Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): Roadmap Reformasi Birokrasi Komnas HAM 2015-2019

56 halaman · 56 halaman diproses dengan OCR · 24.0 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. Kata Pengantar
  2. Sambutan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  3. DAFTAR ISI
  4. BAB I
  5. PENDAHULUAN
  6. A. Gambaran Umum
  7. B. Arah Kebijakan Revolusi Mental Aparatur
  8. C. Strategi Reformasi Birokrasi di KOMNAS HAM
  9. BAB II PENCAPAIAN DAN PERMASALAHAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI
  10. A. Pencapaian Reformasi Birokrasi
  11. B. Hambatan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  12. BAB III RENCANA AKSI
  13. A. Manajemen Perubahan
  14. B. Penguatan Sistem Pengawasan
  15. C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  16. D. Penguatan Kelembagaan
  17. E. Penguatan Tata Laksana
  18. F. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
  19. 1. Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai ASN
  20. G. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
  21. H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  22. I. Program Quick Wins
  23. BAB IV PENUTUP

Roadmap Reformasi

Birokrasi

ADALAH HAK ASASI MANUSIA YANG TIDAK DAPAT DIKURANGI DALAM KEADAAN APAPUN DAN OLEH SIAPAPUN!

Komnas HAM 2015-2019

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) 2015-2019 telah selesai disusun. Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM ini adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Road Map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2015-2019 disusun mengacu kepada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, dan Road Map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2010– 2014 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010.

Reformasi Birokrasi di KOMNAS HAM dimulai sejak tahun 2010 dan telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 4 (empat) kali yaitu 2014, 2015, 2016, 2017. Adapun hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KOMNAS HAM mendapatkan nilai Baik (BB)

Road Map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2015-2019 diharapkan dapat meningkatkan nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi selanjutnya serta mewujudkan peningkatan kualitas pada 8 area perubahan yang telah berjalan sampai saat ini. Dan semoga Road map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2015-2019 dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di KOMNAS HAM.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Sekretaris Jenderal

Tasdiyanto

NIP 197207201996031001

Sambutan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, atau lebih dikenal sebagai Reformasi Birokrasi, mulai mengemuka sejak tahun 2004. Reformasi birokrasi menjadi strategi Pemerintah dalam upayanya menciptakan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dalam kerangka filosofi, urgensi pelaksanaan reformasi birokrasi adalah mengkoreksi dan memperbarui secara terus-menerus dan berkelanjutan birokrasi pemerintah agar menjadi birokrasi baru yang lebih baik dan kuat sebagai elemen penting untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari pelaksana Nawa Cita dan revolusi mental, KOMNAS HAM berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, KOMNAS HAM berupaya melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Upaya yang telah dilakukan Kesesjenan KOMNAS HAM adalah sebagian dari pengejawantahan prinsip tata kelola administrasi lembaga yang baik yang senantiasa diterapkan di KOMNAS HAM yang merupakan perwujudan dari reformasi birokrasi.

Pelaksanaan nilai-nilai perubahan dalam reformasi birokrasi ini selalu berusaha diwujudkan dalam setiap pelayanan Sekretariat Jenderal sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kewenangan KOMNAS HAM dalam melayani masyarakat pencari keadilan. Hal ini semata-mata agar kepercayaan publik terhadap KOMNAS HAM tercipta dan dapat terjalin dengan baik.

Oleh karena itu, saya menyambut baik terbitnya Road Map Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2015-2019. Saya berharap dengan terbitnya road map ini dapat memberi gambaran jelas mengenai reformasi birokrasi yang dilakukan oleh KOMNAS HAM. Road map ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di KOMNAS HAM.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ketua

Ahmad Taufan Damanik

DAFTAR ISI

Kata Pengantar. 1 Sambutan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 3 BAB I PENDAHULUAN 5 5 A. Gambaran Umum . 6 B. Arah Kebijakan Revolusi Mental Aparatur. C. Strategi Reformasi Birokrasi di KOMNAS HAM 7 BAB II PENCAPAIAN DAN PERMASALAHAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI 9 A. Pencapaian Reformasi Birokrasi 9 B. Permasalahan 32 BAB III RENCANA AKSI 33 A. Manajemen Perubahan 34 B. Penguatan Sistem Pengawasan 35 C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 36 37 D. Penguatan Kelembagaan .. E. Penguatan Tata Laksana . 37 F. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara ... 39 G. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan 45 H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 46 I. Quick Wins 47 BAB IV PENUTUP 53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

KOMNAS HAM berwenang melaksanakan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat yakni genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

KOMNAS HAM mengemban tugas tambahan melalui mandat Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut.

KOMNAS HAM juga menjadi anggota dari unsur pemerintah bersama kementerian/lembaga lainnya dalam Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Reformasi Birokrasi yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga untuk berbenah diri dalam rangka memenuhi segala aspek yang ditetapkan. KOMNAS HAM sebagai lembaga setingkat lembaga negara lainnya juga melakukan berbagai upaya melalui pembenahan internal untuk dapat memenuhi syarat sebagai lembaga yang sudah melakukan Reformasi Birokrasi.

Keikutsertaan KOMNAS HAM dalam "gerbong" Reformasi Birokrasi dimulai sejak tahun 2010 sebagaimana Roadmap Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM 2010 – 2014. Pencapaian upaya pembenahan kelembagaan ditandai dengan masuknya KOMNAS HAM bersama dengan beberapa lembaga/kementerian lainnya sebagai lembaga yang telah memenuhi syarat sebagai lembaga yang melaksanakan reformasi birokrasi.

B. Arah Kebijakan Revolusi Mental Aparatur

Dalam penjelasan mengenai arah kebijakan Pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional, Pemerintahan memiliki visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi secara nasional adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2025. Visi KOMNAS HAM selaras dengan visi Reformasi Birokrasi secara nasional adalah terwujudnya KOMNAS HAM sebagai katalisator dalam pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia serta perlindungan kelompok marginal dan rentan.

Visi ini dapat diwujudkan dengan tujuh misi, yang salah satunya berkaitan dengan fungsi KOMNAS HAM, yakni mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan hukum.

Terkait dengan visi dan misi, Pemerintah memiliki Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang disebut Nawa Cita. Dalam menerapkan reformasi birokrasi, KOMNAS HAM juga berpegang pada Nawa Cita tersebut, yakni membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi melalui upaya meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.

Arah Reformasi Birokrasi pada KOMNAS HAM adalah tercipta dan terwujudnya Birokrasi KOMNAS HAM yang bersih, efisien, efektif, produktif transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel

Sasaran reformasi birokrasi KOMNAS HAM adalah mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set), serta mewujudkan sistem mengelola perubahan untuk manajemen pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance, clean government, transparan, akuntabel, profesional, dan bebas KKN.

C. Strategi Reformasi Birokrasi di KOMNAS HAM

KOMNAS HAM telah melakukan strategi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM;

b. Pembentukan asesor untuk menilai progres kegiatan reformasi birokrasi pada tiap-tiap unit kerja KOMNAS HAM;

c. Pelaksanaan pertemuan rutin tim pelaksana Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM;

d. Pembentukan sekretariat Reformasi Birokrasi; dan

e. Membuat laporan terhadap kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Perubahan-perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kerja KOMNAS HAM selama 5 (lima) tahun ke depan, untuk itu dibutuhkan pula roadmap reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh KOMNAS HAM. Agar pelaksanaannya nanti dapat lebih terarah dan mengena untuk peningkatan pelayanan publik oleh KOMNAS HAM, maka disusunkan Roadmap Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2015 – 2019 yang melanjutkan roadmap yang telah ada (2010 -2014).

BAB II PENCAPAIAN DAN PERMASALAHAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI

A. Pencapaian Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KOMNAS HAMpada periode 2015- 2019 ditujukan untuk mencapai empat sasaran, yaitu: (1) reformasi pelayanan dan penanganan pengaduan; (2) reformasi mekanisme pelaksanan fungsi pemajuan HAM; (3) reformasi pemantauan dalam penyelidikan dan pemeriksaan serta mediasi pelanggaran HAM; dan (4) reformasi manajemen SDM.

Roadmap Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahap Perencanaan Tahap Implementasi Tahap Review 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM Tahun 2016 60,75 (CC) Indeks Reformasi Indeks Reformasi dan Tahun 2017 adalah 62,97 (B) Birokrasi Komnas HAM Birokrasi Komnas HAM Nilai Komnas HAM 2017 untuk komponen pengungkit adalah Tahun 2018 menjadi Tahun 2019 menjadi sebesar 34,87 70,00 80,00 Nilai Komnas HAM 2017 untuk komponen hasil adalah sebesar Membangun dan Bekerja sama dengan 62,97 mengimplementasikonsultan ahli untuk Nilai Survei Integritas Organisasi Komnas HAM 2017 mencapai kan Quickwins review RB Komnas 3,2 Membangun sarana HAM Indeks Persepsi Anti Korupsi mencapai 3,52 dan Indeks Kualitas dan prasarana unit SDM yang kompeten Pelayanan Publik mencapai3,24 layanan public yang berkontribusi thd Membangun dan mengimplementasikan Quickwins Mengusulkan kenaikan lembaga Membangun sarana dan prasarana unit layanan publik tukin menjadi 60% Pemberian Tukin yang profesional

Program reformasi birokrasi pada 8 area perubahan yang sedang dan akan dilakukan selama periode 2015 - 2019 untuk mewujudkan empat sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

AREA PERUBAHAN 2015 2016 A Manajemen Pembentukan Tim A.1 Pembentukan A.1 Perubahan Reformasi BirokrasiA.120152016 A.1 Pembentukan2017 Pembentukan anggota Tim2018 Penilaian WilayahA.12019 Pelaksanaan
A.2dilaksanakan pada Maret 2015. Pembentukan Agen Perubahan yanganggota Tim Manajemen Perubahan dan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI), penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan pengusulan Wilayah Birokrasi Bersih MelayaniManajemen Perubahan dan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI), penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan pengusulan Wilayah BirokrasiBebas Korupsi (WBK) dan pengusulan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Komnas HAMpemantauan dan evaluasi, dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pelibatan yang kuat pcran
A.32015 Penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasilingkungan Komnas HAM pada Juni -Agustus 2016lingkungan Komnas HAMA.2 Sosialisasi ZI, WBK/WBBM dan publikasi penyediaan sarana mediapimpinan menjadi raw model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
A.4Penyusunan strategi manajemen perubahan dan2. Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensiPembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensiA.3pembuatan pamflet, spanduk, dan brosur Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, sertaPenyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi Komnas HAM ke publik
beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikatbeberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM, dan pengusulan wilayahA.3Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta pembangunan ZI menuju WBK/WBBMpublik
Penyusunan strategi manajemen perubahan danA.2 2. Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerjaPembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atauA.3 Pelaksanaanmelalui FGD, pembuatan pamflet, spanduk, dan brosurA.3
A.4Penyusunan strategi manajemen perubahan danA.2 2. Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atauA.2 Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atauA.3 Pelaksanaanpembuatan pamflet, spanduk, dan brosurA.3
A.4Penyusunan strategi manajemen perubahan danA.2 2. Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerjaA.2 Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerjaA.3spanduk, dan brosur PelaksanaanA.3
Penyusunan strategi manajemen perubahan danA.2 2. Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasiA.2 Pembangunan ZI melalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasiA.3 PelaksanaanPelaksanaan pemantauan danA.3 manajemen
manajemen perubahan danmelalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensimelalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasiA.3 PelaksanaanPelaksanaan pemantauan danA.3 manajemen perubahan dan
manajemen perubahan danmelalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensimelalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensiA.3 PelaksanaanPelaksanaan pemantauan danmanajemen perubahan dan Komnas HAM ke publik
perubahan danmelalui penilaian, pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikatpengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensiA.3 PelaksanaanPelaksanaan pemantauan dan evaluasi, sertamanajemen perubahan dan Komnas HAM ke publik
1perubahan danpengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikatpengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikatA.3 PelaksanaanPelaksanaan pemantauan dan evaluasi, sertaperubahan dan Komnas HAM ke publik
1pengajuan, dan penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM danpenetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikatA.3 PelaksanaanPelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta pembangunan ZIKomnas HAM ke publik
penetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM danpenetapan satu atau beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM, danpemantauan dan evaluasi, serta pembangunan ZIKomnas HAM ke publik
beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayahbeberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM, danpemantauan dan evaluasi, serta pembangunan ZI menuju WBK/WBBMKomnas HAM ke publik
1beberapa unit kerja yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayahyang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM, dan pengusulan wilayahevaluasi, serta pembangunan ZI menuju WBK/WBBMpublik
1yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikatyang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM, dan pengusulan wilayahpembangunan ZI menuju WBK/WBBMpublik
yang teridentifikasi berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikatberpotensi berpredikat WBK/WBBM, dan pengusulan wilayah yang berpredikatpembangunan ZI menuju WBK/WBBM
1berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikatberpotensi berpredikat WBK/WBBM, dan pengusulan wilayah yang berpredikatmenuju WBK/WBBM
berpotensi berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikatberpredikat WBK/WBBM, dan pengusulan wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikatA.4menuju WBK/WBBM
berpredikat WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepadaberpredikat WBK/WBBM, dan pengusulan wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepadaA.4Pelaksanaan
WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepadaWBK/WBBM, dan pengusulan wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepadaA.4Pelaksanaan
WBK/WBBM dan pengusulan Wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB,pengusulan wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RBA.4Pelaksanaan perubahan pola pikir
pengusulan Wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB,pengusulan wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RBA.4Pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja
pengusulan Wilayah yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB, dilaksanakan padayang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RBA.4Pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja
yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB, dilaksanakan padayang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RBA.4Pelaksanaan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pelibatan
yang berpredikat WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB, dilaksanakan pada Juli 2016WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RBperubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pelibatan
WBK atau berpredikat WBBM kepada KEMENPAN dan RB, dilaksanakan pada Juli 2016WBBM kepada KEMENPAN dan RBperubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pelibatan yang kuat peran
WBBM kepada KEMENPAN dan RB, dilaksanakan pada Juli 2016WBBM kepada KEMENPAN dan RBdan budaya kerja melalui pelibatan yang kuat peran pimpinan menjadi
WBBM kepada KEMENPAN dan RB, dilaksanakan pada Juli 2016KEMENPAN dan RBmelalui pelibatan yang kuat peran pimpinan menjadi
KEMENPAN dan RB, dilaksanakan pada Juli 2016KEMENPAN dan RBmelalui pelibatan yang kuat peran pimpinan menjadi raw model dalam
KEMENPAN dan RB, dilaksanakan pada Juli 2016yang kuat peran pimpinan menjadi raw model dalam
dilaksanakan pada Juli 2016yang kuat peran pimpinan menjadi raw model dalam pelaksanaan
dilaksanakan pada Juli 2016yang kuat peran pimpinan menjadi raw model dalam pelaksanaan
Juli 2016pimpinan menjadi raw model dalam pelaksanaan pembangunan ZI
Juli 2016pimpinan menjadi raw model dalam pelaksanaan pembangunan ZI
raw model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
raw model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
menuju WBK/WBBM
_menuju WBK/WBBM
_menuju WBK/WBBM
_L
L_
AREA PERUBAHAN 2015 2016 2017
A Manajemen PerubahanA.3Sosialisasi ZI,A.3Sosialisasi ZI,
1WBK/WBBM dan0WBK/WBBM dan
Lpublikaspublikasi penyediaanpublikasi penyediaan
sarana mediamediasarana media
pembarpembangunan ZIpembangunan ZI
melalui FGD,ai FGD,melalui FGD,
pembuapembuatan pamflet,pembuatan pamflet,
spanduspanduk, dan brosur,spanduk dan brosur
pada Apada Agustus 2016
A.4 PelaksanaannaanPelaksanaan
pemantaupemantauan danpemantauan dan
evaluasi, sertansertn ZLevaluasi, dan pembangunan ZI
pembangunan ZImenuju WBK/WBBMmenuju WBK/WBBM
mendja WLNDR/ WDDM
A.5PelaksanaanaanPelaksanaan
perubaharperubahan pola pikirperubahan pola pikir
dan budaya kerjaaya kerjadan budaya kerja
melalui pelibatanelibatanmelalui pelibatan yang
yang kuat peranperankuat peran pimpinan
pimpinan menjadimeniadimenjadi raw model
raw model dalamel dalamdalam pelaksanaan
pelaksanaan1Jpembangunan ZI
pembangunan ZImenuju WBK/WBBM
menuju WBK/WBBM,
pada Juni - Agustus
2016
Penyusunan strategi
manajemen perubahan
dan strategi
komunikasi Komnas
HAM ke publik
__
L___
___
20151320162019
Peraturan Perundang-kerja Subbagian Hukum dilaksanakanUndanUndang Keterbukaan Informasi Publik diPenyempurnaan dan B.1 Penataan berbagai peraturan perundang-Penyempurnaan dan penataan berbagai peraturan perundang-Penyempurnaan dan penataan berbagai peraturan perundang-
Undanganpada Maret 2015Komnas HAM, dilaksanakan padaundangan yangdikeluarkan/diterbitkaundangan yang dikeluarkan/diterbitkaperaturan perundang- undangan yang dikeluarkan/diterbitka n oleh Komnas HAM
FebruaJuli 201dikeluarkan/diterbitka n oleh Komnas HAM dengan melakukan:dikeluarkan/diterbitka n oleh Komnas HAM dengan melakukan:dikeluarkan/diterbitka n oleh Komnas HAM dengan melakukan:
FebruFebruari - Juli 2016n oleh Komnas HAM dengan melakukan:n oleh Komnas HAM dengan melakukan:n oleh Komnas HAM dengan melakukan:
Jun 2016n oleh Komnas HAM dengan melakukan:n oleh Komnas HAM dengan melakukan:n oleh Komnas HAM dengan melakukan:
Pengangkatst B.2 Evssi Peraturondengan melakukan:dengan melakukan:dengan melakukan:
B.2 Pengangkatan PejabatB.2at B.2 EvEvaluasi PeraturanB.1.1 IdentifikasiB.1.1 IdentifikasiB.1.1 Identifikasi
Struktural Subbagiannt B.2 PvEvaluasi Peraturan Perundang-undanganB.1.1 Identifikasi peraturanB.1.1 Identifikasi peraturanB.1.1 Identifikasi peraturan
Struktural StnPerPerundang-undanganperaturanperaturanperaturan
Hukum pada Biroyaryang sedangperundang-perundang-perundang-
Umum dilaksanakandibdiberlakukan,undangan yangundangan yangundangan yang
pada Desember 20155diladilaksanakan padatidaktidakundangan yang tidak
ApriApril -Desember 2016harmonis/tidakharmonis/tidakharmonis/tidak
sinkronsinkronamoms/ tida
sinkron
anaan
B.3 Penyempurnaan danB.3PelaksanaanB.1.2 AnalisisB.1.2 AnalisisB.1.2 Analisis
penataan berbagaideregderegulasi untukperaturanperaturanperaturan
peraturan perundang-memangkasasperundang-perundang-perundang-
undangan yangperatuperaturan perundangundangan yangundangan yangundangan yang
dikeluarkan /undanundangan yangtidak harmonistidak harmonistidak harmonis
diperd
diterbitkan olehdipandang
Komnas HAM denganmenghambatB.1.3B.1.3 Pemetaan danB.1.3 Pemetaan danB.1.3 Pemetaan dan
melakukan:pelayanan,revisi peraturanrevisi peraturanrevisi peraturan
dilaksanakan padaladangaee perdtdran
perundang-perundang-perundang-
April – Desemberundanga yangundangan yangundangan yang
2016amaangan yan
2016tidaktidak
2016tidak
2016tidak
2016tidak
2016tidak
2016tidak
2016taak
2016isltid-l
2016tidaks/tidekmonis Itidalaermorindtt
2016has/tidakharmonis/tidakharmonis/tidak
haharmonis/tidakharmonis/tidakharmonis/tidak
ha/tidakharmonis/tidakharmonis/tidak
ha/tidakharmonis/tidakharmonis/tidak
ha/tidakharmonis/tidakharmonis/tidak
hinudaktois/tidakharmonis/tidak sinkron
sinkronsinkronsinkron
sinonsinkron
sin1onsinkron
sin1onsinkron
sir_sinkron
1_si__
1____
1_____
1_一_
L1
L
2015 2016 2017
B Penataan PeraturanB.3.1 Identifikasi peraturanB.4 Pengembangan Sistem JaringanKonsultasi dan advokasi bantuanB.2 Konsultasi dan advokasi bantuan hukumB.2Konsultasi dan advokasi bantuan
Perundang- Undanganperundang- undangan yangInformasi (SJDI)hukumumhukum
tidakHHukum, pada Juli –
harmonis/tidak sinkronDDesember 2016
sinkron
B.3.2 AnalisisB.5peultesi don
B.3.2 Analisis peraturansanKonsultasi dan bantuan hukum
peraturan perundang-rang-bantuan hukum dilaksanakan pada
perundang- undangan yangan yangJanuari Deaember
tidak harmonismonis2016
idak nanmons
B.3.3 Pemetaan danan dan
revisi peraturanrevisi peraturan
perundang-ang-ang
tidakundangan yang
harmonis/tidakis/tidak
sinkron
B34 Pradabe
B.3.4 Produk yangyang
telah dihasilkantelah dihasilkan
antara lain yaituantara lain yaitu
PERSES TugasTugas
dan liinBugaar
PERSESdan Ijin Belajar,
TERSESPERSES Uraian
Tugas PeTugas Pejabat
Struktural,ural,
PERSESPERSES tentang1
PerubahanStentang
Strukturan
Strukturil
Organisasi dansi dan
Tata KerSetien
Tata Kerja SetjenSetjen
Tata Kerja Setjenetjen
Tata Kerjtjen
Tata Kerjjen
Komnasen_
Komnas HAM1_
Komnas HAM_L
_Romnas1
1
AREA PERUBAHAN B Penataan Peraturan Perundang- UndanganB.42015 Penyusunan Pedoman tentang Penyusunan2016201720182019
Peraturan Perundang- UndanganHAM B.5tentang Penyusunan Peraturan Perundang- undangan di lingkungan Komnas HAM Konsultasi dan advokasi bantuan hukum dilaksanakan
C Penataan dan Penguatan OrganisasiC.1hukum dilaksanakan pada Januari - Desember 2015 Penyempurnaan Struktur Organisasi Sekretariat JenderalC.1 Restrukturisasi struktur organisasi dengan RevisiC.1 Restrukturisasi struktur organisasi dengan RevisiC.1 Restrukturisasi struktur organisasi dengan RevisiC.1 Restrukturisasi struktur organisasi dengan Revisi
C Penataan dan Penguatan OrganisasiStruktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM dilaksanakan pada Pebruari 2015struktur organisasi dengan Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi nasional Hak Asasi Manusia, dilaksanakan pada Maret - Oktober 2016 C.2 Penyusunan Naskahstruktur organisasi dengan Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia C.2 Penyusunan Naskahstruktur organisasi dengan Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia C.2 Penyusunan Naskah Akademik Revisistruktur organisasi dengan Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia C.2 Implementasi dan
2001 tentang Asasi ManusiaAkademik Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi nasional Hak Asasi ManusiaAkademik Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi ManusiaAkademik Revisi Peraturan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusiaevaluasi kesesuaian SOTK dengan restrukturisasi penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komnas HAM dan Perubahan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM
AREA PERUBAHAN C Penataan dan Penguatan20152016 Monitoring dan2017 Implementasi dan2018 Monitoring danC.32019 Penyusunan Naskah Akademik Revisi
April – Desember 2016fungsi unit kerja pada Komnas HAM dan Perubahan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAMkerja pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komnas HAM dan Perubahan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM, dilaksanakan pada1restrukturisasi penataan tugas dan fungsi unit kerja pada Komnas HAM dan Perubahan Keppres Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas HAM
AREA PERUBAHAN 2015 2016 2017 2018
D Penataan Tata LaksanaD.1 Penyempurnaan Prosedur Operasional Standar (SOP) dimasing-masing unit kerja dilaksanakan pada Januari – Desember 2015D.1 Penyusunan peta HAM dan penyusunan SOP Komnas HAM, April - Juni 2016D.1 proses bisnis Komnas dilaksanakan padaPenyempurnaan Prosedur Operasional Standar (SOP) di masing-masing unit kerja dilaksanakan pada Januari – Desember 2017Penyempurnaan Prosedur Operasional Standar (SOP) dimasing-masing unit kerja dilaksanakan pada Januari – Desember 2018D.1Penyempurnaan Prosedur Operasional Standar (SOP) dimasing-masing unit kerja dilaksanakan pada Januari – Desember 2019
government yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi guna pengukuran kinerja lembaga dilaksanakan pada September 2015 Pembuatan aplikasi SDM dan inovasipelaksanaan SOP dan evaluasi SOP di lingkungan Komnas HAM, dilaksanakan pada Maret – Desember 2016government yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi guna pengukuran kinerja lembaga dilaksanakan padamenggunakan kinerja lembagagovernment yang terintegrasi dengan teknologi informasi guna pengukuranpengembangan e- government yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi guna pengukuran kinerja lembaga
aplikasi tunjangan kinerja, perjalanan dinas (PERJADIN), pemantapan sistem informasi pengelolaan keuangan, penyempurnaan aplikasi keuangan (SISKA), aplikasi persuratan elektronik (SIMAYA), aplikasi pelayanan kerumahtanggaan, aplikasi pencatatan DMN, aplikasi CIIS,pada Mei – Agustus 2016 D.4 Pengembangan teknologi informasi/manajemen kerja, dilaksanakan pada Januari – Desember 2016 D.5 Penataan dan pengembangan e- government yang(SIMPEG dan SKP) dan aplikasi tunjangan kinerja, perjalanan dinas (PERJADIN), pemantapan sistem informasi pengelolaan keuangan, penyempurnaan aplikasi keuangan (SISKA), aplikasi persuratan elektronik (SIMAYA), aplikasi pelayananteknologi (SIMPEG dan SKP) dan aplikasi tunjangan kinerja, perjalanan dinas (PERJADIN), sistem informasi pengelolaan keuangan, aplikasi keuangan (SISKA), aplikasi persuratan elektronik (SIMAYA), aplikasi pelayanan kerumahtanggaan, aplikasi pencatataninovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi (SIMPEG dan SKP) dan aplikasi tunjangan kinerja, perjalanan dinas (PERJADIN), sistem informasi pengelolaan keuangan, aplikasi keuangan (SISKA), aplikasi persuratan elektronik (SIMAYA), aplikasi pelayanan
AREA PERUBAHAN 2015 2016 2017 2018
LaksanaPengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan pada September 2015Pengembangan inovasi sistem informasi publik dan penggunaan teknologiPembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)D.4Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan DokumentasiD.4 Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
pada September 2015informasi di Komnas HAM melalui penyempurnaan1(PPID)[D]
Penerapan sistemHAM melalui1emrPenerapan sistem
Penerapan sistemwebsite, pelayananrapan sisterPenerapan sistemsistem
Penerapan sistemwebsite, pelayananD.5Penerapan sistemD.5Penerapan sistem
kearsipan yang handalkepegawaian,reipan yadalkearsipan yang handalD.5 kearsipan yang handal
di Komnas HAMpelayanan keuangan,kearsipan yang handal di Komnas HAMdi Komnas HAMkearsipan yang handal di Komnas HAM
dilaksanakan padaperencanaan (TETRA-dilaksanakan padadilaksanakan padadilaksanakan pada
Januari – DesemberSIMAK), pelayananJanuari – DesemberJanuari – Desember
20182019
Pengadaan yangJanuari- DesemberPengembangan inovasiPengembangan inovasiD.6 Pengembangan inovasi
catalog dansistem informasisistem informasi
Pembentukgkdenpublik dan
Pembentukan Unitsunpublik danlik dan
Layananentukan Uniturcen tolggunaan tekng
Layanarentukan Unitpenggunaan teknologigipenggunaan teknologi
dilnen Pengedeonggunaan tnogrggunaan tel
dilaksnan Pengadaanmaei di ygmasi di tom
dilaksLayanan Pengadaan,informasi di Komnas7informasi di Komnas
JilkaLayanan Pengadaan, dilaksanakan padamasi di Kom7informasi di Komnas
Januaridilaksanakan padaHAM inelaluiHHAM melalui
2015Januari - Desembermpurnaanmournean
2015Januari - Desemberpenyempurnaan/penpenyempurnaan
D.7website, pelayanan/webswebsite, pelayanan
D.7 sistem informasiPengembangan inovasi D.7kepegawaian,kepegawaian,aian,
sistem informasi publik danPengembangan inovasi sistem informasiPedoman/Prosedurpelayanan keuangan, perencanaan (TETRA-pelayanpelayanan keuangan,
publik danpublik danPengelolaanSIMAK), pelayananperencaperencanaan (TETRA-
informasi di Komnaspenggunaan teknologiKebijakan Informasipengelolaan BMN diSIMAK), pelayanan pengelolaan BMN di
informasi di Komnas HAM melaluiinformasi di KomnasPublik di lingkunganKomnas HAM,Komnas HAM,
HAM melalui penyempurnaanHAM melaluiKomnas HAMdilaksanakan padadilaksanakan padapada
penyempurnaan website, pelayanan kepegawaian,penyempurnaan website, pelayananJanuari - DesemberJanuari – Desemberember
website, pelayanan kepegawaian,website, pelayanan20182019
kepegawaian, pelayanan keuangan,pelayanan keuangan,
perencanaan (TETRA-perencanaan (TETRA-7
SIMAK), pelayananSIMAK), pelayanan7
SIMAK), pelayanan pengelolaan BMN diBMN di7
pengelolaan BMN di Komnas HAM,n BMN di7
Komnas HAM,7
Komnas HAM, dilaksanakan padaneda7
dilaksanakan pada Januari – Desemberada7
Januari – Desemberber7
Januari – Desember 2015ber77
20157
20157
7
__
1
_
oforma1一
eformaL
2015
D Penataan Tata LaksanaD.8 PenyusunanD.8 Pedoman/Prosedur Pengelolaan Kebijakan Informasi Publik di2016 Pelaksanaan penerapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan2017 Pelaksanaan penerapan monitoring dan evaluasi pelaksanaanD.72018 Penyusunan Pedoman/Prosedur Pengelolaan Kebijakan Informasi Publik diPenyusunanPedoman/Prosedur Pengelolaan Kebijakan Informasi Publik di
lingkungan Komnas HAM D.9 Pelaksanaan penerapan monitoringkebijakan informasi publikkebijakan informasi publiklingkungan Komnas HAMlingkungan Komnas HAM Pelaksanaan
E Penataan SistemE.1kebijakan informasi publik Rekruitmen danE.1 PenyusunanE.1Penyusunan perhitungan jumlahRRekruitmen dankebijakan informasi publik Penyusunanperhitungan jumlah
pelantikan Pejabat Struktural di Komnas HAM dilaksanakan Desember 2015perhitungan jumlah kebutuhan pegawai kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merujuk Beban Kerja merujuk pada struktur terbaruHAMstruktural di Komnas
terbaru, dilaksanakan pada Agustus – September 2016pada struktur organisasi yang dilaksanakan pada Agustus – Septemberorganisasi yangorganisasi yang terbaru
Evaluasi jabatan dilaksanakan pada Januari - Juni 2015Evaluasi jabatann
AREA PERUBAHAN 2015 2016 2017 2018 E.3
E Penataan Sistem Manajemen SDMPengajuan kelas jabatan dan pemberian tunjangan remunerasi dilaksanakan padaE.2 Penyusunan proyeksi dan formasi kebutuhan pegawai dan rencana kebutuhan pegawai ASN di Komnas HAM,E.2Penyusunan proyeksi dan formasi kebutuhan pegawai dan rencana kebutuhan pegawaiE.3Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem penilaian kinerja individu (SKP)E.22019 Penyusunan proyeksi dan formasi kebutuhan pegawai dan rencana kebutuhan pegawai ASN di Komnas HAM.
E.4Penerapan reward and punishment terhadap tunjangan kinerja yang tertuang dalam proses tunjangan kinerja dilaksanakanE.3 Perumusan dan penetapan kebijakan sistem penggajian pegawai ASN, dilaksanakan pada Juli – Agustus 2016E.3Penerapan kebijakan Sistem Jaminan Sosial Pegawai ASN, dilaksanakan pada Februari 2017E.4Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensiE.3Penyempurnaan Analisa Jabatan
kompetensijabatan dilaksanakan pada Maret – Juni 2015sistem penggajian pegawai ASN, dilaksanakan pada September –Analisa Jabatanbidding dan fit and proper test untuk pejabat struktural/eselonberdasarkan kompetensi
7penetapan kebijakan penerapan sistem penilaian kinerja individu (SKP) dilaksanakan padapenetapan kebijakan sistem pensiun pegawai ASN, dilaksanakan pada September – Desember 2016berupa pengajuan kelas jabatan dan pemberian tunjangan kinerjapenyusunan pedoman pola karir pegawai Komnas HAMkompetensi jabatan
2015 2016
AREA PERUBAHAN E Penataan Sistem ManajemenE.7Penegakkan disiplin dan etika PNS melalui Memo Sesjen tentang PemberitahuanE.6Perumusan dan penetapan kebijakan sistem kebijakan jaminan sosialE.6Penyusunan standar kompetensi jabatan2018 E.7 Pengiriman PNS dalam diklatE.62019 Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem penilaian kinerja
E.8Kerja di Lingkungan Komnas HAM pada Juni 2015 Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengembanganE.7Oktober - November 2016 Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen seleksi pegawaiE.7Asesmen individuE.8 Pengembangan danE.7Januari - Desember 2019 Pengukuran kinerja individu sebagai dasar
E.9Pelaksanaan open bidding dan fit and proper test untukE.8Implementasi kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara terbuka secara transparan dan berbasisE.9Pemberlakuan sistem presensi online,E.8Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengembangan pendidikan dan
E.10Penyempurnaan penyusunan PedomanE.9Juli 2016 Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistemE.10 Revolusi mentalPenyusunan analisis kebutuhan diklat
E.11Pelaksanaan mutasi don rotooi peouai kompetensi secara periodik dilaksanakanE.10Maret – April 2016 Pengukuran kinerja individu oebagai dasar pemberian reward and punishment dan penerapan penilaianE.11 Aplikooi Pelayonan Kepegawaian (SAPK)Pelaksanaan SistemE.10 Pengiriman PNS dalam diklat
AREA PERUBAHAN E Penataan E.12E.122015 Pengembangan dan penguatan Jabatan Fungsional TertentuE.112016 Perumusan dan penetapan kebijakan20172018E.112019 Pelaksanaan mutasi dan rotasi sesuai
Analis Kebijakan, Arsiparis, Perencana, dan Pranata Komputer, dilaksanakan pada Januari - Desember 2015 Pemberlakuan sistem presensi onlineE.12ASN berbasis kompetensi, dilaksanakan pada Juni - Desember 2016 Pelaksanaan openPengembangan dan
E.13Penyempurnaan penyusunan Pedoman Pola Karir Pegawai Komnas HAME.132019 Pemberlakuan sistem presensi online Januari - Desember 2019
E.14Pengiriman PNS dalam Diklat, dilaksanakan pada
AREA PERUBAHAN 2015 2016 E Penataan E.152015 2016 E.152016 Pengembangan Jabatan Fungsional201720182019
Sistem Manajemen SDMPeneliti, Penyuluh Sosial HAM, Auditor, Analis Kebijakan, Arsiparis, dilaksanakan pada Januari - Desember 2016 E.16 Penyusunan Naskah Akademik
Akademik pembentukan Jabatan Fungsional Analis Pengaduan, Pemantau HAM, Mediator HAM, dilaksanakan pada Januari - Desember 2016 E.16 Penyusunan Naskah
E.16 Akademik pembentukan Jabatan Fungsional Analis Pengaduan, Pemantau HAM, Mediator HAM, dilaksanakan pada Januari – Desember 2016
AREA PERUBAHAN 2015 20162016Pengembangan sistemF.1F.12019 Penguatan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan akuntabilitas kinerjamanajemen kinerja organisasi, dilaksanakan pada September 2016Perumusan dan penetapan kebijakan penerapan sistem penilaian kinerja individu (SKP)F.1Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasiPenguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
AREA PERUBAHAN 2015 2016 2017 2018
G Penguatan PengawasanG.1Pembentukan Unit Pengawasan Internal Komnas HAM pada Februari 2015G.1 Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern PemerintahG.1 (APIP) sebagai Quality2017 Pemantauan capaian kinerja secara berkala yang dilaporkan per triwulanG.12018 Pemantauan capaian kinerja secara berkala yang dilaporkan per triwulanG.12019 Pemantauan capaian kinerja secara berkala yang dilaporkan per
G.2Pemantauan capaian kinerja secara berkala yang dilaporkan per triwulan dilaksanakanG.2 Perencanaan dan Penerapan Whistle Blowing System di lingkungan KomnasG.2Evaluasi internal akuntabilitas kinerjaG.2Pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi dan penerapanG.2Evaluasi internal akuntabilitas kinerja
a.3Evaluaai internal akuntabilitas kinerja dilaksanakan padaa.3Penyuounan Pedoman Whistle Blowing System di lingkungan Komnas HAM dalam bentuk SK SekretarisPelakaanaan publie campaign pengendalian gratifikasi dana.3Pembangunan dan pengembangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)a.3Peninglkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality
Pelakaanaan publie campaignpublicPembangunan dan pengembangan penerapan SistemnG.3.1 Teraosialisasinya materi SPIP kepada pejabat dan fungsionala.4Penguatan Standar Akuntansi Pemerintah
AREA PERUBAHAN G Penguatan PengawasanG.52015 Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah2016G.4.1 Te2017 G.4.1 Tersosialisasinya materi SPIP kepada pejabat2018 G.3.2 Terselenggaranya bimbingan teknis2019
G.6Assurance dan consulting Perencanaan dan penerapan Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan Komnas0.4.2 Terschumum (PNS) G.4.2 Terselenggaranya bimbingan teknisG.3.3 Terbitnya laporan SPIP
G.7Penyusunan Pedoman Whistle Blowing System di lingkungan Komnas HAM dalam bentuk SK Sekretaris Jenderal Komnas HAMG.4,3 TerbitnG.4.3 Terbitnya laporanG.3.4 Terdokumentasik annya peta SPIP
Jenderal Komnas HAM pada Oktober 2015G.4.4 Terdokumentasik annya peta SPIPG.4.4 Terdokumentasikassessment 0.3.5 Terdokumentasik annya laporan
G.4.5 Terdokumentasik annya laporanG.4.5 TerdokumentasikSPIP G.3.6 Terdokumentasik annya kebijakan dan prosedur
SPIP G.4.6 Terdokumentasik annya kebijakan dan prosedur pada tiap unsurG.4.6 Terdokumentasik annya kebijakan dan prosedurpada tiap unsur SPIP dan sub unsur SPIP (internalisasi tiap sub unsur SPIP)
sub unsur SPIPJsub unsur SPIPJ
sub unsur SPIPJsisasttlap
pada tiap unsurdan prosedursub unsur SPIP)
annya kebijakanannya kebijakanunsur SPIP
annya kebijakanannya kebijakanunsur SPIP (internalisasi tiap
dan prosedurannya kebijakan(internalisasi tiap sub unsur SPIP)
dan prosedur pada tiap unsurdan prosedursub unsur SPIP)
pada tiap unsur SPIP dan subpada tiap unsur
SPIP dan subpada tiap unsur
SPIP dan sub unsur SPIPeub
unsur SPIPSPIP
unsur SPIP (internalisasi tiapSpspsitian
(internalisasi tiap(internalisasi tiap
sub unsur SPIPJ(internalisasi tiap sub unsur SPIPJ
sub unsusub unsur SPIPJ
4.7 Tom11G.4npketon.pom
G.4.7 TerdokumentasinG.4.7 Terdokumentasin G.4Peningkatan peran
ya laporeG.4.7 Terdokumentasin G.4 ya laporan secaraPeningkatan peran Aparat Pengawasan
ya laponya laporan secaraAparat Pengawasan Intern Pemerintah
periodik danya laporan secara periodik danIntern Pemerintah
laporanperiodik dan laporanIntern Pemerintah (APIP) sebagai quality
laporanlaporan monitoring SPIP(APIP) sebagai quality assurance dan
monitomonitoring SPIPassurance dan
1monitoring SPIPassurance dan consulting
consulting
1_sulting_
1___
___
nas HAM 2
nas HAM 2_—
一asi Birokrasinas HAM 2
asi Birokrasinas HAM 29
)asi Birokrasinas HAM2
7lasi Birokras
AREA PERUBAHAN201520162017_2019
PengawasanG.5Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai qualityG.5Penguatan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
assurance dan consulting Perencanaan danG.6
Perencanaan dan penerapan Whistle Blowing System di lingkungan KomnasG.6Penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan
Perencanaan dan penerapan Whistle Blowing System di lingkungan KomnasG.6Penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan
G.6Perencanaan dan penerapan Whistle Blowing System diG.6Penyusunan pedoman penanganan benturan
1 Perencanaan dan penerapan Whistle Blowing System diG.6Penyusunan pedoman penanganan benturan
penerapan Whistle Blowing System di lingkungan Komnaspenanganan benturan kepentingan
HBlowing System di lingkungan Komnaskepentingan
HAMlingkungan Komnas
HAMsupen pedemen
PenyPenyusunan pedoman
G.7Penyusunan pedoman penanganan benturan
penaPenyusunan pedoman penanganan benturan
penepenanganan benturan
kepepenanganan benturan kepentingan
kepekepentingan
G.8Penguatan Standar
PengPenguatan Standar
AkunPenguatan Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP)Akuntansi Pemerintah
(SAP)allsi Pemerintah
(SAP)
(SAP)
ISA
7
7
1
7
_7
_
_
_
__
___
____
____
____
1___
__1
11
AREA PERUBAHAN 2015 201620152015 Penyusunan aplikasi H.11 Peny2016 Penyusunan aplikasiH.12017 PenangananH.12018 Penyusunan aplikasiH.12019 Penanganan
PublikSistem Pelayanan Terpadu (One Stop Service) pada Februari - Desember 2015 PenangananH.2Sistem Pelayanan Terpadu (SPT) one stop service Pengembanganpengaduan masyarakat melalui SPT online di Komnas Penyempurnaan SOPH.2Sistem Pelayanan Terpadu (SPT) one stop service Review perbaikanH.2pengaduan masyarakat melalui SPT online di Komnas Partisipasi masyarakat
September 2015dilaksanakan pada Oktober - November 2016 Lomba inovasiPartisipasi masyarakatH.3pengumpulan kuesioner atas survey kepuasan terhadap pelayanan Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis
2015pada Juli - November Pengembangan inovasi pelayanan di KomnasH.4Oktober - November 2016 Review perbaikan inovasi pengembanganH.4Pengembangan inovasi H.4 pelayanan di Komnaspengumpulan kuesioner atas survey kepuasan terhadap pelayanan Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis tentang kode etik,H.4prima Pemberian reward and punishment bagi pelaksana layanan
AREA PERUBAHAN 2015 2016 2017 2018 2019
AREA PERUBAHAN H Peningkatan H.5 Pelayanan PublikH.52015 Sosialisasi, pelatihan, H.5 dan bimbingan teknis tentang kode etik,H.52016 Partisipasi H.5 masyarakat dalamH.52017 Lomba inovasi pelayanan publikH.52018 Pemberian reward and punishment bagiH.52019 Pengembangan aplikasi pelayanan pengaduan yaitu SPT online dan CHS yang mudah di akses oleh publik
H.52016 Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik2017 Lomba inovasi pelayanan publik terbaik (paling prima) di Lingkungan Komnas
Sosialisasi, pelatihan, H.5 dan bimbingan teknis tentang kode etik, estitika, dan capacity building dalam penerapan pelayananPartisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam kegiatan pengumpulan kuesioner atas survey kepuasan terhadap pelayanan, dilaksanakan padaLomba inovasi pelayanan publik terbaik (paling prima) di Lingkungan Komnas HAM
H.6prima Pengembangan aplikasi pelayanan pengaduan yaitu SPTH.6 online dan CHS yangpengumpulan pelayanan, April 2016 tentang kode etik,kuesioner atas survey kepuasan terhadap dilaksanakan padapenerima layanan publik
da
April 2016 Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknisH.6 dalamPartisipasi masyarakat dalam
Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis estetika, dan capacitydalam penyelenggaraan pelayanan publikPartisipasi masyarakat penyelenggaraan
building dalam penerapan pelayanan primapenyelenggaraan pelayanan publik dalam kegiatan pengumpulan kuesioner atas survey kepuasan terhadap
H.7H.7H.7 Pemberian reward and punishment bagi pelaksana layanan publik, dan pemberian kompensasi kepada penerima layananH.7penerapan pelayanan Pemberian reward and punishment bagi pelaksana layanan publik dan pemberian kompensasi kepada penerima layananH.7dalam kegiatan pengumpulan kuesioner atas survey kepuasan terhadap pelayanan
pelayanankepuasan terhadap pelayanan
Sosialisasi, pelatihan,Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis
H.7Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis tentang kode etik,
estetika, dan capacity building dalam penerapan pelayananestetika, dan capacity building dalam penerapan pelayanan
publikkompensasi kepada penerima layananpublikpublik dan pemberian kompensasi kepada penerima layanan H.8building dalam primatentang kode etik, estetika, dan capacity building dalam penerapan pelayanan
ka dan cenecity
ima
Pemberian reward dan
punishment bagi pelaksana layanan publik pemberian kompensasi kepadaPemberian reward dan punishment bagi pelaksana layanan publik pemberian kompensasi kepada
H.9kompensasi kepada penerima layanan publik Pengembanganpublik pemberian kompensasi kepada penerima layanan Pengembangan
1H.9publik Pengembangan aplikasi pelayanan pengaduan yaitu SPT online dan CHS yang mudah di akses oleh
1publik H.9penerima layanan publik Pengembangan aplikasi pelayanan pengaduan yaitu SPT
AREA PERUBAHAN20152016201720182019
AkuntabilitasDiklat, dilaksanakan pada Januari –
Desember 2017
F.6Pengembangan dan penguatan Jabatan
Pengembangan dan penguatan Jabatan
penguatan Jabatan
penguatan Jabatan Fungsional Tertentu
yaitu Peneliti,
Penyuluh, Auditor,
ArAnalis Kebijakan,
daArsiparis, Perencana,
dan Pranata Komputer
PPemberlakuan sistem
ppresensi online
1
PcPelaksanaan Siatem
AplAplikasi Pelayanan
Kepgawaian(SADvo
[keKepegawaian (SAPK)
L
Rev
ReRevolusi mental
peg
Kopegawai di lingkungan
KoKomnas HAM
7
7
7
7
7
7
7
7
_
__
__1
1

Berdasarkan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan Nomor: B/76/M.RB.05/2018 tertanggal 26 Februari 2018, Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM membaik. Pada tahun 2017, indeks RB Komnas HAM adalah 62,97 (B), meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 60,75 (CC).

Dengan demikian, ada kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi untuk mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik.

Adapun komponen penilaian yang dijadikan acuan ada dua komponen besar, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri atas manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM; penguatan akuntabilitas; dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nilai Komnas HAM untuk komponen pengungkit adalah sebesar 34,87.

Sedangkan untuk komponen hasil, terdiri atas nilai akuntabilitas kinerja; survei internal integritas organisasi; survei eksternal persepsi korupsi; opini BPK; dan survei eksternal pelayanan publik. Nilai Komnas HAM untuk komponen ini adalah sebesar 62,97.

Menurut Kemenpan RB, Komnas HAM telah melakukan upayaupaya untuk memperbaiki kualitas reformasi birokrasi, meliputi penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dan Tim Reformasi

Birokrasi, penyelarasan peraturan perundang-undangan, usulan reorganisasi; dan evaluasi jabatan.

Sementara itu, untuk Survei Integritas Organisasi, nilai Komnas HAM mencapai 3,2 atau di atas rata-rata nilai kementerian/lembaga secara nasional sebesar 3,02. Sedangkan untuk Indeks Persepsi Anti Korupsi mencapai 3,52 dan Indeks Kualitas Pelayanan Publik mencapai 3,24. Kedua nilai tersebut di atas nilai rata-rata nasional.

Kemenpan RB mengeluarkan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut reformasi birokrasi Komnas HAM, yaitu:

Meningkatkan peran serta seluruh unit kerja dalam program RB;

Menyelesaikan penyelarasan peraturan perundang-undangan;

Melakukan evaluasi dan penyempurnaan proses bisnis;

Meningkatkan dukungan pada manajemen SDM;

Meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja;

Melakukan evaluasi atas efektifitas kebijakan penguatan integritas;

Mendorong pematangan tingkat Pengendalian Internal;

Meningkatkan kapabilitas aparatur Pengendalian Internal;

Reviu atas SOP Pelayanan Publik; dan

Menghubungkan rewards dan punishment dengan capaian kerja organisasi dan individu.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2015 - 2019 masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki. Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya ketersediaan anggaran Komnas HAM untuk peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komnas HAM.

2. Terbatasnya SDM di Komnas HAM untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi baik di Kantor Komnas HAM Pusat dan di 6 Kantor Perwakilan Komnas HAM.

BAB III RENCANA AKSI

Pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 di KOMNAS HAM disesuaikan dengan karakteristik KOMNAS HAM dan kemajuan yang telah diperoleh selama masa pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode sebelumnya.

Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi pada KOMNAS HAM Tahun 2015-2019 mengikuti langkah-langkah umum, sebagai berikut:

1. Mengindentifikasi pelaksanaan yang telah dilaksanakan dan melakukan peningkatan.

2. Mengidentifikasi permasalahan yang masih ditemukan. Langkahlangkah yang dilakukan adalah mencari solusi melalui program dan kegiatan yang diuraikan dalam tabel program, kegiatan dan anggaran Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM Tahun 2015-2019;

3. Mengidentifikasi kondisi yang diharapkan bagi KOMNAS HAM dimasa mendatang. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menyusun tahapan perencanaan dan implementasinya secara terstruktur untuk mencapai kondisi tersebut, melalui program dan kegiatan yang diuraikan dalam tabel program, kegiatan, dan anggaran Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM Tahun 2015-2019.

Adapun program dan kegiatan pelaksanaan reformasi birokrasi di KOMNAS HAM Tahun 2015 - 2019 dapat diuraikan di bawah ini.

A. Manajemen Perubahan

Tujuan dari program ini adalah untuk mengelola perubahan mekanisme kerja, pola pikir dan budaya kerja birokrasi secara sistematis dan konsisten sehingga pelaksanaan reformasi birokrasi KOMNAS HAM dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Meningkatnya komitmen KOMNAS HAM dalam melakukan reformasi birokrasi;

b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja (mental) birokrasi di KOMNAS HAM; dan

c. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Kegiatan yang dapat diidentifikasi adalah:

a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;

b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran aparatur KOMNAS HAM untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;

c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;

d. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir;

e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, dan penegakan disiplin;

f. Internalisasi secara terus menerus untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;

g. Public campaign perubahan mental birokrasi untuk memberikan dorongan eksternal bagi penciptaan budaya kerja integritas;

h. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan; dan

i. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga.

B. Penguatan Sistem Pengawasan

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di KOMNAS HAM.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Meningkatnya independensi APIP di KOMNAS HAM;

b. Meningkatnya sinergi pelaksanaan pengawasan internal, eksternal dan masyarakat di KOMNAS HAM;

c. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan di KOMNAS HAM;

d. Peningkatan opini audit laporan keuangan Komnas HAM menjadi WTP;

e. Meningkatnya pengendalian internal di KOMNAS HAM.

Kegiatan yang dapat diidentifikasi adalah:

a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di KOMNAS HAM;

b. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di KOMNAS HAM;

c. Pelaksanaan whistleblowing system di KOMNAS HAM;

d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di KOMNAS HAM;

e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja di KOMNAS HAM; dan

f. Penanganan pengaduan masyarakat di KOMNAS HAM.

C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber daya yang digunakan, serta meningkatkan kinerja organisasi KOMNAS HAM.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan di KOMNAS HAM;

b. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem pelaporan di KOMNAS HAM;

c. Meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran di KOMNAS HAM; dan

d. Meningkatnya transparansi informasi laporan keuangan dan kinerja di KOMNAS HAM.

Kegiatan yang diidentifikasi adalah:

a. Pembangunan/pengembangan teknologiinformasi dalam manajemen kinerja;

b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala; dan

c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;

D. Penguatan Kelembagaan

Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong restrukturisasi kelembagaan KOMNAS HAM agar tepat fungsi, tepat ukuran dan bersinergi antar instansi sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata pemerintahan yang baik.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Meningkatnya ketepatan ukuran dan fungsi kelembagaan di KOMNAS HAM;

b. Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik di dalam masing-masing unit kerja di lingkungan KOMNAS HAM maupun antara Perwakilan KOMNAS HAM;

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di KOMNAS HAM;

d. Meningkatkan kinerja organisasi KOMNAS HAM; dan

e. Meningkatkan kualitas pelayanan di KOMNAS HAM.

Kegiatan yang diidentifikasi adalah:

a. Restrukturisasi kelembagaan KOMNAS HAM;

b. Implementasi struktur kelembagaan ASN di KOMNAS HAM;

c. Penguatan kelembagaan unit pelayanan ASN di KOMNAS HAM;

d. Monitoring dan evaluasi kelembagaan ASN di KOMNAS HAM; dan

e. Perbaikan berkelanjutan kelembagaan ASN di KOMNAS HAM.

E. Penguatan Tata Laksana

Tujuan dari program ini adalah untuk menyederhanakan proses manajemen pemerintahan melalui berbagai pendekatan termasuk penggunaan teknologi informasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di KOMNAS HAM.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Meningkatnya kecepatan berbagai proses dalam penyelenggaraan pemerintahan di KOMNAS HAM;

b. Meningkatnya efektivitas tata hubungan baik di dalam masingmasing unit kerja di lingkungan KOMNAS HAM;

c. Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik di dalam masing-masing unit kerja dilingkungan KOMNAS HAM maupun antar perwakilan KOMNAS HAM;

d. Meningkatnya efisiensi penggunaan anggaran di KOMNAS HAM; dan

e. Meningkatnya keterbukaan informasi publik.

Kegiatan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi KOMNAS HAM;

b. Penyederhanaan proses bisnis di KOMNAS HAM;

c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di KOMNAS HAM;

d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di KOMNAS HAM;

e. Penerapan sistem kearsipan yang handal di KOMNAS HAM;

f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tata laksana di KOMNAS HAM; dan

g. Perbaikan program penguatan tata laksana yang berkelanjutan.

F. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Tujuan dari program ini adalah untuk membangun dan memperkuat Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara di KOMNAS HAM dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan sesuai dengan tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Tertatanya sistem pengelolaan SDM ASN di KOMNAS HAM;

b. Meningkatnya integritas SDM ASN di KOMNAS HAM;

c. Meningkatnya netralitas SDM ASN di KOMNAS HAM;

d. Meningkatnya kesejahteraan SDM ASN di KOMNAS HAM;

e. Meningkatnya kompetensi SDM ASN di KOMNAS HAM;

f. Meningkatnya transparansi dalam rekrutmen pegawai ASN di KOMNAS HAM;

g. Meningkatnya ketepatan perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan dengan kompetensi dan kualifikasi calon pegawai/pejabat ASN di KOMNAS HAM; dan

h. Meningkatnya profesionalisme pegawai ASN di KOMNAS HAM.

Kegiatan yang diidentifikasi adalah:

a. Perencanaan Kebutuhan

1) Penyempurnaan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN sebagai bagian dari peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan suksesi;

2) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi penyusunan rencana kebutuhan pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan

4) Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai ASN di KOMNAS HAM.

b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN

1) Penyempurnaan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN di KOMNAS HAM;

2) Penerapan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi penerapan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan

4) Perbaikan berkelanjutan penerapan sistem pengendalian jumlah pegawai ASN di KOMNAS HAM.

c. Pendistribusian Pegawai ASN

1) Perumusan kebijakan pendistribusian pegawai ASN di KOMNAS HAM;

2) Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan pendistribusian pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan

3) Perbaikan berkelanjutan kebijakan pendistribusian pegawai ASN di KOMNAS HAM

d. Sistem Rekrutmen

1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di KOMNAS HAM;

2) Implementasi kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi Implementasi kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di KOMNAS HAM; dan

4) Perbaikan berkelanjutan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di KOMNAS HAM.

e. Sistem Promosi Secara Terbuka

1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di KOMNAS HAM;

2) Penerapan kebijakan sistem promosi secara terbuka di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi penerapan sistem promosi secara terbuka di KOMNAS HAM; dan

4) Perbaikan berkelanjutan sistem promosi secara terbuka di KOMNAS HAM.

f. Assessment Center

1) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center,

2) Penerapan kebijakan pemanfaatan assessment center;

3) Monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan assessment center; dan

4) Perbaikan berkelanjutan pemanfaatan assessment center.

g. Penilaian Kinerja Pegawai

1) Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai di KOMNAS HAM;

2) Penerapan kebijakan penilaian kinerja pegawai di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi kebijakan penilaian kinerja pegawai di KOMNAS HAM; dan

4) Perbaikan berkelanjutan penilaian kinerja pegawai di KOMNAS HAM.

h. Reward And Punishment Berbasis Kinerja

1) Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja di KOMNAS HAM;

2) Penerapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi kebijakan reward and punishment berbasis kinerja di KOMNAS HAM; dan

4) Perbaikan berkelanjutan reward and punishment berbasis kinerja di KOMNAS HAM.

i. Sistem Informasi ASN

1) Pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN di KOMNAS HAM;

2) Penerapan kebijakan sistem informasi ASN di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem informasi ASN di KOMNAS HAM; dan

4) Perbaikan berkelanjutan sistem informasi ASN di KOMNAS HAM.

j. Sistem Pengkaderan Pegawai ASN

1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di KOMNAS HAM;

2) Penerapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan

4) Perbaikan berkelanjutan sistem pengkaderan pegawai ASN di KOMNAS HAM.

k. Pemanfaatan/Pengembangan Data Base Profil Kompetensi

1) Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di KOMNAS HAM;

2) Penerapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di KOMNAS HAM; dan

4) Perbaikan berkelanjutan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di KOMNAS HAM.

1. Sistem Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai ASN

1) Perumusan dan penetapan kebijakan/penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN di KOMNAS HAM;

2) Penerapan kebijakan/penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi kebijakan/penyempurnaan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan

4) Perbaikan berkelanjutan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai ASN di KOMNAS HAM.

m. Pengendalian Kualitas Diklat

1) Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di KOMNAS HAM;

2) Penerapan kebijakan pengendalian kualitas diklat di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian kualitas diklat di KOMNAS HAM; dan

4) Perbaikan berkelanjutan pengendalian kualitas diklat di KOMNAS HAM.

n. Sistem Penggajian Pegawai ASN

1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem penggajian pegawai ASN di KOMNAS HAM;

2) Penerapan kebijakan sistem penggajian pegawai ASN di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem penggajian pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan

4) Perbaikan berkelanjutan sistem penggajian pegawai ASN di KOMNAS HAM.

o. Sistem Pensiun Pegawai ASN

1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pensiun pegawai ASN di KOMNAS HAM;

2) Penerapan kebijakan sistem pensiun pegawai ASN di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem pensiun pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan

4) Perbaikan berkelanjutan sistem pensiun pegawai ASN di masing- KOMNAS HAM.

p. Sistem Jaminan Sosial Pegawai ASN

1) Perumusan dan penetapan kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN di KOMNAS HAM;

2) Penerapan kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN di KOMNAS HAM;

3) Monitoring dan evaluasi kebijakan sistem jaminan sosial pegawai ASN di KOMNAS HAM; dan

4) Perbaikan sistem jaminan sosial pegawai ASN di KOMNAS HAM yang berkelanjutan.

G. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih, dan mendorong iklim kondusif bagi publik maupun bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Meningkatnya sinergi antar instansi negara dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan;

b. Meningkatnya peran serta publik dalam perumusan kebijakan;

c. Meningkatnya dukungan publik terhadap penerapan kebijakan pemerintah;

d. Meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan; dan

e. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang diidentifikasi adalah:

a. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;

b. Menyempurnakan/merubah berbagaiperaturan perundangundangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan lain;

c. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundangundangan yang dipandang menghambat pelayanan; dan

d. Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan.

H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di KOMNAS HAM. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Meningkatnya kemudahan, kepastian, dan kecepatan proses pelayanan yang diberikan oleh KOMNAS HAM;

b. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan di KOMNAS HAM;

c. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan di KOMNAS HAM;

d. Meningkatnya kompetensi SDM pelayanan di KOMNAS HAM

e. Meningkatnya inovasi dalam pelayanan publik di KOMNAS HAM;

f. Meningkatnya partisipasi publik dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan di KOMNAS HAM; dan

g. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di KOMNAS HAM

Kegiatan yang diidentifikasi adalah:

a. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP - One Stop Service) di KOMNAS HAM;

b. Percepatan pelayanan di KOMNAS HAM;

c. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan di KOMNAS HAM;

d. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di KOMNAS HAM;

e. Replikasi pelayanan publik terbaik di KOMNAS HAM;

f. Pengembangan inovasi pelayanan di KOMNAS HAM dengan melakukan program Go Green;

g. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;

h. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;

i. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;

j. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;

k. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan

1. Penguatan peran Inspektorat dalam pengendalian kualitas pelayanan publik.

I. Program Quick Wins

Program quick wins dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik/masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

a. Sistem Pelayanan Terpadu

Semakin tingginya jumlah pengaduan masyarakat kepada KOMNAS HAM dari waktu ke waktu membutuhkan sistem layanan pengaduan yang terpadu dan efektif. Terakhir tahun 2014 jumlah pengaduan yang masuk berjumlah 1000-an.

KOMNAS HAM sejak 2013 sudah menerapkan Program Sistem Pengaduan Terpadu (SPT) dengan kegunaan tidak hanya mendata pengaduan dan/atau berkas pengaduan yang masuk namun juga dilengkapi analisa dari para petugas. Program SPT diterapkan secara online sehingga mudah diakses dimanapun bagi petugas penanganan kasus. Selain itu, SPT dapat memudahkan pencarian berkas dimanapun petugas penangan kasus berada, mempersingkat waktu proses pengerjaan kasus sampai keluar rekomendasi atau tindak lanjut, paperless, dan mengefisiensi dan efektifitas kerja penanganan pengaduan. Secara sederhana, pengadu hanya menggandalkan web browser dan data based yang telah online untuk memproses berkas pengaduan melalui program SPT, selanjutnya beberapa proses yang yang mudah dapat dilalui sampai berkas ditindaklanjuti dan divalidasi oleh KOMNAS HAM dengan baik. Ke depan pengembangan program SPT perlu semakin ditingkatkan diantaranya dengan memberikan kemudahan bagi pengadu untuk dapat mengakses dan membuka berkas pengaduan yang sudah ditangani dan ditindaklanjuti. Dengan sistem yang lebih transparan, diharapkan penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan dengan baik.

b. Program Sekolah Ramah HAM: Pilot Project Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Dunia Pendidikan

Program Sekolah Ramah HAM KOMNAS HAM pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA merupakan sebuah terobosan untuk merespon munculnya berbagai kasus HAM yang kerap terjadi di institusi pendidikan, seperti sekolah. Pilot project sekolah ramah HAM yang sudah dilakukan tahun 2015 diharapkan bisa menghasilkan sebuah indikator mengenai kriteria sekolah ramah HAM yang jika diterapkan dapat menstimulus penerapan nilai-nilai HAM yang berimplikasi pada berkurangnya kasus diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah melainkan di lingkungan luar sekolah dimana para siswa dikemudian hari berinteraksi dan bergaul dengan masyarakat luas. Lebih lanjut, indikator Sekolah Ramah HAM seharusnya memuat 'cikal bakal' pembentukan mind-set dan mental individu yang baru terkait hak asasi manusia.

c. Penyusunan indikator Kota Ramah HAM

Dalam arti praktis, kota ramah HAM memiliki arti bahwa semua penduduk, tanpa memandang ras, jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, latar belakang etnis dan status sosial, khususnya kaum minoritas dan kelompok rentan lainnya yang secara sosial rentan dan terpinggirkan, dapat berpartisipasi secara penuh dalam pengambilan keputusan dan proses implementasi kebijakan yang mempergaruhi kehidupan mereka sesuai dengan prinsip – prinsip HAM, seperti non diskiriminasi, supremasi hukum, partisipasi, pemberdayaan, transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia dimana otonomi daerah memberikan kewenangan pemerintah daerah yang cukup besar untuk mengelola wilayahnya sendiri, kota ramah HAM juga dipahami sebagai tata laksana HAM dalam konteks lokal dimana pemerintah daerah, DPRD, masyarakat sipil, organisasi sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua penduduk dalam semangat kemitaraan bersadarkan standar dan norma – norma HAM. Ke depan, sebagai salah satu program andalan Komnas HAM, program kota ramah HAM seharunya diawali dengan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan beberapa kota di beberapa provinsi Indonesia. Dampak dari MOU adalahadanyakomitmenbersamaantarakota-kota Provinsi/Kabupaten dan Komnas HAM untuk ke depan dapat menyusun regulasi berbasis HAM, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

d. Pilot Project Implementasi Indikator HAM Bidang Kesehatan, Pendidikan, Pangan, dan Perumahan

Empat indikator HAM yang telah disusun KOMNAS HAM, mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, pangan, dan perumahan sangat berguna untuk mengukur sejauh mana kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan empat hak dimaksud. Indikator HAM merupakan alat ukur yang berbeda dengan alat ukur lain yang sudah berkembang, seperti Human Development Index (HDI). Indikator HAM bukanlah brancmark (menggunakan standard angka-angka semata), melainkan alat ukur yang fokus pada tiga aspek utama, yakni: struktur (legislasi), Proses (Program/kebijakan pemerintah), dan Hasil (penikmatan hak bagi pemangku hak).

Di beberapa negara, seperti di Afrika Selatan, penyusunan indikator HAM sudah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya index HAM yang kemudian dijadikan pegangan bagi setiap negara untuk menyusun program dan kebijakan ke depan. Hasil yang diperoleh cukup signifikan, setiap instansi terkait kemudian menyusun program dan kebijakan dalam pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM.

e. Penataan KOMNAS HAM yang Ramah dan Manusiawi

Penataan KOMNAS HAM yang ramah dan manusiawi akan dapat memberikan dampak positif kepada proses pemberian layanan dan kenyamanan kerja karyawan KOMNAS HAM. Proses pemberian layanan kepada masyarakat termasuk pengaduan dapat diberikan dengan baik, melalui penerapan pelayanan yang ramah, cepat dan efektif dan didukung dengan suasana dan kondisi gedung dan ruangan yang nyaman serta ramah lingkungan. Suasana dan sarana yang ramah dan manusiawi tersebut termasuk ramah terhadap para penyandang disabilitas. Kenyamanan kerja karyawan di lingkungan KOMNAS HAM akan tercipta apabila didukung oleh sarana dan pra sarana yang ramah dan manusiawi

Untuk memudahkan membaca, berikut Tabel Quick Wins berikut capaian berupa produk dan dampaknya:

NoQuick WinsCapaianCapaian
1.Quick Wins Sistem Pelayanan TerpaduProduk Website dan online data basedDampak Kemudahan pengaduan mengakses dan membuka berkas pengaduan
2.Program Sekolah Ramah HAM : Pilot Project Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Dunia PendidikanBuku Pendamping Guru untuk Pembelajarandan membuka berkas pengaduan yang ditangani dan ditindaklanjuti Tranparansi Bentuk implementasi dari Program Revolusi Mental Pemerintahan
untuk Pembelajaran PPKn di tingkat SMA/ SMKJokowi-JK melalui revolusi karakter bangsa dengan program aksi di bidang pendidikan
Percontohan Sekolah Ramah HAMmodel sistem pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan HAM dalam sistem pendidikan formal. Menjadi kerangka pikir dalam proses penyusunan program
3.Program Kota Ramah HAMPedoman penyelenggaraan dan diseminasi program Kota Ramah HAMTerbangunnya komitmen bersama dalam rangka mendirikan kota ramah HAM
4.Pilot project advokasi implementasi indikator HAM di 4 (empat) sektor, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan, danRamah HAM Advokasi penerapan indikator HAM di 4 (empat) sektor, yaitu kesehatan, pendidikan, pangan, dan perumahanIndividu dapat menikmati (enjoyment] hak asasinya Pemerintah menyusun program dan kebijakan
5.perumahan KOMNAS HAM yang hijau, ramah dan manusiawiGedung bangunan yang mudah diakses dan hijau, serta layanan KOMNAS HAM yang manusiawi bagi pengaduProses pemberian layanan kepada masyarakat termasuk pengaduan dapat diberikan dengan baik melalui penerapan pelayanan yang ramah, cepat dan efektif dan didukung dengan suasana dan kondisi gedung dan ruangan yang nyaman.

BAB IV PENUTUP

Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 di KOMNAS HAM merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Roadmap Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Reformasi birokrasi KOMNAS HAM dilaksanakan melalui programprogram yang berorientasi pada outcomes. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk mnghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh pegawai di KOMNAS HAM.

Roadmap Reformasi Birokrasi merupakan instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah. Dokumen ini agar menjadi pedoman bagi Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi KOMNAS HAM, serta seluruh pegawai di lingkungan KOMNAS HAM dalam menyusun dan melaksanakan reformasi birokrasi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ..2018

Sekretaris Jenderal

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Tasdiyanto

NIP 197207201996031001