Komisi Nasional Hak Asasi Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
BUKU SAKU HAM SATUAN TAHANAN & BARANG BUKTI
Komisi Nasional Hak Asasi Republik Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
BUKU SAKU HAM SATUAN TAHANAN & BARANG BUKTI
Bekerjasama Dengan Divisi Hukum Kepolisian Republik Indonesia
Penyusun :
1. Triyanto, SH;
2. Sasanti Amisani, SIP;
3. Adoniati Meyria WH, SH, MSi;
4. Hari Reswanto, SS;
5. Yulia Pasha, SS.
Pembaca Akhir :
1. Roichatul Aswidah, SI.Kom, MA;
2. Muhammad Nurkhoiron, SSos.MSi.
3. Ir. Yosep Adi Prasetyo;
4. Sriyana, SH.LLM, DFM.
Layout :
Riang P.D. Adhikrisna, Kurniawan Pambudi
Alamat Penerbit: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jalan Latuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telepon (021) 392 5230 Faksimili (021) 391 2026
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan ISBN: 978-602-74201-7-5 Buku saku HAM Satuan Tahanan & Barang Bukti
Jakarta: Buku saku HAM Satuan Tahanan & Barang Bukti, 2016, xxii+ 98 Halaman, 9 cm x 12.3 cm
Penerbitan ini dibagikan secara gratis, tidak diperjualbelikan. Penggandaan penerbitan ini untuk kepentingan penyebarluasan nilai-nilai HAM harus mendapat persetujuan tertulis dari Komnas HAM.
Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
Kutipan Pasal 72, ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
(2) Barangsiapadengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
KATA PENGANTAR
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Assalamualikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera bagi kita sekalian
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Sejak kepolisian dipisahkan dari Angkatan Bersenjata (ABRI) dan menjadi satuan yang ditugaskan khusus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, harapan masyarakat bagi reformasi di tubuh kepolisian sangat tinggi. Karena, kepolisian paling berwenang menjaga hak atas rasa aman warga negara. Namun demikian sampai lebih dari sepuluh tahun sejak digulirkannya UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002, kepolisian belum menunjukkankinerjasebagaimana harapan masyarakat. Laporan Komnas HAM, setidaknya hingga lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kepolisian merupakan institusi yang paling banyak diadukan masyarakat, menyusul pemerintah daerah dan korporasi.
Sejak tahun 2010 Komnas HAM berinisiatif membuat MOU (Memorandum of Understanding) untuk membuat langkahlangkah preventif dalam kaitannya menunjang kerja kepolisian berbasis hak asasi manusia. Faktanya masih banyak kendala yang terjadi untuk mengimplementasikan kerjasama ini.
Tidak mudah melakukan kerjasama dengan institusi yang personilnya berjumlah kurang lebih 400.000 orang dengan satuan tugas yang berbeda-beda. Meskipun beberapa kegiatan pelatihan sudah dilakukan, termasuk pihak-pihak lain juga terlibat banyak memberikan pelatihan dan pendidikan hak asasi manusia menyangkut peningkatan kinerja kepolisian, pengaduan-pengaduan yang muncul di masyarakat tidak berkurang bahkan semakin meningkat terhadap kepolisian. Beberapa kasus yang sering masuk ke pengaduan Komnas HAM antara lain, tindakan kriminalisasi, penyiksaan, penangkapan semena-mena dan lainlain.
Meskipun demikian, tidak sedikit perwira tinggi di kepolisian yang menaruh minat besar bagi upaya pengimplementasian hak asasi manusia di lembaga mereka. Mereka menyadari bahwa tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2002, pasal 19 menyatakan (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.
Terkait dengan kewenangan ini, beberapa pimpinan dan personil di kepolisian menyadari kurangnya perhatian kepolisian dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia utamanya dalam rangka tindakan pencegahan.
Komnas HAM berharap bahwa kerjasama dengan Kepolisian untuk mengimplementasikan MOU dapat dilakukan dengan upaya-upaya yang lebih strategis dan berdampak luas bukan hanya bagi institusi Polri namun juga masyarakat. Dalam rangka hal tersebut, Komnas HAM merasa perlu untuk dapat memberikan pendampingan, pengawalan, dan kontribusi nyata berdasarkan mandatnya dalam memastikan terlembaganya nilai-nilai hak asasi manusia di lembaga kepolisian.
Buku Saku, Penerapan HAM Dalam Fungsi Reserse, Sabhara serta Tahanan dan Barang Bukti ini adalah salah satu instrumen pelatihan dan sekaligus menjadi bahan bacaan bagi seluruh personil kepolisian. Buku ini menjabarkan secara praktis dan komunikatif peraturan kepolisian No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aturanaturan lain yang terkait. Diharapkan buku ini selalu dibawa di saku masing-masing personil dan diharapkan materinya dipahami dengan baik.
Semoga buku ini bermanfaat, dan dapat membantu jajaran Kepolisian Republik Indonesia mengembangkan kepolisian yang semakin ramah pada nilai-nilai hak asasi manusia dan pada akhirnya benarbenar menjadi pelayan kemanusiaan dalam arti yang sesungguhnya.
Wassalamu alaikum Wr.Wb Om shanti, shanti, shanti Oom Namo Buddhaya Shalom.
KOORDINATOR SUB KOMISI PENDIDIKAN DAN PENYULUHAN Ttd. MUHAMMAD NURKHOIRON, SSos. MSi
KATA PENGANTAR
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
Assalamualikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita sekalian
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, dan juga puji syukur atas telah di selesaikannya pembuatan serta penyempurnaan pembuatan buku saku yang di terbitkan atas kerjasama antara Komnas HAM dengan Divkum polri sebagai pegangan kepada penyidik di lapangan.
Sebagai Kadivkum Polri saya menyambut baik serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama antara Komnas HAM dengan Divkum Polri yang telah menginisisasi pembuatan buku saku ini sebagai pedoman pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam memberikan pelayanan publik di kepolisian, meskipun kita ketahui implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Polri sudah di tetapkan dalam peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri. Namun demikian meskipun sudah di tetapkan Perkap tersebut bukan jaminan pelaksanaantugas-tugasKepolisian terbebas dari kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pembuatan buku saku ini tentunya akan memacu kepada seluruh anggota untuk terus mempelajari dan nantinya mampu melaksanakan revolusi mental yang lebih implementatif dalam penjaminan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan dan pelayanan.
Sebagaimana kita ketahui, isu pelanggaran HAM yang di lakukan oleh anggota Polri selalu mengemuka dan selalu menjadi berita yang menarik yang selalu di ikuti oleh segenap lapisan masyarakat baik itu lewat media cetak maupun media elektronik, sehingga apabila isu pelanggaran HAM tidak di kelola dan tidak di perbaiki dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat maka akan berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat kepada Polri. Banyak kasus dugaan pelanggaran HAM belum terselesaikan namun sudah muncul lagi dugaan pelanggaran HAM yang baru.
Pemahaman tentang HAM mutlak harus di kuasai oleh anggota Polri karena selain sebagai pelayan dan pelindung masyarakat, Polri juga sebagai penegak hukum yang mana tugas-tugas sebagai penegak hukum khususnya tugas upaya paksa sangat tipis bedanya antara melaksanakan tugas penegakan hukum dengan tindakan yang melanggar HAM. Menjadi tugas dari Divisi hukum selaku pengemban fungsi pembinaan dan kajian hukum membekali para anggota Polri agar dalam pelaksanaan tugastugas Kepolisian sehingga apa yang di lakukan oleh segenap anggota Polri tidak melakukan batas kewenangan yang berlebihan ataupun penyalah gunaan wewenang (excessive of power atau abuse of power). Hendaknya anggota Polri tidak perlu khawatir atau takut yang berlebihan melakukan pelanggaran HAM selama anggota memahami, mengerti dan melaksanakan secara betul apa yang telah menjadi standart opertional procedure (SOP) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai Kadivkum saya menganggap buku saku ini sangat penting karena akan mempermudah seluruh anggota Polri untukmengup datepemahamanterhadap nilai-nilai HAM yang sudah di padukan dengan pengalaman-pengalaman empiris serta di padukan dengan perkap, jukrah dan juknis sehingga saling mengisi satu sama lainnya. Saya berharap agar seluruh anggota benar-benar memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam buku ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas kerjasamanya antara Komnas HAM dengan Divkum Polri atas semua yang di lakukan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Semoga Allah Swt meridhoi semua langkah-langkah kita, amiiin...
Wassalamu alaikum Wr. Wb Om shanti, shanti, shanti Oom Namo Buddhaya Shalom.
KEPALA DIVISI HUKUM POLRI Ttd. IRJEN POL DRS SETYO WASISTO, SH
DAFTAR ISI
.iii Tim Penyusun Kata Pengantar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .....vii Kata Pengantar Kepolisian Republik Indonesia xiv Daftar Isi XX Bab I. Polisi dan HAM 1 A. Prinsip-prinsip Umum 1 B. Tugas Polisi 11 C. Dalam menjalankan tugasnya, Polisi harus berada pada posisi netral ... 15 D. Instrumen/Aturan Nasional dan Internasional Terkait Polisi .... 16 E. Polisi dan Tanggung Jawab Negara . 25 F. Pelanggaran HAM oleh Polisi...... 30 xx |
Bab II. Penerapan HAM dalam Tugas dan Fungsi Satuan Reserse dan Kriminal. .33 A. Penahanan. 35 B. Penempatan Tahanan 37 C. Pemeriksaan Tahanan 39 D. Kebebasan Beribadah 41 E. Perlakuan Terhadap Tahanan. 42 F. Sarana dan Prasarana 45 G. Pengeluaran, Peminjaman dan Pemindahan Tahanan 48 H. Komunikasi 51 I. Tahanan Anak, Perempuan, dan Disabilitas 53 .55 J. Penyitaan Barang Bukti
Bab III. Perlindungan HAM bagi Anggota POLRI .87 A. Perlindungan terhadap Bada ...... 89 B. Perlindungan terhadap Tugas Lapangan .90 C. Perlindungan Terhadap Kondisi Kerja .93
xxii|
BABI
POLISI DAN HAM
A. Prinsip-Prinsip Umum
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia1.
Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku ².
Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia adalah mengikat bagi Negara dan semua unsur pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.3
HAM yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (non derogable rights) meliputi4:
1. hak untuk hidup;
2. hak untuk tidak disiksa;
3. hak kemerdekaan pikiran/ hati nurani dan hak beragama;
4. hak untuk tidak diperbudak;
5. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum;
6. hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut; dan
7. hak untuk tidak dipenjara karena tidak ada kemampuan memenuhi perjanjian.
Polisi mempunyai kewajiban untuk mengetahui dan melaksanakan hukum dan standard internasional hak asasi manusia yang telah diterima oleh Indonesia. 5
Polisi harus menghormati dan melindungi martabat manusia serta melakukan penegakan hukum dalam rangka pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM bagi seluruh umat manusia.6
Polisi harus segera melaporkan setiap tindakan yang melanggar hukum, kode etik dan prinsip-prinsip dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.7
Segala tindakan polisi harus menghormati prinsip-prinsip hukum, sewajarnya, tidak diskriminasi, proporsional dan kemanusiaan.8
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI menyebutkan bahwa tugas pokok polisi adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum dalam rangka keamanan dan ketertiban umum.
Dalam menjalankan tugasnya polisi tidak dapat bekerja sendiri, polisi harus bekerjasama dengan masyarakat. Untuk itu, polisi dituntut untuk menghargai dan melindungi hak asasi manusia setiap anggota masyarakat sehingga dapat terbangun rasa percaya masyarakat pada polisi dan kerjasama yang baik serta profesionalitas polisi sendiri.
• Polisi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan tugasnya9 :
1. Prinsip perlindungan minimal, dimana dalam upaya perlindungan dan pemenuhan HAM, polisi sesuai tugas dan fungsinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dasar bagi warganya dari tindakantindakan yang berpotensi pada pelanggaran HAM;
2. HAM melekat pada manusia dimana Hak Asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia karena keberadaannya atau martabatnya sebagai manusia sejak dalam kandungan;
3. HAM saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Bahwa dalam pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian;
4. HAM tidak dapat dibagi, baik itu hak sipil, budaya, ekonomi, politik atau sosial. Hak tersebut inheren terhadap martabat setiap manusia;
5. HAM bersifat universal, tidak dapat berubah dan setiap manusia memiliki hak asasi yang sama;
6. HAM bersifat fundamental;
7. Pemenuhan HAM dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan;
8. HAM mengedepankan prinsip kesetaraan/ persamaan hak, bahwa semua orangadalah setara sebagai manusia. Secara spesifik Pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa :"Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya".;
9. Prinsip kebebasan bahwa semua orang dilahirkan merdeka, bebas dari perbudakan dan segala tindakan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia.
10.Prinsip non-diskriminasi, yaitu memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi oranglain karena faktor-faktorluar, sepertimisalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan status kelahiran atau lainnya; dan
11.Polisi memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (affirmative action).
1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3 Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
4 Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kapolri No.
8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
5 Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials
6 Pasal 2 Code of Conduct
7 Code of Conduct, article 8; Basic Principles on the Use of Force and Firearms [hereinafter "Principles on Force & Firearms"], principles 6, 11(f), 22, 24, and 25.
8 Code of Conduct, articles 2, 3, 5, 7 and 8; Principles on Force & Firearms, preamble and principles 2, 4, 5,9, 11, 13, 14, 15, 16, 24, 25 and 26.
B. Tugas Polisi
Tugas Polisi dalam penegakan Hukum (Law Enforcement)
1.Menjaga Keamanan.
2.Membasmi Kejahatan (Crime Fighters).
3.Melindungi masyarakat dari tindakan hukum yang semena-mena.
4. Menanggulangi kejahatan terhadap keamanan negara.
5.Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
6.Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya.
8.Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
Tugas Polisi dalam Pemeliharaan Ketertiban
1.Memelihara Ketertiban Masyarakat
2.Membasmi Kejahatan (Crime Fighters)
3.Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan petolongan.
4.Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
5.Menjamin kelancaran lalulintas di jalan.
Tugas Polisi dalam Pelayanan Masyarakat 1.Melayani Kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang 2.Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuaidengan kepentingannya dalam, lingkup tugas kepolisian. 3.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
POSISI IDEAL POLRI NEGARA Lembaga Eksekutif/ Pemerintah Polisi Birokrasi Intelijen Militer Kejaksaan Partai Politik Regulasi POLITIK BUMN UUD Pasar Modal Regulasi Ormas 00 Legislatif UU PASAR/ DUNIA Orsos USAHA Omop/NGO Orang MASYARAKAT Organisasi PMA Pasar SIPIL Buruh Perusahaan Gerakan Sosial Organisasi Profesi
C. Dalam menjalankan tugasnya, Polisi Harus Berada Pada Posisi Netral
Polisi sebagaiaparat negara yang artinya adalah bagian dari pemerintah, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya diharuskan pada posisi netral yaitu sebagai aparat penegak hukum yang membela UUD 1945 dan menegakkan hukum. Dalam menjalankan tugasnya polisi tidak boleh menjadialatpolitikpemerintah, atau alat bagi kepentingan penguasa ekonomipasar/swasta/capital, ataujuga sebagai alat kepentingan masyarakat tertentu saja. Polisi harus tetap berada di tengah diantara berbagai pihak, termasuk dalam situasi konflik.
D. Instrumen/ Aturan Nasional dan Internasional
Berikut ini adalah instrumen atau aturan nasional dan internasional yang menjadi landasan polisi dalam perlindungan HAM :
Aturan Internasional :
1. Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 1981; yang sudah diratifikasi dengan UU 7 Tahun 1984
2. Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) Tahun 1984; yang sudah diratifikasi dengan UU 5 Tahun 1998
3. Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1985 Untuk Pelaksanaan Peradilan Anak;
4. Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan Tahun 1985;
5. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
6. Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum, Sewenang-wenang dan Sumir (1989/65, Mei Tahun 1989).
7. Konvensi Hak-hak Anak (CRC) Tahun 1990; yang sudah diratifikasi dengan Keppres 36 Tahun 1990
8. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 45/110 Tahun 1990 tentang Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non-Penahanan ("Tokyo Rule");
9. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Tahun 1993;
10. Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia Tahun 1998;
11. Konvensi internasional tentang Bentuk Penghapusan Semua Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of Racial Discrimination) yang diratifikasi dengan UU No. 29 tahun 1999
12. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang sudah diratifikasi dengan UU 11 Tahun 2005.
13. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi dengan UU 12 Tahun 2005
14. Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the rights of persons with disabilities) diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011.
15. Konvensi Internasional mengenai perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (Convention on the Protection of the rights off all Migrant Workers and members of their families), diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 2 Mei 2012.
16. Pedoman Universal Pemulihan Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (United Nation Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humanitarian Law) Tahun 2005;
Aturan Nasional :
1. UU 8/1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana.
2. UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
4. UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI.
5. UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
6. UU 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
7. UU 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
8. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
9. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
11. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
12. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
13. PP 27/1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
14. PP 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian RI.
Peraturan Kapolri :
1. PerKap 4/2005 tentang Pengurusan Tahanan pada Rumah
Tahanan Kepolisian Negara RI.
2. PerKap 16/2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
3. PerKap No 28 Th 2006 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan
4. PerKap 3/2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
5. ProTap 1/2010 tentang Penanggulangan Anarki.
6. PerKap 9/2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
7. PerKap 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
8. PerKap 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
9. PerKap 12/2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. PerKap 8/2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara
11. PerKap 14/2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
12. PerKap 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
13. PerKap 19/2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
14. PerKap 8/2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.
E. Polisi Dan Tanggung Jawab Negara
Negara dalam hukum tata negara Indonesia terdiri dari legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang atau pemerintah dan yudikatif sebagai pelaksana penegakan hukum atau aparat penegak hukum yang salah satunya adalah polisi. Dalam hukum HAM internasional, Negara adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya.
Pasal 2, pasal 8, pasal 71 dan paragraf 3 Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tanggung jawab Negara terkait hak asasi manusia meliputi 5 hal yaitu:
1. Menghormati (to respect);
2. Melindungi (to protect);
3. Menegakkan (to enforce);
4. Memajukan (to promote);
5. Memenuhi (to fulfil).
Dalam hal tanggung jawab Negara, polisi sebagai aparat penegak hukum yang artinya adalah juga representasi Negara memiliki kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.
Hal ini diatur dalam Pasal 4 huruf d Perkap No. 8 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "perlindungan (to protect), pemajuan (to promote), penghormatan (to respect), dan pemenuhan (to fulfil) HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".
Jika polisi tidak menjalankan tanggung jawab tersebut atau sengaja mengabaikannya, maka disaat itulah telah ada pelanggaran HAM, baik dalam bentuk by omission (pembiaran) ataupun by commission (intervensi).
HUKUM HAM PEMANGKU PEMANGKU TANGGUNG HAK JAWAB INDIVIDUAL/ NEGARA KELOMPOK MENGHORMATI Melindungi Melindungi KEWAJIBAN (To Respect) (The Protect) (The fulfill) Pelanggaran terhadap tanggung Pelanggaran terhadap tanggung jawab melindungi dan memenuhi jawab menghormati disebut by commission intervers h disebut by omission
Bagaimana polisi Menghargai perbedaan, tak diskriminatif, yangprofesionaldi menghargai kesetaraan, membantu & jaman sekarang ya? melindungi kelrentan, memilikisikap toleransi, bisa membela diri, memiliki kehidupan, dll Afeksi (Sikap Begininih polisi dan perilaku) Tempat yang profesional.. Lingkungan Tinggal Masyarakat Kognisi (Berpikir) Psikomotorik Berkomunikasi dengan Memiliki pengetahuan HAM, cara mengapresiasi HAM, Mengidentifikasi&mendefinisikan peristiva, menganalisis, membandingkan melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai HAM, kasus, menyusun / mengusulkan / Tempat menolong kelompok, merencanakan tindakan memecahkan Pendidikan 29 diffable/rentan masalah
Bagaimana jika ada pelanggaran HAM oleh polisi?
F. Pelanggaran HAM oleh Polisi
a. Polisi harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan harus menegakkan hak asasi manusia bagi semua. Oleh karena itu segala tindakan dan perbuatan polisi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masya-rakat. (Pasal 2 Pedoman Perilaku Aparat penegak Hukum)
b. Mekanisme pengawasan yang efektif baik secara internal maupun eksternal harus dilakukan guna melakukan pengendalian yang efektif bagi perilaku aparat polisi. (Pasal 7 dan 8 Prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api)
c. Polisi yang melakukan pelanggaran HAM baik sengaja maupun tidak sengaja harus segera melaporkan kepada atasannya. Mekanisme pengaduan dari masyarakat yang mengalami tindak pelanggaran HAM dari polisi juga harus diberikan akses serta penanganan yang transparan (Pasal 8 Pedoman Perilaku aparat penegak hukum, prinsip 33 standar minimum penggunaan kekerasan dan senjata api)
d. Penanganan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi harus dilakukan dengan segera, profesional dan imparsial.
e. Polisi sebagai penegak hukum bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan;
f. Tanggung jawab komando dimana atasan akan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan anak buahnya baik yang mereka ketahui, atau seharusnya diketahui kejadiannya tetapi tidak mengambil tindakan;
g. Polisi menerima kekebalan (impunitas) dari penuntutan atau disiplin karena menolak perintah atasan yang melanggar hukum. Dalam hal ini ketaatan kepada perintah atasan tidak akan menjadi alasan pembenar atas pelanggaran yang dilakukan oleh polisi.
BAB II
PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI
Sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 ayat (2) Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) memiliki tugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (3) pasal tersebut menjelaskan tentang fungsi Sattahti dalam melaksanakan tugas yaitu:
1. pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan,
2. jumlah dan kondisi tahanan beserta administrasinya;
3. pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan;
4. pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan
5. pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.
Sattahti dipimpin oleh Kasattahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
A. Penahanan
Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundangundangan (Pasal 22 ayat (2) Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya, harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap (Pasal 22 ayat (2) Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Pastikan tersangka/tahanan mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya (Pasal 23 huruf c Perkap 8 tahun 2009)
Pastikan penahanan seseorang HANYAdilakukankarenatersangka dikhawatirkan melarikan diri dan/ atau mengulangi perbuatannya dan/atau menghilangkan barang bukti dan/atau mempersulit penyidikan (Pasal 23 huruf d Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Pastikan kelengkapan surat perintah penahanan dan lokasi penahanan diterima dan diketahui oleh keluarga tersangka (Pasal 23 huruf f Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Lokasi penahanan dapat didekatkan dengan tempat tinggal tersangka dengan pertimbangan kemanusiaan (Pasal 23 huruf y Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
B. Penempatan Tahanan
Pastikan penempatan tahanan disertai dengan surat perintah dari penyidik (Pasal 2 Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
甲 Jangan menempatkan tahanan di tempat/lokasi selain Rutan
Polri kecuali tahanan berpenyakit menular dan tahanan dengan kebutuhan khusus (Pasal 2 jo Pasal 4 Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
Pastikan identitas dan kondisi fisik/kesehatan tahanan tercatat dalam buku register pada saat diterima, selama, dan akan dikeluarkan dari Rutan (Pasal 3 Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
Pisahkan tahanan laki-laki dengan tahanan perempuan,tahanan dewasa dengan tahanan anakanak, dan tahanan anggota Polri dengan tahanan lain (Pasal 2 Perkap Nomor 4 Tahun 2005 jo Pasal 23 huruf I Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Tempatkan tahanan pada ruangan khusus untuk tersangka kasus Narkoba, teroris/separatis, tersangka anak, tersangka perempuan, dan tersangka dengan orientasi seksual lainnya (Pasal 2 Perkap Nomor 4 Tahun 2005 jo Pasal 25 jo Pasal 26 Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
C. Pemeriksaan Tahanan
Pastikan pemeriksaan tahanan wanita dilakukan oleh Polwan, jika tidak ada lakukan pemeriksaan oleh PNS Wanita atau Bhayangkari terlatih, dan diperiksa di ruang khusus wanita (Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Perkap Nomor 4
Tahun 2005 jo Pasal 29 Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Pastikan mencatat jumlah dan jenis barang hasil pemeriksaan badan ke dalam buku register disertai dengan berita acara (Pasal 3 Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
Pastikan bahwa di dalam tahanan tidak ada barang-barang yang bisa membahayakan tahanan (Pasal 3 jo Pasal 4 Perkap Nomor 4 Tahun 2005)Jangan biarkan tahanan memakai ikat pinggang, tali, barang-barang tajam dan barang berbahaya lainnya (Pasal 4 ayat (1) Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
D. Kebebasan Beribadah
Pastikan setiap tahanan memiliki kesempatan untuk beribadah menurut agama, kepercayaan, atau keyakinannya (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Nomor 4 Tahun 2005 jo Pasal 23 huruf p Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
甲 Jangan ada diskriminasi terhadap agama, kepercayaan, atau keyakinan tertentu (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Nomor 4 Tahun 2005 jo Pasal 23 huruf p Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
E. Perlakuan Terhadap Tahanan
Pastikan ketersediaan dan akses untuk mendapat layanan dokter/ tenaga medis, pengacara/bantuan hukum, konsulat/penerjemah bagi tahanan warga negara asing, dan kunjungan keluarga (Pasal 6 Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
Pastikan tahanan berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses untuk berhubungan dengan keluarga (Pasal 23 huruf h Perkap Nomor 8 Tahun 2009).
甲 Jangan ada ancaman, pemerasan, tindak kekerasan, pelecehan seksual, perlakuan keji, dan tidak manusiawi serta mendapat perlakuan dan hukuman yang merendahkan martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya terhadap tahanan (Pasal 11 ayat (1) huruf c jo Pasal 23 huruf a dan huruf e jo Pasal 24 Perkap Nomor 8 tahun 2009)
Pastikan tersedianya air minum dan makanan bergizi yang memadai sesuai standar kebersihan dan kesehatan (Pasal 8 Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
Pastikan meminta surat keterangan dokter atau visum et repertum dan membuat berita acara bagi tahanan yang meninggal dunia dengan pemberitahuan kepada keluarga (Pasal 5 jo Pasal 6 Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
Jangan menyimpan atau mengambil barang-barang milik tahanan atau tahanan yang meninggal dunia (Pasal 7 ayat (8) Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
Pastikan standar kebersihan dan kesehatan makanan bagi tahanan (Pasal 8 Perkap Nomor 4 Tahun 2005 jo Pasal 23 huruf o Perkap 8 tahun 2009)
甲 Jangan meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan (Pasal 24 Perkap 8 tahun 2009)
甲 Jangan gunakan pengekangan untuk menghukum seperti rantai atau belenggu besi, borgol, dan jaket pengikat, kecuali dalam kondisi khusus/tertentu (Pasal 33 Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan)
F. Sarana dan Prasarana
Pastikan tahanan ditempatkan di fasilitas yang dilengkapi dengan alas tidur dan memenuhi standar kesehatan (Pasal 8 Pasal 23 huruf o Perkap 8 tahun 2009 jo Pasal 19 Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan)
Pastikan ruang tahanan memiliki akses bagi tahanan yang memiliki gangguan mobilitas (misalnya menggunakan kursi roda) ( hal 105 buku panduan pengawasan penahanan polisi APT)
Pastikan tersedianya sel tahanan dengan memperhitungkan kandungan udara dalam ruangan, luas lantai minimum, pencahayaan, penghangat ruang, dan ventilasi (Pasal 9 dan Pasal 10 Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan)
Pastikan tersedianya toilet tertutup dengan air bersih dan sanitasi yang layak untuk keperluan membersihkan diri bagi tahanan (Pasal 12 Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan)
Pastikan tahanan dapat mengakses fasilitas sanitasi dan kamar mandi (Pasal 12 jo Pasal 13 Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan)
Pastikan tahanan mendapat akses terhadap air minum (Pasal 20 ayat (2) Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan)
Pastikan terdapat kendaraan yang layak dan memadai untuk memindahkan tahanan (Pasal 45 Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan jo Pasal 11 ayat (4) Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
Pastikan kendaraan yang digunakan untuk pemindahan tahanan aman dan berfungsi baik (Pasal 45 Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan jo Pasal 11 ayat (4) Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
Pastikan sarana pemindahan tahanan dalam keadaan aman dan sesuai dengan tujuan pemindahan tahanan (Pasal 45 Aturan MinimumStandartentang Penanganan Tahanan jo Pasal 11 ayat (4) Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
Pastikan ruang jaga tahanan berjarak dekat dengan ruang tahanan (Pasal 12 Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
G. Pengeluaran, Peminjaman dan Pemindahan Tahanan
d Pastikan pengeluaran, peminjaman dan pengembalian serta pemindahan tahanan disertai dengan berita acara dan tercatat didalam buku mutasi tahanan_(Pasal_22 Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
Pastikan bahwa pemindahan tahanan dan pengawalannya disupervisi selama proses pemindahan terjadi (Pasal 23 Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
Pastikan tahanan tidak terekspos dan terlihat khalayak ramai saat dipindahkan
Pastikan tahanan dan pengacaranya mendapat informasi sebelum proses pemindahan terjadi (hal 105 buku panduan pengawasan penahanan polisi APT)
Pastikan barang-barang pribadi tahanan (pakaian dan lain-lain) juga dibawa pada saat proses pemindahan (hal 105 buku panduan pengawasan penahanan polisi APT)
d Pastikan pengeluaran, peminjaman dan pengembalian serta pemindahan tahanan dilakukan pada hari dan jam kerja (Pasal 21 ayat (3) Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
Pastikan kondisi tahanan yang akan dikeluarkan, dipinjam dan dikembalikan serta dipindahkan dalam kondisisehat dan dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter (Pasal 22 Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
d Pastikan petugas jaga melaporkan secara tertulis kepada atasan apabila ditemukan perubahan kondisi fisik/sakit saat tahanan diterima kembali (Pasal 22 ayat (7) Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
Pastikan adanya komunikasi dengan pihak yang menitipkan tahanan terkait akan berakhirnya masa penahanan seseorang tahanan
H. Komunikasi
Pastikan tahanan mendapat bantuan hukum (Pasal 23 huruf g Perkap Nomor 8 tahun 2009)
Pastikan tahanan dapat berkomunikasi dan mendapatkan akses untuk berhubungan dengan keluarga (Pasal 23 huruf h Perkap Nomor 8 tahun 2009)
Pastikan tahanan dapat berkomunikasi dengan penasehat hukumnya (Pasal 23 huruf j Perkap Nomor 8 tahun 2009)
Pastikan tahanan dapat berkomunikasi dengan penasehat hukumnya (Pasal 23 hurufj Perkap Nomor 8 tahun 2009) Pastikan ketersediaan dan akses untuk penterjemah bagi tahanan yang tidak dapat berkomunikasi dan atau tidak memahami bahasa Indonesia dengan bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang yang bertanggung jawab atas penahanannya, untuk memperoleh informasi dalam bahasa yang dia pahami. Jika mungkin, disediakan penerjemah, tanpa dipungut biaya, untuk proses pengadilan selanjutnya (Pasal 23 huruf k Perkap 8 tahun 2009)
I. Tahanan Anak, Perempuan, dan Disabilitas
Pastikan tahanan dari kelompok disabilitas mendapat bantuan untuk mempermudah mobilitasnya di dalam tahanan
Pastikan tahanan anak ditempatkan di tempat khusus untuk anak dan dipisahkan dari tempat tahanan dewasa (Pasal 2 ayat (3) Perkap Nomor 4 Tahun 2005 jo Pasal 23 huruf I jo Pasal 25 Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Pastikan tahanan anak mendapat informasi tentang hak-hak mereka antara lain mendapat petugas pendamping khusus untuk anak, didampingi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), didampingi orang tua atau wali, dan penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak (Pasal 28 Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Pastikan tahanan perempuan ditempatkan di ruang tahanan khusus perempuan yang terpisah dari tahanan laki-laki (Pasal 23 huruf I Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Pastikan tahanan perempuan memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi
Pastikan tersedianya air minum dan makanan bergizi yang memadai sesuai standar kebersihan dan kesehatan bagi tahanan perempuan yang sedang hamil dan menyusui (Pasal 8 Perkap Nomor 4 Tahun 2005)
J. Penyitaan Barang Bukti
Jangan menghilangkan atau merusak barang bukti (Pasal 23 Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Catat semua barang bukti yang diperoleh ke dalam berita acara (Pasal 31 ayat (1) huruf h Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Pengamanan barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan (Pasal 33 ayat (1) huruf h Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Jangan menjebakkorban/ tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti (Pasal 33 ayat (2) huruf k Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Pastikan kelengkapan administrasi penyidikan dalam melakukan penyitaan barang bukti (Pasal 34 ayat (1) huruf a Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Pastikan bahwa benda yang disita adalah benda yang berhubungan dengan penyidikan (Pasal 34 ayat (1) huruf b Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Pastikan bahwa pemilik barang mendapat informasi tentang tujuan penyitaan (Pasal 34 ayat (1) huruf c Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Lakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 34 ayat (1) huruf d Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Simpan dan rawat barang bukti yang disita di tempat yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 34 ayat (1) huruf e Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
d Buat berita acara penyitaan dan tanda terima barang yang disita (Pasal 34 ayat (1) huruf g Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
甲 Jangan mengambil, memiliki, menggunakan, dan menjual barang bukti secara melawan hak (Pasal 34 ayat (2) huruf h Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
Selain aturan yang sudah disebutkan pada masing-masing tindakan baik "yang harus dipastikan" dan "yang harus dihindari" oleh polisi tersebut, berikut ini adalah aturan-aturan lain yang sifatnya mengikat juga bagi polisi di Indonesia karena Indonesia sebagai negara anggota PBB dan telah meratifikasi (menandatangani) sebagai aturan hukum di Indonesia :
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| Penganiayaan dan perlakuan sewenang- wenang lain | 1. Pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi dengan UU 12 Tahun 2005 bahwa HAM Satuan Reserse 77 "Semua orang yang diambil kebebasannya akan diperlakukan dengan rasa kemanusiaan dan dengan rasa hormat akan harga diri selayaknya seorang manusia" 2. Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) bahwa "Tidak seorangpun dapat dikenai |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan mar- tabat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetu- juannya." 3. Pasal 2 Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) Tahun 1984 yang sudah diratifikasi dengan UU 5 Tahun 1998 : |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| Pasal 2 1) Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, | |
| 1) Setiap Negara Pihak harus mengambil | |
| langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau | |
| 2). Tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang | |
| atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik | |
| dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, | |
| keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan | |
| keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran | |
| keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan. 3). Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyisaan. |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| 4. Pasal 12 Konvensi Menentang Penyik- saan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Mar- tabat Manusia (CAT) bahwa "Setiap Negara Pihak harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memi- hak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya." |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| 5. Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 yang diperbaharui dengan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977 Standart PBB tentang Aturan Minimum Standar ten- tang Penanganan Tahanan. 6. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan; | |
| Perlindungan terhadap Anak dan Disabilitas | 1. Pasal 15 ayat (2) Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the rights of persons with disabilities/ CRPD) diratifikasi dengan |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 10 November 2011 bahwa "Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah legislatif, administratif, yudisial, atau lainnya untuk mencegah orang-orang penyandang cacat menjadi subyek dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lainnya". |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| 2. Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak (CRC) Tahun 1990; yang sudah diratifikasi dengan Keppres 36 Tahun 1990 bahwa : (a) Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati, atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berusiadi bawah 18 tahun; |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, pena- hanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum, dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya; (c) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat kemanusiaannya, dan |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang- orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan, dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan khusus; |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| (d) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga untuk menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen, dan tidak memihak, dan berhak untuk dengan segera mem- peroleh keputusan menge- nai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut. |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| 3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan; | |
| Penahanan tanpa akses komunikasi | 1. Komentar Umum Komite HAM PBB No. 20 tentang Pasal 7 dan No. 29 tentang Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil Politik (ICCPR) 2. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan; | |
| Pemindahan Tahanan | 1. Paragraf 45 Resolusi PBB tentang Standart PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan. Paragraf 45 (1) Ketika tahanan sedang dipindahkan ke atau dari sebuah lembaga penjara, tahanan sesedikit mungkin terlihat oleh masyarakat umum, dan langkah pengamanan diambil untuk melindunginya dari setiap |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| bentuk penghinaan, rasa ingin tahu, dan publisitas. (2) Pemindahan tahanan dengan menggunakan sarana transportasi yang tidak dilengkapi dengan ventilasi atau pencahayaan yang memadai, ataupun dengan menggunakan sarana lain yang bisa membuat tahanan mengalami penderitaan fisik yang tidak perlu, dilarang. (3) Pemindahan tahanan dilakukan atas biaya pihak administrasi lembaga penjara, dan kondisi se- tara berlaku bagi semua tahanan. |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| 2. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan; | |
| Hak untuk mendapatkan informasi | 1. Pasal 9 (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) bahwa "Siapa pun yang ditangkap harus diber- itahu, pada saat penang- kapan, alasan-alasan penangkapannya, dan harus segera diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan padanya." |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| 2. Paragraf 35 Resolusi PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan. Paragraf 35 (1) Setiap tahanan pada saat masuk diberi pember- itahuan tertulis tentang peraturan yang mengatur penanganan untuk para tahanan kategorinya, tentang aturan disiplin yang berlaku di lembaga penjara tersebut, tentang cara yang diizinkan untuk meminta informasi dan memberikan pengaduan, dan tentang semua hal |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban- nya dan untuk meng- adaptasikan diri pada kehidupan di lembaga. (2) Jika tahanan yang bersangkutan tuna aksara, informasi tersebut diberikan kepadanya secara lisan. 3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan; |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| Hak untuk memberita- hukan pada keluarga atau pihak lain atas penahanannya | 1. Pasal 10 ayat (2) Deklarasi PBB Tahun 2006 tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan secara Paksa (Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/61/177) 2. Paragraf 92 Resolusi PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan bahwa "Tahanan yang belum diadili diperbolehkan untuk memberitahukan dengan segera kepada keluarganya tentang penahanannya dan diberi semua sarana yang wajar untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman- |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| temannya dan untuk meneri- ma kunjungan dari mereka, tunduk hanya pada pem- batasan dan supervisi yang diperlukan bagi kepentingan penyelenggaraan keadilan dan penyelenggaraan keamanan dan tata-tertib yang baik dari lembaga." 3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan; |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| Akses Pelayanan Kesehatan | 1. Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) yang sudah diratifikasi dengan UU 12 Tahun 2005 2. Pasal 2 Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT) 3. Paragraf 10 Resolusi PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan bahwa "Seluruh akomodasi yang disediakan untuk dipergunakan oleh tahanan, terutama seluruh akomodasi tidur, memenuhi |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| seluruh persyaratan kesehatan, dengan memperhitungkan secara semestinya kondisi iklim dan, terutama, kandungan udara dalam ruangan, luas lantai minimum, pencahayaan, penghangat ruang, dan ventilasi." 4. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa- BangsaNomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran Dalam Melindungi Tahanan; 5. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan; | |
| Fasilitas Standart Tempat Tahanan | 1. Resolusi PBB tentang Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan. 2. Pasal 9 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the rights of persons with disabilities/CRPD) tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; 3. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan; | |
| Masa Tahanan Polisi | 1. Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR) Pasal 9 3) Siapa pun yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan peradilan, |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Seharusnya bukan merupakan ketentuan umum bahwa orang yang menunggu pemeriksaan pengadilan harus ditahan, tetapi pembebasan dapat dilakukan dengan syarat jaminan untuk hadir pada waktu pemeriksaan pengadilan, pada tahap lain dari proses peradilan, dan, apabila dibutuhkan, pada pelaksanaan putusan pengadilan. |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| 4) Siapa pun yang dirampas kemerdekaannya dengan cara penangkapan atau penahanan, mempunyai hak untuk disidangkan di depan pengadilan, agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tersebut tidak sah menurut hukum. 2. Pasal 17 ayat (1) dan (2f) Deklarasi PBB Tahun 2006 tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan secara Paksa (Resolusi Majelis |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| Paksa (Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/61/177): Pasal 17 1) Tidak seorangpun dapat ditahan di tahanan rahasia 2) (f) Menjamin bahwa setiap orang yang dipasung kebebasannya dan dalam situasi di mana ada dugaan tindakan penghilangan paksa, orang yang dipasung kekebasannya itu tidak mampu menikmati hak asasinya, maka setiap orang dengan kepentingan yang sah seperti anggota keluarga, perwakilan atau pembelanya, dalam segala situasi, diberi hak |
| Tindakan | Instrumen/Aturan Internasional |
| melakukan upaya hukum di depan pengadilan, agar pengadilan dapat memutuskan tanpa penundaan atas status hukum pemasungan kebebasan tersebut dan memberi kebebasan jika pemasungan tersebut tidak sesuai dengan hukum. |
BAB III
PERLINDUNGAN HAM BAGI ANGGOTA POLRI
Polisi mempunyai posisi yang dilema. Disatu sisi secara ideal berperan sebagai penjaga keamanan dan hak asasi manusia, memiliki suatu hak istimewa untuk memonopoli suatu kewenangan atas penggunaan instrument dan metode kekerasan dan dalam konteks penegakan hukum sebagai pihak yang pertama kali berhadapan dengan pengaduan suatu kejahatan. Di sisi lain penggunaan kekerasan tersebut bisa disalahgunakan dan akan menghasilkanpelanggaran HAM. Situasi dilema tersebut diberikan ramburambu dengan memberikan toleransi penggunaan instrument kekerasan yang dikompromikan dengan perlindungan hak asasi, baik hak asasi publik maupun hak asasi dari petugas polisi itu sendiri dengan menetapkan prasyarat normatif, seperti prinsip proporsionalitas, suatu kebutuhan mendesak (necessity), absah secara hukum (lawfulness) dan akuntabilitas.10
Perkap 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas telah mengatur mengenai perlindungan bagi aparat kepolisian ketika melaksanakan tugas-tugasnya selain berbagai kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh setiap anggota Polri. Perlindungan tersebut antara lain perlindungan terhadap tugas lapangan, perlindungan terhadap badan dan perlindungan terhadap kondisi kerja.
10 Usman Hamid dan Papang Hidayat: Akuntabilitas Polisi dan Perlindungan HAM: Konsultasi Nasional Polisi, masyarakat sipil dan kebebasan beragama di Indonesia, 25 Januari 2012
A. Perlindungan Terhadap Badan
1. Penyerangan kepada anggota Polri yang sedang menjalankan tugas diancam dengan ancaman pemberatan hukuman (Pasal 211-216 KUHP)
2. Setiap Anggota Polri memperoleh jaminan atas kesehatannya (Pasal 57 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009).
3. Setiap Anggota Polri yang menerima penugasan dari pimpinannya harus disesuaikan dengan kemampuannya (Pasal 57 ayat (2) Perkap No. 8 Tahun 2009).
4. Setiap Anggota Polri dijamin untuk tidak dieksploitasi atau diperintah untuk melakukan tindakan untuk kepentingan pimpinannya yang di luar batas kewenangannya (Pasal 57 ayat (3) Perkap No. 8 Tahun 2009).
B. Perlindungan Terhadap Tugas Lapangan
1. Setiap Anggota Polisi dapat melakukan tindakan diskresi/ bertindak menurut penilaian sendiri yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan dan kode etik kepolisian (Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf h da Pasal 16 ayat (1) huruf I UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).
2. Setiap Anggota Polisi mendapat perlindungan hukum ketika sedang bertugas terhadap ancaman untuk dibawa ke proses peradilan secara langsung (Pasal 60 ayat (2) Perkap No. 8 tahun 2009).
3. Setiap Anggota polisi yang melakukan kesalahan akan diperiksa dan diadili secara internal (profesi) terlebih dulu sebagai mekanisme perlindungan profesi (Pasal 60 ayat (2) Perkap No. 8 tahun 2009).
4. Setiap Anggota Polri dijamin perlindungan HAM nya, terutama di dalam melaksanakan tugas kepolisian (Pasal 57 ayat (4) Perkap No. 8 Tahun 2009).
5. Setiap Anggota Polri dijamin kecukupan peralatan tugasnya, sehingga dapat menghindarkan atau mengurangi terjadinya tindakan yang melanggar HAM (Pasal 57 ayat (5) Perkap No. 8 Tahun 2009).
6. Setiap Anggota Polri dijamin terbebas dari tanggungjawab, baik pidana maupun administratif atas resiko pelaksanaan tugas yang diperintahkan oleh atasannya (Pasal 57 ayat (6) dan ayat (7) Perkap No. 8 Tahun 2009).
C. Perlindungan Terhadap Kondisi Kerja
1. Semua petugas harus dilatih tentang keterampilan menggunakan berbagai kekuatan, peralatan atau senjata yang dapat digunakan dalam penerapan tindakan keras (Pasal 46 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
2. Semua petugas harus dilatih tentang penggunaan teknikteknik dan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan (Pasal 46 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2009)
3. Setiap Anggota Polisi diperbolehkan menggunakan kekuatan termasuk penggunaan peralatan yang diperlukan saat menjalankan tugas termasuk senjata tajam dan senjata api sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perkap No. 01 tahun 2009).
4. Setiap Anggota Polisi dapat melakukan tindak kekerasan baik tangan kosong maupun dengan menggunakan senjata tajam/ api dalam situasi yang sudah membahayakan keselamatan jiwa tetapi dilakukan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No. 01 tahun 2009).
5. Setiap angota Polri bebas dari perlakuan sewenang-wenang dari atasannya (Pasal 56 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009).
6. Setiap angota Polri dapat menolak perintah pimpinan yang nyatanyata bertentangan dengan hukum dan berhak mendapat perlindungan hukum (immunity) (Pasal 56 ayat (2) Perkap No. 8 Tahun 2009).
7. Setiap angota Polri berhak meminta perlindungan hukum kepada pimpinannya atas pelaksanaan tugas yang telah diperintahkan oleh pejabat Polri kepadanya (Pasal 56 ayat (3) Perkap No. 8 Tahun 2009).
Catatan :
Catatan :
Catatan :
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310
BA
Telp: 62-21-3925230, Fax: 62-21-3925227, 3912026
Website: www.komnasham.go.id