RENCANA AKSI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
MAY 2017
RENCANA AKSI NASIONAL BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA
MAY 2017
1 PENGANTAR
A. LATAR BELAKANG
Keberadaan korporasi di Indonesia memiliki peran yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat sehari-hari. Korporasi menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan produk barang maupun jasa, dan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan dan para pemegang saham. Namun demikian, di sisi yang lain keberadaan korporasijuga memiliki dampak yang merugikan masyarakat secara luas maupun individu. Pencemaran dan kerusakan lingkungan, produksi barang dan layanan jasa yang merugikan konsumen, penggusuran, konflik sumber daya alam memperlihatkan adanya konflik antara bisnis dan hak asasi manusia (HAM). Seiring dengan menguatnya peran korporasi dalam era globalisasi ekonomi, korporasi juga bertanggung jawab untuk menghormati HAMkarena keberadaannya berpotensi melanggar HAM.
Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM yang telah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB pada 2011 merupakan instrumen hukum internasional yang inovatif yang bertujuan untuk menempatkan korporasi sebagai aktor baru untuk mengemban peran untuk bertanggung jawab dalam pemajuan HAM.
Seiring dengan tujuan ini, Prinsip-Prinsip Panduan PBB juga melandasi konvergensi standar pengaturan mengenai relasi bisnis dan HAM.' Lebih jauh, John Ruggie menyatakan bahwa kontribusi normatif Prinsip-Prinsip Panduan tidak terletak pada penciptaan kewajiban hukum internasional baru, namun pada upaya mengelaborasi implikasi dari standar dan praktik negara dan bisnis yang ada, mengintegrasikan relasi tersebut dalam satu dokumen yang koherens dan komprehensif, dan mengidentifikasi upaya negara untuk meningkatkan perlindungan HAM dalam konteks bisnis.² Dengan kata lain, Prinsip-Prinsip Panduan PBB bertujuan untuk menjadi standar yang diakui secara internasional tentang bisnis dan HAM bagi negara dan perusahaan.
Di bawah Prinsip-Prinsip Panduan negara berkewajiban untuk melindungi pelanggaran terhadap HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan. Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM mensyaratkan negara untuk mengambil langkah-langkah melalui kebijakan, legislasi, regulasi, dan sistem peradilan yang efektif. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk menghindari terjadinya atau terlibat terhadap dampak yang merugikan HAM dan berusaha untuk mencegah atau menangani dampak HAM yang merugikan yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan, produk, jasa, atau hubungan bisnis mereka.Dalam konteks ini, setiap korporasi memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM melalui:
1. Penyusunan kebijakan atau strategi pengintegrasian HAM;
2. Pelaksanaan uji tuntas untuk menilai dampak kegiatan perusahaan terhadap HAM;
3. Pengembangan mekanisme pemulihan bagi individu maupun masyarakat yang terdampak aktivitas (operasional) suatu korporasi.
Kemudian, unsur penting yang ketiga berkaitan dengan ketersediaan akses bagi korban pelanggaran HAM yang efektif, baik melalui mekanisme hukum maupun mekanisme non-hukum.
TIGA PILAR PRINSIP-PRINSIP PANDUAN PBB MENGENAI BISNIS DAN HAM
Pilar 1: Perlindungan
Kewajiban negara untuk melindungi HAM, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk bisnis.
Pilar 2: Penghormatan
Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM yang berarti tidak melanggar HAM yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi
Pilar 3: Pemulihan
Perluasan akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial
Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM mensyaratkan komitmen negara untuk untuk menangani dampak HAM karena operasional perusahaan. Komitmen negara menjadi faktor determinan untuk mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Panduan karena adanya persinggungan norma antara hukum internasional dengan hukum nasional. Politik hukum negara untuk mengatur pelaksanaan tanggung jawab dan akuntabilitas korporasi terhadap HAM menjadi langkah strategis sebagai fondasi penguatan peran korporasi untuk menghormati HAM. Politik hukum ini dimanifestasikan melalui transformasi kewajiban hukum internasional dalam hukum nasional yang diikuti dengan menyediakan sistem dan mekanisme penegakan HAM, termasuk tanggung jawab HAM oleh sektor bisnis.
Negara memiliki kewajiban menyangkut dampak dari dunia usaha terhadap anak, yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan kedua Protokol Opsional Konvensi Hak Anak. Kewajiban ini mencakup berbagai isu, merefleksikan kenyataan bahwa anak merupakan pemegang hak dan pemangku kepentingan dalam dunia usaha sebagai konsumen, pekerja yang terlibat secara legal, pekerja dan pemimpin usaha di masa depan, serta anggota masyarakat dan tinggal di linkungan di mana usaha beroperasi.3
Hak anak harus mendapat perhatian khusus karena anak atau setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun mencakup lebih dari sepertiga jumlah penduduk di Indonesia atau sekitar 84 juta. Dampak dari dunia usaha terhadap anak dapat berjangka panjang dan mungkin tidak dapat diperbaiki (irreversible). Karena anak sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikologis yang penting, dampak dari berbagai masukan terhadap fisik, kesehatan mental dan emosional, serta kesejahteraannya bisa berdampak lebih baik atau lebih buruk. Anak-anak juga mengalami dampak dari berbagai bahaya berbeda dan lebih parah daripada orang dewasa. Merespon mengenai hal ini dan dengan berpegangan pada kepentingan terbaik bagi anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak [KHA], UNICEF, Save the Children, dan UN Global Compact mengeluarkan Panduan Hak Anak dan Prinsip Bisnis.4 Mengenai hal ini akan dibahas lebih mendalam di Bagian Tiga (Tanggungjawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia). Sama seperti halnya Prinsip HAM dan Bisnis, panduan ini tidak mengikat secara legal tetapi memberikan arahan dalam pelaksanaan bisnis.
Komitmen politik hukum negara dalam konteks relasi bisnis dan HAM salah satunya termanifestasikan melalui penyusunan RAN mengenai Bisnis dan
HAM dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak operasional korporasi terhadap HAM.5 Oleh karena itu, RAN mengenai Bisnis dan HAM harus mempercepat tindakan untuk menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap HAM dalam kebijakan dan keputusan Negara yang berkaitan dengan relasi antara pelaku ekonomi dan HAM. Negara harus menggunakan berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka, termasuk semua kebijakan publik dan berbasis pasar yang tersedia bagi mereka untuk melakukan perubahan.6 RAN mengenai Bisnis dan HAM seharusnya berfungsi untuk memastikan korporasi melaksanakan tanggung jawabnya untuk menghormati HAM.
Penyusunan RAN mengenai Bisnis dan HAM dapat diletakkan sebagai instrumen rekayasa sosial dalam rangka mengembangkan koridor yang akan mengkerangkai relasi bisnis dengan standar universal HAM. Di samping itu, RAN mengenai Bisnis dan HAM dapat diletakkan sebagai strategi kebijakan yang dikembangkan oleh negara untuk melindungi HAM dari dampak operasional korporasi yang merugikan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB.
Rencana Aksi Nasional merupakan dokumen kebijakan yang dapat dijadikan instrumen kebijakan bagi Negara dalam rangka mengartikulasikan prioritas dan tindakan yang akan diadopsi untuk mendukung pelaksanaan kewajiban dan komitmen internasional, regional, atau nasional yang berkaitan dengan bidang kebijakan tertentu. Pengembangan RAN mengenai Bisnis dan HAM sebagai pendekatan kebijakan dan instrumen pemerintahan yang tidak hanya terbatas pada bidang bisnis dan HAM. Sebaliknya, RAN mengenai Bisnis dan HAM dapat dijadikan pedoman kebijakan untuk sektor kebijakan yang lain.
Sumber: Claire Methven O'Brien, et.al, 2014
RAN mengenai Bisnis dan HAM setidaknya diharapkan dapat memberikan ilustrasi mengenai 2 (dua) aspek, berikut:7
1. Instrumen untuk melaksanakan Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM serta merefleksikan tugas negara di bawah Hukum HAM Internasional untuk melindungi dampak HAM terkait dengan bisnis korporasi yang merugikan. Selain itu, mengupayakan ketersediaan akses pemulihan yang efektif;
2. Instrumen untuk memajukan penghormatan terhadap HAM melalui proses uji tuntas (due diligence).
Setiap bentuk pelanggaran HAM, seringkali perempuan menanggung beban yang lebih berat dibandingkan laki-laki, namun di sisi yang lain dimensi ketidakadilan gender ini belum ditangani secara spesifik sesuai dengan karakteristik hak-hak perempuan. Situasi ini dapat dilihat ketika perempuan berinteraksi dengan korporasi, baik sebagai buruh, konsumen, dan anggota masyarakat, perempuan lebih rentan menjadi korban dan menanggung beban penderitaan dibandingkan dengan laki-laki. Situasi serupa juga akan dialami oleh anak-anak ketika berinteraksi dengan bisnis karena, baik secara fisik maupun psikis anak-anak jauh lebih rentan untuk menerima dampak bisnis negatif dibandingkan dengan orang dewasa.Demikian pula halnya dengan kelompok rentan lainnya seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya akan berbeda-beda ketika berinteraksi dan menerima dampak operasional korporasi. Selanjutnya, lingkungan hidup juga terdampak akibat ketika korporasi menjalani operasionalnya tidak menghormati lingkungan hidup. Penghormatan terhadap lingkungan hidup pada dasarnya juga menghormati kehidupan manusia yang dilekati HAM.
Berdasarkan situasi di atas, maka interaksi korporasi dengan setiap kelompok manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) dimensi dampak sebagaimana terlihat melalui diagram di halaman berikut ini:
KORPORASI DAMPAK EKSTERNAL DAMPAK INTERNAL MASYARAKAT LINGKUNGAN HIDUP BURUH (KOMUNITAS)
Oleh karena itu, RAN mengenai Bisnis dan HAM harus ditopang dengan prinsip-prinsip utama HAM, yaitu prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan. Di samping itu, RAN mengenai Bisnis dan HAM perlu memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan, hak, dan tantangan yang dihadapi oleh individu dari kelompok yang mungkin berada pada risiko dan kerentanan yang berbeda diantara kelompok masyarakat yang terdampak, termasuk dampak terhadap lingkungan hidup. Hal ini berarti insentif RAN mengenai Bisnis dan HAM perlu mengadopsi prinsip keadilan ekologis dengan mempergunakan kerangka norma HAM dan tanggung jawab perusahaan.
Strategi kebijakan yang bersifat evolutif yang dikembangkan oleh Negara untuk melindungi terhadap dampak yang merugikan HAM oleh dunia usaha sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB Bisnis dan HAM.
Sumber: UN Working Group on Business and Human Rights, 2015
Menurut Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (Office of Hight Commissioner on Human Rights atau OHCHR) RAN mengenai Bisnis dan HAM seperti halnya dengan RAN mengenai HAM akan mencakup aspek-aspek sebagai berikut:8
1. Memperkuat kerangka hukum, membangun adhesivitas yang kuat antara norma-norma internasional HAM dengan hukum domestik, meningkatkan independensi peradilan, dan aturan hukum yang lebih efektif;
2. Perlindungan yang lebih baik bagi individu;
3. Membudayakan nilai-nilai HAM yang lebih kuat;
4. Lembaga nasional yang lebih kuat untuk memajukan dan melindungi HAM, termasuk pengembangan program-program sosial yang lebih efektif yang akan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup untuk semua, khususnya baqi kelompok rentan, termasuk mengurangi risiko konflik internal.
Sementara itu, Kelompok Kerja PBB telah menyatakan bahwa RAN mengenai Bisnis dan HAM dapat memastikan:9
1. Koordinasi dan koherensi pemerintahan dalam berbagai kebijakan publik yang berhubungan dengan bisnis dan HAM;
2. Proses inklusif untuk mengidentifikasi prioritas nasional dan langkah-langkah kebijakan dan tindakan yang konkrit;
3. Transparansi dan prediktabilitas bagi para pemangku kepentingan domestik dan internasional;
4. Suatu proses pemantauan yang bersifat terus menerus, penetapan ukuran, dan evaluasi pelaksanaan;
5. Sebuah kerangka kerja (platform) untuk dialog multipihak yang sedang berlangsung; dan
6. Sebuah format yang belum bersifat umum, namun fleksibel yang memfasilitasi kerjasama internasional, koordinasi, dan pertukaran dan pembelajaran praktik yang baik.
Lebih jauh, RAN mengenai Bisnis dan HAM dapat mengefektifkan Panduan- Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM karena efektivitas panduan ini bergantung pada upaya yang tepat untuk mengimplementasikannya pada ranah nasional.
Dalam konteks ini, RAN untuk Bisnis dan HAM dapat menjadi panduan bagi korporasi untuk menjamin keberadaan dan keberlanjutan bisnis mereka. Dalam kaitan ini, United Nation Global Compact menekankan pada setiap korporasi untuk menyelaraskan strategi dan operasional mereka dengan prinsip-prinsip universal HAM, perburuhan, lingkungan, anti-korupsi dan mengambil langkah-langkah untuk memajukan tujuan sosial. Dengan demikian, keberlanjutan korporasi dapat terwujud apabila korporasi melihat melihat situasi yang melampaui diri sendiri dan mengambil tindakan untuk mendukung masyarakat di sekitar mereka.10
Dalam memenuhi tugas untuk melindungi, Negara harus memberikan panduan yang efektif kepada perusahaan bisnis tentang bagaimana menghormati HAM dalam pelaksanaan operasi korporasi.
Kemudian RAN mengenai Bisnis dan HAM ini juga merefleksikan kontekstualitas yang bersifat spesifik dan khas (unik) sesuai dengan situasi negara dan mengarah (merespon) potensi dan manifestasi pelanggaran HAM, termasuk dampak negatif operasional korporasi. Hal ini sesuai dengan rekomendasi yang dihasilkan UN Working Group on Business and Human Rights bahwa proses pengembangan RAN mengenai Bisnis dan HAM berisikan 4 (empat) persyaratan utama:11
1. Berpijak pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM;
2. Secara khusus dikontekstualisasikan dalam realitas Negara;
3. Proses yang transparansi dan dialog subjektif;
4. Revisi dan pemutaakhiran secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika dan evolusi realitas baru.
Kontekstualitas RAN mengenai Bisnis dan HAM di Indonesia paling tidak berkaitan dengan 3 (tiga) aspek berikut:
DESENTRALISASI KONTEKSTUALITAS RAN BISNIS DAN UMKM HAM INDONESIA BUMN
John Gerard Ruggie, Just Business: Multinational Corporation and Human Rights, (New York: Norton Company, 2013], hlm. 149-159
2 Christine Bader, et.al.,The U.N. Guiding Principles on Business and Human Rights Analysis and Implementation, (Kenan Institute for Ethics Duke University, 2012), hlm. 5
3 General comment No.
16 (2013) on State obligations regarding the impact of the business sector on children's rights*
5 UN Working Group on Business and Human Rights, Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights [Geneva: 2015], hlm. 1
4 Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak - Save the Children, the United Nations Global Compact and UNICEF Children's Rights and Business Principles, 2012
6 Global Business Initiative on Human Rights, Statement on National Action Plans on Business and Human Rights,Session at the UN Annual Forum on Business and Human Rights, 2016, hlm. 1
7 UN Working Group on Business and Human Rights, loc.cit
8 Claire Methven O'Brien, et.al.,National Action Plans on Business and Human Rights:A Toolkit for the Development, Implementation, and Review of State Commitments to Business and Human Rights Frameworks, (The Danish Institute for Human Rights (DlHR] &The International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), 2014), hlm. 9
9 UN Working Group on Business and Human Rights, op.cit., hlm. 1
10 United Nations Global Compact, Guide To Corporate Sustainability: Shaping A Sustainable Future, [New York: United Nations Global Compact, 2014], hlm. 7
11 UN Working Group on Business and Human Rights, op.cit, hlm. 3
1. Desentralisasi (Otonomi Daerah)
Kebijakan politik desentralisasi yang mengalihkan kewenangan (kekuasaan) dari pemerintah pusat kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki implikasi yuridis terhadap HAM. Seturut dengan pengalihan kewenangan tersebut, maka pemajuan HAM juga melekat secara atributif kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melengkapi implementasi pemajuan dan perlindungan HAM yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat menerjemahkan RAN mengenai Bisnis dan HAM serta Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang menjadi kebijakan pemerintah daerah, termasuk ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan permasalahan HAM yang sehari-hari dihadapi masyarakat.
Prinsip-Prinsip Panduan PBB menekankan pentingnya keterpaduan kebijakan secara horisontal yang koheren, baik pada tingkat nasional,provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka penyesuaian dengan kewajiban HAM.
2. Mikro Kecil Menengah (UMKM)
UMKM memiliki peran yang penting dan strategis dalam perekonomian nasional karena dari secara kuantitas merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Bahkan pada saat krisis ekonomi pada 1998, UMKM menjadi sektor yang paling bisa bertahan menghadapi situasi tersebut. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia saat ini. Di samping itu, UMKM juga berperan menyediakan lapangan kerja dan pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) di Indonesia. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014 tercatat sebanyak 99% dari 57,54 juta pelaku usaha di Indonesia masuk di sektor ini. UMKM berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 59,08%, menyerap 97,16% tenaga kerja, menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan.12
Di Indonesia, anak lebih banyak terlibat pada usaha kecil dan rumah tangga yang seringkali justru lepas dari pengawasan formal. Keterlibatan orang tua dan pengasuh dalam usaha kecil dan rumah tangga juga berpotensi meningkatkan risiko anak tidak mendapatkan pengasuhan yang memadai. Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM oleh Pemerintah seringkali terbatas sehingga pengusaha UMKM tidak memenuhi standar kesehatan untuk barang yang diproduksi, diperjualbelikan, dan dikonsumsi oleh anak-anak.
Prinsip-Prinsip Panduan menetapkan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM berlaku pada seluruh perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan, dan struktur yang dimiliki. Namun skala dan kompleksitas perusahaan dari cara-cara perusahaan bertanggung jawab beragam berdasar faktor-faktor tersebut dan tingkat kerusakan dampak yang merugikan HAM.
12 http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/03/28/11093274/Tiga.Hal.yang.Buat.UMKM.Tahan.Krisis
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Peran BUMN sebagai agen pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari pendasaran filosofis pembentukan BUMN seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat [2] dan (3] UUD 1945 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Hal ini kemudian dipertegas dalam UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang menetapkan maksud dan tujuan pendirian BUMN:
a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
b. Mengejar keuntungan;
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
d. Menjadi perintis kegiatan kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
Total jumlah BUMN sampai dengan tahun 2015 berjumlah 118 BUMN, ke-118 BUMN tersebut memiliki total aset sebesar Rp5.395 trilyun. Kontribusi BUMN terhadap pembangunan nasional dapat dilihat dari jumlah pajak dan deviden yang disetorkan kepada negara. Total setoran pajak dan dividen BUMN ke dalam APBN selama 5 tahun berturut-turut dapat dilihat melalui tabel berikut ini:13
| TAHUN | TOTAL SETORAN BUMN |
| 2012 | Rp 176 trilyun |
| 2013 | Rp 194 trilyun |
| 2014 | Rp 211 trilyun |
| 2015 | Rp 202 trilyun |
| 2016 | Rp 203 trilyun |
Peran strategis BUMN yang lain yang juga berdampak pada pembanguan berkaitan dengan mayoritas belanja modal BUMN yang difokuskan pada proyek infrastruktur untuk membantu program pemerintah. Belanja modal BUMN untuk infrastruktur pada 2015 mencapai Rp 795,99 trilyun.
Negara-negara harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi dari pelanggaran HAM oleh perusahaan bisnis yang dimiliki atau dikontrol oleh Negara, atau yang menerima dukungan substansial dan layanan jasa dari badan-badan Negara seperti badan kredit ekspor dan badan penjaminan atau asuransi investasi resmi, termasuk, dengan mensyaratkan uji tuntas HAM.
Pembentukan RAN mengenai Bisnis dan HAM di Indonesia diharapkan dapat menempatkan korporasi, baik BUMN maupun swasta, sebagai pelaku [aktor) yang berperan memajukan HAM dan sekaligus meningkatkan perekonomian. Lebih jauh, RAN mengenai Bisnis dan HAM dapat membangun kebijakan mengenai bisnis dan HAM yang bersifat koheren dan cakupannya bersifat ekstrateriotorialitas sehingga dapat menjangkau perusahaan yang operasinya melampaui batas yurisdiksi negara. Oleh karena itu, agar RAN mengenai Bisnis dan HAM ini dapat dipatuhi oleh kalangan bisnis dan bermanfaat bagi masyarakat, maka pembentukan RAN
Bisnis dan HAM harus dibentuk melalui proses yang terbuka dan inklusif. Terkait dengan bisnis dan HAM, dalam sesi dengan Dewan HAM PBB pada tahun 2011, Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk:14
1. Memberikan kerangka hukum untuk memastikan bahwa bisnis dilakukan dengan itikad baik dan memberikan manfaat kepada konstituen, baik lokal maupun nasional lokal;
2. Mempercepat pelaksanaan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM di tingkat nasional melalui penyusunan Rencana Aksi Nasional yang komprehensif dengan berpijak pada ketiga pilar perlindungan, penghormatan, dan pemulihan;
3. Mempertimbangkan untuk mengintegrasikan elemen-elemen Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM dalam perumusan generasi keempat dari RAN HAM 2015-2019;
4. Mempromosikan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, komunitas bisnis, masyarakat sipil dan anggota parlemen.
RAN mengenai Bisnis dan HAMdapat memperkuat konstitusionalitas perlindungan terhadap HAM sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28A-I. Selanjutnya, RAN mengenai Bisnis dan HAM semestinya juga diletakan sebagai bagian dari pemajuan dan perlindungan hak hukum bagi setiap warga negara seseuai dengan amanat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, RAN mengenai Bisnis dan HAM dapat memperkuat kewajiban konstitusional dan kewajiban hukum Pemerintah dalam rangka melindungi, memajukan, menegakan, dan memenuhi HAM. Kewajiban pemerintah untuk melindungi HAM relevan dengan bisnis dan HAM karena membutuhkan peran negara. Di sisi yang lain secara terminologis kewajiban perusahaan terhadap HAM (corporate human rights obligation/ belum diatur dalam instrumen hukum HAM Internasional. Demikian pula, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM belum mengatur tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM.
Korporasi sebagai bagian dari badan hukum (legal person) juga dilekati tanggung jawab yang sama seperti halnya dengan subyek hukum orang perorangan (natural person) untuk menghormati HAM. Tanggung jawab ini terefleksikan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ayat (2) menegaskan kembali kewajiban setiap orang untuk tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Korporasi sebagai badan hukum dapat diinterpretasikan masuk dalam lingkup orang yang juga dilekati kewajiban untuk menghormati HAM.
Oleh karena itu, tanggung jawab korporasi kemudian perlu dikonstruksikan sebangun dengan kewajiban individu perseorangan untuk menghormati HAM.15
Meskipun sudah ada komitmen baik dari pemerintah terhadap isu bisnis dan HAM, namun demikian sampai saat ini, Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM belum tercermin dalam tataran kebijakan yang spesifik diarahkan mengatur relasi bisnis dan HAM. Hal ini terlihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 yang belum mengatur dimensi tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM secara komprehensif. Pengaturan dimensi tanggung jawab korporasi ini strategis dilakukan untuk memberikan fondasi bagi korporasi dalam menjalankan peran penting mereka dalam pertumbuhan ekonomi.
Hal ini terlihat dari kontribusi korporasi melalui investasi yang ditanamkan di Indonesia dengan realisasi investasi Januari-September 2016 mencapai Rp 453,4 triliun, atau meningkat 13,4 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama Januari-September 2016 meningkat 18,8 persen atau dengan nilai Rp158,2 triliun. Sementara itu, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) naik 10,6 persen atau dengan nilai Rp295,2 triliun.16 Singapura merupakan negara asal investasi terbesar di Indonesia sepanjang 2016 dengan nilai investasi mencapai US$ 9,18 miliar. Investasi Singapura mengalahkan negara lainnya seperti Jepang Cina, maupun Amerika Serikat. Jepang menempati rangking kedua dengan nilai investasi mencapai US$ 5,4 miliar. Kemudian di urutan ketiga, Cina yangnilai investasinya mencapai US$ 2,67 miliar. Sepanjang 2016, nilai investasi asing (FDI) ke Indonesia mencapai US$ 28,8 miliar atau Rp 389,3 triliun, turun 1 persen dari tahun sebelumnya, yaitu US$ 29,3 miliar.17
Namun di sisi yang lain, pelanggaran HAM yang melibatkan peran korporasi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia [Komnas HAM] sejak 5 [lima] tahun terakhir ini data pengaduan yang melibatkan korporasi, baik BUMN/ BUMD maupun swasta dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:18
| TAHUN | PIHAK YANG DIADUKAN | |
| BUMN/BUMD | SWASTA | |
| 2012 | 246 | 1.126 |
| 2013 | 273 | 958 |
| 2014 | 410 | 1012 |
| 2015 | 381 | 1.231 |
| 2016 | 359 | 1.030 |
Kemudian berdasarkan hasil identifikasi Komnas HAM isu-isu utama, terkait dengan bisnis dengan HAM meliputi hak-hak tentang lingkungan, kesehatan, air, hidup, kepemilikkan properti dan tanah, hak masyarakat adat, hak buruh, dan hak terhadap informasi.19 Selain itu, kebijakan-kebijakan yang sudah ada belum mampu sepenuhnya untuk memastikan operasional korporasi tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap HAM. Dengan demikian RAN mengenai Bisnis dan HAM memperkuat kembali peran dan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM sehingga upaya penghormatan terhadap HAM ini akan lebih menguntungkan korporasi dalam jangka panjang.
13 Kementerian BUMN, Konferensi Pers - Menteri BUMN:Paparan Kinerja BUMN2015 dan Target 2016, 2016
14 Budi Tjahjono, A Treaty on Business and Human Rights, Franciscans International, Jakarta, September 2014.
15 Terdapat beberapa pasal dalam UU No.
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat ditafsirkan mengartikulasikan tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM seperti Pasal 7 ayat (2), Pasal 69, Pasal 71, dan Pasal 72. Lihat Patricia Rinwigati Waagstein,. Business and Human Rights in ASEAN: A Baseline Study, Jakarta, HRRCA, 2013, hlm. 103
B. TUJUAN RENCANA AKSI NASIONAL MENGENAI BISNIS DAN HAM
Penyusunan RAN mengenai Bisnis dan HAM memiliki 4 [empat] utama tujuan yang dapat diuraikan sebagai berikut:
Menyamakan persepsi semua pemangku kepentingan tentang penerapan Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan HAM
Adanya standar dan pedoman nasional yang dapat dijadikan panduan serta memberikan arahan mengenai bagaimana sebaiknya korporasi melakukan aktivitasnya tanpa melanggar HAM
Memberikan arahan kepada Pemerintah mengenai kerangka kebijakan yang perlu dibentuk dan disesuaikan dengan tanggung jawab Korporasi terhadap penghormatan dan pemulihan HAM
Fokus pada pencegahan dan mengurangi serta memperbaiki dampak negatif (remedy) bagi HAM yang dilakukan oleh Korporasi.
16 databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/03/nilai-investasi-naik-asing-masih-mendominasi
17 databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/26/10-negara-terbesar-investasi-ke-indonesia-2016
18 https://www.komnasham.go.id/index.php/data-pengaduan
19 Patricia Rinwigati Waagstein,. Business and Human Rights in ASEAN: A Baseline Study, (Jakarta: HRRCA, 2013), hlm. 96
C. METODE DAN PROSES
RAN mengenai Bisnis dan HAM disusun berdasarkan naskah Kertas Kebijakan (policy paper mengenai RAN Bisnis dan HAM yang disusun bersama oleh Komnas HAM dan ELSAM. Naskah ini sudah melalui proses konsultasi publik para pemangku kepentingan (stake holders), baik yang berasal dari organisasi masyarakat sipil, kalangan sektor bisnis, dan instansi pemerintah yang memiliki otoritas terkait dengan isu bisnis dan HAM.
Oleh karena itu, untuk mengakselerasi implementasi dari Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM di Indonesia, sebelumnya Komnas HAM bersama dengan ELSAM, telah melaksanakan workshop yang dihadiri oleh korporasi multinasional [MNC) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN] dari sektor perkebunan dan pertambangan pada tahun 2014. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, perusahaan terbuka terhadap inisiatif pembentukan Pedoman Nasional, sebagai cara untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan ke dalam konteks Indonesia. Namun demikian perlu memperhatikan harapan para pelaku bisnis tersebut bahwa pembentukan Pedoman Nasional tersebut tidak semakin membebani para pelaku bisnis. Komitmen korporasi terhadap penghormatan HAM dapat ditunjukkan dengan pembentukan Business and Human Rights Working Group (BHRWG) sebagai media dialog konstruktif antara korporasi dan masyarakat sipil untuk menemukan cara yang tepat untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dan norma-norma HAM dalam operasi bisnis mereka.20
Konsultasi juga telah dilakukan dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, untuk memperkaya substansi rancangan RAN mengenai Bisnis dan HAM. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk melihat dimensi dampak pelanggaran HAM dan pemulihan yang dibutuhkan korban yang terdampak operasional korporasi. Dalam kaitan ini, kelompok anak-anak dengan difasilitasi oleh UNICEF juga dilibatkan dalam penyusunan RAN mengenai Bisnis dan HAM. Keterlibatan anak-anak bertujuan untuk melihat dimensi kebutuhan perlindungan anak yang bersifat
khusus manakala mereka berinteraksi dengan bisnis. Selanjutnya, untuk memperkuat legitimasi teoritik pentingnya menempatkan peran korporasi bertanggung jawab dalam pemajuan HAM dalam konteks sistem hukum Indonesia dilakukan juga diskusi dengan kalangan akademisi hukum.
Di samping itu, juga telah dilakukan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan beberapa kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan terkait dengan bisnis dan HAM. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan yang telah dan sedang disusun untuk merespons dinamika hubungan antara bisnis dan HAM yang masuk dalam lingkup kewenangan masing-masing.
Sebagai tindak lanjut dari berbagai forum tersebut Komnas HAM dan ELSAM memformulasi RAN mengenai Bisnis dan HAM di Indonesia dengan mengakomodasi berbagai pemangku kepentingan (stake holders).
BHRWG KORPORASI AKADEMISI (BUMN & SWASTA) ORGANISASI KEMENTERIAN/ MASYARAKAT SIPIL LEMBAGA KELOMPOK ANAK KERTAS KEBIJAKAN MENGENAI BISNIS & HAM RANCANGAN RAN MENGENAI BISNIS DAN HAM
20 Pembentukan BHRWG ini diinsiasi oleh Indonesia Global Compact Network (IGCN] dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil. BHRWG ini beranggotakan individu-individu yang berasal dari korporasi, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggiyang memiliki perhatian terhadap isu bisnis dan HAM. BHRWG berperan sebagai hub yang akan mendialogkan secara konstruktif mengenaiisu-isu yang berkaitan dengan bisnis dan HAM.
D. SISTEMATIKA (STRUKTUR) RAN MENGENAI BISNIS DAN HAM
RAN mengenai Bisnis dan HAM ini disusun dengan merujuk pada ketiga pilar Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM, yaitu:
1. Pilar pertama: Kewajiban negara untuk melindungi HAM;
2. Pilar kedua: Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM;
3. Pilar ketiga: Akses bagi korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan pemulihan.
Kemudian setiap pilar tersebut diuraikan lebih jauh dengan beberapa pokok pembahasan mengenai hal-hal berikut ini:
1. Deskripsi mengenai prinsip-prinsip utama yang menjadi fondasi setiap pilar;
2. Pemetaan kebijakan (analisis) kebijakan yang sudah ada (telah diambil) yang dapat dijadikan sebagai modalitas untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip setiap pilar;
3. Rencana (inisitiatif) kebijakan yang akan dikembangkan untuk mendorong sinergitas dalam mengimplementasi setiap pilar.
Sistematika RAN mengenai Bisnis dan HAM dapat dilihat melalui diagram alur di bawah ini:
PILAR PERTAMA: KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MELINDUNGI HAM
PILAR KEDUA: TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UNTUK MENGHORMATIHAM
PILAR KETIGA: AKSES BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM UNTUK MENDAPATKAN PEMULIHAN
2 KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MELINDUNGI HAM
A. PENGUATAN KOMITMEN KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MELINDUNGI HAM MELALUI REFORMASI HUKUM
Prinsip dasar Prinsip-Prinsip Panduan menegaskan bahwa negara harus melindungi daripelanggaran HAM oleh perusahaan bisnis, di dalam wilayahdan/atau yurisdiksi melalui langkah-langkah yang pantas untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan, dan sistem peradilan yang efektif. Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan mencakup tindakantindakan pengembangan reformasi hukum dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap penghormatan terhadap HAM. Hal ini berarti reformasi hukum merupakan prasyarat (kondisionalitas) untuk mengartikulasikan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM.
Namun demikian Prinsip-Prinsip Panduan menetapkan bahwa hukum dan kebijakan yang dikembangkan tersebut tidak menghambat perusahaan dalam menjalani operasionalnya. Di samping itu, negara juga harus memberikan panduan yang efektif bagi perusahaan bagaimana cara menghormati HAM dalam pelaksanaan operasi mereka. Dengan demikian,
negara menjadi faktor determinan penting untuk menegakan perlindungan HAM terhadap dampak operasional korporasi. Pilar ini memperlihatkan bahwa Negara memiliki peran utama (primary role) untuk mencegah dan menyasar operasional, baik produk jasa atau barang maupun jalinannya dengan pihak yang lain yang berpotensi melanggar HAM.
Langkah reformasi hukum yang dikembangkan untuk mengatur relasi bisnis dan HAM semestinya juga diarahkan untuk memperkuat dan menjalani komitmen pemerintah Indonesia terhadap hukum HAM Internasional yang telah diratifikasi. Berdasarkan doktrin hukum internasional, tindakan ratifikasi perlu ditindak lanjuti dengan transformasi prinsip dan norma yang ada ke dalam peraturan perundang-undangan untuk mengefektifkan berlakunya prinsip-prinsip dan norma-norma yang diatur dalam perjanjian internasional. Langkah transformasi semestinya diorientasikan dan dikonstruksikan menuju skema dan mekanisme perlindungan warga negara dari operasional korporasi yang berdampak terhadap HAM yang dilakukan oleh entitas bisnis karena seluruh kerangka kebijakan ini secarayuridis juga akan mengikat setiap subyek hukum, baik individu sebagai para warga negara maupun entitas badan hukum, termasuk korporasi.
Langkah reformasi hukum tersebut semestinya dimanifesatasikan melalui upaya harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hukum nasional dan peraturan administrasi yang terkait dengan isu mengenai bisnis dan HAM secara penuh sesuai instrumen Hukum HAM Internasional yang telah diratifikasi. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan kebijakan publik, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, anggaran publik, program maupun perencanaan pembangunan guna menjamin pemenuhan HAM. Pada titik ini diperlukan upaya harmonisasi eksternal (external harmonization) melalui penyesuaian hukum nasional dan regulasi yang masih berlaku lexisting) dengan prinsip-prinsip dan norma-norma Hukum HAM Internasional, termasuk Prinsip-Prinsip Panduan. Harmonisasi hukum nasional mungkin memerlukan upaya untuk mengubah (amandemen) ketentuan yang ada atau pengenalan ketentuan baru. Sementara itu, harmonisasi internal difokuskan pada untuk menghilangkan inkonsistensi, kontradiksi atau kesenjangan, baikpada seluruh ketentuan hukum nasional yang ada maupun peraturan daerah, ketentuan adat, tradisional atau hukum agama dengan ketentuan hukum nasional.21
Upaya harmonisasi kebijakan, baik secara horisontal maupun vertikal juga ditegaskan dalam Komentar Prinsip-Prinsip Panduan yang menyatakan Negara perlu untuk mengambil sebuah pendekatan yang luasuntuk mengatur bisnis dan agenda HAM. Pendekatan ini bertujuan untuk lebih memastikan bahwa kebijakan domestik yang ada koheren secara vertikal dan horizontal.Dalam konteks ini, seluruh peraturan daerah yang dihasilkan setelah kebijakan politik desentralisasi digulirkan pasca 1999, maka perlu diambil langkah harmonisasi terhadap seluruh peraturan daerah yang ada. Harmonisasi bertujuan tidak hanya untuk memastikan kesesuaian norma dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, selain itu juga untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan norma-norma HAM. Lebih jauh, langkah harmonisasi ini untuk mengetahui dampak peraturan daerah yang ada terhadap kemudahan iklim investasi di daerah. Selain itu, harmonisasi ini dapat dijadikan sebagai instrumen untuk memperkuat pemerintah untuk melindungi HAM.
Desentralisasi memiliki keterkaitan dengan realisasi HAM karena terdapat evolusi sistem HAM internasional dan perkembangan yang kini titik gravitasinya diletakan pada dimensi lokalitas dalam upaya mengimplementasi standar universal HAM. Konferensi Dunia mengenai HAM di Wina pada 1993 menegaskan bahwa saat ini level daerah menjadi titik fokus yang memiliki peran penting dalam mengimplementasikan HAM.22 Peran penting pemerintah daerah untuk memajukan dan melindungi HAM terefleksikan melalui resolusi 24/2 Dewan HAM PBB yang meminta Dewan Penasehat Dewan HAM PBB untuk menyiapkan laporan berbasis riset tentang peran pemerintah daerah dalam promosi dan perlindungan HAM, termasuk mengarusutamakan HAM dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan lokal.23
Pada titik ini pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan yang mengatur peran korporasi yang berada dalam wilayah administrasinya untuk menghormati HAM.
Kebijakan horizontal yag koheren berarti mendukung dan melengkapi departemen dan lembaga, baik pada tingkat nasional dan subnasional, yang membentuk praktik-praktik bisnis termasuk mereka yang bertanggungjawab atas hukum perusahaan dan peraturan pasar modal, investasi, asuransi dan kredit eskpor, perdagangan dan ketenagakerjaan diinformasikan dan bertindak sesuai dengan kewajiban HAM pemerintah.
Rencana Aksi HAM 2015-2019 yang termuat dalam Perpres No. 75 tahun 2015 secaraeksplisit menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam implementasi Rancangan Nasional HAM (RANHAM).
Pembebanan serupa juga diletakan pada negara yang harus berperan mengendalikan BUMN untuk mematuhi standar universal HAM. BUMN semestinya diperankan sebagai bagian dari upaya negara untuk menghormati HAM sebagai bagian dari pelaksanaan komitmen terhadap kewajiban yang lahir dari norma hukum internasional. Kewajiban konstitusionalitas BUMN sebagai agen pemerintah diatur melalui Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 mensyaratkan kehadiran negara dalam kehidupan perekonomian yang berkaitan dengan sektor usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam yang berkontribusi terhadap kejehateraan rakyat.
Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka tugas pertama Negara dengan membentuk badan usaha adalah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, manakala sektor-sektor tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta. Kemudian tugas-tugas seperti itu diterjemahkan sebagai bentuk usaha oleh Negara yang membuat BUMN menjadi agen pembangunan (agent of development).24 Oleh karena itu, diharapkan BUMN dapat berkontribusi penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan demokrasi ekonomi.
Dalam konteks ini, Anthony I. Ogus membagi 2 (dua) klasifikasi izin publik, yaitu pertama objek yang bersifat mempunyai kepentingan publik (public interest) sehingga tidak ada hak kepemilikan oleh siapapun. Oleh karena itu, objek tersebut adalah public goods sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapapun. Bentuk kedua, pemberian izin dari objek yang memang adalah milik publik (public ownership) berarti terkandung makna hak milik seluruh rakyat atau hak milik bangsa. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 berkaitan dengan public goods maupun public ownership sehingga keduanya mempunyai sifat public interst [kepentingan publik], maka pemanfaatannya perlu diatur dalam pemberian izin oleh pejabat publik. Pengaturan ini bertujuan untuk
mengendalikan aktivitas agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.25 Hal ini sesuai dengan komentar Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM menjelaskan bahwa ketika Negara memiliki atau mengendalikan perusahaan bisnis, maka kehadiran negara diperlukan untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang terkait, legislasi, dan peraturan menjamin penghormatan terhadap HAM.
Ketika sebuah perusahaan dikendalikan oleh Negara atau ketika tindakannya dapat dipertanggungjawabkan selain kepada Negara, sebuah pelanggaran HAM oleh perusahaan bisnis dapat mengakibatkan pelanggaran atas kewajiban Negara berdasarkan hukum internasional.
Selain memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, UMKM juga berperan dalam sistem rantai pasokan (supply chain) sebagai pelaku ekonomi di tingkat hulu. UMKM menjadi penopang utama industri manufaktur di hilir dengan berperan sebagai pemasok.26 Sementara itu, Prinsip-Prinsip Panduan menekankan bahwa kewajiban untuk menghormati HAM menjadi tanggung jawab perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan dan strukturnya. Hal ini dapat diartikan bahwa dibutuhkan Kehadiran negara untuk mencegah potensi dampak pelanggaran HAM dari beroporasinya sistem rantai pasokan suatu perusahaan yang melibatkan UMKM. Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban HAM, maka diperlukan pengaturan berbeda antara UMKM dengan korporasi. Negara dapat berperan melalui instrumen kebijakan untuk meningkatkan jumlah UMKM dan memperkuat eksistensi UMKM. Peningkatan peran UMKM ini dapat terealisasi apabila negara dapat menciptakan dan mengembangkan lingkungan usaha yang produktif dan respektif, termasuk pemberian insentif. Dengan demikian, tujuan perbedaan pengaturan ini untuk memberdayakan UMKM sebagai pelaku ekonomi ketika berhadapan dengan korporasi.
Mempromosikan kebijakan pembangunan yang berorientasi untuk mendukung kegiatan yang produktif, menciptakan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan medium, termasuk melalui akses ke layanan keuangan.
Langkah ini perlu ditindak lanjuti dengan mendorong UMKM untuk mematuhi atas standar-standar usaha yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan normanorma HAM internasional. Berkaitan dengan upaya mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Panduan, pemerintah dapat menerapkan prinsip tanggung jawab bersama dengan kewajiban berbeda dan sesuai dengan kapasitas (the principle of common but differentiated responsibility and respective capabilities/ pelaku ekonomi.27 Dengan kata lain, meskipun penghormatan terhadap HAM menjadi tanggung jawab bersama, namun implementasinya tetap harus memperhitungkan karakteristik UMKM yang berbeda dengan korporasi. UMKM dapat dianalogikan sebagai mesin yang kuat dari pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap kohesi sosial. Namun demikian, dalam meningkatkan peran UMKM tersebut, khususnya dalam rantai pasok global memerlukan pondasi tata pemerintahan yang lebih baik, infrastruktur, dan keuangan serta pelaksanaan dan penegakan lebih efektif kerangka kerja sosial, lingkungan dan HAM. Standar lingkungan, sosial dan HAMyang kuat tidak hanya penting dari perspektif pembangunan berkelanjutan, namun juga berkaitan dengan cara suatu negara menarikperusahaan multinasional dengan dukungan kebijakan yang memenuhi standar internasional.28
Isu lain yang harus direspon oleh negara terkait dengan potensi pelanggaran HAM kelompok rentan oleh korporasi. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan HAM melalui undang-undang, regulasi, dan kebijakan lain dalam rangka menjamin perlindungan kelompok atau individu yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, masyarakat adat, buruh migran, orang cacat, orang tua, dan pekerja migran dankeluarganya, dan kelompok rentan lainnya. Dalam konteks perlindungan terhadap anak ketika menjalin relasi dengan korporasi seringkali dikaitkan dengan isu pekerja anak, padahal apabila ditelisik lebih jauh dampak bisnis terhadap anak-anak mencakup aspek-aspek lain seperti desain produk dan iklan, perilaku staf terhadap anakanak, dan hak-hak anak di rantai pasokan.29 Anak-anak merupakan populasi yang paling rentan, yang membutuhkan perhatian khusus untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak mereka. Terdapat kemungkinan bahwa salah
satu aktivitas korporasi mungkin tidak mempengaruhi hak-hak orang dewasa, namun aktivitas yang sama tersebut dapat berdampak negatif terhadap hak-hak anak.30 Dengan demikian, dampak operasional korporasi yang harus direspon oleh negara melalui kebijakannya tidak hanya terbatas pada isu pekerja anak, namun juga mencakup seluruh aktivitas bisnis secara keseluruhan, melalui produk dan jasa, metode pemasaran, serta investasi di masyarakat setempat.31
Prinsip-Prinsip Panduan juga membebankan kewajiban bagi sektor bisnis untuk mengatasi hak-hak perempuan, di tempat kerja, dalam rantai pasokan mereka dan di komunitas lokal di mana mereka beroperasi. Hal ini berarti bahwa bisnis juga harus mempertimbangkan implikasi dari setiap aktivitasnya terhadap hak-hak perempuan. Selain itu, korporasi juga harus mengambil langkah tambahan dengan meninjau bagaimana perempuan dipengaruhi secara berbeda akibat operasional suatu korporasi.32 Bahkan Prinsip-Prinsip Panduan menekankan kewajiban korporasi yang beroperasi di wilayah konflik untuk menilai dan mengatasi peningkatan risiko terjadinya pelanggaran, dengan memperhatikan secara khusus kepada kekerasan seksual dan berbasis jender.
Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong korporasi yang menyebabkan atau memberikan kontribusi terhadap dampak potensial atau aktual, baik terhadap hak-hak anak, hak-hak perempuan, hakhak penyandang disabilitas, hak-hak kelompok masyarakat adat, hakhak orang lanjut usia, kelompok LGBT, hak-hak kelompok minoritas agama, dan kelompok rentan lainnya. Seturut dengan hal ini, negara juga harus mendorong perusahaan untuk membangun komunikasi terkait dengan upaya mengatasi dampak operasi mereka terhadap HAM.
Dalam memenuhi tugas untuk melindungi, Negara harus memberikan panduan yang efektif kepada perusahaan bisnis tentang bagaimana menghormati HAM dalam pelaksanaan operasi mereka. Panduan tersebut harus memberi nasihat tentang metodemetode yang pantas, termasuk uji tuntas HAM, dan bagaimana mempertimbangkan secara efektif persoalan jender, kerentanan dan/ atau marjinalisasi, mengakui tantangan khusus yang mungkin dihadapi oleh masyarakat asli, perempuan, kelompok etnis atau warga minoritas, kelompok agama atau linguistik minoritas, anak-anak, penyandang cacat dan pekerja migran dan keluarganya.
Dalam mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM, isu penting yang perlu juga direspon oleh Pemerintah adalah berkaitan dengan pembuatan kebijakan investasi. Negara perlu memberikan perhatian khusus pada pembuatan kebijakan investasi untuk penanaman modal asing (PMA]. Terdapat beberapa rasionalitas yang mendasari pentingnya negara membuat kerangka kebijakan untuk mengatur investasi PMA:33
1. PMA memberikan tantangan tata kelola yang unik karena investasi yang dilakukannya dapat berkontribusi menciptakan lingkungan yang permisif sehingga menyebabkan timbulnya dampak negatif terhadap HAM;
2. Investasi PMA dapat menjadi momentum yang dapat dimanfaatkan untuk mereformasi kebijakan PMA guna mendorong implementasi Prinsip-Prinsip Panduan;
3. Investasi berkontribusi kepada kewajiban negara untuk
melindungi HAM melalui upaya memastikan keselarasan dan prioritas kebijakan secara menyeluruh terhadap pembuatan kebijakan investasi dalam rangka implementasi implementasi Prinsip-Prinsip Panduan.
Isu penting yang berkaitan dengan penanaman modal asing yang perlu segera direspon adalah perjanjian investasi bilateral (bilateral investment treaty). Perjanjian investasi bilateral ini dapat berdampak terhadap HAM serta lingkungan hidup. Prinsip-Prinsip Panduan membebankan kewajiban bagi negara untuk melindungi HAM melalui pengembangan kerangka kebijakan untuk mengatur perjanjian investasi bilateral. Pengembangan kerangka kebijakan investasi ini semestinya mengadopsi standard minimal penghormatan terhadap HAM, lingkungan, dan tenaga kerja.
Negara-negara harus memelihara ruang kebijakan domestik yang memadai untuk memenuhi kewajiban HAM ketika mengejar tujuan kebijakan yang terkait dengan bisnis dengan Negara lain atau perusahaan bisnis, sebagai contoh melalui traktat atau kontrak investasi.
Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa mereka memelihara ruang kebijakan dan kemampuan pengaturan yang cukup untuk melindungi HAM berdasarkan perjanjian-perjanjian
tersebut, sementara negara juga harus memberikan perlindungan yang diperlukan oleh para investor yang hendak berinvestasi.
21 Jaap E Doek, Harmonisation of National Laws With the Convention on the Rights of the Child: Some Observations and Suggestions [Addis Ababa: The African ChildPolicy Forum, 2007], hlm. 2
22 Esther van den Berg & Barbara Oomen, The Future of Human Rights in an Urban World Exploring Opportunities, Threats and Challenges, (Amnesty International Netherlands, 2014), hlm. 11
23 Lihat Dokumen A/HRC/24/L.2 mengenai Local government and human rights, 2o September 2013
24 Freddy Harris, et.al., Analisis dan Evaluasi Tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, (Jakarta: BPHN, 2011), hlm.
25 Tri Hayati, Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka, disertasi (Jakarta: Fakultas Hukum Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum, 2011), hlm. 166
26 Asep Mulyana dan Adzkar Ahsinin, UNGPs, Desentralisasi dan UMK: Laporan Penelitian Relevansi Prinsipprinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM dalam Konteks Indonesia, (Jakarta: ELSAM, 2016), hlm. 66
27 Prinsip tanggung jawab bersama dengan kewajiban berbeda merupakan prinsip umum yang diinsiasi oleh para ahli dan para pembuat kebijakan untuk mengatasi isu lingkungan hidup. Gagasan ini pertama kali disebutkan sebagai prinsip dalam Deklarasi Rio pada tahun 1992. Prinsip ini dapat dianalogikan dalam konteks relasi bisnis dan HAM, khususnya kewajiban UMKM untuk menggormati HAM. Di bawah Prinsip-Prinsip Panduan PBB telah ditetapkan bahwa tanggungjawab untuk menghormati hak asasi manusia berlaku secara penuh dan sama kepada seluruh perusahaan bisnis. Pada titik ini diperlukan kehadiran negara untuk memberikan dukungan kebijakan dan insentif khusus bagi UMKM agar dapat berperan bersama-sama dengan korporasi dalam pembangunan ekonomi.
28 Nick Killick, State of Play Business and theSustainable Development Goals: Mind the Gap - Challenges for Implementation, (London:Institute for Human Rights and Business, 2015), hlm. 41-42 29 Amaya Gorostiaga and Joanne Patroni, Engaging Stakeholders On Children's Rights, (Geneva: United Nations Children's Fund (UNICEF), 2014), hlm. 6
30 Amaya Gorostiaga and Joanne Patroni, ibid
Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak, tanpa tahun, hlm. 3
32 Amy Lynne Lockler &Kathryn Dovey, The Business Of Women's Human Rights, Women's Rights Action Watch Asia Pacific, 2014), hlm. 15-18
33 Investment & Human Rights Project (IHRP), PPenerapan Prinsip-Prinsip PBB mengenai Bisnis dan HAM dalam Pembuatan Kebijakan Investasi, (London:Laboratory for Advanced Research on the Global Economy Centre for the Study of Human Rights London School of Economics and Political Science, 2016), hlm. 6
B. PEMETAAN KERANGKA KEBIJAKAN SEBAGAI MODALITAS PERLINDUNGAN HAM
Komitmen penuh Indonesia terhadap pemajuan dan perlindungan HAM salah satunya dapat ditunjukkan dengan diratifikasinya sejumlah konvensi internasional mengenai HAM. Tindakan ratifikasi ini merupakan manifestasi komitmen Indonesia untuk mempromosikan penghormatan terhadap hak-hak fundamental masyarakat, baik hakhak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM menegaskan Negara menyampaikan secara jelas harapan atau ekspektasi bahwa seluruh perusahaan bisnis yang berdomisili di dalam wilayah dan/yurisdiksi mereka untuk menghormati HAM di seluruh operasi mereka. Bahkan menurut komentar Prinsip-Prinsip Panduan dinyatakan bahwa negara dapat mengambil langkah untuk mengatasi dampak ekstrateritorial dengan cara menetapkan persyaratan agar perusahaan induk yang berdomisili secara hukum di wilayahnya untuk melaporkan mengenai operasi global dari keseluruhan perusahaan.
Pengikatan terhadap perjanjian internasional ini memiliki implikasi yuridis berdasar prinsip pacta sunt servanda, maka setiap Negara harus menjalani kewajiban imperatif dari setiap norma yang menjadi substansi perjanjian tersebut berdasarkan itikad baik. Indonesia sampai saat ini telah menjadi negara pihak 8 (delapan) instrumen HAM internasional yang utama, 2 (dua) protokol opsional Konvensi Hak Anak. Keseluruhan instrumen perjanjian internasional pokok mengenai HAM tersebut dapat dilihat melalui dalam tabel di bawah ini.
| INSTRUMEN HUKUM HAM | LANDASAN HUKUM RATIFIKASI UU No. 7 Tahun 1984 Tentang |
| Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW) | The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women [Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi |
| Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) | Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child [Konvensi Tentang Hak-Hak Anak] |
| Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT) | UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) |
| Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination/CERD) | UU No. 29 Tahun 1999Tentang Pengesahan International Convention on The Eliminnation of All Forms of Racial Discrimination [Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) |
| INSTRUMEN HUKUM HAM | LANDASAN HUKUM RATIFIKASI |
| Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik [International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) | UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Sipil Dan Politik) |
| Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR) | UU No 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya |
| Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention ton the Rights of Persons with Disabilities/ICRPD) | UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) |
| Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families/ICMW) | UU No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak- Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) |
| INSTRUMEN HUKUM HAM | LANDASAN HUKUM RATIFIKASI |
| Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on The Involvement of Children in Armed Conflict) Protokol Opsional Konvensi Hak- | UU No. 9 Tahun 2012 TentangPengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on The Involvement of Children in Armed Conflict [Protokol Opsional Konvensi Hak- Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata |
| Protokol Opsional Konvensi Hak- Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography) | UU No. 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) |
Selain itu, Indonesia juga sudah meratifikasi seluruh konvensikonvensi inti Konvensi IL0 yang telah membentuk rezim hukum perburuhan internasional yang meliputi 4 (empat) aspek, yaitu:
1. Penghapusan kerja paksa;
2. Kebebasan berserikat;
3. Larangan terhadap diskriminasi;
4. Penghapusan pekerja anak.
Namun demikian perlu menjadi perhatian bahwa fokus pada hak anak seringkali hanya pada persoalan pekerja anak dan mengabaikan berbagai aspek lain dalam bisnis yang berhubungan dengan anak, antara lain perlindungan dan pelayanan bagi pekerja perempuan yang hamil dan melahirkan, kesempatan pengasuhan bagi anak, dan juga kesulitan akses terhadap pendidikan
Keseluruhan instrumen hukum perburuhan internasional yang telah diratifikasi tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.
| INSTRUMEN HUKUM PERBURUHAN INTERNASIONAL | LANDASAN HUKUM RATIFIKASI |
| PENGHAPUSAN KERJA PAKSA | |
| Konvensi No. 29 (1930) tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib [Forced or Compulsory Labour). | Konvensi ini diratifikasi pada tahun 1933 melalui Nederland staatsblad 1933 No. 26 jo 1933 No. 236) dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia Staatsblad 1933 No. 261 |
| Konvensi No. 105 [1957] tentang Penghapusan Kerja Paksa (Abolition of forced labour). | UU No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan IL0 Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa) |
| KEBEBASAN BERSERIKAT | |
| Konvensi No. 87 [1948] tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi (Freedom of Association and Protection of Right to Organize). | Keputusan Presiden No.83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 87 Concerning Freedom of Association and Protection of Right to Organize (Konvensi Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi) |
| INSTRUMEN HUKUM | LANDASAN HUKUM RATIFIKASI |
| PERBURUHAN INTERNASIONAL Konvensi No. 98 [1949] tentang Penerapan Azas-azas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama (The Aplication of The Principles of The Right to Organize | UU No. 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi |
| and to Bargain Collectively) dan untuk Berunding Bersama. LARANGAN TERHADAP DISKRIMINASI | |
| Konvensi No. 100 (1951) tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value) | UU No. 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai Pengupahan bagi Pekerja Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya |
| Konvensi No. 111 (1958) tentang Diskriminasi dalam Kerja dan Jabatan (Discrimination in Respect of Employment and Occupation). | UU No. 21 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment and Occupation [Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) |
| INSTRUMEN HUKUM PERBURUHANINTERNASIONAL | LANDASAN HUKUM RATIFIKASI |
| PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK | |
| Konvensi No. 138 [1973] tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja (Minimum Age for Admission to Employment). | UU No, 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) |
| Konvensi No. 182 [1999] tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Elimination of the Worst Forms of Child Labour). | UU No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) |
Dalam konteks perlindungan terhadap lingkungan hidup, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional yang mengatur lingkungan hidup, baik yang mencakup mengenai kluster keanekaragaman hayati maupun kluster limbah kimiawi dan berbahaya. Perjanjian internasional tersebut memberikan mandat kepada setiap negara peratifikasi kewajiban untuk menjaga lingkungan hidupnya. Ratifikasi instrumen hukum lingkungan internasional ini dapat dijadikan sebagai langkah untuk melakukan reformasi pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Instrumen hukum lingkungan internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.
| INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGANINTERNASIONAL | DASAR HUKUM RATIFIKASI |
| Konvensi Tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) | UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea [Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut) |
| Konvensi Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention On Biological Diversity) | UU No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) |
| Konvensi Mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention On Climate Change) | UU No. 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) |
| Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim (Kyoto Protocol To The United Nations FrameworkConvention on Climate Change) | UU No. 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework C'onvention on Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) |
| INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL | DASAR HUKUM RATIFIKASI |
| Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati [Cartagena Protocol on Biosafety to The Convention onBiological Diversity] | UU No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety to The Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang |
| Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants) | UU No 19 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) |
| Konvensi Tentang Tanggung Jawab Sipil atas Kerusakan Pencemaran Minyak di Laut (Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage) | Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978 Tentang Mengesahkan International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage |
| Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal) | Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 Tentang Pengesahan Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal |
| INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL | DASAR HUKUM RATIFIKASI |
| Konvensi Winauntuk Perlindungan Lapisan Ozon (Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer] | Tahun 1992 Tentang Pengesahan Vienna Convention For The Protection of The Ozone Layer Dan Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer as Adjusted and Amended By The Second Meeting of The Parties London, 27 - 29 June 1990. |
| Protokol Montreal mengenai Bahan yang Merusak Lapisan Ozon sebagaimana Disesuaikan dan Diubah dengan Pertemuan Kedua Para Pihak di London 7-29 Juni 1990 (Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer as Adjusted and Amended by The Second Meeting of The Parties London, 27 - 29 June 1990) | Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1992 Tentang Pengesahan Vienna Convention For The Protection of The Ozone Layer dan Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer as Adjusted and Amended By The Second Meeting of The Parties London, 27 - 29 June 1990 |
| INSTRUMEN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL | DASAR HUKUM RATIFIKASI |
| Amendemen Atas Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya Dan Pembuangannya (Amendment to The Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal) | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Amendment to The Basel Convention On The Control ofTransboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal [Amendemen Atas Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah |
| Konvensi International Mengenai Tanggung Jawab Sipil Terhadap Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak Bahan Bakar, 2001 (International Convention On Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage, 2001) | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2014 Tentang Pengesahan International Convention On Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage, 2001 [Konvensi International Mengenai Tanggung Jawab Sipil Terhadap Kerusakan Akibat Pencemaran |
Reformasi pengelolaan lingkungan tersebut semestinya dimanifestasikan melalui kebijakan, struktur hukum dan administrasi untuk mengimplementasikan dan menegakkan efektivitas norma hukum lingkungan internasional dalam lingkup nasional. Berkaitan dengan hal ini negara dapat mengembangkan struktur, sistem, insentif, strategi, koordinasi dan kemitraan bagi seluruh pemangku kepentingan, serta menetapkan peran dan tanggung jawab untuk menegakan hukum dan memperkuat hukum serta
kerangka kerja kelembagaan untuk pengelolaan lingkungan.34
Pada titik ini, negara dapat memberikan efek pada kebijakan untuk mengimplementasikan konsep pembangunan berkelanjutan melalui upaya peningkatan kepatuhan pelaku pembangunan. Pelibatan korporasi sebagai pemangku kepentingan yang strategis dan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dikaitkan dengan instrumen uji tuntas HAM (human rights due diligent) sebagaimana telah tercantum dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM.
Tindakan ratifikasi tersebut berimplikasi secara yuridis bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk mentransformasikan prinsip dan norma yang ada dalam kerangka kebijakan untuk memperkuat perlindungan HAM setiap warga negara dari dampak negatif keberadaan suatu perusahaan. Keseluruhan instrumen hukum perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut dapat dijadikan sebagai modalitas untuk mengintegrasikan Prinsip- Prinsip Panduan PBB mengenai
Korporasi harus melakukan uji tuntas HAM dengan cara menilai potensi dan dampak aktual terhadap HAM. Penilaian HAM ini harus dilakukan sebelum beroperasinya korporasi, untuk kemudian dilakukan secara berkala selama operasionalisasi korporasi. Penilaian ini dapat diintegrasikan ke dalam penilaian dampak lainnya, seperti dampak lingkungan atau sosial.
Bisnis dan HAM. Dengan kata lain, Negara Indonesia telah memiliki modalitas yang cukup yang dapat dipergunakan untuk menagih komitmen perusahaan yang tunduk pada hukum Indonesia untuk menghormati HAM. Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM menyatakan bahwa perusahaan dilekati tanggung jawab menghormati HAM dan implementasi konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengacu pada instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi tersebut.
Tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati HAM mengacu pada HAM yang diakui secara internasional dengan pengertian, setidaknya, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Internasional tentang HAM (International Bill of Human Rights) dan prinsip-prinsip mengenai hak-hak dasar yang terdapat dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja.
Setelah negara meratifikasi instrumen hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan kewajibannya melalui inisiatif-inisiatif reformasi legislatif, termasuk membuat undang-undang yang baru atau amandemen undang-undang yang ada, pengembangan kebijakan administratif dan sosial, kampanye, pendidikan, dan sebagainya.
Pasca reformasi 1998, Indonesia telah mengambil langkah-langkah reformasi legislasi dengan mengundangkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang ruang lingkup substansinya memiliki dimensi penjaminan hak-hak asasi manusia dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Amandemen Kedua UUD 1945 merupakan upaya untuk meneguhkan konstitusionalitas HAM dengan dicantumkan norma-norma HAM melalui pengaturan dalam Pasal 28A-J. Kemudian konstitusionalitas jaminan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM seperti tercantum dalam Pasal 28H ayat [1], kembali diperkuat melalui Amandemen keempat UUD 1945 dengan dicantumkannya dalam Pasal 33 ayat [4]. Prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dalam penyelenggaran perekonomian nasional. Selain Pasal 28A-J, terdapat Pasal 27 ayat (2] yang juga dapat dijadikan sebagai jaminan konstitusionalitas hak
buruh. Keseluruhan norma konstitusi ini semestinya dijadikan sebagai rujukan norma dalam pengembangan undang-undang sektoral terkait dengan dimensi HAM, termasuk hak buruh dan dimensi pengelolaan lingkungan hidup.
Apabila ditelisik lebih jauh, terdapat beberapa peraturan perundangundangan sektoral sebagai upaya reformasi legislasi yang bisa dijadikan sebagai koridor bagi korporasi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam operasional mereka. Berkaitan dengan perlindungan terhadap dampak eksistensi suatu entitas bisnis, khususnya terhadap para pekerja, komunitas, dan lingkungan hidup, pemerintah telah mengundangkan peraturan perundang-undangan yang menempatkan pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab memberikan perlindungan tersebut.
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan undang-undang pertama yang menjamin pengakuan dan perlindungan HAM yang meliputi hakhak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta perlindungan HAM kelompok rentan. Selanjutnya, terdapat beberapa undang-undang yang memiliki dimensi perlindungan HAM yang mengatur lebih jauh undang-undang tersebut seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Keseluruhan undang-undang ini juga memasukan dimensi tanggung jawab korporasi untuk tidak terlibat dalam tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.
Kemudian pemangku hak yang berisiko terdampak yang berada dalam lingkup internal korporasi sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kewajiban serupa juga terefleksikan melalui UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan menekankan kewajiban negara untuk melindungi setiap warga negara dari diskriminasi atas dasar ras dan etnik, termasuk yang dilakukan oleh korrporasi. Kewajiban ini termasuk membawa pelaku kehadapan peradilan dan menyediakan akses pemulihan bagi korban.35Dampak operasional korporasi yang terhadap lingkungan hidup dan hak atas lingkungan hidup yang layak juga telah diatur melalui UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dampak operasional korporasi tersebut masuk dalam lingkup norma mengenai tanggung jawab korporasi. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan lingkungan hidup, khususnya mengenai kewajiban negara untuk melindungi lingkungan hidup dari ancaman pengerusakan. Peraturan perundangundangan ini antara lain tercantum dalamUU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, dan UU No. 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air.
Isu penting lain yang bersinggungan dengan implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM adalah konsep tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Secara konseptual tanggung jawab sosial perusahaan berbeda dengan kewajiban perusahaan untuk menghormati HAM dengan cara mengintegrasikan HAM dalam kebijakan, manajemen, dan budaya perusahaan. Sementara itu, tanggung jawab sosial perusahaan hanya mengikuti budaya perusahaan untuk diimplementasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional bisnis suatu korporasi. Sedangkan dalam perspektif bisnis dan HAM penghormatan terhadap HAM muncul karena adanya pergeseran kekuasaan yang semula melekat pada negara kemudian mulai beralih kepada perusahaan. Konsep bisnis dan HAM diharapkan dapat mempertegas tugas Negara untuk melindungi HAM dari pelanggaran oleh pihak ketiga, yaitu korporasi.
Secara konseptual tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya bersifat kesukarelaan (voluntary) karena merupakan manifestasi dari komitmen moral dan nilai-nilai etik. Namun demikan, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mentransformasikan kesukarelaan menjadi kewajiban hukum. Pasal
74 undang-undang tersebut mengatur mengenai kewajiban perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengaturan yang sama juga tercantum dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya Pasal 88 ayat (1) juga mengatur mengenai tanggung jawab sosial melalui menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Pengaturan serupa juga terdapat dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa Pasal 15 huruf (b) mengatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
34 Lal Kurukulasuriya & Nicholas A. Robinson, Training Manual on International Environmental Law, [United Nations Environment Programme, tanpa tahun), hlm. 16
C. INISIATIF-INISIATIF AWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MEMBERIKAN KERANGKA RELASI BISNIS DAN HAM
Kebijakan merupakan instrumen penting dalam menerjemahkan Prinsip- Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM dalam tataran praktik, termasuk operasional korporasi. Pengintergrasian Prinsip-Prinsip Panduan dalam legislasi, regulasi, dan instrumen kebijakan lainnya merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut.
Negara-negara harus memastikan bahwa departemen, badan pemerintah, dan lembaga lainnya yang berbasis Negara yang melakukan aktivitas bisnis menyadari dan melaksanakan kewajiban HAM Negara ketika memenuhi mandat-mandat mereka masing-masing, termasuk dengan memberikan mereka informasi yang relevan, pelatihan, dan dukungan.
Dalam kaitannya dengan penguatan peran korporasi dalam melindungi HAM, Pemerintah khususnya kementerian/lembaga memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memiliki peran dalam menyediakan kerangka yang memungkinkan penyelanggaraan bisnis yang bertanggung jawab. Selain itu, juga perlu memfasilitasi lingkungan yang memungkinkan bagi bisnis untuk bertindak secara bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan dampak negatif akibat operasional suatu entitas bisnis. Lebih jauh, kebijakan tersebut dapat mendorong investor yang berkualitas dan bertanggung jawab, meminimalkan risiko kemungkinan dampak negatif dari investasi, dan memastikan pembentukan nilai yang lebih luas serta pembangunan yang berkelanjutan.36 Dengan demikian, pemerintah dapat mendukung peran korporasi untuk menghormati HAM melalui instrumen perizinan dan regulasi.
Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat berbagai kebijakan di level Kementerian yang merupakan inisiatif-inisiatif awal untuk mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM Kebijakan dalam beberapa regulasi sebagai berikut:
1. Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Komite Pengarah dan Tim Teknis Penyelenggaraan Kegiatan HAM di Bidang Industri. Kemudian diikuti dengan Rencana Aksi Kegiatan HAM di bidang industri;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perlindungan HAM dalam usaha perikanan tangkap di Indonesia;
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menginisiasikan Rencana Aksi Nasional Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan akibat Pertambangan; Surat Edaran Menteri Nomor: SE.1/Menlhk-Il/2015, tentang Penganganan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Mendorong pembahasan antar Kementerian agar Indonesia menerapkan Prinsip-Prinsip Sukarela untuk keamanan dan Hak Asasi Manusia (Voluntary Principles on Security and Human Rights) yang selanjutnya disebut P2SKH, yaitu pedoman bagi perusahaan yang bergerak di bidang industri ekstraksi (perusahaan minyak, gas dan pertambangan)
untuk memelihara keamanan dan keselamatan dalam pekerjaan mereka dalam kerangka kerja yang berusaha menjamin HAM.
35 Patricia Rinwigati Waagstein, ibid. Kewajiban Pemerintah tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 UU No.
40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
D. RENCANA AKSI YANG DIREKOMENDASIKAN
Dalam rangka untuk memastikan negara melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga,termasuk bisnis, maka negara dapat:
1. Melakukan harmonisasi, baik secara horisontal maupun vertikal terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, baik pada level Pemerintah Pusat maupun level Pemerintah Daerah, yang tidak sesuai dengan Prinsip-prinsip panduan Bisnis dan HAM;
2. Melakukan transformasi norma hukum HAM internasional yang mengatur tentang Bisnis dan HAM menjadi bagian norma hukum yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk memperkuat tanggung jawab korporasi menghormati HAM;
3. Mengembangkan instrumen kebijakan khusus sebagai pelaksanaan tindakan afirmasi untuk melindungi HAM kelompok rentan, seperti hak-hak anak, hak-hak perempuan, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak kelompok masyarakat adat, hak-hak orang lanjut usia, kelompok LGBT, hak-hak kelompok minoritas agama, dan kelompok rentan lainnya terhadap dampak negatif operasional;
4. Mendorong BUMN untuk mengimplementasikan Prinsip-prinsip panduan Bisnis dan HAM, termasuk mengembangkan instrumen uji tuntas HAM sebagai upaya menghindari keterlibatan BUMN terhadap pelanggaran HAM;
5. Memberikan fasilitasi kepada UMKM untuk dapat memenuhi standar kepatuhan terhadap Prinsip-prinsip panduan Bisnis dan HAM;
6. Menyusun kebijakan/regulasi sektoral yang mengatur korporasi untuk menghormati HAM sesuai dengan Prinsip-prinsip panduan Bisnis dan HAM;
7. Membuat standarisasi kepatuhan HAM terkait dengan aktivitas korporasi yang diwujudkan melalui instrumen uji tuntas HAM dan sertifikasi HAM;
8. Mempermudah perizinan dan memberikan insentif kepada setiap perusahaan yang telah melaksanakan uji tuntas HAM;
9. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap aktivitas operasional Korporasi;
10. Mendorong penegakan hukum terhadap Korporasi yang operasionalnya berdampak negatif terhadap HAM;
11. Mengembangkan kerangka kebijakan perjanjian investasi bilateral dengan mengacu pada standar penghormatan terhadap HAM, lingkungan, dan tenaga kerja;
12. Meningkatkan efektifitas implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan dalam menghormati HAM dan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan;
13. Melakukan peninjauan (review) secara berkala terhadap Rencana Aksi Nasional mengenai Bisnis dan HAM untuk menyesuaikan dengan perkembangan dinamika bisnis.
36 Investment & Human Rights Project (IHRP),op.cit., hlm. 7
3 TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN UNTUK MENGHORMATIHAK ASASI MANUSIA
A. MENCIPTAKAN KORPORASI YANG BERWATAK BISNIS UNTUK KEMANUSIAAN
Korporasi dilekati tanggung jawab untuk menghormati HAM merujuk pada norma dasar yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa setiap organ masyarakat (every organ of society) terikat untuk menaati ketentuan substantif HAM. Pemaknaan frasa tersebut diperluas sehingga meliputi entitas yang tidak termasuk dalam individu perorangan atau Negara, yakni korporasi.37 Korporasi sebagai bagian organ masyarakat, juga bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menghormati HAM seperti yang diatur dalam instrumen HAM internasional. Lebih jauh korporasi, direksi, dan orang yang bekerja juga berkewajiban untuk mengakui tanggung jawab dan menghormati norma-norma yang terkandung dalam perjanjian PBB dan instrumen internasional lainnya. Namun demikian dalam bisnis, langkah pertama yang efektif dan bertanggung jawab mengelola masalah HAM adalah mengembangkan pemahaman yang cukup bahwa HAM relevan dengan bisnis.38
Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menegaskan bahwa tanggung jawab untuk menghormati HAM mensyaratkan perusahaan untuk menghindari sebagai penyebab atau berkontribusi terhadap munculnya dampak yang merugikan bagi HAM melalui aktivitas mereka sendiri dan mengatasi saat terjadi dampak tersebut. Tanggung jawab korporasi mencakup upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang merugikan terhadap HAM yang secara langsung terkait dengan operasi, produk atau jasa sebagai akibat dari adanya hubungan bisnis. Selanjutnya, Prinsip-Prinsip Panduan menyatakan bahwa tanggung jawab untuk menghormati HAM berlaku untuk semua bisnis, terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikian, dan struktur yang mereka miliki. Selain itu, perusahaan juga harus memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk memenuhi tanggung jawab untuk menghormati HAM.
Dalam rangka memenuhi tanggungjawab mereka untuk menghormati HAM, perusahaan bisnis harus memiliki kebijakan dan proses yang pantas sesuai dengan ukuran dan keadaan, termasuk:
1. Sebuah kebijakan komitmen untuk memenuhi tanggungjawab mereka untuk menghormati HAM;
2. Suatu proses uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggungjawaban atas cara mereka mengatasi dampak-dampak pada HAM;
3. Proses-proses untuk melakukan pemulihan atas setiap dampak buruk terhadap HAM yang merugikan yang mereka hasilkan atau ketika mereka terlibat.
John Ruggie yang mengusulkan 2 (dua) instrumen utama untuk mengurangi potensi adanya dampak negatif beroperasinya korporasi terhadap HAM, yaitu kepatuhan perusahaan terhadap hukum (legal compliance) dan pendekatan uji tuntas (due diligence approach). Proses uji tuntas merupakan upaya untuk melihat fakta-fakta dari operasi dan hubungan bisnis perusahaan dengan konteks politik, ekonomi, dan sosial.
Selanjutnya proses evaluasi merupakan upaya menafsirkan faktafakta yang melingkupi perusahaan dalam bingkai standar HAM internasional dan berpedoman pada hukum nasional.39
Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM menegaskan bahwa tujuan uji tuntas HAM (human rights due diligence) digambarkan sebagai rangkaian tindakan mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan memperhitungkan dampak yang merugikan. Kemudian Prinsip-Prinsip Panduan menetapkan 4 (empat) langkah untuk mengimplementasikan proses uji tuntas HAM:
1. Menilai dampak HAM, baik aktual maupun potensial;
2. Mengintegrasikan temuan dari penilaian tersebut ke dalam fungsi dan proses yang relevan dan mengambil tindakan yang tepat;
3. Pelacakan efektivitas respon yang telah diambil oleh perusahaan;
4. Mengkomunikasikan secara eksternal atas tindakan yang telah diambil perusahaan untuk mengatasi dampak.
Selanjutnya, dalam konteks ini, salah satu alat instrumen yang dpat dipergunakan untuk memahami lanskap HAM dalam operasional perusahaan, yaitu lingkaran pengaruh (sphere of Influence) yang diinisiasi oleh United Nations Global Compact. Pendekatan peta masalah HAM merupakan upaya menempatkan isu HAM sebagai lingkaran konsentris (pusat perhatian) yang terdampak oleh operasi langsung suatu korporasi. Kemudian diikuti dengan lingkaran-lingkaran isu-isu yang berkaitan dengan dengan pemasok, pasar, masyarakat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pendekatan ini, maka isu-isu HAM merepresentasikan dampak pengaruh operasional suatu korporasi.40
Sementara itu, Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM menginisiasi konsep keterlibatan (complicity). Keterlibatan mengacu pada sampai sejauhmana korporasi terlibat dalam pelanggaran HAM dan lingkup pertanggungjawaban hukum yang dapat dituntut darinya. Keterlibatan korporasi itu meliputi tindakan mengizinkan, memberikan toleransi, atau mengetahui terjadinya pelanggaran HAM oleh suatu entitas yang masuk dalam lingkup pengaruhnya namun tidak memperdulikannya atau mengabaikan fakta atau bila dengan sepengetahuan korporasi memberikan bantuan praktis atau dorongan yang memberikan akibat yang substansial terhadap dilakukannya/ terjadinya pelanggaran HAM.41 John Ruggie memaknai konsep keterlibatan dengan mengacu pada keikutsertaan perusahaan secara tidak langsung dalam pelanggaran HAM yang sebenarnya pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh pihak lain, misalnya pemerintah dan aktor non-negara. Uji tuntas HAM dapat membantu sebuah perusahaan menghindari keterlibatan terhadap pelanggaran HAM.42
Dalam rangka untuk mengukur risiko HAM, perusahaan bisnis harus mengidentifikasi dan menilai setiap dampak potensial atau faktual HAM yang merugikan yang mungkin melibatkan korporasi, baik melalui aktivitas mereka sendiri ataupun sebagai suatu hasil dari hubungan bisnis mereka. Proses untuk menilai dampak-dampak hak asasi manusia dapat dimasukkan di dalamproses lainnya seperti penilaian risiko atau penilaian dampak lingkungan dan sosial, mereka harus memasukkan semua HAM yang diakui secara internasional sebagai sebuah poin acuan, karena perusahaan mungkin memberikan dampak nyata kepada setiap hak tersebut.
Komentar Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM menjelaskan bahwa perusahaan bisnis harus memberikan perhatian khusus kepada setiap dampak HAM pada individu-individu dari kelompok atau populasi yang mungkin berada pada risiko kerentanan atau marjinalisasi, dan mengingat perbedaan risiko yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki.
Apabila dipetakan dampak pengaruh korporasi secara internal dapat dilihat pada orang-orang yang bekerja pada suatu korporasi atau buruh korporasi itu sendiri. Peta buruh yang terdampak dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.
Buruh LGBT Buruh dengan Buruh Perempuan Disabilitas Dampak Korporasi terhadap Buruh Buruh dengan Buruh Anak Minoritas Agama/ Keyakinan Buruh Migran
Sedangkan peta dampak korporasi terhadap lingkungan hidup dapat dipetakan melalui diagram di bawah ini.
Deforestasi Dampak Korporasi Kedaulatan Pangan Monokultur terhadap Lingkungan Pencemaran Air, Udara, Tanah, Laut
Kemudian peta dampak korporasi terhadap komunitas setempat dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.
Masyarakat Adat Konsumen Kelompok Anak Masyarakat Pesisir Dampak Korporasi Petani dan Buruh Tani dan Nelayan terhadap Komunitas Kelompok Kelompok Usia Lanjut Perempuan Kelompok Rentan Lainnya
Selain Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM, ruang lingkup tanggung jawab korporasi yang bersinggungan dengan HAM juga dapat ditemukan pada IS0 26000 Guidance Standard on Social Responsibility. Terdapat beberapa prinsip yang terdapat dalam standar IS0 26000, yang meliputi:
1. Kepatuhan kepada hukum;
2. Menghormati instrumen/badan-badan internasional;
3. Menghormati pemangku kepentingan (stakeholders) dan kepentingannya;
4. Akuntabilitas dan transparansi;
5. Perilaku yang beretika ;
6. Melakukan tindakan pencegahan ;
7. Menghormati HAM.
Standar IS0 26000 Guidance on Social Responsibility mulai diberlakukan pada 1 November 2010. Terdapat 93% negara anggota International Organization for Standardization (ISO], termasuk Indonesia telah menyepakati definisi dan ruang lingkup tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial mencakup tanggung jawab organisasi yang berkaitan dengan dampak suatu keputusan dan aktivitas di masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; memperhitungkan harapan stakeholders; sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional; dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam hubungannya dengan pihak ketiga.43
Konsep tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya awal bagi korporasi untuk bertanggung jawab dalam penghormatan terhadap HAM. Implementasi tanggung jawab sosial perusahan semestinya dikerangkai dengan pendekatan berbasis hak dengan menitikberatkan pada pemberdayaan para pemangku hak (rights holder) sebagai pijakan dasar berdirinya kebijakan-kebijakan perusahaan.44 Konsep tanggung jawab sosial perusahaan saat ini telah banyak diterima oleh sektor bisnis dengan alasan-alasan: (1) Bisnis adalah bagian dari masyarakat; (2) Perusahaan adalah institusi bisnis dan juga institusi sosial; (3) Selain ada risiko, bisnis mendapat untung dari masyarakat.45 Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perusahaan seperti UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, dan Batubara, serta UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penghormatan terhadap HAM oleh korporasi salah satunya terkait dengan pembiayaan operasional mereka. Terkait dengan pembiayaan terdapat kebijakan pembiayaan berkelanjutan ini sebenarnya juga telah diatur oleh rezim hukum internasional, salah satunya Eguator Principles. Prinsip tersebut menyatakan bahwa lembaga keuangan berkomitmen untuk tidak memberikan pinjaman untuk sebuah proyek yang bernilai USD 10 juta atau lebih, apabila calon debiturnya tidak mematuhi aturan-aturan sosial dan lingkungan.46 Berdasarkan Prinsip Ekuator ini, lembaga keuangan yang telah mengadopsi prinsipprinsip tersebut dituntut untuk melakukan penilaian secara menyeluruh dari segi dampak terhadap lingkungan untuk proyek-proyek yang akan dibiayai oleh lembaga keuangan tersebut. Sebagai bagian dalam penilaian tersebut, lembaga keuangan perlu mengukur potensial dampak dan risiko terkait lingkungan dan masalah sosial dari proyek yang diajukan.47
Selain Prinsip Ekuator ini, terdapat IFC (International Finance Corporation) Sustainability Framework yang secara objektif ditujukan sebagai instrumen untuk menjamin proyek dan investasi yang dilakukan oleh anggota IFC tidak menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran HAM. Performance standard 2-8 menjamin bahwa proyek-proyek negara anggota IFC tidak menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran HAM. Berdasarkan standar ini korporasi harus menindaklanjuti dengan mengidentifikasi risikorisiko pelanggaran HAM yang mungkin terjadi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar-standar yang ada. Performance standard ini juga terkait dengan relasi tindakan korporasi dengan para pemangku kepentingan tertentu, termasuk kelompok rentan yang mungkin terdampak suatu proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu korporasi.48 Selanjutnya terdapat Deklarasi Collevecchio yang merupakan inisiatif dari kelompok organisasi non pemerintah yang memiliki perhatian terhadap keterlibatan bank di proyek-proyek yang mengandung risiko terhadap lingkungan, termasuk HAM. Deklarasi ini mendorong institusi keuangan untuk berpartisipasi secara aktif dalam melindungi lingkungan hidup. Selain itu, institusi keuangan juga didorong untuk berkomitmen terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan lebih mempertimbangkan faktor lingkungan dalam menyalurkan dana pinjaman.49
Dalam konteks relasi bisnis dengan hak anak, UNICEF, United Nations Global Compact dan Save the Children menerbitkan Prinsip-Prinsip Usaha dan Hak Asasi Anak. Prinsip-prinsip ini menjadi kerangka kerja yang komprehensif bagi dunia usaha untuk memahami dan menangani dampak usaha pada hak-hak dan kesejahteraan anak. Prinsip-prinsip Usaha dan Hak Asasi Anak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menghormati dan mendukung hakhak anak terkait dengan kegiatan usaha dan hubungan usahanya, termasuk ditempat kerja, di pasar, di kalangan masyarakat, dan dilingkungannya. Prinsip-prinsip berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi rentang tindakan menyeluruh yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mencegah dan menangani dampak buruk pada hak-hak anak dan upayaupaya yang dapat diambil untuk membantu memajukan hak-hak anak.50
UNICEF, United Nations Global Compact dan Save the Children mengembangkan Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak yang mencakup:
Memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati hak-hak anak dan berkomitmen untuk mendukung hak asasi anak;
2. Berkontribusi menuju penghapusan perburuhan anak termasuk dalam seluruh kegiatan usaha dan hubungan usaha;
3 Menyediakan pekerjaan yang patut bagi pekerja muda, orang tua dan pengasuh;
4 Menjamin perlindungan dan keselamatan anak di segala kegiatan usaha dan berbagai fasilitas usaha;
5 Menjamin bahwa produk-produk dan jasa aman bagi anak; dan berupaya mendukung hak-hak anak melalui berbagai produk dan jasa;
6 Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak-hak anak;
7. Menghargai dan mendukung hak-hak anak dalam kaitan dengan penguasaan dan penggunaan lahan dan lingkungan hidup;
8. Menghargai dan mendukung hak-hak anak dalam tatanan/rancangan keamanan;
9. Membantu melindungi anak yang terdampak keadaan darurat/bencana
10. Memperkuat upaya masyarakat dan pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak
37 Rudi M. Rizki, Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM, (Jakarta: Penerbit Fikahati Aneska, 20120, hlm. 17-18.
38 International Council on Mining and Metals, Human Rights in the Mining and Metals Industry: Intergrating Human Rights Due Dilligence into Corporate Risk Management Processes (London: ICMM, 2012], hlm. 6
39 Daan Schoemaker, Raising the Bar on Human Rights: What the Ruggie Principles Mean for Responsible Investors, [Sustainalytics, 2011), hlm. 9-11.
40 Mike Baab &Margaret Jungk, The Arc of Human Rights Priorities: A New Model for Managing Business Risk The Human Rights and Business Department, (Copenhagen: The Human Rights and Business Department Danish Institute for Human Rights,tanpa tahun), hlm. 5
41 Rudi M. Rizki, op.cit., hlm.
106 42 Global Compact Network Netherlands, Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia:Sebuah Alat Panduan bagi Perusahaan, (Jakarta:Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2014), hlm. 146
43 http://csrindonesia.com/perlukah-csr-diatur-dalam-sebuah-undang-undang/
44 Chris Avery, The Difference Between CSR and Human Rights.Corporate Citizenship Briefing www.ccbriefing.co.uk August/ issue 89 September 2006
45 A. Sony Keraf, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berbasis HAM dalam Abdul Hakim G. Nusantara, et. al.,Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM: Tinjauan Teori dan Prinsip-prinsip Universal dan Implementasinya di Indonesia, (Jakarta: Komnas HAM Cetakan Kedua, 2013), hlm.40
46 http://elsam.or.id/2016/04/mengawal-pembiayaan-pembangunan-yang-ramah-lingkungan/
47 Perkumpulan Prakarsa & ResponsiBank Indonesia, Mengawal Green Banking Indonesia Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan, (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2014), hlm. 6
48 Iman Prihandono & Andi A. Khairunnisa, Tanggung Jawab Korporasi Multinasional dalam Hukum HAM Internasional, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hlm. 90-91
49 Perkumpulan Prakarsa & ResponsiBank Indonesia, op.cit., hlm. 7
B. PEMETAAN KEBIJAKAN YANG MENDUKUNG PERAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU BISNIS YANG HORMAT TERHADAP HAM
Kebijakan yang mendukung korporasi untuk bertanggung jawab secara hukum terhadap upaya penghormatan terhadap HAM dapat dipetakan menjadi 3 (tiga) ruang lingkup, sebagai berikut:
1. Pemangku Hak yang Berisiko Terdampak di Tempat Kerja
tempat kerja, diantaranya adalah UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan; UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Pemangku Hak yang Berisiko Terdampak di Komunitas
Produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab korporasi dalam konteks perlindungan terhadap pemangku hak yang berisiko terdampak di komunitas terdapat 2 kategori, yaitu:
a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HAM, sebagai berikut; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
b. Peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoralterkait dengan perlindungan terhadap komunitas, sebagai berikut; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; UU No. 1
Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
C. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup maupun pengaturan sektoral yang mengatur dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan sebagai berikut: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian: UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi: UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; UU No. 37 Tahun 2014 tentang konservasi Tanah dan Air; UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
C. INISIATIF-INISIATIF AWAL UNTUK MEMPERKUAT KORPORASI SEBAGAI AKTOR YANG BERPERAN UNTUK MENGHORMATI HAM
Inisiasi Pembentukan Kelompok Kerja Bisnis dan Hak Asasi Manusia [Business and Human Rights Working Group/BHRWG] oleh Indonesian Global Compact Network (IGCN) menunjukkan peran penting dan strategis sektor bisnis dalam mempromosikan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM, terutama upaya mengimplementasikan dalam setiap aktivitas keseharian bisnis. Kelompok bisnis menyadari bahwa untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan dapat bersaing secara global, mereka harus menghormati HAM yang telah menjadi bagian dari standar-standar internasional. Oleh karena itu, Kelompok Kerja ini dapat berfungsi sebagai sarana untuk berbagi mendiskusikan strategi yang bisa dikembangkan untuk memajukan Prinsip-Prinsip Panduan mengenai Bisnis dan HAM.51
Dalam kaitannya dengan pengawasan pembiayaan investasi oleh perbankan di Indonesia telah dikembangkan sebuah Panduan Pemeringkatan ResponsiBank. Panduan Pemeringkatan ResponsiBank merupakan inisiatif kelompok masyarakat yang bernama Koalisi ResponsiBank Indonesia. Panduan ini digunakan untuk menilai apakah bank telah mengakomodasi isu-isu sosial, HAM, dan lingkungan hidup dalam kebijakan pemberian pinjaman atau investasinya.52
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK] bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyusun Roadmap Sustainable Finance atau Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan pada Desember 2014. Roadmap itu sendiri diharapkan menjadi acuan bagi bank-bank dan juga lembaga keuangan non-bank untuk tidak memberikan kredit pembiayaan kepada perusahaan yang tidak melakukan due dilligence atau uji tuntas terhadap segala kemungkinan risiko yang akan terjadi dalam operasi bisnisnya. Keuangan berkelanjutan di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip program keuangan berkelanjutan di Indonesia mencakup:53
1. Prinsip pengelolaan risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko Lembaga Jasa Keuangan guna menghindari, mencegah dan meminimalisir dampak negatif yang timbul serta mendorong peningkatan kemanfaatan kegiatan pendanaan dan operasional Industri Jasa Keuangan;
2. Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pendanaan terutama pada sektor industri, energi, pertanian, infrastruktur dan UMKM dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial; serta menyediakan layanan keuangan kepada
komunitas yang umumnya memiliki keterbatasan atau tidak memiliki akses ke layanan keuangan di sektor formal.
3. Prinsip Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sosial dan Pelaporan dengan menyelenggarakan praktik-praktik tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang kokoh dan transparan di dalam kegiatan operasional Lembaga Jasa Keuangan dan terhadap praktik-praktik tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang diselenggarakan oleh nasabah-nasabah Lembaga Jasa Keuangan; serta secara berkala melaporkan kemajuan Lembaga Jasa Keuangan dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ini kepada masyarakat.54
Sejalan dengan Roadmap di atas, Bank Indonesia pun telah mengakomodasi persyaratan terkait AMDAL tersebut sebagai salah satu acuan bagi pihak perbankan dalam menyalurkan investasi modal kepada pelaku usaha. Dalam Peraturan Bank Indonesia No 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam Peraturan tersebut yang kemudian diikuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 15/28/DPNP mengenai penilaian kualitas aset bank umum-,
Bank indonesia mendorong pihak perbankan untuk semakin mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan dalam melakukan penilaian suatu prospek usaha.
51 http://elsam.or.id/2015/07/dialog-dan-advokasi-kebijakan-pendekatan-
D. RENCANA AKSI YANG DIREKOMENDASIKAN
Dalam rangka untuk menciptakan korporasi yang berwatak hormat terhadap HAM, maka korporasi dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Membuat kebijakan atau peraturan internal guna menghindari terjadinya atau terlibat pada aktivitas atau hubungan bisnis yang memunculkan dampak yang merugikan terhadap HAM dan mengatasi dampak tersebut;
2. Melaksanakan uji tuntas HAM secara periodik dengan cara mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggungjawaban atas dampak terhadap HAM. Uji tuntas HAM tersebut meliputi menilai dampak potensial dan nyata terhadap HAM, mengintegrasikan dan bertindak atas temuan-temuan, melacak respon dan mengkomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi;
3. Mengembangkan standar analisis untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko HAM dan dampak aktivitas bisnis, khususnya hakhak kelompok rentan yang terdampak, kemudian mengintegrasikan hasil temuan penilaian ke dalam sistem manajemen perusahaan;
4. Mendorong dilakukannya pertemuan berkala antara pihak korporasi, pemerintah, Komnas HAM, LSM, dan masyarakat untuk berbagi pengalaman-pengalaman terbaik (best practices) dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip bisnis dan HAM;
5. Menyediakan mekanisme pemulihan bagi korban terdampak operasional korporasi dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perlindungan hak-hak kelompok rentan, seperti seperti hak-hak anak, hak-hak perempuan, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak kelompok masyarakat adat, hak-hak orang lanjut usia, kelompok LGBT, hakhak kelompok minoritas agama, dan kelompok rentan lainnya;
6. Mematuhi standar-standar kebijakan pembiayaan yang berkelanjutan seperti yang telah diatur dalam terdapat IFC (International Finance Corporation) Sustainability Framework, Deklarasi Collevecchio, dan Equator Principles agar proyek yang dijalankan korporasi tidak melanggar HAM dan merusak lingkungan;
7. Memperkuat peran dan fungsi Kelompok Kerja Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHRWG) dalam rangka mengembangkan strategi untuk mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Panduan dalam operasional korporasi;
8. Menempatkan program tanggung jawab sosial perusahaan dalam kerangka pendekatan berbasis hak untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak, khususnya kelompok rentan;
9. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan hak-hak masyarakat yang terdampak, khususnya kelompok rentan dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil setempat;
52 Perangkat ini adalah sarana bagi konsumen untuk menilai apakah bank telah mempertimbangkan aspek sosial, hak asasi manusia dan lingkungan hidup dalam core business mereka, yaitu dalam kebijakan pemberian pinjaman atau investasi mereka, sehingga bukan hanya unsur profit yang menjadi tujuan satu-satunya keberadaan lembaga keuangan, namun unsur-unsur people, planet, profit senantiasa dipertimbangkan. Lihat http://responsibank.id/tentang-kami/
54 Perkumpulan Prakarsa & ResponsiBank Indonesia, op.cit., hlm. 9
53 Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019, (Jakarta: OJK, 2014), hlm. 17
4 AKSES TERHADAP PEMULIHAN
A. AKSES TERHADAP PEMULIHAN PRASYARAT DASAR MEMULIAKAN KEMANUSIAAN DAN MARTABAT KORBAN
Secara umum, kewajiban negara untuk melindungi HAM yang terlanggar oleh pihak ketiga, termasuk korporasi menyiratkan 3 (tiga) hal berikut:55
1. Kewajiban substantif untuk memastikan perlindungan HAM melalui kebijakan legislasi serta menjamin perlindungan kelompok atau individu yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, masyarakat adat, buruh migran, penyandang disabilitas, LGBT, orang tua, dan kelompok rentan lainnya;
2. Kewajiban prosedural untuk menyelidiki, menghukum, dan memulihkan pelanggaran HAM yang potensial yang terjadi;
3. Kewajiban untuk menginformasikan dan memantau aktivitas korporasi yang berisiko tinggi.
Selanjutnya menurut Hukum HAM Internasional, negara memiliki kewajiban internasional untuk menyediakan setiap korban untuk mengakses pemulihan akibat pelanggaran HAM tersebut. Kewajiban negara ini meliputi beberapa hal berikut:56
1. Investigasi atas dugaan penyalahgunaan;
2. Kemungkinan untuk menetapkan tanggung jawab hukum;
3. Mekanisme yang efektif dan independen / persidangan yang adil;
4. Sanksi;
5. Reparasi;
Dengan demikian, setiap terjadi peristiwa pelanggaran dan penyalahgunaan HAM, hukum internasional menyatakan bahwa pelaku harus bertanggung jawab sehingga tidak terjadi praktik impunitas. Sedangkan korban dari peristiwa tersebut memiliki hak untuk mengakses pemulihan yang efektif.
Orang yang secara individual atau kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan nyata terhadap hak-hak dasar mereka, atas tindakan atau pembiaran yang merupakan pelanggaran berat hukum HAM internasional, atau pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Istilah korban juga termasuk, sejauh dipandang tepat, keluarga langsung atau orang yang secara langsung berada di bawah tanggungan para korban dan orang-orang yang telah mengalami penderitaan dalam membantu para korban yang sengsara atau dalam mencegah orang-orang agar tidak menjadi korban".
Sumber: Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power), Resolusi Majelis Umum 40/34 29 November 1985.
Apabila mengacu pada ketentuan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power), khususnya Bagian V Prinsip dan Pedoman definisikan korban, terdiri dari elemen-elemen berikut ini:57
1. Seseorang atau sekelompok korban apabila mereka menderita kerusakan atau kerugian, terlepas dari apakah pelaku dikenali atau apakah korban tersebut memiliki hubungan khusus dengan korban;
2. Terdapat berbagai bentuk (jenis) kerusakan atau kerugian yang dapat ditimbulkan, dan ini dapat berhubungan, baik melalui tindakan positif atau pembiaran;
3. Korban dapat secara langsung atau tidak langsung yang diakibat pelanggaran, dan korban tidak langsung juga berhak untuk reparasi;
4. Orang yang menderita kerugian tersebut dapat secara individual maupun kolektif.
Berdasarkan elemen tersebut, maka korban pelanggaran HAM, baik secara langsung atau tidak langsung, terlepas dari tindakan tersebut merupakan tindakan maupun pembiaran, memiliki hak mendapatkan pemulihan.
Akses pemulihan merupakan elemen penting dalam sistem Hukum HAM Internasional, yakni menjamin keadilan dan ganti rugi yang ditujukan tidak hanya cara mengatasi masa lalu, tetapi sarana penting untuk membangun masa depan, baik bagi individu yang secara langsung dipengaruhi dan untuk melindungi hak masyarakat secara keseluruhan.58 Dengan demikian, setiap korban pelanggaran HAM memiliki hak untuk mengakses pemulihan, termasuk melalui mekanisme yudisial, ketika skema pemulihan yang lain, seperti pemulihan administrasi, tidak mencukupi.
Elemen kunci agar para korban dapat mengakses keberadaan mekanisme pemulihan dengan cara meningkatkan kesadaran mereka. Negara seharusnya memfasilitasi kesadaran publik dan pemahaman mengenai mekanisme ini, baik berdasarkan mekanisme berbasis negara dan mekanisme berbasis non-negaraserta memberikan informasi tentang bagaimana mekanisme yang tersedia tersebut dapat diakses. Berkaitan dengan mekanisme pemulihan perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok rentan dan kelompok lain yang mengalami kesulitan untuk mengakses mekanisme tersebut karena fakror kendala bahasa, keterpencilan geografis, dan lain-lain.59
Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM menegaskan bahwa Negara harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan, melalui cara-cara yudisial, administratif, legislatif atau lainnya, ketika pelanggaran HAM terjadi di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka. Lebih jauh Prinsip-Prinsip Panduan menyatakan bahwa setiap korban pelanggaran HAM yang terkena dampak operasional perusahaan memiliki akses atas pemulihan yang efektif.
Akses pemulihan telah diakui secara eksplisit melalui berbagai mekanisme di bawah mekanisme badan PBB, termasuk konteks regional. Akses pemulihan dapat menjadi efektif, apabila mekanisme yang tersedia mampu mengarah pada upaya penyelidikan yang secara menyeluruh dan tidak memihak, penghentian pelanggaran jika sedang berlangsung, dan perbaikan yang memadai, termasuk restitusi, kompensasi, kepuasan, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan. Jaminan akses pemulihan bagi korban pelanggaran dan penyalahgunan HAM berasal dari kewajiban negara di bawah hukum internasional untuk mengatur perilaku pihak swasta atau individu, termasuk badan usaha, untuk memastikan perbuatan mereka tidak melanggar HAM. Hukum internasional juga membebankan suatu kewajiban bagi negara untuk menjamin akses pemulihan yang efektif tersedia bagi korban. Kewajiban ini juga diberlakukan pada konteks transnasional untuk mencakup setiap tindakan entitas bisnis yang beroperasional di luar wilayah negara tersebut.60
Komentar Prinsip-Prinsip Panduan menguraikan terdapat 2 (dua) aspek untuk mengakses hak atas pemulihan yang efektif, yaitu aspek prosedural dan aspek substantif. Aspek substantif ditujukan secara umum, akan meniadakan atau menyelesaikan kerugian HAM yang telah terjadi. Sedangkan aspek prosedur bagi ketentuan pemulihan harus imparsial, dilindungi dari korupsi dan bebas dari usaha politik atau apapun untuk mempengaruhi hasil.
Pemulihan dapat termasuk permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi finansial atau non-finansial dan sanksi hukuman (baik pidana atau administratif, seperti denda), serta pencegahan dari kerugian melalui, misalnya, penjaminan untuk tidak diulangi. Prosedur bagi ketentuan pemulihan harus imparsial, dilindungi dari korupsi dan bebas dari usaha politik atau apapun untuk mempengaruhi hasil.
Sebagai bagian dari kewajiban untuk memberikan perlindungan di bawah hukum internasional, negara dipersyaratkan untuk mengambil langkahlangkah untuk menginvestigasi, menghukum, dan memberikan ganti rugi terkait penyalahgunaan HAM yang terjadi dalam wilayah atau yurisdiksi. Kewajiban ini dimaknai sebagai kewajiban untuk menyediakan akses untuk mendapatkan pemulihan (access to remedy).6 Theo Van Boven mengajukan pengertian pemulihan sebagai segala jenis ganti rugi yang bersifat material maupun non-material bagi para korban pelanggaran HAM, yang meliputi aspek-aspek hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.62 Hak untuk memperoleh pemulihan yang efektif mencakup hak korban untuk:63
61 John Gerard Ruggie, op.cit, hal. 102 62 Lihat Abdul Haris Samendawai, Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat: (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional),Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16 April 2009, hlm. 256
63 Amnesty International, op.cit, hal. Sementara menurut Abdul Haris Samendawai, menyatakan beberapa hak pokok korban yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara yakni: [1) hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera (baik berupa kompensasi maupun restitusi); (2) hak atas informasi mengenai hak-haknya dalam mengupayakan ganti rugi dan memperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti kerugian;(3) hak untuk menyatakan pandangan dan memberikan pendapat;[4) hak atas tersedianya bantuan selama proses hukuman dijalankan; [5] hak atas perlindungan dari gangguan/intimidasi/ tindakan balasan dari pelaku, perlindungan kebebasan pribadi dankeselamatan baik pribadi maupun keluarganya, dan Keenam, hak atas mekanisme/ proses keadilan yang cepat dan sederhana/ tidak adanya penundaan. Lihat Abdul Haris Samendawai, Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat: (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional) ,Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16 April 2009, hlm. 256
1. Akses terhadap keadilan secara efektif dan setara;
2. Reparasi layak, efektif, dan seketika untuk kerugian yang diderita korban;
3. Akses terhadap informasi yang relevan mengenai pelanggaran dan mekanisme reparasi.
Pengaturan yang sama terdapat dalam Statuta Roma yang juga memberikan perhatian khusus atas posisi korban dalam proses berjalannya peradilan. Hal tersebut diatur dalam beberapa pasal yang mengatur mengenai hak-hak korban selama proses peradilan berlangung, yaitu:
1. Hak atas perlindungan bagi korban selama proses peradilan berlangsung;64
2. Hak atas jaminan perlindungan baik dalam konteks finansial maupun fasilitas lainnya bagi korban dan keluarganya.65
Dalam konteks ini, Prinsip-Prinsip Panduan menetapkan bahwa mekanisme hukum yang efektif merupakan prasyarat mendasar untuk mengakses pemulihan pemulihan. Oleh karena itu, negara-negara harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan efektivitas mekanisme hukum domestik ketika mengatasi pelanggaran HAM terkait dengan bisnis, termasuk mempertimbangkan cara-cara untuk mengurangi hambatan-hambatan hukum, praktis, dan lainnya yang dapat menyebabkan pengingkaran atas akses terhadap pemulihan.
Negara harus mempertimbangkan cara-cara untuk mengatasi ketidakseimbangan di antara para pihak dalam gugatan HAM terkait dengan bisnis dan setiap hambatan lainnya untukakses yang dihadapi oleh individu dari kelompok atau populasi yang memiliki risiko tinggi atas kerentanan dan marjinalisasi.
Selain mekanisme hukum berbasis negara, Prinsip-Prinsip Panduan juga menetapkan kewajiban negara untuk menyediakan mekanisme non-hukum berbasis negara. Mekanisme ini mungkin berupa proses berbasis mediasi, ajudikatif, atau mengikuti cara lainnya sesuai dengan budaya dan cocok dengan hak atau melibatkan beberapa kombinasinya tergantung dari isu terkait, setiap kepentingan publik yang terlibat, dan kebutuhan potensial dari para pihak.
Korporasi memiliki peran penting untuk mengembangkan mekanisme pengaduan yang bukan berbasis negara. Menurut Komentar Prinsip- Prinsip Panduan, perusahaan bisnis itu sendiri atau dengan pihak terkait, atau asosiasi industri atau sebuah kelompok pihak-pihak terkait dapat mengembangkan mekanisme pengaduan. Selanjutnya agar pengaduan dapat ditangani sedini mungkin dan dipulihkan secara langsung, maka perusahaan bisnis harus membangun atau berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan pada tingkat operasional yang efektif bagi individuindividu dan komunitas yang mungkin terkena dampak merugikan.
Namun demikian, seluruh mekanisme pengaduan, tersebut dapat bekerja secara efektif apabila terdapat peningkatan kesadaran di kalangan kelompok rentan. Oleh karena itu, perlu pengembangan mekanisme pengaduan yang sesuai dengan karakteristik kerentanan korban. Seiring dengan hal ini, ketersediaan informasi tentang mekanisme hukum berbasis negara, mekanisme non-hukum berbasis negara, maupun mekanisme yang dikembangkan korporasi harus dapat diakses oleh orang yang hidup wilayah pedesaan yang terpencil, perempuan, masyarakat adat, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.anak-anak atau perempuan, dan kelompok lainnya.66
Untuk memastikan efektivitas memekanisme tersebut, mekanisme pengaduan non-hukum,baik berbasis Negara dan tidak berbasis negara, harus memenuhi kriteria yang meliputi:
1. sah; 2. aksesibilita; dapat diprediksi 3. bersifat adil; 4. transparansi; 5. sesuai dengan hak; 6. sumber untuk terus belajar; dan 7. keterlibatan dan dialog.
B. PEMETAAN KEBIJAKAN YANG MENJADI LANDASAN NORMA UNTUK MEMPERKUAT AKSESIBILITAS KORBAN PELANGGARAN HAM TERHADAP PEMULIHAN
Beberapa undang-undang yang mengatur akses pemulihan bagi korban pelanggaran HAM adalah sebagai berikut: UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
C. INISIATIF-INISIATIF AWAL SEBAGAI FONDASI UNTUK MENGEMBANGKAN MEKANISME PEMULIHAN BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM
Inisiatif-inisiatif kebijakan lokal mulai bermunculan untuk merespon isu pemulihan korban pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM di masa lalu. Peraturan Walikota (Perwali) Palu No. 25 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Daerah (RANHAMDA] Kota Palu merupakan salah satu produk regulasi lokal yang dapat dijadikan sebagai instrumen untuk memperkuat aksesibilitas korban pelanggaran HAM. Meskipun peraturan ini dibungkus dalam kerangka kerja RANHAMDA, namun di dalamnya secara khusus menyinggung pengakuan terhadap korban Peristiwa 1965/1966 di Kota Palu, serta upaya pemulihan yang akan dilakukan Pemkot Palu terhadap para korban tersebut.
Kemudian Pemerintah Propinsi DKI Jakarta membuat memorialisasi tentang peristiwa kekerasan yang terjadi di wilayahnya pada 13-15 Mei 1998. Pembuatan memorialisasi ini merupakan upaya untuk memberi penghormatan bagi para korban dan keluarganya serta bagian dari upaya mencegah keberulangan peristiwa kekerasan tersebut di masa yang akan datang.
Dalam konteks relasi bisnis dan HAM, maka inisiatif-inisiatif yang didesain oleh pemerintah daerah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palu dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat dijadikan model untuk mengembangkan upaya pemulihan di tingkat daerah. Namun demikian, upaya untuk mengembangkan mekanisme pemulihan tersebut harus melibatkan korporasi, pemerintah daerah, lembaga-lembaga sosial-budaya masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil setempat. Pelibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan upaya pemulihan memungkinkan masyarakat menjadi pelaku pemulihan mereka sendiri sehingga dapat membangun keberdayaan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam upaya mengembangkan mekanisme pemulihan tersebut tetap harus melibatkan partisipasi kelompok rentan yang terdampak.
55 Stéphanie Lagoutte, Unpacking Pillar 1 And 3 Of The Un Guiding Principles on Human Rights and Business, [Copenhagen: The Danish Institute for Human Rights, 2014], hlm. 13
57 Redress Trust, Implementing Victims Rights: A Handbook on the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation, (London: Redress Trust, 2006), hlm. 15-16
58 Amnesty International, Incorporated Corporate Abuses and The Human Right
59 Stéphanie Lagoutte, op.cit., hlm.34
60 Gwynne Skinner, Robert McCorguodale, and Olivier De Schutter, The Third Pillar: Access to Judicial Remedies for Human Rights Violations by Transnational Business, (The International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), CORE, The European Coalition for Corporate Justice (ECCJ, 2013),hlm. 25
64 Pasal 57 yang mengatur perlindungan pada tahap pre trial maupun Pasal 68 yang berisi hakhak korban selama proses persidangan, seperti partisipasi korban, mekanisme perlindungan dalam tahapan pembuktian untuk memberikan keterangan secara in camera maupun pengajuan bukti dengan sarana elektronika. Lihat Abdul Haris Samendawai, ibid
65 Pasal 79 mengatur mengenai pembentukan Trust Fund untuk menjamin hak-hak korban kejahatan dan keluarganya. Lihat Abdul Haris Samendawai, ibi
66 Stéphanie Lagoutte, op.cit., hlm39
D. RENCANA AKSI YANG DIREKOMENDASIKAN
Dalam rangka untuk mengembangkan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM, maka:
1. Negara dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Memperkuat fungsi penanganan pengaduan dan penyelesaian konflik Kementerian/Lembaga untuk terkait aktivitas korporasi yang berdampak merugikan HAM;
b. Mendukung dan mendorong kemandirian peradilan, integritas dan ketidakberpihakan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan korporasi;
c. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang mudah diakses, baik melalui proses mekanismehukum (yudisial) yang transparan dan akuntabel maupun melalui mekanisme non-hukum;
d. Mengembangkan mekanisme pemulihan melalui penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan korporasi dalam pelanggaran HAM;
e. Meningkatkan kesadaran dan pengembangan kapasitas para korban, pemegang hak(rights holders), dan masyarakat sipil untuk memberdayakan, menggunakan, dan mengakses instrumen pemulihan yang tersedia;
f. Mengembangkan sistem informasi dan pengetahuan tentang hakhak korban pelanggaran HAM oleh korporasi untuk mempermudah korban mengakses mekanisme pemulihan yang tersedia;
g. Membangun mekanisme pemulihan berbasis masyarakat yang efektif dan responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan perlindungan hak-hak kelompok-kelompok rentan;
h. Mengembangkan mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat yang terdampak, termasuk mekanisme khusus bagi kelompok rentan dalam penyusunan mekanisme pemulihan berbasis masyarakat.
2. Korporasi dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Mendorong korporasi untuk mengembangan mekanisme penanganan pengaduan dan mekanisme pemulihan yang mudah diakses oleh korban yang terdampak operasional korporasi maupun relasi bisnisnya dengan pihak ketiga;
b. Meningkatkan kapasitas staf di level manajemen untuk membuat mekanisme penanganan pengaduan dan pemulihan terkait dampak yang merugikan HAM yang terjadi karena aktivitas korporasi itu sendiri maupun relasi bisnisnya dengan pihak ketiga;
c. Mengembangkan mekanisme pemulihan berbasis masyarakat yang mudah diakses dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan hak-hak kelompok-kelompok rentan;
d. Melibatkan masyarakat dalam pengembangan mekanisme pemulihan, termasuk mekanisme khusus bagi kelompok rentan.
Rekomendasi-rekomendasi tersebut di atas, baik terkait dengan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati Hak Asasi Manusia maupun akses terhadap pemulihan juga relevan untuk pemenuhan, perlindungan dan pemajuan Hak Anak oleh dunia usaha. Secara khusus perlu memastikan bahwa kajian kebutuhan dan peninjauan berkala; pengembangan regulasi, kebijakan, dan pedoman pelaksanaan; serta penguatan kapasitas untuk pengawasan; penyediaan akses terhadap pemulihan; penguatan masyarakat, keluarga dan anak, mempertimbangkan persoalan pelanggaran hak anak. Terlebih, dalam setiap hal yang menyangkut anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan partisipasi anak harus menjadi pertimbangan dan dilaksanakan.