Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Pedoman pemantauan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2015

50 halaman · 50 halaman diproses dengan OCR · 22.6 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Pedoman Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015
  2. Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah sebelum 2004
  3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Langsung
  4. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung secara Serentak
  5. Daerah-daerah yang melakukan Pilkada Serentak tahun 2015
  6. Prosedur dan Tahapan-tahapan dalam Pilkada 2015
  7. A. Tantangan-tantangan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif HAM
  8. B. Dasar Hukum Pemantauan Pilkada
  9. C. Tujuan Pemantauan Pilkada Serentak 2015
  10. D. Metodologi dan Batasan-Batasan Pemantauan
  11. I. Pemantauan
  12. Il. Lima Fokus Perhatian dalam Pemantaua Pilkada 2015
  13. A. Hak Warga Negara Untuk Dipilih Dan Memilih
  14. B. Hak-Hak Kelompok Masyarakat Rentan Dalam Pilkada
  15. C. Diskriminasi dan Intoleransi
  16. D. Potensi Konflik Sosial Dan Kekerasan
  17. E. 'Keunikan' Daerah-Daerah Tertentu
  18. III. Pertanyaan-pertanyaan Kunci untuk Pemantauan
  19. A. HAK MEMILIH DAN DIPILIH
  20. I. PENGGELEMBUNGAN SUARA
  21. II. POLITIK UANG
  22. Pertanyaan:
  23. III. HAMBATAN DAN PEMBATASAN UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH
  24. Pertanyaan:
  25. B. KELOMPOK RENTAN
  26. Pertanyaan:
  27. C. DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI
  28. Pertanyaan :
  29. D. KONFLIK SOSIAL DAN KEKERASAN
  30. E. KEUNIKAN DAERAH-DAERAH
  31. Pertanyaan:
  32. IV. Pemantauan Berita di Media Massa
  33. V. Pembukaan Pos Pengaduan
  34. VI. Pemantauan Langsung di Beberapa Lokasi/Daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2015
  35. VII. Pelibatan dan Kerjasama dengan Kelompok-kelompok Masyarakat Sipil dan Pemantau Pilkada Lainnya
  36. VIII. Langkah-langkah Pemantauan
  37. 3). Pemanfaatan kegiatan pemantauan regular.
  38. 5). Pertemuan intensif internal Tim Pemantauan Pilkada 2015
  39. 6). Tindak Lanjut
  40. 7). Penjadwalan kegiatan
  41. IX. Sistematika Laporan
  42. LAPORAN PEMANTAUAN PILKADA (Nama Wilayah) (Waktu Pelaksanaan)
  43. Laporan Media
  44. II. Analisa Berita
  45. X. Tim Kerja Pemantauan
  46. Rujukan

PEDOMAN PEMANTAUAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) 2015

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pedoman Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015

“Ketika warga negara pergi ke kotak suara dan menetapkan pilihannya, sesungguhnya aspirasi mereka tidak hanya untuk memilih pemimpin, tetapi memilih arah untuk bangsanya" (Kofi Annan, 2013)

Disusun oleh Tim Pemantauan Pilkada Serentak 2015©

Dianto Bachriadi, Ketua merangkap anggota

Siane Indriani, anggota

Agus Suntoro, anggota

Siti Hidayawati, anggota

Nurjaman, anggota

Endang Sri Melani, anggota

Firdiansyah,anggota

Devi Ruliati, anggota

Sri Ekawati, anggota

Indonesia akan melaksanakan rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak secara bertahap mulai tahun 2015 dan direncanakan Pilkada serentak secara nasional dapat dilaksanakan pada tahun 2027. Pilkada adalah proses pemilihan umum untuk memilih pasangan Kepala Daerah, baik di tingkat Propinsi, Kabupaten, dan Kota. UU Nomor 8 tahun 2015,1 pasal 1 ayat 1, menyebutkan bahwa Pilkada adalah "pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis".

Pemilu untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat di parlemen maupun memilih kepala negara dan/atau kepala daerah adalah satu mekanisme penting dalam kehidupan demokratis. Melalui pemilu/pilkada warga negara akan menggunakan haknya untuk turut menentukan arah kehidupan bernegara dengan cara memilih wakil-wakilnya yang akan membentuk kebijakan publik yang sejalan dengan aspirasi mereka, kemudian memilih orang-orang yang akan memimpin pemerintahan untuk melaksanakan kebijakankebijakan publik tersebut, dan mengawasi proses terselenggaranya pemerintahan tersebut. Pernyataan paling awal dari Pembukaan Deklarasi Bangkok untuk Pemilu yang Bebas dan Berkeadilan tahun 2012 menegaskan bahwa pemilihan yang langsung-umumbebas-rahasia-jujur-berkeadilan ("luber-jurdil") yang dilakukan secara berkala (periodic) adalah bentuk nyata dari kedaulatan warga negara (point 1, Preamble of the 2012 Bangkok Declaration on Free and Fair Elections).²

Dalam standar internasional penegakan HAM, maka pelaksanaan pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan: (a) hak untuk berperan dalam pemerintahan (right to take part in government); (b) hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and to be elected); dan (c) hak untuk memperoleh kesetaraan akses dalam pelayanan publik (right to egual access to public service).3 Di Indonesia hak asasi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan diatur secara khusus dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandmen ke-4, pasal 28D ayat (3) yang menyatakan "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." Ketentuan mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan juga diatur dalam pasal 43 dan 44 UU No. 39/1999 tentang HAM.4 Sementara dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR 1966),5 pasal 25 dinyatakan "setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk: (a) ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas; (b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya; dan (c) mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya."

Melalui pemilu, khususnya pemilu yang bebas dan berkeadilan (free and fair elections), warga negara memiliki kesempatan yang berulang secara tetap untuk menyampaikan dan memperkuat kepentingan-kepentingannya (Budge 2006: 595). Melalui pemilu yang memilih wakil-wakil rakyat maupun pemimpin pemerintahan selain terjadi proses kontrol rakyat terhadap pemerintahan juga akan terjadi proses pergantian kepemimpinan pemerintahan secara demokratis dan berkala, sehingga proses pembentukan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi orang banyak dan pembangunan serta pemberian layanan publik dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dapat dimintai pertanggungjawabannya.6 UUD 1945 Amandmen ke-4, pasal 28C ayat (2) menyatakan "setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Kualitas kehidupan demokrasi sangat ditentukan oleh pelaksanaan pemilu yang bebas dan berkeadilan, karena pemilu yang "luber-judil” akan menghasilkan pemerintahan yang sah menurut pilihan mayoritas (legitimate), menghasilkan wakil-wakil rakyat yang akan mengontrol dan membuat peraturan perundang-undangan dan panduan-panduan yang diperlukan dalam menjalankan pemerintahan, yang berarti cikal dari pembentukan pemerintahan demokratis yang kuat. Karena itu, sejumlah lembaga penyelenggara pemilu dan organisasi-organiassi masyarakat sipil di Asia menyatakan pemilu yang bebas dan berkeadilan menjadi prasyarat bagi demokrasi yang akan memajukan pembangunan sosial, politik dan ekonomi (Deklarasi Bangkok 2012, Pembukaan/Preamble, point 1).

Lebih tegas Komisi Global untuk Pemilu, Demokrasi dan Keamanan yang terdiri dari tokoh-tokoh dunia dan dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan menyatakan bahwa demokrasi, kelanjutan pembangunan dan keamanan di suatu negara akan semakin kuat jika pemilu yang dilaksanakan adalah pemilu yang berintegritas', yakni:

"segala bentuk pemilu yang didasari oleh prinsip-prinsip demokratis pemilihan atau pemberian suara yang universal (universal suffrage) dan kesetaraan politik sebagaimana tercermin dalam standar-standar dan kesepakatan-kesepakatan internasional, dan pemilu yang diselenggarakan secara profesional, tidak memihak (impartial), dan terbuka (transparent) baik dalam persiapan maupun dalam penyelenggaraaan di setiap tahapan pemilihan (electoral cycle)" (Global Commission on Elections, Democracy and Security 2012: 6).

Robert A. Dahl (1971) dalam satu studinya menyimpulkan pelaksanaan pemilu yang bebas-berkeadilan dan berintegritas akan sangat berkaitan dengan upaya-upaya penyelesaian konflik-konflik sosial-politik secara damai. Sebaliknya pemilu yang manipulatif berkorelasi positif dengan kekerasan dan ketidakstabilan politik. Itu lah peranperan pokok pemilu dalam kehidupan demokrasi.

Dengan kata lain, pemilu yang diharapkan dapat menegakan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia adalah pemilu yang dilaksanakan dengan integritas. Dalam konteks penghormatan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia, pemilu yang diselenggarakan secara berkala dengan prinsip-prinsip 'luber-jurdil' akan "memberikan ruang hidup bagi sejumlah hak yang dinyatakan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, seperti kebebasan untuk berekspresi dan menyatakan pendapat, kebebasan untuk berkumpul dan berserikat secara damai, hak untuk turut serta dalam pemerintahan melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, hak-hak kesetaraan atas layanan publik, dan pengakuan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah berasal dari kehendak rakyat" (Global Commission on Elections, Democracy and Security 2012: 13).

Dalam perspektif HAM, pelaksanaan pemilu/pilkada dikatakan menghormati HAM jika memenuhi sejumlah prinsip sebagai berikut:8

(a) Terlaksana pemilu/pilkada yang bebas (free); dengan indikator sebagai berikut:

➢ Ada kebebasan untuk/dalam memilih;

➢ Pemilih bebas dari paksaan dan beragam intimidasi;

> Adanya kebebasan dalam menyatakan pendapat dan berekspresi, yang dalam hal ini tidak berarti dapat menegasi hak asasi lainya;

> Ada kebebasan untuk berkumpul;

> Adanya jaminan untuk memperoleh informasi;

Adanya perlindungan terhadap tindakan-tindakan diskriminasi;

> Pencoblosan suara dilakukan secara rahasia;9

Ada prosedur hukum yang independen untuk memproses keberatan-keberatan dan pengaduan warga – baik selaku pemilih atau pihak yang dipilih – yang bebas dari korupsi dan tekanan-tekanan dari kelompok politik manapun; dan

> Ada upaya-upaya untuk mengubah peraturan perundang-undangan jika peraturan tersebut dapat atau telah menghambat atau mengurangi partisipasi politik warga.

(b) Pemilu/pilkada terlaksana secara berkeadilan (fair); dengan indikator sebagai berikut:

Proses pemilihan bersifat umum (universal);10

> Ada kesetaraan (egual) dan tidak ada diskriminasi (non-discriminatory) terhadap orang yang memiliki hak untuk memilih/dipilih;

> Pemberian suara bersifat satu pemilih satu suara (one person, one vote);

> Pencoblosan suara bersifat langsung, tidak diwakilkan (terkecuali dalam kondisikondisi yang sangat tidak memungkinkan seseorang memilih secara langsung, maka dapat dilakukan pendampingan) agar pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan ketetapan nuraninya secara bebas tanpa ada tekanan dari manapun;

> Tersedia perangkat hukum dan teknis yang dapat melindungi warga dan menjamin proses pemilu/pilkada bebas dari beragam bias kepentingan, manipulasi, dan kecurangan/kejahatan.

(c) Terselenggara pemilu/pilkada secara berkala (periodic); dengan indikator sebagai berikut:

Pemilu/pilkada dilaksanakan secara periodik, terjadwal dan memiliki kepastian waktu;11

> Tidak terjadi penundaan pemilu yang sudah terjadwal, kecuali (penundaan hanya dimungkinkan jika) ada situasi genting yang tidak dapat dihindari, negara atau daerah yang akan melaksanakan pilkada dalam keadaan bahaya atau darurat yang tidak memungkinkan diselenggarakannya pemilu/pilkada.

(d) Pelaksanaan pemilu tidak manipulatif (genuine); dengan indikator sebagai berikut:

> Tersedia prosedur dan mekanisme yang memberikan jaminan bagi pemenuhan hak-hak asasi warga dalam setiap tahapan pemilu/pilkada;

> Pemilu/pilkada dilakukan dalam rangka pemindahan kekuasaan (transfer of power) kepada calon-calon yang lebih diterima oleh masyarakat;12

> Pemenang pemilu harus mencerminkan kenyataan pemilihan yang sesungguhnya (real choice), bukan hasil manipulasi suara.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2015 adalah tahap pertama dari rangkaian Pilkada serentak yang akan dilakukan hingga tahun 2023, sebelum dapat diselenggarakan Pilkada serentak secara nasional (: dilakukan pada satu waktu untuk seluruh daerah) pada tahun 2027. Sebelum mengenal pemilihan kepada daerah secara langsung, yang untuk pertama sekali dilaksanakan pada bulan Juni 2005,13 dalam sejarahnya Kepala Daerah di Indonesia dipilih melalui berbagai mekanisme.

1UU No.8/2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

2Deklarasi Bangkok tentang Pemilu yang Bebas dan Berkeadilan tahun 2012 adalah deklarasi bersama yang disampaikan oleh 11 lembaga penyelenggara pemilu dan 30 organisasi masyarakat sipil yang mewakili 17 negara di Asia yang tergabung dalam Asian Electoral Stakeholder Forum. Deklarasi ini adalah salah satu dokumen yang dihasilkan dari pertemuan mereka selama 2 hari di Bangkok pada bulan Desember 2012. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandmen ke-4, pasal 22E ditetapkan bahwa pemilu di Indonesia harus berupa Pemilu yang umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ("luberjurdil") yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Sementara Pasal 43 ayat (1) UU No.

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan."

3 UNCHR (1994) Human Rights and Elections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections, Professional Training Series No. 2, New York and Geneve: United Nations, hal. 4.

4Pasal 43 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999: "Setiap warga negara berhak berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya, dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan." Sedangkan ayat (3) menyatakan "setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah." Pasal 44 mengatur soal hak warga negara untuk mendorong dan mengontrol pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

5 Indonesia meratifikasi ICCPR 1966 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga ketentuan dalam perjanjian internasional ini menjadi bagian dari aturan hukum nasional. 6Lihat juga Global Commission on Elections, Democracy and Security 2012: 13.

7 Integritas dapat dimaknai sebagai sikap yang didasari oleh nilai-nilai moral. Seseorang dikatakan memiliki integritas jika ia dalam bertindak dipandu oleh nilai-nilai dan etika yang berlaku yang tidak dapat ditukar dengan materi atau kepentingan-kepentingan tertentu (Global Commission on Elections, Democracy and Security 2012: 12).

8 UNCHR (1994) Human Rights and Election, hal. 6-14.

9 Pilihan suara pemilih harus dijamin (terjamin) tidak akan diketahui oleh pihak manapun (siapapun) kecuali yang bersangkutan/pemilih yang menyatakan secara sukarela kepada orang lain.

10 Pemilihan yang bersifat umum (universal) mengandung makna jaminan kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

11 Indikator ini untuk memberi jaminan adanya kepastian bagi warga untuk mempengaruhi dan mengontrol secara langsung proses pemerintahan melalui pergantian kepemimpinan pemerintahan dan perwakilan yang mereka pilih.

12 Adapun mekanisme untuk menetapkan pemenang pemilu/pilkada diserahkan kepada sistem yang disepakati bersama – apakah berdasarkan sistem 'pemenang suara terbanyak otomatis menduduki kursi' (majorian framework, single-member constituency), perwakilan proporsional (party-list voting); atau sistem lainnya

Pemerintahan Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah sebelum 2004

Tak lama setelah kemerdekaan tahun 1945 pemerintahan di daerah-daerah dilakukan oleh sebagian – sebanyak-banyaknya 5 orang – anggota Komite Nasional Indonesia di Daerah bersama dengan Kepala Daerah yang pernah diangkat pada masa sebelum kemerdekaan oleh pemerintahan kolonial Belanda maupun Jepang.14 Penataan sistem pemerintahaan daerah secara lebih sistematik dan hirarkis diatur melalui UU No. 22 Tahun 1948,15 dimana di dalamnya selain ditetapkan susuan tata pemerintahan daerah dari tingkat propinsi, kabupaten dan pemerintahan di bawahnya. Undang-undang ini juga mengandung amanah penerapan otonomi dan medebewind6 seluas-luasnya pada badanbadan pemerintahan yang tersusun secara demokratis (Muslimin 1960: 30). Meskipun demikian, clash antara pemerintah dan tentara Indonesia dengan tentara Belanda yang berupaya mengembalikan kekuasaan kolonial pada tahun 1948 yang kemudian disusul dengan pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) membuat undang-undang ini tidak dapat diterapkan.

Baru pada 15 Agustus 1950 atau beberapa hari sebelum Negara RIS dilebur kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950 yang bersamaan dengan pemberlakuan UUD Sementara Republik Indonesia dan perubahan sistem pemerintahan ke sistem parlementer, pembentukan daerah-daerah otonom sebagaimana diamanatkan UU No. 22/1948 dapat terlaksana (Muslimin 1960: 34-35). UUD Sementara RI kembali menegaskan perihal pemerintahan daerah yang bersifat otonom (pasal 131). Perihal pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah, UU No. 22/1948 pasal 18 menyatakan bahwa Kepala Daerah Propinsi diangkat oleh Presiden dari caloncalon yang diajukan oleh DPRD-Propinsi, sedangkan Kepala Daerah Kabupaten dan/atau Kota Besar diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari calon-calon yang diajukan DPRD setempat. Sedangkan Kepala Daerah Kota Kecil dan/atau Desa diangkat oleh Kepala

Daerah Propinsi dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD setempat. Sementara Kepala Daerah istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu sejak zaman sebelum RI ada.

Meskipun pada September 1956 ditetapkan UU No. 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada prakteknya pemilihan anggota DPRD tersebut tidak pernah terlaksana akibat gonjang-ganjing politik dan pergantian pemerintah pusat yang silih berganti dengan cepat selama masa pemerintahan parlementer. Baru di kemudian hari pada pemilihan umum kedua tahun 1971 pemilu untuk memilih anggota DPRD secara sistematik dapat terlaksana. Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 yang merupakan pemilihan umum yang pertama di Indonesia dilaksanakan hanya untuk memilih anggota Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat dan memilih anggota Konstituante.17

Menyusul terbitnya UU No. 19/1956 tentang Pemilihan Anggota DPRD, pada tahun 1957 diterbitkan UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa Pemerintahan Daerah terdiri dari DPRD dan Dewan Pemerintahan Daerah (pasal 5), dimana Kepala Daerah karena jabatannya adalah Ketua serta anggota dari Dewan Pemerintah Daerah (pasal 6 ayat 1). Sementara dalam pasal 23 ayat 1 dinyatakan Kepala Daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Jika undang-undang dimaksud belum ada, maka Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan harus mendapatkan pengesahan dari Presiden untuk Kepala Daerah tingkat I dan Menteri Dalam Negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya untuk Kepala Daerah tingkat II dan III (pasal 24).

Ketika pada akhirnya Presiden RI mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan memerintahkan Indonesia kembali ke UUD 1945, pengaturan mengenai pemerintah daerah diatur ulang berdasarkan UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menyatakan wilayah negara RI terbagi dan tersusun dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang terdiri dari: Propinsi dan/atau Kotapraja sebagai daerah tingkat I, Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai daerah tingkat Il dan Kecamatan dan/atau Kotaraya sebagai daerah tingkat III (pasal 2). Pasal 5 dinyatakan pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPD, dimana Kepala Daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut hirarki yang ada.

UU No. 19/1956 mengatur tentang pengangkatan Kepala Daerah (pasal 12-14) dalam bentuk pengaturan yang sama dengan pengaturan pada UU No. 22/1948, yakni: Kepala Daerah tingkat 1 diangkat oleh Presiden berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh DPRD setempat, Kepala Daerah tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh DPRD setempat, sementara Kepala Daerah tingkat III diangkat oleh Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh DPRD setempat.

Setelah Orde Baru berkuasa mulai tahun 1966, pengaturan pemerintahan daerah diubah kembali melalui UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam undang-undang ini ditegaskan adanya pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam daerah-daerah otonom18 dan wilayahwilayah administratif19 (pasal 2). Azas medebewind2º yang sudah muncul sejak UU No. 22/1948 ditegaskan kembali dalam pasal 12 yang tertulis “dengan peraturan perundangundangan, Pemerintah 21 dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan." Sementara dinyatakan pembentukan Daerah Tingkat I dan Tingkat Il dilakukan dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi (pasal 3 ayat 1).

Adapun susunan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD (pasal 13). Kepala Daerah tingkat I dicalonkan oleh DPRD yang kemudian bersama Menteri Dalam Negeri disepakati untuk dipilih oleh DPRD, dan setelah terpilih lebih dari satu diajukan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk diangkat salah satu diantaranya (pasal 15). Kepala Daerah tingkat II dicalonkan oleh DPRD yang kemudian bersama Gubernur disepakati untuk dipilih oleh DPRD, dan setelah terpilih lebih dari satu diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diangkat salah satu diantaranya (pasal 16). Pemerintahan tingkat III ditiadakan, sehingga pimpinan pemerintahan yang secara hirarkis berada bawah Pemerintahan tingkat Il diangkat langsung oleh Kepala Daerah tingkat II. Kecuali Kepala Desa yang dalam UU No. 5/1974 dinyatakan "pengaturan Pemerintah Desa ditetapkan dengan Undang-undang", yang dalam hal ini kemudian diterbitkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kepala Desa menurut UU No. 5/1979, pasal 5 ayat 1, "dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa [yang bersangkutan] yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah kawin."

Memasuki era reformasi, setelah pemerintahan Orde Baru diganti dengan pemerintahan yang lebih demokratis sejak 1998, terjadi beberapa perubahan yang terkait dengan tata pemerintah, khususnya pemerintahan daerah, dan pemilihan umum. Perbedaan mendasar dari berbagai pengaturan mengenai pemerintahan daerah dan pemilihan umum, termasuk pilkada, pada masa reformasi ada pada dua hal: Pertama, penerapan desentralisasi politik dan otonomi pemerintahan yang lebih tegas, dan kedua adalah proses pemilihan umum – termasuk pemilihan presiden/wakil presiden dan kepala daerah – secara langsung untuk mengejawantahkan prinsip pemilu yang "luber" (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan “jurdil" (jujur dan berkeadilan). Meskipun demikian, praktek pemilu yang "luber” dan "jurdil" – dimana pemilih dapat memilih langsung anggota DPR/DPRD, DPD dan Presiden/Wakil Presiden – baru dapat mulai dilaksanakan sejak Pemilu 2004.22

Desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah yang diterapkan paska 1998 didasari pada UU No. 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa " wilayah NKRI dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom" (pasal 2 ayat 1), dimana pembentukannya "berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial-budaya dan sosial-politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah" (pasal 5 ayat 1), dengan kewenangan yang mencakup "seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain"23 (pasal 7 ayat 1).

Menurut UU No. 22/1999, Pemerintahan Daerah terdiri dari DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah; sedangkan Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah berserta perangkat kerjanya (pasal 14). Dalam hal ini Kepala Daerah – baik Gubernur dan Wakilnya, Bupati dan Wakilnya, serta Walikota dan Wakilnya – dipilih oleh DPRD, atau menjadi kewenangan DPRD (pasal 18).

Dengan demikian, secara ringkas, sejak kemerdekaan hingga dilaksanakan Pemilu ke-8 pada tahun 1999,24 dapat dikatakan Kepala Daerah di Indonesia tidak pernah dipilih secara langsung oleh warga. Selama itu sistem pemilihan dan pengangkatan Kepala Daerah berada dalam genggaman atau menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi hirarkinya, meskipun sebelumnya dilakukan pemilihan oleh DPRD. Kecuali setelah penerapan UU No.22/1999, DPRD memiliki kewenangan penuh untuk memilih Kepala Daerah hingga pada tahapan akhir.

13 Pilkada secara langsung dilakukan berdasarkan amanah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

14 Lihat UU No.

1 Tahun 1945 tentang Peraturan mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah.

15 UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penerapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

16 Medebewind (: perbantuan) adalah asas dalam hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah dimana pemerintah daerah mendapat tugas dan kewenangan untuk turut serta melaksanakan atau membantu pelaksanaan urusan pemerintah pusat di daerah bersangkutan. Lihat juga Mahfud MD, 1998: 93-94. Dalam hal ini hanya pemerintahan daerah-daerah otonom saja yang dapat diserahi tugas/urusan medebewind.

17 Konstituante adalah satu badan khusus yang dibentuk berdasarkan UUD Sementara RI yang memiliki tugas ad hoc bersama-sama dengan Pemerintah untuk menyusun UUD baru untuk NKRI (Bab V UUD Sementara RI 1950).

18 Pasal 1.e. UU No. 5/1974 memaksudkan pengertian daerah otonom sebagai "kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

19 Pengertian 'wilayah administratif dalam undang-undang ini adalah "lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah" (pasal 1.g.).

20 Untuk pengertian medebewind, lihat kembali catatan nomor 16 di atas.

21 Maksudnya Pemerintah Pusat (penyusun).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Langsung

Pada 2004 terjadi perubahan kembali dalam tata kelola pemerintahan daerah dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menggantikan UU No. 22/1999. Pada intinya tidak ada perubahan dari makna konsep otonomi daerah, kecuali pelaksanaan: Jika UU No. 22/1999 pelaksanaan otonomi daerah hanya berdasarkan prinsip desentralisasi saja, maka UU No. 32/2004 kembali menggunakan prinsip desentraliasi dan tugas perbantuan (medebewind)25 dalam melaksanakan otonomi daerah. Selain itu dalam UU No. 32/2004 kewenangan pemerintah daerah diperluas, dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibuat lebih tegas.26

Menurut UU No. 32/2004 penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (pasal 19). Sementara Kepala Daerah selaku pimpinan pemerintah daerah (pasal 24 ayat 1) bersama dengan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan (pasal 24 ayat 5). Dengan demikian pemberlakuan UU No. 32/2004 pada bulan Oktober 2004 menandai diberlakukannya sistem pemilihan langsung Kepala Daerah di Indonesia.27 Sejak saat itu dimulai lah era pemilihan langsung Kepala Daerah dengan segala dinamikanya, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang sebelumnya tidak ditemui dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, seperti: politik uang yang bekerja langsung di tengah masyarakat, penggelembungan dan manipulasi suara pemilih secara masif, hingga pada konflik sosial yang terbuka dan berubah menjadi kekerasan massa akibat pembelahan-pembelahan masyarakat yang menjadi pendukung pasangan-pasangan calon kepala daerah. Sejumlah kerusakan fasilitas Negara dan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya fasilitas penyelenggara Pemilu di daerah, menjadi bagian dari dinamika pilkada langsung yang mulai berlangsung pada tahun 2005.28

Sejak tahun 2007 pemilihan kepala daerah (pilkada) yang semula hanya menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah ditetapkan menjadi bagian dari sistem pemilihan umum (pemilu) melalui UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa "Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 1 ayat 1). Sedangkan jenis Pemilu ada tiga, yakni: (1) Pemilu untuk memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DPRD baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten dan Kota; (2) Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; dan (3) Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung (pasal 1 ayat 2-4). Sejak pemberlakuan undangundang ini, kemudian istilah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sering juga disebut dengan istilah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Pada tahun 2012 beberapa unsur Pemerintah dan sejumlah tokoh politik nasional mengusulkan kepada DPR agar pemilihan Bupati dan atau Walikota tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi kembali dilakukan oleh wakil-wakil rakyat di DPRD Kabupaten/Kota; sementara pemilihan gubernur tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pertimbangan utamanya adalah soal pembiayaan pilkada yang besar (: mahal), politik uang yang merajalela di tingkat akar rumput sampai pada sejumlah proses peradilan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi yang manipulatif dan korup sehingga dianggap merusak prinsip pemilu yang "jurdil", dan proses pilkada di beberapa daerah telah menjadi penyebab konflik sosial dan pembelahan di tengah masyarakat.29 Pemerintah melalui Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri juga berpendapat jika pilkada Bupati dan Walikota dikembali ke DPRD sedangkan pilkada di tingkat propinsi tetap dipertahankan secara langsung oleh rakyat akan membuat gubernur memiliki kewenangan koordinatif yang kuat, selain gubernur akan tetap memiliki tingkat representatif yang semakin tinggi.30 Sebaliknya, usulan itu ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat dan sejumlah anggota DPR. Mereka menganggap usulan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi dan akan merugikan hak-hak rakyat untuk berperan aktif dalam sistem demokrasi (AntaraNews.com 2014; RMOL.co 2014).

Tetapi di akhir periode kerja 2009 – 2014, sejumlah fraksi DPR RI tiba-tiba mengupayakan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. Dalam Sidang Paripurna 25 September 2014 yang membahas RUU Pilkada yang dihadiri oleh 496 dari 560 legislator muncul dua opsi pemilihan kepala daerah, yakni: pemilihan secara langsung dan tak langsung atau melalui DPRD. Pada sidang paripurna hari berikutnya, terjadi pengambilan suara (voting) yang dimenangkan oleh pendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD (266 suara berbanding 125 suara pendukung pemilihan langsung oleh rakyat).31 Dengan demikian DPR RI menghapus kembali pemilihan kepala daerah secara langsung. UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang terbit pada 2 Oktober 20143² kemudian menyebutkan “pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat" (pasal 1 angka 5). Pasal 3 menegaskan: Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi sedangkan Bupati dan Walikota dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur dan adil. Pada saat yang sama Sidang Paripurna DPR RI juga mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pasal 62 menyatakan "ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-undang" yang dalam hal ini adalah UU No. 22/2004.

Pada tanggal yang sama dengan diundangkannya UU No. 22/2014 dan UU No. 23/2014, atas desakan publik pada 2 Oktober 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani 2 (dua) peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait kontroversi pemilihan kepala daerah tidak langsung yang telah disetujui DPR dan dimuat dalam UU No. 22/2014. Dua Perppu yang dikeluarkan Presiden adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang sekaligus mencabut dan UU No 22/2014. Untuk menciptakan kepastian hukum (menghilangkan ketidakpastian hukum) akibat pencabutan UU No. 22/2014, Presiden juga mengeluarkan Perppu No. 2/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Perppu No. 1/2014 pemilihan kepala daerah kembali dinyatakan dilakukan secara langsung oleh rakyat: Pasal 1.1 menegaskan "pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis." Setelah diperkuat menjadi undang-undang melalui UU No. 1/201533 yang kemudian diubah oleh UU No. 8/2015,34 maka pasal ini menjadi “pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis."

22 Komnas HAM sendiri baru terlibat dalam pemantauan pelaksanaan Pemilu yang memenuhi standar penghormatan hak asasi manusia mulai Pemilu 2009. Untuk laporan pemantauan Komnas HAM mengenai pelaksanaan Pemilu 2009 dan 2014 sudah dipublikasikan melalui media massa dan disampaikan kepada Pemerintah, DPR RI dan Penyelenggara Pemilu (KPU, DKPP dan Bawaslu).

23 "Kewenangan bidang lain" meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengadilan pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional (pasal 7 ayat 2, UU No. 22/1999).

24 Sejak kemerdekaan hingga tahun 1999 di era reformasi, bangsa Indonesia telah melaksanakan Pemilu sebanyak 8 kali, yakni pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 dan 1999.

25 Lihat kembali catatan nomor 16 dan 20 di atas untuk pengertian medebewind.

26 Lihat pasal 7 dari UU No. 22/1999 dan pasal 10 dari UU No. 32/2004.

27 UU No 32/2004 diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada bagian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Perubahan tersebut terkait dengan penetapan jumlah pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan jumlah serta lokasi TPS (pasal 90); dan perihal penundaan pelaksanaan Pilkada jika terjadi force majeur serta dukungan pemerintah dan pemerintah daerah jika diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada (pasal 236A dan B). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini kemudian ditetapkan menjadi undangundang melalui UU No.

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang. Pada tahun 2008 terbit UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menyangkut ketentuan calon perseorangan dalam pilkada dan pengisian kekosongan Kepala Daerah.

28 Pilkada langsung pertama sekali dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, pada tanggal 1 Juni 2005.

29 Lihat misalnya GatraNews.com 27 September 2013 dan Suara Pembaruan 18 Oktober 2013.

30 Lihat misalnya Solopos 13 Maret 2013.

31 Sebagian besar anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR RI memilih walk out dalam proses pemungutan suara ini, meskipun Ketua Partai Demokrat yang juga Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono menyatakan mendukung Pilkada langsung (Kompas 2014a dan 2014b).

32 Undang-undang ini disahkan pada tanggal 30 September 2014 dengan ditandatangani oleh Presiden RI pada waktu itu, Susilo Bambang Yudhoyono

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung secara Serentak

Wacana Pilkada dilakukan serentak secara nasional mengemuka akibat mahalnya pembiayaan (anggaran) maupun waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan jika dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda di setiap daerah. Pasal 3 ayat 1 Perppu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah diperkuat menjadi undang-undang (UU Nomor 1 Tahun 2015) juga telah menyatakan: “pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Meskipun demikian, perbedaan-perbedan waktu Pilkada yang telah berlangsung di seluruh Indonesia sejak 2005 membuat Pilkada serentak secara nasional (dilaksanakan bersamaan di seluruh wilayah NKRI) tidak mungkin dilaksanakan pada waktu dekat. Pelaksanaan Pilkada serentak harus dilakukan secara bertahap. Ada lima tahap Pilkada serentak yang telah diagendakan oleh KPU untuk menuju pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Tahap pertama terdiri dari 3 gelombang yang akan diselenggarakan pada Desember 2015, Februari 2017 dan Juni 2018. Tahap Kedua akan diselenggarakan pada tahun 2020, Tahap Ketiga pada tahun 2022, dan Tahap Keempat pada tahun 2023. Baru pada tahun 2027 diperkirakan dapat dilaksanakan Pilkada serentak yang dilakukan di seluruh wilayah NKRI.

Dalam tahap pertama gelombang I, Pilkada serentak akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 dimana pemilihan direncanakan akan dilakukan di 269 daerah yang masa jabatan Kepala Daerah-nya yang akan dan/atau telah habis di antara akhir tahun 2014 hingga Juni 2016 berikut daerah-daerah baru hasil pemekaran. Dari 269 daerah ini ada 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten yang secara serentak akan memilih kepala daerah. Artinya, sekitar 53 persen dari total 537 jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia akan melaksanakan pilkada serentak tahap pertama gelombang I. Lebih dari 50% jumlah pemilih dalam DPT pada Pemilu 2014 akan kembali ikut dalam Pilkada 2015. Sebab berdasarkan rekapitulasi Hasil Analisis DP4 Pilkada serentak 2015 sejumlah 102.068.13035.

Pilkada serentak gelombang Il dari tahap pertama akan digelar pada Februari 2017 diperuntukan bagi daerah-daerah yang masa jabatan Kepala Daerah-nya akan berakhir di antara Juli 2016 hingga Desember 2017. Sedangkan gelombang III dari tahap pertama akan dilaksanakan pada Juni 2018 bagi daerah-daerah yang masa jabatan Kepala Daerah-nya akan berakhir pada tahun 2018 dan 2019.36

Pelaksanaan Pilkada serentak Gelombang I pada tahap Pertama yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 memerlukan pengawasan untuk menilik kesiapan birokrasi dan administrasi, termasuk Pemda setempat di masing-masing daerah. Selain itu, kesiapan penyelanggara seperti KPU dan Bawaslu secara administratif, substantif dan anggaran perlu mendapat perhatian. Dari sudut pandang hak asasi manusia, semestinya hasil-hasil pemantauan Komnas HAM terhadap pelaksanaan Pemilu 2009 dan 2014 yang telah disampaikan kepada DPR, Pemerintah dan Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dapat memperbaiki mekanisme dan prosedur pelaksanaan Pilkada 2015 untuk menuju pada pelaksanaan "Pilkada yang menghormati HAM".

Pelaksanaan Pilkada serentak juga menjadi pengalaman baru dan menjadi rujukan untuk perbaikan pada pelaksanaan Pemilu 2019, dimana untuk pertama kalinya Indonesia memulai babak baru dalam sejarah pelaksanaan Pemilu: Seiring dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)3 pada tahun 2013 yang memutuskan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (: Pemilu Legislatif, disingkat: Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) harus dilakukan serentak, bukan terpisah sebagaimana dipraktikkan selama ini.

33 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

34 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Daerah-daerah yang melakukan Pilkada Serentak tahun 2015

Berikut ini adalah daftar 269 daerah – yang terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten – yang akan menyelenggarakan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2015. Daftar ini sudah memasukan kembali tiga daerah yang semula pelaksanaan Pilkada-nya akan ditunda hingga ke Februari 2017, yakni: Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Kota Surabaya (Jawa Timur).38

Pilkada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Diselenggarakan Bersamaan

NoPEMILIHAN GUBERNURKAB/KOTAPEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA
1Bengkulu9Muko-Muko, Seluma, Kepahiang, Lebong, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Kaur , Bengkulu Utara
2Jambi4Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Bungo
3Kalimantan Tengah1Kotawaringin Timur
4Kalimantan Selatan8Banjarbaru, Banjarmasin, Banjar, Kotabaru, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu
5Kalimantan Utara1Nunukan
6Kepulauan Riau6Anambas, Bintan, Lingga, Karimun, Natuna, Batam
7Sulawesi Tengah8Kota Palu, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Poso, Toli-Toli, Morowali Utara, Sigi, Banggai
8Sulawesi Utara6Bolimong Timur, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Manado, Tomohon, Bitung
9Sumatera Barat13Dharmasraya, Solok Selatan, Pasaman Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Bukitinggi, Solok

Pilkada Kabupaten/Kota

PROVINSIKAB/KOTANAMA KAB/KOTA MENYELENGGARAKAN PILKADA 2015
Denpasar, Karangasem, Badung, Bangli, Tabanan, Jembrana Cilegon, Tangerang Selatan, Serang,
BantenPandeglang
3DI Yogyakarta3Bantul, Gunung Kidul, Sleman Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato
4 5Gorontalo Jawa Barat3 8Depok, Pangandaran, Sukabumi,
Indramayu, Kab. Bandung, Karawang, Tasikmalaya, Cianjur Semarang, Surakarta, Pekalongan,
Purbalingga, Boyolali, Blora, Kendal, Sukoharjo, Semarang, Wonosobo, Purwoerjo, Wonogoiri, Klaten, Pemalang, Grobogan, Demak, Sragen, Pekalongan,
Lamongan Jember, Ponorogo, Kediri, Situbondo, Gresik, Trenggalek, Mojokerto, Sumenep, Banyuwangi, Malang, Sidoarjo, Blitar, Pacitan dan Tuban
8Kalimantan Barat7Kapuas Hulu, Bengkayang, Sekadau, Melawai, Sintang, Ketapang, Sambas
Berau, Kutai Kertanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat, Samarinda, Bontang dan Balikpapan
10Kep. Bangka Belitung4Bangka Selatan, Belitung Timur, Bangka
Tengah, Bangka Barat
LampungMetro, Bandar Lampung, Pesisir Barat, Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Timur, Pesawaran, Lampung Tengah
12Maluku2Kep. Aru, Seram Bagian Timur
13Maluku Utara8Ternate, Tidore Kepulauan, Talibu, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Barat
14NTB7Mataram, Lombok Utara, Bima, Sumbawa Barat, Dompu, Lombok Tengah, Sumbawa
15NTT9Belu, Malaka, Manggarai Barat, Sumba Timur, Manggarai, Ngada, Sumba Barat, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua
16Papua11Nabire, Asmat, Keerom, Warofen, Merauke, Membramo Raya, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Yahukimo, Supiori, Yalimo
17Papua Barat8Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Sorong Selatan, Raja Ampat, Kaimana, Teluk Bintuni, Fakfak, Teluk Wondana
18Riau8Dumai, Kep. Meranti, Indragili Hulu, Bengkalis, Pelelawan, Rokan Hulu, Kuansing Senggigi, Rokan Hilir, Siak
19Sulawesi Barat3Mamuju Tengah, Mamuju Utara, Mamuju, Majene
20Sulawesi Selatan7Pengkajene Kep, Barru, Gowa, Maros, Luwu Timur, Bulukumba, Toraja Utara
21Sulawesi Tenggara7Kolaka, Buton Timur, Buton Utara, Konawe Selatan, Muna, Konawe Kepulauan, Wakatobi
22Sumatera Selatan9Musirawas Utara, Penungkal Abab Lemahatang Ilir Utara, Ogan Komering Hulu, Ogan Ilir, OKU Selatan, OKU Selatan, OKU Timur, Musi Rawas
23Sumatera Utara24Medan, Binjai, Sibolga, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Gunung Sitoli, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Simalungun, Labuhan Batu, Asahan,
Samosir, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Karo, Nias
Utara, Labuhan Batu Selatan, Karo, Nias
Selatan, Nias Utara, Nias dan Mandailing
Natal

Dari daftar daerah di atas, ada beberapa daerah provinsi yang melaksanakan Pilkada Kabupaten/Kota cukup banyak, diantaranya adalah: Sumatera Utara (24 Kab/Kota), Jawa Tengah (21 Kab/Kota), Jawa Timur (19 Kab/Kota), Papua (11 Kab/Kota), dan Kalimantan Timur (10 Kab/Kota).

Lima Provinsi dengan Daerah Terbanyak Menyelenggarakan Pilkada Serentak 2015

Medan, Binjai, Sibolga, Pematang Siantar,
Sumatera Utara Jawa Tengah24 daerah 21 daerahTanjung Balai, Gunung Sitoli, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Simalungun, Labuhan Batu, Asahan, Pakpak Barat, Hubang Hasundutan, Samosir, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Karo, Nias Selatan, Nias Utara, Nias dan Mandailing Natal Semarang, Surakarta, Pekalongan, Magelang,
Jawa Tengah21 daerahSemarang, Surakarta, Pekalongan, Magelang, Rembang, Kebumen, Purbalingga, Boyolali, Blora, Kendal, Sukoharjo, Semarang, Wonosobo, Purwoerjo, Wonogoiri, Klaten, Pemalang, Grobogan, Demak, Sragen, Pekalongan, Blitar, Pasuruan, Surabaya, Ngawi, Lamongan
Jawa Timur19 daerahBlitar, Pasuruan, Surabaya, Ngawi, Lamongan Jember, Ponorogo, Kediri, Situbondo, Gresik, Trenggalek, Mojokerto, Sumenep, Banyuwangi, Malang, Sidoarjo, Blitar, Pacitan dan Tuban
Papua11 daerahNabire, Asmat, Keerom, Warofen, Merauke, Membramo Raya, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Yahukimo, Supiori, Yalimo
Kalimantan Timur10 daerahMahakam Ulu, Kutai Kertanegara, Paser, Berau, Kutai Kertanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat, Samarinda, Bontang dan Balikpapan

35KPU RI, Analisis DP4 Pilkada Serentak 2015 diwww.kpu.go.id

36 Lihat dokumen 'Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah dan Pelaksanaan Pilkada Gelombang I, II, dan III' yang dijadikan dasar KPU dalam menentukan daerah mana saja yang akan terlibat dalam pelaksanaan Pilkada serentak di tiga gelombang sejak 2015 hingga 2018. Dokumen dapat diunduh di http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2015/395 37Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

38 Hingga batas akhir penetapan calon pasangan peserta pemilihan kepala daerah pada tanggal 24 Agustus 2015, ternyata ada 8 daerah pemilihan yang hanya memiliki satu pasangan calon, yakni: Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT), Kota Mataram (NTB), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Blitar (Jawa Timur), dan Kota Surabaya (Jawa Timur), Kabupaten Kutai Kertanegara (Kalimantan Timur), Kota Denpasar (Bali), dan Kabupaten Minahasa Selatan (Sulawesi Utara). Setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pada 30 Agustus 2015, sesuai ketentuan dalam UU No. 8/2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (P-KPU) No. 9/2015 yang telah diubah oleh P-KPU No. 12/2015, akhirnya ada 3 daerah yang "sudah dipastikan" pelaksanaan Pilkada diundur hingga pelaksanaan Pilkada gelombang-II bulan Februari 2017, yaitu: Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Blitar. Tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Perkara No. 100/PUU-XIII/2015 tertanggal 28 September 2015 memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon khususnya yang terkait dengan penetapan satu pasangan calon ketika tidak ada lagi pasangan calon lainnya yang mendaftar atau memenuhi persyaratan. Akibatnya KPU memutuskan untuk melanjutkan proses pemilihan di ketiga daerah di atas. Putusan MK diambil setelah menyidangkan permohonan Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru yang menyatakan sejumlah pasal dalam UU No. 8/2015 yang terkait dengan pengunduran pelaksanaan Pilkada akibat hanya ada satu pasangan calon adalah bertentangan dengan UUD 1945. Mengenai detail permohonan Pemohon dan isi Putusan MK dapat dilihat dalam dokumen Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 yang dapat diunduh dihttp://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/100_PUU-XIII_2015.pdf

Prosedur dan Tahapan-tahapan dalam Pilkada 2015

Prosedur dan tahapan-tahapan dalam Pilkada 2015 diatur dalam P-KPU No. 2/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Adapun detail tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

NOKEGIATAN
awal
akhir
1.PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN18 Februari 201530 April 2015
2.PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN23 Februari 201530 April 2015
1PEMILIHAN SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS
4.PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS16 April 20158 Desember 2015
1Pembentukan PPK dan PPS19 April 201518 Mei 2015
1Pembentukan KPPS9 September 20158 Nopember 2015
5.PEMANTAUAN PEMILIHAN
一Pendaftaran Pemantau Pemilihan1 Mei 20152 Nopember 2015
6.PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH
PEMILIHAN (DP4) Penerimaan DP43 Juni 20153 Juni 2015
Analisis DP44 Juni 201510 Juni 2015
Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu11 Juni 201519 Juni 2015
Terakhir Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan20 Juni 201523 Juni 2015
KPU/KIP Kabupaten/Kota Pengumuman Hasil Analisis DP424 Juni 201524 Juni 2015
7.PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
a.Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP a. Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS24 Juni 201514 Juli 2015
b.Pemutakhiran:15 Juli 201526 Agustus 2015
1) Pencocokan dan penelitian15 Juli 201519 Agustus 2015
12) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran20 Agustus 201526 Agustus 2015
3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya27 Agustus 201529 Agustus 2015
一4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran30 Agustus 201531 Agustus 2015
5)Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai1 September 2015 2 September 2015
6)Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran 2 September 2015 tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar3 September 2015
7)Pemilih Sementara (DPS) Penyampaian DPS kepada PPS3 September 2015
一8)Pengumuman dan tanggapan masyarakat19 September 2015
一Perbaikan DPS 9)25 September 2015
10) Rekap10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat 26 September 2015 desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta28 September 2015
DPS hasil perbaikan kepada PPK29 September 201530 September 2015
Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat 11) kecamatan29 deplemocr 20oeptember 2018
NOKEGIATANKEGIATANJADWAL
12) Daftar 12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)awalakhir
a)Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat a) kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai1 Oktober 20152 Oktober 2015
kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT3.0hmabop 2015一
b)Penyampaian DPT kepada PPS b)3 Oktober 201512 Oktober 2015
c)c) Pengumuman DPT oleh PPS12 Oktober 20159 Desember 2015
d)d) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi3 Oktober 20154 Oktober 2015
a)13) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) : a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar13 Oktober 201520 Oktober 2015
dalam DPT serta penyusunan DPTb-1 b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan21 Oktober 201523 Oktober 2015
dan Penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK24 Oktober 2015
c)Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat27 Oktober 201528 Oktober 2015
kabupaten/kota29 Oktober 2015
Penyampaian DPTb-1 kepada PPS e) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat provinsi29 Oktober 2015 29 Oktober 20157 Nopember 2015 30 Oktober 2015
f) g) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS7 Nopember 20159 Desember 2015
PENYELENGGARAANNGGARAAN
1.SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
1 Date t K17 April 2015
a.Penerimaan Data Agregat Kependudukan per- Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah DaerahM 201517 April 2015
b. C.Pengumuman penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:24 Mei 20157 Juni 2015
C.Pasangan8 Juni 2015
1 ean Pe1) Penyerahan syarat dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh85um 201512 Juni 2015
2)Penelitian jumlah minimal dukungan8 Juni 201515 Juni 2015
d.3) An3) Analisis dukungan ganda d. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU/KIP8 Juni 2015 16 Juni 201515 Juni 2015 18 Juni 2015
KabupaKabupaten/Kota Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon
e.Walikota dan Wakil Walikota: 1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon11 Juni 201515 Juni 2015
Buap Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota
2) Peneli2) Penelitian jumlah minimal dukungan 3) Analisis dukungan ganda11 Juni 2015 11 Juni 201518 Juni 2015 18 Juni 2015
f.f.Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil19 Juni 201522 Juni 2015
1Bupeti Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS[
g. desa/kelurahanPenelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan23 Juni 20156 Juli 2015
h.h.Rekapitulasi di tingkat kecamatan7 Juli 2015 14 Juli 201513 Juli 2015
i.i.Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota14 Juli 201519 Juli 2015
j.Rekapitulasi di tingkat provinsi j.Rekapitulasi di tingkat provinsi22 Juli 201524 Juli 2015
2.PENDAFTARAN PASANGAN CALONPENDAFTARAN PASANGAN CALON
aa.Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon14 Juli 201525 Juli 2015
b.b Pendaftaran PasPendaftaran Pasangan Calon26 Juli 201528 Juli 2015
NOKEGIATANJADWAL
C.awalakhir
C.Pemeriksaan kesehatan Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan26 Juli 2015 1 Agustus 20151 Agustus 2015
d.d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan1 Agustus 20152 Agustus 2015
e.e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon28 Juli 20153 Agustus 2015
f. g.Pemberitahuan hasil penelitian3 Agustus 20154 Agustus 2015
g.g. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:
1) Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik4 Agustus 20157 Agustus 2015
2) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota4 Agustus 20157 Agustus 2015
3) Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan4 Agustus 20157 Agustus 2015
h. Penelitian hasil perbaikan : 1)Penelitian hasil perbaikan : 1) Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai8 Agustus 2015
1) 2)1) Politik/gabungan Partai Politik 2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan8 Agustus 201514 Agustus 2015
1calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota:
a) Penelitian jumlah minimal dukungan b) Analisis dukungan ganda4 Agustus 2015 4 Agustus 20159 Agustus 2015
1Penyampaian hasil analisis dugaan ganda c) dan syarat dukungan oleh KPU/KIP4 Agustus 2015 10 Agustus 20159 Agustus 2015 11 Agustus 2015
1Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK d) Penelitian administrasi dan faktual di tingkat12 Agustus 2015
1desa/kelurahan e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat18 Agustus 201516 Agustus 2015 19 Agustus 2015
1kecamatan f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat20.02015
1kabupaten/kota20 Agustus 201521 Agustus 2015
g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi22 Agustus 201523 Agustus 2015
i3) Penelitian perbaikan syarat calon8 Agustus 201514 Agustus 2015
i. j.Penetapan Pasangan Calon Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan24 Agustus 2015 25 Agustus 201524 Agustus 2015
PCalon25 Agustus 201526 Agustus 2015
3. a.SENGKETA TUN PEMILIHAN Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu24 Agustus 201526 Agustus 2015
ProviProvinsi/Panwas Kabupaten/Kota24 Agustus 2015
b.Perbaikan permohonan sengketa Penyelesaian sengketa dan putusan27 Agustus 2015 30 Agustus 201529 Agustus 2015
C.Penyelesaian sengketa dan putusan d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara30 Agustus 2015 11 September 201510 September 2015 13 September 2015
e.Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan14 September 201516 September 2015
f.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan17 September 20158 Oktober 2015
g.KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN9 Oktober 201511 Oktober 2015
NOKEGIATAN
awalakhir
h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi8 Oktober 2015 16 Oktober 201515 Oktober 2015 14 Nopember 2015
i. j.i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi j. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP15 Nopember 201517 Nopember 2015
Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA
4. KAMPANYE
a.a. Kampanye27 Agustus 20155 Desember 2015
b. C.Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon27 Agustus 20155 Desember 2015
C. 5.Masa tenang dan pembersihan alat peraga6 Desember 20158 Desember 2015
5. a.LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE26 Amuotuo 2015
b.Penyerahan laporan awal dana kampanye Pengumuman penerimaan laporan awal dana26 Agustus 2015 27 Agustus 201526 Agustus 2015 27 Agustus 2015
kampanye16 Oktober 201516 Oktober 2015
C.Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye17 Oktober 201517 Oktober 2015
d.Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye6 Desember 20156 Desember 2015
e. f.Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)7 Desember 2015
Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)8 Desember 2015
g. h.Audit LPPDK Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU7 Desember 2015 23 Desember 201522 Desember 2015 23 Desember 2015
i.Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
j.Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon26 Desember 201526 Desember 2015
6.Pengumuman hasil audit PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN24 Desember 201526 Desember 2015
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA一
b.Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Produksi dan pendistribusian perlengkapan10 September 2015 5 Oktober 201515 Nopember 2015
7.pemungutan dan penghitungan suara PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN8 Desember 2015
a.Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk6 Desember 20158 Desember 2015
b.memilih di TPS Pemungutan dan penghitungan suara di TPS9 Desember 20159 Desember 2015
C.Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS9 Desember 201515 Desember 2015
d.penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS9 Desember 20159 Desember 2015
kepada PPS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
8.a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK9 Desember 201510 Desember 2015
Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat10 Desember 201516 Desember 2015
b.kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU/KIP Kabupaten/Kota
C. d.Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat11 Desember 2015 16 Desember 201517 Desember 2015 18 Desember 2015
kabupaten/kota, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi/KIP Aceh
NOKEGIATANJADWAL
awalakhir
e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota17 Desember 201523 Desember 2015
f.Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan penetapannya18 Desember 201519 Desember 2015
9.g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi19 Desember 201527 Desember 2015
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
a.Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih21 Desember 201522 Desember 2015
10.b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih22 Desember 201523 Desember 2015
0aSENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota
1) Pengajuan permohonan 2) Perbaikan permohonan18 Desember 201521 Desember 2015
121 Desember 201524 Desember 2015
13) Verifikasi berkas permohonan pemohon24 Desember 201527 Desember 2015
b4) Penyelesaian sengketa dan putusan28 Desember 201512 Februari 2016
b.Pb. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
1) Pengajuan permohonan19 Desember 201522 Desember 2015
12) Perbaikan permohonan22 Desember 201525 Desember 2015
—13) Verifikasi berkas permohonan Pemohon25 Desember 201528 Desember 2015
11.4) Penyelesaian sengketa dan putusan PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA29 Desember 201513 Februari 2016
PUTPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota
a.Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih12 Februari 201613 Maret 2016
12.b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN13 Februari 201614 Maret 2016
PPASANGAN CALON TERPILIH a. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota Terpilih
1) Tidak ada permohonan PHP 2) Terdapat permohonan PHP23 Desember 2015 13 Februari 201629 Desember 2015 14 Maret 2016
b.b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih13 Pebruar 201614 Maret 2016
1) Tidak ada permohonan PHP24 Desember 201520 Berrhen 2015
24 Desember 201530 Desember 2015
2) Terdapat permohonan PHP14 Februari 201615 Maret 2016
13.EVALUASI DAN PELAPORAN
a.a. Tidak ada permohonan PHP31 Desember 20151 Februari 2016
b.b. Terdapat permohonan PHP16 Maret 201614 April 2016

A. Tantangan-tantangan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif HAM

Pelaksanaan Pilkada serentak 2015 merupakan babak baru bagi pembangunan demokrasi di Indoenesia. Tantangan yang dihadapi tentu sangat kompleks dan merujuk pada praktek yang terjadi pada pemilu sebelumnya pada 2014 maka sekurang-kurangnya terdapat tantangan sebagai berikut :

1) Masih diabaikannya atau dibatasinya hak-hak warga Negara untuk memilih dan dipilih demi tujuan kemenangan pasangan tertentu diantaranya dengan penggelembungan suara, money politics, penghapusan/pembatasan akses warga untuk memilih atau terdaftar dalam DPT, penggunaan anggaran oleh petahana untuk kepentingan kesuksesan dirinya, pembatasan hak seseorang untuk dipilih dengan alasan-alasan politis atau alasan-alasan yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan.

2) Diabaikannya hak-hak kelompok masyarakat rentan untuk ikut serta dalam proses pemilihan; sebaliknya ada potensi mobilisasi pemilih baik dari daerah sendiri maupun dari daerah tetangga yang tidak melaksanakan pilkada untuk tujuan penggelembungan sura pasangan calon tertentu.

3) Maraknya kampanye negatif dengan menggunakan media sosial berdasarkan isu diskriminasi ras dan etnis.

4) Potensi kekerasan-kekerasan yang menggunakan perbedaan ras, etnis dan keyakinan/agama sebagai dasarnya.

5) Potensi konflik sosial akibat pertentangan kelompok-kelompok penyokong pasangan calon kepala daerah.

B. Dasar Hukum Pemantauan Pilkada

Kegiatan pemantauan Pilkada 2015 oleh Komnas HAM dilakukan berdasarkan sejumlah aturan dan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.

3. Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

4. Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM bulan Juni 2015.

5. Nota Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dengan Bawaslu RI tanggal 12 November 2012.

6. Nota Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor : 009/NKHB/IX/2015 dan Nomor : 29/SKB/IX/2015 tertanggal 21 September 2015.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur dengan tegas pelaksanaan fungsi pemantauan dan penyelidikan melalui ketentuan Pasal 89 ayat (3). Sementara UU No. 40/ 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, khususnya Pasal 8, menyatakan "pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komnas HAM'. Sementara salah satu prinsip dalam penanganan konflik sosial menurut UU No. 7/2012 adalah penghormatan dan penegakan hak asasi manusia. UU No.40/2008 dan UU No. 7/2012 perlu ditegaskan secara khusus dalam kegiatan pemantauan Pilkada mengingat potensi terjadinya kekerasan, diskriminasi dan konflik yang berdimensi SARA dalam pemilihan kepala daerah.

Pelaksanaan pemilu/pilkada adalah bagian dari upaya untuk menegakan dan memajukan sejumlah hak asasi manusia, yang dalam hal ini adalah hak politik warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan, yang akan berimplikasi pada penegakan dan pemajuan banyak hak-hal asasi lainnya baik di hak-hak sipil dan politik maupun hakhak ekonomi, sosial dan budaya. Maka sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi pokoknya, maka Komnas HAM dapat dan seharusnya melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

Meskipun demikian, Komnas Ham bukan Lembaga Pemantau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana disebut dalam Perppu No. 1/2014 pasal 123 ayat (2), yang kemudian diubah melalui UU No. 8/2015. Komnas HAM adalah lembaga negara yang independen yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan pemantauan pelaksanaan (penegakan dan pemajuan) HAM dan pengawasan pelaksaan penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Berdasarkan dasar-dasar hukum dan pertimbangan-pertimbangan diatas Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM untuk membentuk Tim Pemantauan Pilkada 2015. Tim memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;

2. Melakukan pemanggilan atau pertemuan dengan pihak-pihak yang relevan dalam penyelenggara Pilkada 2015 untuk dimintai dan didengar keterangannya, termasuk masyarakat sipil dan pemantaua Pemilu;

3. Melakukan pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;

4. Melakukan pemantauan di lokasi pelaksanaan Pilkada 2015 dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

5. Membentuk Pokso Pengaduan Pilkada 2015 dan menangani aduan-aduan yang terkait Pilkada 2015.

6. Memberikan pendapat hak asasi manusia terhadap perkara Pemlilu yang sedang dalam proes peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia.

C. Tujuan Pemantauan Pilkada Serentak 2015

1. Melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam memantau dan mengawasi penerapan HAM, khususnya dalam pelaksanaa Pilkada serentak yang menjadi salah satu pilar penting demokratisasi di Indonesia.

2. Mengumpulkan informasi dan data terkait hak-hak warga Negara untuk mengikuti Pilkada dalam rangka penghormatan dan penegakan HAM.

3. Memberikan masukan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan penyelenggara Pemilu/Pilkada dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang lebih menghormati HAM.

D. Metodologi dan Batasan-Batasan Pemantauan

Komnas HAM akan melakukan pemantauan Pilkada tidak dalam rangka untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan menemukan kecurangan-kecurangan yang mencederai atau melanggar keabsahan Pilkada di satu daerah tertentu, karena hal itu adalah tugas dan kewenangan dari lembaga pengawas Pemilu/Pilkada yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun lembaga-lembaga pemantauan pemilu/pilkada yang independen sebagai bagian dari partisipasi masyarakat untuk menjaga kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia. Komnas HAM mengambil peran dalam pemantauan Pilkada serentak 2015 dengan berkonsentrasi pada pengamatan secara cermat aspek penghormatan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia dalam pelaksanaan Pilkada 2015 sebagai indikator penting peningkatan kualitas kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Hasil dari pemantauan ini adalah penyusunan sejumlah pandangan dan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada selanjutnya yang akan disampaikan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu/Pilkada.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan pemantauan Pilkada serentak 2015 yang akan dilakukan oleh Komnas HAM mengacu kepada batasan-batasan berikut:39

I. Pemantauan

'Pemantauan' dalam pengertian umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBl) adalah: mengamati atau mengecek dengan cermat, terutama untuk tujuan khusus; mengawasi; memonitor; mengatur atau mengontrol kerja mesin atau suatu proses tertentu.

Dalam UU No. 39/1999, pasal 89(2b) disebutkan kegiatan pemantauan yang menjadi kewenangan Komnas HAM adalah “pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia". Sedangkan dalam UU No. 40/2004, pasal 8(2 a dan d) Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan "pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis"; dan “pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis".

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kegiatan pemantauan Pilkada 2015 adalah mengamati atau memonitor dengan cermat penyelenggaraan Pilkada di sejumlah tempat untuk menemukan/melihat apakah ada kebijakan-kebijakan dan prosedur pelaksanaan Pilkada yang dibuat oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan lembagalembaga penyelenggara pemilu yang menghalangi atau atau terlanggarnya hak asasi dari warga untuk terlibat aktif dalam Pilkada dalam rangka menyusun masukan bagi perbaikan kebijakan dan sistem pelaksanaan Pilkada yang menghormati hak asasi manusia.

Aspek-aspek pokok yang perlu diperhatikan: (a) kebijakan pelaksanaan Pilkada dari mulai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perda hingga kebijakan KPU/KPUD dan Bawaslu; (b) prosedur pelaksanaan pemilihan dan implementasinya; (c) kebijakankebijakan lembaga penjaga ketertiban umum (kepolisian) dan pengamanan Negara (TNI) serta Bawaslu dalam menjaga ketertiban masyarakat, mencegah dan menghentikan konflik sosial, dan kemungkinan munculnya gangguan keamanan Negara akibat pelaksanaan Pilkada serentak 2015.

39 Adapun langkah-langkah dan prosedur yang akan ditempuh dalam kegiatan pemantauan ini diuraikan lebih detail pada Bagian VII.

Il. Lima Fokus Perhatian dalam Pemantaua Pilkada 2015

Dalam rangka kegiatan pemantauan Pilkada serentak 2015, Komnas HAM akan memberikan perhatian khusus pada lima hal di bawah ini:

A. Hak Warga Negara Untuk Dipilih Dan Memilih

Hak warga Negara untuk dipilih dan memilih – secara langsung, terbuka dan tanpa diskriminasi – dalam Pilkada dijamin oleh undang-undang. Dikarenakan aspek ini sangat luas, maka dalam pemantauan Pilkada 2015 Komnas HAM akan memberi perhatian khusus pada beberapa hal berikut:

(a) Penggelembungan suara. Penggelembungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada untuk memenangkan satu pasangan calon tertentu berarti menghambat pemenuhan hak pemilih yang kumpulan suaranya dapat terkalahkan oleh suara-suara palsu tersebut. Penggelembungan suara dapat dilakukan/terjadi dengan cara-cara berikut: (i) omanipulasi daftar pemilih, baik karena ada penambahan jumlah pemilih sehingga tidak sesuai dengan kondisi demografis yang sesungguhnya di satu wilayah pemilihan; (ii) migrasi dan pengesahan pemilih-pemilih 'gelap' yang bukan berasal dari daerah pemilihan tetapi memperoleh tanda bukti kependudukan yang digunakan hanya untuk kepentingan pemilihan; dan (iii) manipulasi pada saat penghitungan suara.

(b) Politik uang. "Politik uang" bermakna pemberian materi dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lainnya kepada pihak-pihak tertentu yang dapat menyebabkan satu pasangan calon kepala daerah memenangkan pemilihan. "Politik uang" dapat berupa: (i) pemberian materi dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lainnya kepada warga untuk mempengaruhi pemilih menjatuhkan pilihannya bukan kepada pasangan yang sesuai dengan pilihan hatinya atau aspirasi politik yang sesungguhnya; (ii) pemberian materi dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lainnya yang dilakukan oleh seseorang atau pasangan bakalcalon kepada partai-partai politik untuk memperoleh dukungan resmi dalam proses pencalonan sehingga akan ada orang atau pasangan lainnya yang tidak dicalonkan; (iii) pemberian materi dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lainnya kepada penyelenggara pemilu/pilkada untuk memanipulasi proses pemilihan, penetapan calon, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga pada mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses ajudikasi sengketa pilkada; (iv) pemberian materi dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lainnya kepada administratur kependudukan setempat atau pihak-pihak yang dapat mempengaruhiadministrasikependudukansetempatagarterjadi penggelembungan pemilih yang berpotensi memenangkan satu pasangan calon tertentu.

(c) Hambatan dan pembatasan-pembatasan untuk memilih dan dipilih. Dalam hal ini yang perlu dipantau adalah adanya hambatan-hambatan dan/atau pembatasan-pembatasan serta diskriminasi dengan berbagai alasan tertentu (ras, etnis, agama/keyakinan, ideologi, latar belakang sosial-ekonomi-politik, gender, orientasi seksualitas, dan lainnya yang dapat dijadikan pembatas) yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan kepada seseorang untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pencalonan kepala daerah.

Demikian juga dengan hak seseorang untuk memilih. Pasal 57 UU Nomor 8 Tahun 2015 menetapkan untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih. Yang disebut Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. Pemilih harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Dalam hal Warga Negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih maka pada saat pemungutan suara dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang dikenal sebagai Daftar Pemilih Tetap-Tambahan (DTPb-1). Jaminan tersebut tertuang dalam Pasal 61 UU Pilkada jo. Pasal 20 ayat (1), (2), (3) dan (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Jaminan atas hak untuk turut dalam Pemilu tersebut secara jelas merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 43 Ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."

Dalam Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik juga memberikan jaminan yaitu setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk: (i) ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas; (ii) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya; dan (iii) mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya.

(d) Penundaan pelaksanaan Pilkada akibat hal-hal yang secara prinsipal tidak akan mengurangi kualitas pelaksanaan Pilkada dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam perspektif HAM, penundaan Pilkada hanya dapat dilakukan jika terkait dengan situasi genting yang tidak dapat dihindari, negara atau daerah yang akan melaksanakan pilkada dalam keadaan bahaya atau darurat yang tidak memungkinkan diselenggarakannya pemilu/pilkada.

(e) Keadaan peraturan perundangan-perundangan dan kesiapan serta antisipasi lembaga penyelenggara Pilkada terhadap hal-hal di atas dan hal-hal lainnya yang terkait dengan pemenuhan hak warga untuk memilih dan dipilih. Dalam hal ini pemantauan akan: (i) melihat kembali peraturan perundangan-undangan yang ada dalam kerangka pelaksanaan Pilkada yang memenuhi standar penghormatan, penegakan dan pemajuan HAM; dan (ii) melihat kesiapan penyelenggara Pilkada dalam mengantisipasi kemungkinan tidak terpenuhinya hak-hak warga untuk memilih dan dipilih, serta langkah-langkah penyelesaikannya.

B. Hak-Hak Kelompok Masyarakat Rentan Dalam Pilkada

Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat tertentu tidak dengan serta merta membuat mereka kehilangan hak-haknya untuk memilih dan dipilih dalam Pilkada. Pemantauan pelaksanaan Pilkada akan melihat secara khusus pada tersedianya (aksesabilitas) sistem, mekanisme dan prosedur yang dapat menjamin kelompokkelompok masyarakat marjinal dan/atau rentan dapat terpenuhinya haknya untuk memilih. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut adalah: warga yang sedang mengalami perawatan di rumah sakit, warga yang sedang menjalani proses hukum sehingga berada di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, warga yang terpaksa harus berada di pengungsian, kelompok-kelompok berkebutuhan khusus (disable), kelompok masyarakat adat yang tinggal jauh dari TPS-TPS dan/atau memerlukan perlakuan khusus.

Pemerintah telah menjadimin bahwa seluruh kelompk masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dan dalam penjelasan disebukan lebih lanjut bahwa Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang yang sama, khususnya pada Pasal 41 ayat 2 disebutkan juga bahwa masyarakat yang mendapatkan perlakuan khusus diantaranya penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anakanak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Jaminan atas warga negara yang membutuhkan perlakuan khusus ini juga tercantum dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013. Berbeda dengan orang atau penduduk pada umumnya yang harus secara aktif mendaftarkan data kependudukan yang berhubungan dengan kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian; Pasal 25 dan Pasal 26 yang menyebut kelompok rentan ini sebagai "penduduk rentan administrasi kependudukan" dan "penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri" mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab dalam proses pencatatan mereka sebagai penduduk.

Selain itu, Keharusan bagi negara untuk memberikan jaminan dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan ini tercantum dalam Komentar Umum Mengenai Hak Sipil dan Politik. Dalam bagian penjelasan tersebut dinyatakan antara lain bahwa perlakuan khusus ditujukan bagi setiap orang yang dirampas kemerdekaannya atas dasar hukum dan kewenangan negara yang ditahan di penjara-penjara, rumahrumah sakit, khususnya rumah sakit jiwa, kamp-kamp penahanan, atau lembagalembaga pemasyarakatan atau di mana-pun.

Karena itu, pemantauan ini juga akan: (i) melihat kembali peraturan perundanganundangan yang ada dalam menjamin aksesabilitas kelompok-kelompok warga tersebut di atas untuk memilih; dan (ii) melihat kesiapan penyelenggara Pilkada dalam menyediakan akses tersebut.

C. Diskriminasi dan Intoleransi

Pilkada akan sangat rentan dengan beragam tindakan diskriminasi, kekekrasan dan intoleransi dengan dasar perbedaan ras, etnis, agama/keyakinan, dan ideologi politik; baik yang dilakukan oleh penyelengara Pilkada, pasangan calon, maupun kelompok-kelompok pendukungnya. Pemantauan ini akan mencatat sejumlah tindakan diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi tersebut. Jika tindakan-tindakan diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi itu berkait dengan perbedaan etnis dan ras, maka rujukan yang digunakan bukan hanya adanya pelanggaran pemilu/pilkada sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan Pilkada, tetapi juga penerapan UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pada ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Diskriminasi ras dan etnis didefinisikan segala bentuk pembedaan pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu satu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sedangkan tindakan diskriminasi dan etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk bentuk pembedaan pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu satu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Selanjutnya pada Pasal 4 diatur mengenai jenis-jenis dari Diskriminasi Ras dan Etnis, antara lain:

(a) Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu satu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau

(b) Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau

4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Pembatasan sebagai pembatasan bagi seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk memasuki suatu lembaga pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan publik hanya karena seseorang tersebut berasal dari ras atau etnis tertentu.

Selain itu, pengertian tempat umum yang dimaksud di atas adalah tempat yang, antara lain, disinggahi atau dikunjungi atau menjadi tempat berkumpulnya orangorang, misalnya toko, tempat bekerja, taman, tempat parkir, transportasi umum, media massa, gedung-gedung pemerintahan, dan sejenisnya.

Seringkali orang masih sulit untuk menbedakan antara pengertian ras dan etnis bahkan ada yang menyebutkan keduanya memiliki pengertian yang sama. Pada ketentuan umum UU No. 40 Tahun 2008, didefinisikan Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, sedangkan pengertian Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.

Jauh sebelum kita "familiar" dengan istilah diskriminasi Ras dan Etnis, kita telah lebih dahulu mengenal SARA yang merupakan akronim dari Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan, yang merupakan pandangan atau tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaaan, atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan diskriminasi atau pembedaan yang didasarkan pada hal tersebut diatas, merupakan tindakan SARA. Tindakan dapat dilakuan oleh individual, kelompok, koorporasi, atau institusional, yang dilakuakn langsung atau tidak langsung melalui peraturan yang diskriminatif.

Melihat dari 2 (dua) pengertian diatas mengenai Ras dan Etnis, serta SARA, tidak jauh berbeda karena sebagian besar masih bersinggungan. Hanya unsur agama yang tidak diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008.

Melihat karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam dan prural, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, telah memebrikan ramburambu kepada para peserta Pemilu untuk tetap menghormati perbedaan dalam setiap proses Pemilu, khususnya pada masa Kampanye dimana para peserta berinteraksi langsung dengan massa pendukungnya.

Pemantauan ini juga akan melihat kembali peraturan perundangan-undangan tentang Pilkada yang ada saat ini dalam kerangka penghapusan segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan intoleransi di atas. Untuk sementara ketentuan perundangan-undangan yang terkait dengan hal ini baru tampak pada Pasal dalam Pasal 19 huruf d PKPU No. 7 tahun 2015 tentang Kampanye, yang mengatur mengenai materi kampanye yang harus disampaikan secara bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau pasangan Calon lain. Lebih lanjut KPU secara tegas melarang untuk tidak menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 1 huruf b PKPU No. 7 tahun 2015 tentang Kampanye. Meskipun demikian ketentuan larangan ini tidak disertai dengan kejelasan pemberian sangsi bagi pihak yang melanggar. Komnas HAM akan menghubungkan segala tindakan diskriminatif berdasarkan ras dan etnis dengan penerapan UU No. 40/2008.

D. Potensi Konflik Sosial Dan Kekerasan

Pertarungan kepentingan ekonomi, politik, dan ideologi dan keyakinan akan membuat Pilkada sangat rentan dengan beragam tindakan kekerasan yang bahkan dapat menjurus kepada konflik sosial. Pemantauan ini secara khusus akan melihat kesiapan penyelenggara Pilkada, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam mengantisipasi hal-hal tersebut serta menangani potensi-potensi konflik maupun konflik yang terjadi akibat pelaksanaan Pilkada sesuai dengan prinsi-prinsip penghormatan, penegakan dan pemajuan HAM.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang dimaksud dengan Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya, perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi, sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha, atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Hal ini diatur dalam pasal 5 huruf a hingga e, masih dalam Undang- Undang yang sama.

E. 'Keunikan' Daerah-Daerah Tertentu

Ada banyak daerah di Indonesia yang letaknya secara geografis berpotensi membuat pemenuhan hak-hak warga untuk memilih dalam Pilkada jadi terhambat: daerah yang secara geografis sulit dijangkau yang dapat berakibat pada keterlambatan atau bahkan tidak sampainya perlengkapan untuk pemilihan; daerahdaerah terluar yang kurang diberi perhatian oleh pemerintah; dan daerah-daerah perbatasan, baik daerah yang berbatasan dengan Negara lain40 maupun daerahdaerah perbatasan antar daerah pemilihan atau daerah-daerah perbatasan dari kabupaten/kota/propinsi pemekaran.

Pemantauan ini akan memberi perhatian khusus kepada pemenuhan hak warga untuk memilih di daerah-daerah ini. Pada daerah-daerah perbatasan biasanya ada masalah kependudukan: di daerah perbatasan dengan Negara lain seringkali penduduk memiliki identitas kependudukan/kewarganegaraan ganda atau justru tidak diakui sebagai penduduk Indonesia dan negara perbatasan (stateless), sementara di daerah-daerah perbatasan pemekaran kabupaten/kota/propinsi seringkali penduduk secara fisik sudah berpindah lokasi tempat tinggal tetapi belum memiliki tanda kependudukan baru atau bahkan memiliki KTP ganda.

Pemantauan ini juga akan memberi perhatian pada daerah-daerah yang secara historis pernah mengalami konflik komunal dan/atau konflik sosial cukup serius seperti di Maluku, Poso, Kalimantan Barat, Aceh, dan Papua.

Selain itu, pemantauan ini juga akan mencermati kembali diberlakukannya sistem "noken" (pemilihan yang dilakukan secara kolektif berdasarkan nilai-nilai adat setempat) yang secara prinsipal tidak sesuai dengan prinsip pemilu/pilkada yang bebas dan rahasia (free elections) dengan sistem satu pemilih, satu suara (one person, one vote). 41 Secara khusus pemantauan ini akan melihat kesiapan penyelenggara Pilkada, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan manipulasi sistem noken dalam Pilkada di sejumlah daerah.

Pasal 22E UUD Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian halnya Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik dengan tegas menyatakan bahwa hak pilih dilaksanakan dengan hak yang pilih dan setara. Pasal 1 angka 1 UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan bahwa dalam rangka pemilihan yang merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara langsung dan demokratis. Kedua aturan tersebut jelas menyebutkan bahwa pelaksanaan Pemilu dilakukan sesuai dengan prinsip langsung, tanpa ada keterwakilan dalam penggunaan hak pilihnya.

40 Pasal 1 angka 6 UU 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan bahwa kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain dalam hal ini batas wilayah engara di darat, keawasan perbatasan berada di kecamatan. Dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan penduduk perbatasan adalah penduduk yang tinggal disepanjang batas wilayah Indoensia dengan negara lain.

III. Pertanyaan-pertanyaan Kunci untuk Pemantauan

A. HAK MEMILIH DAN DIPILIH

I. PENGGELEMBUNGAN SUARA

Fokus atau output terkait dengan penggelembungan suara adalah mencari motif, bentuk dan pola dalam penggelembungan suara untuk memenangkan satu pasangan calon tertentu karena menciderai prinsip kebebasan untuk memilih.

Pertanyaan:

1
1. Apakah struktur dan anggota KPUD terpilih dapat dijamin independensinya (imparsial dan bebas intervensi)?
2. Apakah pihak penyelenggara Pemilu sudah melakukan tahapan pendataan pemilih mulai dari penentuan DAK-2, DP4, DPS, hingga DPT?
3. Apakah DPS dan DPT telah disosialisasikan dengan baik dan benar?
4. Apakah dimungkinkan terjadinya perubahan data pemilih?
5. Berapa perubahan atau kenaikan pemilih, terutama pemilih pemula dalam Pilkada 2015 dibandingkan Pilpres 2014?
6. Apakah sudah ada instrumen hukum lainnya yang dapat mengakomodir masyarakat yang telah memenuhi syarat usia pemilih tetapi tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan?
7. Bagaimana fungsi pengawasan terhadap kesesuaian antara DPT dengan identitas pemilih saat pemungutan suara?
8. Apakah ada perubahan data demografi kependudukan yang mencolok, khususnya daerah pemekaran dengan jumlah DPT?
1. Apakah distribusi logistik khususnya TPS dan perlengkapannya telah tersedia?
tersedia? 2. Apakah kotak suara, surat suara dan berita acara masih dalam keadaan
tersegel? 3. Apakah proses pemungutan suara hingga penetapan suara disaksikan
oleh semua saksi pasangan/parpol pendukung ? 4. Apakah ada mekanisme hukum yang disediakan kepada para pihak
yang merasa diperlakukan tidak adil atau dicurangi ? 5. Apakah hasil penghitungan suara telah disampaikan dengan baik
Apakah hasil penghitungan suara telah disampaikan dengan baik kepada masyarakat atau dipublikasikan ? 6. Apakah ada mekanisme pengamanan surat suara (logistik) dan
6. Apakah ada mekanisme pengamanan surat suara (logistik) dan bagaimana mekanismenya?

41 Komnas HAM secara khusus memberi perhatian kepada pemberlakuan sistem noken dalam Pemilu 2014 yang lalu dan sudah disampaikan laporannya kepada Sidang Paripurna Komnas HAM oleh Dr. Manager Nasution.

II. POLITIK UANG

Output dari pemantauan ini adalah menemukan pola dan berbagai tindakan baik yang dilakukan oleh pasangan calon, tim sukses atau penyelenggara Pemilu untuk memenangkan pemilihan pasangan tertentu dengan pemberian materi sehingga akan merugikan hak pemilih yang benar.

Pertanyaan:

1. Apakah terdapat pemberian materi dalam bentuk uang atau bentukbentuk lainnya kepada warga untuk mempengaruhi pemilih menjatuhkan pilihannya bukan kepada pasangan yang sesuai dengan pilihannya?

2. Apakah terdapat pemberian materi atau janji kepada partai-partai politik untuk memperoleh dukungan resmi (surat rekomendaso) dalam proses pencalonan?

3. Apakah ditemukan informasi mengenai pemberian materi dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lainnya kepada penyelenggara pemilu/pilkada untuk memanipulasi proses pemilihan, termasuk penggelembungan suara?

4. Apakah struktur dan anggota KPUD bertindak independen (imparsial dan bebas intervensi)?

5. Apakah terdapat riwayat mengenai penyelenggara Pemilu yang pernah terkena sanksi dari DKPP?

6. Terhadap pasangan Patahana apakah terdapat tindakan/kebijakan penggunanan APBD yang diduga sebagai politik anggaran, misalnya Bansos, dll.

7. Apakah ada mekanisme hukum yang disediakan kepada para pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau dicurangi?

8. Bagaimana penanganan atau proses hukum terhadap pelanggaran tersebut, baik Kepolisian dan Bawaslu.

9. Hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam pengungkapan praktek politik uang.

III. HAMBATAN DAN PEMBATASAN UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH

Output yang diharapkan adalah memastikan tidak adanya hambatan-hambatan dan/atau pembatasan-pembatasan serta diskriminasi dengan berbagai alasan tertentu (ras, etnis, agama/keyakinan, ideologi, latar belakang sosial-ekonomipolitik, gender, orientasi seksualitas, dan lainnya yang dapat dijadikan pembatas) kepada seseorang untuk turut serta berpartisipasi dalam proses pencalonan kepala daerah.

Pertanyaan:

1. Apakah setiap pemilih yang sudah berusia 17 tahun atau menikah telah terdaftar sebagai Pemilih tetap? 5. Apakah terdapat pelarangan atau pembatasan dalam memilih di TPS? 10. Apakah dimungkinkankan terjadinya pembatasan dalam memberikan pendapat dalam kondisi darurat?

2. Apakah terdapat kebijakan atau peraturan yang diterbitkan Negara dan Penyelenggara Pemilu yang membatasi hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu?

3. Apakah dalam setiap tahapan Pemilu, seluruh Pemilih mendapatkan informasi, perlakuan dan akses yang sama untuk memilih?

4. Apakah terdapat aturan yang cukup di KPU untuk mengantisipasi pemilih dalam menggunakan haknya, termasuk persoalan kekurangan surat suara, keterbatasan TPS dan kendala geografis dalam distribusi logistik pemilu?

6. Apakah kelompok rentan karena sifat ancaman (misalnya Minoritas Agama, tinggal di wilayah konflik) mendapatkan jaminan keamanan dalam menyalurkan aspirasinya?

7. Apakah pemilih memperoleh hak yang sama untuk memberikan hak suaranya?

8. Adakah perlakuan yang sama oleh penyelengara pemilu, pemerintah dan media massa terhadap semua pasangan calon dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan kampanye?

9. Apakah pihak pemerintah incumbent telah melakukan tindakan atau kebijakan-kebijakan yang tidak adil/not fair kepada calon-calon pasangan dan pendukung yang menjadi lawannya?

1. Apakah pemilih diberikan akses informasi untuk mengetahui calon pasangan?

2. Apakah pemilih dapat menyampaikan aspirasi/kehendaknya secara bebas dalam Pemilu?

3. Apakah setiap pemilih diberikan jaminan kebebasan untuk memilih tanpa diwakilkan?

4. Apakah mekanisme yang ada telah menjamin keterwakilan kelompok rentan tertentu (misalnya tersedia huruf braile, hak untuk menunjuk orang yang dipercayai)?

5. Apakah terdapat konsekuensi terhadap tindakan pemilih dalam menentukan pilihannya?

6. Apakah ada konsekuensi terhadap pemilih yang tidak memilih calon tertentu?

7. Bagaimana fungsi pengawasan terhadap kesesuaian antara DPT dengan identitas pemilih saat pemungutan suara?

8. Apakah terdapat pengamat atau pemantau Pemilukada dalam proses pemilihan?

B. KELOMPOK RENTAN

Output yang diharapkan adalah memastikan sistem, mekanisme dan prosedur yang dapat menjamin kelompok-kelompok masyarakat marjinal dan/atau rentan dapat terpenuhinya haknya untuk memilih.

Pertanyaan:

1. Apakah telah dilakukan pendataan pemilih terhadap kelompok rentan?

2. Jika ada sebutkan angkanya dan kelompok rentan apakah tersebut?

3. Apakah penyelenggara Pemilu memiliki informasi yang cukup tentang sebaran kelompok rentan di wilayah kerjanya?

4. Apakah KPU telah mengeluarkan panduan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipahami oleh kelompok rentan?

5. Apakah sudah dilakukan sosialisasi tahapan pemilu, termasuk lokasi TPS, calon peserta pemilu, waktu pemilihan dan tata cara pemilihan bagi kelompok rentan?

6. Apakah ada upaya KPU/Pemerintah/pasangan calon untuk memberikan pendidikan politik bagi kelompok rentan?

7. Apakah setiap pemilih yang masuk dalam kategori kelompok rentan sudah memiliki informasi yang cukup tentang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta visi dan misi calon, sehingga dapat menentukan pilihannya secara bebas?

8. Apakah media sosialisasi tentang Pemilu kepada kelompok rentan telah sesuai dengan kebutuhan mereka?

9. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan Pemda setempat dengan pihak KPU dalam memenuhi hak-hak konstitusional kelompok rentan tersebut?

1. Apakah kelompok rentan dapat menyampaikan aspirasi/kehendaknya secara bebas dan rahasia dalam Pilkada ? 2. Apakah setiap pemilih kelompok rentan diberikan jaminan kebebasan untuk memilih tanpa diwakilkan? 3. Apakah terjadi pemaksaan atau intimidasi terhadap kelompok rentan dalam pemungutan suara? Bagaimana bentuk dan siapa pelakunya? 4. Apakah terdapat pembatasan terhadap kelompok rentan yang ingin mengajukan diri sebagai calon pasangan Kepala Daerah? 5. Apakah terdapat pelarangan atau pembatasan terdapat kelompok rentan dalam memilih di TPS; 6. Apakah terdapat pembedaan perlakuan oleh penyelenggara pemilu terhadap pemilih rentan? 7. Apakah kelengkapan logistik Pemilu dan TPS sudah mengakomodir kebutuhan khusus kelompok rentan? 8. Sejauh mana partisipasi kelompok rentan dalam memilih di TPS? 9. Apakah perangkat Pemilu menjamin hak-hak kelompok rentan untuk memilih secara rahasia dalam pelaksanaan Pemilu? 10. Apakah kelompok rentan dapat mengikuti proses penghitungan suara di TPS/KPPS/KPUD? 11. Apakah pemilih diberikan akses untuk memperoleh informasi hasil penghitungan suarta di TPS-nya?

C. DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI

Output yang diharpakan adalah dapat mencatat sejumlah tindakan diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi tersebut dan bagaimana penegakan hukum dilakukan atas peristiwa tersebut.

Pertanyaan :

1. Apakah terdapat kebijakan atau peraturan yang diterbitkan Negara dan Penyelenggara Pemilu yang membatasi hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu karena kerentanannya, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, suku, kebangsaan, kepemilikan, kelahiran dan lainnya?

2. Apakah dalam setiap tahapan Pemilu, seluruh Pemilih karena kerentanannya, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, suku, kebangsaan, kepemilikan, kelahiran dan lainnya mendapatkan informasi, perlakuan dan akses yang sama untuk memilih?

3. Apakah terdapat pelarangan atau pembatasan terdapat kelompok rentan dan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, suku, kebangsaan, kepemilikan, kelahiran dan lainnya dalam memilih di TPS?

4. Apakah kelompok rentan karena sifat ancaman (misalnya Minoritas Agama, tinggal di wilayah konflik) mendapatkan jaminan keamanan dalam menyalurkan aspirasinya? 5. Bagaimana penanganan jika terjadi ancaman terhadap mereka, baik oleh Aparat Penegak Hukum atau Penyelenggara Pemilu? 6. Apakah dalam tahapan kampanye terdapat materi pidato yang menghina seseorang pasangan calon gubernur/wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota, berbasis pada agama, suku, ras, golongan,? 7. Apakah dalam tahapan kampanye terdapat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain yang menunjukan kebencian berbasis pada agama, suku, ras, golongan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota, dan/atau partai politik? 8. Apakah dalam tahapan kampanye terdapat kekerasan yang terjadi berbasis pada agama, suku, ras, golongan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon walikota dan wakil walikota, dan masyarakat pendukung calon? 9. Bagaimana mekanisme penanganan atau pemberian sanksi dalam karena tindakan diskriminasi berbasis agama, suku, ras, golongan yang terjadi pada masa Pilkada, oleh Kepolisian dan Bawaslu? 10. Apakah dan bagaimana menganangi hambatan-hambatan dalam pengungkapan tindak pidana diskrminasi ras dan etnis tersebut.?

D. KONFLIK SOSIAL DAN KEKERASAN

Output yang diharapkan adalah memotret kesiapan penyelenggara Pilkada, pemerintah daerah dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam mengantisipasi hal-hal tersebut serta menangani potensi-potensi konflik maupun penanganan konflik yang terjadi akibat pelaksanaan Pilkada.

2. Apakah telah dilakukan pemetaan mengenai wilayah rawan konflik, aktor dan penyebab terjadinya konflik?

3. Bagaimana upaya mengantisipasi potensi konflik yang dilakukan oleh Muspida (Kepolisian, TNI dan Pemda setempat)?

4. Apakah Penyelenggara Pemilu bertindak netral, objektif dan bebas dari intimidasi yang dilakukan oleh pasangan calon atau masyarakat?

1. Bagaimana pengamanan pasokan logistik dan mekanismenya? 2. Bagaimana proses keamanan selama pemungutan suara berlangsung hingga pemungutan suara selesai? 3. Apakah terdapat intimidasi/kekerasan terhadap pihak yang melaporkan pelanggaran/tindak pidana Pemilu? 4. Apakah ada mekanisme hukum atau aturan yang disediakan kepada para pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau dicurangi? 5. Apakah terdapat upaya menghalang-halangi atau kendala dalam meproses hukum atas perkara tersebut? 6. Apakah terdapat intimidasi/kekerasan terhadap penegak hukum? 1. Apakah akar masalah terjadinya konflik sosial dan/atau gangguan keamanan dalam Pilkada 2015. 2. Sejauhmana tindakan Aparat Keamanan dan Pemerintah Daerah dalam menanganai konflik tersebut. 3. Apakah seluruh aktor-aktor dan pihak yang terlibat dalam konflik sosial telah diproses secara hukum ? 4. Bagaimana upaya pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat? 5. Apakah hasil Pilkada 2015 berhasil diamankan atau rusak setelah terjadi kerusakan? 6. Bagaimana tata cara atau mekanisme untuk menyelamatkan surat suara yang telah rusak?

1. Apakah pernah terjadi peristiwa kekerasan atau konflik sosial di wilayah pantauan terkait Pemilu/Pemilukada sebelumnya?

E. KEUNIKAN DAERAH-DAERAH

Output yang diharapakan adalah terselenggaranya Pilkada secara jujur dan adil di wilayah-wilayah perbatasan, pemekaran kabupaten/kota/propinsi dan situasi khusus di wilayah tertentu seprti di Papua.

Pertanyaan:

1. Apakah penduduk di wilayah perbatasan negara/kabupaten/kota telah terdaftar sebagai pemilih? 2. Bagaimana penanganan KPU bagi warga yang tidak memiliki identitas (stateless) dalam Pilkada kali ini? 3. Apakah terjadi mobiliasasi pemilih dengan motif pemenangan satu pasangan calon atau sejumlah imbalan materi?

4. Apakah setiap pemilih menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan tidak diwakilkan?

5. Apakah masih dibenarkan praktek-praktek penyimpangan dalam Pilkada dengan alasan adat seperti Noken dan Sitem Ikat, khususnya di Papua dan Nias?

6. Bagaimana model dan bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan, termasuk varaisi dalam pelaksanaan model Noken dan Sistem Ikat?

7. Bagaimana tindakan Penyelenggara Pemilu dalam menangani permasalahan tersebut?

8. Apakah ada tindakan-tindakan hukum yang dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut?

IV. Pemantauan Berita di Media Massa

Untuk menunjang pengamatan dan pemantauan, Tim Pemantauan Pilkada 2015 akan melakukan pemantauan dan monitoring situasi pelaksanaan Pilkada, sejak tahap persiapan hingga paska pemilihan melalui pemberitaan-pemberitaan media massa baik media massa cetak maupun media massa elektronik, termasuk beritaberita atau kabar atau informasi yang beredar di media sosial. Berita-berita dan informasi dari berbagai media ini, khususnya yang bersumber atau beredar di media sosial, selanjutnya akan diproses dengan pemeriksaan silang dengan sumber-sumber lainnya untuk memastikan akurasi dan kebenarannya.

Tim Pemantauan Pilkada 2015 akan/telah membentuk sub unit khusus yang melakukan pengumpulan dan penyaringan berita-berita dari beragam media tersebut.

V. Pembukaan Pos Pengaduan

Untuk memberi kesempatan masyarakat menyampaikan secara langsung keluhankeluhan maupun pandangan-pandangannya terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2015, baik yang dilakukan di daerahnya maupun daerah-daerah lainnya, sejak pada tahap persiapan hingga pasca pemilihan termasuk pada kebijakan-kebijakan pemerintah dan penyelenggara pemilu yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak tersebut, Komnas HAM akan membuka 7 (tujuh) "Pos Pengaduan Pemantauan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015" yang berada di Kantor Komnas HAM Jakarta (dikonsentrasikan pada unit yang akan dibentuk secara khusus di Bagian Pengaduan bekerjasama dengan Bagian Pemantauan, Biro Penegakan HAM) dan di ke-enam Kantor Perwakilan Sekretariat Komnas HAM (Banda Aceh, Padang, Pontianak, Palu, Ambon dan Jayapura).

POSKO PENGADUANKONTAK
Kantor Perwakilan Sumatera BaratJl. Rasuna Said No. 74 Padang-Sumatera
Barat T:+62-751-7050320
F:+62-751-7050528
821071000825
Kantor Perwakilan AcehJl. Tengku Cik Ditiro No. 16, Banda Aceh
T:0651-28329
F:0651-33605
Kantor Perwakilan Kalimantan BaratE: [email protected] JI. Daeng Abdul Hadi No. 146 (belakang
BaratPLN) Pontianak – Kalimantan Barat
T:+62-561-736112
F:+62-561-736112
E : [email protected]
Kantor Perwakilan Sulawesi TengahJl. Letjen Soeprapto No. 48, Palu - Sulteng
T:+62-451-4214255
F:+62-451-453671
E: [email protected]
Kantor Perwakilan MalukuJl. Dr. Malaiholo No. 57 Airsalobar Kec. Nusaniwe - Ambon
T:+62-911-351463
F:+62-911-316003
E : [email protected]
Kantor Perwakilan PapuaJl. Soasio Dok V Bawah, Jayapura - Papua
Goasio Bok V Bawan, Jayapara Ya
T:+62-967-521592
F:+62-967-521592
E:[email protected]

VI. Pemantauan Langsung di Beberapa Lokasi/Daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2015

Pemantauan langsung di daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada 2015 akan dilakukan hanya di daerah-daerah tertentu saja dengan sejumlah pertimbangan, sebagai berikut:

1. Urgensi dan kemendesakan;

2. Sesuai dengan proses penyaringan sebagaimana diuraikan lebih lengkap pada bagian Il di atas; dan

3. Ketersediaan anggaran.

Adapun pemantauan langsung di lapangan akan dilakukan dalam tiga kesempatan: Pertama pada waktu sebelum pelaksanaan pemilihan, khususnya pada saat masa kampanye (pemantauan awal); dan kedua pada saat pelaksanaan (pemantauan hari H) dan ketiga setelah pelaksanaan pemilihan (pemantauan lanjutan).

Pemantauan langsung di daerah ini dapat berlangsung dengan kemungkinan variasi sebagai beikut:

1. Pemantauan awal, hari H dan lanjutan dilakukan di satu daerah yang melaksanakan Pilkada 2015;

2. Satu daerah tertentu yang melaksanakan Pilkada 2015 hanya akan dilakukan satu pemantauan lapangan.

3. Pemantauan terhadap daerah-daerah (pasca pemilihan) yang terjadi konflik sosial.

VII. Pelibatan dan Kerjasama dengan Kelompok-kelompok Masyarakat Sipil dan Pemantau Pilkada Lainnya

Dalam rangka memperoleh masukan – baik untuk metodologi, langkah-langkah dan prosedur, serta khususnya informasi dan data terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2015 – Tim Komnas HAM akan melakukan serangkaian pertemuan dan diskusi dengan lembaga-lembaga independen pemantau Pemilu/Pilkada maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang memberi perhatian pada pelaksanaan Pilkada.

Tim Komnas HAM akan melakukan pembahasan mendalam untuk menentukan lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok masyarakat yang secara khusus akan dimintakan masukan dan informasi. Sementara kegiatan pemantauan langsung di lapangan akan dimanfaatkan juga untuk mengumpulkan informasi dan masukan dari lembaga-lembaga pemantau Pilkada dan kelompok-kelompok masyarakat setempat.

VIII. Langkah-langkah Pemantauan

Sesuai dengan mandat yang diamanatkan kepada Komnas HAM RI maka pelaksanaan pemantauan terkait pelaksanaan Pilkada 2015 dilakukan dengan berbagai rangkaian kegiatan yang meliputi :

1) Pertemuan-pertemuan dengan Lembaga-lembaga Pemerintah Terkait, Penyelenggara Pemilu/Pilkada, Pemeliharaan Ketertiban Umum, dan Aparatus Keamanan Negara^2.

2) Penyaringan wilayah pemantauan lapangan.

a) Penyusunan derah prioritas tentatif berdasarkan daftar propinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada (aspek efektifitas)

b) Pengamatan perkembangan situasi menjelang pelaksanaan Pilkada berdasarkan berita-berita media massa dan laporan-laporan masyarakat

c) Keberadaan daerah secara geografis.

Berdasarkan hasil penyaringan wilayah tersebut, maka sekurang-kurangnya terdapat 14 (empat belas) provinsi yang menjadi fokus perhatian Komnas HAM RI. Wilayah tersebut adalah sebagai berikut :

NoPropinsiKabupaten/ KotaKeteranganWaktuPIC
1Sumatera UtaraNiaselatanSelatan- Kekhususan, konflik lahan.77-11Endang Sri
Gn. Medan KotaotaDes 2015Melani
2SumateraMentawai+Dalamkota,23-27Hananto
3BaratKota Padangwilayah terluarerluarNov 2015Karsito
SumateraMusiRawasRawan konflik,konflik,7-11Unun
Selatan+BeUtara, Lebong,ebongdaerahDes 2015Kholisa
ngkuluRejang Lebongebongpemekaran,n,
konfliklahan,
daerah
4perbatasn
4LampungLampungRawankonflik23-27Mimin DH
Timur-Lampungpungantaretnis,Nov 2015
Selatan-konfliklahan,
Lampungmasy.tanpa
Tengahidentitas,
rengandiskriminasi ras
Banten Pandeglang-dan etnis Diskriminasi ras
5BantenPandeglang- Tangsel-CilegonDiskriminasi ras dan etnis, adat. Money politic,24 – 27 Nov 2015 7-11Yunita Christin Devi Ruliati
6Jawa BaratKarawang Cianjur- IndramayuMoney politic, rawan konflik, Kebebasan Beragama7-11 Des 2015Devi Ruliati
7DIY+Jawa TengahBantul-Sleman- Gn.kidul-Solo- Skh-SragenKonflik intoleransi, rawan konflik23-27 Nov 2015Sri Eka Wati
8Jawa TimurSumenep/Lamo ngan/Surabaya/ Pasuruan/Jemb erRawan konflik, kelompok rentan14-18 Des 2015Vella Okta Rini
9Kalimantan UtaraKota Tarakan- Daerah Nunukanperbatasan, konflik antar etnis, kekhususan, ganda kewarganegaraBayu Pamungkas
10SulselbarGowa-MamujuKonflik antar etnis (SARA), daerah perbatasan7-11 Des 2015Siti Hidayawati
11Sulawesi TengahPalu dan Poso TimorWilayah Konflik7-11 Des 2015Agus Suntoro
12NTTTimor Tengah Konflik Utara KupangTengah Konflik antar dan kelompok masy, fanatisme30 Nov - 3 Des 2015Wahyu Pratama Tamba
13 Maluku UtaraMaluku Utara BaratHalmahera Baratberlebihan Daerah perbatasan,7 – 9 Des 2015Nurjaman
konflik SARA
14PapuaYahukimo/Asma MoneyMoneypolitic,– 9 Despolitic, 7 – 9 Des Firdiansyah
t/Peg.Noken,rawan2015
Bintang/Bovenkonflik,
Digulmanipulasiasí
suara

42 Pada bulan Agustus 2015 Komnas HAM telah melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, Dewan Pengawas Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI, Kepolisian RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan Tentara Nasional Indonesia.

3). Pemanfaatan kegiatan pemantauan regular.

Dalam rangka efisiensi anggaran dan sekaligus memberikan perhatian pada pelaksanaan Pilkada 2015 maka bersama pemantauan yang bersifat reguler (penanganan kasus), maka telah dilakukan pemantauan Pilkada 2015. Beberapa wilayah yang telah dilakukan secara bersamaan adalah di Kalimantan Timur, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan dan Bengkulu.

Pelaksanaan pemantauan ini juga memberikan pengaruh pada proses penyaringan wilayah yang menjadi fokus perhatian Komnas HAM pada pelaksanaan Pilkada 2015 sebagaimana tabel di atas.

4). Pertemuan-pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan pemantau Pilkada lainnya.

5). Pertemuan intensif internal Tim Pemantauan Pilkada 2015

Tim Pemantauan Pilkada 2015 akan melakukan pertemuan intensif, minimal 2x dalam sebulan untuk menyusun rencana-rencana tindakan, melihat perkembangan situasi, melakukan proses penyaringan untuk aktivitas pemantauan langsung ke daerah, dan dalam rangka penyusunan laporan kegiatan pemantauan. Pertemuan intensif ini telah dan akan berlangsung sejak bulan Juli hingga akhir Desember 2015.

6). Tindak Lanjut

Tim Pemantauan Pilkada 2015 akan menyusun laporan dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden RI, DPR-RI, DPD-RI, KPU dan KPU-D serta Bawaslu di seluruh Indonesia dari tingkat nasional hingga kabupaten. Laporan dan rekomendasi akan mengedepankan sejumlah temuan Komnas HAM dalam pelaksanaan Pilkada 2015 dalam rangka perbaikan kebijakan dan pelaksanaan Pilkada selanjutnya, khususnya pada pelaksanaan pilkada-pilkada serentak berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 hingga 2023 sebelum dilaksanakan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2027.

7). Penjadwalan kegiatan

Dalam rangkaian pelaksanaan Pemantauan Pilkad 2015, Tim telah menyusun kerangka dan agenda kerja yang tujuan akhirnya adalah penyusunan laporan dan pemberian rekomendasi. Mengingat salah satu tujuan dari pelaksanaan pemantauan ini adalah Memberikan masukan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan penyelenggara Pemilu/Pilkada dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang lebih menghormati HAM.

Adapun agenda tersebut diuraikan sebagai berikut :

AgendaPelaksanaanKeterangan
Pemantauan Pra Pemilihan16 – 30 November 2015Fokus pada masa kampanye dan memonitor kesiapan penyelenggaran Pemilu dan
Pemantauan Pelaksanaan Pilkada7 – 11 Desember 2015pengawas. Fokus pada pelaksanaan Pilkada untuk memastikan pemenuhan HAM bagi pemilih dan berbagai target yang sudah ditetapkan
Penyusunan Laporan Wilayah11 - 13 Desember 2015Komnas HAM (5 kriteria). Masing-masing PIC menyusun laporan wilayah pantauannya masing-masing.
Pemantauan Pasca Pilkada14 – 18 Desember 2015Pengawasan terjadinya konflik sosial dan berbagai pelanggaran HAM lainnya.
Penyusunan Laporan I18–20 Desember 2015Kompilasi Laporan Wilayah Pemantauan
Penyempurnaan Laporan Pilkada 201527-30 Desember 2015Finalisasi dan penyusunan Rekomendasi Komnas HAM
Cetak Laporan31 Desember 2015

IX. Sistematika Laporan

Proses pelaporan terhadap pelaksanaan Pilkada 2015 telah ditetapkan formatnya sehingga seluruh Tim diharapkan seragam dan akan memudahkan dalam penyusunan laporan nasional dari peyelenggaran Pilkada 2015 dinilai dari prespektif hak asasi manusia. Untuk itu laporan disusun dalam 2 (dua) format, baik yang bersifat pemantauan langsung dan pantauan melalui media massa.

LAPORAN PEMANTAUAN PILKADA (Nama Wilayah) (Waktu Pelaksanaan)

I. DATA GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS WILAYAH I.1 Data Geografis I.2 Data Demografis

II. DESKRIPSI TENTANG PENTAHAPAN PILKADA II.1 Data Daftar Pemilih Tetap III. FOKUS DAN HASIL PEMANTAUAN (Optional)

II.2 Latar Belakang Calon/Peserta Pilkada

II.3 Peristiwa Penting Dalam Tahapan Pilkada

II.4 Hasil Akhir Pilkada

III.1 Konflik Sosial

III.2 Hak memilih dan dipilih (Manipulasi data pemilih, money poltic, manipulasi penghitungan suara, pencalonan)

III.3 Kelompok Rentan

III.4 Keunikan Wilayah (Wilyah perbatasan, adat istiadat, geografis sulit terjangkau)

III.5 Diskriminasi Ras dan Etnis

IV. ANALISA POLA PENYEBAB (Perbandingan Hasil Pemantauan Pileg Dan Pilpres)

V. INTERVENSI KOMNAS HAM TERHADAP TEMUAN

VI. KESIMPULAN

VII. REKOMENDASI

VIII. LAMPIRAN

VIII.1 Dokumen

VIII.2 Dokumentasi

Sedangkan untuk format laporan dari pantauan media massa dibuat lebih simple akan tetapi diharapkan data sekunder ini dapat memberikan penajaman terhadap penyusunan laporan nasional.

Laporan Media

I. Data Media (nama media, tanggal, jenis media, isi berita, wilayah)

II. Analisa Berita

1) Konflik Sosial

2) Hak memilih dan dipilih (Manipulasi data pemilih, money poltic, manipulasi penghitungan suara, pencalonan)

3) Kelompok Rentan

4) Keunikan Wilayah (Wilyah perbatasan, adat istiadat, geografis sulit terjangkau)

5) Diskriminasi Ras, Etnis dan agama

III. Intervensi Komnas HAM terhadap Temuan

IV. Kesimpulan

V. Rekomendasi

X. Tim Kerja Pemantauan

Kegiatan Pemantauan Pilkada 2015 berada di bawah kendali Sub-Komisi Pemantauan dan Penyelidikan. Dalam pelaksanaan pemantauan ke daerah-daerah pemilihan akan melibatkan seluruh anggota Komnas HAM yang dibantu oleh seluruh staf di Bagian Pemantauan dan Penyelidikan HAM. Terhadap wilayah-wilayah yang penyelenggaran Pilkada 2015 terdapat Kantor Perwakilan Komnas HAM maka dalam pelaksanaanya melibatkan mereka.

Adapun susunan Tim Kerja Pemantauan Pilkada 2014 adalah sebagai berikut:

Dianto Bachriadi, Ketua merangkap anggota

Siane Indriyani, anggota

Manager Nasution, anggota

Natalius Pigai, anggota

Johan Effendi, anggota

Indahwati, anggota

Johana Nunik P, anggota

Agus Suntoro, anggota

Endang Sri Meilani, anggota

Firdiansyah, anggota

Siti Hidayawati, anggota

Nurjaman, anggota

Devi Ruliati, anggota

Sri Ekawati, anggota

Rujukan

Annan, Kofi (2013), 'Deepening Democracy: Why Elections with Integrity Matter', Pidato Sekjen PBB, 4 Maret 2013, dapat diunduh di http://theelders.org/article/deepeningdemocracy-why-elections-integrity-matter. AntaraNews.com (2014) 'Pilkada oleh DPRD Dianggap Tidak Sesuai Amanat Reformasi 1998', Antara News.com 8 September 2014, 23:14 WIB, http://www.antaranews.com/berita/452559/pilkada-oleh-dprd-dianggap-tidak-sesuaiamanat-reformasi-1998, diunduh 4 Agustus 2015. Budge, lan (2006) 'Direct Democracy', dalam The Oxford Handbook of Political Institutions, R.A.W. Rhodes, S. A. Binder dan B.A. Rockman (ed), hal. 595-610. Oxford: Oxford University Press. Dahl, Robert A. (1971) Polyarchi. New Haven: Yale University Press. GatraNews (2013) 'Usulan Bupati & Wali Kota Dipilih DPRD Harus Dipertimbangkan', GatraNews 27 September 2013, 13:18, http://www.gatra.com/pemilu-pilkada/39675- usulan-bupati-dan-walikota-dipilih-dprd-harus-dipertimbangkan.html diunduh 4 Agustus 2015. Global Commission on Elections, Democracy and Security (2012) Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide, the Report of the Global Commission on Elections, Democracy and Security, September 2012. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Kompas.com (2014a) 'Pasek: Nama SBY Rusak, Pecat Inisiator "Walk Out" Fraksi Demokrat!', Kompas.com 29 septembr 2014, 10:50 WIB, http://nasional.kompas.com/read/2014/09/29/10502601/Pasek.Nama.SBY.Rusak.Pec at.Inisiator.Walk.Out.Fraksi.Demokrat., diunduh 4 Agustus 2015. Kompas.com (2014b) 'SBY Pilih Pertahankan Pilkada Langsung oleh Rakyat', 15 06:12 Kompas.com September 2014, WIB, http://nasional.kompas.com/read/2014/09/15/06124911/SBY.Pilih.Pertahankan.Pilkad a.Langsung.oleh.Rakyat, diunduh 4 Agustus 2015. Mahfud MD, Moh. (1998) Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES. Muslimin, Amrah (1960) Ichtisar Perkembangan Otonomi Daerah, 1903-1958. Jakarta: Penerbit Djambatan. RMOL.co (2014) 'Tolak Pilkada Dipilih DPRD, Aktivis Geruduk Komisi II', RMOL.co 8 September 2014, 20:26 WIB, http://politik.rmol.co/read/2014/09/08/171173/Tolak- Pilkada-Dipilih-DPRD,-Aktivis-Geruduk-Komisi-ll-, diunduh 4 Agustus 2015. Suara Pembaruan (2013) 'Mahfud MD: Bupati dan Walikota Dipilih DPRD Saja', Suara Pembaruan 18 Oktober 2013, 9:10,http://sp.beritasatu.com/home/mahfud-md-bupatidan-walikota-dipilih-dprd-saja/43586, diunduh 4 Agustus 2015.