Pustaka Taratsa

Baca teks (PDF): LAPORAN BERSAMA LIMA LEMBAGA NEGARA TENTANG PEMANTAUAN TEMPAT-TEMPAT PENAHANAN PERIODE 2013-2018

116 halaman · 116 halaman diproses dengan OCR · 42.3 detik

Versi OCR mungkin terdapat kesalahan eja, ketik, tata letak, atau hal terkait tipografi. Untuk ketepatan hasil, silakan merujuk pada dokumen asli.

Daftar isi
  1. LAPORAN BERSAMA LIMA LEMBAGA NEGARA TENTANG PEMANTAUAN TEMPAT-TEMPAT PENAHANAN PERIODE 2013 - 2018
  2. KATA PENGANTAR
  3. DAFTAR ISI
  4. BABI TIM GABUNGAN KERJASAMA PENCEGAHAN PENYIKSAAN1
  5. Latar Belakang
  6. Mandat
  7. BAB II
  8. KERANGKA KONSEPTUAL PENCEGAHAN PENYIKSAAN
  9. Pentingnya pencegahan penyiksaan
  10. OPCAT: Mekanisme Internasional
  11. Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan (National Preventive Mechanism on Preventing Torture)
  12. Kerjasama Pencegahan Penyiksaan di Indonesia
  13. Pedoman Menilai
  14. Pengertian "Penyiksaan"
  15. 1. Bangkok Rules
  16. 2. Havana Rules:
  17. 3. Beijing Rules:
  18. 4. Mandela Rules:
  19. Rule 1
  20. Rule 8
  21. Rule 32 (1)
  22. Rule 34
  23. Rule 43 (1)
  24. Rule 57 (3)
  25. Rule 71 (2)
  26. Rule 76 (1)
  27. BAB III TEMUAN HASIL PEMANTAUAN
  28. A. Temuan atas Instrumen Hukum Nasional
  29. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  30. 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  31. Pasal 1 angka 4
  32. Pasal 4
  33. 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
  34. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  35. Pasal 3 menjelaskan bahwa upaya kesehatan jiwa bertujuan:
  36. 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  37. 8. UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.
  38. 9. UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  39. Instrumen Hukum Internasional
  40. 4. Konvensi Hak Anak
  41. 5. Konvensi Penyandang Disabilitas
  42. 6. Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan
  43. B. Temuan Hasil Pemantauan 5 lembaga
  44. B.1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM):
  45. Temuan Umum
  46. Temuan Khusus
  47. Deteni c)
  48. Dugaan Penyiksaan. g.
  49. Minimnya Sarana, Prasarana, dan Tenaga Kesehatan
  50. 1. Pusat Pengobatan Kyai Syamsul Ma'arif, Kabupaten Brebes.
  51. 3. Pondok Pesantren Ar-Ridwan, Kabupaten Cilacap.
  52. 5. Pondok Pemulihan Sahabat, Kabupaten Sleman.
  53. 6. Panti Sosial dan Dhuafa Hafara, Kabupaten Bantul.
  54. Analisa
  55. B.2. KOMNAS PEREMPUAN
  56. 1. Overload
  57. (Narasumber C, Lapas Kerobokan)
  58. 2. Fasilitas Air Bersih yang Tidak Memadai
  59. 3. Fasilitas Makan Minum
  60. 4. Minimnya Sensitifitas Gender dalam Penempatan dan Klasifikasi Penahanan dan Perawatan Kesehatan
  61. 5. Hak Membawa Anak Dan Merawat Anak
  62. 6. Hak Atas Informasi Dan Komunikasi.
  63. 7. Hak Keamanan Diri.
  64. 8. Minimnya Lapas Khusus Perempuan
  65. 9. Korupsi Sistemik
  66. 10. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam berbagai Bentuk:
  67. 10.1 Kekerasan Fisik dalam penangkapan:
  68. 10.2 Kekerasan Psikis
  69. 10.3 Kekerasan Ekonomi
  70. 10.4 Kekerasan Seksual
  71. Temuan Serupa Tahanan di Panti Sosial
  72. 1. Penyiksaan dan Penghukuman Tidak Manusiawi di Serupa Tahanan
  73. 2. Perempuan Kehilangan Hak Pembelaan Diri
  74. 3. Stigma sebagai Pekerja Seks
  75. Pemantauan Dampak Hukuman Mati
  76. 2. Penyiksaan seksual
  77. 3. Pemerasan
  78. Kekerasan Berbasis SOGIE SC
  79. B.3. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)
  80. Temuan Pemantauan.
  81. Pemantauan 2018
  82. B.4 Maladministrasi Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan oleh Ombudsman Republik Indonesia
  83. 1) Proses pengajuan awal
  84. 2) Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Untuk Pengajuan Hak
  85. 3) Proses Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI
  86. 4) Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
  87. 1) Padang, Sumatera Barat
  88. 2) Tangerang, Banten
  89. 3) Samarinda, Kalimantan Timur
  90. 4) Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
  91. 5) Jawa Barat
  92. B.5. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
  93. Metode Kunjungan LPSK Ke Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan
  94. 1. Preventif (pencegahan) terhadap intimidasi yang dapat menekan Saksi Pelaku baik fisik maupun psikis.
  95. 1) Mekanisme Perlindungan
  96. 2) Aktivitas, Ruang Sel, dan Kunjungan Eksternal
  97. 3) Pemeriksaan Sebagai Saksi
  98. 2. Represif (penanggulangan) atas intimidasi yang dapat diterima Saksi Pelaku
  99. 3. Praktik Perlindungan dan Monitoring LPSK Di Lapas dan Rutan
  100. 3.1. Kunjungan LPSK di Lapas Cibinong
  101. 3.2. Kunjungan Lapas ke Rutan Kebon Waru (Kasus Lapas Banceuy)
  102. 3.3. Kunjungan LPSK ke Lapas Kelas I Kedungpane Semarang
  103. 3.4. Kunjungan LPSK ke Lapas Payakumbuh
  104. 3.5. Perlindungan Terlindung LPSK diRutan Kelas IIB Kota Kupang
  105. 3.6. Perlindungan bagi Terlindung LPSK di Lapas Pangkal Pinang
  106. 3.7. Perlindungan bagi Terlindung LPSK di Rudenim Jakarta dan Makassar
  107. 4. Temuan Kunjungan LPSK
  108. 5. ANALISIS
  109. 1) Analisis dengan kerangka CAT / HAM
  110. 2) Analisis Berdasarkan Mandat Lembaga
  111. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
  112. BAB IV ANALISIS TEMUAN
  113. 1. Overload
  114. 2. Minimnya Pelayanan Kesehatan
  115. 3. Fasilitas makan, pakaian dan air bersih
  116. 4. Penyalahgunaan Wewenang Penegakan Disiplin dan Sanksi
  117. 5. Hak Informasi bagi Tahanan
  118. 6. Dugaan Penyiksaan pada Proses Penyidikan Kepolisian
  119. 7. Dugaan Tindak Penyiksaan dan Tidak Manusiawi dalam Lapas/Rutan
  120. 8. Tidak adanya Pemisahan Narapidana dan Tahanan
  121. Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih

LAPORAN BERSAMA LIMA LEMBAGA NEGARA TENTANG PEMANTAUAN TEMPAT-TEMPAT PENAHANAN PERIODE 2013 - 2018

Tim Penulis : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komanas HAM) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan) Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Ombudsman Republik Indonesia ( ORI) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Laporan bersama ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan merupakan kerja sama lima lembaga dalam program kerjasama Pencegahan penyiksaan. Kelima lembaga negara merupakan pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Pencetakan dokumen ini didukung oleh Uni Eropa. Subtansi publikasi menjadi tanggung jawab lima lembaga dan tidak mencerminkan pada Uni Eropa.

Judul : Laporan Bersama Lima Lembaga Negara Tentang PemantauanTempat-Tempa Penahanan Periode 2013-2018

Cetak I : November 2019

Penulis : Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tim Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tim Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tim Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Cover dan : Agus danTarjo

Design isi

UkuranBuku : 20 x 27 cm

Halaman : 116 halaman

ISBN

Diterbitkan oleh:

Komisi Nasional HakAsasi Manusia (Komnas HAM)

Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

KATA PENGANTAR

Perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapatkan pengakuan tersendiri oleh masyarakat dunia. Selain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dunia internasional juga mengeluarkan berbagai instrumen hak asasi baik hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial dan budaya maupun berbagai instrumen spesifik lainnya tentang hak asasi manusia. Yang tidak kalah pentingnya adalah PBB juga mengeluarkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (The United Nations Conventions Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui resolusi 39/46 pada 10 Desember 1984 dan mulai berlaku pada 26 Juni 1987.

Sebagai bagian dari PBB atau masyarakat internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi, kovenan dan instrumen hak asasi manusia. Khusus tentang Konvensi Anti Penyiksaan tersebut, Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1998 pada 28 September 1998. Ratifikasi ini menjadi bukti bahwa Indonesiapun mengakui pentingnya perlindungan terhadap hak asasimanusia, khususnya menyangkut issu menentang penyiksaan dan berbagai perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Konvensi Anti Penyiksaan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak asasi bagi manusia yang secara fisik bebas, namun juga mereka yang sedang menjalani hukuman atau kondisi lain yang membuat kebebasan mereka tercerabut. Misalnya saja hak asasi manusia di tempat-tempat tahanan. Meskipun mereka menjalani hukuman yang secara fisik membuat kebebasan mereka terbatasi, namun hak asasi mereka tetap harus dipenuhi, terutama untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Ratifikasi tersebut sekaligus menandai komitmen bangsa Indonesia untuk secara bersama-sama mencegah dan menghapus berbagai praktek yang bertentangan dengan isi konvensi. Tentu saja, diperlukan kerja keras semua pihak, terutama pemerintah, terutama dalam hal ini lembaga penegak hukum untuk menyusun langkah-langkah yang progresif mengatasi berbagai tantangan membangun suatu kondisi yang lebih kondusif bagi terlindunginya hak asasi setiap orang, khususnya untuk tidak mengalami penyiksaan dan praktek kekerasan lainnya.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama untuk mengupayakan pencegahan penyiksaan bagi mereka yang kebebasannya tercerabut. Kelima lembaga membentuk Tim bungan Kerjasama Pencegahan Penyiksaan untuk mensosialisasikan pentingnya pencegahan penyiksaan di tempat-tempat penyiksaan agar komitmen Indonesia tidak berhenti pada wacana. Perbaikan kondisi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, selain wujud tanggung jawab mengurusi hak asasi manusia yang berada di Indonesia, juga merupakan langkah meningkat kanmartabat bangsa Indonesia di dunia internasional.

Ahmad Taufan Damanik Ketua Komnas HAM RI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii DAFTAR ISI BAB I TIM GABUNGAN KERJASAMA PENCEGAHAN PENYIKSAAN Latar Belakang 1 Mandat 2 BAB II KERANGKA KONSEPTUAL PENCEGAHAN PENYIKSAAN 5 Pentingnya Pencegahan Penyiksaan 6 OPCAT: Mekanisme Pencegahan Internasional 8 Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan (National Preventive Mechanism on Preventing Torture) 9 Kerjasama Pencegahan Penyiksaan di Indonesia 10 Pedoman Menilai 13 BAB III TEMUAN HASIL PEMANTAUAN 21 A. Instrumen Hukum Nasional 25 Instrumen Hukum Internasional 25 B. Temuan Hasil Pemantauan 5 Lembaga 33 B.1. Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM) 34 Temuan Umum 34 Temuan Khusus 37 Analisa 44 B.2 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 44 Temuan Umum 44 Temuan Serupa Tahanan di Panti Sosial 57 Pemantauan Dampak Hukuman Mati 58 Kekerasan Berbasis SOGIE SC 60 B.3 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 61 Temuan Pemantauan 61 B.4 Ombudsman Republik Indonesia 65

Maladministrasi Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan .... 65 Tidak Diperolehnya Layanan Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Hak Lainnya Terkait Pengurangan Masa Hukuman. 66 67 a. Pemberian hak terhadap pengurangan masa hukuman. b. Pelayanansarana/prasarana dan kesehatan. 70 B.5 LembagaPerlindunganSaksidanKorban (LPSK) 75 75 Metode Kunjungan LPSK ke Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan Temuan Kunjungan LPSK 89 Analisis 91 Kesimpulan dan Rekomendasi 95 BAB IV ANALISIS TEMUAN 97 Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih 109

BABI TIM GABUNGAN KERJASAMA PENCEGAHAN PENYIKSAAN1

Latar Belakang

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia atau The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998. Adapun tujuan meratifikasi konvensi ini adalah untuk mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan dan tindakan lain yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, serta menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya hak untuk bebas dari penyiksaan.²

Ratifikasi ini bukan tanpa catatan, Indonesia membuat reservasi atas pasal 30 Konvensi berkenaan dengan penyelesaian antar negara pihak didepan Mahkamah Internasional (InternationalCourt of Justice). Indonesia juga tidak mengakui kompetensi Komite Menentang Penyiksaan untuk menerima komunikasi dari negara pihak lain, maupun dari atau atas nama individu berdasarkan pasal 21 dan 22 dari Konvensi tentang Penyiksaan. Protokol Opsional untuk CAT juga belum diratifikasi.

Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia, diantaranya dengan menyusun Rancangan Undang-Undang Anti Penyiksaan yang diajukan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Rancangan UU ini diharapkan dapat mencegah praktik penyiksaan. Upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah penyelenggaraan berbagai diskusi dan lokakarya mengenai Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan. Komnas HAM dan Komnas Perempuan menjadi lembaga inisiator dalam pembentukan mekanisme nasional pencegahan penyiksaan ini. Hasil Lokakarya Komnas HAM dengan Association for the Prevention of Torture (APT) pada 9 Desember 2013 memberikan usulan dibentuknya mekanisme kerja multi lembaga (multiple-body).3 Lembagalembaga tersebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM), Komisi Nasional Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombusdman Republik Indonesia (ORI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mekanisme pencegahan oleh kelima lembaga negara ini adalah dengan melakukan pengawasan terhadap situasi tempat-tempat penahanan di Indonesia.

Pilihan model multi lembaga sebagai mekanisme pencegahan penyiksaan karena dipandang lebih efisien dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan membangun sebuah lembaga independen baru.4 Sebagaimana akan dijelaskan, bahwa masing-masing lembaga merupakan lembaga independen yang memiliki mandat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pencegahan penyiksaan. Alasan lain karena masing-masing lembaga memiliki legalitas, sarana pendukung dan sumber daya manusia yang memadai, dan mitra dan serta perwakilan ditingkat provinsi.5

1. Laporan ditulis oleh sebuah tim, yang berasal dari 5 lembaga hak asasi di Indonesia, yaitu Siti Aisah, Endang Sri Melani, Yuli Asmini, Dwi ayu, Aflina Mustafainah, Mulatningsih, Achmad Soleh, Sandra Anggita, Fajar Putra, Agnes Tampubolon Agtesya, Ichwan Aulia]

2. Lihat penjelasan Undang-Undang No.

5 Tahun 1998 ]

3. Ibid, h. 1

4. Ibid, h.11

Mandat

Mandat yang diperlukan untuk melakukan pencegahan penyiksaan sudah melekat pada masingmasing lembaga. Mandat dasarnya adalah Pancasila -- khususnya sila ke dua -- dan UUD 1945 yang menentukan bahwa bebas dari penyiksaan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun termasuk oleh pemerintah.6

siapapun termasuk oleh pemerintah.6
Komisi Nasional HAk Asasi Manusia (Komnas HAM)SUMBER MANDATPENCEGAHAN PEYIKSAAN
Komisi Nasional HAk Asasi Manusia (Komnas HAM) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas4 fungsi Komnas HAM Komnas HAM memiliki tugas 'mengembangkan kondisi kondusif bagi pelaksaanaan HAM. Kewenangan menghapus segalabentukkekerasan,Komnas HAM memiliki kewenangan untuk mengawasi tempat penahanan, mengunjungi, memantau dan memeriksa seluruh wilayah Indonesia jika terjadi atau diduga terdapat atau berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dengan cakupan instansi yang luas untuk dikunjungi, diperiksa atau diinvestigasi (kepolisian, militer, imigrasi, pemasyarakatan, detensi dan tempat-tempat rehabilitasi dll). Kegiatan: investigasi, penelitian, penyebarluasan wawasan, pengamatan dan laporan kondisi hak asasi. Kegiatan: penyebarluasan pemahaman,
Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)Kewenangan menghapus segalabentukkekerasan, melakukan pencegahan dan penanggulangan kekerasan ter- hadap perempuan.7Kegiatan: penyebarluasan pemahaman, pengkajian dan penelitian, pemantauan, memberi saran dan rekomendasi pada pemerintah, mengembangkan kerjasama.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)Meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak.KPAI memiliki kewenangan untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak Anak yang berhadapan dengan hukum dijamin dengan memberikan perlindungan secara manusiawi, pemisahan dengan orang
Pasal 1 angka 1 jo pasal 94 (3) Undang-undangNomor11/2012: Wewenang melakkukan pemantauan, evaluasi & pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana AnakAnak yang berhadapan dengan hukum dijamin dengan memberikan perlindungan secara manusiawi, pemisahan dengan orang dewasa, mendapatkan bantuan hukum, bebas dari penyiksaan dan penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak
SUMBER MANDATPENCEGAHAN PEYIKSAAN
manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.8 Kegiatan: melakukan pengawasan, memberi masukan dan usulan, mengumpulkan data dan informasi, melakukan kerjasama, dan memberi laporan.
Ombudsman RI (ORI)Mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemeritahan, baik di pusat maupun di daerah, ter masuk yangdiselenggarakanolehBadan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan layanan publik tertentu.9Membuat standar pengawasan, melakukan kajian, membuat laporan hasil pengawasan.
Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK)Memiliki kewenangan melindungi saksi dan korban dalam sebuah tindak pidana LPSK Melindungi hak-hak saksi dan korban sebagaimana Pasal 5 ayat 1 UUNo. 31/ 2014Setiap orang yang menjadi korban penyiksaan dapat dikordinasikan melalui LPSK untuk mendapatkan perlindungan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososilal, restitusiataukompensasi,memberi perlindungan, memberi bantuan medis. Kegiatan: meminta keterangan, mengelola rumah aman, memindahan atau merelokasi terlindung , melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan

5. Ibid, h.

6. Draft Background Paper, Pelaksanaan Pencegahan Penyiksaan di Indonesia Melalui Mekanisme yang diatur dalam Optional Protocol Menentang Penyiksaan (OPCAT), h. 5

7. Ibid, Pasal 2

8. Lihat Pasal 64 Undang-Undang No.

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

9. Lihat Pasal 2, 5, 6, 7, dan 8 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombusdman Republik Indonesia

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL PENCEGAHAN PENYIKSAAN

Setiap negara, termasuk Indonesia wajib mencegah di wilayah kewenangan hukumnya segala bentuk perbuatan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang tidak termasuk tindak penyiksaan; dan mengambil langkahlangkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan, seperti investigasi dan edukasi. Guna mendapatkan ruang lingkup kegiatan ini maka diperlukan konsep dari 'penyiksaan' sebagai batasan termasuk unsur-unsur didalamnya. Tanpa konsep dan batasan serta unsur-unsurdapat menghambat upaya pencegahan secara efektif.

Pendekatan (approach) yang digunakan dalam kegiatan pencegahan ini adalah hak asasi manusia. Masyarakat internasional melihat bahwa manusia berhak untuk bebas dari penyiksaan dan hal tersebut merupakanhak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) dan pelanggaran atas hak ini merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia.

Penggunaan pendekatan ini memiliki dasar hukum yang kuat karena: (1) bebas dari penyiksaan merupakan ius cogens10 yang menciptakan kewajiban setiap negara (kewajiban erga omnes) untuk melarang dan menghukum tindak penyiksaan kepada siapapun. Dengan kata lain larangan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya secara hukum internasional berlaku dalam keadaan apapun -- baik dalam keadaan damai, maupun konflik bersenjata, keadaan darurat umum, atau ancaman-ancaman kepada keamanan nasional -- dan mengikat semua negara terlepas dari apakah negara tersebut telah meratifikasi instrumen-instrumen hak asasi manusia atau belum; (2) Indonesia merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan yang juga membawa konsekuensi untuk memberlakukan norma-norma itu dalam hukum nasional kita; termasuk mengkriminalisasi tindak penyiksaan dan melakukan upaya-upaya pencegahan dan; (3) Konsitusi dan berbagai undang-undang nasional lainnya dengan tegas menentukan hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan.

Bab ini akan menguraikan urgensi pencegahan penyiksaan, mekanisme yang digunakan dan diakhiri dengan batasan 'penyiksaan' yang menggambarkan cakupan obyek pemantauan dari pencegahan.

10 Hal ini berarti, larangan melakukan penyiksaan menempatkan posisi tertinggi dalam hirarki norma, yang tidak boleh dikesampingkan dan hanya dapat diperbahaui oleh norma hukum umum intemasional yang mengikutinya yang memiliki ciri yang sama. Sifatnya sebagai ius cogens ditunjukkan dengan diaturnya norma ini dalam berbagai hukum internasional, telah menjadi praktek-praktek dalam hukum kebiasaan intermasional dan dijamin secara luas dalam konstitusi berbagai negara.

11 Kedua istilah ini bagaikan dua sisi dalam satu mata uang. Erga omnes berati 'kewajiban yang mengalir ke semua'. Oleh karenanya kewajiban-kewajiban dari ius cogens dapat diasumsikan bersifat erga omnes. Lihat Bassiouni, M. Cherif, "Intemational Crimes: Jus Cogens and Obligatio erga Omnes" dalam 59 Law and Contemporary Problems, "Accountability for Intemational Crimes and Serious Violations of Fundamental Human Rights", (1996).

Pentingnya pencegahan penyiksaan

Diatas telah disebutkan bahwa dunia internasional menempatkan penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat [selanjutnya disebut 'perlakuan semenamena'] sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang serius12. Juga disebutkan kebebasan dari penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Merujuk pada hal ini Indonesia berkepentingan menjadi bagian dari masyarakat internasional dalam mengupayakan penghapusan penyiksaan. Persis di titik inilah Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture, tekenal dengan singkatan dan selanjutnya disebut CAT) sebagai sebuah mekanisme represif untuk mencegah terjadinya tindak penyiksaan.

Alasan lain bertumpu pada cita-cita luhur Bangsa Indonesia untuk tercapainya masyarakat yang menghargai dan menghormati martabat manusia sebagaimana sila II Pancasila. Maka, penghapusan penyiksaan mempertegas Dasar Negara Indonesia. Hal ini tidak mungkin tercapai selama masih terjadi pemerintahan tirani -- sebuah lingkungan dimana praktik-praktik penyiksaan subur terjadi. Dengan demikian penghapusan penyiksaan juga merupakan upaya memperkuat proses demokrasi di Indonesia.

Sehubungan dengan hal ini daripada bersikap reaktifatas terjadinya pelanggaran demi pelanggaran atas hak untuk bebas dari penyiksaan, lebih baik pro aktif dan responsif dengan mencegah terjadinya atau berulangnyapelanggaran-pelanggaran tersebut. Dari berbagai studi dan laporan tempat-tempat yang berpotensi tinggi terjadinya penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi lainnya adalah tempat-tempat penahanan -- dimana kebebasan manusia memang dibatasi. Pada diri mereka yang kebebasannya dibatasi, inilah pihak yang paling beresiko menjadi objek penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya.

Oleh karena itu penting dilakukan berbagai upaya untuk mencegah kekerasan, salah satunya melalui kunjungan berkala ke berbagai tempat tahanan utuk mencegah terjadinya (berulangnya) penyiksaan dan 'perlakuan semena-mena'. Upaya pencegahan pada gilirannya dapat memangkas kekerasan yang mengarah pada tindak penyiksaan dan 'perlakuan semena-mena' lainnya. Selain itu, kelima lembaga yang bekerjasama memiliki kewenangan memeriksa secara langsung perlakuan yang dialami oleh orang-orang yang dirampas kemerdekaannya dan kondisi tempat penahanannya. Melalui itu dapat dibangun role model pencegahan penyiksaan nasional -- yang kemudian dapat menjadi rujukan pengawasan berkala ke tempat terjadinya pembatasan kebebasan.

OPCAT: Mekanisme Internasional

Dalam masyarakat internasional, sistem perlindungan hak asasi manusia berdasar pada berbagai instrumen hak asasi manusia. Demikian pula perlindungan atas hak untuk bebas dari penyiksaan

-- yang sebagaimana diungkapkan di atas -- bersandar terutama pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan CAT13, juga Optional Protocol Convention Against Torture (Protokol Pilihan Konvensi Anti Penyiksaan), guna melengkapi tujuan CAT disingkat OPCAT. Protokol pilihan ini juga menjadi kebutuhan strategis untuk membantu negara-negara dalam melaksanakan kewajiban internasional mereka baik karena keterikatan pada sebuah konvensi maupun pada hukum kebiasaan internasional.

Upaya pencegahan penyiksaan dan 'perlakuan semena-mena' lainnya melalui OPCAT akan dilakukan dengan membentuk sebuah sistem yang terdiri dari kunjungan berkala ke seluruh tempat penahanan di dalam jurisdiksi dan kendali negara pihak; dan atas dasar kunjungan-kunjungan ini, diberikan rekomendasi-rekomendasi dari ahli-ahli nasional maupun internasional kepada berbagai pihak berwenang dari negara pihak mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk pencegahan penyiksaan.14

Sebagai tambahan dari CAT, OPCAT tidak membentuk sebuah sistem pengaduan perorangan (individual complaints) karena hal ini sudah diatur dalam Pasal 22 CAT. OPCAT juga tidak mengharuskan negara-negara pihak menyerahkan laporan periodik pada badan traktat. Sebaliknya, OPCAT memperkenalkan elemen tambahan dan praktis untuk melawan dan mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.15 OPCAT juga memberikan landasan baru di dalam sistem hak asasi manusia PBB atas dasar empat alasan berikut:

a) OPCAT menekankan pada pencegahan

OPCAT sebuah sistem yang akan dioperasionalkan salah satunya dengan melakukan kunjungankunjungan yang proaktif dan inovatif untuk mencegah terjadinya penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Melalui CAT, kunjungan hanya dapat dilakukan setelah diketahui adanya tuduhan telah terjadinya penyiksaan, dan perbuatan tidak manusiawi. Dengan kata lain harus mendapatkan persetujuan dari negara terkait terlebih dahulu. Tidak demikian dengan mekanisme OPCAT, negara memberikan persetujuannya untuk memperbolehkan ahli-ahli nasional dan internasional untuk melakukan kunjungan-kunjungan berkala ke seluruh tempat dimana orang dirampas kebebasannya dan diduga terjadi penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya.

Kunjungan yang dilakukan dapat membantu mengidentifikasikan faktor-faktor resiko, menganalisa baik kesalahan-kesalahan sistematis dan pola-pola kegagalan, dan mengusulkan rekomendasirekomendasi untuk menangani penyebab-penyebab dasar terjadinya penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.16 b) OPCAT menggabungkan upaya-upaya nasional dan internasional secara komplementer.

OPCAT, merupakan pelopor dari lahirnya sebuah sistem yang menggabungkan upaya-upaya nasional dan internasional. OPCAT melahirkan sebuah badan ahli dalam PBB yaitu Sub-Komite untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (disingkat SPP) dan sebuah Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan (MNPP), yang bertugas untuk: 17

1. Melakukan kunjungan-kunjungan berkala ke tempat-tempat penahanan untuk memperbaiki kondisi dan perlakuan terhadap orang-orang yang dirampas;

2. Memberikan berbagai rekomendasi berkaitan dengan diadopsinya langkah-langkah pencegahan dan perbaikan sistem perampasan kebebasan; dan

3. Bekerja secara konstruktif dengan negara-negara pihak dalam melaksanakan rekomendasirekomendasi tersebut.

c) OPCAT menekankan pada kerjasama, bukan pengutukan

OPCAT didasarkan pada konsep kerjasama negara-negara pihak demi memperbaiki kondisi dan tempat-tempat penahanan dan juga prosedur-prosedur yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Sistem yang dilahirkan oleh OPCAT ini didasarkan atas proses kerjasama dan dialog jangka panjang yang berkesinambungan demi membantu para negara pihak untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya secara jangka panjang

d) OPCAT membentuk hubungan segitiga antara badan-badan OPCAT dan negara-negara pihak.

Dalam rangka memberikan perlindungan yang seluas-luasnya terhadap setiap orang yang dirampas kebebasannya, OPCAT membentuk sebuah hubungan segitiga antara negara-negara pihak, SPP, dan MNPP. Hubungan segitiga ini dihasilkan melalui berbagai rangkaian kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenang yang saling berkaitan sebagai berikut:

1). SPP dan MNPP memiliki wewenang untuk melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai tempat penahanan.

2). Negara-negara pihak wajib memperbolehkan kunjungan-kunjungan oleh SPP dan MNPP.

3). SPP dan MNPP memiliki wewenang untuk memberikan berbagai rekomendasi untuk perubahan.

4). Negara-negara pihak diwajibakan untuk mempertimbangkan berbagai rekomendasi tersebut.

5). SPP dan MNPP harus dapat memelihara hubungan.

6). Negara-negara pihak diwajibkan untuk memfasilitasi kontak secara langsung (atas dasarkerahasiaan, jika diperlukan) antara SPP dan MNPP

12 Pasal 5 DUHAM menyatakan bahwa "tidak seorangpun boleh disiksa atau diberikan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat

13 Disamping ini terdapat pula instrumen yang bersifat regional terutama di Eropa, Amerika dan Afrika.

14 The Association for the Prevention of Torture (APT) dan the Inter-American Institute for Human Rights(IlHR), Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Melawan Penyiksaan.14 Pedoman Pelaksanaan, 2010, h. 4

15 Sehubungan dengan hal ini setiap Negara yang telah meratifikasi CAT sesungguhnya meratifikasi pula OPCAT

16 Tujuan jangka panjang dari OPCAT adalah untuk mengurangi resiko-resiko dari perlakuan sewenang-wenang dan membangun sebuah lingkungan dimana penyiksaan hampir tidak mungkin terjadi.

17 Lihat Mandat dan fungsi dari SPP dan MNPP yang dijelaskan secara mendalam pada Bab III, IV, dan V Optional Protocol Convention Against Torture

Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan (National Preventive Mechanism on Preventing Torture)

Pilar kedua dari OPCAT adalah kewajiban pembentukan atau penunjukan suatu Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan (MNPP) bagi setiap negara pihak, selambat-lambatnya satu tahun setelah ratifikasi OPCAT.

Kewajiban ini memberikan penekanan bahwa pelaksanaan kewajiban HAM (human rights obligation) melalui pencegahan penyiksaan adalah pertama dan utama merupakan kewajiban nasional yang harus dilakukan melalui suatu sistem perlindungan nasional yang bersifat imparsial. Walaupun OPCAT menetapkan persyaratan-persyaratan dasar bagi suatu Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan, namun memungkinkan adanya fleksibilitas bagi setiap negara pihak dalam penyusunan Mekanisme Nasional Pencegahan Penyiksaan sesuai dengan keadaannya masing-masing.

MNPP merupakan produk nasional yang pembentukan atau penunjukannya diserahkan sepenuhnya pada internal negara pihak, sepanjang memenuhi kriteria-kriteria dasar yang tercakup di OPCAT. Adapun kriteria dan wewenang MNPP diatur secara mendetail di dalam pasal 17-22 OPCAT. Syarat yang paling mendasar adalah independensi dan pemberian akses/kebebasan MNPP terkait kunjungan rutin.

MNPP dapat terdiri dari sebuah badan atau beberapa badan; dapat juga merupakan sebuah lembaga baru yang khusus didirikan sebagai MNPP, ataupun dengan menunjuk beberapa badan yang telah ada dan berjalanuntuk mengambil alih tugas dan fungsi MNPP.

Selanjutnya, mekanisme kerja dan distribusi tugas dan wewenang internal lembaga tersebut disesuaikan dengan karakteristik khusus MNPP. Akan tetapi, bentuk kelembagaan MNPP diserahkan pada pertimbangan masing-masing negara pihak. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa OPCAT memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan masing-masing negara pihak. OPCAT berpandangan bahwa MNPP harus dapat merespon situasi dan kondisi unik setiap negara pihak. Dengan kata lain, tidak ada satu model MNPP ideal yang generik. Saat ini, 71 negara telah menjadi negara pihak pada OPCAT. Dari jumlah tersebut, setidaknya 43 negara pihak telah dan dalam proses menunjuk atau membentuk lembaga yang akan menjadi MNPP18 Ke – 43 negara itu antara lain, Albania, Armenia, Kosta Rika, Republik Cheko, Denmark, Estonia, Perancis, Honduras, Liechtenstein, Maldivas, Mali, Malta, Mauritius, Meksiko, Selandia Baru, Polandia, Republik Moldova, Slovenia dan Swedia.

Dari berbagai pegalaman, pembentukan MNPP setiap negara dilakukan melalui proses yang berbedabeda, dengan sendirinya terdapat keberagaman bentuk MNPP. Diantara berbagai bentuk MNPP yang ada adalah:

a) Institusi yang baru dibentuk dari awal sebagai MNPP (11 Negara)

b) Institusi Nasional HAM sebagai MNPP satu-satunya (24 Negara)

c) Institusi Nasional HAM bekerja sama dengan masyarakat sipil (8 Negara)

d) Beberapa lembaga yang ditunjuk sebagai MNPP (7 Negara)

Kerjasama Pencegahan Penyiksaan di Indonesia

Kerjasama Pencegahan Penyiksaan (KPP) di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Tim Gabungan merupakan sebuah kerjasama yang dimaksudkan sebagai model pencegahan sebagaimana yang dimandatkan pada MNPP, dapat disebut sebagai model multiple body mechanism. Maka secara implementatif program KPP dilakukan oleh lima lembaga yang sebelumnya telah memiliki mandat pencegahan anti penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi di tempat-tempat yang kebebasannya dibatasi, lembaga yang bekerja secara independen. Mandat lain dari lembaga ini antara lain (a) menerima pengaduan dari masyarakat, (b) melakukan pemantauan, pengawasan dan supervisi terhadap pelaksanaan saran dan/atau rekomendasi yang berkaitan dengan kasus dugaan penyiksaan. Lembaga independen itu terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI Ombudsman RI dan LPSK. Tujuan utama adalah bersama-sama membangun role model pencegahan penyiksaan nasional.

Meskipun Pemerintah Indonesia belum meratifikasi OPCAT, mendasarkan pada prinsip-prinsip pemenuhan hak warga negara bebas dari peyiksaan dan tindakan tidak manusiawi telah melakukan berbagai kegiatan yang mengarah pada kebijakan pencegahan sebagaimana pola kerja MNPP. Antara lain melalui, pola koordinasi dan kerangka-kerja, serta praktik terbaik dalam melakukan pemantauan guna mencegah terjadinya tindak penyiksaan, termasuk melakukan dialog konstruktif. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesepahaman berbagai lembaga tentang mekanisme pencegahan penyiksaan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama dan dialog konstruktif.

Kegiatan KPP diawali dengan membuat action plan selama 3 tahun. Pada tahun pertama Tim Gabungan ini dipimpin oleh Komnas HAM, dan pada tahun berikutnya akan bergantian sesuai dengan kesepakatan bersama. Kegiatan dimulai dengan melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM yang membawahi beberapa tempat terjadinya pembatasan kebebasan seperti rumah tahanan (Rutan) dan cabangnya, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan Rumah Detensi Imigrasi. Pada tahun kedua, merencanakan melakukan kerjasama dengan institusi Kepolisian. dan TNI. Pada tahun ketiga, KPP merencanakan melakukan pemantauan ke tempat-tempat terampasnya kebebasan di berbagai tempat serupa-tahanan seperti panti sosial, panti rehabilitasi, Rumah Sakit Jiwa dan lainlain, yang dilakukan dengan berkerjasama dengan instansi terkait baik yang dikelola pemerintah maupun swasta

Dalam melakukan kerjanya Tim Gabungan memiliki Standar Kerja Mekanisme Pencegahan Nasional (MNPP)19 sebagai berikut:

a.Capacity Building

Perlunya penguatan tentang pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi manusia terutama tentang problem penyiksaan beserta derivasinya ke dalam bahasa yang lebih sederhana. Di dalam pelatihan perlu juga diajarkan mengenai struktur organisasi dari institusi yang akan menjadi mitra agar memudahkan analisa dan pelaksanaan kerja. Harus ditanamkan pemahaman obyek yang akan dikunjungi, standar layanan, kondisi dan keadaaan obyek, serta empati kepada korban serta memiliki skill atau keahlian tentang bagaimana harus berhadapan dengan korban dan bagaimana pendekatan yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan korban agar dapat diterima.

Pelaksana harus menguasasi alat untuk mengukur keadaan tempat terjadinya pembatasan kebebasan dengan standar HAM, standar HAP, Standar Hak Anak, Standar Layanan Publik, hak Anak, Kesehatan dan standar lainnya serta, standar kerja pelaksanaan pemantauan dan kategorisasi verbal dan nonverbal dalam melakukan pemantuan. Model-model kunjungan juga perlu diinformasikan agar para pelaksana memiliki gambaran mengenai carapenggunaan alat dan pengelolaan datanya.

b. Perencanaan dan Penganggaran

Penganggaran dibagi atas (1) tahap persiapan, dengan merumuskan terlebih dahulu tentang desain/model, rumusan kunjungan berkala atau tidak, tujuan pemantauan dan spesifikasi tempat tahanan. Sedangkan (2) tahap pelaksanaan, dengan merumuskan jumlah tim yang diturunkan, hari pelaksaanaan/durasi, lokasi atau jarak dan pelibatan ahli/mitra, metode yang digunakan dan tahap tindak lanjut, dengan merumuskan tentang penyampaian dan publikasi serta pengawasan terhadap hasil rekomendasi. Masing-masing lembaga menempatkan kebutuhan anggaran ini dengan sasaran biaya pelaksanaan, capacity building, dan pelibatan ahli. Dimungkinkan untuk bekerjasama dengan lembaga donor dengan tetap mengedepankan asas imparsialitas dalam melaksanakan tugas pemantauan.

Pada bagian rencana ditetapkan model kunjungan oleh masing-masing lembaga dan laporan bersama, kunjungan bersama dan kunjungan dengan prioritas bersama dengan keadaan waktu, efisiensi dan urgensi pada situasi yang mendesak. Kunjungan dilakukan dengan 2 (dua) metode, pertama dengan cara kunjungan berkala pada tempat yang sama agar dapat diketahui perubahan dengan durasi satu tahun 2 (dua) kali, dan kedua dengan menggunakan pola kunjungan respon aktual atau inspeksi mendadak untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Teknis kujungan dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu kunjungan terbuka berupa sosialisasi untuk perbaikan dan cara kedua dengan melakukan kunjungan mendadak dengan menyamar.

c. Pembuatan Standar Kerja dan Tools Kerja

Masing-masing mitra atau institusi yang akan dikunjungioleh kelima lembaga negara membutuhkan kekhususan alat ukur untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan kewenangan pada mitra. Misalnya pada Rumah Sakit jiwa pada dasarnya di dalam alat ukur ditentukan tidak boleh ada pemasungan, ditangani oleh petugas ahli, ukuran pencegahan penyiksaan dan perlakuan buruk, review kebijakan dan penganggaran, aksesibilitas pasien dan persamaan, dan ramah perempuan, anak dan berkebutuhan khusus.

Kebutuhan panti sosial yang ideal ditentukan dengan adanya fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung, ketersediaan aparatur pemerintah yang mengerti HAM dan dasar-dasar melakukan rehabilitasi, menguasasi isu hulu dan hilir mengenasi masalah sosial dan ketersediaan tenaga psikolog, standar keamanan bagi para korban trafficking dan kepekaan terhadap gejala bunuh diri ataupun gangguan jiwa.

Lembaga Pemasyarakatan Militer memiliki bentuk pembinaan yang berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya. Oleh karena itu perlu ada alat dan/atau standar yang dapat mengukur perlakuan yang baik selama berada dalam pemasyarakatan militer dengan mengedepankan hukum humaniter, HAM dan standar perlakuan lainnya. Untuk kebutuhan tahanan, narapidana dan anak-anak menggunakan alat ukur yang mendasarkan pada Mandela Rules, Bangkok Rules, Havana Rules, dan konvensikonvensi atau prinsip internasional lain yang mengharuskan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi selama berada dalam pembatasan kebebasan. Perlu ada penegasan bentuk-bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap para korban serta perspektif gender yang dimiliki oleh petugas yang khusus memberikan pemenuhan kebutuhan perempuan.

d. Laporan dan Rekomendasi

Laporan, saran dan rekomendasi disusun berdasarkan temuan-temuan dengan analisa yang memberikan upaya perbaikan yang konkrit. Laporan dan rekomendasi disusun sesuai dengan mitra atau institusi yang dikunjungi dan diberikan langsung seketika saat kunjungan selesai dilakukan. Bentuk laporan secara tertulis disusun dalam bentuk summary dan laporan menyeluruh yang mencakup laporan kunjugan, laporan berkala (berdasarkan perkembangan hasil dari rekomendasi) maupun laporan tematik seperti kondisi perempuan dan anak serta kebutuhan lainnya.

e. Kode Etik

Padapelaksanaankunjunganrutinditempatterjadinyapenahananparapelaksanaharusmengedepankan prinsip koreksi dan prestasi bukan prinsip untuk mencari kesalahan dari mitra. Metode dialog disarankan untuk dikedepankan untuk melakukan perubahan-perubahan, termasuk memberikan saran dan/atau rekomendasi. Hasil dari kunjungan bersifat rahasia, tidak untuk kepentingan tertentu atau politisasi serta publikasi yang didasarkan pada kesepahaman dengan institusi mitra.

18 United Nation Treaty Collection, http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9-b&chapter=4&lang=endiund uh pada 6 September 2013.

19 Komnas HAM, Rumusan Hasil LokakaryaPelaksanaan Pencegahan Penyiksaan Melalui Mekanisme Pencegahan Nasional, Jakarta, Hotel Royal Kuningan, 25 Februari 2016

Pedoman Menilai

Untuk menilai sejauh mana perlakuan terhadap tahanan sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsipprinsip hak asasi manusia, maka tim merujuk pengertian universal 'penyiksaan' dalam Konvensi Anti Penyiksaan, dan sejumlah standar internasional yang menjabarkan hak untuk bebas dari penyiksaan dan 'perlakuan semena-mena' lainnya.

Pengertian "Penyiksaan"

Rujukan universal bagi pengertian penyiksaan ditemukan pada Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:

"any act by which severe pain or suffering, whetherphysical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or athird person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committedor is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for anyreason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at theinstigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in anofficial capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental tolawful sanctions"

Definisi penyiksaan ini sama dengan yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

"Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik."

Penggunaan istilah 'penyiksaan' dalam laporan ini termasuk 'perlakuan semena-mena lainnya' sebagaimana ditentukan pada Kovenan Hak-hak Sipil Politik20 dan Konvensi Anti Penyiksaan sebagaimana diatur dalam pasal 16 Konvensi tersebut:

“Setiap Negara pihak harus mencegah di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1, apabila tindakan semacam itu dilakukan atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam pasal 10, 11, 12, dan 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia".21

Pasal 1 dan pasal 16 CAT ini menunjukkan dua tindakan yang berbeda, yang dalam Kovenan Hak Sipil Politik terdapat dalam satu pasal, yakni pasal 7. Pasal 1 CAT menentukan batasan tindakan 'penyiksaan'. Sedangkan pasal 16 adalah tindakan di luar 'penyiksaan' sebagaimana pasal 1 yaitu perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang mengarah pada penyiksaan (dalam laporan ini disingkat 'perilaku semena-mena lainnya'). Pemahaman ini penting disampaikan sejak awal untuk menjelaskan cakupan obyek pencegahan 'penyiksaan', yang meliputi baik dalam definsi pasal 1 maupun pasal 16 dari Konvensi tersebut diatas. Nowak, Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan menyebutkan bahwa perbedaan pokok keduanya terletak pada ada/tiadanya maksud (purpose) dari tindakan yang bersangkutan dan korban dibawah kendali penuh de facto (powerless) dari pelaku. Jika ada unsur 'purpose' dan keadaan powerless dari korban maka dikategorikan sebagai penyiksaan (menurut pasal 1).22

Sebuah penyiksaan merupakan tindakan yang bertujuan untuk menyakiti dan atau memberi penderitaan dan dengan maksud tertentu oleh aparat negara. Sedangkan 'perlakuan semena-mena lainnya' tidak selalu berujung pada penyiksaan. Adanya maksud spesifik dari tindakan (mencari informasi, membuat pengakuan, menghukum, melakukan diskriminasi) inilah yang membedakan 'penyiksaan' dengan 'perlakuan semena-mena lainnya'. Misalnya,ketika seorang tahanan dilupakan oleh penjaga tahanan hingga mati kelaparan, tindakan penjaga tersebut tidak termasuk 'penyiksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 karena unsur intensi dan tujuan tidak terpenuhi

Berbagai standar dan/atau aturan yang menjabarkan lebih lanjut pengertian penyiksaan dan 'perilaku semena-mena lainnya' untuk tahanan adalah Standar Minimum PBB dari Aturan-aturan Perlakuan untuk Tahanan/United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners²3 dan untuk tahanan perempuan adalah United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Noncustodial Measures for Women Offenders with their Commentary (lebih dikenal dengan Bangkok Rules). Sedangkan tahanan anak-anak merujuk pada Havana Rules (terutama rule 87) dan Beijing Rules (terutama rule 17.1).

Berbagai aturan ini menjadi pedoman dalam menilai perlakuan atau penghukuman terhadap tahanan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan. Di dalamnya antara lain mengatur bahwa hukuman fisik atau menempatkan seseorang dalam ruang yang gelap gulita sebagai tindakan disipliner terhadap tahanan harus dilarang [rule 31]. Demikian pula tindakan-tindakan yang meningkat menjadi tindak penyiksaan seperti falanga tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun.

Imparsialitas dan non-diskriminasi merupakan prinsip dasar dalam memperlakukan tahanan (aturan no.6). Disamping itu terdapat aspek-aspek lain yang diatur seperti yang berkaitan dengan catatan tahanan, kategorisasi dan pemisahan tahanan, akomodasi tahanan, sanitasi, pakaian, tempat tidur, dan makanan tahanan, pelayanan kesehatan, olah raga, pengekan disiplin dan penghukuman, informasi kepada tahanan dan pengaduan dari tahanan, tentang bagaimana berhubungan dengan dunia luar, akses pada buku, dan sebagainya. Aspek lainnya berkenaan dengan kategori khusus seperti tahanan yang sedang dalam hukuman misalnya melakukan kerjaan tertentu, tahanan yang mengalami gangguan jiwa, tahanan yang sedang ditangkap atau sedang menunggu sidang pengadilan. Beberapa aturan diantaranya adalah:

21 Pasal-pasal 10 hingga 13 mengatur mengenai hal-hal berkenaan dengan tindakan pencegahan seperti keharusan Negara menjamin adanya pendidikan dan penyebaran informasi bagi penegak hukum, militer dan lainnya berkenaan dengan larangan melakukan penyiksaan; membuat aturan atau instruksi mengenai metode interogasi, melakukan investigasi yang imparsial atas tindakan yang bersangkutan dan hak korban untuk menuntut.

22 Nowak, Manfred, "Report of the Special Rapporteur on torture and othe cruel, inhuman or degrading treatment and punishment', Human Rights Council, A/HRC/13/39, 9 Feb. 2010

1. Bangkok Rules

Aturan 21 menyatakan staf penjara harus menunjukkan kompetensi, profesionalisme dan kepekaan serta harus menjaga kehormatan dan martabat ketika menggeledah anak-anak di penjara dengan ibu-ibu mereka dan anak-anak yang mengunjungi nara penjara.

Aturan 22 menyatakan hukuman dengan kurungan sempit atau pemisahan disipliner tidak boleh diterapkan bagi ibu hamil, ibu dengan bayi dan ibu menyusui di penjara.

Aturan 23 menyatakan sanksi disipliner bagi tahanan perempuan tidak boleh mencakup larangan menghubungi keluarga, terutama dengan anak-anak

Aturan 24 menyatakan perangkat pengekangan tidak boleh digunakan pada perempuan selama persalinan, saat melahirkan dan segera setelah melahirkan.

Aturan 25 menyatakan:

1. Tahanan perempuan yang melaporkan penganiayaan harus diberikan perlindungan, dukungan dan konseling segera, dan laporan mereka harus diselidiki oleh otoritas yang kompeten dan independen, dengan penghormatan penuh pada prinsip kerahasiaan. Langkah-langkah perlindungan harus secara khusus memperhitungkan risiko pembalasan.

2. Tahanan perempuan yang mengalami penyiksaan seksual, dan khususnya mereka yang hamil akibat penganiayaan seksual tersebut, harus mendapatkan saran medis dan konseling yang tepat dan harus diberikan perawatan kesehatan fisik dan jiwa, dukungan dan bantuan hukum yang dibutuhkan.

3. Dalam rangka memantau kondisi penahanan dan perlakuan terhadap tahanan perempuan, inspektorat, dewan atau badan pengawas yang berkunjung atau memantau harus memiliki anggota perempuan.

23 Biasa dikenal dengan Mandela Rules, merujuk pada tokoh hak asasi manusia dari Afrika Selatan yang ditahan karena melawan kebijakan diskriminatif Apartheid. Resolusi No.

663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957, dan Resolusi 2076 (LXII)

2. Havana Rules:

Pasal 87 menyatakan: In the performance of their duties, personnel of detention facilities should respect and protect the human dignity and fundamental human rights of all juveniles, in particular, as follows:

No member of the detention facility or institutional personnel may inflict, instigate or tolerate any act of torture or any form of harsh, cruel, inhuman or degrading treatment, punishment, correction or discipline under any pretext or circumstance whatsoever;

3. Beijing Rules:

Rule 17.1

(c) corresponds to one of the guiding principles in resolution 4 of the Sixth Congress which aims at avoiding incarceration in the case of juveniles unless there is no other appropriate response that will protect the public safety. The provision prohibiting capital punishment in rule 17.2 is in accordance with article 6, paragraph 5, of the International Covenant on Civil and Political Rights. The provision against corporal punishment is in line with article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights and the Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, as well as the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the convention on the rights of the child. The power to discontinue the proceedings at any time (rule 17.4) is a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders as opposed to adults. At any time, circumstances may become known to the competent authority which would make a complete cessation of the intervention appear to be the best disposition of the case.

4. Mandela Rules:

Rule 1

All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings. No prisoner shall be subjected to, and all prisoners shall be protected from, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, for which no circumstances whatsoever may be invoked as a justification. The safety and security of prisoners, staff, service providers and visitors shall be ensured at all times.

Rule 8

The following information shall be entered in the prisoner file management system in the course of imprisonment, where applicable:

Information related to the judicial process, including dates of court hearings and a. legal representation;

b. Initial assessment and classification reports;

C. Information related to behaviour and discipline;

d. Requests and complaints, including allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, unless they are of a confidential nature;

e. Information on the imposition of disciplinary sanctions;

f. Information on the circumstances and causes of any injuries or death and, in the case of the latter, the destination of the remains.

Rule 32 (1)

The relationship between the physician or other health-care professionals and the prisoners shall be governed by the same ethical and professional standards as those applicable to patients in the community, in particular:

a. The duty of protecting prisoners'physical and mental health and the prevention and treatment of disease on the basis of clinical grounds only;

b. Adherence to prisoners' autonomy with regard to their own health and informed consent in the doctor-patient relationship;

C. The confidentiality of medical information, unless maintaining such confidentiality would result in a real and imminent threat to the patient or to others;

d. An absolute prohibition on engaging, actively or passively, in acts that may constitute torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including medical or scientific experimentation that may be detrimental to a prisoner's health, such as the removal of a prisoner's cells, body tissues or organs.

Rule 34

If, in the course of examining a prisoner upon admission or providing medical care to the prisoner thereafter, health-care professionals become aware of any signs of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, they shall document and report such cases to the competent medical, administrative or judicial authority. Proper procedural safeguards shall be followed in order not to expose the prisoner or associated persons to foreseeable risk of harm.

Rule 43 (1)

In no circumstances may restrictions or disciplinary sanctions amount to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.The following practices, in particular, shall be prohibited:

a. Indefinite solitary confinement;

b. Prolonged solitary confinement;

C. Placement of a prisoner in a dark or constantly lit cell;

d. Corporal punishment or the reduction of a prisoner's diet or drinking water;

Rule 57 (3)

Collective punishment e.

Allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of prisoners shall be dealt with immediately and shall result in a prompt and impartial investigation conducted by an independent national authority in accordance with paragraphs 1 and 2 of rule 71.

Rule 71 (2)

The obligation in paragraph 1 of this rule shall equally apply whenever there are reasonable grounds to believe that an act of torture or other cruel,inhuman or degrading treatment or punishment has been committed in prison, irrespective of whether a formal complaint has been received.

Rule 76 (1)

Training referred to in paragraph 2 of rule 75 shall include, at a minimum,training on:

a. Relevant national legislation, regulations and policies, as well as applicable international and regional instruments, the provisions of which must guide the work and interactions of prison staff with inmates;

b. Rights and duties of prison staff in the exercise of their functions, including respecting the human dignity of all prisoners and the prohibition of certain conduct, in particular torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;

C. Security and safety, including the concept of dynamic security, the use of force and instruments of restraint, and the management of violent offenders, with due consideration of preventive and defusing technigues, such as negotiation and mediation;

d. First aid, the psycho-social needs of prisoners and the corresponding dynamics in prison settings, as well as social care and assistance, including early detection of mental health issues.

BAB III TEMUAN HASIL PEMANTAUAN

Bab ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Bagian pertama, berupa temuan-temuan yang berkaitan dengan peraturan atau instrumen hukum nasional, baik yang mendukung atau sejalan (comply to) dengan Konvensi Anti Penyiksaan dan OPCAT maupun yang bertentangan (resist). Kedua, temuan lapangan hasil pemantauan 5 Lembaga kerjasama atas bentuk-bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi di tempat-tempat penahanan di Indonesia terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

A. Temuan atas Instrumen Hukum Nasional

Indonesia memiliki sejumlah peraturan hukum yang mendukung sekaligus menegaskan perlindungan HAM bagi orang-orang yang tercabut kebebasannya akibat penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 G ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."

Pasal 28I ayat (1):

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Hak untuk tidak disiksa adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bebas dari penyiksaan telah menjadi hak konstitusional. Jaminan hukum ini sangat penting mengingat konstitusi merupakan hirarki tertinggi dari sistem hukum Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 4

"Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.

Pasal 4

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal ini menegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa berlaku dalam keadaan apapun termasuk perang, sengketa bersenjata dan keadaan darurat baik yang dilakukan pemerintah ataupun masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Dalam Pasal 7 huruf b penyiksaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 13 menentukan: "Setiap anak berhak memperoleh perlindungan darisasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi."

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 5 ayat (1) UU Kesehatan menjelaskan bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan", ayat (2) "Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, ayat (3) "Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya"

Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 149 UU Kesehatan "Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.", "Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan."

6. Undang-undang Nomor No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Pasal 1 menjelaskan bahwa "Kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktifdan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya".

Pasal 2 menjelaskan upaya kesehatan jiwa berasaskan: a. Keadilan; b. Perikemanusiaan; c. manfaat; d. transparansi; e. akuntabilitas; f. komprehensif; g. pelindungan; dan h. non diskriminasi.

Pasal 3 menjelaskan bahwa upaya kesehatan jiwa bertujuan:

a. menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan Jiwa;

b. menjamin setiap orang dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan;

C. memberikan pelindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia;

d. memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi ODMK dan ODGJ;

e. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam Upaya Kesehatan Jiwa;

f. meningkatkan mutu Upaya Kesehatan Jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

g. memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, upaya kesehatan jiwa dilakukan melalui kegiatan:

a. promotif;

b. preventif;

c. kuratif; dan

d. rehabilitatif

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 2 menjelaskan, bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

a. Dokumen Kependudukan;

b. Pelayanan yang sama dalam 'Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil';

C. Perlindungan atas data pribadi;

d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas e. dirinya dan/atau keluarganya; dan

f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

8. UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan: Penyandang Disabilitas memiliki hak-hak antara lain:

(a) hidup; (b) bebas dari stigma; (c) privasi; (d) keadilan dan perlindungan hukum; (e) pendidikan; kesehatan dan (f) bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Pasal 3 menyatakan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan:

a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia sertakebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;

C. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif,serta pelanggaran hak asasi manusia; dan

e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diriserta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yangdimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman,leluasa,dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara,dan bermasyarakat.

9. UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Selain itu, terdapat pula berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan Protokol Pilihan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 31/2014 tentang Perubahan atas UU No. 13/2006;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; g.

h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan narapidana yang mengatur pembedaan Program Pembinaan antara Narapidana Dewasa dan Narapidana Anak;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

k. Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia;

1. Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara RI;

m. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/73/IX/2010 Tanggal 27 September 2010 tentang Penentangan terhadap Penyiksaan dan Pemberlakuan Lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan TNI.

Instrumen Hukum Internasional

Berbagai instrumen hak asasi manusia berlaku di Indonesia baik karena telah meratifikasi atau karena menerima keberlakuannya.

1. Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, menyatakan bahwa tak seorangpun boleh menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Semua ketentuan di dalamnya sangat relevan dengan upaya Indonesia memenuhi norma universal menentang penyiksaan, diantaranya adalah:

Pasal 1, sebagaimana telah diulas di atas.

Pasal 2 yang menyatakan bahwa "Tidak ada pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan." Termasuk juga perintah atasan atau penguasa tidak dapat digunakan sebagai pembenaran atas suatu penyiksaan.

Pasal 4 mewajibkan negara pihak untuk mengatur semua tindak penyiksaan sebagai tindak pidana, hal yang sama juga berlaku bagi siapa saja yang melakukan percobaan, membantu, atau turut serta melakukan tindak penyiksaan

Pasal 5 menegaskan bahwa, negara pihak harus mengambil tindakan seperlunya untuk menetapkan yurisdiksinya atas pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 4 termasuk dalam hal-hal apabila pelanggaran dilakukan di dalam suatu wilayah hukum negara tersebut atau di atas kapal laut atau pesawat terbang yang terdaftar di negara tersebut. Korban jelas sangat dirugikan oleh tindakan penyiksaan baik kerugian fisik maupun mental bahkan kematian sebagai akibat dari tindakan penyiksaan. Konvensi mewajibkan negara untuk menjamin setiap korban tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk mendapatkan rehabilitasi. Hal ini diatur dalam Pasal 14, bahkan apabila dalam keadaan korban meninggal dunia, ahli warisnya berhak mendapatkan ganti rugi.

Pasal 10 ayat (1) menyatakan: Adanya jaminan bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhnya dicantumkan dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pegawai pemerintah, dan orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjara.

Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa kewajiban mencantumkan larangan penyiksaan dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas dan fungsi orang-orang tersebut di atas.

Pasal 11 menyatakan: Pengawasan secara sistematik berbagai peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.

Pasal 16 menyatakan: Keharusan negara untuk mencegah di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1, apabila tindakan semacam itu dilakukan atas atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat pemerintah atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, terutama pasal 7 sebagaimana tersebut di atas.

4. Konvensi Hak Anak

Pasal 2 ayat (2) menyatakan: Negara-negara pihak harus mengambil langkahlangkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.

Pasal 37 menyatakan: Negara-negara pihak menjamin bahwa:

a. Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berusia di bawah 18 tahun.

b. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

c. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya. Khususnya, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang-orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak yang bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan-kunjungan, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus.

d. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak dan juga menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannnya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen dan tidak memihak dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.

Pasal 39 menyatakan: Negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani dan menyatukan kembali ke dalam masyarakat, setiap anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penganiayaan; penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; atau konflik senjata. Pemulihan dan reintegrasi seperti tersebut di atas harus dilakukan dalam suatu lingkungan yang memupuk kesehatan, harga diri dan martabat anak yang bersangkutan

5. Konvensi Penyandang Disabilitas

Pasal 1 menyatakan tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan secara penuh dan setara semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamentaloleh semuapenyandang disabilitas, danuntuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Penyandang disabilitas mencakupi mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Pasal 15 menyatakan penyandang disabilitas bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia:

1. Tidak seorangpun boleh disiksa atau mendapat perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia. Khususnya, tidak seorangpun boleh dijadikan percobaan ilmiah atau kedokteran tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2. Negara-negara pihak wajib secara efektif mengambil Iangkah legislatif, administratif, hukum atau langkah-langkah lain guna mencegah penyandang disabilitas dari tindakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia atas dasar kesamaan dengan yang lain.

Pasal 16 penyandang disabilitas bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena

1. Negara-negara pihak wajib mengambil semua langkah-langkah yang tepat di bidang legislatif, administratif, sosial, pendidikan dan langkah-langkah lainnya untuk mencegah penyandang disabilitas dari semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena, termasuk tindakan yang berbasis gender, baik di dalam maupun di luar kediamannya;

2. Negara-negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena dengan menjamin, antara lain, bantuan yang berdasarkan usia dan gender dan bantuan-bantuan bagi orang-orang penyandang disabilitas, keluarganya, perawat, termasuk menyediakan informasi dan pendidik:an tentang bagaimana mencegah, mengenali dan melaporkan keadaan eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Negara-negara pihak wajib menjamin pelayanan perlindungan yang berdasarkan pada usia, gender dan bentuk disabilitas.

3. Untuk mencegah terjadinya segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, negara-negara pihak wajib menjamin bahwa semua fasilitas dan program didesain untuk melayani penyandang disabilitas dipantau secara efektif oleh badan independen.

4. Negara-negara pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat guna memajukan pemulihan fisik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegritasi sosial penyandang disabilitas yang menjadi korban segala bentuk eksploitasi, kekerasan atau perlakuan semena-mena, termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan. Pemulihan dan reintegrasi tersebut harus dilaksanakan dalam lingkungan yang menjamin kesehatan, kesejahteraan, penghormatan, martabat dan kemandirian orang serta harus mempertimbangkan kebutuhan yang berdasarkan gender dan usia.

5. Negara-negara pihak wajib memberlakukan kebijakan dan perundangundangan yang efektif, termasuk kebijakan dan perundang-undangan yang terfokus pada kaum perempuan dan anak untuk menjamin bahwa eksploitasi, kekerasan dan kekejaman terhadap penyandang disabilitas diidentifikasi, diselidiki, dan apabila perlu dihukum.

Pasal17menyatakansetiappenyandang disabilitas memilikihak untukmendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesamaan dengan orang lain.

6. Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Pasal 2 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus dipahami, mencakup tapi tidak hanya terbatas pada hal sebagai berikut:

a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanakkanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik tradisional lain yang berbahaya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;

b. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;

c. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara, di manapun terjadinya

Pasal 4 menyatakan negara sebaiknya mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak berlindung di balik pertimbangan adat, tradisi, atau keagamaan untuk menghindari tanggung jawab dalam menghapuskan kekerasan tersebut. Negara harus mengupayakan dengan cara-cara yang sesuai dan tidak menunda-nunda kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, dan untuk tujuan itu, sebaiknya:

a. Mempertimbangkan, bagi yang belum melakukan, meratifikasi, atau mengaksesi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau menarik pensyaratan-pensyaratan terhadap Konvensi tersebut;

b. Menghindari keterlibatan dalam kekerasan terhadap perempuan;

c. Melakukan usaha-usaha yang sepantasnya secara terus-menerus untuk mencegah, mengusut, dan sesuai dengan perundang-undangan nasional untuk menghukum para pelaku kekerasan terhadap perempuan, baik yang dilakukan oleh negara maupun perseorangan;

d. Mengembangkan sanksi-sanksi pidana, perdata, ketenagakerjaan, dan administrasif dalam perundang-undangan nasional untuk menghukum dan menindak berbagai ketidakadilan yang dialami perempuan sebagai akibat dari kekerasan terhadapnya; sebagaimana diatur oleh perundang-undangan nasional, ganti rugi yang efektif dan adil atas kerugian yang mereka derita; negara juga sebaiknya memberikan informasi kepada perempuan tentang hak mereka dalam rangka memperjuangkan tuntutan melalui mekanisme tersebut;

e. Mempertimbangkan kemungkinan untuk mengembangkan rencana aksi tingkat nasional untuk memajukan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan, atau untuk memasukkan ketentuan-ketentuan untuk tujuan tersebut dalam rencana-rencana yang telah ada, dengan mempertimbangkan, apabila sesuai, bentuk-bentuk kerjasama tertentu yang dapat disumbangkan organisasi-organisasi non pemerintah, khususnya yang mempunyai kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan;

f. Mengembangkan secara menyeluruh pendekatan-pendekatan pencegahan dan segala perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan menjamin tidak terjadinya lagi pengorbanan perempuan akibat hukum yang tidak peka gender, praktik-praktik pemaksaan atau campur tangan lainnya;

Berupaya untuk memastikan, hingga tahap yang paling memungkinkan g. sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan, apabila dipandang perlu, dalam kerangka kerja sama internasional, bahwa perempuan yang mengalami kekerasan dan, apabila sesuai, anak-anak mereka memiliki bantuan khusus, seperti rehabilitasi, bantuan pengasuhan dan pemeliharaan anak, perawatan, bimbingan, pelayanan kesehatan dan sosial, fasilitas-fasilitas, dan programprogram, termasuk struktur-struktur pendukung, dan harus mengambil semua langkah-langkah lain yang sesuai untukmenigkatkan keamanan serta rehabilitasi fisik maupun psikologis mereka;

h. Memasukkan dalam anggaran pemerintah sumber daya yang mencukupi untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penghapusan kekerasan terhadap perempuan;

i. Mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa para penegak hukum dan aparat pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencegah, mengusut, dan menghukum kekerasan terhadap perempuan memperoleh pelatihan-pelatihan agar mereka akan keperluan-keperluan perempuan;

j. Menetapkan semua langkah-langkah yang sesuai, khususnya dalam bidang pendidikan untuk memodifikasi pola-pola perilaku sosial dan budaya lakilaki dan perempuan dan menghilangkan prasangka-prasangka, praktikpraktik kebiasaan dan praktik-praktik lain atas dasar pemikiran inferiotas dan superiotas seksual dan sterotip peran laki-laki dan perempuan;

k. Memajukan penelitian, pengumpulan data dan mengkompilasi statistik, khususnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sehubungan dengan luasnya perbedaan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan mendorong penelitian mengenai akibat-akibat, sifat, keseriusan, dan konsekuensi dari kekerasan terhadap perempuan serta efektivitas penerapan langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan; data-data statistik dan temuan-temuan penelitian itu akan dikemukakan pada masyarakat luas;

1. Menetapkan langkah-langkah yang bertujuan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, khususnya mereka yang rentan terhadap kekerasan;

m. Memasukkan dalam laporan-laporan sebagaimana diharuskan oleh instrumeninstrumen hak asasi manusia yang relevan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, informasi yang berkaitan dnegan kekerasan terhadap perempuan dan langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan Deklarasi ini;

n. Mendorong pengembangan panduan-panduan yang memadai untuk membantu pelaksanaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi ini;

0. Mengakui penitngnya peran gerakan perempuan dan oragnisasi-organisasi non-pemerintah di seluruh dunia dalam rangka meningkatkan kesadaran dan mengurnagi masalah kekerasan terhadap perempuan;

p. Memfasilitasi dan mempertinggi kinerja gerakan perempuan dan oragnisasiorganisasi non-pemerintah serta menjalin kerja sama dengan mereka pada tingkat lokal, nasional, maupun regional;

q. Mendorong organisasi-organisasi antar pemerintah di tingkat regional yang mana mereka menjadi anggota, untuk memasukkan penghapusan kekerasan terhadap perempuan ke dalam program-program mereka, sepanjang sesuai.

B. Temuan Hasil Pemantauan 5 lembaga

Temuan kelimalembaga ini, diuraikan sesuaidengan laporan hasilpemantauan atauinvestigasi atau sidak yang dilakukan sebelumnya. Meski tidak seluruh hasil kinerjanya dapat disajikan pada laporan bersama ini, setidaknya pembaca akan memperoleh gambaran tentang sebaran wilayah kerja, waktu kerja, metode kerja dan atensi bidang kerja sesuai mandat masingmasing kelima lembaga, misalnya fokus Komnas Perempuan pada isu tahanan perempuan, lalu LPSK pada isu tahanan anak dan seterusnya.

Locus dan Tempus. Kegiatan monitoring oleh kelima lembaga dilakukan antara tahun 2013 hingga 2018, mesti tidak dilakukan secara serentak dan dengan wilayah kerja di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbeda-beda serta tempat tahanan yang beraneka (Lembaga Pemasyarakatan/Lapas; Rumah Tahana/Rutan; Rumah Detensi Imigrasi/Rudetim, serta Panti Rehabilitasi dan Pondok Pesantren). Beberapa pemantauan dilakukan bersama Kementrian Hukum dan HAM, dan beberapa lainnya dilakukan secara mandiri

Metode pengumpulan data dalam pemantauan ini dilakukan melalui wawancara, field visit (pemantuan lapangan) dan pengumpulan data sekunder. Wawancara pada pihak-pihak terkait dilakukan terhadap tahanan, pengelola penjara, dan pihak-pihak terkait lainnya yang dilakukan dengan tatap muka. Wawancara juga dilakukan melalui pemanggilan terhadap para pihak yang relevan untuk didengar dan dimintai keterangannya atau dilakukan dengan cara kunjungan mendadak (biasanya karena ada kasus) maupun yang sudah terencana sebagai program kegiatan rutin pemantauan. Cara lainnya, anggota tim melakukan pertemuan dan/ atau diskusi dengan stakeholders dalam rangka mendapatkan masukan.

Laporan hasil masing-masing lembaga inilah yang selanjutnya dikompilasi menjadi laporan bersama. Laporan hasil masing-masing lembaga telah disusun sesuai hasil kunjungan lapangan dan telah dianalisis dengan menggunaman studi pustaka.

Tahap kompilasi laporan dari kelima lembaga adalah tahap yang sangat unik karena masing-masing lembaga mulai mendalami norma kebijakan dan implementasinya, bahkan diantara para penulis saling menemukan kekayaan perspektif dari masing-masing lembaga dalam memaknai hak warga negara dalam dimensi anti penyiksaan. Selain itu, meski tetap ditemukan aspek partikular, temuan-temuan umum pun dapat ditarik dari pantauan kelima lembaga ini.

Guna memudahkan mencerna hasil temuan masing-masing lembaga dan menarik garis benang merah antara situasi dan kondisi adanya indikasi penyiksaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan di tempat tahanan dan serupa tahanan dengan simpulan umum dimensi pencegahannya, maka pada bagian ini dimulai dengan laporan atau temuan umum masingmasing lembaga dan pada bagian akhir akan dituliskan analisis umum yang disarikan dari berbagai laporan lembaga tersebut.

B.1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM):

Kegiatan pemantauan tempat-tempat tahanan yang dilakukan oleh Komnas HAM dibedakan atas pemantauan preventif (14 Lapas/Rudenim), pemantauan karena pengaduan masyarakat (4 lapas/Rutan/rumdeni), dan pemantauan pro-aktif (8 Lapas)24. Disamping itu ada pula pemantauan yang dilakukan beriringan dengan event tertentu -- dalam hal ini pemilu 2014. Kegiatan pemantauan dilakukan dari tahun 2013 hingga 2016. Pada 2017 Komnas HAM juga melakukan pemantauan di beberapa tempat dan tahun berikutnya kembali melakukan pemantauan preventif atas kondisi di ruang tahanan di Polres Maros, Sulawesi Selatan. Hasil pemantauan 2018 ini akan diintegrasikan dengan laporan pemantauan 2013--2017. Disamping itu Komnas HAM juga melakukan pemantauan atas tindak pemasungan terutama pada penyandang disabilitas mental di berbagai panti sosial. Laporan ini akan membedakan keduanya. Berikut temuan-temuannya :

Temuan Umum

Mayoritas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia menunjukkan jumlah penghuninya melampaui kapasitas yang disediakan. Diantaranya Lapas Kelas I Malang (hampir 100%)25, Lapas Kelas IIA Wanita Malang (hampir 100%)26, Lapas Kelas IIA Pontianak (151%)27, Rumah Tahanan (Rutan) Pontianak (>730%)28, LapasKelas IIA Banjarmasin (>600%)29. Kondisi ini berimplikasi pada pemenuhan hak-hak narapidana. Di Banjarmasin, sel yang seharusnya berkapasitas 7 (tujuh) orang diisi oleh 31 orang, dan kapasitas 20 orang dihuni oleh 80 orang. Sehingga tidak heran, apabila ditemukan tempat tidur gantung menggunakan kain yang diikat ke plafon atau tempat tidur tingkat tambahan menggunakan triplek/papan saat malam. Persoalan ini berimplikasi pada aspek-aspek lain.

Jumlah penghuni yang melampaui kapasitas masih menjadi masalah besar pada tahun 2017, di lapas dan rudenim. Jumlah narapidana ataupun pencari suaka/pengungsi jauh melebihi kapasitas bangunan dan ruangan yang tersedia, seperti di Lapas Kelas IIA Binjai30, Lapas Tabanan31, Rumah Detensi Imigrasi Belawan, Medan32, dan Rumah Detensi Imigrasi Denpasar33. Selain itu, kondisi bangunan juga banyak yang tidak layak dan memerlukan renovasi.

a). Minimnya Pelayanan Kesehatan di dalam Lapas

Tidak semua Lapas memiliki dokter ataupun perawat yang berdinas tetap. Biasanya dokter hanya berpraktik seminggu 2-3 kali. Jaminan kesehatan (BPJS) hanya dimiliki oleh narapidana yang tempat tinggalnya sama dengan daerah dimana lapas itu berada. Pada tahun 2014, jaminan ini tidak bisa diklaim karena jatah kesehatan yang dimiliki oleh berbagai Lapas telah habis. Jatah kesehatan mencakup konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, tes laboratorium, pengobatan, rawat inap, pemeriksaan gigi dan konsultasi psikologi. Dalam menghadapi situasi demikian, sejumlah Lapas mencoba mengatasinya dengan menjalin kerja sama dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Pemerintah daerah (Pemda) setempat.

b) Terbatasnya Alokasi Anggaran

Kurangnya pemenuhan pokok narapidana yang mencakup makan, minum, pakaian dan tempat tidur karena ketatnya anggaran dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2014, pagu makan narapidana hanya dipatok Rp. 8.000,- per orang untuk 3 (tiga) kali makan.34 Hal ini kerap dikeluhkan oleh Petugas Lapas karena jumlahnya yang hanya 14 dari jatah makan tahanan Kepolisian di persidangan.

Namun, saat ini, berdasarkan Standar Biaya Masukan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan TA 2017, biaya pengadaan bahan makanan untuk narapidana meningkat menjadi Rp. 14.000 – Rp. 22.000,- per orang per hari, sedangkan satuan biaya konsumsi tahanan/deteni sebesar Rp. 32.000 – Rp. 56.000,- per orang per hari bergantung dari wilayah provinsi.35 Berdasarkan pemantauan Komnas HAM di Lapas Banjari pada 2017, jatah makan narapidana berkisar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Terbatasnya ruangan dan pasokan kebutuhan pokok narapidana, khususnya tempat tidur dan pasokan air bersih. Hampir di setiap sel, ada tingkat tambahan (mezanin) yang dipergunakan untuk narapidana yang tidak mendapatkan tempat tidur seperti di Lapas Paledang, Bogor dan Lapas Kelas IIA Banjarmasin. Hal ini cukup riskan karena berpotensi terhadap kaburnya tahanan/napi dengan cara membobol plafon/atap. Di beberapa sel ada tempat tidur ayunan yang diikatkan ke jeruji karena sudah tidak mencukupi.

Masalah lain yang timbul akibat terbatasnya anggaran adalah pasokan air bersih. Di Rutan Pontianak, air yang digunakan masuk dalam kategori air yang tidak layak pakai, karena bersumber dari air gorong-gorong di depan Rutan Pontianak atau mengambil air dari Sungai Kapuas.Hal serupa juga terjadi di Lapas Kelas IIB Nabire yang setiap musim kemarau mengalami kendala air bersih. Pengelola berkali-kali telah mengajukan permohonan mesin pompa, namun belum dipenuhi.

c) Tidak Berimbangnya Jumlah Petugas dengan Narapidana

Rasio petugas dengan narapidanayang dijaganya tidak berimbang di sejumlah Lapas. Rasio ideal pegawai dengan narapidana adalah 1:25 orang. Sebagai contoh, Lapas Kelas IIA Bengkulu di Bentiring. Jumlah petugas keamanan yang hanya berjumlah 28 orang dibagi ke dalam 4 (empat) regu. Berarti, 7 (tujuh) orang petugas keamanan bertugas mengawasi 800 orang tahanan.36 Dengan kata lain, 1 orang petugas bertugas mengawasi sekitar 115 orang tahanan.

Persoalan ini tetap terjadi pada 2017, seperti di Lapas Binjai (1:40), Rudenim Denpasar (1:11), Lapas Tabanan (1:21)

d) Pemberlakuan PP 99 Tahun 2012 bagi Terpidana Tindak Pidana Khusus

Peraturan Pemerintah No. 99/2012 ini37 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur syarat-syarat bagi narapidana tindak pidana khusus, seperti narkoba, korupsi, dan terorisme untuk bebas bersyarat atau mendapat remisi, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas. Dengan peraturan ini syarat-syaratnya semakin kompleks, sementara kewenangan lapas dilucuti dan pihak yang terlibat dalam pemberian rekomendasi semakin banyak. Di sejumlah Lapas, yang penghuninya didominasi oleh narapidana narkoba, pelaksanaan PP ini mengakibatkan berlanjutnya masalah 'overload' tersebut di atas. Masalah lain akibat pemberlakuan PP tersebut adalah kesulitan narapidana untuk membayar uang denda (subsider) sehingga harus mengganti dengan pidana penjara

e) Tidak Adanya Pemisahan Narapidana dan Tahanan

Di sejumlah Lapas tidak terjadi pemisahan tahanan/napi berdasarkan tindak pidana, misalnya antara narapidana narkoba dengan narapidana lain atau berdasarkan status hukumnya, misalnya antara napi yang sudah memiliki keputusan hukum yang tetap (inkracht) dengan yang belum. Di beberapa Lapas, seperti Lapas Kelas IIA Paledang dan Lapas Kelas IIA Pontianak, masih terdapat narapidana perempuan di dalamnya. Meskipun mereka ditempatkan di blok yang berbeda, namun cukup rentan dalam pembinaannya.

Penggabungan ini banyak terjadi karena persoalan 'overload' dan terbatasnya ruang khusus bagi narapidana narkoba.

f) Dugaan Tindak Penyiksaan

Di Lapas Kelas IIA Banceuy sejumlah petugas melakukan interogasi dengan melakukan penyiksaan, dengan cara memukul menggunakan sabuk seragam ataupun tangan kosong guna mendapatkan pengakuan dari korban. Bahkan penyiksaan tersebut terjadi berulang kalikarena korban tetaptidak mau mengaku sumbernarkotika yang diperolehnya. Korban kemudian dibawa ke klinik Lapas pasca disiksa. Korban kemudian ditemukan gantung diri di ruang sel asimilasi pada pukul 00.06 WIB tanggal 23 April 2016. Penemuan ini memicu kemarahan narapidana di dalam Lapas sehingga rusuh dan membakar Lapas tersebut.

g) Kondisi Bangunan yang Sudah Tidak Layak Huni

Meskipun sudah dilakukan sejumlah pembangunan ataupun renovasi terhadap rumah tahanan/Lapas di beberapa wilayah di Indonesia, namun beberapa bangunan Lapas masih dalam kondisi tidak layak huni. Misalnya Rutan Malabero yang dindingnya berhasil dijebol oleh para tahanan karena sudah lapuk dan dimakan usia. Rutan Malabero adalah bangunan tua yang dibangun pada tahun 1925 oleh Kolonial Inggris dan dibangun kembali pada tahun 1940 oleh Kolonial Belanda.38 Sejak itu, belum lagi dilakukan renovasi.

23 Biasa dikenal dengan Mandela Rules, merujuk pada tokoh hak asasi manusia dari Afrika Selatan yang ditahan karena melawan kebijakan diskriminatif Apartheid. Resolusi No.

663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957, dan Resolusi 2076 (LXII)

24 Pemantauan pro-aktif adalah pemantauan yang dilakukan bukan karena rencana, maupun adanya pengaduan sebelumnya melainkan karena insiatif KH sendiri berdasarkan data yang diperoleh dari Dirjen Pas

25 Pernyataan Kepala Lapas Kelas I Malang kepada Komnas HAM, Rabu, 19 November 2014.

Pernyataan Kepala Lapas Kelas IlA Wanita Malang kepada Komnas HAM, Rabu, 19 November 2014. 26

27 Ibid.

28 Ibid.

29 Pernyataan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan kepada Komnas HAM pada Sabtu, 11 Juli 2015.

30 Pemantauan kondisi Lapas Kelas IIA, Binjai – Sumatera Utara pada 19 Oktober 2017. Kapasitas hunian Lapas hanya 858 narapidana tetapi dihuni oleh 1.639 orang.

31 Pemantauan kondisi Lapas Tabanan pada 16 November 2017. Kapasitas hunian maksimal 47 orang yang dihuni 133 orang.

32 Pemantauan kondisi Rudenim Belawan pada 17 – 18 Oktober 2017. Kapasitas maksimal Rudenim hanya 120 orang, namun dihuni oleh 256 orang deteni saat itu.

33 Pemantauan Rudenim Denpasar, Bali pada 14 November 2017. Kapasitas maksimal Rudenim 80 orang, namun dihuni oleh 88 orang.

34 Pernyataan Kalapas Kelas I Malang kepada Komnas HAM, Ibid.

35 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 33/PMK.02/2016: Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran2017.Diakses pada 10 Juli 2017 dihttp:// www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PMK203320-202016.pdf.

36 Hasil Temuan Pemantauan Komnas HAM di Rutan Kelas IIB Marabelo, 9 - 11 Mei 2016.

36 Hasil Temuan Pemantauan Komnas HAM di Rutan Kelas IIB Marabelo, 9 - 11 Mei 2016.

37 PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak narapidana

Temuan Khusus

Selain temuan umum, Komnas HAM juga menemukan sejumlah fakta terkait isu-isu khusus, sebagai berikut:

a) Terpidana Mati.

Komnas HAM menemukan terdapat terpidana mati yang menjalankan pidana penjara bertahun-tahun sebelum dieksekusi. Berikut 13 narapidana mati yang sebelumnya menjalankan hukuman penjara antara 8 hingga 16 tahun:

a) Namaona Denis (Nigeria) menunggu hingga 12 tahun hingga akhirnya dieksekusi pada 18/01/2015;

b) Marco Archer Cardoso Moreira (Brasil) selama 11 tahun (dieksekusi pada 18/01/2015);

Daniel Enemo (Nigeria) selama 9 tahun (dieksekusi pada 18/01/2015); c)

d) Ang Kiem Soei (Belanda) selama 11 tahun (dieksekusi pada 18/01/2015);

e) Rani Andriani (WNI) selama 13 tahun (dieksekusi pada 18/01/2015);

f) Myuran Sukumaran (Australia) selama 8 tahun (dieksekusi pada 18/01/2015);

g) Andrew Chan (Australia) selama 8 tahun (dieksekusi pada 18/01/2015);

h) Martin Anderson (Ghana) selama 11 tahun (dieksekusi pada 29/04/2015);

Zainal Abidin (WNI) selama 13 tahun (dieksekusi pada 29/04/2015);

Raheem Agbaje (Spanyol) selama 16 tahun (dieksekusi pada 29/04/2015); j)

k) Rodrigo Gularte (Brasil) selama 10 tahun (dieksekusi pada 29/04/2015);

1) Sylvester Obiekwe Nwolise (Nigeria) selama 10 tahun (dieksekusi pada 29/04/2015);

m) Okwudili Oyatanze (Nigeria) menunggu selama 13 tahun (dieksekusi pada 29/04/2015).

Diduga ada pelanggaran HAM dan ketentuan sebagaimana diatur didalam KUHAP dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Pelanggaran tersebut antara lain penyiksaan, tidak didampingi penerjemah, tidak didampingi pengacara, memaksa tersangka menandatangani berita acara pemeriksaan yang tidak dimengertinya, berlangsungnya pengadilan yang tidak objektif, dan adanya praktik pemerasan terhadap tersangka/terdakwa/terpidana.

b) Tahanan/Narapidana Politik

Komnas HAM juga menemukan fakta-fakta sebagai berikut dalam pemantauan hakhak Tahanan/Narapidana Politik di 2 (dua) Lapas di Indonesia, yaitu:

1. Mayoritas Napol mengalami tindak penyiksaan terutama di tingkat pemeriksaan di jajaran TNI berupa pemukulan, diancam menggunakan senjata api, leher diikat, ditembak di beberapa bagian tubuh, serta berbagai penghukuman yang tidak manusiawi lainnya. Tindakan ini ditujukan untuk mencari pengakuan dari korban. Bahkan ada korban yang akhirnya meninggal dunia tapi tidak dilaporkan penyebabnya kepada pihak keluarga.

2. Adanya upaya memisahkan Napol dengan pihak keluarga dengan memindahkan lokasi penahanan di luar domisili mereka, sehingga menyulitkan akses kunjungan keluarga ataupun kuasa hukum.

38 Hasil Temuan Pemantauan Komnas HAM di Rutan Kelas IIB Malabero, Bengkulu, pada 9 - 11 Mei 2016.

Deteni c)

Selain pemantauan atas situasi dan kondisi pemenuhan hak-hak narapidana, Komnas HAM juga melakukan pemantauan terhadap situasi dan kondisi pemenuhan hak-hak deteni. Jumlah deteni yang ditahan di 13 rudenim maupun tempat penampungan deteni sementara terus meningkat. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia secara geografis berdekatan dengan negara tujuan (destination country) para deteni, khususnya Australia. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Tim menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Overload

Tidak hanya Lembaga Pemasyarakat (Lapas) yang mengalami overload -- penghuni yang melebihi kapasitas tersedia, rudenim pun mengalami hal serupa. Masalahnya, mayoritas penghuni Rudenim adalah para pencari suaka atau pengungsi yang sedang menunggu statusnya. Selain perkelahian antar-deteni, jumlah pengguna yang berlebihan juga menyebabkan pihak Rudenim tidak dapat memisahkan antara immigratoir dengan deteni (pencari suaka/pengungsi), sehingga menimbulkan keresahan diantara deteni, apalagi bagi mereka yang memiliki keluarga.

b. Tidak adanya layout Rudenim

Deteni didalam Rudenim ditempatkan dalam ruangan seluas kurang lebih 5x4 M2 dan bisa terdapat 6 keluarga di dalamnya. Bahkan, ada juga anak dan orang tua. Contoh, pihak Rudenim DKI Jakarta menempatkan 2 keluarga bersama-sama dengan deteni remaja/dewasa single di dalam satu sel. Meskipun di dalam sel tersebut masih ada sel-sel kecil, namun sel tersebut tidak bisa dikunci. Akibatnya, kedua kepala keluarga tersebut harus tidur di depan pintu sel agar keluarganya dapat beristirahat dengan tenang di dalamnya.

Kondisi lainnya adalah petugas cenderung menempatkan deteni anak bercampur dengan deteni dewasa, sehingga rentan terjadinya kekerasan atau pun pelecehan seksual terhadap anak. Di Rudenim Belawan praktek ini terjadi, juga pada tahun 2017.

Tidak adanya layout juga membuat kebijakan penggunaan ruangan bergantung pada Kepala Rudenim.

c. Adanya anak dan perempuan hamil di dalam Rudenim

Beberapa Rudenim masih menahan anak-anak dan perempuan, bahkan perempuan hamil. Hal ini tentu saja tidak baik bagi kondisi kesehatan anak, baik fisik maupun psikologis. Komnas HAM bahkan menemukan adanya anak-anak balita yang ikut ditahan bersama keluarganya di dalam dengan alasan sedang menunggu proses pemindahan ke community house. Selain itu, di Rudenim Kupang, Komnas HAM menemukan adanya perempuan hamil yang berada di dalam tahanan sehingga mengalami tekanan mental yang luar biasa. Di Rudenim DKI Jakarta, Komnas HAM bahkan menemukan dua perempuan yang sudah berkeluarga mengalami stres luar biasa hingga menyebabkan gangguan kesehatan.Pemantauan tahun 2017 masih menemukan adanya anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia yang ditempatkan di dalam Rudenim.39

d. Terbatasnya Akses Keluar dan atas Informasi

Mayoritas para deteni di dalam Rudenim yang dipantau memiliki akses yang terbatas. Dengan alasan pertimbangan keamanan, deteni hanya diperbolehkan keluar maksimal 1 (satu) jam setiap minggu untuk berolah raga, sedangkan sisanya dihabiskan di dalam sel. Hal ini tentu berdampak pada kondisi kesehatan deteni, terutama anak dan orang tua yang masih membutuhkan pasokan Vitamin D secara alami berasal dari sinar matahari. Akibatnya, kulit pun pucat dan rentan terkena penyakit kulit.

Deteni masih mengalami terbatasnya akses hak atas informasi terkait alasan dan waktu penahanan di dalam Rudenim. Masih belum jelasnya mekanisme pemindahan, release and after-care, prosedur pengeluaran, deportasi dan repatriasi. Di sisi lain pihak Rudenim masih terkendala masalah data lengkap para deteni

e. Tidak adanya kejelasan lama penahanan dalam Rudenim

Masalah yang dialami oleh hampir seluruh deteni adalah ketidakjelasan lamanya waktu penahanan mereka di dalam Rudenim. Hal ini dikarenakan sangat bergantung pada hasil asesmen atau wawancara pihak UNHCR untuk menentukan status pengungsi mereka. Bahkan, kondisi terburuk adalah mereka dapat ditahan hingga 10 tahun menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bila tidak ada kepastian tentang status mereka.

f. Sarana dan prasarana yang kurang

Fasilitas air di Rudenim Kupang, masalah menjadi masalah yang cukup serius karena tidak adanya penampungan air yang cukup memadai, sehingga bila kemarau, pihak Rudenim terpaksa menambah kedalaman sumur pompa agar dapat menghasilkan air. Selain itu, di beberapa Rudenim, akses terhadap air pun dibatasi mengingat tingginya biaya listrik akibat pemakaian air keran oleh deteni.

Berdasarkan pemantauan tahun 2017, sudah berlangsung pembangunan di sejumlah lapas dan Rutan yang penghuninya sudah berlebihan. Artinya, Permenkumham No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kemenkumham RI telah ditindaklanjuti, tetapi tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan. Rundenim Medan misalnya, sarana penerangan, listrik, ruang bebas, perlengkapan kebersihan dan perlengkapan tidur, pasokan air bersih, ventilasi ruangan masih minim. Selain itu juga ditemukan tidak tersedianya sarana beribadah di Lapas Tabanan.

Berdasarkan data Rudenim, tercatat 22 (dua puluh dua) deteni adalah anak-anak, 5 deteni adalah balita dan 2 deteni adalah wanita hamil.

39 Bengkulu, pada 9 - 11 Mei 2016.

Dugaan Penyiksaan. g.

Hampir diseluruh rundenim yang ada di Indonesia sejumlah kasus kekerasan meningkat seiring dengan masalah jumlah tahanan yang melampaui kapasitas. Ruang isolasi masih digunakan bagi narapidana ataupun tahanan yang dianggap melakukan pelanggaran aturan seperti di Rudenim Belawan. Pada 24 Oktober 2018, Komnas HAM melakukan pemantauan tentang adanya dugaan tindak penyiksaan tahanan Polres Binjai an. Sdr. Hardi Sihaloho pada 24 Oktober 2018, seorang tersangka pembunuhan berencana terhadap Sdr. Jasiman Purba. Korban mengaku dianiaya oleh oknum Polres Binjai diancam akan dipukul jika tidak menuruti arahan penyidik dan dipaksa mengakui telah membunuh Sdr. Jasiaman Purba.

d) Korban Pemasungan dan Penyandang Disabilitas Mental

Komnas HAM RI memberikan perhatian yang serius terkait dengan permasalahan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan Penyandang Disabilitas Mental (PDM). Penggunaan metode pemasungan masih dilakukan di berbagai tempat seperti di panti-panti sosial, Rumah Sakit Jiwa bahkan di lingkungan rumahnya sendiri.

Pemantauan tempat-tempat pemasungan ODGJ dilakukan di beberapa daerah, yaitu:

NO.TANGGAL/BULANKEGIATAN
1.16 s/d 20 Mei 2016Pemantauan lapangan ke Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lamongan, dan Kabuaten Sampang Provinsi Jawa Timur
2.23 s/d 26 Juni 2016Pemantauan lapangan ke Provinsi Sulawesi Selatan
3.20 s/d 24 Juni 2016Pemantauan lapangan ke Provinsi Bali
3.4525 s/d 28 Juli 2016Pemantauan lapangan ke Kabupaten Serang Provinsi Banten
5.15 s/d 19 Agustus 2016Pemantauan lapangan ke Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, dan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Data awal didapat bahwa di wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Pacitan, terdapat sedikitnya 61 penderita ODGJ. Di Kabupaten Sampang, jumlahnya semakin meningkat, hingga April 2016 ditemukan 119 orang penderita ODGJ yang dipasung oleh keluarganya, jumlah ini naik hampir dua kali lipat dibandingkan pada 2015, yang saat itu hanya mencapai 64 orang. Begitupun di Jawa Barat dimana ODGJ yang mengalami pemasungan mencapai 1.600 orang, yang antara lain tersebar di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Cianjur.

Sebagian besar ODGJ sudah mengalami pemasungan sejak usia muda bahkan anakanak. Kondisi ODGJ ditempatkan pada sebuah ruangan dengan ukuran kira-kira 4x5m tanpa ada perabotan hanya karpet kain untuk tidur. Kondisi lainnya ODGJ ditempatkan pada ruangan dengan pintu jeruji, dirantai pada tiang di dalam rumah dengan kondisi telanjang. Alasan utama keluarga melakukan pemasungan adalah tidak bisa memberikan pengawasan yang maksimal dan dikhawatirkan korban pergi keluar rumah dan hilang, serta sering mengganggu masyarakat sekitar.

Pemasungan juga terjadi pada ODGJ anak perempuan, sejak usia 7 tahun dikarenakan mengalami down sindrom (maupun autis). Anak tersebut diikat dengan kain di tiang teras rumah saat orang tua bekerja, karena tidak ada yang mengawasi.

Minimnya Sarana, Prasarana, dan Tenaga Kesehatan

Jumlah RSJ y ang sangat minim serta jumlah Dokter Spesialis Kejiwaan yang tidak lebih dari 120 orang tersebar dibeberapa wilayah. Jumlah tersebut masih jauh dari ideal, sebab orang yang mengalami gangguan jiwa dari tahun ke tahun terus bertambah. Minimnya fasilitas, menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas pasien di RSJ.

e) Pemantauan penyandang disabilitas mental di panti-panti rehabilitasi

Penyandang Disabilitas dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimasukkan ke dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak mendapatkan perlindungan. Komnas HAM melakukan pemantauan dengan mengambil sampel di beberapa panti, yaitu:

1. Pusat Pengobatan Kyai Syamsul Ma'arif, Kabupaten Brebes.

PDM ditempatkan di ruangan dengan jendela berteralis besi yang langsung menghadap ke jalan di luar panti. PDM ditempatkan dalam 1 kamar meskipun berjenis kelamin berbeda, 1 orang PDM laki-laki yang dirantai kakinya, dan 1 orang PDM perempuan tanpa rambut yang diduga di gunduli.

2. Panti Pembinaan Anak Jalanan dan Rehabilitasi Gangguan Jiwa (Depresi) Yayasan Bina Lestari Mandiri, Kabupaten Brebes.

Panti ini mengurus 11 orang PDM yang terdiri dari 9 laki-laki dan 2 perempuan (kapasitas panti 10 – 15 orang). Pasien ditempatkan dalam kamar-kamar tembok yang tidak memiliki daun pintu, berlantai keramik dan memiliki sirkulasi udara yang cukup baik, meskipun aroma yang tercium sangat tidak sedap dikarenakan beberapa pasien sangat sulit untuk dimandikan, serta buang air di sembarang tempat di kamar-kamar tersebut. Di setiap kamar terdapat dipan kayu yang digunakan pasien untuk duduk dan tidur serta merantai pasien jika sedang kambuh.

Praktek pemasungan masih digunakan sebagai bagian dari metode pemulihan di panti ini, terdapat 4 orang pasien yang dipasung dengan merantai kaki pasien pada dipan kayu yang juga difungsikan sebagai tempat tidur, dari 4 orang pasien yang dipasung, 1 diantaranya adalah perempuan.

3. Pondok Pesantren Ar-Ridwan, Kabupaten Cilacap.

Jumlah PDM penghuni panti berjumlah 130 orang dengan rincian 75 orang laki-laki dan 55 orang perempuan. Terlihat bahwa sel khusus laki-laki terdapat genangan air yang berbau sangat tidak sedap, dan sangat rentan terhadap penyebaran virus dan bakteri penyakit. Tim menemukan PDM anak-anak berusia antara 14 – 15 tahun yang juga menempati sel laki-laki, dan PDM anak perempuan di sel perempuan. Tim menemukan sebuah ruangan isolasi berteralis besi dan beralaskan tanah sebagian tanahnya tergenang air, atapnya sebagian tidak tertutup sehingga terkena panas dan hujan. Ruang isolasi ini berisi 4 orang PDM perempuan tanpa busana dengan kondisi yang sangat tidak sehat. Ruangan ini diperuntukkan bagi PDM yang dianggap memiliki gangguan psikis yang berat.

4. Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba, Yayasan As salam/ Tambihul Ghofilin (Jasono), Kabupaten Cilacap.

Jumlah PDM penghuni panti berjumlah 16 orang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

5. Pondok Pemulihan Sahabat, Kabupaten Sleman.

Jumlah PDM penghuni panti 27 orang, 19 laki-laki dan 8 perempuan. PDM penghuni panti menempati kamar-kamar dengan fasilitas yang nyaman

6. Panti Sosial dan Dhuafa Hafara, Kabupaten Bantul.

Jumlah PDM penghuni panti berjumlah 38 orang dengan rincian 23 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. PDM penghuni panti mnempati kamar-kamar dengan fasilitas yang nyaman seperti kasur, kamar mandi, dan pendingin ruangan.

Analisa

Menyangkut ODGJ Komnas HAM menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sarana, parasarana, dan tenaga kesehatan jiwa masih tergolong minim dibandingkan dengan jumlah ODGJ yang menjadi korban pemasungan;

2. Bentuk-bentuk perbuatan (type of acts) pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam pemasungan ODGJ, adalah sebagai berikut :

a. Hak untuk hidup bebas dari penyiksaan.

Praktik pemasungan tersebut merupakan bentuk penyiksaan yang dilakukan terhadap ODGJ meskipun itu dilakukan oleh keluarganya sendiri. Hal tersebut tidak sejalan dengan jaminan hak untuk hidup bebas dari penyiksaan dan bebas dari pemasungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 huruf I ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 3 dan Pasal 86 UU No 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa,

b. Hak atas perawatan/pelayanan kesehatan.

Pada dasarnya semua korban pemasungan tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai.

Praktik-praktik tersebut adalah tindakan yang kejam dan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Untuk itu Komnas HAM menyatakan bahwa telah terjadi Praktik Inhuman Degrading Treatment di dalam panti-panti tersebut, yang merendahkan martabat dan bertentangan dengan Kemanusiaan. Untuk itu Komnas HAM mendesak semua pihak yang bertanggungjawab untuk menghentikan praktek tersebut.

B.2. KOMNAS PEREMPUAN

Komnas Perempuan pada Desember 2011 –Agustus 2012 telah melakukan pemetaan kondisi perempuan dalam tahanan dan serupa-tahanan (panti rehabilitasi sosial) untuk memetakan bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan di tempat-tempat tersebut. Pemetaan dilakukan di Bali, Jakarta, Tangerang dan Malang. Lokasi yang didatangi adalah Lapas Kelas IIA Denpasar (Lapas Kerobokan), Rutan Pondok Bambu, Lapas Wanita Tangerang, Lapas Anak Wanita Tangerang, Lapas Wanita Malang, Panti Sosial. Pemetaan atas kondisi serupa tahanan dilakukan di Panti Rehabilitasi PSBKW Harapan Mulia Kedoya, Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya (PSKW Mulya Jaya) Pasar Rebo. Sedangkan pada tahun 2016 Komnas Perempuan melakukan pemantauan dampak hukuman mati kepada pekerja migran dan keluarganya, serta di 2018 menerima pengaduan terkait kekerasan dan penyiksaan terhadap transpuan LBT yang dilakukan oleh Kapolres Aceh Utara

Secara umum hasil pemetaan yang dilakukan Komnas Perempuan menemukan beberapa hal umum yang menjadi permasalahan dan akar kekerasan terhadap perempuan dalam tahanan yaitu:

1. Overload

Jumlah penghuni yang melampaui kapasitas adalah persoalan klasik yang dialami Rutan maupun Lapas. Di Rutan Pondok Bambu kamar karantina yang memiliki kapasitas 19 orang bisa dihuni oleh 51 orang. Selain itu tidak ada pemisahan antara tahanan yang hamil dan tidak hamilatau masa pengenalan lingkungan. Sel karantina di Lapas Wanita Tangerang bercampur dengan tahanan titipan dari kepolisian dan kejaksaan. Begitupula sel mapenaling (masa pengenalan lingkungan) di Lapas Kerobokan (karena lapas kerobokan bukan lapas khusus perempuan) kondisi sel karantina sangat kecil dan ketika Komnas Perempuan melakukan pemantauan pada tahun 2011, sel karantina yang harusnya untuk dua orang dihuni oleh lebih dari 6 orang. Kapasitas penahanan yang sangat kurang ini juga terjadi di kantor-kantor kepolisian.

“... selain dipukul, ruang tahanan di polisi itu satu orang saja sebetulnya tidak muat. Tidur duduk, kalau pas ramai tiga orang kita duduk. Kalau sendiri bisa tidur ..

(Narasumber C, Lapas Kerobokan)

Kondisi ini mengharuskan tahanan tidur dengan posisi miring dan berjajar selang-seling kepala dengan kaki atau bertumpuk-tumpul; dan berbagai masalah lain, seperti pembagian jatah kamar mandi, pembagian air dan masalah kebersihan. Keributan antar sesama penghuni juga sering terjadi karena kondisi over kapasitas tersebut.

2. Fasilitas Air Bersih yang Tidak Memadai

Fasilitas Air Bersih di semua Rutan/Lapas yang menjadi obyek pemantauan tidak memadai. Sebagai contoh di Rutan Pondok Bambu air bersih kadang mati sehingga banyak tahanan terpaksa menahan buang air besar atau air kecil. Kondisi ini membuat tahanan perempuan lebih susah ketika menstruasi. Kesulitan air bersih juga mengakibatkan badan gatal-gatal. Jumlah kamar mandi yang tidak berbanding lurus dengan jumlah tahanan yang menghuni memaksa tahanan dari setiap kamar mandi pagi sekali dimulai sejak pukul 05.30. Di Lapas anak wanita Tangerang, kondisi air lebih baik, namun tidak ada keran air di dalam sel sehingga tahanan harus mengambil air yang ada di luar sel untuk ditempatkan dalam bak-bak. Di Lapas Kerobokan. tidak ada peralatan untuk mandi cuci kakus; semua yang disediakan Lapas harus dibeli. Aliran air memang disediakan 24 jam akan tetapi semakin ujung sel berada, aliran air semakin kecil. Septic tank di sel 7 dan 8 berkapasitas kecil sehingga cepat penuh dan menimbulkan bau tidak enak.

Kesediaan air bersih adalah hal krusial terutama berkaitan dengan kebutuhan khusus perempuan yang setiap bulannya mengalami menstruasi, ketiadaan air bersih berpotensi menganggu kesehatan reproduksi perempuan. Minimnya kesediaan air bersih dan ventilasi udara yang buruk menyebabkan kelembaban ruang tahanan, juga mempengaruhi terhadap kondisi fisik perempuan selama dalam tahanan. Kondisi air yang buruk, seperti air berwarna kuning, dan musim penghujan menyebabkan timbulnya penyakit gatal-gatal dan keputihan terhadap perempuan narapidana.

3. Fasilitas Makan Minum

Fasilitas lain yang juga dirasa kurang adalah fasilitas makan dan air layak minum. Nasi yang disediakan disebut nasi 'cadong'. Menurut pengakuan narasumber di Rutan Pondok Bambu 'nasi cadong' adalah nasi yang bau karung. Air minum rata-rata harus dibeli.

Tahanan di Lapas Kerobokan juga mengalami hal yang sama, nasi untuk mereka adalah nasi cadong yang terasa pera. Lauk memang bervariasi antara telor, tempe, tahu dan daging seminggu sekali. Sedangkan air putih yang disediakan adalah air rebusan yang kadang berbau minyak tanah, sehingga lagi-lagi tahanan terpaksa membeli air untuk kebutuhan minum.

4. Minimnya Sensitifitas Gender dalam Penempatan dan Klasifikasi Penahanan dan Perawatan Kesehatan

Minim sensitifitas ini menyebabkan banyak kebutuhan khusus perempuan tidak terpenuhi seperti kebutuhan akan pembalut dan perawatan kesehatan reproduksi perempuan. Kecuali Lapas Kerobokan, Lapas ataupun Rutan tidak dapat menyediakan obat-obatan dalam menyembuhkan penyakit, kecuali hanya pemberian vitamin. Berbicara kebutuhan khusus perempuan hampir seluruh lapas tidak memiliki anggaran untuk pembalut. Ada Lapas yang menyediakan ruangan khusus untuk tahanan perempuan yang hamil dan membawa anak seperti di Rutan Pondok Bambu. Namun, di Lapas Wanita Tangerang tidak ada sel khusus/ruangan khusus ibu hamil, begitu pula di Lapas Kerobokan. Contoh baik ada Lapas Anak wanita Tangerang, menurut seorang narasumber 2 tahun yang lalu, ada salah seorang narapidana yang melahirkan dan ditolong oleh RSUD Tangerang.

“…….pengobatan di klinik Rutan harus membayar. Jika menderita penyakit darah tinggi, penghuni harus membayar lima ribu rupiah untuk mengukur tensi darahnya per kali pengukuran..jika anak tahanan akan diimunisasi, Rutam mematok harga sebesar lima puluh ribu rupiah (Rp. 50.000,-), dengan alasan imunisasi dilakukan di luar Rutan.

Sumber: wawancara

Fasilitas pemeriksaan kehamilan sendiri dilakukan oleh dokter klinik Lapas atau kerjasama dengan RSUD Tangerang. Dengan surat keterangan tidak mampu (Jamkesmas) dari Ketua Lapas, narapidana dan tahanan dapat mengakses pengobatan di RSUD secara cuma-cuma, karena Lapas sudah memiliki MoU dengan pihak Rumah sakit. Dokter tidak pernah datang memeriksa secara rutin ke blok khusus wanita hamil.

Ketika mereka berobat pun, tidak diperiksa secara khusus dan hanya diberikan vitamin. Obat-obatan yang diberikan hanyalah vitamin dan fasilitas USG hanya bisa dilakukan di luar Rutan dan harus membayar sendiri. Hal demikian juga terjadi ketika melahirkan, keluarga tahanan harus membayar sendiri biaya persalinan.

5. Hak Membawa Anak Dan Merawat Anak

Dari seluruh narasumber yang diwawancarai ruang khusus untuk ibu hamil dan meyusui ada dihampir semua Rutan/tahanan yang memang khusus perempuan, hanya di lapas Kerobokan tidak ada ruangan khusus, ibu hamil atau membawa anak harus bercampur dengan penghuni lain. Namun seluruh Lapas/Rutan tidak memberikan makanan khusus untuk ibu hamil, menyusui maupun makanan tambahan untuk bayi. Kadang biaya melahirkan juga ditanggung sendiri oleh perempuan yang ditahan

6. Hak Atas Informasi Dan Komunikasi.

Bentuk kekerasan psikis lainnya yang dialami perempuan tahanan dan narapidana berkaitan dengan hak atas informasi dan komunikasi. Mereka mengeluhkan sejak ditangkap dan ditahan, sulit sekali bagi mereka mengakses informasi dan komunikasi dengan siapapun. Hak berkomunikasi dengan keluarga juga sangat terbatas karena minimnya sarana dan prasarana. Jika handphone dilarang, pengalaman beberapa narasumber menyatakan bahwa mereka tidak boleh menghubungi keluarga dan telpon genggam mereka diambil. Setelah 3 hari ditangkap, mereka baru diperbolehkan menghubungi keluarga. Sementara wartel di Rutan dan Lapas yang disediakan hanya satu, bahkan ada juga yang tidak ada. Kalaupun ada wartel, mereka harus antri panjang untuk meneLapason dan waktunya sangat dibatasi.

7. Hak Keamanan Diri.

Pelanggaran atas hak ini dirasakan terutama oleh tahanan perempuan dalam proses penangkapan. Hal ini karena polisi yang memeriksa mereka adalah berjenis kelamin laki-laki semua, dan tidak ada polisi perempuan serta tidak mendapatkan pendamping hukum.

8. Minimnya Lapas Khusus Perempuan

Penambahan Lapas menjadi kebutuhan terutama di daerah yang jumlah tahanan dan napi-nya cukup tinggi seperti Denpasar, Bali. Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan pada 2013 jumlah tahanan perempuan di seluruh Indonesia adalah 2.692 orang dan Napi berjumlah 4.878 orang.40 Data terbaru yang didapatkan dari Ditjen Pas di 33 kanwil di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut: jumlah tahanan perempuan dewasa sebanyak 4.016 orang, anak perempuan sebanyak 21 orang, untuk Napi sebanyak 11.919 orang perempuan dewasa dan 2.121 adalah anak perempuan.41 Sementara jumlah Lapas dan Rutan khusus perempuan total di seluruh Indonesia hanya berjumlah 8 buah.

9. Korupsi Sistemik

Pemantauan ini juga menemukan adanya praktek korupsi sistemik mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, hingga penjatuhan pidana, dengan cara menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan untuk memperkaya dirinya sendiri/badan lain dan merugikan orang lain, dan merusak sendisendi kepercayaan masyarakat akan nilainilai keadilan. Namun definisi korupsi dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang sekedar 'merugikan negara' menjadi pembatas dari ruang lingkup praktik korupsi yang ditemukan dan teridentifikasi. Unsur kerugian ditafsirkan sebagai jumlah uang dan barang/asset. Padalah temuan Komnas Perempuan membagi sifat korupsi sistemik menjadi dua bentuk, korupsi yang bersifat materiil yaitu sebuah tindak korupsi yang dapat dinilai besarannya, bisa dalam bentuk uang, barang, maupun pemberian yang bersifat materi lainnya dan yang kedua adalah korupsi nonmateriil yaitu sebuah tindak korupsi yang belum/tidak dapat dinilai besarannya. Bisa dalam bentuk pemberian jasa, maupun kemudahan pada akses tertentu.

Kasus tukar kepala, pungutan liar, penyalahgunaan ketubuhan perempuan, pemberian makanan yang tidak bergizi, praktik jual beli segala fasilitas dasar yang seharusnya diberikan kepada para tahanan, dan mempekerjakan tahanan untuk kepentingan petugas pribadi adalah contoh korupsi sistemik yang terjadi, namun hukum tidak mampu menjangkau para pelakunya. Perempuan mengalami segala bentuk kekerasan mulai dari psikis, ekonomi, fisik dan seksual dalam kondisi tahanan dan serupa tahanan, kekerasan yang menonjol dan ditemui di seluruh lokasi pemantauan adalah kekerasan ekonomi akibat korupsi sistemik yang terus berlangsung, baik dalam bentuk korupsi materiil maupun non materiil.

9.1. Korupsi sistemik Materiil: Beberapa bentuk dari korupsi sistemik materiil yang ditemukanantara lain adalah:

a. Beragam Pungutan Liar: PPNo. 58 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tahanan dan narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga dan atau sahabat, dokter pribadi, rohaniwan, penasihat hukum, guru, dan pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan. Meski untuk kepentingan kunjungan, Rutan/Lapas menyediakan ruangan bagi narapidana untuk menerima kunjungan dengan diberi privasi pengawasan oleh petugas (Pasal 37 dan Pasal 38), namun, kerap terjadi pelanggaran hukum dan korupsi yang dilakukan oleh petugas tahanan dan lapas. Di Rutan Pondok Bambu, keluarga yang membesuk diharuskan membayar kepada petugas sebesar dua ribu rupiah (Rp. 2.000,-) per sekali kedatangan. Sedangkan tahanan harus membayar lima ribu rupiah (Rp. 5.000,-) per sekali kunjungan keluarga atau teman, dengan waktu besuk Senin – Jumat dan membayar sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000,-), untuk besuk di hari Sabtu. Uang jenguk ini tidak langsung diminta petugas tapi diselipkan ke rompi yang dipakai tahanan ketika keluar menerima kunjungan keluarga. Menurut petugas kepada para tahanan bahwa uang tersebut digunakan untuk dana kebersihan rompi, padahal setiap minggu, para tahanan yang bertugas piket, salah satu tugasnya adalah mencuci rompi-rompi ini.

Dalam Lapas Kerobokan juga terjadi korupsi yang sistemik. Hampir dalam semua proses dikenakan "tarif", mulai dari mendapatkan kenyamanan atau kelayakan hidup dalam Lapas, kunjungan terhadap narapidana hingga "tarif" yang diterapkan petugas dalam pengurusan Pembebasan Bersyarat (PB) untuk tiap narapidana. Jika diketahui narapidana memiliki uang yang "lebih" dan tersangkut dengan pidana yang cukup berat, maka diberikan "tarif" pengurusan PB lebih besar dibandingkan dengan narapidana yang tidak memiliki uang berlebih. Pada banyak kasus di Lapas, narapidana yang seharusnya sudah bebas tertunda karena belum memberikan uang 'suap'.

Kemampuan secara finansial dan sumberdaya ekonomi lainnya ini juga mendorong adanya perlakuan dan fasilitas yang berbeda antar tahanan dan narapidana. Jika tahanan dan narapidana dapat memberi sejumlah uang yang diminta para petugas kepolisian, kejaksaan maupun lembaga pemasyarakatan, maka ia akan mendapat perlakuan dan fasilitas yang nyaman, dengan ruangan tahanan yang hanya terbatas jumlah orangnya, bahkan bisa memiliki kamar sendiri. Seperti, fasilitas makanan dan minuman bergizi dan akses yang mudah. Jika mereka sakit akan dirujuk ke Rumah Sakit ternama dan mendapat perawatan kesehatan di luar Tahanan dan atau Lembaga Pemasyarakatan. Sementara, tahanan dan narapidana dengan sumberdaya ekonomi yang terbatas mendapatkan fasilitas makanan yang buruk dan gizi rendah serta fasilitas kesehatan yang minim juga ketiadaan kebutuhan pelengkap keperempuanan seperti pembalut.

Untuk lembaga pemasyarakatan khusus perempuan, narapidana mendapatkan pembalut yang cukup, dan melarang keluarga mengirimkannya, karena dicurigai membawa narkoba di dalamnya. Untuk makan, baik tahanan maupun narapidana hanya mendapatkan nasi cadong dan lauk pauk yang minim secara kualitas gizi. Tahanan yang tidak memiliki keluarga, terpaksa bekerja sebagai korpe42 mencuci pakaian tahanan lain, tukang pijit, creambath narapidana/tahanan lain atau menjadi penjual barang atau makanan milik petugas Rutan atau LAPAS, atau menunggu sumbangan dari lembaga pemasyarakatan atau pihak lain, dan pilihan lainnya adalah mencari jalan menjadi kekasih para tahanan di blok laki-laki dan atau dengan petugas Lapas itu sendiri. Di Lapas Kerobokan, Jika tahanan/narapidana ingin makanan yang lebih layak, maka mereka harus membeli, dengan harga Rp 15.000,- per sekali makan dan dibeli dari luar atau menunggu keluarga datang pada saat membesuk. Makanan juga didapatkan rutin dari komunitas keagamaan (khusus bagi Nasrani) biasanya jemaat gereja, dan penerima manfaat adalah para penghuni yang beragama Nasrani, dan bantuan makanan yang diberikan berupa mie instan. Untuk air minum disediakan air rebusan yang masih terasa rasa minyak tanahnya. Untuk itu, para penghuni Lapas memilih untuk membeli air minum dengan mengeluarkan uang Rp 18.000 – Rp 20.000/galon air mineral. Air tersebut digunakan untuk keperluan satu kamar atau per pribadi penghuni.

Alat komunikasi seperti gadget dan laptop pun pada kenyataannya dapat dimiliki Tahanan dan Narapidana. Pada kasus Tahanan biasanya alasan yang dikemukakan adalah untuk berhubungan dengan pengacara. Namun, baik tahanan maupun narapidana dengan bebas memiliki dan menggunakan gadget dan laptop jika mereka dapat memberikan sejumlah uang suap kepada petugas Kepolisian, Kejaksaan atau Lembaga Pemasyarakatan.

Lapas Kerobokan merupakan satu-satunya tahanan di Indonesia yang banyak dihuni oleh orang asing. Banyak tahanan/narapidana yang merasa didiskriminasikan oleh petugas Lapas karena dianggap tidak memiliki materi/uang yang lebih banyak dari orang asing. Ini menyebabkan perbedaan perlakuan terhadap narapidana/tahanan asing dengan yang berasal dari Indonesia. Hal ini juga sangat terasa di blok perempuan dengan contoh terpilihnya perempuan warga negara asing sebagai ketua blok perempuan.

b. “Tukar Kepala": Korban "Tukar Kepala" biasa terjadi pada sebagian besar kasus narkoba dan kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Pada tahanan perempuan, sebagian besar kasus "tukar kepala" ini dialami dalam kasus narkoba. Ketidakmampuan secara finansial dan sumber daya ekonomi lainnya dijadikan alasan sehingga mereka (korban) menjadi tersangka atau terdakwa hingga menjadi narapidana. Latar belakang masalah yang dialami para perempuan tahanan dan narapidana mendorong dan menyebabkan mereka menjadi tersangka atau terpidana tindak kriminal yang dikenai kepada mereka. Mereka pada umumnya terpaksa mengakui dan pasrah atas tindak kriminal yang dikenai terhadap mereka karena dilatarbelakangi ketidakmampun secara ekonomi, masalah keluarga yang sedang dihadapi juga masalah dirinya sendiri;

9.2. KorupsiSistemik Non-materiil: Beberapa praktek yang terjadi yang dikategorikan sebagai korupsi non materiil antara lain:

a. Menjadi pekerja untuk petugas. Petugas tidak jarang menjadikan narapidana sebagai pekerja di dalam tahanan untuk membantu kerja-kerjanya. Petugas biasanya menawarkan privilege bagi penghuni tahanan. Privilege ini biasanya diberikan oleh petugas kepada para penghuni tahanan yang menjadi pekerja43 dengan memberikan kemudahan terhadap akses tertentu di dalam tahanan. Kemudahan yang didapatkan adalah dapat keluar-masuk dengan mudah di luar blok tahanan. Hal ini dapat membantu penghuni tahanan menghabiskan waktunya sehari-hari. Namun terdapat juga praktek dimana petugas justru mengeksploitasi narapidana sebagai pekerjanya. Salah satu bentuknya adalah dengan melakukan pekerjaan petugas44. Dengan mengacu pada bentuk-bentuk tersebut, disebut sebagai korupsi sistemik non-materiil karena adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh petugas lapas/Rutan kepada narapidana.

b. Menjadi target Penangkapan: Perempuan, dalam struktur masyarakat patriaki yang ada sampai saat ini, diposisikan sebagai warga kelas dua dibandingkan dengan laki-laki. Dampaknya pada perempuan cukup serius terutama saat mereka harus berhadapan dengan sistem hukum yang ada. Tidak sedikit dari mereka dikriminalisasi karena struktur tersebut. Dalam konteks tahanan, perempuan banyak yang terlibat dalam kasus narkoba. Hal ini terjadi karena tidak sedikit perempuan yang membantu pasangan atau anggota keluarganya agar mereka tidak ditahan oleh pihak yang berwenang. Ini dilakukan oleh karena perempuan berpikir lebih baik mereka yang ditahan dibandingkan suami/pacar/anggota keluarganya yang ditahan karena dianggap laki-laki sebagai pencari nafkah utama didalam keluarga.

Kondisi ini semakin diperparah ketika pihak kepolisian memiliki target tertentu per bulannya untuk menangkap tersangka dalam kasus narkoba45. Salah satu kasusnya diceritakan kepada Komnas Perempuan pada saat pemantauan; ada seorang perempuan yang berhubungan dengan lakilaki dan tidak mengetahui bahwa pasangannya adalah polisi yang sedang menyamar, ketika penangkapan terjadi, ia dan pasangannya tersebut sedang menggunakan shabu bersama.

Hal tersebut ia jelaskan kepada polisi yang menangkapnya saat itu. Namun keterangan bahwa pasangan yang sedang bersamanya juga menggunakan shabu dijawab oleh polisi bahwa pasangannya sedang menyamar untuk menangkap ia sebagai pemakai narkoba46. Bentuk diatas dikategorikan sebagai korupsi sistemik non materiil karena terjadi dengan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh pihak terkait;

C. Pembatasan cuti menengok keluarga: Selain bentuk-bentuk diatas, korupsi sistemik non-materiil juga terjadi ketika narapidana perempuan akan mengambil cuti menengok keluarga. Cuti menengok keluarga merupakan salah satu hak dari narapidana yang berlaku sama. Namun pada kenyataannya, hanya narapidana laki-laki yang dapat mengakses hak tersebut47. Sedangkan narapidana perempuan tidak diberikan hak tersebut. Hal ini dialami salah seorang narapidana yang terjerat kasus korupsi;

d. Penggunaan ketubuhan perempuan: Korupsi sistemik non-materiil juga terjadi dalam bentuk mempertaruhkan tubuh perempuan sebagai alat untuk mendapat akses kehidupan yang lebih layak di dalam tahanan. Hal ini dilakukan oleh perempuan narapidana karena mereka sadar bahwa tidak ada yang gratis di dalam tahanan. Ditambah lagi dengan banyaknya pungutan liar yang harus mereka keluarkan. Sehingga mereka mencari jalan keluar dengan menjalin hubungan dengan narapidana laki-laki yang memiliki uang banyak maupun menjalin hubungan dengan laki-laki petugas lapas/Rutan.

Selain itu, perempuan narapidana juga bisa mendapat 'keistimewaan' berupa kemudahan atas akses di dalam tahanan menjalin hubungan dengan kepala lapas/Rutan untuk mendapat kemudahan dan jaminan keamanan selama berada di dalam lapas/Rutan. Namun di sisi yang lain, perempuan tersebut memiliki tugas untuk 'memata-matai' apa yang terjadi di dalam sel maupun di dalam blok tahanan perempuan. Hasilnya, kepala lapas/Rutan akan lebih mudah memantau pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi sehingga akan lebih mudah untuk mengenakan sanksi kepada pelanggar peraturan 48.

40 Data diunduhdari smslap.ditjenpas.go.id, data per 4 Januari 2013

41 Data diunduh dari http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly per Desember 2018

42 Korpe atau korban perasaan adalah istilah yang disematkan kepada tahanan yang tidak pernah di datangi keluarga dan bekerja untuk mencuci pakaian tahanan lain dll

43 Dalam pemetaan ini, ditemukan bahwa tidak jarang petugas memiliki warung di dalam tahanan. Warung ini dibentuk oleh petugas sebagai usaha pribadinya untuk narapidana yang tidakmau mengkonsumsi makanan yang telah disediakan oleh Lapas/Rutan. Petugas biasanya merekrut narapidana untuk operasional sehari-hari warung tersebut. "Di Rutan Pondok Bambu, seorang narasumber mengakui bahwa untuk menambah penghasilannya, ia menjual makanan milik petugas berupa ikan, sayuran, roti dll dengan berkeliling ke blok-blok."(Keterangan salah seorang perempuan narapidana di Rutan Pondok Bambu). "Selama disini saya merasa petugas pilih kasih, membedakan antara yang satu dengan yang lain."Selain itu, tidak jarang petugas merekrut para narapidana sebagai Tamping (tahanan pendamping). Tamping ini sendiri merupakan perpanjangan tangan petugas lapas/Rutan untuk menjaga keamanan di dalam lapas. Mereka biasanya memiliki pekerjaan sebagai kepala kamar, kepala blok, tenaga administrasi, memasak di dapur, tenaga di klinik, dll Sebagai informasi tambahan, posisi sebagai tamping ini tidak mendapat kompensasi uang dari petugas

44 Korpe atau korban perasaan adalah istilah yang disematkan kepada tahanan yang tidak pernah di datangi keluarga dan bekerja untuk mencuci pakaian tahanan lain dll

45 "Beberapa diantara perempuan yang ada disini (Lapas Kerobokan) bukan pemakai/pengedar, namun dijebak atau hanya menjadi kurir. Untuk kasus narkoba, polisi punya target dalam satu bulan harus menangkap berapa tersangka. Sehingga tahanan kasus narkoba mulai naik dalam lima tahun terakhir ini.* (Keterangan dari narasumber petugas di Lapas Kerobokan, Bali).

46 ...saya tidak tahu kalau pacar saya polisi, ketika proses BAP saya tidak didampingi pengacara. Ketika saya bilang ke petugas yang mem BAP saya bahwa pacar saya juga ikut memakai shabu, petugas polisi bilang bahwa dia adalah polisi yang sedang menyamar, kalau ingat kenapa saya ditangkap sampai sekarang hati saya masih sangat sakit....." (Keterangan dari narasumber narapidana di Lapas Anak Wanita Tangerang).

10. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam berbagai Bentuk:

10.1 Kekerasan Fisik dalam penangkapan:

Bentuk kekerasan fisik umumnya terjadi saat penangkapan dan proses penahanan di Kepolisian. Mereka mengalami pemukulan atau tendangan oleh Polisi yang melakukan penangkapan. Kondisi tahanan di kepolisian juga menimbulkan penderitaan fisik kepada para tahanan, karena dari pengakuan narasumber, jarang ruang tahanan kepolisian yang memiliki sel khusus perempuan, walau mereka dipisah dari tahanan laki-laki, ruangan sel yang sempit memaksa mereka tidur dengan cara duduk.

“....Ketikamelakukan pemeriksaan, Buser dan Polisi Polres Jakbar memukul saya dengan pistol, dan kursi serta ditendang, padahal saya sedang hamil 3 bulan.....Buser membentak sambil berkat "Saya tendang perut kamu biar keguguran....." (Narasumber A,)

Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan ketika sudah menjadi narapidana dalam Lapas adalah bentuk hukuman ketika mereka dianggap melanggar aturan dalam Lapas seperti ketahuan merokok, bertengkar, berpacaran dengan sesama tahanan dan aturan-aturan lain. Biasanya narapidana mendapatkan sanksi dengan dimasukkan ke sel 'tikus'/karantina/isolasi. Sel Tikus ini merupakan ruang tahanan tempat narapidana atau tahanan yang dianggap melanggar aturan pemasyarakatan. Ruang tahanannya sempit dan bercampur dengan kamar mandi, sehingga dari segi kesehatan sangat buruk, ventilasi yang tidak baik, dan tidak disediakan kamar tidur.

Kekerasan fisik di Rutan dan Lapas Anak Perempuan juga terjadi. Dalam sebuah sidak dari BNN, seorang tahanan anak perempuan ditendang dan dipukuli karena di kamarnya ditemukan narkoba. Ia diduga sebagai pemiliknya49. Tindakan disipliner (hukuman) karena tidak mengaji atau karena berantem adalah "jalan bebek" alias jalan jongkok bisa hingga 5 putaran lapangan voli dan berbaring di lapangan dijemur50

47 * seharusnya sudah bebas empat bulan lalu lalu, namun karena aturan baru mengenai pengurusan PB 2/3 masa saya yang sudah lewat, 2009 itu tidak diakui. Kasusnya yang sudah dari 2007 namun ketika ada aturan baru di 2010 harusnya berlaku surut, namun ternyata tidak dihitung. Maka tahun 2012 ia baru bebas dan SKP Bebas itu sudah ada. Namun di tahun 2011, ada moratorium baru lagi tentang tipikor, jadi bagi yang mengurus PNB itu dibatalkan. Jadi saya mundur lagi empat bulan dan baru 2012 bulan tujuh saya bebas. la juga melanjutkan bahwa ia tidak mendapatkan Cuti Menengok Keluarga. Cuti Menengok Keluarga hanya diberikan pada laki-laki, sementara perempuan tidak mendapatkan (narasumber G, Lapas Kerobokan)

48 "Mendapatkan register F dari Kalapas, karena dilaporkan oleh pacar-nya yang KP Lapas bahwa ia menggunakan shabu dan memiliki HP." (Keterangan narasumber Lapas Kerobokan)

10.2 Kekerasan Psikis

a. Latar belakang penahanan karena relasi kuasa yang timpang. Pada berbagai kasus perempuan yang ditangkap sebagai pengedar/kurir narkoba umumnya terjadi karena karena diminta/disuruh/dipaksa oleh suami atau pacarnya, atau bahkan dijebak oleh pacarnya. Seorang narasumber perempuan mengungkapkan pengalamannya: ia terpaksa membunuh suaminya karena sudah tidak tahan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya tesebut. Ada pula yang mengaku melakukan pencurian, penggelapan dan atau penipuan dikarenakan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dia dan anak-anaknya karena latar belakang kemiskinan atau karena mereka adalah perempuan kepala keluarga;

b. Peran Domestik perempuan, kebanyakan narasumber yang diwawancara merasakan tekanan dan depresi luar biasa ketika harus berpisah dengan anakanak mereka. Mereka takut kebutuhan anak-anak mereka akan kasih sayang dan perhatian tidak lagi terpenuhi selama mereka ada dalam tahanan dan mereka sangat takut anak-anak mereka akan membenci mereka karena ibu mereka pernah menjadi napi;

c. Relasi kuasa dalam tahanan, relasi kuasa timpang antara penghuni lama dan baru sangat dirasakan oleh napi baru, juga oleh napi yang dan atau tahanan yang berdaya secara ekonomi. Napi dan atau tahanan baru seringkali harus menurut pada penghuni lama, sedangkan penghuni yang tidak memiliki uang seringkali menjadi korpe (korban perasaan) yang akan melakukan apa saja dari memijit sampai mencuci untuk imbalan uang atau makanan sehingga bisa "survive" dalam tahanan.

d. Stigma masyarakat terhadap narapidana, stigma perempuan yang menjadi narapidana adalah sampah masyarakat dirasakan sangat berat mempengaruhi kondisi psikis perempuan yang pernah menjadi Napi, tekanan psikis terbesar adalah ketakutan di benci oleh anak-anak mereka

49 Narasumber G, Rutan Pondok Bambu

50 Narasumber H, Lapas Anak Wanita Tangerang

10.3 Kekerasan Ekonomi

Bentuk kekerasan lain yang sangat menonjol adalah kekerasan ekonomi. Fasilitas lembaga pemasyarakatan, juga tempat penahanan dikepolisian dan kejaksaan terutama terkait dengan tata kelola lembaga pemasyarakatan mendorong terjadinya korupsi sistemik yang berdampak kekerasan ekonomi kepada tahanan/narapidana. Yang lebih memprihatinkan adalah perempuan selalu menjadi korban vonis hukumanyang cukup lama, karena ketidak-berdayaan ekonomi mereka. Perempuan terpaksa divonis sebagai pengedar karena tidak memiliki uang untuk diberikan, baik kepada oknum petugas Kepolisian dan Kejaksaan. Jika pun perempuan divonis sebagai pengedar, juga dilatarbelakangi sebagai pencari nafkah keluarga, atau membantu pasangan dalam proses peredaran narkoba, dan atau sebagai "tukar kepala", sebagai skenario oknum Kepolisian, dalam rangka mencapai target penangkapan Narkoba yang mendorong kenaikan jabatan. Fasilitas serba berbayar di dalam Lapas/Rutan juga mendorong perempuan yang tidak memiliki sumber daya ekonomi menjalani kondisi yang memprihatinkan selama menjalankan vonis dalam penjara.

10.4 Kekerasan Seksual

Bentuk kekerasan seksual yang ditemui dalam pemetaan kali ini walau tidak begitu banyak tergali adalah pengalaman pelecehan seksual dan hak melakukan hubungan seksual. Kebutuhan dan ruang melakukan hubungan seksual merupakan isu yang mengemuka, terutama di Lapas Kerobokan. Meskipun hampir sebagian besar menyatakan bahwa kebutuhan seksual ini dialihkan dengan melakukan kegiatan religi, berkegiatan aktif di dalam dan di luar sel. Masturbasi menjadi salah satu cara untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Namun, beberapa perempuan narapidana ini juga melakukan quickie31 dengan pasangannya (suami atau pacar). Seperti yang dialami N, salah seorang narapidana perempuan menyatakan bahwa ketika suami N masih dipenjara, N juga pernah melakukan "quickie" di ruang besuk..."(narasumber di Kerobokan). Pada kasus di Lapas Kerobokan, kegiatan seksual seringkali dilakukan di tempat besukan saat kunjungan besukan. Dalam beberapa kasus, antara napi perempuan dan laki-laki telah melakukan negosiasi untuk melakukan pertemuan di waktu besukan, dan melakukan hubungan seksual di waktu dan tempat tersebut.

Namun, beberapa narasumber perempuan tahanan menyatakan keberatan dengan praktek-praktek tersebut, karena memberikan dampak terhadap keluarga, terutama anaknya ketika menengoknya di waktu besuk. Untuk itu, ruang kebutuhan seksual ini merupakan hal yang penting untuk dibahas lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, di Lapas Kerobokan, terjadi hamil di luar nikah antar napi. Dan, ketika itu terjadi, napi laki-laki melakukan 'teror' kepada perempuan korban dan teman sekamarnya, karena merasa tidak aman jika dampak yang mereka lakukan itu diketahui. Lakilaki tidak mau dan enggan bertanggung jawab, karena keduanya akan mendapatkan sanksi.

Kekerasan seksual lainnya yang teridentifikasi adalah: (a) mencolek-colek tahanan oleh petugas² ; (b) struktur bangunan ruang tahanan, terutama kamar mandi, juga menjadi peluang terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, karena dindingnya yang terlalu pendek (c) irisan antara isu ekonomi dengan isu seksualitas perempuan. Hal ini terjadi di Lapas kerobokan Bali, dan dikenal dengan istilah 'Kolu'. Banyaknya pungutan liar dan kebutuhan ekonomi yang cukup tinggi di Pemasyarakatan, yang tentunya dibebankan kepada para narapidana, mendorong sebagian kecil perempuan dalam tahanan menggunakan seksualitas ketubuhannya untuk 'menggaet'petugas atau antar napi laki-laki.

51 Quickie, merupakan istilah untuk melakukan hubungan seksual secara cepat dengan pasangan saat kunjungan besuk keluarga. Quickie dapat dilakukan dengan suami ataupun isteri saat menjenguk ataupun dengan sesama pacar narapidana dari blok laki maupun perempuan.

52 Narasumber di Rutan Pondok Bambu: Biasanya kalau dicolek saya laporkan sama petugas yang lain (yang jaga kantin), nanti dia ditegur. Saya tidak berani, takut diapa-apakan.....

53 narasumber di Rutan Pondok Bambu

Temuan Serupa Tahanan di Panti Sosial

1. Penyiksaan dan Penghukuman Tidak Manusiawi di Serupa Tahanan

Perempuan narapidana di 2 panti sosial yang dilakukan pemantauan pada tahun 2011- 2012 rentan mengalami berbagai bentuk penyiksaan, perlakuan yang menyakiti, ketidakpastian eksekusi, dan penahanan yang semena-mena. Bentuk kekerasan fisik seringkali terjadi pada saat penangkapan, dan proses pemeriksaan sebelum akhirnya perempuan dibawa ke panti untuk direhabilitasi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan satuan kerja perangkat daerah terkait, seringkali melakukan penangkapan dengan cara-cara yang tidak layak. Meski memiliki kewenangan penertiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Satpol PP/PPNS tidak dibekali Standar Prosedur dalam Beroperasi (SOP) yang memastikan cara-cara penangkapan dilakukan dengan manusiawi dan memperhatikan hak asasi manusia. Kekerasan fisik lainnya terjadi ketika perempuan berada di panti untuk menjalani rehabilitasi, yang bentuknya antara lain: membangunkan dengan sapu lidi, meneriaki, ataupun memperingati perempuan binaan akan diperpanjang masa rehabilitasinya. Adapun kekerasan ini menurut petugas panti, dilatar belakangi oleh ketidakpatuhan perempuan binaan terhadap petugas panti.

2. Perempuan Kehilangan Hak Pembelaan Diri

Pemeriksaan perempuan untuk membuktikan bahwa mereka bukan pekerja seks penuh dengan ancaman, dan pemeriksa tidak mau mendengar sama sekali pengakuan perempuan. Perempuan kehilangan haknya untuk membela diri, menggunakan hak jawab, dan hak atas pembuktian. Padahal mereka dibawa ke kantor Kepolisian (apabila razia dilakukan oleh anggota Kepolisian) maupun kantor Satpol PP untuk diinterogasi dan dilakukan pemberkasan sebelum akhirnya dikirim ke Panti Sosial. Mereka terpaksa pasrah dengan istilah 'pembinaan' bukan penahanan. Faktanya proses pembinaan ini membatasi kebebasan mereka untuk bergerak, menutup mereka dalam sebuah panti, dan mewajibkan mereka untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di panti. Pengambilan pengakuan atau keterangan semacam ini, dengan tujuan untuk menghukum seseorang atas suatu perbuatan yang diduga dilakukan olehnya, merupakan bentuk penyiksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 CAT. Pasal 9 ayat (1) ICCPR juga menegaskan bahwa seseorang tidak boleh ditahan secara sewenang-wenang. Penahanan harus disertai dengan alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur hukum, oleh karenanya penahan tanpa prosedur semacam ini tidak dapat dibenarkan. Untuk kondisi serupa tahanan, tidak ada dasar hukum yang jelas tentang penangkapan, proses pemeriksaan dan pengelolaan panti. Khusus untuk pengelolaan panti hanya didasarkan kepada SK Menteri, padahal praktik panti mirip dengan 'tahanan' atau detainee dalam Konvensi Anti Penyiksaan.

3. Stigma sebagai Pekerja Seks

Perempuan yang dibina di panti ini juga mengaku distigma sebagai pekerja seks sejak dari proses penangkapan hingga penahanan. Penangkapan terhadap mereka dilakukan atas asumsi busana, penampilan, dan keberadaan mereka di jalanan pada malam hari. Oleh karenanya seringkali terjadi salah tangkap, sebagaimana yang terjadi pada G, buruh perempuan yang ditangkap usai pulang kerja pada malam hari. Namun petugas panti selalu berkeyakinan bahwa perempuan yang terjaring razia tidak akan pernah mengaku bahwa dirinya adalah pekerja seks. Stigma sebagai pekerja seks melekat pada perempuan yang dibina hingga menjadi program kegiatan panti untuk mengubah perempuan agar tidak lagi menjadi pekerja seks. Seperti kegiatan pagi yang diberi nama morning meeting di Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia. Pada kegiatan yang berlangsung Senin hingga Kamis ini, pekerja sosial panti memberi nasehat agar bertobat, tidak lagi menjadi pekerja seks, dan soal moralitas lainnya.

Selain kegiatan pagi, kegiatan harian lain ialah kegiatan rohani yakni sholat subuh bersama, mengaji, doa bersama, dan mendatangkan penceramah atau pengkotbah dari institusi agama tertentu. Isi ceramah juga berisi nasehat/ceramah moral agar perempuan bertobat. Banyaknya kegiatan rohani memang merupakan program panti yang menurut Kepala Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya sebagai "berdoa dari subuh ke subuh lagi."

Selain program kegiatan, perlakuan terhadap perempuan binaan di kedua panti ini juga penuh dengan stigma. Mereka dilarang berdandan dengan alasan khawatir mereka akan menggoda petugas laki-laki. Perempuan yang menjalani pembinaan juga menanggung beban stigma dihadapan keluarga maupun komunitas sekitar tempat tinggal yang mempertanyakan keberadaan perempuan di panti, mengingat panti sosial ini memang diperuntukkan bagi pembinaan perempuan pekerja seks. Cara melepas stigma yang dilakukan perempuan adalah pindah alamat, sekalipun tidak selalu diinginkan. Sebagaimana dikatakan kepala Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia, banyak perempuan yang pindah alamat pasca rehabilitasi sehingga tidak bisa dilakukan 'home visit’.

Pemantauan Dampak Hukuman Mati

Pemantauan lain yang dilakukan Komnas Perempuan pada tahun 2016 adalah pemantauan mengenai dampak hukuman mati kepada Pekerja Migran dan keluarganya. Bentuk kekerasan seksual adalah kasus yang paling menonjol dialami perempuan yang menghadapi pidana mati. Temuan yang didapat antara lain mengenai situasi perempuan terpidana mati selama dalam tahanan, baik selama proses penyelidikan dan penyidikan di tahanan Kepolisian, masa persidangan dan menjalani hukuman di Lapas. Situasi paling rentan justru bukan pada saat menjalani hukuman di Lapas, namun pada masa menjalani penyidikan dan penyelidikan di Kepolisian dan menjalani masa tahanan di sana. Berikut adalah beberapa hasil temuan:

1. Penderitaan menunggu pidana mati dan terganggunya psikis seperti mimpi buruk, sulit tidur sampai upaya bunuh diri.

Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati nyaris selalu mengalami mimpi buruk karena rasa takut, rasa bersalah pada keluarga, menanti ketidakpastian, menyesal, merasa tidak ada yang membela dan perasaan-perasaan lainnya. Seorang Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati yang selamat dari eksekusi bercerita bahwa selama 5 tahun di penjara tidak bisa tidur dengan wajar, sehingga memperburuk kesehatannya hingga mengalami stroke. Persoalan kondisi penjara di Indonesia terlebih yang kapasitas kelebihan penghuni juga memperburuk kondisi psikis terpidana mati. Perempuan Pekerja Migran Terpidana Mati mengalami depresi berat pada awal ditangkap hingga dihadapkan ke persidangan. Pengakuan dari terpidana mati dan konfirmasi dari dua pendamping yang ditemui Komnas Perempuan menyatakan bahwa terpidana mati melakukan percobaan bunuh diri yang dilakukan dengan cara membenturkan-benturkan kepala ke tembok dengan teriakan histeris. Percobaan bunuh diri dilakukan pada saat mendapat vonis hukuman mati. Pendamping psikologis yang sangat dibutuhkan pada fase-fase depresif ini tidak didapatkan di dalam tahanan dan lapas. Persoalan lain yang dihadapi adalah penyesuaian awal di tahanan maupun lapas yang membuat penghuni baru cenderung merasa gentar dan asing karena kultur di lapas yang tidak selalu bersahabat.

2. Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual biasanya dilakukan untuk dua tujuan. Pertama, memaksa perempuan mengakui barang bukti adalah miliknya dan perbuatan yang tidak dilakukan. Bentuk penyiksaan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan yaitu terpidana dibawa ke hotel oleh penyidik dengan dalih bagian dari penyidikan, ditelanjangi dan dipaksa berhubungan seks. Kedua, kekerasan seksual sebagai "gratifikasi" untuk mendapat pengurangan tuntutan hukum. Contohnya, perempuan terpidana mati diancam akan dituntut hukuman mati, namun apabila mau berhubungan seks dengan penyidik akan dikurangi tuntutannya.

3. Pemerasan

Pada terpidana mati Perempuan pemerasan beriringan dengan penyiksaan seksual. Komnas Perempuan menemukan fakta bahwa saat penahanan untuk proses penyidikan, terpidana mengalami pemerasan oleh aparat dengan iming-iming pengurangan tuntutan atau malah lepas dari tuntutan. Bagi Perempuan terpidana mati, jika tidak memiliki uang maka penyiksaan seksual yang akan dialami

Kekerasan Berbasis SOGIE SC

Tahanan dengan kekerasan berbasis SOGIE SC juga menjadi temuan Komnas Perempuan tahun 2018. Sebanyak 9 orang transpuan ditangkap dan disiksa oleh beberapa polisi yang bertugas di Polres Aceh Utara. Mereka ditangkap oleh rombongan polisi Kapolres Aceh Utara, polisi syariah (WH) dan Satpol PP dengan 2 mobil polisi dan 1 mobil Satpol PP, karena mereka melakukan usaha salon tanpa izin. Bentuk penyiksaan yang mereka dapatkan dari polisi adalah diikat di tiang bendera, diperintah berguling-guling dan merayap di tanah, ditendang dengan sepatu laras, ditampar, dipukul, disiram air, serta ditembak meski tidak mengenai tubuh korban untuk alasan menakut-nakuti. Mereka juga diminta buka baju, diminta teriak dan rambutnya digunting dengan alasan korektif identitas gender mereka yang transpuan ke laki-laki maskulin.

B.3. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

Anak berhadapan dengan hukum makin meningkat setiap tahunnya, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi tindak pidana. Latar belakang lingkungan sosial, pola pengasuhan yang gagal di dalam keluarga, dan keterbatasan ekonomi menjadi faktor utama anak menjadi pelaku tindak pidana. Anak yang terlibat dalam tindak kriminalitas harus melalui proses hukum, dan tidak jarang mereka divonis hukuman kurungan. KPAI memiliki pandangan bahwa tidak sepatutnya anak mendapatkan diskriminasi dan pengabaian akan haknya mengingat usia yang masih muda yang rentan akan rusaknya karakter dan "pembunuhan" potensi minat bakat. Hukuman pemenjaraan terhadap anak pada dasarnya merupakan upaya perampasan kebebasan dan kerapkali hak-hak mereka terabaikan dalam proses pidana tersebut, Anak diperlakukan seperti halnya orang dewasa baik dalam proses hukum, dan tidak jarang kita dapati anak yang ditahan dalam satu sel atau ruangan dengan tersangka dewasa.

Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap anak harus dapat menjamin untuk pemenuhan hak-hak ABH. Perihal pemenuhan hak anak telah diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Elemen penting yang bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada anak adalah Negara dan Pemerintah. Kesadaran atas pentingnya perlindungan anak ini hendaknya menjadi semangat prioritas bagi para pemangku kebijakan dan aparat Negara dalam rangka pemberian dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Aparat yang berkaitan erat dengan penanganan ABH khususnya anak sebagai pelaku adalah aparat dari institusi Kepolisian54, Balai Pemasyarakatan/Bapas (petugas BAPAS), Kejaksaan55, Advokat/ Pengacara, Hakim56, dan Lapas57.

Laporan ini disusun oleh KPAI yang menjabarkan berbagai temuan data terkait implementasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang dilakukan sepanjang tahun 2015 – 2016 dan tahun 2018 oleh Tim yang ditunjuk oleh KPAI.

Temuan Pemantauan.

Temuan pemantauan dibedakan atas temuan hasil pemantauan tahun 2015-2016 dan 2018. Pemantauan 2015 - 2016. Pemantauan dilakukan saat UU SPPA baru berjalan ± 10 bulan sejak diberlakukan pada tanggal 31 Juli 2014. Data diperoleh dari 134 responden anak pelaku tindak pidana di 7 provinsi (yang selanjutnya disebut sebagai Anak). Dari 134 anak yang diwawancarai, 91.8% merupakan Anak yang berada di Lapas Khusus Anak (selanjutnya LPKA) dan sianya 11 Anak merupakan tahanan titipan dari Kepolisian dan Kejaksaan. Berikut butir-butir temuan:

a) Dalam SPPA, terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, dengan ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan pidana, maka penegak hukum wajib melakukan upaya diversi, yaitu upaya pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. KPAI menilai bahwa upaya ini dapat mengurangi penyiksaan fisik dan psikis terhdap Anak yang diproses melalui peradilan pidana. Pemantauan KPAI menemukan bahwa implementasi serta pemahaman mengenai UU SPPA belum merata pada Aparat Penegak Hukum (APH), hanya instansi Kejaksaan yang intensif menawarkan proses diversi.

b) Bahwa sekitar 15,7% Anak menyatakan tidak mendapatkan pendampingan dalam proses penyidikan di kepolisian. Padahal UU SPPA jelas menyatakan Anak pada saat pemeriksaan harus didampingi oleh orang tua, Advokat, Bapas (Balai Pemasyarakatan) atau Peksos. Peran petugas Bapas sangat penting untuk menghasilkan Litmas (Penelitian kemasyarakatan) untuk menjadi masukan bagi APH.

c) Bahwa sekitar 44% Anak kerap mendapatkan kekerasan dari APH secara fisik dan psikis saat penangkapan dan proses BAP, di antaranya berupa: pemukulan, bentakan, bahkan ada responden yang mengaku disetrum oleh oknum penyidik.

d) Bahwa sekitar 90% Anak mengalami penahanan pada saat di kepolisian. Padahal menurut Pasal 3 huruf g UU SPPA setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Sebagai akibatnya sekitar 73% Anak disatukan dengan tahanan dewasa dan berpotensi mengalami kekerasan fisik, psikis bahkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tahanan dewasa. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 30 UU SPPA, bahwa anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.

e) Bahwa pada saat dijemput oleh kejaksaan dari tempat ditahannya anak untuk menuju pengadilan, menggunakan mobil Kejaksaan yang tidak ramah anak dan dicampur dengan tahanan dewasa, bahkan ada Anak yang menyatakan mobil dikendarai dengan cepat atau mengebut tanpa memperhatikan aspek keselamatan terhadap Anak.

54 Lihat UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

55 Lihat UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

56 Lihat UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

57 Llihat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemantauan 2018

Monitoring dan Evaluasi KPAI pada Tahun 2018 dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang terletak di 15 Provinsi yaitu LPKA Banda Aceh, LPKA Lampung, LPKA Bandung, LPKA Blitar, LPKA Jakarta, LPKA Kutoarjo, LPKA Martapura, LPKA Medan, LPKA Muara Bulian, LPKA Palembang, LPKA Palu, LPKA Pontianak, LPKA Tangerang, dan LPKA Tomohon. Titik fokus kegiatan pada pembinaan Anak di LPKA dengan responden dalam survei ini sebanyak 198 Anak. Dari 198 Anak, 15% berusia sekitar antara 14 (empat belas) hingga 18 (delapan belas) tahun yang sebagian besar terdiri dari Anak lakilaki. Pemilihan responden dilakukan dengan sistem acak. Jumlah Anak perempuan hanya 2% (dua persen), yang rata-rata karena terjerat kasus Narkoba, penganiayaan serta kasus trafficking (perdagangan manusia). Hanya 1 (satu) Anak perempuan berusia 16 tahun yang terlibat kasus pembunuhan, sedangkanpada Anak laki-laki jumlah 98% diantaranya terlibat kasus pembunuhan. Berikut butir-butir pokok temuan:

a) Bahwa terkait pemberian vitamin, air bersih dan sarana mandi sebanyak 79% Anak menyatakan masih kurang tersedia. Diantara berbagai LPKA, LPKA Muara Bulian dan LPKA Bandung merupakan yang terbaik; 100% Anak menyatakan mendapat vitaman dan alat mandi. Sedangkan untuk LPKA Martapura dan LPKA Palu kurang dalam memberikan tambahan vitamin dan kebutuhan kebersihan bagi Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya Andikpas). Kurangnya dalam pemenuhan kebutuhan tersebut menyebabkan beberapa Andikpas banyak yang terkena penyakit kulit dan gatal-gatal dikarenakan kondisi air di dalam LPKA yang tidak begitu bagus.

b) Begitupun dengan pemenuhan gizi dan makanan di LPKA menjadi catatan KPAI. Standard pemenuhan gizi bagi anak belum optimal jika dilihat dari alokasi anggaran yang disediakan yaitu sebesar 14.000-15.000/anak/hari. Untuk itu beberapa Kepala LPKA mengambil kebijakan subsidi silang guna memperbaiki menu dan porsi makanan untuk Anak agar pemenuhan gizi bagi anak tercapai. Pemenuhan makanan bagi Anak paling baik berada di LPKA Bandar Lampung, LPKA Bandung, LPKA Muara Bulian, LPKA Pontianak, LPKA Tomohon, LPKA Blitar dan LPKA Kutoarjo. Di LPKA-LPKA tersebut menu makanan yang disajikan bagi Anak sangat variatif, sehingga tidak ada keluhan dari Andikpas terkait soal tersedianya makanan. LPKA Medan merupakan yang paling buruk dalam penyajian makanan bagi Anak. Anak-anak di LPKAini menilai bosan dengan penyajian menu makanan dan mendapat porsi makanan yang sedikit.

c) Berdasarkan hasil pemetaan atas pendidikan Anak di LPKA, yang diselenggarakan adalah Pendidikan Kesetaraan atau lebih dikenal dengan Program Paket A, Paket B dan Paket C. Program pendidikan alternatif selain pendidikan formal sekolah ini paling banyak dipilih oleh LPKA. Program ini dilakukan berdasarkan kenyataan bahwa kebanyakan anak yang berkonflik dengan hukum dan yang ditempatkan di LPKAmemiliki latar belakang pendidikan putus sekolah.

d) Berdasarkan pemantauan KPAI layanan konseling dan psikologi menjadi layanan pembinaan yang paling kecil persentasenya yaitu sebesar 77,9%. Saat ini sebagian besar LPKA melakukan kerjasama dengan mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas yang ada di daerah tersebut. Tetapi waktulayanan yang diberikan mahasiswa tersebut terbatas, sehingga upaya layanan konseling dan psikologi menjadi tidak maksimal. Walaupun persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan dengan program pembinaan, Anak harus tetap mendapatkan perlakuan khusus. Pemberian layanan konseling dan psikolog bagi seorang Anak yang berada di ruang pembinaan LPKA sangatlah penting. Untuk mendekati jiwa sensitif anak, psikolog adalah orang yang lebih tepat melakukan pekerjaan itu, walaupun pada pelaksanaannya pegawai lapas sering berperan dalam posisi ini.

Anak yang berada di LPKA tetap merasakan dan mengalami kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, serta kekerasan psikis baik yang dilakukan oleh sesama penghuni Anak maupun dari petugas. Fakta-fakta seperti ini semakin memperkuat dibutuhkannya tenaga psikolog di setiap LPKA, bukan hanya kepentingan kebutuhan psikologis anak tetapi juga untuk petugas yang akan bertanggung jawab dalam penanganan Anak. Hanya sebanyak 6 LPKA yaitu Bandar Lampung, Bandung, Kutoarjo, Palembang, Palu, Tomohon, Blitar dan Pontianak yang memiliki layanan konseling dan psikologi diatas 80%.

e) Survei pengawasan KPAI di 15 LPKA juga menemukan bahwa banyak anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di LPKA pernah mengalami tindak kekerasan. Sekitar 26% Anak yang diwawancarai menyatakan pernah mengalami tindak kekerasan selama di LPKA, dan mayoritas yaitu 73,2% menjawab tidak pernah mengalami tindak kekerasan selama di LPKA. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang pernah dialami Anak selama berada di LPKA adalah kekerasan fisik sebesar 81,3%, Kekerasan psikis sebesar 70%, dan kekerasan seksual sebesar 9,1%. Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh sesama Anak kadang tidak diketahui oleh petugas LPKA, karena banyak Anak yang tidak menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya. Survei ini tidak menemukan adanya kekerasan seksual terhadap terhadap Anak Perempuan, karena memang jumlah responden tidak banyak serta pengawasan yang cukup ketat dari petugas LPKA sehingga tim mengalami kesulitan untuk menggali lebih mendalam. Dari Napi Perempuan Dewasa, seperti di LPKA Martapura, tim memperoleh informasi adanya kekerasan psikis terhadap Anak perempuan yang dititipkan dan ditempatkan sementara di Lapas Perempuan Dewasa yang lokasinya tidak jauh dari LPKA Martapura.

KekerasanyangdilakukanolehoknumPetugasLPKApalingbanyakadalahkekeraanfisik sebanyak 38,5% dan kekerasan psikis sebanyak 28,6%. Hal ini menunjukan lemahnya pengawasan dan pelatihan serta pemahaman petugas LPKA terkait perlindungan anak dari tindakan kekerasan. LPKA Medan paling banyak Anak mendapatkan kekerasan. Hasil pemantauan KPAI menunjukan bahwa banyaknya penghuni Anak di LPKA Medan membuat besarnya resiko terjadinya kekerasan kepada Anak, baik yang dilakukan oleh sesama Anak maupun oleh oknum Petugas LPKA. Kultur budaya di Sumatera Utara yang terkenal keras juga mempengaruhi salah satu faktor terjadinya kekerasan di LPKA. Banyaknya kekerasan terhadap Anak kedua paling banyak terjadi di LPKA Pria Tangerang sebesar 66,7%, hal ini terjadi karena ada suatu tradisi diantara Anak apabila ada penghuni baru di LPKA Pria Tangerang maka ada suatu "perkenalan" yang menjurus terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Anak senior. Minimnya kekerasan di LPKA Bandung, yang merupakan LPKA percontohan di Indonesia, akibat dari banyaknya pembinaan dan kegiatan positif yang bersifat kebersamaaan dilakukan oleh Anak dan seringnya pelatihan perlindungan Anak yang diikuti oleh para petugas di LPKA Bandung.

f) Sekalipun data kekerasan cukup serius, tidak semua pernah dilaporkan. Dari hasil survei jumlah yang pernah melaporkan adanya kasus kekerasan di LPKA sebesar 29,2%; sedangkan yang menjawab tidak pernah melaporkan adanya kasus kekerasan di LPKA sebanyak 70,8%. Selanjutnya dikarenakan banyaknya pihak yang tidak mau melaporkan kasus kekerasan di LPKA, mengakibatkan proses atau tindak lanjut penanganannya tidak pernah tuntas, terlihat seperti dalam data bahwa kasus kekerasan di LPKA yang menjawab diproses atau ditindaklanjuti hanya sebesar 3% dan yang menjawab tidak diproses atau tidak ditindaklanjuti sebesar 97%.

g) Tim menemukan Anak ketika dipindahkan dan dibawa masuk ke LPKA masih diborgol dan petugas terlihat mengenakan senjata. Borgol tersebut dilepaskan ketika Anak sudah berada didalam LPKA.

h) Berkenaan dengan aktivitas paska masa pembinaan di LPKA sangat penting agar anak tidak kembali terjerumus pada tindak pidana selanjutnya. Berkaitan dengan hal ini orang secara berurut-ururtan, pihak yang dipercaya menjamin kepentingan Anak tersebut adalah pertama, ibu sebesar 48,7% kemudian ayah 23,4%. Saudara kandung menempati uRutan ketiga yaitu sebanyak 8,6% dan keempat adalah 'kategori lainnya'seperti kedua orang tua, pegawai LPKA, ustadz, dan yang mengatakan belum tahu (2%). Selanjutnya kakek dan nenek menjadi pilihan ke lima (5,1%), dan teman dekat serta paman/bibi menjadi pilihan ke 6 dan ke 7 dengan jumlah 3%.

B.4 Maladministrasi Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan oleh Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman RI telah melakukan berbagai pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakat dan/atau Rumah Tahanan sejak Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2000. Dari pengawasan yang dilakukan ditemukan maladministrasi pelayanan publik dalam berbagai bentuk, antara lain terkait pemenuhan hak dasar seperti layanan publik atas informasi, kunjungan, makanan dan minuman serta pengurusan remisi. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Ombudsman melaksanakan melalui laporan masyarakat ataupun pencegahan, bentuk pencegahan yang merupakan inisiatif lembaga ini dilakukan dengan cara kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan dan/ atau Rutan dengan metode kunjungan bersurat atau investigasi mendadak (sidak). Beberapa temuan penting diantaranya terkait tidak adanya extract vonnis bagi Terpidana yang telah berada di Lapas, sarana dan prasarana Lapas/Rutan dan hak-hak narapidana. Hasil kajian sebelum diserahkan kepada Kementrian Hukum dan HAM dan dipublikasikan selalu dilakukan tahap konfirmasi kepada Kementrian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Tahap konfirmasi, selain dimaksudkan untuk koordinasi temuan-temuan sekaligus mendialogkan rumusan tindak lanjut atau saran dari hasil pengawasan yang harus dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Di temukan maladministrasi terkait extract vonnis. Harus dilakukan koordinasi antara Kejaksaan dan Lapas terkait extract vonnis, perbaikan ini harus dilakukan agar masa hukuman/pemidanaan bagi Terpidana diketahui, sehingga tidak ada yang melewati waktu yang seharusnya dapat mengajukan pembebasan bersyarat ataupun hak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Demikian maladministrasi terkait sarana dan prasarana, seperti makan, minum yang memadai serta pelayanan kesehatan dan ketersediaan air telah diupayakan perbaikan dari waktu ke waktu, meski Dirjen Pemasyarakatan berdalih keterbatasan tersebut disebabkan adanya keterbatasan negara dalam penyediaan anggaran.

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, Ombudsman RI menemukan maladministrasi mengenai pemenuhan hak-hak narapidana di Lapas/Rutan. Pada tahun 2016, temuan tersebut khususnya dilakukan di beberapa daerah yaitu Provinsi Jawa Barat, ProvinsiKalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Riau, dan Provinsi Sumatera Selatan. Maladministrasi pelayanan publik kembali ditemukan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara serentak pada tahun 2017. Proses pengawasan ini dilakukan oleh Perwakilan Ombudsman RI di 33 (tiga puluh tiga) provinsi dengan single instrumen melalui metode wawancara, dimana yang menjadi narasumber adalah narapidana, pengamatan pelayanan secara langsung dan penyelenggara layanan. Maladministrasi pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rutan yang ditemukan pada tahun 2017 antara lain:

Tidak Diperolehnya Layanan Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Hak Lainnya Terkait Pengurangan Masa Hukuman

Berdasarkan hasil pengawasan hingga tahun 2017, Ombudsman RI menemukan maladministrasi berupa tidak diberikannya layanan kepada narapidana. Hasil pengolahan data pada tahun 2015 hingga pertengahan tahun 2016, diketahui bahwa cukup banyak narapidana di seluruh Indonesia yang tidak memperoleh hak, baik remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan hak lainnya terkait pengurangan masa hukuman. Hal ini dikarenakan adanya larangan pemberian remisi hukuman kepada narapidana kasus narkotika, korupsi dan juga terorisme. Salah satu jenis hak yang seringkali tidak diperoleh adalah pembebasan bersyarat.

Tabel #2

Perbandingan Jumlah Pengajuan Hak 2015 dan 2016

NoLembaga PemasyarakatanTahun 2015Tahun 2016
Jumlah Pengajuan HakJumlah Pengajuan Hak Yang DiberikanJumlah Pengajuan HakJumlah Pengajuan Hak Yang Diberikan
1Lapas Wanita Kelas II A Bandung1781787070
2Lapas Kelas IIA Pekanbaru2.3047262.8382.323
3Lapas Kelas I Palembang324815320
4Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang1713325876
5Lapas Kelas IIA Bogor42212410333
6Lapas Kelas IIA Bekasi2.1421924.6883.646
Total5.5419638.4176.468

Tabel hasil pengolahan data berdasarkan wawancara dan permintaan data ke Lapas

Hal ini sedikitnya menjadi gambaran bahwa pelayanan pemberian hak pengurangan masa hukuman di Lapas tidak diurus dengan baik oleh pejabat yang berwenang sehingga banyak narapidana yang akhirnya tidak memperoleh haknya. Berbicara tentang kendala, tentu saja terdapat kendala menyangkut persyaratan ataupun substansi terkait adanya peraturan yang tidak memperbolehkan. Padahal di pihak lain, hak narapidana untuk memperoleh pengurangan masa hukuman diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang lebih jauh dijamin oleh UUD 1945. Sementara itu, temuan pada tahun 2017 menggambarkan pelayanan publik mengenai pemenuhan hak narapidana terkait proses pengurangan masa hukuman dan sarana/prasarana dan layanan kesehatan.

a. Pemberian hak terhadap pengurangan masa hukuman

1) Proses pengajuan awal

Pengajuan pembebasan besyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dilakukan bukan langsung oleh narapidana melainkan oleh Wali Pemasyarakatan, yaitu keluarga dari narapidana (ketentuan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999). Dalam wawancara yang dilakukan kepada narapidana, diketahui bahwa persyaratan untuk pengurusan hak-hak dimaksud baru diinformasikan pada saat wali dikumpulkan untuk mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Hal ini menyebabkan pihak keluarga tidak mempersiapkan syarat dengan baik dan menyebabkan proses tersebut terkendala dan memakan waktu yang cukup lama.

Sesuai ketentuan Kepmen Nomor: M.02.PR.08.03 Tahun 1999, untuk proses pengajuan di Lapas membutuhkan paling lama ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan sidang TPP. Selanjutnya pengusulan diteruskan ke kantor wilayah atau ditolak (proses paling lama 3 hari, Pasal 28 Ayat (1) Kepmen tersebut), namun tahapan waktu tidak tercatat dengan baik, sehingga tidak diketahui berapa lama proses yang selama ini dilakukan.

Dalam hal ini, Ombudsman RI menemukan indikasi kedekatan narapidana dengan petugas untuk mempercepat proses tindak lanjut pengurusan pengurangan masa hukuman, baik berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas meskipun tidak bisa dibuktikan dengan mudah. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana, perilaku yang baik kepada petugas menjadi hal yang penting untuk memperoleh pengurangan masa hukuman. Ombudsman RI mencermati bahwa pembinaan Lapas memang melingkupi kelakuan baik narapidana. Namun, apabila kedekatan secara emosional juga menjadi indikator pemberian pengurangan masa hukuman, hal tersebut akan merusak tatanan nilai pembinaan di Lapas itu sendiri. Dikatakan demikian karena hal itu akan berujung pada tindakan diskriminasi. Dalam kaitan itu, pada tahapan awal proses pengajuan, ditemukan potensi maladministrasi berupa ketidakjelasan informasi dan dugaan tindakan diskriminasi.

2) Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Untuk Pengajuan Hak

Pelaksanaan Sidang TPP dilakukan secara bersama-sama (kurang lebih mencakup sebanyak 50 sampai dengan 70 orang narapidana) dalam satu ruangan. Pelaksanaan sidang tidak dilaksanakan dengan metode tanya-jawab pada masing-masing narapidana, namun dilaksanakan secara menyeluruh seperti halnya sosialisasi. Sehingga tujuan sidang TPP untuk menilai pelaksanaan program pembinaan, pengamanan dan pembimbingan agak sulit tercapai.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada petugas, diketahui bahwa pelaksanaan sidang TPP dengan cara bersama-sama dalam satu ruangan dikarenakan keterbatasan anggaran karena harus melibatkan pihak eksternal atau luar Lapas. Adapun komposisi tim sebagai berikut: 1) Kepala Bidang Pembinaan selaku ketua; 2) Kepala Seksi Bimbingan Pemasyarakatan selaku sekretaris; 3) sebagai anggota terdiri dari:

Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kabid Administrasi Keamanan dan Tatib, Kasi Registrasi, Kasi Perawatan, Kasi Bina Kerja, Kasi Keamanan, Dokter/tenaga paramedis, Petugas Pendamping Kemasyarakatan Bapas, Hakim Wasmat(Pengawas dan Pengamat), Instansi terkait dengan pembimbingan klien pemasyarakatan, dan Badan dan atau perorangan yang berminat terhadap pembinaan.

Banyaknya pihak yang harus dihadirkan dalam Sidang TPPmengakibatkan proses penjadwalan sidang menjadi lama. Implikasi lebih lajut adalah realisasi pemenuhan hak narapidana menjadi terhambat.

3) Proses Tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Proses pengurusan pada tingkat kantor wilayah, diawali dengan usulan pengajuan oleh kepala lembaga pemasyarakatan. Kemudian kantor wilayah akan melakukan Sidang TPP. Selanjutnya baru ditetapkan surat keputusan pemberian hak, kecuali hak yang harus diputuskan di tingkat pusat oleh Direktorat Jenderal Pemayarakatan seperti PB.

Berdasarkan wawancara dengan Petugas Lapas, tidak ditemukan adanya batas waktu yang jelas bagi Kepala Lapas untuk mengajukan ke tingkat kantor wilayah setelah proses sidang TPP di Lapas, apalagi jika dihitung dari sejak proses pengajuan awal. Oleh karena itu, pengajuan tersebut bisa berlarut walaupun telah disebutkan bahwa sistem pengajuan hak saat ini telah menggunakan aplikasi online system, khususnya untuk pengajuan pembebasan bersyarat.

Kemudian, pada tingkat kantor wilayah, juga tidak dijelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan ataupun sesuai ketentuan untuk melakukan sidang TPP di kanwil serta proses akhir yaitu menetapkan surat keputusan pemberian hak pengurangan masa hukuman bagi yang tidak harus diajukan ke tingkat pusat. Mencermati hal tersebut, Ombudsman RI menilai bahwa proses pengajuan oleh kepala Lapas kepada kantor wilayah dan proses di kantor wilayah sendiri terdapat potensi penyelesaian berlarut, karena tidak ada kejelasan batas waktu serta tidak adanya monitoring berkelanjutan.

4) Proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Pada tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hak pengurangan tahanan mencakup cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas, yang mana hanya sampai di tingkat kantor wilayah. Selain hak tersebut, proses penetapan surat keputusannya terutama menyangut Pembebasan Bersyarat, berada di tingkat pusat yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hal yang terlihat oleh Ombudsman RI kurang lebih sama dengan proses pada tingkat kantor wilayah, yaitu tidak adanya kejelasan batas waktu dan tidak adanya monitoring.

Proses pengajuan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terlebih dahulu dilakukan di kantor wilayah, paling lama ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, kemudian baru pengusulan diteruskan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau ditolak (paling lama 7 hari Pasal 29 ayat (1) Kepmen Nomor : M.02.PR.08.03 Tahun 1999). Namun waktu pengajuan ini tidak dijelaskan kepada narapidana, sehingga sebagian besar tidak mengetahui dan tidak bisa menghitung waktu tersebut.

Pada proses di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, berdasarkan Kepmen Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999, paling lama± 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan sidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak (paling lama 10 hari; Pasal 30 ayat (3)). Hal ini berpotensi berlarut. Masih terdapat keluhan narapidana bahwa, pada kenyataannya, banyak yang telah melebihi waktu tersebut namun belum memperoleh kejelasan.

b. Pelayanan sarana/prasarana dan kesehatan

Terhadap pemberian dan kualitas makanan bagi narapidana, secara keseluruhan dapat diketahui bahwa adanya keluhan ketersediaan dan kualitas makanan secara memadai, baik dari sisi ketersedian makanan yang dibutuhkan seperti nasi, sayur dan daging sapi (secara berkala), maupun kualitas makanan tersebut. Namun masih terdapat pada sebagian Lapas/Rutan yang tidak pernah memberikan sayur dan dalam 10 (sepuluh) hari tidak memberikan lauk berupa daging. Selain itu, juga terdapat makanan yang hampir basi. Permasalahan tersebut terjadi pada Lapas Kelas IIA Tuminting Manado, Lapas Kelas IIB Polewali dan Lapas Kelas IIA Ambon.

Terhadap pelayanan air bersih, secara keseluruhan diketahui bahwa terdapat keluhan berupa kurangnya air bersih, tidak adanya air bersih (air yang tersedia kotor dan/atau terlalu banyak kaporit). Hal ini terjadi hampir di seluruh wilayah, bahkan pada beberapa Lapas/Rutan, narapidana perempuan mengalami gatal-gatal dan kulit iritasi.

Terhadap pelayanan kesehatan, diketahui bahwa masih terdapat keluhan akan pelayanan kesehatan baik dari sisi ketersediaan dokter, kualitas alat kesehatan, dan juga kualitas obat. Kemudian juga terdapat hal yang mengkhawatirkan yaitu mengenai adanya beberapa pasien dengan penyakit berat yang penanganannya kurang optimal, tidak adanya dokter yang tersedia di Lapas/Rutan dan tidak adanya mobil ambulans untuk membawa narapidana dengan perawatan rujukan keluar Lapas/Rutan.

Ombudsman RI menemukan hampir semua Rutan/Lapas mengalami over-capacity (penghuni melebihi kapasitas yang dimiliki) dengan data pada tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel # Perbandingan Kapasitas - ISI - Jumlah Petugas Lapas dan Rutan

NAMANAPAS /RUTANKAPASITASISIJUMLAH PETUGAS
Rutan Lhoknga1507931
Lapas Kelas I Tanjung Gusta12003280144
Lapas Kelas IIA Sibolga33293240
Lapas Kelas IIA Padang4581430113
Lapas Kelas IIA Pekanbaru771163383
Lapas Kelas IIA Batam545133283
Lapas Kelas IIA Jambi22699298
LPKA Bengkulu1053
Lapas Kelas IIA Bengkulu686698
Lapas Perempuan Bengkulu35 25070 33713
Rutan Malabero Kelas IIB Bengkulu15146016
Lapas Wanita Merdeka Kelas IIA Palembang18346573
Lapas Kelas IIB Sungailiat21844374
Lapas Kelas IIA PangkaLapasinang40478
Lapas Perempuan kelas III PangkaLapasinang45070249
Lapas Narkortika Kelas III PangkaLapasinang501726
LPKA Kelas IIB PangkaLapasinang Cabang Rutan Muntok18021838
Cabang Rutan Muntok Lapas Kelas IIA Metro26559768
Lapas Kelas IIA Serang42566880
Lapas Kelas IIA Serang1251239360
Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang100382
Lapan Anak Wanita kelas IIB Tangerang1130382 1318
Lapas Kelas III Bekasi5301318 72894
Lapas Kelas IIA Banceuy192728 40894
LPKA Bandung192 55540843
Lapas Kelas I Cirebon35384865
Lapas Wanita Bandung1130102065
Rutan Kelas IIB Depok1130 663102933 115
Lapas Kelas I Semarang Lapas Kelas IIB Sleman663 1961379 308115 111
Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan123572666
Lapas Kelas IIA Kerobokan Lapas Kelas IIA Mataram3251440130
Lapas Kelas IIA Mataram25594194
Rutan Kelas IIB Kupang11026743
Lapas Kelas IIA Pontianak50086075
Rutan Kelas IIA Pontianak22083566
Lapas Kelas IIB Nunukan26067933
Lapas Kelas IIA Palangkaraya228547
Lapas Kelas IIA Balikpapan23583161
Lapas Kelas IIA Banjarmasin3662498104
Lapas Kelas IIA Gorontalo330575.
Lapas Kelas IIA Tuminting Manado622800
Lapas Kelas IIB Polewali25030668
Rutan Kelas IIB Mamuju14021940
Lapas Kelas IIA Petobo240588
Lapas Kelas IIA Maros202320
Lapas Kelas IIA Kendari, LapasK Anak
dan Lapas Perempuan380520.
Lapas Kelas IIA Ternate230.
Lapas Kelas IIB Ambon300389.
Lapas Kelas IIB Manokwari..
Lapas Kelas IIB Serui,
Lapas Kelas IIB Timika,
Lapas Kelas IIB Biak,
Lapas Kelas IIA Abepura,
Lapas Anak Kelas II Abepura,
Lapas Narkotika dan Perempuan Kelas IIA
Jayapura.-

Kondisi ini menjadi hambatan terhadap pelayanan yang dilakukan petugas kepada narapidana, karena jumlah petugas kurang memadai dibandingkan kelebihan daya tampung pada Lapas/Rutan yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Selain melakukan pemantauan, Ombudsman RI juga melakukan inspeksi mendadak untuk mencermati 3 (tiga) pokok bahasan yaitu kondisi Lapas dan program pembinaan, layanan hak dan pengaduan serta sarana dan prasarana, dengan hasil berikut ini:

1) Padang, Sumatera Barat

Kunjungan dilakukan pada Lapas Kelas IIA Padang dan Rutan Kelas IIB Padang dengan hasil sebagai berikut:

1. Lapas Kelas IIA Padang berkapasitas 458 (empat ratus lima puluh delapan) orang namun dihuni sebanyak 1081 (seribu delapan puluh satu) orang narapidana P. Kegiatan pembinaan yang dilakukan antara lain morning meeting, olahraga atau senam serta kegiatan keagamaan. Pelayanan kesehatan di Lapas ini sudah cukup karena memiliki tenaga kesehatan yang mampu menangani jumlah narapidana yang sakit dan terdapat kerjasama dengan Puskesmas Padang Pasir untuk perawatan terhadap narapidana yang menderita TBC, dan Puskesmas Yos Sudarso untuk perawatan terhadap penderita HIV serta ketersediaan obat cukup. Hak-Hak narapidana dan proses pengajuannya sudah tersosialisasi dengan cukup oleh Petugas. Namun kualitas makanan yang diberikan kurang baik.

2. Rutan Kelas IIB Padang berkapasitas 600 (enam ratus) orang dan dihuni sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) orang. Di dalam area Rutan Kelas IIB Padang juga terdapat Lapas Perempuan Padang. Pelayanan kesehatan dalam rangka prasarana sudah cukup baik namun jumlah ketersediaan obat kurang dan hanya terdapat perawat. Hak-Hak narapidana dan proses pengajuannya tidak tersosialisasi dengan baik oleh petugas. Kualitas makanan dan air bersih di Rutan ini buruk. Untuk mendapatkan air bersih, narapidana dapat membeli seharga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per galonnya atau Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada petugas.

2) Tangerang, Banten

Kunjungan dilakukan pada Lapas Anak Kelas I Tangerang dan Lapas Wanita Kelas II Tangerang dengan hasil sebagai berikut:

1. Lapas Anak Kelas I Tangerang tidak memiliki pendampingan psikologi yang disediakan oleh Lapas terhadap Andikpas. Namun terdapat kesempatan bagi Andikpas untuk mengikuti kompetisi olahraga.

2. Lapas Wanita Kelas II Tangerang tidak memiliki pendampingan psikologi bagi narapidana perempuan dan tidak terdapat pendampingan Bahasa bagi narapidana WNA yang tidak mengerti Bahasa Indonesia untuk mendapatkan hak – haknya, dari proses persidangan hingga proses tahanan.

3) Samarinda, Kalimantan Timur

Kunjungan dilakukan pada Lapas Kelas IIA Samarinda, salah satunya mengunjungi sel khusus perempuan. Dalam sidak tersebut, cukup banyak keluhan narapidana mengenai pelayanan, terutama masalah over capacity. Ombudsman RI menemukan bahwa sebagian besar narapidana pada Lapas Kelas IIA Samarinda belum mengetahui tata cara hak mendapatkan justice collaborator(JC),sehinggaprosestersebutdilakukanolehkeluarganarapidana dengan mengunjungi instansi yang dapat membantu proses memperoleh JC. Dalam proses pengajuan JC tersebut, terindikasi pihak yang mengurus dimintai sejumlah uang. Kemudian pada beberapa kasus ditemukan bahwa terdapat dokumen JC palsu.

4) Kabupaten Lampung Selatan, Lampung

Kunjungan dilakukan pada Lapas Perempuan Bandar Lampung di Jatimulyo. Hak-Hak narapidana dan proses pengajuannya tidak tersosialisasi dengan baik oleh Petugas.

5) Jawa Barat

Kunjungan dilakukan pada Lapas Sukamiskin, Lapas Kelas IIA Wanita Bandung dan Lapas Banceuy dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada Lapas Sukamiskin ditemukan bahwa terdapat kendala pengajuan pembebasan bersyarat dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, sebagian yang memenuhi syarat sudah dilakukan pengajuan pembebasan bersyarat, adanya patungan narapidana terhadap ketersediaan televisi dan pembenahan kamar tidur, dan adanya perbedaan fasilitas di dalam kamar hunian, antara lain; penambahan wallpaper di dinding, karpet, toilet duduk, shower di kamar mandi; bentuk kamar berbeda, seperti ada yang pakai jendela kaca.

2. Pada Lapas Kelas II A Wanita Bandung ditemukan narapidana melakukan urunan/menyumbang untuk pembelian fasilitas, seperti TV yang ditempatkan di luar kamar, Tamping melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan petugas, seperti melakukan input data remisi dan terdapat beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan Tamping, tanpa adanya kejelasan jenis pekerjaan seperti apa yang dapat dilakukan oleh Tamping.

3. Pada Lapas Banceuy ditemukan tidak terdapat ketersediaan informasi media massa yang memadai, seperti TV pada setiap sel hunian/di luar kamar, karena pada Lapas Lain terdapat TV di sel hunian/kamar/di luar masing-masing kamar, terdapat narapidana yang mempunyai uang lebih dapat memperoleh fasilitasi lebih pada koperasi, termasuk makanan

B.5. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Metode Kunjungan LPSK Ke Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan

Jaminan Perlindungan terhadap Saksi, Korban, Pelapor dan Justice Collaborator memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana. Keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkapkan suatu tindak pidana.Dalam menjalankan tugas perlindungan saksi dan korban, LPSK memiliki kewenangan sebagai berikut :58

meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang a. terkait dengan permohonan;

b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;

C. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai ketentuan perundangundangan ;

d. meminta informasi perkembangan kasus dari aparat penegak hukum;

e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

f. mengelola rumah aman;

g. memindahan atau merelokasi terlindung ketempat yang lebih aman

h. melakukan pengamanan dan pengawalan

i. melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; dan

j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

Perlindungan terhadap Saksi Pelaku melibatkan peran Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan pada saat proses penahanan maupun pelaksanaan hukuman sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. LPSK melakukan kunjungan ke Rutan dan Lapas tempat saksi pelaku ditahan atau menjalani pidana dengan maksud untuk melakukan pemantauan atas kondisi yang bersangkutan selama berada di sana. Hal ini dilakukan mengingat Saksi Pelaku memiliki keterangan yang sangat penting untuk mengungkap tindak pidana yang lebih besar dari kasus yang dihadapinya sebagai pelaku, serta sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi yang bersangkutan dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana. Adapun metode kunjungan yang dilakukan LPSK meliputi pendekatan preventif dan represif.

58 Pasal 12A ayat 1, UU 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

1. Preventif (pencegahan) terhadap intimidasi yang dapat menekan Saksi Pelaku baik fisik maupun psikis.

Pendekatan preventif dilakukan melalui koordinasi dengan pihak Rutan dan Lapas serta melakukan wawancara dengan Saksi Pelaku. Koordinasi yang dilakukan oleh LPSK dengan pihak Rutan dan Lapas bertujuan agar Saksi Pelaku memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, baik hak selama proses hukum berjalan maupun hak-hak selaku narapidana; serta sebagai upaya pencegahan dari tindakan intimidasi terhadap Saksi Pelaku dari pihak manapun di sana. Tindakan koordinasi dilakukan pada tahap sebelum dan sesudah putusan pengadilan diputuskan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pada Saat Proses Hukum Berjalan

1) Mekanisme Perlindungan

LPSK berkoordinasi dengan pihak Rutan (Kepala Rutahan) atau Lapas (Kepala Lapas) mengenai mekanisme perlindungan yang diberikan kepada Saksi Pelaku yang masih berstatus sebagai tahanan, meliputi hak-hak Saksi yang bersangkutan yang dapat difasilitasi oleh LPSK sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sampai dengan proses hukum atas kasusnya berkekuatan hukum tetap.59

2) Aktivitas, Ruang Sel, dan Kunjungan Eksternal

a) Kedua belah pihak berkoordinasi dalam memberi atensi terhadap aktivitas Saksi Pelaku Terlindung LPSK selama berada di dalam Lapas, termasuk atensi terhadap interaksi yang bersangkutan dengan penghuni Rutan dan Lapas lainnya. Selain itu LPSK juga berkoordinasi dengan pihak Rutan atau Lapas jika Saksi Pelaku membutuhkan layanan psikologis untuk mendukung kondisi psikisnya dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana dan membantu Saksi Pelaku itu sendiri dalam menjalani kehidupannya di Rutan atau Lapas sebelum kasus yang dihadapinya memiliki kekuatan hukum tetap. Psikolog yang dirujuk oleh LPSK memberikan terapi atau konseling psikologis kepada Saksi Pelaku Terlindung LPSK di Lembaga Pemasyarakatan.

b) LPSK berkoordinasi mengenai ruang sel yang ditempati saksi pelaku sehubungan dengan penanganan khusus yang diterima saksi pelaku terkait dengan pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku yang berada dalam perlindungan LPSK dengan tersangka, terdakwa, dan atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.60

c) Atensi terhadap perlindungan saksi pelaku di Rutan atau Lapas juga meliputi pihak-pihak yang dapat berkunjung menemui Saksi Pelaku Terlindung LPSK selama berada di sana, dengan menyeleksi pihak-pihak yang datang mengunjungi saksi pelaku sesuai dengan kesepakatan antara LPSK dan saksi pelaku yang bersangkutan dalam rangka menghindari adanya intervensi eksternal yang dapat menekan saksi pelaku serta berpotensi mengganggu penyampaian keterangan yang dapat membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana.

59 Lihat Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3) Pemeriksaan Sebagai Saksi

Salah satu agenda koordinasi LPSK ke Rutan atau Lapas berkaitan dengan agenda pemeriksaan Saksi Pelaku dalam kapasitasnya sebagai saksi bagi tersangka/terdakwa lain. Koordinasi ini menekankan pada adanya pendampingan LPSK pada saat pemeriksaan dan pendampingan LPSK terhadap Saksi Pelaku baik di dalam Rutan atau Lapas hingga ke pengadilan; guna memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan.

b. Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap

Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, LPSK masih tetap melakukan kunjungan ke Lapas baik untuk memantau keadaan Saksi Pelaku Terlindung LPSK maupun koordinasi dengan pihak Lapas. Di tahap ini cakupan koordinasi sama dengan saat Saksi Pelaku masih menjalani masa tahanan, namun ditambah dengan koordinasi dalam rangka memenuhi hak-hak Saksi Pelaku untuk memperoleh penghargaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan. Misalnya, berkaitan dengan pemisahaan tahanan dengan terdakwa atau terpidana lain yang tindak pidananya diungkap oleh Saksi pelaku, koordinasi mengenai hak Asimilasi, Remisi, dan Pembebasan Bersyarat bagi Saksi Pelaku.61

a. Dirjen Pemasyarakatan dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan terkait untuk memberikan penanganan secara khusus kepada Saksi Pelaku berupa pemisahan tempat menjalani pidana dengan narapidana yang diungkap tindak pidananya; dan

b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan hak narapidana lainnya.

Koordinasi demikian dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Saksi Pelaku tidak memperoleh penekanan dari pihak manapun yang berusaha memperoleh keuntungan dari Saksi Pelaku dalam upayanya memperoleh perlakuan khusus maupun penghargaan atas kontribusinya dalam bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana, sehingga hal tersebut dapat menyiksa fisik maupun psikis Saksi Pelaku.

60 Pada saat Saksi Pelaku masih berstatus sebagai Terdakwa dan berada di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan LPSK bersurat kepada Dirjen Pemasyarakatan dan Kepala Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan terkait untuk dapat memberikan penanganan secara khusus kepada Saksi Pelakuberupa pemisahan tempat penahanan dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya

2. Represif (penanggulangan) atas intimidasi yang dapat diterima Saksi Pelaku

Bentuk pendekatan represif yang dilakukan LPSK dalam menanggulangi intimidasi terhadap Saksi Pelaku adalah dengan bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Saksi Pelaku di Rutan atau Lapas tanpa dihadiri oleh pihak Rutan atau Lapas. Dengan cara ini Saksi Pelaku dapat bebas menceritakan aktivitas maupun pengalamannya selama berada di Rutan atau Lapas. Adapun Komunikasi tim LPSK dengan Saksi Pelaku tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Administrasi layanan perlindungan

Administrasi layananan perlindungan yang dilakukan Saksi Pelaku di Rutan atau Lapas berupa penandatanganan perjanjian perlindungan sebagai syarat dimulainya pemberian layanan LPSK. [Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, dan Saksi Ahli yang berada dalam Perlindungan LPSK harus menandatangani perjanjian antara LPSK dengan yang diberikan perlindungan. Adapun perjanjian tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban LPSK dalam memberikan layanan perlindungan serta kewajiban Terlindung untuk memberikan keterangan yang diketahuinya dengan sebenar-benarnya. Perjanjian Perlindungan diberikan dengan jangka waktu per 6 (enam) bulan dapat diperpanjang atau dihentikan sesuai dengan kebutuhan Terlindung.] Dalam kesempatan tersebut, tim LPSK menjelaskan mekanisme layanan perlindungan yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan Saksi Pelaku berdasarkan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[ Lihat Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. ]

b. Informasi perkembangan penanganan perkara

Tim LPSK yang melakukan kunjungan ke Rutan atau Lapas juga memiliki kewajiban untuk menginformasikan perkembangan penanganan perkara [ Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. ] yang melibatkan kedudukannya sebagai Saksi maupun sebagai Pelaku. Hal ini dilakukan agar Saksi Pelaku mengetahui perkembangan atas keterangan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum serta untuk mempersiapkan dirinya dalam memberikan keterangan pada proses pemeriksaan lanjutan dan persidangan di pengadilan.

c. Aktivitas Saksi Pelaku di Rutan atau Lapas

Tim LPSK yang berkunjung ke Rutan atau Lapas berkomunikasi dengan Saksi Pelaku mengenai aktivitasnya selama berada di Rutan atau Lapas termasuk kemungkinan adanya intimidasi dari berbagai pihak. Adapun hal-hal yang biasa digali oleh tim LPSK kepada Saksi Pelaku, sebagai berikut:

1) Aktivitas berupa kegiatan-kegiatan di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan, interaksi dan kenyamannya dengan teman satu sel serta terdakwa/terpidana lainnya di Rutan atau Lapas khususnya yang terkait dengan tindak pidana yang diungkapnya;

2) Perlakuan dari pihak Rutan atau Lapas terhadap yang bersangkutan dengan kedudukannya selaku Terlindung LPSK;

3) Kunjungan yang diterima Saksi Pelaku dari pihak eskternal [Tim LPSK melakukan singkronisasi terkait dengan kunjungan pihak eksternal yang diterima oleh Saksi Pelaku; yang dilakukan dengan menilai kesamaan antara keterangan Saksi Pelaku dengan buku mutasi khusus kunjungan eksternal terhadap Saksi Pelaku yang disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.]

4) Kondisi kesehatan Saksi Pelaku; dan

5) Layanan konseling psikologis yang dilakukan oleh psikolog yang dirujuk LPSK (jika Saksi Pelaku menerima mendapatkan layanan psikoogis).

d. Proses pelaksanaan asimilasi, pemberian remisi, dan pembebasan bersyarat.

Pada saat kasus yang dihadapi oleh Saksi Pelaku memiliki kekuatan hukum tetap, tim LPSK yang datang berkunjung ke Lapas menjelaskan mengeni hak-hak Saksi Pelaku untuk mendapatkan asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat, meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan waktu bagi Saksi Pelaku untuk menerima hak-hak tersebut.

Pemberian asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat rentan akan adanya pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari Saksi Pelaku dengan mengatasnamakan kemudahan bagi Saksi Pelaku untuk memproleh hak-haknya tersebut. Dalam hal ini tim LPSK berkomunikasi dengan Saksi Pelaku mengenai perlakuan yang diterima oleh Saksi Pelaku dari berbagai pihak di Lapas selama yang bersangkutan dalam proses pengurusan asimilasi, pemberian remisi, dan pembebasan bersyarat. Komunikasi ini dilakukan oleh LPSK untuk memberikan penanganan apabila terlindung memperoleh intimidasi atau perlakuan-perlakuan yang dapat menyiksa fisik maupun psikis Saksi Pelaku dari oknum-oknum yang mecoba memanfaatkan kondisi Saksi Pelaku yang ingin segera mendapatkan hakhaknya sebagai narapidana.

61 Dalam hal Saksi Pelaku telah dijatuhi vonis Majelis Hakim dan menjalani pidana penjara, LPSK dapat bersurat dan berkoordinasi kepada:

a. Dirjen Pemasyarakatan dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan terkait untuk memberikan penanganan secara khusus kepada Saksi Pelakuberupa pemisahan tempat menjalani pidana dengan narapidana yang diungkap tindak pidananya; dan

b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan hak narapidana lainnya.

3. Praktik Perlindungan dan Monitoring LPSK Di Lapas dan Rutan

Dalam kurun waktu Januari 2016 hingga November 2018, LPSK telah memberikan perlindungan bagi terlindung yang berstatus Saksi pelaku yang Bekerjasama (Justice Colaborator) maupun Saksi dan/atau Korban di Lapas/Rumah Tahan sebanyak 23 Orang terlindung. Dari jumlah tersebut, 21 diantaranya adalah laki-laki dan 2 orang perempuan. Selama proses perlindungan berlangsung, para terlindung mendapatkan berbagai layanan perlindungan dari LPSK, didalam Lapas/Rutan maupun ketika dalam proses pengambilan keterangan pada tingkat penyelidikan, penyidikan hingga persidangan. Layanan perlindungan yang diberikan oleh LPSK diantaranya berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural dalam bentuk pendampingan, hak mendapatkan informasiperkembangan kasus, layanan bantuan medis dan/atau psikologis serta layanan perlindungan hukum sebagai Justice Collaborator (JC) berupa fasilitasi penanganan khusus dan hak-hak penghargaan sebagai JC diantaranya hak pembebasan bersyarat, asimilasi dan pemberian remisi.

Adapun jumlah terlindung LPSK yang berstatus sebagai Justice Collaborator maupun saksi dan/atau korban yang telah mendapatkan perlindungan di Lapas maupun Rutan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Data terlindung LPSK yang berstatus Saksi dan/atau Korban Dan Justice Collaborator di Lapas/Rutan

Januari 2016 -- November 2018

NoNamaJenis KelaminNo RegisterJenis LayananWilayah PerkaraKeterangan
1SBL170/P.UP2-LPSK/IV/2012HakProsedural& Perlindungan FisikJakartaJC kasus Korupsi Simulator SIM
2NSL003/P.UP2-LPSK/I/2014Hak ProseduralCimahi, Bandung/Jawa BaratJC Kasus Korupsi DPRD Cimahi
3E AP004/P.UP2-LPSK/I/2014Hak ProseduralCimahi, Bandung/Jawa BaratJC Kasus Korupsi DPRD Cimahi
4KL0405/PDPP-LPSK/X/2015Hak ProseduralJakartaJC Kasus Korupsi kementerian ESDM
234567FASL1157/P.DPP-LPSK/X/2015Hak ProseduralTondano/Sulawesi UtaraJC yang ditahan di Lapas Tondano
6YLL1159/PDPP-LPSK/X/2015Hak ProseduralTondano/ Sulawesi UtaraJC yang ditahan di Lapas Tondano
7YP635/P.UP2-LPSK/VI/2014Hak ProseduralJakarta/DKI JakartaJC oleh Bareskrim untuk kasus
1299/P.DPP-LPSK/X/2016Hak ProseduralTPPO Inggrid Siahaya
89AKDSSAUDDPD LPSKAlak PenteduralTegal/JatengTindak Pidana Korupsi Tukar Guling Tanah
10MRL L0654/P.DPP-LPSK/VI/2016Hak ProseduralBandung/JabarTindak Pidana Penganiayaan
11RGJML0431/P.DPP-LPSK/IV/2017 0324/P.DPP-LPSK/III/2018Hak Prosedural dan pendampingan Perlindungan Fisik dan Hak ProseduralPayakumbuh/Sumbar Kupang/NTTTindak Pidana Penganiayaan Tindak Pidana Penganiayaan
12menyebabkan kematian dan kekerasan
Kupang/NTTTindak Pidana Penganiayaan menyebabkan kematian, dan kekerasan
LPerlindungan Fisik dan Hak ProseduralKupang/NTTTindak Pidana Penganiayaan menyebabkan kematian, dan kekerasan
LL0327/P.DPP-LPSK/II/2018Perlindungan Fisik dan Hak ProseduralKupang/NTTTindak Pidana Penganiayaan menyebabkan kematian, dan kekerasan
LKupang/NTTTindak Pidana Penganiayaan menyebabkan kematian dan kekerasan
LLPerlindungan Fisik dan Hak ProseduralKupang/NTTTindak Pidana Penganiayaan menyebabkan kematian dan kekerasan
LLPerlindungan Fisik dan Hak ProseduralKupang/NTTTindak Pidana Penganiayaan menyebabkan kematian dan kekerasan
LLPerlindungan Fisik dan Hak ProseduralKupang/NTTTindak Pidana Penganiayaan menyebabkan kematian dan kekerasan
LRHL0882/P.BPP-LPSK/VII/2018Hak Prosedural, Bantuan Medis, dan PsikologisBangka BelitungTindak Pidana Penganiayaan Berat
20PLL0379/P.DPP-LPSK/IV/2017Hak Prosedural dan FisikMakassarTindak Pidana Penyelundup an Manusia
21RPL0377/P.DPP-LPSK/IV/2017Hak Prosedural dan FisikMakassarTindak Pidana Penyelundup an Manusia
L
21RPmanassalTindak Pidana Penyelundup an Manusia
210377/P.DPP-LPSK/IV/2017Hak Prosedural dan FisikMakassarak Pidens Peourhe tn an th
21R0377/P.DPP-LPSK/IV/2017Hak Prosedural dan FisikMakassarTindak Pidana Penyelundup an Manusia
21RU3/71P:DFF-LPSHak Prosedural Daln PisikMakassarTindak Pidana Penyelundup an Manusia
L0378/8099 LDHak Prmeedtural deo Fa
22L0378/P.DPP-LPSK/IV/2017Hak Prosedural dan FisikMakassarTindak Pidana Penyelundup an Manusia
22JP0378/P.DPP-LPSK/IV/2017Hak Prosedural dan FisikMakassarTindak Pidana Penyelundup an Manusia
220376lP:DFF-DTak Proseddrar DanTManassalak Fidana Penyelundup an Man
“ain leand engelanesp an man
1
2017Heh PrreaturrlJakarta
05868DV2017Hak ProsedurJakarta
0586/PV/2017Hak ProsedJakartaodak Pidana Pogypkndun on N
230586/PHak Prosedural dan FisikJakartaTindak Pidana Penyelundup an Manusia
3KT0586/F0586/P.DPP-LPSK/VI/2017JakartaTindak Pidana Penyelundup an Manusia
30586KV/2017Hak ProsJakaTindak Pidana Penyelundup an Manusia
30586N0Vir2017Hak ProsJaMTindak Pidana Penyelundup an Manusia
Tioak Pluana Penyeloroup a
_
___
__

Keterangan:

L = Laki-laki

P = Perempuan

Dalam rangka efektivitas pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban serta JC, LPSK melakukan kunjungan kepada Instansi Lapas dan Rutan serta para Terlindung yang berada di Lapas/Rutan tersebut. Dalam kunjungan tersebut tim melakukan wawancara dan berkoordinasi dengan para Terlindung dan pihak Lapas/Rutan. Hasil pemantauan dalam kurun waktu Januari 2016 hingga November 2018 adalah sebagai berikut :

3.1. Kunjungan LPSK di Lapas Cibinong

Kunjungan ke Lapas Cibinong dilakukan pada 12 Januari 2016. Terlindung LPSK atas nama KA menerima layanan perlindungan pemenuhan hak prosedural dan perlindungan hukum sebagai Justice Collaborator. Ia adalah saksi pelaku bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Kasus Korupsi Pengadaan Solar Home System di Kementerian ESDM tahun Anggaran 2007 dan 2008. Agenda pokok LPSK di lapas Cibinong adalah dalam rangka melakukan fasilitasi permohonan dari terlindung untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Selain itu, terlindung juga mengajukan hak remisi tambahan pada Dirjen pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Saat laporan ini dibuat, terlindung berstatus sebagai Justice Collaborator dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Terlindung sangat kooperatif dengan aparat penegak hukum dan memiliki informasi yang sangat penting dalam pengungkapan kasus terdakwa, dan telah selesai memberikan keterangan di pengadilan. Adapun kegiatan Tim LPSK di Lapas Cibinong diantaranya melakukan administrasi layanan perlindungan (penandatanganan dan penjelasan mekanisme layanan perlindungan), memberikan informasi perkembangan kasus kepada terlindung dan meminta informasi kepada terlindung jika ada potensi ancaman maupun ancaman faktual di dalam Lapas, kunjungan tamu, kenyamanan dan keamanannya selama berada di Lapas Cibinong. Selain itu LPSK berkoordinasi dengan pihak Lapas untuk memastikan pejabat terkait memberikan perlindungan sesuai undang-undang yang berlaku; dan utamanya dapat sesegera mungkin pihak Lapas berkoordinasi dengan LPSK apabila ada hal-hal yang mengancam keselamatan jiwa terlindung atau yang berkaitan dengan proses hukum Terlindung. Selain itu berkoordinasi dengan Ditjen Pemasyarakatan dalam hal penanganan khusus bagi terlindung dalam menjalani hukuman di dalam lembaga permasyarakatan/rumah tahanan mengingat kedudukan hukumnya sebagai justice collaborator: Selain itu koordinasi LPSK dengan Ditjenpas terkait dengan permohonan rekomendasi pemberian remisi tambahan dan pembebasan bersyarat bagi terlindung sebagai bentuk pemberian penghargaan terhadap terlindung sebagai Justice Collaborator:

3.2. Kunjungan Lapas ke Rutan Kebon Waru (Kasus Lapas Banceuy)

Lapas menerima permohonan perlindungan dari AK terkait dengan posisi pemohon sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung yang mengakibatkan terjadinya kematian narapidana atas nama UK dan menyulut kejadian kerusuhan terbakarnya Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung. AK sedang manjalani masa hukuman di Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung sebagai narapidana dan merupakan teman satu sel korban UK. AK merupakan saksi dan/atau korban penganiayaan korban UK yang terjadi pada tanggal 22 April 2016 di dalam Lapas Banceuy Bandung. Peristiwa penganiayaan terhadap narapidana tersebut mengakibatkan keributan dan kerusuhan yang terjadi di Lapas Banceuy karena korban UK ditemukan meninggal dunia di dalam ruang isolasi dengan kondisi tergantung. Atas peristiwa tersebut AK kemudian diperiksa di kantor Satreskrim Polresta Bandung guna diambil keterangannya dan diperiksa kondisi tubuhnya. Setelah pemeriksaan tersebut AK ditempatkan di Rutan Kebon Waru Bandung. Dalam peristiwa tersebut, AK mengalami luka-luka pada fisiknya dan trauma, sehingga ketika dipindahkan ke Rutan Kebon Waru AK ditempatkan di Ruang Khusus. LPSK memberikan layanan perlindungan kepada AK berupa pemenuhan Hak Prosedural dan Perlindungan Fisik yaitu berupa pendampingan hukum dalam proses pemeriksaan di setiap tingkat peradilan pidana dan juga pemenuhan informasi perkembangan kasus. Selain itu AK juga mendapatkan perlindungan fisik berupa pengawasan pengamanan yang mana LPSK bekerjasama dengan pihak Ditjen PAS dan jajarannya di wilayah tempat AK menjalani masa hukuman sebagai narapidana

3.3. Kunjungan LPSK ke Lapas Kelas I Kedungpane Semarang

Pada 13 Oktober 2016, Rapat Paripurna LPSK telah menerima dan mengabulkan permohonan perlindungan a.n R. Saudara R merupakan Saksi Pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) yang ditetapkan oleh KPK pada tanggal 21 Maret 2016; dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tukar guling (ruislag) ex tanah bangkong milik pemerintah kota Tegal dengan pihak swasta. Ia diperlukan oleh penyidik kepolisian resort Tegal dalam rangka pengembangan penyidikan yang disupervisi oleh KPK. Selain itu, dalam perkembangannya terdapat perkara lain yaitu dugaan tindak pidana korupsi dalam pengurusan tanah dikantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang yang sedang ditangani Kejagung RI dan membutuhkan keterangan terlindung sebagai saksi, atas hal tersebut, terlindung juga mengajukan permohonan pendampingan LPSK, dalam kasus dimaksud.

Pada 7 November 2016 LPSK melakukan koordinasi dengan terlindung dan pihak lapas Kelas I Kedungpane Semarang. Hasil koordinasi LPSK dengan Kepala Pengamanan Lapas Kelas I Kedung Pane adalah Sdr. R tidak ditempatkan dalam sel yang sama dengan Syaeful Jamil dan Ikmal Jaya yang merupakan narapidana dalam kasus yang sama dengan terlindung. Pihak Kepala Lapas menjamin keamanan terlindung di Lapas dan sejauh itu tidak ditemukan adanya ancaman atau gangguan dari kedua pelaku lainnya kepada terlindung. Selain itu terlindung juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Pihak Lapas juga memperhatikan keamanan dan keselamatannya.

Dengan terlindung, LPSK berkoordinasi terkait dengan administrasi yang harus dipenuhi oleh terlindung, sebagai terlindung LPSK, yaitu penandatangan perjanjian perlindungan dan pernyataan kesediaan dan LPSK juga menyampaikan mekanisme perlindungan yang LPSK berikan dan menyampaikan perkembangan informasi kasus terlindung.

Berkaitan dengan permohonan Terlindung yang mengajukan asimilasi dan pembebasan bersyarat pada 23 Nopember 2016, LPSK bersurat kepada Menteri hukum dan HAM Cq. Dirjen Pas perihal rekomendasi pemberian remisi/remisi tambahan dan/atau pembebasan bersyarat terlindung a.n R. Pada Maret 2017 LPSK berkoordinasi dengan pihak Lapas Kedungpane untuk pelaksanaan proses asimilasi yang akan dilakukan di Yayasan Pendidikan Muslim Indonesia (YPMI).

Dalam rangka perlindungan terhadap Terlindung, pada tanggal 18 Februari 2017, LPSK melakukan pendampingan terhadap Sdr. R sebagai saksi oleh Penyidik Polres Tegal Kota dalam proses pengembangan penyidikan supervisi KPK dalam perkara tindak pidana korupsi tukar guling (ruislag) tersebut di atas.

3.4. Kunjungan LPSK ke Lapas Payakumbuh

Pada tanggal 16 Maret 2017, LPSK menerima pemberian perlindungan para saksi dan/atau korban penganiayaan di Lapas Kelas IIA Muaro Padang. Salah satu Terlindung yang bernama MR, berstatus sebagai saksi korban, merupakan narapidana atas perkara lain yaitu perkara penggelapan. LPSK juga memberikan perlindungan kepada istri, kakak dan adik kandung korban (MR). Tim LPSK telah melakukan kunjungan dan wawancara dengan terlindung dalam kegiatan investigasi pada 17 April 2017. Diperoleh informasi bahwa pada bulan Desember 2016, pemohon dipukuli oleh 7 orang narapidana yang disertai Jhony Hendry alias John Ketek (oknum Petugas Lapas Kelas II A Muaro Padang). Penganiayaan tersebut dilakukan karena adanya hutang pemohon sebesar Rp. 4 juta kepada Rian. Pemohon mengatakan juga bahwa Edi Bayer dan Bayu (Narapidana) telah menyuruh 7 orang tahanan lainnya untuk ikut menganiaya korban; dengan alasan tidak melunasi hutangnya sebesarRp 700.000,- kepada seorang narapidana. Akibat dari penganiayaan tersebut pemohon mengalami luka lebam di bagian bahu, kaki bagian kiri dan wajah. Selain mengalami lebam, jari tengah pada tangan kiri pemohon hingga saat ini sulit untuk digerakkan. Hal ini disebabkan oleh pukulan dengan menggunakan besi pemukul lonceng tahanan. Pada 28 Desember 2016 istri pemohon dengan didampingi LBH Padang membuat laporan di Polda Sumatera Barat atas peristiwa penganiayaan yang dialami oleh korban.

Pada bulan Januari 2017 pemohon dipindahkan dari Lapas Kelas II A Muaro Padang ke Rutan Kelas II B Padang. Pemindahan pemohon ke Rutan Kelas II B Padang tidak berdampak pada berhentinya penganiayaan terhadap pemohon. Pada saat berada di Rutan, pemohon juga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa narapidana. setelah 2 minggu ditahan di Rutan Kelas II B Padang, pemohon meminta kepada pihak Rutan untuk dapat dipindahkan ke Lapas Payakumbuh. Pemohon meminta dipindahkan dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut adalah tempat pemohon dibesarkan dan banyak saudara pemohon.

Tim LPSK berkoordinasi dengan terlindung di dalam Lapas Payakumbuh berkaitan dengan perlindungan yang LPSK berikan terhadap terlindung, proses administrasi yang harus dipenuhi (penandatanganan perjanjian perlindungan), dan mekanisme perlindungan. Dari hasil wawancara dengan terlindung diperoleh informasi bahwa terlindung merasa nyaman dan aman berada di Lapas Payakumbuh karena tidak adanya pungli dan tegasnya penerapan peraturan di dalam Lapas, adanya jaminan dan perhatian khusus dari Kalapas Payakumbuh terhadap dirinya yang berstatus sebagai Terlindung LPSK dan adanya upaya dukungan pihak Lapas jika keterangan terlindung masih dibutuhkan dalam proses penyidikan maupun jika terlindung dimintai keterangan oleh Aprat Penegak Hukum. Selain itu terlindung juga mengemukakan bahwa tidak ada ancaman selama dia berada di dalam Lapas Payakumbuh, dan adanya pembatasan pembesuk yang telah diatur oleh pihak Lapas melalui koordinasi dengan terlindung dan LPSK.

3.5. Perlindungan Terlindung LPSK diRutan Kelas IIB Kota Kupang

Pada tanggal 12 Maret 2018, LPSK telah menerima permohonan perlindungan 8 Orang Saksi yang bernama RGM, GT, CHB, DB, HH, RD, EJL, BARK, terkait dengan Tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3e Subs Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana terhadap korban a.n Mikael Mano. Korban Mikael Mano ditemukan meninggal dalam Rutan kelas II B Kota Kupang dengan beberapa luka dibagian tubuhnya akibat dipukul menggunakan benda tumpul, benda tajam dan batu. Laporan ini ditindaklanjuti dan ditangani oleh Reskrim Polres Kupang Kota.

Disebutkan dalam laporan, bahwa pada hari Selasa 3 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di Rutan Kelas II B Kupang telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang dengan korban atas nama Mikael Manoh, yang telah dilakukan oleh Tersangka Hendro Noelni, Daniel Maumang, Yohanes Leonardus Ringgi. Korban yang juga menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Oelamasi dilimpahkan dan dititipkan dari Kejaksaan Negeri Oelamasi ke Rutan kelas II B kupang. Setelah berada di Rutan kemudian korban dibawa ke ruangan Mapenaling (ruangan masa pengenalan bagi tahanan baru). Setelah korban berada di ruangan Mapenaling, korban terlibat dengan keributan dengan tahanan lain yang juga berada diruangan itu, setelah itu korban dikeluarkan dari ruangan mapenaling dan dipindahkan ke ruang isolasi (ruangan bagi tahanan yang membuat pelanggaran) oleh petugas Rutan.

Atas dasar pertimbangan pentingnya keterangan dan adanya kematian seorang Korban, serta adanya dugaan keterlibatan beberapa oknum sipir yang mempunyai kekuasaan di dalam Rutan, yang dapat membahayakan jiwa saksi tersebut, maka para pemohon tersebut di atas mengajukan perlindungan LPSK. Para terlindung merupakan warga binaan Rutan kelas IIB Kupang yang sedang menjalani hukuman atas tindak pidana yang diperbuatnya.

Atas permohonan para saksi tersebut LPSK melakukan proses penelaahan dan investigasi pada tanggal 7 Maret 2018 dengan mewawancarai para saksi di Rutan Kelas IIB Kupang. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh beberapa informasi mengenai sifat pentingnya keterangan saksi dan tingkat ancaman serta rekam jejak kejahatan pemohon. Hasil Rapat paripurna LPSK pada tanggal 12 Maret 2018 menerima permohonan perlindungan para pemohon dalam bentuk pemberian perlindungan fisik berupa pengawasan dan pemenuhan hak prosedural.

Dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian dan kekerasan tersebut telah ditetapkan 3 orang tersangka yang merupakan Narapidana yaitu Daniel Maumang (Narapidana), Yohanes Leonardus Ringgi (Narapidana), Hendro Noelnoni (Tahanan Polres). Penyidikan dinyatakan lengkap oleh penyidik dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kupang (P-21). Selain tersangka Napi juga ditetapkan satu tersangka dari Petugas Rutanyaitu, Andi Bota.

Pada tanggal 4-5 April 2018, LPSK melakukan kegiatan koordinasi dengan para terlindung di Rutan Kelas IIB Kupang terkait penyampaian informasi permohonan perlindungan yang telah diterima LPSK, penyampaian mekanisme layanan yang diberikan, serta penandatanganan perjanjian perlindungan terhadap 7 orang terlindung di dalam Rutan, dan satu orang yang penandatangannya dilakukan dirumah terlindung yaitu a.n RGM.

LPSK berkoordinasi dengan pihak Rutan Kelas IIB Kupang untuk meminta atensi Kepala Rutan agar memperhatikan keamanan para terlindung didalam Rutan dan hak-hak terlindung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. LPSK juga memfasilitasi terlindung a.n HH dan DB dalam upaya memindahkan terlindung ke Lapas Kupang, namun baru terlindung DB yang dapat pindah, sedangkan HH masih dalam proses karena Kasus terlindung masuk tahap Kasasi. Hingga saat ini terlindung a.n BARD, EJL telah bebas, sedangkan DB, GT dan CHB telah dipindahkan ke Lapas Kupang dan HH dalam proses kepindahan ke Lapas Kupang.

3.6. Perlindungan bagi Terlindung LPSK di Lapas Pangkal Pinang

LPSK melakukan investigasi dan diduga terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh petugas Lapas Kelas IIb Bukit Semut Bahwa Terlindung LPSK An. RH merupakan narapidana Lapas di Lapas Kelas IIb Bukit Semut. Terlindung mendapatkan tugas dari petugas Lapas untuk melakukan pungutan uang kas uang buka kunci dan beberapa kegiatan lainya.

Bahwa dalam beberapa kesempatan, di sel tempat Terlindung berada terjadi kehilangan uang dan barang. Kemudian Terlindung, atas saran beberapa rekannya, meletakan uang hasil pungutan di dalam tas salah satu rekannya yang dicurigai sebagai pelaku pencurian. Tindakan tersebut dilakukan agar rekan yang dicurigai tersebut dapat dikeluarkan/dipindahkan ke sel lain.

Rekan yang dicurigai tersebut kemudian dipanggil ke ruang KP Lapas untuk dilakukan interograsi. Petugas lapas kemudian melakukan interograsi kepada beberapa narapidana lain dan mendapatkan informasi bahwa uang tersebut diletakan dengan sengaja oleh Sdr. Renhad. Terlindung kemudian meminta maaf pada petugas Lapas dan mengaku bahwa dirinya dengan sengaja meletakkan uang tersebut didalam tas milik rekannya.Terlindung kemudian dibawa oleh petugas Lapas kedalam sebuah ruangan khusus yang letaknya bersebelahan dengan ruang KP Lapas. Terlindung kemudian dipukul dibagian pelipis kepala kiri dan kanan, wajah, mulut dan dadanya hingga mengalami pendarahan dan pembengkakan di bagian mulut serta kemerahan dibagian mata. Terlindung kemudian dimasukan dalam ruang isolasi selama hampir 4 minggu tanpa diberikan pengobatan.

Kejadian tersebut diketahui awalnya oleh ibu Terlindung, yang hendak membesuk pada 24 April 2018. Saat itu, Sdri. Ibu Terlindung tidak diizinkan bertemu dengan alasan Terlindung tengah diisolasi akibat adanya permasalahan dengan rekan 1 kamar nya.

17 Mei 2018, setelah hampir 1 bulan semenjak persitiwa kekerasan, ibu Terlindung diizinkan bertemu dengan Terlindung dan mendapati kedua matanya bengkak dan bewarna merah. Saat ini Sdr. Renhad dibantarkan di Lapas Cipinang guna menjalankan pengobatan di RS Aini Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, Sdr. Renhad pada bagian mata mengalami benturan benda tumpul yang mengakibatkan syaraf pada retinanya lepas yang mengakibatkan mengalami gangguan penglihatan. Pada mata bagian kiri telah dilakukan operasi, dan akan dilakukan tindakan pemasangan tampon untuk meredakan pendarahan.

Atas dugaan penganiayaan tersebut, saat ini dalam penanganan Polda Kep. Bangka Belitung.

3.7. Perlindungan bagi Terlindung LPSK di Rudenim Jakarta dan Makassar

Pada awal tahun 2017, Petugas Imigrasi Makassar bekerjasama dengan Penyidik Bareskrim melakukan penggerebakan pada sebuah rumah di Makassar dan berhasil mengamankan 9 orang WN Nepal. Demi kepentingan proses hukum, Bareskrim meminta 4 orang diantaranya tetap tinggal di Indonesia sebagai saksi, sementara 5 orang lainnya dideportasi.

Bareskirm memohonkan perlindungan terhadap untuk 4 orang WN Nepal dan 1 orang WNI. Atas permohonan tersebut, LPSK melalui Divisi Penerimaan Permohonan melakukan investigasi dengan hasil diantaranya bahwa adanya indikasi para Pelaku mempunyai potensi untuk melakukan ancaman terhadap kelima orang Saksi dan saat dierimanya perlindungan, proses penanganan perkara sudah masuk dalam tahap persidangan.

LPSK melakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta, Rutan Ditensi Imigrasi (Rudemin) Jakarta, Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Makassar dan Rudemin Makassar, meningat 1 orang WN Nepal ditempatkan di Rudemin Jakarta dan 3 WN Nepal lainya ditempatkan di Rudemin Makassar terkait tekhnis perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Dalam 3 kali agenda persidangan, LPSK melakukan beberapa bentuk perlindungan diantaranya :

a. Melakukan pengamanan dan pengawalan dan penjemputan 1 WN Nepal dari Rudenim Jakarta dan menempatkan dalam Rumah Aman LPSK di Makassar;

b. Melakukan pengaman dan pengamanan dan penjemputan kepada 3 WN Nepal di Rudenim Makassar;

c. Melakukan koordinasi dengan pihak PN Makassar terkait dengan keamanan, akses masuk dan keluar gedung PN Makassar dan ruang tunggu bagi para saksi;

d. Melakukan perhitungan Restitusi pada korban untuk diajukan kepada JPU;

e. Melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Imigrasi terkait agenda pemulangan para korban;

f. LPSK melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar India, dalam hal menyediakan penterjemah bagi 4 orang Terlindung WN Nepal

g. LPSK aktif dalam menyusun agenda kepulangan dan LPSK berperan aktif menjaga kondisi psikilogis para korban WN Nepal

4. Temuan Kunjungan LPSK

NoTempat PenahananNama TerlindungWaktu KunjunganTemuan Kunjungan
terlindung tidak mengalami adanya ancaman yang datang baik dari dalam Lapas maupun dari Luar lapas. terlindung diperlakukan dengan baik karena berstatus terlindung LPSK yang mempunyai perhatian khusus bagi pihak Lapas. Atas rekomendasi LPSK terlindung mendapatkan jaminan keamanan berupa perlindungan fisik dan mental dari pihak lapas terlindung mendapatkan perlakuan khusus berupa pemisahan tempat penahanan dengan pelaku yang telah diungkap kejahatannya. terlindung a.n KA disediakan buku tamu khusus dan setiap kegiatannya akan dicatat dan dilaporkan oleh pihak Lapas kepada LPSK. Terlindung a.n KA telah mendapatkan remisi tambahan oleh kemenkumham karena peran terlindung sebagai JC dan sesuai rekomendasi dari LPSK. Sedangkan untuk Hak Pembebasan Bersyarat belum dapat dilaksanakan
2Rutan Kebon WaruAK20 Juli 2016Terlindungmendapatkan pengawas- an khusus dari pihak Lapas dalam pemenuhan hak-hak: menjalankan ibadah, menerima kunjungan, pelayanan makanan, pelayanan kesehatan, memperoleh informasi (bacaan dan siaran media) dan hak politik dan keperdataan. Terlindung AK pada awalnya ditempatkan pada ruangan khusus namun AK membuat permohonan kepada pihakRutan Kebon Waru untuk dapat dipindah dari ruang khusus dan bergabung dengan narapidana yang lain dikarenakan AK tidak merasa ada ancaman pada dirinya. Atas hal tersebut LPSK meminta kepada pihakRutan Kebon Waru dapat memberikan atensi khusus kepada (AK)
3kepemilikanBarang Bukti Narkotika. Namun setelah berada di Rutan Kebon Waru, terlindung merasa nyaman dan aman. Terlindung tidak mengalami ada ancaman yang datang baik dari dalam Rutan maupun dari luar Rutan. Terlindung diperlakukan dengan baik karena berstatus sebagai terlindung LPSK yang perlu perhatian khusus. Terlindungmendapatkan pendam- pingan dari LPSK pada saat terlindung memberikan keterangan pada tingkat penyidikan maupun sidang pengadilan. Terlindung mendapatkan penga- wasan khusus dari pihak Lapas dalam pemenuhan hak-hak: menjalankan ibadah, menerima kunjungan, pelayanan makanan, pelayanan kesehatan, memperoleh informasi (bacaan dan siaran media) dan hak politik dan keperdataan. Adanya pembatasan pembesuk yang telah diatur oleh pihak Lapas dengan melalui koordinasi dengan terlindung dan LPSK. Terlindung merasa nyaman dan aman berada di Lapas, meskipun berada satu blok dengan narapidana yang diungkap tindak pidananya. Hal ini dikarenakan terlindung berada satu sel dengan narapidana dari satu kota kelahiran terlindung. Meskipun berada satu blok tetapi Terlindung ditempatkan pada sel yang berbeda dengan para Pelaku yang diungkap tindak pidananya. Hak untuk mendapatkan asimilasi terlindung telah difasilitasi oleh pihak Lapas dimana permohonan asimilasiterlindung akan dilaksana kan pada Maret 2017 dan rencana proses asimilasi akan dilaksanakan pada Yayasan Pendidikan Muslim Indonesia (YPMI).
Lapas Payakumbuh2017. maupun dari luar Lapas. yang perlu perhatian khusus. media) dan hak politik dan keperdataan.Terlindung telah mendapatkan hak pembebasan bersyarat pada tanggal 25 Mei Terlindung menyampaikan bahwa tidak ada ancaman baik dari dalam Lapas maupun dari luar Lapas. Terlindung diperlakukan dengan baik karena berstatus sebagai terlindung LPSK yang perlu perhatian khusus. Adanya pembatasan pembesuk yang telah diatur oleh pihak Lapas dengan melalui koordinasi dengan terlindung dan LPSK. Terlindung mendapatkan pendam- pingan dari LPSK pada saat terlindung memberikan keterangan pada tingkat penyidikan maupun sidang pengadilan untuk terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Terlindung mendapatkan pengawasan khusus dari pihak Lapas dalam pemenuhan hak-hak : menjalankan ibadah, menerima kunjungan, pelayanan makanan, pelayanan kesehatan, memperoleh informasi (bacaan dan siaran media) dan hak politik dan keperdataan. Terlindung mengalami tindak penganiayaan/penyiksaan yang menyebabkan
Rutan Kelas IIB KupangRGM, GT, CHB, DB, HH, RD, EJL, BARK4-5 April 2018Aparat Penegak Hukum. Adanya pembatasan pembesuk yang telah diatur oleh pihak Lapas dengan melalui koordinasi dengan terlindung dan LPSK. Bahwa Korban Sdr. Mikael Mano yang telah meinggal Dunia mengalami tindak penganiayaan/penyiksaan yang menyebabkan hilangnnya nyawa dan kekerasan ketika berada di RutanKelas IIB Kupang. Penganiayaan diduga dilakukan oleh
2-4 Agustus 2018□ 口membuka baju dan hanya mengenakan celana dalam, korban di pukul menggunakan balok kayu hingga jatuh dalam keadaan tidak berdaya dan penuh darah hingga korban melemah, korban berjalan dengan cara berlutut hingga ke ruang isolasi yang berjarak kurang lebih 50 Meter dari Lopo tempat korban dianiaya. Beberapa orang ikut mengeroyok korban termasuk beberapa orang sipir hingga menggunakan kayu balok, batu, sekop hingga pemohon mengalami luka-luka dengan penuh darah di bagian kepala dan badannya. Salah satu terlindung menyampaikan adanya ancaman akan di bunuh didalam persidangan pada saat terlindung memberikan kesaksiannya. selain itu, bentuk ancaman berupa ancaman pembunuhan di dalam Rutan kelas II B Kupang dari napi lainnya. LPSK telah melakukan Koordinasi dengan pihakRutan Kelas IIB Kupang untuk memberikan perhatian khusus terhadap keamanan 8 orang terlindung LPSK di dalam Rutan mengingat perannya sebagai Saksi dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian korban Mikeil Mano. LPSK telah melakukan pendam- pingan terhadap 2 orang terlindung a.n CHB dan BARK yang berada di Lapas Kupang dalam rangka pemeriksaan terlindung oleh penyidik Polres Kupang Kota dalam kaitannya sebagai saksi dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian Mikeil Mano. Bahwa Terlindung LPSK An.RH merupakan narapidanaLapasKelas IIb Bukit Semut. Terlindung mendapatkan tugas dari petugas Lapas untuk melakukan pungutan uang kas / uang buka kunci dan beberapa kegiatan lainya. Terlindung LPSK tersebut mendapat penganiayaan oleh petugas Lapas di area mata dan ditempatkan di tempat isolasi selama hampir 4 minogu tanpa diberikan pengobatan Saat ini tengah dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Sungaliat; Terlindung telah memberikan keterangan dalam persidangan dengan pendampingan tim LPSK; Telah dilakukan koordinasi dengan pihak Lapas Pangkal pasinang terkait posisi Sdr. Reinhard yang merupakan Terlindung LPSK pihaklapas memberikan atensiterhadap Terlindung LPSK dengan menempatkan Sdr. Reinhard di Klinik Lapas, bukan di dalam sel. 4 orang Terlindung LPSK Warga Negara Nepal (saksi kasus penyelundupan manusia) yang ditempakan di Rudenim Jakarta dan Rudenim Makassar.
7□ 口pungutan uang kas / uang buka kunci dan beberapa kegiatan lainya. Terlindung LPSK tersebut mendapat penganiayaan oleh petugas Lapas di area mata dan ditempatkan di tempat isolasi selama hampir 4 minogu tanpa diberikan pengobatan Saat ini tengah dilakukan persidangan di Pengadilan Negeri Sungaliat; Terlindung telah memberikan keterangan dalam persidangan dengan pendampingan tim LPSK; Telah dilakukan koordinasi dengan pihak Lapas Pangkal pasinang terkait posisi Sdr. Reinhard yang merupakan Terlindung LPSK pihaklapas memberikan atensiterhadap Terlindung LPSK dengan menempatkan Sdr. Reinhard di Klinik Lapas, bukan di dalam sel. 4 orang Terlindung LPSK Warga Negara Nepal (saksi kasus penyelundupan manusia) yang ditempakan di Rudenim Jakarta dan Rudenim Makassar. Para Terlindung diperlakukan sama dengan detainee lainnya di rudenim.

5. ANALISIS

1) Analisis dengan kerangka CAT / HAM

Dalam pelaksanaan monitoring atau kunjungan LPSK pada Lembaga Permasyarakat dan Rutan dalam kurun waktu bulan januari 2016 hingga November 2018, telah ditemukan sejumlah temuan penting terkait dengan upaya LPSK memenuhi hak-hak para saksi dan/atau korban serta justice collaborator yang berada pada Lapas dan Rutan. Dari temuan-temuan LPSK menyimpulkan sebagai berikut:

a) Adanya perhatian penuh dari pihak Lapas/Rutan terhadap para saksi dan/atau korban serta Justice Collaborator pasca dilakukan monitoring perlindungan oleh LPSK.

Upaya yang diberikan oleh pihak Lapas maupun Rutan sejalan dengan implementasi Konvensi Anti Penyiksaan. Berdasarkan pasal 16 Konvensi ini setiap negara pihak harus mencegah, diwilayah kewenangan hukumnya, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaiman ditetapkan dalam pasal 1, apabila tindakan semacam itu telah dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Selain itu sejalan juga dengan pasal 2 bahwa setiap negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. Perhatian penuh pihak lapas terhadap terlindung LPSK didukung juga oleh MoU LPSK dengan Ditjenpas yang selama ini berjalan dengan baik.

b) Beberapa Saksi dan/atau Korban dalam kasus penganiayaan mengalami Ancaman Faktual dari Pelaku didalam Lapas.

Upaya monitoring LPSK dalam bentuk koordinasi dengan pihak Lapas maupun wawancara dengan para terlindung di tempat penahanan memberikan rasa aman dan mampu memberikan efek positif bagi instansi terkait termasuk Ditjen PAS untuk dapat bersama-sama melaksanakan perlindungan kepada saksi dan/atau korban serta Justice Collaborator yang diatur dengan jelas berdasarkan UU Nomor 31 tahun 2014 dan peraturan bersama. Selain itu sejalan juga dengan upaya penegakan HAM di lingkungan Lapas dan Rutan. Bahwa Upaya Penegakan HAM tersebut sesuai dengan pasal 3 Undang-undang tentang HAM bahwa 'setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum'.

Adapun Ancaman yang terjadi dalam kasus penganiaayaan Sdr. MR dilakukan ketika Sdr. MR masih berada pada Lapas Kelas IIA Muaro Padang berupa pemaksaan untuk mencabut laporan penganiayaannya. Namun setelah yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Payakumbuh ancaman tersebut menjadi tidak ada. Selain itu ancaman lainnya ditemukan dalam kasus terbunuhnya Mikeil Mano di Rutan Kelas IIB Kupang. Ancaman terhadap salah satu terlindung dalam kasus tersebut berupa ancaman pembunuhan dalam kaitannya kesaksian yang akan diberikan terlindung tersebut.

c) Masih adanya tindak penyiksaan atau penganiayaan di dalam Lapas/Rutan.

Dalam kasus terlindung LPSK a.n AK sebagai saksi kasus penganiayaan yang terjadi di Lapas Banceuy Bandung ditemukan informasi bahwa terjadi dugaan penganiayan oleh Oknum Petugas Lapas dalam upaya mengejar pengakuan terkait kepemilikan barang bukti tindak pidana dan upaya-upaya penghukuman lainnya. Peristiwa tersebut menyebabkan beberapa luka fisik pada tubuh korban dan memicu kerusuhan di dalam lapas. Begitu juga dalam kasus penganiayaan yang dialami oleh MR di Lapas kelas IIA Muaro Padang terjadi dugaan tindak penganiayaan oleh terduga oknum petugas Lapas berupa pemukulan yang menyebabkan luka fisik, dan penghukuman yang merendahkan martabat manusia dalam bentuk memaksa yang bersangkutan meminum air urin pelaku.

Namun pasca terlindung dipindahkan tempat penahananya dan dilakukan monitoring terhadap saksi/korban sdr. AK dan MR di Lapas Kebon Waru dan Lapas Payakumbuh, upaya-upaya intimidasi terhadap terlindung menjadi tidak ada; dan terlindung merasa aman berada di Rutan maupun Lapas tersebut.

Bentuk penyiksaan juga ditemukan dalam kasus terbunuhnya Mikeil Mano di Rutan Kelas IIB Kupang. Adapun bentuk penyiksaan tersebut antara lain dipaksa membuka baju dan hanya mengenakan celana dalam, korban dipukul menggunakan balok kayu hingga jatuh dalam keadaan tidak berdaya dan penuh darah hingga korban melemah, korban berjalan dengan cara berlutut hingga ke ruang isolasi yang berjarak kurang lebih 50 Meter dari Lopo tempat korban dianiaya.

2) Analisis Berdasarkan Mandat Lembaga

Monitoring atau kunjungan LPSK pada Lapas atau Rutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan perlindungan secara preventif dan represif terhadap saksi dan korban. Dalam kunjungan tersebut LPSK menemukan adanya beberapa bentuk penyiksaan yang diterima oleh Narapidana/Tahanan/narapidana yang berstatus sebagai Saksi, Korban, Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama selama berada di Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun pasca dilakukan monitoring atas perlindungan dan program perlindungan LPSK, bentuk-bentuk penyiksaan dan ancaman terhadap para saksi dan/ atau korban tersebut tidak ditemukan kembali.

Hal ini menunjukkan upaya preventif yang dilakukan oleh LPSK melalui koordinasi dengan pihak Rutan dan Lapas untuk menjelaskan dan memfasilitasi hak-hak saksi, korban, pelapor dan JC termasuk kedudukannya selaku Terlindung LPSK telah berjalan dengan baik. Koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rutan dan Lapas berjalan sinergis dalam mendukung perlindungan bagi Narapidana/ narapidana berstatus sebagai saksi, korban, pelapor dan JC, sehingga mereka dapat menjalani masa penahanan dan hukuman pidananya dengan baik serta diperlakukan secara manusiawi dan memperoleh hak-haknya. Namun sayangnya perlakuan khusus berupa pemisahan tempat penahanan bagi justice collaborator belum sepenuhnya terlaksana. Hal tersebut dikarenakan belum ada pemahaman yang sama dari aparat penegak hukum mengenai perlakuan khusus terhadap JC dan belum adanya pedoman teknis pelaksanaan yang mengatur perlakuan khusus bagi JC di Lembaga Permasyarakatan atau Rutan serta masalah penghuni Lapas /Rutan yang terlalu padat.

Terkait dengan pelaksanaan penanganan khusus berupa pemisahan tempat penahanan bagi JC dengan pelaku utama yang diungkap tindak pidananya belum dilakukan secara konsisten. Hal ini tidak sejalan dengan UU No 31 tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung, Peraturan Bersama, serta hukum internasional yang diatur dalam United Nations Convention Against Corruption yang diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime yang diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 2009.

Selain itu masih terjadi polemik dalam implementasi pemberian Pembebasan Bersyarat dan remisi tambahan bagi Narapidana yang berstatus sebagai justice collaborator: Pemberian remisi tambahan bagi justice collaborator ternyata masih membutuhkan peraturan internal di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan. Selain itu, pemberian penghargaan bagi JC dalam bentuk Remisi dan Pembebasan bersyarat masih menimbulkan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaannya karena ketentuan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat masih tumpang tindih dan pelaksanaannya bertentangan dengan PP 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak narapidana Pemasyarakatan.

Salah satu layanan LPSK dalam bentuk pemberian pendampingan bagi saksi dan/atau korban serta Justice Collaborator di Lapas/Rutan ternyata mampu mencegah oknum Petugas Lapas/ Rutan dan Aparat Penegak Hukum mengejar pembuktian dengan menggunakan bentuk-bentuk penyiksaan atau kekerasan fisik maupun tekanan psikis. Cara-cara tersebut sedikit banyak masih ditemukan dalam proses penyelidikan atau penyidikan perkara tindak pidana yang melibatkan saksi dan/atau korban tindak pidana.

Dalam menyikapi berbagai persoalan atau temuan-temuan dilapangan tersebut, LPSK telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dan meminimalisir berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, salah satunya dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi tingkat nasional dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban dengan tema "Memperkuat Komitmen Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Mewujudkan Proses Peradilan Pidana Yang Berkeadilan" yang diselenggarakan pada 31 Mei - 3 Juni 2016 di Bali yang telah dihadiri oleh 79 orang pihak yang berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Oditur Militer dan Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian, Pemerintah Daerah, dan

Instansi Lainnya, dengan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi bagi penanganan terhadap saksi dan/atau korban termasuk didalamnya adalah justice collaborator. Selain itu LPSK juga telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum dengan Tema "Membangun Persepsi dan Aksi yang Sama Terhadap Subjek Hukum Justice Collaborator dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana" yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2018 bertempat di Kantor LPSK dan dihadiri oleh 80 orang dari berbagai unsur Aparat Penegak Hukum. Acara ini menghasilkan laporan penanganan dan hambatan pelaksanaan penetapan JC yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dan LPSK.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Keberadaan saksi dan/atau korban, pelapor, serta justice collaborator mempunyai peranan penting dalam membongkar tindak pidana yang terorganisir dan tindak pidana serius lainnya. Oleh karena itu, saksi dan/atau korban, pelapor, serta justice collaborator perlu mendapatkan perlindungan yang memadai agar dapat mendorong setiap pelaku tindak pidana terorganisir untuk membongkar tindak pidana terorganisir dan tindak pidana serius lainnya. Upaya monitoring dan koordinasi LPSK terhadap para saksi dan/atau korban, pelapor serta justice collaborator di Lapas maupun Rutan dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak-hak saksi/dan atau korban serta justice collaborator yang telah diatur di dalam undang-undang, peraturan bersama serta SEMA. Monitoring yang dilakukan secara preventif dan represif oleh LPSK dalam upaya perlindungan ternyata mampu memberikan sebagian pemenuhan hak-hak saksi dan korban dan mampu mencegah terjadinya bentuk-bentuk penyiksaan, perbuatan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia di dalam tempat penahanan.

Mengingat pentingnya upaya monitoring pemenuhan hak saksi dan/atau korban di tempat penahanan tersebut, maka perlu diperkuat payung hukum, kapasitas lembaga dan kerjasama antar lembaga. Adapun beberapa rekomendasi terkait dengan temun-temuan hasil monitoring kunjungan LPSK ke tempat-tempat terjadinya penahanan (Lapas/Rutan) dalam kerangka perlindungan saksi dan korban antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya petunjuk teknis di lingkungan Lembaga Pemasyarakat terkait dengan hak penanganan khusus bagi justice collaborator menyangkut dengan pemisahan tempat penahan, sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten.

2. Belum adanya kesepahaman dari aparat penegak hukum mengenai remisi tambahan bagi justice collaborator, sehingga hal tersebut memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih jelas.

3. Untuk meminimalisir terjadinya bentuk-bentuk penyiksaan maupun penganiayaan yang terjadi didalam Lapas / Rutan, maka perlu dilakukan sistem monitoring dari beberapa lembaga independent yang mempunyai fungsi yang sama, sebagai upaya mekanisme pencegahan terhadap tindakan penyiksaan maupun penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum Petugas Lapas/Rutan, dengan mengedepankan mekanisme bekerjanya sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada didalam OPCAT (Protocol Optional untuk konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat).

4. Perlunya dukungan dari berbagai elemen eksekutif maupun legislatif dalam upaya menyusun kebijakan terkait ratifikasi OPCAT (Protocol Optional untuk konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, UN Doc.A/RES/57/199, 18 desember 2002).

5. Adanya Peningkatan kapasitas bagi petugas Lapas/Rutan mengenai perlindungan saksi dan/atau korban serta Justice Collaborator sehingga mampu meningkatkan pelayanan bagi para petugas dalam memberikan penanganan khusus maupun peningkatan awareness akan pemenuhan hak-hak saksi dan korban di tempat penahanan.

Dengan adanya mekanisme pencegahan nasional, melalui joint monitoring beberapa lembaga yang tergabung di dalam badan MNPP (National Preventive Mekanism) yang berpedoman pada prinsip-prinsip dan mekanisme pada OPCAT, diharapkan LPSK mampu melakukan pencegahan terjadinya penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia ditempat-tempat penahanan, dan memberikan perlindungan dan hak-hak bagi Narapidana / Wargabinaan yang berstatus saksi, korban, pelapor serta justice collaborator yang dijamin berdasarkan hukum nasional maupun international.

BAB IV ANALISIS TEMUAN

Hasil pemantauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dilakukan secara tidak serentak, di berbagai lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan rumah detensi imigrasi serta tempattempat lain di seluruh provinsi, antara tahun 2011 -- 2018, menunjukkan adanya sejumlah kecenderungan yang sama di tempat-tempat tahanan tersebut. Berikut ulasannya.

1. Overload

Kapasitas ruang tahanan terlampaui (sering pula disebut over capacity) Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Ombudsman menemukan bahwa kepadatan penghuni sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia melampaui kapasitas yang tersedia. Diantaranya LapasKelas I Malang (hampir 100%)66, Lapas Kelas IIA Wanita Malang (hampir 100%)67, Lapas Kelas IIA Pontianak (151%)68, Rutan Pontianak (>730%)69, Lapas Kelas IIA Banjarmasin (>600%)70. Demikian pula di Lapas Kelas IIA Denpasar (Lapas Kerobokan), Rutan Pondok Bambu, Lapas Wanita Tangerang, Lapas Anak Wanita Tangerang, dan Lapas Wanita Malang. Kondisi serupa terjadi di Lapas Kelas IIA Padang, Rutan Kelas 2B Padang, Lapas Kelas IIA Samarinda, Lapas perempuan Bandar Lampung, Lapas Sukamiskin, Lapas Kelas IIA Wanita Bandung dan Lapas Banceuy.

Kepadatan penghuni yang berlebihan ini nampak pula pada implikasinya, akomodasi untuk tidur. Kain yang diikat ke plafon sebagai tempat tidur gantung atau tempat tidur tambahan menggunakan triplek atau papan adalah pemandangan yang selalu ditemui di lokasi lapas/Rutan tempat pemantauan, terutama pada malam hari. Banyak juga ditemui bahwa tahanan harus tidur dengan posisi miring dan berjajar selang-seling kepala dengan kaki atau bertumpuk-tumpuk.

Penghuni yang melampaui kapasitas tidak hanya berdampak pada istirahat malam namun juga pada seluruh kualitas kehidupan di dalam penjara, seperti pada pembagian jatah kamar mandi, pembagian air bersih dan masalah kebersihan. Keributan antar sesama penghuni juga sering terjadi karena kondisi kelebihan penghuni tersebut. Pengawasan reguler tidak bisa dilakukan oleh petugas secara optimal karena terlalu padatnya penghuni lapas. Bagi tahanan perempuan kondisi yang mengharuskan antrian kamar mandi dan pembagian jatah air bersih berpotensi mengganggu kesehatan reproduksi tahanan/narapidana perempuan, bahkan kematian.

Dengan kondisi tahanan yang melampaui kapasitasnya hampir dapat dipastikan bahwa standar perlakuan terhadap tahanan berkenaan dengan akomodasi tidak terpenuhi. Standar ini mengatur bahwa sebaiknya satu sel dihuni oleh satu orang. Untuk bangsal hendaknya ditempati oleh tahanan yang sudah diseleksi secara cermat, yang cocok dijadikan satu dan perlu adanya pengawasan reguler di malam hari.

Kapasitas yang berlebihan ini merupakan masalah serius yang harus dijawab. Dengan penjara yang penghuninya melebihi kapasitas, maka standar perlakuan terhadap tahanan yang minimum-sekalipun akan sulit dipenuhi, seperti pelayanan dasar kesehatan, air bersih, dan keamanan.

66 Pernyataan Kepala Lapas Kelas I Malang kepada Komnas HAM, Rabu, 19 November 2014.

67 Pernyataan Kepala Lapas Kelas IIA Wanita Malang kepada Komnas HAM, Rabu, 19 November 2014.

68 Pernyataan Kepala Lapas Kelas IIA Wanita Malang kepada Komnas HAM, Rabu, 19 November 2014.

69 Ibid.

70 Pernyataan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan kepada Komnas HAM pada Sabtu, 11 Juli 2015.

2. Minimnya Pelayanan Kesehatan

Hasil pemantauan Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI dan Ombudsman menemukan beberapa hal berikut menyangut kesehatan. Di sejumlah lapas terdapat praktik-baik (good practices) seperti tersedianya dokter di Lapas maupun rumah tahanan (Rutan), memadainya pemeriksaan kesehatan fisik di Lapas Anak, tersedianya fasilitas pemeriksaan kehamilan di Lapas Wanita Tangerang; yang dilakukan oleh dokter klinik dari Lapas atau dengan bekerjasama dengan RSUD setempat. Cukup dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Lapas, narapidana dan tahanan dapat mengakses pengobatan di RSUD secara cumacuma

Namun, praktek-praktek baik ini tidak merata terjadi di semua Lapas/Rutan. Sebagian besar lapas/Rutan hanya memiliki dokter atau perawat yang berdinas tidak tetap -- atau berpraktik seminggu hanya 2-3 kali. Kalaupun ada skema jaminan kesehatan, hanya berlaku pada warga binaan tertentu -- yaitu yang domisilinya sama dengan tempat lapas/Rutan itu berada. Pada tahun 2014, narapidana "tidak boleh sakit" karena pertanggungan kesehatan yang dimiliki oleh lapas telah terlampaui.

Disamping itu, pertanggungan kesehatan yang umumnya mencakup konsultasi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, tes laboratorium, pengobatan, rawat inap, pemeriksaan gigi dan konsultasi psikologi tidak seluruhnya tersedia. Hampir di semua lapas/Rutan tidak tersedia layanan konseling dan psikolog, yang sesungguhnya sangat penting terutama bagi anakanak dan perempuan.

Pemeriksaan kesehatan reproduksi seperti pemeriksaan infeksi menular seksual, pap-smear, pemeriksaan kehamilan (selama dan setelah melahirkan) dan pemeriksaan indikasi kekerasan seksual juga masih minim dilakukan di lapas dan Rutan. Ada juga lapas yang dokternya tidak pernah datang memeriksa secara rutin ke blok khusus perempuan hamil. Ketika mereka berobatpun, tidak diperiksa secara khusus dan hanya diberikan vitamin. Fasilitas USG hanya bisa dilakukan di luar Rutan atas biaya sendiri. Demikian pula ketika melahirkan, keluarga tahanan harus membayar sendiri biaya persalinan.

Meskipun secara legal-formal hak tahanan/narapidana atas akses terhadap sumber-sumber daya kesehaan dan pelayanan kesehatan-bermutu, serta hak menentukan secara mandiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya telah terjamin dalam UU 36/2009 tentang Kesehatan, namun fakta-fakta di atas menunjukkan tidak dipenuhinya aturan no 22 -- 25 dari Nelson Mandela Rules, dan aturan no. 28 dari Bangkok Rules khusus yang berkaitan deng an tahanan perempuan.

Untuk tahanan perempuan Bangkok Rules7 menyebutkan secara spesifik pemeriksaan kesehatan perempuan dalam aturan no 6-18. Bangkok Rules tersebut secara spesifik mengatur mengenai pemeriksaan kesehatan fisik, mental dan pemeriksaan kesehatan spesifik gender mulai dari pencegahan penyakit, pemeriksaan rutin, sampai pengobatan dan perawatan.

Dalam hukum nasional hak atas kesehatan terjamin dalam pasal 5 ayat (1,2 dan 3) Undangundang tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu serta berhak menentukan secara mandiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; tanpa membedakan status hukum orang tersebut termasuk apakah yang bersangkutan tahanan/narapidana/ narapidana atau bukan.

Terbatasnya jumlah petugas medis di Lapas/Rutan dan belum pahamnya rezim penjara akan hak-hak tahanan menyangkut pemeriksaan kesehatan menyebabkan kondisi-kondisi yang menjadi temuan di atas. Pembiaran terhadap kondisi kesehatan narapidana/tahanan yang di satu titik menyebabkan kondisi kesehatan mereka menurun dan akhirnya meninggal dalam lapas/Rutan adalah bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau penghukuman yang merendahkan martabat manusia.

3. Fasilitas makan, pakaian dan air bersih

Setiap tahanan seperti juga manusia pada umumnya perlu menjaga kebersihan diri seperti sikat gigi, keramas, mandi, dan mencukur jenggot. Untuk itu ketersediaan air bersih merupakan keharusan. Demikian pula dengan pakaian yang layak, makanan dengan nutrisi yang cukup untuk kesehatan termasuk air yang dapat diminum harus tersedia setiap waktu

(aturan no 17--20). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang 'Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan', antara lain mengatakan bahwa untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan bagi narapidana dilakukan dengan meningkatkan gizi narapidana, kesehatan lingkungan, persediaan obat-obatan, penyuluhan kesehatan dan peralatanmedis yang memadai.

Pemantauan oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, LPSK dan Ombudsman RI menemukan anggaran dari Pemerintah Pusat bagi pagu makanan warga binaan pada 2016 mengalami peningkatan. Jika pada awalnya Rp. 8.000,- per orang untuk 3 (tiga) kali makan72 (atau sekitar Rp. 2.700,- tiap kali makan), pada tahun 2017 biaya pengadaan bahan makanan untuk narapidana meningkat menjadi Rp. 14.000 – Rp. 22.000,- per orang per hari. Bagi tahanan/deteni satuan biaya konsumsi ditetapkan sebesar Rp. 32.000 – Rp. 56.000,- per orang per hari bergantung dari wilayah provinsi73. Penambahan ini tidak serta merta menghilangkan keluhan akan ketersediaan dan kualitas makanan bergizi yang seimbang. Di berbagai Lapas dan Rutan Perempuan, tahanan dan narapidana hanya mendapatkan nasi cadong dan lauk pauk dengan kualitas gizi rendah. Air minum yang disediakan adalah air rebusan yang masih terasa rasa minyak tanahnya. Ketersediaan air bersih dan ventilasi udara juga masih sangat terbatas. Pada umumnya kondisi air buruk, seperti air berwarna kuning, menyebabkan timbulnya penyakit gatal-gatal dan penyakit kelamin, keputihan bagi sejumlah narapidana perempuan. Pada 2018, sebagian besar Anak tidak memperoleh perlengkapan mandi, kecuali di LPKA Muara Bulian dan Bandung.

Jumlah kamar mandi tidak berbanding lurus dengan jumlah tahanan. Di sejumlah lapas, aliran air disediakan 24 jam; akan tetapi volume air menuju sel paling ujung makin lama makin kecil. Kesediaan air bersih adalah hal krusial terutama berkaitan dengan kebutuhan khusus perempuan yang setiap bulannya mengalami menstruasi, sehingga ketiadaan air bersih berpengaruh pada kesehatan reproduksi perempuan. Dengan alokasi anggaran yang disediakan sebesar 14.000-15.000/anak/hari dapat dipastikan hampir seluruh lapas tidak memiliki anggaran yang cukup untuk kebutuhan khusus bagi tahanan perempuan dan anak seperti kebutuhan akan pembalut dan tambahan pemenuhan gizi vitamin dan susu bagi anak didik lapas (Andikpas). Menghadapi kesenjangan ini beberapa Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengambil kebijakan subsidi silang untuk memenuhi kebutuhan khusus tersebut. Diskresi demikian tidak bisa diandaikan terjadi di seluruh Lapas.

Berdasarkan Peraturan Standar Minimum bagi perlakuan terhadap narapidana antara lain mengatakan bahwa setiap narapidana harus diberikan makanan menurut jam yang wajar, bernilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, berkualitas sehat dan disiapkan serta disajikan dengan baik. Air minum harus tersedia setiap waktu, demikian pula dengan air dan peralatan-peralatan toilet yang diperlukan untuk kesehatan dan kebersihan manusia. Begitupun aturan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak narapidana Pemasyarakatan, yang pada pasal 20 ayat (1) menyatakan "Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter." Untuk lebih meningkatkan derajat kesehatan bagi narapidana tersebut dilakukan upaya antara lain melalui pencegahan, penyembuhan dan meningkatkan pelayanan kesehatan; diantaranya berupa pemberantasan penyakit menular, meningkatkan gizi narapidana, peningkatan kesehatan lingkungan, peningkatan persediaan obat-obatan, penyuluhan kesehatan dan peralatanmedis yang memadai.

Dapat dikatakan bahwa terdapat kesenjangan antara aturan dengan realitas keseharian berkenaan dengan fasilitas kebersihan diri, makanan dan pakaian. Meski patut diapresiasi adanya sejumlah kepala lapas yang mengambil inisiatif mengatasi kesenjangan ini, namun upaya tersebut bersifat lokal, terbatas dan tidak menjamin kesinambungannya.

71 Lihat halaman 13 Laporan Bersama ini.

72 PenyataanKalapasKelas I Malang kepadaKomnas HAM, Ibid.

73 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. Diakses pada 10 Juli 2017. Available at : http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PMK%2033%20-%202016.pdf.

4. Penyalahgunaan Wewenang Penegakan Disiplin dan Sanksi

Dengan padatnya penghuni yang melampaui batas kapasitas tempat tahanan, rasio petugas dengan tahanan tidak berimbang. Lihatlah data berikut. Menurut Ditjen Pas pada 2013, jumlah tahanan perempuan di seluruh Indonesia adalah 2.692 orang dan Napi berjumlah 4878 orang. Pada 2018, jumlah tahanan perempuan dewasa sebanyak 4.016 orang anak perempuan sebanyak 21 orang, untuk Napi sebanyak 11.919 orang perempuan dewasa dan 2.121 adalah anak perempuan.74 Rasio yang tidak berimbang disertai dengan petugas yang tidak profesional menciptakan ruang bagi penyalahgunaan wewenang; pada saat penggeledahan dan dalam memberikan hak istimewa pada tahanan perempuan.

Laporan di atas menunjukkan bahwa petugas terkadang melakukan eksploitasi terhadap tahanan dengan mempekerjakan tahanan dengan kerja yang seharusnya menjadi kewajiban petugas lapas/Rutan. Jikapun kerja-kerja tersebut dimaksudkan demi kebaikan tahanan, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dan permintaan kesediaan dari tahanan untuk mengerjakannya.

Sejumlah tahanan perempuan mendapat sanksi berupa tahanan di sel isolasi karena ketentuan yang tidak pasti mengenai perilaku yang indispliner, misalnya larangan merokok, bertengkar, berpacaran dengan sesama tahanan perempuan. Seorang narapidana perempuan yang diduga memiliki barang narkoba ditendang dan dipukuli oleh petugas. Pemanfaatan wewenang dalam menetapkan adanya pelanggaran dan dalam memberi sanksi disiplin secara tidak profesional membuka celah tahanan perempuan menggunakan ketubuhannya untuk mendapatkan hak istimewa dari petugas.

Laporan ini di sisi lain juga menunjukkan bahwa petugas tidak melakukan tekanan, intimidasi baik fisik maupun psikis pada saksi pelaku bekerjasama (Justice Collaborator). Petugas juga memastikan perlindungan dan keamanan dari Justice Collaborator tersebut dari pihak ketiga.

Terkait dengan tindakan disipliner terhadap tahanan, perbuatan di atas melanggar aturan 37 dalam Nelson Mandela Rules, yang menentukan bahwa petugas harus menetapkan ketentuan yang pasti terkait perilaku yang merupakan pelanggaran disipliner; kemudian menetapkan jenis dan durasi sanksi yang mungkin dikenakan; dan hanya pihak berkompeten yang berenang menjatuhkan sanksi tersebut.

Terkait penggeledahan, dalam Bangkok Rules dinyatakan bahwa penggeledahan harus tetap memperhatikan martabat dan penghormatan tahanan perempuan dan hanya dilakukan oleh staf perempuan yang telah dilatih dengan benar sesuai prosedur yang ditetapkan (Rule19). Untuk menghindari perendahan martabat dan penelanjangan serta pencarian yang menyerang tubuh secara invasif maka metode penggeledahan alternatif harus dikembangkan (rule 20). Staf penjara juga harus menunjukkan kompetensi dan profesionalisme dan kepekaan serta harus menjaga rasa hormat dan martabat ketika prosedur penggeledahan baik kepada anakanak yang bersama ibunya di penjara maupuan saat Anak-anak mendapat kunjungan ibu-ibu mereka di penjara (rule 21). Meskipun aturan ini melekat pada kondisi tahanan perempuan, namun secara umum,prinsip penggeledahan tidak merendahkan martabat kemanusiaan maka Bangkok Rules ini dapat diberlakukan pada tahanan secara umum.

Terkait pemahaman/perspektif petugas tahanan dalam menjalankan tugasnyasecara profesional, Bangkok Rules 29-35 menekankan bahwa petugas harusmemahami soal HAM berbasis gender dan anti diskriminasi termasuk integrasisosial yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Hal ini sejalan dengan Nelson Mandela Rules yang menekankan pentingnya petugas tahanan mendapatkan pendidikan HAM yang menyeluruh, mencakup perspektif perempuan dan anak, agar membangun sikap dan budaya yang tidak melecehkan tahanan baik dengan basis SOGIE nya, ras; tidak menyalahgunakan kerentanan yang dapat merenggut martabat kemanusiaan seorang tahanan (rule 74-75). Sementara terkait penahanan konflik dalam tahanan Nelson Mandela rules menekankan pentingnya pelatihan fisik dan aturan etika dalam melakukan pendampingan pada tahanan dan dalam menertibkan tahanan tanpa kekerasan. Petugas juga tidak memiliki hubungan khusus dengan tahanan agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional (rule 81dan 82).

74 Data diunduh dari http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly per Desember 2018

5. Hak Informasi bagi Tahanan

Setiap tahanan memiliki sejumlah hak atas informasi, seperti informasi mengenai cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan remisi. Tiga lembaga yang tergabung dalam MNPP ini menemukan berbagai persoalan menyangkut hal ini, sesuai dengan perspektif mandatnya.

Ombudsman menemukan bahwa masih banyak narapidana, khususnya terkait kasus narkoba dan kasus korupsi, yang tidak mengetahui tata cara menjadi justice collaborator (JC) -- sebagai salah satu layanan untuk memperoleh pengurangan masa hukuman, seperti yang dialami narapidana di Lapas Kelas IIA Samarinda. Hal ini terjadi karena pengumuman yang terdapat di Lapas dan Rutan diletakan bukan di tempat yang strategis untuk dilihat narapidana, karena kurangnya sosialisasi oleh petugas serta tidak tersedianya informasi media massa yang memadai.

Temuan Komnas Perempuan terkait hak atas informasi adalah bahwa sejak ditangkap dan ditahan, sulit sekali bagi tahanan untuk mendapat akses informasi dan komunikasi dengan siapapun. Hak berkomunikasi dengan keluarga sangat terbatas. Pengalaman beberapa narasumber menyatakan bahwa mereka tidak boleh menghubungi keluarga walaupun memiliki telpon genggam (yang sudah diambil petugas). Umumnya, setelah 3 hari ditangkap, mereka baru diperbolehkan menghubungi keluarga. Telpon umum di Rumah Tahanan dan Lapas yang disediakan hanya satu -- dan waktu untuk menghubugi keluarga sangat dibatasi. Selain itu pengurusan CMK (Cuti Menengok Keluarga) dan Pengurusan PB (Pembebasan Bersyarat) juga menemui banyak kendala karena minimnya informasi yang diperlukan untuk itu.

Dalam pemantauan di Rudenim, Komnas HAM menemukan bahwa hampir seluruh deteni tidak memiliki kejelasan mengenai lama penahanan mereka di dalam Rudenim. Hal ini dikarenakan sangat bergantung pada hasil asesmen atau wawancara pihak UNHCR untuk menentukan status pengungsi mereka. Apabila UNHCR sudah menentukan statusnya sebagai 'pengungsi', maka mereka dapat dipindahkan ke community house dan memperoleh tunjangan hidup setiap kepala dari IOM. Proses ini tentu saja tidak mudah dan memakan waktu rata-rata 2 (dua) tahun. Bahkan, kondisi terburuk adalah mereka dapat ditahan hingga 10 tahun menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bila tidak ada kepastian tentang status mereka.

Kecenderungan-kecenderungan di atas menunjukkan pelanggaran atas hak setiap tahanan pada saat masuk tempat penahanan yaitu memperoleh pemberitahuan tertulis tentang semua hal yang perlu bagi dia untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan untuk mengadaptasikan diri pada kehidupan di tempat penahanan. Misalnya, aturan-aturan disiplin yang berlaku di Rumah Tahanan tersebut, tentang cara yang diizinkan untuk meminta informasi dan memberikan pengaduan. Disamping itu masih adanya praktek-praktek yang bertentangan berupa keharusan tersedianya informasi di papan pengumuman menyangkut: (1) Pemberitahuan kepada konsulat tentang warganegaranya yang menjadi tahanan; (2) Informasi kepada tahanan terkait dengan asimilasi, pembebasan bersyarat.; (3) Bagi tahanan yang berstatus Justice Collabolator; berhak mendapatkan serta diberikan kemudahan akses pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak lain sesuai ketentuan perundangundangan.

Mandela Rules (aturan 39) juga memberi hak narapidana untuk mendapat informasi secara regular mengenai artikel-artikel berita yang penting dengan membaca surat kabar, publikasi periodik atau publikasi institusional yang khusus, dengan mendengarkan transmisi nirkabel, dengan ceramah atau sarana lain yang serupa sebagaimana diijinkan dan dikontrol oleh pihak tata usaha/yang berwenang.

6. Dugaan Penyiksaan pada Proses Penyidikan Kepolisian

Dari hasil pemantauan ditemukan bahwa bentuk kekerasan fisik dan psikis terhadap tahanan banyak terjadi pada saat penangkapan dan proses penahanan di proses penyidikan. Pada saat proses BAP atau saat memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian, tersangka/ terdakwa pelaku tindak pidana masih rentan mendapatkan penyiksaan fisik maupu psikis.

Tim menemukan penyiksaan secara psikis bagi tersangka Anak dilakukan penyidik dengan memeriksa anak yang berkonflik hukum hingga 4-6 jam tanpa memperoleh makanan dan minum serta pendampingan dari kuasa hukum. Banyak tersangka anak-anak yang mengalami penahanan saat di kepolisian, meskipun seharusnya penahan atas merupakan upaya terakhir semata. Ditemukan pula tersangka anak-anak disatukan dengan tahanan dewasa, yang berpotensi menjadi anak-anak ini sebagai korban kekerasan seksual. Sesungguhnya Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana setiap anak bebas berhak untuk tekanan seperti; diintimidasi,ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Hasil temuan Komnas Perempuan mengindikasikan bahwa bentuk kekerasan fisik umumnya terjadi saat penangkapan dan proses penahanan di Kepolisian. Mereka mengalami pemukulan atau tendangan oleh Polisi yang melakukan penangkapan. Jarang sekali ruang tahanan kepolisian memiliki sel khusus bagi perempuan. Jika terdapat ruangan yang terpisah dari tahanan laki-laki, sel yang tersedia sempit dan memaksa mereka tidur dengan cara duduk.

Tim menemukan pada sebuah kasus terjadi penyiksaan seksual terhadap seorang terpidana mati. Saat itu ia dibawa ke hotel oleh penyidik dengan dalih bahwa tindakan itu bagian dari penyidikan. Ia ditelanjangi dan dipaksa berhubungan seks. Di berbagai kasus, kekerasan seksual diperlakukan sebagai "gratifikasi" untuk mendapat pengurangan tuntutan hukum. Komnas perempuan juga menemui kekerasan fisik dengan tujuan untuk koreksi identitas gender terjadi di Aceh Utara. Sebanyak 9 orang, transpuan ditangkap dan disiksa oleh beberapa polisi yang bertugas di Polres Aceh Utara. Alasan penangkapan mereka adalah karena melakukan usaha salon tanpa izin. Bentuk perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang mereka dapatkan dari polisi adalah diikat di tiang bendera, diperintah berguling-guling dan merayap di tanah, ditendang dengan sepatu laras, ditampar, dipukul, disiram air, serta ditembaki meski tidak mengenai tubuh korban untuk alasan menakut-nakuti. Mereka juga diminta buka baju, diminta teriak dan rambutnya digunting dengan alasan korektif identitas gender mereka yang transpuan ke laki-laki maskulin.

Hasil survei KPAI juga menunjukkan gejala yang sama terhadap Anak saat pemeriksaan dikepolisian. Tidak kurang dari 44% responden mengaku mengalami kekerasan secara fisik dan psikis saat penangkapan dan proses BAP. Diantara kekerasan yang di lakukan oleh oknum penyidik terhadap Anak adalah: memukul, membentak, bahkan ada responden yang mengaku di setrum oleh oknum penyidik.

7. Dugaan Tindak Penyiksaan dan Tidak Manusiawi dalam Lapas/Rutan

Hasil pemantauan KomnasHAM di Lapas, Rudenim dan tempat-tempat serupa tahanan menunjukkan bahwa penggunaan tindak kekerasan fisik dan intimidasi masih terjadi juga dalam praktik interogasi terkait dugaan tindak pidana, pasca keputusan pengadilan. Hal ini terjadi di Lapas Kelas IIA Banceuy dimana sejumlah petugas melakukan interogasi sambil melakukan penyiksaan dengan cara memukul menggunakan sabuk seragam napi ataupun tangan kosong guna mendapatkan pengakuan kepemilikan barang bukti narkotika dari korban. Penyiksaan akan terjadi berulang kali ketika korban tetap tidak mau mengaku sumber narkotika yang diperolehnya. Peristiwa mengenai dugaan penyiksaan di lapas tersebut, dikuatkan oleh temuan LPSK mengenai adanya korban yang mengalami tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka fisik ketika masih berada di Lapas Banceuy Bandung.

LPSK juga memperoleh laporan dan memberikan perlindungan terhadap korban yang mengalami tindak penganiayaan yang menyebabkan luka fisik ketika masih berada di Lapas Kelas IIA Muaro Padang. Penganiayaan diduga dilakukan oleh oknum petugas Lapas setempat terkait permasalahan hutang piutang yang bersangkutan dan dengan maksud menghukum yang bersangkutan.

Pada kasus lain LPSK menemukan adanya penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa Sdr. Mikael Mano ketika berada di Rutan Kelas IIB Kupang. Penganiayaan diduga dilakukan oleh beberapa orang Narapidana dan Oknum petugas Rutan Kelas IIB Kupang. Perbuatan semena-mena itu dalam bentuk: dipaksa membuka baju dan hanya mengenakan celana dalam, korban dipukul menggunakan balok kayu hingga jatuh dalam keadaan tidak berdaya dan penuh darah hingga korban melemah, korban berjalan dengan cara berlutut hingga ke ruang isolasi yang berjarak kurang lebih 50 Meter dari Lopo tempat korban dianiaya.

Sedangkan bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan ketika sudah menjadi narapidana dalam Lapas adalah bentuk hukuman ketika mereka melanggar aturan dalam Lapas seperti ketahuan merokok, bertengkar, berpacaran dengan sesama tahanan perempuan dan aturanaturan lain. Biasanya narapidana mendapatkan sanksi dengan dimasukkan ke "sel tikus" alias karantina/isolasi. Sel Tikus yang merupakan ruang tahanan bagi narapidana atau tahanan yang dianggap melanggar aturan pemasyarakatan ini sempit dan bercampur dengan kamar mandi, sehingga secara kesehatan sangat buruk, ventilasi yang tidak baik, dan tidak disediakan kamar tidur.

Praktik mengenai pemasungan merupakan salah satu bentuk perbuatan penyiksaan atau merendahkan martabat manusia. Menurut hasil kegiatan pemantauan oleh Komnas HAM menyangkut korban Pemasungan dan Penyandang Disabilitas Mental di berbagai Panti Sosial menunjukkan praktek pemasungan masih banyak terjadi dan ditemukan di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan. Bali, dan Banten. Korban pemasungan mayoritas adalah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Selain kebebasannya yang direnggut, korban pemasungan juga hidup dalam kondisi dan lingkungan yang sama sekali tidak sehat. Bahkan ada korban pemasungan di Kabupaten Sampang yang dipasung di alam terbuka, tepatnya disebuah kebun tanpa ada atap, lantai maupun pelindung lainnya.

Berbagai pelanggaran yang ditemukan 5 lembaga diatas telah masuk dalam definisi 'penyiksaan'dan tindakan semena-mena tidak manusiawi dalam Konvensi Anti Penyiksaan/ CAT. Selain itu menurut standard minimum rules tentang penanganan tahanan yang diadopsi PBB tentang "pecegahan kejahatan dan perlakuan pelaku kejahatan" yang diadakan di Jenewa pada tahun 1955, hukuman badan, hukuman sel gelap, dan setiap hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat dilarang sepenuhnya untuk diberikan sebagai hukuman atas pelanggaran disiplin. Selain itu, hukuman berupa kurungan pengap atau pengurangan jatah makanan sama sekali tidak boleh diberikan kecuali petugas medis telah memeriksa tahanan yang bersangkutan dan telah membuat pernyataan tertulis bahwa tahanan tersebut berada dalam kondisi layak untuk menjalaninya. Aturan ini juga berlaku bagi setiap hukuman lain yang bisa merugikan kesehatan fisik atau mental tahanan.

Demikian pula dengan pemasungan ODGJ dan ODMK, yang banyak dilakukan oleh anggota keluarga sendiri dengan berbagai sebab, terutama ekonomi atau tidak mau direpotkan oleh tingkah laku penyandang ODGJ dan karena kuranganya pemahaman penanganan terhadap penderita. Sekalipun oleh keluarga praktek demikian meruakan bentuk penyiksaan75, dan melanggar UU tentang Kesehatan Jiwa76, dan Hak atas perawatan/pelayanan kesehatan.

75 Pasal 28 huruf I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 joPasal 4 UU No.

39 Tahun 1999 tentang HAM

76 Pasal 86 UU No 18 Tahun 2014

8. Tidak adanya Pemisahan Narapidana dan Tahanan

Seperti dalam laporan di atas, masih terdapat penggabungan berbagai kategori tahanan di di berbagai lapas, Rutan maupun tempat-tempat tahanan sejenis lainnya. Sebagian besar, lagilagi, karena kapasitas tahanan yang sudah terlampaui sehingga misalnya tahanan narkoba dicampur dengan tahanan lain; atau tahanan yang masih dalam proses hukum dengan narapidana (yang sudah mendapat keputusan hukum yang tetap). Disamping itu di beberapa Lapas, seperti Lapas Kelas IIA Paledangdan Lapas Kelas IIA Pontianak, masih ada tahananan perempuan dicampur dengan tahanan laki-laki. Meskipun ditempatkan di blok yang berbeda, namun cukup rentan dalam pembinaannya. Komnas HAM menemukan adanya beberapa bayi yang ditempatkan di dalam sel bersama ibunya.

9. Tidak Diperolehnya Layanan Remisi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Hak Lainnya Terkait Pengurangan Masa Hukuman.

Bahwa diketahui cukup banyak narapidana di seluruh Indonesia yang tidak memperoleh hak, baik remisi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan hak lainnya terkait pengurangan masa hukuman.

Nelson Mandela Rules (rule 11) menekankan pentingnya pemisahan tahanan dengan mempertimbangkan jenis kelamin, usia, catatan kriminal mereka,alasan hukum untuk penahanan mereka dan kebutuhan perawatan mereka; pria dan wanita sejauh mungkin ditahan secara terpisah, tahanan perdata dan tahanan pidanan serta tahanan dewasa dan anak. Juga dalam Bangkok Rules merekomendasikan untuk menerapkan metode klasifikasi berdasarkan kebutuhan spesifik gender dankepekaan gender dengan memperhitungkan latar belakang agama dan budaya yang berbeda yang memiliki kebutuhan khusus dan mungkin menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dalam mengakses program dan layanan yang relevan (rule 40-41 & rule 54-55).

Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih

Laporan Bersama ini merupakan hasil kerjasama 5 lembaga negara yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indoenesia (KPAI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Program Kerjasama Pencegahan Penyiksaan. Laporan ini disusun berdasarkan Laporan Pemantauan Komnas HAM, Laporan Pemantauan Tahanan dan Serupa Tahanan Komnas Perempuan, Laporan Tim Pemantauan KPAI, Laporan Tim Keasistenan I (satu) Ombudsman RI dan Laporan Kegiatan Tim LPSK.

Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman RI, dan LPSK menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan Laporan Bersama ini diantaranya kepada Achmad Soleh, Afina Mustafainah, Agnes Tampubolon, Agtesya Nuraras, Carolina Maria Anggreini, Dwi Ayu Kartika Sari, Endang Sri Melani, Fajar Putra Wahyudi, Maulana Putra, Mulatingsih Rawung, Sandra Anggita, Siti Aisah, Yuli Asmini yang telah menyarikan Laporan ini dari Laporan 5 lembaga; Tim Pengarah Laporan Bersama yaitu Amirruddin, Sandrayati Moniaga, Adriana Venny, Putu Elvina, Ninik Rahayu, dan Maneger Nasution, Tim Editor yaitu Antonio Pradjasto Hardojo, dan Ninik Rahayu.