Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): RINGKASAN EKSEKUTIF : Penelitian Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah Daerah - Dalam Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Jawa Barat Dan Aceh Singkil

26 halaman · 26 halaman diproses dengan OCR · 9.8 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. DAFTAR ISI
  2. Kata Pengantar
  3. A. Metode Pemilihan Wilayah Penelitian
  4. B. Metode Pengumpulan Data
  5. C. Metode Analisis Temuan
  6. A. Tekanan Kelompok Intoleran
  7. B. Belum Kuatnya Pengetahuan dan Kesadaran terhadap Norma-norma Hak atas KBB
  8. C. Problem pada Kebijakan yang Lebih Tinggi
  9. D. Mengistimewakan Ajaran Agama Tertentu
  10. A. Deskripsi Kebijakan Pemerintah Daerah yang Melanggar Hak atas KBB
  11. B. Deskripsi Beragam Kebijakan yang Melanggar Hak atas KBB
  12. C. Deskripsi Kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan Keseluruhan isu/aspek KBB
  13. D. Deskripsi Kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan 3 Problematika Utama di Setiap Daerah
  14. E. Deskripsi Kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan SKPD/Perangkat Pemerintah Daerah
  15. A. Kepada Pemerintah Kota Bandung
  16. B. Kepada Pemerintah Kota Bogor
  17. C. Kepada Pemerintah Kota Bekasi
  18. D. Kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
  19. E. Kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan
  20. F. Kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur
  21. G. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
  22. VI. Penutup

PENELITIAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI JAWA BARAT DAN ACEH SINGKIL

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2017

RINGKASAN EKSEKUTIF PENELITIAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI JAWA BARAT DAN ACEH SINGKIL

Maret 2017

Dipublikasi oleh: Desk KBB Komnas HAM dan HRWG

Pembaca Ahli: M. Imdadun Rahmat

Penulis: Jayadi Damanik

Tim Peneliti: Yhodisman Shoratta Nurjaman Abdul Hakim Vella Okta Rini Hafid Ghazali Ali Sobirin Dwi Novita Rini Muhammad Hafiz

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. Latuharhari No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 62-21- 3925230, Fax: 62-21-3925227, E-mail: info@ komnasham.go.id, Website : www.komnasham.go.id iii Kata

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iv I. Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat dan Aceh Singkil 1 II. Metode Penelitian 2 A. Metode Pemilihan Wilayah Penelitian 2 B. Metode Pengumpulan Data 2 C. Metode Analisis Temuan 3 III. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Kebijakan 5 A. Tekanan Kelompok Intoleran 5 B. Belum Kuatnya Pengetahuan dan Kesadaran terhadap Norma- 7 norma Hak atas KBB C. Problem pada Kebijakan yang Lebih Tinggi 8 D. Mengistimewakan Ajaran Agama Tertentu 9 IV. Beragam Kebijakan Pemerintah Daerah 11 11 A. Deskripsi Kebijakan Pemerintah Daerah yang Melanggar Hak atas KBB B. Deskripsi Beragam Kebijakan yang Melanggar Hak atas KBB 12 C. Deskripsi Kebijakan Daerah Berdasarkan Keseluruhan Isu/ 12 Aspek KBB D. Deskripsi Kebijakan Daerah Berdasarkan 3 Problematika 14 Utama di Setiap Daerah E. Deskripsi Kebijakan Daerah Berdasarkan SKPD/Perangkat 17 Pemerintah Daerah V. Rekomendasi 18 A. Kepada Pemerintah Kota Bandung 18 B. Kepada Pemerintah Kota Bogor 18 C. Kepada Pemerintah Kota Bekasi 19 D. Kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 19 E. Kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan 20 F. Kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur 20 G. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil 20 VI. Penutup 21

Kata Pengantar

Komnas HAM yang dalam hal ini adalah Desk KBB Komnas HAM pada 2016 telah melaporkan temuan penelitiannya tentang pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Jawa Barat yang dilakukan di enam daerah, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, Kota Bekasi dan Kota Bandung. Temuan tersebut telah disampaikan ke publik dalam Kongres Nasional Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Jakarta pada 27 Februari 2016.

Setelah setahun berlalu, kini Desk KBB Komnas HAM kembali menyampaikan temuan terbarunya ke publik tentang sejauhmana kemajuan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi hak atas KBB di enam daerah Jawa Barat tersebut. Dengan kata lain, laporan penelitian ini disusun dengan meneliti kondisi terkini (2017) dengan membandingkannya dengan kondisinya pada tahun sebelumnya, sebagaimana yang telah dilaporkan pada tahun lalu (27 Februari 2016).

Selain melaporkan kemajuan pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi hak atas KBB di enam daerah di Jawa Barat tersebut, laporan ini juga dilengkapi dengan kemajuan pelaksanaan kewajiban pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam melindungi hak atas KBB di daerah tersebut. Memasukkan temuan penelitian di Kabupaten Aceh Singkil ke dalam laporan ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan semua pihak yang tertarik untuk membandingkan antara Aceh, khususnya Aceh Singkil, dengan enam daerah di Jawa Barat tersebut.

Para pembaca diharapkan memperoleh informasi yang memadai dari Ringkasan Eksekutif ini, sedangkan bagi para pembaca yang menginginkan untuk memperoleh informasi yang rinci dapat memperolehnya dengan membaca Laporan Lengkapnya. Ringkasan Eksekutif ini juga diharapkan dapat memberi gambaran mengenai trend pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjamin dan memenuhi hak atas KBB di wilayah-wilayah tersebut.

Sebagai bentuk penghargaan Desk KBB Komnas HAM kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada para peneliti atas kerjasamanya, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam penulisan laporannya. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Komnas HAM atas dukungannya terhadap kerja-kerja Desk KBB selama ini. Tidak lupa Desk KBB juga menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan daerah di Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Aceh Singkil atas kerjasama dan keterbukaannya dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Juga kepada Kedutaan Besar Kanada melalui kerjasamanya dengan Human Rights Working Groups (HRWG) yang telah mendukung pelaksanaan penelitian dan roadshow ke tujuh Pemerintah Daerah guna penyempurnaan hasil penelitian ini. Akhirnya, semoga Tuhan membalas amal baik kita semua.

Jakarta, 16 Maret 2017

Desk KBB Komnas HAM

Seperti halnya pada tahun lalu (2016), dalam pembicaraan tentang jaminan hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia, Jawa Barat lagilagi menarik perhatian yang cukup besar. Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Jawa Barat kerap menjadi sorotan, karena dinilai sebagai provinsi paling tinggi tindak pelanggaran hak atas KBB dan intoleransi di Indonesia. Beberapa lembaga swadaya masyarakat yang melakukan pemantauan rutin terhadap situasi kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia selalu menempatkan Jawa Barat pada urutan pertama, sebagaimana yang antara lain dilaporkan oleh The Wahid Institute dan Setara Institute. Desk KBB Komnas HAM dalam laporan akhir tahun kebebasan beragama 2015 dan 2016 juga mencatat jumlah pengaduan tertinggi terkait pelanggaran hak atas KBB berasal dari Jawa Barat.

Hampir semua permasalahan sosial keagamaan berskala lokal maupun nasional pernah muncul di Jawa Barat, mulai dari permasalahan rumah ibadah, permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAl), permasalahan Syiah hingga regulasi-regulasi daerah yang bernuansa keagamaan tertentu. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak terpusat hanya di satu atau dua wilayah, melainkan menyebar di sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Barat. Dalam permasalahan JAl misalnya, ketika pada 2011 Gubernur Jawa Barat menerbitkan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat, tidak lama setelah itu beberapa Bupati dan Walikota di Jawa Barat merespons dengan megeluarkan kebijakan sejenis dalam lingkup kabupaten dan kota. Begitu pula ketika gelombang peraturan-peraturan daerah yang bernuansa keagamaan tertentu menjadi trend di beberapa daerah di Jawa Barat, misalnya pengaturan tentang busana muslim, peraturan tentang Pendidikan Diniyah dan yang lainnya. Akibatnya adalah trend tersebut menginspirasi berbagai daerah lain di luar Jawa Barat.

Seperti halnya pada penelitian sebelumnya (2016), dari penelitian ini ditemukan berbagai peraturan yang diduga kuat secara substansial melanggar hak atas KBB dan berpotensi melahirkan diskriminasi atas dasar agama dan keyakinan.

Khusus untuk gambaran umumnya di Aceh Singkil, dapat dikemukakan bahwa pelanggaran hak atas KBB di daerah ini mencakup 3 hal, yaitu terkait dengan pendirian rumah ibadah umat Kristen, favoritisme agama mayoritas, dan pendidikan agama untuk siswa di sekolah.

A. Metode Pemilihan Wilayah Penelitian

Sebagaimana halnya pada penelitian sebelumnya (2016), penelitian pada 2017 ini tetap dilaksanakan di enam daerah di Jawa Barat yang meliputi 3 (tiga) kota dan 3 (tiga) kabupaten, yakni: Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur serta ditambah dengan Kabupaten Aceh Singkil. Metode pemilihan wilayah penelitian ini menggunakan metode purpossive sampling, yakni pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah perihal kemajuan yang dicapai oleh enam daerah di Jawa Barat tersebut selama satu tahun terakhir dan membandingkannya dengan satu daerah terpilih diluar Jawa Barat (yaitu Kabupaten Aceh Singkil) yang notabene daerah ini juga tergolong sebagai yang pelanggaran hak atas KBB-nya cukup tinggi yang telah diadukan kepada Komnas HAM dan hingga kini masih ditangani melalui tahap pemantauan dan/atau mediasi.

Pertimbangan lain yang juga digunakan dalam pemilihan sample tersebut adalah laporan dari beberapa pihak yang menemukan adanya berbagai regulasi daerah, baik dalam bentuk Peraturan (regeling) maupun Keputusan (beschikking) yang diduga melanggarhak atas KBB atau diskriminatif. Regulasi-regulasitersebut hingga kini masih berlaku sehingga membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagian warga masyarakat.

Pemilihan tiga daerah kota dan tiga daerah kabupaten di Jawa Barat tersebut juga didasarkan pada tujuan untuk membandingkan tingkat pelanggaran dan diskriminasi antara kedua kelompok daerah tersebut dengan asumsi awal bahwa semakin urban suatu daerah, maka semakin kosmopolit dan beragam kehidupan daerah tersebut. Dengan demikian, maka diduga bahwa jaminan hak atas KBB di daerah kota akan semakin baik dan tingkat toleransi warganya akan semakin tinggi. Untuk memvalidasinya diperlukan juga pembandingnya yang dalam hal ini dipilih Kabupaten Aceh Singkil.

B. Metode Pengumpulan Data

Seperti halnya pada penelitian sebelumnya (2016), metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 2017 ini adalah:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan berbagai informan kunci yangrelevan guna mengumpulkan berbagaipandangan daninformasiterkaitisu atau kebijakan yang diduga melanggar hak atas KBB atau diskriminatif, yakni: kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala Kesbangpol, Kantor Kementerian

Agama, anggota FKUB, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, komunitas korban, pendamping korban dan lain-lain.

2. Monitoring Media, dilakukan dengan mengumpulkan berbagai pemberitaan di media cetak maupun online, baik media nasional maupun media lokal. Pemberitaan-pemberitaanyangdikumpulkanterkaitdenganisu-isukeagamaan di daerah-daerah penelitian tersebut. Penggunaan pemberitaan media ini sangat membantu dalam menemukan konteks suatu peristiwa keagamaan yang dinilai melanggar hak atas KBB atau diskriminatif.

3. Observasi Lapangan, dilakukan dengan mengamati keadaan sosial dan lingkungan di daerah penelitian. Pengamatan dilakukan terhadap hubungan antara berbagai aktor yang terkait dengan isu KBB dan diskriminasi di daerah penelitian. Pengamatan juga dilakukan terhadap berbagai penanda yang berhubungan dengan isu-isu keagamaan.

4. Kajian Dokumen dan Literatur, dilakukan dengan kajian terhadap berbagai dokumen tertulis yang terkait dengan isu KBB dan diskriminasi, misalnya: Peraturan Daerah, Surat-surat Keputusan Kepala Daerah, Surat-surat Keputusan SKPD terkait, penelitian-penelitian terdahulu di daerah penelitian dan berbagai dokumen lain yang relevan. Dalam penelitian ini, jangka waktu kebijakan yang diteliti adalah kebijakan selama tahun 2016 dan membandingkannya dengan kebijakan pada tahun 2005 – 2015 yang telah diteliti sebelumnya (sebagaimana yang telah dilaporkan pada Kongres Nasional Hak atas KBB di Jakarta pada 27 Februari 2016) untuk mengetahui ada atau tidaknya kemajuan selama satu tahun terakhir.

Seperti halnya yang terjadi pada penelitian sebelumnya (2016), dalam proses pengumpulan data dan dokumen di daerah-daerah penelitian tersebut, juga ditemukan sejumlah kelemahan metodologis yang cukup mempengaruhi proses pengumpulan data pada penelitian ini (2017), antara lain instansi-instansi yang menjadi informan tidak cukup siap dalam menyediakan dokumen-dokumen terkait kebijakan KBB yang dibutuhkan. Hal ini disebabkan lemahnya pengelolaan arsip yang ada di masing-masing institusi terkait (SKPD).

C. Metode Analisis Temuan

Seperti halnya pada penelitian sebelumnya (2016), berbagai temuan dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan beberapa metode, yakni:

1. Analisis deskriptif, dilakukan dengan mendeskripsikan berbagai data dan temuan yang diperoleh dari semua metode pengumpulan data di atas, menghubungkannya dengan berbagai data dari sumber-sumber yang berbeda dan menarik kesimpulan berdasarkan berbagai kecenderungan yang ditemukan.

2. Analisis observatif, dilakukan dengan menarik kesimpulan dari observasi di daerah-daerah penelitian tersebut. Unit observasi adalah kabupaten atau kota yang memiliki permasalahan KBB dan diskriminasi. Oleh karena itu, analisis observasi berusaha menarik kesimpulan dari kondisi pelanggaran hak atas KBB dan diskriminasi di enam daerah penelitian di Jawa Barat tersebut pada tahun 2017 dan membandingkannya dengan temuan dari penelitian sebelumnya (2016) serta membandingkannya pula dengan Kabupaten Aceh Singkil.

3. Analisis perbandingan, dilakukan untuk menemukan derajat pelanggaran antar daerah kota dengaan daerah kabupaten, yang juga membandingkannya terhadap temuan dari penelitian tahun sebelumnya (2016), berikut perbandingannya dengan Kabupaten Aceh Singkil.

4. Analisis konten, dilakukan dengan menganalisis berbagai konten kebijakan yang diduga melanggar hak atas KBB dan diskriminatif. Dengan metode ini dilakukan analisis terhadap bagian-bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut yang diuji menggunakan 9 (sembilan) indikator pelanggaran hak atas KBB. Apakah bagian-bagian dari kebijakan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma HAM khususnya KBB, perihal itu ditentukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut.

Sepertihalnyapadapenelitiansebelumnya(2016),faktor-faktoryangmempengaruhi beragam kebijakan yang melanggar hak atas KBB dan diskriminatif di Jawa Barat dan di Aceh Singkil yang paling dominan adalah:

A. Tekanan Kelompok Intoleran

Dari enam daerah di Jawa Barat yang diteliti Desk KBB Komnas HAM pada 2017 ini, ditemukan bahwa salah satu penyebab utama lahirnya kebijakan yang melanggar hak atas KBB adalah kuatnya tekanan dari kelompok intoleran yang tidak menghendaki keberadaan kelompok atau identitas keyakinan tertentu untuk hidup bersama. Kelompok-kelompok ini dapat berupa organisasi keagamaan maupun himpunan massa yang mengatasnamakan agama tertentu. Modus dan alasan yang digunakan kelompok-kelompok tersebut cukup beragam, antara lain: melakukan aksi-aksi demonstrasi, lobi ke pemangku kebijakan, penggalangan opini publik, intimidasi langsung kepada kelompok korban hingga tindakan-tindakan kekerasan secara langsung.

Kondisi di enam daerah di Jawa Barat tersebut relatif tidak ada perubahannya dibandingkan dengan temuan pada penelitian Desk KBB pada tahun sebelumnya (2016). Tidak hanya di enam daerah di Jawa Barat tersebut, hal yang sama juga ditemukan benar-benar terjadi di Kabupaten Aceh Singkil.

Terhadap tekanan-tekanan tersebut sayangnya respons Pemerintah Daerah seringkali ragu-ragu, bahkan mengikuti keinginan kelompok intoleran, meski terdapat beberapa kemajuan, misalnya dalam kasus penolakan pendirian Gereja Santa Clara di Bekasi, pada tahun sebelumnya, karena kuatnya tekanan penolakan kelompok-kelompok intoleran, Pemerintah Kota Bekasi membuat kesepakatan dengan kelompok-kelompok penolak untuk menghentikan aktivitas pembangunan dan menyetujui proses verifikasi data gereja, meski semua persyaratan pendirian gereja telah lengkap dan IMB Gereja telah keluar. Namun demikian, pada penelitian 2017 ini dapat dilaporkan terjadi perubahan, yaitu Walikota Bekasi Rahmat Effendi dengan tegas berpegang pada hukum dan tidak akan mencabut IMB Gereja Santa Clara. "Selama sumpah masih ada di kepala saya, saya tidak akan mencabut IMB yang telah diterbitkan," tegasnya. Tidak seperti halnya dalam kasus Gereja Santa Clara tersebut, respons Pemkot Bekasi terhadap penolakan berbagai elemen umat Islam atas keberadaan JAl di Kelurahan Jatibening Bekasi belum setegas yang seharusnya berdasarkan SKB 3 Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah.

Contoh lainnya adalah sebagaimana yang telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya (2016), dalam kasus keluarnya Surat Edaran Walikota Bogor tentang Pelarangan Perayaan Asyura warga Syiah juga sangat jelas memperlihatkan peran kelompok intoleran. Bahkan sebelum keluarnya Surat Edaran tersebut, Walikota Bogor mengatakan bahwa musyawarah pimpinan daerah memutuskan untuk melarang perayaan Asyura, karena adanya potensi gangguan keamanan. Mengenai hal ini, pada laporan penelitian 2017 ini dapat dikemukakan bahwa Walikota Bogor menegaskan pelarangan tersebut berlaku hanya pada saat itu saja, sehingga setelah itu tidak ada lagi pelarangan Perayaan Asyura warga Syiah di Bogor, meski mengenai hal ini tidak diperoleh data berupa surat (tertulis), sebagaimana ketika pelarangan Perayaan tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat (tertulis).

Sebagaimana juga yang telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya (2016), dalam kasus keluarnya SK Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor No. 503/208-DTKP Tahun 2008 Tentang Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan GKI Yasmin juga tidak lepas dari adanya tekanan kelompok intoleran yang menolak pembangunan Gereja tersebut. Mengenai hal ini, pada laporan penelitian 2017 ini dapat dikemukakan bahwa Walikota Bogor menggagas opsi “berbagi lahan" dimana di lokasi tanah milik Gereja tersebut akan didirikan sebuah Masjid dan sebuah Gereja berdampingan, halmana pihak Gereja menyerahkan sebagian tanahnya untuk digunakan mendirikan Masjid. Masih dinantikan realisasi gagasan ini oleh Pemkot Bogor, sebab berbagai pihak, termasuk pihak pemilik tanah (GKl) telah menyetujui opsi tersebut.

Dalam kasus penahanan pemberian KTP Elektronik bagi warga JAl di Manislor Kuningan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tidak terlepas dari tekanan kelompok-kelompok yang menolak keberadaan warga Ahmadiyah di Kuningan. Baik dalam Laporan penelitian sebelumnya (2016) maupun dalam Laporan penelitian ini (2017), kondisinya tidak mengalami kemajuan, sebab kelompok-kelompok tersebut tetap saja mendesak Pemerintah Daerah untuk tidak menerbitkan KTP-el kepada warga JAl Kuningan dengan alasan kolom agama masih diisi Islam, sementara mereka tidak mengakui warga JAl sebagai bagian dari umat Islam.

Tekanan kelompok intoleran ternyata tidak hanya diarahkan kepada kepala daerah, tetapijuga kepada aparat keamanan / kepolisian. Seperti halnya Pemerintah Daerah, aparat kepolisian pun seringkali mengikuti tekanan-tekanan kelompok intoleran untuk membatasi hak atas KBB warga negara. Contoh kasus pelarangan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) yang dilakukan massa yang mengatasnamakan Pembela Ahlus Sunnah (PAS) di Gedung Sabuga Bandung pada 6 Desember 2016. Dalam kasus ini, polisi justeru tidak mampu mencegah massa PAS melakukan pembubaran kegiatan KKR yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak peserta KKR melaksanakan ibadah.

B. Belum Kuatnya Pengetahuan dan Kesadaran terhadap Norma-norma Hak atas KBB

Faktor lain yang juga ditemukan dalam penelitian ini (2017) adalah belum kuatnya pemahaman sebagian aparatus pemerintah daerah terhadap kewajiban negara dalam menjamin hak atas KBB yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin Konstitusi. Lagi-lagi hal ini juga merupakan salah satu faktor yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya (2016).

Sebagaimana yang telah dilaporkan sebelumnya (2016), dalam kasus penyegelan Masjid JAl di Bekasi, sebelum menyegel, pemerintah mengklaim telah melakukan langkah persuasif dengan tetap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan organisasi/aliran Ahmadiyah agar kembali kepada agidah dan syariat Islam bersama Kepala Kantor Kemeterian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi melakukan pembinaan agar warga JAl kembali ke Islam sebagaimana yang diyakini MUI merupakan refleksi ketidakpahaman aparatus pemerintah yang berkewajiban untuk menghormati (to respect) hak dan kebebasan warga JAl menganut keyakinan yang mereka yakini tanpa diintervensi oleh negara. Mengenai hal ini, pada laporan penelitian 2017 ini dapat dikemukakan bahwa Walikota Bekasi sedang mengupayakan peningkatan pengetahuan aparatus pemerintahnya, termasuk pemahaman tentang Fatwa MUl sebagai yang bukan tergolong hukum positif di Negara ini.

Contoh lainnya, sebagaimana yang juga telah dilaporkan dalam penelitian sebelumnya (2016), dalam kasus terbitnya berbagai Surat Keputusan, Peraturan, SKB yang melarang atau mengawasi aktivitas JAl di Tasikmalaya, Bandung dan Cianjur juga menunjukkan belum kuatnya pemahaman tentang hak-hak beragama yang boleh dibatasi oleh negara, dimana negara hanya boleh membatasi hak atas KBB hanya dengan Undang-undang demi menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan, moral publik dan hak asasi orang lain tanpa diskriminasi.

Dalam kasus pelarangan kegiatan Jalsah Salanah JAl Tasikmalaya misalnya, pelarangan dilakukan oleh Pemkab Tasikmalaya dengan alasan ada potensi konflik, maka tindakan pelarangan diambil untuk memelihara keamanan, ketertiban dan mencegah konflik. Pemkab Tasikmalaya tampaknya belum memahami dengan benar bahwa dalam konteks jaminan HAM, pelarangan atas hak menjalankan agama atau kepercayaan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara diskriminatif atau untuk tujuan diskriminasi.

Begitu pula dalam kasus penambahan syarat khusus, yakni keharusan mengisi formulir pernyataan bukan anggota JAl untuk dapat didaftar sebagai jemaah haji di Tasikmalaya juga dapat dinilai sebagai bentuk pembatasan atau pengucilan sebagian warga karena mereka adalah penganut Ahmadiyah yang berbeda dari umat muslim mayoritas, yang mana pembatasan atau pengucilan ini telah berakibat pada hilangnya atau terkuranginya hak warga JAl untuk dilayani dalam pendaftaran jemaah haji. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 secara tegas disebutkan bahwa salah satu asas Pelayanan Publik adalah asas persamaan dan non diskriminatif.

Tidak hanya di Jawa Barat, di Aceh Singkil juga benar-benar ditemukan betapa belum kuatnya pengetahuan dan kesadaran terhadap norma-norma hak atas KBB. bahkan terkesan para aparatus pemerintah di Aceh Singkil tidak lagi merujuk pada UUD 1945 sebagai Konstitusi yang menjamin hak atas KBB di daerah ini. Pada penghujung 2016 misalnya, di daerah ini diberlakukan Qanun No.4 Tahun 2016 tentang Pendirian Tempat Ibadah yang notabene Qanun ini hanya berlaku untuk pendirian tempat ibadah non-muslim, padahal berdasarkan Nota Kesepahaman Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia tertanggal 15 Agustus 2005 (Nota Kesepahaman Helsinki) dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia (HAM), sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya" (vide: Butir 1.4.2). Ketentuan ini lagilagi menegaskan bahwa pemerintah Aceh dalam menyusun materi muatan Qanun wajib berdasarkan pada prinsip-prinsip HAM yang universal. Dalam hubungannya dengan hak atas KBB, pemerintah Aceh wajib merujuk pada ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (vide: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights 1966 -- UU No.12/2005) yang menegaskan,

"Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran".

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa substansi Qanun No.4 Tahun 2016 itu tidak bersesuaian dengan UUD 1945 dan Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Hakhak Sipil dan Politik 1966.

C. Problem pada Kebijakan yang Lebih Tinggi

Faktor lain yang juga ditemukan dalam penelitian ini (2017) terkait dengan terbitnya berbagai kebijakan daerah yang melanggar hak atas KBB dan bersifat diskriminatif adalah karena adanya aturan yang lebih tinggi yang tidak comply dengan norma HAM, khususnya jaminan hak atas KBB.

Sebagaimana yang juga telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya (2016), terbitnya berbagai Surat Keputusan Walikota dan Bupati di Jawa Barat yang melarang berbagai aktivitas keagamaan JAl dan menutup tempat ibadah mereka tidak dapat dilepaskan dari keberadaan SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No.12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat. Salah satu tujuan Peraturan Gubernur No.12 Tahun 2011 tersebut misalnya menyebutkan untuk "melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat agama Islam". Tujuan tersebut tidak sejalan dengan norma HAM, karena menempatkan ajaran salah satu agama sebagai tujuan kebijakan negara yang seharusnya melindungi segenap bangsa dan warga negara. Sayangnya, setelah satu tahun berlalu, dalam laporan penelitian ini (2017) kembali dicatat tidak ada kemajuan yang berarti terkait dengan kebijakan tersebut.

Pada kasus terbitnya Keputusan Bupati Tasikmalaya pada April 2011 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Barat No.12 Tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya beralasan, bahwa meski Peraturan Gubernur tersebut bertentangan dengan norma HAM, tetapi dalam kenyataannya Peraturan Gubernur tersebut masih berlaku dan tidak ada pencabutan. Oleh karena itulah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merasa berkewajiban untuk mensosialisasikannya.

Contoh lainnya, sebagaimana juga telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya (2016), Peraturan Daerah Kota Bogor No.16 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan ini termasuk peraturan yang diskriminatif, karena melanjutkan ketentuan perundang-undangan di atasnya, yakni Undang- Undang tentang Administrasi Kependudukan yang masih membedakan penduduk yang agamanya diakui dan belum diakui dalam pelayanan administrasi kependudukan. Pembedaan warga negara yang agamanya sudah diakui dan belum adalah tergolong diskriminatif, karena membeda-bedakan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan latar belakang agama dan keyakinan. Lagi-lagi sayangnya, setelah satu tahun berlalu, dalam laporan penelitian ini (2017) kembali dicatat tidak ada kemajuan yang berarti terkait dengan kebijakan tersebut.

D. Mengistimewakan Ajaran Agama Tertentu

Faktor lain yang juga ditemukan dalam penelitian ini (2017) adalah adanya kecenderungan sejumlah kebijakan di daerah yang diteliti hanya menonjolkan nilai-nilai dan ajaran agama tertentu. Faktor ini juga ditemukan dalam penelitian sebelumnya (2016).

Sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya (2016), Peraturan Walikota Bekasi No.68 Tahun 2013 tentang Penerapan Kurikulum Muatan Lokal Sejarah dan Budaya Bekasi untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama tergolong diskriminatif. Beberapa materi muatan lokal mengesankan pemerintah sangat menonjolkan agama mayoritas, sementara pada saat yang sama potensi dan keragaman agama dan keyakinan lain tidak diakomodir. Mengenai hal ini, pada laporan penelitian 2017 ini dapat dikemukakan bahwa Walikota Bekasi memandang perluya untuk mempelajari kembali kebijakan tersebut untuk adanya perbaikan di masa mendatang.

Contoh lainnya yang juga telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya (2016) adalah Renstra Kabupaten Tasikmalaya 2001-2005 yang kemudian dituangkan dalam Perda No. 13 Tahun 2001. Bagian dalam Perda tersebut yang kemudian menjadi bahan pro-kontra adalah adanya penyantuman visi Kabupaten Tasikmalaya yang religius/Islami sebagai pusat pertumbuhan di Priangan Timur. Namun demikian, menurut Pemkab Tasikmalaya, visi religius/islami ini bukanlah sebagai pengistimewaan, karena tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi warga nonmuslim. Menurut salah satu pejabat Kantor Kemenag Tasikmalaya, visi religius/ islami ini sebenarnya adalah “jalan tengah" atas munculnya keinginan menerbitkan Perda Syariat Islam dari sejumlah tokoh muslim di Tasikmalaya. Sayangnya, setelah satu tahun berlalu, dalam laporan penelitian ini (2017) kembali dicatat tidak ada kemajuan yang berarti terkait dengan kebijakan tersebut.

Di Cianjur juga sebagaimana yang telah dilaporkan sebelumnya (2016), terbit Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah. Penggunaan terma-terma agama tertentu dalam Peraturan Daerah adalah tindakan mengistimewakan (favoritisme) terhadap agama tertentu dan mendiskriminasi agama-agama lain. Lagi-lagi sayangnya setelah satu tahun berlalu, dalam laporan penelitian ini (2017) kembali dicatat tidak ada kemajuan yang berarti terkait dengan kebijakan tersebut.

Kebijakan-kebijakan yang demikian ada di semua daerah yang diteliti, termasuk di Aceh Singkil. Untuk itu, kiranya perlu ditegaskan bahwa dari sudut pandang hak asasi manusia, khususnya hak atas KBB yang diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik, kebijakan-kebijakan negara yang mengistimewakan agama atau keyakinan tertentu sebenarnya dimungkinkan atau bahkan diperbolehkan, namun dengan catatan bahwa pengistimewaan tersebut tidak boleh mendiskriminasi atau menyebabkan terlanggarnya hak atas KBB warga negara lainnya.

Pada bagian ini disajikan 5 hal, yaitu menyangkut: (a) deskripsi kebijakan Pemerintah Daerah yang Melanggar Hak atas KBB; (b) deskripsi beragam kebijakan yang melanggar hak atas KBB; (c) deskripsi kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan keseluruhan isu/aspek KBB; (d) deskripsi kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan 3 problematika utama di setiap daerah; dan (e) deskripsi kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan SKPD/Perangkat Pemerintah Daerah.

A. Deskripsi Kebijakan Pemerintah Daerah yang Melanggar Hak atas KBB

Sebagaimana yang telah dilaporkan sebelumnya (2016) bahwa jumlah kebijakan yang diduga melanggar hak atas KBB dan diskriminatif di enam Kabupaten/Kota di Jawa Barat tersebut di atas sebanyak 46 kebijakan, baik kebijakan positif maupun negatif-fiktif, dengan rincian: 19 kebijakan terbit di tiga kabupaten: Tasikmalaya, Cianjur dan Kuningan; sementara itu 27 kebijakan terbit di tiga kota: Bogor, Bekasi dan Bandung. Data tahun 2016 tersebut menunjukkan bahwa daerah kota/ pemerintah kota jauh lebih produktif dalam menerbitkan kebijakan-kebijakan keagamaan yang melanggar hak atas KBB ketimbang daerah kabupaten/pemerintah kabupaten. Meski kota merupakan daerah yang lebih kosmopolit dari segi latar belakang warga yang mendiaminya, namun model pengelolaan keagamannya kurang menjadi perhatian. Pemerintah Kota pun masih terjebak dalam budaya sektarian.

Temuan penelitian 2017 ini lagi-lagi menunjukkan hal yang sama pada temuan penelitian sebelumnya (2016) tersebut, dimana daerah kota/pemerintah kota lebih produktif dalam melahirkan kebijakan-kebijakan keagamaan yang melanggar hak atas KBB ketimbang daerah kabupaten/pemerintah kabupaten. Dengan kata lain, pemerintah kota pada laporan penelitian 2017 ini belum dapat dicatat sebagai yang banyak mengalami kemajuan dalam hal memperbaiki berbagai kebijakannya di masa lalu yang tergolong melanggar hak atas KBB, kecuali perbaikan kebijakan tertentu oleh pemerintah daerah tertentu saja, dalam hal ini adalah beberapa kebijakan Pemerintah Kota Bandung dan Kota Bekasi.

Bila dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Singkil, maka kondisinya juga tidak jauh berbeda, sebab kemajuan di daerah ini masih dalam “penantian", khususnya yang terkait dengan penerbitan IMB sejumlah rumah ibadah (gereja) di Aceh Singkil yang telah dijanjikan oleh Pemerintah Daerah tersebut, tetapi hingga kini belum kunjung diterbitkan dengan beragam alasan.

B. Deskripsi Beragam Kebijakan yang Melanggar Hak atas KBB

Sebagaimana yang telah dilaporkan sebelumnya (2016), ditemukan kebijakan yang diduga melanggar hak atas KBB di enam daerah penelitian di Jawa Barat dilihat dari aspek-aspek KBB, baik dalam katagori forum internum (kebebasan memilih keyakinan dan agama), forum eksternum maupun diskriminasi. Dari ketiga katagori tersebut, yang paling banyak kebijakan yang diduga melanggar hak atas KBB adalah dalam katagori forum eksternum; diikuti kebijakan yang diduga diskriminatif atas dasar agama dan keyakinan serta pelayanan bidang keagamaan yang mencakup perkawinan, pendidikan dan ibadah; dan selanjutnya diikuti kebijakan yang diduga melanggar hak atas KBB dalam katagori forum internum (kebebasan menjalankan agama, ibadah dan pentaatan agama; masalah pendirian dan penggunaan rumah ibadah; dakwah, dan penyiaran agama; membentuk organisasi agama; memperoleh status keagamaan; pengajaran dan pendidikan agama). Beberapa kebijakan itu tidak hanya melanggar pada satu katagori, melainkan juga melanggar pada katagori yang lain.

Bila temuan pada 2016 tersebut dibandingkan dengan temuan penelitian 2017 ini, maka lagi-lagi menunjukkan hal yang sama, dimana kebijakan yang paling banyak tergolong diduga melanggar hak atas KBB adalah dalam katagori forum eksternum; diikuti kebijakan yang diduga diskriminatif atas dasar agama dan keyakinan serta pelayanan bidang keagamaan yang mencakup perkawinan, pendidikan dan ibadah; dan selanjutnya diikuti kebijakan yang diduga melanggar hak atas KBB dalam katagori forum internum (kebebasan menjalankan agama, ibadah dan pentaatan agama; masalah pendirian dan penggunaan rumah ibadah; dakwah, dan penyiaran agama; membentuk organisasi agama; memperoleh status keagamaan; pengajaran dan pendidikan agama). Beberapa kebijakan juga tidak hanya melanggar pada satu katagori, melainkan melanggar pada katagori yang lain.

Khusus di Aceh Singkil, kebijakan yang paling banyak diduga melanggar hak atas KBB adalah dalam katagori forum eksternum; diikuti kebijakan yang diduga diskriminatif atas dasar agama dan keyakinan serta pelayanan bidang keagamaan yang mencakup pendidikan dan ibadah; dan selanjutnya diikuti kebijakan yang diduga melanggar hak atas KBB dalam katagori forum internum (kebebasan menjalankan agama, ibadah dan masalah pendirian dan penggunaan rumah ibadah; pengajaran dan pendidikan agama). Beberapa kebijakan juga tidak hanya melanggar pada satu katagori, melainkan melanggar pada katagori yang lain.

C. Deskripsi Kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan Keseluruhan isu/aspek KBB

Sebagaimana yang telah dilaporkan sebelumnya (2016), hak atas KBB yang paling banyak dilanggar oleh kebijakan-kebijakan daerah di Jawa Barat adalah hak dakwah dan penyiaran agama. Hak ini adalah salah satu hak yang masuk katagori forum eksternum. Meskipun hak ini boleh dibatasi, namun diperlukan persyaratan yang ketat untuk membatasi hak tersebut. Hak dakwah dan penyiaran yang paling banyak dilanggar adalah hak warga JAl untuk berdakwah dan menyiarkan keyakinan mereka di ruang publik. Hampir semua kebijakan yang diteliti melarang kegiatan dakwah dan penyiaran keyakinan warga JAl dengan alasan tergolong sebagai “aliran sesat".

Bila temuan pada tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan temuan penelitian pada 2017 ini, maka lagi-lagi menunjukkan hal yang sama terus terjadi, tidak ada kemajuan apa pun yang dicapai dalam hubungannya dengan hak dakwah dan penyiaran yang dialami oleh warga JAI.

Hak berikutnya yang juga banyak dilanggar berdasarkan laporan sebelumnya (2016) adalah hak kebebasan memilih keyakinan dan agama. Hak ini termasuk sebagai hak dalam katagori forum internum yang tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Namun dalam penelitian 2017 ini lagi-lagi ditemukan berbagai kebijakan yang secara tegas melarang warga JAl untuk memeluk keyakinan mereka. Bentuk pelarangan tersebut adalah vonis "sesat" terhadap mereka.

Dua hak lainnya yang juga banyak dilanggar berdasarkan laporan sebelumnya (2016) adalah hak untuk menjalankan agama, ibadah dan pentaatan serta hak untuk mendapatkan pelayanan bidang keagamaan tanpa diskriminasi. Terkait pelanggaran terhadap hak untuk beribadah dan menjalankan agama, lagi-lagi korban paling banyak adalah warga JAl di beberapa daerah, karena di dalam kebijakan-kebijakan yang diteliti secara tegas disebutkan adanya larangan beraktivitas bagi warga JAl dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, yakni vonis sebagai aliran sesat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut masih terus terjadi hingga kini (2017).

Terkait dengan pelanggaran hak untuk mendapatkan pelayanan keagamaan yang non diskriminatif di antaranya terkait dengan berbagai kebijakan negatif-fiktif yang tidak memberi sanksi apapun atau membiarkan berlangsungnya praktik pelayanan keagamaan yang diskriminatif, seperti halnya penolakan untuk menikahkan oleh pejabat KUA dengan alasan warga JAI bukan Islam atau penolakan pelayanan KTP- El juga dengan alasan yang sama. Pelanggaran-pelanggaran tersebut juga masih terus terjadi hingga kini (2017).

Khusus di Aceh Singkil, kebijakan dalam hubungannya dengan JAl ini tidak ditemukan; yang ditemukan hanyalah kebijakan yang terkait dengan rumah ibadah (gereja) dan di bidang pendidikan agama di sekolah, yaitu pendidikan agama Kristen.

D. Deskripsi Kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan 3 Problematika Utama di Setiap Daerah

Sebagaimana yang telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya (2016), bahwa 3 urutan utama problematika KBB di Kabupaten Ciajur berturut-turut adalah: pendirian rumah ibadah umat Kristen, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan favoritisme agama mayoritas. Dalam penelitian 2017 ini, 3 urutan tersebut tidak mengalami perubahan. Di Kabupaten Cianjur relatif tidak mengalami kemajuan, dengan ringkasan, berikut ini. Pertama, terkait dengan permasalahan 7 gereja: (a) terdapat kebijakan negatif-fiktif, yaitu tidak diterbitkannya IMB 2 gereja, padahal permohonannya telah diajukan 1 tahun sebelumnya; dan (b) terdapat kebijakan negatif-fiktif, yaitu tidak dipastikannya lokasi (tempat) rencana pendirian gereja Oikumene yang dijanjikan sebelumnya. Kedua, terkait dengan JAl: (a) terdapat kebijakan berupa S.K. Bupati No.21 Tahun 2005; (b) terdapat kebijakan Penyegelan Masjid JAl; dan (c) terdapat kebijakan pembiaran unjuk rasa di Masjid JAl, padahal berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No.9 Tahun 1998 jelas bahwa unjuk rasa tidak boleh dilakukan di tempat ibadah. Ketiga, terkait dengan "State Favoritism" (favoritisme agama mayoritas) masih dipertahankannya: Peraturan Bupati No.15 Tahun 2006 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Cianjur; (b) Perda No.3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah di Kabupaten Cianjur; dan (c) Peraturan Bupati No.18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al- Qur'an di Kabupaten Cianjur.

Khusus mengenai belum kunjung diterbitkannya IMB 2 gereja tersebut, dapat dicatat bahwa ada langkah maju di Kabupaten Cianjur dalam pemenuhan hak atas KBB, dimana pada pertemuan dengan Pemkab Cianjur pada 16 Desember 2016 lalu, Pemkab Cianjur menyampaikan bahwa dari tujuh gereja yang mengalami permasalahan perizinan, FKUB dan Kantor Kemenag Cianjur telah menerbitkan rekomendasi untuk dua gereja. Saat ini proses perizinan kedua gereja tersebut masih belum selesai.

Sebagaimana telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya (2016), bahwa 3 urutan utama problematika KBB di Kabupaten Tasikmalaya berturut-turut adalah: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Pelayanan keagamaan kelompok minoritas (JAl), dan favoritisme agama mayoritas. Dalam penelitian 2017 ini, 3 urutan tersebut juga tidak mengalami perubahan. Namun demikian, dapat dicatat bahwa ditemukan adanya sedikit kemajuan, yakni dalam kasus diskriminasi dalam pelayanan perkawinan terhadap dua warga JAl yang sebelumnya terjadi. Pada pertemuan tanggal 30 Desember 2016 lalu, ditemukan adanya perbaikan pelayanan berupa keluarnya satu Akte Nikah warga JAI.

Sebagaimana yang telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya (2016), bahwa 3 urutan utama problematika KBB di Kabupaten Kuningan berturut-turut adalah:

Jemaat Ahmadiyah Indonesia, pengakuan identitas keagamaan, dan pelayanan administrasi kependudukan. Dalam penelitian 2017 ini, 3 urutan tersebut juga tidak mengalami perubahan. Namun demikian, dapat dicatat adanya sedikit kemajuan dalam praktik pelayanan terhadap Akte Lahir warga Penghayat Kepercayaan. Dalam pertemuan konsultasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kuningan pada 29 Desember 2016, ditemukan adanya penerbitan Akte Lahir warga Penghayat Kepercayaan yang telah mencantumkan nama kedua orang tuanya, lebih baik dari praktik pelayanan sebelumnya yang hanya menulis nama ibu. Meski demikian, kemajuan ini tetap menyisakan problem besar, karena di Akte Lahir tersebut ditambahkan catatan bahwa pemilik Akte adalah hasil dari perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya (2016), bahwa 3 urutan utama problematika KBB di Kota Bogor berturut-turut adalah: pendirian rumah ibadah umat Kristen, Syiah, dan favoritisme agama mayoritas. Dalam penelitian 2017 ini, 3 urutan tersebut juga relatif tidak mengalami perubahan, meski ada gagasan untuk menyelesaikannya, dalam hal ini adalah pendirian rumah ibadah umat Kristen (GKI Yasmin) dengan opsi "berbagi lahan" dalam rangka pendirian Gereja dan Masjid secara berdampingan di lokasi; dan perayaan Asyura warga Syiah di Bogor. Mengenai hal yang terakhir ini, pada laporan penelitian 2017 ini dapat dikemukakan bahwa Walikota Bogor menegaskan bahwa pelarangan tersebut berlaku hanya pada saat itu saja, sehingga setelah itu tidak ada lagi pelarangan Perayaan Asyura warga Syiah di Bogor, meski mengenai hal ini tidak diperoleh data berupa surat (tertulis), sebagaimana ketika pelarangan Perayaan tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat (tertulis). Namun demikian, pelaksanaan perayaan Asyura warga Syiah di Kota Bogor telah dapat berlangsung pada Oktober 2016 lalu, meski masih ada saja penolakan. Penolakan tersebut direspons dengan dengan mengerahkan beberapa anggota kepolisian untuk menjaga pelaksanaannya.

Sebagaimana yang telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya (2016), bahwa 3 urutan utama problematika KBB di Kota Bekasi berturut-turut adalah: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, pendirian rumah ibadah umat Kristen, dan favoritisme agama mayoritas. Dalam penelitian 2017 ini, 3 urutan tersebut juga tidak mengalami perubahan meski dapat dicatat bahwa dalam hal pendirian rumah ibadah umat Kristen terdapat kemajuan, yaitu menyelesaikan permasalahan 4 gereja yang sebelumnya ditolak sebagian warga, yakni: Gereja Santa Clara, Gereja Galilea, Gereja Kalamiring dan Gereja Manseng. Keempat gereja ini sebelumnya mengalami kesulitan mendirikan rumah ibadahnya, karena penolakan yang terus menerus. Kini mereka sudah dapat melanjutkannya, karena izin pendirian dari Pemkot Bekasi sudah dimiliki.

Selain itu dapat pula dicatat capaian Pemkot Bekasi yang tidak hanya menerbitkan IMB keempat gereja tersebut, tetapi juga komitmen mempertahankan kebijakan pemberian IMB tersebut, meskipun mendapat penolakan besar dari berbagai Ormas di Kota Bekasi. Alasan Walikota Bekasi untuk tidak mencabut IMB tersebut adalah karena proses perizinan yang dilakukan gereja telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Sikap ini telah membuktikan bahwa ketegasan dan keberanian Walikota Bekasi dapat menjadi solusi terhadap sikap-sikap intoleran dari sebagian masyarakat.

Sebagaimana yang telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya (2016), bahwa 3 urutan utama problematika KBB di Kota Bandung berturut-turut adalah: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, pendirian rumah ibadah umat Kristen, dan favoritisme agama mayoritas. Dalam penelitian 2017 ini, 3 urutan tersebut juga tidak mengalami perubahan meski dapat dicatat bahwa dalam hal pendirian rumah ibadah umat Kristen terdapat kemajuan.

Selain itu, dapat dula dicatat adanya kebijakan Walikota Bandung Ridwan Kamil yang menerbitkan ijin 2 gereja yang sebelumnya dipermasalahkan. Terlebih lagi, Walikota Bandung menjamin bahwa ijin yang telah diterbitkan tersebut tidak akan dicabut, meskipun ada desakan dari sebagian warga. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa ijin telah dikeluarkan karena telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur undang-undang.

Hal lain dari Pemkot Bandung yang juga dapat dicatat adalah komitmen Walikota Bandung untuk menjadikan Kota Bandung sebagai Kota ramah HAM. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen untuk memajukan HAM di Bandung, misalnya meminta setiap kelurahan di Bandung membuat laporan tentang pemenuhan HAM di wilayah masing-masing. Selain itu, Pemkot Bandung telah membentuk Panitia RANHAM, dimana salah satu tugasnya adalah melakukan harmonisasi Peraturan Daerah agar sejalan dengan prinsip HAM, mendorong berbagai program SKPD agar sejalan dengan norma HAM, sosialisasi HAM ke berbagai institusi pemerintah dan pendampingan kasus HAM.

Sebagai salah satu realisasi komitmen Pemkot Bandung mewujudkan Kota HAM, pada 2016 Pemerintah Kota Bandung menerbitkan tiga kebijakan penting yang memperkuat perlindungan terhadap hak atas KBB, yaitu: (a) Surat Edaran tanggal 12 Juli 2016 tentang Larangan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (unjukrasa) / Demonstrasi di Tempat Ibadah; (b) Surat Edaran Walikota pada tanggal 7 Desember 2016 tentang penggunaan gedung pertemuan untuk kegiatan keagamaan yang bersifat insidentil; dan (c) Surat Edaran tanggal 7 Desember 2016 tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah Sesuai dengan Keyakinan.

Dalam kasus pelarangan KKR, Komnas HAM juga mencatat adanya kemajuan yang diambil Pemkot Bandung dalam merespons peristiwa tersebut. Selain secara tegas meminta aparat kepolisian memproses secara hukum para pelaku pelarangan KKR, meminta ormas yang terlibat untuk meminta maaf, Pemkot Bandung juga merealisasikan janji untuk menfasilitasi tempat pelaksanaan ulang KKR serta menjamin keamanannya. Hal itu dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2016.

Bila daerah-daerah di Jawa Barat tersebut dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Singkil, maka 3 urutan utama problematika KBB di daerah ini pada tahun 2017 berturut-turut adalah: pendirian rumah ibadah umat Kristen, favoritisme agama mayoritas, dan pendidikan agama untuk siswa di sekolah.

E. Deskripsi Kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan SKPD/Perangkat Pemerintah Daerah

Sebagaimana yang telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya (2016), berikut ini adalah 11 institusi SKPD/Perangkat Pemerintah Daerah yang menerbitkan kebijakan yang diduga kuat melanggar hak atas KBB dan diskriminatif di Jawa Barat, yaitu: Walikota, DPRD, Bupati, Kankemenag, Kajari, Disdukcapil, Bakorpakem, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Forum Musyawarah Daerah, Dinas Tata Kota. Dari jumlah tersebut, institusi yang paling banyak disebut berutut-turut adalah Walikota, diikuti DPR dan Bupati. Data ini lagi-lagi membuktikan Pemerintah Kota lebih banyak melakukan pelanggaran hak atas KBB dibanding Pemerintah Kabupaten.

Bila dibandingkan dengan penelitian 2017 ini, maka kondisinya belum banyak berubah, kecuali terdapat beberapa kemajuan di Kota Bandung dan Kota Bekasi, khususnya dalam hubungannya dengan pendirian rumah ibadah umat Kristen.

Kiranya perlu ditambahkan, bahwa berdasarkan penelitian sebelumnya (2016) maupun penelitian 2017 ini, ditemukan beberapa kebijakan yang diduga melanggar hak atas KBB dan diskriminatif tidak hanya diterbitkan oleh satu institusi, melainkan melibatkan beberapa institusi sekaligus. Dalam kasus SKB Ahmadiyah di Tasikmalaya misalnya, tidak hanya ditandatangani oleh Bupati tetapi juga Kajari, Dandim, Kantor Kemenag, dll. Dalam kasus lahirnya SKB Ahmadiyah ini, terdapat keterlibatan institusi non Negara, yakni MUI yang turut menandatangani SKB tersebut. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, mengigat Fatwa MUI bukanlah hukum positif, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Menteri Agama dan Kapolri beberapa waktu lalu.

Khusus untuk Kabupaten Aceh Singkil, SKPD/Perangkat Pemerintah Daerah yang menerbitkan kebijakan yang diduga kuat melanggar hak atas KBB dan diskriminatif di daerah ini adalah: Bupati, DPRD, Kankemenag, Kajari, Kesbangpol, dan Dinas Pendidikan.

Rekomendasi penelitian 2017 ini tidak jauh berbeda dari rekomendasi penelitian sebelumnya (2016), sebab yang mengalami perubahan hanyalah untuk Pemerintah Kota Bandung, Kota Bekasi dan sedikit perubahan untuk Kota Bogor.

A. Kepada Pemerintah Kota Bandung

1. Mendorong Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Pusat dan Komnas HAM untuk terus meningkatkan program penguatan pemahaman dan komitmen HAM bagi aparatus pemerintah di Kota Bandung sekaligus menjadikan hak atas KBB sebagai salah satu indikator penilaian keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

2. Mendorong Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Pusat dan Komnas HAM untuk melanjutkan peninjauan ulang berbagai kebijakan daerah yang terkait bidang agama yang bertentangan dengan Undang-undang.

3. Bersama Pemerintah Kota Bandung, Komnas HAM untuk terus meningkatkan kerjasama dalam proses-proses penanganan kasus-kasus KBB.

B. Kepada Pemerintah Kota Bogor

1. Dalam merumuskan peraturan daerah, peraturan walikota, surat keputusan, surat edaran dan regulasi lainnya, Pemerintah Kota Bogor diharapkan tidak lagi mengulangi diskriminasi warga minoritas, sebagaimana yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya serta eksklusifitas bagi kelompok, organisasi dan elemen tertentu harus dilanjutkan penghapusannya.

2. Peraturan daerah, peraturan walikota, surat keputusan, surat edaran dan regulasi lainnya yang dibuat, dikeluarkan dan diberlakukan mengikat semua masyarakat hendaknya tetap mengedepankan asas kemajemukan serta tidak hanya menonjolkan identitas keyakinan tertentu secara eksklusif.

3. Terus memberikan pemahamahan kepada jajaran Pemerintah Daerah dalam membuat regulasi yang terkait KBB di tingkat daerah yang harus berlandaskan pada peraturan perundangundangan yang berlaku dan bukan berlandaskan pada sikap dari ormas-ormas intoleran.

C. Kepada Pemerintah Kota Bekasi

1. Meningkatkan pengarusutamaan KBB dan layanan publik non-diskriminatif di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Upaya ini dilakukan dengan terus melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas atau kegiatankegiatan kreatif lain.

2. Melanjutkan penyelenggaraan forum reguler yang mempertemukan pemerintah dan perwakilan masyarakat Kota Bekasi, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok minoritas. Forum ini penting untuk terus mendorong adanya pengakuan pemerintah dan masyarakat terhadap kelompok minoritas. Forum ini dapat pula memanfaatkan forum-forum yang digelar dan dibiayai pemerintah seperti Musrenbang.

3. Menambah gugus-gugus tugas yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil yang bertujuan merespons dan menindaklanjuti kasus-kasus pelanggara KBB di Kota Bekasi. Tujuan gugus tugas adalah untuk terus mendorong penyelesaian kasus-kasus KBB seperti penolakan rumah ibadah, Ahmadiyah, dan lain-lain.

4. Terus mempromosikan praktik-praktik baik penyelesaian kasus-kasus KBB di Kota Bekasi melalui berbagai media dan even-even kreatif. Di dalamnya ada upaya mengangkat tokoh-tokoh atau kisah-kisah inspiratif.

5. Memperkuat jaringan dan mendorong kelompok-kelompok toleran di Kota Bekasi dalam membangun perdamaian dan toleransi di Kota Bekasi.

D. Kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

1. Tetap mendorong kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk meninjau ulang dan atau merevisi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif yang seharusnya telah direvisi di tahun lalu (2016).

2. Perlu peningkatan kapasitas aparat pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar lebih mengutamakan Kontitusi daripada desakan kelompok-kelompok mayoritas agar sikap pengistimewaan terhadap salah satu kelompok agama bisa terhindarkan. Selain itu, agar fokus pembangunan daerah juga lebih memprioritaskan kepada kemakmuran rakyat daripada memperbanyak simbolisasi agama tertentu di ruang publik.

3. Mendorong agar aparatus pemerintah lebih patuh kepada Konstitusi untuk mencegah tindakan diskriminatifkepada salah satu kelompok warga masyarakat.

E. Kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan

1. Mendorong Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk tetap komit menjalankan amanat Undang-undang Dasar yang menjamin setiap warga negara bebas menjalankan agama atau kepercayaannya.

2. Mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk melaksanakan amanat Undang-undang tentang Pelayanan Publik yang tidak diskriminatif kepada setiap warga Negara apapun agama atau kepercayaannya.

3. Mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk tidak tunduk pada kehendak kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk mendiskriminasi dan melanggar hak KBB setiap warga negara apapun agama dan keyakinannya.

4. Mendorong Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk terus berkomunikasi dengan Komnas HAM dalam rangka penyelesaian berbagai pelanggaran KBB dan diskriminasi.

F. Kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur

G. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

1. Mendorong Pemerintah Daerah turut aktif dalam memudahkan proses perijinan pembangunan rumah ibadah.

2. Mendorong Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah yang tidak diskriminatif dan ramah HAM, termasuk di bidang pendidikan agama di sekolah, dengan melibatkan Komnas HAM.

VI. Penutup

Demikianlah beberapa temuan penelitian di 6 (enam) kota/kabupaten di Jawa Barat danAceh Singkilyang dapat disajikan dalam Laporanini. Laporaninibelum sempurna, sehingga terbuka untuk diberikan masukan atau saran bagi penyempurnaannya.

Terima kasih.

Tim Peneliti.