Komisi Nasional Hak Asasi Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
BUKU SAKU HAM SATUAN SABHARA
Komisi Nasional Hak Asasi Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
SABHARA
Bekerjasama Dengan Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia
Penyusun :
1. Triyanto, SH;
2. Adoniati Meyria WH, SH.MSi;
3. Siti Aisah, SH.MH;
4. Banu Abdilah, SIP.
Pembaca Akhir :
1. Roichatul Aswidah, SI.Kom, MA;
2. Muhammad Nurkhoiron, SSos.MSi;
3. Ir. Yosep Adi Prasetyo;
4. Sriyana, SH.LLM, DFM.
Layout :
Riang P.D. Adhikrisna, Kurniawan Pambudi
Alamat Penerbit: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jalan Latuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telepon (021) 392 5230, Faksimili (021) 391 2026
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan ISBN: 978-602-60076-3-6 Buku saku HAM Satuan Sabhara
Jakarta : Buku saku HAM Satuan Sabhara 2016, xxiv + 104 Halaman, 9 cm x 12.3 cm
Penerbitan ini dibagikan secara gratis, tidak diperjualbelikan. Penggandaan penerbitan ini untuk kepentingan penyebarluasan nilai-nilai HAM harus mendapat persetujuan tertulis dari Komnas HAM.
Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
Kutipan Pasal 72, ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
v
KATA PENGANTAR
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Assalamualikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita sekalian
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
ejak kepolisian dipisahkan dari S Angkatan Bersenjata (ABRI) dan menjadi satuan yang ditugaskan khusus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, harapan masyarakat bagi reformasi di tubuh kepolisian sangat tinggi. Karena, kepolisian paling berwenang menjaga hak atas rasa aman warga negara. Namun demikian sampai lebih dari sepuluh tahun sejak digulirkannya UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002, kepolisian belum menunjukkan kinerja sebagaimana harapan masyarakat. Laporan Komnas HAM, setidaknya hingga lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kepolisian merupakan institusi yang paling banyak diadukan masyarakat, menyusul pemerintah daerah dan korporasi.
Sejak tahun 2010 Komnas HAM berinisiatif membuat MOU (Memorandum of Understanding) untuk membuat langkahlangkah preventif dalamkaitannya menunjang kerja kepolisian berbasis hak asasi manusia. Faktanya masih banyak kendala yang terjadi untuk mengimplementasikan kerjasama ini. Tidak mudah melakukan kerjasama dengan institusi yang personilnya berjumlah kurang lebih 400.000 orang dengan satuan tugas yang berbeda-beda. Meskipun beberapa kegiatan pelatihan sudah dilakukan, termasuk pihakpihak lain juga terlibat banyak memberikan pelatihan dan pendidikan hak asasi manusia menyangkut peningkatan kinerja kepolisian, pengaduan-pengaduan yang muncul di masyarakat tidak berkurang bahkan semakin meningkat terhadap kepolisian. Beberapa kasus yang sering masuk ke pengaduan Komnas HAM antara lain, tindakan kriminalisasi, penyiksaan, penangkapan semena-mena dan lain-lain.
Meskipun demikian, tidak sedikit perwira tinggi di kepolisian yang menaruh minat besar bagi upaya pengimplementasian hak asasi manusia di lembaga mereka. Mereka menyadari bahwa tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002, pasal 19 menyatakan (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. Terkait dengan kewenangan ini, beberapa pimpinan dan personil di kepolisian menyadari kurangnya perhatian kepolisian dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia utamanya dalam rangka tindakan pencegahan.
Komnas HAM berharap bahwa kerjasama dengan Kepolisian untuk mengimplementasikan MOU dapat dilakukan dengan upayaupaya yang lebih strategis dan berdampak luas bukan hanya bagi institusi Polri namun juga masyarakat. Dalam rangka hal tersebut, Komnas HAM merasa perlu untuk dapat memberikan pendampingan, pengawalan, dan kontribusi nyata berdasarkan mandatnya dalam memastikan terlembaganya nilai-nilai hak asasi manusia di lembaga kepolisian.
Buku Saku, Penerapan HAM Dalam Fungsi Reserse, Sabhara serta Tahanan dan Barang Bukti ini adalah salah satu instrumen pelatihan dan sekaligus menjadi bahan bacaan bagi seluruh personil kepolisian. Buku ini menjabarkan secara praktis dan komunikatif peraturan kepolisian No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aturan-aturan lain yang terkait. Diharapkan buku ini selalu dibawa disaku masing-masing personil dan diharapkan materinya dipahami dengan baik.
Semoga buku ini bermanfaat, dan dapat membantu jajaran Kepolisian Republik Indonesia mengembangkan kepolisian yang semakin ramah pada nilai-nilai hak asasi manusia dan pada akhirnya benar-benar menjadi pelayan kemanusiaan dalam arti yang sesungguhnya.
Wassalamu alaikum Wr. Wb Om shanti, shanti, shanti Oom Namo Buddhaya Shalom.
KOORDINATOR SUB KOMISI PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN
Ttd. MUHAMMAD NURKHOIRON, SSos. MSi
KATA PENGANTAR
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Assalamualikum Wr. Wb
Salam Sejahtera bagi kita sekalian
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, dan juga puji syukur atas telah di selesaikannya pembuatan serta penyempurnaan pembuatan buku saku yang di terbitkan atas kerjasama antara Komnas HAM dengan Divkum polri sebagai pegangan kepada penyidik di lapangan.
Sebagai Kadivkum Polri saya menyambut baik serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama antara Komnas HAM dengan Divkum Polri yang telah menginisisasi pembuatan buku saku ini sebagai pedoman pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam memberikan pelayanan publik di kepolisian, meskipun kita ketahui implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Polri sudah di tetapkan dalam peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri. Namun demikian meskipun sudah di tetapkan Perkap tersebut bukan jaminan pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian terbebas dari kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pembuatan buku saku ini tentunya akan memacu kepada seluruh anggota untuk terus mempelajari dan nantinya mampu melaksanakan revolusi mental yang lebih implementatif dalam penjaminan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan dan pelayanan.
Sebagaimana kita ketahui, isu pelanggaran HAM yang di lakukan oleh anggota Polri selalu mengemuka dan selalu menjadi berita yang menarik yang selalu di ikuti oleh segenap lapisan masyarakat baik itu lewat media cetak maupun media elektronik, sehingga apabila isu pelanggaran HAM tidak di kelola dan tidak di perbaiki dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat maka akan berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat kepada Polri. Banyak kasus dugaan pelanggaran HAM belum terselesaikan namun sudah muncul lagi dugaan pelanggaran HAM yang baru.
Pemahaman tentang HAM mutlak harus di kuasai oleh anggota Polri karena selain sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, Polri juga sebagai penegak hukum yang mana tugas-tugas sebagai penegak hukum khususnya tugas upaya paksa sangat tipis bedanya antara melaksanakan tugas penegakan hukum dengan tindakan yang melanggar HAM. Menjadi tugas dari Divisi hukum selaku pengemban fungsi pembinaan dan kajian hukum membekali para anggota Polri agar dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian sehingga apa yang di lakukan oleh segenap anggota Polri tidak melakukan batas kewenangan yang berlebihan ataupun penyalah gunaan wewenang (excessive of power atau abuse of power). Hendaknya anggota Polri tidak perlu khawatir atau takut yang berlebihan melakukan pelanggaran HAM selama anggota memahami, mengerti dan melaksanakan secara betul apa yang telah menjadi standart opertional procedure (SOP) maupun peraturan perundangundangan yang berlaku.
Sebagai Kadivkum saya menganggap buku saku ini sangat penting karena akan mempermudah seluruh anggota Polri untuk mengupdate pemahaman terhadap nilai-nilai HAM yang sudah di padukan dengan pengalaman-pengalaman empiris serta di padukan dengan perkap, jukrah dan juknis sehingga saling mengisi satu sama lainnya. Saya berharap agar seluruh anggota benar-benar memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam buku ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas kerjasamanya antara Komnas HAM dengan Divkum Polri atas semua yang di lakukan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Semoga Allah Swt meridhoi semua langkahlangkah kita, amiiin...
Wassalamu alaikum Wr. Wb Om shanti, shanti, shanti Oom Namo Buddhaya Shalom.
KEPALA DIVISI HUKUM POLRI
Ttd. IRJEN POL DRS SETYO WASISTO, SH
DAFTAR ISI
Tim Penyusun iii Kata Pengantar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia vii Kata Pengantar Kepolisian Republik Indonesia .xiv Daftar Isi xxi Bab I. Polisi dan HAM 1 A. Prinsip-prinsip Umum 1 B. Tugas Polisi 10 C. Posisi Netral Polisi dalam Menjalankan Tugas .13 D. Instrumen/Aturan Nasional dan Internasional Terkait Polisi 15
E. Polisi dan Tanggung Jawab Negara... 24 F. Pelanggaran HAM oleh PoPlolsi..... 29 Bab II. Penerapan HAM dalam Tugas dan Fungsi Sabhara 33 A. Situasi Dalam Pengendalian Massa 35 B. Pengawalan 36 C. Pengendalian Massa 37 D. Kerusuhan Massal 42 E. Kamtibmas 44 F. Penggunaan Kekuatan/Tindakan Keras dan Senjata Api 49
xxii|
Bab III. Perlindungan HAM bagi Anggota Polri 91 A. Pnelin9dungan terhadap Bada .....93 B. Perlindungan terhadap Tugas Lapangan ..94 C. Perlindungan terhadap Kondisi Kerja 96
BABI
POLISI DAN HAM
A. Prinsip-Prinsip Umum
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia1.
Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku ².
Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia adalah mengikat bagi Negara dan semua unsur pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.3
HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (non derogable rights) meliputi4 :
1. hak untuk hidup;
2. hak untuk tidak disiksa;
3. hak kemerdekaan pikiran/ hati nurani dan hak beragama;
4. hak untuk tidak diperbudak;
5. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
6. hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan
7. hak untuk tidak dipenjara karena tidak ada kemampuan memenuhi perjanjian.
Polisi mempunyai kewajiban untuk mengetahui dan melaksanakan hukum dan standard internasional hak asasi manusia yang telah diterima oleh Indonesia. 5
Polisi harus menghormati dan melindungi martabat manusia serta melakukan penegakan hukum dalam rangka pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM bagi seluruh umat manusia.6
Polisi harus segera melaporkan setiap tindakan yang melanggar hukum, kode etik dan prinsip-prinsip dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.7
Segala tindakan polisi harus menghormati prinsip-prinsip hukum, sewajarnya, tidak diskriminasi, proporsional dan kemanusiaan.8
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menyebutkan bahwa tugas pokok polisi adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum dalam rangka keamanan dan ketertiban umum.
Dalam menjalankan tugasnya polisi tidak dapat bekerja sendiri, polisi harus bekerjasama dengan masyarakat. Untuk itu, polisi dituntut untuk menghargai dan melindungi hak asasi manusia setiap anggota masyarakat sehingga dapat terbangun rasa percaya masyarakat pada polisi dan kerjasama yang baik serta profesionalitas polisi sendiri.
Polisi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan tugasnya9:
1. Prinsip perlindungan minimal, dimana dalam upaya perlindungan dan pemenuhan HAM, polisi sesuai tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dasar bagi warganya dari tindakantindakan yang berpotensi pada pelanggaran HAM;
2. HAM melekat pada manusia dimana Hak Asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia karena keberadaannya atau martabatnya sebagai manusia sejak dalam kandungan;
3. HAM saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Bahwa dalam pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian;
4. HAM tidak dapat dibagi, baik itu hak sipil, budaya, ekonomi, politik atau sosial. Hak tersebut inheren terhadap martabat setiap manusia;
5. HAM bersifat universal, tidak dapat berubah dan setiap manusia memiliki hak asasi yang sama;
6. HAM bersifat fundamental;
7. Pemenuhan HAM dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan;
8. HAM mengedepankan prinsip kesetaraan/ persamaan hak, bahwa semua orang adalah setara sebagai manusia. Secara spesifik Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa :"Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajad dalam harkat dan martabatnya".;
9. Prinsip kebebasan bahwa semua orang dilahirkan merdeka, bebas dari perbudakan dan segala tindakan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia.
10. Prinsip non-diskriminasi, yaitu memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan status kelahiran atau lainnya; dan
11.Polisi memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (affirmative action).
1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil
dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
4. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kapolri No.
8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials.
6. Pasal 2 Code of Conduct.
7. Code of Conduct, article 8; Basic Principles on the Use of Force and Firearms [hereinafter "Principles on Force & Firearms"], principles 6, 11(f), 22, 24, and 25.
8. Code of Conduct, articles 2, 3, 5, 7 and 8; Principles on Force & Firearms, preamble and principles 2, 4, 5,9, 11, 13, 14, 15, 16, 24, 25 and 26.
9. Pasal 3 Perkap 8 Tahun 2009.
B. Tugas Polisi
Tugas Polisi dalam penegakan Hukum (Law Enforcement)
1.Menjaga Keamanan
2.Membasmi Kejahatan (Crime Fighters)
3.Melindungi masyarakat dari tindakan hukum yang semena-mena
4. Menanggulangi kejahatan terhadap keamanan negara
5.Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
6.Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyelidikan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya.
8.Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
Tugas Polisi dalam Pemeliharaan Ketertiban
1.Memelihara Ketertiban Masyarakat
2.Membasmi Kejahatan (Crime Fighters)
3.Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan petolongan.
4.Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
5.Menjamin kelancaran lalulintas di jalan
1. Melayani Kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam, lingkup tugas kepolisian 3. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
C. Posisi Netral Polisi dalam Menjalankan Tugas
Polisi sebagai aparat negara yang artinya adalah bagian dari pemerintah, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharuskan pada posisi netral yaitu sebagai aparat penegak hukum yang membela UUD 1945 dan menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugasnya polisi tidak boleh menjadi alat politik pemerintah, atau alat bagi kepentingan penguasa ekonomi pasar/ swasta/capital, atau juga sebagai alat kepentingan masyarakat tertentu saja. Polisi harus tetap berada di tengah diantara berbagai pihak, termasuk dalam situasi konflik.
POSISI IDEAL POLRI NEGARA Lembaga Eksekutif/ Pemerintah Polisi Birokrasi Intelijen Militer Kejaksaan Partai Politik Regulasi POLITIK BUMN UUD Pasar Modal Regulasi Ormas Legislatif UU PASAR/DUNIA Orsos USAHA Omop/NGO Orang MASYARAKAT Organisasi PMA Pasar SIPIL Buruh Perusahaan Gerakan Sosial Organisasi Profesi
D. Instrumen/ Aturan Nasional dan Internasional
Berikut ini adalah instrumen atau aturan nasional dan internasional yang menjadi landasan polisi dalam perlindungan HAM :
Aturan Internasional :
1. Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 1981; yang sudah diratifikasi dengan UU 7 Tahun 1984
2. Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) Tahun 1984; yang sudah diratifikasi dengan UU 5 Tahun 1998
3. Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 Untuk Pelaksanaan Peradilan Anak;
4. Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan Tahun 1985;
5. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
6. Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenangwenang dan Sumir (1989/65, Mei Tahun 1989).
7. Konvensi Hak-hak Anak (CRC) Tahun 1990; yang sudah diratifikasi dengan Keppres 36 Tahun 1990
8. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non- Penahanan ("Tokyo Rule");
9. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Tahun 1993;
10.Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia Tahun 1998;
11.Konvensi internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of Racial Discrimination) yang diratifikasi dengan UU No. 29 tahun 1999;
12. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang sudah diratifikasi dengan UU 11 Tahun 2005.
13. Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi dengan UU 12 Tahun 2005
14. Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the rights of persons with disabilities) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011.
15. Konvensi Internasional mengenai perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (Convention on the Protection of the rights off all Migrant Workers and members of their families), diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012.
16. Pedoman Universal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (United Nation Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law) Tahun 2005;
Aturan Nasional :
1. UU 8/1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana
2. UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
4. UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI
5. UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak
6. UU 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
7. UU 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
8. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
9. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
11. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
12. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
13. PP 27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
14. PP 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian RI.
Peraturan Kapolri :
1. PerKap 4/2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah Tahanan Kepolisian Negara RI
2. PerKap 16/2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa
3. PerKap No 28 Th 2006 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan
4. PerKap 3/2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana
5. ProTap 1/2010 tentang Penanggulangan Anarki
6. PerKap 9/2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
7. PerKap 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
8. PerKap8/2009tentangImplementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi
Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
9. PerKap 12/2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
10.PerKap 8/2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara
11.PerKap 14/2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
12. PerKap 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
13.PerKap 19/2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
14.PerKap 8/2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial
E. Polisi Dan Tanggung Jawab Negara
Negara dalam hukum tata negara Indonesia terdiri dari legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang atau pemerintah dan yudikatif sebagai pelaksana penegakan hukum atau aparat penegak hukum yang salah satunya adalah polisi. Dalam hukum HAM internasional, Negara adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya.
Pasal 2, pasal 8, pasal 71 dan paragraf 3 Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tanggung jawab Negara terkait hak asasi manusia meliputi 5 hal yaitu:
1. Menghormati (to respect);
2. Melindungi (to protect);
3. Menegakkan (to enforce);
4. Memajukan (to promote);
5. Memenuhi (to fulfil).
Dalam hal tanggungjawab Negara, polisi sebagai aparat penegak hukum yang artinya adalah juga representasi Negara memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf d Perkap No.8 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "perlindungan (to protect), pemajuan (to promote), penghormatan (to respect), dan pemenuhan (to fulfil) HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".
Jika polisi tidak menjalankan tanggung jawab tersebut atau sengaja mengabaikannya, maka disaat itulah telah ada pelanggaran HAM, baik dalam bentuk by omission (pembiaran) ataupun by commission (intervensi).
Melindungi (The fulfill) Pelanggaran terhadap tanggung jawab melindungi dan memenuhi disebut by omission Melindungi (The Protect) PEMANGKU TANGGUNG JAWAB NEGARA HUKUM HAM MENGHORMATI (To Respect) Pelanggaran terhadap tanggung jawab menghormati disebut by commission interversh PEMANGKU HAK INDIVIDUAL/ KELOMPOK KEWAJIBAN
28 Bagaimana polisi Menghargai perbedaan, tak diskriminatif, yang profesional di menghargai kesetaraan, membantu & jaman sekarang ya? melindungi kelrentan, memilikiskap toleransi, bisa membela diri, memiliki kehidupan, dll Afeksi (Sikap Begini nih polisi dan perilaku) Tempat yang profesional... Lingkungan Tinggal Masyarakat Kognisi (Berpikir) Psikomotorik Berkomunikasi dengan Memiliki pengetahuan HAM, caramengapresiasi HAM, Mengidentifikasi& mendefinisikan melakukan tindakan yang peristiwa, menganalisis, membandingkan sesuaidengannilaiHAM, kasus, menyusun /mengusulkan / Tempat merencanakan tindakan memecahkan menolong kelompok, Pendidikan masalah diffable/rentan
F. Pelanggaran HAM oleh Polisi
Bagaimana jika ada pelanggaran HAM oleh polisi?
a. Polisi harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan harus menegakkan hak asasi manusia bagi semua. Oleh karena itu segala tindakan dan perbuatan polisi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. (Pasal 2 Pedoman Perilaku Aparat penegak Hukum)
b. Mekanisme pengawasan yang efektif baik secara internal maupun eksternal harus dilakukan guna melakukan pengendalian yang efektif bagi perilaku aparat polisi. (Pasal 7 dan 8 Prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api)
c. Polisi yang melakukan pelanggaran HAM baik sengaja maupun tidak sengaja harus segera melaporkan kepada atasannya. Mekanisme pengaduan dari masyarakat yang mengalami tindak pelanggaran HAM dari polisi juga harus diberikan akses serta penanganan yang transparan (Pasal 8 Pedoman Perilaku aparat penegak hukum, prinsip 33 standar minimum penggunaan kekerasan dan senjata api)
d. Penanganan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi harus dilakukan dengan segera, profesional dan imparsial.
e. Polisi sebagai penegak hukum bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan;
f. Tanggung jawab komando dimana atasan akan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan anak buahnya baik yang mereka ketahui, atau seharusnya diketahui kejadiannya tetapi tidak mengambil tindakan;
g. Polisi menerima kekebalan (impunitas) dari penuntutan atau disiplin karena menolak perintah atasan yang melanggar hukum. Dalam hal ini ketaatan kepada perintah atasan tidak akan menjadi alasan pembenar atas pelanggaran yang dilakukan oleh polisi.
BAB II
PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TUGAS DAN FUNGSI SATUAN SABHARA
esatuan SamaptaBhayangkara (Sabhara) merupakan salah satu K bagian dari Kepolisan Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengawalan, penjagaan, patroli, dan pengaturan. Berdasarkan fungsi yang diembannya dapat dikatakan bila Sabhara menjadi kesatuan yang paling sering bersentuhan dengan masyarakat dalam melindungi dan melayani. Tentu saja Sabhara menjadi kesatuan yang rentan mendapat predikat pelaku pelanggaran
HAM. Namun predikat tersebut baru dapat disandang bila Sabhara tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan dan kode etik kepolisian yang berlaku.
Tugas Sabhara yang paling menonjol dan rentan terhadap terjadinya pelanggaran HAM adalah Pengedalian Massa (Dalmas) saat unjuk rasa. Pada bab ini akan diberikan beberapa ketentuan bagi Sabhara ketika melakukan pengedalian massa saat adanya unjuk rasa agar terhindar dari pelanggaran HAM.
A. SITUASI DALAM PENGENDALIAN MASSA10
Kaitan Protap No. 16Tahun 2006 dengan Protap/Perkap lain
PERKAP No. 16 Prosedur Tahun 2006 Tetap Kapolri No: Protap/1/X/ tentang Pedoman 2010 Pengendalian tentang Massa Penanggulangan Anarki Kondisi Kondisi Anarkis Tertib KAPOLDA KAPOLSEK Kondisi Memanas PERKAP No. 8 PERKAP No. 14 Tahun 2009 Tahun 2011 KAPOLRES tentang tentang Kode Implementasi Etik Prinsip dan Standar Profesi Polri HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI
10. Yosep Adi Prasetyo, Pembatasan HAM dan Perlindungan Hukum Polri, Pemaparan pada Pelatihan HAM di Polda Sulsel, 19 Juli 2012
B. PENGAWALAN
Pastikan membuat surat perintah pengawalan.
Pastikan mencatat tugas pengawalan dalam mutasi.
Pastikan menggunakan kendaraan maupun sarana pengawalan yang sesuai dengan standar kepolisian.
Pastikan membuat laporan tugas setelah pengawalan dilaksanakan.
Pastikan bahwa pengawalan yang dilakukan adalah bagian dari pelaksanaan tugas resmi.
Hindari pengawalan di luar tugas resmi apalagi menggunakan sarana Kepolisian.
Pastikan mengecek kelengkapan identitas seperti KTP, pembekalan,
Surat tugas, termasuk surat-surat/ kelengkapan kenderaan.
C. PENGENDALIAN MASSA
Pastikan mengenakan peralatan dan atribut kepolisian yang lengkap dan sesuai standar yang berlaku.
Pastikan seluruh pasukan berada dalam satu komando di lapangan.
berkomunikasi dengan masyarakat/ orang/pendemo dengan sopan dan tegas.
Pastikan untuk tetap melakukan pengaturan lalulintas dan kepentingan publik lainnya agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
甲 Hindari sikap arogan dan dan terpancing oleh perilaku massa
(Pasal 16 Ayat (1) huruf a Perkapolri 8/2010).
甲 Hindari melakukan kekerasan yang tidak sesuai prosedur (Pasal 16 Ayat (1) huruf b Perkapolri 8/2010).
甲 Hindari membawa peralatan di luar peralatan PHH (Pasal 16 Ayat (1) huruf c Perkapolri 8/2010).
Pastikan untuk membuat garis demarkasi antara Polisi dengan massa/ keluar dari ikatan satuan atau formasi (Pasal 16 Ayat (1) huruf d Perkapolri 8/2010).
甲 Hindarimengucapkan katakata kotor, memaki-maki, dan melakukan gerakan-gerakan tubuh yang bersifat pelecehan seksual atau perbuatan asusila, dan atau memancing emosi massa. (Pasal 16 Ayat (1) huruf e Perkapolri 8/2010).
Hindari melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan. (Pasal 16 Ayat (1) huruf g Perkapolri 8/2010).
Jangan melakukan tindakan tanpa perintah Kepala Detasemen atau Komandan Kompi PHH. (Pasal 16 Ayat (1) huruf h Perkapolri 8/2010).
Wajib menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan huru-hara. (Pasal 16 Ayat (2) huruf a Perkapolri 8/2010).
Pastikan melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan. (Pasal 16 Ayat (2) huruf b Perkapolri 8/2010).
Wajib melindungi jiwa dan harta benda (Pasal 16 Ayat (2) huruf d Perkapolri 8/2010).
d Pastikan tetap menjaga dan mempertahankan situasi aman dan terkendali sampai huru-hara selesai. (Pasal 16 Ayat (2) huruf e Perkapolri 8/2010).
Pastikan posisi selalu menghadap ke arah barisan massa.
Hindari menggunakan kata-kata cacian/ makian.
Hindari emosi atau terpancing dengan emosi pendemo.
甲 Hindari melakukan kegiatan yang memancing masyarakat/ pendemo marah/tindakan kontra produktif.
Jangan membalas tindakan pendemo seperti melempar batu, memukul atau menganiaya.
甲 Hindari menggunakan perlengkapan di luar ketentuan yang berlaku.
Jangan melakukan tindakan penganiayaan pada masyarakat/orang/ pendemo yang sudah dalam keadaan menyerah.
Hindari melakukan tindakan sweeping dan merusak barangbarang pendemo
Jangan melakukan tindakan penyerangan dan perampasan alat kerja wartawan.
D. KERUSUHAN MASSAL
Pastikan melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dengan tetap menghargai dan melindungi HAM terutama hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun.(Pasal 42 Ayat (1) Perkapolri 8/2009).
d Wajib menerapkan urutan tindakan mulai dari penggunaan kekuatan yang paling lunak atau pendekatan persuasif, sebelum melakukan penindakan represif atau penegakan hukum berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas. Pasal 43 Ayat (1) Perkapolri 8/2009).
Hindari melakukan tindakan berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan tempat kejadian atau lingkungan tanpa alasan yang sah. (Pasal 43 Ayat (2) Perkapolri 8/2009).
Pastikan meminimalisir timbulnya korban jiwa atau kerusakan yang tidak perlu. (Pasal 43 Ayat (3) Perkapolri 8/2009).
甲 Jangan melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk penertiban kerusuhan. (Pasal 44 Ayat (1) Perkapolri 8/2009).
甲 Jangan melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang telah menyerahkan diri atau yang ditangkap. (Pasal 44 Ayat (2) Perkapolri 8/2009).
E. KAMTIBMAS
e Wajib memperlakukan korban, saksi, tersangka/tahanan dan setiap orang yang membutuhkan pelayanan polisi secara adil dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (Pasal 39 ayat (2) huruf a Perkap 8 tahun 2009).
Wajib memberikan perlindungan kepada pelapor/saksi/saksi ahli dan tersangka secara fisik maupun psikis dari segala bentuk ancaman dan rasa ketakutan; (Pasal 39 ayat (2) huruf b Perkap 8 tahun 2009).
Wajib memberikan perlindungan dan pengayoman kepada setiap masyarakat yang meminta pertolongan karena mendapat ancaman atau tekanan dari pihak lain; (Pasal 39 ayat (2) huruf c Perkap 8 tahun 2009).
Wajib melakukan tindakan yang perlu dalam rangka perlindungan terhadap setiap jiwa raga, harta benda dan lingkungan hidup masyarakat dari segala bentuk gangguan kamtibmas. (Pasal 39 ayat (2) huruf d Perkap 8 tahun 2009).
甲 Dilarang berperilaku arogan, sewenang-wenang atau menyakiti hati rakyat, sehingga menimbulkan antipati atau merugikan rakyat;
(Pasal 40 huruf a Perkap 8 tahun 2009).
Dilarang melakukan tindakan secara diskriminatif; (Pasal 40 huruf b Perkap 8 tahun 2009).
甲 Dilarang melindungi pelaku pelanggar hukum atau salah satu pihak yang perkaranya sedang ditangani; (Pasal 40 huruf c Perkap 8 tahun 2009).
甲 Dilarang sengaja menutupi kesalahan pihak yang perkaranya sedang ditangani; (Pasal 40 huruf d Perkap 8 tahun 2009).
甲 Dilarang meminta imbalan kepada masyarakat dengan alasan sebagai jasa pengamanan atau biaya operasional untuk pelaksanaan tugas kepolisian; (Pasal 40 huruf e Perkap 8 tahun 2009).
Dilarang melaksanakan razia atau operasi kepolisian secara liar atau tanpa dilengkapi surat perintah dinas atau izin dari atasan yang berwenang; (Pasal 40 huruf f Perkap 8 tahun 2009).
甲 Dilarang melakukan razia atau tindakan kepolisian dengan cara mempublikasikan kegiatan yang melanggar asas praduga tak bersalah atau melanggar hak privasi. (Pasal 40 huruf g Perkap 8 tahun 2009).
甲 Dilarang sengaja membiarkan atau menelantarkan orang yang membutuhkan pertolongan untuk keselamatan harta atau jiwanya;
(Pasal 40 huruf h Perkap 8 tahun 2009).
甲 Dilarang melakukan tindakan kepolisian yang sangat berlebihan, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun bagi Polri. (Pasal 40 huruf i Perkap 8 tahun 2009).
Wajib melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dengan tetap menghargai dan melindungi HAM terutama hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun (Pasal 42 ayat (1) Perkap 8 Tahun 2009).
Wajib menerapkan urutan tindakan mulai dari penggunaan kekuatan yang paling lunak atau pendekatan persuasif, sebelum melakukan penindakan represif atau penegakan hukum berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas (Pasal 43 ayat (1) Perkap 8 Tahun 2009).
Dalam melaksanakan penindakan kerusuhan dengan alasan apapun harus tetap mengupayakan sesedikit mungkin timbulnya korban jiwa atau kerusakan yang tidak perlu. (Pasal 43 ayat (3) Perkap 8 Tahun 2009).
F. PENGGUNAAN KEKUATAN/TINDAKAN KERAS DAN SENJATA API
甲 Jangan menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan. (Pasal 11 Perkapolri 8/2009).
Pastikan mendahulukan tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan terlebih dahulu; (Pasal 45 Huruf a Perkapolri 8/2009).
Pastikan bahwa tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan (Pasal 45 Huruf b Perkapolri 8/2009).
Pastikan tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah(Pasal 45 Huruf c Perkapolri 8/2009).
Jangan menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum (Pasal 45 Huruf d Perkapolri 8/2009).
Pastikan penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum (Pasal 45 Huruf e Perkapolri 8/2009).
Pastikan penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi; Pasal 45 Huruf f Perkapolri 8/2009).
Pastikan adanya pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras Pasal 45 Huruf g Perkapolri 8/2009).
Pastikan meminimalisir kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras Pasal 45 Huruf h Perkapolri 8/2009).
Pastikan penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkanuntuk melindungi nyawa manusia, yaitu:
1. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
2. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
3. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
4. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
5. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan;
6. melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
7. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkahlangkah yang lebih lunak tidak cukup.(Pasal 47 Perkapolri 8/2009).
Pastikan dalam penggunaan senjata api petugas harus memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas (Pasal 48 huruf a Perkap 8 Tahun 2009).
Pastikan sebelum menggunakan senjata api, memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. (Pasal 48 huruf b Perkapolri 8/2009).
Wajib mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api (Pasal 49 Ayat 1 huruf a Perkapolri 8/2009).
Wajib memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak (Pasal 49 Ayat 1 huruf b Perkapolri 8/2009).
Wajib memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api. (Pasal 49 Ayat 1 huruf c Perkapolri 8/2009).
d Pastikan setelah melakukan penindakan denganmenggunakan senjata api, petugas wajib mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api, memberi bantuan medisbagisetiaporangyang terluka tembak, memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api, dan membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api (Pasal 49 ayat (1) Perkap 8 Tahun 2009).
Pastikan pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan diikuti dengan komunikasi lisan/ ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 7 Ayat (1) Perkapolri No. 1/2009).
Pastikan dalam tahapan penggunaan kekuatan mendahulukan tindakan pasif dengan kendali tangan kosong lunak (Pasal 7 Ayat (2) huruf a Perkapolri No. 1/2009).
Pastikan dalam menghadapi tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras (Pasal 7 Ayat (2) huruf b Perkapolri No. 1/2009).
Pastikan tindakan agresif dihadapi terlebih dahulu dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri (Pasal 7 Ayat (2) huruf c Perkapolri No. 1/2009).
Pastikan penggunaan kekuatan senjata api dilakukan hanya dalam menghadapi tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/ amunisi, atau menghancurkan objek vital. (Pasal 7 Ayat (2) huruf d Perkapolri No. 1/2009).
Pastikan penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dilakukan ketika:
1. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
2. anggota Polri tidak memiliki alternative lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
3. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat. (Pasal 8 Ayat (1) huruf c Perkapolri No. 1/2009).
Pastikan penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain merupakan upaya TERAKHIR untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. (Pasal 8 Ayat (2) huruf c Perkapolri No. 1/2009).
Pastikan penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang merikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat. (Pasal 9 Perkapolri 1/2009).
Jangan menggunakan kekuatan senjata di luar standar seperti bom molotov, dan melempar pendemo.
Jangan melepaskan tembakan kepada organ vital manusia.
Pastikan membuat laporan setelah menggunakan kekuatan senjata.
Selain aturan yang sudah disebutkan pada masing-masing tindakan baik "yang harus dipastikan" dan "yang harus dihindari" oleh polisi tersebut, berikut ini adalah aturan-aturan lain yang sifatnya mengikat juga bagi polisi di Indonesia karena Indonesia sebagai negara anggota PBB dan telah meratifikasi (menandatangani) sebagai aturan hukum di Indonesia :
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| Penga- niayaan dan perlakuan sewenang- wenang lain | 1. Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi dengan UU 12 Tahun 2005 bahwa "Semua orang yang diambil kebebasannya akan diperlakukan dengan rasa kemanu- siaan dan dengan rasa hormat akan harga diri selayaknya seorang manusia" |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional 2. Pasal 7 Kovenan |
| (ICCPR) bahwa "Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukum- an lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan marta- bat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadi- kan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya." | |
| persetujuannya." 3. Pasal 2 Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional atau Merendahkan |
| atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) Tahun 1984 yang sudah diratifikasi dengan UU 5 Tahun 1998: Pasal 2 1) Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah - langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah- langkah efektif lain- nya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. 2) Tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan. 3) Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyisaan. 4. Pasal 12 Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| Manusia (CAT) bahwa "Setiap Negara Pihak harus men- jamin agar instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tin- dak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya." 5. Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 yang diperbaharui dengan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977 Standart PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan. |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| 5. Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 yang diperbaharui dengan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977 Standart PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan. 6. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlin dungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemen- jaraan; |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| Perlindungan terhadap Anak dan Disabilitas | 1. Pasal 15 ayat (2) Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the rights of persons with disabilities/CRPD) 58 diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tang- gal 10 November 2011 bahwa "Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah legislatif, administratif, yudisial, atau lainnya untuk mencegah orang-orang penyandang cacat menjadi subyek dari penyiksaan atau perlakuan atau penghuku- man yang kejam, tidak tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lainnya". |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| 2. Pasal 37 Konvensi Hak- hak Anak (CRC) Tahun 1990; yang sudah diratifi- kasi dengan Keppres 36 Tahun 1990 bahwa : Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa: (a) Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau me- rendahkan martabat. Hukuman mati, atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembe- basan, tidak boleh |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional dikenakan pada |
| kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun; (b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya; |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| (c) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara Satuan Sabhara manusiawi dan dihor- mati martabat kema- nusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan, dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan khusus; (d) Setiap anak yang diram- pas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga untuk menggugat keabsahan perampasan kemerde- kaannya di depan |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| pengadilan atau pejabat lain yang ber- wenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk dengan segera mem- peroleh keputusan mengenai tindakan perampasan ke- merdekaan tersebut. 3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlin- dungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemen- jaraan; |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| Penahanan tanpa akses komunikasi | 1. Komentar Umum Komite HAM PBB No. 20 tentang Pasal 7 dan No. 29 tentang Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) 2. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Per- lindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemen- jaraan; |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| 1. Paragraf 45 Resolusi PBB tentang Standart PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan. Paragraf 45 (1)Ketika tahanan sedang dipindahkan ke atau dari sebuah lembaga penjara, tahanan sesedikit mungkin ter- lihat oleh masyarakat umum, dan Satuan Sabhara langkah pengamanan diambil untuk melindunginya dari setiap bentuk penghinaan, rasa ingin tahu, dan publisitas. |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional (2)Pemindahan tahanan |
| dengan menggunakan sarana transportasi yang tidak dilengkapi dengan ventilasi atau pencahayaan yang memadai, ataupun dengan menggunakan sarana lain yang bisa membuat tahanan mengalami pende- ritaan fisik yang tidak perlu, dilarang. (3)Pemindahan tahanan dilakukan atas biaya pihak administrasi lembaga penjara, dan kondisi setara berlaku bagi semua tahanan. |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| 2. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlin- dungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemen- jaraan; | |
| Hak untuk mendapatkan informasi | 1. Pasal 9 (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) bahwa "Siapa pun yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, alasan-alasan penangkapannya, dan harus segera diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan padanya." |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| 2. Paragraf 35 Resolusi PBB tentang Aturan Mini- mum Standar tentang Penanganan Tahanan. Paragraf 35 (1)Setiap tahanan pada saat masuk diberi pemberitahuan tertu- lis tentang peraturan yang mengatur pe- nanganan untuk para tahanan kategorinya, tentang aturan disiplin yang berlaku di lembaga penjara tersebut, tentang cara yang diizinkan untuk meminta informasi dan memberikan |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| pengaduan, dan tentang semua hal lain yang perlu bagi dia untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewa- jibannya dan untuk mengadaptasikan diri pada kehidupan di lembaga. (2) Jika tahanan yang bersangkutan tuna aksara, informasi tersebut diberikan kepadanya secara lisan. |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| 3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Per- lindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan; | |
| Hak untuk memberita- hukan pada keluarga atau pihak lain atas penahanan- nya | 1. Pasal 10 ayat (2) Deklarasi PBB Tahun 2006 tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan secara Paksa (Resolusi Majelis Umum PBB A/ RES/61/177) 2. Paragraf 92 Resolusi PBB tentang Aturan Mini- mum Standar tentang Penanganan Tahanan |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| bahwa "Tahanan yang belum diadili diperbolehkan untuk memberitahukan dengan segera kepada keluarganya tentang penahanannya dan diberi semua sarana yang wajar untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya dan untuk menerima kunjung- an dari mereka, tunduk hanya pada pembatasan dan supervisi yang diperlukan bagi kepentingan penyelenggaraan keadilan dan penyelenggaraan keamanan dan tata-tertib yang baik dari lembaga." |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| 3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlin- dungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemen- jaraan; | |
| Akses Pelayanan Kesehatan | jaraan; 1. Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi dengan UU 12 Tahun 2005; 2. Pasal 2 Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT); 3. Paragraf 10 Resolusi PBB tentang Aturan Mini- mum Standar tentang Penanganan Tahanan bahwa "Seluruh akomodasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh tahanan, terutama seluruh akomo- dasi tidur, memenuhi seluruh persyaratan kesehatan, dengan memperhitungkan secara semestinya kondisi iklim dan, terutama, kandungan udara dalam ruangan, luas lantai minimum, pencahayaan, peng- hangat ruang, dan ventilasi." |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional 4. Resolusi Majelis Umum |
| Perserikatan Bangsa- Bangsa Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran Dalam Melindungi Tahanan; 5. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Pena- hanan atau Pemenjaraan; | |
| Fasilitas Standart Tempat Tahanan | 1. Resolusi PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Pena- nganan Tahanan. |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| 2. Pasal 9 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the rights of persons with disabilities/ CRPD) tentang Aksesi- bilitas bagi Penyandang Disabilitas; 3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlin- dungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemen- jaraan; |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| Masa Tahanan Polisi | 1. Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Kovenan Internasion- al tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) Pasal 9 3) Siapa pun yang ditangkap atau ditahanberdasarkan tuduh-an pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekua- saan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| dibebaskan. Seharusnya bukan merupakan ketentuan umum bahwa orang yang menunggu pemerik- saan pengadilan harus ditahan, tetapi pembebasan dapat dilakukan dengan syarat jaminan untuk hadir pada waktu pemeriksaan pengadilan, pada tahap lain dari proses peradilan, dan, apa- bila dibutuhkan, pada pelaksanaan putusan pengadilan. 4) Siapa pun yang dirampas kemerdekaannya dengan |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| cara penangkapan atau penahanan, mempunyai hak untuk disidangkan di depan pengadil- an, agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangka- pannya, dan memerin- tahkan pembebasannya apabila penahanan tersebut tidak sah menurut hukum. 2. Pasal 17 ayat (1) dan (2f) Deklarasi PBB Tahun 2006 tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan secara Paksa (Resolusi Majelis Umum PBB A/ |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| Majelis Umum PBB A/ RES/61/177) : Pasal 17 1) Tidak seorangpun dapat ditahan di tahanan rahasia 2) (f) Menjamin bahwa setiap orang yang dipasung kebebasannya dan dalam situasi di mana ada dugaan tindakan penghilangan paksa, orang yang dipasung kekebasannya itu tidak mampu menikmati hak asasinya, kebeba- sannya dan dalam |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| situasi di mana ada dugaan tindakan penghilangan paksa, orang yang dipasung kekebasannya itu tidak mampu menikmati hak asasinya, maka setiap orang dengan kepentingan yang sah seperti anggota keluarga, perwakilan atau pembelanya, dalam segala situasi, diberi hak melakukan upaya hukum di depan pengadilan, agar pengadilan dapat memutuskan tanpa |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional penundaan atas status |
| hukum pemasungan kebebasan tersebut dan memberi kebebas- an jika pemasungan tersebut tidak sesuai dengan hukum |
BAB III
PERLINDUNGAN HAM BAGI ANGGOTA POLRI
olisi mempunyai posisi yang dilema. Di satu sisi secara ideal berperan P sebagai penjaga keamanan dan hak asasi manusia, memiliki suatu hak istimewa untuk memonopoli suatu kewenangan atas penggunaan instrumen dan metode kekerasan dan dalam konteks penegakan hukum sebagai pihak yang pertama kali berhadapan dengan pengaduan suatu kejahatan. Di sisi lain penggunaan kekerasan tersebut bisa disalahgunakan dan akan menghasilkan pelanggaran HAM. Situasi dilema tersebut diberikan rambu-rambu dengan memberikan toleransi penggunaan instrument kekerasan yang dikompromikan dengan perlindungan hak asasi, baik hak asasi publik maupun hak asasi dari petugas polisi itu sendiri dengan menetapkan prasyarat normatif, seperti prinsip proporsionalitas, suatu kebutuhan mendesak (necessity), absah secara hukum (lawfulness) dan akuntabilitas.11
Perkap 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas telah mengatur mengenai perlindungan bagi aparat kepolisian ketika melaksanakan tugas-tugasnya selain berbagai kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh setiap anggota Polri. Perlindungan tersebut antara lain perlindungan terhadap tugas lapangan, perlindungan terhadap badan dan perlindungan terhadap kondisi kerja.
11. Usman Hamid dan Papang Hidayat: Akuntabilitas Polisi dan Perlindungan HAM: Konsultasi Nasional Polisi, masyarakat sipil dan kebebasan beragama di Indonesia, 25 Januari 2012
A. Perlindungan Terhadap Badan
1. Penyerangan kepada anggota Polri yang sedang menjalankan tugas diancam dengan ancaman pemberatan hukuman (Pasal 211-216 KUHP).
2. Setiap Anggota Polri memperoleh jaminan atas kesehatannya (Pasal 57 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009).
3. Setiap Anggota Polri yang menerima penugasan dari pimpinannya harus disesuaikan dengan kemampuannya (Pasal 57 ayat (2) Perkap No. 8 Tahun 2009).
4. Setiap Anggota Polri dijamin untuk tidak dieksploitasi atau diperintah untuk melakukan tindakan untuk kepentingan pimpinannya yang di luar batas kewenangannya (Pasal 57 ayat (3) Perkap No. 8 Tahun 2009).
B. Perlindungan Terhadap Tugas Lapangan
1. Setiap Anggota Polisi dapat melakukan tindakan diskresi/ bertindak menurut penilaian sendiri yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik kepolisian (Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf h da Pasal 16 ayat (1) huruf I UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).
2. Setiap Anggota Polisi mendapat perlindungan hukum ketika sedang bertugas terhadap ancaman untuk dibawa ke proses peradilan secara langsung (Pasal 60 ayat (2) Perkap No. 8 tahun 2009).
3. Setiap Anggota polisi yang melakukan kesalahan akan diperiksa dan diadili secara internal (profesi) terlebih dulu sebagai mekanisme perlindungan profesi (Pasal 60 ayat (2) Perkap No. 8 tahun 2009).
4. Setiap Anggota Polri dijamin perlindungan HAM nya, terutama di dalam melaksanakan tugas kepolisian (Pasal 57 ayat (4) Perkap No. 8 Tahun 2009).
5. Setiap Anggota Polri dijamin kecukupan peralatan tugasnya, sehingga dapat menghindarkan atau mengurangi terjadinya tindakan yang melanggar HAM (Pasal 57 ayat (5) Perkap No. 8 Tahun 2009).
.6. Setiap Anggota Polri dijamin terbebas dari tanggungjawab, baik pidana maupun administratif atas resiko pelaksanaan tugas yang diperintahkan oleh atasannya (Pasal 57 ayat (6) dan ayat (7) Perkap No. 8 Tahun 2009).
C. Perlindungan Terhadap Kondisi Kerja
1. Semua petugas harus dilatih tentang keterampilan menggunakan berbagai kekuatan, peralatan atau senjata yang dapat digunakan dalam penerapan tindakan keras (Pasal 46 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2009).
2. Semua petugas harus dilatih tentang penggunaan teknik-teknik dan caracara yang tidak menggunakan kekerasan (Pasal 46 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2009).
3. Setiap Anggota Polisi diperbolehkan menggunakan kekuatan termasuk penggunaan peralatan yang diperlukan saat menjalankan tugas termasuk senjata tajam dan senjata api sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perkap No. 01 tahun 2009).
4. Setiap Anggota Polisi dapat melakukan tindak kekerasan baik tangan kosong maupun dengan menggunakan senjata tajam/api dalam situasi yang sudah membahayakan keselamatan jiwa tetapi dilakukan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No. 01 tahun 2009).
5. Setiap angota Polri bebas dari perlakuan sewenang-wenang dari atasannya (Pasal 56 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009).
6. Setiap angota Polri dapat menolak perintah pimpinan yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan berhak mendapat perlindungan hukum (immunity) (Pasal 56 ayat (2) Perkap No. 8 Tahun 2009).
7. Setiap angota Polri berhak meminta perlindungan hukum kepada pimpinannya atas pelaksanaan tugas yang telah diperintahkan oleh pejabat Polri kepadanya (Pasal 56 ayat (3) Perkap No. 8 Tahun 2009).