RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG HAK ASASI MANUSIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemanusiaan dirinya serta keharmonisan dengan lingkungannya;
b. bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, diperlukan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia;
C. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
d. bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara;
e. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrument internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
f. bahwa untuk memastikan terlaksananya pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia perlu ada penguatan kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga independen yang mengemban fungsi, tugas, dan wewenang di bidang hak asasi manusia;
g. bahwa untuk m e n ye s u aik an perkembangan kebutuhan masyarakat akan perlindungan HAM secara lebih efektif perlu mengganti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
h. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f, dan g perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia;
Mengingat
Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi olehnegara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin [gender], bahasa, keyakinan politik, usia dan disabilitas yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara dan korporasi baik disengaja maupun tidak sengaja, atau karena kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan peraturan perundang-undangan lain tentang atau yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia.
7. Remedi adalah bentuk pemenuhan hak korban pelanggaran hak asasi manusia, yang meliputi hak yang setara dan efektif atas akses ke peradilan, ganti kerugian yang memadai, efektif, dan cepat atas penderitaan yang dialami, dan akses ke informasi yang relevan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan mekanisme ganti kerugian.
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga negara yang Independen, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan,pemantauan, dan [mediasi] hak asasi manusia.
9. Perwakilan Komnas HAM adalah kantor Komnas HAM di daerah.
10. Hari adalah hari kerja
BAB II
ASAS-ASAS DASAR
Pasal 2
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Pasal 3
(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
Pasal 4
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
Pasal 5
(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Pasal 6
(1) Dalam rangka pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.
(2) hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dihormati dan dilindungi.
Pasal 7
(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional.
Pasal 8
(1) Setiap orang berhak atas remedi yang efektif atas pelanggaran HAM yang dialaminya.
(2) Pelaksanaan remedi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 9
Tidak seorang pun boleh berpartisipasi, dengan berbuat atau dengan tidak berbuat, dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan tidak seorang pun boleh dikenai hukuman atau tindakan yang merugikan yang bersifat apapun karena menolak melakukannya
Pasal 10
Pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.
BAB III
HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA Bagian Kesatu Hak Untuk Hidup
Pasal 11
(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Bagian Kedua
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
Pasal 12
(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Hak Mengembangkan Diri
Pasal 13
Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
Pasal 14
Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.
Pasal 15
Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya,bangsa dan umat manusia.
Pasal 16
(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
Pasal 17
Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Pasal 18
Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Hak Memperoleh Keadilan
Pasal 19
Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
Pasal 20
(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sahdalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pasal 21
(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
(2) Harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harta yang bukan berasal dari tindak pidana.
(3) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.
Bagian Kelima
Hak Atas Kebebasan Pribadi
Pasal 22
(1) Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba.
(2) Perbuatan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan perempuan, dan segala perbuatan berupa apapun yang ditujuannya serupa, dilarang.
Pasal 23
Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani. Dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.
Pasal 24
(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu.
(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaanya itu.
Pasal 25
(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektonik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.
Pasal 26
(1) Setiap orang berhak untuk berkumpuldan berserikat untuk maksud damai.
(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, organisasi kemasyarakatan atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuanperaturan perundangundangan.
Pasal 27
Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 28
(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.
(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 29
(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam
Hak Atas Rasa Aman
Pasal 30
(1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pasal 31
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
Pasal 32
Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
Pasal 33
(1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.
(2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
Pasal 34
Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.
Pasal 35
(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
Pasal 36
Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenag-wenang.
Pasal 37
Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
Bagian Ketujuh
Hak Atas Kesejahteraan
Pasal 38
(1) Setiap orang berhak mempunyai milik,baik sendiri maupun bersamasama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga,bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
(2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
(3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.
Pasal 39
(1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.
Pasal 40
(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
(3) Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
(4) Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.
Pasal 41
Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Pasal 42
Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak
Pasal 43
(1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
(2) Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, perempuan hamil dan anakanak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.
Pasal 44
Setiap warga negara yang berusia lanjut, penyandang disabilitas, fakir miskin, dan anak terlantar berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Bagian Kedelapan
Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
Pasal 45
(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan.
(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
Pasal 46
Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesembilan
Hak Perempuan
Pasal 47
Hak Perempuan dalam Undang-Undang ini adalah hak asasi manusia.
Pasal 48
Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 49
Seseorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.
Perempuan berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
Pasal 51
(1) Perempuan berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi;
(2) Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan;
(3) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin, dan dilindungi oleh hukum.
Pasal 52
Perempuan yang telah dewasa dan/atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.
Pasal 53
(1) Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
(2) Seseorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan asing tidak kehilangan haknya untuk mempunyai milik.
(3) Setelah putusnya perkawinan, seseorang perempuan mempunyai hak dantanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkaitan dengan anakanaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
(4) Setelah putusnya perkawinan, seseorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 54
Setiap perempuan berhak atas perlindungan dari diskriminasi dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Pasal 55
Setiap perempuan berhak atas perlindungan dari kekerasan dalam bentuk apa pun, yang terjadi di mana pun, dan yang dilakukan oleh siapa pun.
Bagian Kesepuluh
Hak Anak
Pasal 56
(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
(3) Hak anak adalah hak asasi manusia yang diakui, dijamin dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan.
Pasal 57
(1) Setiap anak, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
Pasal 58
Setiap anak penyandang disabilitas fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pasal 59
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan/ atau wali.
Pasal 60
(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 61
(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.
Pasal 62
(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.
(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, dikenakan pemberatan hukuman.
Pasal 63
(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya dijamin oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 64
(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
Pasal 65
Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
Pasal 66
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
Pasal 67
Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
Pasal 68
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
Pasal 69
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagaibentuk penyalahgunaan narkotika, psikotopika, dan zat adiktif lainnya.
Pasal 70
(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang belaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
Pasal 71
Setiap anak berhak mempertahankan jati dirinya, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga [sebagaimana diakui oleh undang-undang] tanpa campur tangan yang melawan hukum.
Pasal 72
Setiap anak berhak atas kebebasan pikiran, keyakinan, dan agama.
Pasal 73
(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran campur tangan sewenang-wenang atau secara melawan hukum terhadap diri pribadi, keluarga, rumah, atau suratmenyurat.
(2) setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran serangan terhadap terhadap kehormatan atau nama baiknya.
(3) setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari campur tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau serangan sebagaimana dimaksud ayat (2)
Pasal 74
Sistem pengangkatan anak harus menggunakan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dan dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang.
Pasal 75
Setiap anak berhak atas penikmatan standar kesehatan tertinggi yang mungkin dicapai dan fasilitas bagi penangann sakit dan rehabilitasi kesehatan.
Pasal 76
Setiap anak berhak atas manfaat dari jaminan keamanan sosial, termasuk asuransi sosial.
Pasal 77
Setiap anak berhak atas standar kehidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, spriritual, moral, dan sosial anak.
Pasal 78
Setiap anak warga masyarakat hukum adat atau kelompok minoritas, bersama-sama dengan warga masyarakat atau kelompoknya, berhak untuk menikmati budayanya sendiri, memeluk dan melaksanakan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasanya sendiri.
BAB IV
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA
Pasal 79
(1) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menghormati adanya keberatan atas dasar keyakinan seseorang.
Pasal 80
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) setiap orang yang, sebagai akibat profesinya, dapat mempengaruhi martabat kemanusiaan, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar orang lain, wajib menghormati hak dan kebebasan tersebut dan mematuhi standar nasional dan internasional perilaku dan etika pekerjaan dan profesi yang terkait.
(3) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.
Pasal 81
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum, dan kesehatan umum dalam suatu masyarakat demokratis.
BABV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
Pasal 82
Negara bertanggung jawab untuk mengambil tindakan legslatif, yudisial, administratif, atau tindakan lain untuk memajukan pengertian oleh semua orang yang berada di bawah yurisdiksinya tetnang hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik mereka.
Pasal 83
Negara wajib memastikan dan mendukung pembentukan dan pengembangan lebih lanjut lembaga independen bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya.
Pasal 84
Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang undang ini, peraturan perundangundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.
Pasal 85
Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.
Pasal 86
Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum, dan kesehatan umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Pasal 87
Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini.
BAB VI PEMBATASAN DAN LARANGAN Pasal 88
Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum, dan kesehatan umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Pasal 89
Tidak satu ketentuan pun dalam Undang-Undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini.
BAB VII
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Pasal 90
Untuk memastikan perwujudan, dan peningkatan pemajuan HAM dan perlindungan dibentuk Komnas HAM
Pasal 91
(1) Untuk memastikan pemajuan dan perlindungan kelompok tertentu dan lebih karena kekhususannya dapat dibentuk lembaga nasional HAM khusus.
(2) Lembaga nasional HAM khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan undang-undang;
(3) Ketentuan-ketentuan tentang Komnas HAM yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku mutatis mutandis bagi lembaga nasional HAM khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 92
Komnas HAM adalah lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam pelaksanaan tugasnya.
Pasal 93
Komnas HAM berasaskan Pancasila.
Pasal 94
Komnas HAM bertujuan :
(1) mewujudkan iklim yang kondusif bagi upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di seluruh wilayah Republik Indonesia;
(2) mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang sejalan dengan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan instrumen internasional tentang HAM;
(3) ikut serta dalam upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di tataran regional dan internasional.
Pasal 95
Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya Komnas HAM berpegang pada prinsip:
a. independensi;.
b. keadilan;
c. keterbukaan;
d. akuntabilitas;
e. ketidakberpihakan (imparsialitas);
f. kesamaan dan kesetaraan;
g. nondiskriminasi.
BAB VIII TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA Pasal 96
(1) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
(2) Komnas HAM mendirikan perwakilan di daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu.
(3) Tata cara pendirian Perwakilan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Komnas HAM.
Pasal 97
(1) Wilayah kerja Komnas HAM meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
(2) Dalam upaya perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia di luar batas wilayah negara Republik Indonesia, Komnas HAM dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
BAB IX
FUNGSI, TUGAS Dan WEWENANG Bagian Kesatu
Fungsi Pasal 98
Komnas HAM mempunyai fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan [mediasi]1 tentang hak asasi manusia.
Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 99
Dalam menjalankan fungsinya di bidang pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
a. pengkajian instrumen HAM regional dan internasional untuk disahkan dan penerapannya dalam sistem hukum nasional;
b. pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi atau harmonisasinya dengan ketentuan universal HAM;
c. penelitian berbagai permasalahan berkaitan dengan upaya dan capaian pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM;
d. pengkajian kepustakaan berkaitan dengan isu HAM;
e. pengajuan gugatan pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi dan norma HAM;
f. publikasi hasil pengkajian dan penelitian;
g. kerja sama dalam pengkajian dan penelitian dengan berbagai lembaga nasional, regional, maupun internasional.
1 [Catatan: mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian damai diluar pengadilan masalah pelanggaran HAM di bidang Perdata yang dapat ditempuh setelah proses pemantauan
Pasal 100
Dalam menjalankan fungsinya di bidang penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
a. pemajuan pendidikan HAM di semua tingkat pendidikan formal dan informal;
b. peningkatan pemahaman dan kesadaran HAM di kalangan aparat penegak hukum, birokrasi, militer, korporasi, dan masyarakat umum;
c. seminar, lokakarya, dan diskusi dalam upaya peningkatan dan penyebarluasan wawasan HAM di kalangan masyarakat luas;
d. penerbitan dan penyebarluasan bahan pendidikan dan penyuluhan HAM melalui berbagai media dan sarana;
e. penyebarluasan hasil pemantauan melalui berbagai media dan sarana;
f. kerja sama dengan lembaga formal dan nonformal baik di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk melaksanakan peningkatan kesadaran dan wawasan HAM.
Pasal 101
Dalam menjalankan fungsinya di bidang pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
a. pengamatan kondisi yang berkaitan dengan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM;
b. pengamatan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menghambat atau menunjang bagi pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM;
c. pengamatan atas pelaksanaan instrumen internasional yang telah disahkan atau diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan-badan perjanjian internasional HAM.
d. penyelidikan dan pemeriksaan peristiwa yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM.
e. penerimaan pengaduan atas dugaan pelanggaran HAM;
f. penyelidikan dan pemeriksaan atas pengaduan yang diterima atau atas prakarsa sendiri;
g. kerja sama dengan lembaga formal dan nonformal di tingkat nasional, regional, dan internasional untuk melaksanakan pemantauan HAM.
Pasal 102
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi² sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 98, Komnas HAM bertugas melakukan:
a. perdamaian kedua belah pihak;
b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
2 Catatan: penyelesaian atas dugaan pelanggaran HAM yang bersifat perdata melalui mediasi
Penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang merupakan perkara perdata dapat diselesaikan diluar pengadilan atas kesepakatan para pihak baik melalui mediasi, konsultasi, negoisasi, konsiliasi dan penilaian ahli.
Bagian Ketiga
Wewenang
Pasal 103
Dalam menjalankan tugas Komnas HAM berwenang melakukan:
a. pemanggilan paksa;
b. pemeriksaan setempat;
c. permintaan dokumen;
d. pemberian pendapat; (didalam pengadilan maupun diluar pengadilan)
e. penyampaian rekomendasi;
f. pengesahan akta kesepakatan [hasil mediasi];
Pasal 104
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Komnas HAM berwenang melakukan pemanggilan paksa.
(2) Pemanggilan Paksa yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dilakukan pada setiap orang yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang memenuhi panggilan tersebut dengan alasan yang tidak sah, Komnas HAM meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia atau instansi lain yang berwenang untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa.
Pasal 105
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Komnas HAM berwenang melakukan pemeriksaan setempat
(2) Pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
a. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan dan/atau tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki atau dikuasai pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat;
b. Dalam hal terjadi penolakan atau penghalangan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komnas HAM berhak meminta bantuan kepolisian atau instansi lain untuk pelaksanaan pemeriksaan setempat.
Pasal 106
Dalam hal orang atau lembaga tidak bersedia menyerahkan/memberikan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Komnas HAM berhak mengajukan penetapan permintaan dokumen kepada Pengadilan Negeri setempat.
*Catatan, mediasi bukan salah satu fungsi NHRI menurut Prinsip Paris. apakah mediasi merupakan fungsi atau bentuk dari penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga
*bagaimana Komnas HAM menjadi lembaga yang memberikan akreditasi kepada mediator HAM
Pasal 107
Pemberian Pendapat
Komnas HAM berhak memberikan pendapat terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
Pasal 108
Pemberian Rekomendasi
(1) Dalam melaksanakan tugas pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Komnas HAM berwenang menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait meliputi:
a. aksesi atau ratifikasi berbagai instrumen internasional HAM;
b. pembentukan atau perubahan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM, dan pencabutan peraturan perundangundangan yang bertentangan dengan ham;
c. perubahan kebijakan terkait dengan upaya-upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang dilakukan pemerintah;
(2) Dalam melaksanakan tugas penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Komnas HAM berwenang menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait meliputi:
a. pemasukan HAM dalam kurikulum pendidikan di seluruh jenjang pendidikan formal;
b. pemasukan HAM dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan bagi kalangan sipil dan militer;
c. peningkatan pemberitaan mengenai HAM oleh media massa baik cetak maupun elektronik bagi kalangan publik;
d. peningkatan kesempatan dan fasilitas oleh pemerintah kepada orang per-orang atau kelompok orang dalam turut memajukan, melindungi dan menegakkan HAM.
(3) Dalam melaksanakan tugas pemantauan dalam Pasal 101, Komnas HAM berwenang menyampaikan rekomendasi kepada pihak yang terkait meliputi:
a. penyelesaian perkara perdata pelanggaran HAM melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi;
b. penyelesaian melalui pengadilan bagi sengketa yang penyelesaiannya tidak dapat ditempuh melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi;
c. pengambilan tindakan hukum atau administratif oleh pihak terkait terhadap orang yang termasuk lingkup kewenangannya yang terlibat dalam pelanggaran HAM.
d. pembekuan, pencabutan, atau perubahan, peraturan atau kebijakan yang mengakibatkan atau yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM oleh pihak terkait;
e. pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi kepada korban pelanggaran HAM oleh pihak yang dianggap bertanggung jawab.
Pasal 109
(1) Pihak penerima rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) wajib menginformasikan secara tertulis kepada Komnas HAM dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai diterimanya rekomendasi tentang pelaksanaan seluruh atau sebagian rekomendasi.
(2) Dalam hal pihak penerima rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) tidak melaksanakan seluruh atau sebagian rekomendasi, pihak penerima rekomendasi wajib menjelaskan secara tertulis kepada Komnas HAM dalam waktu paling lama .... (...) hari terhitung mulai diterimanya rekomendasi.
(3) Rekomendasi Komnas HAM dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta rekomendasi dan tidak dapat dilaksanakannya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat
Pasal 110
Akta Kesepakatan [hasil mediasi] ³
(1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilakukan oleh Anggota, atau Pegawai Komnas HAM yang ditunjuk atau diberi kuasa sebagai mediator. [penjelasan mediator yang bersertifikat].
(2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.
(3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum;
(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat oleh para pihak atau Komnas HAM. [penjelasan: kesepakatan menjadi akta kesepakatan]
(5) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat meminta kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan.
(6) Dalam hal Pengadilan negeri setempat menerima permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengadilan yang bersangkutan wajib secepatnya menetapkan pelaksanaannya.
Bagian Keempat
Pengaduan
Pasal 111
(1) Setiap orang dan/atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM.
(2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila dilengkapi dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
(3) Pihak ketiga dapat mengajukan pengaduan ke Komnas HAM kecuali untuk kasus tertentu harus disertai pernyataan tertulis persetujuan pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban.
[penjelasan mengenai pihak ketiga: Pengaduan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengaduan melalui perwakilan pihak yang hak asasinya dilanggar]
Pasal 112
(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 tidak dapat diperiksa atau dihentikan apabila:
a. pengaduan tidak disertai bukti awal yang memadai;
b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
c. pengaduan diajukan dengan iktikad buruk, pengadu tidak mempunyai kesungguhan atau tidak melengkapi identitas diri;
d. dapat diselesaikan melalui sarana-sarana yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan sesuai peraturan perundangundangan; atau
e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan tata cara pemeriksaan atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Komnas HAM.
3 Pasal ini diperlukan apabila Mediasi tetap dipertahankan sebagai salah satu fungsi Komnas HAM
Bagian Kelima
Pemeriksaan
Pasal 113
Pemeriksaan dugaan peristiwa pelanggaran HAM berdasarkan pengaduan atau berdasarkan prakarsa Komnas HAM sendiri dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.
Pasal 114
(1) Apabila dianggap perlu, identitas pengadu, korban, saksi, pemberi keterangan atau bukti lainnya, atau pihak yang terkait dengan materi pengaduan dapat dirahasiakan.
(2) Apabila dianggap perlu, suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh dalam pemeriksaan suatu materi pengaduan dapat dirahasiakan atau dibatasi pengungkapannya.
(3) Perahasiaan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada alasan:
a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
c. membahayakan keselamatan perseorangan;
d. mencemarkan nama baik perseorangan; atau
e. menghambat penyelesaian dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang sedang diperiksa.
BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 115
(1) Komnas HAM bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya dan menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.
(2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. menerbitkan laporan tahunan mengenai pelaksanaan secara menyeluruh fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM;
b. mempublikasikan hasil pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM di bidang HAM tertentu dan bahan informasi lain yang menunjukkan kegiatan Komnas HAM baik dalam bentuk cetakan, maupun dalam bentuk audio ataupun dalam bentuk video;
c. membuka akses informasi umum yang tersedia, baik dalam bentuk dokumen tertulis maupun elektronis.
BABXI
KERJASAMA
Pasal 116
(1) Guna meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM, terutama di bidang dan/atau mengenai permasalahan yang merupakan kepentingan bersama, dan/atau urusan, dan/atau tanggung jawab bersama, Komnas HAM dapat melakukan kerja sama dengan lembaga HAM negara lain, organisasi, lembaga, dan/atau pihak lain di tataran nasional, bilateral, subregional, regional, dan internasional.
(2) Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komnas HAM dapat menerima bantuan keuangan atau benda dari pihak yang tepat sepanjang tidak mempengaruhi independensi Komnas HAM.
(3) Kerja sama dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas pemantauan.
Pasal 117
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dan bantuan nasional, bilateral, subregional, regional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM.
Opsi 1
BAB XII4
SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kelengkapan Komnas HAM Pasal 118
(1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri atas:
a. Majelis Paripurna; dan
b. Subkomisi;
c. Perwakilan di daerah;
d. Pegawai Komnas HAM sebagai pelaksana tugas. [ketentuan tambahan mengenai pegawai Komnas HAM]
(2) Komnas HAM mempunyai Sekretariat sebagai unsur pelayanan.
Pasal 119
(1) Komnas HAM dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua;
(2) Ketua dan wakil ketua Komnas HAM dipilih oleh anggta Komnas HAM untuk masa jabatan 2.5 thun yang dapat diperpanjang hingga masa jabatan.
Bagian Kedua
Majelis Paripurna
Pasal 120
(1) Majelis Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
(2) Majelis Paripurna terdiri atas seluruh anggota Komnas HAM.
(3) Majelis Paripurna membahas dan menetapkan pokok-pokok berikut:
a. Peraturan Komnas HAM;
b. program kerja Komnas HAM;
C. susunan organisasi Komnas HAM;
d. pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Sekretaris Jenderal Komnas HAM;
e. pengangkatan pejabat sekretariat setingkat eselon I dan II;
f. anggaran tahunan Komnas HAM;
g. hal-hal lain yang merupakan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Majelis Paripurna ditentukan dalam Peraturan Komnas HAM.
4 Terdapat perbandingan antara evaluasi praktik yang ada dengan adopsi dari KPK. Disajikan dalam bentuk tabel
Bagian Ketiga
Subkomisi
Pasal 121
(1) Subkomisi adalah kelengkapan organisasi Komnas HAM yang melaksanakan tugas Komnas HAM.
(2) Subkomisi dibentuk oleh Majelis Paripurna.
(3) Subkomisi bertanggung jawab kepada Majelis Paripurna.
(4) Subkomisi dipimpin oleh Anggota Komnas HAM.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai subkomisi diatur dalam Peraturan Komnas HAM.
BAB XIII
KEANGGOTAAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 122
(1) Anggota Komnas HAM berjumlah 7 (tujuh) orang;
(2) Keanggotaan Komnas HAM terdiri atas warga negara Republik Indonesia yang:
a. memiliki wawasan HAM;
b. memiliki integritas tinggi;
c. memiliki kompetensi dan kecakapan tinggi;
d. memiliki dedikasi tinggi;
e. memiliki independensi;
f. memiliki pengalaman dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM;
g. menghayati Pancasila dan UUD 1945;
h. menghormati dan menghargai kemajemukan bangsa Indonesia;
i. menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan dan penghormatan HAM;
(3) Anggota Komnas HAM adalah pejabat negara.
(4) Angota Komnas HAM berkedudukan setara
Bagian Kedua
Masa Jabatan
Pasal 123
(1) Masa jabatan anggota Komnas HAM adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk sekali masa jabatan.
(2) [Demi kontinuitas pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM yang dalam proses penanganan perlu dipastikan terdapatnya paling sedikit [2] atau[3] Anggota yang pernah menjabat pada masa jabatan sebelumnya untuk dipilih kembali.]
Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan Anggota Komnas HAM Pasal 124
(1) Anggota Komnas HAM dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan [dilantik oleh Presiden selaku Kepala Negara] [diresmikan oleh Presiden] [diambil sumpah dan diresmikan oleh Presiden].
(2) Pelaksanaan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan selambat-lambatnya .... (....) hari terhitung mulai tanggal diterimanya calon anggota dari Komnas HAM.
(3) Presiden menetapkan keputusan [pengangkatan dan pelantikan] [pegambilan sumpah dan peresmian] anggota Komnas HAM dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya calon anggota yang dipilih oleh DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.
(5) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
(6) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
(7) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengumumkan penerimaan calon.
(8) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
(9) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(10) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
(11) Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(12) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.
(13) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua, seorang wakil ketua, dan 5 (lima) calon anggota.
(14) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.
(15) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
[perlu memasukan Pansel independen, peran DPR memilih atau menyetujui,]
Catatan: Pasal 116 sampai dengan Pasal 121 ayat (3) diberlakukan apabila susunan organisasi dan keanggotaan Komnas HAM masih tetap seperti yang diatur dalam UU 39/1999
Opsi 2
[BAB XII ]5
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 118
Komnas HAM terdiri atas:
a. Pimpinan Komnas HAM yang terdiri dari 5 (lima) anggota Komnas HAM;
b. Pegawai Komnas HAM.
Pasal 119
(1) Pimpinan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah pemegang kuasa tertinggi Komnas HAM;
(2) Pimpinan Komnas HAM bertugas :
a. menggariskan kebijakan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM dalam mencapai tujuannya;
b. menetapkan anggaran Komnas HAM;
c. merekomendasikan pengangkatan Sekretaris Jenderal Komnas HAM;
d. mengangkat deputi pimpinan Komnas HAM
e. menetapkan hal-hal lain yang bersifat strategis bagi pencapaian tujuan Komnas HAM.
(3) Pimpinan Komnas HAM bekerja secara kolektif
Pasal 120
Pimpinan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a disusun sebagai berikut:
a. Seorang Ketua Komnas HAM merangkap anggota;
b. 4 (empat) orang Wakil Ketua, masing-masing merangkap anggota.
Pasal 121
Masa jabatan Ketua Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120. huruf a adalah 2.5 (dua setengah) tahun yang dapat diperpanjang sampai akhir masa jabatan anggota Komnas HAM.
Pasal 122
(1) Pimpinan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.
(2) Calon Pimpinan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Panitia Seleksi yang diangkat oleh Presiden.
(3) Keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas [5 (lima) orang] dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
(4) Panitia Seleksi menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon Pimpinan anggota Komnas HAM kepada Presiden paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) bulan sebagai hasil proses seleksi.
(5) Presiden menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon Pimpinan anggota Komnas HAM yang diterimanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterimanya nama calon dari Dewan Perwakilan Rakyat.
(6) Dewan Perwakilan Rakyat wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) seorang Ketua dan 4 (empat) calon lainnya sebagai Wakil Ketua.
(7) Calon terpilih disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden.
(8) Presiden wajib menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya surat Pimpinan DPR.
5 Pembanding dari susunan organisasi evaluasi berdasar praktik.
Pasal 123
Tata cara seleksi calon Pimpinan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (4) ditetapkan oleh [Komnas HAM].
| Opsi Pengaturan BAB IX Susunan Organisasi | |
| evaluasi dari model yang berlaku Pasal 118 | adopsi dari praktik KPK Pasal 118 |
| Pasal 118 (3) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri atas: e. Majelis Paripurna; dan f. Subkomisi; g. Perwakilan di daerah; | Pasal 118 Komnas HAM terdiri atas: c. Pimpinan Komnas HAM yang terdiri dari 5 (lima) anggota Komnas HAM; d. Pegawai Komnas HAM. |
| Opsi Pengaturan BAB IX Susunan Organisasi | ||
| evaluasi dari model yang berlaku | adopsi dari praktik KPK | |
| (8) Angota Komnas HAM berkedudukan setara | ||
| Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Pasal 119 Komnas HAM dipimpin oleh seorang ketua dan (3) | Kedudukan Ketua dan Wakil Ketua Pasal 120 Pimpinan Komnas HAM sebagaimana dimaksud | |
| seorang wakil ketua; (4) Ketua dan wakil ketua Komnas HAM dipilih oleh anggta Komnas HAM untuk masa jabatan 2.5 thun yang dapat diperpanjang hingga masa jabatan. | dalam Pasal 118 huruf a disusun sebagai berikut: a. Seorang Ketua Komnas HAM merangkap anggota; b. 4 (empat) orang Wakil Ketua, masing-masing merangkap anggota | |
| Pasal 123 (3) Masa jabatan anggota Komnas HAM adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya | merangkap anggota Pasal 121 | |
| (3) Masa jabatan anggota Komnas HAM adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk sekali masa jabatan. (4) [Demi kontinuitas pelaksanaan fungsi dan tugas Komnas HAM yang dalam proses penanganan perlu dipastikan terdapatnya paling sedikit [2] atau[3] Anggota yang pernah menjabat pada | Masa jabatan Ketua Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120. huruf a adalah 2.5 (dua setengah) tahun yang dapat diperpanjang sampai akhir masa jabatan anggota Komnas | |
| atau[3] Anggota yang pernah menjabat pada masa jabatan sebelumnya untuk dipilih kembali.] Tata Cara Pengangkatan Anggota Komnas HAM Pasal 124 | Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Komnas HAM | |
| (16)Anggota Komnas HAM dipilih oleh Dewan PerwakilanRakyatRepublikIndonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan [dilantik oleh Presiden selaku Kepala Negara] [diresmikan oleh Presiden] [diambil sumpah dan diresmikan oleh Presiden]. (17)Pelaksanaan pemilihan oleh Dewan Perwakilan | Pasal 122 (9) Pimpinan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. | |
| oleh Presiden selaku Kepala Negara] [diresmikan oleh Presiden] [diambil sumpah dan diresmikan oleh Presiden]. (17)Pelaksanaan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilakukan selambat- lambatnya .... (....) hari terhitung mulai tanggal diterimanya calon anggota dari Komnas HAM. (18)Presiden menetapkan keputusan [pengangkatan dan pelantikan] [pegambilan sumpah dan peresmian] anggota Komnas HAM dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya calon anggota yang dipilih oleh DPR sebagaimana dimaksud pada | oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. (10)Calon Pimpinan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan oleh Panitia Seleksi yang diangkat oleh Presiden. (11)Keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas [5 (lima) orang] dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. (12)Panitia Seleksi menyampaikan 10 (sepuluh) | |
| Opsi Pengaturan BAB IX Susunan Organisasi | |
| evaluasi dari model yang berlaku | adopsi dari praktik KPK nama calon dari Dewan Perwakilan Rakyat. |
| calon Pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini. (21)Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat. (22)Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengumumkan penerimaan calon. (23)Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus. (24)Panitiaseleksimengumumkankepada masyarakatuntuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7). (25)Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan. (26)Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Paling Iambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi,PresidenRepublikIndonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (27)Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 7 (tujuh) calon | nama calon dari Dewan Perwakilan Rakyat. (14)Dewan Perwakilan Rakyat wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) seorang Ketua dan 4 (empat) calon lainnya sebagai Wakil Ketua. (15)Calon terpilih disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden. (16)Presiden wajib menetapkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya surat Pimpinan DPR. |
| Opsi Pengaturan BAB IX Susunan Organisasi | |
| evaluasi dari model yang berlaku | adopsi dari praktik KPK |
| (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. | |
Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota Komnas HAM
Pasal 124
Anggota Komnas HAM diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden karena berakhir masa jabatannya;
Pasal 125
Anggota Komnas HAM diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komnas HAM karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. berhalangan tetap atau secara terus-menerus karena sakit jasmani atau rohani selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Pasal 126
Anggota Komnas HAM diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komnas HAM karena telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun;
[ Penjelasan: Imunitas hanya berlaku dalam pelaksanaan tugas dan wewenang] Ketentuan ini berlaku bagi anggota yang melakukan tindak pidana tidak pada saat dan tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan fungsi,tugas dan wewenang Anggota Komnas HAM.
Pasal 127
Anggota Komnas HAM diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komnas HAM karena:
a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. melakukan perbuatan tercela dan/atau hal lain yang mencemarkan martabat dan/atau nama baik, dan/atau mengurangi independensi dan/atau kredibilitas Komnas HAM;
c. berulang kali tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota Komnas HAM;
d. merangkap jabatan di lembaga atau organisasi lain, atau menjalankan profesi yang dapat mengurangi objektivitas dan independensi sebagai anggota Komnas HAM;
Pasal 128
(1) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 diajukan oleh Komnas HAM setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan Komnas HAM menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM.
(2) Majelis Paripurna menerima dan mengesahkan Putusan Dewan Kehormatan.
Pasal 129
Fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 128 diatur dalam Peraturan Komnas HAM.
Bagian Kelima Kewajiban Anggota Pasal 130
(1) Anggota Komnas HAM wajib:
a. bekerja penuh waktu;
b. bekerja secara profesional;
c. menjaga martabat, nama baik, independensi, dan kredibilitas Komnas HAM;
d. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM;
e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan dan Keputusan Komnas HAM;
f. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Komnas HAM.
Bagian Keenam
Hak Anggota
Pasal 131
(1) Anggota Komnas HAM berhak:
a. menyampaikan usul dan pendapat kepada Majelis Paripurna, Subkomisi dan satuan kerja lain yang dibentuk oleh Sidang Paripurna;
b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Majelis Paripurna, Subkomisi, dan satuan kerja lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
c. memilih dan dipilih sebagai ketua atau wakil ketua Komnas HAM, subkomisi, atau satuan kerja lain yang dibentuk oleh Majelis Paripurna;
d. mendapatkan kedudukan protokoler dan hak keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara;
e. membela diri di hadapan Dewan Kehormatan atas tidak dipatuhinya peraturan Komnas HAM yang dituduhkan kepadanya;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Anggota Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Komnas HAM.
Bagian Ketujuh
Kekebalan Hukum
Pasal 132
(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Anggota Komnas HAM tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.
(2) Dimasa jabatannya, anggota Komnas HAM tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan atas perbuatan yang dituduhkan padanya sebagai akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan sebelum ia menjabat sebagai Anggota Komnas HAM
[Penjelasan ayat (1) : Penjelasan mengenai pelaksanaan tugas. Anggota Komnas HAM tidak dapat ditangkap, ditahan, atau dituntut karena ucapan yang disampaikan, tulisan yang dibuat, atau tindak lain yang dilakukannya dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai anggota Komnas HAM.]
BAB XI
PEGAWAI Bagian Kesatu Umum Pasal 127
Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya anggota Komnas HAM dibantu oleh pegawai Komnas HAM.
Opsi 1
Pasal 129
(1) Pegawai Komnas HAM adalah warga negara Indonesia yang karena kompetensinya diangkat sebagai pegawai.
(2) Pegawai Komnas HAM terdiri atas :
a. pegawai tetap;
b. pegawai negeri yang dipekerjakan;
c. pegawai tidak tetap.
(3) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi, dan tugas Komnas HAM berwenang mengangkat tenaga ahli.
[mengusulkan rumpun jabatan fungsional Komnas HAM, staf ahli-menunggu pembacaan dari UU ASN] Pembahasan pertemuan selanjutnya.
Catatan : opsi 1 berlaku dalam hal susunan organisasi Komnas HAM sesuai dengan Pasal 116 s.d. Pasal 118
Opsi 2
Pasal 129
(1) Pegawai Komnas HAM adalah pelaksanan tugas Komnas HAM;
(2) Pegawai Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pegawai fungsional dan pegawai administratif;
(3) Pelaksanaan tugas pegawai fungsional dikoordinasikan oleh Deputi atau Deputi- Deputi Pimpinan Komnas HAM;
(4) Pelaksanaan pegawai administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal;
| Perbandingan Pengaturan Pegawaian | |||
| Evaluasi dari praktik yang berlaku | Adopsi dari KPK | ||
| Pasal 129 (4) Pegawai Komnas HAM adalah warga negara | Pasal 129 (5) Pegawai Komnas pelaksana tugas Komnas HAM; | ||
| Indonesia yang karena kompetensinya diangkat sebagai pegawai. (5) Pegawai Komnas HAM terdiri atas : d. pegawai tetap; f. pegawai tidak tetap. tugas Komnas mengangkat tenaga ahli. | (7) Pelaksanaan tugas pegawai fungsional (8) Pelaksanaan pegawai administrasi | pelaksana tugas Komnas HAM; (6) Pegawai Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pegawai fungsional dan pegawai administratif; | |
| d. pegawai tetap; e. pegawai negeri yang dipekerjakan; f. pegawai tidak tetap. (6) Untuk mendukung pelaksanaan fungsi, dan tugas Komnas | |||
| [mengusulkan rumpun jabatan fungsional Komnas HAM, staf ahli-menunggu pembacaan dari UU ASN] Pembahasanpertemuan selanjutnya. | jabatan fungsional Pembahasanpertemuan | dikoordinasikan Jenderal; | oleh | Sekretaris | s |
Pasal 130
Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pegawai Komnas HAM diatur dalam Peraturan Komnas HAM.
Pasal 131
Pegawai Komnas HAM tidak dapat ditangkap, ditahan, atau dituntut karena ucapan yang disampaikan, tulisan yang dibuat, atau tindak lain yang dilakukannya dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM.
Pasal 132
Ketentuan mengenai sistem manejemen sumber daya manusia Komnas HAM sebagaimana dalam Pasal 129 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
BAB XIV
SEKRETARIAT
Pasal 133
(1) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat.
(2) Sekretariat memberikan pelayanan administratif, finansial, logistik, fasilitas, dan layanan lainnya yang ditetapkan oleh Majelis Paripurna.
(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien bagi kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM.
Pasal 134
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
(2) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang pegawai ASN.
(3) Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Majelis Paripurna.
(4) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Majelis Paripurna.
(5) Pengendalian sehari-hari pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretaris Jenderal dilakukan oleh Ketua Komnas HAM.
Pasal 135
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, tata organisasi, dan tata kerja Sekretariat Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul Majelis Paripurna.
BAB XV
PERWAKILAN
Pasal 136
(1) Perwakilan Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (1) huruf c, merupakan bagian dari Komnas HAM, dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Komnas HAM.
a. Ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM secara mutatis mutandis berlaku bagi perwakilan Komnas HAM.
b. Tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Perwakilan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatur lebih lanjut dalam peraturan Komnas HAM
(2) Perwakilan Komnas HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
a. Kepala Perwakilan
b. Pegawai Perwakilan Komnas HAM
(3) Kepala Perwakilan Komnas HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan oleh Majelis Paripurna, berdasarkan proses seleksi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Komnas HAM.
BAB XVI
ANGGARAN
Pasal 137
Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM, termasuk perwakilan di daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bantuan [pihak ketiga] yang tidak mengikat.
BAB XVII
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 138
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak memperjuangkan pemajuan, perlindungan serta perwujudan HAM di tataran nasional dan internasional.
Pasal 139
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Pasal 140
Pasal 141
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun kerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.
Pasal 142
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak untuk dilindungi secara efektif menurut hukum nasional dalam bereaksi atau menentang, melalui cara damai, kegiatan, dan perbuatan, termasuk pengabaian oleh Negara yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau individu yang mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia.
Pasal 143
Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140 dan Pasal 141 tidak dapat dituntut secara pidana, atau digugat secara perdata atau administrasi.
Pasal 144
a. berapat atau berkumpul secara damai;
Untuk maksud pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain, baik di tataran nasional maupun di tataran internasional, untuk:
b. membentuk, bergabung pada, dan berpartisipasi dalam organisasi nonpemerintah, perkumpulan, atau kelompok;
c. berkomunikasi dengan organisasi nonpemerintah atau antarpemerintah.
Pasal 145
a. mengetahui, mencari dan memperoleh, dan menyimpan informasi mengenai semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk mempunyai akses ke informasi tentang bagaimana hak asasi manusia dan kebebasan dasar tersebut diberlakukan dalam sistem legislasi, yudisial, atau administratif nasional;
b. secara bebas menerbitkan, membagi, atau menyebarluaskan kepada pihak lain pandangan, informasi, dan pengetahuan tentang semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar;
c. meneliti, membahas, serta membentuk dan mempertahankan pendapat, baik dalam hukum maupun dalam praktik, tentang semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dan, melalui cara ini dan cara lainnya yang tepat, menarik perhatian publik pada masalah tersebut.
Pasal 146
Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain, untuk mengembangkan dan membahas gagasan dan asas hak asasi manusia yang baru dan mengadvokasikan penerimaannya.
Pasal 147
(1) Setiap orang, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain, untuk mempunyai akses yang efektif, atas dasar nondiskriminatif, untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya dan dalam penyelenggaraan masalah publik.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hak, secara sendiri-sendiri dan bersamaan dengan orang lain, untuk menyampaikan kepada badan, instansi, dan organisasi pemerintah yang berurusan dengan masalah publik, kritik dan usul bagi perbaikan bekerjanya dan untuk menarik perhatian pada aspek kerja mana pun dari badan, instansi, atau organisasi pemerintah tersebut yang mungkin mengganggu atau menghalangi pemajuan, perlindungan, dan perwujudan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
Pasal 148
(1) Dalam pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, untuk memperoleh remedi yang efektif dan untuk dilindungi dalam hal terjadinya pelanggaran hak dan kebebasan dasar tersebut.
(2) Untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang hak atau kebebasannya diduga dilanggar, berhak, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan yang dikuasakan menurut hukum, untuk menyampaikan pengaduan dan memperoleh kepastian bahwa pengaduan tersebut diperiksa secara cepat dalam pemeriksaan di depan [kekuasaan] [otoritas] yudisial atau [kekuasaan] [otoritas] lain yang dibentuk oleh undang-undang yang independen, tidak memihak, dan [kompeten] [berwenang], dan untuk memperoleh putusan dari [kekuasaan] [otoritas] tersebut, sesuai dengan hukum, yang memberikan perbaikn, termasuk kompensasi yang harus dibayar, dalam hal terjadinya pelanggaran atas hak atau kebebasan orang yang bersangkutan serta [penegakan] [pelaksanaan] putusan akhir dan [pemberian] [hadiah], semuanya secara cepat.
(3) Untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang berhak, secara sendirisendiri dan bersama dengan orang lain, antara lain, untuk:
a. menyampaikan pengaduan tentang kebijakan dan tindakan pejabat individual dan instansi pemerintah mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dengan petisi atau cara lain yang tepat, kepada [kekuasaan] [otoritas] yudisial, administratif, atau legislatif yang [berwenang] [kompeten] atau [kekuasaan] [otoritas] lain yang [berwenang] [kompeten] yang ditetapkan oleh sistem hukum Negara, yang wajib membuat putusan tentang pengaduan secara cepat;
b. menghadiri pemeriksaan terbuka, proses peradilan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan guna membentuk pendapat tentang kepatihan pemeriksaan terbuka, proses peradilan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut pada hukum nasional dan kewajiban serta komitmen internasional yang berlaku;
c. menawarkan dan memberi bantuan hukum yang memenuhi syarat yang profesional atau nasihat terkait lainnya dan bantuan dalam mempertahankan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
(4) Untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan sesuai dengan instrumen dan prosedur internasional yang berlaku, setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain, atas akses tanpa rintangan pada dan komunikasi dengan badan internasional dengan kewenangan umum atau khusus untuk menerima dan memeriksa komunikasi tentang masalah hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
(5) Negara wajib melakukan investigasi secara cepat dan tidak atau memastikan dilakukannya penyelidikan apabila terdapat alasan yang layak untuk percaya bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar telah terjadi di wilayah yang berada di bawah yuridiksinya.
Pasal 149
(1) Tidak seorang pun boleh berpartisipasi dalam pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar;
(2) Tidak seorang pun boleh dikenai hukuman atau tindakan lain apapun yang merugikan apabila ia menolak berpartisipasi dalam pelanggaran HAM dan kebebasan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 150
(1) setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain, atas pelaksanaan yang sah pekerjaan atau profesinya.
(2) Setiap orang, sebagai akibat profesinya, dapat mempengaruhi martabat kemanusiaan, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar orang lain, wajib menghormati hak dan kebebasan tersebut.
Pasal 151
(1) Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri atau bersama dengan orang lain, untuk berpartisipasi dalam kegiatan damai menentang pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
(2) Negara wajib mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan perlindungan oleh [kekuasaan] [otoritas] yang berwenang [bagi] setiap orang, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain, terhadap [setiap] kekerasan, ancaman, [pembalasan] [retaliasi], diskriminasi de facto atau de jure yang merugikan, tekanan, atau tindakan sewenang-wenang lain apapun sebagai konsekuensi pelaksanaan haknya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri atau bersama dengan orang lain, untuk dilindungi secara efektif:
a. dalam bereaksi atau menentang, melalui cara, kegiatan, dan perbuatan, termasuk pengabaian oleh Negara yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar;
b. dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau [individu] [perseorangan] yang mempengaruhi penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
Pasal 152
Setiap orang berhak, secara sendiri-sendiri dan bersama dengan orang lain, untuk meminta, menerima, dan menggunakan sumber-sumber untuk maksud yang secara jelas dinyatakan bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar melalui cara damai
Pasal 153
(1) Negera bertanggung jawab untuk mengambil tindakan legslatif, yudisial, administratif, atau tindakan lain untuk memajukan pengertian oleh semua orang yang berada di bawah yurisdiksinya tentang hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik mereka.
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi [,antara lain] :
a. penerbitan dan ketersediaan secara tersebar luas [hukum] [undang] dan peraturan nasional serta instrument internasional hak asasi manusia dan kebebasan dasar yagn berlaku;
b. Akses penuh dan setara pada dokumen internasional di bidang hak asasi manusia, termasuk laporan berkala oleh Negara kepda badan yang dibentuk oleh traktat hak asasi manusia internasonal yang padanya Negara yang bersangkutan adalah pihak, serta catatan ringkasan diskusi dan laporan resmi badan tersebut.
c. Negara wajib memastikan dan mendukung, di mana tepat, pembentukan dan pengembangan lebih lanjut [lembaga] [insitusi] independen bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi dan kebebasan dasar.
Pasal 154
Negara bertanggung jawab untuk memajukan dan [memfasilitasi] [memberi kemudahan bagi] pengajaran hak asasi manusia dan kebebasan dasar di semua tataran pendidikan dan untuk memastikan agar semua yang pelatihan pengacara, dan bertanggung jawab atas pejabat publik memasukkan unsur hak asasi manusia yang tepat dalam program pelatihan mereka.
Pasal 155
Dalam melaksanakan hak dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, setiap orang, yang bertindak secara sendiri-sendiri dan bersama orang lain, hanya boleh dikenai pembatasan yang sesuai dengan kewajiban internasional yang berlaku dan ditetapkan oleh undang-undang semata-mata untuk menjamin ketertiban umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.
BAB XIX
[PENGADILAN HAM]
Pasal 158
(1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
(3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.
BAB XX
PENUTUP
Opsi 1
Bagian Kesatu
Ketentuan Peralihan
Pasal 159
(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:
a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang- Undang ini;
b. semua Anggota Komnas HAM yang diangkat berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya menurut undangundang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru.
c. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM yang keberadaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tetap dilanjutkan [penyelesaiannya] [penanganannya] berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Segala ketentuan tentang Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bertentangan dengan undangundang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3) Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya undang-undang ini keanggotaan, staf, tata organisasi, fungsi, tugas, peraturan Komnas HAM, dan kode etik anggota harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
(4) Anggota Komnas HAM yang memangku jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jabatan 31 ... 20.. sampai dengan 30 ... 20.. dan belum pernah menjadi anggota Komnas HAM sebelumnya, dapat mencalonkan diri sebagai anggota Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang ini untuk satu kali masa jabatan
Opsi 2
Pasal 159
(1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini susunan organisasi, keanggotaan, serta pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tetap berlaku sampai ditetapkannya susunan organisasi, keanggotaan, serta pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya Undang-Undang ini susunan organisasi, keanggotaan, serta pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
| Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini. Perbandingan Aturan Transisi | |
| Evaluasi dari praktik yang berlaku | Penyederhanaan dalam Organisasi, Keanggotaan |
| Evaluasi dari praktik yang berlaku Pasal 159 (5) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini: d. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut undang-undang ini; e. semua Anggota Komnas HAM yang diangkat berdasarkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya menurutundang-undanginisampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM yang baru. f. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM yang keberadaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tetap dilanjutkan [penyelesaiannya] [penanganannya] berdasarkan undang-undang ini. (6) Segala ketentuan tentang Komnas HAM | Penyederhanaan dalam Organisasi, Keanggotaan Pasal 159 (3) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini susunan organisasi, keanggotaan, serta pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tetap berlaku sampai ditetapkannya susunan organisasi, keanggotaan, serta pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang ini. (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai berlakunya Undang-Undang ini susunan organisasi,keanggotaan, serta pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM harus disesuaikan dengan undang-undang ini. |
| Perbandingan Aturan Transisi | |
| Evaluasi dari praktik yang berlaku | Penyederhanaan dalam Organisasi, Keanggotaan |
| sebelumnya, dapat mencalonkan diri sebagai anggota Komnas HAM berdasarkan Undang- Undang ini untuk satu kali masa jabatan | |
Pasal 160
Dengan berlakunya Undang-Undang ini maka ketentuan-ketentuan tentang Komnas HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan tidak berlaku.
Bagian Kedua
Ketentuan Penutup
Pasal 161
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkanpengundanganUndang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.