh semua pemilih tuna netra dalam satu TPS bahkan dapat juga dialihkan ke TPS lain.

● Ketua dan anggota PPK umumnya mempersepsikan bahwa pemilih tuna netra tidak perlu mendapat fasilitas khusus apapun namanya dalam penyelenggaraan Pemilu karena populasinya terlalu kecil dibanding dengan jumlah pemilih pada umumnya. Sikap responden seperti ini sangat meremehkan eksistensi kelompok minoritas.

C. Sembilan PPK lainnya sengaja tidak mendistribusikan template hingga ke TPS karena tidak ada data atau laporan/permintaan dari PPS atau KPPS bahwa di wilayah kerjanya ada pemilih tuna netra. Responden terkesan bersikap pasif dan hanya menunggu dari penyelenggara Pemilu di bawahnya, padahal dengan penyelenggaraan Pemilu legislatif 5 April 2004 dan pilpres putaran pertama 5 Juli 2004, maka seharusnya KPPS yang bersentuhan langsung/kenal dengan keadaan pemilih di TPS-nya masing-masing, sudah barang tentu berinisiatif untuk mencatat dan melaporkan keadaan pemilih khusus ke PPS yang selanjutnya ke PPK. Hal tersebut ternyata tidak terjadi disebabkan sikap tidak mau repot, tidak peduli atau dianggap bukan bagian dari tugasnya bahkan sebagian besar di antara mereka sengaja tidak mendistribusikannya karena tidak ada biaya.

6. Data Pembanding

Indikasi kebenaran temuan hasil verifikasi tersebut di atas, ternyata sinkron dengan data dari hasil pantauan yang dilakukan oleh koalisi ornop Sulsel terhadap penyelenggaraan pilpres putaran kedua khususnya di Kota Makassar dengan deskripsi sebagai berikut:

Jika dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 terjadi marjinalisasi dan diskriminasi terhadap hak politik PD diharapkan hal tersebut tidak terulang pada penyelenggaraan Pemilu berikutnya. Namun setahun setelah hajatan nasional tersebut berlangsung, 10 Kabupaten di Sulsel menyelenggarakan pilkada. Pesta demokrasi lokal tersebut tidak disia-siakan oleh lembaga pemantau dari komunitas PD di Sulsel yang memang sangat getol dan paling produktif melakukan kegiatan seperti itu dibanding dengan lembaga serupa di provinsi lain. Lalu bagaimanakah penyelenggara pilkada memperlakukan kalangan pemilih PD, apakah ada perbaikan atau sama saja bahkan mungkin lebih buruk daripada penyelenggaraan Pemilu nasional tahun 2004? Hal tersebut tersaji dalam paparan berikut:

KONDISINO.TPSKELURAHANKECAMATAN
Tidak ada tuna netra dan ada template28KarampuangPanakukang
6KaruwisiPanakukang
6BarukangUjung Tanah
Bawa sendiri template8MarisoMariso
24KarampuangPanakukang
8KaruwisiPanakukang
10KaruwisiPanakukang
2KarampuangPanakukang
4PanaikangPanakukang
12KaruwisiPanakukang
24KarampuangPanakukang
17MarisoMariso
14MarisoMariso
TamarunangMariso
8AntangManggala
14Tamalanrea JayaTamalanrea
6TidungRappocini
10KarunrungRappocini
2KarunrungRappocini
PacPaccarekangBiringkanaya
38PaccarekangBiringkanaya
6DayaBiringkanaya
1Barang CaddiUjung Tanah
8Barang CaddiUjung Tanah
Ada tuna netra dan tidak ada template2KaruwisiPanakukang
5KaruwisiPanakukang
10KaruwisiPanakukang
22KaruwisiPanakukang
22KarampuangPanakukang

Sumber data dari laporan Koalisi Ornop Sulsel 2005

Tabel 37

Kegiatan pemantauan pilkada yang adil dan aksesibel bagi pemilih penyandang disabilitas oleh DPD Pertuni Sulsel dan Jakapasca Sulsel serentak dilaksanakan pada sepuluh (10) kabupaten yang menyelenggarakan pilkada di Sulsel. Pemantauan dilakukan oleh tim relawan dengan merujuk pada kuisioner (daftar pertanyaan) yang disusun oleh tim dari DPD Pertuni Sulsel dan Jakapasca Sulsel. Pemantauan dilakukan pada tanggal 27 Juni 2005 sesuai dengan jadwal penyelenggaraan pilkada. Tenaga yang ditugaskan untuk memantau penyelenggaraan pilkada tersebut disusun secara acak pada sepuluh kabupaten yaitu 171 TPS, 102 desa/kelurahan dan 43 kecamatan.

Dari hasil pemantauan tersebut, diperoleh informasi antara lain dalam Pilkada 2005 di Sulsel ada 5 KPUD yang memfasilitasi TPS-nya dengan template yaitu: Gowa 300 template, Selayar 275 template, Maros 200 template, Pangkep 124 template dan Luwu Utara 41 template. Dari ke 5 KPUD yang menyediakan template, seluruh pemantau melaporkan bahwa upaya pendistribusian alat bantu tersebut ternyata masih juga tidak efektif. Terutama di kabupaten Luwu Utara di mana template yang dipesan seluruhnya, tersimpan di kantor KPUD setempat dan tak satupun yang terdistribusi pada hari pencoblosan. Fenomena tersebut mengindikasikan otoritas pilkada di Sulsel, dalam mengejawantahkan pemenuhan hak terhadap pemilih PD, temyata hanya sekadar menggugurkan kewajiban formal. Sedangkan tanggung jawab moral yang jauh lebih esensial berupa keluwesan KPUD untuk mempertinggi kualitas pilkada, masih terabaikan.

Sedangkan KPUD yang mengabaikan pengadaan fasilitas template dalam pilkada 2005 di Sulsel masing-masing: KPUD Bulukumba, Barru, Soppeng, Tanah Toraja dan Luwu Timur. Dengan kebijakan 5 KPUD yang tidak menyediakan template dalam pelaksanaan pilkada di wilayahnya, tentu sangat tidak sejalan dengan komitmen penyelenggaraan pilkada yang lebih berkualitas dengan prinsip luber dan jurdil. Bahkan kebijakan seperti itu nyata-nyata telah merugikan, merendahkan, dan melecehkan martabat PD sebagai warga negara yang berhak memperoleh aksesibilitas. Adapun rincian hasil pemantauan pilkada yang adil dan aksesibel bagi pemilih PD yang diselenggarakan oleh DPD Pertuni Sulsel dan Jakapasca Sulsel terhadap pelaksanaan pilkada tahun 2005 di Sulsel, akan diuraikan dengan sistem tabulasi berdasarkan daerah yang melaksanakan pilkada.

1. Adakah jenis pemilih dari kalangan PD di TPS yang Anda pantau?

NO.KABUPATENJUMLAH PEMILIH PDYANG ADA PEMILIH PDJUMLAH TPS YANG DIPANTAU
1Maros1142437
2Pangkep431316
3Barru601516
4Soppeng17830
5Selayar22514
6Luwu Utara0010
7Luwu Timur646
8Tanatoraja2257
9Bulukumba10813
10Gowa10822
Jumlah30490171

Sumber data dari laporan Koalisi Ornop Sulsel 2005

Tabel 38

2. Apakah pelayanan petugas pilkada kepada PD cukup adil dan bermartabat?

NOJAWABANFREKUENSIPERSENTASE
1.Ya13478,36 %
2.Tidak1810,53 %
3.Ragu-ragu1911,11 %
Jumlah127100%
Sumber data dari laporan JAKAPASCA 2005

Tabel 39

3. Adakah tersedia template di TPS tersebut?

NOJAWABANFREKUENSIPERSENTASE
1.Ya3118,21 %
2.Tidak13578,94 %
3.Ragu-ragu52,92 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari laporan JAKAPASCA 2005

Tabel 40

4. Apakah template tersebut digunakan dengan baik?

NOJAWABANFREKUENSIPERSENTASE
1.Ya2414,03 %
2.Tidak11667,83 %
3.Ragu-ragu3118,21 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari laporan JAKAPASCA 2005

Tabel 41

5. Apakah petugas Pilkada mengerti tentang template dan cara menggunakannya?

NOJAWABANFREKUENSIPERSENTASE
1.Ya5129,82 %
2.Tidak10863,15 %
3.Ragu-ragu127,01 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari laporan JAKAPASCA 2005

Tabel 42

6. Apakah petugas Pilkada mengetahui jika pendampingan bagi tunanetera dalam mencoblos dilakukan jika template tidak tersedia ?

NOJAWABANFREKUENSIPERSENTASE
1.Ya11366,08 %
2.Tidak4325,14 %
3.Ragu-ragu158,77 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari laporan JAKAPASCA 2005

Tabel 43

7. Apakah petugas Pilkada berpendapat bahwa pendampingan bagi tunanetra dalam mencoblos harus dari kalangan petugas?

10JAWABANFREKUENSIPERSENTASE
1.Ya10360,23 %
2.Tidak5934,50 %
3.Ragu-ragu95,26 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari laporan JAKAPASCA 2005

Tabel 44

8. Jika pemilih tunanetra benar-benar ada, bagaimanakah proses pendampingan petugas KPPS

NO.POLA PERLAKUANTEMUAN KASUSPERSENTASE
1.bilik bersama pendamping dari petugas KPPS dan pendamping3721,63%
2.dari non-petugas KPPS dan pendamping mencobloskan1810,52%
3.sendiri di bilik suara dengan arahan pendamping dari petugas KPPS.2112,28%
4.137,60%
5.dicobloskan oleh pendamping179,94%
6.dicobloskan oleh pendamping95,26%
7.secara langsung dan mandiri dalam bilik suara dengan bantuan2615,20%
8.template, tapi dengan52,92%
9.karena keinginan sendiri.1911,11%
10.63,50%

Tabel 45

9. Bagaimanakah bentuk perlakuan penyelenggara Pemilu secara konkrit kepada PD dan pemilih berkebutuhan khusus lainnya

No.POLA PERLAKUANTEMUAN KASUSPERSENTASE
1.Mencoblos di rumah masing- masing dengan dampingan petugas KPPS disertai saksi dari keluarga/tetangga74,09%
2.Mencoblos di rumah masing- masing dengan dampingan ke- luarga/tetangga sebagai saksi52,92%
3.Mencoblos di TPS dengan dampingan dari petugas KPPS95,26%
4.Mencoblos di TPS dengan dampingan dari petugas KPPS dan unsur keluarga1810,52%
5Mencoblos di TPS dengan dampingan dari unsur keluarga2816,37%
6.Tidak perlu datang ke TPS, tetapi cukup memberikan kuasa kepada petugas KPPS untuk dicobloskan sesuai dengan keinginan pemilih148,18%
7.Tidak perlu datang ke TPS, tetapi cukup memberikan kuasa kepada unsur keluarga untuk dicobloskan sesuai dengan keinginan pemilih2916,95%
8.Petugas KPPS masih memberi kesempatan untuk mencoblos sendiri di TPS sekali pun pemilih sangat lemah dan payah4526,31%
9.Tidak mencoblos karena keinginan sendiri127,01%
10.Tidak mencoblos karena tidak diperbolehkan oleh petugas KPPS42,33%

Sumber data dari laporan JAKAPASCA 2005

10. Apakah TPS tersebut terdapat fasilitas akses dan bagaimana:

NO.AKSESIBILITASYAPERSEN TASETIDAKPERSEN TASERAGU- RAGUPERSEN TASE
1.Dapat dilalui kursi roda21,16%16395,32%63,50%
2.Cukup untuk keluar masuk kursi roda74,09%16194,15%31,75%
3.Datar4928,65%11869,00%42,33%
4.Berumput tebal7443,27%9153,21%63,50%
5.Berbatu2313,45%14584,79%31,75%
6.Becek179,94%15288,88%21,16%
7.Terdapat gundukan12774,26%3922,80%52,92%
8.Di tempat yang tinggi42,33%16294,73%52,92%
9.Bertangga/ berundak14383,62%2112,28%74,09%
10.Berparit10360,23%6336,84%52,92%
11.Berlubang11265,49%5733,33%21,16%
12.Ramp/bidang miring31,75%16596,49%31,75%
13.Jembatan/ titian116,43%15389,47%74,09%
14Rintangan lainnya15288,88%137,60%42,33%

Sumber data dari laporan JAKAPASCA 2005

Tabel 47

11. Apakah ada petugas penyelenggara Pemilu yang telah mengetahui informasi tentang issu penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD?

JAWABANFREKUENSIPERSENTASE
1.Ya84,67 %
2.Tidak15992,98 %
3.Ragu-ragu42,33 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari laporan JAKAPASCA 2005

Tabel 48

12. Apakah yang menjadi penyebab sehingga unsur penyelenggara Pemilu tidak menyediakan aksesibilitas bagi pemilih PD dalam penyelenggaraan Pemilu?

NO.ALASANTEMUANPERSENTASE
1.Merepotkan3621,05%
2.Pemborosan2313,45%
3.Kurang informasi4123,97%
4.Karena tidak diatur oleh UU5733,33%
5.Alasan lain148,18%
Sumber data dari laporan JAKAPASCA 2005

Tabel 49

13. Bagaimanakah sikap responden terhadap PD yang ikut menjadi calon dalam penyelenggaraan Pemilu?

JAWABANFREKUENSIPERSENTASE
1.Ya5330,99 %
2.Tidak8650,29 %
3.Ragu-ragu3218,71 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari laporan JAKAPASCA 2005

Tabel 50

Berdasarkan uraian tersebut terungkaplah fakta-fakta marjinalisasi dan diskriminasi hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Betapa tidak karena hampir semua hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu, bukan saja tidak dipenuhi, tetapi tidak terlindungi bahkan tidak dihormati sama sekali.

Ironisnya karena pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak politik PD dimaksud justru adalah KPU.

Hal ini tampak dalam penyelenggaraan Pemilu legislatif dan eksekutif tahun 2004. Ketika itu KPU tidak menyediakan template (alat penuntun untuk mencoblos secara mandiri bagi tuna netra) dan sarana aksesibilitas penyelenggaraan Pemilu lainnya dengan alasan bahwa hal tersebut tidak diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003.

Argumentasi otoritas penyelenggara Pemilu seperti itu mengandung banyak ketimpangan dan kerancuan antara lain :

1. Dalam sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, setidaknya pesta demokrasi yang berlangsung pada tahun 1977 sesungguhnya telah melakukan akomodasi dan pemenuhan hak PD khususnya pemilih tuna netra dalam mencoblos secara mandiri, aksesibel dan bermartabat. Hal ini diakui beberapa informan antara lain Makmur Kam (tokoh tuna netra Sulsel), menerangkan bahwa ia pertama kali ikut mencoblos pada penyelenggaraan Pemilu tahun 1977, dirinya mencoblos tidak dengan jasa asisten/pendamping tapi dengan template. Hal serupa juga diterangkan oleh Icun Sulhadi (tokoh tuna netra Sumbar), bahwa ia pertama kali mencoblos pada penyelenggaraan Pemilu tahun 1992 dan ketika itu di TPS tempat ia mencoblos, tersedia template.

Tokoh-tokoh tuna netra yang pernah menggunakan hak pilihnya di wilayah DKI Jakarta antara lain Soerojo, Ariani Mun'im dan Kohar Manadi juga menerangkan bahwa Pemilu yang diselenggarakan pada akhir-akhir masa Orde Baru, cukup memperhatikan hak pemilih tuna netra dalam bentuk penyediaan template. Ironisnya karena perhatian seperti itu justru hilang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004. Padahal penyelenggaraan Pemilu 2004 merupakan pesta demokrasi kedua yang diselenggarakan sejak reformasi bergulir pada tahun 1998.

Sungguh hal yang sangat disesalkan karena otoritas Pemilu yang menyelenggarakan pesta demokrasi pada masa Orde Baru, ternyata lebih responsif terhadap hak pemilih PD khususnya tuna netra. Padahal dalam pandangan banyak orang bahwa sistem politik yang diterapkan pada masa Orde Baru, sering mengabaikan dan mengebiri hak politik warga negara. Herannya karena hak politik kalangan PD khususnya pemilih tuna netra malah justru dihormati, dilindungi dan dipenuhi setidaknya dalam hal penyediaan template.

Hal ini tampak bertolak belakang dengan kebijakan otoritas Pemilu 2004. Padahal ditinjau dari sisi terminologi, era reformasi di mana Pemilu 2004 berlangsung merupakan fase penyelenggaraan negara yang serba berubah dari anasir-anasir otoriterisme menjadi demokratis. Apalagi pada masa ini telah dikampanyekan prinsip Good Governance di mana isu

HAM dan demokrasi merupakan bagian yang sangat urgen dan strategis di dalamnya. Ini berarti KPU yang menyelenggarakan Pemilu 2004 cenderung mengabaikan prinsip-prinsip reformasi dan Good Governance sebagaimana yang dikampanyekan selama ini.

2. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, sebenarnya banyak alat kelengkapan yang kita jumpai keberadaannya padahal alat perlengkapan dimaksud, tidak diatur secara eksplisit dalam UU Penyelenggaraan Pemilu. Misalnya tinta, paku, alas, kartu pemilih dan lain-lain semuanya tidak disebut secara eksplisit dalam UU penyelenggaraan Pemilu baik pada batang tubuh maupun bagian penjelasan. Namun dalam kenyataan, alat perlengkapan tersebut tetap ada tentu karena diperlukan. Tak cuma itu, uang kehormatan anggota KPU dan KPUD dengan angka nominal yang cukup besar, sebenarnya juga tidak disebut secara eksplisit dalam UU No. 12 tahun 2003 dan UU No. 23 tahun 2003. Keberadaan penghasilan anggota KPU, termasuk segala macam tunjangan justru ada melalui ketentuan lain di luar Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu.

Anehnya karena dalam SK KPU No. 4 tahun 2004, tentang Alat Kelengkapan Administrasi Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota, ternyata mengatur secara eksplisit keberadaan alat bantu tuna netra. Sayang sekali alat bantu dimaksud tidak pernah dipenuhi/diadakan oleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 untuk anggota legislatif maupun eksekutif. Hak tersebut jelas merupakan bentuk pengingkaran atas komitmen yang dibuat oleh KPU sendiri.

Meski demikian, pandangan KPU yang cenderung memaknai hukum hanya pada UU semata terlebih kepada UU No. 12 tahun 2003 dan UU No. 23 tahun 2003 sebagai dwitunggal, menunjukkan bahwa otoritas Pemilu dimaksud cenderung berpegang pada aliran legis dan positivis sebagaimana yang diajarkan oleh John Austin dan Hans Kelsen. Penganut aliran ini menganggap undang-undang sudah lengkap dan jelas dalam mengatur segala persoalan yang ada sehingga pemegang otoritas tidak perlu berbuat lain kecuali hanya sekedar menerapkan undang-undang.

Pandangan Legis dan positivis semakin lama semakin ditinggalkan orang, karena sangat disadari bahwa undang-undang tidak pernah lengkap dan tidak selamanya jelas, bagaimanapun undang-undang menentukan kaidah hukum secara umum tidak tertentu pada satu persoalan. Sifat undang-undang yang abstrak dan umum itu, menimbulkan kesulitan dalam penerapannya secara "in-konkreto" oleh penyelenggara hukum. Tidak mungkin fungsionaris hukum mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum, jika ia hanya berfungsi sebagai "terompet undangundang" belaka. la masih harus melakukan "kreasi" dan inovasi untuk melakukan penggalian nilai hukum hingga melahirkan keputusan dengan daya keberlakuan yang bersifat normatif, filosofis dan sosiologis.

Jika merujuk pada pandangan Charles Sampford yang berkesimpulan bahwa sebagian besar teori hukum terpusat pada salah satu dari tiga jenis sistem hukum, maka paradigma kebijakan KPU yang enggan memenuhi hak pemilih PD dalam penyelenggaaraan Pemilu, tidak lain adalah manifestasi dari sistem hukum yang berbasis sumber (source-based) yaitu legisme dan positivisme sebagai landasan berpikir. Indikasi keberadaan legisme dan positivisme dalam pola pemahaman hukum KPU dapat dirunut berdasarkan ciri hukum hasil kompilasi Sampford bahwa hukum itu harus antara lain: tertulis, dibuat oleh suatu badan publik, dapat diungkapkan dalam bentuk suatu aturan, bersifat umum, diumumkan secara resmi.

3. Sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 UU No. 12 tahun 2003 diatur mengenai sumpah jabatan anggota KPU di semua jenjang. Dalam sumpah jabatan tersebut terdapat pernyataan: " Bersedia menyelenggarakan Pemilu dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya". Perkataan adil dalam pernyataan tersebut tidak hanya diarahkan untuk peserta, tetapi tentu juga mencakup para pemilih dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda untuk difasilitasi. Ini semua merupakan refleksi dari substansi kajian filsafat hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak dan merupakan ide-ide moral diantaranya kajian moral tentang keadilan.

Sungguh amatdisesalkan karena hasilpengkajian filosofis dimaksud ternyata tidak tercermin dalam kebijakan otoritas pilkada yang mengabaikan aspek keadilan bagi pemilih tuna netra dengan tidak menyediakan template.

Kebijakan otoritas pilkada yang tidak menyediakan template dan berbagai sarana aksesibilitas lainnya bagi pemilih PD secara teknis yuridis dapat disebut sebagai bentuk pelanggaran HAM dan pelanggaran sumpah jabatan. Di sinilah terlihat keadaan hukum menurut Sampford dalam suasana kontradiktif, tidak sistemik dan tidak teratur (disorder).

4. Dalam sumpah jabatan KPU tersebut juga terdapat pernyataan: "akan menyelenggarakan pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945". Pada perkataan "Peraturan Perundangundangan", secara common sense tentu tidak lain adalah semua peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, tidak terkecuali peraturan perundang-undangan di luar UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003. Karena bukankah kita menganut sistem hukum di mana satu sama lain saling terkait dan menunjang. Sehingga tidak benar kalau pelanggaran hukum dalam pilkada hanya dirujuk pada satu ketentuan hukum saja yaitu UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003.

Seperti yang kita ketahui bahwa eksistensi peraturan hukum di Indonesia masih berpegang pada dogma sistem hukum di mana suatu undangundang selalu dinilai sebagai satu kesatuan dan memiliki kaitan dengan peraturan hukum lainnya. Demikianlah halnya persoalan penyelenggaraan Pemilu tidak seyogianya digantungkan pelaksanaan hanya pada satu undang-undang, melainkan harus bersinergi dengan peraturan perundangundangan lain yang sudah lebih dahulu ada. Sungguh hal yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa keberadaan template bagi KPUD adalah sesuatu yang legal dan wajib sebagaimana yang diatur dalam berbagai surat edaran KPU yang merupakan bentuk pengejawantahan UU No. 4 Tahun 1997 tentang PD dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta berbagai peraturan hukum lainnya.

Dalam hal ini KPU tampak memotong mata rantai sistematika hukum. Sehingga kritik Sampford yang menafikan hukum sebagai suatu sistem nyaris mendekati kebenaran. Tidak hanya itu sikap dan tindakan KPU yang memegang UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003 hanya ketika berhubungan dengan persoalan template, tetapi jika menyangkut logistik penyelenggaraan Pemilu lainnya justru berpegang pada peraturan lain. Hal ini jelas merupakan sikap atau tindakan diskriminatif dan tidak konsisten. Fenomena seperti inilah yang digambarkan oleh Sampford sebagai keadaaan hukum disorder (kacau atau tidak teratur).

Dalam hal ini, UU yang dimaksud oleh KPU ternyata hanyalah UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003 sebagai satu-satunya rujukan hukum. Sedangkan UU lain apalagi kebiasaan dan nilai-nilai moral, yang lazim ditaati atau digunakan disebagian besar waktu oleh sebagian besar orang, sesuai dengan ajaran utilitarisme dan nilai-nilai para warga masyarakat yang melahirkannya, ternyata tidak terakomodasi dan diabaikan dalam setiap kebijakan otoritas penyelenggara Pemilu dalam mengejawantahkan komitmennya untuk mempertinggi kualitas penyelenggaraan Pemilu melalui penataan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD.

Selain itu sistematika hukum yang ditolak oleh Sampford tampak sekali dalam kebijakan KPU. Karena bagaimana mungkin dapat disebut sebagai suatu yang sistematik jika dalam sumpah jabatan nyata-nyata disebut akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku namun faktanya otoritas penyelenggaraan Pemilu selaku pengucap sumpah justru hanya menjalankan UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003 sebagai rujukan tunggal. Ini lagi-lagi membenarkan teori Disorder of the Law dari Sampford dengan pernyataan singkatnya : "their common belief is their common error which leads to a common critism “.

5. Kurang atau tidak dipenuhinya hak PD oleh KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, sebagian tentu karena undang-undang yang menjamin perlindungan hak warga negara khususnya PD antara lain UU No 4 Tahun 1997 dan UU No. 39 Tahun 1999, memang kurang tersosialisasi dengan baik. Jangankan oleh anggota KPU, pegiat HAM seperti anggota Komnas

HAM bahkan PD sendiri masih banyak yang kurang atau tidak memahami hak-hak dasar PD yang diatur dalam UU tersebut. Padahal kedua undang-undang ini sangat jelas mengatur bahwa PD berhak memperoleh aksesibilitas dalam berbagai aspek penyelenggaraan negara semata-mata untuk mewujudkan kesamaan dan keadilan baginya.

Tidak sinkronnya undang-undang tersebut dengan kebijakan otoritas penyelenggaraan Pemilu umumnya tentu karena faktor komunikasi yang kurang terjalin baik antara pembuat undang-undang dengan KPU di satu sisi, maupun hubungan antara KPU dengan komunitas PD pada sisi yang lain. Padahal Sampford sudah mengingatkan bahwa hukum merupakan suatu kata deskriptif yang digunakan untuk mengacu kesuatu ciri atau ciri-ciri yang terasa dari kehidupan sosial yang di dalamnya permainan bahasa itu terjadi.

6. Untuk mewujudkan pemenuhan hak warga negara khususnya PD dalam penyelenggaraan Pemilu, maupun dalam segala hal secara adil dan bermartabat, setiap orang yang dilekati otoritas untuk menegakkan hukum atau melaksanakan amanah publik, seyogianya tidak hanya merujuk pada peraturan hukum tertulis (ius constitutum), tetapi kebijakannya juga harus membumi pada akar filosofis yaitu nilai-nilai keadilan masyarakat (justice value), kebiasaan hukum (customery law), yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat (living law).

Ini penting karena sebagai upaya untuk mempertinggi daya kemanfaatan hukum (Beneficial of law), maka setiap otoritas diharapkan mampu mempelopori perbaikan hukum yang lebih matang (The maturity of law) dengan mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat umum (General public purpose). Dengan konstelasi pemahaman otoritas publik seperti ini, maka pengambil kebijakan tidak lagi menjadi liar dan lepas mengembara di belantara yang tak berujung dan tak bertepi (Adventure instancy to the unknown).

Di sinilah urgensi keberadaan aliran pemikiran hukum kontemporer terutama dari "the critical legal studies movement" yang dipelopori oleh Roberto Mangabeira Unger dan the disorder of the law by Charles Samford. Sebab pranata hukum yang dilahirkan aliran pemikiran klasik bukan saja gagal mewujudkan keadilan dalam arti yang seluas-luasnya, malah cenderung menciptakan diskriminasi, ketimpangan, dan kerancuan hukum. Untuk keluar dari dilema tersebut, hukum sudah seharusnya kembali ke akar moralitas dan religius sebagaimana yang diserukan oleh Sampford dan Unger.

Sinisme seperti ini tampak jelas pada SK KPU No. 36 Tahun 2004 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004. Dalam SK tersebut

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang ikut mendaftarkan diri dinyatakan tidak memenuhi pensyaratan untuk menjadi calon Presiden sebagaimana yang diatur dalam SK KPU N0. 31 Tahun 2004. Meski Penulis bukan dan sama sekali tak berafiliasi dengan parpol maupun Gus Dur sebagai figur kandidat presiden yang diduga kuat sebagai sasaran tembak SK dimaksud, penulis menilai kebijakan KPU seperti itu secara frontal telah mereduksi, mengeliminasi dan mendekonstruksi political space bagi PD.

Hal ini terlihat pada materi muatan SK KPU No. 31 Tahun 2004 yang secara eksplisit menjadikan kedisabilitasan atau disability sebagai unsur utama ketidaklulusan seseorang seperti Gus Dur dalam bursa pencalonan presiden.

Berikut ini dipaparkan kutipan beberapa bagian dari SK KPU No. 31 Tahun 2004 yang mencantumkan unsur kedisabilitasan atau disability yaitu:

a. Pada bagian latar belakang menyatakan bahwa status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan presiden dan wakil presiden harus bebas dari penyakit, impairment ataupun kedisabilitasan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 tahun ke depan.

b. Pada bagian tujuan kesehatan menyatakan “... mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden" dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas.

C. Pada bagian prinsip dan protokol penilaian kesehatan menyatakan penilaian kesehatan dilakukan untuk meniiai status kesehatan calon presiden dan calon wakil presiden serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya.

d. Pada bagian tata cara penilaian hasil pemeriksaan menyatakan kesimpulan adanya gangguan/disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (evidence based) dan atau konsensus ilmiah.

e. Pada bagian penyimpulan dan pelaporan menyatakan bahwa sebagaimana disebutkan di atas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas. Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Disabilitas sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1.Disabilitas dalam kesehatan jiwa :

Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan a. gambaran psikotik, gangguan menetap, gangguan psikotik akut, dsb);

b. Mengidap neurosa berat;

C. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal : penurunan daya ingat seperti pada minimal cognitive impairment);

d.Mengidap gangguan kepribadian;

2. Disabilitas dalam kesehatan jasmani:

a. Sistem saraf:

i. Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;

ii. Disabilitas sensorik: keseimbangan, pendengaran, penglihatan;

ii. Disabilitas koordinasi;

iv. Gangguan memori: dementia;

V. Gangguan fungsi eksekutif :

vi. Gangguan komunikasi verbal ;

b. Sistem jantung dan pembuluh darah:

i. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi;

ii. Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar di atasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non-bedah;

iii. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;

C. Sistem pernafasan: Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi dan restriksi lebih dari 50%;

d. Bidang penglihatan sbb:

i. Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari Jaeger 2 pada mate terbaik;

ii. Lapang pandangan kurang dari 50 % yang tidak dapat dikoreksi;

iii. Diplopia pada posisi sentral 30° yang tidak dapat dikoreksi;

e. Bidang Telinga Hidung Tenggorokan (THT):

i. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar;

ii. Disfonia ("gangguan suara") berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal;

f. Sistem Hati dan Pencernaan: Gangguan fungsihatiberat (dekompensasi hati);

g. Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih): Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik);

h. Sistem Muskuloskeletal (alat gerak): Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi;

i. Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

Materi muatan SK KPU tersebut di atas mencerminkan paradigma perlakuan para penyelenggara negara dengan hati yang kering dari pemahaman komprehensif tentang disability. Bahkan mereka rela mendayagunakan segala potensi dalam melindungi dan melegalkan praktik diskriminasi dan marjinalisasi terhadap PD demi tegaknya kemapanan dan kesucian otoriterisme medis. Ada kesan bahwa sikap dan tindakan KPU dimaksud seolah-olah ingin memosisikan jabatan politik, jabatan negara atau jabatan negeri dan dunia formal dengan segala kehormatannya hanya milik orang-orang yang sehat jasmani dan atau rohani. Kaum PD dipahami sebagai makhluk yang hanya ditakdirkan menerima nasib sebagai kelompok yang tidak penting dan haram/tabu memasuki zona formal, terlebih untuk posisi terhormat di negeri ini. Hal mana sesungguhnya merupakan pola yang telah dipraktekkan Nazi Jerman yang tidak saja memusnahkan kelompok ras yang dibenci, tetapi juga kaum PD karena dianggap tidak layak hidup apalagi berperan dalam negara.

Pemilih Disabilitas bersiapsiap untuk memberikan suara secara mandiri di bilik suara

C. TIRANI LEGISME

Memperhatikan SK KPU No. 31 dan 36 Tahun 2004 tersebut di atas dengan materi muatan yang sangat mendiskreditkan PD, maka dalam perspektif sosio yuridis filosofis SK tersebut mencerminkan sebuah kebijakan keputusan yang kabur penggarisan dan standarnya (Vague Outlined), terlampau konservatif dan kaku (Strict Law), sarat dengan nuansa politis (provission is politically contention), mengandung konflik antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain (Conflict between different statutory), juga merupakan pertanda jelas jika ruh otoritarisme dan legisme mengalami reinkarnasi dengan memperkosa hak fundamental PD dengan mengatasnamakan kekuasaan yang dilegalkan hukum.

Asumsi penulis ini didasarkan kepada beberapa hal:

1. Ketika mengantarkan Pengumuman SK KPU No. 36 Tahun 2004 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, Hamid Awaluddin (Anggota KPU) menyatakan bahwa putusan ini sudah bersifat final dan mengikat sehingga semua upaya hukum tidak ada lagi.

Pernyataan tersebut sesungguhnya merupakan rangkaian dari materi muatan SK KPU No. 31 tahun 2004 yang dengan tegas menyatakan bahwa hasil penilaian kesehatan yang dilakukan oleh Tim Penilaian Kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Penilaian Kesehatan.

Statemen tersebut dalam pandangan penulis selain mempertontonkan arogansi otoritas (the arogance of authority) dan legalisme yang luar biasa, juga mengindikasikan ketidakcermatan yang bersangkutan dalam memahami terminologi hukum secara tepat dan proporsional. Betapa tidak karena dalam statemen tersebut, perkataan final ternyata diidentikkan sebagai hal yang berlaku mutlak laksana titah sang raja diraja penguasa absolut yang tidak dapat diganggu gugat (the king can do no wrong).

Hal tersebut sungguh sangat tidak sejalan dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia sebagai negara hukum. Jangankan SK KPU, Keputusan Presiden bahkan UU termasuk putusan-putusan Hakim hingga MA, seluruhnya tidak ada yang berlaku mutlak karena sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali.

Anehnya lagi karena dalam SK KPU No. 31 Tahun 2004, dinyatakan bahwa hasil penilaian Tim Kesehatan, tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Penilaian Kesehatan. Hal ini jelas sangat bertolak belakang dengan prinsip yang berlaku secara universal pada dunia scientist karena:

a. Mengingat dunia medis merupakan bagian dari iptek yang terikat dengan prinsip objektifitas dan dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain, maka ketentuan seperti itu sungguh-sungguh telah menodai prinsip dunia Iptek. Sudah merupakan tradisi yang berlaku dari zaman ke zaman bahwa salah satu prasyarat kehandalan sebuah hasil kajian yang menggunakan metode ilmiah adalah bersifat terbuka untuk diuji. Sayangnya karena dunia medis yang dikenal publik sebagai profesi yang betul-betul mengabdi kepada umat manusia tanpa pandang bulu, kini mulai bergeser dari khittahnya akibat intervensi dunia politik.

b. Untuk melegitimasi tindakan diskriminatifnya, KPU dan Tim Penilaian Kesehatan yang dikoordinasi PB IDI sebagaimana yang tertuang pada SK KPU No. 11 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kerjasama Antara KPU dengan PB. IDI tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jo. SK KPU No. 26 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 Jo. SK KPU No. 37 Tahun 2004 tentang Tim Penilai Kemampuan Ruhani dan Jasmani Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, diusunglah definisi kesehatan sebagai tameng. Hal ini disebutkan secara tegas pada bagian landasan hukum SK KPU No. 31 Tahun 2004, Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Menurut Prof. Dr. dr. Husni Tanra, Phd., Dr. dr. Andi Armin Nurdin dan Dr. dr. Ferial Hadisaputro berpendapat bahwa definisi kesehatan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 1992 adalah untuk menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara kesehatan agar mendayagunakan segala potensi guna mewujudkan derajat kesehatan seoptimal mungkin. Jadi defenisi kesehatan tersebut seharusnya tidak digunakan untuk tujuan lain termasuk hal-hal yang berpretensi pada kepentingan non medis hingga mengakibatkan terjadinya distorsi misi penyelenggaraan kesehatan.

Penegasan para pakar medis yang masih menjunjung tinggi etika profesi dan prinsip-prinsip kedokteran, sungguh bersesuaian dengan UU No. 23 Tahun 1992 antara lain :

Pasal 3: Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Penjelasan Pasal 3: Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat yang harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.

Pasal 10: Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 32 ayat 1: Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan akibat penyakit, mengembalikan fungsi badan akibat Disabilitas atau menghilangkan Disabilitas.

2. Dalam saat yang sama, Hamid Awaluddin mengklaim bahwa upaya hukum terhadap putusan KPU Nomor 36 Tahun 2004 sudah tertutup untuk segala bentuk upaya hukum karena upaya hukum yang telah dilakukan oleh pihak yang berkeberatan baik di tingkat Mahkamah Agung maupun di tingkat Mahkamah Konstitusi semuanya membenarkan KPU. Sehingga tibalah KPU pada puncak kesombongannya (arrogance of power) dengan tidak bersedia menghadiri undangan panwaslu untuk menyelesaikan persengketaan para pihak. Sikap KPU tersebut sangat berlebihan dan bertentangan dengan semangat demokrasi yang justru melekat pada "bangunan" KPU dengan segala fungsi dan kewenangannya. Betapa tidak karena bukankah semua elemen bangsa termasuk KPU telah berkomitmen untuk menegakkan hukum sehingga setiap persengketaan yang timbul, haruslah diselesaikan berdasarkan hukum. Mengingat UU No 12 tahun 2003 khususnya Bab XIV telah mengamanatkan panwaslu dan pengadilan sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan persengketaan Pemilu.

Karena itu sudah tepat jika panwaslu menangani persengketan itu dan KPU seharusnya mematuhi panggilan panwaslu.

Lebih tragis lagi karena Anas Urbaningrum (Ketua Pokja Pilpres) menjelaskan bahwa putusan ini sudah memiliki dasar legitimasi formil dan materil yang sah melalui hasil elaborasi secara matang bersama dengan pihakpihak yang berkompoten. Klaim tersebut menurut hemat penulis bernada hiperbola karena publik tahu benar bahwa pihak yang dilibatkan KPU dalam mengejawantahkan klausul disability sebagaimana yang tertuang dalam SK Nomor 31, 36 dan 37 Tahun 2004 tersebut hanya mencakup unsur dari PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Di sini KPU lagi-lagi mengkultus individukan PB IDI sebagai satu-satunya lembaga yang berkompeten untuk menginterpretasi makna disability yang hakiki, tak peduli jika formulasi hasil olahannya melabrak sendi-sendi moral dan hukum. Padahal untuk melahirkan putusan yang objektif, adil dan tidak bias sosial, KPU seharusnya mengelaborasi substansi utusan itu secara komprehensif misalnya dengan melibatkan tokoh pemerhati masalah HAM, demokrasi dan PD. Ini penting mengingat dimensi operasional putusan itu berimplikasi pada ketiga unsur tersebut.

3. Pada saat yang sama, Hamid Awaluddin dan Anas Urbaningrum dengan berulang-ulang menyatakan bahwa keputusan ini tidak bernuansa politik untuk menjegal atau meloloskan seseorang, tetapi semata-mata adalah amanat hukum. Pernyataan ini jelas merupakan manivestasi dari ajaran legis positivis seperti yang diuraikan di atas. KPU dengan kewenangan besar yang dimilikinya seakan berpesta pora mengganjal seseorang dalam bursa pencalonan presiden seraya menghadirkan ajaran positivisme dari John Austin dan teori hukum murni Hans Kelsen. Padahal dalam kajian ilmu hukum kontemporer dipahami bahwa hukum bukanlah makhluk eksklusif yang dapat berdiri sendiri tanpa terkait dengan anasir-anasir non hukum. Bahkan The Critical Legal Studies Movement dari Roberto Unger berkesimpulan bahwa untuk mewujudkan tujuan dan fungsi hukum, fungsionaris hukum harus kembali dapat menggali esensi hukum dari akar moralitas dan nilai religius. Tragisnya karena dibalik pendewaannya terhadap hukum putusan KPU tersebut makin mendorong tumbuhnya sikap apriori, sinisme, dan sentimen publik terhadap PD dengan menembak Gus Dur yang kebetulan PD.

D. HUKUM TERLANGGAR, HAK PENYANDANG DISABILITAS MENGGELEPAR

Harus diingat bahwa sebagian besar kalau bukan seluruh komunitas PD sama sekali tidak bersedih hanya karena Gus Dur dinyatakan tidak lolos oleh KPU, namun komunitas PD sangat menyesalkan pengganjalan itu lebih karena menitikberatkan pada faktor disability. Padahal jika KPU cermat dan cerdas mendayagunakan potensi, Pasal 6 angka 3, 10 dan 15. UU Nomor 23 Tahun 2003 dapat dioptimalkan dengan dasar bahwa yang bersangkutan pernah mengeluarkan dekrit pembubaran MPR/DPR. Dengan cara seperti ini, KPU sekaligus telah mengejawantahkan pepatah lama yang berbunyi: "tariklah benang tanpa ada tepung yang berserakan", Namun dengan SK KPU tersebut selain meluluh lantakkan bangunan HAM dan Demokrasi dimana PD ikut menggelepar, juga telah melabrak peraturan hukum lain termasuk UUD 1945 hasil Amandemen ke-2.

Dalam Pasal 28 Konstitusi baru kita tentang jaminan Hak Asasi Manusia dan warga negara khususnya pada huruf C ayat 2, huruf D ayat 1 dan ayat 3, huruf H ayat 2, bahkan pada huruf I ayat 2 ditegaskan bahwa:

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu“

Prinsip tersebut senada dengan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang PD Jo UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya pada Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".

Pada bagian lain, SK KPU tersebut juga amat bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31 dan Pasal 34 UUD 1945 Hasil Amandemen, Tap MPR Nomor XVII/1998, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN Tahun 1999 Nomor 165 tertanggal 23 September 1999), UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang PD (LN Tahun 1997 Nomor 9 tanggal 28 Februari 1997). PP Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial PD (LN Tahun 1998 Nomor 70 tanggal 21 Maret 1998). Yang menetapkan bahwa :

"Keadaan Disabilitas yang disandang oleh seseorang bukan dan tidak boleh menjadi penyebab berkurang, hilang atau dibatasinya hak yang bersangkutan untuk berekspresi dan berapresiasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan".

Sungguh ironis karena meski sekian banyak peraturan perundang-undangan yang memungkinkan PD dapat berapresiasi di segala aspek kehidupan dengan landasan egual justice under law tetapi hanya satu yang melarang, itupun karena hasil interpretasi yang implisit, maka ada kecenderungan the Rulling Class menafikan yang banyak dan menonjolkan yang satu. Sesungguhnya, jika manusia sadar bahwa eksistensi dan posisi formal yang disandangnya sebagai decision maker seperti KPU adalah sekedar amanah untuk melayani publik, maka dengan bekal moral, dan dasar keyakinan agama serta nilai-nilai budaya lokal (entity and dignity as human being), sudah cukup memadai untuk mengakses aspirasi dan apresiasi kaum PD tanpa perlu merujuk pada peraturan perundangundangan yang cenderung kaku dan legalistik.

Tapi sayang hanya sedikit dari sekian banyak penerima amanah yang sudi membuka mata, telinga, dan hati untuk peduli akan keberadaan dan kesulitan PD dalam mengakses esensi kedaulatannya melalui penyelenggaraan Pemilu secara luber dan jurdil. Yang terbanyak justru adalah kumpulan orang-orang yang picik pandang, arogan, haus kekuasaan, egois, dan individualis yang cenderung meremehkan kemampuan orang lain yang kebetulan ditakdirkan disabilitas. Meski pemangku kekuasaan mengaku sebagai orang yang beragama bahkan mungkin adalah tokoh agama, namun sedikitpun mereka tidak peka dan tak mau tahu jika keputusannya sungguh telah menginjak-injak kehormatan dan harga diri PD.

Materi putusan yang cenderung diskriminatif dan devian terhadap perasaan keadilan PD seperti putusan KPU dimaksud, selain merupakan kelanjutan dari mitologi kedisabilitasan di Indonesia yang kerap dipersepsikan sebagai orang buangan, hasil kutukan, tak berdaya/tak bernilai dan dianggap sebagai sampah masyarakat, tren konstruksi negatif seperti ini juga disebabkan karena terbatasnya informasi tentang keDisabilitasan yang di ekspos ke publik. Tak pelak lagi soal kedisabilitasan, lebih sering menjadi dalih bagi penguasa untuk menghalangi kebisaan atau dengan perkataan lain bahwa akibat kedisabilitasan yang disandang oleh seseorang, maka semua potensi yang masih tersisa dimata penguasa dan mungkin sebagian besar publik Indonesia saat ini dianggap tidak penting atau hilang.

Kesan stereotip dan prejudice seperti inilah yang paling banyak terjadi sekaligus menggeleparkan kaum PD yang memang kurang berdaya di tanah air dalam bidang politik. Paradigma perlakuan publik yang cenderung kurang bersifat apresiatif terhadap hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu, tampaknya sebangun dengan fenomena pengabaian aksesibilitas bagi PD pada sarana atau fasilitas umum antara lain tidak adanya tempat duduk khusus maupun akses dari dan ke bis umum, demikian pula pada terminal, pelabuhan/bandara, mall-mall apalagi di kantor-kantor pemerintah, semua sarana dan fasilitas tersebut terdesain dengan konstruksi dan arsitektur yang menonjolkan unsur artistik dan estetik tetapi sangat memarjinalkan harkat dan martabat PD.

Di samping pola berpikir yang telah terstruktur di benak masyarakat seperti tersebut di atas, adanya kultur bahwa PD adalah manusia yang tidak beruntung, lemah, tidak berkemampuan, menderita, memalukan, dan bahkan sebagai penyandang cobaan Tuhan, baik bagi mereka sendiri maupun keluarganya, lebih memperkuat proses penyisihan terhadap PD dari lingkungan kehidupannya. Kecuali itu, kesalahan masyarakat dalam menafsirkan ajaran agama tentang konsep amal dan sedekah juga meletakkan PD selalu ada posisi bahwa dan hanya sebagai penerima amal dan sedekah.

Hasil dari struktur dan kultur yang membentuk pola berpikir masyarakat yang demikian itu secara fisik dapat kita lihat misalnya pada bentuk-bentuk fasilitas umum yang ada, yang tidak aksesibel dan tidak memberikan space sama sekali bagi gerak PD. Hal ini terjadi karena memang PD tidak dimasukkan dalam kategori umum di dalam istilah "fasilitas umum" yang sekarang berlaku. Kecuali itu fasilitas yang bersifat non fisik, misalnya pendidikan, lapangan kerja, perlindungan hukum, kehidupan berpolitik, perolehan informasi, dan kesempatan berkomunikasi secara luas juga tidak aksesibel bagi para PD.

Unsur rasionalitas memang bukanlah faktor absolut dalam membangkitkan kesadaran konstruktif publik terhadap eksistensi PD sebab secara faktual kebanyakan sikap stereotip dan prejudice terhadap PD di Indonesia justru timbul dari kalangan intelektual termasuk para ahli agama dan filsafat moral. Hal ini terindikasi dalam sebuah talk show RRI program nasional 1 April tahun 2003 yang direlay 52 stasion RRI di seluruh Indonesia. Dalam dialog interaktif tersebut, Nazaruddin

Syamsuddin selaku ketua KPU dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap PD dari kalangan tuna netra untuk menjadi anggota legislatif dengan alasan bahwa tuna netra tidak dapat membaca dan menulis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang. Aksara Braille menurut beliau bukanlah bagian yang dimaksud dalam UU Pemilu anggota legislatif tentang pra syarat kecakapan membaca dan menulis.

Pemilih Disabilitas memasukan kertas suara hasil pilihannya secara mandiri di kotak

Kesimpulan Nazaruddin Syamsuddin sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan betapa melembaganya prasangka buruk publik terhadap kaum PD yang telah berakar sejak lama. Jika Anda Disabilitas, Anda akan kehilangan hak atau sekurang-kurangnya tersisih di muka bumi. Akibat stereotip dan prejudice, PD selalu menjadi objek penindasan eksploitasi, diskriminasi, dan marjinalisasi. Padahal dalam ajaran moral apalagi agama, setiap orang tidak terkecuali para PD, berhak penuh untuk menduduki posisi formal, bahkan menjadi petinggi dari suatu organisasi meski awalnya dicerca dan dicemoohkan.

Karena itu tiap negara rupanya masih harus melalui jalan panjang hingga sampai kepada penghapusan prasangka-prasangka semacam itu. Stigmatisasi negatif publik terhadap PD atas dasar prasangka sebagaimana dikemukakan di atas, sesungguhnya merupakan perbuatan yang sangat dikecam dalam ajaran agama khususnya Islam. Hal ini tercermin dalam sebuah hadist Rasulullah SAW yang diberitakan oleh Abu Hurairah ra:

“Abi Hurairah Radhiyallahu 'Anhu berkata, bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda: "Jauhilah berprasangka. Sebab prasangka itu sejelek-jelek perkataan. dan janganlah kamu saling mencari-cari kekurangan dan kejelekan orang lain, janganlah bermegah-megahan, janganlah saling dengki mendengki, janganlah saling mengumbar emosi, dan janganlah saling menjauhi satu sama lain. Jadilah hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Orang muslim adalah saudara sesama muslim, yang di antara mereka dilarang saling menyakiti dan saling menghina. Tagwa itu berada di sini (sambil Rasulullah menunjuk kearah dada). Cukuplah seseorang dikatakan melakukan kejelekan bila dia menghina sesama muslim. Orang muslim dengan muslim lainnya harus saling menjaga kehormatan, rahasia dan harta kekayaannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

E. BUKTI KETIDAKBERDAYAAN NO.4 TAHUN 1997

Paradigma perlakuan publik terhadap PD di Indonesia dalam bentuk stigmatisasi negatif atas dasar prasangka atau stereotip, memang terus berlangsung dan mencapai titik kulminasinya pada saat Gus Dur ditetapkan MPR sebagai Presiden RI pada tahun 1999. Mulai dari sindiran, cibiran hingga olokan dan hujatan setiap hari terdengar di seantero negeri terhadap fenomena Gus Dur yang kebetulan dalam keadaan tuna netra menduduki jabatan tertinggi di tanah air. Tidak hanya kalangan masyarakat awam, kelompok terdidik seperti pengacara, dokter hingga kalangan pejabat pemerintah maupun swasta sedikit menyesalkan MPR memilih Gus Dur sebagai presiden "Gila..! masa orang buta bisa jadi presiden? Apa tidak ada orang lain? Memalukan...!"ujar kebanyakan orang yang menyambut kehadiran Gus Dur sebagai Presiden tahun 1999-2001.

Suasana seperti yang diuraikan di atas ternyata masih juga berlanjut ketika Gus Dur menyatakan pencalonan dirinya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004. Perlakuan publik yang cenderung destruktif terhadap PD, dalam hingar bingar penyelenggaraan Pemilu tahun 2004, kali ini diperankan oleh KPU yang berkolaborasi dengan PB IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Dalam menghalau dan mengganjal niat Gus Dur dimaksud, mereka mengangkat klausul "sehat jasmani dan ruhani". Hasil kolaborasi tersebut tertuang dalam SK KPU No. 31 dan 36 Tahun 2004 yang berkonsekuensi batalnya Gus Dur dalam bursa pencalonan.

Terlepas dari ada tidaknya kepentingan politik yang berdiri di belakang otoritas KPU dari para pesaing Gus Dur, namun dalam kajian ini, lebih melihat kasus pengganjalan Gus Dur dalam perspektif HAM dan kepentingan PD. Sebab bukankah secara universal telah dibakukan kewajiban setiap bangsa-bangsa yang beradab untuk melembagakan sistem peraturan perundang-undangan yang bersifat affirmative action dalam rangka menghilangkan/menghapus segala hambatan, kesulitan dan diskriminasi bagi setiap warga negara agar dapat berekspresi dan berapresiasi secara wajar, elegan dan optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Di sini pulalah tersingkap bukti konkrit bagaimana UU No. 4 Tahun 1997 tentang PD (UU No.4 Tahun 1997) yang selama ini sangat diagung-agungkan sebagai legal standing bagi upaya perlindungan hak PD di Indonesia ternyata tampak ompong tulen. Betapa tidak karena undang-undang tersebut, rupanya tidak dapat digunakan untuk memproteksi Gus Dur sebagai PD yang terlanggar haknya, apalagi menjadi dasar hukum untuk menuntut secara proyustisia kepada pemangku otoritas sebagai pelanggar hak PD. Hal ini terjadi karena uu dimaksud secara substansial memang disetting untuk ranah sosial sedangkan domain politik dianggap bukan aspek yang urgen bagi PD bahkan sedikit ditabukan. Sehingga tidak heran kasus pelecehan dan pelanggaran hak PD tidak dapat disentuh dengan amunisi UU No. 4 Tahun 1997 tentang PD.

Tren konstruksi negatif seperti ini bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian mata rantai problematika klasik yang melilit PD sejak lama. Selain karena terbatasnya informasi tentang kedisabilitasan yang diekspos ke publik, juga akibat adanya pandangan stereotip dan prejudice yang sudah melembaga dihampir seluruh elemen bangsa khususnya deretan pengambil kebijakan di level publik. Tak pelak lagi soal kedisabilitasan, cenderung dipahami oleh publik dengan paradigma perlakuan yang bernuansa destruktif berupa pembatasan, pengurangan, penghambatan sampai penghilangan hak dengan justifikasi peraturan hukum yang telah diberi interpretasi secara keliru atau bias PD.

Alangkah naifnya bangsa yang konon tengah membangun demokrasi dan penghargaan terhadap HAM justru diawali dengan peremehan dan perlakuan diskriminasi terhadap kaum PD sebagai bagian integral dari warga negara. Dengan demikian cita-cita untuk menjadikan Pemilu 2004 lebih berkualitas atas dasar luber dan jurdil hanyalah utopia belaka. Sampai di sini muncul pertanyaan, masih pentingkah Pemilu bagi PD jika pesta demokrasi yang sangat luhur ini ternyata tak lebih hanyalah sarana politik untuk melegitimasi praktik ketidakadilan dan diskriminasi bagi PD itu sendiri?

Untuk melengkapi hal yang terurai di atas, maka berikut ini disajikan deskripsi tentang paradigma perlakuan penguasa di berbagai negara terhadap hak politik PD:

a. Kebijakan penguasa yang membatasi, mengurangi atau menghilangkan hak warga negaranya dari kalangan PD untuk berpartisipasi dalam bidang politik.

Pembatasan, pengurangan atau penghilangan hak dimaksud biasanya mencakup para PD dari kalangan disabilitas mental atau fisik. Pada beberapa negara ditentukan bahwa seseorang yang dikategorikan tidak waras atau berpikiran tidak sehat dilarang memilih atau mendaftar sebagai pemilih. Di Italia, Belanda, Serbia dan Slovakia secara eksplisit ditentukan bahwa seseorang yang sudah kehilangan "kemampuan berusaha", "kemampuan bekerja" dan "kecakapan" hukum dilarang memilih dan mendaftar untuk ikut dalam Pemilu. Adapun aturan Pemilu yang membatasi, mengurangi, atau menghilangkan keikutsertaan PD dalam Pemilu yang menyangkut kedisabilitasan fisik biasanya mencakup PD dari kalangan tuna rungu wicara. Hal ini berlaku di negara-negara persemakmuran, misalnya ketentuan: "Seseorang dinyatakan memenuhi syarat untuk dipilih sebagai anggota Dewan Nasional apabila dapat berbicara atau mampu baca dan tulis". Di beberapa negara ketentuan ini ditambah dengan "kemampuan membaca dan menulis dalam bahasa nasional". Ketentuan-ketentuan tersebut ditambah lagi dengan keharusan tidak tuli dan buta.

b. Kebijakan penguasa yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aturan sebagai berikut: bantuan bagi pemilih untuk didampingi dalam memberikan hak suaranya. Di beberapa negara, pemilih yang tidak mampu untuk memilih sendiri karena kondisinya, diperbolehkan untuk didampingi orang lain dalam memberikan pilihannya. Di Irlandia, misalnya, diatur bahwa jika seorang pemilih adalah buta, ia boleh didampingi dalam melakukan pemilihan, namun pemilih yang buta hanya boleh didampingi oleh petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS), apabila ia disabilitas tubuh, ia boleh didampingi oleh teman atau petugas TPS.

Di beberapa negara, ketentuan ini ditambah lagi dengan aturan bahwa si pendamping harus mengambil sumpah atas kebenaran keadaan ketidakmampuan si pemilih yang didampinginya itu. Bantuan memperoleh kemudahan dalam memilih tempat suara dan format kertas suara dalam Pemilu lazimnya, pemilihan suara yang diberikan oleh pemilih dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah ditentukan. Di beberapa negara, pemilih PD diperbolehkan untuk menggunakan alternatif lain.

Di Australia, seandainya seorang pemilih berada cukup dekat dengan TPS, namun tidak mampu hadir ke tempat itu karena ketidakmampuan fisik, petugas yang berwenang dalam Pemilu membawakan kertas suaranya atau pemilih dapat memberikan kartu suaranya lewat kantor pos. Di Afrika Selatan, pemilih yang tidak dapat datang ke TPS di mana mereka terdaftar, karena kelemahan fisik dan atau mental, PD atau wanita hamil dikategorikan sebagai pemilih khusus sehingga boleh memberikan hak suaranya pada TPS khusus sehari sebelum hari Pemilu dilaksanakan.

Di Filipina, ada ketentuan yang mengatur bahwa petugas Pemilu harus memperhatikan TPS di mana terdaftar pemilih PD sehingga TPS dimaksud harus ditempatkan di lantai dasar. Di Srilanka dan Malawi, pemerintah menyediakan transportasi bagi pemilih PD untuk menuju dan kembali dari TPS. Sedangkan di Chili, penyelenggara Pemilu mendesain kertas suara yang aksesibel khususnya bagi pemilih tuna netra. Di negara tersebut tersedia lempengan yang berbentuk tonjolan di atas kertas suara untuk membantu pemilih tuna netra dapat mencoblos secara mandiri sesuai dengan pilihannya. Di Australia, disediakan Kartu Penunjuk Pemilihan (How to Vote Card) bagi pemilih PD. Melalui kartu tersebut, pemilih PD menjelaskan kepada orang yang mendampinginya bagaimana ia menandai kertas suara tersebut untuk calon yang dipilihnya.

BAB VII

POTRET KAWALAN YUDIKATIF

A. PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU)

ebagai sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat untuk membentuk perangkat penyelenggaraan negara dan hal-hal yang terkait S dengan itu, maka Pemilu harus terselenggara dengan prinsip luber dan jurdil serta dilaksanakan oleh lembaga independent, accountabel dan transparant. Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, maka penyelenggaraan Pemilu juga harus dapat diawasi oleh sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk itu. Dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu, dilakukan sepenuhnya oleh sebuah panitia pengawas Pemilu (Panwaslu). Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat 6 UU No. 12 Tahun 2003 :

"Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panita Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu".

Selanjutnya dalam Pasal 17 ayat 11 UU No. 12 Tahun 2003 ditentukan bahwa:

"Untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu, KPU membentuk Pengawas Pemilu".

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, lebih dipertegas lagi pada Pasal 120 UU No. 12 Tahun 2003 :

1) Untuk melakukan pengawasan Pemilu, dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

2) Panitia Pengawas Pemilu dibentuk oleh KPU.

3) Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu.

4) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Provinsi.

5) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

Dalam hal pembentukan Panwaslu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 124 UU No. 12 Tahun 2003, KPU mengeluarkan surat keputusan No. 11 tahun 2003 tertanggal 8 April 2003 tentang Panita Pengawas Pemilihan Umum. Dalam Pasal 7 SK tersebut diatur :

(1) Anggota Panwas Pemilu sebanyak 9 (sembilan) orang.

(2) Anggota Panwas Pemilu Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang bagi provinsi yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa, dan sebanyak 5 (lima) orang bagi provinsi yang berpenduduk kurang dari 10 juta jiwa.

(3) Anggota Panwas Pemilu Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

(4) Anggota Panwas Pemilu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

(5) Anggota Pengawas Pemilu berasal dari unsur Kepolisian Negara, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat dan Pers.

Adapun ruang lingkup tugas dan wewenang Panwaslu, tertuang dalam Pasal 122 UU No. 12 tahun 2003 :

(1) Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang:

a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu;

b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu;

C. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu; dan

d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

(2) Uraian tugas dan hubungan kerja antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.

(3) Guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu, penyelenggara Pemilu dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada pengawas Pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat 2 dan 3 (SK KPU No. 88 Tahun 2003) tertanggal 8 April 2003 yang kemudian diubah dengan SK No. 5 Tahun 2004 tertanggal 23 Januari 2004, diatur rincian tugas dan wewenang Panwaslu yaitu :

(1) Tugas dan wewenang pengawas Pemilu meliputi:

a. mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

(2) Di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pengawas Pemilu bertindak secara mandiri

Salah satu bidang tugas yang paling strategis bagi Panwaslu adalah menerima dan menindaklanjuti laporan/pengaduan pelanggaran Pemilu. Untuk maksud tersebut, KPU mengeluarkan SK No. 11 Tahun 2003 tertanggal : 23 Juli 2003 tentang Klasifikasi Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Rangkaian ketentuan yang menjadi legal standing Panwaslu melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana terurai di atas, secara filosofis normatif dirasakan telah memenuhi harapan bagi pencinta perdamaian akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu. Komunitas PD sebagai bagian dari warga masyarakat, tentu juga merasa bahwa ketentuan tersebut cukup akomodatif bagi upaya penghormatan, perlindungan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Namun ketentuan tersebut barulah dalam bentuk law in books dan belum sebagai law in action.

Untuk mengetahui keberadaan rangkaian ketentuan tersebut sebagai law in action, telah dilakukan penelitian kepada responden dengan hasil sebagai berikut:

1. Apakah pemuktahiran data pemilih khususnya mengenai pemilih PD sebagaimana yang tertuang pada item 16 dan 21 dalam formulir P4B, mendapat pengawasan secara proporsional dari Panwaslu?

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya29,92 %
2.Tidak68,51 %
3.Ragu-ragu1,57 %
Jumlah127100 %

Tabel 51

2. Apakah Panwaslu telah melakukan pengawasan secara baik terhadap program sosialisasi mengenai hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh KPU beserta unit kerjanya dari berbagai tingkatan baik melalui media cetak atau elektronik maupun media atau cara lain.

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya3,94 %
2.Tidak11993,70 %
3.Ragu-ragu2,36 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 52

3. Apakah Panwaslu telah melakukan pengawasan secara baik terhadap program pendidikan pemilih khususnya bagi warga PD yang dilakukan oleh KPU dari berbagai tingkatan dalam bentuk simulasi atau metode lain ?

0JawabanFrekuensiPersentase
1.Ya1,57 %
2.Tidak12497,64 %
3.Ragu-ragu0,79 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 53

4. Apakah Panwaslu telah melakukan pengawasan secara baik terhadap pihak KPPS atau PPK sebagai unsur penyelenggara Pemilu terdepan, telah memperhatikan berbagai kepentingan pemilih PD sebelum dan sesudah hari pencoblosan ?

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya0,00 %
2.Tidak12598,43 %
3.Ragu-ragu1,57 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 54

5. Apakah Panwaslu telah melakukan pengawasan secara baik terhadap ada tidaknya pemberitahuan dari petugas KPPS tentang keberadaan fasilitas kemudahan bagi PD dalam menyalurkan hak suaranya pada hari pencoblosan?

CJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya5,51 %
2.Tidak11691,34 %
3.Ragu-ragu3,15 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

6. Apakah Panwaslu telah melakukan pengawasan secara baik terhadap ada tidaknya penerangan dari KPPS tentang fungsi Form C-7 sebagai syarat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak tuna netra untuk memilih orang yang dipercaya sebagai pendamping?

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya3,94 %
2.Tidak17792,13 %
3.Ragu-ragu3,94 %
Jumlah100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 56

7. Apakah Panwaslu telah melakukan pengawasan secara baik terhadap ada tidaknya pembangunan TPS dan penempatannya pada posisi yang aksesibel bagi PD?

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya2,36 %
2.Tidak95,28 %
3.Ragu-ragu2,36 %
Jumlah100%
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 57

8. Apakah Panwaslu telah melakukan pengawasan secara baik terhadap desain dan pemasangan meja pencoblosan yang diadakan oleh KPU beserta unit kerjanya telah memenuhi syarat atau tidak untuk diakses oleh pengguna kursi roda dalam mencoblos?

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya1,57 %
2.Tidak94,5 %
3.Ragu-ragu3,93 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 58

9. Apakah Panwaslu menindaklanjuti laporan/pengajuan dari berbagai pihak mengenai kasus dugaan perlakuan diskriminasi dan marginalisasi terhadap hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu?

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya10,24 %
2.Tidak85,83 %
3.Ragu-ragu4,73 %
Jumlah100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 59

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang pada tabel tersebut di atas, terlihat kelompok responden yang tidak yakin lebih dominan daripada kelompok lainnya. Dalam hal ini, sebagian besar responden menilai bahwa Panwaslu belum melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara efektif sebagaimana ketentuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebagai contoh, sejumlah kasus yang diindikasikan sebagai tindakan pelanggaran hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu 2004, semuanya justru ditemukan dan diangkat oleh kalangan pemantau khususnya dari unsur lembaga komunitas PD.

Meski demikian, salah satu Panwaslu yang pernah menerima laporan/ pengaduan pelanggaran hak politk PD dalam penyelenggaraan Pemilu sekaligus menindaklanjutinya, adalah Panwaslu Provinsi Sulsel. Pada tanggal 8 Juli 2004, Panwaslu Provinsi Sulsel menerima pengaduan kelompok pemilih PD khususnya tuna netra mengenai mangkimya KPUD Sulsel dari kewajiban untuk menyediakan template dalam pilpres putaran pertama. Karena dianggap memadai, Panwaslu melimpahkan berkas laporan/pengaduan tersebut kepada kepolisian selaku penyidik.

Setelah menerima BAP dari Panwaslu, unit tindak pidana tertentu (Tipiter) Polda Sulsel langsung melakukan penyidikan. Selain pengadu/pelapor dan sejumlah saksi dipanggil untuk dimintai keterangan dan menyerahkan alat bukti, satu persatu anggota KPUD Sulsel selaku terlapor juga diperiksa. Akibat pemeriksaan tersebut para anggota KPUD Sulsel meminta para pengadu untuk berdamai dengan syarat:

a. KPUD menyampaikan permohonan maaf atas kesalahannya yang tidak menyediakan template dalam penyelenggaraan pilpres tahap pertama tahun 2004.

b. KPUD Sulsel harus menyediakan template minimal 1/3 dari jumlah total TPS di Sulsel dalam penyelenggaraan pilpres putaran kedua.

Setelah KPUD Sulsel menerima pensyaratan tersebut maka laporan/ pengaduan dicabut. Sejak itu perkara pelanggaran hak politik PD dinyatakan gugur dan KPUD pun ternyata konsisten dengan janjinya. Dalam penyelenggaraan pilpres putaran kedua, KPUD Sulsel menyediakan template sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan damai

B. BADAN PERADILAN

Sesuai dengan bentuk negara kita yang diselenggarakan berdasarkan hukum, maka segala yang terkait dengan penuntutan hak atau penyelesaian perkara secara hukum, diselenggarakan oleh lembaga yudikatif. Hal tersebut diatur dalam:

a. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

b. Pasal 2 ayat 1 UU No. 14/1970.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undangundang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

C. Pasal 2 UU No. 4/2004.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

d. Pasal 1 UU No. 8/2004.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap pelanggaran hukum yang terjadi termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu, perkara tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan. Tetapi perkara pelanggaran Pemilu yang bersifat pidana, hanya bisa diselesaikan melalui pengadilan menurut peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dengan tegas dalam Pasal 133 UU No. 12 Tahun 2003 jo. Pasal 84 UU No. 23 Tahun 2003.

Pemeriksaan atas tindak pidana dalam undang-undang ini dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri untuk pelanggaran dengan ancaman pidana kurang dari 18 (delapan belas) bulan yang merupakan tingkat pertama dan terakhir.

Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri pada tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan terakhir, untuk pelanggaran dengan ancaman pidana 18 (delapan belas) bulan atau lebih.

Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) oleh pengadilan negeri paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan oleh pengadilan tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, pengadilan harus benar-benar menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut diatur sepenuhnya dalam UU No. 4/2004:

a. Pasal 5 ayat 1 dan 2.

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang.

2. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

b. Pasal 28 ayat 1.

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

C. Pasal 32:

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Apakah dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggran hak politik PD pengadilan mempertimbangkan PD sebagai pihak yang sering dirugikan, dilecehkan, dipinggirkan dan disia-siakan? Jawaban atas pertanyaan tersebut terungkap dalam tabel di bawah ini:

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya1,57 %
2.Tidak12296,1 %
3.Ragu-ragu2,4 %
Jumlah127100 %

Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 60

Berdasarkan konfigurasi hasil penelitian tersebut di atas, tempat responden dengan jumlah yang sangat besar tidak yakin kepada pemeriksaan dan putusan pengadilan mempertimbangkan PD sebagai pihak yang sering dirugikan, dilecehkan, dipinggirkan dan disia-siakan. Hal ini tercermin ketika 10 daerah di Sulsel menyelenggarakan pilkada tingkat kabupaten tahun 2005, hanya 5 yang memenuhi kewajibannya untuk menyediakan template yaitu Kab. Selayar, Gowa, Maros, Pangkep dan Luwu Utara. Lima kabupaten lainnya yaitu Kab. Bulukumba, Soppeng, Barru, Tanatoraja dan Luwu Timur mengabaikan kewajiban tersebut.

Dengan kebijakan 5 KPUD yang tidak menyediakan template dalam pelaksanaan pilkada di wilayahnya, tentu sangat tidak sejalan dengan komitmen penyelenggaraan pilkada yang lebih berkualitas dengan prinsip luber dan jurdil. Bahkan kebijakan seperti itu nyata-nyata telah merugikan, merendahkan, dan melecehkan martabat PD sebagai warga negara yang berhak memperoleh aksesibilitas. Akibat tindakan 5 KPUD dimaksud, maka Pertuni dan Jakapasca sebagai representasi warga pemilih PD khususnya yang membutuhkan fasilitas template, melakukan upaya hukum dalam bentuk pengaduan ke Panwas masing-masing yaitu: Barru tanggal 28 Juni 2005, Bulukumba tanggal 2 Juli 2005, Soppeng tanggal 2 Juli 2005, Tanah Toraja tanggal 4 Juli 2005, dan Luwu Timur tanggal 2 Juli 2005.

Adapun materi pengaduan dimaksud antara lain :

a. Pihak yang menjadi korban dalam pelanggaran tersebut adalah para pemilih PD dalam pilkada di 5 kabupaten.

b. Pelanggaran tersebut terjadi pada hari pelaksanaan pilkada di 5 wilayah tersebut yaitu 27 Juni 2005 dengan locus delicti di seluruh TPS di seluruh wilayah pada masing-masing kabupaten.

C. Modus operandi terjadinya pelanggaran adalah dengan sengaja atau karena kelalaian baik langsung maupun tidak langsung oleh anggota KPUD masing-masing baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri tidak menyediakan template (alat penuntun bagi pemilih PD/Tunagrafika) dalam mencoblos secara mandiri dan bermartabat langsung, bebas, rahasia dan jurdil. Akibatnya pihak terlapor telah dengan sengaja atau karena kelalaian mengurangi, membatasi, mempersulit, menghambat, menghilangkan, melecehkan atau menyia-nyiakan hak dan kehormatan PD sebagai warga negara.

Dengan demikian terlapor tidak menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya atau melakukan sesuatu yang berkenaan dengan hal tersebut, tetapi kurang atau tidak sejalan dengan peraturan hukum sebagaimana yang tersebut di atas.

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelenggara pilkada, baik secara bersama-sama maupun sendiri diduga telah melakukan tindak pidana pilkada sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah meliputi:

i. Pasal 115 ayat 2: Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut berkeberatan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lambat 6 (enam) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah ) atau paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

ii. Pasal 118 ayat 1: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

iii. Pasal 119: Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 118.

Untuk menguatkan proses tindak lanjut laporan ini, maka kepada Panwas pilkada di masing-masing kabupaten, diberikan foto copy dokumen pendukung. Dengan harapan agar Panwas maupun pada tahap penyidikan dan penuntutan akan dikembangkan berbagai hal untuk menyinkronkan antara materi laporan ini dengan tuntutan hukum yang tepat dan berharga.

Hal tersebut menjadi penting karena dewasa ini segelintir oknum pro KPUD yang bermasalah (diskriminatif) telah mencoba untuk mereduksi, mengeliminasi dan menjustifikasi kesalahan/kekeliruannya yang tidak menyediakan fasilitas template dengan dalih bahwa persoalan template tidak diatur dalam UU Pilkada sehingga KPUD merasa tidak berkewajiban untuk menyediakannya.

Namun hal yang sangat mengecewakan adalah argumentasi yang dibangun oleh sejumlah KPUD yang tidak menyediakan template dalam pilkada karena tidak tersedia anggaran atau informasi tentang hal tersebut terlambat diterima sehingga tidak sempat masuk dalam perencanaan anggaran. Alasan ini cenderung mengada-ada sebab bukankah KPUD yang telah menyanggupi hal tersebut sesungguhnya juga mengalami hal yang persis sama dengan KPUD yang mengabaikannya. Mereka juga terbatas dana dan tidak merencanakannya secara eksplisit. Namun karena mereka memiliki komitmen tinggi untuk peduli terhadap komunitas pemilih PD, maka mereka selalu bisa menemukan way out. Bukankah dalam SK Mendagri No. 12/21/2005, diatur tentang dana kontijensi hingga maksimum 10% dari biaya operasional sebagai angka yang terlalu besar untuk menalangi proyek pengadaan template yang nilai totalnya relatif kecil.

Perlu ditegaskan kembali bahwa program pengadaan template sebagai salah satu persyaratan penyelenggaraan pilkada yang adil dan aksesibel, tidak mengacu kepada jumlah pemilih PD karena fasilitas tersebut bukan hanya untuk PD tetapi juga untuk tuna grafika (buta aksara). Pengadaan template dimaksud mengacu pada jumlah TPS sebagaimana yang dilakukan oleh KPUD Selayar 100%, Gowa, Pangkep, dan lain-lain 35 %.

Atas dasar semua itu, maka sungguh hal yang sangat naïf jika PD masih dianggap lalai dan terlambat menginformasikan mengenai hal dimaksud kecuali jika itu hanya bagian dari modus penghindaran dan pengabaian tanggung jawab KPUD dengan cara mengalihkan kesalahan kepada komunitas PD sendiri. Cukup KPU Pusat yang dinilai telah menuai dosa besar akibat penafikan penyediaan template dalam Pemilu nasional sebelumnya dengan dalil tidak tersedia biaya. Belakangan diketahui jika ternyata dana tersebut sangat melimpah dan menjadi rebutan sejumlah oknum anggota dan staf KPU maupun instansi lain.

Sungguh hal yang disesalkan, karena dari 5 kasus yang dilaporkan ke Panwaslu sebagaimana terurai di atas, hanya Panwaslu Barru yang menindaklanjuti pengaduan tersebut. Sedangkan 4 Panwaslu lainnya yaitu Bulukumba, Soppeng, Tator, dan Luwu Timur tidak menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut. Namun hampir dapat dipastikan jika Panwaslu dimaksud, mempetieskan pengaduan tersebut di atas. Hal ini terindikasi dari perdebatan yang terjadi antara anggota Panwaslu dimaksud dengan pengadu, di mana oknum anggota Panwaslu cenderung menilai pengaduan kurang atau tidak ditopang oleh dasar hukum yang kuat. Mereka menilai tindakan KPUD yang tidak menyediakan template dalam Pikada bukanlah pelanggaran hukum, dan kalaupun disebut sebagai pelanggaran, paling banter menurut mereka hanyalah pelanggaran administratif.

Kekecewaan yang dirasakan komunitas PD di Sulsel akibat sikap 4 Panwaslu yang tidak menindaklanjuti laporan/pengaduan mereka akhinya sedikit mereda setelah Panwaslu Barru menunjukkan kesungguhannya menangani laporan/ pengaduan komunitas PD Sulsel. Hal ini dibuktikan Panwaslu dengan pelimpahan berkas laporan/pengaduan komunitas PD ke pihak kepolisian setempat. Selanjutnya kepolisian menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Berikut ini disajikan kutipan berita mengenai kasus tersebut:

KASUS TEMPLATE PILKADA BARRU DISIDIK

(Fajar, Selasa, 2 Agustus 2005)

Meski Barru dianggap sukses menyelenggarakan pilkada dan telah menetapkan hasil-hasilnya, namun KPUD setempat tampaknya belum dapat tidur lelap. Pasalnya karena keputusan KPUD Barru yang tidak menyediakan sarana aksesibilitas dalam bentuk template bagi pemilih tuna netra 27 Juni lalu kini benar-benar memasuki ranah proyustisia. Senin 1 Agustus 2005 tim penyidik khusus pilkada di Polres Barru telah memeriksa 3 tuna netra masing-masing: Saharuddin Daming, S.H.,M.H. sebagai pelapor, Yusuf Iskandar dan Hasniati sebagai saksi korban.

Sebelumnya tim penyidik juga telah memeriksa sejumlah anggota KPPS, PPS, dan PPK serta pencatat sipil se-Kabupaten Barru. Menurut Ipda Nasir salah seorang penyidik mengaku bahwa minggu depan kalau bukan minggu ini akan memeriksa anggota KPUD. "Dari hasil penyidikan terhadap keterangan saksi dan barang bukti lainnya, kuat dugaan jika anggota KPUD Barru bakal dinyatakan sebagai tersangka" urai Ipda Nasir di ruang kerjnya

Sementara itu Yusuf Iskandar salah seorang saksi korban mengaku mendapat sedikit tekanan dalam bentuk isolasi dari oknum anggota KPPS lantaran ia (Yusuf Iskandar) mengadukan persoalan ini ke pihak yang berwajib. "Dia (oknum KPPS) marah dan tidak mau berkomunikasi dengan saya karena saya menolak mencoblos waktu pilkada, sekarang dia semakin marah dan menceritai saya di mana-mana lantaran kasus ini saya laporkan kepada pihak berwajib", ujar Yusuf yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang pijat di KessiE Barru .

Saharuddin Daming yang ikut didengar keterangannya oleh penyidik pada tanggal 1 Agustus kemarin, mengaku lega dan salut atas komitmen penegak hukum pilkada di Kabupaten Barru. "Terus terang saya salut dan bangga dengan langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum pilkada di Barru ini untuk memperkarakan tindakan KPUD setempat yang tidak menyediakan template sebagai salah satu pra syarat penyelenggaraan pilkada yang adil dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Tindakan serius penegak hukum pilkada untuk mengusut tuntas kasus ini, sangat berdampak positif dalam memerangi sikap dan perilaku arogan serta ketidakpedulian penyelenggara negara seperti KPUD yang seharusnya memberikan layanan publik dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya", tandas Saharuddin Daming yang juga selaku Ketua Jaringan Kerja Pemilu Yang Adil, dan Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas.

Di tempat yang sama salah seorang Tim Penyidik Khusus, Ipda Aswar Nasution mengaku yakin jika kasus template ini akan menyeret seluruh anggota KPUD Barru ke depan pengadilan untuk mempertangungjawabkan kesalahannya. "Kami telah menyiapkan sejumlah peraturan hukum untuk membawa kasus ini ke tahap selanjutnya. Mulai pelanggaran asas luber dan jurdil, kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hingga penghilangan hak suara serta penghinaan harkat dan martabat. Bahkan mereka juga mungkin kami jerat dengan delik sumpah palsu lantaran keputusan mereka yang tidak menyediakan template sebagai syarat mutlak penyelenggaraan pilkada yang adil dan aksesibel bagi penyadang disabilitas jelas adalah pelanggaran sumpah jabatan", tegas Aswar.

Setelah penyelidikan dan penyidikan usai dengan keyakinan bahwa perkara tersebut mengandung unsur pelanggaran hukum, Polres Barru selaku penyidik melimpahkan BAP kepada Kejaksaan Negeri Barru untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya pihak kejaksaan langsung mempelajari hasil penyidikan dari kepolisian berdasarkan laporan/pengaduan yang diterima Panwaslu, penegak hukum tersebut menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum.

Dalam surat dakwaan tertanggal 01 Nopember 2005 No. Reg. Perk. PDM. 80/R. 4. 21/Ep. 2/11/2005, Jaksa Penuntut Umum (Syaiful Bahri, SH.) memposisikan Ketua KPUD Barru (H. Abdul Rahim Yusuf, BA.) sengaja atau karena kelalaian baik langsung maupun tidak langsung telah menghilangkan hak suara orang lain dalam penyelenggaraan Pemilu atau setidaktidaknya tidak menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya atau melakukan sesuatu yang berkenaan dengan hal tersebut, tetapi kurang atau tidak sejalan dengan peraturan hukum:

a. UUD 1945 hasil amandemen meliputi : Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, Pasal 22E, Pasal 24C ayat(1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 dengan penekanan :

i. Pasal 28 C ayat (2): "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

ii. Pasal 28 H ayat (2): "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan ".

iii. Pasal 28 I ayat(2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

iv. Pasal 28 J ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

b. Ketetapan MPR No. XVII/MPR /1998 meliputi Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 31 dengan penekanan pada:

i. Pasal 30: "Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus dimasa kanak-kanak, di hari tua dan penyandang disabilitas".

ii. Pasal 40: Kelompok masyarakat yang rentan seperti anak-anak dan fakir miskin berhak mendapat perlindungan lebih terhadap hak asasinya".

Covenant on Civil and Political Rights tahun 1975 yang diperkuat oleh C. Resolusi PBB tentang HAM mengatakan bahwa setiap warga penyandang disabilitas tuna netra, tuna rungu wicara, tuna daksa, tuna grahita dan psikotik mempunyai hak pilih yang sama, memilih secara rahasia. Semua hak Pemilu ini dilaksanakan tanpa diskriminasi tanpa pembatasan yang disebabkan oleh disabilitas fisik, intelegensi, kebutahurufan, dan pendidikan. Negara berkewajiban melakukan tindakan-tindakan keberpihakan (affirmative Action) untuk mengatasi hambatan-hambatan sehingga memungkinkan warga negara penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak-hak Pemilunya secara penuh dengan kesamaan seperti layaknya warga negara lain. Dalam rangka menegakkan hak Pemilu yang universal bagi penyandang disabilitas pada 14-17 September 2002 di Sigtuna Stockholm Disabilities yang diselenggarakan oleh International Foundation for Election System (IFES) dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Hadir pada workshop itu petugas pelapor PBB bidang disabilitas, wakil parlemen, wakil Komisi Pelaksana Pemilu dan wakil organisasi Penyandang Disabilitas dari 45 negara termasuk Indonesia, dan hasilnya ialah The Bill of Electoral Right for Citizen with Disabilities (Pernyataan hak politik dalam Pemilu bagi warga negara penyandang disabilitas)

d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas meliputi :

i. Pasal 5: " Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan."

ii. Pasal 7 ayat (1): " Setiap penyandang disabilitas mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ayat (2): "Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaanya disesuaikan dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan dan kemampuannya".

ii. Pasal 8: " Pemerintah dan atau masyarakat berkewajiban mengupayakan terwujudnya hak-hak penyandang disabilitas".

iv. Pasal 9: " Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan ".

V. Pasal 10 ayat (1): " Kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek penghidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas, ayat (2) Penyediaan aksesibilitas dimaksud untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat, ayat(3) penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat(2) diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan".

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM meliputi : Pasal 1 ayat e. (3), Pasal 2, Pasal 3 ayat(1), (2), (3), Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 17, dengan penekanan :

i. Pasal 1 ayat (1): " Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

ii. Ayat (6): "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undangundang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

iii. Pasal 5 ayat (3): " Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya."

iv. Pasal 41 ayat (2): " Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus."

V. Pasal 42: " Setiap warga negara yang berusia lanjut, disabilitas fisik, dan atau disabilitas mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya-biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

f. Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi :

i. Pasal 15 ayat (2): "KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu ".

ii. Pasal 24 ayat (1): "Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU/ KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN,KPPS, KPPSLN, mengucapkan sumpah janji.. Ayat (2) : " Sumpah, janji anggota KPU, KPU Provisi/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPU kabupaten/Kota/PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan menyelenggarkan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan , akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan."

iii. Pasal 25: "Tugas dan wewenang KPU bagian (a) Merencanakan penyelenggaraan Pemilu, bagian (b) Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu, bagian (c) mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu, ayat (i) melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur Undang-Undang."

iv. Pasal 26: "KPU berkewajiban : bagian (g) Melaksanakan kewajiban lain yang diatur Undang-Undang ."

V. Pasal 31: "Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, bagian (a) Merencanakan pelaksanaan Pemilu di Kabupate/Kota, bagian (b) Melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.Bagian (e) Mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksanaan Pemilu dalam wilayah kerjanya. Bagian (f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi."

vi. Pasal 32: " KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:bagian (c) Menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari peserta Pemilu dan masyarakat. Bagian (d) Melaksanakan seluruh kewajiban lainnya yang diatur dalam undang-undang."

vii. Pasal 35 ayat (2) Tugas dan wewenang PPK adalah: bagian (b): " Membantu tugas-tugas KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilu."

viii. Pasal 37 ayat (4) Tugas dan wewenang PPS adalah: " bagian (a) Melakukan pendaftaran pemilih. Bagian (c): Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. Bagian (f): Membantu tugas PPK."

ix. Pasal 43 ayat (1): "Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan dan hemat anggaran."

X. Pasal 45 ayat (3): "Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu harus sudah diterima PPS dan PPLN selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara. Ayat (4) tatacara dan tehnis pendistribusian surat suara sampai di KPPS dan KPPSLN ditetapkan dengan keputusan KPU."

xi. Pasal 54 ayat (1): "Pendaftaran pemilih dilakukan dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih, ayat(2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

-Nama lengkap

-Status perkawinan

-Tempat dan tanggal lahir/umur

-Jenis kelamin

-Jenis disabilitas yang disandang

-Alamat tempat tinggal.

Ayat (3) Formulir daftar pemilih ditetapkan oleh KPU."

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden meliputi : Pasal 1 ayat (7), (8), ayat (10), Pasal 7 dan Pasal 9 ayat(2) dengan penekanan pada :

i. Pasal 2: "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil."

ii. Pasal 14: " Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah ayat (1) : merencanakan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota, ayat (2): melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil presiden diKabupaten/Kota, ayat (4) : membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya, ayat (5): mengkoordinir kegiatan panitia pelaksana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam wilayah kerjanya, ayat (7) : melaksanakan tugas lain yang diberikan olek KPU dan KPU Provinsi."

iii. Pasal 15: " KPU Kabupaten/Kota berkewajiban ayat (2) menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat, ayat (4): menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari pasangan calon dan masyarakat, ayat (8): melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara tepat waktu di Kabupaten/Kota."

iv. Pasal 17 ayat (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan dan hemat anggaran, ayat (4): "Pengadaan Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh KPU."

V. Pasal 19 ayat (3): "Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah diterima PPS dan PPLN selambat-lambatnya 10 hari sebelum pemungutan suara."

vi. Pasal 50, ayat (1): "Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya diTPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau oranglain atas permintaan pemilih , ayat (2) perugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya."

vii. Pasal 51 ayat (2): "TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara Luber."

h. Surat Keputusan KPU No. 37 Tahun 2004 tentang Tata cara Pemberian dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS khususnya pada Pasal 53 yaitu :

i. Ayat (1): "Di daerah-daerah tertentu pemilih penyandang disabilitas dapat memberikan suara hak pilih dengan menggunakan alat bantu yang disediakan oleh KPU."

ii. Ayat (2): " Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dan pembentukan TPS bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasi antara KPU/KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan organisasi penyandang disabilitas."

í. Surat KPU No. 1596/15/IX/2004 tentang Distribusi dan Sosialisasi Penggunaan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Ketua KPUD Barru, H. Abdul Rahim Yusuf, BA. diduga telah melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

i. Pasal 88 ayat (2: "Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut berkeberatan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lambat 6 (enam) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)."

ii. Pasal 91 ayat (1): "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)."

iii. Pasal 92: "Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang tersebut dalam Pasal yang bersangkutan."

iv. Selain itu , penyelenggara Pemilu dimaksud juga memenuhi unsur gugatan secara perdata sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi Pasal 1365: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain. Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

V. Pasal 1366: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau karena kurang hatihatinya. Pasal 1367: Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya."

Sungguh sangat disesalkan karena dalam proses penuntutan perkara ini dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Barru, Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya mendakwa seorang saja yaitu H. Abdul Rahim Yusuf, BA. (Ketua KPUD Barru). Sedangkan 4 Anggota KPUD yang lain, hanya berkedudukan sebagai saksi. Hal ini kurang sejalan dengan fakta yang menunjukan bahwa terjadinya tindak pidana sebagaimana perkara dimaksud, bukanlah perbuatan terdakwa seorang diri, tetapi juga dilakukan secara bersama-sama oleh 4 Anggota KPUD lainnya sebagaimana yang tertuang pada Pasal 55 KUH Pid.

Hal ini terlihat dengan jelas pada keterangan saksi Drs. Lufti Ismail (Anggota KPUD Barru/Ketua Pokja Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Tim Verifikasi Dokumen Calon Bupati dan Wakil Bupati) di dalam sidang Pengadilan Negeri Barru bahwa setelah selesai mengikuti workshop yang menekankan penyediaan template oleh KPUD untuk pemilih tuna netra, saksi langsung melaporkan hasilnya kepada Ketua KPUD Barru. Dalam pertemuan dengan Ketua KPUD, saksi menerangkan seluk-beluk tentang template. Selain itu, saksi juga menyatakan ketidaksetujuannya untuk menyediakan template dalam Pilkada Barru.

Sikap saksi tersebut kembali dipertegas dalam sidang pleno KPUD Barru yang khusus diselenggarakan untuk itu. Sikap saksi yang menolak menyediakan template tersebut, rupanya didukung penuh oleh ketua dan seluruh Anggota KPUD Barru. Ini jelas membuktikan bahwa dugaan terjadinya penolakan penyediaan template sebagai dasar dilakukannya tuntutan pidana oleh Jaksa, bukanlah kehendak terdakwa seorang, melainkan keputusan yang diambil tersebut didasarkan pada persetujuan dan dukungan penuh seluruh Anggota KPUD Barru.

Namun yang lebih mengecewakan lagi khususnya bagi komunitas PD dan stake holdernya terhadap perkara yang baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, adalah karena Majelis Hakim dalam memutus perkara ternyata justru membebaskan terdakwa. Dalam putusan PN Barru tertanggal 06 Maret 2006 Nomor: 90/Pid. B/2005/PN. BR, Majelis Hakim yang terdiri dari Muhammad Asri, SH. (Ketua), Burhanuddin, SH. (Anggota) dan Sutisna Sawati, SH. (Anggota), menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kesimpulan Majelis Hakim seperti itu, terfokus kepada unsur kesengajaan (dolus) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 115 ayat 2 UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah. Berikut ini diuraikan tentang analisis sosio yuridis filosofis terhadap putusan pengadilan tersebut:

Dalam memutus perkara aquo pada awalnya Majelis Hakim menguraikan bahwa unsur "Dengan sengaja" di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri, tidak ada definisi yang baku atau rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun di dalam Memori Toelichting, yang dimaksud "dengan sengaja" adalah sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen and Wetten), sehingga dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat perbuatan dikehendaki.

Bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana yang membagi wujud "Sengaja" terdiri atas 3 (tiga) macam yaitu:

1. Sengaja sebagai niat atau tujuan;

2. Sengaja insaf tentang kepastian;

3. Sengaja insaf sebagai kemungkinan;

Bahwa sengaja sebagai niat atau tujuan dimaksudkan bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan menghendaki timbulnya suatu akibat yang dimaksud atau merupakan tujuan perbuatan dan apabila akibat tersebut diketahui akan terjadi, maka pelaku menangguhkan perbuatannya.

Bahwa sengaja insaf tentang kepastian dimaksudkan bahwa pelaku menyadari tentang perbuatan yang dilakukannya pasti akan membawa suatu akibat lain.

Bahwa sengaja insaf sebagai kemungkinan, yaitu pelaku menyadari bahwa jika melakukan suatu perbuatan, maka dimungkinkan timbulnya suatu akibat.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim kemudian mengkualifisir perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana atau bukan. Hal tersebut dirujuk dari hasil pencermatan Majelis Hakim yang diposisikan sebagai fakta-fakta hukum yang terungkap selama perkara aquo disidangkan yaitu:

Bahwa berdasarkan data yang masuk ke KPUD Kabupaten Barru, maka tidak terdapat wajib pilih tuna netra dalam Pilkada/Pilwakada Kabupaten Barru Periode 2005 - 2010.

Bahwa pihak yang melakukan pendataan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru dan bukan KPUD.

Kesimpulan Majelis tersebut berat sebelah dan bertentangan dengan kenyataan. Sebab sebelum pilkada diselenggarakan, Jakapasca dan Pertuni Sulsel berkali-kali melakukan komunikasi dengan KPUD Barru mulai dari penyelenggaraan workshop hingga pemberitahuan lewat surat yang kesemuanya menginformasikan bahwa pemilih khusus dari kalangan tuna netra di Kabupaten Barru tercatat 57 orang. Jika KPUD berdalih bahwa hasil P4B yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2004 tidak menemukan pemilih tuna netra, maka dalil tersebut perlu ditolak karena:

a. Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa hasil penyelenggaraan P4B yang dilakukan oleh BPS tidak valid dan tidak akurat sehingga tidak sepatutnya dijadikan dasar absolut untuk menghapus keberadaan pemilih tuna netra dan karena itu KPUD perlu mencari informasi alternatif antara lain dari Dinas Sosial.

b. Komunitas PD melalui Jakapasca dan Pertuni Sulsel telah menginformasikan sebelumnya tentang keberadaan pemilih khusus tuna netra di Kabupaten Barru agar ditindaklanjuti dengan pemutakhiran data dan sebagainya; atau

C. Setidaknya Majelis Hakim berpegang pada logika aksiomatik bahwa pada setiap kabupaten/kota seluas Kabupaten Barru, tidak mungkin tanpa pemilih tuna netra dan kenyataan membuktikan bahwa M. Yusuf Iskandar dan Hasmiati (pengadu) adalah tuna netra yang resmi terdaftar sebagai pemilih sejak P4B dilaksanakan pada tahun 2004;

d. Jika yang bersangkutan tidak tercatat sebagai pemilih tuna netra di KPUD dan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Barru, ini adalah kelalaian kalau bukan kesengajaan. Karena dalam pemutakhiran data instansi tersebut melakukan pencocokan dan penelitian. Kalau program ini dilakukan secara betul dan sungguh-sungguh, maka argumen yang menganggap data pemilih tuna netra tidak ada, gugur dengan sendirinya.

e. Dengan dalil seperti dikemukakan di atas, maka perbuatan terdakwa justru memenuhi unsur "sengaja" sebagaimana yang disebutkan sendiri dalam pertimbangan Majelis Hakim yaitu mengetahui (wetten) atau seharusnya mengetahui (mens rea). Dari sisi ini, maka pertimbangan Majelis Hakim yang menilai perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur kesengajaan adalah keliru.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara aquo menyatakan:

● Bahwa di KPUD Kabupaten Barru selain tidak terdapat anggaran untuk pengadaan template, juga tidak terdapat wajib pilih PD tuna netra, maka KPUD Kabupaten Barru menolak kerja sama yang ditawarkan pihak Persatuan Disabilitas Tunanetra Indonesia (Pertuni) cabang Sulsel dalam masalah template;

Bahwa sebagai langkah antisipasi, maka KPUD Kabupaten Barru berinisiatif sendiri membuat template, sebagaimana yang telah dicontohkan pada waktu salah seorang Anggota KPUD mengikuti workshop di Makassar yang diselenggarakan oleh Jaringan Kerja Pemilu PD (Jakapasca) Sulsel;

Bahwa template tersebut disimpan di KPUD Kabupaten Barru dan telah diinformasikan kepada seluruh Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) agar segera mengambil template tersebut apabila terdapat wajib pilih tuna netra di wilayah tempat pemungutan suaranya;

Bahwa sampai pelaksanaan pemungutan suara tahap pertama, maka tidak ada satu pun KPPS yang mengambil template tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas lagi-lagi menimbulkan masalah hukum dan justru mengandung unsur pertentangan satu sama lain. Pada pertimbangan pertama majelis menjustifikasi peniadaan template karena memang tidak tersedia anggaran untuk itu. Argumentasi ini terkesan justru merendahkan pemerintah dan KPUD setempat yang seolah-olah tidak mempunyai anggaran walaupun sedikit mengingat biaya pengadaan template sangatlah kecil. Jika merujuk pada harga produksi template dari Jakapasca dan Pertuni Sulsel adalah Rp. 6000,-/eksemplar, maka pemerintah dan KPUD setempat hanya perlu menyediakan anggaran sebesar Rp. 180.000,- untuk 30 eksemplar template.

Selain itu KPUD setempat tidak memperhatikan atau malah mungkin sengaja mengabaikan SK Mendagri No. 12/21/2005 tentang Dana Kontijensi hingga maksimum 10% dari biaya operasional. Kalau KPUD memang beritikad baik dalam hal ini, maka angka tersebut terlalu besar untuk menalangi proyek pengadaan template yang nilai totalnya relatif kecil. Keberadaan SK Mendagri tersebut menjadi salah satu materi dalam workshop yang diselenggarakan oleh Jakapasca Sulsel di Makassar, jauh hari sebelum Pilkada Barru diselenggarakan. Mengingat dalam workshop tersebut juga dihadiri oleh perutusan resmi KPUD Barru, itu berarti SK tersebut dengan segala fungsinya telah diketahui oleh KPUD Barru sebelum pilkada diselenggarakan.

Ironisnya lagi karena hanya bersandarkan pada asumsi atau invaliditas pelaksanaan P4B oleh BPS bahwa tidak ada wajib pilih tuna netra di Barru, maka

KPUD setempat menolak bekerja sama dengan yang ditawarkan pihak Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Sulsel dalam masalah template. Hal ini jelas menunjukkan arogansi lembaga tersebut yang merasa diri paling benar dan tak ingin bekerja sama dengan pihak lain walau sekedar mendengar aspirasi. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut justru menyimpang dari asas audi et alterem palterem.

Dalil KPUD yang kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim sebagai fakta hukum bahwa untuk mengantisipasi adanya pemilih tuna netra, maka salah seorang Anggota KPUD Kabupaten Barru yaitu M. Lufti Ismail telah berinisiatif sendiri membuat template sebanyak 30 eksemplar. Klaim tersebut sulit dipercaya karena atas kepentingan apa M. Lufti Ismail mau mengorbankan uang pribadi untuk membuat template sebanyak 30 padahal dalam workshop di Makassar, ia berkali-kali menolak mengadakan itu karena tidak wajib. Namun yang paling tragis adalah karena 30 eksemplar template yang diklaim sebagai inisiatif M. Lufti Ismail pribadi, sesungguhnya hanyalah alibi semata. Sebab berdasarkan hasil pantauan baik dari Jakapasca maupun koalisi ornop menemukan bahwa tidak ada bukti template sebesar itu tersedia di KPUD.

Selain tidak ada bukti bahwa template tersebut disimpan di KPUD Kabupaten Barru, juga upaya KPUD yang mengaku telah menginformasikan kepada seluruh Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) agar segera mengambil template tersebut apabila terdapat wajib pilih tuna netra di wilayah tempat pemungutan suaranya, juga tidak benar. Sebab bagaimana mungkin sampai hari pencoblosan tidak ada satu pun KPPS yang mengambil template tersebut, padahal di TPS II, Kampung KessiE, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, 2 (dua) orang pemilih tuna netra yaitu Muh. Yusuf Iskandar dan isterinya Hasmiati terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak adanya template.

Seandainya pengakuan KPUD yang kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim bahwa benar telah tersedia template sebanyak 30 eksemplar di KPUD dan konon telah dilakukan sosialisasi, maka Ketua atau Anggota KPPS di TPS II, Kampung KessiE, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru tentu akan mengambil template dimaksud di KPUD. Dengan demikian kedua pemilih tuna netra tersebut di atas dapat menggunakan hak suaranya dengan template sebagai fasilitas yang menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara luber, jurdil, aksesibel dan bermartabat bagi PD.

Anehnya lagi karena pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan perkara aquo, Majelis Hakim justru mengutip ketentuan yang mengatur hak PD khususnya pemilih tuna netra dalam mencoblos antara lain di dalam Pasal 89 ayat 1, 2 dan 3 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 khususnya Pasal 76 ayat 1, 2, dan 3 telah mengatur dengan jelas mengenai pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain.

Berdasarkan semua hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan bahwa ketiadaan alat bantu template bagi wajib pilih PD tuna netra dalam Pilkada/Pilwakada Kabupaten Barru, periode 2005 - 2010 pada TPS II, Kampung KessiE, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru bukanlah dimaksudkan agar orang lain kehilangan hak pilihnya karena telah disediakan dan ditawarkan oleh KPPS format formulir Pernyataan Pendamping Pemilih. Kesimpulan Majelis Hakim tersebut bersifat parsial dan memihak kepada terdakwa tetapi merugikan bahkan mengabaikan pemilih PD sebagai korban.

Seperti yang sudah sering diulang bahwa metode pendampingan bagi pemilih tuna netra dalam mencoblos, tidak memenuhi unsur luber, jurdil, aksesibel dan bermartabat bagi PD. Itu sebabnya maka dalam surat SK KPU No. 4/2004 tentang Alat Kelengkapan Administrasi Untuk Pemilu mengatur secara eksplisit keberadaan alat bantu tuna netra. Kalau pun ketentuan ini dianggap tidak mengikat bagi KPUD dalam hal penyelenggaraan pilkada, tetapi KPUD seharusnya membuat kebijakan yang mencontoh keputusan tersebut dan bukan sebaliknya mengeksploitasi peraturan hukum untuk menjustifikasi pengabaiannya terhadap hak politik PD.

Berdasarkan argumen yang dibangun oleh terdakwa yang kemudian diterima secara penuh oleh Majelis Hakim, maka terdakwa akhirnya dinyatakan tidak terbukti bersalah. Hal itu terlihat pada pertimbangan majelis Hakim sebagai berikut:

Bahwa demikian pula terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPUD ● Kabupaten Barru dan selaku penyelenggara pilkada tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa pada TPS II terdapat wajib pilih tuna netra, sehingga terdakwa tidak menyadari terjadinya akibat orang lain akan kehilangan hak pilihnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur/elemen "dengan sengaja" tidak terpenuhi.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur/elemen "dengan sengaja" tersebut yang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan pertama, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut khususnya pada garis datar 1 (satu), lagi-lagi bertentangan dengan logika maupun fakta. Sebab seperti yang telah terurai dalam putusan perkara a quo, setelah M. Lufti Ismail mengikuti workshop tentang paradigma penyelenggaraan Pemilu akses yang diselenggarakan oleh Jakapasca di Makassar, ia kemudian melaporkan kepada terdakwa selaku Ketua KPUD dan selanjutnya diselenggarakan rapat pleno yang membahas khusus tentang Pemilu akses. Dalam workshop itu juga disodorkan data-data pemilih PD termasuk M. Yusuf Iskandar dan isterinya di TPS II, Kampung KessiE, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Peristiwa ini jelas merupakan fakta yang tidak dapat membenarkan kesimpulan Majelis Hakim sebagaimana tertuang pada garis datar satu.

Berdasarkan kenyataan bahwa terdakwa sesungguhnya telah mengetahui adanya pemilih tuna netra di wilayah kerjanya sebagaimana terurai di atas dan terdakwa juga telah memperoleh informasi baik secara tertulis maupun lisan tentang paradigma penyelenggaraan Pemilu akses khususnya template sebagai alat bantu coblos yang paling memenuhi prinsip luber, jurdil, aksesibel dan bermartabat bagi pemilih tuna netra, namun terdakwa ternyata tidak memenuhinya bahkan cenderung bersekongkol dengan Anggota KPU lainnya untuk mengabaikan hal itu, maka terdakwa sesungguhnya justru memenuhi semua unsur kesengajaan sebagaimana tersebut di atas yaitu niat atau tujuan, insaf tentang kepastian, insyaf sebagai kemungkinan.

Hasil analisis sebagaimana yang terurai di atas sekaligus menilai pertimbangan dasar 2 (dua) dan 3 (tiga) pada butir keempat merupakan bentuk penerapan hukum yang keliru dan berat sebelah. Alasan yang mendasari pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas sangat aneh dan menyalahi kedudukannya sebagai judex facti karena begitu banyak yang diungkap oleh JPU baik dalam bentuk bukti saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri dan lain-lain, semuanya justru lepas dari pertimbangan majelis.

Putusan Majelis Hakim tersebut pada perkara aguo tidak memperhatikan bahkan tidak memeriksa secara cermat, utuh, dan menyeluruh berkas-berkas perkara, alat-alat bukti dan alur pelanggaran yang timbul akibat perbuatan terdakwa secara obyektif, proporsional, adil dan netral sebagaimana fungsi dan tugas PN Barru yang masih berkedudukan selaku judex facti. Putusan dalam perkara aquo dengan amar membebaskan terdakwa, tidak lain merupakan necessitas facit liticum quod, alias non est liticum (kepentingan membuat sah terhadap hal yang tidak sah), karena unsur-unsur yang mendominasi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan pada perkara ini hanya berdasarkan logika yang cenderung menjustifikasi dalil-dalil pembelaan terdakwa. Bahkan Majelis Hakim judex facti yang mengadili perkara aquo pada tingkat pengadilan pertama, nyata-nyata telah memutar balikkan fakta dan kebenaran demi untuk membebaskan terdakwa.

Sedangkan dalil-dalil JPU yang bernilai pembenaran hak politik PD, dengan sengaja dan sedemikian rupa dikaburkan, dilemahkan, dihilangkan hingga memungkinkan dalil tersebut dapat dikesampingkan dan dikalahkan. Sikap dan perilaku Majelis Hakim yang memihak salah satu pihak dalam perkara aquo telah sedemikian rupa melanggar asas_audio et alteram partem, eines mannes rede its keines mannes rede, man soll sie horen alle beide, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lebih tragis lagi karena putusan PN Barru yang membebaskan terdakwa tersebut ternyata tidak dilakukan upaya hukum oleh JPU. Sebagai konsekuensi yuridis dari hal tersebut, maka dengan sendirinya putusan perkara aquo telah berkedudukan sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sampai di sini terlihatlah dengan jelas paradigma perlakuan penegak hukum memang kurang bahkan tidak sungguh-sungguh berpihak kepada upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD.

BAB VIII

REFLEKSI

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. MEDIA MASSA

asar hukum mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, ternyata tidak diatur secara eksplisit baik dalam UU No D 12 Tahun 2003 maupun dalam UU No 23 Tahun 2003. Herannya lagi karena dalam ketentuan baru mengenai penyelenggaraan Pemilu yaitu UU No 22 Tahun 2007 dan UU No 10 Tahun 2008, juga tidak mengatur mengenai peran masyarakat. Namun karena salah satu obyek kajian buku ini adalah PD dan HAM, maka orientasi normatifnya tertuju pada UU No 4 Tahun 1997 tentang PD dan UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dalam UU No. 4 Tahun 1997 khususnya pada BAB VI, di atur mengenai pembinaan dan peran masyarakat bagi kemajuan PD dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yaitu :

Pasal 23

(1) Pemerintah dan masyarakat melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Pasal 24

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas melalui penetapan kebijakan, koordinasi, penyuluhan, bimbingan, bantuan, perizinan, dan pengawasan.

Pasal 25

(1) Masyarakat melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

(2) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

Pasal 26

Ketentuan mengenai pembinaan dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 27

(1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

(2) Penghargaan diberikan juga kepada lembaga, masyarakat, dan/ atau perseorangan yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

(3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya pada BAB VIII, di atur mengenai partisipasi masyarakat bagi upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM Yaitu :

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Untuk mempertajam pengkajian buku ini mengenai peran masyarakat, maka penelitian hanya diarahkan pada tiga elemen masyarakat yaitu media massa, parpol dan LSM. Hal ini dilakukan karena dalam penyelenggaraan Pemilu tiga elemen masyarakat tersebut cukup dominan. Selain itu elemen tersebut juga dipandang telah mewakili sebagaian besar komponen masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Jika di amati secara seksama tentang peran media massa dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 baik Pemilu legislatif maupun eksekutif, sungguh menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Mulai dari media cetak hingga elektronik dari berbagai jenis, tidak sulit kita mencari dan menemukan liputan mengenai hingar bingar penyelenggaraan Pemilu. Namun khusus untuk liputan media massa tentang hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu, ternyata tidak semarak dengan liputan lainnya. Berikut ini dipaparkan hasil penelusuran terhadap beberapa media massa tentang penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 :

Frekuensi Liputan Telivisi Nasional Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2004 (Maret, April, Mei_Agustus, September dan Oktober 2004)
No.Nama Stasiun TVAktivitas Penye- lenggara PemiluKampanye Peserta PemiluPerem- puanPemilih PemulaBuruh / PekerjaPDJumlah
1TVRI582/43,43%143/10,67%294/21,94%117/8,73%151/11,26%53/3,95%1340/100%
2RCTI618/34,21%349/19,32%391/21,65%274/15,17%113/6,25%61/3,37%1806/100%
3SCTV629/30,86%472/23,15%372/18,25%163/7,99%316/15,50%86/4,21%2038/100%
4METRO TV674/31,89%453/21,43%386/18,26%192/9,08%329/15,57%79/3,73%2113/100%
5ANTV547/34,40%314/19,74%226/14,21%173/10,88%282/17,73%48/3,01%1590/100%
6INDO- SIAR429/27,29%334/21,24%351/22,32%134/8,524%296/18,82%28/1,78%1572/100%
7TPI641/38,73%359/21,69%218/13,17%153/9,24%242/14,62%42/2,53%1655/100%
8GLOBAL TV394/36,48%213/19,72%168/15,55%102/9,44%186/17,22%17/1,57%1080/100%
9TRANS TV547/36,22%323/21,39%206/13,64%119/7,88%263/17,41%52/3,44%1510/100%
Sumber data dari laporan PPUA Tahun 2005

Tabel 69

Frekuensi Liputan Telivisi NasionalTerhadap Penyelenggaraan Pemilu 2004 (Maret, April, Mei_Agustus, September dan Oktober 2004)
No.Nama Stasiun TVAktivitas Pe- nyelenggara PemiluKampanye Peserta PemiluPerem- puanPemilih PemulaBuruh / PekerjaPDJumlah
1KOMPAS238/29,97%217/27,32%122/15,36%96/12,09%103/12,97%18/2,26%794/100%
2REPUB- LIKA243/28,92%216/25,71%154/18,33%82/9,76%124/14,76%21/2,5%840/100%
3SINDO279/31,13%247/27,56%156/17,41%91/10,15%112/12,5%16/1.78%896/100%
4JAKARTA POS263/32,19%233/28,51%108/13,21%87/10,64%114/13,95%12/1,46%817/100%
5TEMPO293/27,79%241/22,86%194/18,40%103/9,77%177/16,79%46/4,36%1054/100%
6MEDIA INDOSIA287/32,87%246/28,17%134/15,34%62/7,10%121/13,86%23/2,63%873/100%
7POS KOTA236/31,42%204/27,16%126/16,77%74/9,85%98/13,04%13/1,73%751/100%
8SUARA PEMBA- HARUAN286/30,20%239/25,23%157/16,57%102/10,77%144/15,20%19/2,00%947/100%
9MERDE- KA281/29,89%236/25,10%184/19,57%94/10%117/12,44%28/2,97%940/100%

Sumber data dari laporan PPUA Tahun 2005

Tabel 70

Memperhatikan konfigurasi tingkat frekuensi liputan media sebagaimana terurai pada kedua tabel tersebut di atas, maka terlihatlah fakta yang memposisikan unsur PD berada pada posisi terkecil dari liputan media terhadap elemen lainnya. Hal ini sekaligus membuktikan teori klasik yang menjustifikasi kerentanan PD akibat kurangnya informasi yang disebar ke khalayak publik. Sebab bagaimanapun pepatah lama kita menginspirasi bahwa "tak kenal maka tak sayang".

Kurangnya informasi mengenai keberadaan PD dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 yang dilakukan media massa menunjukkan masih lemahnya peran masyarakat terhadap upaya perwujudan hak politik PD secara keseluruhan. Hal ini berdampak pada tingkat perhatian penyelenggara KPU melalui kebijakankebijakannya yang sering memposisikan PD sebagai kelompok pemilih yang terdiskriminasi dan termarjinalkan. Terbangunnya paradigma perlakuan publik terhadap PD yang sarat dengan praktik diskriminasi dan marjinalisasi khususnya dalam sistem penyelenggaraan Pemilu, sebagian disebabkan oleh peran media massa dalam menyebarluaskan informasi mengenai PD beserta segala hak yang melekat padanya, relatif terbatas baik dari sudut frekuensi pemberitaan, maupun konfigurasi berita yang sering diletakkan pada bagian yang kurang terakses oleh publik. Tengoklah sajian informasi dari media cetak favorit di tanah air, kita hampir jarang menemukan komponen informasi yang tersaji itu menyangkut PD. Kalaupun ada, maka umumnya ditempatkan pada halaman atau kolom dengan frekuensi perhatian pembaca yang relatif kecil. Hal yang sama juga terjadi pada media elektronik. Bahkan yang disebut terakhir, malah cenderung mereduksi kalau bukan menghilangkan hak PD dalam mengakses secara lengkap dan utuh informasi yang disajikan media massa dimaksud.

Pemirsa tuna netra dari media audio visual misalnya, terpaksa hanya menelan kekecewaan, ngomel bahkan mungkin mengumpat didepan TV lantaran informasi yang sedang dipantaunya, tiba-tiba hanya mendengar lantunan musik pengantar informasi lanjutan yang dikonversi dari karakter audio menjadi karakter grafik. Praktik diskriminasi dan marjinalisasi media massa terhadap hak PD dimaksud juga terjadi pada penyandang tuna rungu. Sampai saat ini, tak satupun stasiun TV yang sudi menyediakan aksesibilitas berupa media interpreter bahasa isyarat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh TVRI di masa lalu.

Namun yang paling tragis lagi adalah maraknya stasiun TV menayangkan berbagai program siaran dalam bentuk sinetron maupun komedi situasi dengan menampilkan sosok PD dalam berbagai peran. Celakanya karena pengejawantahan lakon PD dimaksud justru mendeskripsikan sosok PD dengan peran dan karakter yang desktruktif. Siapa yang tidak pernah menyangka jika film "Si Buta dari Goa Hantu", Cecep, dan berbagai atraksi parodi yang mengekspresikan peran atau lakon seorang PD yang eksotis justru lebih banyak membangun imej buruk publik terhadap PD. Menurut Peter Coleridge: situasi kehidupan para PD menjadi sebuah mikro kosmos dalam keseluruhan debat dan proses pembangunan. Sayangnya karena performa PD sebagai subjek pembangunan di tingkat publik, lebih banyak merefleksikan stigma negatif berdasarkan prasangka. Imej PD yang sarat dengan, stereotip dan gambaran negatif, terefleksi dalam berbagai ekspresi seni sebagaimana dikemukakan di atas. Hal serupa juga terungkap pada film yang dibintangi Dustin Hoffman dan Robin Williams. Film ini adalah olahan kembali dari dongeng kanak-kanak tentang Peter Pan, anak lelaki yang tak pernah tumbuh dewasa dan hidup di negeri Impian. Tokoh penjahatnya adalah seorang kapten bajak laut yang kejam, Hook, yang separuh tuna netra dan salah satu tangannya diganti dengan pengait dari logam.

Deskripsi yang terlintas dibalik ekspresi seni tersebut di atas menunjukkan bahwa prasangka negatif terhadap kaum PD telah terlembaga dan berakar sejak lama, kalau tidak jahat, PD pasti jadi peminta-minta, atau sebagai sampah masyarakat. Gagasan untuk merehabilitasi PD dianggap kesia-siaan karena kehidupan PD sudah merupakan takdir untuk menjadi masyarakat rentan. Daripada menghabiskan daya untuk memberdayakan PD dengan tingkat perkembangan yang sangat kecil, akan lebih baik jika potensi publik diarahkan untuk melayani kepentingan umum. Biarkanlah PD hidup dalam dunianya yang tak mungkin berubah karena yang demikian itu tidak lain adalah takdir Tuhan Yang Maha Pencipta. (Peter Coleridge, 1997: 5-6).

Ilustrasi yang dikemukakan di atas merupakan bukti konkrit, bahwa dibalik penayangan media massa tersebut, tersingkap sebuah fakta jika media massa sebenarnya melakukan eksploitasi PD untuk mempertinggi rating sekalipun harus mengorbankan PD dengan modus kekerasan media.

Sampai di sini, media massa bukan saja gagal mengejawantahkan peran dan fungsinya sebagai social change of agent dalam mempertinggi harkat dan martabat PD, media massa malah justru menjadi bagian dari pelaku, marjinalisasi dan kekerasan kultural terhadap dunia PD. Sehingga tidak heran jika di tengah-tengah peradaban dunia telah melintasi post industrial, komunitas PD ternyata masih saja terpuruk di liang-liang kerentanan, keterbelakangan dan kemiskinan. Padahal baik UU Nomor 40 tahun 1999 maupun UU Nomor 32 tahun 2002, menegaskan jaminan hak setiap warga negara tidak terkecuali PD dalam mengakses manfaat media massa, antara lain:

(a) "memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui" (b) "menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak azasi manusia serta menghormati kebhinekaan", (c) "mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar", (d) "melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum", dan (e) "memperjuangkan keadilan dan kebenaran". (Maulani Rotinsulu, Jurmal HAM 2005: 86-87)

Meski demikian peneliti masih patut bersyukur karena dengan liputan media sekecil itu, komunitas PD justru memperoleh kemanfaatan membangun wawasan lebih dari elemen lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Cetro pada Tahun 2004 diketahui bahwa komunitas PD memperoleh informasi tentang hingar bingar penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD, sebagian besar justru dari media massa yaitu 70%, dari organisasi disabilitas 29% dan dari penyelenggara dari Pemilu sendiri ternyata hanya 1%. Dari sisi ini, peran serta dan kontribusi media massa jauh lebih baik dibanding elemen penyedia layanan informasi lainnya.

B. PARTAI POLITIK (PARPOL)

Dalam hal peran serta parpol terhadap upaya perwujudan hak politik PD, bisa dilihat dari berbagai hal sebagaimana diuraikan berikut. Menjamurnya partai-partai politik dalam kancah kehidupan perpolitikan Indonesia, merupakan gejala kemajuan demokratisasi. Seiring dengan hal terebut sudah sepatutnya diikuti pula dengan kemajuan demokratisasi PD dalam bentuk keterlibatan aktif di setiap aktivitas politik yang berlangsung, tidak hanya sebagai warga negara secara umum, namun kini saatnya dibuka kesempatan bagi PD untuk terlibat aktivitas parpol.

Kenyataannya selama ini, belum ada satu parpol pun yang menunjukkan kepedulian memperjuangkan kesamaan kesempatan dan kesetaraan hak PD dengan non-PD dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Artinya, masih diperlukan perjuangan ekstra bagi PD untuk memboomingkan isu tersebut di kalangan parpol.

Untuk mensosialisasikan visi dan misi PPUA ke parpol peserta Pemilu, PPUA melakukan kegiatan sosialisasi ke berbagai parpol. Kegiatan ini diawali dengan mengirimkan surat pemberitahuan maksud dan tujuan gerakan Pemilu akses ke seluruh parpol peserta Pemilu. Namun, yang memberi tanggapan positif, hanya beberapa saja, antara lain: PNl Marhaenis dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Mengingat jumlah PD di Indonesia yang tidak sedikit karena mencapai 10% dari total populasi penduduk Indonesia dan ada sekitar 13,2 juta jiwa yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, maka angka yang lumayan besar tersebut tentu sangat potensial untuk direkrut oleh parpol. Menyadari hal ini, sejumlah parpol tertarik untuk melakukan pendekatan tidak hanya dengan PPUA pusat namun juga dengan lembaga jaringannya di daerah.

Dengan fenomena tersebut, dapat menjadi tolok ukur keberpihakan parpol terhadap isu-isu PD, maka pada tanggal 12 Maret 2004 PPUA mengundang wakil-wakil parpol untuk hadir dalam acara konsultasi publik parpol peduli PD. Ajang ini dimanfaatkan PPUA untuk memberikan masukan yang berhubungan dengan platform parpol untuk program yang berkaitan dengan PD. Acara ini diakhiri dengan penandatanganan kontrak politik. Adapun parpol yang ikut membubuhkan tanda tangan, antara lain: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PNI Marhaenisme, Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Demokrat.

Pada tanggal 16 Juni 2003, Jakapasca menerima kunjungan Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki maksud kunjungan untuk membahas isu-isu yang strategis bagi terbentuknya jaringan kerja sama Pemilu akses PD serta untuk mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi politik penyandang tuna netra Sulawesi Selatan secara sah dan bernilai demikian pula PPUA Provinsi Papua memperoleh pendekatan dari beberapa parpol, yaitu Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Hal yang menarik, terlihat pada Partai Demokrat yang dalam struktur organisasi terdapat Divisi Khusus PD.

Gerakan Pemilu akses ternyata membawa dampak positif dalam panggung politik. Hal ini ditandai dengan masuknya beberapa PD sebagai caleg. Rupanya realisasi undang-undang tentang kesamaan hak PD untuk dipilih mulai tampak. Ada 5 orang yang berhasil menjadi caleg, yaitu 1 orang dari Partai Golkar, 2 orang dari Partai Demokrat yang masing-masing mewakili daerah Sulut dan Sulsel, dan terakhir 1 orang dari partai PBR yang mewakili D.I Yogyakarta. Selebihnya ada sekitar 15 nama caleg PD untuk tingkat provinsi dan kabupaten. Sayangnya karena dari sekian tokoh PD yang menjadi caleg tersebut, ternyata hanya 1 (satu) yang berhasil lolos menjadi anggota legislatif yaitu Sutradara Ginting (Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P). Meski demikian, hal tersebut menjadi sebuah kemajuan dalam gerak demokrasi di Indonesia. (Sumber data dari laporan PPUA Tahun 2005).

Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat peran parpol terhadap upaya perwujudan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu masih relatif kecil. Parpol rupanya masih miskin sekali dalam memfasilitasi PD dalam setiap perjuangannya, parpol sebagai lembaga penyalur aspirasi rakyat, hanya bersemangat mendekati PD dalam konteks sebagai konstituen. Tetapi jika pembicaraan tentang PD sudah masuk pada wilayah hak politik semisal menjadi caleg atau sejenisnya, maka hanya sedikit parpol yang sudi mengakomodasi, itu pun pada posisi caleg dengan prospek relatif kecil.

C. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)

Dalam gerakan penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD yang dimotori oleh Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat atau disingkat (PPUA Penca) beserta segenap lembaga jaringannya, berbagai LSM advokasi Pemilu yang berskala domestik dan internasional memberikan dukungan dan kontribusi yang cukup signifikan. LSM dimaksud antara lain IDEA, IFES, UNDP, Partnership, Asia Foundation, Cetro, JAMPPI, JPPR, Koalisi Media, KPI, dll, kesemuanya turut mengumandangkan isu Pemilu akses. Berikut ini diuraikan bentuk kontribusi beberapa LSM yang terkait langsung dengan advokasi hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu 2004:

Cetro (Centre for Electoral Reform/ Pusat Reformasi Pemilu)

Sejak munculnya wacana Pemilu akses, Cetro mengambil peran aktif, ditandai dengan mensponsori terlaksananya seminar sehari tentang "Demokratisasi Politik Melalui Sistem Pemilu", yang diselenggarakan pada tanggal 1 Desember 2001. Cetro memfasilitasi PPUA untuk bermitra secara intensif dengan KPU. Upaya pendekatan tersebut antara lain diadakannya rapat-rapat untuk menindaklanjuti gerakan Pemilu akses, sampai pada pembentukkan PPUA dan memfasilitasi PPUA ke KPU, Cetro masih setia mendampingi. Selanjutnya untuk mengangkat isu-isu Pemilu akses, Cetro mengomunikasikan PPUA pada lembaga funding Partnership, IDEA, IFES, serta beberapa LSM seperti JAMPPI, dan lain-lain. Cetro turut aktif pula dalam mendukung caleg dari kalangan perempuan PD.

Dukungan Cetro tentang gerakan Pemilu akses juga senantiasa aktif menyosialisasikan isu Pemilu akses melalui konferensi pers. Tak cuma itu, Cetro lagi-lagi mensponsori pelaksanaan pelaksanaan "Semiloka Pemilu Akses PD" di Hotel Indonesia pada tanggal 7-8 Oktober 2002. Dalam semiloka ini, aktivis terkenal Cetro: Hadar Gumay menjadi salah satu narasumber untuk materi "Peran Serta Masyarakat bagi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis dan Non Diskriminatif, bagi Semua Kelompok Pemilih". CETRO kerap menjadi narasumber atau pembicara di event-event yang dilaksanakan PPUA atau PPDI.

Pada pelaksanaan rapat koordinasi PPUA PD untuk merumuskan usulan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) Pemilu akses 2004 yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 2003, Cetro turut hadir bersama dengan institusi lain seperti wakil dari KPU, Panwaslu, BPS, IFES, dan Pergeri. Seluruh peserta yang hadir tersebut turut memberikan sumbang saran dalam rumusan juklak-juknis tersebut.

Dalam hal Cetro melaksanakan pendidikan pemilih maupun sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di daerah-daerah, Cetro dan jaringannya senantiasa berkoordinasi dengan PPUA untuk turut menggalang pemilih PD di daerah dalam mengikuti pendidikan pemilih dan sosialisasi tersebut. Hal ini terlihat pada program simulasi Pemilu yang diadakan Cetro di DKI Jakarta, PPUA turut menggerakkan PD serta dalam simulasi tersebut.

Kerja sama lain juga tampak pada saat PPUA menyusun dan mengajukan draf revisi beberapa peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu, Cetro terus mendampingi dan memfasilitasi. Adapun materi yang diadvokasi oleh PPUA dan Cetro antara lain:

a. Usulan revisi Undang-Undang Pemilu kepada Pansus.

b. Usulan revisi SK KPU Nomor 1 tahun 2004 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

C. Usulan revisi SK KPU No 26/2004 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

d. Usulan revisi SK KPU Nomor 31/2004 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004.

Dalam hal pelaksanaan pemantauan Pemilu, Cetro memasukkan unsur kepentingan PD dalam kuisoner. Unsur tersebut mencakup dua pertanyaan yaitu:

a. Apakah lokasi TPS dapat diakses oleh PD?

b. Apakah tersedia template di bilik suara?

Kerjasama Cetro dengan PPUA sebagaimana terurai di atas, sebagian terjadi dalam wilayah penelitian ini. Kegiatan Cetro di Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta, kerap melibatkan lembaga jaringan PPUA setempat. Hanya lembaga jaringan PPUA di Lampung yang kurang sekali menjalin kerja sama dengan Cetro. Salah satu penyebabnya adalah karena fungsionaris lembaga jaringan PPUA di wilayah ini memang kurang aktif melakukan interaksi dengan lembaga advokasi Pemilu lainnya seperti Cetro. (Sumber: Data dari laporan PPUA dan laporan Cetro 2005)

JAMPPI (Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia / People's Election Observation Network of Indonesia)

Peran dan kerja sama dengan lembaga ini dalam berbagai tahapan Pemilu 2004 cukup signifikan, mulai dari kegiatan advokasi penyusunan berbagai regulasi, pendataan, hingga pemantauan penyelenggaraan Pemilu. Kedua belah pihak saling berkoordinasi tukar-menukar informasi atau temuan masing-masing lembaga. Kerja sama konkrit antara kedua lembaga meliputi evaluasi bersama dalam beberapa tahapan penyelenggaraan Pemilu. JAMPPI juga memasukkan isu Pemilu akses dalam pemantauannya. Adapun unsur Pemilu akses yang tertuang dalam kuisioner pemantauan JAMPPl terhadap penyelenggaraan pilpres putaran I adalah:

a. Apakah lokasi TPS dapat diakses oleh PD?

b. Apakah tersedia template di bilik suara?

Kerja sama yang begitu baik antara JAMPPI dan PPUA dalam berbagai upaya advokasi terhadap penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD, rupanya tidak diikuti oleh lembaga jaringan PPUA di ketiga daerah yang menjadi objek penelitian ini. Interaksi JAMPPI dengan lembaga jaringan PPUA di daerah, hanya terjadi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak lain di mana JAMPPI dan lembaga jaringan PPUA berkedudukan sebagai peserta. Namun interaksi yang lebih konkrit walau dalam bentuk tukar-menukar informasi, sama sekali tidak terjadi. (Sumber: Data dari laporan PPUA dan JAMPPI 2005).

Koalisi Media untuk Pemilu Bebas dan Adil

Sebagai kelanjutan dari rangkaian strategi advokasi komunitas PD dalam mewujudkan aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politiknya, maka komunitas PD melalui PPUA aktif melakukan publikasi. Salah satu strategi yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah menggalang kerja sama dengan Koalisi Media untuk Pemilu Bebas dan Adil (Disingkat Koalisi Media). Bentuk kegiatan yang telah dihasilkan dari kerja sama tersebut antara lain penerbitan buku yang berkenaan dengan PD. Hal tersebut mencakup buku Pendidikan Pemilu 2004 untuk pemilih tuna netra (dalam huruf Braille), diterbitkan oleh Yayasan Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa, dan didukung oleh Koalisi Media. Strategi advokasi ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan publik maupun PD sendiri tentang apa, mengapa dan bagaimana hak politik PD.

Untuk mempertinggi bobot kualitas penyelenggaraan Pemilu 2004 dalam perspektif hak politik PD, Koalisi Media mengadakan need assessment dalam bentuk penelitian dengan materi pertanyaan: Apakah ada perhatian yang signifikan dari kalangan pemerintah dan unsur-unsur civil society terhadap kaum marjinal? Need Assessment yang dilakukan mengambil sampel 3 kelompok, yaitu buruh, perempuan dan PD. Need Assessment dilakukan melalui metode Focus Group Discussion (FGD) dan indeept interview di 6 kota, yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar.

Selain itu, Koalisi Media berkerja sama dengan PPUA memproduksi sebuah film tentang peran remaja PD pada penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD. Film ini dipertunjukkan tidak hanya diberbagai event yang dilakukan oleh PPUA dan Koalisi Media secara nasional tetapi juga dalam event yang diselenggarakan jaringan kedua lembaga di daerah-daerah. Bahkan beberapa lembaga advokasi Pemilu lainnya juga turut mempertunjukkannya kepada publik. (Sumber: Data dari laporan PPUA 2005).

IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance)

Didirikan pada tahun 1995, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) merupakan sebuah organisasi antar pemerintah yang beranggotakan negara-negara dari semua benua, yang memiliki mandat untuk menyebarluaskan kesinambungan demokrasi di seluruh dunia. IDEA bertujuan untuk membantu meningkatkan demokratisasi melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman berbagai permasalahan yang memengaruhi kemajuan demokrasi. IDEA mempertemukan pihak-pihak yang menganalisis dan memonitor perkembangan demokrasi sekaligus mereka yang berhubungan langsung dalam reformasi politik atau gerakan yang mendukung demokrasi, baik di dalam maupun luar negeri. IDEA bekerja sama dengan negara-negara yang baru mengenal demokrasi maupun negara-negara yang demokrasinya telah berkembang, membantu pengembangan dan penguatan kelembagaan dan budaya demokrasi. IDEA bekerja dalam kemitraan dengan berbagai instansi baik di tingkat internasional, regional maupun nasional. (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/International_IDEA)

Bentuk dukungan riil IDEA terhadap isu penyelenggaraan Pemilu yang luber, jurdil, aksesibel, dan bermartabat bagi PD di Indonesia diwujudkan dengan mensponsori pembiayaan 2 orang PD yaitu Ariani Mun'im dan Heppy Sebayang sebagai utusan Indonesia dalam Global Workshop on the Universal Right of People with Disabilities yang berlangsung pada 14 - 17 September 2002 di Stockholm Swedia. Workshop yang disponsori langsung PBB tersebut telah menjadi inspirasi terbentuknya PPUA dalam memperjuangkan hak-hak politik PD di Indonesia.

Selain itu IDEA bersama lembaga lain juga mensponsori semiloka tentang Demokratisasi Politik Melalui Sistem Pemilu yang berlangsung pada 7 - 8 Oktober 2002 di Hotel Indonesia Jakarta. Dalam semiloka tersebut selain menampilkan pembicara dari unsur legislatif, eksekutif, KPU dan PPUA sendiri juga dari IDEA yang diwakili oleh Kate Sullivan.

Tak cuma itu, IDEA juga telah mendanai penerbitan buku-buku tentang sistem penyelenggaraan Pemilu yang luber, jurdil dan bermartabat bagi PD. Untuk merealisasikan program sosialisasi PPUA melalui lembaga jaringannya di daerahdaerah, IDEA bersama lembaga lain memprakarsai lobby kepada Partnership agar ikut berperan membantu pelaksanaan program PPUA dimaksud.

Sungguh hal yang sangat disyukuri karena prakarsa tersebut akhirnya membuahkan hasil. Indraneel, salah seorang konsultan IDEA menyampaikan informasi kepada PPUA bahwa Partnership yang terkenal memiliki kemampuan finansial yang cukup besar, bersedia menjadi funding atas program sosialisasi Pemilu akses pada lembaga jaringan PPUA di daerah.

Begitu besarnya perhatian kepada isu Pemilu akses di Indonesia, maka dalam rangka pemuktahiran data PD yang belum sempat tercatat pada masa P4B, IDEA kembali mendanai program sosialisasi coklit pada tiga provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan tersebut berdampak sangat luas khususnya di kalangan penyelenggara Pemilu dan unsur BPS yang mulai memperhatikan pemilih-pemilih PD untuk di data sesuai dengan butir pertanyaan pada item 16 dan 21 dalam formulir P4B. Upaya tersebut setidaknya telah berhasil memperkecil jumlah pemilih PD yang tidak terdata hingga sekitar 20%. (Sumber: Data dari laporan PPUA.)

IFES (International Foundation for Electoral System)

IFES, International Foundation for Electoral Systems, adalah organisasi nirlaba internasional yang didirikan pada tahun 1987. Organisasi ini memberi bantuan dan dukungan untuk pemilihan umum di negara demokrasi baru. Kini, organisasi ini memiliki program di lebih dari 25 negara-negara Asia, Afrika, Eropa dan Amerika. IFES juga telah bekerja di lebih dari 100 negara. (Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/International_Foundation_for_Electoral_Systems.)

Setelah sukses menggandeng IDEA, PPUA juga menjalin kerja sama dengan IFES sebuah LSM internasional yang memang konsen di bidang peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di berbagai negara demokrasi. Bentuk dukungan IFES kepada isu Pemilu akses yang diusung PPUA antara lain ikut mensponsori pelaksanaan semiloka tentang Demokratisasi Politik Melalui Sistem Pemilu pada 7 - 8 Oktober 2002 di Hotel Indonesia Jakarta. Dalam semiloka tersebut IFES turut mengirim utusan. Bahkan IFES juga turut mendanai perutusan PD Indonesia dalam Global Workshop on the Universal Right of People With Disabilities yang berlangsung pada 14 - 17 September 2002 di Stockholm Swedia.

Selain itu IFES juga mendanai pendidikan pemilih khusus untuk tuna rungu yang berlangsung pada 18 Maret 2004 di Hotel Acacia Jakarta. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut terselenggara acara serupa di Yayasan Santi Rama dengan menghadirkan 200 PD tuna rungu pemilih pemula. Menariknya lagi karena peristiwa penandatanganan kontrak politik di Starbucks Cafe juga didanai oleh IFES.

Dalam rangka peringatan Hari Internasional Penyandang Disabilitas (Hipenca) yang jatuh pada 3 Desember 2002, IFES kembali mensponsori penyelenggaraan simulasi khusus bagi Pemilu yang luber, jurdil, aksesibel dan bermartabat bagi PD. Kegiatan tersebut berlangsung tepat pada 3 Desember

2002 di Balai Sudirman Jakarta Selatan. Melengkapi upaya publikasi tentang isu Pemilu akses tersebut, IFES juga mendanai PPUA dalam penerbitan 3.500 booklet tentang penyelenggaraan Pemilu yang luber, jurdil, aksesibel dan bermartabat bagi PD.

Dalam rangka menyebarluaskan isu Pemilu akses melalui media massa, IFES mendanai penyelenggaraan talk show di TVRI. Dalam talk show tersebut menampilkan pembicara masing-masing dari unsur legislatif, Panwaslu, PPUA dan PPDI. Berkat dukungan IFES, PD Indonesia mampu mengadvokasi hakhak politiknya dan lebih dikenal juga di dunia internasional. (Sumber: Data dari laporan PPUA 2005.)

Partnership

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan ("Partnership") adalah sebuah organisasi multi-pihak yang bekerja dengan badan-badan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk memajukan reformasi di tingkat nasional dan lokal. Kemitraan membangun hubungan penting antara semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Indonesia secara berkelanjutan. (Sumber: http:// www.kemitraan.or.id/main_ind/content2/21/25.)

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Partnership adalah lembaga funding yang memberikan dukungan finansial terbesar kepada PPUA dalam mengusung isu Pemilu akses di Indonesia. Unsur-unsur yang dibiayai Partnership dalam program dan tata kerja PPUA antara lain: peningkatan kapasitas SDM karyawan, pengadaan perangkat ATK, penerbitan leaflet tentang Pemilu akses, pembuatan sejumlah model bilik akses dan biaya operasional.

Selain itu, Partnership juga membiayai program sosialisasi yang dilakukan dalam bentuk talk show di berbagai stasiun radio dan TV pada 8 provinsi, yaitu Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), DIY, Bali, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Bengkulu. Kesemuanya mendapat tanggapan positif baik dari PD sendiri maupun masyarakat umum. Hal ini menjadi motivasi bagi fungsionaris PPUA untuk semakin kreatif dan intensif menggelorakan wacana Pemilu akses.

Partnership telah memfasilitasi terselenggaranya program sosialisasi berupa pendidikan pemilih dan simulasi di 5 provinsi yakni Jabar, Lampung, Sulsel, Kalsel, Jateng yang mencakup lebih dari 50 kabupaten/kota yang berada di wilayah kelima provinsi tersebut.

Partnership juga mendanai pengiriman atribut-atribut sosialisasi Pemilu yang adil dan aksesibel, berupa leaflet, booklet, dan poster kepada 30 provinsi di Indonesia yang disampaikan kepada jaringan-jaringan PPUA yang tersebar di seluruh Indonesia. Melalui Partnership, PPUA belajar banyak mengenai sistem pengelolaan administrasi keuangan berikut pelaporannya. (Sumber: Data dari laporan PPUA 2005.)

UNDP (United Nations Development Programme)

United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB (Bahasa Arab: Jl_Jl,Bahasa Prancis: Programme des Nations Unies pour le développement, Bahasa Spanyol: Programa de desarrollo de Naciones Unidas) adalah organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia.

Berpusat di New York City dan juga sebagai organisasi terbesar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini yang dibiayai oleh donor. Donordonor ini biasanya membantu menyediakan ahli dan penasihat, pelatihan, dan perlengkapan pembangunan untuk negara berkembang, dengan menambah pemberian bantuan untuk negara berkembang. (Sumber: http://id.wikipedia. org/wiki/Program_Pembangunan_Perserikatan_Bangsa-Bangsa.)

Sebagai salah satu badan bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNDP tidak tinggal diam untuk menggerakkan isu Pemilu akses di Indonesia. Lembaga ini turut memberikan bantuan keuangan bagi pembuatan dan distribusi template di 3 wilayah pada Pilpres putaran II, yaitu provinsi Jabar, Jambi, dan Kalsel. UNDP juga melakukan serangkaian sosialisasi tentang pentingnya template bagi pemilih tuna netra dalam Pemilu. Sayangnya karena kebanyakan orang termasuk pengemban amanah di KPU sendiri masih menganggap template sebagai hal yang sepele. Otoritas Pemilu rupanya sudah terkooptasi dengan paradigma pelayanan pragmatis khususnya kepada pemilih PD yang selama ini terbiasa dengan pola pendampingan. (Sumber: Data dari laporan PPUA 2005.)

BAB IX

LIKU-LIKU ADVOKASI

A. MEMBANGUN ORGANISASI DAN KONSOLIDASIINTERNAL

encermati rangkaian penyelenggaraan Pemilu 2004 yang mulai berlangsung dari tahap penyusunan Undang-Undang M Pemilu hingga penyelenggaraan Pemilu itu sendiri dengan segala hasil-hasilnya, kesemuanya rentan dicemari paradigma

perlakuan yang bersifat pengabaian, marjinalisasi, diskriminasi, manipulasi dan eksploitasi terhadap hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Tahap tersebut meliputi:

Proses pembentukan Undang-Undang Pemilu termasuk peraturan teknis pelaksanaannya yang tidak/kurang mengakomodasikan sistem Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD.

Proses pendataan yang tidak atau kurang valid dan akurat terhadap keadaan disabilitas dan kebutuhannya dalam penyelenggaraan Pemilu.

Proses kampanye oleh peserta Pemilu yang tidak produktif atau tidak memberi akses bagi PD tertentu seperti tuna rungu, tuna grahita atau tuna netra untuk menyimak dan memahami materi kampanye secara saksama.

Proses pemberian suara yang tidak adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD antara lain penempatan dan pembuatan bilik suara yang tidak dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda, meja pencoblosan yang tidak terjangkau oleh yang bertubuh cebol, tidak tersedia template bagi tuna netra dalam mencoblos termasuk ketidakbebasan memilih pendamping pada saat hari pencoblosan atau adanya pengarahan untuk memilih peserta Pemilu tertentu.

Proses pencalonan dan penempatan PD untuk menjadi peserta Pemilu atau bagian dari struktur penyelenggara Pemilu, diperlakukan serta disikapi dengan sinis, apriori, stereotip, prejudice dan diskriminatif. Sehingga pemegang otoritas secara sistematis dan sedemikian rupa mengurangi, membatasi, mempersulit, bahkan menghilangkan hak-hak PD dengan modus pengidentikan disabilitas sebagai bagian dari pengertian tidak sehat jasmani/rohani. Lebih tragis lagi adalah praktik pembunuhan karakter akibat hasil interpretasi minor yang mempersepsikan penyandang tuna netra tidak dapat membaca dan menulis, meski yang bersangkutan memegang ijazah sarjana bahkan pasca sarjana dari perguruan tinggi yang sah, (Pasal 60 butir J UU N0. 12 Tahun 2003). Fenomena seperti ini tidak hanya melanda masyarakat awam, tetapi juga menjadi pemahaman dan kesimpulan sebagian kalangan intelektual, legislator dan eksekutif. Tidak heran jika sampai saat ini, paradigma penyelenggaraan Pemilu secara ideologis normatif, masih sarat dengan praktik marjinalisasi dan diskriminasi bagi PD. Timbulnya pemikiran dan kesimpulan destruktif seperti ini, terdistorsi dari konteks sejarah panjang pembentukan perilaku masyarakat Indonesia yang inheren dengan mitologi, anekdot dan gurauan yang bersumber dari akar budaya yang amat mendiskriditkan PD.

Deskripsi keprihatinan sebagaimana uraian di atas menghiasi penyelenggaraan sebuah seminar tentang Demokratisasi Politik Melalui Sistem Pemilu. Seminar tersebut terselenggara atas kerja sama Panitia Hari Internasional PD (Hipenca) 2001 dengan Center for Electoral Reform (Cetro) yang berlangsung pada 1 Desember 2001 bertempat di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Seminar tersebut melahirkan sejumlah rekomendasi antara lain bahwa PD perlu mengkonsolidasikan kekuatan, baik dengan menggali serta menghimpun potensi dari kalangan PD sendiri maupun beraliansi dengan kelompok-kelompok masyarakat untuk bersama-sama melakukan advokasi sedemikian rupa demi terwujudnya sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD.

Untuk mewujudkan tujuan dimaksud maka pada 24 April 2002 dibentuk Panitia Pemilu Umum Akses Penyandang Disabilitas disingkat PPUA PD yang beranggotakan tokoh PD dari berbagai organisasi sosial PD tingkat nasional di antaranya: Persatuan Panyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Dewan Nasional Penyandang Disabilitas Indonesia (DNPDI), Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia (HWPDI), Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) dan Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin). Pembentukan PPUA bersandarkan pada plat form perjuangan sebagai berikut:

VISI

“Terselenggaranya pemilihan umum yang aksesibel bagi PD yang menjamin PD dapat secara langsung, bebas, rahasía dan mandiri menyalurkan aspirasi politiknya".

MISI

a. Adanya kesamaan hak dan kesetaraan perlakuan bagi PD dalam penyampaian hak berpolitik baik terhadap hak memilih maupun hak untuk dipilih.

b. Terciptanya kesadaran dan pemahaman publik yang direalisasikan oleh pengambil kebijakan akan pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM bagi PD.

C. Terwujudnya produk undang-undang dan kebijakan lain di bidang politik dan hukum yang memberikan peluang bagi terpenuhinya kesamaan hak antara PD dan non PD

d.Terwujudnya pelaksanaan Pemilu dengan seluruh tahapan-tahapannya yang aksesibel bagi PD.

Menyadari keterbatasan PPUA untuk menjangkau seluruh Indonesia yang demikian luas, untuk itu diperlukan strategi pengembangan organisasi dimulai dengan menjalin komunikasi ke beberapa tokoh PD yang cukup dinamis dan berpengaruh di daerah untuk membentuk lembaga jaringan PPUA. Pada periode awal, 8 daerah telah menjadi prioritas untuk dikunjungi, masing-masing: Jateng, DIY, Bali, Jatim, Jabar, Sulsel, Kalsel, dan Lampung. Penetapan daerahdaerah tersebut dalam skala prioritas didasarkan pada alasan:

a. Faktor jumlah penduduk, wilayah dan jangkauan transportasi.

b. Delapan daerah tersebut telah mengirimkan delegasinya untuk mengikuti Semiloka (Seminar dan Lokakarya) pertama PPUA yang diselenggarakan pada 7-8 Oktober 2002 di Hotel Indonesia. Sehingga dengan ketersediaan SDM di daerah-daerah tersebut lebih memudahkan koordinasi dan komunikasi.

Dengan memperhitungkan perkembangan situasi lapangan dan faktor-faktor strategis maka kunjungan yang semula direncanakan ke Provinsi Lampung, kemudian di alihkan ke Provinsi Bengkulu. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan momen penyelenggaraan Munas VI FKPDTI. Langkah tersebut ternyata dinilai tepat karena materi tentang penyelenggaraan Pemilu akses bagi PD yang disajikan dalam munas tersebut telah mengundang perhatian yang sangat tinggi tidak hanya dari peserta munas, tetapi juga dari masyarakat luas. Hampir seluruh peserta Munas VI FKPDTI menjadi sangat tertarik terhadap isu tersebut karena dipandang ini adalah isu segar dalam pembangunan sistem perpolitikan nasional.

Setelah kembali dari Munas tersebut beberapa daerah langsung mengajukan permohonan rekomendasi pembentukan PPUA di daerahnya. Walaupun demikian tidak semua permohonan dipenuhi, karena aturan-aturan khusus pembentukan PPUA harus diperhatikan. Misalnya, keterwakilan minimal 3 jenis disabilitas dalam susunan kepengurusan lembaga jaringan PPUA. Meski kunjungan pengurus PPUA batal ke Lampung, hal tersebut tidak menghalangi tokoh PD setempat untuk membentuk lembaga jaringan PPUA Lampung.

Sampai pada akhir Desember 2004, telah terbentuk lembaga jaringan PPUA di 14 Provinsi di luar DKI Jakarta. Lembaga jaringan tersebut mencakup Jateng , Jatim, D.I. Y, Jabar, Lampung, Kalsel, Sulsel, Bali, Jambi, Bengkulu, Gorontalo, Papua, Maluku Utara dan Banten. Lembaga jaringan PPUA tersebut, telah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak politik PD di wilayah masing-masing. Target pertama dan utama program PPUA bersama lembaga jaringannya adalah Pemilu 2004 menjadi awal dari pemenuhan hak-hak politik PD secara benar. Salah satu bentuk pemenuhan hak politik PD yang dicita-citakan PPUA bersama lembaga jaringannya adalah penyelanggaraan Pemilu yang adil, aksesibel, dan bermartabat serta non-diskriminatif bagi PD.

Hal ini dilakukan karena sebagai kelompok masyarakat yang mengalami perlakuan diskriminatif lebih dari 40 tahun, para PD bergabung membentuk organisasi guna memperjuangkan kesejahteraan dan hak-haknya. Pola pengorganisasian yang semula dibentuk untuk mengusung isu hak PD adalah didasarkan pada jenis disabilitas. Hal ini terlihat pada Pertuni yang lahir pada tahun 1966 di Yogyakarta, Gerkatin pada awal tahun 1970-an, kemudian Yayasan Bhakti Nurani Indonesia, yang merupakan organisasi alumni YPAC, lahir pada tahun 1972. Setelah itu muncul FKPDTI di tahun 1976, sedangkan PPDI dilahirkan sebagai organisasi payung bagi ormas dan orsos PD pada tahun 1987.

Dalam dekade 90-an masih lahir beberapa organisasi sosial disabilitas di antaranya, HWPDI yang merupakan hasil pemberdayaan wanita penyandang disabilitas di tahun 1997 dan disusul dengan DNPDI pada tahun 1998. Ada pula organisasi bernama BPOC (dahulu YPOC, yang lahir tahun 1957) yang mempunyai misi olahraga bagi PD. BPOC menjadi organisasi yang sangat kuat dan eksistensinya benar-benar diakui oleh negara sesuai undang-undang No.3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Organisasi ini telah mempunyai cabang hampir di seluruh Indonesia, bahkan Ketua Umum BPOC: Siswono Muksin dan Ketua DNPDI: Fikri Tolib telah diangkat menjadi Anggota MPR utusan golongan PD masa bakti 1999-2004.

Sebagai organisasi payung bagi lembaga PD di tanah air, PPDI telah menyebarkan sayapnya sampai ke tingkat daerah di 30 provinsi. Sedangkan Pertuni sebagai ormas khusus bagi kalangan tuna netra kini telah mempunyai struktur pengurus pada 25 provinsi di seluruh Indonesia. Adapun Gerkatin merupakan organisasi disabilitas yang bergerak untuk mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang tuna rungu. Sampai saat ini, sudah ada 14 cabang Gerkatin di seluruh nusantara.

Berangkat dari fenomena yang memperlihatkan hak-hak PD begitu terabaikan, mengakibatkan terjadinya keterpurukan PD dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Fakta inilah yang kemudian menjadi isu strategis yang selama ini digaungkan dalam tiap gerak langkah PPUA bersama lembaga jaringannya. Upaya tersebut sedikit banyaknya telah membuka wawasan berbagai kalangan termasuk para PD sendiri untuk menyadari perlunya PD bangkit dari keterpurukannya.

PPUA bersama lembaga jaringannya yang mengusung isu hak politik PD, mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari berbagai elemen masyarakat. Khusus dari kalangan internal, hampir semua organisasi PD mendukung terbentuknya PPUA bersama lembaga jaringannya. Mereka berharap bahwa dengan terselenggaranya Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD sebagaimana yang diperjuangkan PPUA bersama lembaga jaringannya nantinya akan berdampak pada upaya perwujudan kesamaan hak dan kesempatan, serta partisipasi penuh PD dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan.

Meskipun gerakan kegiatan organisasi-organisasi PD selama ini belum meraih hasil yang signifikan untuk mengangkat harkat dan martabat PD khususnya dalam dunia formal, namun langkah maju yang cukup konstruktif di kalangan PD sendiri adalah tumbuhnya kesadaran di kalangan PD maupun elemen masyarakat luas tentang hak PD yang harus terus diperjuangkan.

Untuk memperoleh pengakuan umum tentang eksistensi PD yang selama ini masih sarat dengan stigmatisasi dan stereotip, komunitas PD perlu memprioritaskan gerakan perjuangan harmonisasi dan persamaan persepsi di kalangan PD sendiri khususnya pada keyakinan:

a. Musuh PD yang sesungguhnya adalah kemiskinan, keterbelakangan, marjinalisasi dan diskriminasi.

b. Hanya dengan bersatu dan berani menanggalkan atribut egoisme, lokalistik dan spesifikalistik, maka PD dapat maju dan berkembang.

C. Komunitas PD yang bersatu, perlu terus membina komunikasi dan sosialisasi tentang eksistensi PD dengan segala peluang dan tantangannya kepada penyelenggara negara khususnya eksekutif dan legislatif.

d. Selain dengan unsur penyelenggara negara, komunitas PD juga perlu menggalang kerja sama dengan unsur masyarakat domestik maupun internasional.

e. Komunitas PD harus mampu menginventarisasi potensi melalui kajiankajian intensif untuk dipromosikan dengan sedemikian rupa kepada publik.

f. Lembaga komunitas PD yang memperjuangkan hak-haknya, harus dapat dikelola dan terselenggara secara terencana, terarah, multilinier, inklusif dan berkesinambungan.

Pembakuan plat form perjuangan seperti dikemukakan di atas perlu dibangun dan menjadi pusat orientasi gerakan. Betapa tidak, karena komunitas PD dengan populasi yang cukup besar di Indonesia, ternyata justru menjadi kelompok yang masih sangat terbelakang dan termarjinalisasi khususnya dari bidang politik. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena kelompok-kelompok komunitas PD sendiri kurang dapat bergerak secara kohesif. Kelompok-kelompok PD terpilah dalam kemasan egoisme lokalistik dan spesifikalistik, sehingga tidak jarang bertarung di antara mereka sendiri.

Sungguh amat disyukuri karena dengan pembentukan PPUA, kelompokkelompok PD yang sering terlibat friksi internal, ternyata bisa bersatu. Lembagalembaga komunitas PD tersebut semuanya dapat mendukung misi pembentukan PPUA. Meski demikian fungsionaris PPUA cukup berhati-hati menyikapi dukungan lembaga-lembaga komunitas PD tersebut karena tidak ingin misi PPUA yang mulia itu diselewengkan pada kepentingan lain.

Dalam melaksanakan visi-misinya, PPUA memang tidak terjebak dengan paradigma pemikiran radikal. Sebab fungsionaris PPUA berkeinginan untuk menampilkan strategi perjuangan yang lebih moderat, elegan dan simpatik. Itu sebabnya ketika KPU dan berbagai pihak menolak Gus Dur untuk menjadi calon presiden dalam Pilpres 2004, PPUA tidak serta merta memberikan reaksi yang bersifat frontal sebagaimana yang kerap dilakukan beberapa elemen komunitas PD. Sebaliknya fungsionaris PPUA juga sangat berhati-hati atau tidak gegabah dalam mendukung tokoh PD yang menjadi caleg dan capres.

Dalam hal berinteraksi dengan kekuatan parpol, fungsionaris PPUA berupaya untuk tidak larut dalam budaya dukung-mendukung karena cara seperti itu dapat menjerumuskan misi perjuangan PPUA ke dalam lembah pertarungan politik yang tidak sehat. Sebab harus disadari bahwa sekalipun PPUA bekerja untuk memperjuangkan hak politik PD, namun sekali lagi fungsionaris PPUA berkomitmen untuk tidak terdikte oleh kekuatan politik mana pun. PPUA harus selalu menjaga sikap netralitas dan kemandiriannya walau tetap perlu menjalin hubungan secara konstruktif dengan parpol maupun masyarakat politik lainnya.

Dalam hal tindak lanjut pengembangan misi PPUA terutama sosialisasi hak-hak politik PD ke seluruh pelosok tanah air dengan dukungan lembaga jaringan yang hanya mencakup 14 provinsi, bukanlah kendala karena di setiap provinsi terdapat organisasi-organisasi PD yang siap menjadi jembatan bagi PPUA dengan seluruh komunitas PD di daerahnya. Beberapa kali PPUA mengirimkan informasi tentang Pemilu akses berupa, booklet, leaflet, poster, contoh template, dan buku-buku tentang penyelenggaraan Pemilu. Kerja sama yang terkoordinasi dengan cukup baik ini sangat membantu pelaksanaan program sosialisasi isu Pemilu akses di seluruh pelosok nusantara.

Sebagai manifestasi dari komitmen PPUA untuk mewujudkan pelaksananaan Pemilu 2004 aksesibel bagi PD, maka PPUA dan jaringannya telah mengkampanyekan dan menyosialisasikan paradigma pelaksanaan Pemilu yang aksesibel bagi PD. Advokasi PPUA dimaksud telah berpuncak pada rekomendasi draft surat keputusan KPU tentang tata cara pelaksanaan Pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan orang yang berkebutuhan khusus lainnya. Dalam draf ini, PPUA dan jaringannya telah merumuskan desain penatalaksanaan Pemilu dengan ruang pola, dan mekanisme yang aksesibel bagi kelompok penyandang disabilitas, lanjut usia dan orang yang berkebutuhan khusus lainnya.

Namun amat disesalkan karena rekomendasi PPUA dimaksud hingga Pemilu 2004 telah diselenggarakan, ternyata belum direspon oleh KPU menjadi ketetapan. Padahal persoalan PD, lansia dan orang yang berkebutuhan khusus lainnya dalam Pemilu sudah semakin banyak dan kompleks.

Betapa tidak karena persoalan PD, lansia dan orang yang berkebutuhan khusus lainnya tidak dengan mudah dapat dipahami oleh penyelenggara Pemilu, sehingga sangat dikhawatirkan penyelenggara Pemilu di tingkat lapangan, tidak dapat memberikan layanan secara optimal kepada pemilih penyandang disabilitas, lansia dan orang yang berkebutuhan khusus lainnya. Bahkan ada indikasi kelompok ini kembali akan menelan pil pahit untuk diperlakukan secara tidak adil dan tidak jujur oleh penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah sering terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu di masa lalu termasuk Pemilu 2004.

Kondisi ini kembali membuktikan bahwa PD, lansia adalah kelompok pemilih yang paling rentan mengalami penindasan dan penganiayaan politik. Ini aneh karena bukankah elemen bangsa telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi kesamaan hak setiap warga negara baik yang bersumber dari ajaran agama, maupun kajian teoritis tentang universalitas HAM. Apalagi dengan pelaksanaan Pemilu sebagai sarana untuk membangun tatanan dan struktur politik Indonesia yang lebih adil, jujur dan demokratis. Maka sudah barang tentu setiap tahapan dan elemen Pemilu seyogianya menjangkau seluruh komponen normatif termasuk PD, lansia dan orang yang berkebutuhan khusus. Sangat dikhawatirkan jika Pemilu 2004 dilaksanakan tanpa juklak yang menjamin pelaksanaan Pemilu yang aksesibel. Hal itu, sudah barang tentu dapat mendelegitimasi prinsip keabsahan Pemilu itu sendiri. Sebab bagaimana Pemilu dapat dijamin kualitas representatif, akuntabel dan legitimate jika dalam realitas masih ada kelompok yang terabaikan kepentingannya. (Sumber: Data Laporan PPUA tentang penyelenggaraan Pemilu 2004 yang diperkuat dengan klarifikasi kepada informan yang terlibat atau setidak-tidaknya mengetahui pokok materi yang diuraikan.)

B. MEMBANGUN KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA

Pemilu sebagai hajatan nasional, diselenggarakan dengan melibatkan elemen bangsa di bawah koordinasi KPU. Demikian pula penataan penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD, juga ikut serta berbagai stakeholders di bawah koordinasi PPUA sebagai penggerak utama. Menyadari berat dan luasnya cakupan kerja PPUA yang tidak mungkin dapat terwujud jika dikerjakan seorang diri, maka PPUA sebagai sebuah organisasi menyadari akan pentingnya membina dan memelihara kerja sama yang baik dengan penyelenggara negara sebagai fokus amatan penelitian ini. Jalinan kerja sama tersebut sangat menunjang keberhasilan perjuangan serta memelihara eksistensi PPUA selama ini.

Jika diperhatikan sejarah perjuangan lembaga komunitas PD, selama ini telah terjalin hubungan baik antara PPUA dengan berbagai penyelenggara negara antara lain:

a. DPR RI

Berangkat dari fenomena umum yang memposisikan PD sebagai warga negara yang kurang diperhatikan, termasuk kalangan legislatif dengan 3 (tiga)

fungsi: legislasi, budgeting dan kontroling, menjadi inspirasi bagi fungsionaris PPUA untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai hal itu. Hal ini sangat ironis karena secara konstitusional, legislatif dibentuk dengan fungsi dan tujuan untuk menjadi ujung tombak seluruh rakyat yang diwakilinya sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan setiap warga negara tanpa terkecuali. Namun dalam kenyataan sebagian besar kalau bukan seluruh produk legislatif rupanya belum mencakup kepentingan PD dalam arti yang seluas-luasnya. Hal inilah yang menjadi salah satu inspirasi bagi fungsionaris PPUA untuk lebih mengintensifkan dilakukannya interaksi dengan legislatif. Di mulai dengan kontak personal atau audiensi hingga penyelenggaran temu ilmiah atau rapat dengar pendapat bersama kalangan legislatif dari tingkat nasional maupun daerah-daerah. Pada tingkat lokal, fungsionaris lembaga jaringan PPUA telah melakukan audiensi dengan legislatif setempat antara lain: DPRD Kalsel, DPRD Jateng, dan DPRD DIY.

Gerakan advokasi tersebut semakin mendekati bentuknya ketika sejumlah fungsionaris PPUA menyampaikan aspirasi melalui Ketua Pansus RUU Pemilu 2003, Teras Narang SH. Dalam sambutannya ia menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi PD dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu yang sedang digarapnya.

Usulan fungsionaris PPUA yang berkaitan dengan pembahasan RUU dilakukan dalam bentuk lobby terus-menerus baik kunjungan langsung ke Pansus dan Panja RUU Pemilu, juga melalui pembicaraan lewat telepon. Lobby tersebut telah dilakukan secara intensif. Adapun materi hak sipil dan politik yang universal untuk pemilih PD yang diusulkan dalam RUU Pemilu, yaitu:

a. Pasal 20 Ayat (d). Supaya dalam penjelasan dalam Pasal 20 tersebut dijelaskan bahwa: "Klasifikasi cakap berbicara dalam Bahasa Indonesia mencakup berkomunikasi dengan huruf Braille bagi tuna netra.'

Ayat (j) Supaya di dalam penjelasan tersebut, ditegaskan bahwa: "disabilitas tidaklah berarti tidak sehat jasmani."

b. Pasal 36 agar ditambahkan kalimat sebagai berikut:

Ayat (1) : "Pemilih yang tidak membaca dan/menulis termasuk huruf Braille, tuna netra, tuna daksa atau halangan fisik lain dalam memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh seseorang atau petugas KPPS, yang ditunjuk oleh pemilih."

Ayat (2) : "Seseorang dan atau petugas KPPS, yang ditunjuk oleh pemilih untuk membantu pemilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pilihan pemilih."

Ayat (3) : "Sebelum seseorang dan atau petugas KPPS yang ditunjuk oleh pemilih untuk membantu terlebih dahulu wajib menandatangani surat pernyataan kesediaan menjaga kerahasiaan pilihan pemilih."

Pasal 37 agar ditambahkan kalimat sebagai berikut : C.

Ayat (1) : "Pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dilakukan di TPS pada hari pemungutan suara."

Ayat (2) : "Pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang ada, akan disediakan TPS keliling atau nama lain yang serupa dengan itu yang ditentukan sesuai dengan kebutuhannya oleh KPU."

Ayat (3) : "Bagi pemilih PD, lansia dan ibu hamil diberikan prioritas untuk didahulukan dalam melaksanakan hak pilihnya."

Agar di dalam penjelasan Pasal 37 ayat 3 ditambahkan dengan kalimat sebagai berikut: "Dengan memperhatikan tingkat kesulitan pemilih PD, lansia dan ibu hamil."

d. Pasal 38 agar ditambahkan kalimat sebagai berikut :

Ayat (1) : "Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 400 (empat ratus) orang."

Ayat (2) : "TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun di tempat yang rata, mudah dijangkau sehingga menjamin setiap pemilih termasuk pemilih PD, ibu hamil dan lansia dapat memberikan suaranya secara lengkap, bebas dan rahasia."

Ayat (3) : "Jumlah dan lokasi TPS, serta TPS akses bagi lansia dan PD ditetapkan oleh PPS."

Ayat (4): "Bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU. Dengan memperhatikan kelompok pemilih yang mempunyai kebutuhan khusus."

e. Pasal 142 agar Pasal 142 ditambahkan satu ayat setelah ayat 8 sebagai berikut: "Bagi seseorang dan atau petugas KPPS yang membantu pemilih PD melanggar isi surat pernyataan yang ditandatangani sesuai Pasal 36 ayat 3 diancam pidana dengan penjara selama 5 tahun."

Setelah sukses menyampaikan usulan penyempurnaan RUU Penyelenggaran Pemilu sebagaimana terurai di atas, PPUA tidak hanya diam menunggu keputusan disahkannya Undang-Undang Pemilu. Untuk mempromosikan terus-menerus isu Pemilu akses di kalangan legislatif khususnya, dan masyarakat pada umumnya, PPUA aktif bergerak. Salah satu upaya dari tekad tersebut adalah dilakukannya simulasi Pemilu Akses di gedung DPR-RI Senayan Jakarta. Dalam simulasi tersebut, hadir tokoh-tokoh politik dari unsur fraksi DPR RI maupun kalangan media massa nasional dan lokal. Mereka menyaksikan sejumlah PD dari berbagai jenis disabilitas memperagakan bentuk dan tata cara penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD. Setelah itu simulasi kemudian dilanjutkan dengan aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Dalam aksi tersebut, selain orasi dari tokoh PD juga peserta yang berjumlah kurang lebih 70 PD menyebarkan leaflet, stiker, dan berbagai cindera mata lainnya kepada warga yang melintas.

Untuk memastikan bahwa usulan dari PPUA terakomodasi dalam Undang- Undang Pemilu, lobby-lobby terus dilakukan dan usulan tersebut harus terus dikawal sampai usulan tersebut benar-benar dapat terakomodasi. Sekretaris Umum PPUA, Sdr. Daniel Tangkesalu secara intensif melakukan lobby secara personal kepada tokoh-tokoh kunci anggota Pansus. Lobby berpuncak pada 17 Februari 2003 sehari sebelum pengesahan RUU Pemilu menjadi Undang-Undang Pemilu dalam Sidang Paripurna DPR-RI. Untuk maksud tersebut, sejumlah fungsionaris PPUA terus mengikuti perkembangan-perkembangan terakhir pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu oleh Panitia Kerja Undang-Undang Pemilu yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari di Gedung Nusantara II DPR-RI Senayan Jakarta.

Bahkan pada sore hari ketika Sidang Pleno Panja RUU, PPUA pun hadir untuk memberikan dorongan moral dengan tekad agar panja benar-benar menunjukkan keberpihakannya kepada PD. Pada pukul 16.40 WIB di hari itu, Bapak Teras Narang, SH. yang memimpin Sidang Paripurna mengetok palu sebagai pertanda bahwa materi usulan PPUA yang berkaitan dengan hak-hak politik PD dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu, diterima secara aklamasi oleh seluruh Anggota DPR-RI yang dihadiri pula oleh pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno.

Adapun materi usulan PPUA yang diakomodasi dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu yang disahkan melalui Sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 18 Februari 2003 menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tercermin pada 4 Pasal:

Pasal 54

(1) Pendaftaran pemilih dilakukan dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih.

(2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. nama lengkap;

b. status perkawinan;

C. tempat dan tanggal lahir/umur

d. jenis kelamin;

e. jenis disabilitas yang disandang; dan

f.alamat tempat tinggal.

Dalam RUU, ketentuan tersebut semula tertuang dalam Pasal 96:

Daftar Pemilih :

(1) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dilakukan dengan mencatat data pemilih dalam Daftar Pemilih.

(2) Format Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 60, untuk menjadi anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seseorang harus memenuhi syarat:

huruf (d)

"Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia";

huruf (j)

"Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten";

Rumusan penjelasan:

Huruf (d)

Persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 huruf d tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Huruf (j)

Penentuan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan hasil pemeriksaan menyeluruh.

Dalam RUU hal tersebut tertuang pada Pasal 25:

a. Warga Negara Indonesia yang sedikitnya berusia 21 tahun.

b. Bertempat tinggal di distrik pemilihannya.

C. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

d. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Tidak dinyatakan sedang terganggu jiwanya oleh surat keterangan e. dokter.

f. Dinyatakan sehat secara fisik oleh surat keterangan dokter.

Tidak dinyatakan bangkrut secara finansial. g.

h. Terdaftar dalam daftar pemilih.

i. Tidak pernah dipidana penjara lebih dari 5 tahun, atau dipidana penjara karena melakukan kejahatan korupsi atau HAM.

Pasal 85:

(1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Dalam RUU hal tersebut tertuang pada Pasal 112 :

Ketentuan bagi pemilih yang tidak dapat membaca-tulis atau disabilitas secara fisik

(1) Para penyandang disabilitas berhak untuk menentukan pendamping guna mendampingi mereka pada saat dilakukan pemungutan suara, sehingga dapat memenuhi asas langsung, umum, bebas dan rahasia.

(2) Pendamping yang bersangkutan melaksanakan pemungutan suara bagi orang yang tidak dapat membaca-tulis atau disabilitas ini, di dalam bilik pemungutan suara.

(3) Sang pendamping wajib mengikat dirinya ke dalam sebuah dokumen formal di bawah sumpah sebelum mencoblos kertas suara menurut petunjuk pemilih.

(4) Sang pendamping dilarang memberitahukan pilihan pemilih kepada siapapun.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal ini dinyatakan sebagai tindak pidana Pemilu

Pasal 88:

(1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh PD, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Dalam RUU hal tersebut tertuang pada Pasal 105

"Bilik suara harus dapat dicapai dan dimanfaatkan oleh pemilih dengan kebutuhan khusus seperti kelompok lanjut usia, PD, dan pemilih yang tinggal di daerah terpencil."

(Sumber: Data dari laporan PPUA dan dokumen dari Cetro).

b. Departemen Dalam Negeri

Sesuai dengan komitmen komunitas PD khususnya yang tergabung dalam PPUA untuk menggalang kekuatan dari pihak terkait sebagai strategi advokasi, maka selain kepada legislatif, PPUA juga melakukan pendekatan kepada eksekutif khususnya Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sebagai instansi pemerintah yang memiliki kaitan dengan berbagai hal yang menyangkut penyelenggaraan Pemilu. Karena itulah, PPUA melakukan pendekatan secara simpatik ke lembaga eksekutif ini dalam bentuk audiensi. Sayangnya karena upaya yang ditempuh PPUA tersebut ternyata kurang direspon secara positif dari Depdagri.

Mendagri Hari Sabarno yang menerima langsung audiensi PPUA tersebut cenderung memosisikan hak komunitas PD sebagai hal yang masih belum dianggap penting meski hal tersebut merupakan hak setiap warga negara. Selaku pengambil kebijakan berkaitan dengan isu PD dalam sistim politik dan pemerintahan, beliau tampak memicingkan mata seraya melemparkan tanggung jawab tersebut ke lembaga lain.

Paradigma pemikiran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut sungguh amat paradoks. Bagaimana mungkin sebuah instansi pemerintah dengan kewenangan yang sangat besar dan dominan dalam bidang politik atau pemerintahan seperti Depdagri, tiba-tiba mengaku miskin, kerdil dan tak punya wewenang apa-apa dalam penyelenggaraan Pemilu. Kalau bukan karena pretensi penghindaran dan tidak mau repot atau meremehkan persoalan, sikap tersebut setidaknya merepresentasikan instansi dimaksud memang tidak memiliki sensitivitas dan responsibilitas terhadap sekelompok warga negaranya yang perlu mereka perhatikan.

Fenomena tersebut sesungguhnya merupakan cerminan sikap dan perilaku kalangan otoritas atau decision maker yang cenderung arogan, tidak peduli dan bermasa bodoh dalam berkomunikasi dengan para PD. Itu pulalah yang menjadi contoh sekaligus penyebab utama mengapa hak politik PD dan segala yang terkait dengan birokrasi sering mengalami benturan, hambatan dan ketidakpastian dengan mudah dapat ditebak faktor penyebabnya tentu adalah karena eksistensi PD yang masih dipersepsikan dalam konteks “unpriority and charity" . "Ini merupakan dampak langsung dari silogisme minor terhadap eksistensi PD selama ini," demikian ungkapan sinis sejumlah tokoh PPUA .

Sikap dan perilaku destruktif Depdagri seperti itu bukan saja bertentangan dengan paradigma Good Governance kontemporer juga amat bertolak belakang dengan komitmen formasi yang mengisyaratkan seluruh elemen penyelenggara negara agar bersikap proaktif untuk menjemput bola dan terus mendorong partisipasi publik dengan modus bottom up. Sebagai bukti ketidakbenaran argumentasi Depdagri yang enggan menjalin kerjasama dengan PPUA seperti dikemukan di atas adalah karena sebagian besar pemerintah daerah tidak berani memberikan pelayanan terutama di bidang finansial dari APBD tanpa rekomendasi atau juklak dari Depdagri.

Meski hal tersebut ditepis dengan dalih otonomi daerah, pejabat setempat terasa lebih arif mengejawantahkan amanat publik yang disandangnya untuk tetap menerima elemen PPUA di daerahnya sambil menekankan agar legalitas Depdagri -- walau dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun—perlu tetap diwujudkan. Sayangnya karena harapan tersebut masih merupakan mimpi yang tak berujung dan entah kapan akan berakhir. (Sumber: Data dari laporan PPUA dan klarifikasi dari dengan sejumlah tokoh PPUA.)

c. KPU

c.1 KPU Pusat

Pemilu adalah sarana pengejawantahan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun. Semua pihak tidak hanya berkewajiban menyukseskan hajatan nasional tersebut tapi juga perlu terlibat secara proaktif demi mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas. Untuk mencapai hal tesebut, maka penyelenggaraan Pemilu perlu ditata sedemikian rupa dan pihak yang paling berkompoten untuk hal itu menurut Undang-Undang Pemilu, tentu adalah KPU.

Namun begitu, KPU yang mulanya beranggotakan 11 orang kemudian tinggal menjadi 9 orang karena diantaranya mengundurkan diri yaitu Imam Prasodjo dan Romo Mudji Sutrisno, sulit dapat meng-cover berbagai kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. KPU dalam menyusun strategi dan penyelenggaraan mekanisme sangat memerlukan sandaran sosialogis berupa input-input konsepsional dari elemen-elemen masyarakat. Tidak heran jika tata kerja dan produk KPU selama ini, banyak didampingi dan bersinergi dengan tim asistensi termasuk di dalamnya adalah komunitas PD yang tergabung dalam PPUA. Memulai interaksi dengan KPU yang baru dibentuk, maka pada 12 Maret 2002, unsur-unsur PD yang menyelenggarakan seminar pada 1 Desember 2001 tentang Demokratisasi Politik Melalui Sistem Pemilu, diundang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berurun rembuk mengenai hak-hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Unsur PD yang terdiri dari Ibu Ariani Mun'im, Heppy Sebayang, Daniel Tangkesalu, Maulani Rotinsulu dan lain-lain mempresentasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah PD di Indonesia yang mempunyai hak pilih ataupun hak dipilih cukup besar.

2. Bagaimana kondisi riil PD di Indonesia.

3. Kebutuhan-kebutuhan secara spesifik masing-masing jenis disabilitas.

Rincian mengenai hal tersebut terurai sebagai berikut:

1.Tak satupun instansi baik pemerintah ataupun swasta yang mempunyai data akurat mengenai jumlah populasi PD di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena penelitian secara khusus belum pernah diadakan oleh pihak manapun. Data yang ada antara instansi pemerintah sendiripun menyajikan angka yang berbeda karena sangat situasional dan terkait dengan kepentingan masingmasing instansi. Untuk mendapatkan data yang lebih layak dan masuk akal, estimasi WHO (Badan Kesehatan Dunia) tampaknya yang lebih baik. Menurut estimasi WHO bahwa pada tahun 1997, jumlah PD berkisar antara 7-10% dari total populasi di negara-negara berkembang. Hal tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor seperti kurang gizi, penyakit, keturunan, kecelakaan kerja dan lalu lintas, bencana alam, serta kesalahan medis. Indonesia sebagai negara berkembang masuk dalam asumsi ini. Sehingga jika Indonesia mempunyai total populasi 220 juta jiwa, maka 10% (22 juta) adalah PD. Sedangkan jika kita dipatok 7%, berarti jumlah PD adalah 15,4 juta jiwa. Asumsi umum yang berlaku selama ini yang memenuhi syarat dan mempunyai hak pilih adalah 60% dari total populasi, maka dapat diperkirakan jumlah PD yang mempunyai hak pilih/memenuhi syarat kurang lebih 13,2 juta jiwa.

2. Kondisi riil PD di Indonesia sebagaimana yang ada di negara-negara berkembang lainnya, sebagian besar merupakan bagian masyarakat yang sangat rentan, terbelakang dan termarjinalisasi. Sebagian besar PD di Indonesia belum tersentuh pendidikan maupun pelatihan-pelatihan, sehingga dengan kondisi tidak terdidik menjadikan kelompok ini tidak mempunyai pengetahuan dan kekuatan untuk menuntut haknya. Bahkan masih banyak yang justru belum sadar bahwa dia mempunyai hak termasuk hak politik. Kalau ada yang telah terdidik pada umumnya mereka adalah yang tinggal di kota-kota besar yang telah mendapatkan cukup informasi tentang kemajuan PD di dunia. Mereka inilah yang termotivasi untuk berjuang mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara swadaya.

3. Dari sudut klasifikasi, disabilitas terbagi menjadi 4 kategori, yakni:

a. Tuna netra dengan kebutuhan:

1) Segala informasi perlu dituangkan dalam huruf Braille, bagi yang telah dapat membaca dan menulis dalam huruf Braille atau dituangkan dalam bentuk audio.

2) Template.

3) Kotak suara yang diberi knop.

4) Asisten/pendamping dalam mencoblos.

b. Tuna rungu wicara dengan kebutuhan:

1) Multi media atau display board sebagai sarana komunikasi.

2) Interpreter bahasa isyarat atau serupa dengan itu dalam setiap sosialisasi termasuk kampanye dalam rangkaian penyelenggaraan Pemilu.

3) Pengetahuan petugas KPPS tentang bahasa isyarat sekurangkurangnya mencolek pemilih tuna rungu wicara sebagai tanda pemanggilan giliran untuk mencoblos, dan sebagainya.

C. Tuna grahita dengan kebutuhan:

1) Perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara khusus dari KPU atau pihak lain yang bersikap netral, objektif dan tidak berpretensi untuk tujuan tertentu.

2) Tuna grahita yang termasuk kategori menengah perlu didampingi oleh keluarganya pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu.

3) Perlu disediakan toiletdarurat untuk mengantisipasi mengeluarkan hajat secara mendadak yang sudah barang tertentu dapat mengganggu orang lain.

C. Tuna daksa dengan kebutuhan:

1) Bilik suara yang sesuai dengan desain universal.

2) Ditempatkan di tempat yang rata.

3) Tidak berundak-undak atau bertangga.

4) Tidak di tempat yang tinggi.

5) Tidak berumput tebal.

6) Tidak terpisahkan oleh parit.

7) Tersedia ramp/landaian.

8) Kursi roda dapat keluar masuk.

9) Ketinggian meja coblos dan kotak suara kurang dari 100 cm.

10) Tersedia kursi dibilik suara khusus untuk pemilih cebol atau yang kurang kuat berdiri.

Hasil presentasi tersebut rupanya membuka wawasan peserta pertemuan khususnya para Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hak warga PD yang selama ini seolah tenggelam dalam gelombang kehidupan berbangsa. Setelah presentasi itu, timbul kesadaran bahkan semangat di kalangan Anggota KPU dan kemudian mereka berjanji untuk mewujudkan harapan komunitas PD pada penyelenggaraan Pemilu 2004. KPU bertekad akan memfasilitasi dan mengakomodasi hak-hak politik PD yang berkebutuhan khusus dalam penyelenggaraan Pemilu.

Meski demikian Anggota KPU sedikit menghadapi hambatan karena sejak Pemilu diselenggarakan di Indonesia, tata cara pelayanan bagi pemilih PD secara khusus belum pernah ada. Untuk mengatasi hal tersebut, maka komunitas PD menawarkan diri sebagai mitra kerja. Tawaran tersebut disambut baik dan KPU bersedia memberikan bantuan dan bekerja sama dengan kelompok PD.

Setelah mendapatkan dorongan semangat dari KPU, kelompok yang terdiri dari utusan-utusan orsos-ormas PD tingkat nasional mengadakan pertemuan rutin mingguan guna mempertemukan ide-ide serta mencari format kepanitiaan yang akan dibentuk. Akhinya pada 24 April 2002 terbentuklah sebuah kepanitiaan yang diberi nama Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas 2004 (PPUA PD 2o04 atau Indonesian Citizen with Disabilities Access To Election 2004) sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

Sebagai bukti dari komitmen keberpihakan KPU terhadap PPUA, maka KPU memasukkan 2 item tentang PD ke dalam formulir P4B guna mendapatkan data riil tentang PD sehingga pemetaan dapat dilakukan untuk menentukan layanan bagi PD di seluruh Indonesia, yaitu item 16 tentang jenis disabilitas dan item 21 tentang jenis bantuan yang dibutuhkan pemilih PD. Pada saat pelantikan anggota KPUD seluruh Indonesia, PPUA diperbolehkan menyebarkan leaflet PPUA kepada hadirin.

Dalam rangka menindaklanjuti sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu khususnya pasal-pasal yang terkait dengan kepentingan pemilih PD, maka PPUA merasa perlu menyusun draf juklak dan juknis KPU tentang penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD. Selain merupakan amanat langsung dari undang-undang itu sendiri, hal tersebut juga merupakan perintah bagi pelaksana dan petugas lapangan dalam menyediakan sarana dan prasarana aksesibilitas serta kebutuhan-kebutuhan untuk kepentingan hak politik PD dalam Pemilu. Ini penting agar semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pemilu tidak ragu-ragu apalagi mengelak atau mengabaikan perintah undang-undang tersebut.

Untuk mendorong dikeluarkannya petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) tersebut oleh KPU, maka PPUA secara intensif melakukan lobby dan komunikasi dengan Anggota KPU. Dari hasil lobby tersebut KPU melalui beberapa anggota berjanji akan melakukan pembahasan secara khusus tentang juklak-juknis dimaksud. Tetapi mereka meminta kerja sama dengan PPUA untuk membuat rumusan untuk kemudian dibahas secara bersama. Alasannya adalah bahwa rumusan tersebut harus dibuat oleh PD sendiri karena PD adalah pihak yang dianggap lebih mengerti mengenai kebutuhan PD dan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut dalam penyelenggaraan Pemilu.

Hal tersebut tentu saja direspon dengan baik oleh PPUA dan ini jelas merupakan kesempatan berharga sekaligus pengakuan otoritas Pemilu yang paling ditunggu-tunggu oleh PPUA. Maka tak pelak pada 12 Juli 2003, PPUA segera menggelar rapat koordinasi dengan unsur-unsur terkait antara lain KPU, Panwaslu, lembaga advokasi dan pemantau Pemilu, lembaga disabilitas atau yang serupa dengan itu termasuk beberapa utusan mitra kerja PPUA dari daerah. Rapat yang berlangsung di Hotel Horison Bekasi bertujuan untuk menghimpun dan mengelaborasi bahan-bahan dalam menyusun draft juklak-juknis penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD. Satu kesepakatan sebagai hasil rapat adalah bahwa juklak-juknis tersebut harus juga mengakomodasi kebutuhan bukan hanya para PD, namun juga lansia dan penyandang berkebutuhan khusus lainnya seperti orang sakit, wanita hamil dan orang yang buta aksara.

Hasil rakor tersebut kemudian diformulasikan dalam bentuk naskah rancangan Surat Keputusan KPU tentang tata cara pelaksanaan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD, lansia maupun orang berkebutuhan khusus lainnya. Naskah draf tersebut akhirnya diserahkan ke KPU pada 31 Juni 2003. Namun sangat disesalkan karena draft tersebut temyata kurang ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Hal ini kurang sejalan dengan komitmen KPU yang semula begitu peduli terhadap visi-misi PPUA. Sikap KPU seperti itu sangat mencemaskan PPUA karena selain merugikan kepentingan PD juga dapat dianggap tidak konsisten.

Mencermati perkembangan yang mulai kurang kondusif itu, maka pada 5 Januari 2004 fungsionaris PPUA mengirim surat ke Ketua KPU sebagai upaya konfirmasi selanjutnya. Atas dasar itulah KPU mengundang PPUA untuk mengklarifikasi tentang hal tersebut dan mempresentasikannya di depan Wakil Ketua KPU, Ramlan Surbakti, dan beberapa Anggota KPU lainnya. Hasil rapat klarifikasi tersebut, temyata hanya melahirkan janji yang tinggal janji karena KPU dalam merespon advokasi PPUA, rupanya menyalurkan butir-butir dalam draf yang diusulkan PPUA menjadi parsial dan tercerai berai pada berbagai juklak-juknis KPU dan tidak dalam bentuk SK KPU. Jadi usulan PPUA tidak lagi dimuat dalam bentuk satu SK yang utuh dan sistematis sebagaimana yang usulkan oleh PPUA. (Sumber: Data dari laporan PPUA dan klarifikasi dari tokoh PPUA 2005).

c.2 KPU Daerah

Kegiatan lain yang dapat disetarakan sebagai bentuk pendekatan dan advokasi kepada otoritas Pemilu di daerah adalah keikutsertaan beberapa aktivis PPUA dan mitra jaringannya di daerah untuk menjadi narasumber dalam raker gabungan KPUD, antara lain di Manado (gabungan KPUD Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara), Semarang (Pelantikan KPUD Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah), Yogyakarta (Gabungan KPUD Jateng dan D.I.Y), Bandung (Gabungan KPUD DKI Jakarta, Banten, dan Jabar). Meski durasi yang diberikan dalam mempresentasikan materi hanya berkisar 20 – 60 menit, namun materi yang disampaikan dalam raker tersebut cukup efektif untuk menyamakan persepsi antara PPUA dengan KPUD- KPUD mengenai pentingnya aksesibilitas fisik maupun non fisik bagi PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk mendorong KPUD-KPUD agar mengambil langkah penting untuk kepentingan hak politik PD di daerahnya.

Selain itu juga dilakukan audiensi kepada KPU setempat melahirkan komitmen baik dari KPUD provinsi maupun KPUD Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD. Tidak sedikit anggota KPUD ternyata adalah aktivis mitra jaringan PPUA sendiri antara lain Saudari Nuning Suryatiningsih, S.H., selaku anggota KPUD Kabupaten Sleman DIY, sekaligus Ketua PPUA setempat. Demikian pula Sdr. A. Mappinawang, S.H., selaku anggota KPUD Sulsel juga adalah penggagas dan Wakil Ketua Jaringan Kerja Pemilu Akses Penyandang Disabilitas (Jakapasca) Sulsel.

Hubungan yang baik PPUA di beberapa daerah dengan KPUD setempat membuka jalinan koordinasi PPUA hingga tingkat Kecamatan. Antara lain di Jawa Tengah yang memiliki 35 PPUA tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu KPUD Provinsi DIY juga sangat mendukung gerakan Pemilu akses bagi PD yang diimplementasikan dalam bentuk dukungan dana untuk penyediaan sarana aksesibilitas penyelenggaraan Pemilu, khususnya berupa TPS khusus dan TPS keliling. Koordinasi yang baik juga terjalin di Jakarta, pada pilpres putaran I, antara PPUA Pusat dengan KPUD Provinsi DKI Jakarta. Sebagai bentuk realisasi SK KPU Nomor 37/2004 khususnya Pasal 53, KPUD Provinsi DKI Jakarta bersama-sama mengupayakan pengadaan dan pendistribusian alat bantu coblos / template sebanyak 5.000 eksemplar untuk pemilih tuna netra se-DKI Jakarta, yang menurut data BPS hasil P4B berjumlah 4.200 orang.

Melalui berita acara, pendistribusian template dilaksanakan secara serempak oleh 5 tim lembaga jaringan PPUA di 42 kecamatan pada hari Selasa dan Rabu 29 dan 30 Juni 2004. Untuk selanjutnya dari tingkat kecamatan diteruskan pendistribusian ke tingkat kelurahan. Keberhasilan yang sama juga terjadi di Sulsel dimana KPUD setempat berkenan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 20 juta untuk biaya pengadaan template dan sosialisasinya. Melalui kerja sama dengan Pertuni, maka Jakapasca Sulsel mendesain sekaligus memproduksi template untuk pilpres putaran kedua sebanyak 1.500 eksemplar sebagai angka yang diperkiran untuk jumlah pemilih tuna netra di Sulsel.

Untuk memantapkan penyelenggaraan Pemilu di Sulsel, maka pada 29 Agustus 2004 Saharuddin Daming, S.H.,M.H., selaku Ketua Jakapasca Sulsel diundang khusus untuk menyosialisasikan tata cara penggunaan template kepada peserta Raker KPUD se-Sulsel di Makassar. Dalam rapat tersebut, para peserta yang seluruhnya adalah anggota dan sekretaris KPUD Kab/Kota se-Sulsel mengaku sangat bersimpati dan berjanji akan meneruskan sosialisasi tersebut secara berjenjang di daerahnya masing-masing.

Namun sangat disayangkan karena bukan saja sosialisasi tersebut tidak pernah dilakukan setibanya di daerah masing-masing, malah template yang telah mereka terima dari KPUD provinsi ternyata tidak terdistribusi sebagaimana yang diharapkan. Tidak heran jika banyak sekali pemilih tuna netra di Makassar, sebagai contoh, ternyata tidak menemukan template di TPS mereka masing-masing pada hari pencoblosan. Anggota KPPS setempat mengaku tidak tahu-menahu tentang adanya template. Sampai di sini kinerja dan komitmen otoritas Pemilu di tingkat daerah setidaknya di Sulawesi Selatan ternyata sangat mengecewakan. (Sumber: Data dari laporan PPUA dan laporan Jakapasca Sulsel.)

d. Panwaslu

Seperti telah dikemukakan terdahulu bahwa Pemilu 2004 diupayakan untuk menjadi Pemilu yang lebih berkualitas dari pada Pemilu sebelumnya. Untuk itulah dalam undang-undang Pemilu selain hajatan nasional tersebut dikelola secara mandiri dan profesional oleh sebuah lembaga dengan nama KPU penyelenggaraan Pemilu juga dikawal oleh Panwaslu. Mengingat peran dan ruang lingkup tugas yang sangat luas, Panwaslu pun menjalin kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat terutama lembaga-lembaga pemantau dan advokasi Pemilu.

Namun amat disayangkan karena diawal pembentukannya sebagai lembaga advokasi dan pemantau khususnya di bidang aksesibilitas PD dalam Pemilu, PPUA tidak banyak menjadikan Panwaslu sebagai partner advokasi, mengingat pada fase tersebut masing-masing pihak lebih fokus kepada konsolidasi struktur internal masing-masing lembaga. Untuk mendobrak kebuntuan itu, PPUA beraudiensi dengan Panwaslu. Dalam pertemuan tersebut Panwaslu menyatakan dukungannya terhadap gerakan Pemilu akses dan siap bekerja sama dalam berbagai upaya pengejawantahan penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD.

Komitmen tersebut temyata bukanlah basa-basi sebab di beberapa kesempatan Panwaslu hadir dalam acara yang dilakukan oleh PPUA. Ini dibuktikan ketika PPUA menyelenggarakan rapat konsultasi di Hotel Horison Bekasi, Panwaslu mengutus Wakil Ketua yaitu Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Kehadiran Anggota Panwaslu dalam rapat tersebut, bernilai strategis karena beliau sungguh-sungguh mencurahkan pandangan-pandangannya yang arif dalam memaknai rumusan Pemilu yang terkait dengan kepentingan PD.

Hal serupa juga terjadi di tingkat daerah. Lembaga jaringan PPUA di Sulsel adalah yang paling aktif berkomunikasi dengan Panwaslu setempat. Setiap kali diselenggarakan kegiatan yang terkait dengan isu Pemilu akses, Panwaslu cukup rajin mengirim utusan bahkan menjadi narasumber. Apalagi kalau menyangkut pelanggaran Pemilu yang terkait dengan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu, Panwaslu setempat sangat pro aktif menindaklanjutinya.

Hal tersebut rupanya tidak diikuti oleh Panwaslu pada 2 daerah yang menjadi objek penelitian ini. Meski DIY hiruk-pikuk dengan rangkaian kegiatan Pemilu akses, namun Panwaslu setempat kurang berperan. Apalagi di DKl Jakarta sebagai ibukota negara, Panwaslu setempat kurang menyentuh isu Pemilu akses. Mereka semuanya lebih terkonsentrasi pada agenda penyelenggaraan Pemilu pada umumnya. (Sumber: Data dari laporan PPUA, laporan Jakapasca Sulsel dan klarifikasi tokoh PD di DKI Jakarta dan DIY.)

e. BPS

Sesuai dengan amanat UU No. 12/2003 bahwa salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah pendataan dan pendaftaran pemilih. Hal tersebut diperlukan sebagai instrumen bagi KPU dalam menyiapkan semua perangkat untuk menyukseskan pesta demokrasi yang berkualitas. Hal tersebut juga penting sekali bagi pemilih PD sebagai kelompok pemilih yang relatif butuh dengan perlakuan khusus. Sebab hanya dengan tersedianya data yang akurat termasuk di kalangan PD, maka KPU tidak ada alasan untuk mengabaikan bentuk perlakuan khusus yang memang menjadi hak bagi PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

Namun salah satu problematika utama untuk mewujudkan hal tersebut adalah tidak adanya data akurat dan valid mengenai eksistensi PD. Hal ini tercermin pada hasil pendataan PD yang dilakukan sejumlah lembaga dengan angka yang berbeda-beda. Menurut data dari Departemen Sosial (Depsos) yang disusun berdasarkan estimasi bahwa jumlah PD 3,11%, menurut Departemen Kesehatan (Depkes) 6%, menurut estimasi WHO ada sekitar 10% PD di negara berkembang. Sedangkan data yang dipakai untuk acuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang PD terpatok pada angka 5%.

Tidak adanya data yang valid tentang PD di Indonesia, akhirnya PPUA berpedoman pada estimasi WHO, yaitu sebesar 10% dari jumlah seluruh populasi. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2004, KPU bekerja sama dengan BPS melakukan program bersama "Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan" disingkat dengan istilah P4B. Melalui program ini dimaksudkan selain mendata penduduk yang telah memiliki hak memilih pada Pemilu 2004, juga bermaksud membuat suatu data base kependudukan yang berkelanjutan dan valid.

Bagi PPUA program ini mempunyai kedudukan yang sangat urgen dan strategis untuk memperoleh data yang valid, akurat dan komprehensif tentu termasuk di dalamnya adalah pemilih PD. Berdasarkan pertimbangan inilah maka PPUA bersama dengan PPDI merumuskan usulan pertanyaan mengenai PD dalam formulir P4B. Hasil rumusan tersebut kemudian disampaikan ke KPU. Prakarsa inilah yang menjadi cikal bakal adanya unsur disabilitas dalam formulir P4B yaitu item 16 mengenai jenis disabilitas dan item 21 mengenai alat bantu yang diperlukan.

Sungguh sangat disayangkan karena respon BPS yang mencantumkan item tersebut pada formulir pendaftaran pemilih tidak berbanding lurus dengan pelaksanaan tahapan Pemilu berikutnya. Ini dapat dijumpai pada SK KPU No. 1 dan 37 tahun 2004 yang menempatkan pemilih tuna netra dan pemilih lain yang mempunyai halangan fisik sebagai pemilih yang perlu didampingi.

Ketentuan KPU yang menggeneralisasi setiap PD atau yang serupa dengan itu sebagai pemilih dengan karateristik masalah dan kebutuhan yang sama padahal karateristik masalah dan kebutuhan mereka dalam perspektif penyelenggaraan Pemilu sangat berbeda. Dengan demikian upaya BPS untuk mendata kebutuhan pemilih PD sebagaimana yang tertuang dalam item 16 dan 21 pada formulir pendaftaran Pemilu menjadi sia-sia atau sekurang-kurangnya tidak ditindaklanjuti oleh KPU dengan berbagai alasan.

Argumentasi yang sering melandasi KPU dalam menyamaratakan kebutuhan pemilih PD antara lain adalah karena pendataan tersebut tidak berhasil menghimpun data PD yang sesungguhnya. Praktik di lapangan menunjukkan banyaknya PD yang tidak tercatat. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Ada beberapa panti pijat tuna netra yang sekaligus menjadi tempat tinggal para tuna netra tersebut tidak tercatat.

2. Banyak PD yang ada di panti-panti asuhan di mana proses pencatatannya hanya melalui pengasuh/pengelola panti, tanpa menanyakan secara detail tentang keberadaan PD dengan berbagai masalahnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

3. Petugas lapangan yang direkrut oleh BPS selain tidak profesional juga lebih banyak mengejar target kuantitatif dari pada aspek kualitatifnya. Misalnya petugas merasa sungkan menanyakan kekurangan orang lain karena tidak mau repot dan hanya ingin mudahnya saja. Petugas cenderung mencatat dengan berpedoman pada kartu keluarga (KK) akibatnya item no 16 dan 21 yang ada pada form P4B tidak terdata secara rinci dan objektif (bahkan kadang-kadang diisi sendiri oleh petugas secara fiktif).

Memperhatikan kondisi yang kurang kondusif bagi PD seperti ini, PPUA menyampaikan surat tertanggal 7 Agustus 2003 kepada BPS. Dalam surat tersebut selain berisi tentang komplain atas kinerja BPS yang cenderung mendekonstruksi keberadaan PD dalam proses P4B, PPUA juga mengusulkan dilakukannya pendataan ulang. Sungguh hal yang sangat disyukuri karena BPS memberikan tanggapan positif yang dibuktikan dengan dikeluarkannya surat edaran tertanggal 22 Agustus 2003 kepada seluruh kepala BPS Provinsi di Indonesia. Dalam surat tersebut BPS di daerah diinstruksikan untuk melakukan pendataan ulang PD melalui kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit).

Setelah dikeluarkannya surat edaran tersebut, PPUA pun menyebarkan surat edaran untuk seluruh jaringan PPUA provinsi agar memanfaatkan masa coklit tersebut guna mendata dan mendaftar PD yang telah memenuhi syarat untuk memilih namun belum terdata atau terdaftar pada pelaksanaan P4B. Karena itu lembaga jaringan PPUA dihimbau untuk proaktif melakukan komunikasi dengan PD sebanyak-banyaknya di daerahnya masing-masing demi memperkecil atau menghindari adanya pemilih PD yang tidak tercatat.

Namun rupanya, masa coklit tersebut temyata belum juga mampu menghasilkan data yang akurat dan valid tentang pemilih PD. Akibatnya data dari BPS tidak dapat dimanfaatkan karena adanya ketimpangan antara angka pemilih PD yang terdata dengan jumlah PD yang sesungguhnya. Kekacauan seperti ini lebih parah lagi karena kurang dilakukannya sosialisasi mengenai data pemilih PD dari BPS ke tingkat KPU Provinsi, KPU Kecamatan, sampai pada KPPS. Hal ini kemudian menimbulkan kebingungan di kalangan petugas lapangan dalam melayani kebutuhan pemilih PD lantaran identitas keberadaan pemilih PD banyak yang tidak tercantum dalam buku data pemilih. (Sumber: Data dari laporan PPUA 2005).

f. Komnas HAM

Sesuai dengan amanat UUD 1945 khususnya Pasal 28 hasil amandemen kedua tentang HAM, maka Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah berkomitmen untuk melakukan rangkaian upaya dalam memajukan aspek penghormatan, penyadaran, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka berdasarkan Konvensi Wina tahun 1993 sebagai kelanjutan dari Kovenan Ekosob dan Sipol serta Paris Principle, pemerintah Indonesia membentuk Komnas HAM dengan tugas pokok melakukan pengkajian, penelitian, dan penyuluhan HAM. Selain itu juga melakukan pemantauan, mediasi serta penyelidikan terhadap perkara pelanggaran HAM (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Jo. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Menyadari peran dan fungsi Komnas HAM yang sangat strategis tersebut PPUA melakukan serangkaian pendekatan dan komunikasi dengan Komnas HAM. Hal tersebut diawali dengan aksi protes bersama kepada KPU atas perlakuan diskriminatif terhadap Gus Dur sebagai simbol PD dalam Pilpres 2004. Aksi tersebut tidak lain merupakan strategi advokasi PPUA terhadap KPU yang dengan terang-terangan melakukan perlakuan diskriminatif kepada Gus Dur lebih karena faktor disabilitas yang disandangnya.

Selain itu, kedua lembaga juga mengadvokasi terselenggaranya Pemilu 2004 dengan prinsip luber, jurdil, aksesibel dan bermartabat bagi PD. Hal ini perlu dilakukan untuk mendesak KPU agar merevisi SK Nomor 26 Tahun 2004 yang mendiskualifikasi Gus Dur dari pencalonan karena faktor disabilitas. Untuk maksud tersebut, PPUA melakukan aksi dalam bentuk teatrikal penguburan hak politik PD di halaman KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta. Setelah itu aksi yang iikuti kurang lebih 100 orang PD menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM.

Pengaduan PPUA dimaksud direspon dengan sangat baik oleh Komnas HAM. Untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, Komnas HAM mengutus Taheri Nur selaku Komisioner bagian khusus PD datang ke PPUA. Setelah diadakan pembicaraan, dicapai kesepakatan bahwa Komnas HAM dan PPUA perlu berdialog dengan KPU. Materi dialog tidak lain adalah isu penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD. Sayang sekali karena strategi advokasi inipun ternyata belum membawa hasil yang signifikan. (Sumber: Data dari laporan PPUA dan Komnas HAM tahun 2004).

C. SOSIALISASI TENTANG HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Seperti yang telah dimaklumi bersama bahwa salah satu kunci program penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD adalah pada aspek sosialisasi. Tanpa penyelenggaraan sosialisasi secara konstruktif, optimal, terarah dan berkesinambungan, maka hasil yang dicapai tidak akan berkualitas. Hal ini tercermin dari penyelenggaraan Pemilu di masa lalu, hak-hak politik PD selalu terabaikan. Fenomena destruktif tersebut terjadi karena berbagai faktor dan salah satu faktor yang paling menonjol adalah kurangnya informasi tentang apa, bagaimana dan mengapa hak politik PD perlu dihormati, dilindung, dan dipenuhi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Untuk menghindari praktik marjinalisasi dan diskriminasi terhadap hak politik PD, maka sosialisasi mengenai hal itu perlu dilakukan. Sayangnya karena kegiatan sosialisasi tentang penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU dari semua tingkatan, rupanya tidak ada yang menyangkut PD. Unsur masyarakat rentan yang mendapat porsi perhatian dari program sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU hanyalah terfokus pada kelompok pemilih perempuan, buruh, dan pemilih pemula.

Menyadari paradigma perlakuan KPU yang kurang kondusif bagi PD, maka akhirnya komunitas PD melalui PPUA bersama lembaga jaringannya terpaksa melakukan program sosialisasi secara mandiri tentang sistem penyelenggaraan Pemilu yang adil, aksesibel dan bermartabat bagi PD. Kegiatan sosialisasi tersebut diarahkan khususnya kepada penyelenggara negara terutama unsur KPU dari berbagai tingkatan, kelompok masyarakat yang mewakili unsur pemantau penyelenggaraan Pemilu, dan kepada PD itu sendiri beserta keluarganya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam sosialisasi tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia di mata internasional, terwujudnya unsur keadilan dan hak perlakuan khusus bagi PD, menumbuhkan pemahaman dan kepedulian umum tentang PD berikut isu-isu yang berkaitan dengannya. Target tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah selain berhadapan dengan hambatan kultural, juga persoalan teknis dan SDM yang sangat minim. Hal ini sesungguhnya merupakan fenomena umum yang terjadi dihampir semua negara berkembang khususnya Indonesia. Mengingat tingkat kesadaran publik terhadap PD dengan segala hak yang melekat padanya masih sangat rendah, maka program sosialisasi harus mencakup antara lain bagaimana menyediakan layanan dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan hingga implementasi dan monitoring keputusan tersebut.

Adapun materi kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh PPUA meliputi:

a. Media Sosialisasi

Sosialiasasi dilakukan secara menyeluruh, terencana dan terarah, melalui berbagai metode serta melibatkan berbagai lembaga media massa, baik cetak, elektronik ataupun internet. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengubah persepsi masyarakat dari segala lapisan terhadap PD sebagai warga negara terutama yang berkaitan dengan hak-hak politiknya. Hal ini penting demi terwujudnya bentuk perlakuan khusus yang memang menjadi hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

1. Media Elektronik, Cetak, dan Internet

Untuk mewujudkan hal tersebut, selama menjelang dan sesudah penyelenggaraan Pemilu 2004 PPUA telah melakukan kegiatan sosialisasi dengan memanfaatkan media elektronik dan media cetak. Sosialisasi lewat media elektronik, baik TV atau radio, disampaikan dalam bentuk talk show interactive.

a. Radio

Melalui radio, PPUA telah melakukan talk show di 10 stasiun RRI, masing-masing: 7 stasiun RRI Daerah dan 3 kali di Stasiun RRI Nasional. Talk show juga dilakukan pada 5 stasiun radio swasta lokal, masing-masing: 3 di Makasar, 1 di Bengkulu dan 1 di Jakarta. Sedangkan talk show radio oleh jaringan kerja PPUA di daerah juga tidak kalah intensifnya, terutama yang dilakukan oleh Jakapasca Sulsel. Hampir tak terbilang lagi lembaga ini melakukan talk show baik melalui stasiun RRl maupun Radio swasta di Makassar dan kota lain di Sulawesi Selatan.

Selain itu PPUA juga telah memanfaatkan kantor berita 68 H dengan melakukan ta/k show interaktif 2 kali dan di relay oleh 300 stasiun radio di 250 kota di seluruh Indonesia. Talk show tersebut menghadirkan sebanyak 30 nara sumber di RRI daerah, 9 nara sumber di RRI Nasional, dan sebanyak 16 nara sumber di radio swasta. Materi talk show meliputi:

(1) Latar belakang terbentuknya PPUA.

(2) Visi dan Misi PPUA.

(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

(4) Hasil-hasil yang telah dicapai oleh PPUA berserta lembaga jaringannya.

(5) Program PPUA untuk masa yang akan datang khususnya tentang bagaimana masyarakat dapat terlibat.

(6) Hal yang berkaitan dengan pelaksanaan P4B, selain itu juga kondisi PD setempat.

b. TV

Selain media radio, media televisi pun dimanfaatkan untuk melakukan talk show interaktif dan selama menjelang dan sesudah penyelenggaraan Pemilu 2004 PPUA telah menyosialisasikan visi dan misinya melalui 8 stasiun TVRI daerah, 3 kali stasiun TVRI Pusat yang menghadirkan nara sumber sebanyak 30 orang masing-masing: 3 dari stasiun TVRI daerah dan 2 dari stasiun TVRI Pusat. Materi yang disampaikan dalam talk show tersebut meliputi: sejarah PPUA, program PPUA, program Pemilu, hal yang berkaitan dengan pelaksanaan P4B, selain itu juga kondisi PD setempat, dan lain-lain.

c. Internet

Untuk menjaga kualitas informasi secara on line dengan website KPU khususnya menyangkut isu PD, maka PPUA melakukan up dating data secara berkala. Tujuannya agar setiap orang dapat dengan mudah mengakses informasi aktual tentang penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD.

Selain website KPU, informasi Pemilu akses juga kerap menghiasi kolom berita di website Mitra Netra -- sebuah lembaga non pemerintah di Jakarta yang sangat peduli terhadap upaya pemberdayaan tuna netra Indonesia dalam menguasai teknologi informatika. Lembaga ini juga mendesain dan memproduksi aneka keperluan pendidikan bagi tuna netra tidak terkecuali fasilitas komunikasi dalam dunia maya. Beberapa kali PPUA mengirim paper-paper seputar Pemilu akses untuk mengisi website tersebut.

d. Media Cetak

Kegiatan sosialisasi tidak hanya memanfaatkan media elektronik, sebab ada bagian-bagian masyarakat yang hanya dapat dijangkau melalui media cetak. Dari kelompok PD, mereka yang menyandang tuna rungu wicara misalnya lebih efektif dijangkau dengan media cetak. Beberapa kali isu-isu Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD menghiasi lembaran-lembaran surat kabar, tabloid, majalah, buletin, brosur dan lain-lain. Bahkan tidak sedikit kota-kota besar di Indonesia terpampang spanduk yang mengusung materi kampanye kepedulian publik terhadap hak politik PD. PPUA maupun lembaga jaringannya cukup intensif mencetak dan mengedarkan aneka poster, leaflet, pin, embling, baju kaos, topi dan berbagai atribut dan bahan bacaan tentang penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD.

PPUA juga telah menerbitkan 3.500 booklet, 5.000 poster, serta 12.000 eksemplar leaflet. Booklet, poster, dan leaflet tersebut, telah didistribusikan ke seluruh Indonesia, ke lembaga jaringan PPUA di daerah, maupun berbagai organisasi PD Pusat dan PD Daerah. Hal ini juga menjangkau ke pemda-pemda bahkan ke seluruh KPUD tingkat provinsi.

Buku-buku yang diformulasikan dengan keterlibatan PPUA, antara lain berjudul:

(a) Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas 2004 (PPUA PD 2004), yang berisi informasi mengenai profil PPUA PD 2004, serta beberapa informasi mengenai gerakan Pemilu akses diterbitkan oleh PPUA PD 2004 didukung oleh IFES.

(b) Manual Pelatihan Pendidikan Pemilih untuk Pemilih Pemula, Penyandang Disabilitas, Perempuan dan Kelompok Marjinal diterbitkan oleh Partnership, disusun bersama-sama dengan berbagai organisasi masyarakat.

(c) Pemilu yang Demokratis Non-Diskriminasi disusun oleh PPUA PD, didukung oleh Partnership.

(d) Buku Pendidikan Pemilu 2004 untuk Pemilih Tunanetra (Dalam huruf Braille). Diterbitkan oleh Yayasan Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa didukung oleh Koalisi Media untuk Pemilu Bebas dan Adil.

e. Konferensi Pers

Pada 8 Oktober 2002, konferensi pers digelar bersamaan dengan acara seminar dan lokakarya (Semiloka) Pemilu Yang Adil dan Akses Bagi PD diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Umum Akses Penyandang Disabilitas (PPUA PD) 2004 dengan disponsori oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) telah berlangsung dengan sukses pada 7-8 Oktober 2002 di Hotel Indonesia Jakarta.

Semiloka ini diselenggarakan selain sebagai realisasi program kerja PPUA juga merupakan forum bagi penyampaian hasil Global Workshop on The Universal Electoral Right of People with Disabilities yang diadakan pada 14-17 September 2002 di Stockholm, Swedia.

Sebagai juru bicara PPUA yaitu Otje Soedioto, S.H., dan Heppy Sebayang, S.H. Dan sebagai promotor adalah Hadar N. Gumay (Cetro), Romo Mudji Sutrisno (KPU), Bapak J. Kristiadi (Pengamat Politik), Ibu Ariani Mun'im (Ketua PPUA ). Konferensi pers ini dihadiri oleh wartawan media cetak dan media elektronik lainnya.

Pada 18 Maret 2004, kembali PPUA menggelar konferensi pers dengan topik "Pemilih PD Semakin Terdiskriminasi oleh Sistem Budaya dan Kebijakan-Kebijakan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu". Hal ini merupakan bentuk kekecewaan PPUA atas kebijakan KPU yang dinilai sangat diskriminatif bagi PD, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan alat bantu Pemilu bagi pemilih PD.

Kemudian kembali pada 28 April 2004, konferensi pers digelar untuk mengungkapan pernyataan sikap PPUA terhadap ketidakberpihakan KPU kepada PD dalam Pemilu legislatif 5 April 2004. Pernyataan sikap sekaligus protes ini bertujuan untuk mencegah agar pada proses Pilpres dapat dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan asas luber dan jurdil .

Dengan topik "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Adil & Non-Diskriminatif bagi PD", konferensi pers digelar kembali di Jakarta, pada 9 September 2004. Pada kesempatan ini, PPUA mengungkapkan adanya kemajuan pada sikap KPU yang menunjukkan keberpihakan kepada PD. Yang terlihat dari SK KPU Nomor 37 tahun 2004 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu butir yang menunjukkan kemajuan tersebut terdapat pada Pasal 53 ayat (1), yaitu mengenai hak untuk mendapatkan alat bantu coblos (template) bagi pemilih tuna netra.

Dalam konferensi pers itu juga menjelaskan bahwa pada Pemilu pilpres Il tanggal 20 September 2004, PPUA dan jaringannya akan mendapat dukungan biaya pengadaan template dari berbagai funding untuk 6 Provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Jawa Barat, Yogyakarta, dan DKI Jakarta, sebanyak 37.000 template. Pada saat itu, PPUA juga mengajukan usulan kepada KPU guna perbaikan Pemilu pilpres II, antara lain:

1. KPU diharapkan dapat menyosialisasikan melalui iklan layanan sosial, baik di TV, radio, maupun media cetak, tentang adanya template untuk pemilih tuna netra, juga tentang tata cara pemungutan suara bagi pemilih PD.

2. KPU juga dihimbau agar mengeluarkan surat edaran kepada seluruh KPUD provinsi dan kabupaten/kota juga kepada seluruh petugas Pemilu di daerah pemilihan, tentang pendistribusian, penggunaan template, dan penyediaan kemudahan bagi PD untuk memberikan suara di TPS.

3. PPUA juga menegaskan tentang kedudukan template yang sama pentingnya dengan alat perlengkapan Pemilu lain, yang dibutuhkan oleh pemilih tuna netra.

2. Film

Upaya diversifikasi bentuk publikasi visi dan misi PPUA mencakup juga pembuatan dan pemutaran film dokumenter tentang hak politik PD. Salah satu di antaranya adalah film tentang peran remaja PD pada Pemilu yang adil dan aksesibel, bekerja sama dengan Koalisi Media. Selain itu PPUA juga telah mendokumentasikan momen-momen strategis PPUA ke dalam CD atau sejenisnya.

Tidak sedikit pula PPUA menerbitkan galeri foto yang mendeskripsikan hal ikhwal penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel dan bermartabat bagi PD.

3. Aksi Damai

Dengan menyadari adanya kelemahan di balik taktik pelaksanaan sosialisasi seperti yang diuraikan sebelumnya, maka tidak sedikit PPUA menggunakan metode aksi unjuk rasa damai untuk lebih mempertajam, memperkuat desakan aspirasi kepada otoritas. Beberapa kali PPUA memprakarsai aksi unjuk rasa damai yang digelar di beberapa tempat, antara lain Jakarta, Bandung, dan Makassar. Di Jakarta contohnya, aksi unjuk rasa damai kerap digelar di Bundaran HI, halaman gedung MPR, juga di halaman KPU.

Tidak jauh beda dengan aksi damai di Jakarta, di Bandung pun tidak jarang pula dilakukan untuk menggaungkan isu-isu Pemilu yang adil dan aksesibel. Sedangkan aksi damai yang dilakukan di Makasar digelar di markas KPUD provinsi dan DPRD setempat. Aksi tersebut dilakukan sebagai protes keras terhadap sikap KPUD Sulawesi Selatan yang lalai memenuhi janjinya untuk menyediakan template pada pilpres putaran I. Sebelumnya aksi serupa juga dilakukan ditempat yang sama dengan mengangkat isu anti diskriminasi terhadap hak politik PD. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap SK KPU N0 31 dan 36 tahun 2004 yang menjadikan unsur disability sebagai prasyarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

4. Lain-lain

Aktivitas sosialisasi juga dilaksanakan dalam forum-forum pertemuan, seperti pada Munas FKPDTI Bengkulu, Munas PPDI, atau forum yang sengaja dibuat untuk upaya sosialisasi Pemilu yang adil dan aksesibel. Tidak jarang juga, melalui momen tersebut, PPUA menggelar pameran sarana dan prasarana Pemilu yang adil dan aksesibel.

Seperti acara dengar pendapat dengan wakil-wakil orsos maupun ormas PD tingkat nasional yang terselenggara pada 30 Mei 2002 bertempat di Kantor Dewan Nasional Indonesia Untuk Kesejahteaan Sosial (DNIKS) JI. Tanah Abang Timur Nomor 15 Jakarta Pusat. Audiensi dengan Komisi II DPR-RI yang membidangi hukum dan perundangan-undangan dilakukan seusai acara dengar pendapat. Delegasi PPUA diterima oleh Wakil Ketua Pansus Undang-Undang Pemilu Bapak Ferry Mursyidan Baldan dan Firman Jaya Daeli. Tanggapan anggota DPR terhadap usulan panitia cukup positif.

Pada 26 Juli 2002 dalam acara Rakernas PPDI yang bertempat di Wisma Islamic Center Bekasi melaksanakan sosialisasi dengan target massanya adalah peserta Rakernas PPDI yang datang dari seluruh Indonesia. Acara tersebut menghadirkan pula tokoh-tokoh politik, LSM dan anggota KPU.

b. Hasil Sosialisasi

Setelah rangkaian sosialisasi dilakukan sebagaimana terurai di atas, maka terlihat beberapa hasil yang dicapai antara lain tentang aksesibilitas bagi PD dalam Pemilu 2004 menjadi isu nasional dan mendapatkan dukungan dari semua pihak, baik PD sebagai user maupun KPU dan KPUD sebagai penyelenggara Pemilu serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Dalam hal ini selain digemakan berbagai isu penyelenggaraan Pemilu yang bersifat umum, Pemilu 2004 setidaknya mulai mengenal 2 isu baru, yaitu: pertama tentang isu aksesibilitas bagi PD dan kuota 30 % bagi perempuan.

Sosialisasi lewat media elektronik, rupanya cukup efektif. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan di Jabar, Jambi, dan Kalsel menyebutkan bahwa sebagian besar pemilih PD mengetahui informasi tentang Pemilu akses PD diperoleh dari media elektronik khususnya TV yang bersumber dari kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh organisasi PD (70%). Sebagian pemilih menyatakan bahwa informasi didapatkan dari organisasi PD atau dari sesama PD (29%) baik pada saat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi PD maupun melalui PPUA. Hanya (1%) yang menyebutkan bahwa informasi tentang Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD diperoleh dari kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diselenggarakan KPU/KPUD Kab/Kota, PPK, PPS baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui layar media elektronik dan cetak. (Sumber: Data diperoleh dari laporan PPUA 2005 dan sejumlah informan terkait lainnya)

D. PENDIDIKAN PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS

a. Konsep Pendidikan Pemilih PPUA

Perubahan sistem Pemilu dari sistem proporsional tertutup ke sistem proporsional terbuka, sudah barang tentu menimbulkan banyak sekali kerumitan yang tidak begitu mudah dipahami oleh masyarakat pemilih. Dari hasil simulasi yang digelar dibeberapa tempat menunjukkan tingginya tingkat kesalahan dalam proses pencoblosan maupun teknik administrasi. Fenomena tragis seperti ini menuntut perlunya dilakukan sebuah langkah sosialisasi dalam bentuk pendidikan pemilih (vooter education) yang dilakukan secara terprogram, terarah, sungguh-sungguh dan berkesinambungan.

Tujuan umum pendidikan pemilih adalah untuk menghasilkan pemilihpemilih yang berkualitas, sehingga diharapkan dalam Pemilu 2004 tidak hanya menekankan aspek kuantitatif dalam bentuk mobilisasi dan persuasif tetapi juga pada aspek kualitatif. Di mana unsur yang disebut terakhir, justru merupakan esensi dasar tujuan penyelenggaraan Pemilu

Artinya ketika seseorang memutuskan untuk memilih suatu partai atau orang tertentu, diharapkan betul-betul pilihannya itu lahir dari kesadarannya sendiri, bukan karena hasil pendekatan primordialitas, emosionalitas, dan berbagai intrik-intrik pragmatis lainnya antara lain karena dibayar, dibujuk/diarahkan, dijanjikan sesuatu atau karena diintimidasi. Demikian pula seseorang yang memutuskan untuk tidak memilih (Golput) maka dia harus betul-betul sadar bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan pilihan yang bersandar pada kesadaran, rasional, objektif dan otonom.

Dengan memperhatikan kondisi riil keberadaan PD sebagai salah satu kelompok pemilih, maka tidak dapat dipungkiri jika faktor disabilitas tertentu berpotensi menjadi perintang bahkan rentan terhadap eksploitasi dalam penyelenggaran Pemilu. Dengan merujuk pada logika sederhana yang menyimpulkan bahwa kalangan non PD saja, cukup rentan mengalami kesalahan dan eksploitasi, maka PD dengan tingkat dan kondisi disabilitas tertentu jauh lebih rentan lagi. Sebagaimana hasil pengamatan baik pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, maupun pada hasil simulasi Pemilu 2004.

Untuk menghilangkan atau setidaknya mereduksi ancaman problematika penyelenggaraan Pemilu bagi pemilih PD, maka perlu dilakukan pendidikan pemilih yang tidak hanya mencakup PD dalam membuka wawasan mereka tentang hak-hak politiknya, tapi perlu juga menjangkau masyarakat luas tidak terkecuali bagi otoritas Pemilu sendiri (KPU dan Panwaslu). Sebab sungguh merupakan hal yang sangat utopis jika bukan retorika untuk merealisasikan pemenuhan seperangkat hak politik PD yang komprehensif, integral dan bemilai intristik tanpa didahului dengan pemahaman yang memadai dari kalangan otoritas Pemilu.

Pendidikan pemilih dimaksud harus pula menjangkau kalangan masyarakat luas. Sebab dalam banyak kesempatan, otoritas Pemilu dan kelompok pemilih PD sudah mempunyai pemahaman yang relatif baik terhadap aspek-aspek penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD. Namun dalam pelaksanaannya, dijumpai begitu banyak persoalan antara lain ketidaklancaran proses pencoblosan dan berbagai hambatan-hambatan non teknis yang timbul akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan Pemilu yang aksesibel bagi PD. Sehingga solusi pemecahannya, tentu bertumpu pada program sosialisasi dalam bentuk pendidikan pemilih yang dilakukan sedemikian rupa, hal ini sudah merupakan komitmen Undang-Undang Pemilu sendiri yang menggariskan bahwa penyelenggaraan Pemilu, harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk kalangan pemilih PD.

Keterjangkauan penyelenggaraan Pemilu terhadap pemilih PD dapat dimunculkan dalam bentuk pelembagaan, pranata hukum tentang mekanisme pelaksanaan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD. Juga pula dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD. Pengadaan berbagai aksesibilitas bagi PD dalam penyelenggaraan Pemilu, tentu saja harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi disabilitas yang disandang. Sebab diferensiasi jenis dan tingkat disabilitas yang ada, mengindentifikasikan tingkat kebutuhan alat bantu tentu juga berbeda-beda.

Misalnya pada pertanyaan: apa sebenarnya yang dibutuhkan tuna netra dalam upaya memberikan kemudahan dalam melakukan hak politiknya. Ini penting mengingat dalam masalah tuna netra sendiri, minimal ada 2 hal yang perlu diperhatikan, pertama tuna netra yang bisa membaca dan menulis huruf Braille tentu mempunyai kebutuhan alat bantu yang berbeda dengan tuna netra yang tidak mampu membaca dan menulis tulis huruf Braille. Belum lagi bagaimana kalangan tuna daksa yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan, pengguna kursi roda dan para tuna rungu. Spesifikasi karakteristik seperti itulah yang menjadi substansi pokok perlunya diselenggarakan pendidikan pemilih bagi PD.

Materi -materi yang disampaikan dalam pendidikan pemilih meliputi:

1. Materi umum

a. Lima (5) paket Undang-Undang Politik, meliputi : Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif, Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR, dan Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Institusi.

b. Konvensi Internasional

Dengan memperhatikan masih banyaknya PD di Indonesia yang belum memahami kedudukannya sebagai warga negara dengan hak-hak termasuk hak politik yang melekat padanya, maka materi untuk pendidikan pemilih juga akan disampaikan tentang Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik bagi PD serta berbagai ketentuanketentuan internasional lainnya, misalnya: perubahan nilai dari charity ke human rights oriented. Kalau dulu orang berbicara tentang PD maka mindset-nya adalah charity, tapi sekarang mindset itu harus berubah dari charity ke human rights atau hak asasi manusia.

2. Materi Khusus adalah mengenai aksesibilitas

Misalnya pentingnya informasi dalam huruf Braille, kaset atau CD bagi tuna netra khususnya. Penyediaan multi media, atau informasi tertulis lainnya bagi tuna rungu wicara. Selanjutnya tentang bilik akses, kotak suara, surat suara, dan template atau alat bantu bagi tuna netra yang dapat menulis dan membaca Braille, agar dapat melakukan pencoblosan secara mandiri.

b. Pelaksanaan Pendidikan Pemilih

Beberapa informasi penting yang harus disampaikan kepada pemilih PD, melalui pendidikan dan simulasi Pemilu, antara lain: hak PD untuk memilih sendiri pendampingnya, adanya surat pernyataan pendampingan dan sanksi hukum bagi pendamping yang membocorkan kerahasian pilihan pemilih PD.

Berhubung KPU dan beberapa unit kerjanya di tingkat daerah tidak menjadikan isu PD sebagai bagian dari program mereka, maka PPUA kembali mengonsolidasikan kekuatan untuk menyelenggarakan secara mandiri program pendidikan pemilih. Program pendidikan pemilih yang dilakukan PPUA berlangsung pada bulan Maret sampai Mei 2004. Kegiatan yang dilakukan antara lain :

(a) Membuat Training untuk Petugas (Training of Trainer/TOT) pendidikan pemilih tingkat provinsi dengan peserta 3 orang dari setiap kabupaten. Dalam mempersiapkan petugas pendidikan pemilih tingkat kabupaten untuk turun langsung mengadakan simulasi di kota/kabupaten masing-masing

(b) Mempersiapkan alat bantu simulasi untuk seluruh kabupaten/kota

(c) Simulasi Pemilu di tingkat kabupaten/kota.

(d) Membuat buku panduan Pemilu.

Training of Trainers (ToT)

Strategi utama pendidikan pemilih adalah dilaksanakannya training of trainers (ToT), melalui pendidikan pemilih secara nasional dengan menghadirkan penggerak utama PPUA dari beberapa provinsi di Indonesia ke Jakarta. Dengan program ini, dicapai kesamaan persepsi serta gerak langkah dalam mewujudkan visi misi Pemilu akses. Setelah pelaksanaan secara nasional di Jakarta diselenggarakan juga di tingkat provinsi dan target grupnya adalah PD dari kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. ToT dilaksanakan di Lampung, Jateng, Jabar, Kalsel, dan Sulsel.

ToT Tingkat Provinsi

Pendidikan pemilih bagi trainer tingkat provinsi diselenggarakan dalam bentuk training berskala nasional yang diadakan di Jakarta, dengan peserta 3 orang setiap provinsi. Untuk kelancaran pendidikan, PPUA menyediakan contoh alat bantu maupun kotak suara dan bilik akses kepada 29 provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkenalkan standar minimal penyelenggaraan Pemilu yang aksesibel bagi PD sekaligus membangun konsolidasi dan penyebaran informasi, sehingga petugas tingkat kabupaten/kota dapat mempublikasikannya secara baik sebagai bahan simulasi.

Di Jawa Tengah, pendidikan pemilih diadakan pada 14-15 Januari 2004 di Hotel Horison, Semarang. Di Sulsel berlangsung pada 19-22 Maret 2004 di Grand Palace Hotel Makassar. Program pendidikan pemilih yang diselenggarakan di wilayah tersebut, seluruhnya terkemas seragam pada dua paket inti yaitu seminar dan simulasi. Di Jabar, pelaksanaan ToT berlangsung pada 26 - 28 Maret 2004 di Grand Hotel Lembang, dengan menghadirkan peserta PD dari seluruh kabupaten di Jawa Barat. Follow up dari program pelatihan ini adalah simulasi Pemilu di setiap kabupaten/kota yang dimotori oleh para peserta yang telah lulus pelatihan ToT dan telah mendapatkan sertifikat kelulusan dari KPUD Jawa Barat.

Dari trainer-trainer itu kemudian memprakarsai pelaksanaan simulasi di kabupaten/kota karena sesuai dengan semangat otonomi daerah dimana kreativitas, improvisasi dan inisiatif untuk mengelola sumber daya, telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Secara konsepsional, hal ini tentu merupakan faktor pendukung yang strategis untuk melaksanakan pendidikan pemilih sampai ke tingkat grass root. Yang secara teknis disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah atau masyarakat yang menjadi target grup. Selain itu juga dilibatkan pula beberapa volunteer, untuk membantu mendorong terwujudnya Pemilu yang adil dan aksesibel tentu sesuai dengan kapasitas mereka.

1. Simulasi

Pelaksanaan simulasi di tingkat kabupaten/kota dari target semula yaitu di 50 titik, dapat terlaksana di 43 titik (86%). Simulasi yang dilakukan oleh PPUA merupakan bentuk kelanjutan dari ToT yang dilaksanakan di tingkat pusat (Jakarta) atau di masing-masing provinsi.

Adapun bahan simulasi tersebut adalah :

(a) Template: alat bantu pemandu tuna netra agar dapat mencobloskan pilihannya secara mandiri.

(b) Kertas suara akses: bentuk kertas suara harus persegi panjang, agar penempatan dalam template dapat dilakukan dengan benar oleh pemilih tuna netra. Untuk memandu tuna netra agar mengetahui setiap jenis surat dan dapat memasukkan jenis surat suara itu ke dalam kotak suara secara mandiri maka digunakan lubang kecil disetiap kanan atas surat suara, yang dibedakan dengan jumlah lubang untuk setiap jenis surat suara (bentuk surat suara ini adalah untuk seluruh surat suara yang diadakan, sehingga terjaga kerahasiaan pemilih dan sekaligus akses bagi PD.

Kotak suara akses : tinggi kotak suara setelah penempatan harus tidak lebih c) dari 1 meter atau cukup rendah sehingga bisa dijangkau pengguna kursi roda atau jenis disabilitas lain yang dipersamakan dengan itu pada saat memasukkan kertas suara. Setiap kotak suara dilengkapi dengan tanda bulatan timbul, yang setiap kotak jumlahnya berbeda disesuaikan dengan lubang yang dibuat pada pojok kanan kertas suara, sehingga tuna netra dapat secara mandiri memasukkan surat suaranya ke dalam kotak.

d) Bilik suara akses: ukuran bilik suara harus sesuai dengan aksesibilitas PD (lebar pintu minimal 90 cm dan lebar bilik minimal 115 cm) dan menggunakan ramp/selasar agar kursi roda tidak tersangkut, kain penutup sebaiknya mempunyai space minimal 15 cm dari lantai sehingga tidak mengganggu langkah tunanetra.

e) Simbol/atribut akses

PPUA juga menyediakan simbol/atribut akses yang akan didistribusikan ke seluruh kota di Indonesia.

Simulasi yang melibatkan PD juga dilakukan oleh Cetro. Pada 17 November 2002 PD yang digerakkan oleh PPUA mengikuti acara pendidikan pemilih dan simulasi yang dihadiri oleh 1000 siswa SMU dan 25 orang PD yang diadakan oleh Centre for Electoral Reform (Cetro) bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) Kuningan, Jakarta.

Sosialisasi dan simulasi Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD juga sempat diselenggarakan tepat pada acara perayaan Hari Internasional Penyandang Disabilitas (Hipenca) 3 Desember 2002 di Balai Sudirman Jakarta. Acara simulasi ini dihadiri oleh lebih dari 100 orang PD se-Jabodetabek.

KPUD DKI Jakarta, atas desakan dari PPUA yang kemudian memfasilitasi dan mendanai acara pendidikan pemilih dan simulasi bagi PD bertempat di Yayasan Penyandang Anak Disabilitas (YPAC) di Jalan Hang Lekiu Jakarta Selatan. Pendidikan dan simulasi bagi PD dapat terlaksana semata-mata didorong oleh semangat kemandirian dan didukung adanya bantuan lembaga donor untuk memfasilitasi kegiatan termaksud.

Dari sosialisasi pendidikan pemilih dan simulasi yang diprakarsai oleh PPUA, ternyata memberikan inspirasi dan motivasi kepada organisasi PD dan pengurus berbagai lembaga disabilitas menyelenggarakan acara serupa secara mandiri dengan meminta dukungan fasilitator dari wakil-wakil PPUA beberapa diantaranya seperti di Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Cawang, sebuah panti khusus tuna netra, Laetitia sebuah lembaga disabilitas di bawah keuskupan gereja katolik katedral dan beberapa tempat lainnya. PPUA menyelenggarakan pendidikan pemilih khusus bagi tuna rungu pada 18 Maret 2004 bertempat di Hotel Acacia. Selanjutnya dari kegiatan itu terselenggara acara serupa di Yayasan Santi Rama dengan menghadirkan 200 PD tuna rungu pemilih pemula.

c. Sosialisasi Coklit

Menanggapi surat dari BPS Nomor 04000.038 tentang Pendataan Ulang PD dan juga mengamati laporan dari PPUA di berbagai provinsi yang menyatakan bahwa PD banyak yang belum didata oleh petugas lapangan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B), maka PPUA atas nama pemilih PD memandang perlu untuk memanfaatkan secara pro aktif masa coklit dan masa pemutakhiran data, guna memastikan PD terdaftar sebagai pemilih.

Ini penting karena secara legal seseorang yang mempunyai hak pilih tidak terkecuali PD tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih menurut prosedur pendaftaran yang standar, maka tentu ia tidak dapat menggunakan hak pilihnya (kehilangan hak pilih). Dengan banyaknya pemilih PD yang belum terdaftar sebagai pemilih dikhawatirkan mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dan ini berimbas pada makna perjuangan Pemilu akses yang kurang semarak.

Dengan pertemuan ini PPUA berusaha mengeliminasi jumlah PD yang tidak terdaftar. Provinsi DKI Jakarta, Jateng, dan DIY merupakan provinsi yang dipilih menjadi sample bagi penyelenggaraan pertemuan sosialisasi coklit dengan alasan ketiga provinsi tersebut merupakan 40% konsentrasi PD baik sebagai pekerja, pelajar, dan lain-lain. Adapun maksud dari pertemuan ini ialah agar masa coklit dan masa pemutakhiran data ini benar-benar dapat dimanfaatkan pendataan ulang bagi pemilih PD.

Sebagai peserta dari ketiga pertemuan itu adalah para pengurus organisasi PD daerah dari berbagai jenis disabilitas, para pimpinan lembaga pendidikan PD, pengurus panti asrama PPD, yayasan-yayasan untuk kesejahtearaan PD, organisasi penderita stroke (stroke club), dan lain-lain. Sebagai narasumber adalah Komisi Pemilu Umum Daerah (KPUD), Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, dan PPUA.

Adapun hasil dari pertemuan ini antara lain :

1. Bahwa ternyata masa coklit di daerah seperti Provinsi Jawa Tengah dan DIY diperpanjang hingga pertengahan Desember dikarenakan adanya libur Hari Raya Idul Fitri tanggal 20 November – 4 Desember 2003 dan masa untuk mencatatkan diri dapat dilaksanakan sampai pertengahan Januari pada PPS.

2. Banyak yang melaporkan bahwa PD belum didaftar baik di Provinsi DKI Jakarta, Jateng, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

3. Adanya kesediaan para PD untuk pro aktif memanfaatkan masa coklit juga para pengasuh, guru, pengurus organisasi dan lain-lain.

4. Tingginya antusiasme kalangan pemilih PD sendiri untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD.

Untuk menyosialisasikan masa coklit dan pemuktahiran data pemilih, agar seluruh warga negara PD dapat memaksimalkan masa coklit dan memastikan para calon pemilih tersebut betul-betul telah terdaftar sebagai pemilih sesuai dengan jenis disabilitas di daerah pemilihan masing-masing, maka harus diyakinkan bahwa yang bersangkutan memang telah terdaftar sebagai pemilih berdasarkan hasil pengecekan pada buku daftar pemilih sementara/tetap. Selanjutnya harus pula dilakukan konfirmasi tentang keberadaan pemilih PD untuk dimuat pada kategori pemilih PD serta alat bantu apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilu 2004.

Sosialisasi Coklit dan Pemutakhiran Data di Jakarta

Pada 22 November 2003 di Pondok Lagunas Restoran Parkir Timur Gelora Bung Karno diadakan sosialisasi coklit dengan tema "Partisipasi Aktif PD Dalam Mewujudkan Eksistensinya Sebagai Pemilih dan Penduduk". Kegiatan sosialisasi coklit dan pemutakhiran data ini memaparkan pengertian hak-hak politik PD, pemanfaatan masa coklit, hak pemilih untuk didata dan didaftar untuk Pemilu 2004. Di samping pemaparan dari nara sumber juga disediakan acara dialog interaktif antara peserta dengan narasumber, di mana peserta banyak mengeluhkan berbagai ketimpangan yang terjadi ketika mereka didata oleh petugas pendaftaran pemilih.

Salah satu bentuk ketimpangan yang paling mendasar dalam hal ini adalah Petugas P4B sewaktu mengumpulkan data pemilih PD, umumnya hanya berdasarkan informasi Kartu Keluarga (KK) dan tidak menanyakan seluruh item dalam form P4B, termasuk item Nomor 16 dan 21 tentang disabilitas. Akibatnya, data pemilih PD yang termuat dalam buku daftar pemilih umumnya kabur/tidak lengkap, juga banyak yang dibuat secara fiktif berdasarkan asumsi petugas semata.

Pada acara tersebut Ariani Mun'im, Ketua Umum PPUA, menegaskan akan pentingnya masa coklit yang sudah hampir usai agar dimanfaatkan dengan sebaik-sebaiknya. Beliau juga mengungkapkan bahwa PD mempunyai beberapa hak dalam berpolitik, salah satunya adalah hak untuk didaftar menjadi pemilih guna memberikan suara pada Pemilu 2004 serta menghimbau kepada para PD untuk berani menyuarakan diri dalam menggunakan hak politik sebagai warga negara. Selain itu beliau juga memaparkan beberapa fenomena yang menunjukkan betapa sangat minim perhatian pemerintah terhadap keberadaan PD seperti tidak terdapat data yang valid tentang jumlah PD yang ada.

Peserta merasa bahwa acara sosialisasi coklit dan pemutakhiran data yang diadakan ini sangat penting. Karena banyak hal yang selama ini belum mereka pahami, khususnya tentang pendaftaran pemilih termasuk masih adanya tenggang waktu masa pencocokan data bagi pemilih. Peserta juga semakin mengetahui bahwa jaminan yang ditegaskan oleh undang-undang Pemilu berkaitan dengan disabilitas mereka untuk memperoleh bantuan pendamping dan atau alat bantu yang mereka butuhkan pada saat pemungutan suara.

Sosialisasi Coklit dan Pemuktahiran Data di Jawa Tengah

Sosialisasi coklit dan pemuktahiran data di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan pada 22 November 2003, bertempat di Pondok Serrata, Semarang. Berperan sebagai narasumber adalah Heppy Sebayang (Wakil Ketua PPUA) dan Ronny Hudiprakoso (Ketua DPD PPUA Provinsi Jawa Tengah). Berbagai pengurus organisasi sosial disabilitas hadir, di antaranya perwakilan dari PPUA pusat, DPD Pertuni Provinsi Jawa Tengah, DPD PPDI Provinsi Jawa Tengah, Perkumpulan Tuna Netra Muslim Semarang, pengurus DPD PPUA Provinsi Jawa Tengah di antaranya dari Kabupaten Solo, Kendal, dan Salatiga.

Dalam acara tersebut, Heppy Sebayang antara lain mengatakan bahwa untuk dapat ikut serta dalam Pemilu, seluruh PD yang telah memenuhi syarat harus terdaftar. Ditekankan pula untuk kembali meninjau apakah peserta yang hadir saat itu, keluarganya, dan teman-teman disekitarnya telah benar-benar terdaftar dan terdata jenis disabilitasnya. Masa coklit di Jawa Tengah berlangsung sampai dengan tanggal 15 Desember 2003. Beliau juga menegaskan bahwa dari hasil masa coklit, akan diumumkan daftar pemilih tetap sebagai penggabungan antara nama dalam daftar pemilih sementara dan nama dalam daftar pemilih tambahan dan terakhir akan ditetapkan daftar pemilih tetap.

Ketua DPD PPUA Provinsi Jawa Tengah, Ronny Hudiprakoso, menjelaskan bahwa mereka telah beberapa kali diminta masukan oleh KPUD maupun BPS Jawa Tengah, berkaitan dengan kelompok pemilih PD. Namun PPUA Jawa Tengah kecewa, karena pada kenyataannya dari hasil daftar pemilih sementara, di Kabupaten Magelang, menurut Ibu Ida, seorang anggota KPUD Jateng, jumlah pemilih PD yang terdata baru 4 orang. Menurut Ronny, kondisi ini disebabkan karena petugas pendaftaran tidak bekerja secara professional dengan tidak menanyakan butir 16 dan 21 tentang PD. Ditambah lagi dengan ketidaktahuan PD sendiri tentang terdapatnya butir pertanyaan dalam form P4B yang menyangkut PD.

Oleh sebab itu Ronny menghimbau kepada seluruh PD agar di dalam masa coklit ini dapat bersikap proaktif untuk memeriksa namanya di kelurahan setempat, apakah sudah terdaftar dan apakah daftar itu sudah sesuai dengan data pemilih berkaitan dengan jenis disabilitas yang disandang. Beliau menambahkan akan pentingnya data yang akurat, khususnya bagi pemilih PD. Karena kesuksesan program P4B tidak hanya berkaitan dengan Pemilu, tetapi juga digunakan sebagai bahan bagi berbagai departemen maupun pemda setempat untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan PD di daerah masing-masing.

Sosialisasi Coklit dan Pemuktahiran Data di D.I. Yogyakarta

Di DIY, sosialisasi coklit dan pemuktahiran data berlangsung pada 4 Desember 2003 di Sonosewu. Bertindak sebagai narasumber adalah Ariani Mun'im, Ketua PPUA, serta Suherman dari KPUD Kabupaten Sleman. Bertindak sebagai moderator adalah Nuning Suryatiningsih yang merupakan ketua DPD PPUA Provinsi DIY. Di dalam kesempatan tersebut, Ketua PPUA mengajak seluruh peserta yang hadir untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan coklit guna memperoleh data PD yang akurat serta menekankan akan pentingnya menggunakan hak politiknya sebagai warga negara.

Kenyataan yang terjadi di DIY tentang performa petugas pendaftar hampir tidak berbeda dengan daerah lain. Petugas umumnya dirasakan tidak bekerja secara profesional dan terkadang malah tidak melakukan pendataan. Selain itu kendala kultural, di mana orang tua yang memiliki anak disabilitas, cenderung menutup-nutupi anggota keluarganya yang disabilitas karena perasaan malu. Nuning Suryatiningsih menambahkan tentang adanya kesempatan kedua bagi PD guna memaksimalkan pendataan dan mengajak seluruh peserta untuk saling mengingatkan orang-orang yang dikenalnya agar mendaftaran dirinya masing-masing, termasuk kepada orang tua yang memiliki anak disabilitas yang telah memenuhi syarat.

Dari hasil observasi terhadap pelaksanaan P4B ditemukan banyaknya data pemilih yang tidak valid dan tidak akurat. Hal itu disebabkan oleh petugas P4B yang lalai atau sengaja mengabaikan data pada formulir pendaftaran pemilih khususnya item 16 dan 21 yaitu mengenai jenis disabilitas. Hal ini disampaikan oleh Suherman, anggota KPUD Kabupaten Sleman, sehingga menurutnya masih perlu dilakukan pengecekan kembali dan dengan adanya masa coklit merupakan waktu strategis untuk melakukannya.

Masa coklit di Sulsel, juga dilakukan dengan melibatkan kembali mantan petugas P4B yang pernah mendata di kantong-kantong pemilih PD yang cukup banyak. Hal ini dapat dilakukan selain sebagai hasil kesepakatan Jakapasca Sulsel dengan KPUD Sulsel. Juga karena petugas P4B dimaksud adalah relasi fungsionaris Jakapasca Sulsel. Tidak sedikit pula fungsionaris Jakapasca Sulsel dibantu mitra kerjanya dari kalangan guru SLB/pengasuh panti PD di Sulsel untuk mendata ulang PD yang berhak memilih, untuk selanjutnya diserahkan kepada lembaga yang berkompeten.

Agar masa coklit tersebut merata di wilayah Sulsel, maka melalui RRI programa satu Makassar (unit program dengan daya pancar regional), Saharuddin Daming, S.H., M.H selaku Ketua Jakapasca Sulsel berkali-kali mengadakan talk show. Tidak sedikit pula dalam talk show tersebut menghadirkan narasumber lain sebagai pembanding antara lain Drs. M. Darwis, M.A dan Andi Mappinawang, S.H (anggota KPUD Sulsel) serta Drs. H.L. Arumahi (Anggota Panwaslu Sulsel). Respon publik terhadap program tersebut yang disampaikan secara langsung dalam dialog interaktif menunjukkan ketidakpuasan yang sangat tinggi atas hasil P4B khususnya yang terkait dengan pendataan pemilih PD. (Sumber: Data Laporan PPUA dan beberapa informan).

E. PEMANTAUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 maupun Undang- Undang No. 23 Tahun 2003 telah diatur secara tegas jaminan perlindungan kepada pemilih kelompok PD. Mekanisme ini dimaksudkan sebagai sarana legitimasi terhadap pranata kemudahan bagi PD dalam menjalankan hak politiknya baik untuk memilih maupun untuk dipilih. Salah satu upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan dari komitmen tersebut adalah lembaga pemantauan. Untuk maksud tersebut maka PPUA bersama lembaga jaringannya jauh-jauh hari telah mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan program kegiatan pemantauan.

Untuk menyukseskan tahapan yang cukup signifikan ini, PPUA merumuskan konsep strategi advokasi, pemantauan sebagai upaya yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh sistematis dan terarah oleh masyarakat atau orang-orang yang tergabung dalam organisasi pemantauan yang independen dan non partisan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, maka penyelenggaraan Pemilu dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya mulai dari indikator demokrasi sampai pada indikator penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD.

Dalam merancang program kegiatan pemantauan, PPUA menitikberatkan pada aspek yang berkaitan dengan isu penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu yang meliputi :

a. Pemantauan terhadap Sarana dan Prasana Penyelenggaraan Pemilu

Dalam hal ini, objek yang menjadi sasaran pemantauan tertuju pada ada tidaknya aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD dari segala sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu.

b. Pemantauan terhadap Fasilitas Non Fisik.

Selain fasilitas fisik, objek pantauan juga mencakup fasilitas non fisik yaitu segala bentuk layanan yang terkait dengan penyampaian informasi kepada pemilih PD guna menghubungkannya dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu khususnya pendidikan pemilih dan sosialisasi.

Secara sederhana ruang lingkup pemantauan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Pemilih

a. Apakah petugas Pendaftaran Pemilih (P4B) dalam melakukan pedataan ke rumah telah mendata pemilih PD menurut jenis disabilitas dan alat bantu yang di butuhkan.

b. Pendistribusian formulir pemilihan apakah sudah merata dan menyeluruh.

2. Hak Politik

a. Ada tidaknya persyaratan diskriminatif bagi PD untuk menjadi calon pejabat legislatif atau eksekutif melalui penyelenggaraan Pemilu

b. Ada tidaknya perlakuan khusus yang disediakan bagi PD untuk menyalurkanaspirasipolitik ataumenjadipesertadalampenyelenggaraan Pemilu

3. Pendidikan Pemilih

a. Penyampaian informasi kepada khalayak pemilih mengenai tahapan proses Pemilu dan alat-alat perlengkapan Pemilu.

b. Informasi harus diperoleh oleh pemilih secara adil, akurat, netral, tidak dimanipulasi

4. Pengadaan Keperluan Logistik Pemilu

a. Tersedianya alat-alat perlengkapan Pemilu yang aksesibel (bilik akses, kertas suara, surat pernyataan menjaga kerahasiaan, template dan kotak suara akses)

b. Sarana media informasi yang aksesibel saat berlangsungnya pendidikan pemilih dan atau saat hari pemungutan suara

5. Pemungutan Suara

a. Tersedianya tempat pemungutan suara (TPS) yang mudah dijangkau, tidak bertangga, di tempat yang rata dan tidak berumput tebal

b. Adanya surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup bagi pemilih tuna netra yang membutuhkan pendamping

c. Jaminan dan kepastian hukum terhadap pelanggaran asas kerahasiaan

C. Bentuk Laporan Pemantauan

Laporan pemantauan disampaikan dalam bentuk tertulis.

1. Laporan Tertulis

Laporan tertulis merupakan catatan tentang peristiwa yang terkait dengan aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD dalam seluruh tahapan penyelenggaran Pemilu. Laporan ini tersusun berdasarkan respon dari informan atau responden atas kuisioner yang terdiri dari 13 item pertanyaan, meliputi pertanyaan tentang informasi yang diberikan petugas, kemudahan yang diperoleh PD dalam pelaksanaan Pemilu, dan lain-lain. Laporan tertulis disusun secara terstruktur sesuai dengan format. Informasi yang disampaikan dalam laporan harus didasarkan kepada informasi yang objektif, akurat, dan tidak berpihak. Seluruh laporan, perlu diklarifikasi ke sumbernya.

Laporan hasil pemantauan tersebut, dapat dibuat secara nasional dan dapat pula bersifat lokal dan regional. Dengan susunan laporan seperti itu, maka setiap orang dapat memperoleh gambaran sekaligus menganalisis hasil pelaksanaan Pemilu dalam satu kabupaten/ kota, provinsi ataupun secara nasional. Dengan demikian proses penggambaran dan analisis terhadap laporan hasil pemantauan pelaksanaan Pemilu, dapat melahirkan kesimpulan dan rekomendasi

2. Laporan Lisan

Pelaporan lisan dilakukan oleh pemantau disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung, berdasarkan hasil observasi riil di lapangan. Pelaporan jenis ini, disampaikan secara bersamaan antara evaluasi penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD dengan hasil pemantauan secara umum. Pelaporan lisan dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses pendataan tentang hasil pemantauan dan temuan pelanggaran hak politik PD. Dalam hal ini pemantauan PPUA, dikorelasikan dengan laporan penyelenggaraan Pemilu dari KPU secara nasional maupun lokal, laporan hasil pemantauan penyelenggaraan Pemilu dari berbagai pihak, kegiatan pengawasan dari Panwaslu Pusat dan Daerah.

Untuk lebih lengkapnya berikut ini disajikan deskripsi kegiatan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilu 2004:

a.Menjelang Hari Pemungutan Suara

Menjelang "Hari H" Pemilu, Koalisi Media untuk Pemilu 2004 mengadakan need assessment untuk mengetahui apakah problem-problem Pemilu yang kerap dihadapi oleh kaum marjinal, dalam hal ini termasuk PD, telah diperhatikan atau paling tidak adakah upaya pemerintah atau otoritas Pemilu dalam menanggulangi problem-problem tersebut? Kegiatan need assessment tersebut dilakukan di 6 Kota, yaitu Medan, Semarang, Surabaya, Bandung, Banjarmasin dan Makassar. Kegiatan ini dilaksanakan pada pertengahan September hingga awal Oktober 2003. Metode yang dilakukan adalah Focus Group Disscusion (FGD) dan wawancara mendalam (interview indeepth) dengan PD.

Hasil need assessment, menyimpulkan bahwa kelompok PD merupakan kelompok warga negara yang paling termarjinalkan hak poltiknya dalam penyelenggaraan Pemilu selama ini. Terkait dengan kendala fisik yang dialami kelompok tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, dan tuna daksa, menyebabkan terbatasnya akses informasi yang mereka terima. Hal ini juga erat kaitannya dengan kendala sosio kultural, dimana PD mengalami kendala psikologis berupa rasa minder dari diri sendiri dan keluarga untuk bergaul secara umum saat di tempat pemungutan suara. Akibatnya mereka lebih suka untuk tetap berada di rumah dan hanya diwakili oleh unsur keluarga. Hal ini dilakukan menghindari kerepotan datang ke TPS. Sebab dalam persepsi beberapa PD atau keluarganya bahwa datang ke TPS sekedar untuk mencoblos merupakan beban kalau bukan buang-buang waktu dan tenaga.

Persoalan lain yang makin memperburuk keadaan juga dipicu oleh kurangnya kesungguhan otoritas Pemilu untuk mewujudkan aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD. Kesimpulan ini terindikasi pada beberapa hal: sulit sekali ditemukan sarana aksesibilitas yang memang disediakan khusus bagi PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Adanya manuver sejumlah kekuatan parpol yang menggunakan berbagai modus operandi untuk mengeksploitasi kelompok pemilih PD dengan menjadikannya sebagai mesin pendukung perolehan suara. Sedangkan aspek pendidikan politik tentang arti Pemilu 2004 bagi PD tidak disentuh sama sekali. Pemerintah dalam hal ini rupanya rupanya setali tiga uang dengan KPU yang menilai program sosialisasi tentang aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu sebagai isu yang kurang penting.

b. Pantauan Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara

1. Penyelenggaraan Pemilu Anggota Legislatif Tanggal 5 April 2004

Ketika Pemilu anggota legislatif terselenggara pada 5 April 2004 PPUA ternyata hanya mampu melakukan program kegiatan pemantauan dI 8 provinsi yaitu Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, D.I Yogyakarta, Kalsel dan Sulsel. Dari hasil pantauan tersebut diketahui bahwa penyelenggaraan Pemilu di DIY merupakan penyelenggaraan Pemilu yang paling mendekati standar universal tentang aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD. Sedangkan 7 Provinsi lainnya termasuk DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara RI, ternyata tidak sebaik dengan hajatan serupa di DIY. Ketika itu, tidak ada satupun TPS yang terpantau menyediakan template, tidak ada TPS plus apalagi TPS khusus. Meski demikian hasil pantauan mendeskripsikan bahwa sudah banyak TPS yang relatif aksesibel terutama bagi pengguna kursi roda maupun hambatan fisik lainnya.

2. Pemantauan Pemilu Pilpres Putaran I (5 Juli 2004)

Sebagai dampak dari perjuangan PPUA untuk mempopulerkan isu Pemilu akses, banyak pihak yang mulai menyatakan simpati dan ingin mengambil peran dalam mensukseskan isu tersebut. Beberapa lembaga jaringan menunjukkan keberpihakannya terhadap isu tersebut dengan mencantumkan unsur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD dalam kuisioner pemantauan mereka. Hal ini dilakukan antara lain JPPR, Cetro, dan JAMPPI. Mereka melakukan pemantauan pada 28.263 TPS yang tersebar di lebih dari 25 provinsi di seluruh Indonesia.

Dari hasil pemantauan ke-3 jaringan pemantau tersebut, ditemukan adanya indikasi bahwa kebanyakan pemilih PD dan pemilih lansia tidak dipenuhi haknya, karena hak untuk memilih pendamping dibatasi oleh KPPS. Hal ini bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Jo. Pasal 30 SK KPU No.37 Tahun 2004 yang menjamin hak pemilih PD dan lansia untuk menentukan sendiri pendampingnya. Akibatnya, kemandirian dan kerahasiaan pilihan pemilih PD dan lansia terganggu karena KPPS menempatkan diri sebagai satu-satunya alternatif pendamping.

3. Pemantauan Pemilu Pilpres Putaran Il (20 September 2004)

Kegiatan pemantaun PPUA pada pilpres putaran II didukung sepenuhnya oleh UNDP dengan fokus utama pada 3 provinsi yaitu 25 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 10 kabupaten / kota di Jambi dan 13 kabupaten / kota di Kalimantan Selatan.

Metode pemantauan yang diterapkan PPUA dalam pilpres putaran Il adalah tatap muka langsung dengan pihak yang terlibat dalam proses pemilihan di lapangan. Jumlah pemantau sebanyak 51 orang tersebar di masing-masing kabupaten / kota dengan jumlah responden sebanyak 510 orang. Responden adalah PD yang memenuhi persyaratan untuk memilih.

Temuan yang diperoleh dari hasil pemantauan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya pemberitahuan oleh petugas KPPS tentang adanya fasilitas yang memudahkan PD melakukan hak suaranya.

2. TPS sudah banyak yang dibangun di tempat yang rata atau tidak bertangga.

3. Meja pencoblosan relatif tidak menghalangi pemilih yang menggunakan kursi roda untuk masuk ke bilik suara.

4. Sebelum pencoblosan dimulai, rupanya kebanyakan petugas KPPS tidak menginformasikan secara jelas mengenai hak bagi pemilih tuna netra untuk menunjuk sendiri orang yang dipercaya sebagai pendamping dalam mencoblos.

5. Hampir semua pemilih tuna netra dalam mencoblos, didampingi oleh unsur petugas KPPS.

6. Petugas KPPS umumnya belum memahami mengenai perlunya penandatangan form C-7 bagi setiap pendamping pemilih PD.

7. Tidak ada data yang valid mengenai keberadaan pemilih PD maupun alat bantu yang dibutuhkan. (Sumber: Data Laporan PPUA disertai Klarifikasi dari informan yang berkompeten)

Untuk melengkapi hal yang terurai di atas, maka berikut ini disajikan hasil penelitian yang menggambarkan sikap responden tentang beberapa hal yang menyangkut strategi advokasi yaitu :

1. Apakah bentuk strategi advokasi yang diterapkan PPUA dan lembaga jaringannya sudah cukup efektif untuk mewujudkan unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu?

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya55,91 %
2.Tidak38,58 %
3.Ragu-ragu5,51,4 %
Jumlah100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 71

Keterangan :

Tabel tersebut di atas memperlihatkan kecenderungan responden hingga mencapai 55,90% yang meyakini bentuk strategi advokasi yang ditempuh komunitas PD cukup efektif. Unsur-unsur yang dinilai sebagai langkah yang tepat oleh responden antara lain advokasi dalam bentuk demonstrasi atau berpengadilan. Hal ini sudah selayaknya dilakukan oleh komunitas PD untuk mewujudkan aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD sekaligus untuk melawan arogansi otoritas penyelenggara Pemilu yang kerap mengabaikan eksistensi PD dengan segala hak yang melekat padanya. Sesuai dengan hasil interview dari sejumlah responden diperoleh informasi bahwa ada kecenderungan penguasa sengaja memarjinalkan hak poltik PD dalam segala hal akibat konsolidasi kekuatan PD sendiri dianggap lemah, terbelakang, dan tidak diperhitungkan. Di sisi lain penggunaan strategi lobi dan komunikasi konstruktif, rupanya menjadi media pembelajaran yang cukup efektif bagi penguasa untuk peduli dan memperhitungkan eksistensi PD.

2. Apakah peran PPUA dan lembaga jaringannya dalam mengadvokasi hak politik PD, memenuhi harapan dikalangan komunitas PD sebagai stakeholder utama ?

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya77,16 %
2.Tidak13,39 %
3.Ragu-ragu9,45 %
Jumlah127100 %

Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 72

Keterangan :

Pada tabel di atas terlihat angka yang sangat tinggi pada kelompok responden yang menilai peran PPUA dan lembaga jaringannya selama ini dirasakan sangat bermanfaat terutama dalam melakukan advokasi dan penyadaran publik terhadap hak politik PD yang bersifat fundamental dan universal. Dari hasil interview terhadap beberapa responden diketahui bahwa dibanding sebelum PPUA dan lembaga jaringannya memulai debutnya, isu hak politik PD kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu hampir tak terdengar. Kini isu tersebut telah menggema di mana-mana.

3. Apakah kinerja PPUA dan lembaga jaringannya dalam melakukan konsolidasi, cukup memuaskan untuk mengusung isu Pemilu akses?

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya10375,59 %
2.Tidak21,26 %
3.Ragu-ragu3,15 %
Jumlah100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 73

Keterangan:

Pada tabel di atas terlihat sikap responden dengan jumlah yang sangat tinggi menilai kinerja PPUA dan lembaga jaringannya dalam bidang konsolidasi, dirasakan berhasil. Dari hasil interview dengan sejumlah responden diketahuibahwaindikasikeberhasilan tersebut terfokus pada adanya struktur kelembagaan yang mampu menggalang aliansi dengan kekuatan internal maupun eksternal.

4. Apakah komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh PPUA bersama lembaga jaringannya selama ini cukup andal untuk mempengaruhi kalangan decision maker khususnya legislatif dan KPU?

JawabanFrekuensiPersentase
1.Ya56,70 %
2.Tidak37,00 %
3.Ragu-ragu6,30 %
Jumlah100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 74

Keterangan :

Tabel di atas memperlihatkan mayoritas responden percaya bahwa komunikasi dan interaksi yang dilakukan oleh PPUA bersama lembaga jaringannya selama ini cukup andal untuk mempengaruhi kalangan decision maker khususnya legislatif dan KPU. Berdasarkan hasil konfirmasi dari beberapa responden diketahui bahwa kepercayaan itu tertuju pada sikap akomodatif kalangan anggota legislatif dalam mewadahi aspirasi komunitas PD. Selain itu adanya perhatian secara terbatas KPU pada isu Pemilu akses juga merupakan faktor yang perlu dihargai.

5. Apakah PPUA dan lembaga jaringannya mampu membangun konsolidasi khususnya dengan lembaga media dan jaringan pemerhati Pemilu atau HAM?

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya75,59 %
2.Tidak21,26 %
3.Ragu-ragu3,15 %
Jumlah100 %

S. Daming 2008

Tabel 75

Keterangan :

Pada tabel tersebut di atas memperlihatkan jumlah responden yang cukup tinggi menilai kinerja PPUA dan lembaga jaringannya dalam berkoordinasi dengan lembaga media dan lembaga pemerhati Pemilu / HAM selama ini dirasakan sukses. Indikasi kesuksesan tersebut berfokus pada frekuensi pemberitaan dan keikutsertaan PPUA dalam berbagai program lembaga media maupun dengan lembaga pemerhati Pemilu / HAM di tanah air relatif intens.

6. Apakah program sosialisasi dan pemantauan yang dilakukan oleh PPUA beserta lembaga jaringannya cukup tajam untuk menerobos sikap ketidakpedulian publik terhadap hak politik PD?

Tabel 76

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya76,38 %
2.Tidak16,53 %
3.Ragu-ragu7,09 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Keterangan :

Tabel di atas memperlihatkan mayoritas responden yang begitu percaya terhadap program sosialisasi dan pemantauan yang dilakukan oleh PPUA beserta lembaga jaringannya sebagai hal yang cukup tajam untuk menerobos sikap ketidakpedulian publik terhadap hak politik PD. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada beberapa responden diketahui bahwa keyakinan tersebut bertumpu pada antusiasme kalangan pemilih PD di tanah air dan stakeholders-nya untuk berperan akif dalam tahapan penting penyelenggaraan tahapan Pemilu. Selain itu adanya perhatian secara terbatas dari elemen penyelenggara negara khususnya legislatif, KPU dan Panwaslu kepada isu Pemilu akses merupakan faktor pendukung dari keyakinan tersebut.

Apakah PPUA dan lembagajaringannya yang melakukan advokasi 7. melalui jalur litigasi, memang sudah patut dan maksimal?

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya66,14 %
2.Tidak26,77 %
3.Ragu-ragu7,09 %
Jumlah100 %

Sumber data dari kuisoner penelitian buku S. Daming 2008

Tabel 77

Keterangan :

Pada tabel di atas terlihat kecenderungan responden yang menilai strategi advokasi yang diperankan oleh PPUA dan lembaga jaringannya melalui jalur litigasi, merupakan hal yang memang sudah patut dan maksimal. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada beberapa responden diketahui bahwa meski strategi advokasi dalam bentuk ini belum begitu produktif bahkan cenderung disebut gagal dalam memperjuangkan hak politik PD sebagaimana terlihat pada putusan PN Barru, namun kegagalan tersebut bukanlah karena faktor internal PPUA dan lembaga jaringannya, tetapi hal itu lebih disebabkan oleh pandangan fungsionaris pengadilan yang belum memahami aspek keadilan dalam perspektif hak politik PD secara komprehensif.

8. Apakah PPUA dan lembaga jaringannya perlu dipertahankan untuk mengawal advokasi hak politik PD di masa depan ?

NoJawabanFrekuensiPersentase
1.Ya93 %
2.Tidak2,3 %
3.Ragu-ragu4,7 %
Jumlah127100 %
Sumber data dari kuisoner penelitian buku

S. Daming 2008

Tabel 78

Keterangan :

Pada tabel di atas tampak mayoritas responden menghendaki PPUA dan lembaga jaringannya setidaknya visi misi yang menjadi objek garapannya bukan saja perlu dipertahankan, tetapi harus dilanjutkan. Dari hasil interview dengan sejumlah responden diketahui bahwa tingginya antusiasme stakeholder PPUA dan lembaga jaringannya untuk mempertahankan dan melanjutkan keberadaan lembaga tersebut, tentu tidak lain karena perjuangan menegakkan dan memulihkan hak politik PD dan segala yang tersangkut paut dengan itu belum selesai. Bahkan justru baru pada tahap awal. Sementara isu Pemilu akses dan keterlibatan PD dalam proses revisi peraturan perundang-undangan politik, kini menantang lembaga tersebut untuk makin di mantapkan lagi.

BAB X

PENUTUP etelah diuraikan paradigma perlakuan negara maupun bentuk strategi yang diterapkan oleh kalangan PD dan elemen masyarakat S terhadap upaya perwujudan hak Politik PD, maka tibalah peneliti pada tinjauan pencapaian hasil penelitian. Kajian mengenai hal ini,

bertumpu pada tabulasi data dari hasil kuisioner penelitian yang dikorelasikan dengan landasan teori yang mencakup:

1. Konsep Negara Hukum dari Imanuel Kant dan Negara Kesejahteraan dari Frederich Julius Sthaal sebagai Grand Theory. Dalam hal ini indikator konsep negara hukum dan negara kesejahteraan meliputi :

Segala bentuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum.

Setiap peraturan hukum yang ada, harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum yang berlaku.

Segala bentuk peraturan hukum yang dilahirkan negara, harus menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM termasuk PD

Penyelenggara negara maupun elemen masyarakat harus tunduk kepada aturan hukum dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab sesuai fungsi tugas dan wewenang masing-masing.

Apabila terjadi kekosongan hukum, maka penjabat penyelenggara negara perlu mengisinya dengan kebijaksanaan (Freis Ermessen).

Untuk menjamin pelaksanaan aturan hukum, harus ada mekanisme pengawasan dan penegakan hukum secara independen, adil, dan bermartabat.

2. Konsep pembebasan dan .pembangunan PD dari Peter Coleridge serta hak memperoleh perlakuan khusus dari Deklarasi Wina 1993 sebagai Middle Theory.

Dalam hal ini indikator kedua konsep tersebut diurai secara terpisah. Pembebasan dan pembangunan PD

Isu PD bersifat imparsial dengan prioritas pembangunan di segala bidang.

Komitmen penyelenggara negara terhadap kemajuan PD dilakukan secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Ada langkah konkrit pada aspek pemberdayaan maupun penghapusan secara berkala unsur-unsur diskriminasi maupun marjinalisasi PD.

Hak untuk memperoleh perlakuan khusus

Setiap PD perlu disediakan aksesibilitas baik yang berbentuk fisik maupun non fisik sesuai dengan jenis dan tingkat disabilitas yang disandang..

Penyediaan aksesibilitas bagi PD bukan atas dasar belas kasihan atau pengistimewaan, tetapi dilakukan untuk memaksimalkan tingkat kemampuan yang masih ada agar setara dengan warga negara pada umumnya.

Prinsip efektivitas dan efisiensi maupun faktor minoritas, tidak boleh mengurangi apalagi menghilangkan hak PD untuk mendapatkan layanan perlakuan khusus dalam bentuk aksesibilitas.

Substansi dan prinsip aksesibilitas harus dirumuskan dengan jelas dalam peraturan hukum dan dilaksanakan dengan pengadaan sarana dan prasarana khusus bagi PD.

Berdasarkan rumusan indikator sebagaimana diurai di atas, maka dapat dipaparkan tinjauan analitis terhadap bentuk pencapaian hasil sebagai berikut: dari 35 jumlah total kuisioner hasil penelitian ini, 13 (.37,14 %) item kuisioner hasil penelitian buku ini, yang menunjukkan sikap positif (jawaban ya), 22 (62,86 %) yang memberi respon negatif (jawaban tidak). Hal tersebut dapat dirinci lagi pada uraian sebagai berikut:

a. Dalam hal pembentukan aturan hukum/kebijakan penyelenggara negara terhadap upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD, terdapat 7 item, 5 (71,42 %) yang memberikan respon positif dan hanya 2 (29,58 %) yang memberikan respon negatif. Dengan demikian terlihat sikap positif responden lebih dominan dari pada yang berpandangan negatif. Ini berarti penyelenggara negara dalam membentuk peraturan hukum/kebijakan telah memperhatikan hak politik PD terutama mengenai perlakuan khusus bagi PD (special treatment) sebagaimana yang diserukan Deklarasi Wina 1993 maupun ajaran disability liberation and development dari Peter Coleridge. Dengan demikian maka cita-cita negara hukum dari Imanuel Kant maupun negara kesejahteraan dari Frederich Julius Sthaal juga telah dipenuhi.

b. Dalam hal pelaksanaan aturan hukum/kebijakan penyelenggara negara terhadap upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD, terdapat 28 item, hanya 8 item (28,37%) yang memberikan respon positif dan 20 item (71,43 %) yang memberikan respon negatif. Dengan demikian terlihat sikap negatif responden lebih dominan dari pada yang berpandangan positif. Ini berarti penyelenggara negara dalam membentuk peraturan hukum/kebijakan belum memperhatikan hak politik PD terutama mengenai perlakuan khusus bagi PD (special treatment) sebagaimana yang diserukan Deklarasi Wina 1993 maupun ajaran disability liberation and development dari Peter Coleridge. Dengan demikian maka cita-cita negara hukum dari Imanuel Kant maupun negara kesejahteraan dari Fredrich Julius Sthaal belum terpenuhi.

Bentuk pencapaian hasil sebagaimana dikemukakan di atas, dirinci secara deskriptif dengan 4 indikator utama yaitu unsur-unsur keberhasilan dan kegagalan maupun faktor-faktor pendukung maupun penghambat.

A. UNSUR-UNSUR KEBERHASILAN

a. Sistem Regulasi dan Kelembagaan

Setelah dilakukan serangkaian perjuangan yang begitu panjang dan melelahkan dengan berbagai bentuk strategi advokasi baik yang diprakarsai langsung oleh PPUA beserta lembaga jaringannya maupun pihak lain yang peduli dan simpati kepada hak politik PD, maka perjuangan tersebut mengukir sejumlah keberhasilan yang membanggakan. Prestasi tersebut tentu merupakan kemenangan tidak hanya di kalangan komunitas PD, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia yang telah menapak satu lagi bentuk kemajuan dalam penyelenggaraan Pemilu. Betapa tidak karena dalam catatan penyelenggaraan Pemilu di beberapa negara yang mengaku sebagai bangsa yang beradab dan menjunjung tinggi nilai demokrasi, namun penyelenggaraan Pemilu yang mereka lakukan ternyata sarat dengan berbagai praktik marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kelompok warga negara dari kalangan PD.

Meski sebagai hal baru dan masih terbatas pada elemen-elemen tertentu, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia tahun 2004 telah mencatat sejumlah kemajuan penting dari sisi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD. Berikut ini dikemukakan unsur-unsur keberhasilan dalam bidang regulasi yang telah dicapai selama PPUA beserta lembaga jaringannya melakukan gerakan advokasi yaitu:

1. Berhasil memasukkan konsep Pemilu akses ke dalam UU No. 12 Tahun 2003 sebagaimana tertera pada 4 Pasal yaitu, Pasal 54 ayat (1) dan (2) tentang pendaftaran calon pemilih, Pasal 60 huruf (d) dan (j) tentang syarat menjadi anggota legislatif, Pasal 85 tentang bantuan bagi PD dan Pasal 88 ayat (1) dan (2) tentang TPS;

2. Berhasil memasukkan gagasan sistem pendaftaran dan pendataan pemilih yang berperspektif PD ke dalam P4B. Hal ini terlihat pada 2 item yang tertera dalam formulir P4B, yaitu item 16 yang menanyakan tentang jenis disabilitas dan item 21 yang menanyakan tentang jenis bantuan yang dibutuhkan PD.

3. Berhasil memasukkan sejumlah konsep kepada KPU tentang tata cara pemungutan suara yang berperspektif PD. Hal ini terlihat pada SK KPU No. 01 Tahun 2004 yang kemudian di revisi dengan SK KPU No. 37 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS.

4. Berhasil menyusun draft SK KPU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilu yang Aksesibel bagi PD, Lansia dan Penyandang Berkebutuhan Khusus. Draft tersebut telah disampaikan kepada KPU, namun sayang karena ternyata draf tersebut direspon KPU tidak sebagaimana mestinya. Di mana materi draf dimaksud tidak dimuat dalam satu naskah peraturan, melainkan disebar secara parsial ke dalam berbagai SK KPU.

5. Berhasil membuka wawasan otoritas parpol maupun penyelenggara Pemilu tentang rekrutmen PD menjadi calon legislatif. Hal ini terlihat pada daftar calon legislatif dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 di mana ada 4 PD yang terdaftar sebagai calon legislatif tingkat nasional dan 10 PD yang terdaftar sebagai calon legislatif tingkat daerah serta 1 PD menjadi anggota KPUD Kabupaten.

6. Berhasil melakukan pengadaan template mulai dari proses desain, produksi hingga distribusi. Pengadaan dan distribusi template dimaksud sekalipun baru mencakup 7 provinsi, namun prestasi tersebut setidaknya telah menjadi bahan pembelajaran bagi penyelenggara Pemilu untuk semakin tahu dan menyadari bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

b. Sosialisasi

1. Berhasil membangkitkan kesadaran berbagai elemen penyelenggara negara dan masyarakat serta kalangan PD sendiri tentang aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu 2004.

2. Berhasil mengubah paradigma keikutsertaan PD khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2004 yang lebih diminati kalangan pemilih PD daripada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya.

3. Berhasil membangun opini dan kesadaran publik secara nasional baik terhadap isu penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD, maupun tentang eksistensi PD dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

c. Pengorganisasian

1. Berhasil membangun dan mengembangkan lembaga jaringan PPUA pada 14 provinsi, yaitu Jateng, Jatim, Jabar, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulsel, Kalsel, Jambi, Bali, Lampung, Bengkulu, Riau, Maluku Utara, Gorontalo dan Papua.

2. Berhasil memperkuat isu Pemilu akses melalui konsolidasi dan kerja sama dengan :

a. Lembaga penyelenggara negara di tingkat nasional maupun lokal.

b. Lembaga non pemerintah pada tingkat nasional dan lokal.

c. Organisasi PD pada tingkat nasional dan lokal.

d. Pemantauan

1. Berhasil memantau upaya perwujudan hak politik PD dalam rangkaian penyelenggaraan Pemilu 2004 meski terbatas pada beberapa provinsi. Namun keterbatasan jangkauan PPUA dan lembaga jaringannya tersebut, di lengkapi oleh pantauan dari lembaga lain.

2. Berhasil menghimpun berbagai fakta/temuan tentang bentuk perlakuan penyelenggara Pemilu terhadap hak politik PD.

3. Berhasil melakukan tuntutan pelanggaran hak poltik PD melalui jalur litigasi. Meski putusan pengadilan belum berpihak pada kepentingan hak poltik PD, namun strategi advokasi tersebut setidaknya telah menjadi bahan pembelajaran/preseden bagi semua pihak khususnya otoritas politik untuk mulai memperhatikan hak politik PD.

B. UNSUR-UNSUR KEGAGALAN

Meski dalam penyelenggaran Pemilu 2004 telah tercatat sejumlah kemajuan dan prestasi gemilang, namun di balik itu juga dibayangi sejumlah kegagalan. Hal ini tentu tidak perlu disesali apalagi melemahkan semangat, melainkan justru merupakan cambuk bagi PPUA beserta seluruh mitra kerjanya agar lebih intensif melakukan berbagai upaya secara sistematis, cerdas dan penuh kearifan demi membumikan isu Pemilu akses pada penyelenggaraan Pemilu berikutnya. Sebab bukankah untuk mencapai keberhasilan memang kadang-kadang dimulai dengan kegagalan dan kegagalan sesungguhnya tidak lain adalah keberhasilan yang tertunda.

Adapun rangkaian advokasi yang dikategorikan sebagai unsur kegagalan dimaksud antara lain:

a. Pelaksanaan P4B

Pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh KPU bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menghasilkan data jauh dari realitas jumlah PD. Hasil P4B yang dilakukan oleh BPS tahun 2004 hanya mencatat jumlah pemilih PD secara nasional sebesar 774.646 orang dengan rincian: tuna daksa 309.146 orang, tuna rungu 178.870 orang, tuna netra 192.207 orang dan disabilitas lain 94.423 orang. Hasil P4B yang di rilis oleh BPS tersebut sebenarnya terbilang relatif kecil bila dibandingkan dengan hasil pendataan tentang PD dari Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, dan lain-lain. Padahal data yang disebut terakhir justru menjadi acuan instansi dimaksud dalam melahirkan serangkaian kebijakan yang terkait dengan PD.

Begitu biasnya hasil P4B yang diselenggarakan oleh BPS, unsur pengurus orsos/ormas PD pada tingkat lokal maupun nasional ternyata banyak yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor :

1) Petugas P4B tidak bekerja secara profesional.

2) Kurangnya pemahaman di kalangan petugas P4B, tentang pemilih PD sebagai salah satu objek P4B yang perlu dicatat dengan komponen khusus.

3) Sikap sungkan atau enggan dari kalangan petugas P4B untuk menggali keterangan tentang kondisi disabilitas yang disandang oleh obyek P4B.

4) Tidak adanya keinginan kuat dari KPU dan BPS untuk melakukan koordinasi dengan PPUA atau lembaga disabilitas yang berkompeten guna menghasilkan pemutakhiran data pemilih PD yang benar-benar valid dan akurat.

b. Kebijakan KPU yang bias PD

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, memuat berbagai ketentuan yang menjadi landasan hukum dalam rangka mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD. Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut, seharusnya menjadi acuan bagi KPU dalam menata penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD.

Namun amat disesalkan karena kebijakan KPU justru banyak terdapat unsur-unsur yang bias PD (mengurangi, membatasi, mempersulit atau menghilangkan hak politik PD). Meski PPUA bersama lembaga jaringannya berupaya keras untuk melakukan pendekatan dan komunikasi demi melicinkan jalan perumusan ketentuan penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD, namun usaha tersebut selalu membentur dinding arogansi dan sinisme KPU. Sejumlah kebijakan KPU yang dinilai bias PD dan telah dilakukan rangkaian advokasi namun tidak mendapat respon untuk langkah perbaikan antara lain:

a. SK KPU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pemilu Legislatif sama sekali tidak diatur tentang alat bantu pemilih yang mempunyai hambatan fisik dan atau mental dalam mencoblos. Sebaliknya dalam SK KPU tersebut, mengatur bahwa pemilih yang mempunyai hambatan fisik dalam mencoblos, perlu didampingi. Anehnya karena dalam SK tersebut, tidak diatur mengenai surat pernyataan pendampingan bagi setiap orang yang mendampingi pemilih PD.

b. Pasal 53 ayat (1) SK KPU Nomor 37 Tahun 2004 diatur tentang keberadaan alat bantu coblos untuk tuna netra, tetapi hanya mencakup wilayah tertentu bukan untuk seluruh PD. Itupun ternyata harus disediakan sendiri oleh pemilih PD dan bukan KPU. Lebih tragis lagi karena upaya pengadaan alat bantu dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) SK KPU, harus dikoordinasikan dengan lembaga disabilitas setempat. Ketentuan ini mengundang kontroversi di kalangan KPU sendiri karena antara KPU Pusat dan KPU Provinsi saling lempar kesalahan tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam memproduksi atau mendistribusikan alat bantu yang dimaksud oleh pasal tersebut.

C. SK KPU Nomor 26 tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden khususnya pada Pasal 4 huruf (d) tentang syarat calon presiden mampu secara ruhani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden, Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1) tentang pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dilakukan oleh tim pemeriksa khusus yang ditetapkan oleh KPU. Ketentuan ini sangat diskriminatif dan mengebiri hak politik PD untuk menjadi calon presiden.

C. Program Sosialisasi KPU Diskriminatif terhadap PD

Dalam UU No. 12 Tahun 2003 Jo. UU No. 23 Tahun 2003 telah mengatur tugas, wewenang dan kewajiban KPU. Salah satu hal yang perlu dilakukan oleh KPU adalah sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Anehnya karena dari rangkaian program sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU, ternyata tidak ada satu pun yang mencakup isu hak politik PD padahal kegiatan serupa justru mengangkat isu hak politik perempuan, buruh dan pemilih pemula. KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak memberikan informasi perihal hak-hak dan adanya penyediaan kebutuhan PD pada saat pemungutan suara. Dari seluruh model sosialisasi yang diterapkan KPU dipastikan tidak ada satupun model program sosialisasi khusus tentang hak dan penyediaan kebutuhan PD. Komitmen penyelenggara Pemilu 2004 bagi perwujudan Pemilu akses PD masih jauh dari harapan.

d. Sinisme Penyelenggara Pemilu

1. Dalam SK KPU Nomor 37 Tahun 2004 khususnya Pasal 13 ayat (1) dan (4) diatur bahwa saat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS harus menyebutkan adanya kemudahan bagi PD untuk memberikan suaranya di TPS. Informasi ini sangat penting agar PD dapat memastikan apakah membutuhkan pendamping atau tidak, lalu bilamana ada kemudahan itu disediakan dalam bentuk apa.

Baik pada saat menerima surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Formulir Model C.6-PWP) dari petugas KPPS maupun pada saat melakukan pemungutan suara. Menurut catatan PPUA sebanyak 80% pemilih mengaku tidak mendapatkan informasi dari petugas Pemilu tentang adanya kemudahan bagi PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Hanya 20% mengaku mendapatkan informasi bahwa TPS ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau dan informasi tentang adanya alat bantu coblos bagi PD tuna netra di TPS.

Keadaan ini bisa terjadi karena KPPS yang bertugas tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kebutuhan dan hak PD yang telah diatur dalam berbagai kebijakan KPU. Hal tersebut juga dipicu oleh tidak adanya juklak/juknis dari KPU tentang bentuk kemudahan dalam mencoblos bagi pemilih PD. Hal ini mengakibatkan terjadinya penafsiran yang beragam dari KPUD, PPK, hingga KPPS bahwa pelaksanaan Pemilu akses PD dan penyediaan kebutuhan PD saat memilih bukan kewajiban dari daerah tetapi dari KPU Pusat.

2. Tidak adanya political will KPU dalam upaya pengadaan dan pendistribusian fasilitas Pemilu yang akses bagi PD, khususnya template sehingga tidak heran jika sebagian besar daerah, tidak pernah menerima alat bantu coblos. Ada beberapa wilayah yang memproduksi alat bantu bahkan disumbangkan sendiri oleh UNDP melalui PPUA, tetapi alat bantu tersebut ternyata tidak terdistribusi ke tingkat PPS pada hari pencoblosan.

C. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian konsideran Undang-undang No. 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 bahwa Pemilu 2004 diupayakan dengan sistem penyelenggaraan yang lebih berkualitas termasuk di dalamnya adalah terselenggaranya Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD. Namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan sebagaimana yang diharapkan. Dari hasil pengamatan, pengkajian, dan inventarisasi yang dilakukan terhadap tidak optimalnya penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD ditemukan beberapa kesimpulan sebagai faktor penghambat antara lain :

1. Masih tingginya persepsi destruktif terhadap PD di kalangan decision maker, intelektual, dan segenap elemen masyarakat.

2. Terbatasnya informasi secara komprehensif terhadap eksistensi PD dengan segala kelebihan dan keterbatasannya.

3. Belum tegasnya sistem hukum yang mengatur tentang hak PD berikut dengan sanksi atas pelanggaran hak dimaksud dan kalaupun ada, umumnya hanya dibuat sekedarnya.

4. Masih tumpang tindihnya pengaturan hukum tentang hak PD, tidak terkecuali lima paket peraturan perundang-undangan politik yang baru, sehingga memungkinkan timbulnya interprestasi yang mengakibatkan ketidakpastian hak politik PD.

5. Rendahnya tingkat sensitifitas, apresiasi, akomodasi dan responsibilitas otoritas Pemilu dan media massa terhadap isu penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibilitas bagi PD.

6. Baik isu umum tentang PD maupun Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD di Indonesia, masih dianggap sebagai hal yang tidak penting. Tidak heran jika sebagian besar peraturan hukum yang terkait dengan itu dirasakan sangat parsial, pragmatis, apologi dan diskriminatif.

7. Komunitas PD Indonesia sebagian besar masih rentan, terbelakang dan bermasa bodoh terhadap perubahan. Akibatnya hak politik yang bersifat fundamental, kadang-kadang ditanggapi sinis oleh kalangan PD sendiri. Tokoh dan elit PD Indonesia masih terjebak dan terkooptasi dalam berbagai konflik kepentingan sehingga sulit menyatukan visi dan strategi perjuangan.

8. PPUA sebagai lembaga yang merepresentasikan advokasi PD terhadap isu Pemilu baru dibentuk pada Pemilu 2002, padahal memperjuangkan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD sebagai isu baru, perlu persiapan jauh sebelumnya.

9. Suplai energi penggerak visi, misi PPUA dalam bentuk finansial, selain sangat terbatas dari kalangan funding, swasta dan tidak ada dari pemerintah/KPU, juga tidak berkelanjutan sebagaimana badan/lembaga advokasi Pemilu lainnya.

10. Tenaga personalia PPUA maupun jaringan kerjanya di daerah-daerah, juga terbatas dengan pengetahuan manajemen organisasi ala kadarnya. Padahal perjuangan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD selain rumit, asing dan tidak menarik, juga mahal sehingga perlu di back up oleh tenaga yang handal dan profesional dan berdedikasi tinggi.

D. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG

Meski program penyelenggarakan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD belum terwujud secara maksimal akibat adanya faktor penghambat sebagimana yang dikemukan di atas, namun hal tersebut tidak dapat menjadi alasan isu Pemilu akses dihentikan. Justru dengan kondisi yang demikian itu, maka isu Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD harus terus didorong dan diperjuangkan secara berkelanjutan. Optimisme tersebut timbul karena adanya faktor-faktor pendukung sebagai berikut:

Jumlah keberadaan PD Indonesia cukup besar sehingga secara sosio politis, a. dapat menjadi pressure group atau decision maker dalam supra dan infra struktur politik nasional.

b. Isu politik maupun Pemilu yang terkait dengan keberadaan PD sebagaimana yang diwacanakan PPUA selama ini sudah memperlihatkan indikasi yang perspektif dalam ranah publik Indonesia.

C. Strategi perjuangan dan advokasi dalam mengusung isu tersebut sudah mulai tumbuh dalam struktur kelembagaan PD.

d. Sejumlah peraturan hukum, sudah mulai mengakomodasi beberapa aspirasi penting dari kalangan PD yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

e. Tersedianya kesempatan besar bagi komunitas PD dalam melakukan advokasi secara proyustisia terutama untuk menempuh judicial review terhadap peraturan hukum yang bertentangan dengan rasa keadilan PD maupun ketentuan yang lebih tinggi melalui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

f. Mulai terbitnya akses komunikasi dengan berbagai lembaga funding internasional maupun domestik untuk disentak agar tertarik dan peduli terhadap isu pemberdayaan hak politik PD.

g. Penyelenggaraan Pemilu nasional berikutnya berlangsung pada tahun 2009, merupakan kesempatan untuk menyiapkan segala sesuatunya dari sekarang.

h. Masih segarnya idealisme kalangan legislator yang baru terpilih serta kuatnya aspirasi pressure group PD dalam mendesak legislatif untuk mengubah paket peraturan perundang-undangan politik khususnya penyelenggaraan Pemilu agar mengakomodasi secara komprehensif dan optimal unsur-unsur penyelenggaraan Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD.

i. Tersedianya bahan atau data sekalipun belum valid dan holistik untuk menyusun strategi perjuangan lanjutan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi mengenai paradigma perlakuan penyelenggara negara terhadap hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana tersaji pada bab dan sub-sub bab terdahulu, maka pada bagian ini dipaparkan unsur-unsur yang menjadi kesimpulan sebagai jawaban konkrit dari rumusan masalah penelitian buku ini.

Selanjutnya diajukan pula beberapa saran sebagai umpan balik agar ditemukan solusi pemecahan masalah-masalah yang selama ini merupakan biang kerok terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap hak politik PD baik dalam penyelenggaraan Pemilu maupun dalam momen lainnya. Hal ini juga sekaligus dapat menjadi bahan renungan dan pertimbangan bagi decison maker dalam berupaya memanfaatkan momentum yang ada demi mewujudkan unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

1. Paradigma perlakuan negara khususnya aturan hukum yang dilahirkan legislatif, sudah cukup akomodatif untuk menjamin upaya penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Namun lemah sekali dari sudut implementasi terutama pada level penyelenggara Pemilu dan lembaga penegak hukum Pemilu. Hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu cenderung dilecehkan, diremehkan, disia-siakan, diabaikan, bahkan ada yang dieksploitasi dan dimanipulasi. Kalanganlegislatif, eksekutifhingga yudikatifbelum mengakomodasisecara signifikan unsur-unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu. KPU maupun Panwaslu sebagai pihak yang berwenang membuat mekanisme dalam hal penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu, ternyata kurang atau tidak mengambil upaya secara patut dan optimal menurut hukum dan moral untuk mewujudkan aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya diketahui bahwa praktik diskriminasi dan marjinalisasi terhadap hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu terjadi karena kalangan penyelenggara negara cenderung berpandangan stereotip dan prejudice terhadap eksistensi PD dengan segala hak yang melekat padanya. Selain itu terjadinya perlakuan marjinalisasi, diskriminasi oleh penyelenggara negara denganparadigmayangcenderungmeremehkan, melecehkan,menyia-nyiakan, mengabaikan, bahkan ada yang tidak segan-segan melakukan tindakan eksploitasi dan manipulasi hak, disebabkan oleh kelemahan peraturan hukum sendiri berupa kekosongan hukum, kekaburan maksud atau tidak tegasnya hal yang diatur. Semua ini merupakan alasan bagi pihak yang berkompeten untuk membuat interpretasi sesuai sudut pandangnya sendiri tanpa pernah menyadari kalau perlakuan penyelenggara negara dimaksud, terindikasi pelanggaran HAM. Dalam hal ini, KPU cenderung mengabaikan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu karena pendewaan yang amat luar biasa terhadap uu penyelenggaraan Pemilu sebagai rujukan tunggal. Mereka sama sekali tidak mengindahkan peraturan hukum yang mengatur secara eksplisit hak PD dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sebagaimana yang tertuang pada UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang PD, Juncto UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM beserta sederet peraturan perundang-undangan lainnya. Hal mana merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari sistem hukum kita.

2. Bentuk strategi advokasi yang dilakukan kalangan PD untuk mewujudkan hak mereka dalam penyelenggaraan Pemilu, ternyata cukup intensif dan sistematis yang mencakup jalur litigasi dan non litigasi. Jalur non litigasi antara lain membangun organisasi dan konsolidasi internal, membangun aliansi dan kerjasama antar lembaga, sosialisasi tentang hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu, pendidikan pemilih PD, dan pemantauan terhadap aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak politik PD dalam penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan jalur litigasi mencakup pengaduan, pelanggaran hak politik PD kepada pihak yang berwenang disertai upaya pengawalan dan penyediaan bahan-bahan untuk menunjang proses penuntutan proyustisia.

3. Adapun peran masyarakat terhadap upaya peruwujudan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu secara kuantitatif masih belum cukup optimal, namun secara kualitatif sudah jauh lebih baik dari periode penyelenggaraan Pemilu sebelumnya. Hal ini diindikasikan melalui peran media massa, parpol, dan LSM yang sudah mulai memperhatikan bahkan ada yang sudah berpartisipasi atau melibatkan unsur-unsur kepentingan PD dalam penyelenggaraan Pemilu.

F. SARAN

Belajar dari hasil penyelenggaraan Pemilu 2004 atas segala kelebihan dan kekurangannya terutama yang terkait dengan kepentingan pemilih PD, maka penyelenggaraan Pemilu berikutnya harus lebih baik, dalam arti kata unsur-unsur positif perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan keberadaannya. Sebaliknya unsur-unsur negatif, tentulah harus dihilangkan, setidaknya diminimalisasi sampai pada tingkat yang paling rendah. Karena sebagaimana bunyi pepatah bahwa hanya makhluk dungu seperti keledai sajalah yang berulang-ulang jatuh di tempat yang sama untuk mewujudkan hal tersebut, maka berikut ini dirumuskan saran atau rekomendasi yaitu:

1. Perlunya membangun penyelenggaraan Pemilu dengan paradigma perlakuan negara khususnya dalam bidang pengaturan hukum yang senantiasa menjamin upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi PD. Hal tersebut mencakup :

a. Merevisi UU No. 4/1997 tentang PD dan peraturan pelaksanaannya dengan substansi yang mengakomodasi unsus-unsur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan PD dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bemasyarakat.

b. Mempercepat pembaharuan UU No. 4/1997 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak PD untuk disesuaikan dengan UU No. 19/2011 tentang pengesahan ratifikasi Konvensi hak PD yang telah diadopsi Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa pada tanggal 13 Desember 2006 No. 67/106. Hasil ratifikasi dimaksud dapat menjadi legal standing reformasi hukum di Indonesia khususnya yang terkait dengan aspek penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak PD dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

C. Mengawal dan mengadvokasi setiap pembuatan sistem regulasi penyelenggaraan Pemilu terutama yang sedikit banyaknya terkait dengan hak politik PD.

d. Dalam upaya untuk menyempurnakan materi muatan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang politik maupun bidang lain, selain mengakomodasi secara eksplisit dan komprehensif unsur-unsur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak PD, proses penyusunan, pembahasan hingga pengesahan kebijakan dimaksud seyogianya melibatkan unsur PD.

Untuk mewujudkan keadilan dan aksesibilitas pada penyelenggaraan e. Pemilu berikutnya, maka selain mengakomodasi serta melibatkan PD dalam proses legislasi, hal tersebut juga seyogianya mencakup substansi yang menghapus/meniadakan segala hambatan, kesulitan dalam penyelenggaraan Pemilu. Baik hambatan karena faktor disabilitas, hambatan arsitektural, maupun karena hambatan prosedur administratif, dan lain-lain.

f. Penyelenggara Pemilu berikutnya haruslah memperhatikan aspirasi PD atau Penyandang Berkebutuhan Khusus lainnya. Untuk maksud tersebut maka isu Pemilu yang ddil dan aksesibel bagi PD seyogianya menjadi salah satu prasyarat rekrutmen anggota KPU yang baru.

Untuk mengoptimalkan jangkuan penyelenggaran Pemilu kepada g. pemilih PD atau orang yang mempunyai kebutuhan khusus lainnya, maka program P4B atau yang serupa dengan itu harus dikelola secara profesional, valid, akurat, dan akuntabel.

h. Dari sektor penegakan hukum, perlu langkah-langkah yang konkrit dan strategis untuk mengefektifkan sistem pengawasan, pemantauan, dan peradilan mengenai penyelenggaraan Pemilu yang benar-benar adil, jujur, aksesibel, dan bermartabat bagi PD. Dalam hal ini setiap agenda kerja bidang penegakan hukum tersebut, tidak mendiskriskiminasi, memarjinalisasi dan meremehkan hak politik PD.

2. Untuk mereaktualisasi nilai dan strategi advokasi yang telah ditempuh oleh PPUA bersama lembaga jaringannya dalam khasanah kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dari masa ke masa, maka komunitas PD perlu tetap melanjutkan gerakan pencerahan, dan pencerdasan terhadap wawasan pemahaman publik mengenai hak politik PD di satu sisi dan bentuk perlakuan khusus lainnya yang perlu dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh elemen penyelenggara negara dan kemasyarakatan pada sisi yang lain. Untuk maksud tersebut maka strategi advokasi yang perlu dilakukan pasca pencanangan gerakan advokasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2004 meliputi:

a. Mempertajam efektivitas perjuangan PD dalam menentang segala bentuk perlakuan diskriminatif khususnya terhadap keberadaan PD, sehingga komunitas PD dan para elitnya perlu membangun komunikasi dan solidaritas tinggi serta mampu mengonsolidasikan segala potensi secara intensif, sinergis, terarah, sistematis dan terus menerus.

b. Untuk mensukseskan program Pemilu yang adil dan aksesibel bagi PD dalam penyelenggaraan Pemilu berikutnya, maka PPUA sebagai leading sektor seyogianya memperoleh alokasi anggaran secara memadai dan proporsional dari APBN/APBD. Alokasi anggaran tersebut harus digunakan dengan sistem pengelolaan keuangan yang profesional, akauntabel, transparan, efektif, dan efisien.

C. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap upaya perwujudan hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu berikutnya, maka kalangan PD khususnya PPUA perlu terus membangun komunikasi dan aliansi dengan bebagai stakeholders khususnya dari unsur kekuatan masyarakat yang mencakup media massa, Parpol, LSM, dan lain-lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan hal sebagai berikut :

Komunikasi, interaksi, secara terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Membangun kesamaan persepsi terhadap isu PD dalam penyelenggaraan Pemilu termasuk membentuk forum bersama.

Menjadikan isu hak politik PD sebagai salah satu agenda penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas.

Menyusun kerangka dan strategi perwujudan penyelenggaraan Pemilu yang tidak bias PD.

d. Untuk mendukung terwujudnya paradigma perlakuan negara yang memihak upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak politik PD, maka peran masyarakat khususnya media massa, parpol dan LSM perlu semakin ditingkatkan kemampuan dan partisipasinya :

Perlu menggalakkan peliputan secara proposional mengenai isu hak PD dalam penyelenggaraan Pemilu baik dari sudut frekuensi dan materi liputan maupun terhadap durasi dan ruang penayangan/ penerbitan.

Parpol perlu menunjukan keberpihakannya kepada hak politik PD yang di buktikan melalui rekrutmen tokoh PD (untuk menjadi calon penjabat legislatif, eksekutif atau pengurus partai). Hal tersebut perlu dikonkritkan melalui tindakan penuangan pada AD/ART, platform partai dan program kerja partai.

LSM perlu makin mengintensifkan dukungannya pada upaya penghormatan perlindungan dan pemenuhan PD dalam penyelenggaraan Pemilu melalui penguatan kapasitas personal dan kelembagaan PD khususnya dalam bidang pendanaan dan fasilitasi manajerial.