Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Rekam Jejak Komnas HAM dalam Pengesahan UU Penyandang Disabilitas

224 halaman · 224 halaman diproses dengan OCR · 46.9 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. REKAM JEJAK Kontribusi KOMNAS HAM
  2. Sambutan
  3. Kata Pengantar
  4. Daftar Isi
  5. Bab I Pendahuluan
  6. I.1 Latar belakang
  7. 1.2 Mandat penyusunan buku
  8. 1.3 Tujuan penyusunan buku
  9. 1.4 Manfaat buku
  10. II. I. Pengantar
  11. II. 2. Proses Pembentukan Undang-Undang
  12. II. 3. Kontribusi Komnas HAM
  13. A. Perencanaan (Prolegnas)
  14. B. Penyusunan, Pembahasan dan Upaya-Upaya Pengesahan
  15. Tahap Pembentukan
  16. Tahap Penyusunan
  17. Penyusunan RUU:
  18. Proses Pembentukan Undang-Undang
  19. TahapPengesahan
  20. Tahap Pembahasan
  21. Tabel Kegiatan Kontribusi Komnas HAM Dalam Pembentukan Undang-Undang No.8/2016
  22. A. Isu Disabilitas
  23. III.2. Isu RUU Disabilitas
  24. Isu menonjol terkait RUU Disabilitas
  25. III.2.1 Proses Legislasi RUU Disabilitas
  26. III.2.2 Komisi Nasional Disabilitas Indonesia
  27. III.2.3 Advokasi/ Pengawalan RUU Penyandang Disabilitas
  28. Isu menonjol terkait RUU Penyandang Disabilitas
  29. 2. Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI)
  30. 3. Advokasi / Pengawalan RUU Penyandang Disabilitas;
  31. Bab IV Catatan Terkait Isi Undang-Undang Penyandang Disabilitas
  32. IV.1 Pengantar
  33. IV.2 Profil Undang-Undang Penyandang Disabilitas
  34. IV.3 Catatan aspek-aspek dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas
  35. A. Perihal Leading Sector
  36. B. Perspektif Publik dan atau Aparat Negara terhadap Penyandang Disabilitas
  37. C. Pendataan
  38. D. Kemandirian dan Inklusifitas
  39. E. Komisi Nasional Disabilitas (KND)
  40. I. Kewenangan
  41. II. Pertanggungjawaban
  42. III. Keanggotaan
  43. IV. Sekretariat Jenderal
  44. V. Pendanaan
  45. VI. Perwakilan
  46. Catatan aspek-aspek dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas
  47. IV.4 Catatan Para Penyandang Disabilitas
  48. A. Aryani Soekanwo
  49. B. Setya Adi Purwanta
  50. 3. Konsesi.
  51. C. Nurul Sa'adah
  52. IV.1 Simpulan
  53. IV.2 Rekomendasi
  54. Internal
  55. Eksternal
  56. Daftar Pustaka
  57. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
  58. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
  59. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
  60. MEMUTUSKAN:
  61. BAB I KETENTUAN UMUM
  62. Pasal 1
  63. Pasal 2
  64. Pasal 3
  65. BAB II
  66. RAGAM PENYANDANG DISABILITAS
  67. Pasal 4
  68. BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS
  69. Bagian Kesatu Umum
  70. Pasal 5
  71. Bagian Kedua
  72. Hak Hidup
  73. Pasal 6
  74. Bagian Ketiga
  75. Pasal 7
  76. Bagian Keempat Hak Privasi
  77. Pasal 8
  78. Bagian Kelima
  79. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum
  80. Pasal 9
  81. Bagian Keenam
  82. Hak Pendidikan
  83. Pasal 10
  84. Bagian Ketujuh Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi
  85. Pasal 11
  86. Bagian Kedelapan
  87. Hak Kesehatan
  88. Pasal 12
  89. Bagian Kesembilan Hak Politik
  90. Pasal 13
  91. Bagian Kesepuluh
  92. Hak Keagamaan
  93. Pasal 14
  94. Bagian Kedua Belas
  95. Hak Kebudayaan dan Pariwisata
  96. Pasal 16
  97. Bagian Ketiga Belas Hak Kesejahteraan Sosial
  98. Pasal 17
  99. Bagian Keempat Belas Hak Aksesibilitas
  100. Pasal 18
  101. Bagian Kelima Belas
  102. Hak Pelayanan Publik
  103. Pasal 19
  104. Pasal 20
  105. Bagian Ketujuh Belas
  106. Hak Habilitasi dan Rehabilitasi
  107. Pasal 21
  108. Bagian Kedelapan Belas Hak Pendataan
  109. Pasal 22
  110. Pasal 23
  111. Bagian Kedua Puluh Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi
  112. Pasal 24
  113. Bagian Kedua Puluh Satu Hak Kewarganegaraan
  114. Pasal 25
  115. Pasal 26
  116. Bagian Kedua
  117. Pasal 28
  118. Pasal 29
  119. Pasal 30
  120. Pasal 32
  121. Pasal 33
  122. Pasal 35
  123. Pasal 36
  124. Pasal 37
  125. Pasal 38
  126. Pasal 39
  127. Pasal 40
  128. Pasal 42
  129. Pasal 43
  130. Pasal 44
  131. Bagian Keempat
  132. Pasal 45
  133. Pasal 46
  134. Pasal 47
  135. Pasal 48
  136. Pasal 49
  137. Pasal 50
  138. Pasal 51
  139. Pasal 52
  140. Pasal 53
  141. Pasal 54
  142. Pasal 55
  143. Pasal 56
  144. Pasal 57
  145. Pasal 58
  146. Pasal 59
  147. Pasal 60
  148. Bagian Kelima Kesehatan
  149. Pasal 61
  150. Pasal 62
  151. Pasal 64
  152. Pasal 65
  153. Pasal 66
  154. Pasal 67
  155. Pasal 68
  156. Pasal 69
  157. Pasal 70
  158. Pasal 71
  159. Pasal 72
  160. Pasal 73
  161. Pasal 74
  162. Bagian Keenam
  163. Pasal 75
  164. Pasal 76
  165. Bagian Ketujuh Keagamaan
  166. Pasal 78
  167. Pasal 79
  168. Pasal 80
  169. Pasal 81
  170. Pasal 82
  171. Bagian Kedelapan Keolahragaan
  172. Pasal 83
  173. Pasal 84
  174. Pasal 85
  175. Pasal 86
  176. Pasal 87
  177. Pasal 88
  178. Pasal 89
  179. Bagian Kesepuluh
  180. Pasal 90
  181. Kesejahteraan Sosial
  182. Pasal 91
  183. Pasal 92
  184. Pasal 93
  185. Pasal 94
  186. Pasal 95
  187. Pasal 96
  188. Paragraf 1 Bangunan Gedung
  189. Pasal 98
  190. Pasal 99
  191. Pasal 100
  192. Paragraf 2
  193. Pasal 101
  194. Pasal 102
  195. Paragraf 3 Pertamanan dan Permakaman
  196. Pasal 103
  197. Paragraf 4
  198. Permukiman
  199. Pasal 104
  200. Pasal 105
  201. Pasal 106
  202. Pasal 107
  203. Pasal 108
  204. Bagian Ketiga Belas Pelindungan dari Bencana
  205. Pasal 109
  206. Bagian Keempat Belas Habilitasi dan Rehabilitasi
  207. Pasal 110
  208. Pasal 111
  209. Pasal 112
  210. Pasal 113
  211. Bagian Kelima Belas Konsesi
  212. Pasal 114
  213. Pasal 115
  214. Pasal 116
  215. Bagian Keenam Belas Pendataan
  216. Pasal 117
  217. Pasal 118
  218. Pasal 119
  219. Pasal 120
  220. Pasal 121
  221. Paragraf 1
  222. Paragraf 2 Informasi
  223. Pasal 123
  224. Pasal 124
  225. Perempuan dan Anak
  226. Bagian Kedelapan Belas
  227. Pasal 125
  228. Pasal 126
  229. Pasal 127
  230. Bagian Kesembilan Belas
  231. Pasal 128
  232. BAB V KOORDINASI
  233. Pasal 129
  234. BAB VI KOMISI NASIONAL DISABILITAS
  235. Pasal 131
  236. Pasal 132
  237. Pasal 133
  238. Pasal 134
  239. BAB VII
  240. PENDANAAN
  241. Pasal 135
  242. BAB VIII KERJA SAMA INTERNASIONAL
  243. Pasal 136
  244. Pasal 137
  245. BAB IX PENGHARGAAN
  246. Pasal 138
  247. Pasal 139
  248. Pasal 140
  249. Pasal 141
  250. BAB X
  251. LARANGAN
  252. Pasal 142
  253. BAB XI KETENTUAN PIDANA
  254. Pasal 145
  255. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN
  256. Pasal 146
  257. Pasal 147
  258. BAB XIII
  259. KETENTUAN PENUTUP
  260. Pasal 149
  261. Pasal 150
  262. Pasal 151
  263. Pasal 152
  264. Pasal 153
  265. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
  266. I. UMUM
  267. II. PASAL DEMI PASAL
  268. Pasal 1
  269. Pasal 2
  270. Huruf a
  271. Huruf b
  272. Huruf c
  273. Huruf d
  274. Huruf e
  275. Huruf f
  276. Huruf g
  277. Pasal 3
  278. Pasal 4
  279. Huruf a
  280. Huruf b
  281. Huruf c
  282. Huruf d
  283. Ayat (2)
  284. Pasal 5
  285. Ayat (2)
  286. Huruf c
  287. Huruf d
  288. Ayat (3)
  289. Huruf b
  290. Huruf c
  291. Huruf d
  292. Huruf e
  293. Huruf f
  294. Pasal 6
  295. Pasal 9
  296. Huruf g
  297. Pasal 10
  298. Huruf b
  299. Huruf c
  300. Pasal 11
  301. Huruf b
  302. Huruf c
  303. Pasal 12
  304. Huruf b
  305. Huruf c
  306. Huruf d
  307. Huruf g
  308. Huruf h
  309. Pasal 13
  310. Pasal 14
  311. Pasal 24
  312. Huruf b
  313. Huruf c
  314. Ayat (2)
  315. Pasal 33
  316. Pasal 36
  317. Pasal 37
  318. Pasal 38
  319. Pasal 39
  320. Pasal 40
  321. Ayat (6)
  322. Pasal 41
  323. Huruf e
  324. Ayat (2)
  325. Huruf a
  326. Huruf b
  327. Huruf c
  328. Ayat (5)
  329. Pasal 58
  330. Pasal 61
  331. Pasal 62
  332. Ayat (3)
  333. Ayat (2)
  334. Pasal 67
  335. Pasal 76
  336. Pasal 85
  337. Ayat (2)
  338. Huruf a
  339. Huruf b
  340. Pasal 87
  341. Huruf a
  342. Huruf b
  343. Huruf c
  344. Huruf d
  345. Huruf e
  346. Huruf f
  347. Ayat (2)
  348. Pasal 132
  349. Ayat (1)
  350. Pasal 133
  351. Huruf d
  352. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

REKAM JEJAK Kontribusi KOMNAS HAM

Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Gendor Pemberdayaan Inklusi Aksesibilitas Ensetarnan Kesempatan Pongormatan Perbedaan

Non Diskriminasi

Partisipasi Penuh

Penghormatan Martabat

reasonable accomodation

Tim Penyusun

Pengarah :Sandrayati Moniaga

Penanggung Jawab :Ansori Sinungan

Penulis :Yossa AP Nainggolan (Koordinator), Rusman Widodo, Mochammad Felani, Eva Nila Sari, Banu Abdillah, Dien Mochammad Iqbal

Narasumber :Saharuddin Daming (Materi: Catatan Kritis Komnas HAM), Fajri Nursyamsi

Administrasi :Indahwati, Winarni Rejeki

Kontributor :Yeni Rosdianti, IsneningtiasYuli,Hadianti Ramdhani

Penerbit :Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Alamat Penerbit

Komnas HAM, Jalan Latuharhary No. 4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310. Telepon (021) 392 5230, Faksimili (021) 391 2026. Website: www.komnasham.go.id.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

ISBN: 978-602-60076-4-3

Jakarta: Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016, ix + 149 halaman, 21,5 cm X 35,56 cm.

Penerbitan ini dibagikan secara gratis, tidak diperjualbelikan. Penggandaan penerbitan ini untuk kepentingan penyebarluasan nilai-nilai HAM harus mendapat persetujuan tertulis dari Komnas HAM. Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kutipan Pasal 72, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapadengansengajamenyiarkan,memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Sambutan

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas berkat rahmat dan karunianya Komnas HAM berhasil menyelesaikan pembuatan buku berjudul "Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas."

Penyusunan buku ini merupakan mandat dari hasil keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM Nomor: 05/SP/IV/2016. Dalam keputusan tersebut disebutkan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian menjadi pihak yang mengkoordinir kegiatan penyusunan buku ini selama tiga bulan mulai April sampai dengan Juni 2016.

Tujuan dari penyusunan buku ini, yakni: (1) Tersedianya buku tentang Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. (2) Tersebarluaskannya buku Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan Undang-Undang Penyandang Disabilitas kepada masyarakat. (3) Tersedianya bahan evaluasi terkait kinerja Komnas HAM dalam hal pengkajian dan penelitian dan pendidikan penyuluhan terkait pengawalan undang-undang dari perencanaan sampai pengundangan. (4) Tersedianya bahan rujukan atau referensi bagi para pihak yang ingin mengetahui tentang sejarah dan dinamika lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Penyusunan buku ini melibatkan banyak pihak yaitu pihak internal dan pihak eksternal Komnas HAM.Pihak internal terdiri dari komisioner, staf fungsional, dan staf administrasi.Pihak eksternal terdiri dari perwakilan dari komunitas penyandang disabilitas, aktivis penyandang disabilitas, lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan isu disabilitas, pakar penyandang disabilitas, pakar kebijakan publik, pakar hukum dan lain-lain. Para pihak yang terlibat tersebut memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi keberhasilan pembuatan buku ini.

Komnas HAM mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada tim penyusun buku ini yaitu Komisioner Sandrayati Moniaga, Komisioner Ansori Sinungan, Yossa AP Nainggolan (Koordinator), Rusman Widodo, Mochamad Felani, Eva Nila Sari, Banu Abdillah, Diean Mochammad Iqbal, Indahwati, Winarni Rejeki, Yeni Rosdianti, Isneningtias Yuli, Hadianti Ramadhani. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Saharuddin Daming dan Fajri Nursyamsi, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), yang telah bersedia menjadi narasumber guna memperkaya materi buku ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Ariani Soekanwo, Bapak Setya Adi Purwanto, Ibu Nurul Sa'adah yang telah berkontribusi dalam penulisan buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, siapapun, dimanapun yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Kontribusi dari Bapak dan Ibu semua tentu sangat berarti bagi kesempurnaan buku ini. Semoga segala amal kebajikan Bapak dan Ibu mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Mahaesa.

Kami menyadari buku ini masih belum sempurna, ibarat kata pepatah "tak ada gading yang tak retak", terutama terkait belum cukup akses bagi ragam disabilitas tertentu. Oleh karena itu kami berharap ada masukan dan saran yang konstruktif dari semua pihak terhadap buku ini sehingga di masa mendatang kami bisa melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Akhir kata kami berharap buku ini bisa bermanfaat, memperkaya pengetahuan, meningkatkan pemahaman dan memberikan pencerahan bagi semua pihak, terutama pihak terkait isu penyandang disabilitas, untuk lebih memahami persoalan dan dinamika yang terjadi di dunia penyandang disabilitas. Dengan adanya pemahaman yang baik dan benar tentang disabilitas dan penyandang disabilitas, kami berharap masyarakat umum bisa lebih peduli dan mampu menghormati hak-hak penyandang disabilitas: dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun.

Jakarta, Juli 2016

Imdadun Rahmat

Ketua Komnas HAM

Kata Pengantar

17 Maret 2016 merupakan tanggal penting yang paling diingat oleh masyarakat khususnya penyandang disabilitas di Indonesia karena pada hari itu, DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang penyandang disabilitas menjadi Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu kelebihan Undang-Undang ini adalah sumber rujukan utamanya, yakni Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas/ICRPD yang telah diratifikasi Indonesia melalui undang-undang No. 19 tahun 2011.Disahkannya undang-undang ini menjadi langkah penting mengingat sejak lama penyandang disabilitas di Indonesia mengharapkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyandang cacat, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan tidak berperspektif HAM.

Kita patut berbangga, tidak terkecuali Komnas HAM, mengingat pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan hasil kerja bersama. Dan bagi Komnas HAM ini merupakan hasil kerja optimal yang bisa dijadikan praktik terbaik dan pembelajaran terkait proses pengawalan dalam rangka pengesahan rancangan peraturan perundang-undangan..

Terakhir, melalui proses pengawalan undang-undang penyandang disabilitas sebagaimana tergambar dalam buku ini, Komnas HAM diharapkan dapat terus berkontribusi dalam menularkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal hak asasi manusia utamanya pada sektor regulasi.

Jakarta, Juli 2016

Tim Penyusun

Daftar Isi

Sambutan.. Kata pengantar. Daftar isi.. ix Bab I. Pendahuluan I.1. Latar Belakang I.2. Mandat Penulisan Buku 7 I.3. Tujuan Penulisan. .7 I.4. Manfaat Penulisan ..8 Bab II. Kontribusi Komnas HAM Dalam Pembentukan Undang-Undang .10 Tentang Penyandang Disabilitas. II.1. Pengantar .. ..10 ..11 II.2. Proses Pembentukan Undang-Undang II.3. Kontribusi Komnas HAM .13 ..14 A. Penyusunan (Prolegnas).. B. Penyusunan, Pembahasan dan Upaya-Upaya Pengesa ..17 Bab III. Pemantauan Pemberitaan Media.. ..57 III.1. Isu Disabilitas . ..57 III.2. Isu RUU Penyandang Disabilitas .. ...59 ...59 A. Proses Legislasi RUU Penyandang Disabilitas B. Komisi Nasional Disabilitas Indonesia.. ...60 C. Advokasi/Pengawalan RUU Penyandang Disabilitas ..61 III.3. Narasumber Isu Disabilitas..... ...62 Bab IV. Catatan Terhadap Undang-UndangTentang Penyandang Disabiltas ... 70 IV.1. Pengantar . ..70 IV.2. Profil Undang-Undang Penyandang Disabilitas. ...73 IV.3. Catatan Aspek-Aspek Undang-Undang Penyandang Disabilitas. ..75 IV.4. Catatan Dari Para Penyandang Disabilitas.. ...78 Bab V.Penutup ...... 100 .100 V.1. Simpulan. V.2. Rekomendasi. 101 Lampiran-Lampiran

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar belakang

Pada Kamis 17 Maret 2016 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melakukan ketok palu tanda disahkannya Undang- Undang Penyandang Disabilitas1. Pengesahan undang-undang ini sangat dinanti-nantikan teruama para penyandang disabilitas mengingat dua kali periode Program Legislasi Nasional (Prolegnas): 2014 dan 2015 undangundang dimaksud tidak kunjung disahkan. Momen bersejarah pengesahan undang-undang disambut sukacita karena dengan demikian Bangsa Indonesia telah berhasil mengesahkan undang-undang yang berbasis hak asasi manusia.

Terdapat 153 pasal dan 13 bab termuat dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang mencakup 24 sektor, dan bagi penyandang disabilitas, ketentuan yang ada sudah cukup memadai terlebih jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang penyandang cacat.

Sejak terbentuknya, Komnas HAM memiliki tujuan dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, salah satunya melakukan pengkajian dan penelitian. Sejak awal berdirinya, lembaga ini telah memiliki perhatian besar terhadap isu penyandang disabilitas terutama pada seberapa jauh negara melakukan kewajibannya dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Pada periode tahun 2002-2007, Komnas HAM menempatkan isu penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok khusus dan rentan bersama kelompok-kelompok lain, seperti perempuan hamil, anak, lansia, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Salah satu alasan mengkatagorikan penyandang disabilitas sebagai kelompok khusus dan rentan tidak lain karena keberadaan mereka yang rentan terhadap stigma, perlakuan diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Upaya-upaya mendorong perbaikan kondisi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi penyandang disabilitas telah dilakukan oleh Komnas HAM dengan melakukan sejumlah kegiatan, diantaranya kegiatan terkait perubahan istilah tersebut adalah menyelenggarakan "Semiloka Terminologi Penyandang Cacat dalam Rangka Mendorong Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Cacat." Semiloka dilaksanakan pada tanggal 8 – 9 Januari 2009 dihadiri oleh para pakar linguistik, sosial budaya, hukum, HAM, dan psikologi. Selain para pakar, semiloka juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejumlah LSM dan organisasi penyandang disabilitas.

Semiloka ini menghasilkan terminologi baru, yaitu "penyandang disabilitas" sebagai pengganti istilah "penyandang cacat" yang berkonotasi negatif².

Upaya lain dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat penyandang disabilitas adalah melakukan pergantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Berdasarkan hasil sejumlah diskusi yang diselenggarakan Komnas HAM yang mengundang sejumlah pihak terkait menggarisbawahi bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak memiliki perspektif HAM dan berbasiskan belas kasihan (charity).3

Komnas HAM juga melakukan kajian mengenai pentingnya mendorong ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau International Convention on the Rights of Person with Disabilities (ICRPD). Kajian ini dilakukan pada 2007 – 2008, dan sebagai hasilnya, pemerintah Indonesia pada akhirnya meratifikasi ICRPD di 2011.Ratifikasi dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2011, dimana pada hari itu, ketua DPR RI dan pimpinan sidang paripurna, mengetok palu dan mengesahkan ICRPD sebagai intrumen hukum nasional melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan ICRPD. Saharuddin Daming, Komisioner Komnas HAM pada periode 2007-2011, bersama dengan tokoh penyandang disabilitas, dan berbagai elemen masyarakt yang turut hadir menyaksikan sidang paripurna DPR RI tersebut tidak dapat menyembunyikan kegembiraan atas diratifikasinya ICRPD tersebut.

Pengesahan ICRPD sebagai instrumen hukum nasional bukan merupakan akhir dari upaya pemajuan HAM bagi penyandang disabilitas.Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan ICRPD hanyalah payung hukum berupa norma-norma, dan yang dibutuhkan kemudian adalah aturan-aturan yang lebih komprehensif, implementatif, dan kontekstual. Pasca pengesahan ICRPD, agenda Komnas HAM selanjutnya adalah melakukan mendorong disusunnya undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Hasil berbagai kegiatan diskusi penyandang disabilitas selama 2007-2011 dijadikan bahan guna penyusunan Naskah Akademik terkait pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan Undang-undang baru yang berperspektif HAM. Hasil kajian menghasilkan naskah akademis dan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997. Dari berbagai diskusi selama kurun waktu 2011-2012, draft asli Komnas HAM ini telah mengalami tiga kali penyempurnaan.

Selanjutnya, draft final versi Komnas HAM disampaikan kepada Baleg DPR RI pada Desember 2013. Komnas HAM kemudian mendorong agar RUU Penyandang Disabilitas menjadi undang-undang prioritas pada

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di 2014, dan hasilnya, pada Januari 2014, DPR RI menetapkan RUU Penyandang Disabilitas menjadi Prolegnas.

Harapannya, di 2014, Indonesia telah memiliki Undang-undang baru pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyandang Cacat. Namun, sejumlah kendala menyebabkan RUU penyandang disabilitas gagal disahkan di DPR RI, meskipun telah masuk dalam prolegnas. Hal yang cukup menarik dan patut diapresiasi adalah bahwa draft RUU penyandang disabilitas yang disampaikan kepada Badan Legislatif Nasional (Balegnas) ternyata lebih dari satu. Hal ini menyiratkan besarnya perhatian masyarakat terhadap penyandang disabilitas di aspek legislasi. Atas kondisi ini, Komnas HAM memfasilitasi Balegnas, dan beberapa organisasi penyandang disabilitas dalam menyusun draft utama RUU dan melakukan penyempurnaan.

Pasca penyempurnaan draft RUU, Balegnas mengesahkan draft tersebut menjadi draft RUU inisiatif DPR pada bulan Agustus 2014. Dalam perjalanananya, RUU tersebut urung ini disahkan di 2014 mengingat pada tahun tersebut adalah masa transisi pemilihan baru anggota DPR RI.Komnas HAM sempat melayangkan surat permohonan audiensi untuk mendorong pengesahan RUU Penyandang Disabilitas di 2014, namun surat tersebut tidak mendapatkan balasan dan respon dari DPR RI, karena pada saat itu DPR RI memiliki jadwal yang padat terkait masa transisi.

Kegagalan pengesahan RUU Penyandang Disabilitas di 2014 tidak menyurutkan semangat untuk kembali mendorong memasukan RUU tersebut dalam prolegnas.Semangat tersebut akhirnya terbayarkan dengan masuknya RUU Penyandang Disabilitas sebagai Prolegnas Prioritas Tahun 2015.Komnas HAM sempat mengirimkan surat kepada DPR RI untuk memasukkan RUU Penyandang Disabilitas sebagai Prolegnas Prioritas di tahun 2015. Dan di tahun yang sama, Komnas HAM bersama dengan Pokja RUU4 Penyandang Disabilitas giat melakukan kampanye, sosialisasi kepada masyarakat, dan audiensi kepada pemerintah dalam rangka persiapan akan disahkannya undang-undang baru penyandang disabilitas. Akhirnya, undang-undang tentang Penyandang Disabilitas tersebut berhasil disahkan pada 17 Maret 2016.

Dalam buku ini, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disajikan dalam konteks kontribusi Komnas HAM dalam proses pembentukan undang-undang. Gambaran singkat proses pembentukan UU No. 8 Tahun 2016 akan dieksplorasi lebih dalam dengan menggunakan teori dan konsep pembentukan undang-undang. Sumber rujukan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Tidak disangkal bahwa buku ini menjadi bagian dari kerja-kerja Komnas HAM terkait fungsi pengkajian dan penelitian, dan pendidikan dan penyuluhan sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 Undang-Undang 39

Tahun 1999. Selain itu, dengan buku ini, Komnas HAM hendak mempertegas komitmennya dalam rangka pengawalan terkait pembaruan kebijakan. Diharapkan, buku ini bisa menjadi praktik terbaik dan pembelajaran terkait langkah-langkah Komnas HAM dalam rangka mendorong RUU masuk ke Prolegnas. Singkatnya, buku ini hendak menyajikan sebuah rekam jejak kontribusi Komnas HAM dalam pembentukan undang-undang penyandang disabilitas sejak 2011 sampai awal 2016.

1. Saat penulisan buku ini, UU Penyandang disabilitas yang baru disahkan dan belum memiliki nomor.

2 Lihat laporan semiloka Komnas HAM terkait perubahan terminolgi penyandang cacat 3. Lihat http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/6118, http://www.kartunet.com/dpr-ri-didesak-revisi-uupenyandang-cacat-1235/

4. Pokja RUU disabilitas beranggotakan perwakilan organisasi dari ragam disabilitas. Pokja sendiri sudah bekerja sejak 2013 saat dimulainya upaya mendorong pengesahan RUU Penyandang disabilitas

1.2 Mandat penyusunan buku

Mandat tentang penyusunan buku "Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM Dalam Pembentukan Undang-Undang Penyandang Disabilitas" berdasarkan hasil keputusan sidang paripurna Komnas HAM Nomor: 05/SP/IV/2016. Dalam keputusan disebutkan pula bahwa Sub-Komisi Pengkajian dan Penelitian diminta mengkoordinir kegiatan penyusunan buku selama tiga bulan mulai April sampai dengan Juni 2016.

1.3 Tujuan penyusunan buku

Ada empat tujuan atas disusunnya buku rekam ini, yakni

1. Tersedianya buku tentang Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

2. Tersebarluaskannya buku Kontribusi Komnas HAM dalam Pembentukan Undang-Undang Penyandang Disabilitas kepada masyarakat.

3. Tersedianya bahan evaluasi terkait kinerja Komnas HAM dalam hal pengkajian dan penelitian dan pendidikan penyuluhan dalam mengawalundang-undangdariperencanaansampai pengundangan.

4. Tersedianya bahan rujukan atau referensi bagi para pihak yang ingin mengetahui tentang latar belakang dan dinamika lahirnya Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

1.4 Manfaat buku

Komnas HAM berharap buku ini memiliki manfaat bagi banyak pihak baik internal maupun eksternal, diantaranya:

a. Bagi kerja-kerja pengkajian dan penelitian Komnas HAM

Buku ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan bagi upaya pengkajian dan penelitian khususnya pembentukan undangundang.Kerja-kerja terkait pembentukan undang-undang, antara lain pengumpulan masukan/input dari para pihak terkait s, penyusunan draft naskah akademis dan RUU, melakukan pembahasan dengan para pihak, dan lain sebagainya;

b. Bagi para pihak terkait

Bagi para aktivis dan penggiat HAM, buku ini diharapkan menjadi pegangan selain kerja-kerja pembaruan kebijakan (advokasi) yang mengandalkan jalinan jaringan dan solidaritas. Bagi para akademisi buku ini tentu saja bisa menjadi rujukan pengkajian dan penelitian di masa datang terkait tema hak asasi manusia dan pembentukan dan pembaruan kebijakan.

II. I. Pengantar

Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas akhirnya disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 17 Maret 2016. Komnas HAM patut bersyukur atas pengesahan ini karena Komnas HAM-lah yang menginisiasi untuk mengganti undang-undang penyandang cacat dengan undang-undang disabilitas. Selain itu Komnas HAM juga berhasil melakukan proses pengawalan suatu rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang. Tentu saja Komnas HAM tidak melakukannya sendiri. Dalam proses ini dibutuhkan kerjasama jejaring antar lembaga. Proses pengesahan RUU Penyandang Disabilitas dilakukan Komnas HAM dengan merangkul berbagai pihak terkait terutama dari organisasi masyarakat yang konsen terhadap isu-isu penyandang disabilitas.

Dalam bab II di buku ini akan dibahas mengenai kontribusi Komnas HAM dalam pengesahan RUU Penyandang Disabilitas. Kontribusi Komnas HAM dalam pengesahan RUU Penyandang Disabilitas tentu tidak terlepas dari fungsinya dalam Pengkajian dan Penelitian atas berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 89 UU No. 39/1999 tentang HAM menyebutkan bahwa fungsi Komnas HAM dalam "Pengkajian dan Penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia."

Sebelum membahas mengenai kontribusi Komnas HAM dalam proses pembentukan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ada baiknya kita melihat bagaimana proses pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

II. 2. Proses Pembentukan Undang-Undang

Proses pembentukan undang-undang di DPR diawali dengan tahapan perencanaan. Dalam tahapan ini DPR bersama dengan Pemerintah menyusun daftar RUU yang akan disusun di masa akan datang. Daftar ini yang sering dikenal dengan sebutan Program Legislasi Nasional atau Prolegnas. Prolegnas disusun berdasarkan dua jangka waktu yaitu jangka waktu lima tahunan atau yang disebut Prolegnas Jangka Menengah dan jangka tahunan atau yang disebut Prolegnas Prioritas Tahunan. Tentu DPR dan Pemerintah meminta masukan dari berbagai pihak baik dari kementerian/lembaga, anggota DPR, fraksi, serta masyarakat. Dan sebelumnya DPR dan Pemerintah telah menyusun RUU yang akan dibahas beserta Naskah Akademiknya

Tahapan kedua dari proses pembentukan undang-undang adalah proses Penyusunan Naskah Akademik, RUU, dan Harmonisasi, Pembulatan serta Pemantapan Konsepsi. Naskah akademik adalah hasil kajian keilmuan atas permasalahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan peraturan sebagai solusinya. Penyusunan RUU adalah pembuatan rancangan peraturan pasal demi pasal dengan mengikuti ketentuan dalam lampiran II UU12/2011. sedangkan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi adalah suatu tahapan untuk:

1. Memastikan bahwa RUU yang disusun telah selaras dengan:

a. Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan UU lain

b. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

2. Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU

Kemudian pada tahap ketiga ada proses pembahasan materi RUU antara DPR dengan Presiden (juga dengan DPD, khusus untuk topik-topik tertentu) melalui 2 tingkat pembicaraan. Tingkat 1 adalah pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 adalah pembicaraan dalam rapat paripurna. Kemudian tahap pengesahan dimana DPR bersama dengan

Presiden setuju untuk mengundangkan RUU tersebut. Presiden mengesahkan RUU tersebut dengan cara membubuhkan tanda tangan pada naskah RUU. Penandatanganan ini harus dilakukan oleh presiden dalam jangka waktu maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Jika presiden tidak menandatangani RUU tersebut sesuai waktu yang ditetapkan, maka RUU tersebut otomatis menjadi UU dan wajib untuk diundangkan. Selanjutnya pemerintah melakukan tahap pengundangan, suatu proses penempatan undang-undang yang telah disahkan ke dalam Lembaran Negara.

II. 3. Kontribusi Komnas HAM

Komnas HAM dalam pembentukan undang-undang Penyandang Disabilitas memiliki peran yang cukup penting. Selain sebagai inisiator Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Komnas HAM jauh sebelumnya mengusulkan agar istilah Penyandang Cacat dirubah menjadi Penyandang Disabilitas. Pada dasarnya, perubahan istilah inilah langkah awal diperlukan adanya pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Istilah penyandang cacat dianggap sudah tidak relevan lagi dengan prinsip-prinsip HAM.

Namun demikian buku ini hanya menuliskan perjalanan pembentukan Undang-Undang Penyandang Disabilitas sejak tahun 201l, dimana pada tahun tersebut Komnas HAM telah menghasilkan rancangan Naskah

Akademik dan RUU penyandang Disabilitas. Berdasarkan proses pembentukan undang-undang di DPR RI, rekam jejak kontribusi Komnas HAM tentu hanya masuk dalam empat tahapan proses pembentukan undang – undang, yaitu tahap perencanaan (prolegnas), penyusunan, pembahasan, dan pengesahan. Tentu Komnas HAM tidak secara langsung terlibat dalam tahapan proses pembentukan undang-undang ini, karena memang tahapan ini hanya diikuti tiga lembaga negara yaitu DPR, Pemerintah, dan DPD.

Peran Komnas HAM tentu hanya dinamika diluar proses tersebut namun dapat mempengaruhi tahapan-tahapan tersebut. Misalnya pada tahap pengesahan, Komnas HAM melakukan advokasi agar RUU Penyandang Disabilitas untuk segera disahkan DPR. Proses politik dalam pembentukan undang-undang di DPR tentu tidak terlepas dari dinamika yang ada di masyarakat. Selain itu peran Komnas HAM dalam proses pembentukan undang-undang tidak selalu berjalan linear dengan proses pembentukan undang-undang yang ada di DPR. Ini terjadi karena banyak kepentingan dalam setiap pembentukan undang-undang maka naskah RUU harus selalu disempurnakan kembali selama RUU belum disahkan.

A. Perencanaan (Prolegnas)

Alasan utama untuk melakukan penyusunan RUU Penyandang Disabilitas berawal dari hasil berbagai Seminar, Lokakarya dan FGD yang menyimpulkan bahwa Undang-Undang No. 11 tahun 2011 tentang

Pengesahan Konvensi Hak Penyandang DisabilitasConvention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) tidak dapat berkedudukan sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, karena hanya berlaku sebagai UU dengan kekuatan moral (Morality Binding Power). Untuk menjadi UU dengan kekuatan mengikat secara hukum (Legally Binding Power), maka perlu segera dibentuk UU tersendiri yang mengatur Tentang Penyandang Disabilitas.5

Berdasarkan kesimpulan itulah Komnas HAM melalui Subkomisi Pengkajian dan Penelitian mulai melakukan persiapan untuk mengusulkan RUU Penyandang Disabilitas pada tahun 2011. Subkomisi Pengkajian dan Penelitian melaksanakan serangkaian seminar dan diskusi kelompok terfokus dengan para pakar, pemerintah, akademisi, dan organisasi penyandang disabilitas untuk menyusun Naskah Akademis dan RUU Penyandang Disabilitas. Serangkaian seminar dan diskusi ini yang kemudian menghasilkan draft Naskah Akademis mengenai pentingnya untuk mengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat beserta RUU Penyandang Disabilitas.6

Penyempurnaan naskah akademis terus dilanjutkan di tahun berikutnya. Pada akhir kuartal pertama tahun 2012, Subkomisi Pengkajian dan

Penelitian melakukan konsultasi publik terkait naskah akademik RUU Penyandang Disabilitas. Konsultasi publik ini dilanjutkan dengan diskusi dengan para stakeholder di berbagai daerah, seperti diskusi di kota Yogyakarta dan Bandung pada bulan Mei 2012, kemudian pada Juli 2012 di kota Surabaya. Diskusi ke beberapa kota ini menghasilkan Daftar Isian Masalah (DIM) yang akan menyempurnakan naskah akademik RUU Penyandang Disabilitas.

Pada 29 November 2012, Komnas HAM akan mengajukan beberapa RUU kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, termasuk di dalamnya RUU Penyandang Disabilitas. Namun karena RUU Penyandang Disabilitas belum dibahas dalam sidang paripurna Komnas HAM maka pengajuannya harus ditunda. Akan tetapi setidaknya isu RUU Penyandang Disabilitas sedikit disinggung dalam audiensi tersebut.

Pengajuan RUU Penyandang Disabilitas baru kembali diajukan Komnas HAM kepada Baleg DPR RI pada bulan Desember 2013. Pada saat itu Komnas HAM telah mengalami penggantian Komisioner untuk periode 2012- 2017. Komnas HAM berharap pengajuan RUU Penyandang Disabilitas dapat menjadi Prolegnas di tahun 2014. Harapan ini terwujud, karena pada bulan Januari 2014 RUU Penyandang Disabilitas menjadi RUU prioritas untuk tahun 2014.

Satu tahapan dalam proses pembentukan undang-undang telah berhasil dilewati Komnas HAM. Langkah selanjutnya Komnas HAM bersama dengan para stakeholder-nyaharus mengawal dan ikut mewarnai dinamika dalam pembentukan RUU Penyandang Disabilitas.

5. Penjelasan Saharuddin Daming tentang Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Kelahiran UU No.

8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

°. Keterangan Yeni Rosdianti dalam "Beberapa Kegiatan Komnas HAM Terkait Isu-Isu Penyandang Disabilitas", 13 April 2016.

B. Penyusunan, Pembahasan dan Upaya-Upaya Pengesahan

Pada sub-pokok bahasan ini tiga proses dalam pembentukan undangundang disatukan dalam satu sub-pokok bahasan, sebab tiga proses ini tidak berjalan linear sebagaimana terjadi di parlemen. Hal ini karena RUU Penyandang Disabilitas masuk dalam dua masa kerja DPR sehingga mengalami dua kali tahapan Prolegnas. Selain memang karena Komnas HAM tidak memiliki kewenangan untuk menyusun, membahas dan mengesahkan undang-undang.

Tahap selanjutnya dalam proses pembentukan undang-undang adalah penyusunan. Dalam proses ini tentu Komnas HAM tidak mengikuti secara langsung, namun demikian para pihak (DPR dan Pemerintah) yang memiliki kewenangan dalam pengesahan undang-undang tentu akan meminta masukan dari kementerian/lembaga atau masyarakat sipil.

Kontribusi Komnas HAM dalam proses penyusunan adalah dengan memfasilitas penyelenggaraan Lokakarya "Persandingan Draft RUU Penyandang Disabilitas Versi Komnas HAM, Kelompok Kerja (POKJA), Baleg DPR RI." Lokakarya yang dilaksanakan di Bogor pada 17 – 19 Juli 2014 ini di danai oleh The Asia Foundation (TAF). Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan berbagai versi RUU Disabilitas dari berbagai pihak pemangku kepentingan, seperti Komnas HAM, Baleg DPR, dan Pokja. Selain ketiga pihak tersebut, turut hadir pula perwakilan organisasi-organisasi penyandang disabilitas Yogyakarta

Dalam pertemuan tersebut masing-masing pihak yang memiliki draft RUU Penyandang Disabilitas (Komnas HAM, Pokja, dan Baleg DPR RI) saling memberikan penjabaran. Berikut ini adalah beberapa pointers hasil dari penjabaran RUU dari para pihak tersebut:

• RUU PD sudah terdaftar dalam prolegnas tahun 2014, hanya saja judulnya masih RUU perubahan UU no. 4 tahun 1997 ttg penyandang cacat

Disepakati Naskah Akademik dan draft RUU disiapkan oleh Balegnas

Ketika tim menyusun, terdapat 2 bahan dari KomnasHAM dan PPDI, disampaikan sekitar bulan desember 2013.

Januari-Juli baleg sudah melakukan rapat dengar pendapat umum dan kunjungan kerja pada bulan juni ke solo, makassar, manado.

Komas HAM melalu Subiomisi Penglalan don Peneltion mula Penyusunan RUU Penyandang Disabilita: Poda alle iuaral petana nelciulan peniapan untul mengusulkan RUU Penyondorg 03 tahun 2012, Subkona berowal dal hasil berbagal Seminas Lolakanya dan FCD yang menyimpulkan Deailitas pado tahun 2011 Subiomis Pengialan dan Peneltian Rengialan dan Pemelition bahwa Undorg-Undong No 11 tohun 2011 neldsandion seonglaian semina don dsiusl lelbrpol tefolus nedluian tonsutas publa temat naskah clodenk RUU lentang Pengesahan Konvens Hak dengon para paka pemeintch, dlademis, dan organeal Penyandang Diabita, Convention an Pemyandorg Deablitax don penyandong dsabilitas untut nenyusun Naich Aiodenis dor the Rights of Persons with dianukan dengon dikusi RUU Penyandarg Dicbltas yong lemudan merghoslkan Dralt Disabilities (CRPD) d do 01 dengan para stckehcider d Naskah Akodenis nengenal pentingnya untut menggant berledudukan sebogal penggan betogal domoh, seper! Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Undong-Undong No. 4 tahun 1997 tentorg dausi di koro Yogralarta Cacat beserto RUU Penyandong Deabilitos. Penyandang Cocat, larena hanya belalu dan Bandung pado bulan ebogal UU dengon ketuatan moral Mei 2012, kemudion poda 02 (Morality Binding Power) M 2012 di kota Surabaya rang renghailan Daftar Isian Masalah (DIM) yorg alan meryenpumolan rakch clodena RUU Peyondong Desablitcs Perencanaan (Prolegnas) Pengaluan RUU Penyandang Dieabilitas baru kembail diajukan Komnas HAM 04 kepoda Baleg DPR RI pada buian Desember 2013. Podo soar tu Konnas HAM telch mengolomi perggontion Komisorer untua pelode 20l2-2017. Komnas HAM Poda 29 November 2012 fornco HWM aton mengaluton behorop pengoluan RUU Penyandong Disabilitas dapat meniod Polegras ditahun bebecpo RUU kepoda Bodan Legolos (Boleg) DR R remosu 2014 Haropon ini teud loreno poda buan Jarual 2014 RuUPemardong Dsal d dolamnya RUU Penyandarg Disablita tos meniodi RUU ploitas untua totun 2014

• Hasil dari berbagai masukan yang diterima balegnas intinya adalah menyoroti UU nomor 4 tahun 1997 yang masih jauh dari perlindungan thd PD

• Pokok2 perubahan: penyandang cacat ? penyandang disabilitas, perlindungan bagi hak dan kewajiban dari PD, aksesibilitas bagi PD

• Perlunya sistem pendataan PD melalui KTPPD.

• Penggunaan istilah asing tidak diperbolehkan sesuai dg UU no 12 / 2011 ttg pembentukan peraturan per-UU-an.

• Baleg masih mengadopsi bab jenis dan derajat penyandang disabilitas, namun tidak spesifik

Habilitasi dan rehabilitasi diadopsi dari pertemuan terakhir di KomnasHAM namun masih perlu dikaji ulang dan disempurnakan istilahnya.

• Draft RUU yg disusun baleg masih terbuka untuk dilakukan perubahan substansi dan mudah2an mencapai final pada akhir pertemuan di bogor ini.

Prolegnas prioritas tahun 2015 akan di susun bulan November.

Kita harus memastikan hak-hak PD sehingga mampu diterima oleh pemerintah.

• Beberapa burning issue, diantaranya mengenai KNPD, PD Perempuan dan Anak, pokok-pokok CRPD.

Draft Pokja ada 15 bidang, Baleg ada 20 bidang.

• Penjelasan mengenai hak-hak, di Pokja tidak memasukan hak tersebut menjadi bab tersendiri.

• Perlindungan perempuan dan anak di dalam Draf Pokja menjadi standar pembahasan di setiap BAB.

Pertimbangan anggota komnas PD ada unsur pemerintahnya karena sebagai sarana untuk menjembatani urusan-urusan komnas PD dengan pemerintah agar menjadi lebih mudah.

Pertemuan tersebut juga membahas beberapa hal pokok yang harus ada dalam suatu undang-undang seperti asas-asas, definisi penyandang disabilitas, koordinasi nasional, kartu tanda disabilitas (KTD), Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI), Partisipasi Masyarakat, sanksi pidana, serta isu perempuan dan anak. Isu yang juga dibahas dalam lokakarya tersebut adalah mengenai jenis dan derajat penyandang disabilitas. Sebagian peserta lokakarya sepakat hal-hal pokok tersebut sebaiknya merujuk pada CRPD yang telah menjadi instrumen nasional karena telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2011.

Pertemuan dua setengah hari di Bogor untuk menyusun RUU Penyandang Disabilitas ternyata tidak dapat menyelesaikan semua isu dalam RUU. Pertemuan penyusunan dilanjutkan kembali di Jakarta pada tanggal 6 – 8 agustus 2014. Pertemuan ini dihadiri Pokja RUU Penyandang Disabilitas dan perwakilan organisasi penyandang disabilitas Yogyakarta. Pertemuan ini juga difasilitasi secara teknis oleh Komnas HAM dan anggaran berasal dari hibah The Asia Foundation.

Tujuan dari pertemuan ini untuk mendiskusikan isu-isu yang akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal secara komprehensif. Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan ini diantaranya adalah, pendidikan, hukum, kesehatan, ketenagakerjaan, transportasi, kewirausahaan dan koperasi, pariwisata dan hiburan, kebencanaan, pra-bencana, tanggap darurat, pasca bencana, bangunan gedung, pertamanan dan pemakaman, pemukiman, habilitasi dan rehabilitasi, pendataan konsesi, partisipasi masyarakat, serta Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI).

Pembahasan merupakan tahap ketiga dalam pembentukan undangundang. Namun dalam usaha Komnas HAM pada pembentukan undangundang Penyandang Disabilitas, tahap pembahasan dan upaya-upaya pengesahan dilakukan secara seiring-sejalan. Hal ini dilakukan karena RUU Penyandang Disabilitas yang telah menjadi prolegnas di awal tahun 2014 tidak serta merta langsung disahkan pada tahun tersebut tapi baru disahkan satu setengah tahun setelahnya. Ini terjadi karena adanya pergantian masa kerja anggota DPR RI. Seperti contohnya pada 23 September 2014 lalu, Komnas HAM telah melakukan upaya agar RUU Penyandang Disabilitas segera disahkan DPR. Upaya ini dilakukan dengan mengirimkan surat kepada pihak Balegnas DPR agar dapat audiensi terkait dengan pengesahan RUU Penyandang Disabilitas. Akan tetapi surat tersebut tidak mendapat balasan dari pihak Balegnas. Setelah dikonfirmasi langsung ternyata pihak Balegnas DPR menolak karena jadwal telah penuh dengan masa sidang di akhir periode. Usaha pembentukan undang-undang penyandang disabilitas pun dilanjutkan dengan tahap pembahasan.

Pembahasan RUU Penyandang Disabilitas yang pertama diselenggarakan oleh pihak Kementerian Sosial. Pembahasan dilaksanakan pada tanggal 15-18 Oktober 2014 di Sentul, Bogor dengan mengundang kementerian dan lembaga terkait (termasuk Komnas HAM), dan Pokja RUU Penyandang Disabilitas. Komnas HAM diwakili oleh Mochamad Felani, staf peneliti. Pada pertemuan ini Felani memberi masukan dan pandangan mengenai pentingnya pasal-pasal yang berperspektif HAM dalam draft RUU Penyandang Disabilitas.

Berikut ini adalah ringkasan dari pembahasan RUU Penyandang Disabilitas yang digelar Kementerian Sosial di Bogor :

Adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas merupakan suatu keharusan, sebagai tindak lanjut ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan perlunya penyesuaian regulasi, kebijakan, administrasi,danpraktek-praktekdalampenanganan permasalahan penyandang disabilitas ke arah pemenuhan hak penyandang disabilitas, seperti yang diamanatkan Konvensi;

Perlunya RUU Penyandang Disabilitas adalah juga mengingat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak sesuai lagi dengan perubahan dan tuntutan jaman terhadap upaya perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang lebih mengarah pada penanganan yang komprehensif dan integratif dalam seluruh aspek kehidupan;

Perbedaan pemahaman konsep disabilitas dengan konsep penyandang cacat;

Bahwa upaya pelibatan masyarakat sebagai tindak lanjut Konvensi perlu dilakukan dalam mekanisme yang lebih melembaga di pusat dan daerah;

Bahwa inisiatif pembentukan RUU Penyandang Disabilitas telah dilakukan oleh DPR Periode 2009-2014 dan juga telah menjadi Prolegnas masa tugas DPR tersebut;

Bahwa DPR Periode 2009-2014 telah bersurat kepada Presiden 2009-2014 untuk membahas RUU tersebut; dengan nomor surat : LG/09776/DPR/RI/IX/2014 tanggal 30 September 2014, Perihal Penyampaian RUU Republik Indonesia Tentang Penyandang Disabilitas.

Bahwa diterimanya Surat Pemberitahuan dari DPR kepada Presiden tersebut sudah dalam masa akhir jabatan Presiden Periode 2009-2014;

Bahwa sampai dilantiknya DPR Periode 2014-2019, belum ada penunjukan mandat Presiden kepada Menteri terkait;

Peserta Pertemuan sudah mencoba melakukan identifikasi permasalahan yang termuat dalam RUU versi DPR, antara lain beberapa isu yang menjadi perhatian seperti pembentukan Komite Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI).

Mengacu pada resume diatas maka pertemuan tersebut telah merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

➢ Bahwa untuk mempercepat upaya terbitnya UU Penyandang Disabilitas, perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu:

a. Aspek legal drafting dari RUU versi DPR yang masih belum sepenuhnya mengacu kepada tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan;

b. Strategi penyampaian usulan dan pembahasan selanjutnya terhadap RUU Penyandang Disabilitas, mengingat transisi DPR dan Presiden dalam tahun berjalan, termasuk dalam hal ini, memastikan kelanjutan Draft RUU Penyandang Disabilitas versi DPR ini terus dilanjutkan pada DPR dan Presiden Periode 2014-2019;

➢ Bahwa RUU Penyandang Disabilitas versi Pemerintah tetap harus disiapkan sesuai dengan Rekomendasi Rapat Koordinasi Menteri Bidang Kesejahteraan Rakyat 16 September 2014;

➢ Pemerintah tetap mendorong masyarakat untuk terus mengawal terbitnya UU Penyandang Disabilitas melalui inisiatif DPR dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas waktu dan sumber daya;

> Untuk mengantisipasi RUU Penyandang Disabilitas menjadi inisiatif Pemerintah dan/ atau masuk ke dalam pembahasan awal/ prioritas DPR Periode 2014-2019, maka disarankan agar Kementerian Sosial untuk menyiapkan diri sebagai leading sector pembahasan RUU Penyandang Disabilitas dengan segala konsekuensinya;

> Mencermati Draft RUU versi DPR, diharapkan seluruh K/L dapat memberikan masukan atau tanggapan sebagai bahan pembahasan dengan DPR nantinya, tanggapan disampaikan ke Kementerian Sosial;

> Mencermati Draft RUU versi DPR, disarankan untuk memasukkan unsur atau isu yang menjadi kebutuhan yang belum termuat dalam RUU versi DPR tetapi menjadi amanat Konvensi, seperti Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas;

> Terkait dengan muatan-muatan yang tercantum dalam RUU versi DPR seperti KNDI, baik pemerintah maupun DPR perlu mencermati usulan tersebut secara mendalam.

Harapan agar RUU Penyandang Disabilitas segera disahkan pada masa kerja DPR 2009-2014 tidak dapat diwujudkan. Ini memang resiko dari RUU yang terdaftar dalam prolegnas di tahun terakhir periode DPR. Para anggota sibuk dengan perhelatan politik (Pemilu) untuk mempertahankan jabatannya, sehingga fungsi sebagai legislator menjadi terbengkalai. Namun bukan berarti usaha untuk mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas berhenti. Komnas HAM kembali mengirimkan surat kepada pihak Balegnas DPR periode 2014-2019 agar RUU Penyandang dimasukkan dalam daftar Prolegnas prioritas tahunan di 2015.

Terkait dengan DPR dan Presiden yang belum juga mengesahkan hingga masa baktinya berakhir, Komnas HAM pada 27 Januari 2015 berinisiatif memfasilitasi para pihak (Pokja disabilitas dan organisasi disabilitas) untuk membahas strategi lanjutan dalam pengawalan RUU penyandang disabilitas.

Pertemuan ini juga membahas posisi RUU Penyandang Disabilitas di parlemen. Dalam pertemuan ini terungkap bahwa pengusulan suatu RUU tidak lagi menjadi kewenangan Balegnas namun menjadi kewenangan komisi yang membidanginya. Berdasarkan komisi yang terbagi di DPR, maka penyandang disbilitas berada dalam kewenangan Komisi VIII. Sampai dengan tanggal 27 Januari 2015, Aliansi Kelompok Kerja RUU Penyandang Disabilitas yang terdiri dari berbagai unsur organisasi penyandang disabilitas telah melakukan audiensi dan lobi dengan Fraksi dan Komisi di DPR-RI. Upaya audiensi dan lobi yang dilakukan oleh Pokja RUU Disabilitas membuahkan hasil diusungnya RUU Penyandang Disabilitas (dan RUU Ibadah Haji) oleh Komisi VIII DPR-RI untuk masuk dalam Program

Legislasi Prioritas Tahun 2015. Selain Komisi VIII, Fraksi Gerindra juga turut mendukung RUU Penyandang Disabilitas untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Hal ini berarti RUU Penyandang Disabilitas memiliki posisi yang cukup kuat untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2015.

Berdasarkan posisi RUU Penyandang Disabilitas yang dipandang cukup kuat untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2015, Pokja akan menjaga dan mengintensifkan komunikasi dengan DPR-RI sampai dengan keluarnya Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Setelah Prolegnas Prioritas Tahun 2015 keluar, dan RUU Penyandang Disabilitas masuk dalam daftar di dalamnya, DPR-RI akan melayangkan surat kepada Presiden untuk membahas RUU Penyandang Disabilitas bersama-sama untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pada masa dilayangkannya surat dari DPR-RI kepada Presiden, Pokja dan Komnas HAM akan melakukan sosialisasi RUU Penyandang Disabilitas kepada 15 Lembaga/Kementerian yang terkait dengan RUU Penyandang Disabilitas, untuk memberikan argumentasi mengenai pentingnya RUU Penyandang Disabilitas dan batang tubuh RUU yang ada di dalamnya. Sehingga Pemerintah (Kementerian/Lembaga) mengerti dan memahami secara keseluruhan isi dari RUU Penyandang Disabilitas dan tidak mempersulit proses pengesahan RUU dengan tidak membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang terlalu memberatkan.

Dalam pertemuan tersebut juga membahas selama RUU Penyandang Disbilitas belum disahkan, maka masih memungkinkan untuk memberikan masukan dan penguatan argumentasi atas RUU Penyandang Disabilitas. Mengingat Naskah Akademik dan Penjelasan batang tubuh RUU Penyandang Disabilitas dipandang belum sempurna, maka sebelum RUU Penyandang Disabilitas disahkan, Naskah Akademik, Batang Tubuh, dan Penjelasan Batang Tubuh akan disempurnakan dengan meminta bantuan para akademisi yang berperspektif disabilitas.

Berdasarkan atas rekomendasi pertemuan pada 27 Januari lalu agar materi RUU Penyandang Disabilitas lebih matang, maka Komnas HAM menyelenggarakan Lokakarya untuk menyempurnakan Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas. Lokakarya dilaksanakan di Jakarta pada 31 Maret hingga 2 April 2015. Komnas HAM berkontribusi baik dari aspek teknis, fasilitasi maupun substansi dalam lokakarya ini.7

Dalam lokakarya ini Komnas HAM mengundang akademisi yang berperspektif penyandang disabilitas yaitu Bapak Arif dan Ibu Rofah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dua narasumber tersebut melakukan review atas Materi RUU Penyandang Disabilitas, berikut ini adalah pokok-pokok review-nya :8

1. Sistematika Naskah Akademik perlu diubah sesuai dengan panduan yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan lampirannya;

2. Naskah Akademik perlu dikemukakan data dan fakta temuan dilapangan, sehingga argument yang dibangun lebih kuat karena berbasis data dan fakta temuan di lapangan;

3. Rumusan masalah tidak ada di Naskah Akademik dan sudah dirumuskan oleh reviewer;

4. Perlu ditambahkan bagaimana posisi Undang-Undang nanti terkait CRPD apakah posisinya menterjemahkan atau melengkapi;

5. Problem yang paling fundamental dalam Naskah Akademik adalah paparan empiris yang dipaparkan masih sangat dangkal dan tidak didasarkan pada data di lapangan;

6. Perlu dibicarakan lagi beberapa kluster isu, yaitu: Kesehatan, infrastruktur, keagamaan, sosial, dan budaya.

Atas hasil review kedua narasumber tersebut, para peserta dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang membahas perbaikan Naskah Akademik Bab II yang meliputi isu-isu yang belum memiliki landasan empiris sebagai dasar argumentasi logis atas pasal-pasal dalam draft RUU Penyandang Disabilitas. Sedangkan kelompok lainnya mendiskusikan perbaikan Bab III mengenai analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas.

Berikut ini adalah hasil dari diskusi kelompok perbaikan Naskah Akademik Bab II yang meliputi isu-isu yang belum memiliki landasan empiris sebagai dasar argumentasi logis atas pasal-pasal dalam draft RUU Penyandang Disabilitas :9

Perhatian ada pada paparan empiris yang membutuhkan data pendukung, pencarian data pendukung paparan empiris tersebut cukup menyita banyak waktu.

Isu pendidikan membutuhkan data empiris sebagai justifikasi, data yang dibutuhkan adalah jumlah partisipasi penyandang disabilitas di pendidikan tingkat dasar dan tinggi.

Isu kesehatan, sudah ditambahkan data-data dari pengalaman pendampingan DPO's, dan akan lebih bagus jika ditambahkan data mengenai fasilitas dan skema jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Isu-isu lain telah dilengkapi data empiris pendukung sebagai justifikasi bunyi Pasal-Pasal dalam RUU Penyandang Disabilitas.

Dan berikut ini adalah hasil diskusi kelompok yang membahas analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas:10

Telah memasukkan berbagai peraturan perundangan yang di dalamnya mengatur dan berhubungan dengan penyandang disabilitas.

Terdapat 42 peraturan yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Termasuk 8 instrumen internasional yang telah diratifikasi.

bahwa ada beberapa Undang-Undang yang sudah sesuai dengan CRPD dan ada yang tidak sesuai dengan CRPD yang kita jadikan acuan untuk melahirkan undang-undang baru ini.

RUU Penyandang Disabilitas ini berisi soal teknis yang lebih spesifik dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi CRPD. Jika ada pasal-pasal yang dari peraturan perundang-undangan lain yang telah lebih dulu ada bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di RUU ini, maka pasal-pasal sebelumnya tidak berlaku, hal ini disebutkan dalam batang tubuh juga.

Hal-hal yang belum diatur oleh UU lain akan dimasukkan dalam UU ini, overlapping-nya tidak perlu diperinci, yang terpenting adalah sinkronisasi dan harmonisasinya saja.

Pada 1 juni 2015, Komnas HAM bersama dengan Pokja RUU Penyandang Disabilitas diundang Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh Komisi VIII DPR RI. Rapat ini bertujuan untuk meminta masukan dari Komnas HAM dan Pokja Penyandang Disabilitas terkait penyandang disabilitas di ranah hukum baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Selain itu Komisi VIII meminta pendapat mengenai dimungkinkannya LGBT masuk dalam RUU Penyandang Disabilitas.11

Terkait dengan isu penyandang disabilitas di ranah hukum ada beberapa point yang dibahas dalam rapat tersebut, diantaranya adalah mengenai pentingnya membahas istilah 'cacat hukum'. Membahas istilah ini sangat penting sebab istilah ini terkait erat dengan pembahasan RUU KUHP dan KUHAP yang sedang disusun. Selain itu penting dibahas pula mengenai Penentuan kapan seseorang yang mengalami ganguan kejiwaan berat (Schizoprenia chronic) dan siapa yang bisa menentukan. Isu ini penting untuk diatur dalam RUU mengingat kekhawatiran adanya pelaku yang mengakungaku mengalami gangguan jiwa berat.12

Hal lainnya adalah mengenai pentingnya mekanisme sebelum ke ranah pengadilan yang bisa mengawasi penyandang disabilitas berat (seperti schizophrenia chronic), apakah seorang pekerja sosial atau pihak-pihak lain. Komnas HAM mengusulkan Komisi Nasional Disabilitas Indonesia yang nanti ada dapat mengatur soal mekanisme ini. 13

Penting pula diatur unsur pemberat sanksi bagi pelaku baik penyandang disabilitas maupun bukan penyandang disabilitas. RUU seharusnya mengatur sanksi ini dengan tetap berpegang pada azas "equallty before the law". Fajri dari PSHK menyebutkan soal pengaturan unsur pemberat hukuman/sanksi bagi pelaku berdasarkan isi KUHAP/KUHP. Menurutnya seorang penyandang disabilitas yang menjadi korban, perlakuannya sedikit berbeda.14

Penyusunan (masukan) untuk RUU Penyandang Disabilitas masih terus dilakukan Komnas HAM selama RUU tersebut belum sampai pada tahap pengesahan. Masih ada beberapa isu yang harus dibahas dalam RUU Penyandang Disabilitas, misalnya mengenai konsep diskriminasi positif, kecakapan hukum penyandang disabilitas, dan konsep pemidanaan disabilitas. Untuk membahas ketiga isu tersebut Komnas HAM menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus pada 16 juni 2015. Diskusi terfokus ini diselenggarakan oleh tim kajian RUU Penyandang Disabilitas bersama Pelapor Khusus hak Penyandang Disabilitas Komnas HAM, Ansori Sinungan, dengan mengundang Budi Tigor Hutapea, LBH Jakarta, dan Ifdhal Kasim sebagai staf ahli Komisi VIII DPR.15

Diskusi membahas mengenai konsep diskriminasi positif yang memang patut didapatkan oleh penyandang disabilitas. Menurut Ifdhal Kasim, RUU Disabilitas adalah sebuah bentuk Diskriminasi Positif untuk penyandang disabilitas, atau sebagai affimative action. Pangkal dari konsep tersebut adalah menyetarakan kondisi penyandang disabilitas untuk dapat melakukan kegiatan layaknya manusia biasa. Berdasar kebutuhan tersebut pemerintah harus mengeluarkan cost untuk melaksanakan kewajiban negara. Praktiknya pemerintah menghindari cost tersebut dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga pendekatan charity lahir untuk mengawal penyandang disabilitas. Berbanding terbalik dari kondisi tersebut, RUU Disabilitas menggunakan pendekatan berbasis hak, yang didalamnya banyak memberi kewajiban terhadap pemerintah. Prinsip dari RUU ini adalah protektif dan afirmatif, dengan metode yang berbeda.16

Konsep penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan proses hukum adalah seputar kecakapan hukum, yakni pada kesadaran pelaku dan kemampuan bertanggungjawab. Jika membandingkannya dengan negara lain Amerika misalnya, mempunyai konsep balas budi terhadap veteran disabilitas karena korban perang.Untuk penyandang disabilitas sebagai korban, maka pelaku dapat dikenaan pemberatan pidana, pidana tambahan (atas profesi, dengan pencabutan hak-hak tertentu), dakwaan jaksa yang berlapis dakwaan subsider.17

Proses penyusunan RUU Penyandang Disabilitas memang masih terus berjalan namun seiring sejalan dengan proses tersebut Komnas HAM juga tetap melakukan upaya-upaya (desakan/advokasi) agar RUU segera untuk disahkan. Bersama dengan Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas Untuk RUU Penyandang Disabilitas, Komnas HAM menggelar aksi bergerak untuk pengesahan RUU Penyandang Disabilitas. Aksi ini digelar dalam bulan Agustus 2015 (13, 18, dan 31). Aksi hari pertama dilaksanakan di Kantor Komnas HAM dengan menggelar Konferensi Pers, pentas seni, dan penandatanganan petisi agar RUU Penyandang Disabilitas segera disahkan. Selain aksi di kantor Komnas HAM, aksi dukungan pengesahan RUU Penyandang Disabilitas juga dilaksanakan di jalanan. Konvoi dilakukan pada tanggal 18 dan 31 Agustus dengan rute patung kuda thamrin – Bundaran H.I - Gedung DPR RI.

Sampai dengan akhir tahun 2015 RUU Penyandang Disabilitas tetap belum mencapai tahapan pengesahan. Pada januari 2016, Komnas HAM berinisiatif untuk mengundang kementerian-kementerian yang terkait dengan

RUU Penyandang Disabilitas untuk mendiskusikan Daftar Isian Masalah (DIM). Terdapat beberapa hal yang disepakati antara pihak kementerian, Komnas HAM dan Pokja RUU Penyandang Disabilitas, diantaranya:18

1. Bahwa Kementerian Sosial menyepakati bahwa RUU disabilitas adalah isu lintas sektor;

2. Bahwa Kementerian Sosial mendukung Pokja untuk berdirinya Komisi Nasional Disabilitas (KND);

3. Bahwa Kementerian Sosial menyepakati adanya leading sektor di pemerintahan di luar KND;

4. Bahwa isu Konsesi yang sudah dihapus dalam RUU DPR, harusnya dimasukan kembali mengingat penghapusan karena persepsi yang salah terkait konsesi. Persepsi yang keliru mengartikan konsesi sebagai pemotongan pajak bagi perusahaan tertentu yang dikelola oleh penyandnag disbailitas.

5. Bahwa kuota 2 per 100 yang selama ini ditentang karena tidak termuat dalam Kovenan Hak-hak penyandnag disabilitas, harusnya dimasukan kembali mengingat penyandang disabilitas sangat sulit mendapatkan haknya dalam pekerjaan.

6. Bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga menyepakati isu bahwa untuk reward/penghargaan para atlet penyandang disabilitas harus sama dengan non disabilitas sebagaimana isi RUU;

7. Bahwa Staf Kepresidenan pada hakikatnya setuju bahwa DIM RUU disabilitas harus didiskusikan dengan para user.

Pada akhir pertemuan, Pelapor Khusus Hak Penyandang Disabilitas Komnas HAM, Ansori Sinungan membuat tindak lanjut untuk melakukan kunjungan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Ketenagakerjaan.19

Berdasarkan tindak lanjut dari diskusi terfokus di awal 2016 lalu, Komnas HAM berkunjung ke kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kantor Kementerian Keuangan. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan argumentasi yang kuat untuk Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Komisi Nasional Disabilitas. Juga memberikan argumentasi terkait konsesi untuk Penyandang Disabilitas bagi Kementerian Keuangan.

Komnas HAM kembali diundang oleh DPR pada 17 Februari 2016 untuk memberi pandangan terkait RUU Penyandang Disabilitas. Dalam pertemuan ini Komnas HAM memberi masukan mengenai pendataan penyandang disabilitas, pendidikan disabilitas dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Terkait pendataan penyandang disabilitas, Komnas HAM memandang pendataan masih belum berjalan dengan baik, karena masih bersifat sektoral. Pendataan hanya dilakukan oleh pihak Kementerian Kesehatan untuk data tentang disabilitas yang sakit, kemudian Kementerian Sosial dan BPS untuk data tentang disabilitas yang dianggap miskin.20 Sedangkan pandangan Komnas HAM mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas, bahwa pendidikan untuk penyandang disabilitas baru hanya sebatas Sekolah Luar Biasa (SLB), perlu ditingkatkan lagi sekolah-sekolah inklusi bagi sekolah umum.

Untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas lainnya Komnas HAM memberi masukan mengenai perlunya pendataan mengenai aksesibilitas terhadap pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas. Komnas HAM mengapresiasi adanya kemajuan di sektor kesehatan terkait dengan adanya layanan BPJS, namun demikian banyak kelompok disabilitas belum dapat memenuhi pembayaran premi. Kemudian untuk sektor ketenagakerjaan, Komnas HAM memandang perlu adanya pengawasan terkait regulasi 1:100 untuk para tenaga kerja di setiap perusahaan atau instansi. Selain itu regulasi ini juga membutuhkan sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan regulasi ini di perusahaannya.21

. Laporan Kegiatan Lokakarya Penyempurnaan Naskah Akademik RUU Penyandang Disbilitas, Jakarta, 2015.

8 . Ibid.

° .Ibid.

10. Ibid.

11 Laporan Pertemuan Komnas HAM dengan DPR-RI, Jakarta, 2015 12. Ibid

13. Ibid.

14. Ibid

5. Laporan Diskusi Kelompok Terfokus 16 Juni 2015, Jakarta, 2015

16. Ibid.

17 . Ibid.

18 . Laporan Naratif Kegiatan Diskusi kelompok Terfokus Terkait Daftar inventarisasi Masalah RUU Penyandang Disabilias, Jakarta 29 Januari 2016

19 . Ibid.

20. Paparan Komnas HAM dalam RDP dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, 17 Februari 2016.

21. Ibid.

Tahap Pembentukan

Proses pembentukan undang undong di DPR dowali dengan tahapan perencanoan Dalam tahapan ini DPR bersana dengan Penerintah menyusun daftar RUU yang akan

diusun di nasa akan dotong Daftar ini yang sering dikenal dengan sebutan Progran Legislasi Nasional atou Prolegnas dan Prolegnas terbogi meniodi duo ianglo waltu (2), yalfu:

Prolegnas jangto watfu lima fahunan alau yang disebut Prolegnas Jangka Menengoh.

Prolegnas jangta lahunan atau yang disebut Prolegnas Prioritar Tahunan

Tahap Penyusunan

Tahap kedua nelpul proses Penyuaunan Naskah Akodenia, RUU, dan Harmonisasl, Pembulatan serta Pemantapan Konsepsl.

Penyusunan Noskah alodemik: adalah hasl kalan kelmuan atas pemasalahan tertentu yang dapot dipetanggunglowabkan secaro liniah mengenal pengoturan masalah tesebut dalam rancongan peraturan sebagal roksinya

Penyusunan RUU:

adalah adalah pembuatan rancargon peraturan paxal deri pasal dengan menglut ketentuan dalam lampiran II UU12/2011

Hormonisosi, Peebulatan, dan Pemantopan Konsepal: adalah suatu tahapan unta

1. Menastkan bahwa RUU yang disusun telah selaras dengon a Pancaslia UUD NRI Tahun 1945, dan UU lain b. Telnk penyusunan peraturan perundang-undangan

2. Menghaslkan kesepalatan tehadap substansi yong datur dalan RUU

Proses Pembentukan Undang-Undang

TahapPengesahan

Adoiah proses dimana DPR bersana dengon Presiden setlu untuk nengundangian RUU tersebut Presiden nengesahton RUU tesebut dengan cara nembubuhian tando tangan pada naskah RUU Penandatanganan ini harus dlalukan oleh presiden dalan jangka waktu maksinal 30 hari terhitung setak tanggal RUU tesebut dsetaul bersoma oleh DPR dan Presiden. jka presiden tidak menandotangani RUU tersebut sesual waltu yang ditetapkan, nala RUU tesebut otonafis menjadi UU dan waib untuk dundangian Selanjutrya pemerintah nelalutan tohap pengundangan, suatu proses penempatan undang-undang yang telah disahkan ke dalam Lembaran Negara

Tahap Pembahasan

Adalah proses penbahasan nateri RUU antara DPR dengan Presiden Guga dengan DPD, khusus unfuk toplk-topik tertentu) melalul dua (2) finglat penbicaroan

Tingiat I adalah pembicaroan dolan rapat konis, rapat gabungan konis, rapat badan legisiasi rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus

Tingkat 2 adolah pembicaroan dolan rapot poripuma.

Tabel Kegiatan Kontribusi Komnas HAM Dalam Pembentukan Undang-Undang No.8/2016

WaktuKegiatanOutputKontribusi
2011Diskusi dengan para pakar untuk menyusun Naskah Akademik Pentingnya Mengganti undang-undang No. 4 tahun 1997Draft Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas• Menjadi penyelenggara diskusi • Menjadi narasumber
12 April 2012Konsultasi Publik terkait Draft Naskah Akademik RUU Penyandang DisabilitasMenjadi penyelenggara kegiatan
2 Mei 2012Diskusi dengan para pihak terkait di Yogyakartauntuk membahas penyempurnaan Draft Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas pada tahun sebelumnyaDaftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pihak terkait kota YogyakartaMenjadi peserta diskusi
10 MeiDiskusi dengan para pihakDIM dari pihak terkaitMenjadi peserta
2012terkait di Bandunguntuk membahas Draft penyempurnaan Naskah Akademik RUUKota Bandungdiskusi
Juli 2012pada tahun sebelumnya Diskusi dengan para pihak terkai di Surabaya untuk membahas Draft penyempurnaan Naskah Akademik RUU Penyandang DisabilitasDIM dari pihak terkait Kota SurabayaMenjadi peserta diskusi
29 Nov 2012pada tahun sebelumnya Penyampaian Draft Naskah Akademik RUU Disabilitas Penyandang kepada Baleg DPR RI yang dibarengi dengan siaran pers penyerahan RUU ke balegNA RUU Penyandang Disabilitas hanya disinggung dalam tersebut pertemuan NA belum karena dibahas dalam sidang Paripurna Komnas HAMMenjadi pihak yang menyerahkan draft NA RUU Penyandang Disabilitas
Desember 2013Penyampaian draft RUU Penyandang DisabilitasJanuari 2014 RUU Penyandang DisabilitasRUU Menjadi pihak yang menyerahkan
menjadi RUU prioritas di tahun 2014draft Penyandang Disabilitasang
Juli 2014Draft RUU Penyandang Disabilitas versi Komnas HAM, Pokja, Baleg DPR -RI Narasumber:versi Draft RUU Penyandang Disabilitas.diperoleh TAF; Teknis: memfasilitasidari
__substansi Draft RUU Penyandang Disabilitas Jaringan: Mengundang keterwakilan ragam disabilitas dan beberapa dari Yogyakarta (Pak Setia, Sigab, dan Sabda); • Komnassubstansi Draft RUU Penyandang Disabilitas Jaringan: Mengundang keterwakilan ragam disabilitas dan beberapa dari Yogyakarta (Pak Setia, Sigab, dan Sabda); • Komnas HAM
6 8 Agustus 2014Konsinyasi Penyempurnaan Draft RUU Penyandang Disabilitas dan naskah akademis di Hotel Double Tree Jakarta Peserta: 1. Komnas HAM 2. Pokja RUUDraft RUU Penyandang Disabilitas dengan pasal- pasal (burning issue) yang lebih komprehensif diantaranya isu yang dibahas adalah: Pendidikan, hukum, kesehatan, ketengakerjaan, transoportasi, bidang• Komnas HAM terlibat pembahasan substansi Draft RUU Penyandang Disabilitas • Komnas HAM bersama-sama• Komnas HAM terlibat pembahasan substansi Draft RUU Penyandang Disabilitas • Komnas HAM bersama-sama
233. Komnas Balegnas DPR-RIPenyandang Disabilitas 3. Organisasi Penyandang Disabilitas Jogja HAM melayangkan surat kepada Balegnas DPR-RIkewirausahaan koperasi, pariwisata dan hiburan, kebencanaan, bencana, darurat, pasca bencana, bangunan pertamanan pemakaman, pemukiman, dan rehabilitasi,pendataan, konsesi, komisi nasional disabalitas Indonesia (KNDI), peran masyarakatdengan Asia Foundation (TAF)Asia Foundation
bidangAsia FoundationAsia Foundation
pra-(TAF) memfasilitasi
tanggap darurat, pasca bencana,memfasilitasimemfasilitasi
darurat, pasca bencana,teknisteknis kegiatan,
bangunan pertamanangedung, danhonor narasumber,
hebalitasinarasumber, akomodasi peserta.narasumber, akomodasi peserta.
23 September 2014Komnas HAM melayangkan surat kepada Balegnas DPR-RIserta masyarakat Audiensi dengan Balegnas terkait kemungkinan RUU pengesahan Penyandang Disabilitas, namun tidak terlaksana.• Melayangkan surat permohonan audiensi kepada Balegnas DPR RI dalam upaya pengesahan• Melayangkan surat permohonan audiensi kepada Balegnas DPR RI dalam upaya
RUU Penyandang Disabilitas. Namun surat permohonan tidak mendapatkan balasan dari Balegnas DPR RI, setelah dikonfirmasi kesediaannya untuk ber- audiensi dengan Komnas HAM, Balegnas DPR RI menolak karena jadwal telah penuh dengan masa sidang di akhir periode.
_Namun tidak RI,Disabilitas. Namun surat permohonan tidak mendapatkan
permohonanpermohonan
tidak
mendapatkanmendapatkan
balasandari
Balegnas DPRas DPR
RI,setelah
dikonfirmasirmasi
kesediaannyaannya
untukBere
Kemense denddengan
BalegnasDRB
RImenalah
karena jadwaljadwal
telahpenuh
dengan masamasa
sidang di akhirsidang di akhir
periode.
periode.
15 18 Oktober18 Konsinyasi Pembahasan Draft RUU PenyandangPemahaman persepsi yang sama dari berbagai kementerian danKomnas HAM hadir sebagai peserta
Bogor. Penyelenggara: Kementerian Sosial Peserta: Kementerian dan Lembaga terkait, Pokja RUU Penyandang Disabilitas.lembaga atas draft RUU Penyandang Disabilitas Dimasukkannya kembali RUU
16 Januari 2015Komnas HAM melayangkan surat kepada Balegnas DPR-RIDimasukkannya kembali RUU Penyandang Disabilitas ke dalam Prolegnas prioritasdraft RUU Penyandang Disabilitas. • Melayangkan surat resmi kepada Balegnas DPR
1RI untuk kembali memasukkan RUU Penyandang Disabilitas sebagai Prolegnas Prioritas Tahunan 2015
27 Januari 2015 (Komnas HAM, Jakarta)Pertemuan pembahasan rencana tindak lanjut pengawalan RUU Penyandang Disabilitas pasca pergantian masa kerja DPR RI DPR RI Peserta: 1. Komnas HAM 2. Pokja RUURencana Tindak Lanjut dan Update posisi RUU Penyandang Disabilitas di DPR RI pasca pergantian masa kerja DPR RIMemfasilitasi pertemuan dan terlibat aktif dalam substansi pertemuan.
31 Maret 2015- 2 April 2015Disabilitas Jogja__
2015- 2 April 2015Lokakarya Penyempurnaan Naskah Akademik RUU Penyandang Disabilitas Tempat di Hotel Luwansa, Jakarta.Materi RUU Penyandang Disabilitas yang lebih matang dan argumentasi- argumentasi pendukungnya yang harus siap untuk disampaikan Pansus/Panja di DPR paska masa reses 18 Feb –18 Maret.Memfasilitasi akomodasi, ruang pertemuan honor narasumber, perdiem peserta; Substansi: Membuat justifikasi pentingnya RUU dan memperkuat beberapa pasal penting; Jaringan: Mengundang keterwakilan
1 Juni 2015Rapat dengar Pendapat Masukan DPR RI-Komnas HAM terkait isu-isu RUU: Peserta: hukum Komnas HAM, Fajri (PSHK), Ketua sidang 2. Pendataan PD Komisi 8: Ibu Ledia (PKS); anggota: Prof. Hamka (PKS), Desy R (PAN), Drs. Alwi Sarah (Gerindra);DPR RI Substansi: terkait isu-isu RUU: 1. Disabilitas di ranah asasi 2. Pendataan PD RUU pada akses Teknis: Pemahaman lebih dalam terkait 3 persoalan RUU: 1. Konsep1. Pentingnya pendekatan berbasiskan hak asasi manusia (rights based approach) dalam RUU 2. Pengaturan ttg agama dalam RUU mengarah pada pentingnya akses bagi dakwah Teknis: Memfasilitasi
16 Juni 2015Juni Diskusi terfokus. Peserta: Peserta diskusi: Nurrahman Aji Utomo, Yossa AP Nainggolan,Pemahaman lebih dalam terkait 3 persoalan RUU: 1. Konsep Diskriminasidakwah Teknis: Memfasilitasi honor narasumber
AnsoriMoch Felani Budi. Tigor Hutapea (LBH Jakarta), Ansori Sinungan (Komisioner Komnas HAM).Penyandang Disabilitas; 3. Konsep Pemidanaan dalam Disabilitas;Penyandang Disabilitas; 3. Konsep Pemidanaan dalam RUU Disabilitas; Peserta dari KementrianMemberikan point- point penting 3 persoalan RUU Jaringan: Mengundang Ifdhal Kasim Ipakar HAM) dan staf Ahli Komisi 8 Komnas HAM
16 19 – Juni 2015Penyempurnaan RUU penyandang DisabilitasRUU komisi organisasi disabilitasPeserta dari Kementrian dan lembaga, Komisi- naisonal, penyandang a. Peserta yang hadirKomnas HAM menghadiri sebagai perserta diskusi Teknis:
13 Agustus 2015 (aksi di Komnas HAM) 18Aksi bergerak untuk mendorong disabilitas RUU di Komnas HAM (konfrensi pers, penandatanganan petisi, pertunjukan seni) dan Konvoi dari patung Kuda, bundaran HI, dan DPRuntuk dari kalangan, pers, NGO dan media untuka. Peserta yang hadir berbagai bukan kalangan, HAM: hanya DPOs. Tapi NGO dan media b. Kesamaan persepsi untuk mendorongTeknis: Acara di Komnas HAM: • Biaya tenda, kursi, makan siang, dan
Agustus: Konvoi 2015RI Lihat: http://www.pedulidisabilit as.org/?p=1291 http://www.suara.com/new s/2015/08/18/065200/pagi- ini-ratusan-penyandang- disabilitas-akan-konvoi- ke-dprRUU penyandang disabailitassnack; • Konvoi:Komnas HAM ikut berpartisipasi bersama-sama dengan pihak terkait berjalan dari Sarinah ke bundaran HI
31 Agustus 2015Aksi mendorong pengesahan RUU DisabilitasMenggalang pihak terkait untuk mendorong RUU lewat aksi nasional
29 Januari 2016Diskusi Terkait Daftar Masalah Inventarisasi RUU Penyandang Disabilias Mengundang: Kementrian- kementrian terkait (dalama. Laporan diskusi terfokus; b. Rencana tindak lanjut berupa jadwal kunjungan keTeknis: Biaya meeting Komnas HAM Substansi: Masukan yang
surat Presiden kepada kementrian)surat Presiden kementrian)tiga kementrianmerubah terkait konsesi, rekresai.perspsi KND, dan
Pertemuan/ berkunjung ke Kementrian PAN RB dan KeuanganDapat argumentasi yang kuat terkait KND (PAN RB) dan Konsesi (Kemenkeu)rekresai. tersusunnya Teknis: argumentasi yang kuat terkait KND (PAN RB) dan Konsesi (Kemenkeu) maksud tujuan; Substansi: sebagairekresai. Teknis: Staf Komnas HAM memimpin delegasi untuk menghadap Kementrian dan menjalankan maksud dan tujuan; Substansi: Mengusulkan ide- sebagai argumentasi2 yang menjadi pegangan kementerian PAN RB dan Keuangan
17Rapat Dengar PendapatPendangan HAM tentangKomnas RUUargumentasi2 yang menjadi pegangan kementerian PAN RB dan Keuangan Substansi: • Memberikan
2016HAMPenyandang Disabilitasmasukan terkait pendataan, • Pendidikan
disabilitas (SLB atau Inkulsi) • Kekerasaan terhadap

Konmas HAM dalan pembentulan undang-endang Penyandang Dsobilitas memiliu peran yang cutup penting. Selais sebogal insiator Undang-Undang Penyandang Disabilitas Komnas HAM jouh sebeluenya mengusulkan agar itlah Peeyandang Cacat dirubah menladi Penyandong Disabilitos. Pada dasanya, perubahan Istilah inlah langkah owal diperlutan adanya penggonii dari Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentong Penyandong Cocat

Berdasarkos proses penbentulan undang-undang di DPR RL retam ieial kontribusi Komnas HAM tentu hanya masuk dalam empat tahopan proses pembentukan undong -undong. yaltu tahap perencanoan (prolegnaa). petyuaunan, pembahosan, dan pengesahan. Tentu Konnas HAM tidal secara langsung terlibat dalan tahapan proses pesbentukan undang-undang in, karena memang tahapan insi hanya dikuti tigo lembaga negaro yaltu DPR, Pemerintah, dan DPD.

Peran Komnas HAM tentu hanya dinasika dluar proses tersebut namun dapot mempengaruhi tahapas-tahopan tersebut Mualnya pado tahap pengesahan, Koanas HAM melalutan advolasi ogar RUU Penyandang Diaobilitas untua segera dsahkan DPR. Proses polita dalom pembentutan undang-undong di DPR tenty tidol terlepas darl dnamika yang ado di masyarokot Selain Itu peran Konnas HAM dolom proses pembentukan undong-undong tidak selale berialan linear dengan proses pembentuaanundong-undong yang ado di DPR, Isi tergodi karena banyak kepentingan dalan setiap peebentukan undang-undong mala naskah RUU harus selalu dsempurnakon kembali selama RUU belue disahkon

Telah dilakukan pengumpulan berita online terkait kata kunci Komnas HAM dan isu Disabilitas untuk periode 2011 s.d.2016. Selama periode itu terkumpul hingga 89 berita dari berbagai media dengan uraian sebagai berikut: 2011 (6 berita), 2012 (4 berita), 2013 (7 berita), 2014 (11 berita), 2015 (40 berita), dan 2016 (s.d April) (20berita). Semua berita itu kemudian dilakukan analisa dan kategorisasi. Kategorisasi yang dilakukan adalah: Isu disabilitas apa saja yang paling banyak menjadi perbincangan publik (Top Isu); Isu-isu apa saja yang muncul terkait RUU Disabilitas dan sejauh mana peran Komnas HAM dalam mengelola isu ini dalam rangka percepatan pengesahan RUU Disabilitas ; dan Narasumber yang paling banyak mendapatkan liputan media (Top Narasumber).

A. Isu Disabilitas

Terkait isu disabilitas yang paling banyak mendapatkan liputan media atau didorong menjadi perbincangan publik terpantau dalam laporan ini. Selain isu, tone pemberitaan juga dapat dianalisa. Tone22 pemberitaan terkait isu disabilitas cenderung positif (61%). Kendati demikian, terdapat potensi yang cukup besar bagi

Komnas HAM untuk berperan dalam pemberitaan mengingat 31% pemberitaan terkait isu ini belum menyinggung Komnas HAM sama sekali dalam pemberitaan (tone netral). Perlu disampaikan bahwa sebanyak 8% pemberitaan terkait isu disabilitas memberikan tone negatif kepada Komnas HAM yaitu pemberitaan mengenai sebagian tema pelanggaran hak atas pendidikan, konvensi hak-hak penyandang disabilitas, dukungan fasilitas dan RUU Disabilitas. Secara umum, Komnas HAM cukup berhasil dalam mengolah isu ini di ruang publik. Berikut adalah table pemberitaan Komnas HAM mengenai isu disabilitas:

IsuJumlah& PersentaseTone
+•Netral
1Pelanggaran Hak Pendidikan PD3 (4%)210
2Media/ TV dan PD2 (2%)200
3Konvensi Hak-hak PD3 (3%)210
4Qanun/ Perda PD4 (5%)301
5Dukungan Fasilitas PD9 (10%)711
6RUU Disabilitas42 (47%)20418
7Pemilu dan PD15 (17%)1302
8Indikasi Pungli Program Bantuan1 (1%)001
9Hukuman Mati dan PD4 (5%)202
10Pendataan PD1 (1%)100
11Ratifikasi OP ICRPD1 (1%)100
12Pengesahan UU PD3 (4%)003
JuJumlah Persentase88 (100%)54 (61%)7 (8%)27 (31%)

Adapun tone pemberitaan isu disabilitas secara keseluruhan dpat dilihat pada , bagan berikut:

Tone Pemberitaan Isu Disabilitas 31% ■Positif Negatif 61% ■ Netral 8%

22 . Tone adalah warna pemberitaan terkait peran Komnas HAM. Tone Positif menandakan media telah mengemukakan dan menonjolkan peran Komnas HAM pada isu terkait; Tone Negatif menandakan media telah memberitakan negatif mengenai peran Komnas HAM pada isu terkait; dan Tone Netral menandakan media tidak memberitakan keterlibatan Komnas HAM pada isu terkait

III.2. Isu RUU Disabilitas

Adapun isu-isu yang muncul terkait RUU Disabilitas adalah sebagai berikut :

NoIsuJumlah & PersentaseTone
+Netral
1Proses Legislasi8 (19%)6 (75%)1(12,5%)1 (12,5%)
2KNDI14 (33%)8 (58%)3(21%)3 (21%)
3Petisi8 (19%)1 (13%)07 (87%)
4Karnaval5 (13%)2 (40%)03 (60%)
5Media percepatan Pengesahan RUU1 (2%)1 (100%)00
6FGD2 (100%)00_
7RUU Disabilitas dan Harapan Baru1 (2%) Harapan1 (2%)001 (100%)
8Pengesahan UU DisabilitasUU3 (7%)003 (100%)
Jumlah42 (100%)20 (45%)5%) 4(4 (10%)18 (45%)

Berkenaan dengan tone pemberitaan Komnas HAM terkait isu RUU Disabilitas, kiranya perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut terutama karena hanya 45% saja pemberitaan yang mempunyai tone positif. Terdapat 'ruang kosong' yang cukup besar karena 45% pemberitaan terkait isu ini mempunyai tone netral. Perlu disampaikan pula bahwa terdapat 10% pemberitaan mengenai isu ini yang memberikan tone negatif kepada Komnas HAM.

Isu menonjol terkait RUU Disabilitas

Beberapa isu yang cukup menonjol terkait RUU Disabilitas adalah:

1. Proses legislasi RUU Disabilitas;

2. Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI); dan

3. Upaya advokasi/ pengawalan (petisi, karnaval, FGD dan pengawalan media) dalam rangka percepatan pengesahan RUU Disabilitas;

Berikut penjelasan lebih lengkap dari masing-masing isu yang dianggap menonjol:

III.2.1 Proses Legislasi RUU Disabilitas

Terkait Proses Legislasi RUU Disabilitas, media lebih banyak memberitakan positif peran Komnas HAM yaitu mencapai 75% pemberitaan. Kendati demikian bukan berarti tidak terdapat pemberitaan negatif tentang Komnas HAM terkait isu ini karena terdapat media yang memberitakan pengakuan Komnas HAM bahwa "Komnas HAM Akui Terlambat Ajukan Revisi UU Disabilitas ke Baleg". Selain itu juga terdapat berita yang bersifat netral atau tidak menyebutkan peran Komnas HAM sama sekali terkait isu ini (12,5%).

Tone Pemberitaan Proses Legislasi RUU Disabilitas 12.50% 12.50% Positif Negatif Netral 75%

III.2.2 Komisi Nasional Disabilitas Indonesia

Mengenai isu Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI), menjadi berita mengenai RUU Disabilitas yang paling menonjol dimana komposisinya mencapai 34% dari total pemberitaan terkait RUU Disabilitas. Tone pemberitaan mengenai isu ini cukup beragam karena 53% pemberitaan bersifat positif, 20% pemberitaan bersifat negatif dan 27% pemberitaan bersifat netral atau tidak menyebutkan peran Komnas HAM sama sekali.

Pemberitaan yang bersifat positif antara lain menyebutkan bahwa Komnas HAM mendorong berdirinya Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI) karena

Komnas HAM berpandangan persoalan atau kasus terkait isu disabilitas cukup intens (banyak), spesifik dan uniknya. Sementara pemberitaan yang bersifat negatif, antara lain karena Komnas HAM dinilai hanya mampu berperan memberikan rekomendasi tanpa langkah tindak lanjut dan Komnas HAM dinilai tidak dapat menangani isu disabilitas yang kompleks. Sementara pemberitaan bersifat netral terkait isu ini dikarenakan tidak adanya narasi yang mengaitkan isu ini dengan peran Komnas HAM. KNDI dipandang perlu untuk didirikan semata-mata merupakan mandat dari pelaksanaan RUU Disabilitas.

Tone Pemberitaan Komisi Nasional Disabilitas 27% Positif 53% Negatif 20% Netral

III.2.3 Advokasi/ Pengawalan RUU Penyandang Disabilitas

Terkait upaya advokasi/ pengawalan dalam rangka percepatan pengesahan RUU Disabilitas, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang cukup menonjol yaitu penggalangan tandatangan (petisi), karnaval, dan penyelenggaraan FGD.Penggalangan tandatangan dukungan untuk percepatan pengesahan RUU Disabilitas (Petisi) menjadi upaya advokasi/ pengawalan yang paling banyak menjadi sorotan media mencapai.Berikut adalah bagan upaya advokasi RUU Disabilitas yang menjadi sorotan media:

NoIsuJumlahPersentaseTone
PositifNegatifNetral
1Petisi850%1 (13%)07 (87%)
2Karnaval531%2 (40%)03 (60%)
3Media16%1 (100%)00
4FGD213%2 (100%)00
Jumlah16100%__一

Jika ditunjukkan dalam bagan, berikut gambaranya:

13% 6% 50% ■ Petisi ■ Karnaval ■ Dukungan Media ■ FGD 31%

Persoalannya, kendati petisi dan karnaval budaya menjadi upaya advokasi percepatan pengesahan RUU Disabilitas yang paling banyak mendapatkan sorotan media, namun peran Komnas HAM tidak tergolong dominan terkait kedua isu tersebut (menurut pandangan media). Terkait pemberitaan tentang penandatangan petisi, hanya 13% saja yang memberikan tone positif kepada Komnas HAM.Sementara pemberitaan karnaval budaya, hanya 40% saja yang memberikan tone positif terkait peran Komnas HAM.

a. Petisi

Pemberitaan terkait isu ini lebih banyak merekam peran PSHK yang diwakili oleh Fajri Nursyamsi sebagai inisiator kegiatan.Nama Komnas HAM tidak banyak terekam oleh media dan hanya sekedar menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan.Tidak banyak figur Komnas HAM yang terekam media memberikan pernyataan. Sehingga Komnas HAM, menurut pandangan media, tidak memiliki peran yang signifikan pada aktivitas advokasi ini. Atau dengan kata lain terdapat 'ruang kosong' yang cukup besar (87%) yang seharusnya dapat dioptimalkan oleh Komnas HAM. Berikut adalah komposisi dari tone pemberitaan bagi Komnas HAM terkait isu ini.

13% 0.00% positif ■negatif netral 87.00% Tone Pemberitaan Petisi RUU Disabilitas

b. Karnaval Budaya

Pada kegiatan ini, pemberitaan mengenai Komnas HAM tidak terlalu menonjol.Satu-satu hal yang menyebabkan media mengkaitkan kegiatan ini dengan Komnas HAM adalah akibat keterlibatan salah satu komisioner Komnas HAM yaitu Sandrayati Moniaga yang turut menghadiri kegiatan tersebut. Atau dengan kata lain terdapat 'ruang kosong' sebesar 60% yang dapat dioptimalkan oleh Komnas HAM.

Berikut adalah komposisi dari tone pemberitaan bagi Komnas HAM terkait isu ini.

Tone Pemberitaan Karnaval Budaya 40% 60% ■ positif ■negatif ■ netral 0% c. FGD

Pada kegiatan ini, nama Komnas HAM dominan menjadi penyelenggara utama. Namun sayangnya tidak ada pernyataan Komnas HAM yang dikutip.Pembuatan pers rilis dapat menjadi salah satu strategi yang digunakan. Berikut adalah komposisi dari tone pemberitaan terkait isu ini bagi Komnas HAM.

0% 0% Tone Pemberitaan FGD ■ positif ■ negatif 100% ■ netral

Isu menonjol terkait RUU Penyandang Disabilitas

1. Proses legislasi RUU Disabilitas; Terkait Proses Legislasi RUU Disabilitas, media lebih banyak memberitakan :

12,5 % Berita Negatif 12,5 % 75 % Berita Positif Berita Netral Undang - Indang Indang - Undang

2. Komisi Nasional Disabilitas Indonesia (KNDI)

beritaan yang bersifat negatif, antara lain arena Komnas HAM dinilal hanya mampu 20 % peran memberikan rekomendasi tanpa langkah ndak lanjut dan Komnas HAM dinilai tidak dapat Berita Negatif menangani isu disabilitas yang kompleks. Pemberitaan bersifat netral dikarenakan tidak adanya narasi yang mengaitkan isu ini dengan 27 % peran Komnas HAM.KNDI dipandang perlu untuk didirikan semata-mata merupakan Berita Netral mandat dari pelaksanaan RUU Disabilitas. Menyebutkan bahwa Komnas HAM mendorong berdirinya Komisi Nasional Disabilitas Indonesia 53 % (KNDI) karena Komnas HAM berpandangan persoalan atau kasus terkait isu disabilitas Berita Positif cukup intens (banyak), spesifik dan uniknya KNDI

3. Advokasi / Pengawalan RUU Penyandang Disabilitas;

Madiasiuntuk Percepatao Peogesaao FGD aptuk P 13% Karpaval untuk 31 % Percepat engesahan sabilitas 50%

Top Narasumber

10% 10% 10% 8% 8% 8% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 1%1% 1%1%1% 1%1%1% 1%1%1%1% 1%1%1% Dewi Yull Nur Kholis Fahira Idris Yonnasfi Pratiwi Saharudin Daming Otto Nur Abdullah Roichatul Aswidah Maneger Nasution M. Nurkhoiron Hafid Abbas Happy Sebayang Aria Indrawati Yossa Nainggolan Fajri Nursyamsi Maulani Rotinsulu Mahmud Fasa Ariani Soekanwo Hadar Gumay Elly Ferdinandus Rahayu Sarawati Natalius Pigai Agus Supriyanta Sultanul Arifin Khofifah Indar Partaonan Daulay Sandrayati Moniaga Isnenningtiyas Yulianti Yeni Rosa Damayanti Hadian Ramadhani Bambang Brodjonegoro

Beberapa narasumber yang terlihat paling menonjol atau paling banyak dirujuk media untuk memberikan pernyataan terkait isu disabilitas adalah Saharudin Daming, Sandrayati Moniaga, dan Nur Kholis.Pada level berikutnya, narasumber yang cukup mendapatkan sorotan media untuk isu disabilitas adalah Maneger Nasution, Yeni Rosa Damayanti dan Fajri Nursyamsi. Melihat data narasumber diatas, terindikasi bahwa pihak-pihak Komnas HAM baik komisioner maupun staf ternyata menjadi rujukan bagi media terkait upaya mendorong pengesahan RUU Penyandang Disabilitas.

Bab IV Catatan Terkait Isi Undang-Undang Penyandang Disabilitas

IV.1 Pengantar

Pada 17 Maret 2016 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyandang Disabilitas (PD) menjadi Undang-Undang (UU) tentang Penyandang Disabilitas. Selanjutnya, pemerintah mengundangkan UU tersebut menjadi UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sebelum disahkan, UU PD telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Perjalanan itu dimulai dengan penyusunan konsep RUU tentang Penyandang Disabilitas terdiri atas Naskah Akademik dan RUU Disabilitas itu sendiri. Konsep disusun secara sistematis dan komprehensif dengan mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2004 J.O. UU Nomor 12 Tahun 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maupun peraturan teknis dan beragam literatur yang memuat tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal itu dilakukan demi menghasilkan naskah akademik dan RUU tentang Penyandang Disabilitas yangkaya dengan materi bernuansa penguatan hak disabilita dan valid dari sisi proses penyusunannya.

Penyusunan RUU tentang Penyandang Disabilitas dimulai dengan menggelar berbagai seminar, lokakarya maupun FGD (Focus Group Discussion/Diskusi Kelompok Terfokus) yang diselenggarakan oleh Komnas HAM. Hasil dari kegiatan tersebut menyimpulkan bahwa UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD, tidak dapat berkedudukan sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, karena hanya berlaku sebagai UU dengan kekuatan moral (Morality Binding Power). Untuk menjadi UU dengan kekuatan mengikat secara hukum (Legally Binding Power), maka perlu dimunculkan UU tersendiri tentang Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan hasil tersebut maka Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM melakukan proses pengkajian. Selanjutnya, Subkomisi Pengkajian dan Penelitian membentuk Tim Penyusun RUU Penyandang Disabilitas di bawah koordinasi Komisioner Ahmad Baso yang kemudian disahkan dalam Sidang Paripurna Komnas HAM. Tim Penyusun berhasil membuat rancangan konsep RUU Penyandang Disabilitas. RUU tentang Penyandang Disabilitas hasil rancangan Komnas HAM terdiri dari XIV Bab dan 152 Pasal serta penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Dalam penyusunan RUU tentang Penyandang Disabilitas, Komnas HAM melibatkan berbagai unsur penyelenggara negara secara multi sektoral. Juga melibatkan pihak terkait penyandang disabilitas yang lain.

Selanjutnya rancangan atau draf tersebut disosialisasikan ke berbagai stakeholder sebagai naskah pertama. Naskah itu, lalu menginspirasi pihak lain untuk melakukan pengembangan, pengayaan dan perancangan ulang mengenai RUU tentang Penyandang Disabilitas.Menindaklanjuti RUU Penyandang Disabilitas yang telah disusun oleh Komnas HAM, Direktorat Orang dengan Kecacatan Kementerian Sosial menyelenggarakan FGD mengenai penyempurnaan materi muatan RUU tentang Penyandang Disabilitas. Kegiatan tersebut berlangsung di Bogor pada tanggal 26-28 Maret 2013 dan tanggal 8-10 April 2013 dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait termasuk Komnas HAM. Hasil FGD belum memuaskan karena ada kecenderungan forum belum bisa menerima sepenuhnya ide reformasi hukum disabilitas secara menyeluruh.

Lalu, komunitas Penyandang Disabilitas membentuk kelompok kerja (Pokja) RUU Penyandang Disabilitas yang bertugas untuk menyusun draf RUU tentang Penyandang Disabilitas. Tim Pokja terdiri dari Saharuddin Daming (Ketua SC) dan Ariani (ketua OC). Sedangkan tokoh disabilitas lain bebas memilih antara SC dan OC. Tim Pokja menyusun legal drafting dengan mengacu pada CRPD dan peraturan lain yang telah disusun Komnas HAM maupun Kementerian Sosial. Hasilnya Tim Pokja berhasil membuat naskah RUU Penyandang Disabilitas yang terdiri dari naskah akademik setebal 127 halaman, dan materi muatan RUU sebanyak 28 Bab dan 432 Pasal.

Kemudian pada 13 Juni 2013 Pokja menyerahkan secara resmi naskah RUU PD langsung ke DPR melalui pimpinan Balegnas, pada saat dan tempat yang sama Komnas HAM juga menyerahkan naskah RUU PD versi Komnas HAM yang diserahkan langsung oleh Sandrayti Moniaga kepada pimpinan Balegnas.

Mengetahui bahwa Pokja telah berhasil menyusun RUU PD dengan 432 pasal, maka hasil pertemuan Pangrango versi Kementerian Sosial yang sedianya dimaksudkan untuk membentuk tim penyusun RUU tentang Penyandang Disabilitas yang lebih komprehensif, tidak dapat dilanjutkan. Mereka merasa tidak perlu melakukan legal drafting karena naskah RUU yang dirilis Pokja sudah memenuhi semua unsur yang ditargetkan.

Pada 7 Januari 2014, Pusat StudiHukum dan Kebijakan (PSHK), LBH Jakarta bersama sejumlah fungsionaris Pokja antara lain Ariani, Maulani, Yeni Rosa Damayanti, Aria Indrawati bertemu dengan Saharuddin Daming agar Saharuddin

Daming berkenan memberi kewenangan kepada tim sinkronisasi Pokja untuk mereformulasi materi muatan naskah RUU yang telah disusun. Selanjutnya Tim Sinkronisasi bekerja dan berhasil menyederhanakan naskah RUU tersebut menjadi 268 pasar dari 432 pasal.

Lalu, RUU Penyandang Disabilitas tersebut mengalami proses pembahasan yang berliku dan mengalami beberapa kali perubahan di DPR RI. Dan akhirnya disahkan menjadi UU pada 17 Maret 2016. DPR RI berharap dengan pengesahan UU tersebut maka jaminan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dapat terlaksana dengan baik.

Banyak pihak merasa senang dengan pengesahan tersebut karena UU PD secara umum telah memuat hak-hak dasar Penyandang Disabilitas. Tapi, UU PD dapat dikatakan masih belum sempurna karena sebagian hak-hak dasar Penyandang Disabilitas pengaturannya masih minim dan sebagian malah abstrak atau kurang tegas.

IV.2 Profil Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Secara umum UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (PD) dinilai jauh lebih baik daripada UU sebelumnya yaitu UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. UU PD dikatakan lebih baik karena UU ini tidak lagi berbasis pada belas kasihan (charity) tapi sudah berbasis pada hak (rights). UU PD sudah cukup lengkap dalam mengatur hak-hak dasar PD walaupun pada beberapa bagian pengaturannya masih abstrak dan atau dengan porsi yang belum memadai.

Berikut adalah profil dari UU Nomor 8 Tahun 2016 dimaksud:

NoItemKeterangan
1BabTerdiri dari 13 bab, yaitu:
Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 s.d Pasal 3)
Bab II Ragam Penyandang Disabilitas (Pasal 4)
Bab III Hak Penyandang Disabilitas (Pasal 5 s.d Pasal 26)
Bab IV Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Pasal 27 s.d Pasal 128)
Bab V Koordinasi (Pasal 129 s.d Pasal 130)
Bab VI Komisi Nasional Disabilitas (Pasal 131 s.d Pasal 134)
Bab VII Pendanaan (Pasal 135)
BaBab VIII Kerja Sama Internasional (Pasal 136 s.d Pasal 137)
Bab IX Penghargaan (Pasal 138 s.d Pasal 141)
Bab X Larangan (Pasal 142 s.d Pasal 143)
Bab XI Ketentuan Pidana (Pasal 144 s.d Pasal 145)
Bab XII Ketentuan Peralihan (Pasal 146 s.d Pasal 147)
Bab XIII Ketentuan Penutup (Pasal 148 s.d Pasal 153)
2Pasal dan AyatTerdiri dari 153 Pasal dan 184 Ayat
3PenjelasanTerdiri dari: I.Umum

Undang-Undang ini mengatur 10 pihak swasta yaitu: 1.Penyelenggara dikti, 2. Tenaga kesehatan, 3. Pelayanan kesehatan, 4. Lembaga pelatihan kerja, 5. Rumah sakit negara, 6.Rumah sakit swasta, 7.Pemberi kerja, 8.Perusahaan swasta, 9.Tenaga kesehatan, 10.BUMN dan BUMD.

Ada 18 peraturan delegasi (ketentuan peraturan pelaksana) yaitu: 15 peraturan pelaksana, 2 peraturan presiden, 1 peraturan menteri.

Mengatur 23 sektor yaitu: Hukum, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Kewirausahaan,Koperasi,Politik,Keagamaan,Keolahragaan,Pariwisata, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Infrastruktur, Pelayanan Publik, Perhubungan, Kebencanaan, Habilitasi dan Rehabilitasi, Komunikasi dan Informasi, Perempuan, Anak, Keuangan, Pajak, BUMN, dan Otonomi Daerah.

Mengatur terkait 27 lembaga negara yaitu:Kemenkumham, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri, Kemendikbud, Kemenakertrans, Kemenpan, Kementerian UKM, LKPP, Kemenperindag, Kemenkes, KPU, KPUD, Kemenag, Kemenpora, Kemenpar, Kemensos, Kemen PU dan Perumahan, Bappenas, Ombudsman, BNPB, Kemenkeu, Dirjen Pajak, BPS, Kemenkominfo, Kemen PP, Kemenlu, Kemen BUMN.

IV.3 Catatan aspek-aspek dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Undang-undang Penyandang Disabilitas telah disahkan dan diundangkan menjadi UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Secara umum UU ini telah memuat sejumlah tuntutan yang selama ini diperjuangkan oleh para Penyandang Disabilitas di Indonesia. Meskipun demikian, masih ada sejumlah hal yang belum sepenuhnya terakomodir di dalam ini. Komnas HAM mencatat beberapa hal penting terkait UU Penyandang Disabilitas yang masih perlu terus diperjuangkan:

A. Perihal Leading Sector

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 memposisikan leading sector dalam uu ini adalah Kementerian Sosial. Hal tersebut bisa dilihat di Pasal 1 Angka 20 yang berbunyi,"Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial." Selanjutnya tentang tugas menteri dijelaskan pada Pasal 129 Angka 2 yang berbunyi, "Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait." Pasal 129 Angka 3 berbunyi,"Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas." Selanjutnya Pasal 129 Angka 4 lebih rinci dijelaskan tugas menteri, yaitu: "Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melaksanakan tugas:

a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas;

b. menjamin pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan dengan efektif;

c. mewujudkan anggaran pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar berjalan dengan efisien.

Komnas HAM berpendapat penempatan Kemensos sebagai leading sector kurang tepat karena Kemensos yang hanya menangai satu sektor yaitu urusan sosial, apalagi urusan disabilitas hanya ditangani oleh eselon II. Seharusnya persoalan pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas harus ditangani secara multi sektor dan berdasar rights base bukan charity. Berdasar fakta tersebut maka Komnas HAM berpendapat akan lebih tepat bila leading sector-nya yaitu:

1. Kementerian yang membawahi atau memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi danmampu memimpin koordinasi dengan sejumlah kementerian lainnya, yaitu Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (KemenkopolhukHAM) atau Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Budaya (KemenkoPMB);

2.Wakil Presiden Republik Indonesia.

Karena sudah terlanjur UU No.8 Tahun 2016 memposisikan leading sector adalah Kemensos maka Komnas Ham menyarankan ada beberapa hal yang harus dilakukan agar upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas dapat terlaksana dengan baik, yaitu:

1. Terkait mandat yang diamanatkan di dalam UU No.8 Tahun 2016, Kemensos harus berani bersikap pro aktif untuk menjalin komunikasi dengan kementerian terkait. Kemensos harus berani untuk melakukan supervisi dan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga lain secara intensif;

2. Demi menjamin peran supervisi dan koordinasi tersebut maka presiden harus berani membuat Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden tentang kedudukan dan fungsi Kemensos sebagai leading sector UU No.8 Tahun 2016;

3. Kemensos harus pro aktif menjalin komunikasi dan mengajak stakeholder Penyandang Disabilitas seperti Komnas HAM, KND, lembaga swadaya masyarakat, para akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa dan lain-lain untuk bersama-sama menjalankan amanat UU No.8 Tahun 2016;

4. Kementerian lain yang urusannya disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 2016 harus bersedia untuk melakukan koordinasi dan mengeksekusi kebijakan yang telah disepakati bersama, sehingga tidak terulang kembali kasus-kasus pengabaian terhadap isu disabilitas yang sebelumnya sangat umum terjadi.

B. Perspektif Publik dan atau Aparat Negara terhadap Penyandang Disabilitas

Keberadaan UU Penyandang Disabilitas (PD) diharapkan mampu mengubah cara pandang disabilitas (perspektif) publik/penyelenggara negara terhadap PD. Jika semula publik memandang PD dinilai tidak berdaya karena kedisabilitasannya, maka dengan kemunculan UU PD diharapkan perspektif publik/penyelenggara negara bergeser menjadi bahwa ketidakberdayaan PD bukan karena kedisabilitasannya tetapi karena adanya hambatan lingkungan yang membuat PD tidak bisa menjalankan segala aktivitasnya dengan baik. Tapi harapan itu akan sulit terwujud karena di UU PD – khususnya di bagian tentang Komisi Nasional Disabilitas – tidak ada mandat untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi dalam rangka mengubah cara pandang tersebut.

Agar perspektif masyarakat dapat berubah, Komnas HAM menyarankan:

1. Ada program penyuluhan atau sosialisasi tentang perspektif yang benar terhadap PD. Program ini harus dilakukan secara intensif, terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan;

2. Segera dimplementasikan pembangunan fasilitas publik yang aksesibel dan akseptebel terhadap Penyandang Disabilitas;

3. Setiap program pembangunan – khususnya pembangunan infrastruktur – yang dilakukan negara harus memperhatikan kepentingan Penyandang Disabilitas.

C. Pendataan

Data tentang jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia sampai kini tetap menjadi persoalan yang krusial dan meresahkan. Mengapa? Karena sampai kini data tentang jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia ada banyak versi yang mencantumkan jumlah Penyandang Disabilitas dan hasilnya pun berbeda-beda. Ada data versi Kementerian Sosial, versi Kementerian Kesehatan, versi Badan Pusat Statistik, versi Kementerian Tenaga Kerja, dan lain-lain.

Seharusnya ada data resmi dari pemerintah yang valid tentang jumlah dan profil Penyandang Disabilitas di Indonesia. Data jumlah PD sangatlah penting, karena data yang valid akan menjadi pijakan atau rujukan untuk membuat beragam program dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas.

Di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 soal pendataan Penyandang Disabilitas tercantum di Pasal 22, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 dan Pasal 121. Ketentuan pendataan bagi PD dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 dapat dikatakan telah memenuhi unsur minimal yang diperlukan oleh sebuah negara berkembang untuk membangun peradaban disabilitas berbasis data. Meskipun demikian masih perlu dibentuk pengaturan tambahan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

(a) Sebagai bagian dari penduduk dan warga negara Indonesia Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk menjadi bagian dari pencatatan sensus dan statistik mencakup data dan informasi secara makro hingga mikro tentang Penyandang Disabilitas.

(b) Pemerintah dan atau pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengelola, menganalisis dan menyajikan data sensus dan statistik serta informasi tentang Penyandang Disabilitas secara valid dan akurat, sekurangkurangnya meliputi: nama, kelahiran, alamat, jenis dan derajat kedisabilitasan yang disandang, faktor penyebab disabilitas yang disandang, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, tingkat penghasilan, dan tingkat kesejahteraan.

(c) Pemerintah wajib melakukan unifikasi data sensus dan statistik serta informasi tentang Penyandang Disabilitas melalui pola satu atap demi mencegah terjadinya parsialisasi dan diferensiasi data sensus dan statistik serta informasi tentang Penyandang Disabilitas menurut kepentingan masing-masing kementerian/lembaga.

(d) Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib memiliki, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data sensus dan statistik serta informasi tentang Penyandang Disabilitas yang bersumber dari hasil pengumpulan data sensus dan statistik serta informasi tentang Penyandang Disabilitas.

(e) Kewajiban tersebut di atas tidak hanya dilakukan oleh lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sensus dan statistik kependudukan, tetapi seluruh kementerian/lembaga maupun perangkat pemerintah daerah, harus dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(f) Setiap perguruan tinggi, wajib membentuk pusat studi layanan disabilitas untuk melakukan kajian dan atau penelitian serta mengelola dan menganalisis data dan sensus dan statistik serta informasi tentang Penyandang Disabilitas.

(g) Hasil pengkajian dan penelitian sedemikian rupa direkomendasikan kepada pihak terkait.

D. Kemandirian dan Inklusifitas

Apakah UU PD mampu membuat PD menjadi insan yang mandiri dan inklusif dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Jika diamati secara saksama keseluruhan materi UU Nomor 8 Tahun 2016 akan tampak bila PD telah menjadi subjek hukum secara total, bebas dari stigma dan diskriminasi serta tersedianyajaminan terhadap penyediaan beragam fasilitas layanan kebutuhan dasar bagi PD. Semuahal tersebut akan menjadi pemicu PD untuk hidup secara layak, inklusif, mandiri dan bermartabat. Tapi, itu semua masih bersifat harapan yang pemenuhannya tergantung kepada negara. Agar semua harapan itu dapat terwujud maka harus ada tindakan nyata, seluruh kementerian dan lembaga harus mampu menunjukkan komitmen dan menjalankan kewajibannya dengan sepenuh hati.

E. Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Status KND yang tercantum di dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 merupakan prestasi tersendiri dari perjuangan komunitas Penyandang Disabilitas. Namun, prestasi tersebut bisa dibilang belum maksimal karena hanya ada 4 pasal yang berbicara tentang KND. Padahal dalam RUU PD yang diusulkan kelompok kerja RUU PD yang terdiri dari 432 pasal terdapat 32 pasal yang memuat tentang KND.

Empat pasal di dalam KND hanya mengatur tentang status KND sebagai lembaga non struktural dan bersifat independen; mengatur tentang tugas KND; mengatur tentang fungsi KND. Sedangkan soal organisasi dan tata kerja serta keanggotaan diatur dengan peraturan presiden.

Soal peraturan presiden tentang KND, sejatinya telah muncul rasa khawatir di kalangan Penyandang Disabilitas bahwa Perpres itu nanti justru akan memandulkan atau membuat KND tidak independen. Mengapa? Sebab pembuat perpres yaitu pemerintah memiliki keleluasaan menyusun struktur organisasi, tata kerja, dan keanggotaan KND berdasarkan selera mereka. Apalagi bila dalam penyusunannya tidak meminta masukan atau pendapat dari stakeholder Penyandang Disabilitas. Bila hal itu terjadi, maka harapan yang ditumpukan kepada KND untuk mengawal pelaksanaan UU PD dengan sebaik mungkin, niscaya tidak bakal terwujud.

Agar perpres tentang KND bisa memenuhi harapan dari Penyandang Disabilitas, maka Komnas HAM mengajukan gagasan sebagai berikut:

I. Kewenangan

Kewenangan KNDI mencakup dua hal, yakni:

a) KND harus memiliki kewenangan untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia Penyandang Disabilitas.

b) KND harus mendapat mandat seluas mungkin yang mencantumkan komposisi dan bidang kewenangannya yang disebutkan secara jelas dalam naskah konstitusi dan legislatif.

II. Pertanggungjawaban

KND harus mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

a) Menyampaikan pendapat, rekomendasi, usulan dan laporan mengenai halhal yang menyangkut perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia Penyandang Disabilitas kepada pemerintah, parlemen, dan badan-badan yang berwenang lainnya. Pendapat, rekomendasi, usulan, dan laporan tersebut, serta hak istimewa yang dimiliki KND tersebut, harus berhubungan dengan bidang-bidang sebagai berikut:

i. Ketentuan legislatif atau administratif, serta ketentuan yang berhubungan dengan organisasi peradilan, yang dimaksudkan untuk melindungi dan memperluas perlindungan hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu, KND harus menguji ketentuan-ketentuan legislatif dan administratif yang sedang berlaku beserta undang-undang dan rancangan-rancangan undang-undang dan administratif dan harus membuat rekomendasi yang dipandang perlu dalam rangka menjamin agar ketentuan-ketentuan ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hak asasi manusia. Apabila perlu, KND harus merekomendasikan penetapan undang-undang baru, amendemen undang-undang yang sedang berjalan, dan penetapan atau amendemen langkah-langkah administratif.

ii. Situasi pelanggaran hak asasi manusia yang sudah diputuskan akan ditangani.

iii. Persiapan laporan KND yang berhubungan dengan hak asasi manusia secara umum dan khusus.

iv.Menarik perhatian pemerintah terhadap situasi-situasi di segala bagian negara yang terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan membuat usulan pada pemerintah berisi prakarsa untuk mengakhiri situasi itu dan, apabila perlu, menyampaikan pendapat tentang posisi dan reaksi pemerintah.

b) Untuk memajukan dan menjamin keselarasan undang-undang, peraturan, dan praktik nasional dengan instrumen internasional hak asasi manusia di mana negara itu menjadi Pihak dan penerapannya secara efektif.

c) Mendorong ratifikasi atau persetujuan instrumen-instrumen yang diterangkan di atas dan pelaksanaannya.

d) Berpartisipasi dalam laporan yang harus disampaikan oleh negara-negara kepada badan-badan dan komite-komite PBB dan institusi-institusi regional, sesuai dengan kewajiban perjanjian internasional, dan, bilamana perlu, karena kemandiriannya, KND dapat menyampaikan pendapatnya mengenai pokok masalah tertentu;

e) Bekerja sama dengan PBB dan institusi lainnya dalam sistem PBB, institusi-institusi regional dan institusi nasional dari negara-negara lain yang berwenang dalam bidang perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia;

f) Membantu pembentukan program-program pengajaran dan penelitian hak asasi manusia dan mengambil bagian dalam pelaksanaannya di sekolah-sekolah, universitas-universitas, dan lingkaran profesional.

g) Mempublikasikan hak asasi manusia dan upaya-upaya untuk melawan segala bentuk diskriminasi, terutama diskriminasi rasial dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya melalui informasi dan pendidikan dan dengan memanfaatkan semua institusi pers.

III. Keanggotaan

a) Keanggotaan KND untuk periode awal (pertama) dipilih oleh sebuah panitia seleksi (Pansel) yang dibentuk oleh presiden. Untuk periode berikutnya pansel dibentuk oleh KND.

b) Pansel bertugas menyeleksi calon anggota KND. Hasil seleksi pansel selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk di fit and proper test. Fit and proper test dilakukan DPD RI agar tidak ada intervensi kepentingan politik.

c) Hasil fit and proper test diserahkan oleh DPD RI kepada presiden untuk disahkan.

d) Pansel melaksanakan seleksi secara independen, transparan, jujur, adil dan memperhatikan keragaman.

e) Anggota KND harus berasal dari beragam kelompok. Perwakilan kelompok berasal dari:

i. Organisasi non pemerintah yang bergerak atau peduli terhadap hak asasi manusia Penyandang Disabilitas

ii. Aliran-aliran pemikiran filsafat dan agama;

iii. Akademisi dan ahli terkemuka;

iv. Pemerintah (wakil pemerintah sebaiknya ditempatkan pada posisi sebagai penasihat bukan sebagai anggota KND)

v. Kelompok profesi

f) Anggota KND harus memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi, jujur, paham tentang disabilitas, dan memiliki pengalaman yang memadai dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia penyandang disabilitas.

g) Jumlah anggota KND adalah ganjil. Minimal jumlahnya adalah 11 orang dengan rincian minimal 4 orang adalah Penyandang Disabilitas, 7 orang bisa Penyandang Disabilitas atau bukan Penyandang Disabilitas.

h) Satu periode keanggotaan KND lamanya adalah 5 tahun. Anggota KND paling lama hanya boleh menjabat selama dua periode.

IV. Sekretariat Jenderal

a) KND memiliki sekretariat jenderal sebagai unsur pelayanan dan supporting system guna menjamin terlaksananya tugas, fungsi dan wewenang anggota KND.

b) Sekretariat Jenderal KND, selanjutnya disebut setjen, dipimpin oleh seorang Sekretaris jenderal yang selanjutnya disebut sesjen.

V. Pendanaan

Anggaran KND berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendanaan lainnya yang sah menurut undang-undang.

VI. Perwakilan

a)Bila dipandang perlu demi efektivitas pelaksanaan tugas dan menjamin terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas, KND dapat membentuk perwakilan di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

b)Ketentuan tentang pembentukan Perwakilan ditetapkan oleh Komisi Nasional Disabilitas.

Catatan aspek-aspek dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas

Komnas HAM berpendapal penempalan Kemensossebagaileadingseclorkurang lepat karena Kemensos yang hanya menangai satu sektor yaitu urusan sosial, apalagi urusan disabilitas hanya ditangani oleh eselon II. Seharusnya persoalan pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas harus ditangani secara multi soktor dan berdasar rights base bukan charity

B Perspektif Publik dan atau Aparat Negara terbadap Peoyandang Disabilitas

Dengan kemunculan UU PD diharapkan perspektif publik/penyelenggara negara bergesermenjadibahwakelidakberdayaan PD bukan karena kedisabilitasannya tetapi karena adanya hambatan lingkungan yang membuat PDtidak bisa menjalankan segala aktivitasnya dengan baik. Tapi harapan itu akan sulit terwujud karena di UU PD - khususnya di bagian tentang Komisi Nasional Disabilitas - tidak ada mandat untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi dalam rangka mengubah cara pandanglersebut.

Data tentangjumlah PenyandangDisabilitas di Indonesia sampai kini tetap menjadi persoalan yang krusial dan meresahkan. Mengapa? Karena sampai kini data lentang jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia ada banyak versi yang mencantumkan jumlah Penyandang Disabilitas dan hasilnya pun berbeda-beda. Ada data versi Kementerian Sosial, versi Kementerian Kesehalan, versi Badan Pusat Statistik, versi Kementerian Tenaga Kerja, dan lain-lain.

Apakah UU PD mampu membuat PD menjadi insan yang mandiri dan inklusif dalam menjalani kehidupan sehari-harit Jika diamati secara saksama keseluruhan materi UU Nomor 8 Tahun 2016 akan tampak bila PD telah menjadi subjek hukum secara total, bebas dari stigma dan diskriminasi serta tersedianyajaminan terhadap penyedisan beragam fasilitas layanan kebutuhan dasar bagi PD. Semuahal tersebul akan menjadi pemicu PD untuk hidup secara layak, inklusif, nandiri dan bermartabal. Tapi, itu semua masih bersifat harapan yang pemenuhannya tergantung kepada negara. Agar semua harapan itu dapal terwujud maka harus ada tindakan nyata, seluruh kementerian dan lembaga harus mampu menunjukkan komitmen dan menjalankan ewajibannya dengan sepenuh hati.

Stalus KND yang lercanlum di dalam UU Nomer 8 Tahun 2016 merupakan prestasi tersendiri dari perjuangan komunitas Penyandang Disabilitas. Namun, prestasi tersebut bisa dibilang belum maksimal karena hanya ada 4 pasal yang berbicara Ientang KND. Padahal dalam RUU PD yang diusulkan kelompok kerja RUU PD yang lerdiri dari 932 pasal terdapal 32 pasal yang memual tentang KND.

E Komisi Nasional Disabilitas

IV.4 Catatan Para Penyandang Disabilitas

Kelahiran UU Penyandang Disabilitas telah melalui jalan panjang dan berliku dengan pengawalan yang gigih dan terus menerus dari para Penyandang Disabilitas. Berikut ini beberapa catatan dari Penyandang Disabilitas yang turut mengawal kelahiran UU Penyandang Disabilitas:

A. Aryani Soekanwo

Aryani Soekanwo adalah Penyandang Disabilitas Netra. Dia salah satu tokoh yang aktif diberbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyandang Disabilitas. Dia juga tercatat sebagai Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) periode 2011-2016. Menurutnya Komnas HAM terlibat aktif dalam penmbentukan Undang-Undang Penyandang Disabilitas mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pembentukan undang-undang.

Pada tahap perencanaan bersama beberapa lembaga seperti PPDI dan Kementrain Sosial, Komnas HAM menginisiasi untuk menyusun draft RUU. Pada 13 Juni 2013, Komnas HAM mendapat undangan dari Badan legislasi nasional (Balegnas) DPR RI untuk menyerahkan draf RUU Penyandang Disabilitas. Saat itu, Komnas HAM mengajak PPDI untuk turut menyerahkan draf RUU versi PPDI pada waktu yang sama. Maka pada tanggal 13 Juni 2013, Komisioner Komnas HAM dan Ketua Umum PPDI menyerahkan draf RUU yang disusun oleh masing-masing lembaga kepada pimpinan Balegnas DPR RI. Komnas HAM juga senantiasa berkomunikasi dnegan para penyandnag disabilitas dalam konteks penyusunan RUU. Mislanya, pada 12 Juni 2014, diadakan pertemuan di Komnas HAM terkait RUU Penyandang Disabilitas. Pertemuan dilakukan untuk mengetahui progress advokasi

RUU Penyandang Disabilitas. Selain itu, kerjasama Komnas HAM juga dilakukan dengan POKJA RUU Penyandang Disabilitas, misalnya pada tanggal 17-19 Juli 2014 di Hotel Sofyan, Bogor, Pokja melaksanakan konsinyering dengan tim Tenaga Ahli Balegnas dengan difasilitasi oleh Komnas HAM dan didukung oleh The Asian Foundation (TAF).

Konsinyiasi Balegnas dan Komnas HAM, 17-19 Juli 2014 (Dok.Pokja RUU PD)

Selain itu, pada 6-8 Agustus 2014 di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta Pusat, Komnas HAM bersama TAF kembali memfasilitasi Pokja RUU Penyandang Disabilitas dan Baleg untuk melakukan konsinyiasi, membahas RUU Penyandang Disabilitas pasal per pasal. Konsinyering ini dilakukan sebagai lanjutan dari Konsinyiasi sebelumnya, tanggal 17-19 Juli 2014 di Bogor.

Terkait pembahasan, Komnas HAM juga diundang oleh DPR RI lewat rapat dengar pendapat untuk nmenyempurnaan draft RUU. Misalnya, pada 1 Juni 2015, Komisi VIII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang perwakilan dari PSHK dan Komnas HAM.

Dalam rangka mendorong percepatan pembahasan RUU Penyandang Disabilitas tersebut, Pokja RUU Penyandang Disabilitas mengadakan Konferensi Pers di Ruang Pengaduan Komnas HAM pada 8 Juli 2015. Konferensi Pers sekaligus penandatanganan petisi juga dilakukan agar isu disabilitas dapat dikenal masyarakat. Strategi lainnya, agar media semakin tertarik mengangkat isu disabilitas, maka dalam konferensi pers tersebut juga dihadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang mendukung isu disabilitas. Berikut dokumentasi selama konfrensi pers

Penandatanganan petisi di atas spanduk putih sebagai bentuk dukungan terhadap RUU Penyandang Disabilitas (Dok. Pokja RUU Disabilitas)

Dewi Yul, memberikan pernyataan dukungan terhadap RUU Penyandang Disabilitas saat Konferensi Pers (Dok. Pokja RUU Disbailitas)

Beberapa orang yang hadir dalam konferensi pers (Dok. Pokja RUU Disabilitas)

Terakhir yang tidak kalah penting, Komnas HAM di saat-saat terakhir dalam rangka mendorong pengesahan RUU, Komnas HAM bersama Poja melakukan kunjungan ketiga institusi yakni Biro Hukum Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian Menpan RB dan Kementrian Keuangan.

B. Setya Adi Purwanta

Setya Adi Purwanta adalah pendiri lembaga penyandang disabilitas Dria Manunggal di Yogyakarta sekaligus Ketua Komite Perlindungan dan Pemenuhan HAM Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berikut catatan Setya Adi Purwanta yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara Yuli Isnen (Anggota Tim Penyusun Buku) denganSetya Adi Purwanta di

Driya Manunggal Jalan Lurik Kingkin, jalan wates Kadipiro, Yogyakarta, pada 4 Mei 2016:

Dulu Komnas HAM kan menginisiasi untuk mendorong ratifikasi UN CRPD, setelah itu berlanjut mendorong perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Keterlibatannya ya sebatas diundang dalam FGD-FGD di Jogja untuk meminta masukan terhadap naskah akademis dan draf RUU yang di Yogyakarta pada waktu itu. Setelah itu tidak ada kabar.

Kalau menurut aku, putus nyambung, komunikasi dengan Komnas HAM. Pada awalnya kita minta bantu terutama Mbak Roi, menelepon Mbak Roichatul Aswidah. Saya Bilang ke Mbak Roi sudah saatnya UU Difabel didorong. Kemudian Mbak Roi minta masukan untuk memperbaiki UU No. 4 karena aku mengkritisi rancangan oleh Daming (Saharuddin Daming) yang sekian ratus, menurutku tidak mungkin diperbaiki.

Aku diminta masukan, aku tidak ngasih, karena teman-teman di Jogja diajak untuk berpikir tentang itu, tidak gampang mau. Tetap saja minta Komnas HAM untuk menyempurnakan, terus ngilang tidak ada kabarnya, lama banget. Terus Komnas HAM muncul ketika kawan-kawan Difabel Jakarta muncul dengan Pokja inisiatif. Ada hal-hal yg tidak sepakat dengan Jakarta tapi bagaimana agar tidak terjadi gesekan/benturan antara kita. Dalam sejarahnya dengan Jakarta, Yogyakarta-Jakarta selalu ada gesekan, setidaknya Jogja merasa begitu, entah kalau Jakarta.

Pada waktu teman Pokja melibatkan PSHK dan LBH. Aku nelepon Komnas HAM, meminta Komnas HAM terlibat karena jika Komnas HAM terlibat maka bisa menjembatani gesekan Yogyakarta dan Jakarta. Terlebih lagi posisi Komnas HAM akan memperkuat lobby.

Teman-teman kan sebenarnya tidak sepakat dengan Komnas HAM karena Komnas HAM kan maunya cuma pokok-pokoknya saja. Dari draf itu, draf Daming, dan punya Komnas HAM, terjadilah penyesuaian. Kemudian di fasilitasi dari Komnas HAM, kemudian proses pencairan Yogyakarta - Jakarta terjadi. Ada 3 hal yang tidak disepakati oleh temen-temen Yogyakarta, yaitu:

1. Tentang Komite: masuk Komnas HAM saja atau kalau harus menjadi komite sendiri tidak perlu menyertakan dewan, tawaran kita sampai ke situ.

2. Tentang kartu disabilitas.

3. Konsesi.

Di negara lain ada, ya tidak apa-apa, tapi terimplementasi tidak? Tapi ya sudahlah karena difasilitasi Komnas HAM, daripada kita ngutik-ngutik itu, nanti malah tidak selesai. Saya kira itu Peran Komnas HAM yg penting, agar bisa memayungi semuanya. Jogja bersikap lepaskan saja lah, ternyata lepas sendiri di dewan (DPR RI).

Persoalan Jogja-Jakarta, tidak kuat ikut mendorong, teman-teman Yogja sendiri sudah tidak satu lagi, sibuk dengan urusan masing-masing dan isu masing-maing. Ketika diajak pekerjaan nasional menjadi lemah sikapnya.

Ketika ini (UU Penyandang Disabilitas) sudah disahkan teman-teman juga diam saja, padahal ada sekian pasal yang membutuhkan aturan tambahan. Saya identifikasi sekitar 22 pasal yang membutuhkan peraturan pemerintah, menteri atau perpres.

Saya tidak tahu apakah ini agenda yang belum dilihat kawan-kawan atau seperti apa. Selalu begitu setelah di dok (ketok palu). Aku telepon Mbak Ariyani. Dia bilang,"Pak Setya selamat ya, ini perjuangan kita", kemudian saya respon, "Enggak lah Mbak itu kerja kawan-kawan Jakarta.".

C. Nurul Sa'adah

Nurul Sa'adah adalah direktur sekaligus pendiri Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (Sapda).Menurutnya, hubungan Komnas HAM dengan SAPDA terkait isu disabilitas sudah cukup lama,dan mulai berkomunikasi dengan komisioner Komnas HAMterkait isu hak sipil dan politik dan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk isu ratifikasi konvensi penyandang disabilitas. SAPDA kemudian berkontribusi pada kerja-kerja Komnas HAM, denganbeberapa kali memfasilitasi kelompok minoritas, termasuk melatih kelompok disabilitas.

Seiring berjalannya waktu, pasca 2006, hubungan SAPDA dan Komnas HAM semakin berlanjut.Komnas HAM mengikutsertakan kelompok disabilitas di Jakarta dan Yogyakarta untuk berdiskusi mengenai advokasi,implementasi ICRPD, dan mendorong undang-undang organik (pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat).Komnas HAM sangat konsisten membahas penyusunan undang-undang organik, dan keterlibatan SAPDA dalam kegiatan Komnas HAM, selain membantu menyelenggarakan kegiatan (di Yogyakarta) atau narasumber.

Sejujurnya, iatidak mengetahuikapan persisnya keterlibatan SAPDA dalam setiap kegiatan Komnas HAM terkait ruu penyandang disabilitas, namun yang jelas Komnas HAM melakukan inisiasi ruupenyandang disabilitas, sampai kemudian draft rancangan undang-undang penyandang disabilitas tersusun. Proses yang dilakukan

Komnas HAM diantaranya: desk riset (menghasilkan naskah akademis), diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan rekan-rekan penyandang disabilitas dari Jakarta, Yogyakarta, dan daerah-daerah lainnya untuk menghimpun masukan terhadap ruu. Singkatnya, Komnas HAM sudah berupaya melibatkan para pihak terkait penyandang disabilitas, danyang dilibatkan, tidak hanya di Jakarta namun juga daerah-daerah lain.

Ditambahkan, menurutnya, Komnas HAM mengambil peran cukup penting dalam pembentukan undang-undang penyandang disabilitas, terutama saat terjadi perselisihan terkait versi ruu.Di DPR RI, sempat terjadi kebingungan mengingat adanya dua versi draft ruu. Komnas HAM kemudian berperan menjembatani berbagai pihak untuk menyusun, dan membagi peran masing-masing pihak untuk berkontribusi terhadap ruu. Komnas HAM memastikan rekan-rekan penyandang disabilitas terlibat sejak awal, dan mengajak duduk bersama. Komnas HAM berupaya menyandingkan, melakukananalisa dan membuat draft sampai bisa disepakati bersama dengan PokjaRUU Penyandang Disabilitas dan rekan-rekan disabilitas di Yogyakarta.Hasil akhirnya, tidak ada draft ruu tandingan.

Menurutnya, DPR RI sudah melakukan rasionalisasi draft yang disusun bersama semua pihak. Komnas HAM tetap menjalankan tugasnya dengan bersama Pokja RUU Penyandang Disabilitas melalui Ibu Sandra Moniaga dan Yossa Nainggolan, dan jika dibutuhkan rekan-rekan disabilitas di Yogyakarta siap membantu.

Saat SAPDA diundang untuk memberikan memasukkan draft pertama di Yogyakarta, terlihat terdapat jarak yang besar antara rekan-rekan Jogyakarta dan Jakarta. Penyebabnya tidak lain karena temen-teman Jakarta (anggota Pokja) adalah organ struktural, sementararekan-rekan Yogyakarta tidak berpayung

(lembaga) atau independen.Sementara, rekan-rekan Jakarta hanya meminta masukan kepada cabang-cabang di Yogyakarta, dankami dianggap tidak mewakili karena tidak memiliki lembaga sebagai payung.

Sebagai catatan akhir, baginya, Komnas HAM memiliki peran penyeimbang dalam mengkawal ruu bersama Pokja RUU Penyandang Disabilitas.Penyeimbang dimaksud karena PokjaRUU Penyandang Disabilitas memiliki keanggotaan yang eksklusif sekali.Kami dari Yogyakartaseakan tidak bisa terlibat dalam Pokja tersebut, karena kami merasa seperti pihak luar (Pokja). Disitulah Komnas HAM telah menjalankan perannya secara aktif, tidak hanya mendorong dan menyusun draft ruu, tetapi juga menyatukan kami.

IV.1 Simpulan

Komnas HAM mengambil peran penting dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mulai dari tahap penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Hal ini tergambar dari serangkaian kegiatan yang sudah diselenggarakan sepanjang 2011 sampai 2016.

Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan undang-undang pertama yang diinisiasi dan dikawal oleh Komnas HAM hingga berhasil disahkan DPR RI. Tentu saja Komnas HAM tidak berdiri sendiri dalam proses pengawalan pengesahan undang-undang ini. Bersama dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti organisasi-organisasi penyandang disabilitas dan akademisi, Komnas HAM menyusun dan mengusulkan rancangan perundangundangan.Usulan rancangan undang-undang dimulai sejak tahun 2011.Usulan ini dilakukan sebagai langkah untuk merespon Undang-Undang No.11 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Undang-undang initidak dapat berkedudukan sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, karena hanya berlaku sebagai UU dengan kekuatan moral— Morality Binding Power. Untuk menjadi UU dengan kekuatan mengikat secara hukum (Legally Binding Power), maka perlu segera dimunculkan UU tersendiri Tentang Penyandang Disabilitas.

Terkait pemantauan pemberitaan media tentang RUU Penyandang Disabilitas, terdapat tiga pemberitaan menyangkut Komnas HAM, yakni penggalangan tandatangan (petisi), karnaval budaya, dan penyelenggaraan FGD.Sayangnya, peran

Komnas HAM tidak tergolong dominan terkait isu petisi dan karnaval budaya.Terkait penandatangan petisi, hanya 13% tone positif kepada Komnas HAM, dan 40% untuk tone positif karnaval budaya.Berdasarkan efek komunikasi yang paling diharapkan publik terkait pengawalan RUU Disabilitas oleh Komnas HAM adalah melakukan persuasi agar ruupenyandang disabilitas segera disahkan. Terlebih karena proses legislasi RUU ini berjalan dengan sangat lambat.

Terakhir, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara umum telah memuat sejumlah tuntutan yang selama ini diperjuangkan oleh para penyandang disabilitas di Indonesia. Meskipun demikian, UU ini masih belum sempurna, masih terdapat sejumlah hal yang perlu dikritisi, antara lain, tentang leading sector, pendataan penyandang disabilitas, dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

IV.2 Rekomendasi

Sejumlah rekomendasi penting sebagai hasil tela'ah terkait rekam jejak kontribusi Komnas HAM dalam penyusunan undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ini dibagi menjadi dua bagian besar, yakni rekomendasi internal (Komnas HAM) dan eksternal. Berikut rekomendasi dimaksud:

Internal

Komnas HAM perlu memprioritaskan sistem dan managemen yang baik dan benar sesuai kaidah yang ada terkait strategi komunikasi terutama dalam pengawalan sebuah produk rancangan undang-undang.

Pengembangan sistem dan manajemen dimaksud dilaksanakan oleh pihak berwenang dengan salah satunya melakukan dan memprioritaskan pengembangan unit-unit yang mengkomunikasi kerja-kerja Komnas HAM dengan pihak luar, salah satunya unit hubungan masyarakat (public relation).

Pengembangan hubungan masyarakat sudah pasti perlu didukung dan melibatkan semua pihak terkait dalam unit-unit lain dalam internal Komnas HAM, seperti pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan, mediasi, pengaduan, arsip dan dokumentasi. Semua unit dimaksud memiliki peran penting dalam upaya pengawalam penyusunan sebuah undang-undang.

Lebih spesifik, rekomendasi yang sangat penting dan relevan bagi Komnas HAM adalah memperkuat sumber daya manusia terkait pengetahuan dan keahlian dalam penyusunan dan pengawalam undang-undang, seperti legal drafter dan tenaga penyuluh.

Eksternal

Terkait rekomendasi eksternal, secara umum Komnas HAM mengharapkan adnya partisipasi dan kerjasama dengan pihak luar dari kalangan Ism, organisasi masyarakat, organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan pemerintah untuk bersama-sama menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini. Dua pihak yang sangat terkait dalam keberlanjutan diantaranya adalah:

a. Presiden RI untuk segera menyusun Keputusan Presiden (Kepres)

b. Kementrian-kementrian terkait (sesuai sektor) menyusun Peraturan Pelaksana (PP)

Daftar Pustaka

1. Abrar, Ana Nadhya. 2008. Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat, dan Praktek . Yogyakarta: Penerbit Gava Media Arifin, Anwar. Opini Publik . Jakarta: Pustaka Indonesia.

2. Barton, Will dan Andrew Beck. 2010. Bersiap Mempelajari Kajian Komunikasi. Terjemahan Oleh Ikramullah Mahyudin dari Will Barton dan Andrew Beck. 2005.

3. Cutlip, Scott M., Allen H. Center, dan Glen M. Broom. 2005. Effective Public Relations Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Kehumasan dengan Sukses. Terjemahan oleh Pohan, CH Renate VH, dari Effective Public Relations Eight edition. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia

4. Daming, Saharuddin. 2016. Naskah hasil wawancara tertulis Rusman Widodo dengan Saharuddin Daming tentang Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Kelahiran UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta, Mei 2016.

5. Daming, Saharuddin Daming.2016. Penjelasan tentang Rekam Jejak Kontribusi Komnas HAM dalam Kelahiran UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

6. Daksa.or.id. http://daksa.or.id/istilah-penyandang-disabilitas-sebagaipengganti-penyandang-cacat/

7. DPR.go.id. http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/6118, http://www.kartunet.com/dpr-ri-didesak-revisi-uu-penyandang-cacat-1235/

8. Effendi, Onong Uchjana. 1981. Dimensi-dimensi Komunikasi.

9. Gandy, Oscar. 2007. "Beyond Agenda Setting: Information Subsidies and Public Policy". Dalam Ralph Negrine dan James Stanyer (penyunting). 2007. The Political Communication Reader . Park Square: Routledge. Halaman 75- 77.

10. Get Set for Communication Studies. Yogyakarta: Jalasutra.

11. Giddens, Anthony. 2009. Problematika Utama dalam Teori Sosial. Aksi, Struktur dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

12. Hidayat, MT, Anwar Arifin dan Afdhal Makkuraga Putra .Politik Komunikasi Publik : Analisis Strukturasi Perencanaan Program Komunikasi Kebijakan BBM Bersubsidi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Universitas Mercubuana. (Strategi Komunikasi Publik : Wildan Hakim S. Sos., M.Si./ Konsultan Komunikasi).

13. Daksa.or.id. http://daksa.or.id/istilah-penyandang-disabilitas-sebagaipengganti-penyandang-cacat/

14. Hunter, F. 1953. Community Power Structure: A study of Decision Makers. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

15. Isneningtias, Yuli. 2016. Naskah hasil wawancara Yuli Isneningtias dengan Setya Adi Purwanta tentang Keterlibatan Komnas HAM dan Keterlibatan Setya Adi Purwanta dalam Mendorong Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Yogjakarta, Mei 2016.

16. Komnas HAM. 2015. Laporan Kegiatan Lokakarya Penyempurnaan Naskah Akademik RUU

17. Penyandang Disbilitas, Jakarta, 2015.

24. Prespective. Thousand Oaks: Sage Publication. Halaman 171-195 25. Rosdianti, Yeni. 2016. Keterangan mengenai dalam "Beberapa Kegiatan Komnas HAM Terkait Isu-Isu Penyandang Disabilitas", 13 April 2016.Soekanwo, Ariani. 2016. Naskah Catatan tentang Kontribusi Komnas HAM untuk Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Jakarta, Mei 2016.

18. Komnas HAM.2015. Laporan Pointers Pertemuan Komnas HAM dengan DPR-RI, Jakarta, 2015

19. Komnas HAM. 2015. Laporan Diskusi Kelompok Terfokus 16 Juni 2015, Jakarta, 2015

20. Komnas HAM. 2016. Laporan Naratif Kegiatan Diskusi kelompok Terfokus Terkait Daftar inventarisasi Masalah RUU Penyandang Disabilias, Jakarta 29 Januari 2016.

21. Komnas HAM. 2016. Paparan Komnas HAM dalam RDP dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, 17 Februari 2016Nursyamsi, Fajri. 2016. Analisa Undang- Undang Penyandang Disabilitas (Materi Presentasi). Jakarta, 20 April 2016.

22. Pace, R. Wayne dan Faules, Don F. 2001. Komunikasi Organisasi, Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Bandung: Rosda

23. Poole, Marshall Scott dan McPhee, Robert D. 2005. Structuration TheoryDalam May, Steve dan Mumby, Dennis K. (editor). 2005. Engaging Organizational Communication Theory and Research: Multiple Prinsip-Prinsip Paris.1991. Prinsip-Prinsip Berkenaan dengan Status dan Fungsi Institusi Nasional untuk Melindungi dan Memajukan Hak Asasi Manusia. Paris, Prancis.

26. Strategi Komunikasi (Minggu, 01 Juni 2008): http://kampuskomunikasi.blogspot.co.id/2008/06/strategi-komunikasi.html diunduh: 25 April 2016; http://www.komunikasipraktis.com. Diunduh 24 Mei 2016; http://kampuskomunikasi.blogspot.co.id/2008/06/strategikomunikasi.html diunduh: 25 April 2016; http://www.ruangfreelance.com (Ruang Freelance Situs Blog Freelancer Indonesia). Diunduh : 24 Mei 2016

27. Sulllivan, Marguerite H. 2002. A Responsibble Press Office. An Insider's Guide.US Departemen State. Office of Information Programs.

28. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

29. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pertemuan pembahasan RUU Penyandang Disabilitas bersama pihak terkait Penyandang Disabilitas di Komnas Ham 27 Januari 2014. (Dok. Komnas HAM)

Konsiyiasi Pembahasan RUU Penyandang Disabilitas bersama pihak terkait Penyandang Disabilitas 6-8 Agustus 2014 di Jakarta (Dok. Komnas HAM)

Konferensi Pers Pokja RUU Penyandang Disabilitas 29 April 2015 di Komnas HAM (Dok. Pokja RUU PD)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;

b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/ataumiskindisebabkanmasihadanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;

C. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasidiperlukanperaturan perundangundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, sudah tidak sesuai lagi dengan paradigmakebutuhanpenyandangdisabilitas sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalamberinteraksi denganlingkungan dapat mengalamihambatandankesulitanuntuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

3. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi,dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.

6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.

7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

9. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirianPenyandangDisabilitasdalam melakukan kegiatan sehari-hari.

11. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.

12. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

15. PemberiKerjaadalahorangperseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

16. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

a. Penghormatan terhadap martabat;

b. otonomi individu;

c. tanpa Diskriminasi;

d. partisipasi penuh;

e. keragaman manusia dan kemanusiaan;

f. Kesamaan Kesempatan;

g. kesetaraan;

h. Aksesibilitas;

i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;

j. inklusif; dan

k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

PelaksanaandanPemenuhanhakPenyandang Disabilitas bertujuan:

a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

b. menjaminupayaPenghormatan,pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan

e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 4

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

a. Penyandang Disabilitas fisik;

b. Penyandang Disabilitas intelektual;

c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang Disabilitas sensorik.

(2) RagamPenyandangDisabilitassebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; 1. kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas; n. Pelayanan Publik; o. Pelindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi;

r. pendataan;

s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;

u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

a. atas kesehatan reproduksi;

b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan

d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

a. mendapatkan Pelindungan khususdari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

b. mendapatkanperawatandanpengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;

c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;

d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

e. Pemenuhan kebutuhan khusus;

f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan

g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua

Hak Hidup

Pasal 6

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. atas Penghormatan integritas;

b. tidak dirampas nyawanya;

c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;

d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;

e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan

f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Bagian Ketiga

Hak Bebas dari Stigma

Pasal 7

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat Hak Privasi

Pasal 8

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;

b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

c. Penghormatan rumah dan keluarga;

d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan

e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, suratmenyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 9

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;

b. diakui sebagai subjek hukum;

c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;

d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;

e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;

f. memperolehpenyediaanAksesibilitas dalam pelayanan peradilan;

g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;

h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan

i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Bagian Keenam

Hak Pendidikan

Pasal 10

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

c. mempunyai KesamaanKesempatansebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan

d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Bagian Ketujuh Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 11

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;

b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;

c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;

d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;

e. mendapatkan program kembali bekerja;

f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;

g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan

h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Bagian Kedelapan

Hak Kesehatan

Pasal 12

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;

b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;

c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;

d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;

e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;

f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;

g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan

h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Bagian Kesembilan Hak Politik

Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;

c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;

d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;

e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitasdan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;

f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;

memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana g. penyelenggaraan pemilihanumum,pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan

h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh

Hak Keagamaan

Pasal 14

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;

b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;

c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;

d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan

e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas

Hak Keolahragaan

Pasal 15

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. melakukan kegiatan keolahragaan;

b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;

c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;

d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;

e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;

f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;

g. menjadi pelaku keolahragaan;

h. mengembangkan industri keolahragaan; dan

i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas

Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;

b. memperoleh KesamaanKesempatanuntuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan

C. mendapatkankemudahanuntukmengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 17

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bagian Keempat Belas Hak Aksesibilitas

Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan

b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas

Hak Pelayanan Publik

Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan

b. pendampingan,penerjemahan,danpenyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Pasal 20

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;

b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;

c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;

d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan

e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas

Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 21

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;

b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan

c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas Hak Pendataan

Pasal 22

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan

c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 23

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;

b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;

c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;

d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari PemerintahdanPemerintahDaerahuntuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;

e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan

f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 24

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;

b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan

c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kedua Puluh Satu Hak Kewarganegaraan

Pasal 25

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. berpindah,mempertahankan,atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh Dua Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 26

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan

b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaanPenghormatan,Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerahwajib merumuskannya dalam rencana induk.

(3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 28

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 29

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:

a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;

b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau

c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

(2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

Pasal 32

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

Pasal 33

(1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.

(3) Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.

(4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

(1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibatalkan.

(2) Pembatalan penetapan pengadilannegeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeritempattinggalPenyandang Disabilitas.

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil keputusan.

Pasal 35

Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Pasal 36

(1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

(2) Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

(1) Rumah tahanan negara dan lembaga permasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.

(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;

b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obatobatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan

c. menyediakan layananrehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.

Pasal 38

Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau pusat rehabilitasi.

Pasal 39

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat danaparaturnegara tentangPelindungan Penyandang Disabilitas.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pencegahan;

b. pengenalan tindak pidana; dan

c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Pasal 40

(1) Pemerintahdan PemerintahDaerahwajib memfasilitasi menyelenggarakan dan/atau pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

(3) PemerintahdanPemerintah Daerahwajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

(4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.

(5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.

(6) PemerintahdanPemerintahDaerahwajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

(7) PemerintahdanPemerintahDaerahwajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

(1) Pemerintah dan PemerintahDaerahdalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikaninklusifdanpendidikankhusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasiPenyandangDisabilitasuntuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

(2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;

b. keterampilan orientasi dan mobilitas;

c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;

d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan

e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.

(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;

b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik PenyandangDisabilitasuntukmendukung kelancaran proses pembelajaran;

c. mengembangkan program kompensatorik;

d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;

e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;

f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;

g. menyediakan layanan konsultasi; dan

h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

(3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

(4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi:

a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikandipendidikantinggidalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;

b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;

c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;

d. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;

e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;

f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan

g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

(5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.

(7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian kegiatan pendidikan;

c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

(8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

(1) Pemerintah dan PemerintahDaerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian kegiatan pendidikan;

c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum.

Bagian Keempat

Pasal 45

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen,penerimaan,pelatihankerja, penempatankerja,keberlanjutankerja,dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 46

(1) PemerintahdanPemerintahDaerahwajib memberikankesempatankepadaPenyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.

(2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 47

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;

b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;

c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan

d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 48

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yangdiperlukan,termasukpenyelenggaraan pelatihan atau magang;

b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;

c. menyediakan waktu istirahat;

d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;

e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan denganmemperhatikan kebutuhankhusus Penyandang Disabilitas; dan

f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 49

Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 50

(1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

(2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.

(3) Pemerintah dan PemerintahDaerahwajib menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

(4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian kegiatan operasional;

c. pembekuan izin usaha; dan

d. pencabutan izin usaha.

Pasal 51

Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 52

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 53

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 54

(1) Pemerintah dan PemerintahDaerahwajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusanpemerintahandaerahdibidang ketenagakerjaan.

(2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;

b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenaiprosesrekrutmen,penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpaDiskriminasikepadaPenyandang Disabilitas;

C. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;

d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan

e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja,dan tenagakerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

(3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 57

Pasal 58

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitassesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiriyangdiselenggarakanolehPenyandang Disabilitas.

Pasal 60

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Bagian Kelima Kesehatan

Pasal 61

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 62

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.

(3) Pemerintah menjamin pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam program jaminan kesehatan nasional sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah dan PemerintahDaerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.

(2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.

(3) MerujukPenyandang Disabilitassebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.

(4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.

(5) Ketentuanmengenai mekanismerujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan olehPenyandangDisabilitassesuaidengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

(2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjutsesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Pasal 67

PemerintahdanPemerintahDaerahmenjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 68

Pemerintah dan PemerintahDaerahwajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnyaagarmampumemberikanpelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 69

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 70

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 71

(1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.

(2) Prinsipkeselamatandan kepuasanpasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 72

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.

Pasal 73

wajib (1) Penyelenggarapelayanankesehatan menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.

(2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Bagian Keenam

Politik

Pasal 75

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 76

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;

b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;

c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;

d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;

e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;

f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;

g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendampingsesuai dengan pilihannya sendiri;

h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Bagian Ketujuh Keagamaan

Pasal 78

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 79

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 80

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 81

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 82

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan Keolahragaan

Pasal 83

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkansistemkeolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:

a. keolahragaan pendidikan;

b. keolahragaan rekreasi; dan

c. keolahragaan prestasi.

(2) Pengembangansistem keolahragaanuntuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 84

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Pasal 85

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.

(2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan

b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 86

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 87

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerahwajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.

(2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;

b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan

c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 88

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 89

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi danmemajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh

Pasal 90

Kesejahteraan Sosial

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraankesejahteraansosialuntuk Penyandang Disabilitas.

(2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. rehabilitasi sosial;

b. jaminan sosial;

c. pemberdayaan sosial; dan

d. perlindungan sosial.

Pasal 91

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pasal 92

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk:

a. motivasi dan diagnosis psikososial;

b. perawatan dan pengasuhan;

c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

d. bimbingan mental spiritual;

e. bimbingan fisik;

f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;

g. pelayanan Aksesibilitas;

h. bantuan dan asistensi sosial;

i. bimbingan resosialisasi;

j. bimbingan lanjut; dan/atau

k. rujukan.

(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Pasal 93

(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.

(3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 94

(1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui:

a. peningkatan kemauan dan kemampuan;

b. penggalian potensi dan sumber daya;

c. penggalian nilai dasar;

d. pemberian akses; dan/atau

e. pemberian bantuan usaha.

(2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

a. diagnosis dan pemberian motivasi;

b. pelatihan dan pendampingan;

c. pemberian stimulan;

d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan

f. bimbingan lanjut.

Pasal 95

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dala Pasal 91 dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerinta Daerah melalui:

a. bantuan sosial;

b. advokasi sosial; dan/atau

c. bantuan hukum.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosia jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindunga sosial, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas Infrastruktur

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjami afrectmal-tran epa meadehdielsses clehPepepder

Paragraf 1 Bangunan Gedung

Pasal 98

(1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:

a. hunian;

b. keagamaan;

c. usaha;

d. sosial dan budaya;

e. olahraga; dan

f. khusus.

(2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan pembangunan;

c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

d. penghentiansementaraatautetappada pemanfaatan bangunan gedung;

e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;

f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;

g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau

i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

(4) Pemberiansanksiadministratifsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

(1) Pemerintahdan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.

(3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

(4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.

(5) Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

(6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagiPenyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.

(7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 100

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Jalan

Pasal 101

(1) PemerintahdanPemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 102

(1) PemerintahdanPemerintahDaerahwajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 3 Pertamanan dan Permakaman

Pasal 103

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 4

Permukiman

Pasal 104

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memilikiAksesibilitasbagi Penyandang Disabilitas.

(3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 105

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerahwajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

(3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

(4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau

c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pasal 106

(1) PemerintahdanPemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

(2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 107

(1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Belas Pelindungan dari Bencana

Pasal 109

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana,saattanggapdarurat,dan pascabencana.

(2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.

(3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Belas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 110

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerahwajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

dan a. mencapai, mempertahankan, mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan

b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 111

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;

b. sarana antara dalammengatasikondisi disabilitasnya; dan

c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 112

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan

b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Belas Konsesi

Pasal 114

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 115

Pasal 116

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Belas Pendataan

Pasal 117

(1) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PendataanterhadapPenyandangDisabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.

(3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:

a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan

b. membantuperumusandanimplementasi kebijakanPenghormatan,Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 118

(1) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1).

(2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 119

(1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.

(2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/walikota melalui camat.

(3) Bupati/walikota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

(4) Dalam hal diperlukan, bupati/walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 120

(1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.

(3) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah DaerahdalamPemenuhanhakPenyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah yang menggunakan data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Menteri.

Pasal 121

(1) Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data nasional Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

(2) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan kartu Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Belas Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 122

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.

(2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkausesuaidenganpilihanPenyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2 Informasi

Pasal 123

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 124

(1) Pemerintah dan PemerintahDaerahwajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Perempuan dan Anak

Bagian Kedelapan Belas

Pasal 125

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 126

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Bagian Kesembilan Belas

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 128

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksidalamkehidupanberkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V KOORDINASI

Pasal 129

(1) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkatnasionaldalamrangkamelaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(2) Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untukmenyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaanPenghormatan,Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(4) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melaksanakan tugas:

a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalamrangkapelaksanaanPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;

C. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan

d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.

(1) PemerintahDaerahmembentukmekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalamrangkamelaksanakanPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

BAB VI KOMISI NASIONAL DISABILITAS

Pasal 131

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

Pasal 132

(1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyaitugasmelaksanakanpemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(2) Hasilpemantauan, evaluasi,dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, KND menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaanPenghormatan,Pelindungan,dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan

d. pelaksanaankerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 134

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 135

(1) Pemerintah danPemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagipelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 136

Pemerintah dapat menjalin kerja sama internasional dengan negara yang mendukung usaha memajukan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 137

(1) Pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerja sama internasional.

(2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

a. bertukar informasi dan pengalaman;

b. program pelatihan;

c. praktik terbaik;

d. penelitian;

e. ilmu pengetahuan; dan/atau

f. alih teknologi.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 138

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 139

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 140

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 141

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140 diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB X

LARANGAN

Pasal 142

Setiap Orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri.

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

g. hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

k. hak Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

l. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;

n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;

p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan

r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan Pelindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 144

Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 145

Setiap Orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 146

Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) berlaku sampai dengan diterbitkannya kartu identitas kependudukan tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 147

Tindakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) tetap dilaksanakan sampai dengan tindakan hukum berakhir.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang- Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 149

KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 harus sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 150

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturanperundang-undanganyangmerupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 151

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 152

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 153

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd. JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

ttd. YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia

Perundang-undangan

DeputiBSdya JK NDONEWahyono

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (charity based) dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkandapatmeningkatkankesejahteraanPenyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan Pemenuhan hak juga ditujukan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Undang-Undang ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Penghormatan terhadap martabat" adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas otonomi individu" adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi penuh" adalah Penyandang Disabiltas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keragaman manusia dan kemanusiaan" adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h Cukup jelas.

Huruf i Cukup jelas.

Huruf j Cukup jelas.

Huruf k Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan"Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan doun syndrom.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan

b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

Huruf d

Yangdimaksuddengan"Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau multi" adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Diskriminasi berlapis" adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitassehinggamerekatidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keluarga pengganti" adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g

Tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antara lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di panti, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasungan, penyekapan, atau pengurungan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pendidikan secara inklusif" adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan "pendidikan secara khusus" adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didikPenyandangDisabilitasdenganmenggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas. Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e

Huruf c

Yang dimaksud dengan "program kembali bekerja" adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sumber daya di bidang kesehatan" adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat media, sarana, dan prasarana.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "media yang mudah diakses" adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "komunikasi augmentatif" adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29 Cukup jelas.

Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penundaan hingga waktu tertentu" adalah penundaan pemeriksaan untuk pengambilan keterangan yang waktunya ditentukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan pertimbangan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, psikolog atau psikiater, dan/atau pekerja sosial.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Yang dimaksud dengan "tidak cakap" antara lain orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan.

Pasal 33

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keluarga Penyandang Disabilitas" adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat kedua.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan"pembantaran" adalah penundaan penahanan sementara terhadap tersangka/terdakwa karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jalur pendidikan" adalah jalur formal, nonformal, dan informal.

Yang dimaksud dengan "jenis pendidikan" adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan "jenjang pendidikan" adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Pasal 42

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "bahasa isyarat", termasuk bahasa isyarat Indonesia (Bisindo).

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan"program kompensatorik" adalah tugas alternatif yang diberikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan evaluasi.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Cukup jelas.

Huruf f Cukup jelas.

Huruf g Cukup jelas.

Huruf h Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "program dan kegiatan tertentu", antara lain pelatihan, pemberian beasiswa untuk tugas belajar, sertifikasi pendidik, pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan khusus, serta program dan kegiatan sejenis lainnya.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Cukup jelas.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49 Cukup jelas.

Pasal 50 Cukup jelas.

Pasal 51 Cukup jelas.

Pasal 52 Cukup jelas.

Pasal 53 Cukup jelas.

Pasal 54 Ayat (1)

Insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, antara lain kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup jelas.

Pasal 56 Cukup jelas.

Pasal 57 Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60 Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kesehatan" adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "standar" adalah standar pelayanan, profesi, dan prosedur operasional.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisan medis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain", antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 64 Cukup jelas.

Pasal 65 Cukup jelas.

Pasal 66 Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan "alat nonkesehatan" adalah alat-alat yang digunakan untuk proses pemulihan sebagai terapi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 68 Cukup jelas.

Pasal 69 Cukup jelas.

Pasal 70 Cukup jelas.

Pasal 71 Cukup jelas.

Pasal 72 Yang dimaksud dengan "tindakan medik" antara lain, pemberian obat, fiksasi, isolasi, seklusi, dan terapi kejang listrik.

Pasal 73 Cukup jelas.

Pasal 74 Cukup jelas.

Pasal 75 Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan "jabatan publik" adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 77 Cukup jelas.

Pasal 78 Cukup jelas.

Pasal 79 Cukup jelas.

Pasal 80 Cukup jelas.

Pasal 81 Cukup jelas.

Pasal 82 Cukup jelas.

Pasal 83 Cukup jelas.

Pasal 84 Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "taktil" adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 86 Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

Pasal 88 Cukup jelas.

Pasal 89 Cukup jelas.

Pasal 90 Cukup jelas.

Pasal 91 Cukup jelas.

Pasal 92 Cukup jelas.

Pasal 93 Cukup jelas.

Pasal 94 Cukup jelas.

Pasal 95 Cukup jelas.

Pasal 96 Cukup jelas.

Pasal 97 Cukup jelas.

Pasal 98 Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fungsi hunian" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fungsi keagamaan" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fungsi usaha" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "fungsi sosial dan budaya" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputibangunangedunguntukpendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "fungsi khusus" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 99 Cukup jelas.

Pasal 100 Cukup jelas.

Pasal 101 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas" merupakan prasarana moda transportasi yang penting, antara lain trotoar dan penyeberangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 102 Cukup jelas.

Pasal 103 Cukup jelas.

Pasal 104 Cukup jelas.

Pasal 105 Cukup jelas.

Pasal 106 Cukup jelas.

Pasal 107 Cukup jelas.

Pasal 108 Cukup jelas.

Pasal 109 Cukup jelas.

Pasal 110 Cukup jelas.

Pasal 111 Cukup jelas.

Pasal 112 Cukup jelas.

Pasal 113 Cukup jelas.

Pasal 114 Cukup jelas.

Pasal 115 Cukup jelas.

Pasal 116 Cukup jelas.

Pasal 117 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "karakteristik pokok" adalah keterangan pokok mengenai Penyandang Disabilitas seperti jumlah, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan, jenis pekerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan.

Yang dimaksud dengan "karakteristik rinci" adalah keterangan rinci mengenai Penyandang Disabilitas seperti menyangkutseluruhaspekketeranganpendidikan, ketenagakerjaan, dan sejenisnya yang diperoleh dari hasil pendataan dengan sampel terpilih.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 118 Cukup jelas.

Pasal 119 Cukup jelas.

Pasal 120 Cukup jelas.

Pasal 121 Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, audio, visual, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 123 Cukup jelas.

Pasal 124 Cukup jelas.

Pasal 125 Cukup jelas.

Pasal 126 Cukup jelas.

Pasal 127 Cukup jelas.

Pasal 128 Cukup jelas.

Pasal 129 Cukup jelas.

Pasal 130 Cukup jelas.

Pasal 131 Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "advokasi", antara lain dalam bentuk penyadaran masyarakat, konsultasi, pemberian rekomendasi, dan bimbingan teknis.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 133

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan terkait", antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi kemasyarakatan, dan badan hukum.

Pasal 134 Cukup jelas.

Pasal 135 Cukup jelas.

Pasal 136 Cukup jelas.

Pasal 137 Cukup jelas.

Pasal 138 Cukup jelas.

Pasal 139 Cukup jelas.

Pasal 140 Cukup jelas.

Pasal 141 Cukup jelas.

Pasal 142 Cukup jelas.

Pasal 143 Cukup jelas.

Pasal 144 Cukup jelas.

Pasal 145 Cukup jelas.

Pasal 146 Cukup jelas.

Pasal 147 Cukup jelas.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 148 Cukup jelas.

Pasal 149 Cukup jelas.

Pasal 150 Cukup jelas.

Pasal 151 Cukup jelas.

Pasal 152 Cukup jelas.

Pasal 153 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5871