Roadmap Reformasi
Birokrasi
ADALAH HAK ASASI MANUSIA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGI DALAM KEADAAN APAPUN DAN OLEH SIAPAPUN!
Komnas HAM 2015-2019
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) 2015-2019 telah selesai disusun. Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM ini adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
Road Map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2015-2019 disusun mengacu kepada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, dan Road Map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2010– 2014 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010.
Reformasi Birokrasi di KOMNAS HAM dimulai sejak tahun 2010 dan telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 4 (empat) kali yaitu 2014, 2015, 2016, 2017. Adapun hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KOMNAS HAM mendapatkan nilai Baik (BB)
Road Map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi selanjutnya serta mewujudkan peningkatan kualitas pada 8 area perubahan yang telah berjalan sampai saat ini. Dan semoga Road map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2015-2019 dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di KOMNAS HAM.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Sekretaris Jenderal
Tasdiyanto
NIP 197207201996031001
Sambutan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, atau lebih dikenal sebagai Reformasi Birokrasi, mulai mengemuka sejak tahun 2004. Reformasi birokrasi menjadi strategi Pemerintah dalam upayanya menciptakan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam kerangka filosofi, urgensi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah mengkoreksi dan memperbarui secara terus-menerus dan berkelanjutan birokrasi pemerintah agar menjadi birokrasi baru yang lebih baik dan kuat sebagai elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bagian dari pelaksana Nawa Cita dan revolusi mental, KOMNAS HAM berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, KOMNAS HAM berupaya melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
Upaya yang telah dilakukan Kesesjenan KOMNAS HAM adalah sebagian dari pengejawantahan prinsip tata kelola administrasi lembaga yang baik yang senantiasa diterapkan di KOMNAS HAM yang merupakan perwujudan dari reformasi birokrasi.
Pelaksanaan nilai-nilai perubahan dalam reformasi birokrasi ini selalu berusaha diwujudkan dalam setiap pelayanan Sekretariat Jenderal sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kewenangan KOMNAS HAM dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Hal ini semata-mata agar kepercayaan publik terhadap KOMNAS HAM tercipta dan dapat terjalin dengan baik.
Oleh karena itu, saya menyambut baik terbitnya Road Map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2015-2019. Saya berharap dengan terbitnya road map ini dapat memberi gambaran jelas mengenai reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KOMNAS HAM. Road map ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di KOMNAS HAM.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ketua
Ahmad Taufan Damanik
DAFTAR ISI
Kata Pengantar. 1 Sambutan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 3 BAB I PENDAHULUAN 5 5 A. Gambaran Umum . 6 B. Arah Kebijakan Revolusi Mental Aparatur. C. Strategi Reformasi Birokrasi di KOMNAS HAM 7 BAB II PENCAPAIAN DAN PERMASALAHAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI 9 A. Pencapaian Reformasi Birokrasi 9 B. Permasalahan 32 BAB III RENCANA AKSI 33 A. Manajemen Perubahan 34 B. Penguatan Sistem Pengawasan 35 C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 36 37 D. Penguatan Kelembagaan .. E. Penguatan Tata Laksana . 37 F. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara ... 39 G. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan 45 H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 46 I. Quick Wins 47 BAB IV PENUTUP 53
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
KOMNAS HAM berwenang melaksanakan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
KOMNAS HAM mengemban tugas tambahan melalui mandat Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.
KOMNAS HAM juga menjadi anggota dari unsur pemerintah bersama kementerian/lembaga lainnya dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Reformasi Birokrasi yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga untuk berbenah diri dalam rangka memenuhi segala aspek yang ditetapkan. KOMNAS HAM sebagai lembaga setingkat lembaga negara lainnya juga melakukan berbagai upaya melalui pembenahan internal untuk dapat memenuhi syarat sebagai lembaga yang sudah melakukan Reformasi Birokrasi.
Keikutsertaan KOMNAS HAM dalam "gerbong" Reformasi Birokrasi dimulai sejak tahun 2010 sebagaimana Roadmap Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2010 – 2014. Pencapaian upaya pembenahan kelembagaan ditandai dengan masuknya KOMNAS HAM bersama dengan beberapa lembaga/kementerian lainnya sebagai lembaga yang telah memenuhi syarat sebagai lembaga yang melaksanakan reformasi birokrasi.
B. Arah Kebijakan Revolusi Mental Aparatur
Dalam penjelasan mengenai arah kebijakan Pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional, Pemerintahan memiliki visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2025. Visi KOMNAS HAM selaras dengan visi Reformasi Birokrasi secara nasional adalah terwujudnya KOMNAS HAM sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia serta perlindungan kelompok marginal dan rentan.
Visi ini dapat diwujudkan dengan tujuh misi, yang salah satunya berkaitan dengan fungsi KOMNAS HAM, yakni mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan hukum.
Terkait dengan visi dan misi, Pemerintah memiliki Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang disebut Nawa Cita. Dalam menerapkan reformasi birokrasi, KOMNAS HAM juga berpegang pada Nawa Cita tersebut, yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi melalui upaya meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.
Arah Reformasi Birokrasi pada KOMNAS HAM adalah tercipta dan terwujudnya Birokrasi KOMNAS HAM yang bersih, efisien, efektif, produktif transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel
Sasaran reformasi birokrasi KOMNAS HAM adalah mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), serta mewujudkan sistem mengelola perubahan untuk manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance, clean government, transparan, akuntabel, profesional, dan bebas KKN.
C. Strategi Reformasi Birokrasi di KOMNAS HAM
KOMNAS HAM telah melakukan strategi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, sebagai berikut:
a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM;
b. Pembentukan asesor untuk menilai progres kegiatan reformasi birokrasi pada tiap-tiap unit kerja KOMNAS HAM;
c. Pelaksanaan pertemuan rutin tim pelaksana Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM;
d. Pembentukan sekretariat Reformasi Birokrasi; dan
e. Membuat laporan terhadap kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Perubahan-perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kerja KOMNAS HAM selama 5 (lima) tahun ke depan, untuk itu dibutuhkan pula roadmap reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh KOMNAS HAM. Agar pelaksanaannya nanti dapat lebih terarah dan mengena untuk peningkatan pelayanan publik oleh KOMNAS HAM, maka disusunkan Roadmap Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2015 – 2019 yang melanjutkan roadmap yang telah ada (2010 -2014).
BAB II PENCAPAIAN DAN PERMASALAHAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
A. Pencapaian Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KOMNAS HAMpada periode 2015- 2019 ditujukan untuk mencapai empat sasaran, yaitu: (1) reformasi pelayanan dan penanganan pengaduan; (2) reformasi mekanisme pelaksanan fungsi pemajuan HAM; (3) reformasi pemantauan dalam penyelidikan dan pemeriksaan serta mediasi pelanggaran HAM; dan (4) reformasi manajemen SDM.
Roadmap Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahap Perencanaan Tahap Implementasi Tahap Review 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2016 60,75 (CC) Indeks Reformasi Indeks Reformasi dan Tahun 2017 adalah 62,97 (B) Birokrasi Komnas HAM Birokrasi Komnas HAM Nilai Komnas HAM 2017 untuk komponen pengungkit adalah Tahun 2018 menjadi Tahun 2019 menjadi sebesar 34,87 70,00 80,00 Nilai Komnas HAM 2017 untuk komponen hasil adalah sebesar Membangun dan Bekerja sama dengan 62,97 mengimplementasikonsultan ahli untuk Nilai Survei Integritas Organisasi Komnas HAM 2017 mencapai kan Quickwins review RB Komnas 3,2 Membangun sarana HAM Indeks Persepsi Anti Korupsi mencapai 3,52 dan Indeks Kualitas dan prasarana unit SDM yang kompeten Pelayanan Publik mencapai3,24 layanan public yang berkontribusi thd Membangun dan mengimplementasikan Quickwins Mengusulkan kenaikan lembaga Membangun sarana dan prasarana unit layanan publik tukin menjadi 60% Pemberian Tukin yang profesional
Program reformasi birokrasi pada 8 area perubahan yang sedang dan akan dilakukan selama periode 2015 - 2019 untuk mewujudkan empat sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:
| AREA PERUBAHAN 2015 2016 A Manajemen Pembentukan Tim A.1 Pembentukan A.1 Perubahan Reformasi Birokrasi | A.1 | 2015 | 2016 A.1 Pembentukan | 2017 Pembentukan anggota Tim | 2018 Penilaian Wilayah | A.1 | 2019 Pelaksanaan |
| A.2 | dilaksanakan pada Maret 2015. Pembentukan Agen Perubahan yang | anggota Tim Manajemen Perubahan dan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI), penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan pengusulan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani | Manajemen Perubahan dan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI), penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan pengusulan Wilayah Birokrasi | Bebas Korupsi (WBK) dan pengusulan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Komnas HAM | pemantauan dan evaluasi, dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pelibatan yang kuat pcran | ||
| A.3 | 2015 Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi | lingkungan Komnas HAM pada Juni -Agustus 2016 | lingkungan Komnas HAM | A.2 Sosialisasi ZI, WBK/WBBM dan publikasi penyediaan sarana media | pimpinan menjadi raw model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | ||
| A.4 | Penyusunan strategi manajemen perubahan dan | 2. Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi | Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi | A.3 | pembuatan pamflet, spanduk, dan brosur Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta | Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Komnas HAM ke publik | |
| beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikat | beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM, dan pengusulan wilayah | A.3 | Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | publik | |||
| Penyusunan strategi manajemen perubahan dan | A.2 2. Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja | Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau | A.3 Pelaksanaan | melalui FGD, pembuatan pamflet, spanduk, dan brosur | A.3 | ||
| A.4 | Penyusunan strategi manajemen perubahan dan | A.2 2. Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau | A.2 Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau | A.3 Pelaksanaan | pembuatan pamflet, spanduk, dan brosur | A.3 | |
| A.4 | Penyusunan strategi manajemen perubahan dan | A.2 2. Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja | A.2 Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja | A.3 | spanduk, dan brosur Pelaksanaan | A.3 | |
| Penyusunan strategi manajemen perubahan dan | A.2 2. Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi | A.2 Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi | A.3 Pelaksanaan | Pelaksanaan pemantauan dan | A.3 manajemen | ||
| manajemen perubahan dan | melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi | melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi | A.3 Pelaksanaan | Pelaksanaan pemantauan dan | A.3 manajemen perubahan dan | ||
| manajemen perubahan dan | melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi | melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi | A.3 Pelaksanaan | Pelaksanaan pemantauan dan | manajemen perubahan dan Komnas HAM ke publik | ||
| perubahan dan | melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat | pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi | A.3 Pelaksanaan | Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta | manajemen perubahan dan Komnas HAM ke publik | ||
| 1 | perubahan dan | pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat | pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat | A.3 Pelaksanaan | Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta | perubahan dan Komnas HAM ke publik | |
| 1 | pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan | penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat | A.3 Pelaksanaan | Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta pembangunan ZI | Komnas HAM ke publik | ||
| penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan | penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM, dan | pemantauan dan evaluasi, serta pembangunan ZI | Komnas HAM ke publik | ||||
| beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah | beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM, dan | pemantauan dan evaluasi, serta pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | Komnas HAM ke publik | ||||
| 1 | beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah | yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM, dan pengusulan wilayah | evaluasi, serta pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | publik | |||
| 1 | yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikat | yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM, dan pengusulan wilayah | pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | publik | |||
| yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikat | berpotensi berpredikat WBK/WBBM, dan pengusulan wilayah yang berpredikat | pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | |||||
| 1 | berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat | berpotensi berpredikat WBK/WBBM, dan pengusulan wilayah yang berpredikat | menuju WBK/WBBM | ||||
| berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat | berpredikat WBK/WBBM, dan pengusulan wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat | A.4 | menuju WBK/WBBM | ||||
| berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada | berpredikat WBK/WBBM, dan pengusulan wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada | A.4 | Pelaksanaan | ||||
| WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada | WBK/WBBM, dan pengusulan wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada | A.4 | Pelaksanaan | ||||
| WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB, | pengusulan wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB | A.4 | Pelaksanaan perubahan pola pikir | ||||
| pengusulan Wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB, | pengusulan wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB | A.4 | Pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja | ||||
| pengusulan Wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB, dilaksanakan pada | yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB | A.4 | Pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja | ||||
| yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB, dilaksanakan pada | yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB | A.4 | Pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pelibatan | ||||
| yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB, dilaksanakan pada Juli 2016 | WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB | perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pelibatan | |||||
| WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB, dilaksanakan pada Juli 2016 | WBBM kepada KEMENPAN dan RB | perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pelibatan yang kuat peran | |||||
| WBBM kepada KEMENPAN dan RB, dilaksanakan pada Juli 2016 | WBBM kepada KEMENPAN dan RB | dan budaya kerja melalui pelibatan yang kuat peran pimpinan menjadi | |||||
| WBBM kepada KEMENPAN dan RB, dilaksanakan pada Juli 2016 | KEMENPAN dan RB | melalui pelibatan yang kuat peran pimpinan menjadi | |||||
| KEMENPAN dan RB, dilaksanakan pada Juli 2016 | KEMENPAN dan RB | melalui pelibatan yang kuat peran pimpinan menjadi raw model dalam | |||||
| KEMENPAN dan RB, dilaksanakan pada Juli 2016 | yang kuat peran pimpinan menjadi raw model dalam | ||||||
| dilaksanakan pada Juli 2016 | yang kuat peran pimpinan menjadi raw model dalam pelaksanaan | ||||||
| dilaksanakan pada Juli 2016 | yang kuat peran pimpinan menjadi raw model dalam pelaksanaan | ||||||
| Juli 2016 | pimpinan menjadi raw model dalam pelaksanaan pembangunan ZI | ||||||
| Juli 2016 | pimpinan menjadi raw model dalam pelaksanaan pembangunan ZI | ||||||
| raw model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | |||||||
| raw model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | |||||||
| pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | |||||||
| pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | |||||||
| pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | |||||||
| pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | |||||||
| pembangunan ZI menuju WBK/WBBM | |||||||
| menuju WBK/WBBM | |||||||
| _ | menuju WBK/WBBM | ||||||
| _ | menuju WBK/WBBM | ||||||
| _ | L | ||||||
| L | _ |
| AREA PERUBAHAN 2015 2016 2017 | |||||||||
| A Manajemen Perubahan | A.3 | Sosialisasi ZI, | A.3 | Sosialisasi ZI, | |||||
| 1 | WBK/WBBM dan | 0 | WBK/WBBM dan | ||||||
| L | publikas | publikasi penyediaan | publikasi penyediaan | ||||||
| sarana media | media | sarana media | |||||||
| pembar | pembangunan ZI | pembangunan ZI | |||||||
| melalui FGD, | ai FGD, | melalui FGD, | |||||||
| pembua | pembuatan pamflet, | pembuatan pamflet, | |||||||
| spandu | spanduk, dan brosur, | spanduk dan brosur | |||||||
| pada A | pada Agustus 2016 | ||||||||
| A.4 Pelaksanaan | naan | Pelaksanaan | |||||||
| pemantau | pemantauan dan | pemantauan dan | |||||||
| evaluasi, serta | nsertn ZL | evaluasi, dan pembangunan ZI | |||||||
| pembangunan ZI | menuju WBK/WBBM | menuju WBK/WBBM | |||||||
| mendja WL | NDR/ WDDM | ||||||||
| A.5 | Pelaksanaan | aan | Pelaksanaan | ||||||
| perubahar | perubahan pola pikir | perubahan pola pikir | |||||||
| dan budaya kerja | aya kerja | dan budaya kerja | |||||||
| melalui pelibatan | elibatan | melalui pelibatan yang | |||||||
| yang kuat peran | peran | kuat peran pimpinan | |||||||
| pimpinan menjadi | meniadi | menjadi raw model | |||||||
| raw model dalam | el dalam | dalam pelaksanaan | |||||||
| pelaksanaan | 1 | J | pembangunan ZI | ||||||
| pembangunan ZI | menuju WBK/WBBM | ||||||||
| menuju WBK/WBBM, | |||||||||
| pada Juni - Agustus | |||||||||
| 2016 | |||||||||
| Penyusunan strategi | |||||||||
| manajemen perubahan | |||||||||
| dan strategi | |||||||||
| komunikasi Komnas | |||||||||
| HAM ke publik | |||||||||
| _ | _ | ||||||||
| L | _ | _ | _ | ||||||
| _ | _ | _ | |||||||
| 2015 | 13 | 2016 | 2019 | |||
| Peraturan Perundang- | kerja Subbagian Hukum dilaksanakan | Undan | Undang Keterbukaan Informasi Publik di | Penyempurnaan dan B.1 Penataan berbagai peraturan perundang- | Penyempurnaan dan penataan berbagai peraturan perundang- | Penyempurnaan dan penataan berbagai peraturan perundang- |
| Undangan | pada Maret 2015 | Komnas HAM, dilaksanakan pada | undangan yang | dikeluarkan/diterbitka | undangan yang dikeluarkan/diterbitka | peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan/diterbitka n oleh Komnas HAM |
| Februa | Juli 201 | dikeluarkan/diterbitka n oleh Komnas HAM dengan melakukan: | dikeluarkan/diterbitka n oleh Komnas HAM dengan melakukan: | dikeluarkan/diterbitka n oleh Komnas HAM dengan melakukan: | ||
| Febru | Februari - Juli 2016 | n oleh Komnas HAM dengan melakukan: | n oleh Komnas HAM dengan melakukan: | n oleh Komnas HAM dengan melakukan: | ||
| Jun 2016 | n oleh Komnas HAM dengan melakukan: | n oleh Komnas HAM dengan melakukan: | n oleh Komnas HAM dengan melakukan: | |||
| Pengangkats | t B.2 Evs | si Peraturon | dengan melakukan: | dengan melakukan: | dengan melakukan: | |
| B.2 Pengangkatan PejabatB.2 | at B.2 Ev | Evaluasi Peraturan | B.1.1 Identifikasi | B.1.1 Identifikasi | B.1.1 Identifikasi | |
| Struktural Subbagian | nt B.2 Pv | Evaluasi Peraturan Perundang-undangan | B.1.1 Identifikasi peraturan | B.1.1 Identifikasi peraturan | B.1.1 Identifikasi peraturan | |
| Struktural St | nPer | Perundang-undangan | peraturan | peraturan | peraturan | |
| Hukum pada Biro | yar | yang sedang | perundang- | perundang- | perundang- | |
| Umum dilaksanakan | dib | diberlakukan, | undangan yang | undangan yang | undangan yang | |
| pada Desember 2015 | 5dila | dilaksanakan pada | tidak | tidak | undangan yang tidak | |
| Apri | April -Desember 2016 | harmonis/tidak | harmonis/tidak | harmonis/tidak | ||
| sinkron | sinkron | amoms/ tida | ||||
| sinkron | ||||||
| anaan | ||||||
| B.3 Penyempurnaan dan | B.3 | Pelaksanaan | B.1.2 Analisis | B.1.2 Analisis | B.1.2 Analisis | |
| penataan berbagai | dereg | deregulasi untuk | peraturan | peraturan | peraturan | |
| peraturan perundang- | memangkas | as | perundang- | perundang- | perundang- | |
| undangan yang | peratu | peraturan perundang | undangan yang | undangan yang | undangan yang | |
| dikeluarkan / | undan | undangan yang | tidak harmonis | tidak harmonis | tidak harmonis | |
| diperd | ||||||
| diterbitkan oleh | dipandang | |||||
| Komnas HAM dengan | menghambat | B.1.3 | B.1.3 Pemetaan dan | B.1.3 Pemetaan dan | B.1.3 Pemetaan dan | |
| melakukan: | pelayanan, | revisi peraturan | revisi peraturan | revisi peraturan | ||
| dilaksanakan pada | la | danga | ee perdtdran | |||
| perundang- | perundang- | perundang- | ||||
| April – Desember | undanga yang | undangan yang | undangan yang | |||
| 2016 | amaangan yan | |||||
| 2016 | tidak | tidak | ||||
| 2016 | tidak | |||||
| 2016 | tidak | |||||
| 2016 | tidak | |||||
| 2016 | tidak | |||||
| 2016 | tidak | |||||
| 2016 | taak | |||||
| 2016 | isltid-l | |||||
| 2016 | tidak | s/tidek | monis Itidala | ermorindtt | ||
| 2016 | ha | s/tidak | harmonis/tidak | harmonis/tidak | ||
| ha | harmonis/tidak | harmonis/tidak | harmonis/tidak | |||
| ha | /tidak | harmonis/tidak | harmonis/tidak | |||
| ha | /tidak | harmonis/tidak | harmonis/tidak | |||
| ha | /tidak | harmonis/tidak | harmonis/tidak | |||
| hin | udak | tois/tidak | harmonis/tidak sinkron | |||
| sinkron | sinkron | sinkron | ||||
| sin | on | sinkron | ||||
| sin | 1 | on | sinkron | |||
| sin | 1 | on | sinkron | |||
| sir | _ | sinkron | ||||
| 1 | _ | si | _ | _ | ||
| 1 | _ | _ | _ | _ | ||
| 1 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| 1 | _ | 一 | _ | |||
| L | 1 | |||||
| L |
| 2015 2016 2017 | ||||||
| B Penataan Peraturan | B.3.1 Identifikasi peraturan | B.4 Pengembangan Sistem Jaringan | Konsultasi dan advokasi bantuan | B.2 Konsultasi dan advokasi bantuan hukum | B.2 | Konsultasi dan advokasi bantuan |
| Perundang- Undangan | perundang- undangan yang | Informasi (SJDI) | hukum | um | hukum | |
| tidak | H | Hukum, pada Juli – | ||||
| harmonis/tidak sinkron | D | Desember 2016 | ||||
| sinkron | ||||||
| B.3.2 Analisis | B.5 | peultesi don | ||||
| B.3.2 Analisis peraturan | san | Konsultasi dan bantuan hukum | ||||
| peraturan perundang- | rang- | bantuan hukum dilaksanakan pada | ||||
| perundang- undangan yang | an yang | Januari Deaember | ||||
| tidak harmonis | monis | 2016 | ||||
| idak nan | mons | |||||
| B.3.3 Pemetaan dan | an dan | |||||
| revisi peraturan | revisi peraturan | |||||
| perundang- | ang-ang | |||||
| tidak | undangan yang | |||||
| harmonis/tidak | is/tidak | |||||
| sinkron | ||||||
| B34 Pradabe | ||||||
| B.3.4 Produk yang | yang | |||||
| telah dihasilkan | telah dihasilkan | |||||
| antara lain yaitu | antara lain yaitu | |||||
| PERSES Tugas | Tugas | |||||
| dan liin | Bugaar | |||||
| PERSES | dan Ijin Belajar, | |||||
| TERSES | PERSES Uraian | |||||
| Tugas Pe | Tugas Pejabat | |||||
| Struktural, | ural, | |||||
| PERSES | PERSES tentang | 1 | ||||
| Perubahan | Stentang | |||||
| Struktur | an | |||||
| Struktur | il | |||||
| Organisasi dan | si dan | |||||
| Tata Ker | Setien | |||||
| Tata Kerja Setjen | Setjen | |||||
| Tata Kerja Setjen | etjen | |||||
| Tata Kerj | tjen | |||||
| Tata Kerj | jen | |||||
| Komnas | en | _ | ||||
| Komnas HAM | 1 | _ | ||||
| Komnas HAM | _ | L | ||||
| _ | Romnas | 1 | ||||
| 1 | ||||||
| AREA PERUBAHAN B Penataan Peraturan Perundang- Undangan | B.4 | 2015 Penyusunan Pedoman tentang Penyusunan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Peraturan Perundang- Undangan | HAM B.5 | tentang Penyusunan Peraturan Perundang- undangan di lingkungan Komnas HAM Konsultasi dan advokasi bantuan hukum dilaksanakan | ||||
| C Penataan dan Penguatan Organisasi | C.1 | hukum dilaksanakan pada Januari - Desember 2015 Penyempurnaan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal | C.1 Restrukturisasi struktur organisasi dengan Revisi | C.1 Restrukturisasi struktur organisasi dengan Revisi | C.1 Restrukturisasi struktur organisasi dengan Revisi | C.1 Restrukturisasi struktur organisasi dengan Revisi |
| C Penataan dan Penguatan Organisasi | Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM dilaksanakan pada Pebruari 2015 | struktur organisasi dengan Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi nasional Hak Asasi Manusia, dilaksanakan pada Maret - Oktober 2016 C.2 Penyusunan Naskah | struktur organisasi dengan Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia C.2 Penyusunan Naskah | struktur organisasi dengan Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia C.2 Penyusunan Naskah Akademik Revisi | struktur organisasi dengan Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia C.2 Implementasi dan | |
| 2001 tentang Asasi Manusia | Akademik Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi nasional Hak Asasi Manusia | Akademik Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | Akademik Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | evaluasi kesesuaian SOTK dengan restrukturisasi penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komnas HAM dan Perubahan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM | ||
| AREA PERUBAHAN C Penataan dan Penguatan | 2015 | 2016 Monitoring dan | 2017 Implementasi dan | 2018 Monitoring dan | C.3 | 2019 Penyusunan Naskah Akademik Revisi |
| April – Desember 2016 | fungsi unit kerja pada Komnas HAM dan Perubahan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM | kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia | ||||
| penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komnas HAM dan Perubahan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM, dilaksanakan pada | 1 | restrukturisasi penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komnas HAM dan Perubahan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM |
| AREA PERUBAHAN 2015 2016 2017 2018 | |||||||
| D Penataan Tata Laksana | D.1 Penyempurnaan Prosedur Operasional Standar (SOP) dimasing-masing unit kerja dilaksanakan pada Januari – Desember 2015 | D.1 Penyusunan peta HAM dan penyusunan SOP Komnas HAM, April - Juni 2016 | D.1 proses bisnis Komnas dilaksanakan pada | Penyempurnaan Prosedur Operasional Standar (SOP) di masing-masing unit kerja dilaksanakan pada Januari – Desember 2017 | Penyempurnaan Prosedur Operasional Standar (SOP) dimasing-masing unit kerja dilaksanakan pada Januari – Desember 2018 | D.1 | Penyempurnaan Prosedur Operasional Standar (SOP) dimasing-masing unit kerja dilaksanakan pada Januari – Desember 2019 |
| government yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi guna pengukuran kinerja lembaga dilaksanakan pada September 2015 Pembuatan aplikasi SDM dan inovasi | pelaksanaan SOP dan evaluasi SOP di lingkungan Komnas HAM, dilaksanakan pada Maret – Desember 2016 | government yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi guna pengukuran kinerja lembaga dilaksanakan pada | menggunakan kinerja lembaga | government yang terintegrasi dengan teknologi informasi guna pengukuran | pengembangan e- government yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi guna pengukuran kinerja lembaga | ||
| aplikasi tunjangan kinerja, perjalanan dinas (PERJADIN), pemantapan sistem informasi pengelolaan keuangan, penyempurnaan aplikasi keuangan (SISKA), aplikasi persuratan elektronik (SIMAYA), aplikasi pelayanan kerumahtanggaan, aplikasi pencatatan DMN, aplikasi CIIS, | pada Mei – Agustus 2016 D.4 Pengembangan teknologi informasi/manajemen kerja, dilaksanakan pada Januari – Desember 2016 D.5 Penataan dan pengembangan e- government yang | (SIMPEG dan SKP) dan aplikasi tunjangan kinerja, perjalanan dinas (PERJADIN), pemantapan sistem informasi pengelolaan keuangan, penyempurnaan aplikasi keuangan (SISKA), aplikasi persuratan elektronik (SIMAYA), aplikasi pelayanan | teknologi (SIMPEG dan SKP) dan aplikasi tunjangan kinerja, perjalanan dinas (PERJADIN), sistem informasi pengelolaan keuangan, aplikasi keuangan (SISKA), aplikasi persuratan elektronik (SIMAYA), aplikasi pelayanan kerumahtanggaan, aplikasi pencatatan | inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi (SIMPEG dan SKP) dan aplikasi tunjangan kinerja, perjalanan dinas (PERJADIN), sistem informasi pengelolaan keuangan, aplikasi keuangan (SISKA), aplikasi persuratan elektronik (SIMAYA), aplikasi pelayanan | |||
| AREA PERUBAHAN 2015 2016 2017 2018 | ||||||||
| Laksana | Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan pada September 2015 | Pengembangan inovasi sistem informasi publik dan penggunaan teknologi | Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | D.4 | Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | D.4 Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | |
| pada September 2015 | informasi di Komnas HAM melalui penyempurnaan | 1 | (PPID) | [D] | ||||
| Penerapan sistem | HAM melalui | 1 | emr | Penerapan sistem | ||||
| Penerapan sistem | website, pelayanan | rapan sister | Penerapan sistem | sistem | ||||
| Penerapan sistem | website, pelayanan | D.5 | Penerapan sistem | D.5 | Penerapan sistem | |||
| kearsipan yang handal | kepegawaian, | reipan y | adal | kearsipan yang handal | D.5 kearsipan yang handal | |||
| di Komnas HAM | pelayanan keuangan, | kearsipan yang handal di Komnas HAM | di Komnas HAM | kearsipan yang handal di Komnas HAM | ||||
| dilaksanakan pada | perencanaan (TETRA- | dilaksanakan pada | dilaksanakan pada | dilaksanakan pada | ||||
| Januari – Desember | SIMAK), pelayanan | Januari – Desember | Januari – Desember | |||||
| 2018 | 2019 | |||||||
| Pengadaan yang | Januari- Desember | Pengembangan inovasi | Pengembangan inovasi | D.6 Pengembangan inovasi | ||||
| catalog dan | sistem informasi | sistem informasi | ||||||
| Pembentukg | kden | publik dan | ||||||
| Pembentukan Unit | sun | publik dan | lik dan | |||||
| Layanan | entukan Unit | urcen tol | ggunaan tekng | |||||
| Layanar | entukan Unit | penggunaan teknologi | gi | penggunaan teknologi | ||||
| dil | nen Pengedeon | ggunaan t | nogr | ggunaan tel | ||||
| dilaks | nan Pengadaan | maei di y | gmasi di tom | |||||
| dilaks | Layanan Pengadaan, | informasi di Komnas | 7 | informasi di Komnas | ||||
| Jilka | Layanan Pengadaan, dilaksanakan pada | masi di Kom | 7 | informasi di Komnas | ||||
| Januari | dilaksanakan pada | HAM inelalui | H | HAM melalui | ||||
| 2015 | Januari - Desember | mpurnaan | mournean | |||||
| 2015 | Januari - Desember | penyempurnaan | /pen | penyempurnaan | ||||
| D.7 | website, pelayanan | /webs | website, pelayanan | |||||
| D.7 sistem informasi | Pengembangan inovasi D.7 | kepegawaian, | kepegawaian, | aian, | ||||
| sistem informasi publik dan | Pengembangan inovasi sistem informasi | Pedoman/Prosedur | pelayanan keuangan, perencanaan (TETRA- | pelayan | pelayanan keuangan, | |||
| publik dan | publik dan | Pengelolaan | SIMAK), pelayanan | perenca | perencanaan (TETRA- | |||
| informasi di Komnas | penggunaan teknologi | Kebijakan Informasi | pengelolaan BMN di | SIMAK), pelayanan pengelolaan BMN di | ||||
| informasi di Komnas HAM melalui | informasi di Komnas | Publik di lingkungan | Komnas HAM, | Komnas HAM, | ||||
| HAM melalui penyempurnaan | HAM melalui | Komnas HAM | dilaksanakan pada | dilaksanakan pada | pada | |||
| penyempurnaan website, pelayanan kepegawaian, | penyempurnaan website, pelayanan | Januari - Desember | Januari – Desember | ember | ||||
| website, pelayanan kepegawaian, | website, pelayanan | 2018 | 2019 | |||||
| kepegawaian, pelayanan keuangan, | pelayanan keuangan, | |||||||
| perencanaan (TETRA- | perencanaan (TETRA- | 7 | ||||||
| SIMAK), pelayanan | SIMAK), pelayanan | 7 | ||||||
| SIMAK), pelayanan pengelolaan BMN di | BMN di | 7 | ||||||
| pengelolaan BMN di Komnas HAM, | n BMN di | 7 | ||||||
| Komnas HAM, | 7 | |||||||
| Komnas HAM, dilaksanakan pada | neda | 7 | ||||||
| dilaksanakan pada Januari – Desember | ada | 7 | ||||||
| Januari – Desember | ber | 7 | ||||||
| Januari – Desember 2015 | ber | 7 | 7 | |||||
| 2015 | 7 | |||||||
| 2015 | 7 | |||||||
| 7 | ||||||||
| _ | _ | |||||||
| 1 | ||||||||
| _ | ||||||||
| oforma | 1 | 一 | ||||||
| eforma | L | |||||||
| 2015 | |||||||||
| D Penataan Tata Laksana | D.8 Penyusunan | D.8 Pedoman/Prosedur Pengelolaan Kebijakan Informasi Publik di | 2016 Pelaksanaan penerapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan | 2017 Pelaksanaan penerapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan | D.7 | 2018 Penyusunan Pedoman/Prosedur Pengelolaan Kebijakan Informasi Publik di | Penyusunan | Pedoman/Prosedur Pengelolaan Kebijakan Informasi Publik di | |
| lingkungan Komnas HAM D.9 Pelaksanaan penerapan monitoring | kebijakan informasi publik | kebijakan informasi publik | lingkungan Komnas HAM | lingkungan Komnas HAM Pelaksanaan | |||||
| E Penataan Sistem | E.1 | kebijakan informasi publik Rekruitmen dan | E.1 Penyusunan | E.1 | Penyusunan perhitungan jumlah | R | Rekruitmen dan | kebijakan informasi publik Penyusunan | perhitungan jumlah |
| pelantikan Pejabat Struktural di Komnas HAM dilaksanakan Desember 2015 | perhitungan jumlah kebutuhan pegawai kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merujuk Beban Kerja merujuk pada struktur terbaru | HAM | struktural di Komnas | ||||||
| terbaru, dilaksanakan pada Agustus – September 2016 | pada struktur organisasi yang dilaksanakan pada Agustus – September | organisasi yang | organisasi yang terbaru | ||||||
| Evaluasi jabatan dilaksanakan pada Januari - Juni 2015 | Evaluasi jabatan | n | |||||||
| AREA PERUBAHAN 2015 2016 2017 2018 E.3 | ||||||||
| E Penataan Sistem Manajemen SDM | Pengajuan kelas jabatan dan pemberian tunjangan remunerasi dilaksanakan pada | E.2 Penyusunan proyeksi dan formasi kebutuhan pegawai dan rencana kebutuhan pegawai ASN di Komnas HAM, | E.2 | Penyusunan proyeksi dan formasi kebutuhan pegawai dan rencana kebutuhan pegawai | E.3 | Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem penilaian kinerja individu (SKP) | E.2 | 2019 Penyusunan proyeksi dan formasi kebutuhan pegawai dan rencana kebutuhan pegawai ASN di Komnas HAM. |
| E.4 | Penerapan reward and punishment terhadap tunjangan kinerja yang tertuang dalam proses tunjangan kinerja dilaksanakan | E.3 Perumusan dan penetapan kebijakan sistem penggajian pegawai ASN, dilaksanakan pada Juli – Agustus 2016 | E.3 | Penerapan kebijakan Sistem Jaminan Sosial Pegawai ASN, dilaksanakan pada Februari 2017 | E.4 | Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi | E.3 | Penyempurnaan Analisa Jabatan |
| kompetensijabatan dilaksanakan pada Maret – Juni 2015 | sistem penggajian pegawai ASN, dilaksanakan pada September – | Analisa Jabatan | bidding dan fit and proper test untuk pejabat struktural/eselon | berdasarkan kompetensi | ||||
| 7 | penetapan kebijakan penerapan sistem penilaian kinerja individu (SKP) dilaksanakan pada | penetapan kebijakan sistem pensiun pegawai ASN, dilaksanakan pada September – Desember 2016 | berupa pengajuan kelas jabatan dan pemberian tunjangan kinerja | penyusunan pedoman pola karir pegawai Komnas HAM | kompetensi jabatan | |||
| 2015 2016 | |||||||||
| AREA PERUBAHAN E Penataan Sistem Manajemen | E.7 | Penegakkan disiplin dan etika PNS melalui Memo Sesjen tentang Pemberitahuan | E.6 | Perumusan dan penetapan kebijakan sistem kebijakan jaminan sosial | E.6 | Penyusunan standar kompetensi jabatan | 2018 E.7 Pengiriman PNS dalam diklat | E.6 | 2019 Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem penilaian kinerja |
| E.8 | Kerja di Lingkungan Komnas HAM pada Juni 2015 Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengembangan | E.7 | Oktober - November 2016 Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen seleksi pegawai | E.7 | Asesmen individu | E.8 Pengembangan dan | E.7 | Januari - Desember 2019 Pengukuran kinerja individu sebagai dasar | |
| E.9 | Pelaksanaan open bidding dan fit and proper test untuk | E.8 | Implementasi kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara terbuka secara transparan dan berbasis | E.9 | Pemberlakuan sistem presensi online, | E.8 | Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengembangan pendidikan dan | ||
| E.10 | Penyempurnaan penyusunan Pedoman | E.9 | Juli 2016 Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem | E.10 Revolusi mental | Penyusunan analisis kebutuhan diklat | ||||
| E.11 | Pelaksanaan mutasi don rotooi peouai kompetensi secara periodik dilaksanakan | E.10 | Maret – April 2016 Pengukuran kinerja individu oebagai dasar pemberian reward and punishment dan penerapan penilaian | E.11 Aplikooi Pelayonan Kepegawaian (SAPK) | Pelaksanaan Sistem | E.10 Pengiriman PNS dalam diklat | |||
| AREA PERUBAHAN E Penataan E.12 | E.12 | 2015 Pengembangan dan penguatan Jabatan Fungsional Tertentu | E.11 | 2016 Perumusan dan penetapan kebijakan | 2017 | 2018 | E.11 | 2019 Pelaksanaan mutasi dan rotasi sesuai |
| Analis Kebijakan, Arsiparis, Perencana, dan Pranata Komputer, dilaksanakan pada Januari - Desember 2015 Pemberlakuan sistem presensi online | E.12 | ASN berbasis kompetensi, dilaksanakan pada Juni - Desember 2016 Pelaksanaan open | Pengembangan dan | |||||
| E.13 | Penyempurnaan penyusunan Pedoman Pola Karir Pegawai Komnas HAM | E.13 | 2019 Pemberlakuan sistem presensi online Januari - Desember 2019 | |||||
| E.14 | Pengiriman PNS dalam Diklat, dilaksanakan pada |
| AREA PERUBAHAN 2015 2016 E Penataan E.15 | 2015 2016 E.15 | 2016 Pengembangan Jabatan Fungsional | 2017 | 2018 | 2019 |
| Sistem Manajemen SDM | Peneliti, Penyuluh Sosial HAM, Auditor, Analis Kebijakan, Arsiparis, dilaksanakan pada Januari - Desember 2016 E.16 Penyusunan Naskah Akademik | ||||
| Akademik pembentukan Jabatan Fungsional Analis Pengaduan, Pemantau HAM, Mediator HAM, dilaksanakan pada Januari - Desember 2016 E.16 Penyusunan Naskah | |||||
| E.16 Akademik pembentukan Jabatan Fungsional Analis Pengaduan, Pemantau HAM, Mediator HAM, dilaksanakan pada Januari – Desember 2016 | |||||
| AREA PERUBAHAN 2015 2016 | 2016 | Pengembangan sistemF.1 | F.1 | 2019 Penguatan | ||||
| akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerja | manajemen kinerja organisasi, dilaksanakan pada September 2016 | Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem penilaian kinerja individu (SKP) | F.1 | Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi | Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | |||
| AREA PERUBAHAN 2015 2016 2017 2018 | |||||||||
| G Penguatan Pengawasan | G.1 | Pembentukan Unit Pengawasan Internal Komnas HAM pada Februari 2015 | G.1 Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah | G.1 (APIP) sebagai Quality | 2017 Pemantauan capaian kinerja secara berkala yang dilaporkan per triwulan | G.1 | 2018 Pemantauan capaian kinerja secara berkala yang dilaporkan per triwulan | G.1 | 2019 Pemantauan capaian kinerja secara berkala yang dilaporkan per |
| G.2 | Pemantauan capaian kinerja secara berkala yang dilaporkan per triwulan dilaksanakan | G.2 Perencanaan dan Penerapan Whistle Blowing System di lingkungan Komnas | G.2 | Evaluasi internal akuntabilitas kinerja | G.2 | Pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi dan penerapan | G.2 | Evaluasi internal akuntabilitas kinerja | |
| a.3 | Evaluaai internal akuntabilitas kinerja dilaksanakan pada | a.3 | Penyuounan Pedoman Whistle Blowing System di lingkungan Komnas HAM dalam bentuk SK Sekretaris | Pelakaanaan publie campaign pengendalian gratifikasi dan | a.3 | Pembangunan dan pengembangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | a.3 | Peninglkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality | |
| Pelakaanaan publie campaign | public | Pembangunan dan pengembangan penerapan Sistem | n | G.3.1 Teraosialisasinya materi SPIP kepada pejabat dan fungsional | a.4 | Penguatan Standar Akuntansi Pemerintah | |||
| AREA PERUBAHAN G Penguatan Pengawasan | G.5 | 2015 Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah | 2016 | G.4.1 Te | 2017 G.4.1 Tersosialisasinya materi SPIP kepada pejabat | 2018 G.3.2 Terselenggaranya bimbingan teknis | 2019 | |
| G.6 | Assurance dan consulting Perencanaan dan penerapan Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan Komnas | 0.4.2 Tersch | umum (PNS) G.4.2 Terselenggaranya bimbingan teknis | G.3.3 Terbitnya laporan SPIP | ||||
| G.7 | Penyusunan Pedoman Whistle Blowing System di lingkungan Komnas HAM dalam bentuk SK Sekretaris Jenderal Komnas HAM | G.4,3 Terbitn | G.4.3 Terbitnya laporan | G.3.4 Terdokumentasik annya peta SPIP | ||||
| Jenderal Komnas HAM pada Oktober 2015 | G.4.4 Terdokumentasik annya peta SPIP | G.4.4 Terdokumentasik | assessment 0.3.5 Terdokumentasik annya laporan | |||||
| G.4.5 Terdokumentasik annya laporan | G.4.5 Terdokumentasik | SPIP G.3.6 Terdokumentasik annya kebijakan dan prosedur | ||||||
| SPIP G.4.6 Terdokumentasik annya kebijakan dan prosedur pada tiap unsur | G.4.6 Terdokumentasik annya kebijakan dan prosedur | pada tiap unsur SPIP dan sub unsur SPIP (internalisasi tiap sub unsur SPIP) | ||||||
| sub unsur SPIPJ | sub unsur SPIPJ | |||||||
| sub unsur SPIPJ | sisasttlap | |||||||
| pada tiap unsur | dan prosedur | sub unsur SPIP) | ||||||
| annya kebijakan | annya kebijakan | unsur SPIP | ||||||
| annya kebijakan | annya kebijakan | unsur SPIP (internalisasi tiap | ||||||
| dan prosedur | annya kebijakan | (internalisasi tiap sub unsur SPIP) | ||||||
| dan prosedur pada tiap unsur | dan prosedur | sub unsur SPIP) | ||||||
| pada tiap unsur SPIP dan sub | pada tiap unsur | |||||||
| SPIP dan sub | pada tiap unsur | |||||||
| SPIP dan sub unsur SPIP | eub | |||||||
| unsur SPIP | SPIP | |||||||
| unsur SPIP (internalisasi tiap | Spspsitian | |||||||
| (internalisasi tiap | (internalisasi tiap | |||||||
| sub unsur SPIPJ | (internalisasi tiap sub unsur SPIPJ | |||||||
| sub unsu | sub unsur SPIPJ | |||||||
| 4.7 Tom11 | G.4 | npketon.pom | ||||||
| G.4.7 Terdokumentasin | G.4.7 Terdokumentasin G.4 | Peningkatan peran | ||||||
| ya lapore | G.4.7 Terdokumentasin G.4 ya laporan secara | Peningkatan peran Aparat Pengawasan | ||||||
| ya lapon | ya laporan secara | Aparat Pengawasan Intern Pemerintah | ||||||
| periodik dan | ya laporan secara periodik dan | Intern Pemerintah | ||||||
| laporan | periodik dan laporan | Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality | ||||||
| laporan | laporan monitoring SPIP | (APIP) sebagai quality assurance dan | ||||||
| monito | monitoring SPIP | assurance dan | ||||||
| 1 | monitoring SPIP | assurance dan consulting | ||||||
| consulting | ||||||||
| 1 | _ | sulting | _ | |||||
| 1 | _ | _ | _ | |||||
| _ | _ | _ | ||||||
| nas HAM 2 | ||||||||
| nas HAM 2 | _ | — | ||||||
| 一 | asi Birokrasi | nas HAM 2 | ||||||
| asi Birokrasi | nas HAM 2 | 9 | ||||||
| ) | asi Birokras | inas HAM2 | ||||||
| 7 | lasi Birokras | |||||||
| AREA PERUBAHAN | 2015 | 2016 | 2017 | _ | 2019 | ||
| Pengawasan | G.5 | Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality | G.5 | Penguatan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) | |||
| assurance dan consulting Perencanaan dan | G.6 | ||||||
| Perencanaan dan penerapan Whistle Blowing System di lingkungan Komnas | G.6 | Penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan | |||||
| Perencanaan dan penerapan Whistle Blowing System di lingkungan Komnas | G.6 | Penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan | |||||
| G.6 | Perencanaan dan penerapan Whistle Blowing System di | G.6 | Penyusunan pedoman penanganan benturan | ||||
| 1 | Perencanaan dan penerapan Whistle Blowing System di | G.6 | Penyusunan pedoman penanganan benturan | ||||
| penerapan Whistle Blowing System di lingkungan Komnas | penanganan benturan kepentingan | ||||||
| H | Blowing System di lingkungan Komnas | kepentingan | |||||
| HAM | lingkungan Komnas | ||||||
| HAM | supen pedemen | ||||||
| Peny | Penyusunan pedoman | ||||||
| G.7 | Penyusunan pedoman penanganan benturan | ||||||
| pena | Penyusunan pedoman penanganan benturan | ||||||
| pene | penanganan benturan | ||||||
| kepe | penanganan benturan kepentingan | ||||||
| kepe | kepentingan | ||||||
| G.8 | Penguatan Standar | ||||||
| Peng | Penguatan Standar | ||||||
| Akun | Penguatan Standar Akuntansi Pemerintah | ||||||
| (SAP) | Akuntansi Pemerintah | ||||||
| (SAP) | allsi Pemerintah | ||||||
| (SAP) | |||||||
| (SAP) | |||||||
| ISA | |||||||
| 7 | |||||||
| 7 | |||||||
| 1 | |||||||
| 7 | |||||||
| _ | 7 | ||||||
| _ | |||||||
| _ | |||||||
| _ | |||||||
| _ | _ | ||||||
| _ | _ | _ | |||||
| _ | _ | _ | _ | ||||
| _ | _ | _ | _ | ||||
| _ | _ | _ | _ | ||||
| 1 | _ | _ | _ | ||||
| _ | _ | 1 | |||||
| 1 | 1 | ||||||
| AREA PERUBAHAN 2015 2016 | 2015 | 2015 Penyusunan aplikasi H.1 | 1 Peny | 2016 Penyusunan aplikasi | H.1 | 2017 Penanganan | H.1 | 2018 Penyusunan aplikasi | H.1 | 2019 Penanganan |
| Publik | Sistem Pelayanan Terpadu (One Stop Service) pada Februari - Desember 2015 Penanganan | H.2 | Sistem Pelayanan Terpadu (SPT) one stop service Pengembangan | pengaduan masyarakat melalui SPT online di Komnas Penyempurnaan SOP | H.2 | Sistem Pelayanan Terpadu (SPT) one stop service Review perbaikan | H.2 | pengaduan masyarakat melalui SPT online di Komnas Partisipasi masyarakat | ||
| September 2015 | dilaksanakan pada Oktober - November 2016 Lomba inovasi | Partisipasi masyarakatH.3 | pengumpulan kuesioner atas survey kepuasan terhadap pelayanan Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis | |||||||
| 2015 | pada Juli - November Pengembangan inovasi pelayanan di Komnas | H.4 | Oktober - November 2016 Review perbaikan inovasi pengembangan | H.4 | Pengembangan inovasi H.4 pelayanan di Komnas | pengumpulan kuesioner atas survey kepuasan terhadap pelayanan Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis tentang kode etik, | H.4 | prima Pemberian reward and punishment bagi pelaksana layanan |
| AREA PERUBAHAN 2015 2016 2017 2018 2019 | ||||||||||||
| AREA PERUBAHAN H Peningkatan H.5 Pelayanan Publik | H.5 | 2015 Sosialisasi, pelatihan, H.5 dan bimbingan teknis tentang kode etik, | H.5 | 2016 Partisipasi H.5 masyarakat dalam | H.5 | 2017 Lomba inovasi pelayanan publik | H.5 | 2018 Pemberian reward and punishment bagi | H.5 | 2019 Pengembangan aplikasi pelayanan pengaduan yaitu SPT online dan CHS yang mudah di akses oleh publik | ||
| H.5 | 2016 Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik | 2017 Lomba inovasi pelayanan publik terbaik (paling prima) di Lingkungan Komnas | ||||||||||
| Sosialisasi, pelatihan, H.5 dan bimbingan teknis tentang kode etik, estitika, dan capacity building dalam penerapan pelayanan | Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam kegiatan pengumpulan kuesioner atas survey kepuasan terhadap pelayanan, dilaksanakan pada | Lomba inovasi pelayanan publik terbaik (paling prima) di Lingkungan Komnas HAM | ||||||||||
| H.6 | prima Pengembangan aplikasi pelayanan pengaduan yaitu SPT | H.6 online dan CHS yang | pengumpulan pelayanan, April 2016 tentang kode etik, | kuesioner atas survey kepuasan terhadap dilaksanakan pada | penerima layanan publik | |||||||
| da | ||||||||||||
| April 2016 Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis | H.6 dalam | Partisipasi masyarakat dalam | ||||||||||
| Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis estetika, dan capacity | dalam penyelenggaraan pelayanan publik | Partisipasi masyarakat penyelenggaraan | ||||||||||
| building dalam penerapan pelayanan prima | penyelenggaraan pelayanan publik dalam kegiatan pengumpulan kuesioner atas survey kepuasan terhadap | |||||||||||
| H.7 | H.7 | H.7 Pemberian reward and punishment bagi pelaksana layanan publik, dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan | H.7 | penerapan pelayanan Pemberian reward and punishment bagi pelaksana layanan publik dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan | H.7 | dalam kegiatan pengumpulan kuesioner atas survey kepuasan terhadap pelayanan | ||||||
| pelayanan | kepuasan terhadap pelayanan | |||||||||||
| Sosialisasi, pelatihan, | Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis | |||||||||||
| H.7 | Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis tentang kode etik, | |||||||||||
| estetika, dan capacity building dalam penerapan pelayanan | estetika, dan capacity building dalam penerapan pelayanan | |||||||||||
| publik | kompensasi kepada penerima layanan | publik | publik dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan H.8 | building dalam prima | tentang kode etik, estetika, dan capacity building dalam penerapan pelayanan | |||||||
| ka dan cenecity | ||||||||||||
| ima | ||||||||||||
| Pemberian reward dan | ||||||||||||
| punishment bagi pelaksana layanan publik pemberian kompensasi kepada | Pemberian reward dan punishment bagi pelaksana layanan publik pemberian kompensasi kepada | |||||||||||
| H.9 | kompensasi kepada penerima layanan publik Pengembangan | publik pemberian kompensasi kepada penerima layanan Pengembangan | ||||||||||
| 1 | H.9 | publik Pengembangan aplikasi pelayanan pengaduan yaitu SPT online dan CHS yang mudah di akses oleh | ||||||||||
| 1 | publik H.9 | penerima layanan publik Pengembangan aplikasi pelayanan pengaduan yaitu SPT | ||||||||||
| AREA PERUBAHAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Akuntabilitas | Diklat, dilaksanakan pada Januari – | |||||
| Desember 2017 | ||||||
| F.6 | Pengembangan dan penguatan Jabatan | |||||
| Pengembangan dan penguatan Jabatan | ||||||
| penguatan Jabatan | ||||||
| penguatan Jabatan Fungsional Tertentu | ||||||
| yaitu Peneliti, | ||||||
| Penyuluh, Auditor, | ||||||
| Ar | Analis Kebijakan, | |||||
| da | Arsiparis, Perencana, | |||||
| dan Pranata Komputer | ||||||
| P | Pemberlakuan sistem | |||||
| p | presensi online | |||||
| 1 | ||||||
| Pc | Pelaksanaan Siatem | |||||
| Apl | Aplikasi Pelayanan | |||||
| Kep | gawaian(SADvo | |||||
| [ke | Kepegawaian (SAPK) | |||||
| L | ||||||
| Rev | ||||||
| Re | Revolusi mental | |||||
| peg | ||||||
| Ko | pegawai di lingkungan | |||||
| Ko | Komnas HAM | |||||
| 7 | ||||||
| 7 | ||||||
| 7 | ||||||
| 7 | ||||||
| 7 | ||||||
| 7 | ||||||
| 7 | ||||||
| 7 | ||||||
| _ | ||||||
| _ | _ | |||||
| _ | _ | 1 | ||||
| 1 | ||||||
Berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan Nomor: B/76/M.RB.05/2018 tertanggal 26 Februari 2018, Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM membaik. Pada tahun 2017, indeks RB Komnas HAM adalah 62,97 (B), meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 60,75 (CC).
Dengan demikian, ada kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi untuk mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik.
Adapun komponen penilaian yang dijadikan acuan ada dua komponen besar, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri atas manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM; penguatan akuntabilitas; dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nilai Komnas HAM untuk komponen pengungkit adalah sebesar 34,87.
Sedangkan untuk komponen hasil, terdiri atas nilai akuntabilitas kinerja; survei internal integritas organisasi; survei eksternal persepsi korupsi; opini BPK; dan survei eksternal pelayanan publik. Nilai Komnas HAM untuk komponen ini adalah sebesar 62,97.
Menurut Kemenpan RB, Komnas HAM telah melakukan upayaupaya untuk memperbaiki kualitas reformasi birokrasi, meliputi penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dan Tim Reformasi
Birokrasi, penyelarasan peraturan perundang-undangan, usulan reorganisasi; dan evaluasi jabatan.
Sementara itu, untuk Survei Integritas Organisasi, nilai Komnas HAM mencapai 3,2 atau di atas rata-rata nilai kementerian/lembaga secara nasional sebesar 3,02. Sedangkan untuk Indeks Persepsi Anti Korupsi mencapai 3,52 dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik mencapai 3,24. Kedua nilai tersebut di atas nilai rata-rata nasional.
Kemenpan RB mengeluarkan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut reformasi birokrasi Komnas HAM, yaitu:
Meningkatkan peran serta seluruh unit kerja dalam program RB;
Menyelesaikan penyelarasan peraturan perundang-undangan;
Melakukan evaluasi dan penyempurnaan proses bisnis;
Meningkatkan dukungan pada manajemen SDM;
Meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja;
Melakukan evaluasi atas efektifitas kebijakan penguatan integritas;
Mendorong pematangan tingkat Pengendalian Internal;
Meningkatkan kapabilitas aparatur Pengendalian Internal;
Reviu atas SOP Pelayanan Publik; dan
Menghubungkan rewards dan punishment dengan capaian kerja organisasi dan individu.
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015 - 2019 masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki. Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Terbatasnya ketersediaan anggaran Komnas HAM untuk peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komnas HAM.
2. Terbatasnya SDM di Komnas HAM untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi baik di Kantor Komnas HAM Pusat dan di 6 Kantor Perwakilan Komnas HAM.
BAB III RENCANA AKSI
Pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 di KOMNAS HAM disesuaikan dengan karakteristik KOMNAS HAM dan kemajuan yang telah diperoleh selama masa pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya.
Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi pada KOMNAS HAM Tahun 2015-2019 mengikuti langkah-langkah umum, sebagai berikut:
1. Mengindentifikasi pelaksanaan yang telah dilaksanakan dan melakukan peningkatan.
2. Mengidentifikasi permasalahan yang masih ditemukan. Langkahlangkah yang dilakukan adalah mencari solusi melalui program dan kegiatan yang diuraikan dalam tabel program, kegiatan dan anggaran Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM Tahun 2015-2019;
3. Mengidentifikasi kondisi yang diharapkan bagi KOMNAS HAM dimasa mendatang. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menyusun tahapan perencanaan dan implementasinya secara terstruktur untuk mencapai kondisi tersebut, melalui program dan kegiatan yang diuraikan dalam tabel program, kegiatan, dan anggaran Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM Tahun 2015-2019.
Adapun program dan kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi di KOMNAS HAM Tahun 2015 - 2019 dapat diuraikan di bawah ini.
A. Manajemen Perubahan
Tujuan dari program ini adalah untuk mengelola perubahan mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja birokrasi secara sistematis dan konsisten sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi KOMNAS HAM dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:
a. Meningkatnya komitmen KOMNAS HAM dalam melakukan reformasi birokrasi;
b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja (mental) birokrasi di KOMNAS HAM; dan
c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
Kegiatan yang dapat diidentifikasi adalah:
a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran aparatur KOMNAS HAM untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
d. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir;
e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, dan penegakan disiplin;
f. Internalisasi secara terus menerus untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
g. Public campaign perubahan mental birokrasi untuk memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan budaya kerja integritas;
h. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan; dan
i. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga.
B. Penguatan Sistem Pengawasan
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KOMNAS HAM.
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:
a. Meningkatnya independensi APIP di KOMNAS HAM;
b. Meningkatnya sinergi pelaksanaan pengawasan internal, eksternal dan masyarakat di KOMNAS HAM;
c. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan di KOMNAS HAM;
d. Peningkatan opini audit laporan keuangan Komnas HAM menjadi WTP;
e. Meningkatnya pengendalian internal di KOMNAS HAM.
Kegiatan yang dapat diidentifikasi adalah:
a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di KOMNAS HAM;
b. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di KOMNAS HAM;
c. Pelaksanaan whistleblowing system di KOMNAS HAM;
d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di KOMNAS HAM;
e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja di KOMNAS HAM; dan
f. Penanganan pengaduan masyarakat di KOMNAS HAM.
C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber daya yang digunakan, serta meningkatkan kinerja organisasi KOMNAS HAM.
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:
a. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan di KOMNAS HAM;
b. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan di KOMNAS HAM;
c. Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran di KOMNAS HAM; dan
d. Meningkatnya transparansi informasi laporan keuangan dan kinerja di KOMNAS HAM.
Kegiatan yang diidentifikasi adalah:
a. Pembangunan/pengembangan teknologiinformasi dalam manajemen kinerja;
b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala; dan
c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;
D. Penguatan Kelembagaan
Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong restrukturisasi kelembagaan KOMNAS HAM agar tepat fungsi, tepat ukuran dan bersinergi antar instansi sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:
a. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan di KOMNAS HAM;
b. Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik di dalam masing-masing unit kerja di lingkungan KOMNAS HAM maupun antara Perwakilan KOMNAS HAM;
c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di KOMNAS HAM;
d. Meningkatkan kinerja organisasi KOMNAS HAM; dan
e. Meningkatkan kualitas pelayanan di KOMNAS HAM.
Kegiatan yang diidentifikasi adalah:
a. Restrukturisasi kelembagaan KOMNAS HAM;
b. Implementasi struktur kelembagaan ASN di KOMNAS HAM;
c. Penguatan kelembagaan unit pelayanan ASN di KOMNAS HAM;
d. Monitoring dan evaluasi kelembagaan ASN di KOMNAS HAM; dan
e. Perbaikan berkelanjutan kelembagaan ASN di KOMNAS HAM.
E. Penguatan Tata Laksana
Tujuan dari program ini adalah untuk menyederhanakan proses manajemen pemerintahan melalui berbagai pendekatan termasuk penggunaan teknologi informasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di KOMNAS HAM.
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:
a. Meningkatnya kecepatan berbagai proses dalam penyelenggaraan pemerintahan di KOMNAS HAM;
b. Meningkatnya efektivitas tata hubungan baik di dalam masingmasing unit kerja di lingkungan KOMNAS HAM;
c. Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik di dalam masing-masing unit kerja dilingkungan KOMNAS HAM maupun antar perwakilan KOMNAS HAM;
d. Meningkatnya efisiensi penggunaan anggaran di KOMNAS HAM; dan
e. Meningkatnya keterbukaan informasi publik.
Kegiatan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:
a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi KOMNAS HAM;
b. Penyederhanaan proses bisnis di KOMNAS HAM;
c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di KOMNAS HAM;
d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di KOMNAS HAM;
e. Penerapan sistem kearsipan yang handal di KOMNAS HAM;
f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana di KOMNAS HAM; dan
g. Perbaikan program penguatan tata laksana yang berkelanjutan.
F. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
Tujuan dari program ini adalah untuk membangun dan memperkuat Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara di KOMNAS HAM dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:
a. Tertatanya sistem pengelolaan SDM ASN di KOMNAS HAM;
b. Meningkatnya integritas SDM ASN di KOMNAS HAM;
c. Meningkatnya netralitas SDM ASN di KOMNAS HAM;
d. Meningkatnya kesejahteraan SDM ASN di KOMNAS HAM;
e. Meningkatnya kompetensi SDM ASN di KOMNAS HAM;
f. Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai ASN di KOMNAS HAM;
g. Meningkatnya ketepatan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan dengan kompetensi dan kualifikasi calon pegawai/pejabat ASN di KOMNAS HAM; dan
h. Meningkatnya profesionalisme pegawai ASN di KOMNAS HAM.
Kegiatan yang diidentifikasi adalah:
a. Perencanaan Kebutuhan
1) Penyempurnaan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN sebagai bagian dari peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan suksesi;
2) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN di KOMNAS HAM.
b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN
1) Penyempurnaan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN di KOMNAS HAM;
2) Penerapan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi penerapan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan penerapan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN di KOMNAS HAM.
c. Pendistribusian Pegawai ASN
1) Perumusan kebijakan pendistribusian pegawai ASN di KOMNAS HAM;
2) Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan pendistribusian pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan
3) Perbaikan berkelanjutan kebijakan pendistribusian pegawai ASN di KOMNAS HAM
d. Sistem Rekrutmen
1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di KOMNAS HAM;
2) Implementasi kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi Implementasi kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di KOMNAS HAM.
e. Sistem Promosi Secara Terbuka
1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi penerapan sistem promosi secara terbuka di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan sistem promosi secara terbuka di KOMNAS HAM.
f. Assessment Center
1) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center,
2) Penerapan kebijakan pemanfaatan assessment center;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan assessment center; dan
4) Perbaikan berkelanjutan pemanfaatan assessment center.
g. Penilaian Kinerja Pegawai
1) Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan penilaian kinerja pegawai di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan penilaian kinerja pegawai di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan penilaian kinerja pegawai di KOMNAS HAM.
h. Reward And Punishment Berbasis Kinerja
1) Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan reward and punishment berbasis kinerja di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan reward and punishment berbasis kinerja di KOMNAS HAM.
i. Sistem Informasi ASN
1) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan sistem informasi ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem informasi ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan sistem informasi ASN di KOMNAS HAM.
j. Sistem Pengkaderan Pegawai ASN
1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan sistem pengkaderan pegawai ASN di KOMNAS HAM.
k. Pemanfaatan/Pengembangan Data Base Profil Kompetensi
1) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di KOMNAS HAM.
1. Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai ASN
1) Perumusan dan penetapan kebijakan/penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan/penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan/penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN di KOMNAS HAM.
m. Pengendalian Kualitas Diklat
1) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian kualitas diklat di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan pengendalian kualitas diklat di KOMNAS HAM.
n. Sistem Penggajian Pegawai ASN
1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem penggajian pegawai ASN di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan sistem penggajian pegawai ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem penggajian pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan sistem penggajian pegawai ASN di KOMNAS HAM.
o. Sistem Pensiun Pegawai ASN
1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pensiun pegawai ASN di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan sistem pensiun pegawai ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pensiun pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan berkelanjutan sistem pensiun pegawai ASN di masing- KOMNAS HAM.
p. Sistem Jaminan Sosial Pegawai ASN
1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN di KOMNAS HAM;
2) Penerapan kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN di KOMNAS HAM;
3) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan
4) Perbaikan sistem jaminan sosial pegawai ASN di KOMNAS HAM yang berkelanjutan.
G. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih, dan mendorong iklim kondusif bagi publik maupun bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:
a. Meningkatnya sinergi antar instansi negara dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan;
b. Meningkatnya peran serta publik dalam perumusan kebijakan;
c. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah;
d. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan; dan
e. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan.
Kegiatan yang diidentifikasi adalah:
a. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;
b. Menyempurnakan/merubah berbagaiperaturan perundangundangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan lain;
c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundangundangan yang dipandang menghambat pelayanan; dan
d. Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan.
H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di KOMNAS HAM. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:
a. Meningkatnya kemudahan, kepastian, dan kecepatan proses pelayanan yang diberikan oleh KOMNAS HAM;
b. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan di KOMNAS HAM;
c. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan di KOMNAS HAM;
d. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan di KOMNAS HAM
e. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik di KOMNAS HAM;
f. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan di KOMNAS HAM; dan
g. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di KOMNAS HAM
Kegiatan yang diidentifikasi adalah:
a. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP - One Stop Service) di KOMNAS HAM;
b. Percepatan pelayanan di KOMNAS HAM;
c. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di KOMNAS HAM;
d. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di KOMNAS HAM;
e. Replikasi pelayanan publik terbaik di KOMNAS HAM;
f. Pengembangan inovasi pelayanan di KOMNAS HAM dengan melakukan program Go Green;
g. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
h. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
i. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
j. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
k. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
1. Penguatan peran Inspektorat dalam pengendalian kualitas pelayanan publik.
I. Program Quick Wins
Program quick wins dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.
a. Sistem Pelayanan Terpadu
Semakin tingginya jumlah pengaduan masyarakat kepada KOMNAS HAM dari waktu ke waktu membutuhkan sistem layanan pengaduan yang terpadu dan efektif. Terakhir tahun 2014 jumlah pengaduan yang masuk berjumlah 1000-an.
KOMNAS HAM sejak 2013 sudah menerapkan Program Sistem Pengaduan Terpadu (SPT) dengan kegunaan tidak hanya mendata pengaduan dan/atau berkas pengaduan yang masuk namun juga dilengkapi analisa dari para petugas. Program SPT diterapkan secara online sehingga mudah diakses dimanapun bagi petugas penanganan kasus. Selain itu, SPT dapat memudahkan pencarian berkas dimanapun petugas penangan kasus berada, mempersingkat waktu proses pengerjaan kasus sampai keluar rekomendasi atau tindak lanjut, paperless, dan mengefisiensi dan efektifitas kerja penanganan pengaduan. Secara sederhana, pengadu hanya menggandalkan web browser dan data based yang telah online untuk memproses berkas pengaduan melalui program SPT, selanjutnya beberapa proses yang yang mudah dapat dilalui sampai berkas ditindaklanjuti dan divalidasi oleh KOMNAS HAM dengan baik. Ke depan pengembangan program SPT perlu semakin ditingkatkan diantaranya dengan memberikan kemudahan bagi pengadu untuk dapat mengakses dan membuka berkas pengaduan yang sudah ditangani dan ditindaklanjuti. Dengan sistem yang lebih transparan, diharapkan penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan dengan baik.
b. Program Sekolah Ramah HAM: Pilot Project Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Dunia Pendidikan
Program Sekolah Ramah HAM KOMNAS HAM pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA merupakan sebuah terobosan untuk merespon munculnya berbagai kasus HAM yang kerap terjadi di institusi pendidikan, seperti sekolah. Pilot project sekolah ramah HAM yang sudah dilakukan tahun 2015 diharapkan bisa menghasilkan sebuah indikator mengenai kriteria sekolah ramah HAM yang jika diterapkan dapat menstimulus penerapan nilai-nilai HAM yang berimplikasi pada berkurangnya kasus diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah melainkan di lingkungan luar sekolah dimana para siswa dikemudian hari berinteraksi dan bergaul dengan masyarakat luas. Lebih lanjut, indikator Sekolah Ramah HAM seharusnya memuat 'cikal bakal' pembentukan mind-set dan mental individu yang baru terkait hak asasi manusia.
c. Penyusunan indikator Kota Ramah HAM
Dalam arti praktis, kota ramah HAM memiliki arti bahwa semua penduduk, tanpa memandang ras, jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, latar belakang etnis dan status sosial, khususnya kaum minoritas dan kelompok rentan lainnya yang secara sosial rentan dan terpinggirkan, dapat berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan dan proses implementasi kebijakan yang mempergaruhi kehidupan mereka sesuai dengan prinsip – prinsip HAM, seperti non diskiriminasi, supremasi hukum, partisipasi, pemberdayaan, transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia dimana otonomi daerah memberikan kewenangan pemerintah daerah yang cukup besar untuk mengelola wilayahnya sendiri, kota ramah HAM juga dipahami sebagai tata laksana HAM dalam konteks lokal dimana pemerintah daerah, DPRD, masyarakat sipil, organisasi sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua penduduk dalam semangat kemitaraan bersadarkan standar dan norma – norma HAM. Ke depan, sebagai salah satu program andalan Komnas HAM, program kota ramah HAM seharunya diawali dengan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan beberapa kota di beberapa provinsi Indonesia. Dampak dari MOU adalahadanyakomitmenbersamaantarakota-kota Provinsi/Kabupaten dan Komnas HAM untuk ke depan dapat menyusun regulasi berbasis HAM, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
d. Pilot Project Implementasi Indikator HAM Bidang Kesehatan, Pendidikan, Pangan, dan Perumahan
Empat indikator HAM yang telah disusun KOMNAS HAM, mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, pangan, dan perumahan sangat berguna untuk mengukur sejauh mana kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan empat hak dimaksud. Indikator HAM merupakan alat ukur yang berbeda dengan alat ukur lain yang sudah berkembang, seperti Human Development Index (HDI). Indikator HAM bukanlah brancmark (menggunakan standard angka-angka semata), melainkan alat ukur yang fokus pada tiga aspek utama, yakni: struktur (legislasi), Proses (Program/kebijakan pemerintah), dan Hasil (penikmatan hak bagi pemangku hak).
Di beberapa negara, seperti di Afrika Selatan, penyusunan indikator HAM sudah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya index HAM yang kemudian dijadikan pegangan bagi setiap negara untuk menyusun program dan kebijakan ke depan. Hasil yang diperoleh cukup signifikan, setiap instansi terkait kemudian menyusun program dan kebijakan dalam pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.
e. Penataan KOMNAS HAM yang Ramah dan Manusiawi
Penataan KOMNAS HAM yang ramah dan manusiawi akan dapat memberikan dampak positif kepada proses pemberian layanan dan kenyamanan kerja karyawan KOMNAS HAM. Proses pemberian layanan kepada masyarakat termasuk pengaduan dapat diberikan dengan baik, melalui penerapan pelayanan yang ramah, cepat dan efektif dan didukung dengan suasana dan kondisi gedung dan ruangan yang nyaman serta ramah lingkungan. Suasana dan sarana yang ramah dan manusiawi tersebut termasuk ramah terhadap para penyandang disabilitas. Kenyamanan kerja karyawan di lingkungan KOMNAS HAM akan tercipta apabila didukung oleh sarana dan pra sarana yang ramah dan manusiawi
Untuk memudahkan membaca, berikut Tabel Quick Wins berikut capaian berupa produk dan dampaknya:
| No | Quick Wins | Capaian | Capaian |
| 1. | Quick Wins Sistem Pelayanan Terpadu | Produk Website dan online data based | Dampak Kemudahan pengaduan mengakses dan membuka berkas pengaduan |
| 2. | Program Sekolah Ramah HAM : Pilot Project Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Dunia Pendidikan | Buku Pendamping Guru untuk Pembelajaran | dan membuka berkas pengaduan yang ditangani dan ditindaklanjuti Tranparansi Bentuk implementasi dari Program Revolusi Mental Pemerintahan |
| untuk Pembelajaran PPKn di tingkat SMA/ SMK | Jokowi-JK melalui revolusi karakter bangsa dengan program aksi di bidang pendidikan | ||
| Percontohan Sekolah Ramah HAM | model sistem pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan HAM dalam sistem pendidikan formal. Menjadi kerangka pikir dalam proses penyusunan program | ||
| 3. | Program Kota Ramah HAM | Pedoman penyelenggaraan dan diseminasi program Kota Ramah HAM | Terbangunnya komitmen bersama dalam rangka mendirikan kota ramah HAM |
| 4. | Pilot project advokasi implementasi indikator HAM di 4 (empat) sektor, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan, dan | Ramah HAM Advokasi penerapan indikator HAM di 4 (empat) sektor, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan, dan perumahan | Individu dapat menikmati (enjoyment] hak asasinya Pemerintah menyusun program dan kebijakan |
| 5. | perumahan KOMNAS HAM yang hijau, ramah dan manusiawi | Gedung bangunan yang mudah diakses dan hijau, serta layanan KOMNAS HAM yang manusiawi bagi pengadu | Proses pemberian layanan kepada masyarakat termasuk pengaduan dapat diberikan dengan baik melalui penerapan pelayanan yang ramah, cepat dan efektif dan didukung dengan suasana dan kondisi gedung dan ruangan yang nyaman. |
BAB IV PENUTUP
Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 di KOMNAS HAM merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Roadmap Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.
Reformasi birokrasi KOMNAS HAM dilaksanakan melalui programprogram yang berorientasi pada outcomes. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mnghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh pegawai di KOMNAS HAM.
Roadmap Reformasi Birokrasi merupakan instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah. Dokumen ini agar menjadi pedoman bagi Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM, serta seluruh pegawai di lingkungan KOMNAS HAM dalam menyusun dan melaksanakan reformasi birokrasi.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ..2018
Sekretaris Jenderal
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Tasdiyanto
NIP 197207201996031001